News, Articles & Reviews

Jakarta: Pengamat politik Arbi Sanit menilai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia jauh dari maksimal. “Tidak sampai 45 persen pekerjaan mereka bisa selesai," kata Arbi melalui telepon hari ini.

Saat rapat paripurna penutupan masa sidang 2007-2008 Jum'at lalu, DPR menyatakan telah menyelesaikan 93 dari 190 undang-undang yang ditargetkan.

Menurut Arbi, tidak tercapainya target itu tidak terlepas dari terbatasnya kemampuan sebagian anggota Dewan dalam membuat undang-undang. "Banyak anggota Dewan yang tak tahu bagaimana membuat undang-undang yang baik," kata Arbi.

Lagi pula, menurut Arbi, pembuatan undang-undang selama ini tidak pernah lepas dari kepentingan partai politik. Undang-undang pemilihan umum misalnya, menurut Arbi, tidak jauh beda dari undang-undang pemilu yang dihasilkan pada zaman Orde Baru. “Banyak undang-undang yang kualitasnya layak dipertanyakan,” kata Arbi.

Arbi juga menilai proses pembuatan undang-undang terlalu panjang dan berbelit. Arbi menyarankan, jika DPR sepakat membuat panitia khusus untuk membuat satu undang-undang, maka undang-undang yang dihasilkan pansus itu tidak perlu lagi dibawa ke rapat fraksi atau komisi.

Selain soal pembuatan undang-undang, Arbi juga menilai miring pemilihan pejabat negara oleh DPR. Selama ini, menurut dia, seleksi pejabat negara lebih didominasi pertimbangan politik ketimbang pertimbangan profesional. Arbi mencontohkan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum. “Mengapa DPR memaksakan memilih orang yang terlibat masalah hukum?”

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.