News, Articles & Reviews

Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usulan subsidi khusus bahan bakar minyak bagi nelayan. Subsidi diminta para nelayan berupa potongan 50 persen harga jual bahan bakar untuk operasional nelayan.

Pernyataan Kalla tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yussuf Solichien Martadingrat setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden di kantornya, Kamis (13/12).

Kalla mengatakan, pemerintah saat ini sudah terbebani subsidi rutin bahan bakar minyak pada anggaran pendapatan dan belanja negara. "Menurut Wakil Presiden hal tersebut dinilai berat sekali apalagi beban subsidi terus membengkak," kata Yussuf. Bahkan, pemerintah cenderung mengurangi subsidi bahan bakar minyak.

Tahun depan pemerintah menganggarkan subsidi sebesar Rp 58 triliun untuk 37 juta kiloliter. Sedangkan subsidi bahan bakar minyak pada 2007 membengkak dari Rp 56 triliun menjadi Rp 87 triliun. Kenaikan tersebut diakibatkan lonjakan harga minyak dunia yang hingga ke level US$ 90 per barel. Padahal asumsi harga minyak yang ditetapkan pemerintah sebesar US$ 60 per barel.

Yussuf menjelaskan, pihaknya mengusulkan subsidi untuk nelayan untuk mengurangi beban operasional para nelayan. Dia mengungkapkan, biaya bahan bakar sebanyak 60 persen dari total biaya operasional. "Kami mengharapkan usulan ini bisa mengurangi beban nelayan," ujarnya.

Menurut Yussuf, jika menggunakan kapal 30 gross ton nelayan harus mengeluarkan biaya bahan bakar sebesar Rp 45 juta. Sedangkan pendapatan nelayan hanya mencapai Rp 30 juta. "Nelayan kan kadang musiman hasilnya, jadi sering banyak ruginya," katanya.

Selain masalah bahan bakar untuk melaut, beban yang harus ditanggung nelayan adalah masalah kesehatan, pendidikan dan permodalan. "Perbankan terlalu memberatkan kredit bagi nelayan," ujarnya.

Ketua Bidang Hukum sekaligus Kuasa hukum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Chandra Motik mengungkapkan, Wakil Presiden menyatakan nelayan bisa meminjam ke bank nasional tanpa memberikan jaminan. Alasannya, nelayan sudah masuk dalam skema kredit untuk usaha kecil dan mikro menengah.

Namun, kata Chandra, faktanya nelayan masih kesulitan untuk mendapatkan pinjaman bank. Nelayan masih diminta memberikan jaminan untuk mendapatkan kredit. Akibatnya banyak nelayan yang meminjam kepada rentetir.

Yussuf menambahkan, jika memang perbankan masih menyulitkan memberikan kredit pihaknya akan meminta bantuan pemerintah untuk membentuk lembaga pembiayaan

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.