News, Articles & Reviews

Kuala Lumpur - Lima pemimpin aktivis India dari kelompok Hindraf ditahan, Kamis berdasarkan undang-undang keamanan dalam negeri yang mengizinkan penahanan tanpa diadili, kata seorang jurubicara.

Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA), yang kelompok-kelompok hak asasi manusia berusaha dihapuskan, sekarang digunakan untuk menahan lebih dari 100 orang, termasuk sekitar 80 yang diduga anggota kelompok garis keras Islam.

Undang-undang itu diperkirakan tidak digunakan terhadap para pengecam pemerintah sejak tahun 2001, ketika Malaysia berada dalam kekuasaan tangan besi mantan perdana menteri Mahathir Mohammad yang menggunakannya untuk menumpas gerakan reformasi yang dipicu oleh penahanan terhadap deputinya Anwar Ibrahim.

Polisi menahan penasehat hukum Hindraf F Uthayakumar dan empat pemimpin lainnya dalam satu tindakan yang tidak dapat dibenarkan, berdasarkan ISA," kata anggota Hindraf S Jayathas kepada AFP.

Jayathas mengatakan polisi juga menahan M.Manoharan, F Kenghadharan, V Ganabatirau dan T.Vasanthakumar--- para anggota penting kelompok itu yang membuat marah pemerintah karena melakukan unjukrasa anti diskiriminasi bulan lalu.

"Tanpa menghiraukan penahanan itu perjuangan ini akan dilanjutkan. Kami memiliki banyak pemimpin yang menunggu untuk mengambil alih tugas mereka dan kami tidak akan mundur tetapi meneruskan perjuangan kami bagi hak etnik India di Malaysia," kata Jayathas.

Pemimpin oposisi Lim Kit Siang mengecam tindakan pemerintah itu dan mengatakan bahwa jika para pemimpin Hindraf melakukan pelanggaran mereka harus diadili di pengadilan terbuka.

"Disesalkan, penggunaan ISA sama sekali tidak bisa dipertahankan," katanya kepada AFP.

Para pemimpin Hindraf sudah dituduh melakukan penghasutan karena pidato-pidato di mana mereka mengecam perlakuan berbeda bagi etnik Melayu yang merupakan 60 persen dari penduduk negara itu dan menguasai pemerintahan.

Malaysia juga dihuni 26 persen etnik China, yang menguasai sektor ekonomi dan 8 persen etnik India yang jauh dari sejahtera, peluang-peluang dan pendidikan.

Negara itu dilanda serangkaian protes publik termasuk satu imbauan bulan lalu bagi reformasi sistem pemilihan. Unjukrasa ini diikuti sekitar 30.000 orang. Sepekan kemudian 8.000 orang turun ke jalan-jalan bagi melakukan unjukrasa yang diselenggarakan Hindraf.(*)


Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.