News, Articles & Reviews

Jakarta:Hasil kajian awal Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menemukan sejumlah kelemahan proses pemulihan pasca bencana di Indonesia.

Antara lain pengelolaan keuangan seperti sumber, mekanisme pengajuan bantuan, mekanisme pengunaan dan pertanggungjawaban untuk pemulihan pasca krisis bencana tidak jelas.

Selain itu, belum ada kejelasan mekanisme dana dekonsentrasi di tingkat provinsi dan lemahnya transparansi penggunaan anggaran untuk proses pemulihan.

Kajian tersebut dilakukan di 8 kabupaten/kota di Indonesia yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nabire, Kota Ambon, Kabupaten Bantul, Aceh Jaya, dan Kabupaten Muko-Muko.

Menurut Budhy Andono, Asisten Deputi Bidang bencana Alam, pada tahun 2007, jumlah daerah yang telah mendapat bantuan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana sebanyak 6 provinsi dan 201 kabupaten/kota.

"Total bantuan sebesar Rp 2,7 triliun, meningkat dibanding tahun 2006 sebesar Rp 2,4 triliun," katanya dalam International Workshop on Recovery ini Post-Disaster Areas, Senin (14/1).

Ia menuturkan prioritas pemanfaatan dana bantuan pasca bencana itu diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu perumahan, pemulihan sarana transportasi, air minum, sanitase, drainase dan rehabilitasi prasarana akses masuk. "Kalau ingin bangun sarana baru tidak akan diberikan," katanya.

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.