News, Articles & Reviews

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan pengusaha menyatakan krisis listrik yang terjadi sejak pekan lalu akan menghambat kegiatan investasi. Investor saat ini membutuhkan kepastian pasokan energi.

Menurut Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia Thomas Darmawan, adanya krisis listrik membuat pemodal urung menanamkan modalnya di Indonesia. Dia mencontohkan, industri makanan dan minuman butuh kepastian suplai energi untuk menjaga kualitas produknya.

"Selain ketersediaan suplai, harga listrik di Indonesia juga masih mahal," ujar Thomas, Senin (25/2). Dia menambahkan, industri yang membutuhkan gudang pendingin harus membayar tarif dayamax atau tarif lebih mahal pada saat beban puncak.

Thomas mengungkapkan, saat ini ada dua industri minuman dan pabrik pengolahan ikan mengeluhkan pemadaman listrik tersebut. "Pabrik minuman di daerah Tangerang yang butuh 1,5 megawatt sudah melaporkan hambatan produksi hingga 12 bulan ke depan," katanya. Sedangkan pabrik pengolahan ikan yang membutuhkan pasokan listrik sebanyak 1,2 megawatt terhambat realisasi produksinya.

Akibat krisis listrik tersebut, kata Thomas, kalangan pengusaha harus menambah pasokan dengan menggunakan generator (genset). "Pengusaha harus menambah alokasi biaya untuk membayar solar tersebut," ujar Thomas.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengatakan, jika pekan depan masih terjadi pemadaman listrik maka pengusaha tak akan mampu mengejar ketertinggalan produksi. "Kalau kemarin (pekan lalu) masih bisa disiasati dengan lembur dan masih ada waktu tenggang untuk pengiriman pesanan. Tapi kalau listrik padam terus, kami khawatirkan gagal kirim hasil produksi," ujarnya kepada Tempo, Senin (25/2).

Dia memperkirakan, kerugian yang dialami industri sepatu sebesar satu shift per harinya dari produksi per bulan. Satu bulan terdapat 50 shift. Kerugian yang dialami setiap industri sepatu berbeda tiap skala usahnya.

Djimanto menjelaskan, jika pemadaman berlangsung selama sepekan, berarti kerugian 7/50 dari produksi sebulan sebesar US$ 2,8 miliar dari US$ 20 miliar. "Jadi US$ 2,8 miliar kami rugi jika listrik padam selama satu minggu," katanya. Kalangan pengusaha, kata dia, masih bisa menyiasatinya dengan lembur yang menyebabkan pembengkakan biaya produksi.

Menurut Djimanto, kalangan pengusaha tak kuasa menerima perlakukan PLN yang semena-mena. Tuntutan yang disuarakan pengusaha tak pernah digubrik. Akibatnya pengusaha, kata dia, terpaksa menerima kenyataan bahwa PLN tak bisa digugat.

Sedangkan Fabby Tumiwa dari lembaga swadaya masyakarat Institute for Essential Service Reform mendesak pemerintah segera menaikan tarif listrik. Menurut kenaikan tarif untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Indonesia.

Source