News, Articles & Reviews

Depok (ANTARA News) - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) menyatakan menolak kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla di lingkungan kampus UI sebagai kampus milik rakyat, sebelum pemerintah mampu menelurkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Mahasiswa UI sebenarnya menolak kehadiran wapres pada saat kondisi bangsa semakin memprihatinkan," kata Ketua BEM-UI Edwin Nofsan Naufal usai acara seminar dengan tema Mencari Identitas Politik Luar Negeri Indonesia, di FISIP-UI, Depok, Selasa.

Seminar tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari Lomba Ilmiah Mahasiswa Sosial Politik (Limas) UI tahun 2008. Wapres Jusuf Kalla juga tampil sebagai pembicara.

Edwin mengatakan, penolakan tersebut terkait dengan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok yang sudah menyebabkan korban jiwa akibat kelaparan di Makassar.

Namun untuk menghormati panitia acara (BEM FISIP-UI) dan seluruh civitas akademika UI serta menghargai Wapres sebagai tamu, maka BEM-UI tidak melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana lazimnya penolakan kehadiran seseorang ataupun kelompok.

Sebelum acara dimulai BEM-UI menyerahkan surat pernyataan kepada Wapres. Para anggota BEM-UI kemudian memasuki ruangan untuk mendengarkan apa yang disampaikan Wapres dan melakukan dialog.

"BEM UI melakukan penolakan dengan menyampaikan aspirasi melalui surat pernyataan yang langsung disampaikan ke Wapres," jelas Edwin.

Dalam aspirasi surat tersebut BEM-UI menghendaki pemerintah memprioritaskan pembangunan sektor pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional agar tidak terjadi lagi kenaikan harga bahan pokok dalam negeri yang menyengsarakan rakyat.

"Kami juga menuntut revitalisasi perjanjian dengan pihak asing mengenai pengelolaan sumber daya alam," katanya.

Selain itu, kata Edwin, BEM-UI meminta Pemerintah untuk menghidupkan kembali perekonomian berbasis rakyat serta serius menangani kasus korupsi.

"Ini perlu sebuah sikap politik yang tegas dengan terobosan kebijakan politik, ketika jalur-jalur hukum yang legal dan formal tidak mampu lagi menjangkau," katanya.(*)

Source