News, Articles & Reviews

CIREBON:Menyusul sikap Bupati Cirebon Dedi Supardi yang menolak program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin di wilayahnya, pemerintah kabupaten ini menawarkan solusi lain. Dana BLT yang rencananya dibagikan itu akan dipakai untuk pembangunan sejumlah irigasi dan jalan desa yang saat ini rusak. "Jelas bisa dipakai untuk pembangunan jalan dan irigasi yang saat ini dalam kondisi rusak," kata Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon, Dadang Prihadi, Kamis (22/5).

Menurut Dadang, banyak ruas jalan di sepanjang Kecamatan Losari dan Pegagan yang rusak berat. Begitu pula banyak saluran irigasi yang saat ini bisa diperbaiki di kawasan itu. Perbaikan jalan desa dan irigasi ini bisa dilakukan masyarakat. Cara seperti itu, menurut Dadang jauh lebih awet dan terjaga dibandingkan jika dilakukan oleh kontraktor.

“Nantinya dana bisa langsung masuk ke rekening desa, tak perlu lagi harus melakukan kontraktor. Warga pun pasti ingin menjaga jalan dan irigasi itu secara bersama-sama karena bisa merasakan dampaknya secara langsung," ujarnya.

Meski begitu, kata Dadang, mekanisme ini harus dirapatkan terlebih dahulu. Apalagi pemerintah hingga saat ini masih bertahan terhadap program BLT ini. Program ini diyakini akan memicu keributan antar sesama masyarakat serta antar masyarakat dengan kepala desa. Terlebih jika data yang digunakan tidak akurat.

Para nelatan di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon juga meminta hal serupa. Menurut mereka, pemerintah sebaiknya memanfaatkan BLT untuk pelestarian laut di Indonesia. "Jika digunakan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut, sebagai nelayan pun manfaatnya akan langsung kami rasakan," tutur Juri Pranoto, sekretaris KUD Bumi Mina Bahari.

Juri pun meyakini pembagian BLT hanya akan memicu konflik dalam masyarakat. Ia mencontohkan pada pembagian 2005 lalu, BLT harus dibagi rata dengan sejumlah keluarga di desa mereka. "Akibatnya masing-masing desa hanya mendapatkan Rp 19 ribu/bulan," tuturnya.

Karena itu tidak efektif dan akan langsung habis dalam sekejap. Terlebih jumlah BLT itu hanya Rp 100 ribu/bulan. Tak sebanding dengan pengeluaran mereka yang saat ini sudah mencapai Rp 300 ribu akibat rencana kenaikan harga BBM seperti yang telah direncanakan pemerintah.
Sementara itu berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari BPS Kabupaten Cirebon, dari 537 ribu KK di Kabupaten Cirebon sebanyak 203 ribu KK yang dinyatakan berhak mendapatkan BLT. Jumlah ini adalah data pada 2005 lalu.

Source