News, Articles & Reviews

JAKARTA, SENIN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah merespons permintaan Organisasi Angkutan Darat (Organda) perihal kenaikan harga BBM dan akan menjawabnya pada 1 September 2008.

Pada saat itu pula Organda menyatakan bakal melakukan mogok massal di seluruh Indonesia bila tidak ada kebijakan yang memuaskan. "Rencananya tanggal 1 September Organda akan melakukan mogok nasional, stop operasi, kalau tidak ada kebijakan yang memihak pada pengusaha angkutan," kata Ketua Umum Organda, Murphy Hutagalung, di Jakarta, Senin (16/6).

Akhir Mei lalu, Organda menyerahkan lima tuntutannya kepada pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM. Lima usulan tersebut adalah, penertiban preman dan oknum aparat berseragam yang melakukan pungutan liar, penertiban angkutan ilegal, pencabutan peraturan daerah yang menghambat usaha angkutan, perbaikan infrastruktur dan subsidi BBM bagi angkutan umum.

Akibat pungli, tahun ini pengusaha Organda harus menyia-nyiakan dana sekitar Rp 20 triliun untuk upeti. "Padahal kalau uang itu digunakan untuk operasional perusahaan akan sangat berguna," tandasnya.

Sementara kenaikan harga BBM 28,7 persen, membuat para pengusaha serba salah, dinaikkan 20 persen, penumpang pun menurun drastis. Namun bila tidak dinaikkan, pengusaha akan rugi.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR dari PKB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah seharusnya sudah mulai memperhatikan terhadap perlindungan transportasi umum.
"Sudah jadi rahasia umum kalau ada jual beli trayek, kemacetan lalu lintas, prosedur perizinan yang berbelit dengan biaya tinggi, juga ada angkutan liar. Sebenarnya ini inti dari masalah, kalau itu bisa diminimalisir, pasti ada perbaikan," kata Azwar.

Selain itu, menurutnya, tumpang tindihnya kewenangan, menyebabkan transportasi di sektor ini masih saja menjadi perebutan "kapling" antara polisi dengan instansi dinas lalu lintas, sehingga para operator transportasi darat yang menjadi korban.

Source