News, Articles & Reviews

MALANG, JUMAT- Keluarga Munir di Malang, Jawa Timur, memberikan apresiasi pada pemerintah terhadap kemajuan penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Diungkapnya tersangka baru yaitu Muchdi Pr dalam kasus tersebut, diharapkan bisa menyeret seluruh aktor sentralnya ke meja hijau.

"Kami hargai perkembangan penyelidikan dengan tertangkapnya Muchdi Pr. Setidaknya itu menuju track yang benar. Hanya saja, Muchdi tidak sendirian. Dia di Badan Intelejen Negara (BIN) hanya sebagai orang kedua. Pasti ada orang pertama, ketiga, dan seterusnya. Kami berharap pemerintah bisa menuntaskan kasus tersebut, sehingga hukum bisa jadi panglima di negeri ini," tutur Rasyid Said Thalib, kakak sulung Munir, Jumat (20/6) di Malang.

Menurut Rasyid, pihak keluarga Munir sudah tahu bahwa Muchdi Pr bakal terseret kasus tersebut sejak sekitar 10 hari sebelumnya. Sebab kala itu seluruh gelagat dan perkembangan penyelidikan mengarah pada mantan deputi V BIN tersebut.

"Namun kami menghargai langkah-langkah pemerintah yang tidak gegabah dalam penangkapan itu. Sehingga akhirnya penangkapan ini tidak berakhir dengan sia-sia," tutur Rasyid.

Bagi Rasyid, penetapan status tersangka terhadap Muchdi Pr tidak semata-mata hanya dilihat dari kacamata puas dan tidak puas. Persoalan ini lebih luas lagi pada masalah penegakan hukum. "Semoga ini bisa menjadi test case bahwa janji pemerintah untuk menegakkan hukum benar-benar bisa dilakukan. Diharapkan nantinya masyarakat bisa tahu apa sebenarnya motif pembunuhan ini. Apa ada unsur politis atau apa?" ujar pria yang tinggal di Jalan Simpang Ijen Blok A15 RT 4 RW 10 Kelurahan Oro-Oro Dowo Kota Malang tersebut.

Pengamat militer asal Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy mengatakan, dengan tertangkapnya Muchdi Pr, kredibilitas BIN di sini dipertaruhkan. Namun ia tidak begitu yakin bahwa tertangkapnya Muchdi bisa mengarah pada tuntasnya kasus dengan cepat.

"Selama ini yang diungkap hanya dari sisi pembunuh Munir. Bagaimana dengan dari sisi Munir sendiri. Kenapa dia dibunuh, dan sebagainya. Itu yang belum diungkap. Padahal itu bisa jadi menjadi kunci yang percepatan tuntasnya kasus tersebut," ujar Muhadjir.

Selain itu, menurut Muhadjir, selama ini di Indonesia belum ada garis tegas mengenai kewenangan TNI sebagai tugas pokok militer, dan di sisi lain kadang dianggap sebagai suatu pelanggaran sipil. Banyak kasus yang dialami TNI masih berada di daerah abu-abu (grey area). Antara tindakan yang di satu sisi merupakan tugas pokok, dan di sisi lain terlihat sebagai pelanggaran hukum sipil. "Ini yang kadang menjadikan persoalan cukup rumit," ujar Muhadjir.

Source