News, Articles & Reviews

Pengajuan anggaran Rp90 miliar yang diajukan KPK untuk rencananya membangun rumah tahanan, kembali menuai reaksi. Sebagai mitra kerja KPK di DPR, Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan merasa tak pernah diberitahu KPK tentang rencana tersebut.

Ia justru mengetahui setelah membaca koran, bahwa dua orang anggota panitia anggaran mendatangi KPK terkait rencana tersebut. Kabarnya, rencana tersebut tak disetujui DPR.

"Bukan soal setuju tidak setuju. Ada kekurangan KPK, dimana selalu menyampaikan sesuatu lewat media. Contohnya, saat rencana bikin baju tahanan, pertama kali ngomong ke media. Kita tidak diajak konsultasi. Saat kita tanyakan, katanya masih didiskusikan, tapi sudah 'bocor' ke media," kata Trimedya usai menghadiri peluncuran buku "Mereka yang Menantang Risiko", di Jakarta, Sabtu (13/12).

Fungsi juru bicara KPK pun menurutnya tak berfungsi. Sebab, arus informasi di KPK dinilainya tidak satu pintu. Selama ini, terang Trimedya, tidak pernah ada pengajuan resmi dari KPK. Secara mekanisme, ia menegaskan, apa yang dilakukan KPK melanggar sistem dan tata tertib DPR.

"Kita belum bicara substansi ya. Mekanisme pengajuan saja udah enggak bener. Pak Antasari itu paling komunikatif, apa susahnya ngasih tahu komisi III," ujarnya.

Ia mengatakan ada sistem yang berlaku mengenai aturan siklus pembahasan anggaran. "Kenapa mereka nggak lakukan itu? KPK itu bukan lembaga massa, tapi lembaga negara dan sebagai institusi penegak hukum ya harus melaksanakan itu sesuai sistem," ujar anggota fraksi PDIP ini.

Source