Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa langkah Amerika Serikat berpotensi memperburuk situasi keamanan global. Khususnya di kawasan Timur Tengah yang saat ini masih terjadi ketegangan.

China Nilai Langkah AS Berbahaya

Dalam konferensi pers pada Selasa (14/4), Guo secara tegas mengkritik sikap Washington.

“AS meningkatkan pengerahan militer dan melakukan tindakan blokade yang ditargetkan, yang hanya akan memperburuk ketegangan, dan melemahkan perjanjian gencatan senjata yang sudah rapuh serta kian membahayakan keamanan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz.” kata Guo.

Guo juga menambahkan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai kekuatan global.

“Ini tindakan berbahaya dan tak bertanggung jawab,” imbuhnya.

Menurutnya, Selat Hormuz merupakan rute internasional yang sangat penting, tidak hanya bagi distribusi energi, tetapi juga bagi perdagangan global secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap upaya yang mengganggu stabilitas jalur tersebut akan berdampak luas terhadap ekonomi dunia.

Pentingnya Stabilitas Kawasan

Dalam pernyataan terpisah di situs resmi Kementerian Luar Negeri China, Guo menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Teluk. Ia menyebut bahwa kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz merupakan kepentingan bersama komunitas internasional.

“Akar penyebab gangguan di Selat Hormuz adalah konflik militer. Untuk menyelesaikan masalah ini, konflik harus dihentikan sesegera mungkin,” ujarnya.

Ia juga menyerukan semua pihak agar menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperkeruh suasana. China, lanjut Guo, akan terus memainkan peran konstruktif dalam mendorong penyelesaian damai.

Dampak Global dan Kepentingan Energi

Ketegangan di Selat Hormuz berpotensi memicu gangguan serius terhadap pasokan energi global. Jalur ini menjadi pintu utama ekspor minyak dari kawasan Teluk, sehingga setiap ancaman blokade dapat menyebabkan lonjakan harga minyak dunia.

China sebagai salah satu importir energi terbesar menaruh perhatian khusus terhadap stabilitas kawasan ini. Guo menegaskan bahwa negaranya siap bekerja sama dengan negara lain untuk menjaga keamanan energi global.

“Mengenai pembelian minyak, China siap bekerja sama dengan negara lain untuk bersama-sama menjaga keamanan energi global dan menjaga rantai pasokan tetap stabil,” kata Guo.

Namun, ia kembali menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak terletak pada langkah militer, melainkan pada upaya menciptakan perdamaian.

“Namun, untuk menyelesaikan masalah ini secara mendasar, yang perlu dilakukan pertama dan terutama adalah memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Teluk dan Timur Tengah,” ujarnya.

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul setelah negosiasi damai antara kedua negara berakhir tanpa kesepakatan.

Komando militer United States Central Command (CENTCOM) mengumumkan bahwa pihaknya akan menerapkan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin, 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat.

Blokade Maritim dan Dampaknya

CENTCOM menegaskan bahwa mereka akan memberlakukan blokade secara imparsial terhadap semua kapal, tanpa memandang negara asalnya, yang hendak memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kebijakan ini mencakup seluruh pelabuhan Iran yang berada di kawasan Teluk Arab dan Teluk Oman.

Namun, CENTCOM juga memastikan bahwa pasukan AS tidak akan menghalangi kebebasan navigasi kapal-kapal yang hanya melintasi Selat Hormuz menuju pelabuhan non-Iran. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran internasional terkait gangguan terhadap jalur perdagangan global.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu titik vital distribusi energi dunia. Setiap gangguan di wilayah ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak global dan mengganggu stabilitas ekonomi internasional.

Ancaman Tegas dari Trump

Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump menegaskan sikap keras pemerintahannya terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap kapal-kapal di perairan internasional yang membayar bea masuk kepada Iran.

“Tidak seorang pun yang membayar bea masuk ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas. Setiap warga Iran yang menembak kita, atau kapal-kapal damai, akan DIHANCURKAN!” tulis Trump.

(*)

The post China Murka, Kecam Pernyataan Donald Trump soal Blokade Selat Hormuz appeared first on Pojok Negeri.

Pabrikan asal Noale itu mencatat hasil sempurna lewat performa impresif para pembalapnya. Marco Bezzecchi memimpin klasemen sementara setelah mengamankan tiga kemenangan beruntun dan menunjukkan kecepatan yang stabil di berbagai sirkuit.

Di sisi lain, rekan setimnya Jorge Martín ikut memperkuat dominasi Aprilia dengan konsistensi podium. Ia menempati posisi kedua klasemen sementara dan terus menjaga tekanan di barisan depan. Hasil ini membuat Aprilia tampil sebagai tim paling solid di awal musim, jauh melampaui ekspektasi banyak pengamat.

Márquez tegaskan bukan kejutan

Di tengah sorotan terhadap performa Aprilia, pembalap Marc Márquez justru menilai kondisi ini sudah bisa diprediksi. Ia menegaskan bahwa perkembangan Aprilia sudah terlihat sejak akhir musim sebelumnya dan berlanjut ke sesi pramusim.

“Kejutan terbesar? Maksud saya, bagi saya itu bukanlah kejutan sama sekali,” kata Marc Marquez kepada MotoGP.com dikutip dari Crash.

Márquez menjelaskan bahwa data dan hasil uji coba sudah menunjukkan peningkatan signifikan dari Aprilia. Ia menilai kecepatan Bezzecchi serta konsistensi motor Aprilia menjadi sinyal kuat sejak awal.

“Sudah di bagian akhir musim lalu dan pramusim kami memahami bahwa, misalnya, Marco sangat cepat, dan Aprilia juga cepat, dan terus meningkat,” ucap Marquez menambahkan.

Respons pembalap lain terhadap kebangkitan Aprilia

Selain Márquez, pembalap Luca Marini dari Honda juga mengakui keunggulan awal Aprilia. Ia menilai seluruh pabrikan mengalami peningkatan, tetapi Aprilia menunjukkan lonjakan paling signifikan.

“Kurang lebih semuanya berjalan sama seperti uji coba pramusim. Kami melihat semua pabrikan meningkat pesat, terutama Aprilia,” ucap Marini.

” Kami [Honda] benar-benar fokus pada rencana kami dan mencoba memahami di bagian awal musim ini berapa banyak pembaruan yang dapat kami lakukan, dan kemudian kami akan melihat potensi kami sepanjang musim,” kata Marini melanjutkan.

Dampak pada persaingan Ducati

Sementara Aprilia melesat, Ducati justru menghadapi awal musim yang kurang ideal. Márquez menjadi pembalap pabrikan Ducati dengan hasil terbaik di posisi kelima klasemen sementara. Namun, Francesco Bagnaia masih tertahan di posisi kesembilan dan belum menemukan ritme terbaiknya.

Menariknya, pembalap satelit Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 justru menjadi rider Ducati dengan posisi tertinggi di urutan keempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa motor Ducati masih memiliki potensi, tetapi distribusi performa antar tim belum merata pada awal musim.

(*)

The post Aprilia Kuasai Awal MotoGP 2026, Marc Márquez Anggap Bukan Kejutan appeared first on Pojok Negeri.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di kawasan tersebut.

Ia menyampaikan sikap tegas tersebut dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa hukum laut internasional menjamin kebebasan navigasi di jalur strategis untuk transit global.

“Sesuai dengan hukum internasional, tidak ada negara yang berhak melarang hak lintas damai atau kebebasan navigasi melalui selat internasional untuk transit internasional,” kata Dominguez, seperti pemberitaan AFP, Senin (13/4/2026).

Status Selat Hormuz di Tengah Konflik

Ketegangan meningkat setelah jalur laut Selat Hormuz akan mengalami pembatasan akses akibat konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari. Laporan menyebut akses pelayaran kini hanya dapat melalui jalur tertentu dengan kontrol ketat.

Otoritas Iran mengizinkan sejumlah kecil kapal yang telah diverifikasi untuk melintas. Dalam beberapa kasus, kapal juga dilaporkan dikenakan biaya tambahan untuk dapat melewati kawasan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan pelaku perdagangan internasional karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pengiriman minyak paling penting di dunia.

Hukum Laut Internasional Dinilai Dilanggar

Dominguez menyoroti bahwa praktik pembatasan sepihak, termasuk pengenaan biaya atau izin khusus bagi kapal dagang, bertentangan dengan hukum laut internasional. Dominguez menilai tindakan tersebut dapat menciptakan preseden berbahaya jika terus berlangsung.

“Prinsip pengenaan bea di selat internasional untuk navigasi internasional ini bertentangan dengan hukum laut internasional dan hukum kebiasaan,” ucap Dominguez.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu sistem perdagangan global yang bergantung pada jalur pelayaran bebas dan aman.

“Ini akan menciptakan preseden yang sangat berbahaya,” tambahnya.

Selat Hormuz memegang peran penting dalam distribusi energi dunia, dengan sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara Teluk melewati jalur tersebut. Gangguan pada rute ini berpotensi memicu lonjakan harga energi global, keterlambatan distribusi barang, dan ketidakpastian pasar internasional.

Dengan meningkatnya ketegangan militer dan politik, komunitas internasional kini mendorong deeskalasi untuk mencegah gangguan lebih lanjut terhadap salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia.

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul setelah negosiasi damai antara kedua negara berakhir tanpa kesepakatan.

Komando militer United States Central Command (CENTCOM) mengumumkan bahwa pihaknya akan menerapkan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin, 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat.

Blokade Maritim dan Dampaknya

CENTCOM menegaskan bahwa mereka akan memberlakukan blokade secara imparsial terhadap semua kapal, tanpa memandang negara asalnya, yang hendak memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kebijakan ini mencakup seluruh pelabuhan Iran yang berada di kawasan Teluk Arab dan Teluk Oman.

Namun, CENTCOM juga memastikan bahwa pasukan AS tidak akan menghalangi kebebasan navigasi kapal-kapal yang hanya melintasi Selat Hormuz menuju pelabuhan non-Iran. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran internasional terkait gangguan terhadap jalur perdagangan global.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu titik vital distribusi energi dunia. Setiap gangguan di wilayah ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak global dan mengganggu stabilitas ekonomi internasional.

Ancaman Tegas dari Trump

Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump menegaskan sikap keras pemerintahannya terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap kapal-kapal di perairan internasional yang membayar bea masuk kepada Iran.

“Tidak seorang pun yang membayar bea masuk ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas. Setiap warga Iran yang menembak kita, atau kapal-kapal damai, akan DIHANCURKAN!” tulis Trump.

Pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan agresif yang Washington ambil dalam menghadapi Teheran, sekaligus meningkatkan kekhawatiran akan potensi konflik militer terbuka di kawasan.

Respons Keras Iran

Menanggapi ancaman tersebut, Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz yang melanggar gencatan senjata. IRGC menegaskan bahwa mereka akan menindak setiap pelanggaran dengan keras dan tegas.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin delegasi perundingan dengan AS di Pakistan, juga menolak tekanan dari Washington. Ia menegaskan bahwa ancaman baru dari Trump tidak akan memengaruhi sikap Iran.

“Jika Anda melawan, kami akan melawan, dan jika Anda mengajukan argumen logis, kami akan menanggapinya dengan logika,” kata Ghalibaf.

(*)

The post Tanggapi Trump, PBB Tegaskan Selat Hormuz Tidak Boleh Diblokir Sepihak  appeared first on Pojok Negeri.

Dalam pengantarnya, Presiden Putin menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Rusia. Terutama di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Kami melihat bahwa kunjungan Yang Mulia memiliki makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama dalam situasi perkembangan dunia saat ini. Termasuk dalam peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi,” ujar Putin.

Putin juga menyampaikan bahwa hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif dengan substansi kerja sama yang semakin kuat. Ia menyoroti pentingnya tindak lanjut dari deklarasi kemitraan strategis yang telah disepakati kedua negara pada tahun 2025.

“Saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar dalam hubungan kedua negara kita,” tambahnya.

Dorongan Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor, khususnya ekonomi. Sekaligus memperkuat posisi masing-masing dalam percaturan global.

Putin juga menyoroti perkembangan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang menjadi salah satu pilar utama hubungan bilateral kedua negara.

Menurutnya, nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia mengalami peningkatan signifikan mencapai angka 12 persen.

“Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antarpemerintah, dan kami berharap bahwa dalam pertemuan hari ini, Yang Mulia, kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menegaskan bahwa kedua negara terus memprioritaskan penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis yang memiliki peran kunci dalam hubungan bilateral. Ia menyebut bahwa berbagai peluang pengembangan kerja sama telah secara intensif dibahas oleh kedua pihak.

“Antara lain, kita bicara mengenai kerja sama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasil industri, serta di bidang farmasi. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerja sama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan,” kata Presiden Putin.

Koordinasi Diplomatik dan Peluang dari BRICS

Selain itu, Presiden Putin turut menyoroti eratnya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri kedua negara dalam berbagai forum internasional. Menutup pengantarnya, Presiden Putin menilai keanggotaan Indonesia dalam kelompok BRICS membuka peluang baru yang semakin luas bagi kolaborasi strategis. Termasuk dengan kawasan Uni Ekonomi Eurasia.

“Indonesia sudah menjadi anggota BRICS, hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerja sama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerja sama dengan Uni Ekonomi Eurasia,” tandasnya.

Pertemuan ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dan Rusia untuk melangkah lebih jauh yang tidak hanya sebagai mitra bilateral. Tetapi sebagai kekuatan kolaboratif dalam mendorong stabilitas dan kemajuan global.

(*)

The post Prabowo Disambut Hangat Putin di Kremlin, Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia appeared first on Pojok Negeri.

Penggeledahan dilakukan oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur di Jalan MT Haryono, Samarinda, pada pertengahan Maret 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menyisir berbagai ruangan, mulai dari ruang kerja pegawai hingga area penyimpanan dokumen penting.

Tak hanya berkas administrasi, sejumlah perangkat elektronik juga turut diamankan untuk kepentingan penyidikan. Langkah ini diduga untuk menelusuri alur data serta kemungkinan adanya manipulasi dalam kegiatan operasional pertambangan.

Kasus yang tengah diusut ini diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang melibatkan sebuah perusahaan, yakni CV AJI. Dugaan awal mengarah pada adanya ketidaksesuaian data dalam kegiatan operasional tambang, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Penyidikan Masih Berjalan

Namun demikian, pihak kejaksaan masih menahan diri untuk tidak mengungkap detail perkara ke publik. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Gusti Hamdani, menegaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan belum dapat dipublikasikan secara menyeluruh.

“Untuk saat ini belum bisa kami sampaikan secara terbuka, karena masih dalam tahap penyidikan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses hukum masih berada pada tahap awal penguatan konstruksi perkara. Kejati Kaltim saat ini fokus pada pengumpulan alat bukti yang cukup sebelum melangkah ke tahapan berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.

Meski belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memastikan bahwa seluruh barang bukti yang diperoleh dari hasil penggeledahan akan disita secara resmi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kekuatan pembuktian dalam proses hukum ke depan.

Selain itu, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara juga masih berlangsung. Penyidik berupaya mengurai peran masing-masing individu maupun pihak korporasi yang terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut.

“Pemeriksaan terus kami lakukan terhadap pihak-pihak terkait,” kata Gusti.

Tantangan Pembuktian dan Audit Kerugian Negara

Dalam kasus dugaan korupsi sektor pertambangan, proses pembuktian memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini disebabkan kompleksitas dokumen, alur perizinan, hingga aspek teknis kegiatan pertambangan yang harus ditelusuri secara mendalam.

Kejati Kaltim juga mengakui bahwa penghitungan potensi kerugian negara belum dapat dipastikan dalam waktu dekat. Saat ini, penyidik masih berada pada tahap pengumpulan data dan keterangan saksi sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut.

Nantinya, hasil pengumpulan tersebut akan diserahkan kepada auditor atau ahli yang berwenang untuk menghitung secara pasti nilai kerugian negara. Proses ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan.

“Perhitungan kerugian negara masih dalam tahap awal. Kami masih mengumpulkan dokumen dan keterangan saksi,” jelasnya.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya lebih luas yang dilakukan Kejati Kaltim dalam menertibkan sektor pertambangan di wilayah tersebut. Selama beberapa waktu terakhir, aparat penegak hukum memang gencar mengusut berbagai dugaan pelanggaran di sektor ini, mulai dari perizinan hingga praktik operasional di lapangan.

Gusti Hamdani menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan sektor pertambangan, mengingat sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sekaligus menyimpan potensi penyimpangan yang tinggi.

“Penyidik bekerja maksimal untuk mengungkap perkara-perkara pertambangan. Sejumlah kasus juga sudah kami bawa hingga ke pengadilan,” ujarnya.

Sorotan Publik dan Harapan Transparansi

Langkah penegakan hukum ini juga menjadi sorotan publik, mengingat sektor pertambangan di Kalimantan Timur selama ini kerap dikaitkan dengan berbagai persoalan, mulai dari tata kelola perizinan, dampak lingkungan, hingga potensi kebocoran pendapatan daerah.

Penggeledahan kantor ESDM Kaltim sendiri dinilai sebagai langkah strategis dalam membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak internal dalam proses pengawasan atau administrasi pertambangan. Meski demikian, Kejati menegaskan bahwa semua proses dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Di tengah keterbatasan informasi yang disampaikan ke publik, Kejati Kaltim meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara ini.

Kejaksaan juga memastikan bahwa setiap perkembangan signifikan dalam penyidikan akan disampaikan secara terbuka setelah seluruh tahapan yang diperlukan terpenuhi.

Dengan masih berlangsungnya proses penyidikan, publik kini menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di sektor pertambangan di Kalimantan Timur, yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas tambang terbesar di Indonesia.

(tim redaksi)

The post Kasus Tambang CV AJI Diselidiki, Kejati Kaltim Masih Kunci Informasi appeared first on Pojok Negeri.

Mereka mengambil langkah ini setelah menilai pernyataan JK dalam sebuah ceramah di Masjid lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) memicu polemik di tengah masyarakat.

GAMKI menilai pernyataan tersebut menyinggung konflik bernuansa agama di Poso dan Ambon pada awal 2000-an.

Dalam keterangannya, GAMKI mengutip bagian ceramah JK yang memuat frasa “syahid”, yang kemudian mereka anggap sebagai pernyataan kontroversial.

DPP GAMKI tidak bergerak sendiri. Mereka menggandeng sejumlah lembaga Kristen dan organisasi kemasyarakatan lain untuk menyikapi pernyataan tersebut.

Di antaranya Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Si Pitung, hingga DPP Horas Bangso Batak.

Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menegaskan keputusan mereka untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Bersama ini kami yang terdiri dari berbagai Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke-Kepolisian RI,” kata Sahat Sinurat dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Sahat menyatakan mereka juga mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Sahat menyatakan agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang berbeda keyakinan maka akan masuk surga. Justru, sambungnya, gama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun.

Respons JK

Merespons itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah menyatakan DPP GAMKI dan organisasi yang melaporkan harus mendalami konteks pidato lengkap JK di UGM pada 5 Maret 2026 lalu.

Ia juga meminta mereka bertanya ke tokoh perdamaian yang masih hidup terkait fakta sosiologis kedua pihak yang bertikai saat itu. Baik di Poso maupun di Ambon yang menggunakan jargon atau simbol agama.

“JK hadir mendamaikan justru dengan terlebih dahulu meluruskan pandangan yang mereka jadikan dasar untuk saling membunuh. Bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan umatnya saling membunuh. Bukannya akan mendapatkan surga tapi justeru masuk neraka,” ucap Husain lewat pesan singkat, Minggu (12/4) malam.

Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi kurun waktu sekitar 1998-2001. Kerusuhan komunal itu kerap dinilai sebagai konflik bernuansa agama. Namun akar masalahnya terkait ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta dampak program transmigrasi yang mengubah demografi wilayah tersebut.

Pada 2001, JK yang masih menjabat Menko Kesra dalam kabinet kepresidenan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin proses mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. JK yang juga tokoh Sulawesi itu kemudian berhasil mendorong Deklarasi Malino I setelah mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen yang berkonflik untuk bersepakat berdamai.

Sementara itu konflik Ambon merupakan kerusuhan komunal yang bermula dari perselisihan individu kemudian cepat meluas dengan menjadi prahara bernuansa agama di provinsi Maluku kurun waktu sekitar 1999 hingga 2002.

JK yang kala itu menjabat Menko Kesra kemudian mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino. Hasilnya adalah kesepakatan perdamaian atau Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.

(*)

The post Ceramah Jusuf Kalla di UGM Disorot, GAMKI Lapor Polisi appeared first on Pojok Negeri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menilai hal itu lantaran masih adanya persoalan dalam sistem rekrutmen melalui pilkada langsung.

“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa, udah gitu aja. Yang milih siapa, nah rakyat (yang pilih), ya, kan. Artinya apa, apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung, yang ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” kata Tito seusai rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pilkada Langsung Dinilai Bermasalah

Tito menyinggung mekanisme pilkada langsung yang selama untuk memilih kepala daerah. Menurutnya, sistem ini memang memiliki sisi positif karena melibatkan rakyat secara langsung, tetapi juga membawa dampak negatif yang serius.

“Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung seringkali mendorong calon kepala daerah mencari cara untuk mengembalikan modal setelah terpilih. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik korupsi.

Faktor Kesejahteraan dan Moral Hazard

Selain mekanisme rekrutmen, Tito juga menyoroti faktor kesejahteraan dan moral hazard sebagai penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Menurutnya, rendahnya kesejahteraan pejabat dan adanya godaan untuk menyalahgunakan jabatan menjadi faktor yang memperburuk situasi.

“Tapi saya berpikir tidak hanya melihat case-nya saja, ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya kan ada problema yang yang sistematis gitu. Ada problema dasar,” kata Tito.

Korupsi Kepala Daerah Bersifat Sistematis

Tito menegaskan bahwa permasalahan korupsi di kalangan kepala daerah bersifat sistematis. Ia menilai maraknya OTT dalam waktu singkat menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem politik dan pemerintahan daerah.

“Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung. Ya toh?” tambahnya.

Perlu Evaluasi Sistem Politik

Pernyataan Tito membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas pilkada langsung. Di satu sisi, sistem ini dianggap sebagai wujud demokrasi partisipatif. Namun di sisi lain, biaya politik yang tinggi dan lemahnya pengawasan membuat hasilnya tidak selalu menghadirkan pemimpin yang berintegritas.

Dengan maraknya OTT kepala daerah, Tito menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik, khususnya mekanisme rekrutmen kepala daerah. Ia menekankan bahwa solusi tidak cukup hanya dengan menindak kasus per kasus, melainkan harus menyentuh akar masalah yang bersifat sistematis.

(*)

The post Mendagri Tito Karnavian Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, Singgung Biaya Pilkada appeared first on Pojok Negeri.

Meski proses hukum telah berjalan hingga putusan pengadilan terhadap tersangka versi kepolisian, pihak Universitas Mulawarman menilai perkara ini belum sepenuhnya mengungkap aktor utama di balik aktivitas ilegal tersebut.

Melalui tim kuasa hukumnya, Unmul menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara yang dinilai perlu ditelaah ulang oleh aparat penegak hukum. Salah satu sorotan utama adalah munculnya dua versi pelaku dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh institusi berbeda.

Kuasa hukum Unmul, Haris Retno Susmiyati, mengungkapkan bahwa sejak awal kasus ini bergulir, terdapat perbedaan sudut pandang antara pihak kepolisian dan aparat penegakan hukum lingkungan (Gakkum).

“Sejak awal kami melihat ada dua versi pelaku, antara kepolisian dan Gakkum. Dari kajian kami, bukti-bukti justru lebih mengarah pada pihak yang sebelumnya disampaikan oleh Gakkum,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Menurut Haris, langkah yang sempat dilakukan oleh Gakkum dalam menindak pihak tertentu sebenarnya sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, proses tersebut terhenti setelah gugatan praperadilan yang diajukan pihak terkait dikabulkan oleh pengadilan.

Ia menegaskan bahwa putusan praperadilan sejatinya hanya menyentuh aspek prosedural, bukan substansi perkara. Oleh karena itu, secara hukum masih terbuka peluang untuk melakukan penindakan ulang dengan memperbaiki kekurangan prosedur yang ada.

“Seharusnya bisa dilakukan penindakan ulang dengan memperbaiki prosedur, tapi itu tidak terjadi. Ini yang menjadi catatan kami,” katanya.

Keraguan atas Profil Terdakwa

Di sisi lain, tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian telah melalui proses persidangan hingga putusan. Namun, hasil tersebut dinilai belum menjawab keraguan terkait siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab atas aktivitas tambang ilegal di kawasan pendidikan tersebut.

Haris menilai terdapat ketidaksesuaian antara profil terdakwa dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Ia menekankan bahwa aktivitas tambang ilegal, terutama di kawasan hutan khusus seperti KHDTK, membutuhkan sumber daya besar yang tidak mungkin dijalankan oleh individu tanpa dukungan modal dan peralatan memadai.

“Kalau melihat jenis kegiatannya, sangat sulit dilakukan perorangan. Harus ada modal besar, alat berat, dan jaringan. Ini yang membuat kami meragukan kesesuaian antara pelaku dan perbuatannya,” tegasnya.

Indikasi Keterlibatan Entitas Usaha

Ia juga menyinggung bahwa pihak yang sebelumnya diungkap oleh Gakkum memiliki keterkaitan dengan entitas usaha, yang secara logika dinilai lebih relevan dengan skala aktivitas dalam kasus tersebut. Hal ini memperkuat dugaan bahwa aktor utama belum sepenuhnya tersentuh dalam proses hukum yang berjalan.

Atas dasar itu, Unmul membuka kemungkinan untuk menempuh langkah hukum lanjutan. Langkah ini akan diambil jika ditemukan fakta atau alat bukti baru yang dapat memperkuat dugaan keterlibatan pihak lain.

“Kami berharap penegakan hukum tidak berhenti di sini. Jika ada pelaku lain yang didukung bukti baru, tentu harus diproses kembali,” ujarnya.

Selain mendorong pengusutan dari sisi pidana, Unmul juga tengah menyiapkan langkah hukum perdata. Fokusnya adalah menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang ilegal tersebut, khususnya kerugian lingkungan yang terjadi di kawasan KHDTK.

Namun, proses penghitungan ini tidak berjalan mudah. Haris mengungkapkan bahwa regulasi yang digunakan saat ini dinilai sudah usang dan belum mampu mencerminkan dampak kerusakan ekologis secara komprehensif.

“Standar yang dipakai masih lama dan nilainya relatif kecil. Kalau menggunakan itu, kerugian lingkungan yang sebenarnya tidak akan tergambarkan,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa estimasi awal kerugian memang telah dihitung dan berada di kisaran miliaran rupiah. Meski demikian, angka tersebut dianggap belum representatif untuk menggambarkan kerusakan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

“Angka sementara memang ada, tapi kami melihat itu belum mencerminkan nilai riil. Perlu ada pembaruan metode agar lebih sesuai dengan kondisi ekologis saat ini,” tambahnya.

Dampak Kerusakan KHDTK bagi Pendidikan dan Lingkungan

Kawasan KHDTK sendiri memiliki fungsi strategis sebagai laboratorium alam bagi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan lingkungan. Kerusakan di kawasan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mengganggu fungsi akademik dan ekologi yang lebih luas.

Oleh karena itu, Unmul menilai penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada aspek formal semata, melainkan harus mampu mengungkap seluruh rantai pelaku hingga ke aktor utama. Hal ini penting untuk memastikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menjadi refleksi atas tantangan penegakan hukum di sektor sumber daya alam, khususnya di wilayah dengan intensitas aktivitas tambang yang tinggi seperti Kalimantan Timur.

Unmul menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus ini, baik melalui jalur hukum maupun advokasi kebijakan. Kampus berharap ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum serta pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap kerusakan lingkungan.

“Kami ingin kasus ini diusut tuntas, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang lebih besar. Harapannya, keadilan benar-benar bisa ditegakkan dan lingkungan bisa terlindungi,” tutup Haris.

Dengan masih adanya keraguan terhadap konstruksi perkara yang telah diputus, publik kini menantikan langkah lanjutan aparat penegak hukum dalam mengurai secara menyeluruh kasus tambang ilegal di kawasan KHDTK Unmul tersebut.

(tim redaksi)

The post Polemik Penanganan Tambang Ilegal di KHDTK Unmul, Aktor Utama Diduga Belum Terungkap appeared first on Pojok Negeri.

Pemkot Samarinda melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan TBC.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa TBC tidak bisa dipandang hanya sebagai penyakit medis semata.

Menurutnya, penyakit ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hingga kualitas sumber daya manusia.

“Tuberkulosis bukan sekadar persoalan medis, tetapi juga persoalan kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah,” ujar Saefuddin dalam kegiatan sosialisasi, di Kantor PKK Samarinda, Senin (13/4/2026)

Ia menjelaskan, penanganan TBC membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari edukasi, pencegahan, deteksi dini, hingga kepatuhan dalam menjalani pengobatan.

Selain itu, penguatan fasilitas layanan kesehatan serta pengurangan stigma terhadap penderita juga menjadi hal penting.

Menurut Saefuddin, keberadaan Raperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur arah kebijakan, koordinasi lintas sektor, hingga pembiayaan program penanggulangan TBC secara berkelanjutan.

“Dengan adanya regulasi yang jelas, program penanggulangan TBC akan lebih terarah, terkoordinasi, dan memiliki akuntabilitas yang baik,” katanya.

Ia menambahkan, regulasi tersebut juga akan memperjelas peran berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha dalam upaya bersama menekan angka kasus TBC.

PKK Samarinda Dukung Penguatan Regulasi TBC

Sementara itu, Ketua TP PKK Samarinda, Rinda Wahyuni, menyampaikan bahwa TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

Tingginya kasus TBC di Indonesia, termasuk di Samarinda, membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur. Seperti organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, kader PKK dari 10 kecamatan, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 April 2026, dengan lokasi dan peserta yang berbeda. Pada 14 April, kegiatan dilanjutkan di Aula Kecamatan Samarinda Ulu yang melibatkan camat, lurah, puskesmas, kader PKK, serta penderita TBC, dengan narasumber dokter spesialis paru.

Selanjutnya, pada 15 April, kegiatan digelar di Rumah Tahanan Kelas I Samarinda dengan melibatkan warga binaan serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Capaian dan Target Penanganan TBC di Samarinda

Berdasarkan data tahun 2025, target penanganan kasus TBC di Samarinda mencapai 4.770 orang, dengan capaian 3.758 kasus atau sekitar 79 persen. Sementara pada 2026, target meningkat menjadi 5.855 kasus, dengan capaian Januari hingga Maret sebanyak 732 kasus atau 13 persen.

Rinda menegaskan, pihaknya mendukung penuh penyusunan Raperda tersebut sebagai landasan hukum yang memperkuat komitmen bersama dalam penanggulangan TBC, sejalan dengan Perpres Nomor 67 Tahun 2021.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat juga didorong untuk aktif dalam gerakan TOSS TBC (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) guna memutus rantai penularan.

“Kita harus menghilangkan stigma terhadap penderita. TBC bisa disembuhkan, dan pasien berhak mendapat dukungan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Samarinda menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

(*)

The post Tekan Kasus TBC, Samarinda Matangkan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan appeared first on Pojok Negeri.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi telah dijadwalkan secara resmi di Gedung Merah Putih KPK. Ia menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari pengusutan perkara yang sedang berjalan.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (13/4/2026).

Daftar Biro Travel yang Dipanggil KPK

Dalam pemeriksaan hari ini, KPK memanggil beberapa pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Mereka berasal dari sejumlah perusahaan perjalanan haji dan umrah yang diduga memiliki keterkaitan dengan distribusi kuota.

Adapun pihak yang diperiksa meliputi:

1. Rosmalina Yuniar, Direktur Utama PT Dian Saltra Perdana
2. Rahma Indianto, Manajer Operasional PT Dina Setya Rahma
3. Arifah, Komisaris PT Diyo Siba
4. Muhammad Walied Ja’far, Direktur PT Dua Ribu Wisata
5. Ahmad Agil, Direktur PT Duta Faras

KPK menilai keterangan para saksi tersebut penting untuk mengurai dugaan aliran kuota dan potensi penyimpangan dalam proses penetapan peserta haji khusus.

Pemeriksaan Maraton Hingga ke Daerah

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan rencana pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak terkait Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Lembaga antirasuah itu bahkan menyiapkan skema pemeriksaan maraton, termasuk kemungkinan mendatangi lokasi biro travel di berbagai daerah.

Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah sesuai dengan lokasi para saksi.

“Penyidik minggu depan juga akan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di antaranya para PIHK dan pemeriksaan di antaranya dilakukan di Jakarta atau di gedung KPK Merah Putih dan juga di beberapa daerah lainnya bergantung dari lokasi para PIHK atau biro travel tersebut,” kata Budi, Kamis (6/4).

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan langsung di lokasi bertujuan mempercepat pengumpulan bukti dan memperjelas konstruksi perkara. KPK juga meminta seluruh pihak yang dipanggil untuk bersikap kooperatif.

“Dengan pemeriksaan di daerah harapannya juga dapat langsung secara efektif karena memang dibutuhkan pemeriksaan kepada pihak-pihak dimaksud,” ungkapnya.

Penetapan Tersangka dan Dugaan Aliran Uang

Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Dua tersangka baru berasal dari unsur swasta dan asosiasi penyelenggara haji.

Tersangka tersebut yaitu Ismail Adham (ISM), Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Azis Taba (ASR), Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri. Selain itu, KPK juga menetapkan mantan Menteri Agama dan mantan staf khususnya sebagai tersangka.

Penyidik menduga para pihak tersebut terlibat dalam praktik pemberian uang terkait pengaturan kuota haji. KPK mengungkap adanya aliran dana yang diduga diberikan melalui perantara.

Ismail Adham diduga menyerahkan uang sebesar USD 30 ribu kepada perantara yang dikenal sebagai Gus Alex. Ia juga diduga memberikan USD 5.000 kepada mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tahun 2024, Hilman Latief.

KPK Perluas Penyidikan

KPK kini terus memperluas penyidikan dengan memeriksa berbagai pihak terkait biro perjalanan haji. Lembaga tersebut menargetkan pengumpulan bukti yang lebih komprehensif untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji.

Pemeriksaan maraton yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memperjelas peran masing-masing pihak dalam perkara yang tengah menjadi sorotan publik tersebut.

(*)

The post Kasus Kuota Haji 2023–2024, KPK Panggil 5 Bos Travel appeared first on Pojok Negeri.