UPTD PPRD adalah unit pelaksana teknis di bawah Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang mengelola dan melayani pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui sistem SAMSAT

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 7-8 Oktober 2026, tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan pajak daerah yang profesional, efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.

Kepala UPTD PPRD Wilayah Samarinda, Indun Salbiah Ningsih, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi aparatur untuk memperbarui pemahaman mengenai kebijakan sekaligus memperkuat kemampuan teknis dalam menjalankan pelayanan perpajakan.

Menurut dia, perkembangan kebijakan dan sistem perpajakan daerah membutuhkan kesiapan petugas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Indun.

Pada hari pertama pelaksanaan IHT, UPTD PPRD Wilayah Samarinda menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan (PPSIP) sebagai pemateri.

Materi yang diberikan mencakup kebijakan perpajakan daerah, teknis dan operasional sistem pajak, hingga penguatan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pemutakhiran data kendaraan bermotor.

Pemutakhiran data dinilai penting untuk mendukung akurasi informasi kendaraan sekaligus memperkuat pengelolaan administrasi perpajakan daerah.

Selain aspek teknis, penguatan perilaku petugas layanan pajak daerah juga menjadi bagian penting dalam materi yang disampaikan.

Indun mengatakan petugas tidak hanya dituntut memahami sistem dan regulasi, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

“Petugas pelayanan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem dan kebijakan, tetapi di sisi lain juga harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku pelayanan yang profesional kepada masyarakat,” katanya.

Kegiatan tersebut juga diikuti ASN dari UPTD PPRD Wilayah Samarinda dan UPTD PPRD Wilayah Kutai Kartanegara.

Keterlibatan dua unit kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan tugas perpajakan daerah.

Menurut Indun, kesamaan pemahaman antarunit menjadi penting agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki standar dan pemahaman yang selaras.

“Koordinasi dan sinergi antarunit harus terus diperkuat. Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan tugas dan pelayanan perpajakan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Ia berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada pemahaman materi selama kegiatan, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan peningkatan kapasitas aparatur, pelayanan pajak daerah diharapkan semakin optimal sekaligus mendukung pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Harapannya, seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, transparan, dan akuntabel,” kata Indun.

(advbapendakaltim)

The post Perkuat Kompetensi Petugas, UPTD PPRD Samarinda Gelar In-House Training Pelayanan Pajak appeared first on Pojok Negeri.

Kepala Bapenda Kaltim. Dasmiah, menegaskan bahwa penguatan tata kelola Samsat ini berfokus pada empat pilar utama, yaitu standardisasi pelayanan, kepastian waktu layanan, pengelolaan informasi pengaduan, serta evaluasi kualitas layanan secara berkala.

“Langkah ke depan yang kita ambil ini berfokus pada pemerataan mutu. Kami ingin memastikan seluruh UPTD Samsat di kabupaten dan kota memiliki kualitas pelayanan yang setara. Target kami bukan hanya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan yang prima, cepat, dan terpercaya,” ujar Dasmiah.

Transformasi Digital dan Standardisasi Pelayanan

Di bawah kepemimpinan Dasmiah, Bapenda Kaltim kini menerapkan standardisasi pelayanan yang seragam di seluruh UPTD Samsat kabupaten dan kota. Fokus utama diarahkan pada transformasi digital untuk mengurai antrean panjang di loket manual.

Melalui optimalisasi aplikasi SIMPATOR Kaltim berbasis website, wajib pajak kini dapat mengakses data kendaraan secara real-time.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diperluas melalui berbagai kanal elektronik atau e-Samsat, mulai dari layanan Paylabs, virtual account, dompet digital (Gopay, OVO, Dana, ShopeePay), hingga jaringan perbankan.

Dasmiah menambahkan, bagi masyarakat yang memiliki kendala jarak, Bapenda terus memperluas jangkauan layanan fisik.

“Kami memberikan kemudahan transaksi secara elektronik agar proses registrasi ulang kendaraan berlangsung cepat. Bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan, armada Samsat Keliling telah kami terjunkan ke pedesaan agar akses perpajakan semakin dekat.”ucapannya

Efisiensi Waktu Layanan dan Momentum Relaksasi Pajak

Kepastian waktu penyelesaian administrasi menjadi prioritas utama. Integrasi pembayaran non-tunai (cashless) berhasil memotong birokrasi dan mempersingkat waktu tunggu di loket secara signifikan. Sistem digital ini pun aktif 24 jam penuh, membebaskan masyarakat dari batasan jam kerja kantor fisik.

Momen efisiensi waktu layanan ini bertepatan pula dengan program pemutihan yang sedang digelar Pemprov Kaltim.

“Kebijakan relaksasi denda PKB ini digulirkan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan, sekaligus memutakhirkan basis data kepemilikan kendaraan kita,” jelas Dasmiah.

Ia mengimbau masyarakat untuk bergerak cepat dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

“Jangan menunda pembayaran sampai program berakhir. Manfaatkan masa relaksasi ini untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sebelum batas akhir periode,” tegasnya.

Keterbukaan Informasi dan Saluran Pengaduan

Untuk menjamin hak warga selaku wajib pajak, Bapenda Kaltim mengedepankan transparansi informasi. Rincian tarif PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga tata cara klaim pembebasan denda diumumkan secara terbuka melalui media sosial resmi.

Bapenda juga menyediakan saluran aduan profesional di bawah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pos pengaduan fisik di tiap UPTD guna menangani keluhan operasional maupun teknis di lapangan.

Evaluasi Berkala dan Capaian Indeks Kepuasan

Guna memastikan operasional berjalan sesuai koridor hukum, evaluasi mutu rutin dilaksanakan. Melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Bapenda dapat memetakan performa berkala unit kerjanya.

Salah satu pencapaian positif tercatat di unit Samsat Kaltim yang berhasil meraih nilai kepuasan masyarakat hingga 94,33. Selain survei, jajaran Bapenda Kaltim juga mengadakan visitasi lapangan reguler guna mendongkrak kompetensi para petugas di garda terdepan pelayanan.

(advbapedakaltim)

The post Bapenda Kaltim Perkuat Standar Pelayanan Samsat se-Kalimantan Timur appeared first on Pojok Negeri.

Kemarahan ini dipicu oleh masalah klasik yang terus berulang, yakni kepadatan ruang kelas yang melampaui kapasitas normal. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar yang kronis membuat banyak mata pelajaran penting tidak dapat diajarkan secara maksimal kepada para murid.

Bangunan sekolah yang mengalami kerusakan parah juga menjadi poin utama dalam daftar keluhan para demonstran kali ini. Oleh karena itu, para siswa merasa bahwa lingkungan belajar yang tidak aman telah mengancam keselamatan serta kenyamanan mereka selama berada di lingkungan institusi pendidikan.

Penyebab Utama Gelombang Protes Siswa Prancis

Krisis yang terjadi saat ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari pengabaian fasilitas publik selama bertahun-tahun. Para aktivis pelajar menyatakan bahwa renovasi bangunan sekolah seringkali ditunda oleh pemerintah pusat sehingga kondisi infrastruktur semakin memburuk dari waktu ke waktu.

Selain masalah fisik bangunan, rasio antara guru dan murid yang tidak seimbang menjadi kendala serius dalam mencapai standar kualitas pendidikan. Hal ini terjadi karena pemerintah dinilai lambat dalam melakukan rekrutmen pengajar baru untuk menggantikan mereka yang sudah memasuki masa pensiun.

Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut:

• Perbaikan segera terhadap infrastruktur bangunan sekolah yang mengalami kerusakan struktural.
• Penambahan kuota guru untuk mengatasi kekosongan jadwal pelajaran di berbagai sekolah menengah.
• Pengurangan jumlah siswa dalam satu ruang kelas demi efektivitas proses belajar mengajar.
• Peningkatan anggaran pendidikan nasional guna mendukung fasilitas literasi dan teknologi.

Implikasi Politik dan Tuntutan Perubahan

Situasi ini semakin rumit karena terjadi di tengah musim politik yang sedang memanas di Prancis saat ini. Sementara itu, berbagai kelompok politik mulai memanfaatkan momentum protes siswa Prancis ini untuk melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

Keluhan para siswa tersebut kini mulai menyatu dengan keresahan masyarakat yang lebih luas mengenai pelayanan publik secara umum. Oleh sebab itu, banyak pengamat menilai bahwa aksi ini dapat berkembang menjadi gerakan protes nasional yang lebih besar jika tidak segera ditangani dengan bijak.

Pemerintah Prancis sendiri saat ini sedang berada di bawah tekanan besar untuk memberikan solusi konkret yang dapat menenangkan massa. Selain itu, menteri pendidikan diharapkan mampu merumuskan kebijakan darurat guna mengatasi kekurangan guru yang terjadi di wilayah-wilayah terpencil.

Meskipun demikian, para siswa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti melakukan aksi turun ke jalan sebelum ada komitmen nyata dari otoritas terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, eskalasi protes siswa Prancis diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan jika dialog antara pemerintah dan perwakilan pelajar menemui jalan buntu.

Pada akhirnya, stabilitas sektor pendidikan akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah merespons keluhan mendasar mengenai fasilitas dan kesejahteraan pengajar. Karena pendidikan adalah pilar masa depan bangsa, penanganan krisis ini menjadi pertaruhan besar bagi kredibilitas kepemimpinan nasional di mata publik internasional.

The post Gelombang Protes Siswa Prancis Lumpuhkan Sekolah appeared first on Pojok Negeri.

Kepatuhan tersebut menyasar kendaraan yang dimiliki aparatur sipil negara (ASN), termasuk kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Bapenda Kaltim menilai aparatur pemerintah perlu menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebelum mengajak masyarakat melakukan hal yang sama.

Penguatan kepatuhan tersebut dibahas dalam rapat Optimalisasi Penerimaan PKB dan Opsen PKB atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Milik ASN yang digelar di Kantor Bapenda Kaltim, Samarinda.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kaltim Lora Sari mengatakan, edukasi dan pengawasan terhadap kewajiban PKB ASN merupakan bagian dari strategi memperluas kepatuhan wajib pajak.

“ASN diharapkan menjadi contoh dalam kepatuhan membayar PKB dan Opsen PKB, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan milik keluarga,” ujar Lora.

Menurut dia, optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya dilakukan melalui penagihan kepada masyarakat. Kepatuhan juga perlu diperkuat dari lingkungan pemerintahan melalui pendataan, edukasi dan pengawasan kendaraan milik aparatur.

Bapenda Kaltim mendorong ASN membayar PKB dan Opsen PKB tepat waktu. Selain itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan kendaraan dinas yang digunakan telah memenuhi kewajiban perpajakan.

Edukasi dan Pendataan Kendaraan ASN

Penguatan kepatuhan juga dilakukan melalui pendataan kendaraan bermotor yang dimiliki ASN.

Bapenda Kaltim memberikan perhatian terhadap kendaraan ASN yang masih menggunakan nomor polisi dari luar Kalimantan Timur.

ASN yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi non-Kaltim diimbau melakukan mutasi kendaraan sekaligus memenuhi kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki administrasi kepemilikan kendaraan sekaligus memastikan potensi penerimaan pajak kendaraan dapat tercatat di daerah.

“Selain mendorong pembayaran tepat waktu, kami juga perlu melakukan pendataan dan penertiban administrasi kendaraan bermotor milik ASN,” kata Lora.

Bapenda Kaltim juga mendorong koordinasi dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

Koordinasi tersebut mencakup sosialisasi, pendataan kendaraan, pemantauan pembayaran serta pengawasan secara berkala.

Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan PKB dan Opsen PKB, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kewajiban pajak merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.

Kepatuhan Aparatur Jadi Contoh

Lora mengatakan, kepatuhan ASN memiliki nilai penting karena aparatur pemerintah berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menjalankan pelayanan publik.

Karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan di lingkungan pemerintahan diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas.

“Komitmen dan keteladanan ASN menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB dan Opsen PKB,” ujarnya.

Bapenda Kaltim berharap penguatan kepatuhan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan melalui edukasi, pendataan dan pengawasan.

Dengan meningkatnya kepatuhan di lingkungan pemerintahan, penerimaan PKB dan Opsen PKB diharapkan ikut meningkat dan pada akhirnya memperkuat pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik.

“Taat pajak harus dimulai dari aparatur. Dengan kepatuhan yang baik di lingkungan pemerintahan, kita berharap dapat memberikan contoh sekaligus mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” kata Lora.

(advbapendakaltim)

The post Dorong Kepatuhan ASN Bayar Pajak, Bapenda Kaltim Perkuat Pendataan Kendaraan appeared first on Pojok Negeri.

Pertemuan ini menjadi sangat signifikan karena Iowa dipandang sebagai wilayah pertempuran politik yang sangat menentukan bagi komposisi legislatif nasional. Oleh karena itu, kedua kandidat berusaha keras untuk meyakinkan pemilih melalui argumen yang tajam mengenai kesejahteraan sosial dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, suasana di panggung debat terlihat sangat kontras saat keduanya memaparkan visi politik mereka masing-masing.

Perselisihan Kebijakan Medicaid di Debat Senat Iowa

Salah satu topik paling panas yang muncul selama agenda Debat Senat Iowa adalah mengenai masa depan layanan kesehatan Medicaid. Ashley Hinson menekankan pentingnya efisiensi anggaran sehingga program ini dapat berkelanjutan bagi generasi mendatang. Namun, Josh Turek memberikan pandangan yang berbeda dengan menekankan bahwa aksesibilitas harus menjadi prioritas utama bagi rakyat kecil.

Selain itu, Turek berpendapat bahwa pemangkasan anggaran dapat membahayakan ribuan warga yang bergantung pada layanan kesehatan tersebut. Sebaliknya, pihak Republik merasa bahwa reformasi struktural diperlukan karena beban fiskal negara yang terus meningkat. Berikut adalah beberapa poin utama perbedaan pandangan mereka terkait layanan kesehatan:

• Pengelolaan dana alokasi pemerintah pusat untuk sektor kesehatan daerah.
• Standar kualifikasi penerima bantuan Medicaid yang dianggap perlu diperketat.
• Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit di wilayah pedesaan Iowa.
• Dampak inflasi terhadap biaya pengobatan dan asuransi bagi keluarga menengah.

Visi Berbeda Mengenai Pembatasan Masa Jabatan

Selain isu kesehatan, topik mengenai pembatasan masa jabatan atau term limits juga menjadi sorotan utama dalam Debat Senat Iowa kali ini. Hinson mendukung adanya batasan yang jelas agar terjadi regenerasi kepemimpinan di tingkat legislatif. Menurutnya, hal ini penting karena dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik yang terlalu lama menjabat.

Namun, kubu Demokrat yang diwakili oleh Turek menyoroti bahwa pengalaman adalah aset berharga dalam merumuskan undang-undang yang kompleks. Meskipun demikian, masyarakat Iowa tampaknya terbelah mengenai isu ini sehingga perdebatan berjalan sangat dinamis dan penuh instruksi. Oleh karena itu, hasil dari diskusi ini diperkirakan akan sangat memengaruhi swing voters di detik-detik terakhir pemilihan.

Sebagai penutup, pertarungan antara Hinson dan Turek dalam Debat Senat Iowa memberikan gambaran jelas mengenai polarisasi ideologi di Amerika Serikat saat ini. Pemilih kini memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan jalur mana yang akan diambil oleh negara bagian mereka. Oleh sebab itu, kampanye intensif diprediksi akan terus berlanjut hingga hari pemungutan suara tiba agar setiap aspirasi warga dapat terakomodasi dengan baik.

The post Sengitnya Debat Senat Iowa Antara Hinson dan Turek appeared first on Pojok Negeri.

Kegiatan peresmian tersebut berlangsung di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Melalui seremoni tersebut, Presiden menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk mentah tanpa adanya pengolahan di dalam negeri.

Investasi yang masuk mencakup komersialisasi dan groundbreaking 11 ekosistem hilirisasi nikel dengan total nilai keseluruhan mencapai USD 10,2 miliar. Oleh karena itu, kehadiran proyek berskala besar ini diharapkan mampu memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Komitmen Hilirisasi Nikel Prabowo untuk Masa Depan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pengelolaan kekayaan alam yang baik adalah kunci utama menuju status negara maju. Karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong industrialisasi di dalam negeri agar nilai tambah ekonomi tetap berada di tanah air.

Selain itu, proyek hilirisasi nikel Prabowo ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya ekosistem energi hijau yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin utama dari rangkaian proyek hilirisasi yang diluncurkan di Maluku Utara:

• Total investasi proyek mencapai Rp180 triliun atau setara dengan USD 10,2 miliar.
• Mencakup pembangunan 11 ekosistem industri nikel terpadu dari hulu hingga hilir.
• Lokasi pusat kegiatan industri berada di kawasan strategis IWIP, Halmahera Tengah.
• Melibatkan pelepasan ekspor perdana baterai kendaraan listrik hasil produksi lokal.

Pemerintah sangat optimis bahwa proyek raksasa ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal di daerah tersebut. Sementara itu, teknologi yang diimplementasikan dalam pabrik-pabrik di IWIP merupakan teknologi terkini yang ramah lingkungan serta efisien secara operasional.

Ekspor Perdana Baterai dan Penguatan Ekonomi Global

Salah satu agenda paling krusial dalam kunjungan kerja ini adalah pelepasan ekspor perdana baterai kendaraan listrik hasil produksi industri dalam negeri. Sehingga, Indonesia kini resmi memantapkan posisinya dalam rantai pasok global industri otomotif masa depan yang berbasis energi terbarukan.

Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat kuat di mata dunia karena memiliki cadangan nikel terbesar. Meskipun tantangan ekonomi global cukup berat, pemerintah sangat yakin bahwa hilirisasi adalah jalan keluar terbaik untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional dari guncangan eksternal.

Selanjutnya, Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif di wilayah Maluku Utara. Hal ini diperlukan agar para investor terus merasa aman dalam menanamkan modalnya, yang pada akhirnya akan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

Sebagai penutup, Presiden kembali mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi hanya bisa dicapai jika bangsa ini mampu mengelola hartanya dengan bijak. Oleh sebab itu, program hilirisasi nikel Prabowo ini akan terus diperluas ke berbagai komoditas strategis lainnya seperti tembaga, bauksit, hingga hasil laut dan perkebunan.

The post Hilirisasi Nikel Prabowo Resmi Diluncurkan di Halmahera appeared first on Pojok Negeri.

Peresmian berlangsung di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

Momentum tersebut menandai langkah penting Indonesia dalam memperkuat industri bernilai tambah dan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.

Sejumlah proyek yang diluncurkan juga telah memasuki tahap komersial sehingga mulai memberikan kontribusi nyata terhadap aktivitas industri dan perekonomian.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan empat proyek industri yang memasuki tahap komersial,” kata Prabowo di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

Perkuat Kepercayaan Investor

Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bekerja bersama hingga proyek-proyek tersebut dapat terealisasi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra yang telah memberikan kepercayaan untuk menanamkan modal dan mengembangkan kegiatan industri di Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan,” ujarnya.

Pemerintah melihat investasi dan hilirisasi sebagai bagian penting dalam memperkuat struktur industri nasional. Kehadiran proyek-proyek tersebut juga membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sekaligus memperluas akses produk industri Indonesia ke pasar global.

Pemerintah Jaga Kemitraan

Di hadapan para pemangku kepentingan, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menjaga kepercayaan investor. Pemerintah berkomitmen menciptakan hubungan kemitraan yang kuat agar investasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Untuk itu saya di sini tegaskan komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari mana pun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan proyek hilirisasi tersebut memperlihatkan upaya Indonesia memperkuat posisi sebagai basis industri pengolahan dan manufaktur. Pemerintah bersama pelaku usaha terus mendorong investasi yang mengolah sumber daya menjadi produk bernilai tambah dan mendukung pertumbuhan industri nasional.

(*)

The post Prabowo Resmikan 11 Proyek Hilirisasi dan Ekspor Perdana Baterai EV di Maluku Utara appeared first on Pojok Negeri.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Bapenda Kaltim mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor.

Upaya itu dibahas dalam rapat Optimalisasi Penerimaan PKB dan Opsen PKB atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Milik ASN yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bapenda Kaltim.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kaltim Lora Sari mengatakan, ASN memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak karena juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan.

Menurut dia, kepatuhan ASN diharapkan tidak hanya berlaku terhadap kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan yang dimiliki keluarga.

“Optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB membutuhkan komitmen dan keteladanan ASN sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan,” kata Lora dalam paparannya, dikutip Kamis (8/10/2026)

Ia mengatakan, ASN diharapkan dapat menjadi contoh dengan membayar kewajiban PKB dan Opsen PKB tepat waktu.

Selain itu, kendaraan dinas yang digunakan masing-masing unit kerja juga perlu dipastikan telah memenuhi kewajiban pajaknya.

Kendaraan Berpelat Luar Kaltim Jadi Perhatian

Bapenda Kaltim juga menyoroti kendaraan milik ASN yang masih menggunakan nomor polisi dari luar Kalimantan Timur.

ASN yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi non-Kaltim diimbau segera melakukan mutasi kendaraan sekaligus memenuhi kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki pendataan kepemilikan kendaraan sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak kendaraan di daerah.

Selain mutasi kendaraan, Bapenda Kaltim mendorong pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap kepatuhan pembayaran PKB dan Opsen PKB.

Pendataan kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

Bapenda menilai koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan agar upaya optimalisasi penerimaan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diikuti dengan penertiban administrasi dan pemantauan kepatuhan.

“Kita perlu memperkuat koordinasi, sosialisasi, pendataan kepemilikan kendaraan bermotor serta penertiban administrasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB dan Opsen PKB,” ujar Lora.

Dorong Penerimaan Pajak Daerah

Bapenda Kaltim berharap peningkatan kepatuhan ASN dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam memperkuat penerimaan pajak daerah.

Kepatuhan pembayaran PKB dan Opsen PKB di lingkungan pemerintahan juga diharapkan dapat memberikan contoh kepada masyarakat.

Menurut Bapenda, penerimaan dari sektor tersebut memiliki peran dalam mendukung kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, optimalisasi dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari pembayaran tepat waktu, pemeriksaan kendaraan dinas, pendataan kepemilikan kendaraan, sosialisasi hingga pengawasan secara berkala.

Bapenda Kaltim menargetkan langkah tersebut dapat mendorong peningkatan penerimaan PKB dan Opsen PKB secara berkelanjutan.

“Harapannya, optimalisasi ini dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor PKB dan Opsen PKB sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Timur,” kata Lora.

(advbapendakaltim)

The post Bapenda Kaltim Dorong ASN Jadi Teladan Kepatuhan Bayar PKB dan Opsen appeared first on Pojok Negeri.

Monitoring dan evaluasi (monev) tersebut dilakukan langsung Kepala Bapenda Kaltim Dasmiah saat kunjungan kerja ke UPTD PPRD Kutai Kartanegara, Rabu (7/10/2026).

Hingga September 2026, capaian keuangan UPTD PPRD Kutai Kartanegara mencapai 65 persen.

Capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dua triwulan sebelumnya. Pada Triwulan I, capaian keuangan berada di angka 14 persen, kemudian meningkat menjadi 31 persen pada Triwulan II.

Dasmiah mengatakan, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus memastikan target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

“Monev ini dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja dan keuangan sampai dengan Triwulan III, sekaligus memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujar Dasmiah.

Menurut dia, peningkatan capaian dari 14 persen pada Triwulan I menjadi 31 persen pada Triwulan II dan 65 persen pada Triwulan III menjadi salah satu indikator yang perlu terus dievaluasi.

Perkembangan tersebut, kata Dasmiah, akan menjadi bahan untuk menentukan langkah strategis dalam mengoptimalkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

“Perkembangan capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu dioptimalkan,” katanya.

Bahas Kendala dan Tindak Lanjut

Dalam kegiatan tersebut, Bapenda Kaltim bersama jajaran UPTD PPRD Kutai Kartanegara juga membahas berbagai perkembangan pelaksanaan program, termasuk kendala dan kebutuhan tindak lanjut.

Pembahasan itu dinilai penting agar hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Dasmiah menekankan, evaluasi tidak hanya dilakukan untuk melihat angka capaian, tetapi juga memastikan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien.

“Berbagai kendala dan kebutuhan tindak lanjut yang ditemukan menjadi perhatian bersama untuk kemudian dicarikan langkah perbaikannya,” jelasnya.

Bapenda Kaltim juga mendorong jajaran UPTD PPRD Kutai Kartanegara meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja sekaligus target pendapatan daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Dasmiah mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas UPTD PPRD.

“Koordinasi, sinergi dan kualitas pelaksanaan tugas harus terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung pencapaian target pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, Bapenda Kaltim berharap setiap program dan kegiatan di lingkungan UPTD dapat terlaksana secara optimal dan akuntabel.

Evaluasi hingga Triwulan III tersebut sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat kinerja pada sisa waktu Tahun Anggaran 2026.

“Kita ingin setiap program dan kegiatan terlaksana secara optimal, akuntabel dan berorientasi pada pencapaian target,” kata Dasmiah.

(advbapendakaltim)

The post Kunjungan kerja Kepala Bapenda Kaltim Dasmiah, Monev Triwulan III, Kinerja Keuangan UPTD PPRD Kukar Capai 65 Persen appeared first on Pojok Negeri.

Pembentukan forum koordinasi ini melibatkan tiga kementerian utama yang memiliki wewenang langsung terhadap ekosistem transportasi daring. Selain itu, sekretariat ini akan menjadi pusat sinkronisasi untuk menyempurnakan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur tentang transportasi digital.

Ketua forum sinkronisasi ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Pemilihan ini didasari karena mayoritas pengemudi ojek daring merupakan pelaku ekonomi mandiri yang masuk dalam kategori UMKM.

Urgensi Sinkronisasi Perpres Ojol Terbaru

Pemerintah menilai bahwa penyempurnaan regulasi ini sangat mendesak demi menjaga stabilitas industri transportasi di tanah air. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan di lapangan.

Adapun rincian kementerian yang tergabung dalam sekretariat bersama ini meliputi beberapa instansi strategis, di antaranya:

• Kementerian UMKM yang berperan sebagai koordinator dan ketua forum sinkronisasi regulasi.
• Kementerian Perhubungan yang fokus pada aspek teknis operasional dan keselamatan transportasi jalan.
• Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas standar perlindungan hukum bagi para pengemudi.

Meskipun draf aturan sudah ada, namun sinkronisasi tetap diperlukan untuk mengakomodasi aspirasi dari berbagai asosiasi pengemudi. Sementara itu, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses ini hingga regulasi benar-benar siap diimplementasikan secara nasional.

Langkah Strategis Penguatan Perpres Ojol Terbaru

Sufmi Dasco menekankan bahwa keterlibatan banyak pihak dalam Perpres Ojol Terbaru merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam menyusun aturan. Selain itu, target utama dari forum ini adalah menciptakan payung hukum yang kuat bagi jutaan mitra driver di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya mencari titik tengah antara kepentingan perusahaan aplikasi dan kesejahteraan pengemudi. Oleh karena itu, aspek tarif, jaminan kesehatan, dan asuransi kecelakaan kerja menjadi poin krusial yang dibahas secara mendalam dalam forum tersebut.

Selain itu, sinkronisasi ini diharapkan mampu meminimalisir konflik sosial yang kerap terjadi akibat ketidakjelasan regulasi transportasi daring sebelumnya. Sehingga, kehadiran Perpres Ojol Terbaru diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi ekosistem ekonomi digital nasional.

Pihak kementerian akan segera melakukan pertemuan intensif di sekretariat bersama guna merampungkan draf akhir regulasi tersebut. Jika proses sinkronisasi berjalan lancar, maka aturan ini akan segera diserahkan kepada Presiden untuk disahkan dan dijalankan sepenuhnya oleh instansi terkait.

The post Tiga Kementerian Harmonisasi Perpres Ojol Terbaru appeared first on Pojok Negeri.