Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan kabar yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta. Menurut dia, DPR hingga saat ini tetap menjalankan tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Sari saat membuka Rapat Paripurna DPR pada Selasa (14/7). Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan berita bohong.

“Sehubungan dengan beredarnya di media sosial, berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU Perampasan Aset,” kata Sari saat membuka Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7).

Menurut Sari, proses pembahasan RUU tersebut masih terus berjalan. DPR tidak menghentikan ataupun menolak pembahasannya, melainkan sedang melaksanakan tahapan penyusunan sebagaimana diatur dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Sari menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Status tersebut menunjukkan bahwa DPR masih menempatkan rancangan undang-undang itu sebagai salah satu agenda legislasi yang akan dibahas.

Saat ini, Komisi III DPR tengah menyusun materi rancangan undang-undang sekaligus menghimpun berbagai masukan dari masyarakat. Tahapan tersebut menjadi bagian dari penyusunan naskah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Saat ini Komisi III sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Ia menegaskan bahwa pelibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RUU agar substansi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik sekaligus memperkuat kualitas regulasi yang akan disahkan.

DPR Targetkan Pembahasan Rampung Lebih Cepat

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, juga memastikan bahwa DPR tetap berkomitmen membahas RUU Perampasan Aset. Menurut dia, status RUU tersebut sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas 2026 tidak menghalangi DPR untuk mempercepat proses pembahasannya.

Saan mengatakan DPR akan berupaya menyelesaikan pembahasan RUU tersebut lebih awal apabila seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana. Namun, percepatan itu tetap harus dilakukan dengan mengedepankan kualitas pembahasan dan keterlibatan masyarakat.

“Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan,” katanya.

Menurut Saan, pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Dengan demikian, setiap masukan dari publik dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan substansi rancangan undang-undang sebelum nantinya dibawa ke tahapan berikutnya.

(*)

The post DPR Tegaskan Tak Pernah Tolak RUU Perampasan Aset, Pembahasan Masih Berjalan appeared first on Pojok Negeri.

Para pimpinan konfederasi buruh berencana menemui pimpinan DPR RI pada pekan depan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta usulan terkait aturan ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

Pertemuan tersebut menjadi langkah buruh untuk memastikan aspirasi pekerja tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga dibahas secara terbuka bersama para pengambil kebijakan.

Seluruh pimpinan konfederasi buruh yang tergabung dalam koalisi akan hadir agar berbagai kepentingan pekerja dapat tersampaikan secara menyeluruh.

Buruh Minta Seluruh Fraksi DPR Hadir

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan kehadiran seluruh pimpinan konfederasi menjadi penting agar DPR memahami secara langsung pandangan mayoritas buruh Indonesia.

Ia juga meminta agar seluruh pimpinan fraksi DPR RI menghadiri pertemuan tersebut, bukan hanya anggota Komisi IX DPR yang selama ini menangani isu ketenagakerjaan.

Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur parlemen diperlukan agar pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan mendapat pemahaman yang utuh dari seluruh kekuatan politik.

Andi Gani menegaskan, pertemuan dengan DPR nantinya tidak boleh hanya menjadi agenda formal atau sekadar penyerahan dokumen usulan.

Buruh ingin mendapatkan ruang untuk menyampaikan gagasan dan pandangan secara langsung.

“Kami ingin menuangkan ide, gagasan, dan pokok-pokok pikiran secara terbuka. Seluruh pimpinan konfederasi harus diberi kesempatan berbicara agar aspirasi buruh benar-benar didengar,” kata Andi Gani dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2026).

Utamakan Dialog, Siapkan Langkah Jika Aspirasi Diabaikan

Koalisi buruh menyatakan tetap mengedepankan dialog dalam mengawal proses revisi UU Ketenagakerjaan. Mereka berharap pemerintah dan DPR membuka ruang pembahasan yang melibatkan pekerja secara bermakna.

Namun, Andi Gani mengingatkan bahwa buruh memiliki kekhawatiran apabila hasil revisi justru menghasilkan aturan yang tidak berpihak kepada pekerja.

Ia menyebut potensi munculnya gerakan massa besar apabila aspirasi buruh tidak menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi.

“Kalau UU ini mengecewakan kaum buruh, tentu kami tidak akan mampu menahan aspirasi anggota. Bisa dibayangkan betapa besarnya gerakan aksi yang akan dilakukan jika UU tersebut tidak berpihak kepada buruh,” tegasnya.

Meski menyampaikan peringatan tersebut, Andi Gani tetap menunjukkan sikap optimistis terhadap proses pembahasan bersama pemerintah dan DPR.

Ia meyakini kedua lembaga tersebut memiliki komitmen untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

“Kami percaya DPR dan pemerintah serius mendengarkan aspirasi buruh. Kami harapkan, pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan secara matang, tidak dikebut semalam, serta tidak memunculkan pasal-pasal yang merugikan pekerja,” ujarnya.

Buruh berharap proses revisi UU Ketenagakerjaan berjalan secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Mereka menilai dialog terbuka menjadi kunci agar aturan baru yang dihasilkan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah.

(*)

The post Buruh Siapkan Dialog Terbuka dengan DPR, Minta Revisi UU Ketenagakerjaan Tak Rugikan Pekerja appeared first on Pojok Negeri.

Meski menyatukan dua pebalap dengan ambisi besar bisa memunculkan persaingan sengit, Ducati justru melihat situasi tersebut sebagai keuntungan besar untuk menghadapi persaingan gelar juara dunia.

Pedro Acosta akan meninggalkan KTM pada akhir MotoGP 2026 untuk memulai babak baru bersama Ducati. Pebalap muda asal Spanyol itu akan mengisi posisi yang ditinggalkan Francesco Bagnaia, yang memilih melanjutkan karier bersama Aprilia.

Acosta datang ke Ducati dengan reputasi sebagai salah satu talenta terbesar MotoGP. Pada musim keduanya di kelas premier, pebalap berjuluk “Si Hiu” itu mampu mengakhiri musim di posisi keempat klasemen akhir. Performa tersebut semakin memperkuat keyakinan banyak pihak bahwa Acosta memiliki kemampuan untuk menjadi penantang serius gelar juara dunia.

Bersama Ducati, Acosta akan mendapatkan kesempatan untuk mengukur kemampuannya secara langsung melawan Marc Márquez dengan motor yang sama. Situasi itu diprediksi akan menciptakan persaingan internal yang menarik, mengingat kedua pebalap sama-sama memiliki target menjadi yang terbaik.

Ducati Percaya Bisa Mengelola Persaingan Dua Bintang

Direktur Ducati Mauro Grassilli menyadari potensi konflik yang bisa muncul ketika dua pebalap berstatus bintang berada dalam satu garasi. Namun, ia menilai memiliki dua pebalap kuat jauh lebih menguntungkan daripada membiarkan mereka menjadi rival di tim lain.

Grassilli menegaskan Ducati siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika muncul perbedaan pendapat antara Acosta dan Márquez.

“Ya, tapi gesekan memang harus diciptakan. Seperti yang selalu dikatakan Gigi (Dall’Igna, manager team Ducati-red), dan saya setuju dengan dia soal ini — lebih baik memiliki dua pebalap yang kuat di tim, dan berusaha mengatur mereka daripada memiliki dua pebalap sebagai rival kami,” ucap Grassilli kepada saluran YouTube ZamTube.

Menurut Grassilli, karakter kompetitif yang dimiliki kedua pebalap justru bisa menjadi faktor positif bagi Ducati. Marc Márquez sudah dikenal sebagai salah satu pebalap paling sukses dalam sejarah MotoGP, sementara Acosta dianggap sebagai generasi baru yang siap mengambil alih panggung utama.

“Kami kenal betul Marc, tapi Pedro tidak begitu kenal dia, tapi mari berupaya mengatur hal itu dengan lebih baik. Mereka berdua kan sama-sama rider profesional, benar kan?” ujar Grassilli.

Pengalaman Ducati Jadi Modal Hadapi Tekanan

Ducati memiliki pengalaman dalam menangani situasi ketika dua pebalap kuat berada dalam satu tim. Grassilli mengungkapkan bahwa kekhawatiran serupa pernah muncul ketika Enea Bastianini bergabung, tetapi masalah besar tidak pernah terjadi.

“Kami pernah punya masalah ketika Enea (Bastianini-red) datang, sempat ada kekhawatiran akan adanya perselisihan, tapi pada akhirnya tidak ada, dengan Marc, ada kekhawatiran perselisihan, tapi nyatanya tidak ada, jadi hal ini bisa saja terjadi juga,” kata Grassilli.

Ia menilai Ducati memiliki lingkungan profesional yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan tim dan ambisi masing-masing pebalap.

“Saya pikir, kami cukup dewasa untuk mengatasinya,” lanjut Grassilli.

Dengan kombinasi pengalaman Márquez dan potensi besar Acosta, Ducati berpeluang memiliki salah satu susunan pebalap paling kuat di MotoGP. Tantangan terbesar bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tetapi juga bagaimana tim mengelola dua karakter juara yang sama-sama ingin menjadi pusat perhatian.

(*)

The post Ducati Siapkan Duet Maut Marc Márquez-Pedro Acosta, Akui Bisa Ada Drama di Garasi appeared first on Pojok Negeri.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemblokadean seluruh pelabuhan Iran sekaligus melontarkan ancaman serangan terhadap infrastruktur strategis apabila Teheran tetap menolak kembali ke meja perundingan.

Langkah tersebut menandai babak baru dalam konflik kedua negara yang kini juga diwarnai aksi saling serang di kawasan Timur Tengah.

Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan, terutama karena Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi perdagangan energi dunia.

Trump Ancam Serang Infrastruktur Iran

Donald Trump menyatakan pemerintahannya telah menyiapkan target-target baru di Iran jika negosiasi tidak segera terlaksana.

Ia menegaskan serangan berikutnya akan menyasar pembangkit listrik dan jembatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan terhadap Teheran.

“Minggu depan giliran pembangkit listrik, minggu depan giliran jembatan-jembatan, kecuali mereka mau duduk bersama dan bernegosiasi,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Rabu (15/7/2026).

Trump mengungkapkan bahwa tim negosiator AS telah menghubungi pemerintah Iran untuk membuka jalan menuju kesepakatan baru.

Namun, ia menegaskan Washington tetap siap meningkatkan operasi militer apabila upaya diplomasi tidak membuahkan hasil.

“Saya simpan target energi untuk bagian terakhir, tapi pada akhirnya kami akan menghantam target-target energi tersebut,” jelas Trump.

Militer AS Luncurkan Serangan Baru

Di saat yang sama, militer AS mengumumkan telah melaksanakan rangkaian serangan baru terhadap sejumlah sasaran di Iran.

Washington menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran yang selama ini digunakan untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.

Serangan itu menjadi bagian dari strategi AS untuk mengurangi ancaman terhadap jalur pelayaran internasional yang menjadi salah satu urat nadi distribusi minyak dan gas dunia.

Di sisi lain, laporan dari lapangan menyebutkan proyektil militer AS menghantam wilayah Bandar Abbas dan kawasan dekat Sirik di Iran selatan.

Hingga kini, otoritas AS belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampak serangan tersebut.

Iran Balas Serangan dan Tolak Tekanan

Merespons operasi militer AS, militer Iran mengklaim telah meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer AS di Azraq, Yordania, pada Rabu (15/7) dini hari.

Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah membombardir fasilitas persenjataan di Bahrain dan Kuwait. Meski demikian, militer AS belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut.

Pemerintah Iran juga menegaskan tidak akan mengubah sikap meski menghadapi tekanan militer maupun ekonomi dari Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyebut strategi AS tidak akan memaksa negaranya kembali ke meja perundingan.

“Jika AS berpikir bahwa memperketat tindakan terhadap kami, melalui aksi militer dan blokade ekonomi, kami akan kembali bernegosiasi, maka mereka telah melakukan kesalahan besar,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Teheran masih memilih mempertahankan posisinya di tengah meningkatnya tekanan dari AS. Dengan kedua pihak tetap bersikeras pada sikap masing-masing, peluang tercapainya solusi diplomatik dalam waktu dekat masih menghadapi tantangan besar.

Sementara itu, eskalasi konflik terus menjadi perhatian dunia karena berpotensi memengaruhi keamanan kawasan Timur Tengah serta stabilitas perdagangan energi global.

(*)

The post Trump Ancam Serang Pembangkit Listrik dan Blokade Jembatan Iran appeared first on Pojok Negeri.

Lembaga antirasuah itu menilai proses hukum masih berada pada tahap awal di Kejaksaan Agung sehingga perlu diberi kesempatan untuk berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung masih melakukan serangkaian pendalaman terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, KPK belum melihat urgensi untuk menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan kasus.

“Saya kira terlalu dini, ya, itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung,” kata Setyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7), dikutip dari Antara.

KPK Prioritaskan Supervisi

Setyo menjelaskan, penyidik Kejaksaan Agung masih mengumpulkan dan mendalami berbagai barang bukti serta dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dalam tahapan penyidikan sehingga harus dihormati oleh seluruh aparat penegak hukum.

“Prosesnya masih awal. Masih banyak koordinasi yang perlu dilakukan, termasuk pendalaman barang bukti dan dokumen. Jadi, silakan proses itu berjalan terlebih dahulu,” sambung pensiunan Polri berpangkat jenderal bintang tiga itu.

Kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah sebelumnya ditangani oleh penyidik gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Namun, penanganan perkara tersebut kemudian diserahkan secara bertahap kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan.

Meski belum mengambil alih perkara, KPK tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut melalui mekanisme supervisi. Setyo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan supervisi secara lisan setelah proses pelimpahan penanganan perkara dilakukan.

Usulan Mahfud MD

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mahfud MD mengusulkan agar KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut. Usulan itu disampaikan melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Minggu (12/7).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mempertanyakan alasan pengalihan penanganan perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Menurut Mahfud, mekanisme penanganan perkara perlu diluruskan agar tidak menimbulkan polemik, termasuk membuka peluang bagi KPK untuk mengambil alih penyidikan sesuai kewenangannya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa KPK memang memiliki kewenangan untuk mengambil alih suatu perkara. Namun, menurutnya, langkah yang saat ini lebih tepat adalah melakukan supervisi terhadap proses penyidikan yang tengah berlangsung.

“Silakan saja karena KPK memang memiliki kewenangan. Namun, kami sudah menyampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK,” katanya dalam jumpa pers, Senin (13/7).

Menunggu Permintaan Resmi

Setyo menambahkan, permintaan supervisi yang diterima KPK saat ini masih bersifat lisan. Ia mengatakan, lembaganya akan menunggu permintaan resmi secara tertulis sebelum menentukan langkah lanjutan sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menjelaskan, kewenangan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Permintaan secara lisan sudah disampaikan. Nanti tentu akan ada permintaan secara tertulis dan akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Pimpinan akan menentukan proses selanjutnya,” katanya.

Dengan demikian, KPK memastikan belum akan mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah. Lembaga tersebut memilih mengedepankan fungsi supervisi sembari memberikan ruang bagi Kejaksaan Agung untuk menuntaskan proses penyidikan yang masih berada pada tahap awal.

(*)

The post KPK Belum Mau Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah appeared first on Pojok Negeri.

Undangan tersebut disampaikan pemerintah Iran kepada perwakilan Indonesia saat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani bersama Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Masyhad, Iran.

Ahmad Muzani mengatakan pemerintah Iran berharap Presiden Prabowo dapat datang langsung ke ibu kota Iran sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

“Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran,” kata Muzani seusai pertemuan dengan Mahkamah Agung di Jakarta, Selasa (14/7).

Muzani menjelaskan bahwa undangan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo setelah dirinya kembali dari Iran.

Namun, ia belum mengetahui keputusan maupun respons Presiden terkait rencana kunjungan tersebut.

“Undangan sudah kami sampaikan ke Pak Prabowo,” ujarnya.

MPR dan Menteri Luar Negeri Jadi Utusan Presiden ke Iran

Sebelumnya, pada Kamis (9/7), Ahmad Muzani dan Menteri Luar Negeri Sugiono berangkat ke Masyhad sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Indonesia mendapat sambutan dari sejumlah pejabat tinggi Iran. Muzani menyebut dirinya bersama Sugiono diterima langsung oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ghalibaf diketahui juga menjabat sebagai ketua juru runding antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan pesan persahabatan kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia.

“Doktor Mohammad Ghalibaf menyampaikan salam hangat kepada seluruh rakyat dan Bangsa Indonesia, serta Pemerintah Republik Indonesia,” katanya.

Muzani menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Indonesia di Iran merupakan bentuk penghormatan dan kepedulian pemerintah serta rakyat Indonesia atas wafatnya pemimpin yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat Iran.

Indonesia Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Pemimpin Iran

Sebagai perwakilan pemerintah dan rakyat Indonesia, Muzani juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Ia mengatakan Indonesia memahami kesedihan yang dirasakan rakyat Iran setelah kehilangan sosok pemimpin yang sangat dihormati.

“Kami berbelasungkawa atas hal tersebut, kami merasakan bagaimana rakyat Iran merasa sedih atas meninggalnya pimpinan yang sangat dicintai. Rakyat Indonesia berdoa mudah-mudahan rakyat Iran bisa tabah dalam menghadapi musibah ini,” ucapnya.

Undangan kunjungan Presiden Prabowo ke Teheran menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Iran.

(*)

The post Presiden Prabowo Subianto Diundang Pemerintah Iran untuk Berkunjung ke Teheran appeared first on Pojok Negeri.

Pesan tersebut disampaikan Saefuddin saat memberikan ceramah dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2026 di Auditorium Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI Samarinda, Senin (13/7/2026).

Mengusung tema “Mewujudkan Kepemimpinan Pancasila Melalui Integritas dan Pelayanan Publik Berdampak”, kegiatan ini menjadi wadah penguatan kapasitas aparatur agar mampu menghadirkan kepemimpinan yang tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga memiliki nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Pelatihan tersebut diikuti 40 peserta dari berbagai daerah, yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, serta tiga peserta dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Jabatan Publik Harus Menghadirkan Manfaat bagi Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa jabatan bukanlah simbol kekuasaan maupun fasilitas untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, setiap amanah jabatan harus dijalankan dengan semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan para peserta agar tidak terjebak pada kebanggaan atas jabatan yang diemban, tetapi lebih fokus menciptakan dampak positif melalui keputusan dan kebijakan yang dibuat.

“Jangan senang-senang kalau jadi pejabat. Ketika mendapat jabatan, jangan hanya merasa bangga dan menikmati kedudukan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Saefuddin menyampaikan bahwa seorang pejabat publik harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Sebab, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan.

Masyarakat Semakin Kritis, Integritas Menjadi Kunci Kepemimpinan

Saefuddin menjelaskan bahwa perkembangan zaman membuat masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat kini memiliki harapan besar terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Karena itu, ia meminta para administrator pemerintahan menjaga integritas serta menjauhi sikap arogan yang dapat mengurangi kepercayaan publik.

Menurutnya, pejabat yang memiliki kewenangan harus tetap rendah hati dan memahami bahwa kekuasaan merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.

“Kita ini disumpah saat menerima amanah jabatan. Jangan menunda pelayanan, jangan mempersulit masyarakat, dan jangan merasa lebih tinggi dari orang yang datang meminta pelayanan,” ujarnya.

Pancasila Harus Menjadi Cara Berpikir Seorang Pemimpin

Saefuddin juga menekankan pentingnya menjadikan wawasan kebangsaan sebagai landasan berpikir dalam menjalankan pemerintahan.

Baginya, pemimpin tidak cukup hanya memahami Pancasila sebagai konsep yang dipelajari secara teori, tetapi harus mampu menerapkan nilai-nilainya dalam setiap keputusan.

“Wawasan kebangsaan bukan hafalan, tetapi cara berpikir seorang pemimpin,” katanya.

Ia menyebut Pancasila harus menjadi pedoman moral yang mengarahkan pemimpin dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Pancasila bukan simbol, tetapi operating system bangsa. Ketika nilai-nilai Pancasila menjadi sistem dalam diri seorang pemimpin, maka setiap keputusan yang diambil akan mengarah pada kepentingan rakyat dan tujuan berbangsa yang benar,” ungkapnya.

Pelayanan Publik Harus Berlandaskan Keadilan dan Kesetaraan

Lebih lanjut, Saefuddin menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan erat dengan praktik pelayanan publik.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kata dia, harus melahirkan integritas moral dan spiritual. Sementara nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Ia mengingatkan agar aparatur pemerintah tidak memberikan pelayanan berdasarkan kedekatan pribadi, latar belakang suku, agama, maupun kelompok tertentu.

“Tidak boleh pilih kasih. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Itulah wujud nyata pengamalan Pancasila dalam birokrasi,” tegasnya.

Saefuddin kemudian mengajak peserta memahami bahwa setiap keputusan seorang pemimpin harus selalu berangkat dari pertanyaan mendasar: siapa yang mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

“Ketika Anda mengambil satu keputusan, siapa sebenarnya yang sedang Anda layani?” tanyanya kepada peserta.

Menurutnya, jawaban atas pertanyaan itu harus selalu mengarah kepada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menyiapkan Pemimpin Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045

Saefuddin turut mengingatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 menghadirkan berbagai tantangan besar, mulai dari perubahan global, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), perubahan dunia kerja, krisis global, hingga ancaman korupsi.

Ia berharap peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator mampu menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya cakap mengelola organisasi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir strategis dan karakter kuat dalam mengambil keputusan.

Melalui penguatan nilai integritas, pelayanan publik, dan kepemimpinan berbasis Pancasila, para administrator diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin responsif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang benar,” pungkasnya.

(*)

The post Wawali Saefuddin Zuhri Tekankan Kepemimpinan Berintegritas, Jabatan Adalah Amanah appeared first on Pojok Negeri.

Dukungan tersebut muncul setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melakukan pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat di Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sepakat dengan gagasan penerapan pajak 0 persen terhadap pencairan JHT.

Menurutnya, kebijakan itu mencerminkan asas keadilan karena dana JHT berasal dari iuran pekerja yang disimpan sebagai perlindungan sosial.

“Nah ini kami sampaikan kepada Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya terhadap pajak 0% JHT beliau setuju. BPJS justru mendukung pajak 0% karena ini asas keadilan,” kata Said Iqbal di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

Usulan Pajak JHT 0 Persen Masuk Kajian Menteri Keuangan

Pertemuan Said Iqbal dengan Saiful Hidayat menjadi tindak lanjut setelah dirinya bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam pertemuan sebelumnya, Menteri Keuangan menyatakan akan mengkaji kembali usulan penghapusan pajak JHT.

Selain meminta pajak pencairan JHT dihapus, Said Iqbal juga mengusulkan agar pemerintah menghilangkan sistem pajak progresif terhadap JHT. Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pajak, ia meminta batas saldo yang dikenai pajak dinaikkan secara signifikan dari Rp50 juta menjadi Rp400 juta.

Said menilai pengenaan pajak terhadap dana JHT tidak tepat karena dana tersebut merupakan simpanan sosial pekerja, bukan instrumen investasi komersial. Ia membandingkan perlakuan pajak JHT dengan tabungan biasa yang tidak dikenai pajak progresif.

“Tapi kalau orang nabung di tabungan sosial BPJS Ketenagakerjaan, atau Jamsostek yang kita kenal, kenapa kena pajaknya di tabungan kita. Dan progresif lagi, di bunga komersial aja tidak progresif. Beliau setuju itu. Dan beliau mendukung, tapi semua tentu menunggu keputusan daripada Menteri Keuangan yang sedang mengkaji,” terang Said Iqbal.

Data Pencairan JHT Jadi Perhatian

Dalam pertemuan itu, Said Iqbal dan Saiful Hidayat juga membahas data penerima JHT yang selama ini menunjukkan sekitar 95 persen pencairan tidak dikenai pajak karena saldo berada di bawah Rp50 juta.

Namun, Said Iqbal menyebut angka tersebut tidak langsung menunjukkan bahwa mayoritas pekerja memiliki saldo JHT di bawah batas tersebut.

Menurutnya, data itu bisa dipengaruhi oleh pencairan berulang dari pekerja tertentu, seperti pekerja kontrak yang mengambil manfaat JHT lebih dari satu kali.

“Itu kan bisa karyawan kontrak yang ambil berulang-ulang. Berarti tercatatnya kan berulang-ulang, pekerja informal, padahal yang dipermasarakan kan JHT pekerja formal, yang rata-rata sekarang JHTnya sudah di atas Rp 50 juta,” tutup Said Iqbal.

Said menegaskan keputusan akhir mengenai perubahan kebijakan pajak JHT berada di tangan Menteri Keuangan.

Sementara itu, dukungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengkajian kebijakan tersebut agar sistem perlindungan pekerja dapat berjalan lebih adil.

(*)

The post Said Iqbal Sebut BPJS Ketenagakerjaan Setuju Penghapusan Pajak Pencairan JHT appeared first on Pojok Negeri.

Pertemuan dua raksasa sepak bola Eropa ini bahkan disebut sebagai “final kepagian” karena kedua tim sama-sama tampil meyakinkan dan menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi juara dunia.

Prancis melaju ke semifinal dengan catatan luar biasa. Tim berjuluk Les Bleus itu berhasil menyapu bersih enam pertandingan dengan kemenangan.

Performa konsisten tersebut membuat skuad asuhan Didier Deschamps menjadi salah satu tim paling produktif di turnamen dengan torehan 16 gol, hanya kalah dari Argentina yang mencetak 17 gol.

Kekuatan Prancis tidak hanya terletak pada lini serang yang dipimpin Kylian Mbappe, tetapi juga pada keseimbangan permainan di setiap lini.

Mereka mampu mengontrol pertandingan, menciptakan banyak peluang, sekaligus menjaga pertahanan tetap solid sepanjang perjalanan menuju empat besar.

Di sisi lain, Spanyol menunjukkan perkembangan positif setelah mengawali turnamen dengan hasil imbang melawan Cape Verde.

Setelah laga pembuka tersebut, tim Matador tampil semakin percaya diri dan meraih lima kemenangan beruntun.

Spanyol juga membuktikan kualitasnya dengan menyingkirkan sejumlah lawan tangguh, termasuk Portugal dan Belgia. Anak asuh Luis de la Fuente mencatatkan 11 gol sepanjang turnamen dan hanya kebobolan satu kali, menjadikan mereka sebagai salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026 bersama Kolombia yang sudah tersingkir.

Deschamps Hormati Kekuatan Spanyol

Menjelang pertandingan besar tersebut, Didier Deschamps memberikan pujian kepada calon lawannya. Pelatih Prancis itu menilai Spanyol memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi juara dan tidak ingin memberikan tekanan tambahan kepada Luis de la Fuente maupun para pemainnya.

“Jika Anda melihat apa yang dilakukan Spanyol pada pertandingan pertama melawan Cape Verde (ditahan imbang -red), lupakan saja itu, tetapi dalam pertandingan-pertandingan lainnya Spanyol membuktikan bahwa mereka adalah favorit. Saya tidak ingin menambah tekanan ekstra pada Luis [de la Fuente] dan timnya. Dia sangat menyadari bahwa orang-orang memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap tim mereka,” kata Deschamps, melansir Independent.

Deschamps menilai Spanyol memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Menurutnya, kualitas kedua tim membuat pertandingan semifinal nanti akan menghadirkan tontonan menarik bagi para pencinta sepak bola dunia.

“Mereka bisa menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Mereka hanya kebobolan satu gol. Luis dan saya, kami tahu cara bertahan dengan baik, tetapi dengan kualitas serangan kedua tim, kita bisa mengira ini akan menjadi pertandingan yang spektakuler,” ujarnya.

Tiket Final Menanti

Pertandingan Prancis kontra Spanyol akan menentukan salah satu finalis Piala Dunia 2026. Pemenang laga tersebut akan menghadapi pemenang semifinal lainnya yang mempertemukan Inggris dan Argentina.

Jika Prancis dan Argentina berhasil melewati lawan masing-masing, dunia sepak bola berpeluang menyaksikan kembali duel final Piala Dunia 2022. Saat itu, Prancis dan Argentina menghadirkan salah satu final paling dramatis dalam sejarah turnamen.

Namun sebelum memikirkan kemungkinan tersebut, Prancis harus lebih dulu melewati tantangan berat dari Spanyol. Dengan kualitas pemain bintang, strategi pelatih berpengalaman, serta ambisi besar meraih gelar juara, duel kedua tim diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026.

(*)

The post Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026, Deschamps Sebut Bakal Jadi Laga yang Spektakuler appeared first on Pojok Negeri.

Trump juga menuntut negara-negara lain memberikan kompensasi kepada Washington atas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan kawasan tersebut.

Trump menilai Amerika Serikat telah menanggung risiko besar dalam menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Ia mengatakan AS seharusnya menerima pembayaran atas peran yang dijalankan untuk melindungi kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut.

“Kita akan menjaganya dan akan dibayar untuk menjaganya, banyak uang. Kita ingin mendapatkan penggantian biaya karena telah membahayakan rakyat kita,” kata Trump kepada Fox News.

Selat Hormuz menjadi salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia. Sekitar 20 persen ekspor minyak dan gas global melewati kawasan sempit yang berada di antara Iran dan Oman tersebut. Gangguan terhadap jalur ini berpotensi memengaruhi harga energi internasional dan stabilitas pasar global.

Trump sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa AS akan mempertahankan pengaruhnya terhadap Selat Hormuz. Ia bahkan membuka kemungkinan penerapan biaya tol terhadap kapal yang melintas jika upaya diplomasi dengan Iran tidak menghasilkan kesepakatan.

Trump Tuduh Iran Langgar Kesepakatan

Trump menuduh Iran telah melanggar Nota Kesepahaman yang disebut tercapai antara kedua negara dan ditandatangani secara elektronik pada 18 Juni lalu. Menurut Trump, pelanggaran tersebut dapat memicu tindakan lebih keras dari Washington.

“Kita punya kesepakatan. Mereka selalu melanggarnya. Kita akan menyerang mereka dengan sangat keras. Kita mungkin akan menguasai Selat itu!” kata Trump, dilansir Anadolu Agency.

Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat ingin berperan sebagai pelindung jalur pelayaran tersebut dan meminta penggantian biaya atas keterlibatan militernya.

“Kita akan menjadi malaikat pelindung. Kita seharusnya mendapatkan penggantian biaya untuk itu,” imbuhnya.

Melalui unggahan di media sosial Truth Social, Trump juga menyebut bahwa AS telah kembali memberlakukan blokade terhadap Iran. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan menghentikan kapal atau pelanggan Iran yang berupaya masuk maupun keluar.

Pusat Informasi Maritim Gabungan yang dipimpin Angkatan Laut AS kemudian menyatakan bahwa blokade tersebut akan dimulai pada Selasa (14/7) pukul 20.00 GMT.

Iran Tolak Campur Tangan AS di Selat Hormuz

Pemerintah Iran menolak keras pernyataan Trump mengenai kemungkinan pengambilalihan kendali atas Selat Hormuz. Teheran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Amerika Serikat ikut menentukan pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut.

Seorang juru bicara di Markas Besar Pusat Khatam Al Anbiya memperingatkan AS dan negara-negara sekutunya agar tidak melanjutkan rencana intervensi.

“Seperti yang telah diperingatkan sebelumnya, kami tidak akan, dalam keadaan apa pun, mengizinkan AS untuk ikut campur dalam pengelolaan Selat Hormuz,” kata juru bicara tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa militer Iran siap merespons setiap tindakan yang dianggap mengganggu keamanan wilayah tersebut.

“Angkatan Bersenjata Iran akan merespons dengan tegas setiap gangguan terhadap jalur pelayaran komersial dan tanker minyak oleh militer AS, yang menyerang di luar jalur pelayaran yang telah ditentukan Iran, dan tanpa otorisasi dari angkatan bersenjata Iran,” imbuhnya.

Ketegangan antara Washington dan Teheran terkait Selat Hormuz kini kembali menjadi perhatian internasional. Jika eskalasi meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga oleh pasar energi dan perdagangan global.

(*)

The post Trump Ancam Ambil Alih Selat Hormuz, Negara Lain Harus Membayar appeared first on Pojok Negeri.