Selama masa pemerintahannya, infrastruktur juga diperhatikan. Demikian pula ketika di awal pemerintahannya telah membantu puluhan ribu kepala keluarga membangun kembali rumah mereka dari bencana gempa bumi.
Irwan juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap masyarakat Sumbar, lebih dari tujuh puluh persen menyatakan kepuasan terhadap kepemimpinannya.
Selain orasi, Irwan juga membawakan lagu ciptaannya sendiri, “Kau Istriku” dan disambut antusias oleh peserta kampanye. Irwan juga menghibur peserta kampanye dengan menabuh drum untuk dua buah lagu. Satu di antaranya adalah lagu “Kehidupan” yang dipopulerkan grup band Godbless. (dpki)

Padang, Padek

Meski pelantikan tanpa dihadiri ma­n­tan Wali Kota Padang Fauzi Ba­har, tapi Irwan Prayitno memuji ki­prah mantan perwira TNI AL itu me­mimpin Padang.

Irwan menegaskan dirinya tidak akan mencampuri urusan atau ke­we­nangan yang menjadi hak oto­­ri­tas Pj Wali Kota Padang, meski Eri­zal Agus masih Kepala Ins­pektorat Pem­prov Sumbar.

Irwan mengingatkan pelak­sa­naan pilkada Padang putaran I, ting­kat partisipasi pemilih masih be­lum sesuai harapan. Makanya, Pj Wa­ko diharapkan bisa memacu par­tisipasi pemilih agar meningkat. Di antaranya, menggandeng pemu­ka masyarakat dan mema­sang bali­ho-baliho di lokasi strategis untuk me­nyosialisasikan pelaksanaan pil­­kada Padang putaran II terse­but.

Pj Wako tidak ada bedanya de­­ngan bupati dan wali kota. Ke­­­wena­ngan­nya sama. Artinya, Pj Wako bi­sa membuat kebi­ja­kan yang strate­gis. “Saya ber­ha­rap Pj Wako dapat me­nun­tas­kan pekerjaan ini. Upa­ya­kan te­robosan untuk mening­katkan par­­tisipasi pemilih,” harapnya.

Secara khusus Irwan juga me­­­ngi­­ngatkan Pj Wako agar me­­­­­mas­ti­kan netralitas PNS s­e­hing­ga tidak mencederai pelak­sa­naan pil­ka­da. Terlebih lagi, se­­suai atu­ran, PNS tidak boleh me­mihak pada salah satu pasa­ngan calon yang ber­saing da­lam pemilihan ke­pala daerah.

Erizal, kata Irwan, meru­pa­kan pejabat senior dan me­mi­liki pengalaman di bebe­rapa ja­ba­tan eselon II. Berbekal pe­nga­­laman yang dimiliki itu, dia ya­kin Erizal mampu me­mim­pin Kota Padang. “Saya yakin Eri­zal bisa menjalankan tugas se­baik mungkin,” ujar Irwan.

Irwan juga menginggatkan agar PNS Pemko Padang bisa mem­berikan dukungan pada Eri­zal meski tidak lama men­ja­bat Pj Wako. “PNS Pemko di­ha­rapkan tetap me­ningkatkan mo­­tivasi dan memberikan du­ku­­­ngan terhadap Pj Wako. S­e­bab, itu semua akan ber­dampak ter­hadap pembangunan,” ujar­nya.

Pantauan Padang Ekspres, pe­lantikan Pj Wako tersebut di­ha­diri pejabat pemko dan pem­prov. Selain itu, juga diha­diri un­­sur muspida. Rapat pelan­ti­kan Pj Wako juga dikawal ketat Sa­t­pol PP Padang. Keberadaan Sat­­pol PP hampir menyebar di se­jumlah titik di dalam ruangan. Tak hanya itu, di luar ruangan pun terlihat apa­rat Satpol PP berjaga-jaga. Be­gitu juga dengan apa­rat ke­polisian, ter­lihat ber­jaga-jaga di sejum­lah titik sekitar lo­kasi pelan­tikan.

Fauzi Bahar Sahabat

Kendati hubungan Irwan Pra­­yitno dan Fauzi Bahar sem­pat memanas dalam beberapa hari terakhir, tapi Irwan tak lupa me­ngapresiasi kiprah Fauzi Ba­har dan mantan Wakil Wali Ko­ta Padang Mahyeldi Ansha­rul­lah. Dia mengucapkan teri­ma ka­sih atas dedikasi yang telah di­lakukan keduanya. Menurut pu­­­tra Kuranji Padang itu, ba­nyak hal yang telah dilakukan Fauzi dan Mahyeldi untuk ke­ma­juan Kota Padang.

Tentu yang paling berat, yak­ni membangkitkan kembali Ko­t­a Padang usai diguncang gem­pa pada 30 September 2009. Lindu itu tak hanya meng­han­curkan rumah masyarakat, na­mun juga kantor peme­rin­tah, serta  infrastruktur publik. Kon­disi ini membuat ekonomi mas­yarakat tak bergerak dan ro­da pemerintahan kurang ber­ja­lan optimal. Namun setelah 4 ta­hun 5 bulan berlalu, ekonomi masyarakat sudah menggeliat.

“Tak bisa dipungkiri kedua to­­koh itulah yang berjibaku me­mu­­lihkan ekonomi Kota Pa­dang pas­cagempa. Biarpun be­gitu, ten­tu masih ada bebe­rapa hal be­lum terselesaikan sampai se­ka­rang seperti Pasar Raya,” ucap­nya.

Lebih menggembirakan la­gi, ke­duanya rukun sampai ak­hir masa jabatan. “Ada orang yang ber­kunjung ke sini dan bicara pa­da saya, telah banyak peru­ba­han yang terjadi di Kota Pa­dang. Meski nyatanya,  mere­ka sendiri tidak tahu siapa wali ko­ta/wakil wali kota yang men­jabat saat itu. Kerja keras mere­ka berdua perlu diapre­siasi,” ucapnya.

Irwan sendiri menganggap Fauzi Bahar sebagai sahabat, dan dia pun sudah memaafkan ke­salahan yang telah diperbuat pu­tra Ikur Koto, Koto Tangah Pa­dang itu. Begitu pula soal per­nya­taan Fauzi Bahar yang me­nye­butkan gubernur mem­fasi­li­tasi demo anti pem­bangu­nan superblock Lippo Grup.

Pernyataan Fauzi Bahar itu, me­nurut Irwan, akibat Fauzi Ba­har belum mendapatkan in­for­masi utuh. “Saya rasa ha­nya ka­rena persoalan itu saja. Itulah se­­babnya, Fauzi Bahar kele­pa­san ngomong begitu. Saya ti­dak me­lakukan apa yang dit­u­duh­kan itu,” ujarnya.

Langsung Kerja

Usai dilantik, Pj Wako Pa­dang Erizal Agus langsung me­nuju kendaraan dinas dengan ken­daraan BA 1 A. Sejumlah sat­pol PP juga terlihat berjaga-ja­­ga di samping kendaraan.

Erizal langsung memimpin ra­pat SKPD di kediaman rumah di­nas Wakil Wali Kota Padang Mah­yeldi Ansharullah.

Erizal Agus mengatakan, ia ha­nya berusaha keras agar pe­lak­­sanaan pilkada Padang pu­ta­ran II terlaksana dengan se­baik-baik­nya. Semakin cepat dia me­­nye­lesaikan tugasnya, ma­ka akan semakin cepat pula, ia bisa me­­­nuntaskan pekerjaannya. Se­­­lain itu, ia akan segera meru­mus­­­­k­an penyiapan APBD se­hing­­­ga program dan kegiatan bi­sa berjalan normal.  “Me­mang ba­nyak tugas me­nan­ti, dan saya akan melaksanakan tu­gas itu de­ngan sebaik-baik­nya,” ucap­nya.

Rapat tersebut juga dimak­sud untuk menghimpun per­soalan-persoalan yang sedang di­hadapi Kota Padang saat ini. “Ini sekaligus ajang silaturahmi dan tatap muka antara staf Pem­­­ko Padang dengan pemim­pin yang baru,” ujar Kabag Hu­mas Pemko Padang Mursalim. Untuk sementara, katanya, Pj Wako memakai rumah dinas wawako.

Padang Ekspres 20 Februari 2014

PADANG — Gubernur Irwan Prayitno membantah pernyataan mantan Walikota Fauzi Bahar, yang menuding dirinya dalang aksi demo menolak pembangunan Super Blok Lippo Grup. Tuding itu dilontarkan Fauzi, ketika aksi demo di rumah dinas walikota, Senin (17/2).

Tidak hanya membantah jajaran pemerintah provinsi juga meminta Fauzi Bahar untuk segera minta maaf.
Bantahan dan imbau permintaan maaf tersebut tidak disampaikan langsung gubernur, namun disampaikan Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar bersama jajaran pejabat pemprov lain dalam jumpa persnya Selasa (18/2).
“Apa yang dikatakan Fauzi Bahar itu tidak benar. Selaku kepala daerah Pak Gubernur tidak pernah mensponsori demo tersebut,” kata Ali.
Pemprov sebut Ali, sama sekali tidak memfasilitasi pengunjuk rasa tersebut.
Pihaknya juga tidak bisa menolak pengunjuk rasa yang datang ke kantor gubernur, karena unjuk rasa itu sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian.
Kantor gubernur hanya sebagai salah satu tempat tujuan pada pendemo.
Untuk tenda, yang digunakan para pendemo dalam aksinya, Senin (17/2) bukan disediakan pemprov, namun tenda tersebut digunakan sebelumnya untuk upaca bulanan. Kemudian dipakai para pendemo.
Ketika disinggung soal kader PKS yang terlibat dalam aksi demo tersebut, Ali, malah balik mempertanyakan apakah kelompok pendemo itu mengatasnamakan PKS atau tidak.
“Yang jelas demo kemarin menolak kristenisasi di Sumbar. Peserta demo berasal dari kelompok penolak Lippo Group. Mereka terdiri dari berbagai macam ormas Islam bukan parpol. Jadi jika memang ada kader PKS yang ikut serta itu hanya bersifat pribadi,” jelas Ali.
Saat ditanya, apa tudingan Fauzi Bahar yang disampaikan di hadapan orang ramai, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, menurut Ali diserahkan kepada pribadi Irwan Paryitno. Karena hal ini juga menyangkut Irwan sebagai gubernur dan sebagai orang PKS.
Pernyataan Ali, disambung Asisten I Setdaprov Devi Kurnia, yang meminta mantan orang nomor satu di Padang itu minta maaf pada gubernur.
“Kami minta Fauzi Bahar menyadari kekhilafannya dan minta maaf pada Pak Gubernur,” ujar Devi.
Devi Kurnia pun menambahkan, adanya tudingan kantor gubernur dijadikan kantor partai oleh gubernur sama sekali tidak benar. Dirinya menjamin kantor gubernur tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan partai oleh gubernur.
Jumpa pers itu dihadiri juga Asisten III Sudirman Gani, Kesbangpol Sumbar Irvan Khairul Ananda, Kabiro Hukum Enifita Djinis, Kepala Biro Pemerintahan Syafrizal, dan Kepala Biro Humas Irwan.
Para pejabat pemprov itu berpendapat ucapan yang terlontar dari mulut Fauzi Bahar ini merupakan sikap emosional di akhir masa jabatannya.
Diberitakan sebelumnya, Fauzi Bahar menyebut aksi demo menolak pembangunan Super Blok Lippo Group, Senin (17/2) disponsori oleh gubernur Sumbar. Ia berani menyatakan begitu, karena melihat indikasi dari kendaraan yang dibawa pendemo berlogo PKS. Selain itu, titik kumpul aksi itu juga di Gubernuran.
Para pengunjuk rasa yang datang dari berbagai daerah awalnya berunjuk rasa di kantor gubernur dan melanjutkan ke rumah dinas Walikota Padang di Jalan A. Yani.
Kedatangan pengunjuk rasa disambut barikade pengamanan dari Polresta Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara acara perpisahan yang diisi dengan penampilan-penampilan majelis taklim dan lantunan ayat Alquran tetap berjalan. Pengunjuk rasa menuntut Fauzi Bahar di akhir masa jabatannya untuk mencabut izin pembangunan Super Block Lippo di Padang.
Menurut mereka investasi dari perusahaan Lippo Group tersebut bermuatan misi pemurtadan dan dikhawatirkan akan merusak tata nilai masyarakat Minangkabau.
Massa pengunjuk rasa tidak berhasil melewati barisan barikade ratusan personel keamanan. Mereka hanya menyampaikan orasi di persimpangan lampu merah Ahmad Yani. Kemudian membubarkan diri pada pukul 12.00 WIB kembali lagi ke kantor gubernur. (107/401)

Singgalang 19 Februari 2014

“Saya melihat mobil yang parkir berlogo PKS. Titik kumpulnya juga di kantor gubernur. Setelah dikumpulkan, lalu mereka datang kemari (rumah dinas walikota-red),” kata Fauzi Bahar di atas pentas perpisahan dirinya dengan majelis taklim dan ibu-ibu PKK.Ia mempertanyakan, kenapa gubernur melakukan itu. “Gubernur tidak boleh pro terhadap satu partai saja. Kalau bicara partai, wakil saya dari PKS. Ini kan tidak bagus,” katanya.
Selain itu, Fauzi juga menilai para pendemo juga bukan warga Kota Padang. “Kalau warga Padang boleh jugalah, tapi mereka datang dari luar. Tidak mengerti saya,” lanjutnya.
Dikatakan, seharusnya gubernur tidak boleh secara terang-terangan menyuruh orang berdemo. “Titik kumpulnya di kantor gubernur. Mobil yang membawa berlambang PKS. Harusnya gubernur melarang orang berdemo. Jangan begitulah. Di akhir-akhir saya menjabat ini, dikasi jugalah kesan yang baik kepada saya. Hanya sehari ini lagi saya menjadi walikota,” katanya.
Fauzi menjelaskan, soal pembangunan Super Blok Lippo, tanah yang dipakai adalah dibeli oleh investor itu. “Bukan tanah dirampok. Disebut pula saya mendapat Rp4 juta per meter. Dari mana pula itu, harga tanahnya saja tidak sampai segitu,” katanya.
Ia menjelaskan, usai gempa 2009 lalu, 30 ribu warga Padang kehilangan lapangan pekerjaan. Sebagai walikota ia harus bertanggung jawab dan ia berupaya mencarikan investor untuk membuka lapangan pekerjaan.
Para pengunjuk rasa yang datang dari berbagai daerah awalnya berunjuk rasa di kantor gubernur Sumatera Barat dan melanjutkan ke rumah dinas Walikota Padang di Jalan A. Yani.
Kedatangan pengunjuk rasa disambut barikade pengamanan dari Polresta Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara acara perpisahan yang diisi dengan penampilan-penampilan majelis taklim dan lantunan ayat Alquran tetap berjalan.

Pengunjuk rasa menuntut Fauzi Bahar di akhir masa jabatannya untuk mencabut izin pembangunan Super Block Lippo di Kota Padang. Menurut mereka investasi dari perusahaan Lippo Group tersebut bermuatan misi pemurtadan dan dikhawatirkan akan merusak tata nilai masyarakat Minangkabau.
Massa pengunjuk rasa tidak berhasil melewati barisan barikade ratusan personel keamanan. Mereka hanya menyampaikan orasi di persimpangan lampu merah Ahmad Yani. Kemudian membubarkan diri pada pukul 12.00 WIB kembali lagi ke kantor gubernur.

Tanya yang demo
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang ketika dikonfirmasi soal tudingan keterlibatannya mensponsori demo untuk menolak Siloam sebagaimana disebut Fauzi Bahar di muka umum itu hanya menjawab singkat. Melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) ia mengatakan “Silahkan saja tanya ke yang demo”.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumbar, Trinda Farhan Satria menegaskan PKS tak pernah menjadi dalang di balik demo investasi Lippo Group. Sebagai partai politik PKS hanya menggunakan cara politik pula untuk menanggapi tentang isu permutadan berkedok investasi itu.
“Sejauh ini kami (PKS—red) tak pernah mendalangi demo atau aksi apapun. Kami hanya menggunakan jalur politik yakni melalui Fraksi PKS di DPRD Kota Padang yang sudah menyatakan menolak investasi itu,” ujar Farhan, Senin (17/2).
Bahkan, kata dia, sebagian besar pemimpin partai PKS mulai dari DPW hingga cabang, kecamatan termasuk dirinya berada di Jakarta, saat demo di Padang berlangsung. Mereka menghadiri acara ‘election update’ yang digelar PKS secara rutin untuk menghadapi Pemilu Legislatis April mendatang.
Tentang adanya mobil berlogo PKS, Farhan mengatakan mungkin ada simpatisan PKS yang ikut bergabung dalam aksi demo dengan menggunakan mobil milik partai. Namun, ia menegaskan PKS tak pernah memberikan instruksi atau komando pada kader ataupun simpatisan untuk mengikuti aksi demo.
“Saya sebagai ketua DPW PKS Sumbar dan pimpinan PKS hingga ke ranting-ranting kecamatan tak pernah memberikan komando apapun pada kader atau simpatisan untuk berdemo,” ujarnya.
Tentang tudingan Walikota Padang, Fauzi Bahar yang menuding PKS sebagai Parpol di balik aksi penolakan investasi Farhan enggan berkomentar banyak. Terutama terhadap kata-kata vonis yang cenderung kasar diungkapkan Fauzi Bahar. “Saya rasa komentar Pak Fauzi tak perlu ditanggapi. Masyarakat tentu bisa cerdas menilai,” ujarnya. (105/403)

Singgalang 18 Februari 2014

Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat provinsi Sumbar lebih tinggi dari tingkat nasional. Sumbar berada di urutan 9 provinsi tertinggi secara nasional.

Berdasarkan infografik yang disajikan Kompas, total belanja daerah naik dari 8,4 triliun (2007) menjadi 13,9 triliun (2012). Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,23 (2007) menjadi 74,70 (2012). Indeks kesejahteraan daerah (IKD) naik dari 58,5 (2007) menjadi 65,1 (2012). Rasio efisiensi relatif penggunaan anggaran terhadap  IKD (2007-2012) adalah 0,48. Ini lebih kecil dari nasional 0,57 yang berarti Sumbar lebih baik dari nasional, karena makin kecil angkanya berarti makin  efisien.

Di masa kepemimpinan Irwan Prayitno yang juga kader PKS, Sumbar menunjukkan prestasi yang lebih baik lagi seperti yang tertera di infografik Kompas. (dep)

Anis Matta menyampaikan, satu tahun terakhir setelah terjadinya prahara, diam-diam PKS banyak memenangkan pilkada. Yang fenomenal di antaranya adalah Pilkada Sumut dan Pilkada Jawa Barat. Anis Matta menceritakan bahwa dulu Ahmad Heryawan ditolak beberapa calon gubernur untuk menjadi calon wakil. Dan akhirnya Ahmad Heryawan bersama Dede Yusuf memenangkan pilkada Jawa Barat.

Anis Matta menjelaskan bahwa ternyata apa yang diusulkan PKS ternyata cocok dengan apa yang tertulis di lauhul mahfudz untuk Pilkada Jawa Barat meskipun hasil survei tidak ada yang mengunggulkan. Anis Matta melanjutkan, bahwa untuk pemilu Presiden 2014 segala kemungkinan bisa saja terjadi seperti yang terjadi pada pilkada Jawa Barat yang menjadikan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Demikian pula dengan pemilu legislatif.

Anis Matta juga menyampaikan bahwa suara PKS di Sumbar ditargetkan menjadi juara.  Menjelaskan bahwa ada perkembangan yang cukup bagus di Sumbar. Untuk itu ia mengajak seluruh kader PKS di Sumbar untuk memenangkan pemilu legislatif 2014.

Anis Matta menerangkan bahwa selama ini perbedaan suara PKS dengan hasil survei dikarenakan margin error positif dari hasil survey  tidak dihitung, padahal itulah yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan suara PKS di Pemilu lebih tinggi dari hasil survei.

Dalam suasana yang memunculkan ketidakpercayaan diri akibat hantaman badai, Anis Matta menceritakan bagaimana hal itu terjadi ketika peristiwa perang Khandaq. Dalam suasana yang sangat mencekam itu justru Allah memberikan janji-janji kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Anis Matta berpesan agar para kader menakar Allah dengan takaran yang tepat sehingga berbagai ketakutan dapat dihilangkan.

Di penutupan election update malamnya, Anis Matta juga berpesan kepada kader PKS Sumbar agar fokus kepada bola yang sedang dimainkan untuk diarahkan ke gawang, jangan hiraukan penonton dan pengamat. Sementara itu Gubernur Sumbar yang juga anggota majelis syuro PKS Irwan Prayitno yang hadir di penutupan Election Update juga melakukan dialog dengan peserta.

Tim Lengkap

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumbar Trinda Farhan Satria dalam sambutannya menyatakan penghargaan atas kedatangan tim dari DPP PKS yang tampil lengkap di Padang. Ini adalah sebuah kehormatan bagi Sumbar.  Farhan menjelaskan bahwa berbagai hal yang terkait dengan persiapan pemilu sudah dilakukan, baik konsolidasi calon anggota dewan maupun konsolidasi kader. Bahkan konsolidasi kader menjelang pemilu 2014 ini merupakan konsolidasi dengan jumlah peserta terbesar.

Tim dari DPP yang hadir ke Padang di antaranya Sekjen PKS Taufik Ridho, Ketua Bidang Kaderisasi Musyafa Ahmad Rahim, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Zahfan Badri,  Ketua Wilda Khairul Anwar dan Ketua Wilayah Sumbar Syaurium. (dep)

PADANG — Jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang putaran kedua dilaksanakan hari ini, maka pasangan Mahyeldi-Emzalmi akan melenggang menuju kursi walikota dan wakil walikota. 

Ini berdasarkan survei yang dilakukan Mika Research Center. Menurut lembaga tersebut, untuk pilkada putaran kedua, Mahyeldi-Emzalmi unggul dengan 61, 40 persen, sementara pasangan Desri Ayunda-James Helliward hanya memperoleh 38,59 persen.

Direktur Eksekutif Mika Zulfahmi menyatakan, survei itu dilakukan pada 24-29 Januari 2014 di 11 kecamatan di Kota Padang. Kaedah sampel menggunakan multi stage random sampling hingga ke TPS serta menggunakan daftar pemilih tetap sebagai basis pemilihan responden.

“Jumlah responden dalam survei sebanyak 530 orang dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,5 persen,” kata Zulfahmi dalam acara Ngopi (Ngobrol Politik) yang akan disiarkan Padang TV dipandu host Vinna Melwanti dan co-host Mak Daih.

Menurut survei itu, kecenderungan pemilih beberapa calon walikota pada putaran pertama lalu mengarah ke Mahyeldi. Seperti pemilih Emma Yohanna, pemilih M. Ichlas El Qudsi dan pemilih Ibrahim, ternyata lebih cenderung ke Mahyeldi.

“Sementara pemilih Maigus Nasir terbagi, tapi cenderung ke Deje,” katanya.

Demikian pula dukungan dari beberapa partai tak membawa peningkatan suara yang signifikan kepada perolehan suara Deje.

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengatakan, keunggulan Mah yeldi jika ditinjau dari sisi kepartaian, dia memiliki basis pendukung yang militan. “Sementara partai pendukung Deje kurang memiliki basis massa yang dekat dengan partainya,” katanya.

Namun menurut Asrinaldi, posisi hasil survei ini hanyalah potret responden pada saat ini. Disaat pilkada belum ada kejelasan, posisi itu masih mungkin akan bergeser. “Artinya, pendapat atau pandangan masyarakat bisa saja berubah. Tergantung pada lingkungan yang berada di sekitar mereka yang menjadi stimulus terbentuknya persepsi dan pendapat tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, majunya Mahyeldi-Emzalmi dan Desri Ayunda-James Hellyward ke putaran kedua, setelah sebelumnya kedua pasangan tersebut memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua serta menjungkalkan delapan pasangan lainnya. Hanya saja, hingga kini, belum jelas kapan pilkada putaran kedua akan digelar. (BAMBANG)

Singgalang 1 Februari 2014

Wakil Ketua DPRD Sum­bar Trinda Farhan Satria me­ngatakan, ranperda ini sudah menjadi kebutuhan Sumbar. Di samping potensi alam, Sumbar juga kaya potensi kuliner. “Rendang menjadi makanan terlezat di dunia,” terangnya.

Sumbar juga kaya dengan potensi adat istiadat. Selama ini, potensi itu  belum ter­garap. “Pengembangan pa­ri­wisata ini dilakukan jangka panjang. Ini berupa blue print. Kita tidak ingin juga cepat, kalau cepat tidak kom­pre­hensif,” katanya.

Selain ranperda pe­ngem­ba­ngan pariwisata, Ranperda Pe­nanaman Modal juga men­de­sak. “Investor me­ngi­ngin­kan kepastian hukum. Ke­pas­tian hukum itu, ada ke­nya­manan berinvestasi. Men­de­sak per­baikan pelayanan pe­ri­zi­nan. Kita tak menafikan pe­la­yanan perizinan di Sum­bar masih buruk,” pung­kas­nya. (bis)

Dikutip dari Padang Ekspres 20 Desember 2013

Diakuinya, munculnya per­­debatan seputar KUA PPAS antara dewan dengan DPRD karena cukup banyak­nya proposal yang masuk dari DPRD dan pemprov. “Meski sudah dilakukan beberapa kali pembahasan, hasilnya mentok. Nah baru kali ini dewan sepakat melanjutkan pembahasan,” ujarnya.

Soal adanya informasi DPRD melunak melanjutkan pembahasan karena sudah adanya kesepakatan alokasi dana hibah dan bansos se­besar Rp3 miliar per anggota DPRD, Sultani mem­ban­tahnya. “Ti­dak ada hu­bungan kelanjutan pem­bahasan itu dengan isu yang berhembus tersebut. Terus terang saya tidak tahu soalnya, dan baru mende­ngarnya kali ini,” kata Sultani.

Ketua Fraksi PKS itu me­negaskan, PKS tidak akan bermain-main dengan dana hibah dan bansos karena itu merupakan hak masyarakat. “Mari kita utamakan kepen­tingan masyarakat banyak,” tukasnya. (padek)

PADANG – Partai Keadilian Sejahtera (PKS) menggelar Pemilihan Raya (Pemira) untuk menjaring nama-nama calon presiden RI dari kalangan internal partai. Dari nama yang mengapung, terdapat 22 tokoh PKS yang memiliki kapasitas tingkat nasional, salah satunya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Pemira merupakan dinamika demokrasi arus bawah, bukan pertarungan para elit. Sebab seluruh anggota PKS di seluruh Indonesia punya hak untuk memilih Capres dari kalangan kader. Pemira dilaksanakan pada 29-30 November serentak di seluruh Indonesia.
“Kita akan lakukan pemilihan internal PKS guna menjaring calon presiden 2014. Seluruh kader mempunyai hak untuk memilih. Di Sumbar hampir 30 ribu orang yang terlibat,” kata Ketua DPW PKS Sumbar Trinda Farhan Satria saat berkunjung ke Harian Singgalang yang diterima Pemimpin Redaksi, Khairul Jasmi.
Menurut Trinda, penting bagi PKS mulai membicarakan calon presiden untuk 2014, mengingat soal kepemimpinan nasional bagian yang tidak terpisahkan dari hajatan politik tahun depan.
“PKS berharap kepemimpinan periode berikutnya mampu membawa Indonesia meniti gelombang sejarah Indonesia baru yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat di mata dunia,” katanya.

Ia menjelaskan kegiatan penjaringan capres tersebut diwadahi sebuah badan pekerja di bawah majelis Syuro yang disebut Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang diketuai Sekjen DPP PKS. Anggotanya terdiri dari sembilan orang yang merupakan perwakilan dari lembaga tinggi partai seperti DPP, MPP dan DSP.
Trinda berharap dengan kegiatan Pemira Capres RI di PKS ini dilangsungkan serentak itu, kader agar menjaring aspirasi masyarakat dan simpatisan di wilayah masing-masing sebelum pelaksanaan pemilihan.
Terkait soal penjaringan capres dari luar kader, ia mengatakan masalah tersebut sedang dalam kajian khusus LPPK. “Untuk saat ini, gelombang arus bawah sangat ingin memajukan tokoh Capres dari kader terlebih dahulu karena meyakini kader-kader PKS sudah cukup mumpuni untuk ditawarkan kepada publik sebagai pemimpin nasional,” ungkapnya.
Dikatakan, PKS adalah partai yang lahir dari rahim reformasi 1998 dan selama 15 tahun telah membina kader-kader utamanya menjadi pemimpin di semua tingkatan.
“Arus bawah kader PKS kini secara mayoritas menghendaki kader-kader tersebut maju menjadi salah satu calon presiden 2014. Kini saatnya kader memilih salah satu kader-kader terbaik yang dimiliki PKS untuk memimpin bangsa ini kedepan,” pungkasnya.
Di antara 22 nama tokoh yang mengemuka itu, Abdul Gani Kasuba (Wagub Maluku Utara), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Anton Apriyantono (mantan Mentri Pertanian), Fahri Hamzah (anggota DPR RI), Gatit Pujo Nugroho (Gubernur Sumut), Irwan Prayitno (Gubernur Sumbar), Anis Matta (presiden PKS), Hidaya Nur Wahid (Ketu F-PKS DPR RI), M. Nasir Jamil (anggota DPR RI), M. Sohibul Imam (Wakil Ketua DPR RI), M. Taufik Ridlo (Sekjen PKS), M. Yusuf Asyari (mantan Menteri Perumahan), Mahfudz Siddik (anggota DPR RI), Mahfudz Abdurrahman (anggota DPR RI), Mustafa Kamal (anggota DPR RI), Nur Mahmudi Ismail (Walikota Depok), Salim Segaf Aljufri (Menteri Sosial), Suharna Surapranata (mantan Menristek), Surahman Hidayat (anggota DPR RI), Suswono (Menteri Pertanian), Tifatul Sembiring (Menkominfo), dan Untung Wahono (Ketua MPP PKS).  (105)

Singgalang