SOLO–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah mengidentifikasi tenaga kerja wanita (TKW) atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang meminta tolong pemerintah memunglangkannya  ke Indonesia. TKW itu bernama Siti Kurmeisa SK asal Cianjur, Jawa Barat. Perempuan itu bekerja di Arab Saudi.

Hal itu disampaikan Kemnaker melalui akun Twitter, @KemnakerRI saat merespons cuitan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Kemnaker memberi informasi itu pada Kamis (26/1/2023).

Kemnaker menyebut sudah melakukan sejumlah langkah hingga akhirnya mengetahui identitas TKW bersangkutan. Kemnaker segera membuat langkah lanjutan untuk menindaklanjuti masalah tersebut, termasuk memanggil PT Putra Timur Mandiri (PTM), perusahaan penyalur seperti yang disebutkan Siti dalam video yang viral itu.

“Terima kasih atas informasinya, Pak Menko @mohmahfudmd, saat ini @KemnakerRI mengambil langkah-langkah tegas penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, melalui:

1. Mencari informasi mengenai data PMI, yang diketahui PMI tersebut a.n. Siti Kurmeisa (SK) daerah asal Cianjur Jawa Barat, dan ditempatkan di Negara Arab Saudi;

2. Melakukan koordinasi dengan Imigrasi untuk melacak paspor yang bersangkutan;
3. Melakukan koordinasi dengan Atase Ketenagakerjaan untuk melakukan penelusuran keberadaan PMI;
4. Melakukan pemanggilan terhadap PT PTM,” tulis Kemnaker dalam cuitannya.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivid A. Bachtiar menyebut PMI yang meminta tolng dipulangkan lewat video yang viral telah terdeteksi keberadaannya. Polisi mendeteksinya melalui peralatan siber.

“Sudah diketahui keberadaan yang bersangkutan melalui peralatan siber,” kata Vivid di Jakarta, Kamis.

Vivid mengatakan PMI tersebut Siti Kurmaesa yang bekerja di Kota Jubail, Provinsi Damman, Arab Saudi. Diperkirakan lokasi tersebut merupakan tempat majikannya.

“Sesuai dengan keterangan bahwa yang bersangkutan memiliki majikan di kota tersebut,” kata jenderal bintang satu itu.

Setelah diketahui keberadaannya, tim dari kepolisian beserta perwakilan pemerintah Indonesia berangkat menuju lokasi untuk memastikan kondisi pekerja migran itu.

“Saat ini tim sedang menuju lokasi untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan,” ujar Vivid.

Sebelumnya, Mahfud Md. meresponnya video Siti melalui cuitan di akun pribadi Twitter-nya, @mohmahfudmd, belum lama ini. Dalam cuitannya, dia meminta pihak terkait menindaklanjuti masalah yang disampaikan PMI tersebut. Mahfud Md. me-mention  sejumlah akun Twitter agar menjadi perhatian. Cuitan itu dilampiri video Youtube yang berjudul PMI Asal Cianjur MInta Bantuan Pemerintah Untuk Pulang.

“PMI Asal Cianjur MInta Bantuan Pemerintah Untuk Pulang https://youtu.be/FeOLfyzyXVo Hrp
@KabarMenakerRI. Bu Ida [Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah] dan Bu Menteri PPA Bintang [Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati] membantu TKW ini. Ada nama PT pengirimnya tp alamat kerja TKW tak disebut. Videonya tampak dibuat buru2 dlm keadaan takut–> cc. @DivHumas_Polri,” tulis Mahfud Md. dalam cuitannya.

Dia juga menanggapi balasan salah satu akun Twitter yang memberi respons atas cuitan Mahfud Md. Dia meyakini meski PMI yang bersangkutan tidak menyebut negara tempatnya bekerja, pihak terkait bisa menemukan keberadaannya dengan modal informasi perusahaan yang menyalurkan PMI tersebut. Selain itu, alat pelacak polisi juga bisa menemukan identitas TKW itu.

“Negara tempatnya bekerja tak disebut sehingga kita blm tahu kemana hrs mencarinya. Tapi nama PT yg mengerahkan tenaga kerja ada disebut. Kemenaker bisa mulai dari sana. Alat lacak dgn face recognition milik @CCICPolri bisa menemukan identitas TKW tsb. cc @PolriBareskrim,” sambung Mahfud Md.

Beredar rekaman video seorang TKW/PMI yang meminta tolong pemerintah memunglangkannya  ke Indonesia. Perempuan itu merasa tak betah bekerja karena selalu difitnah oleh anak-anak majikannya dan sering disalahkahkan oleh majikannya.

Video itu viral di Youtube sejak beberapa hari terakhir. Pengamatan Solopos.com pada itu, Jumat (27/1/2023), seorang perempuan berjilbab hitam mengutarakan isi hatinya selama 44 detik sembari menangis. Dia membuat video itu untuk Pemerintah Indonesia. Dia meminta bantuan untuk memulangkannya ke Indonesia. Dia menginformasikan perusahaan yang menyalurkannya bekerja di luar negeri, tetapi dia tidak menginformasikan negara tempat dia bekerja.

“Buat Pemerintah Indonesia, tolong bantu saya! Saya mau pulang ke Indonesia. Yang memberangkatkan saya PT PTM, Putra Timur Mandiri. Saya mau pulang ke Indonesia. Tolong bantu saya!” ucap perempuan itu dalam video.

Dia menyebut selama bekerja sering difitnah  oleh anak-anak majikannya dan disalahkan oleh majikannya. Majikannya tak membolehkannya makan.

“Saya di sini difitnah terus sama anak-anak majikan saya dan saya selalu disalahkan terus sama majikan saya. Saya makan ini itu enggak boleh sama majikan saya. Saya mau pulang, tolong bantu saya pulang ke Indonesia. Saya mohon, terima kasih,” sambung PMI tersebut.

Rumah milik Nurwahida warga Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dibakar oleh seorang pelaku berinisial AR alias Rio yang menyebabkan tewasnya seorang perempuan, ST Arfah atau Rao (52) dan tiga korban luka bakar cukup serius. Pelaku tampak diamankan petugas kepolisian setempat.

Dompu – Rumah milik Nurwahida warga Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dibakar oleh seorang pelaku berinisial AR alias Rio yang menyebabkan tewasnya seorang perempuan, ST Arfah atau Rao (52) dan tiga korban luka bakar cukup serius.

Kapolres Dompu, melalui Kapolsek Woja Ipda Abdul Haris, di Dompu, Senin, mengatakan pelaku membakar rumah tersebut karena geram terhadap pemilik rumah yang diduga oleh pelaku telah membawa istrinya untuk dijadikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri.

“Sebelum membakar rumah, pelaku sempat ingin menanyakan keberadaan istrinya kepada Nurwahida atau Ida karena sejak pukul 10.00 WITA meninggalkan rumah. Pelaku mencurigai istrinya dijadikan TKW oleh Nurwahida karena nomor Nurwahida tidak dapat dihubungi,” jelasnya.

Sulitnya menghubungi Ida, semakin meyakinkan pelaku bahwa istrinya sudah dijadikan TKW, karena dua tahun lalu Ida sempat mencoba membawa istri pelaku untuk dijadikan TKW namun dapat digagalkan pelaku dengan cara menyetop mobil yang membawa istrinya.

Untuk mencari istrinya, sekitar pukul 21.00 Wita terduga pelaku bersama dua orang temannya One dan Maulana menghadang bus dari Bima tujuan Mataram di ujung Dusun Banggo Desa Soriutu, tetapi usaha itu nihil.

Karena geram dan emosi tidak mendapatkan istrinya, pelaku lalu mendatangi rumah Ida dan menyuruh tiga orang yang berada dalam rumah tersebut untuk segera meninggalkan rumah karena akan dibakar pelaku.

Sekitar pukul 22.50 WITA, pelaku membeli dua botol bensin dan langsung membakar rumah Ida yang di dalam nya masih terdapat tiga orang yaitu St. Hajar (65), Niken (23), dan Lia (26).

“Melihat rumah terbakar, ketiga korban berusaha keluar dari rumah, tetapi Niken yang merupakan anak Ida terjebak dan sulit keluar sementara api terus membesar membakar rumah panggung tersebut,” ungkap Abdul Haris.

Mengetahui Niken masih dalam rumah, salah satu kerabat, St Afrah alias Rao mencoba masuk menyelamatkan Niken. Tetapi nasib berkata lain, Rao justru menjadi korban meninggal dibakar api, sementara Niken mengalami luka bakar sekitar 70 persen badannya.

Anggota sektor Woja dan Pemadam Kebakaran langsung menuju lokasi usai dilaporkan warga dan Api dapat dipadamkan setelah dua unit mobil water Canon milik polres Dompu dan satu unit mobil Damkar tiba di TKP dan memadamkan api dan korban dievakuasi ke RSUD Dompu menggunakan mobil Polsek Woja.

Kapolsek Woja kemudian mengumpulkan Timsus bersama personil Intelkam dan Reskrim Polsek Woja untuk segera mencari pelaku.

Kapolsek Woja, Ipda Abdul Haris bersama anggota melakukan upaya pencarian di beberapa titik hingga pukul 24.00 WITA belum membuahkan hasil.

Dari penyisiran dan pencarian di Desa Jala Kecamatan Hu’u hingga pukul 00.30 WITA, akhirnya Polisi mendapatkan pelaku sedang bersembunyi di salah satu kamar tidur di rumah kerabat pelaku yaitu Judi M. Sidik, dan pelaku langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Dompu.

Akibat dari kejadian kebakaran tersebut, Ida mengalami kerugian sekitar Rp60 juta.

Sumber: ANTARA

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga dan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri Kompol Dhani Catra Nugraha saat menanyai para PMI ilegal, Senin (17/6/2019). Foto/Dicky Sigit Rakasiwi

BATAM – Selama satu semester awal tahun 2019, Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri mengamankan 100 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Hal ini dikatakan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri Kompol Dhani Catra Nugraha saat ekspos dugaan tindak pidana penempatan PMI ilegal yang digelar di Pendopo Mapolda Kepulauan Riau (Kepri), Senin (17/6/2019) sore.

“Semester pertama ini kami sudah menangani 4 kasus, ada 12 orang tersangka yang ditangkap dan PMI sekitar 100 orang,” ujarnya yang didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga.

Yang terbaru yakni Sabtu (15/6/2019) sekira pukul 21.00 WIB, anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga adanya calon PMI ilegal yang telah datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Dimana PMI ilegal ini tiba di Batam melalui jalur laut dengan memanfaatkan arus balik lebaran untuk tujuan dapat menjadi PMI ilegal di negara Malaysia.

“Diketahui bahwa setelah calon PMI ilegal tiba di Batam, selanjutnya ditampung di rumah tersangka Mursalim yang berperan sebagai pengurus atau penampung PMI ilegal yang berlokasi di Batubesar, Nongsa, Batam,” ujarnya.

Dijelaskannya bahwa PMI ini tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk pesyaratan sebagai PMI yang resmi. Pelaku saat ditangkap sedang mengurus atau menampung 21 orang PMI ilegal tersebut.

“Tersangka ini beralamat di Kampung Lembang Jaya Batu Besar, Nongsa, Batam,” ujarnya.

Para korban yang berasal NTT ini sebanyak 21 orang terdiri dari 15 laki-laki dan 6 perempuan. Barang bukti yang diamankan 1 unit mobil Innova warna Silver BP 1915 JI, 1 unit handphone merk Strawberry warna merah dan 1 unit handphone merk Vivo warna merah kombinasi biru.

“Pasal yang dilanggar adalah Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman Hukuman Paling Lama 10 Tahun Penjara,” tutupnya.

Sementara Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga mengatakan, jajaran Polda Kepri berkoordinasi dengan PDRM. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi pengiriman PMI ilegal melalui wilayah Kepri.

“Sudah berkoordinasi kita sama polisi Malaysia,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan pengiriman PMI ilegal ini bukan hanya tugas Polisi. Ada beberapa instansi terkait lainnya yang juga harus berperan aktif dalam pencegahan pengiriman PMI ilegal yang menurutnya sudah lama terjadi dan masih banyak terjadi hingga kini.

“Selama di sana masih meminta PMI ilegal, maka akan selalu ada tapi kita selalu antisipasi. Untuk itu pihak terkait lainnya juga jangan tinggal diam saja,” ujarnya.

“Rata rata PMI ini juga mau masuk yang legal, tapi karena persyaratan dan regulasi yang sulit jadi dicarilah jalan yang mudah yakni jalur ilegal ini,” jelasnya lagi.

By: sindonews.com

Seoul- Lotte Chemical Corporation, salah satu perusahaan besar di Korea Selatan saat ini, sedang melakukan ekspansi besar-besaran di Indonesia. Mereka menggelontorkan investasi dengan membangun pabrik petrokimia bernilai sebesar US$ 3,5 miliar.

Oleh karena itu, perusahaan ini membutuhkan banyak tenaga kerja baru, termasuk tenaga kerja asing. Salah satu negara yang diincar adalah Indonesia.

Dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Indonesia di Seoul yang diterima oleh Liputan6.com pada Jumat (17/5/2019), setidaknya 1.000 sarjana kimia dari Tanah Air akan direkrut.

Selain itu, Industrial Bank of Korea (IBK) juga menyatakan tengah membutuhkan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk menduduki jabatan manajerial, serta staf tingkat menengah dan tinggi di berbagai bidang di perusahaan yang akan berekspansi di Indonesia pada pertengahan tahun ini.

Hal tersebut disejajarkan dengan mengakuisisi Bank Agris dan Bank Mitraniaga. IBK membuka peluang pekerjaan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang secara khusus sedang menempuh pendidikan atau tinggal di Korea Selatan.

Job Fair

Job Fair Korea Selatan. Lotte Chemical Corporation, salah satu perusahaan besar di Korea Selatan saat ini, sedang melakukan ekspansi besar-besaran di Indonesia. (KBRI Seoul)

Laporan tersebut diungkapkan pada gelaran job fair yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, dengan judul “Introduction Session to Job Opportunity” pada hari ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, KBRI menggandeng Persatuan Pelajar Indonesia di Korea (Perpika). Job fair digelar sehubungan dengan perusahaan-perusahaan Korea yang sedang membuka peluang kerja bagi ribuan TKI.

Selain Lotte Chemical Corporation dan IBK, perusahaan lain seperti OCI (industri kimia dan energi), CJ Logistic, dan LG International juga turut terlibat dalam kegiatan job fair ini.

Acara itu diisi dengan presentasi oleh masing-masing perusahaan dan dilanjutkan dengan One on One Meeting/Consultation dengan para peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa Indonesia atau WNI alumni dari berbagai universitas di Korea.

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, saat membuka program ini menyampaikan harapannya agar perusahaan maupun peserta mahasiswa Indonesia yang berpartisipasi, dapat memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin.

“Keduanya mempunyai ketertarikan yang sejalan. Para perusahaan tersebut dapat memperoleh tenaga kerja handal yang sudah memahami bahasa, budaya, kebiasaan dan etos kerja Korea sekaligus memahami pasar Indonesia,” tutur Dubes Umar.

Kata Perpika

Ilustrasi Foto Lowongan Kerja (iStockphoto)

Pernyataan senada juga diungkap oleh Ketua Perpika, yaitu Rian Mahardhika, yang datang pada seminar sebagai peserta. “Ini merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa Indonesia maupun perusahaan Korea yang akan berekspansi di Indonesia untuk mendapatkan tenaga kerja terbaik,” katanya.

“Saya yakin Anda tak akan menyesal merekrut kami dan saya harap hubungan baik ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya lagi.

Job fair ini merupakan program inovasi perdana KBRI Seoul dalam rangka diplomasi ekonomi sekaligus promosi tenaga professional Indonesia, untuk bekerja di berbagai perusahaan multinasional Korea.

Kebutuhan akan tenaga terampil Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa Korea dan pengetahuan budaya kerja Korea, terus meningkat seiring dengan naiknya investasi perusahaan Korea di Indonesia.

Job fair KBRI Seoul akan diselenggarakan secara berkala. Terlebih mengetahui minat peserta yang demikian tinggi. Bahkan pendaftaran terpaksa ditutup dua minggu sebelum kegiatan berlangsung, karena keterbatasan tempat.

“Ya, kami akan melaksanakan kegiatan ini secara berkala, setidaknya dua kali setahun,” janji Dubes Umar yang juga menggarisbawahi bahwa sudah ada berbagai perusahaan lain yang berminat untuk ikut serta dalam program job fair kedepannya.

Saat ini, terdapat tak kurang dari sekitar 1.700 mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Korea Selatan. Ratusan dari mereka diwisuda tiap tahunnya. Jika data ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber tenaga kerja yang luar biasa.

By: liputan6.com

Indramayu – Turini Fatma binti Madsari (46), Pekerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi asal Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan selama 21 tahun tidak bisa pulang.

Menurut keterangan keluarganya, Turini tidak bisa pulang karena ditahan dan tidak digaji oleh majikannya selama bekerja di Dawadmi, Arab Saudi sejak 16 Juni 1998.

“Selama kurang lebih 21 tahun bekerja di Arab Saudi, ibu saya tidak bisa pulang dan tidak diberi kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga,” kata Diah Ardika Sari, anak kandung Turini saat dikonfirmasi LiputanBMI, Jumat 15 Maret 2019.
.

Diah menceritakan, ibunya direkrut oleh Hasim, sponsor asal Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada April 1998. Setelah diproses kurang lebih dua bulan, pada 16 Juni 1998 ibunya diberangkatkan ke Arab Saudi melalui PT Bayangkara Indah yang beralamat di Jakarta.

“Setibanya di Arab Saudi ibu saya bekerja pada majikan bernama Amir Fahan Medwakh Wudakh dan Pehan Medwakh yang beralamat di Wudakh Nipih, Dawadwi 11911, Arab Saudi,” ujar Diah.

Diah mengatakan, selama hampir 21 tahun ibunya bekerja di Dawadwi baru tiga kali kirim uang dan terakhir kirim uang pada tahun 2000. Total uang yang sudah dikirim ke keluarga sebesar Rp.10 juta.

“Selain tidak digaji, ibu juga tidak diberi kebebasan untuk berkomunikasi. Terakhir telepon pada 2012, setelah itu putus komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya lagi,” keluh Diah.

Diah berharap pemerintah Indonesia baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun perwakilannya di Riyadh, Arab Saudi bisa membantu untuk memberikan perlindungan terhadap ibu kandungnya yang sudah hampir 21 tahun bekerja tidak bisa pulang dan tidak terima gaji.

“Saya dan keluarga berharap pemerintah Indonesia bisa membantu untuk memulangkan ibu saya dengan membawa seluruh haknya selama bekerja di Arab Saudi,” harapnya.

Pada 26 Juni 2018, Diah Ardika Sari telah menyampaikan pengaduan terkait permasalahan ibunya ke BNP2TKI dan dibuktikan dengan nomor aduan : ADU/201806/001930. Namun, hingga berita ini ditulis, ibunya masih belum dipulangkan.

Secara tiba-tiba, pada Jumat, 8 Maret 2019, Diah Ardika Sari mendapatkan pesan dari sesama pekerja migran orang Filipina melalui akun medsos yang isinya photo dan tulisan tangan ibunya sebanyak empat lembar.

Dalam isi tulisannya, Turini mengaku diperlakukan tidak manusiawi, (disekap, tidak diberi makan, tidak digaji, dan tidak boleh berkomunikasi) oleh majikannya selama dirinya bekerja.

Sumber: liputanbmi.com

Indramayu – Turini Fatma binti Madsari (46), Pekerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi asal Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan selama 21 tahun tidak bisa pulang.

Menurut keterangan keluarganya, Turini tidak bisa pulang karena ditahan dan tidak digaji oleh majikannya selama bekerja di Dawadmi, Arab Saudi sejak 16 Juni 1998.

“Selama kurang lebih 21 tahun bekerja di Arab Saudi, ibu saya tidak bisa pulang dan tidak diberi kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga,” kata Diah Ardika Sari, anak kandung Turini saat dikonfirmasi LiputanBMI, Jumat 15 Maret 2019.
.

Diah menceritakan, ibunya direkrut oleh Hasim, sponsor asal Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada April 1998. Setelah diproses kurang lebih dua bulan, pada 16 Juni 1998 ibunya diberangkatkan ke Arab Saudi melalui PT Bayangkara Indah yang beralamat di Jakarta.

“Setibanya di Arab Saudi ibu saya bekerja pada majikan bernama Amir Fahan Medwakh Wudakh dan Pehan Medwakh yang beralamat di Wudakh Nipih, Dawadwi 11911, Arab Saudi,” ujar Diah.

Diah mengatakan, selama hampir 21 tahun ibunya bekerja di Dawadwi baru tiga kali kirim uang dan terakhir kirim uang pada tahun 2000. Total uang yang sudah dikirim ke keluarga sebesar Rp.10 juta.

“Selain tidak digaji, ibu juga tidak diberi kebebasan untuk berkomunikasi. Terakhir telepon pada 2012, setelah itu putus komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya lagi,” keluh Diah.

Diah berharap pemerintah Indonesia baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun perwakilannya di Riyadh, Arab Saudi bisa membantu untuk memberikan perlindungan terhadap ibu kandungnya yang sudah hampir 21 tahun bekerja tidak bisa pulang dan tidak terima gaji.

“Saya dan keluarga berharap pemerintah Indonesia bisa membantu untuk memulangkan ibu saya dengan membawa seluruh haknya selama bekerja di Arab Saudi,” harapnya.

Pada 26 Juni 2018, Diah Ardika Sari telah menyampaikan pengaduan terkait permasalahan ibunya ke BNP2TKI dan dibuktikan dengan nomor aduan : ADU/201806/001930. Namun, hingga berita ini ditulis, ibunya masih belum dipulangkan.

Secara tiba-tiba, pada Jumat, 8 Maret 2019, Diah Ardika Sari mendapatkan pesan dari sesama pekerja migran orang Filipina melalui akun medsos yang isinya photo dan tulisan tangan ibunya sebanyak empat lembar.

Dalam isi tulisannya, Turini mengaku diperlakukan tidak manusiawi, (disekap, tidak diberi makan, tidak digaji, dan tidak boleh berkomunikasi) oleh majikannya selama dirinya bekerja.

Sumber: liputanbmi.com

Ilustrasi

HONG KONG – Satu lagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong menjadi korban pemerkosaan majikan. Sidang kasus ini berlangsung Jumat (18/1/2019) di Pengadilan Tinggi.

Pelaku, Tsang Wai Sun, beraksi pada Desember 2017. Pemerkosaan berlangsung dua kali di apartemen saat istri pelaku keluar.

Dalam persidangan, jaksa penuntut Sabrina See mengatakan, korban baru melapor polisi setelah pemerkosaan kedua. Pelaku kasus ini terungkap dari barang bukti yakni bercak sperma yang menempel di pakaian dalamnya.

Setelah diperiksa petugas forensik, pakaian dalam itu memang mengandung sperma milik Tsang, pria 55 tahun.

See menambahkan, pelaku lebih dulu mencabuli TKI berusia 27 tahun itu dua kali sebelum memerkosanya. Semua peristiwa itu berlangsung dalam waktu 2 pekan sejak korban mulai bekerja yakni mulai 10 Desember 2017.

Sementara itu Tsang membantah dua tuduhan pencabulan dan pemerkosaan. Namun hal itu dipatahkan See dengan mengajukan bukti.

Dalam persidangan diungkap, korban awalnya diminta tidur dengan putri Tsang berusia 12 tahun di kamarnya. Kamar remaja itu tidak boleh dikunci sehingga Tsang leluasa masuk.

Saat malam itulah, lanjut See, Tsang masuk kamar dan mengatakan bahwa dia mencintai korban sambil mengusap kepala dan menyentuh paha. Dia melakukan hal serupa 8 hari kemudian, kali ini menyentuh dada korban.

Lalu pada 19 Desember, Tsang menyeret korban ke kamarnya lalu memerkosa. Aksi itu dihentikan pelaku setelah istrinya pulang. Beberapa hari kemudian, dia mengulanginya saat korban tengah mencuci piring.

Menurut See, korban tidak berani melaporkan kejadian ini. Namun setelah sadar akan terus menjadi bulan-bulanan jika tidak bertindak, dia memberanikan diri melapor ke agen, Konsulat Jenderal RI, lalu dilanjutkan ke kepolisian. Tsang kemudian ditangkap pada 22 Desember.

Sidang kasus yang dipimpin Hakim Patrick Li Hon Leung itu akan dilanjutkan Senin (21/1/2019).

Irvan Kurniawan

Editorial, Vox NTT-Target mafia penjualan orang mulai menyasar generasi milenial.

Itu terbukti dari kasus yang menimpa Selfiana Dada Gole (24), Regina Kodi Mete (19) dan Ngada Ata Linda (19).

Generasi milenial merujuk ke berbagai sumber adalah sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980- 2000an. Ini berarti millenials adalah generasi yang berumur 17- 37 tahun.

VoxNtt.com, Jumat (18/01/2019) mengabarkan, ketiga perempuan usia milenial ini, diberangkatkan dari kampung halaman mereka secara ilegal dan tanpa ada pelatihan yang memadai.

Ngada Ata Linda diberangkatkan dari kampung Lukuwalu, Desa Tamburi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur menuju Jakarta pada 18 April 2018 lalu.

Sementara kedua temanya Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete menyusul pada 21 April 2018, tiga hari setelah keberangkatan Linda.

Selfiana diberangkatkan dari kampung Bondo Kandelu, Desa Bonsosula, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Sedangkan Regina dari kampung Billa Karendi, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Fakta ini menunjukan, generasi milenial NTT rentan terhadap human trafficking bermodus tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, data VoxNtt.com yang didapat dari Satgas Human Trafficking menunjukan minat generasi milenial untuk mencari kerja ke luar daerah tergolong sangat besar.

Dari 81 tenaga kerja ilegal yang dicekal pihak Satgas Human Trafficking di Bandara Eltari mulai 1-13 Januari 2019, 79 orang termasuk generasi milenial.

Sementara dari hasil wawancara singkat terhadap 6 calon TKI yang dicekal itu, semuanya termotivasi mencari kerja ke luar daerah untuk mendapatkan gaji yang layak.

Situasi kemiskinan mendorong mereka untuk menghabiskan usia produktif sebagai TKI atau tenaga kerja antar daerah. Di tempat tujuan, mereka akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan buruh di berbagai perkebunan.

Pembantu rumah tangga kebanyakan dikirim ke luar negeri atau kota-kota metropolitan di Indonesia, sementara buruh perkebunan kebanyakan menyasar ke Kalimantan sebagai daerah investasi perkebunan.

Satgas menyebut, pencekalan terhadap calon tenaga kerja itu karena tidak berhasil menunjukan dokumen ketenagakerjaan seperti sertifikat skill dan legalitas serta sertifikat perusahaan yang mengirim mereka.

Sementara di NTT merujuk keputusan moratorium TKI Gubernur NTT nomor 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia asal NTT ke luar negeri, hanya dua perusahaan yang diizinkan mengirim tenaga kerja yakni PT. Gasindo Buala Sari dan PT. Citra Bina Tenaga Mandiri.

Dari data dan wawancara tersebut makin menguatkan kesimpulan generasi milenial NTT sangat rentan terhadap human trafficking apalagi tidak didukung oleh administrasi yang lengkap dan sertifikat skill yang teruji. Kalau toh mereka lolos dipastikan bakal mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya seperti kasus-kasus sebelumnya.

Fakta ini mesti menjadi rujukan pemerintah Propinsi NTT di bawah nahkoda Gubernur Viktor Laiskodat dan wakilnya Josef Naesoi.

Faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan menjadi kata kunci utama dalam masalah perdagangan orang di NTT.

Jika Gubernur Laiskodat punya perhatian besar dalam menyelesaikan perbudakan modern yang dialami rakyatnya, maka persoalan ini seharusnya menjadi prioritas utama.

Investasi Generasi Milenial Menuju Kebangkitan Pariwisata

Adalah kabar gembira, ketika Pariwisata menjadi salah satu leading sektor yang bakal digarap selama masa kepemimpinan Viktor-Jos.

Konsep itu sudah terpantul sejak awal dimulainya masa kampanye. Paket Victory-Joss begitu yakin pariwisata dapat mengeluarkan NTT dari kemiskinan.

Karena narasi itu pula Victory-Joss yang diusung Partai Nasdem, Golkar, dan Hanura unggul dengan 480.075 suara atau 35,41%.

“Orang NTT punya semua. Kita kaya, tidak miskin. Budaya kita lebih hebat dari Bali. Bahasa, tarian, tenun ikat. Kita sangat luar biasa tapi kita belum mampu mengeksploitasinya dengan benar. Kita belum bisa mendesign pariwisata sebagai sebuah industri termasuk perilaku kita untuk menjadi pariwisata sebagai lokomotif ekonomi di NTT,” begitulah kata Victor waktu itu seperti dilansir dari Victorynews.id beberapa waktu lalu.

Kita berharap konsep ini tidak sekadar janji pemanis bibir. Kita yakin bahwa ucapan ini sudah dipikirkan secara matang untuk membawa NTT keluar dari terowongan gelap kemiskinan.

Untuk itu, pembangunan pariwisata harus berbasis masyarakat khususnya segmen masyarakat milenial. Manusia NTT dijadikan sebagai subyek utama pembanguan Pariwisata. Maka risikonya, masyarakat harus dididik dan diberdayakan untuk menjadi pelaku utama pariwisata.

Pada titik ini, kita sepakat dengan gagasan Gubernur NTT bahwa mindset masyarakat harus dibentuk seturut kebutuhan pariwisata pada masa yang akan datang.

Mendukung konsep itu, maka pariwisata yang dijalankan tidak boleh hanya berfokus pada promosi dan pembangunan sarana berbasis kapital finansial, tetapi juga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat terutama generasi milenial di lingkar destinasi wisata.

Dosa besar pembangunan NTT selama ini ketika investor dari luar NTT dianggap sebagai dewa penolong. Itu artinya modal finansial/uang adalah satu-satunya kunci pembangunan. Sementara modal sosial dinomorduakan.

Konsep itu memang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Masyarakat NTT bisa mendapatkan upah. Namun, mengutip gugatan yang pernah dilayangkan Gubernur Viktor, apakah dengan cara itu orang NTT bisa menjadi tuan di atas tanahnya sendiri? Apakah orang NTT dengan cara itu tidak menjadi asing di tanahnya sendiri? Ataukah justru orang NTT akan menjadi budak di tanahnya sendiri?

Karena itu, investasi modal sosial harus segera dilakukan. Salah satunya dengan dengan menginvestasikan generasi milenial melalui pendidikan dan pelatihan skills di berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Propinsi NTT.

Targetnya BLK selama 5 tahun kepemimpinan Viktor-Jos harus menjadi sentral produksi tenaga kerja yang profesional dan siap dipakai. BLK menjadi mesin produksi skill manusia NTT demi menjawabi tantangan industri pariwisata masa depan.

Mereka yang dilatih lewat BLK nantinya tidak hanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru di dunia pariwisata atau sektor pendukungnya, tetapi juga menjadi pekerja yang mendapat posisi strategis di industri pariwisata NTT.

Dengan cara itu, pemerintah propinsi NTT bisa membebaskan generasi milenial dari jerat perdagangan orang.

Sumber: voxntt.com

Ilustrasi

Kupang NTT-Selfiana Dada Gole (24), Regina Kodi Mete (19) dan Ngada Ata Linda (19) menjadi korban perdagangan orang setelah berhasil diungkap aparat penegak hukum di Sumba, NTT.

Ketiga perempuan usia milenial ini, diberangkatkan dari kampung halaman mereka secara ilegal dan tanpa ada pelatihan yang memadai.

Ngada Ata Linda diberangkatkan dari kampung Lukuwalu, Desa Tamburi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur menuju Jakarta pada 18 April 2018 lalu.

Sementara kedua temanya Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete menyusul pada 21 April 2018, tiga hari setelah keberangkatan Linda.

Selfiana berasal dari kampung Bondo Kandelu, Desa Bonsosula, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah.

Sedangkan Regina berasal dari kampung Billa Karendi, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menurut keterangan ketiganya, Ngana Ata Linda direkrut Nona, Selfiana Dada Gole direkrut Martha Wawo dan Regina Kodi Mete direkrut seorang lelaki bernama JOI.

Sayangnya, alamat dari para perekrut tersebut belum diketahui secara pasti.

Dari Bandara Soekarno-Hatta, mereka ditampung di sebuah rumah di Bekasi. Alamat pasti rumah penampungan itu tidak mereka ketahui.

Mereka hanya mengingat nama Bunda Ani sebagai pemilik rumah. Belakangan baru diketahui kalau Bunda Ani juga pemilik perusahaan yang merekrut mereka.

Kasus ini terkuak ketika ketiga korban hendak diberangkatkan ke Medan, Sumatra Utara pada 25 Apri 2018 lalu melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Saat itu, ketiganya diantar langsung oleh Bunda Ani.

Tiba di Soetta, Selfiana, Regina dan Linda merasa curiga dan diselimuti perasaan takut. Hati kecil mereka mulai mencium gelagat tak beres.

Perasaan itu yang pada akhirnya menyelematkan mereka ketika bersepakat membatalkan penerbangan dan berusaha untuk menyelamatkan diri.

Beruntung usaha mereka cepat sampai ke Ikatan Keluarga Besar Sumba (IKBS) Jakarta.

Ketua IKBS, Mikael L.Umbu Sasa segera menginformasikan kondisi ketiga korban ke Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia).

Kepada ke PADMA, Umbu Sasa melaporkan bahwa ketiga perempuan Sumba itu diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan saat ini sedang diamankan di kantor penghubung propinsi NTT yang berada di Jakarta.

“Berdasarkan informasi tersebut saya dan tim dari PADMA Indonesia segera mendatangi kantor penghubung propinsi NTT untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dan ketika kami sampai di kantor penghubung, kami diterima oleh staf kantor penghubung yakni saudara Ishak untuk mempertemukan dengan ketiga korban tersebut,” kisah Gabriel Goa kepada VoxNtt.com beberapa waktu lalu.

Keesokan harinya (26 April 2018), PADMA Indonesia bersama International Organisation For Imigration (IOM) mendatangi kantor Penghubung untuk melakukan assesment.

Tanggal 28 April 2018, ketiga korban dipindahkan ke rumah aman (shelter) Syalom dengan alasan keamanan.

Kasus yang menimpa Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete resmi dilaporkan PADMA ke kepolisian resort Sumba Barat pada 30 April 2018 lalu.

Sementara yang menimpa Ngana Ata Linda dilaporkan ke Polres Sumba Timur.

Hukuman Bagi Pelaku

Pada Kamis (17/01/2018) kasus ini telah disidangkan dan diputuskan di pengadilan negeri Waikabubak, Sumba Barat.

“Tadi putusannya sesuai dengan yang kami dakwa. Dia (Bunda Ani) didakwa pasal 2 ayat 1 UU TPPO. Putusannya penjara 6 tahun 6 bulan ditambah denda 200 juta pak,” ungkap Alan, Jaksa Penuntut Umum yang sejak awal menangani kasus ini.

Sementara Arnoldus, kaki tangan Bunda Ani di Sumba, diputuskan penjara 5 tahun 6 bulan dengan denda 120 juta. Arnoldus terbukti melanggar pasal 10 UU No 21 tahun 2007.

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6,” demikian bunyi pasal 10 UU TPPO.

Menurut Jaksa Alan, Arnoldus tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Ani. Dia hanya membantu Maman Supardi. Sayangnya, status Maman hingga saat ini masih DPO (Daftar Pencarian Orang).

Alan menyebut keputusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Kejari Sumba Barat masih menunggu pihak Ani untuk menyatakan banding atau tidak.

Atas putusan tersebut, Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA Indonesia) menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat Penegak Hukum di.Sumba Barat mulai dari Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri Waikabubak.

Aparat penegak hukum menurut dia, telah sungguh-sungguh menerapkan dan menegakkan UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO terhadap pelaku.

Selain itu, PADMA juga mendesak Kapolres Sumba Timur untuk segera menetapkan BA atau Bunda Ani sebagai tersangka dalam kasus yang menimpa Ngana Ata Linda.

Gabriel Goa, direktur PADMA justru merasa aneh dengan Polres Sumba Timur. Pasalnya, kasus dengan pelaku yang sama (Baca: BA) telah diputuskan di Polres Sumba Barat.

“Anehnya di Polres Sumba Timur BA belum dinyatakan tersangka” terang Gabriel kepada VoxNtt.com, Jumat (18/01/2019).

Gabriel menambahkan, jika tidak ditetapkan sebagai tersangka maka Polres Sumba Timur gagal menegakkan supremasi hukum.

“TPPO hanya tajam ke bawah yakni hanya ditetapkan tersangka kepada perekrut orang Sumba dan menumpul pada penampung dan penyalurnya” tegas Gabriel.

Sumber: voxntt.com

3 Jam Berduaan dengan Pria Banglades, WNI Wanita Dibuat Tak Berdaya, Petugas Hotel Langsung Lapor

NewsBMI – Seorang WNI Wanita ditemukan tewas di Golden Dragon Hotel di Geylang, Singapore, Minggu (30/12/2018) malam.

Mengutip The Sraits Times, polisi mendapat laporan penemuan mayat wanita berusia 34 tahun tersebut pada pukul 22.45 malam waktu setempat.

Saat ditemukan, korban tergeletak tak bernyawa di kamar hotel yang berada di 61 Westerhout Road, Geylang.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah fakta didapat dari karyawan hotel.

Karyawan hotel yang tak disebutkan namanya tersebut menjelaskan kronologi bagaimana wanita asal Indonesia tersebut datang ke hotel hingga ditemukan tewas.

Korban yang tak disebutkan identitasnya tersebut disebutkan datang dan check in di hotel tersebut bersama pria alas Banglades.

Keduanya datang dan memesan kamar selama tiga jam.

Beberapa saat kemudian keduanya memperpanjang menjadi lima jam.

Namun, setelah 10 jam, kedua warga asing tersebut tidak ada yang check out dari kamar.

Staf hotel kemudian naik ke atas untuk memeriksa kamar pesanan tersebut dan menemukan korban sudah tewas.

Wanita itu diduga korban pembunuhan karena ditemukan luka di leher dan bagian lengannya.

Polisi menangkap seorang pria berusia 29 tahun dan menetapkannya sebagai tersangka.

Korban diketahui memegang izin kerja dari Indonesia.

Sementara pelaku pembunuhan memegang izin kerja dari Bangladesh.

Sumber: tribunnews.com