Jalur Militer

Pertahanan Udara Khordad 15 Iran Jadi Mimpi Buruk AS di Timur Tengah

2019-11-23T13:35:00.001+07:00

Ujicoba peluncuran Sistem Pertahanan Udara Khordad 15, oleh militer Iran. (Foto: tasnimnews.com)

TEHERAN -- Iran berhasil menguji sistem pertahanan udara produk dalam negeri. Sistem canggih itu diluncurkan pada Jumat, 22/11/19, dalam latihan militer berskala besar, dengan nama sandi "Guardians of Velayat Sky-98", di provinsi tengah, Semnan.

Sistem Pertahanan itu diberi nama Khordad 15. Khordad 15 adalah sistem pertahanan udara bergerak berbasis darat. Sistem senjata terdiri dari radar array bertahap yang mampu mendeteksi jet tempur, rudal jelajah, dan kendaraan udara tak berawak (UCAV) dari jarak 150 kilometer (93 mil) dan mampu melacaknya dalam jarak 120 kilometer (75 mil).

Sistem pertahanan udara ini dapat melibatkan hingga enam target secara bersamaan sambil mampu menembak jatuh mereka dalam waktu kurang dari lima menit setelah terdeteksi. Sistem ini juga dapat mendeteksi target siluman pada jarak 85 kilometer dan mampu menghancurkan target dalam jarak 45 kilometer.

Pengaturan sistem SAM mencakup dua truk militer. Satu dengan peluncur berputar persegi panjang yang berisi empat tabung rudal. Sistem pertahanan udara ini beroperasi bersamaan dengan misil Sayyad-3.

Sistem pertahanan udara Khordad 15 dinamai untuk menghormati demonstrasi 1963 di Iran, yang menurut kalender Iran dikenal sebagai pemberontakan 15 Khordad. Itu adalah serangkaian protes di Iran terhadap penangkapan Ayatollah Ruhollah Khomeini oleh rezim diktator Iran Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang didukung Israel dan Amerika Serikat.

Sistem pertahanan udara Khordad 15 dirancang dan diproduksi oleh Organisasi Industri Penerbangan Iran (IAIO), dan diumumkan kepada publik pada 9 Juni 2019 dalam pidato Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami di Teheran, Iran.

Sistem Pertahanan Udara Khordad 15 Republik Islam Iran

Spesifikasi Khordad 15

Engaged Aerial Targets : 6
Performance
Max Detection Range    : 150 kilometer
Max Tracking Range     : 120 kilometer
Target's Max Altitude : 27,000 meter (88,583 foot)
Weapon Max Range       : 120,000 meter
Time
Reaction Time          : 5 minute (300 second)

Ancaman Serius Bagi Militer AS dan Sekutu di Timur Tengah

Setelah diluncurkan, sistem pertahanan udara Khordad 15 Iran, pada debut pertamanya langsung menggemparkan dunia. Sebuah Video yang dirilis memperlihatkan sistem pertahanan udara Khordad 15 bergerak meluncurkan rudal dari lokasi yang dirahasiakan di bagian selatan Iran pada Kamis dini hari. Rudal itu berhasil mengenai sasarannya di dalam wilayah udara Iran atau di atas provinsi Hormuzgan.

IRGC mengatakan bahwa mereka telah menggunakan sistem pertahanan udara Khordad 3 untuk menembak jatuh drone Amerika yang canggih, yang dapat mencapai ketinggian hingga 18 kilometer. Iran juga mengatakan militer AS telah mematikan transponder pada pesawat, menerbangkannya dengan mode sembunyi-sembunyi.

IRGC menyatakan bahwa drone itu dari jenis RQ-4 Global Hawk. Triton adalah versi Global Hawk yang sedikit dimodifikasi dan sebagian besar dibuat dari komponen-komponennya. Tak lama kemudian, Iran memberikan koordinat peta yang tepat di mana drone ditembak.

AS awalnya membantah bahwa ada drone mereka yang ditembak jatuh oleh militer Iran, namun kemudian mengakui setelah itu. AS bahkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghasilkan koordinat peta, dengan menuduh bahwa drone telah ditargetkan di wilayah udara internasional.

Beberapa jam kemudian, para pejabat militer Amerika mengkonfirmasi bahwa pesawat tak berawak MQ-4C Triton milik Angkatan Laut AS telah ditembak jatuh di “wilayah udara internasional” dekat Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Angkatan Laut Amerika telah dikirim ke daerah itu untuk mengambilnya.

Presiden AS Donald Trump kemudian memerintahkan militer AS untuk melakukan serangan balasan terhadap beberapa posisi di Iran tetapi kemudian secara tiba-tiba membatalkan serangan.

The New York Times juga telah melaporkan bahwa para pejabat pertahanan AS “terkejut” oleh kemampuan Iran untuk menurunkan “drone Amerika di ketinggian tinggi, yang dikembangkan untuk menghindari rudal permukaan-ke-udara yang digunakan untuk menjatuhkannya.”

Pesawat tanpa awak (UAV) Triton RQ-4A Global Hawk, Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Khordad 15 Iran di teluk Persia. (Foto: Erik Hildebrandt/Northrop Grumman/Handout via REUTERS)

“Ini adalah unjuk kekuatan,” kata Times mengutip Derek Chollet, mantan asisten menteri pertahanan AS untuk urusan keamanan internasional, sebagaimana dikatakan.

Becca Wasser, seorang analis di Rand Corp, mengatakan kepada AFP pada hari Selasa, dan menggambarkan fakta “signifikan” bahwa sistem tersebut buatan dalam negeri.

“Penembakan drone menunjukkan kemampuan Iran, dan pesan kuat ke Amerika Serikat. Fakta bahwa Iran dapat menembak drone menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan atau membeli kemampuan yang cukup signifikan dan terampil dalam menggunakan sistem ini,” tambahnya.

Mantan kepala badan intelijen Prancis, yang berbicara dengan syarat anonim, juga mengatakan kepada AFP pada hari Selasa, bahwa bahkan jika militer AS mengirim sejumlah besar pesawat ke Iran, harus dipersiapkan untuk kerugian karena pertahanan udara Iran akan siap untuk terlibat.

Iran mengembangkan sistem dalam beberapa tahun terakhir untuk melawan rudal dan ancaman udara lainnya mengingat kehadiran pasukan ekstra-regional yang dipimpin Amerika Serikat, di pangkalan di negara-negara di sekitar Iran.

Iran semakin bergerak cepat memperkuat postur pertahanan mereka di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan upaya gagal Eropa untuk menegakkan komitmennya terhadap perjanjian nuklir Iran 2015.

Titik lokasi ditembak jatuhnya pesawat tanpa awak (UAV) Triton RQ-4A Global Hawk, Angkatan Laut Amerika Serikat oleh sistem pertahanan udara Khordad 15 Iran di teluk Persia.

Seperti dilansir laman Farsnews, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami pada Ahad (9/6/2019) menegaskan, Iran tidak akan meminta izin dari negara mana pun untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya.

"Sejumlah pangkalan pasukan trans-regional telah dibangun di negara-negara di sekitar Iran, jadi sebuah sistem pertahanan yang canggih, modern dan efisien seperti 15-Khordad, dapat melindungi Republik Islam dari ancaman udara dan rudal musuh," pungkas Brigjen Hatami.

Iran telah membuat terobosan besar di sektor pertahanannya dan mencapai swasembada dalam memproduksi peralatan dan perangkat keras militer meskipun menghadapi sanksi dan tekanan ekonomi Barat. Teheran mengatakan, kekuatan militernya semata-mata untuk tujuan pertahanan dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara lain. (jm)

Ambisi Menhan Prabowo Bangkitkan Hankamrata dan Komcad

2019-11-23T08:34:00.004+07:00

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan akan kembali memperkuat doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata) dan segera membentuk kekuatan komponen cadangan yang berasal dari rakyat di berbagai kalangan.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War,"

JAKARTA -- Setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dalam kabinet periode kedua rezim Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto berambisi memperkuat sistem pertahanan Indonesia diberbagai lini.

Bukan hanya berkomitmen menambah alat utama sistem senjata (alutsista), Menhan Prabowo juga bertekad kembali memperkuat doktrin pertahanan Indonesia yang selama ini abai untuk diperhatikan.

Bicara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI. Prabowo menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta relevan untuk diberlakukan saat ini. Prabowo menilai bahwa saat ini, secara teknologi pertahanan, Indonesia tidak bisa mengalahkan negara lain. Namun, jikalau harus terlibat perang, dia menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan.

"Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Prabowo menuturkan dalam konsep Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat merupakan salah satu komponennya. Dia meyakini dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain. Pertahanan Rakyat Semesta dinilai cocok diterapkan di negara yang belum memiliki sistem pertahanan yang canggih.

"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War," imbuhnya.

Mengenai konsep lebih detilnya, Prabowo berkaca pada masa ketika Indonesia mengusir penjajah. Prabowo mengklaim konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut Indonesia selama ini. Menurut Prabowo, konsep Hankamrata ini masih berlaku di Indonesia.

Pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, rakyat di berbagai daerah membentuk laskar-laskar perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda, Jepang dan Sekutu. Laskar-laskar rakyat inilah yang akan menjadi cikal-bakal lahirnya tentara Indonesia di era pasca kemerdekaan. (foto: istimewa)

“Ini sudah lama kan, konsep kita dari dulu memang demikian, 45-50an sudah teruji sejarah, kita tinggal mutakhirkan, modernisasikan, sesuai kondisi bangsa. "Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara," sambungnya.

Bentuk Komponen Cadangan

Selain kembali memperkuat doktrin pertahanan Indonesia, Menhan Prabowo juga ingin segera membentuk komponen (tentara) cadangan. Tak tanggung-tanggung, mantan Danjen Kopassus itu menargetkan golongan terdidik untuk kekuatan cadangan pertahanan. Prabowo menyebut mahasiswa salah satu komponen dari Pertahanan Rakyat Semesta.

Terkait pembentukan dan penyusunan Komponen Cadangan, Prabowo menuturkan bahwa pihaknya akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Prabowo, Kemendikbud akan banyak berperan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi Komponen Cadangan.

"Ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun Komponen Cadangan," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, sistem pertahanan negara tidak hanya terdiri dari pertahanan militer, tapi juga non-militer, serta fisik dan non-fisik. Pertahanan militer yang bersifat fisik terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama yakni TNI, sedangkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung terdiri dari elemen di luar TNI.

"Pendidikan, pelatihan perwira-perwira cadangan, kemudian juga latihan-latihan untuk komponen cadangan nanti akan banyak peran dari Kementerian Pendidikan di SMA bahkan sedini mungkin di SMP dan juga di perguruan tinggi. Terutama para golongan terdidik, S3, S2, dan S1 lalu golongan mahasiswa,” kata Prabowo.

"Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara Amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas," ucap mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyadari Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) tentang bela negara bersifat sukarela. Namun ia menegaskan jika konsepnya bersifat komponen cadangan.

“Saya kira dalam UU kita tidak sampai di situ (wajib militer), tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” ucap Prabowo.

Mengenai UU PSDN, dalam Pasal 12 Ayat (1) “Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.”

Dan Pasal 12 Ayat (2) “Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.”

Laskar-laskar rakyat yang terbentuk di berbagai daerah di seluruh Indonesia, menjadi kekuatan penentu dalam mengusir para penjajah di bumi pertiwi. (Foto: istimewa)

Warga negara yang dirujuk dalam RUU ini mengacu pada seluruh rakyat Indonesia. Namun disebut dalam Pasal 4 Ayat (1) bahwa “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.”

Sesuai Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Keyakinan akan kekuatan rakyat sudah tertanam sejak sebelum revolusi kemerdekaan ketika diawal tahun 1900-an para pemimpin bumi putra menuntut Indie Weerbaar (Hindia Belanda yang berkemampuan pertahanan). Di masa Jepang semangat itu dimanfaatkan oleh tentara pendudukan dengan membangun PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air).

Lalu di masa awal revolusi (jaman ‘’bersiap”), sebelum tentara resmi dibentuk, perlawanan dilakukan oleh citizen in arms yakni para pemuda melalui barisan-barisan kelaskaran.

Kekuatan rakyat disebut sebagai deterrent factor karena RI belum sanggup membangun kekuatan penangkal yang mengandalkan alutsista dengan teknologi yang canggih. Karenanya RI belum punya kemampuan melumpuhkan musuh yang berada jauh di luar wilayahnya atau bahkan di wilayah lawan.

Kalaupun sesekali bertindak offensive, maka itu terbatas pada offensive diplomatik, sebab RI tidak mengikatkan diri dalam perisai pakta pertahanan seperti NATO atau FPDA. Militer Indonesia juga tidak ikut dalam kerjasama riset pengembangan senjata (alutsista) super canggih pada poros atau sekutu negara-negara kuat tertentu.

Doktrin kerakyatan dalam sistem Pertahanan yang terkenal dengan sebutan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta diingatkan kembali melalui TAP MPR Nomor: VII / MPR / 2000, dan Amandemen dari pasal 30 UUD 1945.(jm)

4 Jenis UAV Tempur Super Canggih Siap Perkuat Militer Rusia

2019-11-20T09:36:00.001+07:00

Rusia menjawab tantangan perang dimasa depan dengan menciptakan berbagai jenis pesawat tanpa awak (done/UAV) untuk memperkuat strategi dan postur militer negara adidaya tersebut. (Foto: istimewa)

MOSKOW -- Pesawat nirawak (UAV/drone) menjadi salah satu alat perang yang paling banyak diandalkan oleh militer Rusia di medan perang saat ini. Rusia semakin agresif menciptakan berbagai jenis UAV/drone dengan berbagai macam kemampuan dan kecanggihan.

Berikut sejumlah UAV yang telah dan sedang diciptakan Rusia, dan bahkan diantaranya ada yang sudah diujicoba langsung di medan perang.

1. UAV Orion

Ini merupakan salah satu drone yang telah berlaga di Suriah. Setelah diuji dalam pertempuran melawan kelompok militan di Suriah, drone Orion telah dikirim ke Tentara Rusia. Orion dipersenjatai empat buah peluru kendali dan nonkendali yang mampu menghancurkan target musuh pada jarak ratusan kilometer.

Drone baru ini dapat membawa empat rudal dengan bobot hingga 200 kg. Pada saat yang sama, Orion mampu mendaki ke ketinggian 7,5 km. Pesawat tanpa awak itu juga mampu melesat hingga 200 km/jam dan baterai yang tahan selama 24 jam. Setelah itu, drone perlu kembali ke hanggar untuk “mengisi bahan bakar”.

Kronstadt, perusahaan pengembang drone tersebut, belum mengomentari keberhasilan Orion baru-baru ini. Perusahaan itu pun enggan memberikan keterangan lebih rinci terkait pengiriman Orion ke pasukan Rusia. Selain mengutip “rahasia negara”, mereka masih harus menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia.

Menurut Viktor Murakhovsky, Pemimpin Redaksi Arsenal Otechestva, ada dua versi Orion yang digunakan di Suriah: satu untuk pengintaian, sedangkan yang lainnya untuk penyerangan.

UAV Orion buatan Rusia yang sudah diujicoba di medan perang Suriah. (Foto: Istimewa)

“Pasukan Kedirgantaraan Rusia kini sedang mengembangkan program untuk drone jarak jauh berdampak besar. Para jenderal ingin unit-unit tentara baru dipersenjatai dengan pesawat tradisional dan UAV dengan senjata kelas serupa supaya bisa beroperasi bersama dalam satu kelompok,” kata sang ahli.

2. UAV Sukhoi S-70 Okhotnik

Senjata mematikan lain yang akan segera memperkuat Tentara Rusia adalah drone tempur Okhotnik buatan Sukhoi. Dibuat dengan teknologi yang sama dengan pesawat tempur generasi kelima Su-57, drone ini merupakan prototipe pesawat tanpa awak masa depan.

Sebagaimana “abangnya” (Su-57), Okhotnik adalah pesawat tipe sayap terbang (flying wing), yang keduanya melindungi pesawat dari sistem pertahanan udara musuh dan memungkinkan drone membawa lebih banyak senjata.

Selain itu, drone seberat 20 ton tersebut dapat meluncur mencapai target dengan kecepatan supersonik hingga 1000 km/jam (hampir menyamai kecepatan suara). Apalagi, Okhotnik juga dilengkapi dengan salah satu komputer pertama yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan.

Teknologi ini membuat si operator terbebas dari sebagian besar tugas pengoperasian kecuali keputusan untuk mengerahkan senjata. Beberapa teknologi dan amunisinya bahkan disatukan dengan Su-57.

“Persenjataan Okhotnik termasuk rudal udara-ke-darat dan sejumlah bom (misil kendali dan bersayap) yang disembunyikan di dalam tubuh drone demi mengurangi visibilitas pada radar musuh alih-alih menggantungnya pada sayap,” ujar Profesor Vadim Kozyulin dari Akademi Ilmu Militer Rusia kepada Rusia Beyond.

Di antara bom yang diangkut Okhotnik adalah bom berdaya ledak tinggi OFZAB-500 dan bom udara ODAB-500PMV, yang keduanya telah digunakan dalam kampanye militer di Suriah.

Salah satu UAV pertama Rusia kelak dapat menggunakan senjata pesawat tempur generasi kelima dan menyediakan platform untuk menguji teknologi pesawat masa depan. Foto-foto pertama drone terbaru Rusia, Okhotnik-B, yang diambil di lokasi uji coba di dekat Novosibirsk, dirilis di internet pada awal bulan ini.

Sebagaimana yang ditunjukkan foto-foto itu, drone tersebut adalah tipe drone bersayap yang dapat memberikan perlindungan lebih baik dari pertahanan udara musuh. Drone itu pun mampu membawa lebih banyak senjata. Teknologi kecerdasan buatan membuat drone ini sangat mandiri.

UAV Sukhoi S-70 Okhotnik. (Foto: Akela Freedom/artstation.com)

“Ini bukan hanya salah satu drone tempur pertama yang dibuat di Rusia, tetapi juga sebuah platform untuk menguji teknologi tempur generasi keenam. Spesifikasinya memang masih dalam tahap penyelesaian, tetapi fitur utamanya sudah diketahui, yaitu sistem yang sepenuhnya berbasis robot,” ujar Kozyulin menjelaskan.

Dalam istilah militer Rusia, “sepenuhnya berbasis robot” berarti tidak ada pilot dan mampu untuk membuat keputusan secara independen dari awal hingga akhir. “Mesin itu sudah melakukan siklus penuh operasi tempur, dengan pengecualian mengerahkan senjata dalam pertempuran. Fungsi ini ada pada operator,” tambahnya.

Menurut Kozyulin, badan pesawat itu terbuat dari bahan komposit dengan lapisan radio reflektif berbasis teknologi siluman.

3. UAV ZALA 421-16E2

Kalashnikov, perusahaan senjata Rusia yang terkenal akan senapan serbu legendaris AK-47, telah mulai memproduksi massal pesawat tak berawak (drone) canggih untuk penyelidikan dan pengintaian, ZALA 421-16E2. Pesawat ini memiliki fitur penerbangan tanpa suara.

“Sistem ZALA 421-16E2 tidak ada bandingannya baik di Rusia maupun di dunia dalam hal fungsionalitas, kesederhanaan, dan keandalan operasi. Ia juga memiliki fitur penerbangan tanpa suara, yang sangat berguna untuk badan-badan pertahanan dan keamanan,” ujar Nikita Zakharov, wakil CEO ZALA AERO (bagian dari Kalashnikov), seperti yang diberitakan TASS, Selasa (20/6).

Beberapa badan pemerintah, perusahaan, dan perdagangan telah memesan sistem ZALA 421-16E2. Kalashnikov berharap drone ini dapat diuji coba tahun ini dan didemonstrasikan pada Pertunjukan Udara dan Aviasi Internasional 2017 di Moskow pada Juli 2017 dan pameran Army 2017 pada Agustus mendatang.

Drone ZALA 421-16E2 buatan Rusia. (Foto: Istimewa)

ZALA 421-16E2 memiliki bobot 7,5 kilogram, dan dapat dipasang kamera siang hari dengan 60 kali optical zoom dan modul pencitraan termal dengan 10 kali optical zoom.

Drone ini dapat mengirimkan informasi video di tengah kondisi cuaca yang sulit dengan jarak lebih dari 30 kilometer dan radius kendali lebih dari 50 kilometer. Selain itu, ZALA 421-16E2 juga dapat terbang terus-menerus selama empat jam dan diluncurkan dengan tangan.

4. UAV T-16 Eleron

Biro Desain Eniks, perusahaan asal Kazan, sedang mengembangkan drone T-16 yang didesain untuk keperluan militer. Pesawat tersebut memiliki dua ekor dengan konfigurasi kanard, serta dilengkapi dengan strake di tepi muka sayap serta sayap kecil yang mengarah ke bawah

Rusia sedang menguji coba T-16, pesawat tanpa awak (UAV/drone) bersenjata buatan lokal, demikian dilaporkan kantor berita Interfax, mengutip seorang sumber di sektor pertahanan.

“UAV ini dapat membawa muatan hingga 6 kilogram,” ujar sang sumber. “Ia dapat mengirim amunisi di pylon bawah sayapnya.” Ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai karakteristik teknis persenjataannya, yang diketahui berasal dari pihak ketiga.

T-16 memiliki bobot lepas landas sekitar 20 kilogram, menurutnya. Pesawat tersebut memiliki dua ekor dengan konfigurasi kanard, serta dilengkapi dengan strakedi tepi muka sayap serta sayap kecil yang mengarah ke bawah. Baling-baling pendorong drone tersebut digerakkan oleh akumulator dengan kebisingan rendah atau motor elektrik bertenaga bensin.

UAV terbaru ini sedang dikembangkan oleh Biro Desain Eniks, perusahaan spesialis perancangan UAV dan objek udara berukuran kecil asal Kazan. Proyek perusahaan ini sebelumnya termasuk UAV Tipchak-RN, yang dikirim untuk penyelidikan proyektil yang diluncurkan dari sistem peluncur roket Smerch, serta berbagai macam modifikasi UAV Eleron 3 dan Eleron 10 untuk badan-badan keamanan Rusia.

Eleron 10 sendiri bertindak sebagai platform untuk UAV Valdai yang digunakan oleh Layanan Keamanan Federal Rusia untuk berpatroli di Olimpiade 2014 di Sochi. Di halaman situs webnya, Eniks mengatakan bahwa mereka memiliki lapangan uji coba UAV sendiri.

Drone T-16 belum terdaftar dalam katalog produk Eniks. Namun begitu, tahun lalu di sumber-sumber internet tertentu beredar foto-foto contoh T-16 yang diambil di acara Konferensi Sains Militer “Perobotan Angkatan Bersenjata Rusia”.

Sumber tersebut menyorot kesamaan penampilan T-16 dengan UAV Orbiter 3b buatan perusahaan asal Israel, Aeronautics Defense Systems, yang telah tersedia sejak 2014.

Sepuluh hingga 15 tahun yang lalu, hanya UAV berkelas MALE yang mampu membawa senjata, ujar Denis Fedutinov, pakar sistem tanpa awak dan pemimpin redaksi situs web UAV.ru.

UAV T-16 Eleron buatan Rusia. (Foto: Istimewa)

Saat itu, hanya AS dan Israel yang merakit UAV seperti itu. Israel tidak pernah membocorkan karakteristik tempur UAV nya, sehingga hanya General Atomics MQ-1 Predator dan MQ-9 Reaper yang menjadi contoh paling jelas untuk UAV tempur di lingkungan operasional.

Predator, yang lebih kecil dari Reaper, membawa misil udara-ke-darat antiserangan, AGM-114 Hellfire, di penyimpanan senjata bawah pesawat. Sedangkan Reaper mampu membawa Hellfire dan bom berpemandu laser GBU 12 Paveway II dan GBU 38 JDAM. Kedua tipe bom sudah berkali-kali digunakan untuk serangan presisi oleh Angkatan Bersenjata AS di Irak, Afghanistan, dan Yaman.
Semakin kecil

“Penerapan yang berhasil untuk operasi penyelidikan dan tempur ini tidak dilewatkan begitu saja oleh negara-negara lain,” ujar Fedutinov. “Tiongkok, India, Afrika Selatan, dan Rusia telah mengembangkan UAV mereka sendiri, dengan taraf kesuksesan yang berbeda. Negara lain biasanya membeli sistem dari pihak ketiga yang ada di pasar atau mengembangkan UAV yang lebih kecil.”

Fedutinov mengatakan bahwa kemajuan teknologi berujung pada penciptaan sistem-sistem UAV yang lebih kecil dan peningkatan parameter teknis dalam pembuatan pesawat tersebut.

Fedutinov mengestimasi bahwa T-16 akan memiliki ketahanan yang baik. Dikombinasikan dengan kebisingan rendah dan mobilitas tingginya, T-16 diperkirakan akan menjadi sistem yang efektif dalam upaya antiterorisme, penyelidikan, dan sabotase.

Menurutnya, fakta bahwa ada perusahaan Rusia yang telah mengembangkan UAV bersenjata dengan ukuran kecil mengindikasikan bahwa entitas lain di Rusia akan ikut mengembangkan sistem-sistem tanpa awak taktis berkelas MALE lainnya.(jm)

Sumber: rbth.com

AS Ingkar Janji, Iran Bangkitkan Kembali Fasilitas Nuklir Rahasia

2019-11-17T12:50:00.003+07:00

Keputusan sepihak Amerika Serikat yang keluar dari perjanjian nuklir Iran, dibalas oleh Teheran dengan mengaktifkan kembali sejumlah fasilitas nuklir rahasia negara itu.

TEHERAN -- Iran kembali melanjutkan pengayaan uranium di fasilitas nuklir bawah tanahnya, Fordow, dengan target pengayaan 5 persen. Dikutip dari RT.com, kepala nuklir Iran Ali Akbar Salehi mengumumkan pada Selasa bahwa Iran akan mulai menyuntikkan gas uranium ke sentrifugal di fasilitas bawah tanah, dan mengatakan bahwa fasilitas itu memiliki kapasitas untuk memperkaya hingga 20 persen jika diperlukan.

Media pemerintah Iran melaporkan hari Rabu bahwa 2,800 kg silinder yang memuat 2.000 kg prekursor pengayaan uranium hexafluoride telah dipasang di Fordow. Di bawah kesepakatan 2015, Iran berkomitmen untuk mengurangi kemurnian uranium yang diperkaya menjadi 3 persen dan pengayaan dilarang di fasilitas Fordow.

"Setelah semua persiapan yang berhasil, injeksi gas uranium ke sentrifugal dimulai pada hari Kamis di Fordow, semua proses telah diawasi oleh inspektur pengawas nuklir AS," kata Badan Energi Atom Iran (AEOI) pada Kamis, seperti dikutip dari Reuters, 7 November 2019.

Perjanjian nuklir Iran 2015 melarang pengayaan dan bahan nuklir dari Fordow. Tetapi dengan bahan baku gas memasuki sentrifugalnya, fasilitas yang dibangun di dalam gunung, akan berpindah dari status yang diizinkan dari fasilitas penelitian menjadi situs nuklir aktif.

Di bawah pakta tersebut, Iran setuju untuk mengubah Fordow menjadi pusat nuklir, fisika dan teknologi, di mana 1.044 sentrifugal digunakan untuk tujuan selain pengayaan, seperti memproduksi isotop stabil, yang memiliki berbagai kegunaan sipil.

Iran secara bertahap mengurangi komitmennya terhadap perjanjian nuklir, di mana perjanjian tersebut mengekang program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sebagian besar sanksi internasional, setelah Amerika Serikat mengingkari perjanjian tahun lalu.

"Prosesnya akan membutuhkan beberapa jam untuk stabil dan pada hari Sabtu, ketika inspektur Badan Energi Atom Internasional akan kembali mengunjungi situs tersebut, tingkat pengayaan uranium 4,5% akan tercapai," kata juru bicara AEOI Behrouz Kamalvandi kepada TV pemerintah.

"Semua sentrifugal yang dipasang di Fordow adalah tipe IR1. Gas uranium (UF6) disuntikkan ke empat rantai sentrifugal IR1 (696 sentrifugal). Dua rantai tersisa lainnya dari sentrifugal IR1 (348 sentrifugal) akan digunakan untuk memproduksi dan memperkaya isotop stabil di fasilitas tersebut," kata Kamalvandi.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan Teheran tidak memiliki alasan yang dapat dipercaya untuk memperluas program pengayaan uraniumnya dan Washington akan melanjutkan kebijakan tekanan ekonomi terhadap Iran sampai ia mengubah perilakunya.

Iran Balas Pengkhianatan AS

Iran dan Rusia, pada Minggu 10 November 2019, meresmikan tahap konstruksi baru untuk reaktor kedua di satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran di Bushehr. Reaktor tersebut adalah satu dari dua yang secara resmi sedang dibangun sejak 2017 di lokasi Bushehr yang berjarak sekitar 750 km selatan Teheran.

Ali Akbar Salehi, kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), dan Wakil Kepala Badan Nnuklir Rusia (Rosatom), Alexander Lokshin, meluncurkan tahap baru pada upacara pembangunan awal di mana beton dituangkan ke pangkalan reaktor, demikian seperti dikutip dari the Japan Times, Senin (11/11/2019).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara pada sebuah demonstrasi Tea Party melawan kesepakatan nuklir internasional dengan Iran di luar gedung Capitol A.S. Rabu 9 September 2015. (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Getty)

"Dalam visi jangka panjang hingga 2027-2028, ketika proyek-proyek ini selesai, kami akan memiliki 3.000 megawatt listrik yang dihasilkan oleh pembangkit nuklir," kata Salehi pada upacara tersebut.

Iran tengah berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas melalui pengembangan fasilitas tenaga nuklir. Rusia membangun reaktor 1.000 megawatt yang ada di Bushehr yang mulai beroperasi pada September 2011 dan diperkirakan akan melakukan pembangunan sepertiga lanjutannya di masa depan, menurut AEOI. Sebagai bagian dari perjanjian 2015, Moskow menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan Teheran untuk reaktor nuklir penghasil listriknya.

Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau 'Iran nuclear deal' 2015 yang ditandatangani oleh Iran dengan enam kekuatan utama dunia, termasuk Rusia, menempatkan pembatasan pada jenis reaktor nuklir yang dapat dikembangkan Teheran dan produksibahan bakar nuklirnya. Tetapi, perjanjian itu tidak mengharuskan Iran untuk menghentikan penggunaan energi nuklirnya untuk pembangkit listrik.

Menurut pakta itu, Iran dituntut untuk mengurangi stok uranium hingga 98 persen dan berhenti menjalankan program pengembangan senjata nuklir untuk tujuan militer. Kepatuhan Iran akan ditukar dengan pencabutan sanksi dari para negara penandatangan.

kelangsungan hidup kesepakatan JCPOA 2015 telah terancam sejak Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada 8 Mei 2018, memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang menekan Negeri Paramullah.

Menanggapi pengkhianatan dan penjatuhan sanksi yang kembali dilakukan oleh AS terhadap Iran, Teheran kembali mengaktifkan secara bertahap seluruh fasilitas nuklir rahasianya yang sebelumnya sempat ditutup demi menghormati pakta perjanjian nuklir tersebut sejak Mei 2019.

Menanggapi kebijakan tekanan maksimum Washington, Iran telah melewati batasan kesepakatan selangkah demi selangkah, termasuk melanggar batasan pada uranium yang diperkaya yang ditimbun dan pada tingkat pengayaan fisil.

Iran pada hari Senin mengatakan sedang mengembangkan sentrifugal canggih yang dapat memperkaya uranium lebih cepat. Langkah Iran ini akan semakin memperumit peluang menyelamatkan perjanjian.

Rintangan terbesar untuk membangun senjata nuklir adalah mendapatkan bahan fisil yang cukup, yakni uranium atau plutonium yang sangat diperkaya, untuk inti bom. Tujuan utama kesepakatan nuklir 2015 adalah untuk memperpanjang waktu yang diperlukan Iran untuk membangun senjata nuklir, dari 2 hingga 3 bulan menjadi satu tahun.

Kisruh seputar pakta itu selama setahun terakhir telah menjadi salah satu faktor penyulut eskalasi tensi hubungan antara Iran - AS dan Iran dengan negara Barat lainnya, serta menuai kekhawatiran akan konflik diplomatik hingga geo-politik.

Situs reaktor nuklir Iran di wilayah Fordow saat dilihat dari satelit militer Amerika Serikat. Situs nuklir ini memiliki sistem keamanan yang sangat kuat, sehingga hampir tidak mungkin untuk dihancurkan. (Foto: Istimewa)

Berbicara pada konferensi pers di akhir kunjungan ke Cina, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah terbaru Iran sebagai kabar buruk, dan ia akan berbicara dengan Trump dan Iran dalam beberapa hari mendatang.

Sejarah Panjang Pengembangan Nuklir Iran

Pada awal 1957, AS meluncurkan program nuklir dengan Iran. Saat itu, Iran yang dipimpin oleh Shah, memang memiliki hubungan baik dengan AS. Iran pun mengembangkan program nuklirnya pada 1970-an atas dukungan AS.

AS mulai berhenti mendukung program nuklir Iran ketika Shah digulingkan pada Revolusi Islam tahun 1979. Setelah Revolusi Islam, Iran semakin mengembangkan tenaga nuklir yang mereka klaim untuk dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik.

Namun badan rahasia AS, CIA, menilai bahwa negara tersebut belum perlu mengganti tenaga listriknya dengan nuklir. Negara-negara Barat pun curiga pengembangan nuklir di Iran bertujuan untuk membuat bom atom.

Pada tahun 2003, Badan Energi Atom Internasional, IAEA, menyatakan bahwa mereka menemukan pabrik uranium berkadar tinggi di Natanz, Iran. Produksi uranium Iran sempat dihentikan, namun pada tahun 2006 Iran kembali memproduksi setelah mengadakan perjanjian dengan IAEA.

Pada akhir tahun 2006 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi terhadap Iran karena tidak juga menghentikan program nuklirnya. Sanksi kemudian meluas menjadi larangan jual beli senjata, larangan berkunjung, larangan jual beli minyak dan larangan bertransaksi dengan bank di Iran selama tujuh tahun.

Sanksi tersebut melumpuhkan perekonomian Iran karena harga minyak turun dan mata uang Iran turun 80%. Tahun 2012 Iran bahkan mengalami inflasi. Tapi seakan tidak jera setelah diselidiki oleh AS, Iran malah menambah produksi uraniumnya menjadi 19 ribu sentrifugal yang awalnya hanya berjumlah 3.000 sentrifugal pada tahun 2007.

Pemerintah AS percaya bahwa sanksi yang diberikan cukup membuat Iran jera. Presiden Iran Hassan Rouhani juga dinilai lebih terbuka dari presiden sebelumnya sehingga lebih mudah diajak bernegoisasi.

Sebuah kelompok anti-nuklir di AS mengatakan bahwa jika Iran tidak dicegah, Iran dapat memproduksi bom nuklir dalam jangka waktu sebulan. Namun menurut Mark Hibbs, seorang ahli kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace, jika Iran terus dicegah, Iran baru bisa memproduksi bom nuklir dalam jangka waktu satu hingga tiga tahun.

Negara barat menuntut agar Iran mengurangi 20% kadar uranium yang sedang diproduksi. Selain itu Iran juga harus mengurangi stok uranium, berhenti membangun fasilitas pengayaan uranium baru dan menghentikan reaktor di Arak, yang dapat menghasilkan plutonium bahan alternatif untuk bom nuklir.

Iran meminta negara Barat mengurangi sanksi dan memperbolehkan Iran memproduksi uranium berkadar rendah sesuai perjanjian Non-Proliferasi (pembatasan kepemilikan senjata nuklir) yang telah ditandatangani Iran pada 1 Juli 1968.

Iran Mampu Buat Senjata Nuklir dalam Hitungan Bulan

Israel merupakan negara yang paling "getol" menentang pengembangan nuklir Iran. Musuh bebuyutan Teheran itu merasa terancam jika Iran berhasil membuat senjata nuklir di kawasan bergejolak tersebut.

Sejumlah situs reaktor nuklir Iran, yang disebar di sejumlah wilayah negara itu. (Gambar: Istimewa)

Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa hingga kini Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki dan menyimpan senjata nuklir di sejumlah fasilitas rahasia. Federasi Ilmuwan Amerika Serikat memperkirakan bahwa Israel memiliki sekitar 80 senjata atom namun Israel juga selalu menolak untuk mengkonfirmasi.

Arsip rahasia Iran yang disita oleh agen Israel awal tahun 2018 menunjukkan bahwa program nuklir pemerintah Iran jauh lebih maju daripada yang diduga oleh badan intelijen Barat dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA/International Atomic Energy Agency), menurut seorang ahli nuklir terkemuka yang memeriksa dokumen-dokumen itu.

Kesimpulan itu pada gilirannya menunjukkan bahwa jika Iran keluar dari kesepakatan nuklir multilateral 2015 yang telah ditinggalkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Iran memiliki pengetahuan untuk membangun sebuah bom dengan cukup cepat, mungkin dalam hitungan bulan, kata David Albright, seorang fisikawan yang menjalankan organisasi nirlaba Institut Sains dan Keamanan Internasional di Washington D.C.

Iran masih perlu memproduksi uranium untuk senjata. Jika Iran memulai kembali sentrifugasi, produksi itu bisa mencukupi dalam waktu sekitar tujuh hingga 12 bulan, tambah Albright, yang kini sedang menyiapkan laporan tentang arsip.

Arsip itu, yang panjangnya lebih dari 100 ribu halaman, mencakup periode dari tahun 1999 hingga 2003, satu dekade sebelum negosiasi tentang kesepakatan nuklir dimulai. Tetapi kumpulan dokumen menunjukkan bahwa pemerintah AS dan IAEA selalu meremehkan seberapa dekat kemampuan pemerintah Iran dalam mewujudkan bom.

“AS mengeluarkan pernyataan bahwa diperlukan setidaknya satu tahun, mungkin dua tahun, untuk membangun senjata yang dapat dikirimkan. Informasi dalam arsip memperjelas bahwa Iran bisa melakukannya jauh lebih cepat,” kata Albright. Dia menambahkan bahwa pemerintah Prancis, yang kemudian mengatakan Iran dapat mewujudkan senjata dalam waktu tiga bulan, jauh lebih dekat dalam perkiraannya.

Para analis masih memilah-milah arsip, kata Albright, yang juga dikenal karena telah melacak program nuklir Korea Utara dan menyelidiki senjata program pemusnah massal Irak pada tahun 1990-an. “Saya tidak berpikir bahwa bahkan Israel telah melalui semua itu,” katanya. “Setiap hari ketika mereka mengecek arsip, mereka menemukan sesuatu yang baru.”

Agen-agen Mossad menyita arsip itu dalam serangan malam hari yang berani di sebuah gudang di Teheran pada akhir bulan Januari 2018. Akhir bulan April 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan beberapa konten dalam pidato yang dianggap sebagai upaya melodramatis untuk mendorong Trump agar meninggalkan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, nama resmi untuk kesepakatan nuklir Iran.

“Dokumen-dokumen ini secara meyakinkan membuktikan bahwa Iran dengan berani berbohong ketika mengatakan tidak pernah memiliki program senjata nuklir,” kata Netanyahu.(jm)

Ancaman Perang Terbuka RI vs Malaysia di Perbatasan Negara

2019-11-17T10:19:00.001+07:00

TNI memperingatkan Malaysia agar tidak bermain-main dalam soal penyelesaian masalah perbatasan kedua negara. Ketidakseriusan Malaysia dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan negara, dapat memicu terjadinya perang terbuka antara militer Indonesia melawan Malaysia.

Jakarta -- Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen Asep Edi Rosidin mengingatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan negosiasi batas negara. Peringatan ia berikan karena negosiasi yang tak segera diselesaikan bisa memicu masalah.

Perkiraannya, ada tiga masalah yang bisa muncul dari negosiasi yang tak kunjung kelar tersebut. Pertama, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia.

"Kepastian hukum batas negara juga tidak ada. Ujung- ujungnya kalau nanti intensitas ketegangan semakin meningkat tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang lebih parah lagi, seperti yang dulu, konfrontasi dan lain lain, terjadinya perang antar negara bertetangga," kata Asep saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dilansir dari cnnindonesia.com, Sabtu (16/11).

Kedua, urusan sengketa bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Sebagai informasi, Indonesia pernah kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 di jalur Mahkamah Internasional. Pulau Sipadan dan Ligitan akhirnya menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia.

"Kalau tidak selesai penyelesaian akan dibawa ke Mahkamah Internasional, di mana kalau di situ keputusan bukan di tangan kita tapi di tangan mereka (Mahkamah Internasional). Itu tidak bagus," katanya.

Ketiga, hambatan pembangunan di wilayah batas negara.

"Kalau dibiarkan tidak selesai berlarut-larut itu akan menimbulkan ketegangan. Di situ akan menimbulkan persaingan tidak sehat. kemudian pembangunan akan terkendala," kata Asep.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia secara intensif melakukan Joint Working Group (JWG) untuk membahas masalah perbatasan tersebut.

"Jadi masalah telah didiskusikan selama 10 kali. Dengan diskusi intensif itu kesepakatan itu bisa dirasionalisasi dan batas bisa didefinisikan yang disepakati oleh kedua belah pihak," kata Asep.

Asep mengatakan saat ini Indonesia dan Malaysia telah memiliki pemahaman yang sama soal batas negara. Pemahaman mengacu pada peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda-Inggris, konvensi 1891, perjanjian 1915, dan perjanjian 1928.

Militer Indonesia vs Militer Malaysia

Sejarah mencatat, Indonesia pernah melakukan perang terbuka menghadapi kerajaan Malaysia. Konfrontasi Indonesia–Malaysia adalah sebuah peristiwa perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966.

Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan Persetujuan Manila yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai "boneka Inggris" merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap pemberontakan di Indonesia.

Demonstrasi besar-besaran menentang berdirinya Federasi Malaysia terjadi di Indonesia. Kedutaan besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Mobil-mobil dibakar, perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatra disita dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia.

Kedutaan besar Malaysia pun diserang. 25 September 1963 Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi bahwa akan mengganyang Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia merupakan gangguan keamanan dalam negeri.

Kemudian pada pidatonya pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia di depan Istana Merdeka pada 3 Mei 1964, dihadapan 21 juta sukarelawan, Presiden Soekarno berbicara mengenai pidato Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang berisi.

Pemuda-pemuda Malaysia pun bereaksi. Mereka melempari Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Pada 17 September 1963, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Di Indonesia, pada 18 September 1963, menurut Oltmans, kaum muda Indonesia juga bereaksi dengan menyerbu Kedutaan Malaysia dan Inggris.

Setelah saling serang kedutaan, perang tertutup pun terjadi di sekitar perbatasan Malaysia-Indonesia di Kalimantan. Indonesia mengerahkan apa yang disebut sukarelawan-sukarelawan Dwikora. Bukan militer reguler resmi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang paling banyak dikirim ke garis depan.

Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya Gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda.

Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Sukarno (yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif), Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian.

Namun, walau konfrontasi Indonesia-Malaysia sudah berhenti, ketegangan antara kedua negara terus terjadi dan timbul tenggelam. Malaysia selalu menjadi pihak yang memprovokasi Indonesia dalam berbagai bidang, diantaranya Malaysia banyak mengklaim budaya-budaya Indonesia sebagai budaya asli negara itu untuk memajukan industri pariwisatanya, dan tentu saja ini menimbulkan kemarahan mayoritas rakyat Indonesia.

Salah satu peristiwa yang hampir membuat kedua negara jatuh dalam perang terbuka adalah dalam kasus blok Ambalat. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak.

Sejak 1979 Malaysia sudah mengincar Ambalat, ketika negeri itu memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik pengukuran zona ekonomi eksklusif mereka. Dalam peta itu, Ambalat pun diklaim milik Malaysia –memancing protes dari Indonesia.

Indonesia tegas menyatakan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya sebab dari segi historis, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia. Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi RI dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia.

Meski demikian, kapal perang dan pesawat tempur Malaysia tetap sering wara-wiri di Ambalat. Pada 2005 bahkan sempat terjadi ketegangan serius di Ambalat. Saat itu Angkatan Laut RI dan Malaysia sama-sama dalam kondisi siap tempur.(jm)

AS Upgrade Pesawat Pembom B-52 "Big Ugly Fat Fellow" dengan Rudal Hipersonik

2019-11-14T08:31:00.003+07:00

Militer Amerika Serikat menyatakan akan terus memperkuat pesawat pembom "gaek" B-52 Stratofortress dengan persenjataan super canggih. (Foto: Istimewa)

WASHINGTON DC -- Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) menginginkan armada pesawat pembom (bomber), termasuk B-52 Stratofortress, berevolusi untuk dipersenjatai dengan rudal hipersonik.

Asisten Sekretaris Angkatan Udara untuk Akuisisi, Teknologi dan Logistik Will Roper mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa mengepak pesawat dengan senjata hipersonik bisa dilakukan, yang akan mengubah pesawat-pesawat pembom Amerika menjadi "pesawat arsenal".

Pesawat pembom AS yang membawa rudal jelajah bukanlah hal baru, tetapi peran utama pembom strategis seperti B-52 Stratofortress dan B-1B Lancer adalah apa yang selalu diharapkan dilakukan oleh pesawat pembom, yakni terbang di atas target dan menjatuhkan bom.

Namun, dengan pertahanan udara yang lebih canggih dari sebelumnya, ide evolusi itu muncul. "Bisakah kita berpikir lebih luas tentang bagaimana sebuah pesawat yang membawa banyak senjata dapat dilihat?," kata Roper, seperti dikutip dari Military.com, Kamis (14/11/2019).

"Sebagai contoh, bagaimana bomber kebuntuan ini bekerja di lingkungan yang diperebutkan dengan cara yang komplementer dengan B-21?," ujarnya.

Laporan media itu mencatat rentetan tes baru-baru ini dengan Skuadron Uji Penerbangan ke-419, Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, menunjukkan upaya tersebut.

Komandan Komando Serangan Global AS, Jenderal Tim Ray, pada bulan September mengatakan bahwa para pejabat sekarang membahas bagaimana menempatkan empat hingga potensial delapan senjata hipersonik besar dalam ruang bom pesawat-pesawat pembom. Roper menunjukkan preferensi untuk B-52 "Big Ugly Fat Fellow" sebagai pesawat arsenal masa depan.

Sejarah Panjang Pesawat pembom B-52 Stratofortress

Amerika Serikat hingga detik ini masih menjadikan pesawat pembom B-52 sebagai salah satu tulang punggung kekuatan militer mereka. Tercatat, pembom B-52 selalu diterjunkan menghadapi musuh-musuh terkuat AS di seluruh dunia.

Di Timur Tengah, Selama operasi Desert Storm, pembom B-52 mengirim 40 persen dari semua senjata yang dijatuhkan oleh pasukan koalisi. Ini sangat efektif ketika digunakan untuk pengawasan laut, dan dapat membantu Angkatan Laut AS dalam operasi anti-kapal dan pembersihan ranjau. Dua B-52, dalam dua jam, dapat memonitor permukaan laut seluas 364.000 kilometer persegi.

Pesawat Komando Udara Strategis B-52G Stratofortress bersiap untuk berangkat selama misi Operasi Badai Gurun. (Foto: Istimewa)

Saat ini, Pentagon mengirim empat pesawat pengebom B-52 Stratofortress ke Timur Tengah untuk merespon dugaan ancaman Iran di kawasan Teluk Persia. Di Afghanistan, pengebom B-52 menjadi senjata paling efektif bagi AS dalam menghancurkan basis-basis pertahanan pasukan Taliban.

Tercatat dalam perang tersebut, pembom B-52 menjatuhkan peluru kendali presisi di pusat-pusat pertahanan Taliban, terbanyak sepanjang sejarah pesawat tua tersebut masuk dalam layanan militer AS.

AS juga menerjunkan Dua pesawat pengebom B-52 Stratofortress untuk menghadapi agresi militer China di kawasan Laut China Selatan. Pesawat pengebom itu terbang dari Pangkalan Andersen di Guam.

Terbangnya B-52 terjadi setelah AS menuduh China menghalangi adanya upaya pengembangan energi di Laut China Selatan melalui "cara yang memaksa". Negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi sekutu AS di kawasan Indo-Pacific, tidak bisa melakukan eksplorasi sumber daya energi terbarukan senilai 2,5 triliun dollar AS, atau Rp 35.695 triliun.

Saat terjadi agresi militer Rusia di semenanjung Krimea, Pentagon juga menjadikan pembom B-52 sebagai penggertak agar Rusia tidak memperluas ambisi teritorialnya di benua Eropa. Setidaknya enam pesawat pengebom B-52 berkemampuan nuklir milik Angkatan Udara AS itu telah dikirim ke Benua Eropa.

Terakhir Satuan tugas pesawat pengebom B-52 Stratofortress, kru operator, maupun peralatan pendukung dari Wing Pengebom Kedua tiba di Fairford Inggris dari Barksdale. AU menyatakan, beberapa unit pesawat itu sudah berpartisipasi dalam misi yang dilaksanakan di seluruh Eropa. Pembom B-52 benar-benar menjadi "mata dan telinga" AS untuk mengawasi sepak terjadi militer Moskow di kawasan benua biru tersebut.

Boeing B-52 Stratofortress merupakan sebuah pesawat pengebom strategis jarak jauh pengintai (reconnaissance aircraft) bermesin delapan yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) sejak 1954, menggantikan Convair B-36 dan Boeing B-47.

Pesawat seberat 84 ribu kilogram tersebut pertama kali digunakan di era 1950-an saat Perang Dingin memasuki puncaknya. Semula, Stratofortress didesain sebagai pengebom nuklir jarak jauh antarbenua yang bisa terbang tinggi dan menyerang jantung Uni Soviet.

B-52 paling baru mulai digunakan pada 1962, dan pesawat sepanjang 48 meter itu pun kemudian menjadi ikon perang dingin. Pesawat ini banyak dimodifikasi sejak Perang Dingin berakhir dan diperbarui dengan peluru kendali presisi, peralatan elektronik dan sensor canggih.

Walaupun dibuat untuk peran era Perang Dingin, pencegahan perang nuklir, pemakaian konvensionalnya pada masa kini adalah semakin penting dalam operasi-operasi USAF, di mana jarak jangkaunya yang jauh, muatan senjata beratnya, dan biaya operasionalnya yang ekonomis (dibanding dengan armada kapal pengebom strategis USAF yang lain) sangat berguna.

Sebuah pesawat pengebom AS B-52H terbang melintasi Laut China selatan. (Foto: Defense World)

B-52 Stratofortress atau biasa disebut BUFF, merupakan pembom strategis super berat yang dirancang oleh Boeing pada 15 April 1952, dan digunakan oleh USAF. Pesawat ini diawaki oleh 5 orang kru yang terdiri dari pilot, copilot, weapon system officer, navigator, electronic warfare officer. Kecepatan terbang dari BUFF mencapai 1.047 km/perjam, dengan radius terbang 16.232 km, di ketinggian 15 km. Seluruh jenis bom yang dimiliki oleh Amerika sanggup diangkut oleh BUFF.

Menurut situs Angkatan Udara AS US Air Force, www.af.mil, yang dikutip 14 Mei 2019, B-52 adalah pesawat pengebom jarak jauh yang masuk dalam ketegori pengebom berat dan bisa melaksanakan berbagai jenis misi. B-52 mampu terbang dengan kecepatan subsonik dengan ketinggian 15.166 meter. Pesawat ini mampu membawa nuklir atau bom konvensional kendali presisi tinggi.

Semua B-52 dapat dilengkapi dengan dua sensor penglihatan elektro-optik, inframerah yang melihat ke depan dan teropong penargetan (pod) canggih untuk meningkatkan penargetan, penilaian pertempuran, dan keselamatan penerbangan, sehingga semakin meningkatkan kemampuan tempurnya.

Pilot mengenakan kacamata penglihatan malam, atau nightvision google (NVG), untuk meningkatkan penglihatan mereka selama operasi malam hari. Kacamata penglihatan malam memberikan keamanan yang lebih besar selama operasi malam hari dengan meningkatkan kemampuan pilot untuk membersihkan medan secara visual.

B-52 ditingkatkan dari Pod Penargetan Lanjutan Litening ke Pod Penargetan Lanjutan Sniper. Pod sniper memberikan peningkatan deteksi atau identifikasi target jarak jauh dan pengawasan yang stabil terus menerus untuk semua misi, termasuk dukungan udara dekat pasukan darat.

Penargetan canggih dan teknologi pemrosesan gambar pod secara signifikan meningkatkan keefektifan tempur B-52 pada siang hari, malam hari dan kondisi cuaca di bawah serangan sasaran darat dengan berbagai senjata penahan (yaitu, bom yang dipandu laser, konvensional bom dan senjata yang dipandu GPS).

Penggunaan pengisian bahan bakar udara memberi B-52 rentang yang hanya dibatasi oleh daya tahan kru. Pesawat pengebom B-52 memiliki jangkauan jelajah lebih dari 14.080 kilometer. Dalam konflik konvensional, B-52 dapat melakukan serangan strategis, dukungan jarak dekat, larangan udara, operasi serangan balik udara dan maritim.

Pesawat pengebom B-52 memang pesawat generasi tua. Namun sejak enam puluh tujuh tahun setelah Angkatan Udara AS menerima B-52 terakhir dari Boeing, Angkatan Udara AS menyesuaikan pembom berat dengan mesin baru. Menurut nationalinterest.org, Majalah Air Force dalam edisi Januari 2019 membahas tentang upaya pembaruan mesin.

Pesawat pembom B-52 saat melakukan operasi pengeboman di era perang dingin. (Foto: istimewa)

Selain mesin baru, 76 B-52 dalam Angkatan Udara juga dapat ditingkatkan avionik, peralatan defensif, sensor dan kursi ejeksi, ungkap wartawan War Zone Joe Trevithick. Bomber yang direkayasa ulang dan ditingkatkan dapat menerima sebutan baru B-52J.

Pada tahun 2018, Angkatan Udara mengumumkan akan menghentikan 62 pembom B-1B tahun 1980-an dan 20 pembom siluman B-2 selambat-lambatnya tahun 2040-an, sementara pesawat pengebom B-52 yang diperbarui akan terus beroperasi bersama 100 pembom siluman B-21.

Berikut spesifikasi pesawat pembom B-52 tersebut:

Ciri-ciri umum :
    Kru: 5 Pilot, kopilot, navigator radar, navigator, dan Electronic Warfare Officer.
    Panjang: 159 ft 4 inci (48.5 m)
    Rentang sayap: 185 ft 0 in (56.4 m)
    Tinggi: 40 ft 8 in (12.4 m)
    Luas sayap: 4,000 ft² (370 m²)
    Airfoil: NACA 63A219.3 mod root, NACA 65A209.5 tip
    Berat kosong: 185,000 lb (83,250 kg)
    Berat isi: 265,000 lb (120,000 kg)
    Berat maksimum saat lepas landas: 488,000 lb (220,000 kg)
    Fuel capacity: 47,975 US gal (181,725 L))
    Mesin: 8 × Pratt & Whitney TF33-P-3/103 turbofans, 17,000 lbf (76 kN) masing-masing
    * Zero-lift drag coefficient: 0.0119 (estimated)
    Drag area: 47.60 ft² (4.42 m²)
    Aspect ratio: 8.56

Kinerja :
    Laju maksimum: 560 kt (650 mph, 1,000 km/h[6])
    Radius tempur: 4,480 mi (3,890 NM, 7,210 km)
    Jangkauan feri: 10,145 mi (8,764 nm, 16,232 km)
    Langit-langit batas: 50,000 ft[6] (15,000 m[6])
    Laju tanjak: 6,270 ft/min.[7] (31.85 m/s)
    Beban sayap: 30 lb/ft² (150 kg/m²)
    Dorongan/berat: 0.51
    Lift-to-drag ratio: 21.5 (estimated)

Persenjataan :
Senjata mesin: M61 Vulcan 1× 20 mm.
Munisi: sampai 60.000 lb (27,200 kg) bomb, peluru kendali, dan ranjau

Data dari Quest for Performance
*Dari berbagai sumber

Jet Tempur SU-57 Siap Perkuat Militer Rusia

2019-11-12T10:24:00.003+07:00

Militer Rusia menyatakan akan memproduksi jet tempur siluman SU-57 secara besar-besaran untuk memperkuat postur pertahanan udara negara adidaya tersebut. (Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik)

MOSKOW -- Pesawat jet tempur siluman Su-57 pertama hasil produksi serial dinyatakan siap untuk memasuki layanan militer Rusia. Pesawat tempur generasi kelima itu sedang dikirim ke Angkatan Udara Rusia.

"Mengenai program pembuatan pesawat generasi kelima, kami dapat melihat bersama Anda bahwa pesawat Su-57 pertama yang diproduksi serial sebenarnya siap untuk dikirim ke pasukan. Itu akan dikirim ke Angkatan Udara sebelum akhir tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan Alexei Krivoruchko kepada wartawan.

Pengumuman itu disampaikan setelah Krivoruchko mengunjungi Komsomolsk-on-Amur Aviation Enterprise, pabrikan yang sedang membangun jet tempur Rusia paling canggih, pada hari Jumat pekan lalu.

"Tahun depan, kami berharap mendapatkan pesawat seperti itu dan selanjutnya produksi mereka akan berlipat ganda," ujarnya, dikutip dari kantor berita TASS, Minggu (10/11/2019).

Menurutnya, di bawah kontrak saat ini, Angkatan Udara Rusia akan menerima 76 unit pesawat tempur generasi kelima Su-57 pada tahun 2028.

Su-57 adalah pesawat tempur multirole generasi kelima yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara, darat dan laut. Jet tempur Su-57 memiliki teknologi stealth (siluman) dengan penggunaan material komposit yang meluas, yang mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio-elektronik onboard yang paling canggih, termasuk komputer onboard yang kuat.

Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem radar yang menyebar ke seluruh tubuh pesawat dan beberapa inovasi lainnya, khususnya, persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawat.

Su-57 naik terbang ke udara untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Januari 2010. Dibandingkan dengan pendahulunya, Su-57 menggabungkan fungsi pesawat serang dan jet tempur.

Persenjataan pesawat tersebut akan mencakup rudal hipersonik. Jet tempur generasi kelima telah berhasil diuji dalam kondisi tempur di Suriah.

Apa yang menjadikan Su-57 lebih baik daripada jet tempur generasi kelima Amerika dan Tiongkok, dan kapan jet ini akan mulai bertarung untuk NATO?

Bulan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin meninjau Su-57 bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di pameran udara MAKS-2019, di pinggiran kota Moskow. Keduanya bahkan membahas potensi pembelian pesawat-pesawat ini oleh Turki yang merupakan anggota NATO. Namun, kedua negara masih harus menyelesaikan semua rincian potensial dan belum menandatangani kontrak.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menginspeksi jet tempur siluman generasi kelima Rusia, Su-57, pada acara MAKS-2019 di Zhukovsky, Rusia. (Foto: Sputnik/Sergey Guneev)

Su-57 adalah jet tempur kedua dalam kelasnya (generasi kelima) yang telah sepenuhnya dibangun di dunia (Tiongkok masih berkutat mengerjakan Chengdu J-20).

Jet tempur ini dibuat untuk menyaingi pesawat terbaik Amerika F-22 Raptor dan F-35 Lightning II.

Sejarah Su-57

Jet tempur ini telah dikembangkan sejak awal abad ke-21. Sepuluh tahun kemudian (pada 2010), Su-57 mengangkasa untuk pertama kalinya.

Awalnya proyek ini dikritik secara luas, karena berbagai masalah yang tidak memungkinkannya memenuhi kriteria jet tempur generasi kelima. Salah satu masalah terbesar adalah mesinnya.

Selama bertahun-tahun, ia menggunakan "jantung" generasi sebelumnya, sehingga tidak menghadirkan kemampuan terbang dan pertempuran udara yang diperlukan selama pengujian. Namun pada akhir 2018, masalah ini diselesaikan dan Su-57 masuk ke tahap produksi serial.

Mesin garang Su-57

Su-57 menerima mesin jet generasi baru yang memungkinkannya berakselerasi dalam mode non-afterburner ke kecepatan supersonik dan mempertahankannya di keseluruhan penerbangan.

Kecepatannya melebihi 2.000 km/jam, selagi bermanuver dan melakukan aerobatik, sehingga mampu menghindari tembakan rudal dan senjata musuh dengan lebih baik.

Tidak terdeteksi radar

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan jet generasi kelima secara umum adalah untuk menyembunyikan mereka dari sistem pertahanan udara modern.

Untuk mencapai itu para insinyur harus menyembunyikan semua persenjataan (misil yang dipandu dan tak dipandu, serta bom) di dalam badan pesawat. Mereka juga harus menggunakan bahan komposit terbaru dan termahal dalam konstruksi badan pesawat.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat melihat Su-57, jet tempur generasi ke-5 Rusia paling canggih yang ditampilkan dalam pertunjukan udara di 2019 MAKS Air Show, di Bandara Internasional Zhukovsky Moskow, Rusia.(Foto: Sputnik)

Tugas-tugas ini sangat sulit, karena jet tempur yang kelebihan beban harus bertahan di udara, saat terbang dengan kecepatan tinggi dan bermanuver selama melakukan dogfight (pertarungan udara jarak dekat di mana posisi pesawat berada di belakang pesawat musuh).

Memiliki persenjataan termutakhir

Su-57 memiliki banyak misil udara ke udara dan udara ke permukaan, serta senapan 30-mm. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak ada yang menggantung di sayap, melainkan tersembunyi di dalam tubuh pesawat.

Selama beroperasi di Suriah, Pasukan Dirgantara Rusia menguji serangkaian senjata yang mungkin dipasang pada pesawat tempur generasi kelima. Bom penerbangan jenis pembakar berdaya ledak tinggi OFZAB-500 dan jenis peledakan denotasi ODAB-500PMB juga sedang dipertimbangkan melengkapi persenjataan Su-57.

Teknologi rudal hipersonik juga sedang dikembangkan untuk digunakan oleh Su-57. Hasil dari pekerjaan ini akan diumumkan pada awal 2020-an.

Setiap Su-57 menelan biaya 34,4 juta dolar AS. Namun, ini hanya rumor. Bagaimanapun, jumlah itu hampir lima kali lebih murah daripada saingannya F-22 Raptor Amerika, yang menelan biaya 146,2 juta dolar AS untuk setiap jet.

Su-57 versus F-22?

Kedua jet tempur generasi kelima ini adalah maha karya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan satu sama lain.

Ahli penerbangan internasional menilai bahwa Su-57 Rusia jauh lebih baik bermanuver dalam sebuah pertempuran udara potensial daripada F-22 dan F-35. Analisis menyatakan bahwa teknologi siluman yang mahal diimplementasikan ke dalam F-22 dan F-35 yang secara drastis mengurangi kemampuan terbang mereka.

Mereka mengatakan bahwa secara praktis memang pesawat-pesawat Amerika tidak terlihat di radar, tetapi jika terdeteksi, mereka memiliki lebih sedikit kemungkinan untuk menghindari serangan udara pada mereka.

Su-57 akan dikerahkan di seluruh Rusia dan belum ada rencana untuk menempatkan mereka di wilayah sekutu.

Sukhoi dianggap sebagai pesawat tempur terbaik di dunia saat ini. Tidak hanya bersaing dengan pesawat Amerika, Sukhoi kerap mengungguli mitra-mitra asing mereka. Inilah beberapa keunggulan Sukhoi yang memukau dunia.(jm)

Sumber:
https://id.rbth.com/technology/81864-yang-istimewa-dari-su-57-gyx
https://international.sindonews.com/read/1457553/41/jet-tempur-siluman-su-57-pertama-siap-layani-militer-rusia-1573433233

Israel Klaim Berhasil Ciptakan Rudal Balistik Penakluk Timur Tengah

2018-12-19T22:41:00.001+07:00

Israel melakukan uji coba penembakan rudal pencegat anti-balistik Arrow-2. Selain terus mengupgrade berbagai rudal balistik yang dimilikinya, Israel mengklaim telah berhasil menciptakan rudal balistik yang dianggap terkuat di Timur Tengah. (Foto: wired.com)

TEL AVIV -- Setelah Rusia memperkuat militer Suriah dengan sistem pertahanan udara S-300, Israel seperti kebakaran jenggot dan berusaha mencari berbagai macam cara untuk melumpuhkan kecanggihan rudal S-300 Suriah tersebut.

Israel bertekad akan mengembangkan senjata yang mampu menembus perisai S-300 yang melindungi langit Suriah. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah mengembangkan rudal ofensif yang bisa menghantam target di negara mana saja di seluruh wilayah Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Netanyahu saat pidato tentang kemajuan negaranya dalam teknologi militer dan kedirgantaraan pada hari Senin di Israel Aerospace Industries (IAI). Pemimpin Zionis tersebut sesumbar, bahwa negaranya adalah satu-satunya yang mengembangkan rudal seperti itu.

"Perusahaan ini secara aktif mengembangkan rudal ofensif, serta persenjataan dengan kemampuan khusus yang tidak dimiliki negara lain," kata Netanyahu, seperti dikutip Times of Israel, Selasa (18/12/2018).

Selain itu, kata Netanyahu, Israel juga berusaha memperluas pijakannya di ruang angkasa dengan meluncurkan satelit mikro. "Ruang angkasa adalah lingkup besar yang negara Israel masuk," katanya.

Pernyataan PM Israel ini muncul di saat situasi di kawasan Timur Tengah masih tegang. Selama setahun terakhir, Israel telah berulang kali menyerang Suriah, dengan dalih menghilangkan kehadiran milisi pro-Iran dan pasukan Iran di negara tersebut.

Israel tidak menampik bahwa pengembangan rudal tersebut memang ditujukan untuk melawan Suriah dan sekutunya Iran. "Rudal-rudal itu bisa mencapai di mana saja di kawasan ini dan target apa pun. Ini adalah kekuatan ofensif Israel yang sangat penting bagi kami di semua sektor," ujar Netanyahu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memeriksa rudal canggih di Israel Aerospace Industries, Senin (17/12/2018). (Foto: / Twitter @IsraeliPM)

Sebelum Rusia memperkuat militer Suriah, rezim pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad memang kerepotan menghadapi gempuran Israel. Walau Suriah telah berulang kali mengecam serangan tersebut, yang dianggap sebagai agresi terbuka terhadap sebuah negara yang berdaulat, Israel tetap melenggang bebas karena didukung oleh Amerika Serikat.

Harus diakui, dengan bantuan AS dan sejumlah negara Barat lainnya, perkembangan teknologi rudal Israel menjadi yang terdepan di Timur Tengah. Sejumlah rudal balistik canggih melindungi wilayah zionis tersebut dari serangan musuh.

Untuk melindungi wilayah udaranya, Israel dilengkapi perisai misil anti-roket yang disebut Iron Dome. Israel sempat sesumbar bahwa Iron Dome adalah sistem pertahanan udara terkuat di dunia. Namun, seiring berkembangnya teknologi rudal yang dimiliki Pasukan Hamas dan Hizbullah, Iron Dome akhirnya perlahan-lahan kebobolan juga.

Dalam sejumlah serangan yang dilakukan Hamas, sistem Iron Dome tidak mampu melumpuhkan hujan roket yang dilancarkan para pejuang Palestina, saat menyerang basis-basis pertahanan Israel.

Saat ini, Israel bekerja sama dengan Amerika Serikat, mengembangkan misil pertahanan balistik terbaru yang dinamakan Arrow-3. Israel mengklaim, Arrow-3 mampu mencegat dan menghancurkan secara simultan lebih dari lima rudal balistik dalam 30 detik.

Dikutip dari laman www.armyrecognition.com, Arrow-3 merupakan rudal anti balistik pencegat exoatmospheric yang menghancurkan target di luar atmosfir bumi. Rudal Arrow-3 dapat diluncurkan di satu tempat tanpa menunggu kepastian lokasi rudal balistik yang menjadi target untuk dihancurkan.

Sistem rudal Arrow-3 menghancurkan berbagai ancaman termasuk rudal yang membawa hulu ledak nuklir tanpa menimbulkan bahaya di bumi. Arrow-3 juga terkadang digunakan untuk mencegat satelit. Israel bahkan mengklaim rasio keberhasilan Arrow 3 dalam menjalankan tugasnya sekitar 99 persen.

Tentara Israel berjalan di dekat sistem pertahanan udara Irone Dome, sistem rudal permukaan-ke-udara (SAM), MIM-104 Patriot, dan rudal anti-balistik Arrow-3, saat melakukan latihan bersama, Juniper Cobra di Hatzor Pangkalan Angkatan Udara Israel di pusat Israel, 25 Februari 2016. (Foto: GETTY / Gil Cohen-Magen via al-monitor.com)

Arrow-3 memiliki daya jangkau hingga 2,400 kilometer dan ketinggian mencapai 100 kilometer. Arrow-3 merupakan pengembangan dari Arrow-2 yang dipakai oleh Pasukan Pertahanan Israel tersebut, dapat ditempatkan di kapal perang dan truk militer dalam mengejar target.

Biaya pengembangan Arrow-3 dengan berbagai keunggulannya itu mencapai US$98 juta atau setara Rp 1,3 triliun. Dana itu disediakan Israel dan bantuan Amerika Serikat. Arrow-3 dijadwalkan akan diuji coba pada tahun 2018 di Alaska.

Selain mengembangkan berbagai macam rudal balistik konvensional, sudah menjadi rahasia dunia bahwa zionis Israel juga memiliki ratusan rudal nuklir rahasia. Israel diyakini memiliki 75-400 hulu ledak nuklir, yang bisa ditembakkan dengan menggunakan misil balistik Jericho, diluncurkan dari kapal selam atau dari jet tempur.

Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, sangat wajar jika Israel begitu sombong dan jumawa di Timur Tengah. Satu-satunya negara di Timur Tengah yang mampu mengimbangi Israel hanyalah Iran. Secara mandiri, Iran saat ini telah mampu mengembangkan berbagai macam alutsista canggih, seperti kapal perang, jet tempur, drone, dan bahkan rudal balistik.

Israel yang ingin mempertahankan hegemoninya sebagai satu-satunya negara yang memiliki kekuatan nuklir di kawasan Timur Tengah, merasa terancam saat mengetahui pesatnya perkembangan nuklir Iran. Israel takut negeri paramullah tersebut suatu saat akan mampu mengembangkan dan memasang hulu ledak nuklir di misil balistik yang dimiliki negara itu. (jm)

Hadapi Militer China dan Rusia, Jepang Bangun Kapal Induk Baru

2018-12-19T18:49:00.000+07:00

Kapal Perang Perusak DDH183 Izumo class, Angkatan Bersenjata Maritim Jepang, terlihat selama upacara peluncurannya di Yokohama. (Foto: Reuters)

TOKYO -- Bangkitnya kekuatan militer China dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Jepang. Negeri para samurai tersebut berupaya terus meningkatkan kekuatan militernya untuk bisa mengimbangi dan bahkan melampaui China.

Selama lebih dari dua dekade berjalan, Jepang telah membeli dan memproduksi berbagai alutsista, diantaranya pesawat tempur, rudal dan bahkan kini Jepang berencana akan membangun kapal induk, untuk melawan kapal induk Lioning milik Angkatan Laut China.

Jepang membangun kapal induk terbaru yang rencananya digunakan sebagai pangkalan militer bergerak, dan menjadi landasan pacu berbagai pesawat tempur Jepang, diantaranya adalah jet tempur F-35B Lightning yang dibeli Jepang dari Amerika Serikat (AS).

Jepang telah menandatangi kesepakatan pembelian 42 jet tempur siluman dari AS. Nanti pesawat tempur berteknologi generasi kelima tersebut akan ditempatkan di kapal perang JS Izumo dan JS Kaga.

Kapal perang Izumo class dan Kaga class sering disebut-sebut oleh para analis militer sebagai kapal perang "semi kapal induk," karena ukurannya yang sangat besar dan secara desain serupa dengan kapal induk.

Namun, kapal perang Izumo class dan Kaga class masih terlalu kecil untuk bisa menampung puluhan jet tempur F-35B. Sebelumnya kapal tersebut hanya mengangkut helikopter antikapal selam, karena Jepang belum memiliki pesawat yang mampu terbang dan mendarat di kapal.

Untuk itu Jepang berencana akan mengupgrade kemampuan dan ukuran kapal perang canggih itu, hingga memiliki kemampuan yang serupa dengan kapal induk yang sebenarnya. Japan Times melaporkan, pemerintah Jepang telah sepakat mengaplikasikan pedoman pertahanan baru untuk anggaran fiskal tahun 2009.

Pedoman pertahanan baru Jepang akan memodifikasi kapal perusak Izumo menjadi kapal induk yang mampu mengangkut F-35B, varian F-35 yang bisa lepas landas secara vertikal. Kedua kapal tersebut kini telah ditarik kembali ke galangan kapal untuk direnovasi dan didesain ulang agar bisa menampung pesawat F-35B.

Jet tempur siluman F-35Bs saat mendarat di atas kapal perang USS America pada bulan November 2016. Jepang sekarang mempertimbangkan untuk menjadikan kapal perang Izumo class sebagai operator jet tempur F-35B selain sebagai landasan pacu helikopter antikapal selam. (Sumber foto: Lockheed Martin)

“Dengan perubahan drastis lingkungan keamanan di sekitar Jepang, pemerintah akan mengambil segala langkah untuk melindungi kehidupan dan aset rakyat Jepang. Kajian terhadap petunjuk pertahanan baru menunjukkan rakyat Jepang dan dunia membutuhkan pertahanan kita," kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga dilansir CNN.

Kapal perusak kelas Izumo adalah kapal perang terbesar Jepang yang dibangun setelah kekalahan di Perang Dunia II. Menurut laporan The Independent, 19 Desember 2018, Jepang telah mengucurkan US$ 1,2 miliar atau Rp 17,2 triliun (kurs Rp 14,380.01/Dolar AS) untuk membuat Izumo pada 2013.

Izumo adalah kapal perusak namun memiliki ukuran besar dengan dek landasan yang bisa beralih fungsi dari kapal perusak menjadi kapal induk. Dilansir dari The Royal Institute of Naval Architect, rina.org.uk, Izumo dibuat setelah kapal kelas Hyuga senilai US$ 1,1 miliar atau Rp 15,8 triliun pada 2004 dan 2006.

Konstruksi Izumo dimulai pada 2011 di IHI Marine United di Yokohama. Uji pelayaran pada 29 September 2019 hingga resmi ditugaskan untuk Angkatan Pertahanan Laut Jepang pada 25 Maret 2015. The Royal Institute of Naval Architect melaporkan total produksi kapal tersebut sekitar US$ 1,5 miliar atau Rp 21,5 triliun.

Kapal perusak kelas Izumo memiliki panjang 248 meter dengan lebar 50 meter, tinggi 33,5 meter dan kedalaman 7,5 meter. Bobot bersih sekitar 19.500 ton, sementara bobot kotor 27 ribu ton. Kapal ini mampu mengangkut 400-500 awak dengan lima level tingkat.

Dek kapal Izumo mampu mengoperasikan 5 helikopter secara bersamaan, sementara hanggarnya bisa menampung 14 helikopter. Secara keseluruhan jika dek parkir difungsikan, maka total bisa menampung 25 helikopter lebih. Izumo mampu melaju dengan kecepatan maksimum 30 knot dengan Combined gas turbine and gas turbine (COGAG).

Selain pengangkut helikopter, Izumo juga dilengkapi dengan rudal pertahanan Mk 41 VLS dan ESSM. Dilengkapi dengan sistem tempur ATECS dan radar OPS-50 AESA, radar OPS-28 yang mampu melacak obyek permukaan, radar navigasi OPS-20, sonar OQQ-23, NOLQ 3D-1 untuk perang elektronik, dan varian sistem komunikasi lain. Kapal juga dilangkapi dengan enam Mk 137 peluncur torpedo dan sistem anti-torpedo OLQ-1.

Kapal induk kelas wahid Jepang milik Pasukan Bela Diri Jepang Jepang (JMSDF), DDH-184 Kaga terlihat di sebelah wahana helikopter JMSDF, Izumo di Yokohama, Jepang, 22 Maret 2017. (Sumber foto: Kyodo / via REUTERS)

Dalam panduan peningkatan pertahanan Jepang, telah mencantumkan China, Korea Utara dan Rusia sebagai entitas ancaman terbesar bagi Jepang. Ketiga negara tersebut dianggap memiliki kekuatan militer yang terus berkembang dan harus diwaspadai dan dipantau ketat setiap saat.

Sebagai catatan, sejak kebangkitan ekonomi China, negara komunis itu secara masif dan agresif terus meningkatkan kekuatan militernya. China meningkatkan jumlah personel Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), membangun berbagai jet tempur, memproduksi kapal induk dan mendirikan pangkalan militer di sejumlah negara di kawasan Asia dan Afrika.

Perilaku militer China yang dianggap tidak lumrah itu tentu saja dikhawatirkan Jepang. Ditambah lagi negara tersebut juga masih berkonflik dengan Rusia dalam memperebutkan gugusan kepulauan Kuril yang disengketakan kedua negara.

Menanggapi rencana Jepang tersebut, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan, Jepang sedang “bernyanyi dengan nada lawas” dan membuat “pernyataan tak berarti” tentang aktivitas pertahanan China yang normal saja.

“Apa yang dilakukan Jepang saat ini adalah meningkatkan dan mengembangkan hubungan China-Jepang dalam kerangka stabilitas dan perdamaian. China mengekspresikan ketidakpuasan dan perlawanan terhadap itu (peningkatan anggaran pertahanan),” ujar Hua.

Rusia pun menyatakan pernyataan senada dengan China. Moskow juga menyatakan akan membangun barak militer baru bagi tentaranya di kepulauan Kuril yang dikuasai dari Jepang pada akhir Perang Dunia II.

Terkait semakin memanasnya situasi militer di kawasan Asia, Analis keamanan Asia di Universitas Freie di Berlin, Corey Wallace mengatakan, Beijing terpaksa akan memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan kemampuan kapal induk Jepang. “Itu akan membuat proyeksi militer China semakin ke arah konflik teritorial di Kepulauan Ryukyu, Jepang,” kata Wallace.

Tapi Wallace memperingatkan bahwa, walau sudah diupgrade, kapal induk Jepang tetap berukuran relatif kecil jika dibandingkan kapal induk AS kelas Nimitz 90.000 ton dan kapal induk China dan Liaoning dengan 58.000 ton.

Jepang meluncurkan kapal kedua dan terakhir sebagai wahana helikopter antikapal selam, kelas Izumo yang baru, di galangan kapal Jepang Marine United di Yokohama. Ini merupakan kapal perang terbesar yang dibangun Jepang sejak Perang Dunia II. (Sumber foto: Japan Marine United via sputniknews.com)

China memiliki sejarah dendam kesumat yang sangat dalam terhadap Jepang. Pembunuhan massal warga sipil China oleh tentara Jepang di Nanjing masih menjadi tragedi besar bagi China. Para perempuan China dan Korea juga dijadikan budak seks tentara kekaisaran Jepang. Hingga kini Jepang menolak meminta maaf atas peristiwa tersebut.

Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya kalah tanpa syarat. Buntut dari kekalahan tersebut, Jepang mengeluarkan kebijakan meninggalkan perang sebagai alat negara.

Pemerintah mengizinkan pembentukan tentara militer yang dinamakan Pasukan Bela Diri Jepang dengan wewenang yang sangat terbatas. Selain itu Jepang juga melarang pembangunan industri persenjataan untuk militer yang bersifat ofensif.

Namun, bangkitnya kekuatan militer China membuat parlemen dan rakyat Jepang mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Kini, kekangan yang sudah membelenggu militer Jepang selama beberapa dekade, telah lepas. Militer Jepang yang dalam catatan sejarah merupakan salah satu kekuatan yang bersifat agresor dan invasif, kembali memperkuat otot-ototnya setelah lama tertidur. (jm)

Menhan Malaysia Kagum dengan Industri Pertahanan Indonesia

2018-12-15T08:46:00.002+07:00

Menteri Pertahanan Malaysia, Haji Mohamad bin Sabu saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu. (Sumber foto: kemhan.go.id)

KUALA LUMPUR -- Menteri Pertahanan Malaysia, Haji Mohamad bin Sabu menyatakan ingin mencontoh industri pertahanan Indonesia yang telah sukses membuat dan memproduksi berbagai peralatan tempur seperti kapal perang, pesawat, tank, senapan serbu, amunisi dan berbagai alutsista lainnya.

Dilansir dari laman berita Astroawani.com, Sabu menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pertemuan kerja sama Sidang General Border Commitee (GBC) Malindo ke-41 di Pullman Hotel, Legian Bali, Kamis, 15 November 2018.

Mohammad Sabu mengaku sangat kagum dengan Indonesia yang telah mampu memproduksi berbagai alutsista asli buatan dalam negeri.

Sabu berpendapat, melihat masifnya perkembangan industri pertahanan Indonesia, seharusnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tidak perlu lagi harus mengimpor senjata dari negara-negara Barat.

“Bukan kita mau berperang, tetapi daripada kita beli di negara luar, lebih baik dibeli dari kalangan negara ASEAN. Kalau ada pertukaran uang pun, cuma di kalangan negara ASEAN,” katanya.

Mohammad Sabu bahkan mengusulkan agar negara-negara ASEAN membangun industri pertahanan bersama, sehingga mampu membuat berbagai alutsista tanpa harus bergantung pada buatan Barat.

“Kita tidak mau negara menjadi pengimport terus-menerus, kalau bisa, kita buat sendiri kapal-kapal patroli, kapal perang, dan sebagainya," tegas Mohamad Sabu.

Selain bicara soal industri pertahanan Indonesia, Menhan Malaysia itu juga bicara seputar kerja sama militer negeri jiran tersebut dengan militer Indonesia.

Sejumlah kerja sama baru telah disepakati, diantaranya menambah pos pengawasan dan pos patroli Laut di perairan Laut Sulu, Filipina, yang berbatasan dengan kedua negara.

Panser Anoa, merupakan salah satu alutsista buatan Indonesia yang telah dibeli oleh militer Malaysia. (Foto: Istimewa)

Sabu menyampaikan, Malaysia dan Indonesia juga akan melakukan latihan perang bersama dalam waktu dekat untuk semakin mempererat hubungan militer kedua negara. Menurut Sabu, walau pernah terjadi sejumlah gesekan, hubungan antara Indonesia-Malaysia semakin harmonis dari waktu ke waktu.

“Berbicara mengenai sidang GBC ke-41, Malaysia dan Indonesia ini adalah dua negara sahabat, serumpun, sebangsa, jadi kita selesaikan masalah apa yang timbul melalui perundingan," kata Sabu, usai menghadiri sidang tersebut, dikutip dari Detik.com.

Sidang GBC Malindo merupakan forum rutin tahunan sebagai salah satu sarana untuk memfasilitasi dialog kedua negara khususnya dalam memajukan interaksi kerja sama di wilayah perbatasan. Sebelumnya, Sidang GBC Malindo ke-40 dilaksanakan tahun lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. (jm)

Rudal S-300 Suriah Ubah Peta Kekuatan di Timur Tengah

2018-12-15T07:05:00.001+07:00

Kebijakan pemerintah Rusia dengan menempatkan rudal sistem pertahanan udara S-300 di Suriah, membuat perimbangan kekuatan di Timur Tengah menjadi berubah. Militer Israel dan Amerika Serikat yang dulu sangat mendominasi di kawasan tersebut, kini mulai tertekan dengan kehadiran rudal pertahanan udara canggih tersebut. (Foto: debka.com)

TEL AVIV -- Media-media massa Israel menanggapi serius pengiriman sistem antirudal S-300 oleh Rusia ke Suriah. Stasiun televisi Israel Chanel 9, menyebut Angkatan Udara Israel akan menghadapi mimpi buruk. The Jerusalem Post mengatakan, keberadaan sistem rudal canggih S-300 akan benar-benar mendongkrak kapabilitas militer Suriah.

Sementara media Haaretz dalam headline-nya, menulis "Kehadiran S-300 di Suriah Membuat Israel Berpikir Dua Kali di Aksi Berikutnya". Haaretz menambahkan, saat ini jadi masa paling sulit bagi Tel Aviv menyikapi perkembangan ini.

Sedangkan surat kabar Ynetnews menyebut kedatangan rudal S-300 di Suriah adalah kabar buruk bagi Israel.

Sebab, rudal balistik itu akan membatasi manuver armada udara Israel yang selama ini begitu leluasa menerbangi wilayah Lebanon dan Suriah.

Bukan hanya Israel, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutu yang menjadi musuh utama Damaskus juga mencemaskan pengiriman rudal S-300 ke Suriah.

Kebijakan Moskow mengirim misil S-300 ke Suriah dipicu akibat ditembak jatuhnya pesawat pengintai Il-20 Rusia di atas langit Suriah. Peristiwa nahas tersebut menewaskan 15 tentara Rusia.

Menurut Rusia, pesawat itu secara keliru ditembak jatuh oleh rudal S-200 Suriah, yang sebetulnya diarahkan ke jet tempur Israel F-16 yang tengah menyerang negara tersebut.

Namun, salah satu pilot F-16 berhasil menghindari tembakan itu dan mengalihkannya ke pesawat Rusia yang memiliki permukaan pantulan lebih besar. Tak terelakkan, pesawat Rusia menjadi sasaran empuk rudal S-200 dan meledak di udara.

Menanggapi hal ini, Moskow langsung mengambil langkah khusus demi mencegah terulangnya tragedi serupa. Karena itu, Moskow hendak melengkapi pertahanan udara Suriah dengan sistem yang dua kali lebih baik.

Selain mengirimkan sistem antirudal S-300, Menhan Rusia Sergei Shoigu menegaskan, Rusia akan menetapkan larang terbang di wilayah Latakia hingga lepas pantainya. Zona larangan terbang ini akan memangkas pergerakan Israel dan pesawat asing lainnya.

Lalu, sebenarnya secanggih apa misil pertahanan udara S-300 buatan Rusia tersebut, hingga mampu membuat Israel dan sekutunya seperti "terkencing-kencing" ketakutan?

Kecanggihan Rudal S-300 Buatan Rusia

S-300 (pelaporan nama NATO: SA-10 Grumble) adalah serangkaian sistem pertahanan rudal permukaan-ke-udara yang dikembangkan pada tahun 1970-an, dan menjadi tulang punggung pertahanan udara Rusia pada era Uni Soviet.

Kemampuan rudal sistem pertahanan udara S-300 dalam membentengi wilayah Iran dari serangan musuh. Sebelum Suriah, Iran telah lebih dulu membeli dan menginstal rudal S-300 di sejumlah titik strategis negara tersebut. (Infografis: graphicnews)

Misil canggih ini mengambil DNA dari rudal S-75 yang merupakan misil SAM pertama yang dimiliki Uni Soviet. S-75 adalah rudal legendaris, yang telah menembak jatuh pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat di atas ruang udara Uni Soviet pada tahun 1960, dan mempermalukan pemerintahan Presiden AS, Eisenhower.

Rudal yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan pertahanan Rusia, NPO Almaz-Antey tersebut, mempunyai jarak tembak 150 km dengan kecepatan 4 Mach.

Dalam upgrade versi terbaru, daya jangkau S-300 ditingkatkan hingga mencapai 300 kilometer, dan memiliki alat pelacak jet dan roket. Rudal pintar ini juga mampu menyergap benda yang terbang rendah maupun tinggi (25M- 25KM).

Awalnya misil S-300 dikembangkan sebagai benteng pertahanan Angkatan Udara Uni Soviet dari serangan rudal jelajah dan rudal balistik Amerika Serikat dan sekutu. Kemampuan S-300 semakin berkembang dan kini mampu mendeteksi, menyergap dan menghancurkan Pesawat tempur, Helikopter, Drone, Roket Balistik, serta Peluru Kendali antar-benua (ICBM).

Walau masuk kategori alutsista keluaran lama, S-300 masih dianggap sebagai sistem pertahanan udara terkuat di dunia, sebelum keluarnya misil pertahanan udara generasi terbaru buatan Rusia lainnya seperti misil S-400 dan S-500. Sejumlah analis militer menyatakan S-300 Rusia setara dengan rudal Patriot AS, bahkan dalam beberapa spesifikasi, S-300 lebih unggul dari Patriot AS.

Sistem pertahanan S-300 dapat melacak hingga 12 target serangan, dimana enam baterai rudal lainnya bisa menyasar objek yang terpisah dan berbeda secara bersamaan.

Misil S-300 adalah sistem pertahanan mobile yang dirancang untuk memukul mundur dan menghancurkan serangan udara besar-besaran, dimana tingkat akurasi yang diciptakan S-300 mampu menghancurkan 80 hingga 95 persen formasi pesawat tempur musuh.

Hingga kini, tidak ada satupun jet tempur di dunia yang bisa menandingi kecepatan misil S-300, yang mampu mencapai kecepatan di atas 7200 km / jam dan mampu mencapai ketinggian maksimum 98.000 kaki.

Bahkan pada pengembangan versi terbaru, misil S-300 mampu menembak jet tempur yang berusaha bersembunyi dari jangkauan radar dengan terbang rendah 20 kaki di atas permukaan laut.

Pengiriman misil S-300 ke Suriah akan mendongkrak kekuatan militer Damaskus secara signifikan. Sebab selama ini untuk mempertahankan ruang udara wilayahnya, Suriah hanya mengandalkan misil permukaan-ke-udara jangka panjang SA-5 atau biasa juga disebut S-200 buatan Uni Soviet yang diproduksi pada akhir 1960-an.

Rudal S-200 Suriah yang sudah tua hampir benar-benar tak berdaya melawan kecanggihan jet-jet tempur generasi terbaru, drone maupun rudal balistik Israel dan AS. Sistem pertahanan udara terbaru yang mereka miliki hanya rudal jarak pendek Pantsir S-1.

Rudal pertahanan udara S-300 mampu membentengi seluruh wilayah udara Suriah dari serangan Israel dan Amerika Serikat. (Infografis: RT.com)

Namun dengan memiliki S-300, Suriah mampu mendeteksi jet tempur Israel, 107 detik saat tinggal landas dari pangkalan udara Tel Aviv. Artinya Suriah mampu mengunci pergerakan jet tempur Israel bahkan hingga di dalam basis pertahanan terdalam sekalipun.

Misil S-300 yang dimiliki Suriah menjadi momen penting, sebab ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Timur Tengah, bangsa Arab akan memiliki kemampuan untuk menembak jatuh pesawat tempur Israel di atas wilayah negara zionis tersebut.

Robert Hewson, editor IHS Jane, menggambarkan sistem S-300 sebagai alat yang tangguh dan dihormati oleh para perencana militer Barat. "Jika rencana Anda adalah melenggang ke wilayah udara Suriah dan memulai pengeboman, ini adalah kesalahan terbesar," kata Hewson.

Sebagai contoh, S-300 dapat mengeliminasi jet-jet tempur taktis dan pengebom canggih yang dilengkapi teknologi siluman. S-300 dapat menangkis rudal jelajah Tomahawk (salah satu senjata utama kapal perusak AS) dan rudal balistik dengan jangkauan hingga 2.500 km, serta rudal jarak pendek yang diluncurkan dari negara-negara tetangga Suriah.

Tak hanya itu, S-300 dapat beroperasi bahkan ketika sistemnya dikacaukan oleh perangkat peperangan elektronik lainnya. Selain sulit dilumpuhkan S-300 juga sangat sulit dideteksi pergerakannya.

S-300 akan semakin mematikan jika digunakan bersama-sama dengan artileri anti-pesawat (AAA) dan pesawat tempur. Cara kerjanya rudal S-300 mendorong pesawat musuh ke dalam "perangkap buta" di mana baterai AAA dan pesawat tempur menunggu mereka.

Salah satu yang paling ditakuti oleh AS dan sekutunya mengenai sistem pertahanan S-300 adalah, mampu menjiplak navigasi satelit, radar onboard dan sistem komunikasi pesawat tempur musuh yang berusaha menyerang sasaran.

Tidak cukup sampai disitu, perangkat S-300 juga mampu mengcopy dan menyalin semua data, sistem dan kecanggihan pesawat tempur musuh yang sudah masuk dalam jangkauan perangkap radarnya.

Saat ini Rusia sudah mengembangkan hingga tiga varian rudal S-300, dan beberapa sub varian lainnya yang memiliki kecanggihannya masing-masing. Diantara varian tersebut adalah: basis darat S-300P (SA-10), basis laut S-300F (SA-N-6), basis laut S-300FM (SA-N-20), S-300V (SA-12), S-300PMU-1/2 (SA-20), S-400 (SA-21) dan S-300VM (SA-X-23).

Versi S-300P diletakkan di atas truk mirip peluncur rudal balistik, S-300F untuk di kapal perang, dan terakhir S-300V yang dibopong kendaraan beralaskan track, mirip 9K37 Buk (SA-11 'Gadfly'). Yang terakhir ini juga dikenal dengan nama Antey-300.

Saat Iran menekan perjanjian kerja sama pembelian rudal S-300 dari Rusia, Israel sebenarnya sudah langsung melakukan penelitian untuk mencari cara melumpuhkan sistem pertahanan udara canggih tersebut.

Reuters melaporkan, Israel dengan dibantu AS, pada tahun 2015 pernah berlatih melawan sistem rudal S-300 yang dipasok oleh Rusia di Yunani. Yunani adalah satu-satunya negara anggota NATO yang membeli rudal S-300 buatan Rusia. Tapi hingga kini upaya itu belum juga berhasil.

Uji coba penembakan misil sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia. (Sumber foto: Reuters)

Ditambah lagi S-300 yang dibeli Yunani hanyalah versi ekspor yang lebih lemah dibandingkan versi aslinya. Sangat wajar jika Israel sangat ketakutan dengan keberadaan S-300 di Suriah, karena dua musuh utama Israel di Timur Tengah, yakni Iran dan Suriah akan semakin sulit untuk ditaklukkan.

Israel juga pernah memiliki sejarah memalukan dalam menghadapi sistem pertahanan udara buatan Rusia di Suriah. Dalam Perang Arab-Israel di tahun 1973, tentara Uni Soviet yang membantu pasukan Suriah, mengoperasikan rudal SA-2 dan SA-6 untuk menghadapi gempuran pesawat tempur Israel yang disokong AS dan sekutu.

Saat itu Israel sempat diatas angin dengan berhasil menghancurkan ratusan tank tempur Mesir dan Yordania. Namun saat Suriah mengoperasikan rudal SAM dari Uni Soviet, jet-jet tempur Israel langsung rontok seperti daun berguguran.

Dalam pertempuran itu Israel mengaku kehilangan 303 pesawat tempur, tapi Jumlah sebenarnya diprediksi lebih tinggi. Tentu saja Israel tidak ingin sejarah yang seperti mimpi buruk itu kembali terulang.

Saat Israel membuat kebijakan membeli jet tempur F-35 Lightning buatan AS, para pengamat militer dunia ramai-ramai menyatakan bahwa dominasi militer Israel akan "menutupi" Timur Tengah dan hampir tidak mungkin dikalahkan oleh para musuh-musuh Zionis di kawasan tersebut.

Namun, kehadiran rudal S-300 Rusia di Suriah, membuat pendulum kekuatan kembali mengarah ke tengah dan menetralkan peta peperangan. Sebab, jet tempur generasi kelima F-35 Lightning walau memiliki kemampuan siluman, tetap menjadi sasaran empuk bagi sistem pertahanan udara S-300 Suriah.(jm)

*Dari berbagai sumber

Israel dan AS Ketar-Ketir Hadapi Rudal S-300 Suriah

2018-12-14T23:08:00.000+07:00

Israel dan sekutunya, Amerika Serikat mengecam keras kebijakan Rusia dengan mengirim sistem pertahanan udara rudal S-300 ke Suriah. (Sumber foto: AP)

DAMASKUS -- Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, rezim Suriah telah menempatkan empat sistem pertahanan rudal anti-pesawat S-300 Rusia di belahan utara negara itu. Hal ini diketahui dari rilis rekaman yang diambil oleh satelit Israel yang menunjukkan salah satu peluncur sudah dipasok oleh Rusia ke Suriah.

Menurut Haaretz, salah satu sistem pertahanan udara S-300 dikerahkan di daerah Musyaf, sebelah utara kota Homs. Kawasan itu memiliki jaringan industri senjata Suriah di mana Iran dan Suriah telah berusaha memproduksi senjata presisi untuk Hizbullah. Israel telah menyerang wilayah itu beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

Sedangkang Izvestia, pada hari Jumat (19/10/2018), melaporkan, Rusia telah memasok militer Suriah dengan sistem pertahanan rudal S-300PM-2, versi lain dari S-300 yang lebih canggih. Pengiriman senjata pertahanan itu untuk melawan serangan Israel.

Misil S-300PM-2 yang dipasok ke militer Damaskus memiliki sistem radar dan komunikasi yang lebih canggih. Senjata pertahanan itu telah digunakan oleh tentara Rusia sejak 2010.

Laporan yang mengutip pejabat di Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, tiga baterai dari sistem S-300PM-2 telah ditransfer ke Suriah. Sistem baru ini merupakan pasokan tambahan dari baterai S-300 yang dikirim Moskow awal bulan ini. Secara bertahap, Rusia akan mengirimkan hingga delapan bateral misil S-300 ke Suriah.

"Pos komando pasukan Suriah dan unit pertahanan udara militer akan dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis, yang telah disediakan hanya untuk Angkatan Bersenjata Rusia. Ini akan memastikan manajemen terpusat dari semua kekuatan pertahanan udara Suriah, fasilitas, pemantauan situasi di wilayah udara dan penetapan target yang cepat," kata Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu.

"Yang paling penting, S-300 akan memastikan identifikasi semua pesawat Rusia oleh pasukan pertahanan udara Suriah," tegas Shoigu, menjelaskan cara kerja misil S-300 di Suriah.

Uji coba penembakan misil sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia. (Sumber foto: Reuters)

Israel dan Amerika Serikat "Ketar-Ketir" Hadapi Misil S-300 Suriah

Israel dan Amerika Serikat (AS) mengecam keras pengiriman rudal S-300 ke Suriah. Bahkan Israel dan AS sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan masuknya rudal canggih tersebut ke wilayah Timur Tengah.

Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon mengatakan, pengiriman misil S-300 ke Suriah merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Israel memperingatkan Rusia bahwa kebijakan Moskow untuk mengirim misil S-300 ke Suriah dapat membahayakan kawasan Timur Tengah.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga sudah berulang kali melakukan komunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, agar membatalkan pengiriman S-300 ke Suriah.

Bahkan pada tanggal 9 Oktober, Netanyahu berbicara langsung dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Maxim Akimov di Yerusalem, agar Moskow menghentikan pengiriman S-300 tersebut.

Israel membujuk Rusia dan beralasan tidak akan lagi menjadikan jet-jet tempur Rusia di Suriah sebagai target sasaran mereka. Israel berkilah, operasi militer yang mereka lakukan selama ini di Suriah hanya menyasar pabrik dan gudang-gudang persenjataan Iran yang sering digunakan oleh milisi Hizbullah.

Selain berusaha melobi Rusia, Pemerintah Israel, berusaha mempengaruhi Dewan Keamanan PBB agar mengambil sikap terkait tindakan Rusia tersebut. PM Netanyahu sempat mengadakan pertemuan dengan DK PBB untuk membahas perkembangan. Bersama sekutunya Presiden AS, Donald Trump, dia mendesak masalah ini diangkat di Majelis Umum PBB.

Sedangkan Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengatakan, Kabinet Keamanan Israel mengakui penempatan S-300 di Suriah adalah masalah yang problematik bagi militer Israel. "Dan itu bisa juga untuk Amerika. Ini adalah sistem yang tentu menyulitkan kami dan membutuhkan solusi untuk ditemukan," kata Steinitz dikutip dari Army Radio.

Seirama dengan Israel, AS pun mengutuk Rusia yang mengirim rudal S-300 ke Suriah. Jenderal Joseph Votel, Komandan pasukan AS di Timur Tengah mengatakan, pengerahan S-300 itu hanya akan memicu eskalasi dan respons spontan yang tidak perlu, dan menuding senjata anti-pesawat itu hanya untuk melindungi kejahatan rezim Iran dan Suriah.

Presiden Suriah Bashar al-Assad saat bertemu dengan sekutu kuatnya, Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Sumber foto: ndtv.com)

"Pengerahan S-300 tampaknya merupakan upaya untuk menutupi kegiatan jahat rezim Iran dan Suriah di Suriah. Jadi, sekali lagi, saya pikir ini adalah eskalasi yang tidak perlu," kata Jenderal Votel kepada wartawan di Pentagon, yang dilansir Reuters, Jumat (5/10/2018).

Menanggapi "ocehan" Israel dan AS, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov menyatakan pengiriman rudal S-300 ke Suriah justru akan menjadi faktor stabilisasi yang dapat menghalangi "beberapa pemarah" memasuki Suriah. Sebuah sindiran yang tentu saja ditujukan untuk Israel dan AS.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan, pengiriman misil S-300 bertujuan untuk menghilangkan ancaman potensial terhadap kehidupan prajurit Rusia di Suriah.

Kebijakan Moskow mengirim misil S-300 ke Suriah dipicu akibat ditembak jatuhnya pesawat pengintai Il-20 Rusia di atas langit Suriah. Peristiwa nahas tersebut menewaskan 15 tentara Rusia.

Menurut Rusia, pesawat itu secara keliru ditembak jatuh oleh rudal S-200 Suriah, yang sebetulnya diarahkan ke jet tempur F-16 Israel yang tengah menyerang negara tersebut. Namun, salah satu pilot F-16 berhasil menghindari tembakan itu dan mengalihkannya ke pesawat Rusia yang memiliki permukaan pantulan lebih besar. Tak terelakkan, pesawat Rusia menjadi sasaran empuk rudal S-200 dan meledak di udara.

Menanggapi hal ini, Moskow langsung mengambil langkah khusus demi mencegah terulangnya tragedi serupa. Karena itu, Moskow hendak melengkapi pertahanan udara Suriah dengan sistem yang dua kali lebih baik.

Selain mengirimkan sistem antirudal S-300, Menhan Rusia Sergei Shoigu menegaskan, Rusia akan menetapkan larang terbang di wilayah Latakia hingga lepas pantainya. Zona larangan terbang ini akan memangkas pergerakan Israel dan pesawat asing lainnya. (jm)

'Bau Busuk' Nepotisme Jokowi di Balik Pelantikan Jenderal Andika dan Maruli

2018-12-12T11:10:00.001+07:00

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan kebijakan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam,"

JAKARTA -- Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua menantu dari orang dekat Presiden Joko Widodo dilantik menempati dua posisi strategis di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Paling baru, ada Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak yang resmi diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres). Diketahui dia adalah menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sebelum Maruli, ada Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Andika diketahui merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.

Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pengangkatan Maruli dan Andika tidak terlepas dari unsur nepotisme. Hal itu karena keduanya dekat dengan pusaran kekuasaan.

"Kalau soal nepotisme sedikit banyak masuk dalam pertimbangan itu, bisa jadi poin plus oh itu orang kita kan gitu tapi kalau itu menjadi alasan utama saya kira itu yang keliru," ucap Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/12).

Ia juga menilai pengangkatan keduanya bisa berpotensi memecah soliditas di tubuh TNI lantaran kompetisi internal seakan hilang. Maruli dan Andika terlihat seperti sudah disiapkan sejak lama untuk menduduki dua posisi tersebut.

"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam," tutur dia.

Dengan begitu, imbuh Fahmi, perwira yang tidak dekat dengan kekuasaan kemudian berpotensi kehilangan semangat karena putus asa. Jika hal itu terjadi tentunya akan merugikan bahkan bisa membahayakan organisasi TNI dan negara.

Kendati begitu isu perpecahan di TNI karena pengangkatan keduanya bisa diredam dengan berbagai cara. Kendati bisa diredam, Jokowi dan jajarannya harus lebih berhati-hati lagi agar tidak menggoyang keutuhan TNI sebagai organisasi.

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

"Kalau bicara potensi perpecahan saya kira ada tinggal nanti bagaimana itu dikonsolidasikan lagi tapi tentu saja luka tetap akan berbekas. Kalau bisa disembuhkan tapi saya kira akan tetap berbekas saya kira itu filosofi penting untuk dijaga artinya dalam hal ini jangan sampai terulang lah ya pola pengangkatan yang saya kira kurang rapih," tuturnya.

Jokowi Tersandera

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan pengangkatan Maruli dan Andika mengesankan Jokowi tersandera lantaran terlalu menumpukkan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya seperti Luhut dan Hendropriyono.

"Kesan begitu ada ya karena kalau saya melihat bahwa menumpukan kepercayaan dan kekuatan pada satu dua orang atau segelintir orang itu lebih banyak bahayanya ya mudaratnya daripada manfaatnya bagi Jokowi," ujar dia.

Jokowi terkesan tidak menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI dengan pengangkatan Maruli dan Andika. Menurut dia, jika Jokowi bisa menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI akan berdampak positif lantaran dia bisa memperkuat jaringan di sana.

"Karena mestinya kalau ada kompetisi sepanjang bisa mengelolanya lebih baik itu justru akan lebih menguntungkan. Karena dengan begitu dia bisa memperluas jaringannya kemudian memperluas pengaruhnya di lingkungan TNI," ucapnya.

"Dengan kesan ada anak emas seperti ini kesannya jadi kompetisi internal hilang, kompetisi tidak terjadi, dan ada penumpuan kepercayaan terhadap segelintir orang. Ini yang berbahaya bisa merugikan," tuturnya.

Sementara itu, pengamat militer Muradi menilai pengangkatan Maruli dan Andika sarat dengan unsur politis. Hanya saja, menurut dia tujuan keduanya diangkat bukan untuk memenangkan petahana di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Keduanya diangkat dengan mempertimbangkan loyalitasnya terhadap kepala negara. Sosok Maruli dan Andika, kata dia, akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Jokowi dalam hal menjalankan fungsinya sebagai TNI.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

"Memang kalau dikatakan politis ya politis karena riskan mengangkat orang yang tidak loyal tidak bisa lurus ke pemerintah, negara, di tahun politik. Apalagi menyangkut soal kenyamanan dari user dalam hal ini kepala negara, presiden," ucapnya.

Alasan Jokowi Pilih Jenderal Andika Perkasa

Presiden Joko Widodo mengaku memilih Andika Perkasa menjadi KSAD sudah melalui banyak perhitungan. "Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11).

Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Akan tetapi, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meyakini pengangkatan Andika murni diukur dari sisi profesionalismenya sebagai prajurit.

"Dalam orang Jawa saja, pengangkatan Andika sudah dipikirkan bibit, bebet dan bobotnya [oleh presiden]," kata Hasto, Jumat (23/11).

Sementara Andika sendiri enggan berkomentar banyak soal dugaan saratnya kepentingan politik dalam pengangkatan dirinya sebagai KSAD. Ia menyebut pertimbangan itu ada pada kewenangan Jokowi.

"Ya orang kalau mau ngomong apa saja wis monggo. Saya enggak bisa berkomentar dan tidak perlu," kata Andika di Istana Negara, Kamis lalu.

Namun, Andika menjamin jajaran TNI Angkatan Darat akan netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2019. Hal itu telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh TNI sebelum Andika dilantik.

"Itu yang harus saya lakukan dan saya yakin prajurit AD memahami kewajiban itu," kata Andika di Istana Negara, Kamis (21/11). (jm)

*Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Bau Nepotisme Jokowi di Balik Pelantikan Andika dan Maruli"

Pengangkatan KSAD Berunsur Politik untuk Menangkan Jokowi di 2019

2018-12-12T08:47:00.001+07:00

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan niatan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,"

JAKARTA -- Kebijakan Presiden Joko Widodo dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat.

Bahkan sejumlah pengamat sudah jauh-jauh hari mengkritisi rezim Jokowi soal pengangkatan dua menantu tim sukses utamanya tersebut, yang dianggap tidak lumrah dan bahkan melabrak pakem jenjang karir para Jenderal di tubuh TNI

Saat Jokowi menaikkan dengan "kilat" jenjang karir Jenderal Andika Perkasa menjadi Komandan Paspampres, Pengamat militer dari Presiden University, Anak Agung Banyu Perwita, menyatakan jabatan yang diberikan kepada Andika merupakan politik balas budi Jokowi kepada Hendropriyono yang telah mendukungnya dalam pilpres 2014 lalu.

Perwita menyatakan pengangkatan jabatan di militer berdasarkan tali hubungan keluarga adalah hal yang tidak biasa dan menduga tidak menutup kemungkinan adanya unsur KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pengangkatan Andika, karena adanya faktor tokoh tim suksesnya, yakni Hendropriyono di belakang Andika.

"Memang agak jarang jabatan di militer karena faktor itu (KKN). Meski penunjukan beliau jadi persoalan karenan ada tali hubungan dengan Hendropriyono, ya wajar," tuturnya," seperti dikutip dari laman Okezone.com, Kamis (16/10/2014).

Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane di tahun sebelumnya.

IPW menilai pengangkatan Mayjen Andika Perkasa sebagai Dan Paspampres dan Kolonel Inf Maruli Simanjuntak sebagai Dan Grup A Paspampres merupakan penyimpangan dari konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Pane mengatakan esensi dari Revolusi Mental ialah penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, bebas kolusi, maupun nepotisme, sedangkan kedua jenderal tersebut adalah dua keluarga dekat anggota tim suksesnya.

"Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Sepertinya ada upaya balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan itu," katanya seperti dikutip dari kabar24.bisnis.com, Kamis (23/10/2013).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Jika dugaan (KKN) tersebut benar, Neta berpendapat kabinet yang disusun Jokowi juga akan terjebak dalama nepotisme dan upaya balas jasa, tidak dapat merealisasikan kabinet yang profesional. Dia berharap Jokowi dapat bersikap konsisten dengan menjauhkan politik kolusi sehingga konsep bekerja untuk bekerja bisa berjalan efektif.

Sekarang, seperti sudah disetting dan diplot jauh-jauh hari, Jokowi kembali mendongkrak karir kedua menantu orang kepercayaannya tersebut secara cepat dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD TNI.

Aktivis HAM Haris Azhar, yang menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama pemimpin TNI AD tersebut.

Haris mengatakan, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono. Saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Saat menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Haris mengingatkan bahwa Hendropriyono dikenal mendukung Jokowi pada masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan pilpres 2014 silam. Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan TNI AD bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

"Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah," kata Haris seperti dilansir dari cnnindonesia.com.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

"Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM," kata dia.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI. "Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi," kata Haris.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf, yang mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Sebuah diskusi ilmiah yang membedah dugaan keterlibatan mantan ketua BIN Purnawirawan Jenderal AM Hendropriyono dalam pembantaian Talangsari di Lampung. (Foto: satuharapan.com)

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

"Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan '87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?," ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, yang diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

Al Araf berpendapat, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik," kata Al Araf.

Andika memulai karir militernya sejak 1987 sebagai Komandan Pleton Kopassus. Kemudian pada tahun 2000, Jenderal Andika menyelesaikan pendidikan militernya di Seskoad dan meraih gelar doktor dari George Washington University.

Karier militer Andika melesat secara "instan" di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

Para demonstran dengan menggunakan topeng wajah aktivis HAM Munir, berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Munir. AM Hendropriyono diduga turut memiliki andil besar dalam pembunuhan aktivis kemanusiaan tersebut. (Foto: ANTARA /Irsan Mulyadi)

Kini Andika mampu melengkapi empat bintang di pundaknya sebagai seorang jenderal di pucuk pimpinan tertinggi TNI AD. Posisi KSAD yang dijabat Andika Perkasa menjadi posisi paling strategis. Sebab, memiliki prospek kuat menjadi Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dua tahun lagi.

Sementara itu, Kolonel Inf Maruli Simanjuntak yang kini diangkat sebagai Danpaspampres, merupakan lulusan dari angkatan militer pada 1992 dan berpengalaman dalam Infanteri. Menantu Luhut ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Dan Grup A Paspampres, dan Asops Danjen Kopassus.

Menanggapi kritikan masyarakat, Jokowi menyatakan pemilihan Jenderal Andika sebagai KSAD telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

"Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

"Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya. Terutama pengalaman, rekam jejak, kemudian juga yang berkaitan dengan pendidikan-pendidikan, apa yang telah dijalani, semuanya kita lihat," ujar Jokowi. (jm)

*Artikel ini dilansir dari tiga laman berita nasional terpercaya

Jokowi Angkat 2 Menantu Tim Suksesnya Sebagai Petinggi TNI

2018-12-12T00:28:00.003+07:00

Jokowi mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Kedua mantan jenderal tersebut merupakan tim sukses yang membantu Jokowi menduduki kursi RI-1.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar,"

JAKARTA -- Setelah rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo mengangkat teman dekatnya yakni Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terjadi mutasi dan perombakan besar-besaran di tubuh TNI, terutama di matra TNI AD.

Dan yang terbaru yang menjadi perbincangan masyarakat adalah pengangkatan secara "instan" dua jenderal TNI yang merupakan keluarga orang dekat dan kaki tangan Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan dan AM Hendropriyono.

Presiden Jokowi mengangkat menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yakni Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres), yang sebelumnya menempati posisi sebagai Kasdam Diponegoro.

Promosi jabatan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui Surat Keputusan Nomor Kep/1240/XI/2018 soal Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Maruli menjadi Danpaspampres menggantikan posisi Mayor Jenderal Suhartono. Suhartono sendiri dimutasi untuk menjabat sebagai Komandan Komando Maritim. Bersama dengan surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Mayor Jenderal Besar Harto Karyawan sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan TNI AD (Pangkostrad).

Tidak sampai disitu, Jokowi kemudian juga mengangkat menantu Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019.

Suami Dyah Erwiyani, anak pertama Hendropriyono, ini sebelumnya menjabat panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak 23 Juli 2018. Sedangkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sendiri tercatat sebagai salah satu anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu.

Karier militer Andika melesat tajam di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Kini Andika mampu melengkapi empat bintang di pundaknya sebagai seorang jenderal di pucuk pimpinan tertinggi TNI AD. Posisi KSAD yang dijabat Andika Perkasa kini menjadi posisi paling strategis. Sebab, memiliki prospek kuat menjadi Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dua tahun lagi.

Pengangkatan Orang Terdekat Jokowi Mengandung Unsur Politis

Kebijakan Jokowi yang secara "telanjang" mengangkat para Jenderal yang memiliki kedekatan langsung dengannya menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat dan pengamat.

Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A)

"Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan '87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?," ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono. Hendropriyono juga diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

Al Araf berpendapat, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik," kata Al Araf.

Pendapat sama juga disampaikan oleh aktivis HAM Haris Azhar, yang menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama pemimpin TNI AD tersebut.

Haris mengatakan, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono. Saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Saat menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Haris mengingatkan bahwa Hendro dikenal mendukung Jokowi sejak, setidaknya, masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan TNI AD bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

"Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah," kata Haris melalui keterangan tertulisnya.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

"Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM," kata dia.

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI. "Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi," kata Haris. (jm)

Sumber: cnnindonesia.com

Iran Klaim Berhasil Produksi Jet Tempur Generasi Keempat

2018-12-10T13:33:00.001+07:00

Iran melakukan uji terbang jet tempur Kowsar buatan dalam negeri yang diklaim merupakan pesawat tempur generasi keempat pada 21 Agustus 2018. (Foto: Tasnimnews.com)

"Dalam waktu dekat, jet-jet tempur ini akan diproduksi dan digunakan untuk melayani kebutuhan Angkatan Udara,"

TEHERAN -- Republik Islam Iran mengklaim telah berhasil memproduksi jet tempur canggih buatan dalam negeri, jet tempur tersebut kini memasuki proses produksi skala besar untuk memperkuat militer negara itu.

Iran bahkan sempat memamerkan salah satu prototipe jet tempur yang dinamai Kowsar tersebut pada Agustus lalu.

"Dalam waktu dekat, jet-jet tempur ini akan diproduksi dan digunakan untuk melayani kebutuhan Angkatan Udara," kata Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami dalam peresmian pembuatan jet tempur tersebut, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (3/11).

Dalam gambar yang ditunjukkan televisi Iran, pada 21 Agustus lalu, Presiden Hassan Rouhani terlihat duduk di kokpit Kowsar, yang diklaim merupakan jet tempur generasi keempat, pada ajang Industri Pertahanan Nasional.

Cuplikan tes terbang Kowsar juga sudah diedarkan oleh berbagai media resmi, walaupun tayangan langsung harus terputus sebelum jet lepas landas. Iran mengatakan Kowsar "100 persen buatan dalam negeri".

Media Iran melaporkan bahwa jet baru tersebut dilengkapi dengan sistem avionik terkini dan radar multiguna. Pesawat itu diklaim Teheran sanggup membawa berbagai jenis senjata dan akan digunakan untuk mendukung misi jangka pendek angkatan udara.

Pemerintah Iran menyatakan akan memproduksi secara besar-besaran jet tempur Kowsar secepatnya, guna mengantisipasi meningkatnya konflik antara negeri paramullah tersebut dengan Amerika Serikat, sejak era kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Namun, sejumlah pengamat dan analis militer meyakini bahwa Kowsar adalah jiplakan dari jet tempur F-5 buatan Amerika Serikat yang hanya dimodifikasi. AS memproduksi F-5 sekitar 1960-an.

Iran memproduksi secara massal jet tempur Kowsar yang diklaim 100 persen buatan dalam negeri, di Perusahaan Industri Manufaktur Pesawat Iran di Provinsi Isfahan pada 3 November 2018. (Foto: defanews.ir)

Saat itu, Iran dibawah kepemimpinan Raja Mohammad Reza Pahlavi membeli F-5 dari AS pada pertengahan 1960-an, dan menerima sedikitnya 100 unit jet tempur jenis tersebut sebelum Revolusi 1979 berlangsung. Jet-jet tempur itu aktif digunakan selama Perang Irak-Iran antara 1980-1988. Dan dari jumlah tersebut 48 di antaranya masih aktif digunakan hingga kini.

Penilaian para analis bukan tanpa alasan, pasalnya dari bentuk dan desain jet tempur Kowsar, hampir 90 persen memiliki kemiripan dengan jet tempur F-5. Namun, para pengamat juga memberikan peringatan negara-negara yang menjadi musuh Teheran, agar tidak meremehkan kemampuan Iran dalam rekayasa dan menguasaan teknologi perang.

Terutama sejak Iran berhasil memproduksi sejumlah alutsista seperti rudal, helikopter, kapal perang, drone, radar dan alutsista lainnya dengan cara menjiplak teknologi milik sejumlah negara seperti Rusia, China, Amerika Serikat dan negara lainnya. (jm)

Sumber: Reuters

Tak Mampu Kalahkan Pejuang Taliban, AS Terjebak di Afghanistan

2018-12-10T10:38:00.001+07:00

Seorang tentara yang terluka dari Resimen Artileri Lapangan 1-320, Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat AS, dibantu melewati kendaraan lapis baja M-ATV yang terbakar akibat terkena ranjau bom Improvised Explosive Device (IED) yang dipasang oleh para pejuang Taliban di jalan dekat Combat Outpost Nolen di Lembah Arghandab, Afghanistan, 23 Juli 2010. (Foto: REUTERS / Bob Strong via boston.com)

"Cepat atau lambat, suka tidak suka, Amerika dan Afghanistan, akan menghadapi akhir perang. Saya kira sekarang ini tidak ada lagi pengamat yang melihat perang Afghanistan bisa dimenangkan AS,"

WASHINGTON DC -- Setelah melewati perang sangat panjang dengan biaya perang yang begitu besar, Amerika Serikat (AS) akhirnya mengakui tetap tidak bisa mengalahkan para pejuang Taliban di Afghanistan.

Sejumlah analis AS bahkan menyatakan aksi "koboy" Amerika yang berusaha menginvasi Afghanistan selama 17 tahun lebih, kini sudah pupus.

Pejabat militer Amerika menyebut kelompok Taliban di Afghanistan belum sepenuhnya kalah. Amerika terpaksa melunakkan sikapnya dengan mengajak para milisi Taliban untuk duduk di meja perundingan, suatu sikap sangat mahal yang pernah ditunjukkan AS, setelah berulang kali mengalami kekalahan di negara itu.

"Mereka belum kalah sekarang, saya pikir itu adil untuk dikatakan. Kami bertemu jalan buntu pada tahun lalu, dan kami relatif mengajak berbicara, hal itu tidak banyak berubah," kata Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford, saat berdiskusi di forum keamanan di Halifax, Kanada, dilansir dari CNN.com, Senin (19/11).

Dunford menyatakan sementara ini tidak akan pernah ada jalan keluar dengan jalan militer untuk membawa perdamaian ke Afghanistan. Ia menyebut AS dan NATO akan bekerja untuk meningkatkan tekanan politik, dan ekonomi untuk meyakinkan kelompok Taliban.

"Tanpa menyebutkan rinciannya di sini, kami yakin Taliban tahu bahwa pada titik tertentu mereka harus melakukan rekonsiliasi. Kunci keberhasilan ini adalah menggabungkan seluruh tekanan itu untuk memberikan waktu yang insentif kepada Taliban untuk bernegosiasi," tegas Dunford.

Kemenangan Amerika di Afghanistan Telah Lenyap

Pengamat politik di RAND Corporation dan perwakilan khusus Kementerian Luar Negeri AS untuk Afghanistan dan Pakistan, Laurel Miller mengatakan, ambisi Amerika memenangkan perang di Afghanistan kini sudah pupus. Alih-alih menjadikan Afghanistan semakin kuat dan makmur, seperti propaganda militer yang selalu digaungkan, Amerika malah membuat masa depan Afghanistan semakin kacau menjadi tak menentu.

Tentara Nasional Afghanistan (ANA) berjaga di samping helikopter Chinook milik ISAF (AS) yang jatuh di distrik timur Kabul pada 26 Juli 2010, akibat ditembak jatuh oleh para pejuang Taliban, setelah terjadinya pertempuran sengit di sepanjang perimeter kamp pasukan koalisi di provinsi Kabul. (Foto: SHAH MARAI / AFP / Getty Images).

Pengamat ini menilai, setelah menghabiskan dana perang lebih dari USD 100 miliar dan ribuan nyawa melayang, setelah dua pekan paling berdarah di Kabul, Amerika kini tampaknya memilih status quo.

Miller menyebut strategi AS kini adalah mencegah kalahnya "pemerintahan boneka" Afghanistan dan mencegah kemenangan Taliban selama mungkin.

"Cepat atau lambat, suka tidak suka, Amerika dan Afghanistan, akan menghadapi akhir perang. Saya kira sekarang ini tidak ada lagi pengamat yang melihat perang Afghanistan bisa dimenangkan AS," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Frances Z Brown, seorang pakar Afghanistan dari Carnegie Endowment for International Peace. Dilansir dari laman the New York Times, Kamis (1/2), Brown mengatakan, ada dua skenario yang kemungkinan akan terpaksa diambil oleh AS untuk menutupi kekalahannya dalam menaklukkan negara miskin tersebut.

Skenario pertama, koalisi Amerika akan mengabaikan upaya untuk membentuk negara terpusat dan memberikan kesempatan kepada rakyat Afghanistan untuk membangun negara mereka sendiri dari bawah.

Itu artinya pemerintah pusat hanya sebagai perantara di antara para pemimpin lokal dan pemimpin perang. Idealnya, seiring berjalannya waktu, Afghanistan akan menjalankan ekonominya kemudian merangkul demokrasi dan akhirnya mencapai perdamaian dan stabilitas.

Skenario ini menuntut toleransi bagi kehadiran Taliban di kawasan terpencil dan kondisi bisa memicu kemelut krisis lebih pelik. "Tapi dari kasus yang sudah-sudah ini semua butuh waktu bergenerasi," ujar Brown.

Seorang prajurit Angkatan Darat Afghanistan menembakkan granat berpeluncur roket ke arah milisi Taliban saat terjadi pertempuran di Combat Outpost Nolen, Lembah Arghandab di utara Kandahar 22 Juli 2010. Amerika dan sekutu dengan dibantu para tentara pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat, bahu-membahu berusaha mengalahkan para pejuang Taliban. (Foto: REUTERS / Bob Strong via Boston.com)

Yang berikutnya adalah skenario ala Somalia. Yaitu Pemerintah Afghanistan akan melepaskan kota-kota besar dan beralih menjadi sistem federal, seperti yang dilakukan Somalia pada 2012. Kekuasaan bisa diraih oleh para tokoh masyarakat dan para pemimpin perang, termasuk Taliban yang bisa bangkit dari kawasan pedalaman.

Model Somalia ini bisa 'membantu' terjadinya perpecahan. Warga lokal bisa berupaya sendiri untuk berdamai dengan Taliban dan di beberapa daerah terpencil hal inilah yang sedang terjadi.

Bangkit Kembali Kekuatan Para Pejuang Taliban

Amerika Serikat sempat sesumbar bahwa misi mereka dalam menaklukkan para milisi Taliban yang digelari "teroris" telah sukses besar. Bahkan negara adidaya itu sempat mengejek Rusia yang terpaksa angkat kaki dari Afghanistan, saat Uni Soviet berusaha menginvasi negara itu. Tapi seperti Sebuah karma, hinaan itu justru berbalik dan kini Amerika seakan jadi pecundang di Afghanistan.

Sebuah penelitian yang dirilis BBC mengungkapkan, kelompok militan Taliban telah bergerak secara aktif di hampir 70 persen tanah Afghanistan.

Penelitian itu menunjukkan, jumlah distrik yang dikuasai Taliban semakin meningkat sejak invasi AS dan sekutunya di negara tersebut dianggap berakhir pada 2014 lalu.

"Sekitar 15 juta warga Afghanistan tinggal di daerah yang dikontrol oleh gerakan radikal tersebut atau di distrik yang sering menjadi target serangan Taliban," ungkap penelitian BBC, dikutip dari Sputniknews.com, Rabu (31/1).

Taliban telah menguasai setidaknya 14 distrik di negara tersebut dan menunjukkan 'tanda-tanda' keberadaannya di 263 daerah lainnya.

Sersan Staf Brenden Patterson dari Skuadron Penyelamatan ke-58, Las Vegas, melakukan pemindaian untuk mencari basis-basis pertahanan para pejuang Taliban dengan menggunakan helikopter Pavehawk CASEVAC, di pegunungan tandus yang terletak di provinsi Kandahar, Afghanistan selatan pada Rabu 28 Juli 2010. Terlihat dilatar belakang para penembak jitu dan seorang tentara menggunakan senjata artileri berat. (Foto: Brennan Linsley / Boston.com)

Penelitian ini dilakukan dari 23 Agustus sampai 21 November tahun lalu, di mana wartawan BBC mewawancarai lebih dari 1.200 responden di setiap distrik di Afghanistan.

Tak hanya itu, studi tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok militan ISIS juga ikut 'hadir' di 30 dari 399 distrik di Afghanistan. Kebanyakan mereka bercokol di wilayah utara dan timur, namun tidak memiliki kendali penuh atas distrik manapun.

Penelitian tersebut diperkuat oleh Ombudsman AS yang mengeluarkan laporan bahwa Taliban semakin kuat berkuasa di Afghanistan selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan laporan itu, pemerintah Afghanistan hanya menguasai 56 persen dari negara itu, angka itu menurun dari 72 persen pada 2015.

Amerika dengan dibantu sekutu, terus berusaha mencegah bangkitnya dominasi Taliban dengan terus mempersenjatai pasukan militer pemerintahah Afghanistan, namun tetap tidak membuahkan hasil.

Rezim Presiden Donald Trump yang dikenal congkak dan sombong pun mengakui situasi ini. Menteri Pertahanan AS, James Mattis mengatakan Amerika kelelahan terus berupaya melindungi pemerintah Afghanistan di tengah meningkatnya serangan yang dilakukan Taliban.

Terbukti tentara AS tidak mampu memberikan perlindungan saat lebih dari seribu orang pasukan Afghanistan tewas dan terluka saat melindungi pemilihan parlemen Afghanistan pada Oktober lalu.

"Mereka bertahan di medan pertempuran. Taliban telah dicegah untuk mengambil dan menguasai berbagai wilayah di provinsi serta menganggu pemilihan, namun tidak dapat dihentikan," kata Mattis.

Para pejuang Taliban yang sering digelari "Sang Singa Pegunungan," karena menjadikan pegunungan tandus yang banyak terdapat di Afghanistan sebagai basis pertahanan mereka. Taliban sering melancarkan serangan mematikan menghadapi pasukan Amerika dan Sekutu dari wilayah pegunungan, yang mana teknologi perang Barat hampir tidak berfungsi secara baik di wilayah tersebut. (Foto: Allauddin Khan / AP via sputniknews.com)

Memang sebelumnya, sesaat setelah dilantik sebagai Presiden AS, Donald Trump sempat mengumumkan akan meningkatkan jumlah pasukan AS menjadi 14 ribu tentara untuk menghadapi Taliban.

Trump berencana akan menekan Taliban dengan kekuatan militer penuh, sehingga memaksa Taliban agar bersedia menyelesaikan konflik melalui penyelesaian politik. Langkah itu diyakini bisa mengakhiri perang tersebut. Namun, Trump menarik kembali gagasan tersebut setelah Taliban melakukan serangan mematikan di Kabul yang menewaskan ratusan orang.

Tersudut dengan peliknya situasi, AS berupaya menarik Taliban ke meja perundingan dengan cara yang lebih halus, setelah parlemen AS menolak menurunkan pasukan tambahan, yang sebelumnya telah menelan dana perang terbesar yang pernah dikeluarkan Amerika sejak perang Dunia II.

AS telah berulang kali mengirim utusan untuk berbicara dengan Taliban, diantaranya mengutus mantan Duta Besar AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad untuk berdiskusi dan berunding dengan Taliban.

Namun hingga kini, masih belum ada kemajuan untuk mengakhiri perang berkepanjangan di Afghanistan. Para pejuang Taliban tetap pada pendirian mereka bahwa Amerika Serikat dan seluruh kekuatan sekutunya harus angkat kaki dari bumi Afghanistan dengan tanpa syarat apapun, baru permusuhan dan peperangan dapat dihentikan.

Aksi koboy dan sok jagoan yang dipertontokan AS dan sekutunya dengan menginvasi Afghanistan awalnya didasarkan oleh alasan palsu yang dirancang oleh Amerika sendiri. AS menuduh kelompok Taliban yang sebelumnya memerintah di Afghanistan, memberikan perlindungan kepada Al-Qaeda dan pemimpinnya Usamah Bin Laden, yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau 9/11.

Amerika dan sekutu akhirnya menggelar operasi militer besar-besaran untuk menjatuhkan Taliban dan menguasai Afghanistan. AS berhasil menumbangkan pemerintahan Taliban dan mendudukkan pemerintahan baru versi Barat yang dianggap lebih demokratis.

Para pejuang Taliban merupakan pasukan milisi terkuat yang pernah ada di muka bumi saat ini. Hanya dengan menggunakan persenjataan yang sangat tua, usang dan kuno, para kombatan Taliban mampu mengalahkan pasukan militer dua negara adidaya dunia, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat beserta kekuatan sekutunya, saat mencoba menginvasi Afghanistan. (Foto: AFP/Getty )

Namun, AS tidak benar-benar berhasil menaklukkan para pejuang Taliban yang dalam sejarah dikenal sebagai salah bangsa petarung terkuat di muka bumi tersebut. Setelah kembali mengkonsolidasikan kekuatan yang sebelumnya sempat tercerai berai, Taliban kembali bangkit dan memberikan perlawan balik terhadap AS dan sekutunya.

Kini, Amerika terjebak dalam perang berkepanjangan di Afghanistan. Negara yang selalu menganggap diri sebagai polisi dunia tersebut seakan memakan "buah simalakama," yakni jika meneruskan aksi militernya di Afghanistan, akan semakin banyak dana yang harus digelontorkan dan korban yang tewas di pihak AS juga akan semakin bertambah.

Namun, jika menarik diri secara penuh dari bumi Afghanistan, artinya AS sudah benar-benar kalah, dan kampanye militer yang sudah mereka lakukan di negara tersebut selama lebih dari satu dekade akan menjadi sia-sia dengan kembalinya Taliban menguasai pemerintahan resmi Afghanistan. (jm)

Myanmar Kerahkan Militer untuk Habisi Etnis Rohingya

2018-12-08T19:20:00.002+07:00

Tentara Myanmar menyisir desa-desa di wilayah Rakhine untuk mencari para warga etnis muslim Rohingya. Pemerintah Myanmar secara sistematis dan terencana terbukti melakukan genosida terhadap etnis Rohingya di negara tersebut. (Foto: AFP / Getty Images)

RAKHINE -- Kelompok advokasi Fortify Rights melaporkan, militer Myanmar secara sistematis merencanakan kampanye genosida untuk menyingkirkan Muslim Rohingya. Laporan tersebut didasarkan dari kesaksian dari 254 orang yang selamat, pejabat dan pekerja selama periode 21 bulan.

Organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2013 oleh Matthew F. Smith, seorang aktivis hak asasi manusia tersebut menjelaskan, dimulai pada bulan Oktober 2016, pejabat militer Myanmar secara sistematis menghancurkan semua benda dan alat-alat yang bisa dijadikan senjata untuk membeli diri oleh muslim Rohingya.

Militer juga menghancurkan pagar di sekitar rumah-rumah Rohingya agar serangan lebih mudah dilakukan.

Militer Myanmar juga melatih etnis Rakhine yang beragama Budha dan menjadikannya sebagai pasukan milisi. Warga Budha yang sudah dilatih itu bertugas untuk memburu dan menghabisi umat muslim Rohingya yang masih bersembunyi di pelosok-pelosok desa.

Tidak hanya itu, Myanmar juga mematikan dan menutup akses keran bantuan internasional untuk komunitas Rohingya yang miskin

Myanmar juga mengirim pasukan militer dalam jumlah besar ke Rakhine utara. Setidaknya 27 batalion Angkatan Darat Myanmar berjumlah 11.000 tentara, tiga batalion polisi tempur dengan 900 personil, berpartisipasi dalam pertumpahan darah yang dimulai pada akhir Agustus dan berlanjut selama berminggu-minggu sesudahnya.

Laporan 162 halaman itu mengatakan bahwa eksodusnya sekitar 700.000 Muslim Rohingya ke Bangladesh tahun lalu dipicu oleh serangan brutal militan Budha yang dibekingi oleh pasukan militer Myanmar.

Dipersenjatai dengan pedang, etnis Rakhine yang dikomandoi oleh para biksu Budha radikal melakukan pembantaian massal, pemerkosaan dan pembakaran desa-desa muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Militer Myanmar menjadi pengarah langsung dalam aksi kejam dan brutal tersebut.

Tentara Myanmar membakar rumah-rumah warga Rohingya di berbagai pelosok desa di wilayah negara bagian Rakhine. (Foto: Istimewa)

Sekitar 22 pejabat militer dan polisi yang diantaranya Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, Wakil Senior Jenderal Soe Win dan kepala staf umum Jenderal Mya Tun Oo, bertanggung jawab langsung atas kampanye pembersihan etnis tersebut.

Fortify Rights merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB menyeret mereka ke Pengadilan Pidana Internasional.

Untuk menutupi kekejamannya, Myanmar juga berusaha menutupi akses informasi dan media massa ke wilayah-wilayah konflik. Dua wartawan Reuters yang menyelidiki peristiwa itu ditangkap.

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditahan polisi saat membawa peta dan dokumen yang berkaitan dengan kawasan itu, di Yangon. Militer Myanmar langsung mengajukan tuntutan terhadap wartawan di bawah Undang-undang Rahasia Resmi, yang menjatuhkan hukuman penjara maksimal 14 tahun.

Namun, hingga kini pemerintah Myanmar masih membantah telah melakukan genosida terhadap Rohingya. Bahkan beralasan bahwa laporan pembunuhan massal dan perkosaan adalah rekayasa yang diciptakan oleh ratusan ribu orang Rohingya yang sekarang tinggal di kamp pengungsi yang kumuh di Bangladesh.

Pemerintah militer dan sipil Myanmar secara konsisten berkilah tindakan kejam itu sebagai "operasi pembebasan" dari "teroris" Muslim.

Para perwira militer, termasuk Panglima Militer, Jenderal Senior, Min Aung Hlaing, berdalih militer bereaksi karena untuk membalas serangan mematikan oleh Arakan Rohingya Salvation Army pada bulan Oktober 2016 dan Agustus 2017.

"Tidak ada pembersihan genosida dan etnis di Myanmar. Ya, ada pelanggaran hak asasi manusia, dan pemerintah akan mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia," kata U Zaw Htay, juru bicara pemerintah.

Namun, PBB dan sejumlah lembaga kemanusiaan dunia menolak alasan Myanmar yang menjadikan milisi ARSA sebagai dalih untuk melakukan pembantaian muslim Rohingya.

Tentara dan polisi Myanmar membumi hanguskan desa-desa warga etnis Rohingya dan membantai setiap muslim Rohingya yang berhasil mereka temui. (Foto: Istimewa)

Sebab, militer Myanmar terbukti telah menganiaya Rohingya jauh sebelum serangan ARSA pada pos pasukan keamanan di Rakhine.

Latar belakang nyata dari kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar adalah diskriminasi yang disponsori negara terhadap Rohingya dan juga kekebalan hukum yang digunakan militer.

Laporan menunjukkan bahwa ARSA memang melakukan serangan terhadap sejumlah pos polisi dan barak militer tentara Myanmar di Rakhine, tapi serangan tersebut lebih sebagai upaya pembelaan diri dari etnis yang teraniaya tersebut.

PBB menyatakan, Militer Myanmar menyerang pria dan wanita Rohingya, anak-anak dan orang tua, di seluruh desa, dan tidak berusaha membedakan antara pejuang ARSA bersenjata dan penduduk Rohingya yang lebih luas.

Dewan Keamanan PBB sudah berulang kali berupaya menjatuhkan sanksi untuk Myanmar, agar menghentikan pembantaian muslim Rohingya, tetapi selalu mendapat tentangan dan penolakan dari China dan Rusia yang merupakan sekutu defacto Myanmar. (ju)

Amerika Mulai Jadi Ancaman, UE Bentuk Aliansi Pertahanan Baru

2018-12-07T08:18:00.001+07:00

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa sedang merancang sebuah draft untuk pembentukan aliansi pertahanan baru di luar NATO di kawasan benua Eropa. Aliansi ini sebagai bentuk antisipasi guna menghadapi negara-negara kuat seperti Rusia, China dan Amerika Serikat yang kini juga dianggap sebagai ancaman potensial sejak kepemimpinan Donald Trump. (Foto: AFP / Mehdi Fedouach via sputniknews.com)

"kami orang Eropa benar-benar harus mengambil nasib kami ke tangan kami sendiri."

BERLIN -- Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan pembentukan pasukan militer Uni Eropa secara nyata, menyikapi rencana Amerika Serikat (AS) yang akan keluar dari perjanjian pembatasan senjata nuklir jarak menengah (INF).

Pernyataan Merkel ini sekaligus mendukung usulan serupa yang sudah pernah dilontarkan Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk membuat pasukan gabungan Uni Eropa pekan lalu.

Merkel secara terang-terangan mendukung usulan Macron terkait perencanaan pertahanan Eropa baik melalui operasi militer maupun pengembangan senjata. Menurut Merkel, pasukan militer Uni Eropa tidak akan merusak aliansi yang dibentuk lewat Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

"Kami harus bekerja pada visi membangun militer Eropa yang nyata. Pasukan militer Uni Eropa bisa jadi pelengkap NATO," tegas Merkel saat berpidato di Parlemen Eropa seperti dikutip Reuters, Selasa (13/11).

Sejak tahun 2013, Jerman telah mengambil kebijakan pengintegrasian sistem pertahanan yang lebih erat dengan sejumlah negara anggota Uni Eropa. Jerman berbagi pasukan dan kemampuan dengan negara-negara Eropa lainnya.

Dua brigade Belanda telah diintegrasikan ke dalam Divisi Respons Cepat Bundeswehr dan Divisi Lapis Baja ke-1. Jerman juga melakukan hal yang sama untuk pasukan Ceko dan Rumania.

Dalam banyak hal, Jerman sering bersilang pendapat dan kebijakan dengan Prancis, Namun soal menghadapi arogansi AS di benua Eropa, Jerman dan Prancis berada dalam visi dan misi yang sama. Kedua negara kuat ini berangggapan bahwa sudah saatnya "menendang" Amerika dari kawasan tersebut.

Sebelumnya Macron menegaskan bahwa Benua Biru harus mulai mengurangi ketergantungan kepada AS. Macron menyerukan agar dibentuk sebuah pasukan militer Eropa untuk menangkal ancaman dari AS, Rusia, dan China.

Pernyataan ini disampaikan Macron terkait sikap AS yang disebut akan keluar dari kesepakatan bernama Perjanjian Nuklir Jarak Menengah (INF). Menurut Macron, Eropa akan menjadi korban jika AS keluar dari perjanjian yang melarang AS maupun Rusia membuat rudal dengan jangkauan 500 hingga 5.500 kilometer tersebut.

Macron menegaskan perlindungan terhadap masyarakat Eropa akan terwujud melalui pasukan militer Eropa yang tangguh tanpa harus bergantung pada AS. Macron menyerukan dibentuknya pasukan khusus gerak cepat dari sembilan negara Eropa yang sifatnya bebas dari campur tangan NATO.

Pernyataan Macron membuat Presiden AS Donald Trump kesal. Melalui akun twitter pribadinya pada 9 November lalu, Trump menuding Macron sedang berusaha membangun pasukan militernya sendiri untuk melawan AS.

Hari ini, Selasa (13/11) Trump kembali berkicau dan membidik Macron. Trump mengecam Perancis yang kalah pada dua perang dunia karena dekat dengan Jerman. Tak hanya itu, Trump juga menyinggung industi anggur Perancis.

Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu dengan Pasukan ke-4, Angkatan Udara Cepat (SES) dari angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, di sebuah barak tentara di Leer, Ostfriesland, Jerman. (Foto: Fabian Bimmer / Reuters)

Menurut Trump, AS dipersulit untuk mengirim anggur ke Perancis karena dikenakan tarif besar. Trump juga menyinggung tingkat akseptabilitas Macron di Perancis yang terus menurun karena meningkatkan angka pengangguran.

Upaya Uni Eropa Keluar dari Cengkraman Amerika Serikat

Usulan pembentukan pasukan khusus Uni Eropa yang lepas dari pengaruh Amerika dan NATO sebenarnya sudah diajukan oleh sejumlah tokoh dan petinggi Uni Eropa, dan bahkan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker telah membicarakannya empat tahun lalu.

Kepada surat kabar Die Welt pada 2015 Jucker mengatakan bahwa, "sebuah pasukan Eropa yang umum akan menyampaikan pesan yang jelas kepada Rusia bahwa kami serius membela nilai-nilai Eropa kami."

Usulan Jucker yang rencana awalnya hanya untuk menghadapi militer Rusia, kini semakin berkembang setelah menilai bahwa AS bukan lagi sekutu yang jujur bagi kawasan itu. Ditambah lagi kebangkitan militer China juga menjadi ancaman baru bagi eksistensi Uni Eropa.

Pada bulan Maret, Uni Eropa juga mengumumkan pembukaan "markas militer gabungan." Namun, Menteri Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan bahwa markas militer gabungan itu "bukan tentara Eropa."

Pada awal November, Presiden Emmanuel Macron menyerukan pembentukan tentara Eropa yang akan independen dari Amerika Serikat, menekankan bahwa Prancis baru-baru ini menghadapi beberapa upaya oleh kekuatan luar untuk ikut campur dalam urusan domestik dan cyber security.

Secara khusus, presiden Prancis menyebutkan ancaman yang diduga datang dari Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Kanselir Jerman Angela Merkel menyuarakan dukungannya untuk gagasan itu.

Merkel menyatakan bahwa Eropa tidak dapat lagi bergantung pada sekutunya di Inggris dan Amerika Serikat dan bahwa "kami orang Eropa benar-benar harus mengambil nasib kami ke tangan kami sendiri."

Pada bulan Desember, negara-negara anggota UE, kecuali Denmark, Malta, dan Kerajaan Inggris, mengadopsi keputusan untuk membentuk Kerja Sama Terstruktur Permanen (PESCO). Negara-negara menyepakati daftar 17 proyek yang akan dilakukan di bawah PESCO, termasuk pelatihan, pengembangan kemampuan, dan kesiapan pertahanan operasional.

Musim panas ini, Komisi Eropa mengusulkan peningkatan investasi keamanan sebesar 40 persen dalam anggaran 2021-2027. Blok tersebut juga mendukung Program Pengembangan Industri Pertahanan Eropa (EDIDP), yang bertujuan untuk mendanai pengembangan produk dan peningkatan teknologi baru.

Program ini akan diluncurkan sebagai bagian dari Dana Pertahanan Uni Eropa, yang dibentuk pada 2017 untuk mengoordinasikan investasi negara-negara Uni Eropa dalam pertahanan, penelitian, dan perolehan teknologi dan peralatan militer baru.

Presiden Perancis Emmanuel Macron, salah satu pemimpin Eropa yang paling keras menetang hegemoni dan arogansi Amerika Serikat di kawasan Eropa. (Foto: Reuters)

Tapi negara-negara di benua biru itu belum menemukan konsep integrasi militer seperti apa yang akan dipilih oleh negara-negara anggota UE, setelah November lalu Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang membuka jalan bagi pembentukan aliansi pertahanan baru.

Dalam resolusi itu sudah dibuat sebuah draft yang mewajibkan setiap anggota mendedikasikan 2 persen PDB negara anggota untuk pertahanan, mendirikan pasukan multinasional UE, yang memungkinkan blok tersebut bertindak dalam situasi apa pun di mana "NATO tidak mau."

Masalah anggaran pertahanan, tidak semua negara di kawasan itu yang setuju dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Namun, sejumlah negara dengan sukarela menyatakan menyetujuinya. Brussels adalah salah satu negara yang menyatakan siap menggelontorkan dana lebih untuk pembentukan aliansi baru.

Bahkan, salah satu negara termakmur di dunia tersebut telah meluncurkan Dana Pertahanan Eropa, dan berkomitmen untuk menginvestasikan hingga lebih dari € 5 milyar per tahun setelah 2020 untuk mengembangkan dan mendapatkan teknologi militer terbaru.

Saat ini, UE sedang mempertimbangkan tiga skenario integrasi. Pertama skenario "Keamanan dan Kerja Sama Pertahanan." Skenario pertama ini lebih longgar dan ringan, karena negara-negara anggotanya hanya secara sukarela berkontribusi dan akan mengeluarkan anggaran masing-masing jika ada ancaman keamanan kasus per-kasus.

Kedua, skenario "Keamanan Bersama dan Pertahanan." Skenario kedua ini lebih ketat, karena mengharuskan dan mewajibkan negara-negara anggota memperkuat pertahanan mereka dengan berkontribusi mengerahkan seluruh aset keuangan dan operasional pertahanan masing-masing anggota.

Opsi terakhir, adalah skenario "Pertahanan Umum dan Keamanan." Ini adalah langkah paling tegas dan nyata, karena pembentukan kebijakan pertahanan UE bersama akan dibangun berdasarkan Pasal 42 dari Traktat UE.

Skenario terakhir ini akan menganggap setiap ancaman dari negara musuh akan dipandang sebagai ancaman bagi seluruh negara anggota. Seluruh persenjataan, perangkat militer, teknologi, operasional dan bahkan strategi setiap negara anggota UE akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan untuk menghadapi dan menggempur serangan musuh.

Dari sejumlah skenario yang ada, kendala terbesar pembentukan aliansi adalah tidak adanya dukungan dari negara terkuat di Eropa, yaitu Inggris. Sejumlah usulan, dan rencana integrasi yang diajukan, selalu ditolak oleh Inggris. Negara kerajaan tertua di dunia itu tetap 'ngotot' dengan pendiriannya yang akan keluar dari Uni Eropa dan berdiri dengan kaki sendiri.

Sejak Inggris mengambil kebijakan keluar dari Uni Eropa yaitu lebih dikenal dengan Brexit, London merasa tidak memiliki kewajiban apapun dengan UE dan tidak akan ikut campur dengan setiap kebijakan yang akan dibuat oleh persekutuan.

Namun, tidak mengajak Inggris sebagai negara besar di benua itu dalam rencana pembentukan aliansi baru oleh sejumlah analis Barat juga dianggap merupakan sebuah keanehan.

Presiden AS Donald Trump, menyaksikan kedekatan hubungan Presiden Perancis Emmanuel Macron dengan Kanselir Jerman Angela Merkel saat menghadiri upacara Arc de Triomphe, 11 November. (Foto: AP / Francois Mori)

Sejak Donald Trump berkuasa, hubungan Amerika dengan Uni Eropa semakin memanas akibat kebijakan Trump yang dianggap merugikan di kawasan tersebut. Trump sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan provokatif dan menyerang terhadap sejumlah negara yang menjadi sekutunya di NATO.

Trump pernah mengeluarkan pernyataaan bernada hinaan yang menuduh bahwa banyak negara-negara Uni Eropa yang 'memakan pajak Amerika' karena tidak mau meningkatkan anggaran pertahanannya untuk mendukung operasional NATO. AS menganggap mereka sudah merugi karena setiap tahun terus mengeluarkan anggaran besar untuk melindungi para anggota NATO.

Tuduhan Trump tersebut tentu saja langsung dibantah oleh negara-negara kuat di kawasan tersebut. Prancis bahkan mengingatkan Trump agar tidak memperlakukan negara mereka seperti anak kecil yang mudah diatur sesukanya. Inggris dan Jerman bahkan membalas dengan perlakuan kebijakan ekonomi ketat terhadap AS.

Sejumlah pengamat dan analis militer dunia menyatakan, Amerika di bawah rezim Trump berusaha untuk mendominasi dan mengendalikan NATO maupun Uni Eropa seutuhnya. Hal inilah yang menimbulkan keretakan dan ketidakpercayaan antara Amerika dengan para sekutu tradisionalnya di Uni Eropa. (jm)

OPM Bantai Puluhan Warga Sipil, TNI Terjunkan Pasukan Raider

2018-12-06T07:08:00.002+07:00

Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). TNI berusaha memburu Kelompok OPM yang telah membunuh 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. (Foto: ANTARA / Iwan Adisaputra)

"Kami menyampaikan kepada Negara Kolonial Indonesia bahwa kami berjuang bukan KKB, KKSB, dan lain-lain tetapi kami adalah Pejuang Sejati Untuk Kebebasan Republik West Papua,"

JAYAPURA -- Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga. Ke 31 orang pekerja jembatan ini merupakan buruh bangunan dari PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek jalan trans-Papua.

Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, berdasarkan laporan dari lapangan, sebanyak 24 orang pekerja dari PT Istaka Karya dibunuh pada hari Sabtu (1/12/2018) sedangkan 8 lainnya yang sempat menyelamatkan diri dan bersembunyi di salah satu rumah anggota DPRD setempat. Namun mereka pun dan dibunuh pada hari Minggu (2/12/2018) setelah dijemput oleh anggota OPM.

“Laporan terakhir total semua korban adalah 31 orang, 24 dibunuh pada hari pertama, delapan orang lainnya sempat lolos dan sembunyi di rumah anggota dewan, tapi keesokan hari nya mereka di jemput dan di bunuh. Satu orang lagi masih hilang,” jelas Kamal.

Panglima Daerah Militer Makodap III Ndugama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pimpinan Egianus Kogoya menyatakan, bertanggungjawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan pekerja tersebut. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kelompok OPM, Sebby Sambom dalam siaran pers kepada wartawan di Papua, Rabu (5/12/2018).

"Kami yang lakukan dan kami siap bertanggungjawab penyerangan ini dipimpin dibawah pimpinan Panglima Daerah Makodap III Ndugama Tuan Egianus Kogeya dan Komandan Operasi Pemne Kogeya. Lebih dari tiga bulan kami lakukan pemantauan dan patroli terhadap pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos Mbua," kata Sebby.

Sebby beralasan, pihaknya tidak akan berperang melawan warga sipil, namun sasaran mereka adalah aparat TNI-Polri. Diungkapkannya, Pos Mbua adalah pos resmi sebagai pos kontrol dan yang bekerja di Kali Aworak, Kali Yigi adalah murni anggota TNI (Zipur), walaupun mereka berpakaian sipil atau preman.

"Karena kami tahu bahwa yang bekerja selama ini untuk jalan Trans dan jembatan-jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema Juguru Kenyam Batas Batu adalah murni anggota TNI (Zipur)," timpalnya.

Jenazah para pekerja yang menjadi korban pembantaian kelompok OPM di Papua. (Foto: Facebook)

"Kami tidak akan berperang melawan warga sipil yang tidak seimbang dan sepadan. Untuk itu kami imbau kepada pihak TNI/Polri Kolonial Indonesia bahwa berperanglah secara gentleman dan bertanggung jawab menjunjung tinggi Hukum Humanisme Internasional. Pisahkan mana basis rakyat sipil mana basis dan wilayah perang," ungkap Sebby.

"Kami menyampaikan kepada Negara Kolonial Indonesia bahwa kami berjuang bukan KKB, KKSB, dan lain-lain tetapi kami adalah Pejuang Sejati Untuk Kebebasan Republik West Papua. Kami tidak minta Jalan Trans dan Pembangunan namun Solusi Masalah Papua adalah Kemerdekaan dan Berdaulat sendiri sebagai Bangsa yang beradap," lanjut Sebby.

TNI Terjunkan Pasukan Raiders

Tim gabungan dari TNI dan Polri menerjunkan dua Satuan Setingkat Peleton (SST) berjumlah 70 personel ke lokasi pembunuhan 31 pekerja, Selasa (4/12/2018). Tim gabungan ini memiliki misi memburu KKB dan mengevakuasi para korban.

Selain itu, satu satuan setingkat kompi (SSK) gabungan dari personel Brimob Polda Papua dan pasukan TNI juga telah diberangkatkan ke lokasi pembantaian. Satu SSK memiliki kekuatan kurang lebih 100 personel. Pasukan ini diberangkatkan untuk memburu pelaku pembantaian.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan, pasukan TNI yang dikerahkan ke Ndunga merupakan personel gabungan, Batalyon Infanteri (Yonif) 756/Wimane Sili dan Yonif 751/Vira Jaya yang berkualifikasi Raider ditambah anggota Kodim setempat.

"Pasukan TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) ini diberangkatkan dari Wamena Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIT. Pasukan ini dikerahkan untuk membantu Polri dan Pasukan Yonif 755/Yalet yang telah berada di Distrik Mbua, Ndunga," kata Wakapendam.

Perwira TNI ini menegaskan, pasukan yang diberangkatkan dalam kondisi siap tempur dengan kondisi apapun. Untuk jarak tempuh normal dari Wamena ke Mbua diperkirakan akan menempuh waktu sekitar 4 jam. Selanjutnya dari Mbua ke lokasi pembantaian di Yigi akan menumpuh waktu perjalanan sekitar 2,5 jam.

Jenazah para pekerja yang menjadi korban pembantaian kelompok OPM di Papua. (Foto: Facebook)

"Ya pasukan yang diberangkatkan pagi ini merupakan pasukan pemukul yang siap dengan kondisi terburuk di lapangan. Tentunya kami mengharapkan dan berdoa tidak ada kendala bagi pasukan di lapangan untuk menuju ke lokasi. Karena berdasarkan informasi yang ada telah terjadi pemalangan di daerah yang menuju ke lokasi di Mbua dan Yigi," kata Letkol Inf Dax Sianturi.

Pada Rabu (5/12/2018), Kodam XVII/Cenderawasih mengirimkan tambahan satu Kompi Pasukan Raider dari Yonif 751/Vira Jaya Sakti yang bermarkas di Sentani, Jayapura, Papua. Pasukan ini akan menambah kekuatan pasukan TNI-Polri untuk mengejar kelompok OPM.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan, satu kompi Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti yang dikirim ke Nduga merupakan stanby force, yaitu pasukan yang siap digerakkan kapan saja sesuai dibutuhkan.

"Satu Kompi Pasukan Yonif 751 telah berada di Wamena setelah diterbangkan dari Sentani. Saat ini posisi mereka masih Stanby Force menunggu perintah operasi dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Josua Pandit Sembiring," kata Letkol Dax Sianturi, dilansir dari SINDOnews, Rabu pagi (5/12/2018).

Kelompok OPM Berlindung di Balik Warga Sipil dan Remehkan TNI

Saat ini pasukan gabungan TNI-Polri yang dipimpin Kabag OPS Polres Jayawijaya AKP RL Tahapary berhasil memasuki lokasi tempat pembantaian para pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Setelah menyeterilkan lokasi kejadian dan mengevakuasi jenazah para korban, TNI langsung mengejar para pelaku gerombolan OPM tersebut.

Informasinya, para pelaku sudah bergabung dan membaur bersama masyarakat sipil lainnya untuk menghilangkan jejak. Namun TNI saat ini sudah mengantongi nama-nama dari pelaku teror. “Dalam waktu dekat Polres Jayawijaya akan menyisir Kabupaten Nduga untuk menangkap pelaku teror kejahatan di wilayah itu,” kata Yan Pieter.

Polres Jayawijaya juga sudah berupaya berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan keamanan di wilayah itu. Namun anehnya, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga belum memberikan laporan dan informasi apapun kepada aparat TNI/Polri.

Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Makodap III Ndugama Pimpinan Egianus Kogoya menyatakan, bertanggungjawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan pekerja di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. (Foto: SINDOnews)

Terkait serangan balasan oleh pihak TNI/Polri, pihak OPM menyatakan mengetahui dengan detail pergerakan pasukan TNI tersebut. Juru Bicara Kelompok OPM, Sebby Sambom menyatakan bahwa, hari Selasa 04 Desember 2018 telah dilancarkan serangan udara sejak pukul 09.45 WIT sampai dengan pukul 17.35 WIT.

Dalam serangan ini pihak TNI/Polri mengerakan empat unit helikopter yakni tiga unit milik TNI AU dan 1 unit milik Polda Papua dari Kabupaten Mimika dan selanjutnya Basecamp di Kenyam Kabupaten Nduga.

"Serangan jalur udara ini menerjunkan bom peledak dalam kapasitas besar namun dua unit belum meledak sementara dua lainnya meledak di udara dan habis di udara sebelum menyentuh Tanah, dengan demikian jumlah bom yang diterjunkan berjumlah empat unit. Terkait ini tuan Egianus Kogeya membenarkan adanya penyerangan jalur udara yaitu dengan serangan udara dan pelepasan bom," kata Sebby.

OPM meremehkan kemampuan TNI dalam melumpuhkan pergerakan mereka, karena merasa lebih menguasai medan perang di wilayah tersebut dibandingkan pasukan TNI/Polri. Selain itu OPM juga mengaku mendapat dukungan dari warga Kabupaten Nduga, sehingga memudahkan mereka dalam menghindari kejaran TNI.

Mereka pihak TNI/Polri, kata Sebby, selain mengevakuasi korban juga melancarkan serangan udara sampai dengan sore pukul 17.35 WIT dengan menggunakan peralatan perang yang canggih dan bahan peledak daya besar.

"Ya, itu laporan lengkap dari Mbua itu sudah jelas. Ambil foto itu motif tambahan, intinya TPNPB OPM tolak semua bentuk pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah RI di seluruh Tanah Papua. Kami tidak butuh Pembangunan oleh Pemerintah Kolonial RI, kami hanya ingin kemerdekaan penuh. Oleh karena ITU semua pembanguan infrastruktur segera hentikan Dan segera lakukan perundingan antara wakil TPNPB-OPM Dan Pemerintah RI untuk menentukan masa depan bangsa Papua," tegas Sebby. (jm)

Adu Tanding F-35 Lightning vs Jet Tempur J-20, Siapa yang Terkuat?

2018-12-04T08:40:00.001+07:00

Angkatan Udara China menyatakan pengembangan jet tempur siluman Chengdu J-20 sudah mencapai tahap akhir. China sesumbar, J-20 akan mampu menyaingi jet tempui siluman generasi kelima F-35 Lightning buatan Amerika Serikat. (Foto: scmp.com)

“Harga senjata militer China yang dikembangkan sendiri biasanya seperlima hingga sepertiga dari harga senjata AS yang sama. Dan harga pembelian senjata militer adalah 5 persen lebih besar dari biaya sebenarnya. J-20 sesuai dengan F-22,"

BEIJING -- Angkatan Udara militer China memamerkan jet tempur J-20 yang sudah dipersenjatai rudal canggih untuk pertama kalinya pada Senin (12/11).

Dilansir dari Reuters, dua awak pesawat menunjukkan empat muatan rudal jarak jauh yang terpasang di bawah sayap dan dua lainnya di sisi pesawat.

China memamerkan rudal dan J-20 itu ketika menerbangkan pesawat tersebut di tengah peringatan hari jadi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) ke-69.

Song Zhongping, seorang Ahli militer China mengatakan empat rudal di pesawat J-20 itu adalah rudal jarak jauh dari udara ke udara. Sementara itu, dua rudal yang berada di sisi pesawat adalah rudal tempur jarak pendek untuk pertempuran udara.

Zhongping sesumbar pesawat tempur J-20 akan menjadi senjata ampuh di masa depan jika ada yang berani memprovokasi China melalui jalur udara.

"Di masa lalu, hanya AS dan sekutunya seperti Jepang yang mampu mempersenjatai jet pembom. Namun sekarang, monopoli mereka di wilayah ini telah dipatahkan oleh J-20 dari China," kata dia.

Perbandingan Jet Tempur F35 Lightning VS J-20 Buatan China

Jet tempur F-35 Lightning buatan Amerika Serikat (AS) adalah sebuah proyek ambisius dan gengsi tinggi bagi negara adidaya tersebut. Amerika ingin tetap menjadi pionir dan terdepan dalam teknologi pesawat tempur mengalahkan negara-negara lainnya seperti Rusia dan China.

F-35 Lightning diciptakan untuk menutupi kekurangan jet tempur siluman F-22 Raptor yang tidak terlalu mendapat peminat di pasar internasional. AS berambisi menciptakan pesawat tempur utopis yang memiliki semua kecanggihan, kekuatan, keunggulan dalam teknologi siluman dan tidak memiliki kelemahan.

Dari awal riset dan pembangunan, Amerika telah menggelontorkan dana sangat besar untuk proyek ini. Bahkan jet tempur F-35 lightning menjadi alutsista termahal yang pernah dibuat oleh Amerika. Hal inilah yang dikritik oleh Presiden terpilih AS Donald Trump.

Trump mengatakan bahwa, biaya untuk membangun jet tempur generasi militer AS, F-35 Joint Strike Fighter, telah berputar "diluar kendali".

Kritik Trump di tengah ekonomi AS yang lamban mengungkapkan kesepakatan mahal antara pemerintah AS dan perancang dan produsen jet Lockheed Martin, yang telah menguras biaya hingga US $ 400 miliar.

“Program F-35 dan biayanya tidak terkendali. Miliaran dolar dapat dan akan disimpan untuk pembelian militer (dan lainnya) setelah 20 Januari,” tulis Trump di akun Twitter-nya, pada hari dia akan dilantik sebagai presiden.

Korps Marinir Amerika Serikat telah mulai maju menyebarkan skuadron operasional pertama F-35B Joint Strike Fighters buatan Lockheed Martin ke Jepang. Unit Skuadron Serangan ke-3 121 (VMFA-121) meninggalkan pangkalannya di Yuma, Arizona, untuk rumah barunya di Marine Corps Air Station di Iwakuni, Jepang, 9 Januari 2017. (Foto: nationalinterest.org)

Pada 2014, pembeli senjata utama Pentagon, Frank Kendall, dikutip oleh CBS News mengatakan bahwa, program F-35 telah mencapai “US $163 miliar melebihi anggaran tujuh tahun di belakang jadwal”. Menurut laporan New York Times, Pentagon telah bertengkar dengan Lockheed mengenai harga pesawat terbaru.

Baru-baru ini, para pejabat Pentagon mengatakan mereka membutuhkan tambahan US $500 juta untuk menyelesaikan pengembangan jet. Pengiriman F-35 untuk militer AS dijadwalkan selesai pada 2037, dengan umur layanan diproyeksikan hingga 2070.

Ada tiga jenis pesawat F-35, yang termurah adalah F-35A, yang biaya unit kontraknya baru-baru ini adalah US $98 juta per unit tanpa mesin, dan akan diturunkan menjadi US $ 85 juta ketika dalam produksi penuh, menurut pejabat situs web dari F-35 Lightning II.

Jet tempur F-35 melakukan penerbangan perdana pada 15 Desember 2006. Satu dekade kemudian pada 2 Agustus 2016, Angkatan Udara AS mengumumkan skuadron pertama F-35A yang siap tempur. Pesawat tempur generasi kelima ini dirancang untuk melakukan serangan darat dan misi pertahanan udara.

Menurut Mark Shackelford, Deputi Akuisisi Angkatan Udara AS, F-35 adalah pesawat tempur multi-peran, dengan kursi tunggal dan mesin tunggal. Jet tempur ini memiliki kemampuan siluman atau tak terjamah radar dan mampu terbang di semua kondisi cuaca.

F-35 Lightning dirancang untuk menjadi "pembunuh rudal permukaan-ke-udara," dilengkapi integrasi radar aperture sintetis canggih dan mampu mengenal beberapa terget dalam satu kali serangan lanjutan.

Dalam hal kemampuan serang dan bertahan, F-35 dirancang memiliki kemampuan tempur udara-ke-udara baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kemampuan ini ditujukan untuk menutupi kelemahan jet tempur siluman F-22 Raptor.

Menurut Lockheed Martin, F-35 merupakan jet tempur taktis yang memiliki fleksibilitas, kecepatan, sensor canggih dan mampu memberikan informasi kepada pilot mengenai kondisi medan tempur secara langsung.

Tidak seperti jet tempur AS generasi sebelumnya, F-35 dirancang '100 persen siluman'. F-35 dilapisi bahan penyerap radar yang lebih tahan lama dan membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan F-22 Raptor.

Jet tempur siluman F-35 Lightning, merupakan alutsista dengan biaya produksi termahal dalam sejarah Amerika Serikat. (Foto: f35.com)

Kemampuan Advanced electronic warfare (EW) memungkinkan pilot F-35 untuk mencari dan melacak pasukan musuh, melumpuhkan radar dan mengganggu serangan musuh dengan efektivitas tak tertandingi.

Avionik tingkat lanjut memberi pilot akses waktu nyata ke informasi ruang pertempuran dengan cakupan 360 derajat dan kemampuan yang tak tertandingi untuk mendominasi lingkungan taktis.

Data yang dikumpulkan oleh sensor F-35 akan segera dibagikan dengan pasukan di Darat, Laut dan Udara, memberikan pandangan lengkap mengenai operasi yang sedang berlangsung secara 'real time'. Kemampuan ini membuat F-35 menjadi pengganda kekuatan yang tangguh bagi operasi pasukan koalisi.

Kemampuan siluman F-35 memungkinkannya untuk memasuki area ruang udara dengan aman tanpa terlacak oleh radar jet tempur Generasi ke-4.

Kemampuan siluman tersebut juga ditopang oleh radar AESA dan dilengkapi komponen lengkap penyimpanan senjata rudal dan bahan bakar internal. Kecanggihan yang dimiliki F-35 ini, membuatnya hampir tidak terdeteksi dan tak terlacak.

Tapi menurut Defense Aviation, seperti jet tempur siluman lainnya, F-35 masih rentan deteksi oleh radar frekuensi rendah, seperti yang digunakan oleh kontrol lalu lintas udara di bandara-bandara penerbangan sipil. Hal ini disebabkan radar frekuensi rendah tidak memberikan koordinat yang cukup rinci untuk memandu rudal ke target.

Meskipun banyak kendala disana-sini dan membengkaknya biaya produksi jet tempur canggih ini, program F-35 menjadi alat diplomatisi untuk meningkatkan jaringan keamanan AS dengan negara-negara yang menjadi sekutunya.

Sejumlah negara yang menjadi sekutu setia Amerika menyatakan akan memborong jet tempur super mahal ini jika kemampuan tempurnya sesuai dengan yang tercatat di atas kertas.

Di Eropa, sekutu setia NATO akan membeli ratusan F-35 dari semua varian. Di Asia, Jepang, Singapura dan sejumlah negara-negara Timur Tengah telah memasukkan F-35 dalam keranjang belanja alutsista mereka.

Israel, misalnya, telah memesan 33 pejuang siluman dengan biaya lebih dari US $ 5,5 miliar, dan kabinet Israel memutuskan baru-baru ini untuk meningkatkan jumlah pesawat menjadi 50. Di Kawasan Pasifik, Australia dan Selandia Baru bahkan sudah melakukan test dan uji terbang terhadap jet tempur F-35 Lightning.

Wakil Presiden Eksekutif Lockheed Martin, Orlando Carvalho pada Juni 2014 menyatakan, tingginya minat negara-negara yang akan membeli F-35, dia optimis jet tempur tersebut akan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi AS dan mitra internasionalnya,

Sedangkan jet tempur siluman J-20 buatan China pertama kali diluncurkan pada 2011. Pesawat ini melakukan penerbangan publik pertamanya di sebuah pertunjukan udara di kota selatan Zhuhai pada November tahun ini. China mengklaim J-20 adalah pesawat tempur paling canggih yang pernah dikembangkan oleh militer China.

J-20 pesawat tempur siluman pertama buatan China terekam saat di luar pabrik Perusahaan Pesawat Chengdu pada Desember lalu. (Foto: ainonline.com)

Namun, sejumlah pengamat internasional menganggap China terlalu membesar-besarkan kemampuan tempur J-20. Pasalnya teknologi jet tempur J-20 didapatkan China dengan mencuri teknologi jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat.

Dalam sejumlah serangan cyber, China berhasil membobol pusat-pusat riset pengembangan senjata AS, dan salah satunya berhasil mencuri data riset pengembangan jet tempur F-35 yang masih dalam proses rancangan pertama.

Tidak heran, secara postur dan fisik, J-20 memiliki kemiripan dengan jet tempur F-35. Hidung dan kanopi J-20 menggunakan desain bentuk siluman yang mirip dengan F-22, diduga selain mencuri data pengembangan F-35, China juga mencuri data riset jet tempur F-22 Raptor dari Amerika.

Setelah terjadinya pencurian teknologi tersebut, AS melakukan sejumlah pengembangan F-35 dalam beberapa tahap yang berbeda dengan riset pertamanya.

Amerika mengklaim, sekalipun China berhasil mencuri sejumlah data F-35, namun jet tempur siluman F-35 Lightning yang dikembangkan saat ini sangat berbeda dan jauh melampaui kemampuan riset awalnya.

China pun kesulitan dalam mengembangkan J-20, setelah terputusnya akses untuk mendapatkan teknologi curian F-35. Bahkan, China sempat dituduh mencomot teknologi jet tempur Sukhoi SU-30 dan SU-35 buatan Rusia di sejumlah bagian.

Jet tempur J-20 buatan China, adalah pesawat tempur dengan satu tempat duduk dengan dua mesin. J-20 juga memiliki kemampuan senjata dan bahan bakar internal.

J-20 memiliki tiga bagian senjata internal. Dua bagian untuk rudal jarak pendek dan rudal jarak jauh udara-ke-udara dan satu bagian lainnya untuk senjata artileri udara-ke-darat.

Justin Bronk, peneliti di Royal United Services Institute mengatakan, dibandingkan dengan jet tempur generasi kelima AS, J-20 memiliki jangkauan yang lebih panjang, kapasitas bahan bakar internal yang lebih banyak dan kemampuan senjata internal yang lebih besar.

Banyak spesifikasi senjata baru yang masih belum diketahui karena militer China enggan memberikan rincian J-20, mungkin karena beberapa komponen utamanya mungkin tidak selesai atau seluruhnya berasal dari China.

Zhou Chenming pengamat militer dan peneliti di Knowfar Institute for Strategic and Defence Studies, sebuah lembaga think tank non-pemerintah China di Jiangyin, provinsi Jiangsu mengklaim, walau tidak mampu secanggih F-35 Lightning, J-20 sudah menyamai jet tempur siluman F-22 Raptor buatan AS.

Selain itu China optimis J-20 akan diminati pasar internasional karena selain dianggap canggih, jet tempur ini sangat murah dibandingkan jet tempur siluman buatan AS.

Pelatihan tempur over-the-sea dari stealth fighter baru buatan China akan membantu menghilangkan keraguan analis pertahanan Barat tentang kesiapan tempur J-20. Juru bicara Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Shen Jinke mengkonfirmasi bahwa Chengdu J-20 telah menyelesaikan tahap baru. (Foto: AP / Color China)

Menurut perkiraan anggaran 2011 Angkatan Udara AS, biaya unit F-22 adalah $150 juta, sedangkan harga J-20 hanya US $30 juta dan US $50 juta per unit. Dengan harga super murah ini, China yakin akan banyak negara-negara dengan budget pertahanan terbatas akan tertarik memiliki pesawat tempur siluman dengan harga miring.

“Harga senjata militer China yang dikembangkan sendiri biasanya seperlima hingga sepertiga dari harga senjata AS yang sama. Dan harga pembelian senjata militer adalah 5 persen lebih besar dari biaya sebenarnya. J-20 sesuai dengan F-22," kata Zhou Chenming.

Kepala Angkatan Udara China menyatakan akan mempercepat produksi jet tempur siluman J-20, namun belum ditujukan untuk ekspor.

Walau sudah bisa dijual di pasar global, China menyatakan produksi J-20 diprioritaskan untuk meningkatkan keamanan kedaulatan China dari serangan negara lain, terutama untuk zona konflik seperti di laut China Selatan, Laut China Timur dan sejumlah perbatasan yang masih dalam status sengketa dengan negara lain.

Walau masih diragukan kecanggihan teknologinya, J-20 adalah pesawat tempur pertama yang dikembangkan oleh China yang memenuhi syarat sebagai "state of the art" oleh sejumlah analis militer Barat.

Ini juga menunjukkan bahwa China telah menguasai teknologi "stealth shaping," sebuah prasyarat penting untuk mengembangkan pesawat siluman. Harus diakui, J-20 memiliki potensi untuk mengubah keseimbangan regional di Asia dengan membuat hampir semua sistem pertahanan udara regional tidak efektif.

Amerika dan Barat bisa saja membanggakan alutsista mereka dari segi kuantitas teknologi dibandingkan dengan kualitas, namun dengan harga produksi yang sangat murah, China bisa dengan mudah memproduksi J-20 secara besar-besaran jika konflik benar-benar terjadi.

Sejarah mencatat, saat perang Dunia II, imperium militer Jepang justru memilih memperbanyak pesawat tempur mereka saat mengetahui kecanggihan pesawat tempur AS dan sekutu lebih unggul di semua lini.

Terbukti, 'gerombolan' pesawat tempur Jepang mampu menyerang dan menghancurkan pertahanan Amerika dan pasukan Sekutu di sejumlah titik strategis di kawasan Asia-Pasifik.

Belajar dari sejarah, di atas kertas jet tempur F-35 Lightning buatan AS tentu saja lebih unggul dan superior dibandingkan J-20 buatan China. Namun, dipertempuran yang sesungguhnya, kedigdayaan F-35 masih harus dibuktikan. (jm)

Sumber: cnn.com / scmp.com / f35.com

Amerika Tuding Korut Masih Miliki 13 Pangkalan Rudal Nuklir Rahasia

2018-11-27T11:44:00.004+07:00

Sebuah laporan yang dikeluarkan lembaga thing-thank Amerika Serikat menyatakan, Korea Utara memiliki pangkalan rudal rahasia yang mampu melancarkan serangan terhadap AS. (Foto: GETTY via express.co.uk)

"Korea Utara memang tidak pernah berjanji menutup basis rudal ini. Mereka tidak pernah menandatangani perjanjian apa pun, atau negosiasi apa pun yang membuat penutupan basis-basis rudal itu menjadi sebuah kewajiban,"

WASHINGTON DC -- Perundingan senjata nuklir Korea Utara dengan Amerika Serikat (AS), masih berlangsung hingga kini. Walau Korut menyatakan bersedia melucuti kekuatan senjata nuklirnya, dengan syarat Amerika dan negara-negara Barat menghapus seluruh sanksi yang dijatuhkan terhadap Korut, namun Amerika sepertinya tidak percaya begitu saya.

Lembaga think tank AS, Center for Strategic and International Studies (CSIS) melaporkan, Korut Disebut masih memiliki 13 Pangkalan Rudal nuklir yang disembunyikan. Laporan ini merujuk pada citra satelit yang mereka himpun.

Korut setidaknya masih mengoperasikan 13 pangkalan nuklir yang dirahasiakan, di tengah perundingan perlucutan senjata nuklir dengan Amerika.

Kepala CSIS untuk Program Korea Utara, Victor Cha mengatakan bahwa Kim Jong-un tampaknya "mengelabui" Presiden Donald Trump dengan menghancurkan salah satu pangkalan rudal, tapi masih ada belasan situs lain yang beroperasi.

"Tampaknya pangkalan-pangkalan ini belum dibekukan. Pekerjaan masih berlangsung. Yang dikhawatirkan semua orang adalah Trump akan menerima kesepakatan buruk. Mereka hanya menghancurkan satu situs uji coba dan menutup beberapa hal lain, dengan timbal balik mereka ingin kesepakatan damai," ujar Cha sebagaimana dikutip AFP, Senin (12/11).

Berdasarkan laporan CSIS, situs-situs rudal tersebut berlokasi di daerah pinggiran pegunungan di Korut. Situs itu dapat digunakan untuk menyimpan rudal berbagai jarak, yang terjauh bisa mencapai wilayah AS.

"Basis rudal yang beroperasi ini bukan fasilitas peluncuran. Rudal bisa diluncurkan dari dalam situs itu dalam keadaan darurat, dengan prosedur operasi tentara Korut memerintahkan semua pelontar rudal disebar ke situs-situs operasi itu," demikian bunyi laporan tersebut.

Salah satu situs yang paling dekat dengan perbatasan Korea Selatan, Sakkanmol, dilaporkan "aktif dan dikelola dengan sangat baik." Lembaga think tank itu menyatakan bahwa pemerintah AS seharusnya mengetahui keberadaan semua situs senjata nuklir dan rudal sebelum mencapai kesepakatan.

Kim Jong-Un memeriksa sebuah perangkat nuklir, saat mengunjungi salah satu situs instalasi rudal nuklir negara tersebut. (Foto: STR / AFP / Getty via independent.co.uk)

"Korea Utara memang tidak pernah berjanji menutup basis rudal ini. Mereka tidak pernah menandatangani perjanjian apa pun, atau negosiasi apa pun yang membuat penutupan basis-basis rudal itu menjadi sebuah kewajiban," ujar juru bicara kepresidenan Korsel, Kim Eui-kyeom.

Namun, pemerintah Korsel menyatakan bahwa pihaknya dan AS sudah mengetahui keberadaan situs-situs yang dilaporkan CSIS ini dan memantau terus aktivitas di dalamnya. Kim Eui-kyeom pun menyayangkan laporan dari CSIS karena justru dapat menutup dialog antara Pyongyang dan Washington.

Sejak Korut memperbaiki hubungan dengan Korsel dan AS pada awal tahun ini, denuklirisasi selalu menjadi isu utama. Dalam pertemuan bersejarah pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, dan Presiden AS, Donald Trump, kedua kepala negara sepakat melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Sejak saat itu, Korut menutup salah satu situs uji coba rudal dan nuklir terbesar mereka, juga sejumlah fasilitas terkait senjata pemusnah massal tersebut. Meski demikian, detail dari kesepakatan itu sendiri masih belum jelas.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sudah beberapa kali datang ke Pyongyang untuk membahas rincian kesepakatan ini. Pertemuan Pompeo dengan para pejabat Korut pernah beberapa kali batal karena ketegangan yang kembali meningkat, terutama jika Pyongyang sudah membahas pencabutan sanksi dan latihan militer AS dan Korsel. (ju)

Sumber: cnn / AFP

AS dan Australia Bangun Pangkalan Militer di Papua Nugini, Indonesia Terancam

2018-11-26T21:01:00.003+07:00

Kapal induk Angkatan Laut AS USS Carl Vinson, semakin sering melakukan patroli di kawasan Asia-Pasifik, sejak bangkitnya kekuatan militer China di regional tersebut. (Foto: MC2 Z.A. Landers / US Navy via defensenews.com)

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada. Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China."

PORT MORESBY -- Amerika Serikat (AS) semakin meningkatkan kehadiran militer di kawasan Asia-Pasifik. Setelah membangun dan memperkuat pangkalan militer di Darwin, Australia, Amerika kini berencana akan membangun pangkalan militer di Papua Nugini (PNG), yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Kebijakan ini yang rencananya akan menggandeng Australia, diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini, Sabtu (17/11).

Menurut Pence, AS dan Australia juga akan bekerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dilansir dari AFP (17/11).

Rencana Amerika tersebut sebenarnya dipicu oleh strategi militer Australia yang akan mengembangkan Lombrum Naval Base di Pulau Manus, Papua Nugini yang secara defacto merupakan negara boneka negeri Kangguru tersebut.

Salah satu alasan Australia meningkatkan kekuatan militernya di PNG adalah untuk membendung pergerakan China di kawasan Pasifik, dan Amerika sebagai sekutu utama Australia menyetujui langkah Sydney tersebut.

Australia 'ketar-ketir' dengan langkah China yang semakin memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara kecil di Pasifik. Salah satunya China ingin membangun fasilitas militer di Fiji, Pulau Blackrock, Manus atau di negara Vanuatu.

Amerika menuduh China telah melakukan debt-trap diplomacy atau tipe hubungan diplomasi berdasarkan pinjaman yang dilakukan dalam hubungan bilateral antara dua negara untuk menekan negara kecil.

Papua Nugini menyambut kedatangan Wakil Presiden AS Mike Pence saat mengunjungi negara tersebut. (Foto: AFP / Saeed KHAN)

"Jangan menerima pinjaman yang mengorbankan kedaulatan Anda. Lindungi kepentingan Anda," kata Pence dikutip dari ABC.

Pernyataan Pence tersebut ditujukan kepada negara-negara kecil di kawasan Pasifik yang rela menjual kedaulatan negara mereka demi mendapatkan bantuan ekonomi dari china.

Terciumnya strategi militer China di Pasifik langsung menjadi pembahasan utama di Gedung Putih.

Amerika dan Australia khawatir, ekspansi China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.

Presiden China, Xi Jinping pun mengutarakan pidato yang melawan pernyataan AS.

"Tak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikan orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita seharusnya menguatkan kerjasama. Arah mana yang mau kita pilih? Kerja sama atau konfrontasi, keterbukaan atau menutup salah satu pintu?" kata Xi.

Pangkalan Militer Amerika Mengancam Indonesia

Rencana Amerika dan Australia untuk membangun pangkalan militer di Papua Nugini, langsung menjadi topik utama para pemerhati militer tanah air.

Bukan tanpa sebab, Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia, akan menjadi ancaman langsung bagi keamanan dan kedaulatan NKRI di kawasan timur.

Sejumlah pengamat bahkan mengkritik lambatnya rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespon kebijakan AS tersebut. Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik di Papua.

Pasukan Pertahanan Papua New Guinea saat mengoperasikan Lombrum Naval Base di Manus. (Foto: Departemen Pertahanan / Sersan W. Guthrie via abc.net.au)

"Dari segi pertahanan keamanan dengan membangun pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Itu salah. Itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan," kata Muradi dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (18/11).

Karena besarnya potensi ancaman yang akan dihadapi Indonesia, Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar pulau Papua.

Efek gentar atau efek deteren itu, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia.

"Kita harus mempercepat proses pembangunan Membangun Mako Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Mako Marinir supaya ada efek gentar," ujar Muradi.

Pembangunan pangkalan militer ini dilakukan agar negara lain tidak semena-mena dengan Indonesia. Papua diharapkan bisa menjadi basis pertahanan dan militer Indonesia ke depan.

Pengajar di Universitas Padjadjaran itu mengatakan dalam sejumlah buku pertahanan dan keamanan Australia, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman. Atas dasar itu, kata Muradi, tidak heran ketika Australia membangun pangkalan militer di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia.

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada. Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China. Jadi memang kalau membangun (pangkalan militer) itu bukan hal yang baru. Situasi ini sudah kita prediksi jauh hari," ujar Muradi.

Posisi Papua Nugini dan Pulau Manus yang direncanakan menjadi pangkalan militer terbaru Amerika di Pasifik, berbatasan langsung dengan Provinsi Papua dan perairan Indonesia.

Muradi menyayangkan, Indonesia belum melakukan tindakan signifikan mengantisipasi pergerakan militer dari negara lain. Padahal, negara lain Seperti Singapura secara gamblang menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi ancaman.

"Singapura jelas-jelas mereka itu terancam, bisa terlihat dari pernyataanya soal negara yang perlu diperhitungkan adalah negara dengan mayoritas Islam terbesar yang mana Indonesia. Dalam hal ini minimal kita merumuskan ancaman dari luar seperti apa," ujar dia. (jm)

Sumber: cnnindonesia.com

Turki Manfaatkan Konflik AS-Rusia untuk Dapatkan Rudal S-400 dan Patriot

2018-11-25T20:42:00.004+07:00

Ujicoba misil pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Turki berencana juga akan membeli rudal Patriot, selain juga membeli misil tandingan S-400 dari Rusia. (Foto: defpost.com)

"Turki Mencari kepemimpinan di Timur Tengah, Turki mencoba menggunakan konflik antara negara-negara kuat seperti AS dan Rusia untuk kepentingannya sendiri,"

ANKARA -- Setelah mendapatkan ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS) karena membeli rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia, kini Turki mengisyaratkan juga akan membeli misil pertahanan Patriot dari Amerika.

Rencana Turki untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot AS disampaikan Juru bicara Presiden Erdogan beberapa waktu lalu. "Turki tidak harus memenuhi kebutuhannya dari satu sumber, karena Turki adalah negara besar," kata juru bicara Erdogan.

Namun, sejumlah pengamat dari Rusia menyatakan langkah Erdogan tersebut hanya memanfaatkan konflik yang terjadi antara Rusia dengan musuh bebuyutannya, yaitu Amerika, untuk mendapatkan sekaligus rudal canggih S-400 dan Patriot dengan harga murah.

"Turki Mencari kepemimpinan di Timur Tengah, Turki mencoba menggunakan konflik antara negara-negara kuat seperti AS dan Rusia untuk kepentingannya sendiri," kata Nikita Danyuk, wakil direktur Institute for Strategic Studies and Predictions yang berbasis di Moskow, dilansir dari Russia Today, Sabtu (24/11/2018).

Nikita menyatakan, memegang negosiasi dengan beberapa mitra dagang secara bersamaan sejalan dengan taktik Presiden Erdogan untuk menggunakan kesepakatan senjata sebagai alat tawar-menawar.

"Dengan menjajaki kesepakatan itu, ada kemungkinan bahwa Erdogan ingin mendorong Moskow untuk memberikan konsesi tertentu dalam hal kerja sama militer," kata analis itu.

selain itu, Turki juga menjadikan perseteruan Washington dan Moskow di Timur Tengah sebagai nilai tawar dengan Amerika. Dengan membeli rudal Patriot, Erdogan mengharapkan kesepakatan untuk menghalangi Presiden Donald Trump menekan Turki dalam memotong hubungan ekonominya dengan Iran.

Erdogan juga mengharapkan Amerika akan segera menyerahkan pentolan oposisi Turki, Fethullah Gulen, yang kini bermukin di AS dan menggeser kebijakan Amerika pada kaum Kurdi Suriah.

Para perwira tentara AS berdiri di depan sistem pertahanan rudal Patriot AS, selama latihan militer gabungan Israel-AS "Juniper Cobra" di Hatzor Airforce Base Israel pada 8 Maret 2018. Rudal Patriot yang dimiliki Israel, menjadi alasan kuat Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. (Foto: AFP / JACK GUEZ)

Seperti diketahui, Pentagon selama ini telah membantu kelompok paramiliter YPG Kurdi di Suriah utara dengan senjata dan pelatihan. Sedangkan Ankara menganggap YPG sebagai organisasi teroris dan meluncurkan beberapa operasi militer terhadap milisi Kurdi.

"Turki membuat isyarat niat baik, mengharapkan AS untuk mengubah pendiriannya terhadap Kurdi di Suriah. AS menghadapi dilema; terus mendukung Kurdi atau membiarkan Erdogan menghancurkan otonomi mereka," kata Peneliti kebijakan luar negeri Rusia, Konstantin Truyevtsev.

Truyevtsev, yang bekerja di Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences Rusia, berpendapat bahwa Presiden Erdogan tidak mungkin berhasil mengubah strategi Amerika di kawasan itu, tetapi dia akan terus berusaha.

Integrasi S-400 dengan Patriot Mustahil Dilakukan

Jika rencana Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dan misil Patriot terealisasi, Ankara setidaknya harus melakukan pengintegrasian teknologi pada dua misil pertahanan terkuat di dunia tersebut.

Hal inilah yang disanksikan oleh sejumlah pengamat militer. Pasalnya, basic atau dasar teknologi dari kedua senjata canggih tersebut sangat berbeda. Ahli militer Aleksey Leonkov mengatakan, akan sulit untuk membuat sistem rudal Patriot kompatibel dengan S-400 buatan Rusia, jika Turki memutuskan untuk menyebarkan keduanya.

"Ini diragukan bahwa rudal Patriot dapat berintegrasi dalam satu sistem kontrol dengan S-400. Amerika tidak akan mengizinkannya, karena khawatir teknologi yang sangat rahasia akan bocor ke Moskow," katanya.

Upaya pencurian teknologi kemungkinan besar terjadi dan akan dilakukan oleh dua negara adidaya tersebut, untuk mencari titik lemah masing-masing. Nilai tawar Turki akan menjadi penentu, apakah hegemoni Ankara mampu menggoyahkan kedua negara raksasa tersebut.

Sanksi Amerika jadi 'Senjata makan Tuan'

Kebijakan yang diterapkan oleh rezim Donald Trump untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada setiap negara yang membeli senjata dari Rusia, ternyata menjadi 'senjata makan tuan' yang sangat merepotkan bagi Washington.

Truk militer Belanda membawa sistem pertahanan rudal Patriot NATO untuk melindungi Turki jika tetangga Suriah meluncurkan serangan, yang diturunkan di pangkalan Incirnik, dekat Adana, Turki, Kamis, 24 Januari 2013. Sebagai sesama anggota NATO, Turki memang mendapat bantuan 'pinjaman' rudal Patriot, namun, kebijakan NATO terhadap Turki dianggap sering tidak tulus dan penuh dengan kepentingan tertentu. (Foto: AP / Rob van Eerden , Kementerian Pertahanan Belanda, HO)

Seperti diketahui, negara-negara yang membeli senjata dari Moskow berisiko terkena sanksi AS di bawah undang-undangnya yang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Namun, penerapan sanksi tersebut tidak berjalan mulus di lapangan. Bahkan sejumlah sanksi, jika benar-benar diterapkan, akan menciptakan musuh baru bagi Amerika.

Seperti rencana AS yang akan memberikan sanksi kepada India, karena membeli sejumlah alutsista canggih buatan Rusia, seperti misil S-400, jet tempur Sukhoi SU-35 dan kapal selam.

Amerika akhirnya menganulir kembali rencananya untuk menjatuhkan sanksi kepada New Delhi, karena berpotensi akan menciptakan konflik tingkat tinggi dengan India. Status India dianggap sebagai 'pengecualian.'

Hal yang sama juga berlaku untuk Indonesia, yang berencana membeli jet tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia. Rencana Amerika yang akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, juga dianulir tanpa alasan yang jelas.

Militer Turki juga sebelumnya berada dalam ancaman Sanksi Amerika. Tapi sikap 'ngotot' rezim Erdogan membuat AS juga serba salah. Turki sempat menyatakan akan melawan segala sanksi dan ancaman yang dilontarkan oleh Amerika.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar pada hari Kamis mengatakan, pembelian sistem pertahanan canggih buatan Rusia itu merupakan kebijakan nasional mereka dan akan disebar untuk melindungi wilayah negaranya mulai Oktober 2019.

Akar mengatakan Turki menghadapi ancaman rudal, namun tidak tidak menyebut asal ancaman tersebut. "Kita harus melawan ancaman itu," ujarnya. Akar menegaskan, kontrak untuk kesepakatan S-400 sudah ditandatangani dengan Rosoboronexport, agen ekspor senjata utama Rusia.

Rudal S-400 buatan Rusia, yang rencaananya akan dibeli India dan Turki, merupakan sistem pertahanan udara canggih terkuat di muka bumi yang hingga kini belum bisa dilampaui oleh Amerika dan NATO sekalipun. (Foto: Vasily Fedosenko / Reuters)

“Jadwal yang disepakati bergerak maju sesuai jadwal. Program tersebut saat ini sudah masuk pada tahap "memilih personel" untuk penyebaran dan pengoperasian sistem S-400," katanya.

Seperi diberitakan, Turki menandatangani kontrak senilai USD2,5 miliar dengan Rusia pada bulan Desember 2017, terkait pembelian sistem pertahanan canggih rudal S-400. Kesepakatan itu memicu kemarahan Amerika.

Para anggota parlemen AS memberikan suara untuk menghentikan sementara penjualan jet tempur F-35 Lockheed Martin ke Turki. Padahal, Ankara telah komitmen untuk membeli 100 unit jet tempur siluman F-35.

Bahkan negosiasi yang sebelumnya sudah terbentuk dengan tim perusahaan Amerika, yakni Raytheon, Lockheed Martin dan Eurosam, menjadi buntu di tengah jalan. (jm)

Sumber: Russia Today / Reuters

Negara-negara di Kawasan Pasifik dan Oceania Dukung OPM

2018-11-20T11:14:00.004+07:00

Desra Percaya, Utusan khusus Indonesia untuk Melanesian Spearhead Group (MSG). Indonesia menentang keberadaan pergerakan sayap politik Organisasi Papua Merdeka ULMWP di dalam organisasi MSG. ULMWP yang selalu membawa-bawa nama rakyat Papua ini ingin bergabung dalam MSG agar diakui oleh dunia internasional. (Foto: Istimewa).

"Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisa lah,"

JAKARTA -- Organisasi Separatis Papua Merdeka (OPM) setelah tidak mendapat sambutan dan tempat di tengah-tengah masyarakat Papua, sepertinya tak patah arang.

Saat ini kelompok pengacau keamanan itu melalui sayap politiknya di luar negeri terus berusaha mempengaruhi negara-negara lain bahwa rakyat Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jualan bahasa propaganda yang selalu mereka usung adalah bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Provinsi Papua yang dilakukan oleh TNI dan pemerintah Indonesia.

Selain itu masalah kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di tanah Papua juga dijadikan senjata untuk menyudutkan pemerintah Indonesia di kancah internasional.

Kini salah satu propaganda yang ingin diusung para separatis Papua adalah perbedaan ras antara Melayu dan Melanesia.

Melalui organisasi sayap politik Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) yang didanai oleh negara-negara barat, masalah perbedaan ras mendapat sambutan dalam organisasi negara-negara kecil yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam organisasi yang beranggotakan negara-negara tertinggal di kepulauan Pasifik ini, ULMWP berusaha menjadi anggota dan bergabung dengan organisasi itu, sebagai upaya legitimasi bahwa keberadaan mereka diakui di kancah internasional.

Para simpatisan organisasi separatis Papua Merdeka. Salah satu bahasa propaganda yang diusung para komplotan separatis ini adalah mengangkat masalah perbedaan ras antara Melayu dan Melanesia. Mereka beranggapan bahwa Indonesia adalah sebuah negara Melayu dan Papua yang Melanesia bukan bagian dari NKRI harus merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia. (Foto: istimewa)

MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru –aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Indonesia mewaspadai potensi gerakan separatis dalam pertemuan tingkat tinggi Kelompok Negara-Negara Melanesia (MSG) yang akan berlangsung di Kepulauan Solomon, 14-16 Juli 2016.

"Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisa lah," ujar dia saat ditemui usai menggelar rapat tentang "Crisis Centre" pembebasan sandera WNI ABK di Jakarta, Jumat malam (1/7).

Saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota tidak tetap. Dalam upaya menaikkan status dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh MSG, UMLWP dianggap tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili masyarakat Papua.

Menurut Luhut, tudingan Indonesia kerap menganaktirikan Papua dengan tidak mengindahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di pulau tersebut tidak terbukti.

Pasalnya, pemerintah Indonesia telah mengupayakan penanganan dan penyelesaian masalah HAM di Papua secara holistik melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas menghimpun data, informasi, dan analisa, kemudian melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo.

Tim terpadu yang dibentuk Kemenkopolhukam ini bertujuan mempercepat penuntasan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat, yang telah diinisiasi Komnas HAM pada 2011.

Benny Wenda dan para dedengkot separatis Papua Merdeka lainnya di luar negeri saat menghadiri sidang MSG. Dengan bantuan dana tak terbatas dari Australia, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa lainnya, ULMWP terus memperkuat propagandanya melepaskan Papua dari NKRI. (Foto: Istimewa)

Dengan tidak melakukan intervensi terhadap kinerja tim terpadu, Luhut menegaskan siapa pun yang diketahui bersalah dalam kasus pelanggaran HAM di Papua akan diproses hukum.

Untuk mendukung proses penyelidikan yang transparan, Menteri Luhut juga mengundang Dubes Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson, Dubes Solomon untuk Indonesia Salana Kalu, Dubes Fiji S T Cavuilati dan Dubes Papua Nugini Peter Ilau sebagai pengamat.

"Keempat dubes itu memberi tanggapan positif atas kebijakan ini. Semua mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo," katanya. (JM)