Segera setelah ditemui oleh Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Presiden Joko Widodo langsung menyetujui adanya tambahan kuota FLPP. Diperkirakan, jumlah tambahannya mencapai 80.000 unit atau senilai Rp8,6 triliun dan akan segera diumumkan dalam satu atau dua minggu mendatang.

Ketua Steering Comitee Kamar Dagang (Kadin) Indonesia bidang Properti Endang Kawidjaja mengatakan bahwa anggaran sebanyak 80.000 unit masih belum pasti, masih ada kemungkinan kurang dari itu. Namun, kalau bisa, katanya, 80.000 minimal dan sudah cukup mengingat serapan FLPP ini mencapai 20.000 unit rumah subsidi dalam sebulan.

“Jadi kalau 80.000 cukuplah sampai akhir tahun, ditambah kita masih ada BP2BT [Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan],” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Kordinasi Kadin Indonesia Bidang Properti di Jakarta, Rabu (18/9).

Baca juga: Penambahan Kuota FLPP Makin Memuluskan Target Bisnis BTN di 2019

Adapun, kuota rumah subsidi lainnya seperti BP2BT hanya 14.000 tahun ini, kalau bisa segera digunakan, diperkirakan akan ludes dalam sebulan. Pilihannya, jika semua kuota habis, pembeli rumah terpaksa harus pakan kredit pemilikan rumah non-subsidi dari pengembang dan perbankan.

“Beberapa bank sudah siap, seperti BTN ada KPR MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah] Merdeka buat 17 Agustusan, dengan bunganya single digit antara 9,5 persen – 9,9 persen, kemudian pengembang subsidi 2 persen, ini berat buat pengembang,” ungkapnya.

Maksimal, jika terpaksa pakai KPR nonsubsidi, pengembang hanya bisa menganggu selama dua tahun dan terpaksa pembeli rumah harus membayar 20 persen lebih mahal, padahal mereka MBR.

Lebh lanjut Endang yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat mengataka tahun depan kuota FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) bisa sama dengan pada 2018 atau sekitar 260.000 unit. (EKA)

Baca juga: Pemerintah Akan Alihkan Kuota FLPP Bank yang Tak Perform ke BTN

Regina Karlinda, Corporate Secretary PT Adhi Commuter Properti melalui siaran persnya Senin (16/9) mengatakan sebagian capex ACP dialokasikan untuk memuluskan proses akuisisi, sayangnya dia enggan menyebutkan nilai investasi tersebut. Pengambilalihan ini disetujui atas pertimbangan dapat memberikan nilai value bagi perusahaan. Perusahaan ini nantinya akan dipersiapkan untuk mengelola recurring income seluruh proyek ACP.

“Alasan terbesar lainnya kami melihat secara bisnis Project Grand Central Bogor sendiri layak untuk dikembangkan, karena sesuai visi dari ACP sebagai pengembang kawasan terpercaya berbasis transportasi,” katanya.

Baca juga: ACP Lakukan Groundbreaking LRT City Green Avenue Bekasi

Gaung Grand Central Bogor sudah terdengar dari tahun lalu. Mengusung konsep TOD, Grand Central Bogor akan menjadi hunian apartemen bernilai investasi tinggi yang berada tepat di jantung Kota Bogor.

Lokasi yang strategis menjadikan Grand Central Bogor memiliki akses lengkap ke semua sarana dan prasarana di Kota Bogor seperti pusat pemerintahan, perbelanjaan, pendidikan dan kawasan komersial lainnya yang telah berkembang pesat. Ditambah lagi satu keunggulannya yaitu berada selangkah dari Stasiun KRL Bogor yang berada di Jl. Mayor Oking, Kota Bogor.

Nantinya ACP akan melanjutkan pembangunan 1 tower apartemen yang menjulang setinggi 22 lantai dan terdiri dari 833 unit dan 24 unit ruko. Sementara itu unit apartemen ini akan dijual sekitar 400 jutaan. Proyek yang memiliki luas tanah 5.731 m2 ini sudah mengantongi ijin IMB dan sudah siap untuk produksi/pembangunan di Q4 Tahun 2019 ini.

“Keterlibatan ACP di Grand Central Bogor menunjukkan kepedulian dan dukungan kami akan program pemerintah bogor untuk mengembangkan kawasan sekitar sebagai destinasi baru berkonsep heritage serta pengembangan pedestrian dan taman,” katanya.

Anak usaha dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tersebut fokus mengembangkan kawasan dengan pendekatan konsep Transit Oriented Development (TOD), yang terintegrasi dengan transportasi publik.

ACP dengan brand LRT City, saat ini telah mengembangkan 8 kawasan yaitu LRT City Bekasi Timur -Eastern Green & Green Avenue, LRT City Jatibening Baru – Gateway Park, LRT City Ciracas – Urban Signature, LRT City Sentul – Royal Sentul Park, LRT City MT Haryono – The Premiere MTH, MTH 27 Office Suites, Cisauk Point – member of LRT City.

Selain itu juga terdapat proyek pengembangan yang masih dalam proses, yaitu Oase Park – member of LRT City, Cibubur, serta pengembangan landed house dan mixed-use di area Sentul 120 Ha yang terintegrasi dengan stasiun LRT di tahun depan. (PIT)

Baca juga: Belasan Mal Baru Siap Beroperasi di Jakarta dan Pinggiran Jakarta

“Tidak ada masalah dengan BTN. Saat ini perseroan dalam kondisi baik dengan dukungan manajemen yang solid. Kami berada dalam performa yang on the track sesuai target RBB akhir tahun 2019,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima jktproperty.com Kamis (12/9).

Menurut dia, pemberitaan yang beredar terkait dengan BTN cukup mengganggu fokus bisnis perusahaan
yang sekarang menjadi tanggung jawab Direksi hasil RUPSLB 29 Agustus lalu. Beberapa nasabah juga menanyakan
kebenaran berita tersebut. Perbankan itu adalah bisnis kepercayaan. Kami harus jaga agar bagaimana nasabah itu tetap loyal dan trust kepada BTN.

Baca juga: Penambahan Kuota FLPP Makin Memuluskan Target Bisnis BTN di 2019

“Jadi saya harus tegaskan bahwa terkait masalah pemalsuan deposito Bank BTN tersebut telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dan perdata. Bahwa persoalan tersebut saat ini dimunculkan kembali dan dalam pengembangan perkara, silakan proses itu berjalan dan saya meminta semua pihak untuk menghormatinya. Mari sama-sama kita hormati proses hukum itu dengan prinsip-prinsip praduga tidak bersalah,” katanya.

Nixon menambahkan pemberitaan tersebut merugikan nama baik perseroan. Selama ini perseroan sangat mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan bisnisnya. Sejak awal BTN telah bersikap kooperatif untuk menjaga dana nasabah secara proaktif melaporkan terduga komplotan kejahatan perbankan kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 21 November 2016.

Proses proaktif BTN ini menyelamatkan sebagian besar dana nasabah. Perseroan juga telah membentuk cadangan
risiko operasional yang tercatat dalam laporan keuangan audited BTN sejak tahun 2016. lni menunjukkan Bank BTN
sebagai perusahaan berbadan hukum telah patuh dalam menjalankan bisnis secara GCG dan prinsip prudential banking practice.

Terkait proyek bermasalah yang dikutip dalam berita-berita beredar, Nixon menjelaskan sampai dengan hari ini proyek tersebut masih berjalan. Kredit itu diperuntukkan bagi rumah MBR sekaligus mendukung Program Sejuta Rumah. Selama ini BTN mendukung program tersebut yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

“Bisnis tetap harus berjalan. Saya bersama Direksi lainnya memberikan komitmen BTN akan mencapai target sesuai RBB sampai dengan akhir tahun 2019. Namun tetap BTN harus bersikap dalam menjaga nama baiknya. Perseroan sedang melakukan penjajakan untuk memproses secara hukum dugaan adanya tindakan para pihak yang merugikan nama baik Bank BTN sebagai institusi. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses pengembangan lebih lanjut mengenai hal ini,” tandasnya.

Berdasarkan kinerja BTN Semester I 2019 tercatat Asset tumbuh 16,68% menjadi Rp312,4 Triliun, Kredit dan Pembiayaan tumbuh 18,78% menjadi Rp251 Triliun, Dana Pihak Ketiga sebesar Rp219,8 Triliun atau tumbuh 15,89%. Bisnis perseroan tumbuh selama Semester I Tahun 2019 tercermin dari Pendapatan Bunga yang tumbuh sebesar 19,81% secara year on year dari Rp10,67 Triliun menjadi Rp12,78 triliun. (PIT)

Baca juga: Oni Febriarto Rahardjo Ditunjuk Jalankan Tugas Dirut Bank BTN

Direktur Sales & Marketing Arkco Land Development R. Edwin Sulanto mengatakan bahwa kalangan pengembang sekarang ini berfokus memikirkan upaya menggapai generasi milenial. Milenial lebih cenderung mengutamakan kesenangan seperti jalan-jalan dan pelesiran dibandingkan dengan memiliki keinginan untuk mempunyai hunian.

“Itu sebabnya, segmen kami segmen menengah menyasar kepada kaum milenial yang butuh hunian khususnya di sekitar kawasan Alam Sutera Tangerang dengan kisaran harga Rp500 jutaan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (9/9).

Baca juga: Crown Group Pastikan Garap Superblok Mewah di Alam Sutera Tahun Depan

Menurut dia, Arkco Land Development akan membangun apartemen dua menara yang diberi nama The Burj dengan mengambil konsep bentuk bangunan yang dinamis terinspirasi dari pegunungan Uni Emirates Arab serta modular balcony yang menggabungkan unsur budaya timur dan Indonesia yang berkelas dunia.

Selain itu, tower pertama akan dipasarkan sebanyak 570 unit yang diberi nama The Burj Millenia dengan empat tipe yakni tipe studio seluas 21,50 meter persegi, tipe dua kamar tidur ukuran 43 meter persegi, dua kamar tidur signature seluas 54 meter persegi, dan tipe tiga kamar tidur dengan ukuran 92,5 meter di lahan seluas 7.620 meter.

“Sesuai dengan namanya, target penjualan kami di tower pertama menyasar kepada generasi milenial di mana di sekitaran kawasan terdapat banyak sekali universitas-universitas maupun sekolah ternama,” katanya. (EKA)

Baca juga: Sky House Alam Sutera+ Dibanderol Mulai dari Rp400 Jutaan

“Penjualan SOHO Pancoran ditargetkan menembus Rp 1 triliun. SOHO Pancoran menawarkan unit properti yang bisa dimanfaatkan sebagai hunian, kantor, atau keduanya. Konsepnya menyerupai ruko (rumah toko) yang bernaung dalam bangunan vertikal,” kata GM Sales & Marketing SOHO Pancoran Herlina Tamblin kepada awak media di Jakarta, Senin (9/9).

Menurut dia, penjualan SOHO Pancoran saat ini telah mencapal 80% dari total 346 unit. Perseroan menargetkan seluruh unit terjual pada akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020. Total nilai penjualannya diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. “Mayoritas pembeli yakni end-user dan akan difungsikan sebagai kantor,” kata Herlina Tamblin.

Baca juga: APL Targetkan Raih Rp900 Miliar dari Superblok Pancoran

Dia mengatakan, dari total 80 persen penjualan, SOHO Pancoran tidak hanya diminati perusahaan startup, namun juga perusahaan informasi teknologi (IT), kantor pengacara, notaris, akuntan publik, konsultan pajak, konsultan arsitek dan interior. Bahkan beberapa perusahaan menjadikan SOHO Pancoran sebagai head office-nya.

Proyek mixed use SOHO Pancoran berdiri di lahan seluas 7.700 m2 yang terdiri dari dua tower, yakni Splendor Wing 30 lantai dan Noble Wing setinggi 20 lantai. Setiap unit yang ada di kedua tower tersebut memiliki luas 96 m2 sampal 132 m2. Total unit yang disediakan kedua wing ini adalah 346 unit, dengan Splendor Wing sejumlah 238 unit dan Noble Wing sejumlah 108 unit. Harga yang dibanderol per unit berkisar Rp 3 hingga 4 miliar.

Mengutip dari dailysocial.net, saat ini setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal di Indonesia. Semakin pesatnya perkembangan bisnis startup atau bisnis berskala kecil dengan jumlah karyawan sekitar 10-15 orang, membutuhkan berbagai fasilitas pendukung. Salah satunya lokasi kantor dan hunian bagi pebisnis startup. Dari sisi konsep, SOHO Pancoran merupakan jawaban atas kebutuhan residensial sekaligus bekerja di satu hunian yang dilengkapi lifestyle center.

Sebagai gambaran, selain di Pancoran, Agung Podomoro Land membangun proyek SOHO di kawasan Central Park, Jakarta Barat. “Lebih dari 50 startup berada di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Begitu juga dengan daerah pancoran dan sekitarnya yang menjadi kantor puluhan bisnis startup,” ujar Herlina Tamblin. (PIT)

Baca juga: Tanah di Pancoran dan Kemang-Bangka Catat Kenaikan Tertinggi

Executive Director PT Summarecon Agung Tbk., Albert Luhur, mengatakan, posisi strategis The Kensington Office Tower memberikan kenyamanan mobilitas para karyawan dan pengusaha. “Terletak di lokasi yang mudah diakses, menjadikan The Kensington Office Tower terkoneksi dengan mudah ke kawasan lain di Jakarta seperti kawasan CBD, Sudirman, Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma maupun kawasan industri Pulo Gadung,” katanya melalui siaran persnya, Rabu (4/9).

Perkantoran premium ini mulai dipasarkan pada 6 Mei 2017 dan pekerjaan konstruksi telah dimulai sejak tanggal 2 November 2017. Topping off ini disaksikan oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT Summarecon Agung Tbk., seperti Soegianto Nagaria selaku Direktur, Adrianto P. Adhi selaku Direktur Utama, Lilies Yamin sebagai Komisaris Independen, Jason Lim sebagai Direktur dan Albert Luhur selaku Executive Director, serta para mitra kerja proyek pembangunan The Kensington Office Tower.

Memiliki luas bangunan 9.883 m2 yang terdiri dari 15 lantai gedung perkantoran dan 7 lantai gedung parkir (split level parkir), gedung perkantoran ini dapat menampung kurang lebih 300 parking lot dan dilengkapi dengan fasilitas seperti taman terbuka hijau yang luas dengan bangku taman, cafe dan konsep menyegarkan bagi para pekerja. Dengan total 52% dari luas area perkantoran merupakan taman terbuka yang dapat memberikan suasana santai untuk pertemuan rekan kerja atau cocok sebagai lokasi meeting point.

Dirancang penuh kemewahan dengan arsitektur yang didominasi bidang kaca, menunjukkan visi inovatif The Kensington Office Tower sebagai gedung perkantoran ekslusif, hal ini tentunya sejalan dengan berkembangnya area Kelapa Gading yang memasuki fase era baru sebagai kawasan yang kian modern.

Pada area drop off, temukan kenyamanan melalui kanopi yang lebar dan tinggi yang mencerminkan kemegahan dari The Kensington Office Tower. Berdiri kokoh di area kawasan Summarecon Kelapa Gading, menjadikan The Kensington Office Tower sebagai prestigious location di wilayah Jakarta Utara.

Kawasan Summarecon Kelapa Gading yang hidup dan terus berkembang, memang telah dikelilingi fasilitas lengkap (one stop living) seperti pusat perbelanjaan, puluhan perbankan nasional maupun internasional, hotel, apartemen, sekolah, serta beragam destinasi kuliner dan lifestyle.

Aksesnya pun mudah dijangkau, dekat dengan transportasi umum, yakni transjakarta dan light rail transit (LRT), juga dekat dengan gerbang tol Cempaka Putih atau Sunter yang dapat dicapai dalam waktu tempuh 5 menit.

Kemudahan dari dan menuju The Kensington Office Tower juga ditandai dengan adanya pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase III (Timur-Barat) yang akan dimulai pada tahun 2020, dengan detail fase III sepanjang 11,6 km, meliputi Cempaka Baru, Sumur Batu, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung, Penggilingan, Cakung Barat, Pulo Gebang, dan Ujung Menteng.

Tentunya, dengan semua kemudahan ini, kehadiran The Kensington Office Tower diharapkan mampu menjadi jawaban akan kebutuhan gedung perkantoran premium di kawasan Kelapa Gading yang telah dikenal sebagai pusat bisnis dan perekonomian di Jakarta Utara.

Beragam fasilitas perkantoran pun dihadirkan bagi para pembeli maupun tenant, diantaranya backup power 100%, fixed line telephone system and internet connection, individual AC, sistem penyaluran air, toilet dan executive toilet.
The Kensington Office Tower dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 2,2 miliar dengan pilihan program cicilan bertahap 12 kali, 24 kali atau 36 kali dengan DP 15% yang dapat diangsur 15 kali.

Bagi calon pembeli yang ingin melihat secara langsung perkantoran premium ini, dapat berkunjung ke Marketing Lounge The Kensington Royal Suites atau Marketing Gallery yang berada di Mall Kelapa Gading 3 Lantai 3 serta di Mall Kelapa Gading 2 Lantai Dasar. (EKA)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank BTN Oni Febriarto Raharjo dalam acara ‘Ngopi Bersama Media’ di Jakarta, Selasa (3/9) mengatakan, pihaknya optimistis dapat mencapai target bisnisnya di sisa enam bulan terakhir tahun 2019. “Kami optimistis dengan adanya penambahan kuota FLPP sebanyak sekitar 2.467 unit, target bisnis dapat tercapai,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Akan Alihkan Kuota FLPP Bank yang Tak Perform ke BTN

Menurut dia, BTN terus mendukung program sejuta rumah yang menjadi amanah untuk berkontribusi secara aktif. “BTN akan tetap menjadi integrator program sejuta rumah, baik sisi supply maupun demand dengan berperan aktif dalam mendidik pengembang baru dan menyalurkan kredit pendukung sektor properti dari hulu hingga hilir,” tegas Oni.

Hingga Juli 2019, Bank BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan untuk program sejuta rumah sebanyak 503.974 unit dengan nilai kredit sebesar Rp 43,64 triliun. Dengan rincian untuk KPR sebanyak 135.893 unit dan dukungan kredit konstruksi belum KPR 368.081 unit. Khusus untuk segmen subsidi, BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 111.823 unit dalam bentuk KPR dan sebanyak 251.550 unit.

“Dengan pencapaian ini, BTN telah mencapai 63% dari target total tahun ini yang dipatok sebanyak 800.000 unit baik untuk pembiayaan perumahan subsidi maupun non subsidi,” kata Oni.

Sementara untuk KPR Non Subsidi, potensi bisa terealisasi sekitar 16.000 unit. “Kami mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memberikan kepercayaan kepada BTN menggunakan kuota FLPP untuk mempercepat pencapaian program sejuta rumah,” pungkas Oni.

Lebih lanjut Oni mengatakan setidaknya ada tiga faktor yang menjadi katalis positif bagi bisnis Bank BTN. Selain penambahan kuota FLPP itu, penurunan BI 7DRRR yang telah dikeluarkan Bank Indonesia juga membuat optimisme tersendiri. BI melakukan penurunan BI 7DRRR hingga 2 kali menjadi 5,50% dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps (0,5%). Sehingga masing-masing menjadi 6,0% dan 4,5% dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0% sejak awal Juli lalu. “Kebijakan memberikan angin segar bagi perbankan di tengah mengetatnya likuiditas yang masih terjadi pada awal semester kedua tahun ini.”

Selain itu, lanjut Oni, adalah usainya Pemilu Presiden dan berlanjutnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk lima tahun ke depan yang dapat mengkonfirmasi program Nawa Cita akan dipertahankan. Di antaranya Program Sejuta Rumah yang menjadi amanah Bank BTN untuk berkontribusi secara aktif.

“Bank BTN akan tetap menjadi integrator program sejuta rumah, baik sisi supply maupun demand dengan berperan aktif dalam mendidik pengembang baru dan menyalurkan kredit pendukung sektor properti dari hulu hingga hilir,” tandas Oni. (DHP)

Baca juga: Banyak Bank Tak Becus Salurkan FLPP, BTN Siap Take Over

Komitmen tersebut diimplementasikan dengan menggelar penandatanganan kerjasama atau Joint Venture Signing antara PT Eka Surya Mustika, anak usaha Mustika Land Group dan Creed Group. Penandatanganan kerja dilakukan di Marketing Gallery MVS, Bekasi yang diwakili Dirut Mustika Land David Sudjana dan pihak Creed Group yang diwakili oleh Mr. Toshihiko Muneyoshi, Founder dan Managing Director Creed Group.

“Saya melihat ada keselarasan visi dari Mustika Land dan Creed Group untuk membangun perumahan yang dapat memenuhi harapan konsumen untuk mendapatkan hunian yang aman, nyaman, dan tentunya memiliki prospek ke depan,” ujar Dirut Mustika Land David Sudjana di Bekasi, Sabtu (31/8).

Baca juga: Pollux Tunjuk CNQC Jadi Kontraktor Utama Gangnam District Bekasi

Menurut dia, melalui perjanjian kerjasama tersebut, kedua pihak sepakat membentuk perusahaan joint venture untuk mengembangkan kawasan landed residentials dan commercial unitsdengan konsep hunian berwawasan lingkungan di atas lahan seluas total 35 hektar bertajuk Mustika Sukamulya dengan total nilai investasi sebesar Rp110 miliar.

Kawasan hunian Mustika Sukamulya dibangun di atas total lahan seluas 35 hektar. Di lahan tersebut nantinya akan dikembangkan kurang lebih 3300 unit rumah berbagai type, mulai dari 27/60 (Type Magnolia) dengan harga mulai dari Rp 150 juta-an dan type 30/60 (Type Marigold) dengan harga mulai dari Rp190 juta-an.

Sementara, unit lainnya berupa shophouse sebagai pendukung kawasan perumahan ini. Sebagai kawasan hunian berwawasan lingkungan, Mustika Sukamulya akan dilengkapi dengan taman hijau seluas 3000 m2, danau resapan seluas 4600 m2, fasilitas pengolahan air bersih (WTP), lebar jalan utama (ROW) 14 m serta keamanan 24 jam.

“Mustika Sukamulya dirancang dengan sangat seksama untuk menerapkan keseimbangan antara komunitas sosial dan ekosistemnya. Kami menyebutnya hunian asri berkonsep SAFE atau Smart, Active, Fun dan ECO,” sebut David.

Sebagai kawasan hunian, Mustika Sukamulya juga berada di lokasi yang sangat strategis karena memiliki kemudahan akses transportasi, antara lain, melalui jalan Tol Jakarta Cikampek, sekitar 20 menit dari stasiun KRL Cikarang (DDT), 20 menit dari rencana pintu tol Cibitung- Cilincing, LRT, MRT serta moda Hi Speed Train 36,84KM Elevated Toll Way Jakarta – Cikampek II.

“Yang menarik, kawasan hunian ini juga merupakan investasi potensial karena pertumbuhan penduduk yang sangat massif dibanding wilayaoh lainnya. Sebagai contoh, kawasan Bekasi saat ini memiliki jumlah pertumbuhan penduduk sebesar 99 ribu per tahun atau setara dengan 3% pertumbuhan tahunan yang akan menciptakan kebutuhan perumahan cukup besar sehingga meningkatkan permintaan pasar yang besar pula,” jelas David. (EKA)

Baca juga: ACP Lakukan Groundbreaking LRT City Green Avenue Bekasi

Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul dalam keterangan resminya yang diterima jktproperty.com menyatakan manajemen Bank BTN menghormati keputusan mengenai perubahan pengurus perseroan. Hal itu, menurutnya merupakan kewenangan penuh dari pemegang saham.

Chaerul optimistis dengan formasi Direksi saat ini, dan dengan peran Oni Febriarto Rahardjo sebagai Direktur Commerical Banking untuk menjalankan tugas Direktur Utama, bisnis Bank BTN tetap berjalan dengan baik. Sebagai informasi, Oni Febriarto telah menjabat menjadi Direktur Commercial Banking sejak 24 Mei 2015. Karirnya sendiri di Bank BTN dimulai sejak tahun 1997.

Baca juga: Suprajarto Menolak Diangkat Jadi Orang Nomor Satu di Bank BTN

Sementara BTN dinahkodai oleh Oni Febriarto, Perseroan juga memiliki Direktur Collection & Asset Management yang baru yaitu Elisabeth Novie. “Ibu Novie sudah lama menjadi bagian dari keluarga besar Bank BTN, beliau kompeten di bidangnya karena telah lebih dari 26 tahun bersama BTN dan sebelumnya pernah menjabat Kepala Divisi Asset Management. Kami yakin dengan posisi yang baru ini akan lebih fokus dalam berkontribusi pada perbaikan kualitas kredit dan akan mendorong kinerja Bank BTN lebih baik kedepannya,” papar Chaerul.

Sebagai perusahaan terbuka, Bank BTN taat azas dan sesuai dengan GCG akan menjalankan keputusan RUPSLB tersebut. Bisnis BTN tetap akan berjalan normal sesuai Rencana Bisnis Bank dengan dukungan seluruh pegawai BTN untuk menjalankannya.

Berdasarkan kinerja BTN Semester I 2019 tercatat Asset tumbuh 16,58% menjadi Rp312,5 triliun, Kredit dan Pembiayaan tumbuh 18,78% menjadi Rp251,0 triliun, Dana Pihak Ketiga sebesar Rp219,8 Triliun atau tumbuh 15,89%. Bisnis perseroan tumbuh selama Semester I Tahun 2019 tercermin dari Pendapatan Bunga yang tumbuh sebesar 19,81% secara year on year dari Rp10,7 Triliun menjadi Rp12,8 triliun. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Perseroan masih berhasil mencetak Laba Bersih sebesar Rp1,31 triliun. Kinerja BTN secara umum berada diatas rata-rata industri. BTN masih mendominasi 39,6% pangsa pasar pembiayaan perumahan nasional dan 92,4 % pangsa pasar pembiayaan perumahan subsidi di Indonesia.

“Bank BTN masih berperan signifikan terhadap akses pembiayaan perumahan, khususnya dalam mendukung Program Sejuta Rumah, ini adalah misi besar pemerintah yang dititipkan kepada Bank BTN,” tandas Chaerul. (EKA)

Baca juga: RUPSLB Tetapkan Suprajarto Jadi Dirut Bank BTN yang Baru

“Atas penetapan RUPSLB saya tidak dapat menerima keputusan itu, saya memutuskan mengundurkan diri hasil keputusan RUPSLB BTN,” katanya di Jakarta, Kamis (29/8) malam.

Menurut dia, dirinya tak pernah diajak bicara oleh Kementerian BUMN terkait pencopotannya dari Dirut BRI. Mengenai jabatan barunya di BTN pun tak pernah ada pembicaraan sebelumnya.  “Saya sendiri baru tahu setelah membaca dari media bahwa saya ditetapkan menjadi Dirut BTn. Dimana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini apalagi musyawarah,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merombak jajaran direksi perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Menara BTN, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/). RUPSLB ini berlangsung sejak pukul 14:30 WIB dan berakhir sekitar pukul 17:20 WIB. Direktur Utama BTN Maryono diganti oleh Suprajarto, yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Baca juga: RUPSLB Tetapkan Suprajarto Jadi Dirut Bank BTN yang Baru

Sementara itu, serikat pekerja BTN dan BRI meminta Menteri BUMN Rini Soemarno menghormati prinsip-prinsip good governance dalam BUMN. Serikat pekerja kedua bank BUMN tersebut menyatakan mendukung sikap Suprajarto yang menolak hasil RUPSLB Bank BTN dalam poin mengangkat Suprajarto sebagai Dirut Bank BTN.

Serikat pekerja juga meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip good governance dan pelaksanaan manajemen karir bagi bankir di lingkungan BUMN melalui talent management system yang fair.

Mereka menilai sesungguhnya pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut Bank BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut Bank BRI pada dasarnya sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni Bank BRI yang tersebar di seluruh NKRI termasuk juga di Bank BTN karena penugasan diberikan dari Bank BRI kepada Bank BTN yang dari ukuran kapasitasnya Bank BTN jauh lebih kecil dari Bank BRI (asset Bank BTN 25% asset Bank BRI).

Selain itu, pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum SPBRI Ruslina Harsono dan Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apapun sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019 sesuai dengan imbauan Kepala Staf Presiden Pak Moeldoko. (DHP)

Baca juga: RUPSLB BTN Setujui Akuisisi Perusahaan Modal Ventura

Salah satu agendanya pergantian direksi dan komisaris. Pada RUPSLB hari ini pemegang saham sepakat untuk mengangkat Suprajarto sebagai direktur utama Bank BTN menggantikan Maryono. Saat ini, Suprajarto merupakan Direktur Utama Bank BRI.

Berikut susunan Direksi dan Komisari BTN:

Susunan Direksi BTN :
Direktur Utama: Suprajarto
Direktur Commercial Banking: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking: Budi Satria
Direktur Compliance: R. Mahelan Prabantarikso
Direktur Collection, Aset Management: Elisabeth Novi
Direktur Distribution & Network: Dasuki Amsir
Direktur Strategic & Human Capital: Yossi Istanto
Direktur IT & Operation: Andi Nirwoto
Direktur Finance, Treasury & Strategy: Nixon L.P Napitupulu

Susunan Komisaris BTN:
Komisaris Utama: Asmawi Syam
Komisaris: Iman Sugema
Komisaris: Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris: Marwanto Harjowiryono
Komisaris Independen: Garuda Wiko
Komisaris Independen: Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen: Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen: Arie Coerniadi

Baca juga: RUPSLB BTN Setujui Akuisisi Perusahaan Modal Ventura

Achmad Chaerul, Corporate Secretary Bank BTN mengatakan susunan pengurus bank sesuai hasil RUPSLB ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis sekaligus menjawab tantangan masa depan.

“Kami optimis menjadikan soliditas pengurus bank sebagai modal dan semangat untuk menjadikan kinerja bisnis BTN menjadi lebih baik,” kata Chaerul.

Menurut Chaerul, ke depan BTN akan mempunyai peluang untuk tumbuh lebih baik. Perseroan telah menyesuaikan sejumlah target bisnis dengan dinamika perekonomian yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kebutuhan rumah yang sangat besar adalah peluang yang tidak akan pernah berhenti dan terus membutuhkan inovasi.

“Kami akan tetap memainkan peran sebagai pemain utama yang mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat. BTN telah membuktikan hal tersebut dan ke depan kita akan bekerja keras untuk dapat berperan lebih besar guna mendukung Program Sejuta Rumah yang menjadi program pemerintah,” tambah Chaerul menjelaskan.

Berdasarkan kinerja BTN Semester I 2019 tercatat Asset tumbuh 16,58% menjadi Rp312,5 Triliun, Kredit dan Pembiayaan tumbuh 18,78% menjadi Rp251,0 Triliun, Dana Pihak Ketiga sebesar Rp219,8 Triliun atau tumbuh 15,89%. Bisnis perseroan tumbuh selama Semester I Tahun 2019 tercermin dari Pendapatan Bunga yang tumbuh sebesar 19,81% secara year on year dari Rp10,7 Triliun menjadi Rp12,8 triliun.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Perseroan masih berhasil mencetak Laba Bersih sebesar Rp1,31 triliun. Kinerja BTN secara umum berada diatas rata-rata industry. BTN masih mendominasi 39,6% pangsa pasar pembiayaan perumahan nasional dan 92,4 % pangsa pasar pembiayaan perumahan subsidi di Indonesia.

Sebelum menjadi orang nomor satu di BRI, Suprajarto menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI). Suprajarto duduk di kursi Wadirut BNI sejak 17 Maret 2015.

BRI bukan tempat baru baginya, lantaran sebelum berlabuh ke Bank BNI dia adalah Direktur Jaringan dan Layanan BRI. Posisi tersebut dia miliki sejak 5 September 2007 dan juga menjabat sebagai Direktur Jaringan dan Operasional. (DHP)

Baca juga: Pemerintah Akan Alihkan Kuota FLPP Bank yang Tak Perform ke BTN

Manajemen BTN selanjutnya akan meminta persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merealisasi rencana tersebut.

Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul mengatakan dari hasil RUPSLB itu perseroan akan menindaklanjutinya dengan memohonkan persetujuan kepada OJK supaya dapat ditindaklanjuti sebagai langkah strategi bisnis yang akan dilakukan perseroan dalam pengembangan bisnis.

“Pengelolaan PMV akan tetap fokus untuk mendukung core business Bank BTN di bidang pembiayaan perumahan dan meningkatkan pendapatan non bunga, sehingga dapat memperkuat pertumbuhan kredit dan laba perseroan,” katanya di Jakarta, Kamis (29/8).

Baca juga: RUPSLB Tetapkan Suprajarto Jadi Dirut Bank BTN yang Baru

Adapun PMV yang dipilih perseroan adalah PT Sarana Papua Ventura (SPV), anak usaha PT Bahana Artha Ventura, yang merupakan anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Pemilihan SPV ini sekaligus diharapkan menjadi sinergi BUMN yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN.

“Bank BTN telah menyiapkan anggaran untuk mengambilalih saham SPV. Dana yang sudah disiapkan tersebut akan digunakan sebagai penyertaan modal dan pengembangan bisnis PMV dalam jumlah sebanyak-banyaknya 90% yang akan dilaksanakan secara bertahap,” kata Chaerul.

Penyertaan modal pada SPV sebagai aksi korporasi BTN tersebut merupakan salah satu agenda dalam RUPSLB BTN. Agenda lainnya dalam RUPSLB adalah evaluasi kinerja perseroan Semester I 2019 dan langkah strategis manajemen BTN untuk mengawal kinerja bisnis on track sampai dengan akhir tahun 2019. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan PSAK 71 dan PSAK 73 yang sudah disiapkan secara baik oleh perseroan.

Chaerul memastikan BTN telah siap untuk menerapkan PSAK 71 dan PSAK 73 pada tahun 2020 dengan segala antisipasi yang sudah dilakukan termasuk perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan fokus bisnis yang bertujuan untuk menjaga kinerja bisnis berjalan dengan baik. Oleh karena itu BTN optimis kinerja perseroan sampai dengan akhir tahun 2019 akan tumbuh sesuai dengan RBB.

“Kami optimis kinerja BTN sampai dengan akhir tahun akan tumbuh secara sehat sesuai dengan target dan rencana bisnis yang telah memperhitungkan pelaksanaan PSAK 71 dan PSAK 73 tahun depan,” tegas Chaerul. (DHP)

Baca juga: Suprajarto Menolak Diangkat Jadi Orang Nomor Satu di Bank BTN

“Realisasi pembangunan hunian dalam Program Satu Juta Rumah sampai dengan 26 Agustus 2019 sebanyak 847.611 unit,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid yang membacakan speech Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam satu talk show di Jakarta, Kamis (29/8).

Baca juga: IPW Desak Pemerintah Lebih Serius Garap Program Sejuta Rumah

Menurut dia, kondisi perumahan merupakan salah satu indikator penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pada 2015, pemerintah mencanangkan program penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Sejuta Rumah (PSR). Sejauh ini, PSR telah mencapai kinerja yang makin baik seiring dengan investasi pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi seluruh masyarkat yang terus meningkat setiap tahun.

Pada 2015—2018, PSR telah berhasil membangun sebanyak 3,54 juta unit, sedangkan pada 2019, pemerintah menargetkan pembangunan PSR sebanyak 1,25 juta rumah. Berdasakan data Kementerian PUPR, pada 2015 pembangunan rumah mencapai angka 699.770 unit. Angka tersebut meningkat pada 2016 mencapai 805.169 unit, 2017 sebanyak 904.758 unit, dan 2018 capaiannya melonjak menjadi 1.132.621 unit. (EKA)

Baca juga: Bertekad Sukseskan Program Sejuta Rumah, BTN Pacu KPR di Jatim

Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dalam Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rabu (28/8) mengatakan total rencana anggaran tersebut lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar Rp110,73 triliun. Jumlah tersebut juga sudah mendapat tambahan Rp16,34 triliun untuk pagu indikatifnya.

Baca juga: Kementerian PUPR Inisiasi Bank Tanah dan Maksimalkan Lahan Publik

“Semua usulan dan saran dari DPR, kami sepakat semaksimal mungkin memprogramkan sesuai dengan tupoksi [tugas poko dan fungsi] kewenangan dan tupoksi kita. Adapun, anggaran untuk Ditjen Penyediaan Perumahan naik dari alokasi 2019 sebanyak Rp7,82 triliun,” ujarnya.

Menurut menteri, dari Rp8,48 triliun anggaran yang akan dialokasikan ke Ditjen Penyediaan Perumahan, alokasi terbanyak diperuntukkan bagi pembangunan rumah swadaya sebanyak Rp4,34 triliun. “Untuk pembangunan baru 25.365 unit, termasuk untuk pembangunan baru rumah swadaya pariwisata sebanyak 5.363 unit dan meningkatkan kualitas 156.000 unit rumah,” tuturnya.

Sementara untuk rumah susun dianggarkan Rp3,14 triliun atau 4.799 unit, untuk rumah khusus Rp470 miliar atau 2.000 unit, untuk prasarana dan sarana umum Rp200 miliar, dan dana lainnya sebesar Rp310 miliar. (PIT)

Baca juga: Kementerian PUPR: Pelonggaran FLPP Tak Halangi MBR Mendapatkan Rumah