Kementerian Hukum dan HAM RI

Pentingnya Digitalisasi Demi Pelayanan Publik yang Efektif

Kemenkumham RI — Tue, 20 Sep 2022 10:43:54 +0700

Jakarta – Di tengah pandemi yang masih melanda, digitalisasi merupakan solusi untuk memberikan pelayanan publik yang efektif. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU) 2022, di Kedutaan Besar Belanda, Jakarta ...

Tingkatkan Layanan Informasi ke Masyarakat, Kemenkumham Optimalkan SEO

Kemenkumham RI — Wed, 14 Sep 2022 11:46:38 +0700

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkumham mengoptimalkan Search Engine Optimization (SEO). Hal ini dilakukan agar halaman website resmi Kemenkumham akan selalu tampil di halaman muka hasil mesin ...

Bahas Kebebasan Beragama, Ditjen HAM Adakan Konferensi Internasional

Kemenkumham RI — Fri, 09 Sep 2022 18:02:06 +0700

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal HAM (Ditjen HAM) akan melaksanakan Konferensi Internasional Virtual: "Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum, dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya". Menggandeng Institut Leimena, konferensi yang diselenggarakan secara daring tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yaitu tanggal ...

DPR Terima Penjelasan Wamenkumham, Pagu Anggaran Kemenkumham Tahun 2023 Naik

Kemenkumham RI — Mon, 05 Sep 2022 19:18:56 +0700

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima penjelasan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej, terkait Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2023. Bahkan Komisi III DPR RI menyetujui ...

Lagi, Kemenkumham Raih 2 BKN Award tahun 2022

Kemenkumham RI — Mon, 05 Sep 2022 15:36:13 +0700

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil mendapatkan penghargaan dalam BKN Award tahun 2022. Penghargaan diraih dalam dua kategori penilaian untuk kementerian tipe besar.

Kemenkumham meraih posisi pertama pada kategori Penilaian Kompetensi, kemudian posisi kedua pada ...

Tingkatkan Layanan, Kemenkumham Gunakan Aplikasi e-masdaskum

Kemenkumham RI — Fri, 02 Sep 2022 23:27:58 +0700

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dipimpin Yasonna H. Laoly terus mendukung berbagai upaya dalam melakukan reformasi birokrasi salah satunya inovasi dalam mengembangkan teknologi digital. Birokrasi yang ada saat ini dituntut untuk dapat memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Target PNBP 2023 Kemenkumham Disepakati Senilai Rp4,256 Triliun

Kemenkumham RI — Fri, 02 Sep 2022 18:29:46 +0700

Jakarta - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun anggaran 2023 terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senilai Rp4,256 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target awal yang sebesar Rp3,956 ...

Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kemenkumham Gandeng FNS Gelar Diseminasi

Kemenkumham RI — Fri, 02 Sep 2022 16:07:28 +0700

Surabaya – Pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat menjadi prioritas pemerintah saat ini. Terlebih dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia ...

Kawal Opini WTP, Kemenkumham Efektifkan Sistem Pengendalian Intern

Kemenkumham RI — Thu, 01 Sep 2022 18:13:12 +0700

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2009. Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto, mengungkapkan salah satu "senjata" Kemenkumham dalam torehan prestasi ini adalah Sistem ...

Kemenkumham Secepatnya Identifikasi Anak Hasil Perkawinan Campur

Kemenkumham RI — Wed, 31 Aug 2022 17:13:29 +0700

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) akan secepatnya melakukan identifikasi terhadap anak-anak hasil perkawinan campur. Hal tersebut dilakukan mengingat waktu permohonan pewarganegaraan hanya berlangsung selama dua ...