kotatuban.com

Gebrakan Gresik! Anak Berkebutuhan Khusus Tak Lagi Dipinggirkan, Pemkab Tancap Gas Hapus Stigma

THK — Thu, 02 Apr 2026 02:58:12 +0000

kotatuban.com. GRESIK – Gresik benar-benar tak main-main. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kini menunjukkan taringnya dalam memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, bukan sekadar wacana, tapi aksi nyata yang mulai terasa dampaknya.

Momentum Hari Peduli Autisme Sedunia 2026 menjadi panggung gebrakan itu. Lewat gerakan Akses Nyata Gerakan Kesehatan Anak Spektrum Autisme (ANGKASA) di Gressmall Gresik, Kamis (2/4/2026), pesan kuat dilontarkan: Gresik tidak lagi menoleransi diskriminasi!

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi sekadar “mendengar dari jauh”. Kini, mereka turun langsung menyerap suara anak-anak istimewa, sekolah, hingga wali murid.

“Pemkab hadir, bukan hanya melihat tapi memastikan kebutuhan mereka benar-benar terpenuhi,” tegasnya.

Tak berhenti di seremoni, langkah konkret langsung digas. Sekolah-sekolah umum didorong wajib “naik level” dengan pelatihan khusus bagi guru agar mampu menghadapi anak berkebutuhan khusus secara tepat mulai dari mengelola emosi, membangun kemandirian, hingga mengasah kemampuan sosial.

Ini bukan sekadar pelatihan biasa. Ini adalah peringatan keras: sekolah tak boleh lagi gagap menghadapi anak inklusif!

Lebih tajam lagi, Gus Yani menyoroti isu sensitif yang selama ini sering diabaikan—bullying. Ia mengajak masyarakat Gresik untuk berhenti memberi label negatif pada anak autis.

“Penerimaan tanpa syarat itu wajib. Bukan pilihan,” pesannya lugas.

Sinyal keseriusan itu diperkuat dengan hadirnya Unit Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang kini menyediakan layanan lengkap dari terapi hingga penjemputan gratis. Ini bukti: negara hadir sampai ke hal paling teknis.

Momen paling menyentuh terjadi saat Gus Yani turun langsung membuka parade anak inklusif, berjalan bersama mereka mengelilingi atrium Gressmall. Bukan simbolik, ini pesan kuat bahwa mereka tidak sendiri.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Gresik, S. Hariyanto, mengungkap fakta yang tak bisa diabaikan: jumlah anak berkebutuhan khusus di Gresik terus meningkat. Sekitar 100 anak ikut dalam peringatan tahun ini.

“Sekolah tidak boleh menolak. Titik! Semua harus diterima dan difasilitasi,” tegasnya, tanpa kompromi.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Kabupaten Gresik, Eko Agus Suwandi, melalui Kasi SMA-PKPLK, menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan beliau tengah menghadiri agenda lain yang sama pentingnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Meski demikian, komitmen tetap ditegaskan Kasi SMA-PKPLK mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap anak-anak berkebutuhan khusus tidak bisa ditawar. Kolaborasi lintas sektoral, Dindik Kabupaten Gresik dan Cabdindik Wilayah Kabupaten Gresik, beserta UPT ABK Kabupaten Gresik harus benar-benar komitmen.

“Ini tugas kita semua. Tidak boleh setengah hati” ujarnya.

Ia juga menyoroti kunci utama keberhasilan: kesabaran dan konsistensi. Bahkan, inovasi seperti kelas industri di sekolah, termasuk SLB, mulai didorong agar anak-anak ini tidak hanya diterima, tapi juga siap bersaing di dunia kerja.

Masih kata Kasi SMA-PKPLK, Minggu depan kami akan ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan industri, PT Indobismar yang langsung menghadirkan kepala sekolah SLB di Surabaya.

Gerakan ini membawa lima misi besar: menggugah kesadaran, mendorong inklusi sosial, memperjuangkan hak asasi, memperkuat deteksi dini, dan merayakan keunikan setiap anak.

Tak hanya soal pendidikan, masa depan anak-anak ini juga jadi perhatian serius. Harapan besar digaungkan bahwa mereka harus punya peluang kerja yang setara, baik di sektor pemerintah maupun swasta.(JS)

Gresik Meledak! Jadi Urutan Keenam Se Jatim, Siswa Gresik Tembus PTN Lewat SNBP 2026

THK — Wed, 01 Apr 2026 23:55:48 +0000

kotatuban.com. GRESIK – Dunia pendidikan Kabupaten Gresik sedang “panas”! Sebanyak 1.058 siswa SMA, SMK dan PKPLK sukses menembus perguruan tinggi negeri lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Angka ini bukan sekadar statistik—ini sinyal kuat bahwa peta kualitas pendidikan di Gresik sedang bergeser drastis!

Yang paling mengejutkan? Sekolah-sekolah di wilayah pedesaan justru tampil dominan, menggeser dominasi sekolah perkotaan yang selama ini dianggap unggul. Fakta ini sekaligus mematahkan stigma lama: sekolah pinggiran bukan lagi pemain cadangan!

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik, Eko Agus Suwandi, tak menutupi rasa bangganya. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti nyata bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Gresik semakin terlihat hasilnya.

“Ini bukan hanya prestasi siswa, tapi prestasi kolektif—guru, orang tua, dan seluruh ekosistem pendidikan di Gresik. Ini membanggakan!” tegasnya, Kamis (2/4/2026).

Lebih dari itu, masih kata Eko, data menunjukkan rata-rata kelulusan SNBP tahun ini naik 2–10 persen dibanding tahun sebelumnya. Gresik berada diurutan ke 6 se Jawa Timur. Lonjakan ini menjadi alarm positif: ada perubahan nyata dalam strategi pendidikan di tingkat sekolah.

Namun, Eko juga mengingatkan, peringkat bukan segalanya!

Daftar 10 besar sekolah dengan jumlah siswa lolos terbanyak bukan indikator mutlak sekolah terbaik. Pasalnya, data tersebut berbasis jumlah siswa eligible, bukan semata kualitas keseluruhan.

“Yang lebih penting adalah langkah konkret sekolah dalam meningkatkan kompetensi siswa. Program-program yang berdampak langsung pada motivasi belajar jauh lebih menentukan,” ujarnya.

Ia menekankan, peran kepala sekolah menjadi kunci utama dalam menggerakkan guru dan menciptakan ekosistem belajar yang hidup. Bukan soal siapa paling sering ikut bimbel mahal di luar sekolah, tetapi bagaimana guru mampu menghadirkan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful di dalam kelas.

Data 10 sekolah di Gresik yang siswanya lolos SNBP terbanyak berdasarkan jumlah Eligilbe: SMKN 1 Cerme (75), SMAN 1 Kedamean (62), SMAN 1 Wringinanom (59), SMAN 1 Manyar (58), SMAN 1 Dukun (57), SMAN 1 Cerme (52), SMAN 1 Kebomas (51), SMAN 1 Driyorejo (47), SMAN 1 Gresik (42), SMANU 1 Gresik (41). SLBN Cerme (1).

Fenomena ini menjadi tamparan sekaligus inspirasi: ketika strategi tepat, komitmen kuat, dan kepemimpinan berjalan, sekolah mana pun bisa bersinar, tanpa harus bergantung pada label “favorit” atau lokasi kota. Pertanyaannya, apakah sekolah lain siap mengejar, atau justru tertinggal dalam revolusi pendidikan Gresik.(JS)

Bukan Sekadar Rotasi! Cabdindik Gresik Kirim Pesan Tegas: Inovatif atau Tersingkir

THK — Tue, 31 Mar 2026 16:10:57 +0000

kotatuban.com, GRESIK – Atmosfer tak biasa menyelimuti lingkungan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Kabupaten Gresik. Hari ini, Selasa (31/4), serah terima jabatan (Sertijab) Kepala SMA dan SMK kali ini bukan sekadar agenda rutin, ini adalah “peringatan keras” bagi seluruh insan pendidikan, berhenti nyaman, atau siap tergilas perubahan.

Deretan pejabat penting hadir lengkap, mulai dari Kasubbag TU, Kasi SMA-PKPLK, Kasi SMK, para pengawas, hingga seluruh kepala SMA, SMK, PKPLK, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan. Kehadiran total ini bukan tanpa makna, ini adalah sinyal kuat bahwa rotasi jabatan bukan formalitas belaka, melainkan strategi besar untuk mengguncang ritme pendidikan yang dinilai mulai stagnan.

Sorotan tajam tertuju pada pergeseran sejumlah kepala sekolah. Irfan, yang sebelumnya memimpin SMAN 1 Wringinanom, kini “dirotasi” ke SMAN 1 Gresik, menggantikan Ainur Rofiq sebagai pelaksana tugas yang ada disekolah dengan tekanan dan ekspektasi jauh lebih tinggi. Sebuah tantangan yang bukan hanya soal jabatan, tetapi juga pembuktian kapasitas. Posisi yang ditinggalkan langsung diisi Sundawan Argo Sontani, guru dari SMAN 2 Surabaya, yang digadang-gadang membawa “angin segar” sekaligus standar baru.

Di level SMK, rotasi tak kalah dramatis. Darwati berpindah dari SMKN 1 Sidayu ke SMKN 1 Cerme, menggantikan posisi yang sebelumnya hanya diisi pelaksana tugas. Sementara itu, SMKN 1 Sidayu kini dipimpin Arni Sulistyowati, figur baru hasil promosi yang langsung diuji dalam medan kepemimpinan nyata. Ini bukan sekadar promosi, tetapi pertaruhan.

Perubahan juga menutup “era sementara” di SMKN 1 Driyorejo. Nunuk Isdanti resmi ditugaskan sebagai kepala sekolah definitif, mengakhiri masa kepemimpinan pelaksana tugas. Harapannya jelas, tidak ada lagi alasan untuk berjalan di tempat.

Namun, inti dari semua ini bukan sekadar siapa pindah ke mana. Pesan keras datang langsung dari Kepala Cabdindik Wilayah Kabupaten Gresik, Eko Agus Suwandi. Dalam nada tegas, ia menolak keras pola kepemimpinan biasa-biasa saja.

“Jangan jadi kepala sekolah yang hanya duduk di kursi. Jadilah teladan, lakukan mitigasi masalah sejak dini, dan berhenti bekerja ala kadarnya,” tegasnya, menyentak kesadaran seluruh peserta.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal komunikasi dan kepercayaan. Kepala sekolah dituntut bukan hanya pintar mengatur, tetapi juga mampu menggerakkan.

“Kalau tidak inovatif, tidak kreatif, dan tidak mampu menginspirasi, maka siap-siap tertinggal,” lanjutnya, dengan nada yang tak memberi ruang kompromi.

Masih menurut Kacabdindik, Program inovasi, ketahanan pangan dan Gresik Sekolah Resik mohon dijalankan dengan baik, akan kita monitor ke satuan pendidikan dalam waktu dekat,” pungkasnya tegas.

Sertijab ini pun menjelma menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Gresik. Awal April bukan sekadar pergantian bulan, tetapi titik awal ujian bagi para kepala sekolah: menjadi motor perubahan, atau sekadar penonton yang perlahan ditinggalkan zaman.

Di tengah derasnya tuntutan era modern, satu hal menjadi pasti—dunia pendidikan tak lagi memberi ruang bagi mereka yang enggan berubah. Di Gresik, pesan itu kini disampaikan tanpa basa-basi: bergerak cepat, atau tersingkir.(JS)

Apel Pagi, BPN Tuban Siapkan Satgas Baru dan Pertahankan Kinerja 100 Persen

THK — Tue, 31 Mar 2026 13:46:26 +0000

kotatuban.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban menggelar apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Basuki Rijanto, A.Ptnh., MM., sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja, (31/03/2026).

Apel tersebut menjadi forum strategis untuk menyampaikan arahan terkait progres program sekaligus penataan organisasi di lingkungan kantor, terutama dalam menghadapi dinamika mutasi dan perpindahan pegawai.

Dalam arahannya, Basuki Rijanto mengungkapkan bahwa akan dilakukan pembentukan kembali Satuan Tugas (Satgas) Yuridis dan Satgas Fisik untuk mendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta Lintor Tahun 2026. Langkah ini dinilai penting guna memastikan pelaksanaan program berjalan lebih terstruktur dan optimal.

Ia menjelaskan, sebagian besar personel yang akan tergabung dalam satgas merupakan pegawai baru. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi yang cepat, kerja sama tim yang solid, serta pemahaman tugas yang baik agar seluruh target dapat tercapai.

Selain itu, Basuki juga menyampaikan apresiasi atas capaian Program 7 Layanan Prioritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Dalam periode Januari hingga Februari 2026, capaian kinerja tercatat telah mencapai 100 persen, yang dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran.

Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan bahkan ditingkatkan secara konsisten. Hal ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan memenuhi standar yang diharapkan.

Apel pagi ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus menjaga profesionalisme, kedisiplinan, serta semangat kerja dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. (aish)

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

THK — Tue, 31 Mar 2026 12:32:06 +0000

kotatuban.com. JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Maret (Triwulan I) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Selasa (31/03/2026). Menteri Nusron mengungkapkan rasa optimisnya terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran kementeriannya di tahun ini.

“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10%. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Nusron juga melaporkan progres pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Sejumlah kegiatan telah menunjukkan perkembangan, antara lain pengukuran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Namun demikian, beberapa kegiatan masih dalam tahap persiapan dan akan segera diakselerasi.

“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Menteri Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi II DPR RI. “Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat terus dipercepat, serta mendapat dukungan dan pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” pungkasnya.

Pada pertemuan ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menjaga agar pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya terus dioptimalkan. Kinerja tersebut tentunya perlu berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami jajaran Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Zulfikar Arse Sadikin.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Adapun Raker dan RDP ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (SG/RT/CK)/(r)

Arahan untuk PPPK Baru, Kepala BPN Tuban Tekankan Integritas dan Profesionalisme

THK — Mon, 30 Mar 2026 13:43:19 +0000

kotatuban.com – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban memberikan pengarahan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru bergabung sebagai langkah awal membangun komitmen dan semangat kerja, (30/03/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pegawai baru untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam mendukung tugas-tugas pertanahan yang semakin kompleks dan dinamis.

Dalam arahannya, Kepala Kantor menekankan bahwa setiap pegawai memiliki peran strategis dalam menyukseskan berbagai program prioritas, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta Program Persertipikatan Tanah Wakaf Tahun 2026.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi profesionalisme, kedisiplinan, serta etika kerja dalam menjalankan tugas. Menurutnya, ketiga hal tersebut merupakan pondasi utama dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, para PPPK diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan kerja serta memahami alur dan mekanisme pelayanan yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban.

Melalui pengarahan ini, diharapkan seluruh pegawai baru dapat segera menyesuaikan diri dan berkontribusi secara maksimal dalam menghadirkan layanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya bagi masyarakat. (aish)

Apel Pagi, Kepala BPN Tuban Tekankan Adaptasi Cepat dan Kejar Target PTSL 2026

THK — Mon, 30 Mar 2026 13:40:20 +0000

kotatuban.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban menggelar Apel Pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor, Heny Susilowati, S.E., M.Hum., sebagai upaya memperkuat arah kebijakan dan semangat kerja pegawai, (30/03/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan arahan strategis, khususnya dalam menghadapi dinamika organisasi yang terus berkembang, termasuk adanya perpindahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam arahannya, Heny Susilowati mengingatkan seluruh pegawai agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab baru. Hal ini dinilai penting guna memastikan capaian target program tetap berjalan optimal.

Ia juga menekankan fokus pada percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta Program Persertipikatan Tanah Wakaf Tahun 2026. Menurutnya, kedua program tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut, aspek profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan kembali ditegaskan sebagai landasan utama dalam bekerja. Seluruh pegawai diharapkan mampu meninggalkan kebiasaan yang kurang produktif serta terus membangun budaya kerja yang positif.

Apel pagi ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk menjaga disiplin dan meningkatkan kualitas kinerja, sehingga setiap kegiatan pertanahan dapat berjalan secara optimal, transparan, dan terpercaya.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (aish)

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

THK — Mon, 30 Mar 2026 12:38:24 +0000

kotatuban.com. JAKARTA – Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di berbagai wilayah Indonesia. Pada Maret 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi. Langkah itu ditindaklanjuti agar semakin progresif dengan target penyusunan peta luasan LSD di 17 provinsi lainnya pada kuartal II tahun 2026.

“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kita selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Senin (30/03/2026).

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN telah lebih dulu menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi. Berdasarkan hasil overlay berbagai peta tematik, total luasan LSD yang diusulkan mencapai 2.739.650,36 hektare dan saat ini telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui keputusan menteri. Ke-12 provinsi tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, untuk perluasan ke 17 provinsi, pemerintah akan memulai tahapan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Proses tersebut meliputi verifikasi data Lahan Baku Sawah (LBS) menggunakan citra satelit, dilanjutkan dengan kolaborasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Tentunya akan kita lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjutnya.

Tahapan itu ditargetkan rampung secara bertahap, mulai dari verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor pada akhir Mei 2026. Dengan demikian, peta LSD yang dihasilkan diharapkan sudah bersifat final dan siap ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN pada pertengahan Juni 2026.

Dalam prosesnya, Kementerian ATR/BPN juga melakukan cleansing data dengan mengintegrasikan berbagai peta, seperti peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data serta menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan. “Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-cleansing data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” tutur Wamen Ossy.

Ia menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian/lembaga dalam upaya percepatan penetapan LSD ini. Mulai dari Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Kami sangat memohon dukungan dari kementerian dan lembaga terkait agar proses verifikasi dan sinkronisasi ini bisa berjalan sesuai target,” pungkasnya.

Mendukung pernyataan Wamen Ossy, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian/lembaga agar target penetapan LSD dapat tercapai tepat waktu. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam penyelesaian data untuk 17 provinsi dengan luasan sekitar 7,44 juta hektare.

“Bapak/Ibu sekalian di sini ada semuanya, minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.

Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam Rakortas kali ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, serta Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald. Turut hadir, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya; serta sejumlah jajaran kementerian/lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI. (LS/CK/RT)/(r)

Ketahui Ragam Jenis Sertipikat Tanah dan Perbedaannya

THK — Sun, 29 Mar 2026 10:26:16 +0000

kotatuban.com. JAKARTA – Di Indonesia, terdapat tujuh jenis sertipikat tanah yang umum dikenal masyarakat. Setiap sertipikat menunjukkan jenis hak atas tanah yang berbeda. Perbedaan itu akan memengaruhi beberapa faktor, seperti siapa yang boleh memiliki tanah tersebut, untuk tujuan apa tanah digunakan, hingga berapa lama hak itu berlaku. Karena itu, memahami ragam jenis sertipikat penting agar masyarakat dapat memastikan status hukum tanah yang dimilikinya sudah tepat.

Pengaturan mengenai hak atas tanah sendiri dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui sistem pendaftaran tanah, setiap bidang tanah yang telah terdaftar akan memiliki sertipikat sebagai bukti hak yang memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Tujuh jenis sertipikat yang ada di Indonesia antara lain Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL), Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), dan Sertipikat Tanah Wakaf.

*Sertipikat Hak Milik (SHM)*

Sertipikat Hak Milik merupakan jenis sertipikat dengan kedudukan paling kuat dalam sistem pertanahan Indonesia. Hak ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan bersifat turun-temurun.

Berbeda dengan hak atas tanah lainnya, Hak Milik tidak memiliki batas waktu tertentu selama tanah tersebut digunakan sesuai dengan fungsi sosialnya. Karena sifatnya yang paling kuat, sertipikat ini paling banyak digunakan untuk kepemilikan rumah tinggal maupun tanah pribadi.

*Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)*

Sertipikat Hak Guna Bangunan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Berdasarkan UUPA, hak ini diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Setelah itu, hak tersebut masih dapat diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, SHGB banyak digunakan dalam pembangunan kawasan perumahan, apartemen, maupun pusat kegiatan usaha.

*Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)*

Sertipikat Hak Guna Usaha diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang memanfaatkan tanah dalam skala besar, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, atau peternakan. UUPA mengatur bahwa hak ini dapat diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Sertipikat jenis ini biasanya dimiliki oleh perusahaan atau badan hukum yang mengelola lahan luas untuk kegiatan produksi.

*Sertipikat Hak Pakai*

Sertipikat Hak Pakai memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan untuk menggunakan tanah atau memungut hasil dari tanah tersebut. Hak ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, instansi pemerintah, maupun badan sosial dan keagamaan. Dalam kondisi tertentu, Hak Pakai juga dapat diberikan kepada orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Jangka waktu Hak Pakai umumnya diberikan paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, tergantung pada peruntukan tanah dan kebijakan pemberian haknya. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai untuk instansi pemerintah tidak memiliki jangka waktu selama tanah tersebut masih dimanfaatkan.

*Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)*

Hak Pengelolaan merupakan bentuk penguasaan tanah oleh instansi pemerintah atau badan tertentu yang diberi kewenangan untuk merencanakan, menggunakan, dan mengelola tanah negara. Tanah dengan status ini sering dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan, seperti kawasan industri, pelabuhan, atau wilayah pengembangan kota. Dalam pelaksanaannya, pemegang Hak Pengelolaan dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pemberian hak turunan, seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah tersebut.

*Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS)*

Untuk kepemilikan hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun, sebutannya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Sertipikat ini menunjukkan kepemilikan atas satu unit hunian sekaligus bagian bersama, benda bersama, serta tanah bersama yang digunakan oleh seluruh penghuni bangunan tersebut. Status tanah yang mendasari rumah susun dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.

*Sertipikat Tanah Wakaf*

Di Indonesia yang memiliki ragam budaya dan agama, terdapat jenis sertipikat tanah wakaf. Sertipikat ini digunakan untuk mencatat tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan keagamaan atau sosial. Tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan karena peruntukannya telah ditetapkan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umat, seperti pembangunan masjid, pesantren, sekolah, maupun fasilitas sosial lainnya.

Memahami jenis sertipikat tanah membantu masyarakat mengetahui hak dan kewajiban yang melekat pada tanah yang dimilikinya. Hal ini juga penting ketika akan membeli tanah, membangun properti, maupun mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Dengan memahami perbedaan jenis sertipikat serta jangka waktu haknya, masyarakat dapat memastikan tanah yang dimiliki telah memiliki kepastian hukum yang jelas dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. (JM/JR)/(r)

Mudik Lebih Tenang, Pantau Proses Pemberkasan di Kantah Hanya dari Genggaman Tangan

THK — Sat, 28 Mar 2026 08:26:53 +0000

kotatuban.com. JAKARTA – Di tengah momen mudik Lebaran, masyarakat tetap bisa memantau proses pengurusan tanah tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan (Kantah). Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat memastikan proses pemberkasan layanan pertanahan hanya dari genggaman tangan, kapan saja dan di mana saja.

Kemudahan dari layanan publik yang terus berkembang ke ranah digital ini masih belum banyak dimanfaatkan. Masih ada warga yang memilih datang langsung ke Kantah hanya untuk memastikan berkas yang diajukan sudah selesai diproses atau belum. Padahal, aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah lama hadir.

Sentuh Tanahku bukan hanya untuk memantau perkembangan proses pengurusan tanah secara daring, aplikasi ini pun bisa digunakan untuk memastikan tanah yang dimiliki sudah benar terdaftar dan terpetakan. Saat sedang bertransaksi jual beli tanah, dari aplikasi ini juga bisa dilakukan pemeriksaan keaslian suatu sertipikat jika sudah berbentuk Sertipikat Elektronik.

“Dengan Sertipikat Elektronik ini, kita telah meng-combine-nya dengan Sentuh Tanahku. Tanah kita atau tanah orang lain juga bisa dicek. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku tanah miliknya atau ingin memeriksa apakah sertipikat asli atau palsu, semuanya bisa dicek melalui Sentuh Tanahku,” jelas Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dilansir dari Newsroom Take Over, Metro TV pada 25 November 2025.

Sentuh Tanahku kini telah dikenal secara bertahap oleh masyarakat. Fitria, warga Jakarta Barat, termasuk salah satunya. Ia baru pertama kali mengunduh Sentuh Tanahku saat tengah mengurus dokumen pertanahannya. Pengalaman pertamanya langsung membuka pandangannya.

“Sangat terbantu. Kita tidak perlu bolak-balik ke BPN untuk mengecek berkas, cukup buka Sentuh Tanahku saja. Prosesnya sampai mana, nanti kalau sudah selesai dikabari. Ada notifikasi ‘sudah selesai, silakan ambil’,” ujarnya sambil tersenyum.

Fitria mengaku menyesal baru mengetahui keberadaan aplikasi ini sekarang. Menurutnya, jika sejak dulu sudah memanfaatkan aplikasi tersebut, banyak waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena tidak perlu bolak-balik datang ke kantor hanya untuk mengurus berbagai layanan pertanahan. Melalui aplikasi ini, berbagai informasi dan layanan dapat diakses dengan lebih mudah, praktis, dan efisien.

Kisah Fitria menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menghadirkan berbagai layanan yang memudahkan masyarakat. Dengan memanfaatkan digitalisasi, khususnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat tetap memantau proses layanan pertanahan kapan saja dan di mana saja, termasuk saat mudik Lebaran, sehingga pengurusan layanan menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien. (MW/FA)/(r)