Lomek Dot Com ::. kabar dumai hari ini

Warga Miskin Dumai Bertambah

2012-08-10T22:24:00.000+07:00

DUMAI - Lomeks.com - Warga ekonomi lemah atau berada dibawah garis kemiskinan di Dumai terus mengalami peningkatan. Bahkan, menurut data terakhir mendekati 40 ribu jiwa atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Kota Dumai yang mencapai 260 ribu jiwa.

Hal itu diungkap Wakil Walikota Dumai, H Agus Widayat, dalam kata sambutan pada acara pembukaan Mancing Bersama Wartawan dan PT Chevron Pasifik Indonesia di Kolam Pancing Taman Wanatirta, Komplek Perumahan Bukit Jin, Sabtu (23/7).

Data Badan Pusat Statistik atau BPS malah menyebutkan di Kota Dumai hanya terdapat 17 ribu masyarakat miskin, menurutnya kurang tepat. Mengingat, berdasarkan data Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun ini penerimaan jatah Beras miskin (Raskin) bahkan mencapai lebih dari 9.500 Kepala Keluarga.

‘’Berdasarkan evaluasi, di Dumai ada lebih dari 40 ribu atau sekitar 15 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Dumai masih hidup dibawah garis kemiskinan. Jika setiap KK sedikitnya memiliki dua anggota keluarga, maka itu berarti sedikitnya warga miskin itu mencapai 40.000 jiwa,’’ ujarnya Wakil Walikota Dumai, H Agus Widayat.

Kondisi ini tentu sangat ironis mengingat Kota Dumai merupakan daerah yang memiliki banyak aset perusahaan swasta dan berbadan usaha milik negara atau BUMN yang nilainya triliunan rupiah.

‘’Upaya penekanan angka kemiskinan ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan memberikan kesempatan kalangan masyarakat tidak mampu untuk memajukan usahanya," tutur Agus.(lmc)

Dumai Expo Usai, TBG Berkecai

2012-05-05T20:24:00.001+07:00

DUMAI - Lomeks.com – Dumai Expo 2012 usai sudah. Kegiatan yang dilaksanakan selama sepekan ini memberikan dampak ekonomi yang cukup positif. Namun di pihak lain, kegiatan tahunan itu juga menyebabkan fasilitas di Taman Bukit Gelanggang (TBG) mengalami kerusakan.

Jum’at (4/5) siang, sebagian besar tenda yang dipakai untuk pameran dan promosi di lapangan utama sudah dibongkar. Panggung serta bangunan lainnya yang dipergunakan selama expo pun sudah tidak ada lagi.

Lapak di kawasan belakangan lapangan yang dipergunakan untuk para pedagang dan usaha kecil menengah (UKM) pun sedang dilakukan pembongkaran. Tampak, sejumlah pedagang mengemasi tenda dan barang dagangan mereka.

Expo yang diramaikan ribuan warga setiap malamnya, ternyata juga memberikan dampak negatif terhadap Taman Bukit Gelanggang. Fasilitas dan sarana di taman yang berada di pusat kota itu mengalami kerusakan. Lantai paving block serta keramik yang baru saja selesai pemasangannya terlihat retak dan pecah.

Kawasan yang sudah berkeramik putih yang berada di depan taman itu semula bukan termasuk lahan untuk parkir. Tetapi entah apa alasannya, sejumlah mobil milik PT Pertamina, pegawai Pemko Dumai dan mobil pengusaha malah parkir di atasnya pada sejumlah kesempatan. Karena bukan dibuatkan untuk tempat parkir, tentu saja lantai keramik itu rusak akibat ditimpa mobil yang cukup berat.

Tidak hanya itu, sejumlah tanaman penghijauan dan bunga-bunga pun terlihat rusak. Diduga akibat terinjak para pengunjung expo. Tidak sedikit pula, pot-pot besar yang pecah dan tanahnya berserakan.

Kepala Bidang Pertamanan dan PJU pada DTKP, H Khairil Adli ketika dikonfirmasi mengaku kecewa dengan pelaksanaan expo yang merusak sarana dan fasiitas yang baru saja selesai dibangun. Menurut Adli, semua kerusakan itu merupakan tanggung jawab pihak PT Mahudun Sari Cipta Utama selaku EO Dumai Expo 2012.

"Panitia harus bertanggungjawab terhadap kerusakan lantai dan lahan Taman Bukit Gelanggang. Kita menilai terjadinya kerusakan kelengahan pelaksana dan tidak mengontrol ketat aktivitas pengunjung yang berkendaraan,” ujarnya.

Salman Alfarisy, pimpinan PT Mahudun Sari Cipta Utama yang dihubungi Jum’at (4/5) siang mengaku akan bertanggung jawab. “Kita akan memperbaikinya,” sebutnya menjawab wartawan melalui SMS.

Kapuspen Kemendagri: Izin Melalui SMS Tidak Sesuai Aturan

2012-01-30T22:03:00.000+07:00

DUMAI - lomeks - Layaknya mekanisme birokrasi dari Permendagri No 11 tahun 2011, pengajuan izin keberangkatan kepala daerah ke luar negeri mestilah disampaikan tertulis. Disampaikan ke gubernur untuk kemudian diteruskan ke Sekjen Kemendagri. Dinilai tidak etis bila disampaikan melalui SMS.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Raydonnzar Moenek, yang diminta tanggapannya atas pernyataan Wali Kota Dumai, Khairul Anwar, yang menyebutkan pihaknya sudah mengajukan izin ke Sekjen melalui pesan singkat SMS perihal keberangkatan bersama Muspida ke Melaka beberapa waktu lalu.

"Sesuai mekanisme dan aturan tentunya ya tertulis. Tidak etis bila untuk urusan resmi seperti itu melalui SMS," ujar Raydonnzar melalui seluler, Senin (30/1) siang.

Dijelaskannya lagi, sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No 11 tahun 2011, pengajuan izin ke luar negeri oleh kepala daerah seperti bupati dan wali kota, disampaikan terlebih dahulu ke gubernur. Dan gubernur kemudian yang meneruskan surat tersebut ke Sekjen Kemendagri.

"Mesti ada prosedural tertulisnya," sebutnya. "Sebagai pejabat birokrasi tidak mungkinlah mengajukan izin melalui SMS. Ada mekanisme dan prosedurnya yang harus dilalui manakala seorang pejabat pemerintah daerah akan berpergian ke luar negeri. Tidak bisa pergi-pergi begitu saja," tambahnya.

Kapuspen sendiri belum bisa memastikan apakah ada SMS yang disampaikan Wako Dumai itu. "Akan saya cek dulu. Saya cari kepastiannya ya," ujarnya.

Raydonnzar pun membenarkan bahwa saat pengajuan surat izin harus dilampirkan undangan dari pejabat atau pihak pengundang dari negara yang bersangkutan. Hanya saja, katanya pula, undangan ini juga bergantung dari urgensi dan tujuan dari keberangkatan.

"Tapi bila ada hal-hal yang mendesak, mungkin akan ada pertimbangan lain. Tetapi sesuai aturannya harus ada undangan dari pihak pengundang dari negara bersangkutan. Semua sudah ada aturannya,” tambahnya dalam wawancara 3,7 menit tersebut.(loc)

Kunker Wako Dumai ke Malaka Tak Kantongi Izin

2012-01-27T16:21:00.000+07:00

DUMAI - Kepergian Wali Kota Dumai, Khairul Anwar bersama rombongan Muspida Dumai ke Malaka, Malaysia, resmi tidak mengantongi izin dari Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Riau, Rizka Utama, melalui pesan singkat (Short Message Service disingkat SMS), kepada wartawan di Dumai.

"Terkait kunker Wako Dumai ke Malaka, apa ada permohonan izin ke Sekjen Depdagri melalui Gubernur Riau?,"tanya wartawan di Dumai melalui SMS yang dikirim ke Riska pada Kamis (26/1).
Beberapa jam setelah SMS terkirim, Riska membalasnya dengan jawaban "Tidak".

Wartawan mempertanyakan ada tidaknya izin itu, sebagai bentuk konfirmasi mengingat kunjungan Wako Dumai ke Malaka selama empat hari itu mendulang banyak pertanyaan ditengah masyarakat Dumai.

Desas-desus miring pun mengemuka menyusul tidak jelasnya agenda dan tujuan kegiatan di Negeri Jiran itu. Apalagi kunjungan itu Khairul membawa pimpinan Muspida seperti Kapolres Dumai AKBP Restiawan Bulkaini, Komandan Pangkalan Angkatan laut (Danlanal) Dumai, Kolonel (laut) Muhammad Ali, dan Komandan Satuan Radar Dumai, Letkol Emil Syarif. Seperti yang diterbitkan Tribun sebelumnya, Kamis (26/1) lalu,

Ketua Badan Ekesekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dumai, Suadayar, menjelaskan bahwa aturan keberangkatan pejabat daerah ke luar negeri sudah termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tetang pedoman perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat atau pegawai dilingkungan pemerintahan daerah.

Pasal 9 menyebutkan walikota yang melakukan kunjungan ke luar negeri harus mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jendral melalui gubernur. "Apalagi dikabarkan, keberangkatan ke Malaka dalam rangka bertemu dengan Datuk Bandar Malaka (setingkat walikota di Indonesia,red). Artinya kan kunjungan kerja resmi, berarti harus ada izin dari Sekjen melalui Gubernur Riau," ujar Suadayar.(loc)

Ke Melaka, Agenda tak Jelas

2012-01-24T13:48:00.000+07:00

DUMAI - lomeks dot com – Wali Kota Dumai H Khairul Anwar bersama sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpanan Daerah (Formida) Dumai, berangkat ke Melaka, Malaysia, Sabtu (21/1) akhir pekan lalu. Tidak jelas agenda pertemuan mereka di sana. Hingga Senin (23/1) siang kemarin, belum satu pun pertemuan dengan para pejabat di Negeri Jiran itu.

Agenda kerja rombongan para pejabat Dumai ini di sana juga masih simpang siur. Kabag Humas Pemko Dumai, H Dermawan, menyatakan itu adalah kunjungan pribadi wako bersama dengan keluarganya. “Agenda pribadi wako, sekalian chek up kesehatan,” ujarnya.

Ditanya kenapa unsur pimpinan daerah juga ikut, Dermawan tidak bisa menjelaskan. “Itu kewenangan wako mau ngajak siapa,” katanya Sabtu siang.

Keterangan yang disampaikan Kabag Humas berbeda dengan pernyataan Kapolres Dumai AKBP Ristiawan Bulkaini. Menurut Kapolres agendanya adalah pertemuan dengan pihak kementerian Melaka guna membahas soal Ro-ro.

Kapolres sendiri ikut dalam rombongan yang berangkat Sabtu siang lalu itu. Namun, entah tersebab apa, Ahad (22/1) pagi, ia sudah kembali ke Dumai. “Saya banyak agenda kerja di Dumai. Juga ada perayaan Imlek dan pengamanan lainnya,” ujar menjawab wartawan Ahad siang.
Ditanya apa sudah bertemu dengan pejabat Melaka, Kapolres mengaku belum. “Itu urusan rombongan yang masih berada di sana. Saya pulang karena punya banyak agenda yang lebih penting,” jelasnya.

Menjawab apakah keberangkatan ke luar negeri sudah mendapatkan izin atasan, Ristiawan malah emosi. “Itu urusan saya dengan komandan,” katanya. Tap ia memastikan, keberangkatan karena diajak secara resmi oleh wako.

Keterangan yang dihimpun, keberangkatan unsur Formida Dumai merupakan undangan resmi dari Wako Dumai. “Memang ada surat resminya. Tapi saya tidak baca, saya lagi di Pekanbaru saat itu,” ujar Komandan Kodim 0303 Bengkalis,i Letkol R Wibisono Hendroyoso seraya menjelaskan dirinya tidak pergi bersama rombongan.

Ditanya kenapa tidak ikut, Dandim menyebutkan pihaknya punya agenda dengan kedatangan Satgas Yonif 132 dan menyambut kedatangan Pandam I Bukit Barisan. “Banyak agenda kegiatan saya,” jelasnya.

Karena tidak ada kapal ferry yang beroperasi sepanjang Senin (23/1) berkaitan dengan perayaan tahun baru Imlek, dipastikan rombongan para pejabat Dumai baru akan kembali ke Dumai, Selasa (24/1) pagi ini.

Timo Kipda, satu-satunya angota DPRD Dumai yang ikut dalam rombongan, memastikan bahwa hingga Senin siang, rombongan pejabat Dumai ini belum bertemu dengan satu pun pejabat Melaka. “Mungkin mala ini pertemuannya. Tapi saya balek siang ini melalui penerbangan ke Medan,” tutur Timo Kipda melalui seluler menjawab wartawan, Senin siang.

Di Dumai sendiri, keberangkatan para pejabat teras itu menjadi perbincangan hangat. Mulai dari soal anggaran yang digunakan, izin keberangkatan dan tujuannya.

“Untuk pejabat setingkat walikota untuk keluar negeri harus mendapat izin Mendagri. Begitu pun dengan Kapolres dan Danlanal, mesti mendapatkan persetujuan Pangab. Apalagi kalau betul agendanya melakukan pertemuan terkait Ro-ro yang merupakan urusan bilateral dua negara. Tidak bisa putus oleh wako saja,” ujar Suardaya, ketua Badan Eksekutil LSM Kota Dumai.

Pejabat Dumai ke Malaysia Urus Ro-ro

2012-01-22T19:27:00.002+07:00

DUMAI – lomeks.com – Keberangkatan sejumlah pejabat Dumai dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah ke Malaysia, Sabtu (21/1/12), dikatakan beragendakan pertemuan dengan pejabat di Melaka guna membahas Ro-ro.

Informasi ini disampaikan Kapolres Dumai AKBP Ristiawan Bulkaini menjawab wartawan Minggu (22/1/12) pagi. Dalam pesan singkat SMS dikatakannya agenda ketemu menteri Melaka untuk membahas Ro-ro.

Anehnya, Minggu siang sekitar pukul 14.00 WIB, Ristiawan malah sudah berada di Dumai. Ia kembali ke Dumai dengan kapal ferry pagi dari Melaka. Ditanya apakah tidak ikut dalam pertemuan dengan menteri di Melaka, ia malah menyebutkan bahwa punya kepentingan tugas di Dumai.

“Saya lebih bertanggung jawab dengan masalah keamanan berkaitan dengan perayaan Imlek, makanya pulang lebih cepat,” ujarnya.

Meski enggan berbicara lebih banyak, tetapi terkesan ada yang disembunyikan berkaitan dengan hanya berada satu malam di Melaka. “Saya hanya mengantar rombongan,” elaknya.

Kapolres, Walikota Dumai, Wakil Walikota bersama sejumlah pejabat penting lainnya berangkat menuju Melaka, Sabtu (21/1/12) siang. Menjadi aneh bila kemudian pagi Minggu-nya Kapolres kembali pulang ke Dumai. Hanya satu malam di Melaka.

Dan menjadi pertanyaan pula apakah seorang walikota punya kapasitas melakukan pertemuan terkait dengan Ro-ro yang notabene merupakan perundingan antara negara.(loc)

Pejabat Dumai Plesiran ke Malaysia

2012-01-21T19:23:00.000+07:00

DUMAI – Belasan pejabat teras Kota Dumai plesiran ke Malaysia. Tidak jelas apa agenda para pejabat itu. Berangkat Sabtu (21/1/12) siang menggunakan kapal ferry, mereka diperkirakan baru akan kembali Selasa mendatang.

Para pejabat yang berangkat itu diantaranya adalah Wali Kota Dumai, Khairul Anwar berserta keluarga, Wakil Wali Kota Dumai dan sejumlah kepala dinas. Selain itu juga ikut anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yakni Kapolres, Dandim, Danlanal serta komandan satuan lainnya yang ada di Dumai.

Informasi yang berkembang di Dumai, para pejabat itu berangkat dalam kaitan syukuran kegiatan Harnus di Dumai beberapa waktu yang lalu yang berjalan sukses.

Kabag Humas Pemko Dumai, H Dermawan, menyebutkan keberangkatn wako dan rombongan dalam kaitan menjalin hubungan kerjasama dengan polisi Malaysia. “Ya, agendanya berjumlah dengan pejabat polisi di sana yang nantinya akan kita undang ke sini,” ujarnya.

Dermawan sendiri tidak ikut. “Saya tidak ikut,” jelasnya. Anehnya, ditanya soal biaya yang dipakai, Dermawan malah menyebutkan yang dipakai adalah dana pribadi wako. “Itu dana pribadi walikota,” ujar melalui sambungan seluler.

Dipertanyakan lebih lanjut soal dana dan agenda rombongan tersebut di Negeri Jiran, Dermawan mengaku tidak tahu banyak. “Tapi, kalau dapat jangan diberitakan lah ya,” kata dia pula.

Keberangkatan rombongan pejabat Dumai ke luar negeri terkesan mubazir serta tidak ada gunanya. Terlebih lagi, bila tetap menggunakan angkutan laut mereka baru bisa pulang ke Dumai Selasa mendatang.

Sebab, sehubungan dengan tahun baru Imlek, Senin (23/1), semua kapal ferry di Dumai tujuan luar negeri dan Kepri tidak beroperasi satu pun. “Senin tidak ada kapal yang berlayar. Baru kembali beroperasi hari Selasa,” ujar seorang agen ferry Dumai Express.

Dengan demikian, besar kemungkinan para pejabat ini kembali Selasa. Namun masih bisa kembali Senin. Tetapi dengan menggunakan pesawat terbang dari Melaka ke Pekanbaru. Dan ini tentu saja mengeluarkan dana yang tidak sedikit.(loc)

Pasar Kelakap Tujuh Masih Dikerjakan

2012-01-21T19:19:00.000+07:00

DUMAI – Proyek pengerjaan Pasar Kelakap Tujuh, Dumai, masih dikerjakan. Proyek ini sendiri masuk dalam anggaran tahun 2011 lalu yang masa pelaksanaannya mesti selesai akhir Desember lalu. Sejumlah fasilitas di pasar tersebut belum siap 100 persen.

Jumat (20/1/12) siang, masih tampak sejumlah pekerja tengah melaksanakan kegiatan. Di halaman depan pun terlihat mobil readymix dan eskavator yang melaksanakan aktifitas pekerjaan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai, Djamalus, selaku penanggungjawab proyek ) mengatakan pembangunan fisik pasar yang pengelolaan oleh Pemko Dumai tersebut hanya tinggal finishing.

"Pelaksanaanya sesuai dengan kalendernya selesai pada akhir tahun lalu. Saat ini masih adanya dilakukan pengerjaan untuk pembenahan. Sebab dalam prosesnya juga terkendala cuaca," kata Djamalus, Kamis (19/1) di ruangan kerjanya.

Pekerjaan di pasar trasdional dengan konsep modern ini terlihat masih berkaitan dengan pengerjaan lantai kios dan kawasan halaman parkir. Terutama untuk areal parkir, masih terlihat belum selesai. Kawasan itu masih berserakan dengan tanah timbunan.

Kemarin kondisinya malah sangat becek dan berlumpur. Mobil readymix yang akan masuk malah kesulitan melintas di sisi halaman tersebut.

Dalam bangunan pasar, sejumlah pekerja juga terlihat di areal bangunan. Pembangunan gedung terutama untuk los, terlihat sudah berdiri dan beratap. Namun di beberpa los yang ada tampak belum dilantai. Tumpukan material seperti tanah dan batu bata juga masih telonggok dalam beberapa kios.

Bangunan di samping kiri juga belum semua yang siap. Seperti bangunan di samping mushalla yang sepertinya akan digunakan sebagai tempat travo listrik. Jalan masuk ke kawasan pasar juga selesai dibangun. Masih tanah timbunan yang belum dipadatkan.

Pembangunan pasar yang tidak jauh dari Termina AKAP menggunakan sharing budget antara dana pemerintah Kota Dumai dengan anggaran yang dikucurkan dari APBN. Dari APBD Dumai sekitar Rp 670 juta. Sementara dari APBN dialokasi sebesar Rp 5 miliar tahap pertama dan sekitar Rp 4 miliar untuk tahap kedua.

Fasilitas lain yang juga masuk dalam paket proyek tersebut pembangunanya dilengkapi dengan instalasi listrik, mushala, toilet dan penampungan sampah.

Total luas lahan pasar ini mencapai 2 hektar. Sekitar 1.320 meter per segi digunakan untuk bangunan. Dengan sejumlah bangunan los, di sana terdapat sebanyak 430 kios. Sebagian besar dari pedagang akan menempati pasar ini adalah pedagang Pasar Dock.(loc)

Plafon Bangunan SMAN 2 Dumai Roboh

2012-01-21T19:14:00.000+07:00

DUMAI – Bangunan aula dan kantor SMA Negeri 2 Dumai yang baru selesai pembangunannya akhir tahun 2011 lalu, mengalami runtuh di bagian plafon lantai dua. Bangunan baru selesai pembangunan tahap pertama dan akan dilanjutkan lagi tahun 2012 ini.

Karena khawatir mengalami runtuh susulan, kawasan bangunan baru itu pun dilarang untuk didekati siswa. Pihak sekolah memasang papan bersilang sebagai tanda dilarang masuk ke sekitar bangunan tersebut.

Keterangan yang dihimpun, retaknya bangunan plafon beton lantai dua terjadi semenjak dua hari belakangan. Rabu (18/1) lalu, robohnya pun makin panjang. Paling tidak ada 20 meter bangunan teras itu yang sudah terkulai. Bila tidak segera dilakukan perbaikan, dikhawatirkan beton plafon akan benar-benar runtuh.

Pembangunan gedung bertingkat dua yang rencananya lantai 2 akan digunakan sebagai aula dan ruangan kepala sekolah dan tata usaha di lantai satu menggunakan dana bantuan Provinsi Riau. “Dananya merupakan bantuan provinsi. Dan ini juga merupakan proyek provinsi. Untuk tahap satu dananya sekitar Rp800 juta,” ujar Kepala Sekolah SMAN 2 Dumai, Hepi Suryani.

Perihal robohnya beton plafon bangunan tersebut, menurut Hepi, pihaknya sudah memberikan laporan ke Dinas Pendidikan Dumai. “Kadisik juga sudah meninjau bangunan yang runtuh itu tadi pagi,” katanya.

Epi mengaku tidak tahu pasti penyebab runtuhnya teras tersebut. Ia juga mengaku tidak ingat lagi nama perusahaan kontraktornya. “Tak ingat lagi. Tapi itu perusahaan dari Pekanbaru, bukan dari Dumai,” jelasnya. Ia berharap kerusakan itu dapat segera diperbaiki agar tidak berdampak lebih buruk.

Belum didapatkan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, Drs Syaari MP. Saat dihubungi melalui seluler, meski terdengar nada masuk, tidak diangkat. Begitu pun saat disampaikan pertanyaan via SMS, juga tidak ada jawaban.

Kepala Bidang Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Disdik Dumai, H Misdiono, yang dihubungi kemarin mengaku sudah mengetahui runtuhnya bangunan proyek yang baru sebulan selesai itu. Hanya saja, ia mengaku tidak bisa memberikan tanggapan banyak karena itu proyek provinsi. “Kita tidak terlibat banyak dalam proyek itu. Ini proyek provinsi,” ujarnya, Kamis (19/1) siang.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Bujang Alwi Saputra Sip. Kasi Dikdasmen ini juga mengaku tidak tahu siapa kontraktor pelaksana proyek tersebut. “Tidak tahu siapa kontraktornya. Tidak ada kewenangan bagi kita untuk proyek provinsi itu,” tuturnya.

Hanya saja, Misdiono memprediksi robohnya plafon itu disebabkan kesalahan perencanaan bangunan atau karena material yang tidak sesuai. “Yang pasti penyebabnya bukan karena alam,” katanya.(loc)

Said Jadi Sekda, Junaidi Tersangka

2012-01-12T10:54:00.004+07:00

DUMAI - LomekDot.com - Drs Said Mustafa, dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Gedung Pendopo, Jalan Puteri Tujuh, Dumai. Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Dumai, Khairul Anwar, Kamis (12/1) pagi.

Sementara, calon Sekda lainnya, Junaidi Asnawi, disebut-sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Dumai dalam kasus pembebasan tanah Madrasah Aliyah Bertaraf Internasional (MABI) Dumai.

Informasi yang didapatkan, Junaidi Asnawi yang semula dijagokan menjadi Sekda Dumai malah bernasib buruk. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kasus tanah MABI. Selain Junaidi, ditetapkan pula RA dan JA sebagai tersangka. Keduanya bukan PNS. Dalam perkara ini, negara dirugikan miliaran rupiah.

Pekan-pekan terakhir tahun 2011 lalu, ketiga orang yang disangkutkan dengan proses pembebasan lahan MABI memang tampak sering bolak-balik ke kantor Kejaksaan yang berada di Jalan Sultan Syarif Kasim itu.

Hanya saja, Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, Christina Surya SH menyebutkan pihaknya belum menetapkan status tersangka. “Kita masih dalam tahap lid. Belum sampai penetapan tersangka,” ujarnya via seluler, Rabu (11/1) siang.

Dihubungi terpisah, Kasi Intel Kejari Dumai, Eka Sapitra SH yang melakukan penyelidikan terhadap perkara ini menambahkan bahwa pihaknya bakal menetapkan tersangka. “Dalam bulan ini kita infokan,” sebutnya melalui pesan singkat SMS.(lmk)

Bahas Blokir Jalan, Wako Dumai Ditinggal

2011-11-11T12:14:00.000+07:00

DUMAI (lomekdotcom) — Pertemuan antara Walikota Dumai, DPRD dan masyarakat. Kelurahan Purnama dan Kecamatan Sungai Sembilan untuk membahas aksi blokir yang dilakukan warga berakhir tanpa hasil. Pada pertemuan itu, Wako Dumai malah ditingggal warga dalam ruangan.

‘’DPRD dan Pemko Dumai dalam hal ini telah berupaya untuk mencarikan solusi terbaik dari masalah kerusakan jalan Purnama hingga Lubuk Gaung,’ ‘ujar Walikota Dumai, H Khairul Anwar SH pada pertemuan di Kantor Camat Dumai Barat, Kamis (10/11)

Dikatakannya, Pemko Dumai telah berupaya agar jalan tersebut diperbaiki oleh Pihak Provinsi karena Jalan rusak tersebut merupakan jalan provinsi sehingga yang memiliki domain untuk perbaiki jalan tersebut adalah pihak provinsi,’’ujarnya.

Namun demikian itu bukan berarti pihak Pemko Dumai lantas lepas tangan, Pemko Dumai tetap berupaya keras bagaimana jalan yang rusak tersebut diperbaiki, makanya pada Rabu 9 November kemarin setelah rapat Harnus, Pemko dumai melakukan rapat bersama pihak Provinsi membahas kerusakan jalan tersebut serta tuntutan masyarakat.
Dimana nantinya pihak Provinsi pada anggaran 2012 telah menganggarkan biaya sekitar Rp 6 Milyar untuk perbaikan jalan yang rusak tersebut serta dalam MP3i juga sudah direncanakan pembangunan jalan Bukit Timah menuju Parit Kitang sepanjang 22,5 km.

Wako berharap agar masyarakat bersabar dan tidak lagi melanjutkan aksi pemblokiran jalan, karena jika aksi pemblokiran jalan masih diteruskan akan banyak pihak yang dirugikan, tidak saja perusahaan tetapi juga masyarakat. Mengingat dampak pemblokiran jalan tersebut cukup luas, dimana roda perekonomian juga akan terkena imbas, serta jika operasional Pabrik terhenti maka akan banyak buruh yang dirumahkan.

Warga menanggapi dengan keras pernyataan wako itu. Dikatakan bahwa pemblokiran jalan yang mereka lakukan bukan wujud dari kebencian mereka terhadap keberadaan perusahaan tetapi wujud dari tuntutan masyarakat terhadap sikap ketidakpedulian Pemko terhadap masyarakat.

‘’Kami menuntut janji Walikota Dumai yang akan mengupayakan perbaikan jalan ini, jika tidak ada solusi juga maka pemblokiran ini akan terus berlanjut hingga Presiden SBY hadir saat Harnus nantinya,’’ ujar Gedang.

‘’Kami juga sudah kerap melayankan surat kepada pihak provinsi tetapi tampaknya pihak Provinsi tidak ada tanggapan terhadap persoalan kerusakan jalan ini, jadi percuma saja jika masalah pembahasan jalan rusak ini tidak melibatkan pihak provinsi. Jelas saya mendukung aksi pemblokiran jalan ini, biar pihak provinsi turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi jalan yang rusak ini dan menganggarkan perbaikannya dianggaran tahun 2012 nantinya,’’ tukas Jamini, salah seorang tokoh masyarakat.

Karena situasi yang sempat memanas dan terjadi adu pendapat antara masyarakat yang hadir dengan pihak Pemko dan DPRD maka akhirnya masyarakat memilih walkout dan tetap akan meneruskan pemblokiran jalan.

"Jalan ini akan tetap kami Blokir, jika perlu kami akan mendatangkan masa lebih banyak lagi untuk mendukung aksi pemblokiran jalan ini,’’ ujar Agus Toni, Ketua RT 03 Purnama seraya meninggalkan ruangan.(afr)

Warga Purnama Blokir Jalan

2011-11-09T20:24:00.000+07:00

DUMAI (lomekdotcom) - Ratusan warga Purnama bersama warga lainnya melakukan pemblokiran jalan. Mulai sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (9/11) kemarin, jalan masuk ke Purnama dari pertigaan Jalan Wan Amir ditutup. Pagi itu, puluhan truk tanki CPO yang bermaksud ke Lubuk Gaung tidak bisa lewat.

Pemblokiran jalan dengan cara menghentikan seluruh armada truk tanki pengangkut CPO milik perusahaan yang beroperasi di Sungai Sembilan hingga membuat antrian sejauh tujuh kilo menter. Antrean tanki yang umumnya datang dari Sumatera Utara itu sampai di Bukittimah.

Hingga siang kemarin, belum ada upaya dari Pemko Dumai maupun dari pihaknya untuk menghentikan aksi msyarakat tersebut. Tidak ada pejabat pemko yang tampak datang ke lokasi. Sementara dari pihak petugas Polantas yang turun ke lokasi tidak dapat berbuat banyak.

“Aksi ini Wujud dari Ketidakpuasan Masyarakat atas Kondisi Jalan”, demikian bunyi spaduk yang dipasang pada salah satu tanki.

Awaludin, salah seorang tokoh masyarakat, mengatakan bahwa aksi blokir itu merupakan puncak dari kekesalahan warga terhadap sikap pihak Pemko Dumai yang tidak pro masyarakat.

"Masyarakat di dua kecamatan sudah tidak sanggup lagi melintasi jalan rusak tersebut. Kami tidak mau sakit karena sering menghirup udara bercampur dengan debu hasil jalan rusak ini, makanya kami melakukan aksi dengan cara menghentikan armada milik perusahaan,” ujarnya melalui pengeras suara.

Disebutkannya,Wako Dumai sudah tidak memiliki hati nurani untuk membela rakyatnya mengenai jalan rusak itu. “ Walikota Dumai Khairul Anwar hanya bisanya menyanyi, memasak, membual, dan membohong saja. Kami sebagai masyarakat sudah dibohongi oleh Khairul Anwar, maka dari itu kami melakukan aksi pemblokiran jalan ini,” tegasnya dengan mendapat tepuk tanggan oleh kalangan masyarakat yang datang.

Ketua LPMK Purnama, Zulkifli, menjelaskan pemblokiran adalah aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang terdiri seluruh RT di Kelurahan Purnama dan Sungai Sembilan. Dikatakannya, perbaikan tanggap darurat itu hanya bisa dinikmati masyarakat dalam jangka waktu pendek. Makanya, dituntut pembangunan dengan system rigit.

“Pokoknya kalau pemerintah tidak mengambil langkah cepat dan menemui masyarakat, maka aksi pemblokiran terus kami lakukan. Sebab kami sudah prihatin dengan kondisi jalan rusak ini,” tuturnya.

Wawako Dumai H Agus Widayat yang dihubungi melalui selulernya mengakui bisa memaklumi aski warga tersebut. Hanya saja, katanya, aksi dengan demikian tidak menyelesaikan masalah.

"Tidak mudah menyelesaikan dengan melaksanakan tuntutan warga itu. Sebabnya, semuanya, melalui proses dan prosedurnya. Namun saat ini kita sedang melakukan upaya sesuai tuntutan masyarakat tersebut," ujar Agus.

Penetapan Sekda Dumai Diperjudikan Toke

2011-11-04T17:42:00.001+07:00

DUMAI - (lomekdotcom) - Berlarutnya penetapan Sekda Dumai, kini malah menjadi bahan taruhan di kalangan sejumlah pengusaha dan toke di Dumai. Tak tanggung-tanggung, jumlah taruhannya mencapai ratusan juta rupiah.

Sebagaimana diketahui nama yakni Said Mustafa dan Junaidi Asnawi disebut-sebut berpeluang menjadi Sekda Dumai. Kedua nama itu sudah melalui proses fit and propest test di Pemprov Riau. Dewasa ini, mereka masih dalam penilaian di Kemendagri.

Disebabkan plin-plan sikap Walikota Dumai Khairul Anwar, proses pengajuan kedua nama di Depdagri pun bermasalah. Wako Dumai disebut-sebut mengajukan nama lain selain dari nama yang sudah disampikan Gubri.

Proses terhadap Sekda Dumai pun sudah lebih dari setahun, namun belum juga selesai. Lamanya proses inilah yang menarik sejumlah pengusaha di Dumai untuk memperjudikannya; siapa yang terpilih menjadi Sekda Dumai diantara kedua nama itu.

Ha, alah seorang pegusaha Dumai, mengakui bahwa penetapan Sekda itu menjadi bahan taruhan itu dilakukan bersama rekan bisnisnya. "Karena keunikan di system ke pemerintahan dalam mendudukan salah satu pejabat ini, kita pun tertarik untuk dijadikan bahan taruhan. Iseng-iseng berhadiahlah," ujar pengusaha keturunan itu.

Jumlah taruhannya lumayan besar. "Terendah Rp100 juta. Bahkan ada teman saya dari Batam juga ikut taruhan dalam penetapan Sekda Dumai ini,” jelasnya.

Nama Said Mustafa paling dijagoan keluar sebagai pemenang. Dalam bursa taruhan pun, nama Said Mustafa yang banyak dipegang. "Said Mustafa yang paling banyak dipegang," ujar pengusaha mobil itu.

Said Mustafa ketika dikonfirmasi soal adanya jadi bahan taruhan tersebut malah kaget dirinya menjadi bahan taruhan. “Wah saya baru dengar kalau penetapan Sekda Dumai jadi bahan taruhan oleh toke besar.Siapa-siapa saja yang ditaruhkan para pengusaha itu?,” tanyanya pula.

Jalan 'Harnus' Diperbaiki, Jalan Lain Masih Rusak

2011-11-01T15:53:00.001+07:00

DUMAI (lomekdotcom) - Berkaitan dengan helat Hari Nusantara di Dumai yang akan dilaksanakan Desember mendatang, sejumlah ruas jalan dan sarana umum kini tengah dalam perbaikan dan pembangunan. Hanya saja, perbaikan itu terbatas pada jalan-jalan yang akan dilalui tamu-tamu saja. Sementara jalan-jalan lain di berbagai kawasan masih bertahan dengan kondisi rusak parah.

Perbaikan dilakukan di ruas Jalan Soekarno Hatta. Jalan dengan dua jalur yang menuju batas kota Bukit Kapur mendapatkan perbaikan pada sejumlah tempat. Pembangunan jalan rigit menjelang batas kota belum selesai sepenuhnya. Dewasa ini, pengerjaannya masih berlangsung.

Masih dalam di jalan sama, perbaikan juga dilakukan ruas jalan di Bagan Besar hingga Bundaran Meriam. Perbaikan jalan di sini dilakukan dengan kebut. Soalnya, perbaikan di ruas jalan ini harus selesai menjelang Harnus. Ruas jalan dari Bandara Pinang Kampai akan dilewati presiden dan undangan Harnus hingga pusat kota.

Ruas Jalan Puteri Tujuh mendapatkan perhatian utama. Tidak hanya mendapat perbaikan, salah satu ruas jalan ini malah dibangun baru dengan sistem rigit. Pengerjaannya dilakukan siang malam.

Jalan yang dari Bundaran Meriam hingga Pelabuhan Dumai ini juga direncanakan akan dilewati rombongan Harnus. Ruas jalan ini juga mesti ditempuh bila ingin ke rumah dinas Wali Kota Dumai atau ke kawasan kilang dan perkantoran Pertamina UR II Dumai.

Karena tengah dilakukan pengerjaan pada salah satu ruasnya, arus lalulintas terpaksa ditumpuk pada jalan yang tidak dikerjakan. Ramainya lalulintas warga dan truk CPO menuju kawasan pelabuhan menyebabkan terjadinya kemacetan pada ruas jalan ini. Apalagi, jalan yang dipakai itu tidak dalam kondisi baik. Penuh lobang pula.

Ruas jalan dari pusat kota hingga ke Pelabuhan Agro Bisnis, pusat perhelatan Harnus, pun mendapatkan perbaikan. Tidak hanya jalan, drainase dan sarana umum lainnya yang berada di sisi jalan juga dilakukan pembenahan. Sisi trotoar dan pagar taman sepanjang jalan juga sudah mulai dicat.

"Kita gembira dengan Harnus itu. Bila tidak ada Harnus tentu jalan ini tidak akan dibangun baru macam ini," ujar Bambang, warga yang tinggal di Teluk Binjai. Pria ini gembira karena Jalan Puteri Tujuh setiap hari dilaluinya.

Hanya saja kegembiraan Bambang ini tidak dirasakan oleh warga yang tinggal di Purnama, Bukit Timah atau Medang Kampai. Warga Purnama masih bersungut-sungut dengan kerusakan jalan yang mereka derita semenjak setahun belakangan.

Begitu pun dengan ruas Jalan Tuanku Tambusai. Jalan yang menuju kantor Wali Kota Dumai dan DPRD Dumai masih dalam kondisi rusak parah. Hanya dari depan kantor wako hingga pertigaan simpang Perwira yang beraspal. Selebihnya penuh lobang dan kubangan.

Hal yang sama juga terjadi ruas jalan menuju Medang Kampai hingga batas kota di Pelintung. Sebagian besar ruas jalan ini dalam kondisi bertimbun tanah. Bila hujan turun, kawasan ini berubah menjadi lecah yang sulit ditempuh.

Warga Bukit Timah juga mesti harus bertahan dengan jalan tanah berbatuan. Sebagian besar ruas jalan itu masih dalam kondisi rusak. Hanya yang mengalami rusak parah yang mendapatkan perbaikan.

"Masih rusak. Tapi jauh lebih bagus dari pada melalui Bukit Timah," ujar Nurdin, seorang sopir travel jurusan Dumai-Pekanbaru.

Wako Dumai Dinilai Tidak Prosedural

2011-10-29T07:24:00.001+07:00

DUMAI (lomekdotcom) - Ketua DPRD Kota Dumai, H Zainal Effendi menilai Wali Kota Dumai Khairul Anwar tidak prosedural dalam hal pengusulan nama pejabat Sekertaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai ke Menteri Dalam Negeri. Untuk itu itu, pihaknya mendesak Wako Dumai untuk minta maaf kepada Gubernur Riau.

"Gubri sudah merekomendasikan satu nama. Tapi kemudian diketahui bahwa Wako Dumai telah mengajukan nama lain dan yang tidak sama dengan rekomendasi Gubri. Padahal sebelumnya Wako Dumai dipanggil Gubri untuk memberikan satu nama dari masing-masing pejabat Sekdako Difinitif Dumai," sebut Zainal.

Apa yang dilakukan Wako Dumai dengan memberikan rekomendasi satu nama dari tiga calon Sekdako tersebut, itupun tanpa ada rekom dari Gubri terlebih dahulu dinilai melanggar proseduran resmi. Seharusnya Wako Dumai melakukan susatu hal yang menyangkut pemerintahan haru melalui prosedur aturan berlaku, jangan seenaknya saja dalam melakukan suatu tindakan yang menyangkut pemerintahan.

Disebutkan politisi dari Partai Golongan Karya ini, pihaknya tidak ingin mencampuri urusan Pemko Dumai, namun dirinya hanya membantu pemerintah sehingga dengan adanya penetapan Sekda difinitif Dumai itu nantinya bisa berjalan optimal terutama dalam pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD.

“Yang saya lakukan ini semata-mata untuk kepentingan bersama kok, tidak ada masud lain dalam persoalan penetapan Pejabat Sekda difinitif Dumai ini. Takutnya kalau masalah ini tidak segera mungkin diselesaikan program pembangunan di Dumai akan terhambat,” ungkapnya.

Perihal pelanggaran prosedural yang dilakukan Wako Dumai itu, Zainal minta agar Khairul Anwar minta maaf ke Gubri. "Wako harus minta maaf pada Gubri," ujarnya menjawab wartawan.

Ditanya nama yang diusulkan oleh Wako Dumai ke Mendagri tanpa mendapatkan rekom dari Gubernur Riau, Zainal Effendi engan menjawabnya, dirinya malah berdalih meminta secara tegas kepada Wako Dumai untuk meminta maaf kepada Gubri, karena sudah lancang mengusulkan nama pejabat Sekdako ke Mendagri yang baru tanpa terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Gubernur Riau.

“Kalau saol nama yang diusulkan itu coba saja tanya kepada pak Wali. Sebab dirinya yang lebih mengetahui soal nama itu, kalau saya hanya minta kepada Wako untuk meminta maaf kepada pak Gubernur Riau, karena sudah menyalahi aturan soal penetapan pejabat Sekdako difinitif Dumai ini di Mendagri itu,” papar Zainal Effendi.

Wali Kota Dumai, Khairul Anwar, malah membantah pihaknya melakukan pengusulan nama calon Sekda kepada Depdagri. Menurutnya, saat mendatangi Mendagri, pihaknya hanya menjelaskan nama-nama calon Sekda yang sudah diusulkan.

"Saya tidak ada mengusulkan nama baru ke Mendagri seperti yang disampaikan oleh Gubernur Riau melalui Ketua DPRD Dumai tersebut. Saya hanya menjelaskan kedekatan saya dari masing-masing nama calon Sekda difinitif ke Mendagri. Jadi soal adanya saya mengusulkan nama baru itu tidak benar,” ujar Khairul seraya bersumpah demi Allah.

Bakar Ikan Terpanjang Terancam Gagal

2011-10-25T14:25:00.001+07:00

DUMAI (lomekdotcom) – Iven Bakar Ikan Terpanjang yang semula akan diagendakan dalam kegiatan Hari Nusantara XII Desember mendatang, terancam gagal dilaksanakan. Panitia pelaksana belum mendapatkan dukungan dari pihak perusahaan swasta yang beroperasi di Dumai. Dari sebanyak 17 perusahaan yang dimintakan dukungan dan partisipasinya, hanya tiga perusahaan yang memastikan kesediaannya.

“Pada pertemuan kedua akhir pekan kemarin, hanya tiga perusahaan yang sudah memastikan dukungannya,” jelas Ir Syafrizal, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai yang ditunjuk wako selaku penanggungjawab kegiatan bakar ikan.

Dengan dukungan hanya dari tiga perusahaan tersebut jelas tidak bisa dilaksanakan kegiatan bakar ikan. “Kalau hanya tiga perusahaan itu, tentu tidak mungkin dilaksanakan. Tidak mungkin bisa mengkover semua kebutuhan,” ujar Syafrizal tanpa menjelaskan jumlah bantuan dari tiga perusahaan tersebut.

Kegiatan bakar ikan yang akan dijejerkan sepanjang 7 km itu digadang-gadangkan akan memecarkan rekor MURI. Untuk kegiatan ini diperlukan sebanyak 11 ton ikan. Biaya untuk beli ikan serta peralatan bakar dan pendukung lainnya diperkirakan mencapai Rp640 juta.

Semula Pemko Dumai mengharapkan dana ini dari biaya pelaksanaan Harnus. Namun rencana tidak disetujui oleh Gubri. Wako Dumai kemudian berinisiatif menggalang dukungan dana dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Dumai.

Sejumlah perusahaan pun dibawa urun rembuk. Namun, kiat ini pun tidak berhasil. Dari dua kali pertemuan dengan manajemen belasan perusahaan, hasilnya tidak menggembirakan. Hanya tiga perusahaan yang bersedia membantu dana.

Kalau demikian bagaimana lagi? Menurut Syafrizal, pihaknya akan berusaha mencari dukungan sponsor dari pihak perusahaan luar daerah. “Kita akan upayakan cari sponsor. Hanya saja ini terkendala dengan waktu yang sangat singkat. Tapi kita akan coba,” tuturnya, Senin (24/10).

Menurut Syafrizal pula, bila sponsor jugatidak didapatkan maka pihaknya pun angkat tangan. “Kita akan sampai ke panitia Harnus pusat bahwa dengan mohon maaf, kegiatan bakar ikan terpanjang yang semula direncanakan, tidak jadi dilaksanakan. Saya pikir, jauh lebih baik ditunda, dari pada hasilnya tidak memuaskan,” ujarnya.*

Main Proyek, Anak Wako Dumai Dilaporkan

2011-10-19T15:44:00.000+07:00

DUMAI (lomekdotcom) – Robby Khahena Putra, anak Walikota Dumai, Khairul Anwar, disinyalir bermain proyek di lingkungan Pemko Dumai. Menggunakan perusahaan CV Phippo Riau Sejahtera, anak wako ini terlibat pengerjaan sejumlah proyek. Hebatnya, proyek yang dipegangnya bernilai belasan juta hingga ratusan juga.

Dicky mengungkap dugaan keterlibatan anak Walikota Dumai, H Khairul Anwar, SH dalam pengerjaan paket proyek di Disnakertrans yang didanai APBD Dumai TA 2011 dengan melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Riau. "Saya sudah sampaikan laporan itu kemarin (Selasa, 18/10) pagi," ujarnya.

Dalam laporannya disebutkan bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, Syamsul Bahri, SH, MSi diduga dengan sengaja dan terang terangan memberikan peroyek kepada CV Phippo Riau Sejahtera yang notabene milik keluarga besar Walikota Dumai. Keterkaitan keluarga besar walikota dengan kepemilikan perusahaan itu diketahui berdasarkan Akte Notaris Feri Mondro nomor 03 tanggal 24 -02-2011 dan akte cabang notaris Siswandi nomor 35 tanggal 7-04-2011 atas nama CV Phippo Riau Sejahtera.

“Dalam akte itu dijelaskan, Direkturnya adalah Rendra Febrianto yang notabene adalah keponakan istri Walikota Dumai. Kemudian komisarisnya, Nenny Martia Dewi dan pimpinan cabang Rendy Yuandri juga keponakan istri walikota. Sedangkan putra walikota, Robby Khahena Putra menjabat sebagai Wakil Direktur CV Phippo Riau Sejahtera itu,” papar Dicky Rinaldi.

Paket pekerjaan yang dilaksanakan perusahaan tersebut adalah pengadaan sound system nilai Rp52.300.000 dengan Surat Perintah Kerja no : 560/DTKT-SPK/PPGK/2011/09 tanggal 20 mei 2011. “ SPK itu ditanda tangani oleh Syamsul Bahri SH, MSi atas nama pengguna jasa, pejabat pembuat komitmen. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tuturnya.

Dicky Rinaldi juga mengungkap keterlibatan keponakan Walikota Dumai yang bernama Kasnah, SH selaku Direktur CV Mitra Sentosa dalam proyek pengadaan umbul-umbul di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Dumai dengan nilai Rp14.987.500 dan rimpel bendera merah putih senilai Rp16.247.000.

“Sangat ironis, keluarga besar Walikota Dumai menggarap proyek sampai peroyek PL (pemilihan langsung) yang hanya bernilai belasan juta rupiah. Hal ini akan membunuh rekanan-rekanan Pemda lainnya yang ada di Dumai. Saya bisa simpulkan, Walikota Dumai dan pejabat Pemko Dumai telah berkolusi untuk kepentingan keluarganya,” ujar Dicky Rinaldi.

Laporan Dicky Rinaldi itu juga ditembuskan kepada Kapolri di Jakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kapolda Riau di Pekanbaru, Gubernur Riau di Pekanbaru, Kajari Dumai, Ketua DPRD Dumai, Direskrimsus Polda Riau, Kasat Reskrim Polres Dumai, LSM se-Propinsi Riau, Media cetak dan elektronik serta Walikota Dumai H Khairul Anwar dan Kadisnakertrans Dumai Syamsul Bahri.*

Bakar Ikan Perlu Rp640 Juta

2011-10-17T07:34:00.000+07:00

DUMAI (lomekdotcom) - Kegiatan bakar ikan terpanjang memerlukan dana sebesar Rp640 juta. Keinginan Pemko Dumai untuk mengukir rekor membakar ikan terpanjang sempena Hari Nusantara ke XII Desember mendatang, terkendala dengan dana. Dana yang diperlukan untuk itu diharapkan dari partisipasi pihak perusahaan yang beroperasi di Dumai. Namun, dalam pertemuan akhir pekan lalu, belum didapatkan kepastian dari pihak perusahaan.

"Dalam pertemuan kemarin memang belum didapatkan kepastian dari perusahaan mereka bisa berpartisipasi. Mereka mengaku harus mendapat persetujuan dari kantor pusat terlebih dahulu. Sebagian besar perusahaan yang ada di Dumai ini berkantor pusat di Jakarta dan Medan," tutur Ir Syafrizal, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, selaku koordinator iven Bakar Ikan.

Guna mendukung pelaksanan acara bakar ikan itu, sebanyak 17 perusahaan diharapkan kesediaan dan dukungannya. Hanya saja, sebut Syafrizal, jumlah perusahaan yang datang dalam pertemuan itu juga tidak sampai separoh dari yang diundang. "Mungkin karena acaranya hari Jumat, tidak semua undangan yang datang," jelasnya.

Disebutkan Syafrizal, dukungan dari pihak perusahaan sangat diharapkan guna keberlangsungan kegiatan bakar ikan yang dijadikan sebaga agenda tambahan dalam peringatan Harnus. "Dana untuk bakar ikan ini memang sepenuhnya diharapkan partisipasi dari perusahaan," ujarnya, Senin (17/10).

Mendapatkan kepastian perihal dukungan perusahaan itu, menurut Syafrizal, pihaknya mengagendakan pertemuan lanjutan Jumat (21/10) mendatang. "Dalam pertemuan mendatang kita harapkan sudah ada kepastian dukungan dari pihak perusahaan," tambahnya.

Bila dukungan tidak sesuai dengan harapan? Syafrizal mengaku tidak bisa memastikan apakah kegiatan bakar ikan itu masih tetap bisa dilaksanakan. "Kita akan pertimbangkan lagi bagaimana langkah selanjutnya."

Acara bakar ikan yang akan dijejer sepanjang 7 km itu diperkirakan akan menghabiskan sebanyak 11 ton ikan. Untuk mendapatkan ikan saja diperlukan dana sekitar Rp200 juta lebih. Selain itu juga diperlukan arang dan peralatan pembakar dalam jumlah yang tidak sedikit.

Menurut Syafrizal, bakar ikan terpanjang bukan semata ingin merebut rekor MURI. Akan tetapi lebih untuk mensosialisasikan program pemerintah menggalakkan masyarakat gemar memakan ikan. Dengan demikian, kalangan masyarakat Dumai akan gemar mengkonsumsi ikan dan dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai.*

Pengantar JCH Dumai Hanya 83 Orang

2011-10-11T17:31:00.001+07:00

DUMAI (lomekdotcom) – Soal jumlah pengantar jemaah calon haji (JCH) Dumai yang ‘gemuk’ pihak Humas Pemko Dumai membantah. Jumlah pengantar ke Batam hanya 83 orang. Kesemuanya adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberangkatan JCH.

Pihak Humas juga menyebutkan bahwa sedikitnya ada tiga surat perintah tugas Wali Kota Dumai soal perjalanan dinas mengantar JCH. “Surat yang beredar di masyarakat tidak punya nomor surat dan tidak ada cap basah Pemko Dumai. Keakuratanya masih dapat dipertanyakan. Dan ini surat perintas tugas yang asli,” ujar Kabag Humas Pemko Dumai, Bambang H, seraya memperlihatkan SPT nomor 45.14/ADM-KESRA/60.

Bambang sendiri ikut mengantar JCH ke Batam, Ahad lalu. Entah untuk alasan apa, ia langsung pulang ke Dumai kemarin dan tidak mengikuti prosesi keberangkatan JCH dari embarkasi Batam. Sesampai di Dumai, Senin (10/10) petang, didampingi M Wazir, ia menyampaikan penjelasan bahwa surat yang beredar tersebut tidak benar.

Dikatakannya bahwa rombongan pangantar terdiri dari 23 orang dari Kementrian Agama, 10 orang dari unsur BDI, PMD, BKMT, KBH, IPHI, 4 orang humas dan wartawan, 10 orang unsur medis dan 5 orang protokoler. “Selebihnya adalah unsur aparat terkait yang berhubungan dengan keberangkatan jemaah haji. Dengan demikian, jumlah pengatar hanya 83 orang,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Rudiyanto Supriyadi, Dani Sartika dan Rafles juga menyatakan bahwa mereka tidak ikut dalam rombongan pengantar. “Buktinya kami ada di Dumai sekarang kan,” ujar Rudi . Mereka malah mempertanyakan kenapa nama mereka masuk dalam daftar tersebut.

Rudi mengaku heran namanya tertulis dalam surat perintah tugas yang ditandatangani Wako Khairul Anwar itu. “Tahun lalu saya memang ikut mengantar ke Batam. Saat itu saya masih di Dishub. Tahun ini, saya tidak tahu kenapa nama saya tercantum di dalamnya,” ujar Rudi yang menyebutkan dirinya tidak dipecat melainkan mengundurkan diri dari honorer Dishub Dumai.

“Saya juga heran kenapa nama saya masuk. Tapi yang pasti kami tidak pergi. Kalau pun pergi, kami akan mengeluarkan biaya sendiri. Tidak akan pakai dana pemko,” jelas Dani Sartika yang mengaku heran dirinya disebutkan sebagai tokoh masyarakat. “Kapan pula saya dilantik sebagai tokoh masyarakat,” tambahnya.

Gemuknya rombongan pengantar JCH Dumai ke Batam menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga. Termasuk di kalangan wakil rakyat. “Wah, sebanyak itu. Ini perlu menjadi perhatian Inspektorat,” ujar Eko Suharjo, Wakil Ketua DPRD Dumai.

Jhon Fikar, anggota Komisi I DPRD Dumai tampak heran saat membaca nama-nama yang tercantum dalam surat perintah tugas dua lembar ini. “Katanya anggaran kecil. Kalau seperti ini ya pemubaziran,” ujarnya.*

Gemuk, Rombongan Pengantar JCH Dumai

2011-10-09T13:19:00.001+07:00

DUMAI (lomekdotcom) – Minggu (9/10) pagi, rombongan jemaah calon haji (JCH) Dumai bertolak ke Batam, pelabuhan embarkasi haji. JCH Dumai tercatat sebanyak 245 orang. Hebatnya, jumlah rombongan pengantar dari Pemko Dumai mencapai 87 orang atau lebih dari sepertiga jumlah JCH.

Tidak saja terkesan gemuk, beberapa nama dinilai tidak layak ikut mengantar. Tapi dipaksakan dengan memberikan label ‘tokoh masyarakat. Sejumlah pejabat yang tidak ada hubungan kedinasan dengan pemberangkatan jemaah haji itu, juga ikutan ramai-ramai ke Batam. Dan mereka pun memboyong istri masing-masing.

Seperti tercantum dalam surat perintah tugas No 451.14/ADM-KESRA yang ditandatangani Wali Kota Dumai, H Khairul Anwar, tercatat 87 orang nama yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas ke Batam dalam rangka mengantar JCH Kota Dumai, selama tiga hari.

Rombongan pengantar ini terdari dari 31 orang pejabat pemko dan dinas, 24 pejabat Kemendag, 8 orang istri pejabat, 5 orang camat, 4 orang tim medis, 3 orang tokoh masyarakat serta beberapa nama mewakili IHPI, BKMT dan biro perjalanan haji. Ikut dalam rombongan pengantar ini wali kota bersama istri.

Sejumlah nama sengaja dimasukan ke dalam rombongan meski keberadaan mereka tidak penting. Seperti nama Dani Sartika, yang keponakan wako dan Rafles, yang merupakan tim sukses saat pilkada. Kedua nama itu ikut rombongan pengantar dengan diberi label sebagai ‘tokoh masyarakat’.

Nama lain yang dipertanyakan adalah Rudiyanto Supriyadi. Dalam keterangan jabatan di surat tugas disebut ‘Dishub Kota Dumai’. Padahal pegawai honerer di lingkungan Dishub Dumai ini sudah diberhentikan semenjak lima bulan lalu. Alih-alih, ternyata nama ini adalah suami dari keluarga dekat istri wako.

Wakil Wali Kota Dumai tidak ikut, tapi ajudannya malah tercantum dalam rombongan yang ikut pergi ke Batam.

Beberapa kepala dinas dan Kabag dinilai tidak ada hubungan kedinasan dengan keberangkatan JCH tersebut. Namun tetap ikut ke Batam. Seperti Kepala Beppeko, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perindag, Kepala Kantor Pelayanan Pasar,Kakan Satpol PP, Kabag Pembangunan, Kabag Hukum dan Kabag Pertanahan.

Perihal rombongan besar pengantar JCH yang berimplikasi pengeluaran dana yang cukup besar, Kabag Kesra Pemko Dumai, Drs Yasir Hendra, tidak mau memberikan keterangan. Saat dihubungi di Pelabuhan Dumai, Ahad (9/1) pagi, ia mengelak. “Saya sedang sibuk nih,” ujarnya seraya berlalu.

Meski begitu, ia tampak kaget ketika dipertanyakan wartawan soal nama-nama yang dianggap tidak perlu ikut tersebut. Ia juga tidak menjawab saat dipertanyakan berapa jumlah anggaran yang dihabiskan untuk prosesi pengantaran JCH tersebut.

Kabag Humas, Bambang Hardiyanto, yang dihubungi juga mengelak memberikan tanggapan. “Nanti ya, biar saya tanyakan dulu pada panitia,” ujarnya seraya pergi. Namun ia tidak kembali lagi.*

Eldar Beralasan Karena Harnus

2011-10-07T18:16:00.000+07:00

DUMAI (lomekdotcom) – Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahara Kota Dumai berlasan penempatan pintu gerbang tidak berada di jalan masuk ke kawasan wisata Pantai Puak karena Harnus.

“Pembangunan pintu gerbang di jalan tersebut bukan karena ada rumah wali kota di sana. Sama sekali bukan itu alasan. Tapi karena kepentingan Harnus” tutur H Eldar Alfinta, Kadisbudparpora Dumai.

Penjelasan itu disampaikan Eldar saat hearing dengan anggota Komisi I DPRD Dumai, Jum’at (7/10). Bertempat di ruang kerja ketua Komisi I, pertemuan dihadiri Ketua Komisi I H Amrizal, sekretaris Timo Kipda dan Ahmad Syafawi, Salman serta Jhon Fikar selaku anggota.

Amrizal mempertanyakan posisi pintu gerbang yang tidak dengan tujuan pembangunananya. Pintu gerbang itu sama sekali tidak berada pada jalan yang menuju kawasan wisata Pantai Puak. Melainkan ke rumah penduduk, serta rumah Wali Kota Dumai yang juga berada di sana.

Eldar menyebutkan pembangunannya tidak salah tempat. “Menurut saya, pembangunan pintu gerbang itu tidak salah tempat. Karena masih berada di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai. Bisa dikatakan salah bila pembangunannya berada di Kecamatan Bukit Kapur atau kecamatan lainnya,” tuturnya.

Eldar pun beralasan pembangunan pintu gerbang itu di jalan pintu masuk ke kawasan pantai karena jalannya masih jelek. “Selain itu, pembangunan di jalan sekarang itu karena untuk kepentingan Harnus,” ujar Eldar menjelaskan apa hubungannya pintu gerbang tersebut kegiatan perayaan Hari Nusantara yang dilangsungkan di Dumai.

Timo Kipda minta kepada Eldar untuk menjelaskan dengan jujur kenapa penempatan pintu gerbang itu tidak seperti rencana dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang menyebutkan di kawasan wisata Pantai Puak. “Apakah bila nanti peserta Harnus akan diajak wali kota berkunjung ke rumahnya bisa disebutkan pembangunannya ada hubungan dengan Harnus?,” tanya.

Dengan menyebut nama Allah, Eldar kembali menjelaskan bahwa pembangunan pintu gerbang itu samasekali tidak didasarkan karena ada rumah wako di sana. “Seperti tujuannya adalah untuk kepentingan wisata,” katanya.

Pernyataan ini dikonfrontir oleh Jhon Fikar bahwa keberadaan pintu gerbang yang pembangunan sudah dilaksanakan itu berjarak dengan kawasan wisata Pantai Puak. “Paling tidak jaraknya mencapai 1 km. Dan juga tidak adalah tembus menunju kawasan wisata itu. Jadi, tidak tempat bila disebutkan pintu gerbang itu untuk kawasan wisata pantai,” ulasnya.

“Apa jawaban pihak Dinsbudparpora nanti bila banyak orang yang mau ke Pantai Puak nanti akan bersungut-sungut. Karena setelah masuk melalui pintu gerbang, sama sekali tidak jumpai ada pantainya. Masuk ke kawasan pantai justru tidak melalui jalan yang ada pintu gerbangnya,” tutur Syafawi mempertanyakan.

Eldar mengakui tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak dewan perihal pemindahan pintu gerbang tersebut. Perihal pintu gerbang tersebut, menurut Eldar, pihaknya akan menyampaikan permasalahan dan minta petunjuk kepada Wali Kota Dumai.*

Khairul Bersumpah: Rumah itu Saya Beli

2011-10-02T19:33:00.001+07:00

DUMAI (lomekdotcom) – Wali Kota Dumai Khairul Anwar membantah dirinya menerima gratifikasi berupa tanah berserta rumah dari Said Mustafa. Ia beralasan rumah tersebut dibelinya untuk hadiah anaknya yang tamat kuliah.

Tidak tanggung-tanggung, Khairul malah bersumpah tanah itu dibelinya. “ Demi Allah, rumah di Teluk Makmur itu saya beli dengan uang pribadi senilai Rp125 juta. Rumah itu saya beli untuk saya, Robi. Sebagai hadiah lulus sarjana. Sekali lagi, demi Allah saya bersumpah, rumah itu saya beli dari Said Mustafa,” ujar Khairul sebagaimana dikutip Tribun Pekanbaru, Minggu (2/10).

Sebagaimana dipaparkan Dicky pada pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Dumai, Jumat (30/9), phaknya mengindikasikan terjadinya gratifikasi pemberian hadiah dari Said Mustafa berupa rumah dengan tanah seluas 17 x 77 meter kepada Wako Dumai itu. Diduga pemberian hadiah itu dalam kaitan pencalonan Said Mustafa sebagai Sekda Dumai.

Meski Khairul berkilah membeli, namun dari surat keterangan ganti rugi (SKGR) tertanggal 12 April 2011 itu sama sekali tidak tercantum nilai ganti ruginya. SKGR dengan nomor 372LSKGR/MK/2011 ditandatangani lurah dan Camat Medang Kampai.

“Transaksi didalam SKGR tidak mencantumkan harga jual seperti lazimnya transaksi jual beli tanah pada umumnya. Harga NJOP diragukan karena hanya Rp 5.000. per meter persegi diwilayah strategis tepi pantai dan lebih murah dari harga sebelumnya harga jual mencapai Rp 70.000 per meter persegi,” jelas Dicky dalam laporannya.

Menurut sejumlah notaris, SKGR wajib mencantumkan nilai jual beli. Nilai ganti rugi tersebut selain merupakan kesepakatan kedua belah pihak sebagai penjual dan pembeli, juga digunakan sebagai patokan dalam menentukan pajaknya.

“SKGR wajib mencantumkan harga. Bila tidak maka bisa dikategorikan sebagai hibah, tukar guling atau hadiah. Sangat tidak masuk akal, kalau jual beli tanah nilai jual belinya tidak dicantumkan dalam SKGR atau hanya dbuatkan dalam kuitansi saja. Dalam hal ganti rugi tanah, kuitansi saja tidak punya kekuatan hukum,” tutur seorang notaris.

Dugaan Gratifikasi Wako Dumai Dilaporkan

2011-09-30T20:27:00.002+07:00

DUMAI (lomeksdotcom) – Dugaan kasus terjadinya jual beli jabatan dan gratifikasi yang melibat sejumlah pejabat dan Wali Kota Dumai dilaporkan ke DPRD Dumai. Kasus itu sendiri dewasa ini tengah dalam penyelidikan pihak Polres Dumai.

Jumat (30/9) siang, Dicky Rinaldy menyampaikan laporan tersebut kepada anggota DPRD Dumai. Laporan itu langsung diterima Ketua DPRD Dumai, Zainal Arifin, didampingi Wakil Ketua DPRD Dumai Zainal Abidin, Ketua Komisi I H Amrizal serta beberapa orang anggota lainnya.

Bertempat di ruang sidang utama, laporan perihal indikasi jual beli jabatan dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Dumai dan calon sekda Dumai itu dipaparkan Dicky dengan gamblang.

Disebutkan Dicky, laporannya soal dugaan jual beli jabatan kini tengah ditangani oleh penyidik Polresta Dumai. Zl, salah seorang PNS, mengaku telah ditipu oleh Yu (oknum tim sukses) dengan nilai kerugian sebesar Rp 40.000.000. PNS ini diiming-iming jabatan di lingkungan Pemko Dumai. “Kasus ini dalam dalam penanganan pihak Polres Dumai,” jelasnya.

Fakta lain yang dilaporkan Dicky adalah dua kali transfer tunai dengan jumlah Rp 25.000.000 dan Rp 30.000.000. pada bulan Mei 2011 ke rekening A Tito Gito (oknum anggota DPRD Dumai) melalui Bank Riau Cabang Dumai dari Said Mustafa. Said Mustafa adalah salah seorang calon Sekda Dumai yang bersama dua kandidat lainnya sudah menjalani fit and profer test di Pemrov Riau beberapa waktu lalu.

Tidak hanya bukti transfer, Dicky juga memperlihatkan barang bukti SKGR no : 373 / SKGR / MK / 2011 tanggal 12-04-2011 balik nama dari Said Mustafa ke Robby Kenea Putra yang merupakan anak pertama Wali Kota Dumai.

Paparan yang diserta dengan barang bukti itu, tentu saja sangat mengejutkan anggota dewan. “Kami sangat menghargai laporan ini. Karena selama ini, hal ini hanya kita dengan di kedai kopi atau berita-berita saja. Tapi, hari ini kita mendapatkan keterangan dan bukti yang lengkap,” tutur Zainal Effendi.

Zainal Abidin, wakil ketua dewan, menyebutkan bahwa laporan tersebut harus ditindaklanjuti oleh dewan. Terutama berkaitan dengan proyek pembangunan gerbang yang diarahkan wako ke rumah kediaman yang didaparkan dari SM. Padahal, sebelumnya tidak ada proyek pembangunan gerbang itu dianggarkan.

“Untuk menindaklanjuti laporan ini perlu dibentuk pansus. Sementara laporan yang berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi kita serahkan prosesnya di kepolisian dan kejaksaan. Tapi, dalam hal ini dewan akan memberikan dukungan,” tutur Zainal seraya memastikan pimpinan dewan tidak menghalangi pemeriksaan terhadap oknum anggota yang diduga terlibat.

Zainal Effendi memastikan pihaknya akan membawa laporan dugaan jual beli jabatan, gratifikasi dan permasalahan proyek pintu gerbang itu dalam rapat anggota. “Pimpinan dan anggota dalam waktu dekat akan melakukan rapat. Kita lakukan pembahasan bagaimana sikap dewan dalam kasus ini,” ujarnya.

Penyampaian laporan yang meski berlangsung di gedung DPRD Dumai, tetapi mendapatkan penjagaan dari pihak kepolisian. Sejumlah petugas berpakaian biasa tampak bersiaga pada beberapa tempat.

Kekhawatiran pihak petugas itu memang terjadi. Usai menyampaikan laporan, di luar gedung tampak sejumlah pria dengan membawa bir kaleng menghampiri Dicky. Salah seorang diantaranya malah berusaha mendekati Dicky seraya meneriakan kata-kata bawah laporan Dicky itu tidak tepat.

“Wali Kota itu keponakan ku. Tolong lah. Jangan kau laporkan macam ini,” teriak pria setengah baya yang tampak sudah mabuk itu. Petugas yang sudah siaga segera membawanya menjauh. Meski tidak terjadi apa-apa, namun insiden itu menjadi perhatian anggota dewan serta sejumlah wartawan.*

BB Dilimpahkan, Kapal Tanker Dilepas

2011-09-27T17:07:00.000+07:00

DUMAI (lomekdotcom) - Barang bukti berupa puluhan ton beras illegal yang ditangkap dari kapal MV Golden Falcon, dilimpahkan Polisi Perairan Polres Dumai ke Kantor Bea dan Cukai Dumai. Hanya saja, pelimpahan perkara itu tidak disertai dengan penyerahan tersangka, Boi Chong, nahkoda tanker tersebut.

Usai kasusnya dilimpahkan ke Bea Cukai, tanker itu pun sudah berlayar kembali. Sebagaimana jadualnya, tanker itu akan membawa BBM ke India. Pantauan Selasa (27/9), tanker milik perusahaan Falcon Shipping Company, Vietnam, itu memang tidak tampak lagi berlabuh di pelabuhan khusus Pertamina. Dari tiga kapal besar yang bersandar kemarin siang, tidak terlihat tanker yang berbendera Vietnam.

Menurut keterangan seorang petugas di sana, tanker dengan tipe Bulk Carrier dengan spesfikasi 22.500/14.851/7.158 DWT / GRT / NRT itu sudah berlayar. "Tak tahu juga. Mungkin sudah berlayar," ujar seorang petugas berseragam Pertamina dari balik pagar pelabuhan.

Kepala BC Dumai, Dwi Teguh ketika dikonfirmasi melalui Kasi PLI BC Dumai, Budi Hermanto membenarkan pihaknya sudah menerima pelimpahan barang bukti hasil tangkapan polisi berupa puluhan ton beras illegal asal Negara Thailand. "BB tersebut dilimpahkan kemarin (Senin, red)" ujarnya.

“Pelimpahan barang-bukti berupa puluhan ton beras yang ada didalam berkas tidak diikut serta dengan tersangkanya," jelas Budi yang mengaku tidak tahu sebab mengapa cuma BB yang diserahkan. "Soal tersangka itu, bagusnya tanyakan ke Polair," tambahnya.

Menurut Budi, sesuai dengan prosedur undang-undang, pelimpahan kasus semacam itu mestinya komplit. Tidak hanya barang bukti saja. Tetapi juga kapal, nahkoda dan anak buah kapal. Hal itu diperlukan guna pendalaman pemeriksaan kasus penyelundupan tersebut.

"Menurut UU yang berlaku, kasus ini kan sudah masuk pelanggaran Kepabeanan. Dalam pemeriksaan kasus ini harus ada nahkoda kapal. Sebab nahkoda kapal itu yang bertanggung jawab sepenuhnya apa-apa saja bawaan isi kapalnya," jelas Budi pula.

Kepala Polisi Perairan Polres Dumai, AKP Hanafi Tanjung ketika dikonfirmasi terkait ketidakikutsertaan nahkoda kapal dalam limpahan ke Bea dan Cukai Madya Dumai mengatakan, bahwa nahkoda kapal beserta anak buah kapal saat ini telah dibebaskan. Pembebasan itu karena telah mendapat jaminan dari PT Tongkang Pertamina selaku anak perusahaan pelayaran Pertamina Dumai yang juga sebagai agen kapal tersebut.

"Kita bebaskan nahkoda dan ABK kapal tersebut, sebab mereka sudah mendapat jaminan dari pihak Pertamina Dumai untuk proses hukum selanjutnya," tutur Hanafi.

Diduga Melibatkan Oknum Pertamina

2011-09-26T14:21:00.002+07:00

DUMAI (lomekdotcom) - Ditangkapnya upaya penyeludupan beras oleh sebuah kapal tanker MV Golden Falcon GT 14851 di Pelabuhan Khusus (Pelsus) PT Pertamina RU II Dumai, Jumat (23/9) siang, diduga melibatkan oknum Pertamina. atau agen pelayarannya Kapal berbendera Vietnam itu disewa untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina.

Dugaan keterlibatan orang dalam itu didasarkan pada fakta bahwa tidak mungkin pihak kapal berani membawa barang ilegal tanpa sepengetahuan pihak Pertamina. Terlebih lagi, beras ilegal dari Thailand itu tentu akan dibongkar di pelabuhan Pertamina. Kapal pembawa BBM ini diageni PT Pertamina Tongkang, anak perusahaan Pertamina juga.

Pihak Pol Air Mabes Polri bersama Polda Riau mengendus upaya penyelundupan beras yang dibawa melalui kapal tangker pembawa BBM milik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Setelah melalui pengintaian, Jumat malam petugas menyergap kapal tangker saat bongkar di Pelsus Pertamina.

"Kita menangkap beras selundupan yang disembunyikan di dalam Palka Kapal Tangker, yang dinakhodai Bui Cong Tung," jelas Kapten Kapal Patroli Anis Madu 649 AKP Jimmy. Pihaknya telah menahan tersangka nakhoda kapal dan narang bukti sebanyak 400 karung beras impor dari Thailand tanpa dokumen.

Keterangan yang dirangkum di lingkungan kilang atau Pelsus wilayah PT Pertamina RU II Dumai, kegiatan penyelundupan beras impor ilegal ini sering terjadi. Hanya saja, susah terendus oleh pihak lain karena tertutupnya kawasan pelabuhan itu. Aksi itu tentu saja ditutupi oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat.

Soal keterlibatan oknum Pertamina, dibantah oleh Humas Pertamina UR II Dumai, Hendra Tirta Putra Nasution. "Tidak benar kabar hal itu. Sejauh ini kita tidak pernah melakukan upaya atau membekingi untuk meloloskan beras ilegal tersebut melalui Pelsus Pertamina Dumai," ujarnya menjawab wartawan, Sabtu (24/9).

Meski begitu, tambahnya, sehubung dengan ditemukannya beras selundupan tersebut, pihaknya mendukung penuh upaya pengusutan yang dilakukan pihak kepolisian. "Kita mendukung proses penyelidikan yang dilakukan petugas. Kita juga akan berupaya kerjasama mengungkap kasus ini," ujar Hendra pula.*