Media Informasi BPD Desa Ciptaharja

Kecamatan Cipatat Berbagi Senyum Bersama Desa dan BPD Desa Ciptaharja

Pelantikan Perangkat Desa Ciptaharja 2020-2025 (27032020)

Musyawarah Dusun 01 (Jum'at, 13 Maret 2020)

Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes 2019-2025 Kepala Desa Terpilih (10 Maret 2020)

Seleksi Perangkat Desa Ciptaharja Tahun 2020 (19-02-20)

Struktur BPD Desa Ciptaharja 2018-2024

ANGGOTA BPD PERIODE 2018-2024 (SEMOGA KOMPAK SELALU)

TUPOKSI DAN LARANGAN BPD BERDASARKAN PERBUP..

Kegiatan Sertijab Kepala Desa Ciptaharja dan pelantikan TP. PKK Periode 2019-2025 (31 Desember 2019)

Perbup No.8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa

Kepala Desa Ciptaharja Periode 2019-2025 Bapak Idham Martadinata

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkades Desa Ciptaharja Periode 2019-2025

Kegiatan Sosialisasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Bagi Daerah BPD Bersama Linmas Oleh BPBD Bandung Barat (10 Desember 2019)

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

PermenDPDTT 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas DD Tahun 2018

Permendesa No 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

Perbup Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang BPD

Perbup Bandung Barat Nomor 82 tahun 2017 tentang Kewenangan Desa

Perbup Bandung Barat No 16 Tahun 2018 tentang Bumdes

Lampiran III Perbup Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019

Lampiran II Perbup Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019

Lampiran I Perbup Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019

Perbup Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades

SK Panitia Pilkades Desa Ciptaharja

2023-10-19T23:53:00.000+07:00

Camat Cipatat Berbagi Senyum Bersama BPD Desa Ciptaharja

2020-04-01T13:29:00.002+07:00

2020-03-14T09:03:00.001+07:00

Musyawarah Dusun 01 dalam rangka penggalian aspirasi dan usulan program untuk penyusunan RPJMDES 2019-2025 dan RKP Des. Dilaksanakan Hari Jum'at, 13 Maret 2020. Dihadiri Oleh BPD, Kepala Desa, Para Ketua RW 01,03, 04 dan 14 serta para ketua RT nya. Juga dihadiri oleh Ketua LPM beserta anggota, Tim Penyusun RPJMdes dan juga para tamu Undangan dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan juga Tokoh Pemuda.

Doc.Hero 2020

2020-03-14T08:43:00.001+07:00

Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes.

RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka menengah desa merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu enam tahun.

RKPDes adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMDes sesuai sasaran tahun pelaksanaan yang kemudian akan dituangkan dalam APBDes tahun berjalan (N+1)

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

tahapan penyusunan RPJMDes diantaranya :
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Penyelerasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Pengkajian Keadaan Desa
Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes
Penyusunan Rancangan Dokumen RPJM Desa
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes/Musrenbang RPJMDes)
Penetapan perdes RPJMDes.(oleh kades dan BPD)

2020-03-01T15:34:00.001+07:00

Seleksi pengisian perangkat desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa terdiri dari:
a.   sekretariat desa,
b.   pelaksana kewilayahan, dan

c.   pelaksana teknis yang berkedudukan
      sebagai unsur pembantu kepala desa.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan.
a. berpendidikan paling rendah sekolah
    menengah umum atau yang sederajat;
b. berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan
    bertempat tinggal di Desa paling kurang 1
   (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan
    daerah kabupaten/kota.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(Sumber Permendagri 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa)

2020-01-30T12:40:00.001+07:00

2020-01-30T10:29:00.001+07:00

2020-01-30T10:26:00.001+07:00

2020-01-01T12:14:00.000+07:00

2019-12-31T00:16:00.001+07:00

2019-12-29T21:48:00.002+07:00

2019-12-11T09:12:00.003+07:00

2019-12-11T08:59:00.000+07:00

2019-12-05T14:32:00.002+07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

2019-12-05T14:30:00.002+07:00

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

2019-12-05T14:28:00.001+07:00

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

2019-12-05T14:24:00.002+07:00

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2019-12-05T14:21:00.000+07:00

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2019-12-05T14:17:00.000+07:00

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

2019-12-05T14:08:00.002+07:00

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

2019-11-29T09:54:00.000+07:00

Lampiran III Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

2019-11-29T09:52:00.003+07:00

Lampiran II Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

2019-11-29T09:48:00.001+07:00

Lampiran I Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

2019-11-29T09:30:00.004+07:00

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Ditetapkan di

Ciptaharja

Pada tanggal

11 September 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA CIPTAHARJA

2019-11-21T10:07:00.000+07:00

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA CIPTAHARJA
KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alamat : Jalan Desa Ciptaharja Nomor 20 Kode Pos 40754 Cipatat

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPTAHARJA
NOMOR : 002/BPD-CHJ/2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIPTAHARJA NOMOR : 001/BPD-CHJ/2019 KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPTAHARJA

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Desa Ciptaharja dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat;
		b.	bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Desa Ciptaharja dan sesuai dengan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat tanggal 10 September 2019 telah menyepakati Perubahan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:52/2015);
		7.	Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
		8.	Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 35 seri E).

MEMUTUSKAN

KESATU	:	Merubah Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
		a.	merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
		b.	mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
		c.	melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
		d.	mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
		e.	menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
		f.	menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
		g.	menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
		h.	memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
		i.	membentuk KPPS;
		j.	melaksanakan pemungutan suara;
		k.	menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
		l.	menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
		m.	melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat yang dilimpahkan oleh Bupati Bandung Barat;
		n.	melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
KETIGA	:	Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEEMPAT	:	Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

HERYANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPTAHARJA KECAMATAN CIPATAT
NOMOR 002/BPD-CHJ/2019
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIPTAHARJA KECAMATAN CIPATAT

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIPTAHARJA
KECAMATAN CIPATAT

Ketua merangkap anggota	:	Dedi Supriadi, A.Ma.Pd		(unsur masyarakat)
Sekretaris merangkap anggota	:	Deden Deni Ahmad G. S.Pd		(unsur masyarakat)
Anggota	:	Saeful Bahri		(Perangkat Desa)
Ketua Bidang Pendaftaran, Pemutakhiran, Dan Validasi Pemilih	:	Dadang Basuni, S.Ag		(Perangkat Desa)
Anggota Bidang	:	Rahmat Saleh, S.Pd		(Unsur Masyarakat)
Ketua Bidang Pendaftaran, Penelitian, Dan Penetapan Calon Kepala Desa;	:	Endin Mahpudin, M.Pd		(Unsur Masyarakat)
Anggota Bidang	:	Asep Sarbini		(Perangkat Desa)
Ketua Bidang Kampanye	:	Syarifudin Sanjaya		(Unsur Masyarakat)
Anggota	:	1.	Saepudin	(Perangkat Desa)
		2.	Mamin Sopian	(Unsur Masyarakat)
Ketua Bidang Pemungutan Suara Dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.	:	Bubun Hidayat, S.Pd		(Unsur Masyarakat)
Anggota	:	Fitrotul Amin		(Unsur Masyarakat)









	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	DESA CIPTAHARJA
	Ketua,











	HERYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPTAHARJA KECAMATAN CIPATAT
NOMOR 002/BPD-CHJ/2019
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIPTAHARJA KECAMATAN CIPATAT

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIPTAHARJA
KECAMATAN CIPATAT

A.	KETUA
	1.	Menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan jadwal pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat;
	2.	Mengkoordinir pelaksanaan tugas panitia pemilihan kepala desa;
	3.	Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur panitia;
	4.	Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas panitia pemilihan kepala desa;
	5.	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepada desa kepada Bupati;
	6.	Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada desa;
	7.	Mengkoordinir pengambilan keputusan Panitia terkait pelaksanaan tugas panitia.
B.	Sekretaris
	1.	Memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
	2.	Menyusun bahan penyusunan rencana biaya pemilihan kepala desa;
	3.	Melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan kearsipan;
	4.	Melaksanakan publikasi, dokumentasi dan kehumasan kegiatan pemilihan kepala desa;
	5.	Menyusun rencana kerja di bidang kesekretariatan;
	6.	Memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas unsur-unsur kepanitiaan;
	7.	Melaksanakan penyusunan data terkait pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
	8.	memberikan saran dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan Panitia;
	9.	Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada desa;
	10.	Memonitor pelaksanaan tugas unsur-unsur panitia;
	11.	Mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada anggota;
	12.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sesuai didang tugasnya;
	13.	Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
C.	Ketua Bidang Pendaftaran, Pemutakhiran, dan Validasi Pemilih
	1.	Menyusun rencana kerja bidang;
	2.	Melaksanakan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
	3.	Melaksanakan pendataan dan dokumentasi panita pemilihan kepala desa, Daftar Pemilihan Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, dan daftar Pemilih Tambahan;
	4.	Melaksanakan Monitoring dan Pengendalian Pendaftaran, Pemutakhiran, dan Validasi Pemilih;
	5.	Mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada anggota;
	6.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sesuai didang tugasnya;
	7.	Menyusun laporan pelaksanaan Pendaftaran, Pemutakhiran, dan Validasi Pemilih;
D.	Ketua Bidang Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Calon Kepala Desa
	1.	Menyusun rencana kerja bidang;
	2.	Melaksanakan pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Kepala Desa;
	3.	Melaksanakan koordinasi dan publikasi pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Kepala Desa;
	4.	Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Kepala Desa;
	5.	Melaksanakan pendataan dan dokumentasi pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Kepala Desa;
	6.	Mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada anggota;
	7.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sesuai didang tugasnya;
	8.	Menyusun laporan pelaksanaan pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Kepala Desa;
E.	Ketua Bidang Kampanye
	1.	Menyusun rencana kerja bidang;
	2.	Memfasilitasi pelaksanakan kampanye dan masa tenang;
	3.	Menyusun bahan penetapan tata cara pelaksanaan kampanye;
	4.	Menyusun jadwal dan memfasilitasi pelaksaan kampanye;
	5.	Melaksanakan koordinasi dan publikasi kampanye dan masa tenang;
	6.	Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kampanye dan masa tenang;
	7.	Melaksanakan pendataan dan dokumentasi kampanye dan masa tenang;
	8.	Mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada anggota;
	9.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sesuai didang tugasnya;
	10.	Menyusun laporan pelaksanaan kampanye;
F.	Ketua Bidang Pemungutan Suara Dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
	1.	Menyusun rencana pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih;
	2.	Memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih;
	3.	Menyusun bahan penetapan tatacara pemilihan;
	4.	Menyusun bahan pembentukan KPPS;
	5.	Menyusun bahan penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan;
	6.	Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
	7.	Melaksanakan koordinasi dan publikasi pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih;
	8.	Melaksanan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih;
	9.	Melaksanakan pendataan dan dokumentasi pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih;
	10.	Menyusun bahan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
	11.	Mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada anggota;
	12.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua sesuai Bidang tugasnya;
	13.	Menyusun laporan pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih;









	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	DESA CIPTAHARJA
	Ketua,











	HERYANA