MediaSulut.Com - Berita Online Terkini

“Kebijakan Tanpa Wajah?” Pedagang Ratatotok Nilai Pengelolaan Pasar Tak Humanis

2026-03-20T19:07:36.589+07:00

Suasana Pasar Ratatotok. (Foto istimewa)

MITRA, Mediasulut.com – Pedagang Pasar Ratatotok menilai kebijakan yang diterapkan tidak mencerminkan pendekatan humanis.

Mereka mengaku tidak pernah diajak berdiskusi sebelum aturan diberlakukan.

Selain itu, muncul dugaan adanya tekanan agar pedagang segera mematuhi aturan.

“Kami butuh dialog, bukan perintah sepihak,” kata pedagang.

Situasi ini dinilai dapat memperburuk hubungan antara pengelola dan pedagang.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait. (Red)

Lantai 3 Pasar Cita Jadi Pub: Publik Pertanyakan Integritas Pemkot Bitung

2025-08-31T00:25:00.000+07:00

Calvin Limpek, Ketua BAKKIN Sulut, fasilitas negara dialihfungsikan jadi cafe semi pub dan IM alias Ical pengelola cafe. (Foto istimewa)

BITUNG, Mediasulut.com – Polemik mencuat setelah lantai tiga Gedung Perumda Pasar Bitung yang berada di kompleks Pasar Cita, Kecamatan Maesa, diduga dialihfungsikan menjadi café semi pub lengkap dengan live musik, karaoke, hingga penyediaan minuman beralkohol.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tempat hiburan itu mulai beroperasi sejak sore hingga dini hari. Salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya mengaku, aktivitas hiburan rutin berlangsung hingga lewat tengah malam.

“Biasanya ramai mulai pukul 20.00 sampai jam 02.00, ada live band sampai jam 01.00 lalu dilanjutkan karaoke. Malam Minggu ada tambahan ‘ladies’ untuk melayani tamu,” ungkap karyawan tersebut, Jumat (22/08/2025).

Pernyataan itu sekaligus membantah klaim pengelola yang menuding pemberitaan media soal keberadaan pub tersebut sebagai hoaks.

Aspek Hukum dan Kebijakan Publik

Praktik penggunaan gedung milik pemerintah untuk kegiatan komersial bernuansa hiburan malam dinilai melanggar regulasi.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap pemanfaatan aset negara harus melalui mekanisme resmi, transparan, serta mendapat persetujuan pemerintah daerah.

Lebih jauh, jika terbukti ada keuntungan pribadi dari penggunaan aset pemerintah tanpa prosedur, hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Penggunaan fasilitas negara untuk kafe atau pub jelas tidak dibenarkan. Aset pemerintah adalah milik rakyat, diperuntukkan bagi kepentingan umum, bukan usaha komersial,” tegas Calvin Limpek, Ketua Badan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (BAKKIN) Sulawesi Utara, Sabtu (30/08/2025).

Calvin menambahkan, bila benar dikelola tanpa mekanisme lelang terbuka atau izin resmi, maka pihak yang terlibat dapat dijerat pasal penyalahgunaan aset negara.

“Ini harus segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

"Pers dan Hak Publik atas Informasi"

Di sisi lain, tudingan pengelola yang menyebut pemberitaan sebagai hoaks dinilai keliru. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dengan tegas menjamin kemerdekaan pers dan hak publik untuk mengetahui. Pers juga memiliki hak tolak atas tekanan dari pihak tertentu, termasuk dalam mengungkap potensi penyimpangan pengelolaan aset negara.

“Alih-alih menyebut berita hoaks, seharusnya pemerintah daerah dan aparat menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan aset publik ini. Karena publik berhak tahu, dan pers dilindungi undang-undang dalam menjalankan fungsinya,” jelas Calvin.

Kasus di Bitung ini memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap aset daerah. Jika benar gedung pasar modern yang seharusnya menjadi pusat ekonomi rakyat justru disulap menjadi tempat hiburan malam, maka hal ini bukan sekadar soal pelanggaran administratif, tetapi juga cermin kegagalan tata kelola aset publik.

Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah, bukan membiarkan fasilitas negara berubah fungsi demi kepentingan segelintir pihak.

Berita ini masih terus dikonfirmasi ke pihak Pemerintah Kota Bitung dan Perumda Pasar Bitung untuk memastikan legalitas serta prosedur pemanfaatan gedung yang dipersoalkan. (Red)

Enam Bulan Mengendap, Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Pala yang Dilaporkan ke Polresta Manado

2025-06-18T22:22:00.001+07:00

Nampak Gudang Pala tersimpan barang bukti di Cereme kota Manado. (Foto istimewa)

MANADO, Mediasulut.com - Penegakan hukum kembali dipertanyakan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan komoditas Pala bernilai ratusan juta yang dilaporkan Erick Amiri (38) sejak Januari 2025 ke Unit IV Satreskrim Polresta Manado hingga kini belum menampakkan kemajuan. Selama enam bulan laporan bergulir, penanganannya justru terkesan jalan di tempat.

Erick, sebagai pelapor sekaligus pemilik sah barang, menyuarakan kekecewaannya secara terbuka.

Ia menyebut aparat penegak hukum, dalam hal ini oknum penyidik pembantu Bripda Devid Bilalu dan Kasat Reskrim AKP Muhammad Isral, tidak menjalankan tugas secara profesional dan transparan.

“Saya sangat menyesal dengan kinerja oknum penyidik pembantu. Hingga saat ini tidak ada penyitaan atau police line di gudang tempat barang saya disimpan. Saya khawatir pala saya sudah dijual oleh terlapor, Haji Bahar. Ini karena penyidik terkesan sengaja menunda penyitaan,” ungkap Erick dengan nada kecewa, Rabu (18/6/2025) malam.

Ia bahkan menyebut telah dijanjikan adanya gelar perkara oleh Kasat Reskrim pada Selasa, 17 Juni 2025 lalu. Namun hingga berita ini diterbitkan, gelar perkara yang dijanjikan itu tak kunjung terlaksana.

“Terlapor memang sudah di periksa beberapa bulan lalu namun saya herankan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak polisi, seolah-olah ada pembiaran atau perlindungan terhadap pelaku. Sementara saya sebagai korban malah merasa dipersulit. Saya tanya, di mana keadilan?,” tegasnya.

Sedangkan dari awal lanjut Erick, ia sudah meminta agar dilakukan mediasi dengan terlapor yaitu Haji Bahar, tapi tidak diindahkan oleh penyidik.

"Saya merasa dipersulit dalam mediasi antara saya pelapor dan terlapor, namun sayang sampai saat ini tidak dilakukan oleh penyidik," kata Erick.

Tak tinggal diam, Erick bahkan telah menghadap langsung ke Wakapolresta Manado, AKBP Eko Sisbiantoro, pada Jumat 13-6-2025 pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Waka Polres langsung memanggil Kasat Reskrim untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Namun ironisnya, perintah dari Wakapolres tampaknya tak digubris.

“Apa perintah Wakapolres sudah tidak punya wibawa di mata bawahannya? Saya saksinya, perintah jelas di ruangan itu. Tapi sampai hari ini, tidak ada tindak lanjut. Ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ucap Erick geram.

Sementara itu, upaya konfirmasi awak media kepada AKP Muhammad Isral maupun penyidik Bripda Devid Bilalu melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons. Sikap bungkam ini semakin menambah tanda tanya besar atas komitmen Polresta Manado dalam menyelesaikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan bernilai puluhan juta rupiah ini.

Erick berharap, pihak kepolisian tidak terus bermain mata dalam proses penegakan hukum. Ia menuntut agar barang bukti berupa Pala yang diduga masih berada di gudang milik Haji Bahar segera disita atau dikembalikan.

“Kalau barang saya sudah dijual, saya minta terlapor dihukum dan dibayar nilai kerugiannya. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal hukum yang harus ditegakkan,” tutup Erick.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Manado belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus tersebut. (Tim)

Pelaku YD alias Yanto Diamankan Polres Kotamobagu Setelah Melakukan Pencabulan Anak Dibawah Umur

2025-04-25T11:57:00.003+07:00

ilustrasi pemcabulan anak dibawah umur.

KOTAMOBAGU - Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Ironisnya aksi bejat tersebut dilakukan oleh salah satu Tokoh Pemuda yaitu YD alias Yanto (37) asal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Bolmut).

Menurut keterangan korban pencabulan sebut saja jingga (13) yang didampingi orang tua dan juga berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B/211/IV/2025/SPKT/POLRES KOTAMOBAGU/POLDA SULUT, Kamis (24/04/2025) menerangkan, sekitar 04:30 wita pada saat korban lagi tidur pelaku Yanto (37) tiba-tiba masuk ke kamar korban.

Pelaku langsung melakukan aksi bejatnya dengan melakukan pencabulan terhadap Jingga yang sedang tertidur lelap.

"Kita ada tidor tiba-tiba ini pelaku langsung perkosa pa kita," kata Jingga dengan dialeg Manado didampingi orang tuanya, melalui via telepon whatsapp kepada redaksi lidik.co.id, Kamis (24/04/2025).

Saat kaget, lanjut Jingga, dirinya sempat melakukan perlawan, namun sia-sia dan tak berdaya.

"Ini pelaku langsung polo pa kita, dia ciong kong dia lucur kita pe calana, abis itu di setubuhi pa kita dengan paksa sampai kaluar darah. (Pelaku langsung memeluk, mencium sampai melucuti celana saya, habis itu pelaku setubuhi saya dengan paksa sampai keluar darah)," kata Jingga.

Saat dikonfirmasi melalu via whatsapp, Fadly Ambarak Kanit Reskrim Polres Kotamobagu membenarkan adanya laporan tersebut.

"Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kami dan saat ini sedang diproses hukum. Lebih jelas hubungi Kasat saya untuk minta penjelasan lebih detail," kata Fadly.

Perlu diketahui, sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual.

Brian menuturkan, pelaku kekerasan seksual harus ditindak secara akademik dan hukum.

"Apapun bentuk kekerasannya, harus ditindak tegas, baik secara akademik, administratif, maupun hukum," ujar Brian, Selasa (22/04/2025).

Pelaku bisa dijerat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. (Red)

FiberStar-Kemenkes Hadirkan Pemerataan Layanan Kesehatan Digital untuk Indonesia

2025-02-09T14:48:00.002+07:00

Chief of Technology Transformation Office (TTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Setiaji, S.T, M.Si. (Foto istimewa)

JAKARTA, Mediasulut.com - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan di berbagai daerah. Tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur digitalisasi layanan kesehatan meliputi kesenjangan akses internet, terutama di wilayah terpencil. Data menunjukkan bahwa 7,18% puskesmas di Indonesia belum memiliki akses internet, dan 14,91% masih kesulitan terhubung ke sistem digital kesehatan nasional.

Dengan luasnya wilayah geografis Indonesia dan beragamnya kondisi di lapangan, pembangunan infrastruktur sering kali menjadi pekerjaan besar.

FiberStar hadir dengan inovasi untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan secara digital di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Salah satu langkah strategisnya adalah peluncuran program unggulan Star Health, yang dirancang untuk mendukung kesehatan digital masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Sebagai bagian dari implementasi Star Health, FiberStar telah melaksanakan proyek percontohan di Sukabumi, Jawa Barat, yang kini diperluas ke wilayah Indonesia lain. Proyek ini memanfaatkan teknologi Starlink yang memungkinkan puskesmas di daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan) mendapatkan akses internet yang memadai untuk meningkatkan layanan kesehatan. Dengan teknologi ini, fasilitas kesehatan dapat terhubung dengan sistem integrasi nasional seperti SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan.

Dalam rangka memperkenalkan dan memperluas cakupan inovasi ini, beberapa waktu lalu FiberStar juga telah menggelar seminar bertajuk Smart City Connection dengan tema "Pemerataan Infrastruktur Digitalisasi Data Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045".

Seminar ini menghadirkan kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS).

Terkait hal tersebut, Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Setiaji S.T, M.Si menyatakan pentingnya pemerataan infrastruktur untuk menjangkau seluruh masyarakat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok negeri.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya infrastruktur digital yang lebih merata untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri." Ujar Setiaji dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (24/1/2025).

Setiaji juga berharap FiberStar dapat mendukung peningkatan mutu kesehatan di Indonesia, terutama di daerah 3T, dengan dua inovasi teknologi yang dirancang untuk membantu puskesmas dan fasilitas kesehatan dalam mengintegrasikan data, mempercepat layanan, serta meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.

Mengingat tantangan utama yang dihadapi mencakup lebih dari 745 (7,18%) puskesmas yang belum memiliki akses internet dan 1.472 (14,91%) puskesmas yang kesulitan terhubung dengan sistem integrasi kesehatan nasional (SATUSEHAT). Selain itu, lebih dari 60.000 kader dan praktisi kesehatan harus mengelola data secara manual.

Sementara itu Customer Service Assurance Division Head FiberStar, Wisnu Wardhana mengatakan bahwa, “FiberStar yakin untuk mencapai Indonesia yang maju, kita perlu memiliki manusia-manusia yang sehat jiwa raganya agar dapat memajukan infrastruktur digital sampai pelosok negeri. FiberStar menyarankan penggunaan Starlink untuk area yang tidak terjangkau oleh fiber optik. FiberStar mendeliver Starlink dengan konsep layanan pengelolaan sistem (manage service) untuk penggunanya, guna memberikan solusi yang pengguna (user) butuhkan.”

“Star Health memiliki beberapa keunggulan yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini, antara lain platform yang sudah berbasis web, layanan farmasi dan laboratorium yang terintegrasi, pendaftaran pasien yang efisien dan pengembangan fitur AI, e-signed dan e-resep yang akan sangat berguna dan memudahkan pengguna aplikasi ini,” tambah Wisnu Wardhana.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa aplikasi Star Health telah bersertifikasi PSE dan terintegrasi dengan sistem nasional, menggunakan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Big Data, dan Artificial Intelligence (AI).

Teknologi Starlink pun katanya memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh penjuru Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmennya, FiberStar juga meluncurkan kampanye perluasan akses digital di sektor kesehatan dan pendidikan.

Hingga tahun depan, FiberStar menargetkan ekspansi jangkauan teknologi Starlink di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tidak hanya kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi fokus utama untuk menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi di tingkat global.

“Inovasi yang dijalankan FiberStar akan berdampak baik bagi kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah 3T. Guna memberikan akses yang lebih merata, kami terus berkomitmen menghadirkan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Semoga langkah inovatif ini membawa manfaat besar, tidak hanya bagi kemajuan teknologi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh penjuru negeri. Bersama-sama, kita optimis dapat membangun Indonesia yang lebih terhubung dan sejahtera,” tutup Wisnu Wardhana. (Red)

(Kiri ke kanan) Azka Basil Danish Rahmat selaku Ketua APTIKNAS DPD Bogor, Setiaji, S.T, M.Si selaku Chief of Technology Transformation Office (TTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Syaiful Rahmat selaku National Sales Division Head Fiberstar. Ir. Soegiharto Santoso, SH selaku Ketua Umum DPD APTIKNAS, Sapto Handoyo Jati selaku Government Account Director Fiberstar. (Foto istimewa)

Maringka Apresiasi Pembayaran Lahan Yang Masuk Dalam Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung

2024-08-14T21:00:00.011+07:00

MediaSulut.Com, Bitung- Kantor Pertanahan Kota Bitung kembali menyerahkan Uang Ganti Kerugian (UGK) 10 bidang lahan yang masuk dalam pembangunan jalan tol Manado-Bitung kepada masyarakat yang sebelumnya telah selesai adminitrasi untuk dilakukan pelepasan dokumen pada tahap IX, 14/08/2024

Penyerahan Uang Ganti Kerugian (UGK) tersebut berdasarkan Penetapan Lokasi (Penlok) 150 tahun 2023 tentang pembaruan penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dimana dalam lampiran Penlok 150 terdapat Peta Bidang dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang berisi daftar nama kepemilikan, luas lahan serta besaran yang akan diterima.

Reinald Maringka selaku anggota Tim Percepatan SEPAKAT yang terus berjuang untuk masyarakat Kota Bitung, ketika menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan kepada awak media, "sejauh ini masih terdapat 78 bidang tanah yang menunggu pembayaran uang ganti kerugian sesuai dengan Penetapan Lokasi (Penlok) 150," ucapnya.

Lanjutnya, "Kami berharap untuk pengusulan pada tahap X dan XI agar bisa secepatnya dibayarkan juga kepada masyarakat serta untuk lahan yang belum sempat masuk kedalam Penetapan Lokasi (Penlok) 150 tahun 2023 agar diakomodir kedalam SK Penetapan Lokasi (Penlok) yang baru sehingga lahan masyarakat bisa diusulkan ke Kementerian PUPR," jelasnya.

Reinald Maringka juga mengucapkan terima kasih kepada Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, MM dan kepada Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., atas dukungan dalam menyelesaikan pembayaran lahan yang masuk dalam pembangunan jalan tol Manado-Bitung di Kota Bitung.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, MM dan kepada Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., terkait support dan dorongan penyelesaiannya serta yang sudah memfasilitasi dan melakukan terobosan-terobosan sehingga percepatan pembayaran uang ganti kerugian kepada masyarakat yang lahannya masuk dalam pembangunan jalan tol Manado-Bitung bisa terlaksana dengan baik," pungkas Maringka.

Emi

BINDA SULUT PEDULI: Kabinda Sulut Berikan Bantuan Kemanusiaan Erupsi Gunung Ruang di Tagulandang

2024-05-15T12:02:00.007+07:00

MediaSulut.Com - Sitaro, Badan Intelijen Negara di Daerah (Binda) Sulut dan jajaran menyalurkan bantuan erupsi bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang, di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, secara langsung pada Selasa (14/05/2024), yang dipimpin oleh Kabinda Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan, SE, MM.

Bantuan yang dibawa menggunakan KN Bima Sena berupa bahan pangan dan sandang; terdiri dari sembako seperti beras, air mineral, minyak, telur, gula pasir, dan mie instan, beserta dengan pakaian, popok bayi, dan masker yang diharapkan dapat meringankan beban warga.

“Binda Sulut turut prihatin atas erupsi Gunung Ruang Tagulandang yang terjadi, dan dampaknya terhadap warga Pulau Tagulandang. Kita bersama berdoa agar Gunung Ruang dapat terus tenang dan stabil,” ucap Kabinda Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan ketika menyapa para warga terdampak.

Proses penyerahan bantuan dilakukan di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, Desa Apengsala, Pulau Tagulandang, yang diterima oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sitaro Joickson Sagune. Adapun warga Pulau Tagulandang menyambut baik kedatangan Binda Sulut dan mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat ini status Gunung Ruang sudah turun menjadi level 3 atau siaga, yang diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa kembali ke rumah dan mendata kerusakan yang ada.

Red

Kabinda Sulut Memberikan Bantuan Kemanusiaan Kepada Korban Erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Kab. Kep. Sitaro

2024-05-15T11:45:00.010+07:00

MediaSulut.Com - Sitaro, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Utara, Brigjen TNI Raymond Marojahan, SE., M.M. menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang menjadi korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Tagulandang dan mendapat sambutan positif serta antusias dari warga yang terdampak bencana alam tersebut (14 Mei 2024)

Bantuan yang diberikan berupa berbagai kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, air kemasan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Bantuan ini juga mencakup perlengkapan khusus untuk anak-anak seperti pampers dan pakaian. Upaya ini dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak erupsi dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu penerima bantuan, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kabinda Sulawesi Utara. "Terima kasih banyak atas bantuan pangan sandang kepada kami, korban bencana Gunung Api Ruang" ucapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BIN dalam mendukung masyarakat menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam. Dengan semangat gotong royong dan solidaritas, diharapkan masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan kembali ke kehidupan normal. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang untuk memastikan keselamatan mereka.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan membangkitkan semangat masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

Red

Tindak Tegas Perusahaan Nakal Atas Perbudakan Modern, Ini Kata Hiborang

2024-05-09T10:02:00.002+07:00

MediaSulut.Com - Bitung, 8 ABK Migran korban perbudakan modern lintas negara menjerit meminta bantuan agar ada penindakan terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka karena tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dan rekomendasi ILO, hal tersebut menjadi perhatian Arnon Hiborang, sebagai Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut.

Kepada awak media Arnon Hiborang mengatakan, "Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Buruh Perikanan Indonesia (SBPI) berupaya memberikan pendampingan kepada 8 Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh PT. Klasik Jaya Samudra (KJS) yang merekrut dan menempatkan para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran di atas Kapal berbendera China yaitu Kapal Fu Yuan Yu 857, jelas Hiborang.

Lanjutnya, "Para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran mengaku awalnya pada November-Desember 2023 mereka direkrut oleh PT. Klasik Jaya Samudra (KJS) di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan diiming-imingi bekerja di luar negeri yaitu di Kapal Korea dan Kapal Taiwan dengan gaji besar serta kondisi kerja yang layak dan seluruh biaya proses penempatan ditanggung oleh PT. Klasik Jaya Samudra (KJS). Para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran diangkut ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan ditampung di penampungan milik PT. Klasik Jaya Samudra (KJS) selama 4 bulan dari Desember 2023 s.d Maret 2024,"

Lanjutnya lagi, 'Ketika dilakukan identifikasi, ditemukan sejumlah dokumen para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran diduga telah dipalsukan oleh PT. Klasik Jaya Samudra (KJS) dan pihak lainnya sebagai mitra, serta adanya trik manajemen PT. Klasik Jaya Samudra (KJS) dengan cara melakukan praktik jeratan hutang kepada para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran agar merasa terikat dengan pihak perusahaan pemberi kerja, kemudian sekitar akhir bulan Maret 2024 para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran dipindahkan ke penampungan di Tangerang selanjutnya diberangkatkan melalui penerbangan menuju Singapura kemudian sesampainya di Singapura para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran dibawa oleh pihak agency kemudian dipindahkan ke Kapal Tug Boat menuju ke Kapal Collecting Xing Wang 99 untuk selanjutnya dinaikkan ke Kapal Fu Yuan Yu 857 dan selama bekerja di Kapal Fu Yuan Yu 857 para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran hanya istirahat selama 2 jam dalam sehari, adapun kondisi makan, minum dan tempat tidur sangat tidak kayak. Setelah 2 minggu bekerja para Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran memutuskan mogok kerja karena telah dieksploitasi oleh pihak pemberi kerja," jelasnya.

"Terkait hal tersebut kami berupaya agar kejahatan antar negara (Transnational Crime) yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM) agar segera ditindak secara hukum. Kami akan melaporkan permasalahan tersebut kepada Bareskrim Polri agar ditindaklanjuti oleh negara untuk menindak perusahaan nakal pemberi kerja yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan baik yang berlaku di Indonesia maupun secara internasional," pungkas Arnon Hiborang.

Red.

Kabinda Sulut Himbau KPU dan Bawaslu Patuh Terhadap SOP Penyelenggaraan Pemilu

2024-02-16T21:57:00.005+07:00

MediaSulut.Com - Manado, Brigjend. Raymond Marojahan, S.E, M.M, Kabinda Sulawesi Utara, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Himbauan ini ditujukan kepada Ketua Bawaslu dan Ketua KPU di Provinsi Sulut dan jajaran ditingkat Kabupaten dan kota, khususnya setelah insiden yang terjadi di Kecamatan Wenang, Kota Manado, pada malam sebelumnya, 16/02/2024

Kabinda Sulut mengingatkan kepada para pemangku kepentingan Pemilu, terutama para Ketua KPU di Kabupaten dan Kota, untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Saat ini, KPU sedang diawasi oleh berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga netralitas, kepatuhan terhadap asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia), Jurdil (Jujur, Adil, dan Kredibel), serta integritas dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Kami menghimbau dan menekankan kepada seluruh jajaran KPU di semua tingkatan, termasuk ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk memastikan bahwa pengumpulan surat suara dilakukan secara bertahap dan di tempat yang steril serta diawasi dengan ketat untuk menghindari potensi pelanggaran," ujar Marojahan.

Beliau juga menegaskan bahwa semua pihak terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku, serta memberikan penekanan yang berkelanjutan kepada seluruh anggota KPU untuk meminimalkan risiko insiden serupa di masa yang akan datang.

Kabinda Sulawesi Utara menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait demi menjamin integritas dan kelancaran proses Pemilu yang adil dan transparan bagi seluruh rakyat Sulawesi Utara.

Red

SAKTI Sulut Perjuangkan Kesejahteraan Pekerja Perikanan

2024-01-23T21:30:00.006+07:00

MediaSulut.Com - Bitung, Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja perikanan dan ABK penangkap ikan terus diperjuangkan oleh Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu/SAKTI Sulut, hal tersebut diimplementasikan dengan kegiatan Focus Grup Discussion dalam Pengharmonisasian Lembaga Rujukan dan Dorongan Pembentukan Dewan Pengupahan di Peoplesight Learning Center Bitung (PLC), 23/01/2024.

Dalam sambutannya Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, M.M., menyampaikan, "Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu/SAKTI Sulut bertujuan mengedepankan kepentingan para pekerja pada sektor perikanan yang ada di Kota Bitung. Tanggung jawab bersama agar tidak ada yang merasa superior antara pihak pekerja dan pihak pengusaha sehingga diharapkan ada keseimbangan antara pekerja dan pemberi kerja terkait produktivitas dan kesejahteraan," ucapnya

"Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri melainkan kita hidup juga untuk orang lain sehingga faktor sosial dan rohani bisa terpenuhi, adapun yang perlu diperjuangkan adalah kapasitas dan kompetensi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hal ini upah yang akan diterima oleh pihak pekerja," jelasnya.

"Kepada Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu/SAKTI Sulut agar jangan menabrak aturan dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja, apabila ingin mengupayakan kesejahteraan pekerja diharapkan dengan cara yang baik sehingga tidak menyebabkan terjadinya konstelasi," ajak Mantiri.

Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu/SAKTI Sulut, Arnon Hiborang dalam paparan FGD terkait latarbelakang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh menyampaikan, "saat ini Indonesia memiliki total populasi lebih dari 260 juta orang, dan 1,2 juta diantaranya diperkirakan terjebak dalam perbudakan modern. Indonesia masih menjadi negara sumber, transit dan tujuan bagi perempuan, anak dan laki-laki yang diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa. Tantangan seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan, kurangnya pendidikan, kondisi sosial dan politik yang tidak stabil menjadi beberapa pendorong utama yang berkontribusi pada kerentanan seseorang menjadi korban kerja paksa,"ucapnya.

"Hubungan kejahatan lintas negara terorganisir dan industri perikanan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia dan ketenagakerjaan masyarakatnya. Meskipun tugas utama untuk melindungi hak asasi manusia tetap berada pada pemerintah, perusahaan memiliki tanggung jawab yang diakui secara internasional untuk menghormati hak asasi manusia dalam operasi bisnis mereka, seperti yang digarisbawahi oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 dalam “Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Lanjutnya, "Kota Bitung adalah salah satu pusat pendaratan ikan, pengolahan industri, distribusi dan ekspor. Komoditas utama yang dihasilkan Bitung adalah tuna, tongkol dan cakalang. Aktivitas perikanan di Bitung telah membentuk ekosistem industry perikanan dengan portofolio dan nilai pasar yang cukup besar. Aktivitas perikanan di Bitung juga telah menjadi sumber pemasukan bagi negara melalui pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan penciptaan lapangan kerja. Kapasitas produksi perikanan tangkap dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan di Bitung sangat besar. Pekerja perikanan yang bekerja di Bitung, tidak saja berasal dari provinsi Sulawesi Utara, tetapi juga berasal dari wilayah lain di Indonesia seperti dari Pulau Jawa, dan, Maluku. Artinya, Bitung adalah salah satu lokasi destinasi pekerja perikanan di Indonesia,"

Ditambahkannya, "Perhatian terhadap perlindungan pekerja perikanan kini makin meningkat oleh dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari penambahan indikator aspek sosial dalam penilaian Fishery Improvement Project (FIP). Penilaian aspek sosial ini dilakukan untuk mengatasi isu-isu HAM dan tenaga kerja yang mungkin terjadi dan dialami oleh industri perikanan dalam menjalankan usaha. Regulasi ketenagakerjaan pada tingkat nasional juga kini mengalami perbaikan seiring dengan membaiknya iklim bisnis dan tata kelola perikanan,"

Ditambahkannya lagi, "Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu/SAKTI Sulut adalah organisasi Serikat Pekerja yang selama ini Fokus memperjuangkan hak-hak pekerja perikanan serta memberikan perhatian pada upaya perlindungan pekerja perikanan terutama kondisi kerja Awak Kapal Perikanan. Hal ini dilakukan mengingat Awak Kapal Perikanan merupakan jenis pekerjaan yang beresiko tinggi dan rentan sehingga upaya perlindungan perlu dilakukan secara holistik. Selain Awak Kapal Perikanan, unsur pekerja lain dalam kegiatan perikanan adalah mereka yang bekerja di Unit Pengolahan Ikan atau pabrik pengolahan,"

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu/SAKTI Sulut bekerjasama dengan Pemerintah dan Tripartit Kota Bitung yang didukung oleh Freedom Fund melaksanakan FGD Pengharmonisasian Lembaga Rujukan dan Dorongan Pembentukan Dewan Pengupahan di Kota Bitung bertujuan agar terciptanya kerjasama antara lembaga pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh untuk melindungi hak pekerja perikanan di Kota Bitung. Serta dapat merumuskan pengupahan untuk tahun 2025 dan dapat memiliki dewan pengupahan dikarenakan kota Bitung adalah Kota industri dengan jumlah tenaga kerja perikanan di perusahaan perikanan sebanyak 6.038 orang dan ABK perikanan sebanyak 8.477 orang," pungkas Hiborang.

Red

Sukseskan Pembangunan AMN Manado, Kabinda Sulut Bersama Stakeholder Launching Groundbreaking

2024-01-16T21:57:00.003+07:00

MediaSulut.Com - Minahasa, Kabinda Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan, S.E., M.M., melaksanakan launching Ground Breaking pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang, Kab. Minahasa. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh para Pejabat Utama BIN, Sekprov. Sulut, Danrem 131/Santiago, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulut, PJ Bupati Minahasa, Sekot Manado dan Perwakilan Polda Sulut, Kejati Sulut serta Danlantamal VIII (16/1/2024).

Pembangunan AMN merupakan bentuk tindak lanjut dari direktif Presiden RI kepada Pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk merealisasikan pembangunan AMN Manado Sulawesi Utara. Adapun aspirasi pembangunan AMN pertama kali diusulkan oleh 61 Tokoh Papua dan Papua Barat agar dapat menjadi wadah untuk mempersatukan mahasiswa/i dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kabinda Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan, S.E., M.M., menyampaikan, “Pada Hari Selasa, 16 Januari 2024, dalam suasana yang bahagia kita menyaksikan launching Groundbreaking AMN Manado setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Tentunya kurang lebih dalam waktu 8 bulan kedepan, kita akan melihat berdirinya bangunan megah dan representatif yang akan digunakan oleh para mahasiswa/i dari berbagai latar belakang adat, budaya, bahasa dan suku untuk bersama belajar," jelasnya.

Lanjutnya, "di mana pada AMN akan dibangun tower asrama, yang dilengkapi dengan fasilitas kamar mahasiswa, ruang serbaguna, ruang olah raga, ruang ibadah, dan lain-lain. AMN ini nantinya akan menjadi wadah yang sangat baik dan tentunya akan meningkatkan motivasi dan semangat belajar untuk meraih cita-cita dengan prestasi yang gemilang,"

"Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut dalam penyediaan lahan seluas 49.990 m (5 hektar), kepada Kementerian PUPR, Kemendikburistek, dan semua stakeholder yang terlibat dalam suksesnya pembangunan AMN Manado ini,” ucapnya.

Ditambahnya lagi, "dengan adanya pembangunan AMN Manado diharapkan dapat saling mengenal dan menghargai budaya masing-masing, serta menjaga kerukunan, kekompakan, guna memperkuat hubungan antar bangsa dalam bingkai NKRI. Kita harapkan melalui AMN Manado, akan lahir anak - anak muda yang sukses dalam pendidikan dan kelak menjadi pemimpin yang dibanggakan bangsa dan negara serta pemimpin yang memahami kebhinekaan dan cinta terhadap bangsanya,"

"Diharapkan AMN tidak hanya berbentuk sebuah bangunan, namun menjadi simbol komitmen terhadap pembangunan SDM agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. AMN nantinya tidak hanya menjadi wadah intelektual tapi juga menjadi wadah kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar," pungkas Marojahan.

Cl.

Perkuat Sinergitas, Kapolda Sulut Baru Bertemu Kabinda Sulut

2024-01-12T09:15:00.013+07:00

MediaSulut.Com - Manado. Setelah dilantik menjadi Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Irjen Pol. Yudhiawan Wibisono, S.I.K, M.Si. melakukan kunjungan silaturahmi kepada Kabinda Sulawesi Utara (Brigjen TNI Raymond Marojahan, S.E., M.M. di Kantor Binda Sulawesi Utara (11/1/2024).

Kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar institusi agar semakin solid dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas, menjaga kamtibmas dan kondusifitas wilayah serta menyukseskan agenda Pemilu 2024 yang aman dan kondusif.

Selain itu, kunjungan tersebut juga sekaligus perkenalan sebagai Kapolda Sulawesi Utara yang baru kepada Kabinda Sulawesi Utara.

Turut hadir mendampingi Kabinda Sulawesi Utara, Kabagops Binda Sulawesi Utara, sementara Kapolda Sulut didampingi oleh Karo Ops, Dir Intelkam dan Kabid Humas Polda Sulut.

Silaturahmi Danlanud Sam Ratulangi Kepada Kabinda Sulawesi Utara

2024-01-03T10:21:00.005+07:00

Manado, MediaSulut.Com - Kabinda Sulawesi Utara, Brigjen TNI Raymond Marojahan, S.E., menerima kunjungan silaturahmi Danlanud Sam Ratulangi, Marsma TNI Ramot C. P. Sinaga, S.E., di Kantor Binda Sulawesi Utara (2/1/2024).

Kunjungan kehormatan tersebut dilaksanakan dalam rangka perkenalan sekaligus meningkatkan sinergitas, soliditas dan koordinasi antara Lanud Sam Ratulangi dan Binda Sulawesi Utara.

Selain itu kunjungan tersebut untuk memperkuat jalinan kerja sama dan berbagi informasi tentang isu-isu aktual di Sulawesi Utara.

Pada kesempatan itu, Kabinda Sulawesi Utara menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja Danlanud Sam Ratulangi dan berharap terjalin kerja sama yang baik dengan Binda Sulawesi Utara.

Turut hadir mendampingi Kabinda Sulawesi Utara, Kabagops Binda Sulawesi Utara, Kolonel Chb. Komara Manurung, sementara Danlanud Sam Ratulangi didampingi Kadispotdirga Lanud Sam Ratulangi, Kolonel Pas Paulus Purwadi, S.Pd., Kadislog Lanud Sam Ratulangi, Letkol Kal Akhmad Bayu Senoaji, dan Dansatpom Lanud Sam Ratulangi, Mayor Pom Rindo Qadarsyah, S.H..

Cleen

Setiap Perjalanan Dinas Ada Dasarnya, Ini Kata Ruaw

2023-10-26T08:52:00.000+07:00

MediaSulut.Com - Kota Bitung. Jackson Ruaw, Plt. Sekwan Kota Bitung menanggapi pertanyaan awak media terkait kegiatan perjalanan dinas di DPRD Kota Bitung, Kamis, 26/10/2023

"Bahwa setiap perjalanan dinas di Setwan, atas dasar penugasan pimpinan, permintaan atau adanya kebutuhan anggota serta undangan diklat misalnya kegiatan rakernas, workshop atupun bimtek," ucapnya

lanjut mantan Kabag Protokol Sulut ini. "Saat ini, ada agenda dan isu penting serta aktual di DPRD Kota Bitung yang harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan, termasuk dilakukannya studi banding, dalam rangka efektivitas pelayanan dan juga dalam menyelesaikan masalah internal DPRD. Misalnya terkait kebutuhan tim atau tenaga ahli, PAW, tindak lanjut Perpres 53 Tahun 2023 terkait perubahan kebijakan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, pokir dan sebagainya."

"Kadangkala pimpinan komisi DPRD Kota Bitung menginginkan Sekwan hadir juga dalam perjalanan dinas untuk mendengarkan secara langsung kebijakan dan pelayanan DPRD di Kabupaten/Kota lain, sebagai studi inovasi untuk diterapkan di DPRD Kota Bitung," kata mantan Kabag Humas Sulut ini.

"Disamping itu, Sekwan tidak hanya melayani Pimpinan dan Anggota DPRD, tapi juga Pimpinan Pemerintah Kota Bitung, sehingga dalam hal-hal tertentu mendapatkan penugasan Bapak Walikota, seperti menghadiri Discover North Sulawesi dan agenda lainnya. Jika akan melakukan perjalanan dinas maka semua itu harus dilaporkan dan atas seizin serta petunjuk pimpinan Kota Bitung," imbuh mantan Kabag Umum DPRD Provinsi Sulut.

"Dan juga perjalanan dinas di DPRD Kota Bitung itu juga dilakukan oleh pejabat dan staf PNS serta THL. Walaupun saat ini, karena keterbatasan anggaran THL belum bisa melakukan perjalanan dinas," tutup Ruaw.

Pasar Cita Bitung Siap Beroperasi, Ini Kata Tangkudung

2023-08-30T19:00:00.006+07:00

MediaSulut.Com - Bitung, Masyarakat dan pedagang Kota Bitung tidak lama lagi akan melakukan kegiatan perekonomian di Pasar Cita Bitung, setelah sekian lamanya pembangunannya akhirnya Pasar Cita Bitung siap beroperasi (30/08/2023)

Terkait perkembangan pengoperasian Pasar Cita Bitung Direksi Perumda Pasar Bitung, Royke Tangkudung mengatakan kepada awak media bahwa para pedagang relokasi sudah mulai memasuki gedung baru Pasar Cita Bitung dan peresmiannya akan dilaksanakan pada 10 Oktober 2023

"Perumda Pasar telah selesai melakukan verifikasi pedagang relokasi yaitu sejumlah 120 pedagang. Pedagang basah telah memasuki gedung baru dan saat ini pedagang masih melakukan pembenahan barang dagangan. Sedangkan pedagang kering masih banyak yang berjualan di tempat relokasi,"ucapnya

Lanjutnya, "Aset bangunan Pasar Cita belum diserahkan ke Perumda Pasar Bitung hal ini karena fasilitas penunjang belum rampung seperti, jalan dan paving di area pinggiran gedung pasar. Saat ini, status Perumda Pasar Bitung adalah sebagai operasional," jelasnya.

Ditambahkannya lagi, "Peresmian akan dilaksanakan bersamaan dengan HUT Kota Bitung pada 10 Oktober 2023," pungkas Tangkudung.

Emmy Thilda

SAKTI Sulut Bersama Stakeholder Bangun SDM Pekerja Kota Bitung

2023-08-23T19:43:00.008+07:00

MediaSulut.Com-Bitung, Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Tenaga Kerja, BPJS serta Polteknik KP Bitung dalam rangka meningkatkan SDM pekerja melalui program Work Shop dan Sosialisasi Perjanjian Kerja serta BPJS Ketenagakerjaan diikuti oleh utusan pekerja bidang perikanan dan industri perikanan. Rabu, 23/08/23

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, Rahmat Dunggio membuka kegiatan sekaligus menyampaikan sambutannya.

"Pemerintah melalui program BPJS diberikan amanat untuk mensosialisasikan kepada para pekerja agar menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa dukungan dari para pekerja Program BPJS Ketenagakerjaan tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal maka dibutuhkan kerja samanya dari seluruh pekerja yang ada di Kota Bitung. Upaya pemerintah untuk melindungi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kesejahteraan harus di dukung oleh organisasi pekerja, para pekerja dan pemberi kerja," Ucapnya.

Lanjutnya, "sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan SDM Pekerja di Kota Bitung semoga kegiatan seperti ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam ketenagakerjaan. Ada begitu banyak persoalan ketenagakerjaan oleh karena itu perlunya memahami berbagai regulasi yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Permasalahan yang paling banyak terjadi saat ini adalah terkait dokumen non prosedural ketenagakerjaan, dimana ada banyak awak kapal dan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri bermasalah dalam administrasi," jelas Dunggio.

Dalam kesempatan yang sama Arnon Hiborang sebagai Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut yang juga merupakan Ketua Partai Buruh Kota Bitung, menyampaikan terkait kegiatan Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut.

"Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut sebagai komponen bangsa bertekad bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya berusaha mencapai cita-cita luhur yang damai dan makmur yang diwujudkan dalam kehidupan Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut untuk memenuhi kesejahteraan pribadi pekerja perikanan dan keluarganya. Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut akan senantiasa berusaha membangun wawasan yang bersendikan nilai dan jiwa profesionalisme yang jujur adil demokrasi dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah sesuai dengan amanat undang-undang," ucapnya.

Lanjutnya, "untuk mencapai tujuan maka pekerja perikanan Sulawesi Utara secara bersama-sama membentuk wadah perkumpulan organisasi Serikat yaitu Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut, untuk mengayomi para pekerja dari penindasan kerja paksa bahkan perdagangan manusia. Memberikan perlindungan penuh kepada pekerja yang bekerja sebagai pekerja di sektor perikanan menjadi kebijakan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Upaya tersebut harus dilakukan karena menghadapi risiko pekerjaan yang berat saat berada di atas kapal perikanan baik di dalam atau di luar negeri,"

"Saat ini bukan hanya persoalan administrasi pekerjaan saja yang menjadi atensi, selain itu ancaman, diskriminasi serta adanya kerja paksa dan perdagangan orang yang harus dihadapi oleh para pekerja perikanan. Adanya kebiasaan lama yang masih dilakukan oleh sebagian besar perusahaan pemberi kerja diantaranya perekrutan pekerja yang dilakukan dengan sistem yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, tidak adanya kepastian bekerja dalam bentuk kontrak kerja, masih minimumnya penghasilan, tidak adanya jaminan asuransi keselamatan dan jaminan sosial serta makanan dan minuman yang tidak layak oleh karena itu kami melakukan kegiatan Work Shop dan Sosialisasi Perjanjian Kerja serta BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh utusan pekerja bidang perikanan dan industri perikanan Kota Bitung," pungkas Hiborang.

Kegiatan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Srikandi Sulut dengan ketuanya Lidya Wahani, Sekretaris dijabat oleh Deitje Tatalede serta Bendahara dijabat oleh Afriel Siahaya.

Clint

Hiborang Lantik Pengurus Srikandi SAKTI Sulut Di Kota Bitung

2023-08-23T14:34:00.008+07:00

MediaSulut.Com-Bitung, Arnon Hiborang Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut yang juga merupakan Ketua Partai Buruh Kota Bitung, melantik pengurus Srikandi Sakti Sulut sebagai sayap organisasi dalam menopang perjuangan buruh di Kota Bitung. Rabu, 23/08/2023

Kegiatan pelantikan pengurus Srikandi Sulut dilaksanakan di Boiz Cafe Bitung pada sela kegiatan Work Shop dan Sosialisasi Perjanjian Kerja serta BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh utusan pekerja bidang perikanan dan industri perikanan.

Adapun susunan kepengurusan yang terbentuk yaitu sebagai Ketua Srikandi Sakti Sulut adalah Lidya Wahani dan Sekretaris Sakti Sulut dijabat oleh Deitje Tatalede sedangkan Bendahara Sakti Sulut yaitu Afriel Siahaya.

Arnon Hiborang Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut yang juga merupakan Ketua Partai Buruh Kota Bitung dalam sambutannya mengatakan "Srikandi Sakti Sulut merupakan sayap organisasi dalam rangka menopang Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulut yang akan memperjuangkan kesetaraan kaum pekerja perempuan yang anti kekerasan dan diskriminatif demi mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang berkeadilan sejahtera dan beradab," Ucap Hiborang.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Srikandi Sakti Sulut, Lidya Wahani menyampaikan kepada awak media terkait visi dan misi Srikandi Sakti Sulut.

"Srikandi Sakti Sulut dibentuk untuk mengajak kaum perempuan agar bisa membantu hak-hak pekerja di sektor perikanan diantaranya awak kapal Perikanan dan pekerja pengolahan makanan laut. Mengingat Kota Bitung adalah kota industri perikanan dimana kurang lebih yang bekerja di perusahaan pengolahan makanan laut 80% adalah kaum perempuan. Dengan harapan adanya perlindungan bagi pekerja perikanan di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara bisa berlindung dari hulu sampai ke hilir," jelasnya.

Lanjutnya,"Srikandi Sakti Sulut akan mendorong pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan untuk perubahan tata kelola di sektor perikanan. Adapun visi yaitu memperjuangkan kesetaraan kaum pekerja perempuan yang anti kekerasan dan diskriminatif demi mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang berkeadilan sejahtera dan beradab,"

"Sedangkan Misi Srikandi Sakti Sulut adalah menjadi Agen perubahan yang membela hak-hak pekerja perempuan dan keluarganya, memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak pekerja perempuan, melakukan berbagai kegiatan kampanye dan edukasi tentang hak-hak pekerja perempuan, membangun kekuatan para pekerja perempuan untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan," pungkas Wahani.

Hadir dalam kegiatan pelantikan Srikandi Sakti Sulut diantaranya perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, BPJS serta Polteknik KP Bitung, utusan pekerja bidang perikanan dan industri perikanan.

Clint

Sammy Rumambi Dorong Dukcapil Berikan Kemudahan E-KTP Untuk Pemilih Pemula

2023-08-08T08:04:00.003+07:00

MediaSulut.Com - Pada 21 Juli 2023 yang lalu KPU telah menetapkan sebanyak 166.153 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Bitung. Penetapan jumlah DPT akan bermuara pada logistik yang tersedia pada Pemilu 2024. Sementara itu, terdapat 675 TPS yang tersebar di 8 Kecamatan.

Sehubungan dengan itu, kepada awak media Sammy Rumambi, Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Bitung mengatakan bahwa adanya daftar pemilih yang tidak termaksud dalam DPT dan/ atau termaksud dalam DPT namun tidak dapat memilih di lokasi DPT pada hari pemilihan, dilakukan upaya dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.

'Pemilih yang tidak termaksud dalam DPT dan/ atau termaksud dalam DPT namun tidak dapat memilih di lokasi DPT pada hari pemilihan, dilakukan upaya dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU," ucapnya.

Adanya kemungkinan bertambahnya pemilih maka Bawaslu telah berkoordinasi dengan Dukcapil Kota Bitung terkait dengan Pemilih Pemula yang belum memiliki E-KTP untuk diberikan fasilitas dan kemudahan bagi pemilih pemula dalam pembuatan E-KTP.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dukcapil Kota Bitung terkait dengan Pemilih Pemula yang belum memiliki E-KTP untuk diberikan fasilitas dan kemudahan bagi pemilih pemula dalam pembuatan E-KTP," jelas Rumambi.

Emmy Thilda

Wiwinda Hamisi Arahkan Parpol Wajib Lengkapi Dan Perbaiki Dokumen Pada Masa Pencermatan

2023-08-08T06:20:00.008+07:00

MediaSulut.Com - KPU Kota Bitung saat ini dalam Tahapan Pencermatan terkait kelengkapan dokumen Daftar Calon Sementara (DCS) yang berlangsung dari tanggal 6-11 Agustus 2023 dan dilanjutkan pada Tahapan Penyusunan pada tanggal 12-18 Agustus 2023. Dimana Daftar Calon Tetap (DCT) akan ditetapkan pada 04 November 2023.

Terkait hal tersebut, Wiwinda Hamisi, Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Bitung kepada awak media menyampaikan bahwa Pada tahapan Pencermatan yang sedang berlangsung, terdapat kendala pada verifikasi partai dalam pengisian dokumen DCS. Hal ini, dikarenakan adanya dokumen yang belum dilengkapi dan kesalahan pada pengunggahan dokumen. Sehingga pihak KPU Kota Bitung melakukan verifikasi kembali pada partai untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen pada masa Pencermatan yang sedang berlangsung.

"Terdapat kendala pada verifikasi partai dalam pengisian dokumen DCS. Hal ini, dikarenakan adanya dokumen yang belum dilengkapi dan kesalahan pada pengunggahan dokumen. KPU Kota Bitung melakukan verifikasi kembali pada partai untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen," ucap Hamisi.

Dokumen untuk Sinkronisasi adalah Ijazah pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan kelengkapan surat Bebas Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Bitung.

Lanjutnya, "Dokumen tersebut merupakan Sinkronisasi Ijazah pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan kelengkapan surat Bebas Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Bitung."

Saat ini KPU Kota Bitung telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Bitung terkait kelengkapan dokumen DCS.

"KPU Kota Bitung telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Bitung terkait kelengkapan dokumen DCS, dan akan diberikan fasilitas dalam proses melengkapi dokumen dari Pengadilan Negeri Bitung," pungkas Hamisi.

Emmy Thilda

Maringka Bersama Tim 7 Dorong Stakeholder Lakukan Revisi DPPT

2023-07-05T06:54:00.003+07:00

MediaSulut.Com - Bitung, Jalan terang bagi masyarakat kota Bitung yang lahannya terdampak pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang sampai saat ini belum mendapatkan penggantian pembebasan lahan pasalnya akan segera diakomodir melalui usulan revisi.

Upaya Renaldi Maringka bersama tim 7 disambut baik oleh Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Manado-Bitung, Weyni Paulce D Mawey serta Direktur Teknik PT JMB, Susilo, dalam pertemuan bersama di kantor PPK, pada Selasa, 4/07/2023

Dalam pertemuan tersebut pihak PPK Jalan Tol Manado-Bitung dan PT JMB menyetujui usulan dari Tim 7 masyarakat tol Manado-Bitung tentang perubahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

Dalam penyampaiannya Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Manado-Bitung, Weyni Paulce D Mawey mengatakan bahwa agar tim 7 menyurat kepada PPK dan PT JMB untuk merevisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pada revisi Penlok 150 atau pada pembaruan Penlok serta memastikan siapa saja yang akan diusulkan atau diajukan agar masuk ke revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

"agar tim 7 menyurat kepada PPK dan PT JMB untuk merevisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pada revisi Penlok 150 atau pada pembaruan Penlok serta memastikan siapa saja yang akan diusulkan atau diajukan agar masuk ke revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)," ucap Mawey.

Ketika disinggung soal relokasi masjid Al Azhar Pateten 3, Mawey, menanggapi bahwa usulan relokasi masjid Al Azhar Pateten 3 nantinya diusulkan melalui jalur pemerintah daerah.

"Untuk usulan relokasi masjid Al Azhar Pateten 3 nantinya diusulkan melalui jalur pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama dalam pertemuan tersebut Direktur Teknik PT JMB, Susilo menyampaikan bahwa agar tim 7 memastikan siapa saja yang akan diajukan agar masuk ke dalam revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

"Agar tim 7 memastikan siapa saja yang akan diajukan agar masuk ke dalam revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan kami akan melakukan pengecekan juga karena nantinya akan menyesuaikan dengan konsultan," ucap Susilo.

Renaldi Maringka sebagai Ketua Eksekutif Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang Kota Bitung serta Ketua Tim 7 Masyarakat Tol Manado - Bitung menanggapi bahwa akan menyurat kepada PPK dan PT JMB serta melampirkan daftar usulan lahan dan pemilik lahan untuk dilakukannya revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

"Kami akan menyurat kepada PPK dan PT JMB serta melampirkan daftar usulan lahan dan pemilik lahan untuk dilakukannya revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) mengingat masih ada lahan yang belum dibayarkan padahal sudah divalidasi, ada yang sudah masuk indent ternyata tidak direalisasikan. Ada masyarakat yang lahan usahanya terdampak pembangunan sehingga rumahnya telah dilelang oleh pihak Bank akibat tidak bisa mendapatkan omset sebagai dampak dari pembangunan Jl Tol Manado-Bitung," ucapnya.

Lanjutnya "Ada permintaan dari pengurus Masjid Al-Azhar Pateten 3, Kecamatan Maesa agar lahan masjidnya masuk dalam daftar revisi Penlok serta ada lahan masyarakat yang sudah diukur lahannya namun pada akhirnya tidak ada pembayaran, sehingga diharapkan pihak PPK dan PT JMB juga dapat membantu terkait daftar nama yang sudah divalidasi untuk direalisasikan pembayaran lahan tersebut serta mengakomodir usulan daftar lahan dan pemilik lahan untuk dilakukan revisi pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)," harapnya.

Pertemuan tersebut dapat menjadi solusi yang tepat dalam penyelesaian pembebasan lahan dampak pembagunan jalan tol Manado-Bitung untuk kesejahteraan masyarakat kota Bitung.

Cleen

Marojahan Bangga Atas Torehan Prestasi ONIC Kiboy Dan Tim

2023-06-21T20:57:00.005+07:00

MediaSulut.Com - Nicky Pontonuwu (ONIC Kiboy) atlet Mobile Legends asal Kota Bitung berhasil membawa timnya ONIC eSport (Indonesia) meraih juara turnamen ML se-Asia Tenggara yaitu MLBB Southeast Asia Cup (MSC) 2023.

Kiboy juga menjadi Pemain Terbaik (MVP) pada partai final 19 Juni 2023.

Ketua Umum PD ESI Provinsi Sulut yang juga merupakan Kabinda Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan. S.E., M.M terkait Prestasi ONIC Kiboy dan Tim menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat bangga dan bersyukur dengan prestasi ONIC Kiboy dan Tim di tingkat Nasional dan Regional Asia Tenggara.

"Saya merasa bangga dan bersyukur atas capaian prestasi ONIC Kiboy dan Tim di tingkat Nasional dan Regional Asia Tenggara," ucapnya.

Lanjutnya, "hal ini menunjukan bahwa perkembangan Esports di tanah air semakin meningkat dibuktikan dengan lahirnya atlet Esports terbaik yang berprestasi baik di tingkat Nasional maupun Internasional,"

"PD ESI Provinsi Sulut terus melakukan pembinaan serta memotivasi para atlet mengingat banyaknya event yang akan digelar seperti PON yang akan datang dengan harapan dapat mengharumkan Provinsi Sulawesi Utara," pungkas Marojahan.

Cleen

Prajurit Lantamal VIII Ikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Samrat 2022

2022-12-23T06:43:00.001+07:00

MediaSulut.Com - Sebanyak satu Peloton Prajurit Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII mengikuti apel gelar pasukan Opersi Lilin Samrat 2022. Keterlibatan Prajurit Lantamal VIII tersebut sebagai wujud sinergitas bersama instansi lain dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Kamis (22/12)

Apel gelar pasukan yang juga diikuti berbagai instansi TNI dan Polri yang berada di Manado tersebut berlangsung di Markas Polda Sulawesi utara (Sulut) Jalan Bathesda No. 62 Sario Manado, dan dipimpin Gubernur Sulut Olly Dondokambey, S.E.

Kapolri dalam amanat tertulis yang dibacakan Gubernur Sulut antara lain mengatakan bahwa keberhasilan pengamanan Operasi Lilin 2022 merupakan tanggung jawab bersama yang harus dapat kita selesaikan. Oleh sebab itu, kepada seluruh personel pengamanan agar senantiasa memperkuat sinergisitas dan soliditas selama pelaksanaan tugas.

Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis dan pahami tugas maupun fungsinya masing masing sesuai rencana operasi dengan mengedepankan langkah prediktif serta deteksi dini, tanamkanlah dalam diri, bahwa apa yang kita lakukan merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta merupakan bagian dari ibadah itu sendiri, tegasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Asops Danlantamal VIII Kolonel Laut (P) Dwi Yoga Pariyadi, M.Tr. Hanla, M.M., mewakili Komandan Lantamal VIII Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka, CHRMP.

Cleen

Danlantamal VIII Ikuti Exit Briefing Kasal Di Jakarta

2022-12-22T06:31:00.001+07:00

MediaSulut.Com - Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VIII Manado Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka, CHRMP mengikuti exit briefing Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono yang juga telah resmi menjabat Panglima TNI, di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading Jakarta Utara. Rabu (21/12)

Exit briefing tersebut merupakan salah satu tradisi dalam rangka mengakhiri tugas atau masa jabatan sebagai pejabat lama. Kegiatan tersebut dilaksanakan Laksamana TNI Yudo Margono disaat mengakhiri masa jabatannya sebagai Kasal.

Exit brieding tersebut berlangsung secara tatap muka dan diikuti para petinggi TNI AL mulai Pejabat Utama Mabesal, Pangkotama TNI AL, Komandan Lantamal serta seluruh jajaran TNI AL melalui Video Converence (Vicon).

Hadir juga dalam pengarahan secara tatap muka tersebut antara lain Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M.

Sementara itu kegiatan yang sama juga dilaksanakan di Lantamal VIII secara Vicon. Kegiatan tersebut diikuti Wadan Lantamal VIII Kolonel Marinir Mikaryo Widodo bersama seluruh Pejabat Utama Lantamal VIII, Kakuwil, serta Danpom Lantamal VIII dan Karumkital dr Wahyu Slamet Bitung.

Cleen

Korcab VIII DJA II Berbagi Kasih Dengan Anak-Aank Di TPA Sumompo

2022-12-22T06:21:00.001+07:00

MediaSulut.Com - Koordiantor Cabang (Korcab) VIII Daerah Jalasenastri Armada (DJA) II melakukan kegiatan berbagi kasih dengan anak-anak yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, Tuminting Manado. Rabu (21/12)

Kegiatan tersebut langsung dipimpin Ketua Korcab VIII DJA II Ny. Herny Nouldy Tangka dan dihadiri Ketua Cabang serta Pengurus Korcab VIII DJA II. Sebanyak 150 orang anak yang berada di sekitat TPA Sumompo mendapatkan bingkisan berupa perlengkapan belajar mulai dari tingkat Paud, TK, SD, SMP sampai dengan SMA.

Ketua Korcab VIII DJA II pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan berbagi kasih yang dilaksanakan bersama Korcab VIII DJA II bersama Lantamal VIII ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Armada RI Tahun 2022 sekaligus dalam rangka menyambut Natal.

Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Korcab VIII DJA II sekaligus membantu meringankan kebutuhan untuk belajar, yang diperlukan anak-anak yang berada dilokasi penampungan sampah dari 11 kecamatan yang berada di Kota Manado, ujar Ketua Korcab VIII DJA.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua serta Pengurus Korcab VIII DJA II.

Cleen