Program tersebut merupakan bagian dari Program PLTS nasional sebesar 100 GWp atau sekitar 100.000 MWp yang secara resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Dalam program nasional tersebut, Bali memperoleh kuota PLTS sebesar 1.000 MWp. Gubernur Koster menegaskan Pemprov Bali siap mendukung percepatan program tersebut, termasuk melalui penyediaan lahan kering atau lahan tidak produktif yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit energi surya.

Koster menyatakan akan menyiapkan sedikitnya 1.000 hektare lahan untuk pembangunan PLTS 1.000 MWp yang tersebar di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.

Bahkan, menurut Koster, Bali berpeluang memperoleh tambahan kuota hingga 1.500 MWp. Tambahan tersebut diberikan sebagai apresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terhadap komitmen Pemprov Bali yang siap bergerak cepat menyediakan lahan hingga sekitar 1.500 hektare.

“Dengan Program PLTS 1.000 MWp, ditambah pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 1.550 MW berbahan bakar gas di Provinsi Bali, maka paling lambat tahun 2030 Bali sudah terwujud Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” kata Koster.

Dibangun Bertahap Mulai September 2026

Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Jembrana selain meresmikan Program PLTS 100 GWp juga melakukan peninjauan terhadap lokasi pembangunan PLTS di kawasan Gilimanuk.

Pembangunan awal telah dimulai pada 25 Agustus 2026 dengan kapasitas 1 MWp di atas lahan 1 hektare, sebagai bagian dari rencana pembangunan PLTS berkapasitas 321 MWp di kawasan seluas sekitar 321 hektare.

Pembangunan selanjutnya dijadwalkan mulai September 2026 dan diharapkan dapat diselesaikan pada September 2027. Seluruh proses pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Acara peresmian turut dihadiri Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Koperasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT Pertamina, jajaran Kementerian ESDM, jajaran PLN, Gubernur Bali, Bupati Jembrana, serta sejumlah pejabat terkait.

Sejalan dengan Kebijakan Bali Energi Bersih

Gubernur Koster menegaskan, pembangunan PLTS 1.000 MWp sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali sejak 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Implementasinya diarahkan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Karena itu, Koster memandang program PLTS nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk mempercepat agenda kemandirian energi yang telah menjadi arah pembangunan Bali.

Dengan pembangunan PLTS 1.000 MWp dan tambahan pembangkit berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW, Bali ditargetkan tidak lagi bergantung secara berkelanjutan pada sumber energi dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan generasi penerus.

Bali Dorong Penggunaan Energi Bersih Terbesar

Koster menilai dimulainya Program PLTS 1.000 MWp akan menjadi tonggak penting bagi transformasi energi di Bali.

Menurutnya, Bali berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan energi baru terbarukan dengan kapasitas besar melalui pembangunan PLTS 1.000 MWp.

Program tersebut diharapkan secara bertahap mengurangi hingga mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan dan ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Pada saat yang sama, pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi bersih dari dalam negeri diharapkan dapat membuat biaya energi menjadi lebih murah, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung kesehatan masyarakat.

“Dengan dimulainya Program PLTS 1.000 MWp, maka Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Energi Baru Terbarukan dengan kapasitas terbesar,” ujar Koster.

Perkuat Daya Saing Pariwisata Bali

Kemandirian energi berbasis energi bersih, lanjut Koster, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan listrik masyarakat. Program tersebut juga memiliki dampak strategis terhadap masa depan pariwisata Bali.

Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Karena itu, penggunaan energi terbarukan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus memperkuat daya saing destinasi.

Program PLTS 1.000 MWp diharapkan dapat meningkatkan kualitas, daya saing, dan ketangguhan pariwisata Bali dalam menghadapi dinamika global.

Dibahas Cepat, Disetujui Presiden

Koster mengungkapkan, keputusan Bali mendapatkan kuota Program PLTS 1.000 MWp melalui proses pembahasan yang berlangsung sangat cepat.

Pembahasan dilakukan dalam rapat antara Gubernur Bali bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pejabat tinggi Kementerian ESDM pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 23.00 WITA.

Pembahasan tersebut kemudian mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (23/8/2026).

Koster menyampaikan bahwa percepatan proses tersebut menjadi bagian dari momentum besar untuk mewujudkan kemandirian energi Bali.

“Berkat restu Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, dan Leluhur Bali, serta berlandaskan pada niat baik, tulus, dan lurus, sehingga proses pembahasan berjalan dengan sangat cepat, lancar, dan sukses dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” kata Koster.

Atas kebijakan tersebut, Gubernur Koster mewakili Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo atas kebijakan memberikan kuota Program PLTS 1.000 MWp yang didedikasikan bagi masyarakat Bali.

Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali akan menjalankan komitmen tersebut dengan mempercepat penyediaan lahan dan mendukung seluruh proses pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Program PLTS 1.000 MWp diharapkan menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sekaligus memastikan pembangunan Bali berjalan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan generasi penerus.

The post Gubernur Koster: PLTS 1.000 MWp Wujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih Paling Lambat 2030 appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Ny. Putri Koster menegaskan bahwa Posyandu saat ini telah mengalami transformasi peran yang mendasar. Posyandu tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat penimbangan bayi dan balita, tetapi telah berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Transformasi tersebut menempatkan Posyandu sebagai salah satu garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga desa. Menurutnya, perubahan peran tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi para kader agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin luas.

Ny. Putri Koster mengatakan, kader Posyandu tidak hanya perlu memahami pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga harus mampu menjadi edukator, motivator, sekaligus fasilitator bagi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

“Melalui pendekatan yang humanis dan semangat gotong royong, kader diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan, kebersihan lingkungan, dan gizi keluarga, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, peran kader juga mencakup pemberian edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, menjaga kelestarian lingkungan, mendorong pendidikan anak, memperkuat kepedulian sosial, serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Ny. Putri Koster menekankan bahwa pembangunan yang berkualitas selalu berawal dari keluarga yang sehat dan lingkungan yang tertata dengan baik. Karena itu, kader Posyandu memiliki posisi yang sangat strategis karena berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia berharap melalui Bimtek tersebut, para kader semakin memahami tugas dan perannya dalam penyelenggaraan Posyandu enam bidang SPM. Selain itu, kader diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Di akhir arahannya, Ny. Putri Koster mengajak seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya wawasan dan berbagi pengalaman. Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan di wilayah masing-masing sehingga Posyandu benar-benar menjadi pusat pelayanan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

“Dengan kader yang memiliki kapasitas dan semangat pengabdian, kita berharap Posyandu dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan Bali yang sehat, maju, harmonis, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek Posyandu, Komang Sriani, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 diikuti oleh 111 peserta yang seluruhnya merupakan kader Posyandu dari Kabupaten Jembrana.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman kader mengenai Posyandu enam bidang SPM sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Bimtek diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kader dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan bidang layanan.

Bimtek juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara kader Posyandu dan pemerintah desa, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pelayanan dasar kepada masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara berkualitas, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan peran Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 26–28 Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, para kader diharapkan semakin siap menjalankan peran strategis Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat sekaligus penggerak pembangunan mulai dari tingkat keluarga hingga desa.

The post Ny. Putri Koster Tekankan Transformasi Posyandu sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan Bupati Haliana saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (26/8) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Koster memaparkan sejumlah kebijakan Bali dalam mengembangkan produk lokal, salah satunya arak Bali. Menurut Koster, arak Bali tidak perlu dilarang, tetapi harus ditata dan dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan dilarang, tapi kita atur,” tegas Koster.

Koster mengatakan produksi arak Bali saat ini telah berkembang dan mampu bersaing dengan produk minuman beralkohol kelas dunia. Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, memastikan produksi arak dapat dilakukan secara legal dan aman sepanjang memenuhi aturan.

Namun, legalitas tersebut bukan berarti arak Bali dapat diperjualbelikan secara bebas. Tata kelola tetap diberlakukan, mulai dari perizinan, pengemasan dan pelabelan, hingga distribusi melalui koperasi maupun distributor resmi.

“Kita tidak memberikan izin untuk korporasi besar. Kita fasilitasi UMKM lokal Bali untuk mengambil bagian,” ujar Koster.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Regulasi ini menjadi dasar dalam memberikan perlindungan sekaligus mengembangkan produk lokal seperti arak, brem, dan tuak.

Koster juga menyebut dampak positif dari kebijakan tersebut terlihat dari penjualan arak Bali di gerai kedatangan maupun keberangkatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurutnya, arak Bali menjadi salah satu produk yang memiliki tingkat penjualan tinggi dibandingkan produk lainnya.

Selain arak, Koster turut menyoroti potensi garam lokal Bali yang dinilainya memiliki kualitas sangat baik dan layak terus dikembangkan sebagai produk unggulan daerah.

Dalam kesempatan itu, Koster juga mendorong Wakatobi untuk memperkuat paket pariwisatanya. Menurutnya, sebuah paket wisata harus memiliki objek yang jelas dan menarik, didukung ketersediaan hotel, restoran, serta destinasi yang berkualitas.

“Kita bisa berlakukan paket pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke Wakatobi. Harus ada objek yang ditawarkan, hotel, restoran, dan destinasi yang indah,” jelas Koster.

Sementara itu, Bupati Wakatobi Haliana mengatakan Wakatobi saat ini telah memiliki penerbangan langsung ke Bali sebanyak dua kali dalam sepekan. Konektivitas tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperkuat hubungan pariwisata antara kedua daerah.

“Program yang bagus di Bali bisa kita implementasikan juga di Wakatobi,” kata Haliana.

Haliana mengakui Bali merupakan salah satu daerah pariwisata yang telah diakui dunia. Karena itu, Wakatobi ingin belajar dari pengalaman Bali, baik dalam pengelolaan pariwisata maupun pemanfaatan produk lokal.

“Saya mohon izin ke Pak Gubernur, kita nanti akan studi banding terkait pemanfaatan produk lokal,” ujarnya.

Pertemuan Koster dan Haliana ini membuka peluang kerja sama lebih luas antara Bali dan Wakatobi, khususnya dalam pengembangan pariwisata dan produk lokal berbasis masyarakat.

Dengan pengalaman Bali dalam menata produk tradisional hingga masuk ke pasar yang lebih luas, Wakatobi melihat peluang untuk mengadaptasi pola serupa sesuai dengan potensi daerahnya.(*)

The post Belajar dari Bali, Bupati Wakatobi Tertarik Kembangkan Produk Lokal appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Ketua BEM Fakultas Pertanian Unud, Made Ariel Ardhiana, menyampaikan bahwa sektor pertanian Bali menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain luas lahan persawahan yang terus menyusut akibat alih fungsi, minat generasi muda untuk melanjutkan profesi sebagai petani juga dinilai semakin rendah.

“Regenerasi pertanian harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai generasi muda semakin jauh dari sektor pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu persoalan paling mendesak adalah masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, luas sawah di Bali menyusut dari sekitar 78.626 hektare pada 2017 menjadi sekitar 68.078 hektare pada kondisi terkini.

Tekanan alih fungsi lahan terutama terjadi di wilayah yang mengalami pertumbuhan pariwisata, seperti Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Kondisi tersebut turut mengancam keberlanjutan subak serta ketahanan pangan Bali.

Ariel juga menyoroti persoalan kesejahteraan petani. Menurutnya, peningkatan pendapatan petani harus berjalan beriringan dengan perlindungan harga dan penguatan pasar produk pertanian lokal.

Kesenjangan tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Bali yang pada Maret 2025 tercatat 104,14, sementara NTP nasional mencapai 123,72. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan petani Bali.

Untuk mendorong regenerasi, BEM Pertanian Unud sebelumnya telah menggelar Agriculture Expo 2026 selama tiga hari pada Juli lalu. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan sektor pertanian kepada generasi muda sekaligus memperluas apresiasi terhadap produk pertanian lokal Bali.

Ke depan, BEM Pertanian Unud juga berencana menggelar Agriculture Festival sebagai ruang untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk pertanian lokal Bali.

Ariel menilai Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan varietas lokal unggulan. Produk buah dan komoditas pertanian Bali dinilai tidak kalah dengan produk impor apabila mendapatkan dukungan pengembangan, promosi, serta akses pasar yang memadai.

Koster: Alih Fungsi Lahan Harus Dikendalikan

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan yang dihadapi petani.

Koster menyebut pengendalian alih fungsi lahan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan Bali. Ia juga menyoroti kondisi subak yang semakin tertekan serta surplus beras Bali yang mengalami penurunan.

“Lahan produktif kita semakin berkurang. Subak mulai terancam. Kita ingin mandiri pangan, sehingga kita harus mengendalikan alih fungsi lahan,” kata Koster.

Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk melindungi lahan produktif. Salah satunya melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.

Ia mengakui penerapan aturan tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan tetap membutuhkan pendekatan yang tepat agar kebijakan perlindungan lahan dapat berjalan efektif.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Lain. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.

Dorong Pariwisata Serap Produk Lokal Bali

Selain persoalan lahan, Koster menekankan pentingnya memperbaiki tata niaga hasil pertanian. Menurutnya, petani harus mendapatkan harga yang layak sehingga sektor pertanian tetap menarik bagi generasi muda.

“Kita harus membantu petani Bali. Harga komoditas produk lokal Bali, harga minimumnya harus ada,” tegasnya.

Koster juga mendorong industri pariwisata untuk menjalankan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Produk Lokal Bali.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu terus diperkuat dan didorong agar dapat menjadi regulasi yang lebih kuat dalam bentuk perda.

Pemerintah Provinsi Bali juga akan mendorong peran BUMD sebagai offtaker atau penyerap hasil pertanian. Dengan demikian, petani memiliki kepastian pasar dan memperoleh nilai jual yang lebih baik.

BUMD juga diharapkan dapat menjadi fasilitator yang menghubungkan petani dengan sektor HOREKA (hotel, restoran, dan kafe), sehingga semakin banyak hasil pertanian lokal Bali yang terserap oleh industri pariwisata.

Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, BEM, BUMD, petani, dan industri pariwisata dinilai menjadi kunci untuk menjaga lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memastikan regenerasi petani Bali tetap berjalan.(*)

The post BEM Pertanian Unud Soroti Alih Fungsi Lahan dan Krisis Regenerasi Petani di Bali appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Presiden Prabowo didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, serta sejumlah pejabat terkait.

Program PLTS 100 GWp ditargetkan menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam melakukan transformasi sistem energi nasional, dari ketergantungan terhadap energi fosil menuju energi baru terbarukan sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Pembangunan PLTS 100 GWp ditargetkan dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun dan terbuka kemungkinan untuk diselesaikan lebih cepat.

“Ini merupakan program untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia. PLTS 100 GWp ini ditargetkan dapat tercapai dalam waktu tiga tahun, bahkan dapat lebih cepat,” tegasnya.

PLTS Gilimanuk Berkapasitas 300 MWp

PLTS Site Gilimanuk menjadi salah satu proyek strategis dalam program tersebut karena dirancang untuk mengeliminasi penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) pada sistem kelistrikan Bali melalui integrasi PLTS dengan Battery Energy Storage System (BESS).

Proyek ini memiliki kapasitas PLTS sebesar 300 MWp dengan kapasitas penyimpanan energi melalui BESS mencapai 1.000 MWh. Energi yang dihasilkan diproyeksikan mencapai 470 GWh, dengan kebutuhan lahan sekitar 321 hektare.

Pengembangan PLTS Gilimanuk diproyeksikan membutuhkan investasi sebesar Rp9,157 triliun. Pembangkit ini juga diperkirakan mampu menghasilkan penghematan penggunaan BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun.

PLTS Gilimanuk akan diinterkoneksikan dengan jaringan SUTT 150 kV Negara–Gilimanuk. Skema pengembangannya menggunakan pola Independent Power Producer (IPP), dengan pembelian tenaga listrik PLTS melalui mekanisme energy payment dan BESS melalui capacity payment.

Proyek tersebut ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.

14 PLTS Jadi Tahap Awal Program Nasional

Program PLTS 100 GWp secara nasional diawali dengan pembangunan dan pengembangan 14 lokasi PLTS yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, dengan total kapasitas awal mencapai 5,2 GWp.

Ke-14 lokasi tersebut meliputi:

1. PLTS Gilimanuk, Bali — 300 MWp, untuk eliminasi BBM pada sistem besar dan siap tender.
2. PLTS Madura, Jawa Timur — 605 MWp, untuk eliminasi BBM pada sistem besar dan siap tender.
3. PLTS Cirata, Jawa Barat — 1.250 MWp, siap tender.
4. PLTS Jatigede, Jawa Barat — 636 MWp, siap tender.
5. PLTS Jatiluhur, Jawa Barat — 1.688 MWp, siap tender.
6. PLTS Lahan Bank Tanah — 69 MWp, siap tender.
7. PLTS Desa Sembur — 0,92 MWp, tahap peresmian.
8. PLTS Rengit — 0,078 MWp, tahap peresmian.
9. PLTS Tembesi — 46 MWp, tahap konstruksi.
10. PLTS Gajah Mungkur — 134,2 MWp, tahap groundbreaking.
11. PLTS Saguling — 92 MWp, tahap konstruksi.
12. PLTS Karangkates — 133 MWp, tahap konstruksi.
13. PLTS Banyuwangi — 130,2 MWp, tahap groundbreaking.
14. PLTS Pasuruan — 132 MWp, tahap groundbreaking.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mempercepat transisi energi sekaligus mendukung Asta Cita, khususnya agenda swasembada energi dan hilirisasi.

Investasi Besar dan Jutaan Potensi Lapangan Kerja

Selain mendorong transformasi energi, program PLTS 100 GWp diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang besar.

Secara keseluruhan, program tersebut memiliki kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Implementasinya juga berpotensi menghasilkan penghematan BBM hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Dari sisi ketenagakerjaan, program ini diproyeksikan membuka potensi 3.465.000 tenaga kerja konstruksi dan 2.053.000 tenaga kerja manufaktur.

Dengan demikian, pembangunan PLTS tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dengan sumber energi yang lebih bersih, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri dalam negeri.

Gilimanuk dan Arah Baru Energi Bali

Bagi Bali, PLTS Gilimanuk memiliki arti strategis karena secara khusus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan sistem kelistrikan Bali terhadap pembangkit berbahan bakar BBM.

Pemanfaatan energi surya dan sistem penyimpanan energi melalui BESS memungkinkan energi terbarukan digunakan secara lebih optimal sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan.

Kehadiran PLTS Gilimanuk juga memperkuat arah kebijakan Bali menuju kemandirian energi dan penggunaan energi bersih. Transformasi tersebut dinilai penting bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang andal sekaligus ramah lingkungan.

Peluncuran program PLTS 100 GWp oleh Presiden Prabowo menjadi tonggak penting dalam percepatan transisi energi Indonesia. Dengan target penyelesaian dalam tiga tahun, pemerintah menempatkan energi surya sebagai salah satu sumber utama dalam membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri, bersih, ekonomis, dan berkelanjutan.

The post Presiden Prabowo Luncurkan PLTS 100 GWp, Gilimanuk Jadi Proyek Strategis Penghapus Ketergantungan BBM Bali appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Penandatanganan kesepakatan berlangsung pada Selasa (25/8/2026), bertepatan dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Site Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, untuk meninjau Program PLTS 100 GWp setelah meluncurkan dan melakukan groundbreaking program energi ramah lingkungan tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, serta sejumlah pejabat terkait.

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan pengembangan energi surya yang telah diluncurkan di Bali. Menurutnya, program tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat implementasi kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali,” ujar Koster.

Ia menjelaskan, alokasi awal untuk Bali dalam program tersebut mencapai 1.000 GWp. Kebijakan Presiden tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan dieksekusi oleh PT PLN (Persero).

Bali Mandiri Energi Sudah Dirancang Sejak 2019

Koster menegaskan, pengembangan energi bersih bukanlah gagasan baru bagi Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang dituangkan dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019.

Menurut Koster, program tersebut sebenarnya telah dirancang sejak 2019, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat situasi yang kurang kondusif selama pandemi COVID-19.

Kini, menurutnya, terdapat momentum yang tepat untuk kembali mengakselerasi kebijakan tersebut setelah Presiden Prabowo meluncurkan program pengembangan PLTS.

“Program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal karena situasi saat itu kurang kondusif akibat ada pandemi COVID-19. Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden RI telah meluncurkan program ini, sehingga akan segera bisa diwujudkan,” kata Koster.

Dalam percepatan program tersebut, Pemerintah Provinsi Bali memiliki peran penting, khususnya dalam penyediaan lahan. Koster menyatakan pemerintah daerah akan mengidentifikasi dan membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

Menurutnya, pemanfaatan aset negara yang tidak produktif tersebut diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi Bali.

“Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih,” jelasnya.

Energi Bersih Jadi Penopang Pariwisata Bali

Koster menilai pengembangan PLTS tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap sektor pariwisata Bali.

Sebagai destinasi wisata utama dunia, Bali membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Karena itu, peralihan menuju energi baru terbarukan dinilai akan memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang ramah lingkungan.

“Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Menteri ESDM bersama Dirut PLN agar Bali ini menggunakan Energi Baru Terbarukan. Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali,” ungkapnya.

Selain lebih ramah lingkungan, Koster menilai penggunaan energi surya juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor serta menekan biaya energi.

“Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih. Jadi ini kebijakan yang sangat bermanfaat dan program PLTS ini tidak lagi impor BBM, biayanya juga jauh lebih murah,” tegasnya.

PLN: Transformasi Energi dari Fosil ke Energi Domestik

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan program pengembangan energi surya merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi.

Ia mencontohkan pengembangan PLTS di Bali sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan, sekaligus dari sumber energi yang mahal dan bergantung pada impor menuju energi domestik yang lebih ekonomis.

“Ini suatu kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar. Sebagai contoh di Bali, dengan adanya 100 GWp. Untuk saat ini kami mengaplikasikan untuk tahap awal 1.000 GWp,” ujar Darmawan.

Menurutnya, melalui program tersebut sistem kelistrikan Bali akan mengalami perubahan. Ketergantungan terhadap BBM impor secara bertahap dapat digantikan dengan sumber energi domestik berbasis energi terbarukan.

“Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan,” katanya.

Darmawan menilai langkah tersebut juga sejalan dengan program Gubernur Bali Wayan Koster mengenai Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang menjadi salah satu penopang keberlanjutan pariwisata Bali.

Energi hijau, kata dia, diharapkan mampu mendukung pertumbuhan pariwisata Bali melalui sistem kelistrikan yang lebih andal, bersih, sekaligus ekonomis.

Penyediaan Lahan Jadi Kunci Akselerasi

Darmawan menegaskan percepatan pengembangan infrastruktur energi terbarukan membutuhkan kerja sama erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Menurutnya, salah satu kunci utama keberhasilan program PLTS adalah tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pembangkit.

“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” ujar Darmawan.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Bali dan PLN tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk mempercepat implementasi energi terbarukan di Bali. Kolaborasi ini sekaligus memperkuat arah pembangunan Bali menuju kemandirian energi dengan energi bersih, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan daya saing pariwisata Bali di tingkat global.

The post Gubernur Koster dan PLN Percepat Pengembangan Infrastruktur Listrik Berbasis Energi Terbarukan di Bali appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Kehadiran Gubernur Koster tidak sekadar menyaksikan jalannya perlombaan. Ia juga menyempatkan diri berkeliling mengunjungi sejumlah stan UMKM yang hadir di kawasan kegiatan. Gubernur melihat langsung beragam produk yang ditawarkan pelaku usaha lokal dan turut berbelanja sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap UMKM yang mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produknya kepada peserta dan pengunjung dari berbagai daerah maupun mancanegara.

“Ini menjadi bagian penting dari bagaimana event internasional memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan UMKM Bali,” ujar Gubernur Koster, seraya mengapresiasi penyelenggaraan Maybank Marathon yang mampu mempertemukan olahraga, pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Maybank Marathon 2026 diikuti lebih dari 14.000 pelari dari 46 negara, termasuk 11 pelari elite asal Kenya dan Ethiopia. Para peserta berlaga dalam sejumlah kategori, mulai dari Marathon 42,195 kilometer, Half Marathon 21,1 kilometer, 10K, Wheelchair, hingga Children’s Sprint.

Maybank Marathon juga memiliki posisi penting dalam peta olahraga lari internasional. Ajang ini tercatat sebagai marathon pertama di Indonesia yang memperoleh status Elite Label dari World Athletics sejak 2020 dan pada penyelenggaraan tahun ini menyandang sertifikasi Elite Label Road Race.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyampaikan, Maybank Marathon telah berkembang menjadi salah satu penggerak sport tourism di Bali. Tahun ini, perputaran ekonomi yang ditargetkan dari penyelenggaraan event tersebut mencapai sekitar Rp 300 miliar, meningkat dibandingkan dampak ekonomi regional sekitar Rp 255 miliar pada tahun sebelumnya.

Dampak ekonomi tersebut tidak hanya dirasakan penyelenggara dan peserta, tetapi juga mengalir ke berbagai sektor, seperti perhotelan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM. Kehadiran ribuan pelari dari berbagai negara sekaligus membuka peluang lebih luas bagi Bali untuk memperkenalkan potensi wisata dan produk lokal.

Semangat Maybank Marathon juga tidak berhenti pada kompetisi olahraga. Sejumlah program sosial dan lingkungan turut dihadirkan, di antaranya “Jejak Hijau Desa Sanding” yang berfokus pada transformasi desa berkelanjutan, program Biru Charity untuk memberdayakan 100 generasi muda penyandang disabilitas dan anak yatim di Bali, serta Run for Charity yang diikuti 36 pelari dengan membawa misi sosial.

Bagi Bali, Maybank Marathon menjadi lebih dari sekadar perlombaan lari. Di balik setiap langkah para pelari, terdapat pergerakan pariwisata, geliat UMKM, promosi budaya dan ekonomi lokal, sekaligus pesan tentang kepedulian sosial dan lingkungan.

Kehadiran Gubernur Koster di tengah perhelatan tersebut mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong event internasional yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Maybank Marathon pun menjadi salah satu contoh bagaimana olahraga dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Bali secara lebih luas.(*)

The post Gubernur Koster Dukung Maybank Marathon, Dongkrak Sport Tourism dan UMKM Bali appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri pelantikan Pengurus DPC PERADI SAI Denpasar masa bakti 2026–2030 di Riverside Convention Hall, Padangsambian, Denpasar, Sabtu (22/8) malam.

Gubernur Koster menyambut positif terbentuknya kepengurusan baru DPC PERADI SAI Denpasar. Menurutnya, semangat kepengurusan baru menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret antara organisasi advokat dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Ia menegaskan, kolaborasi tersebut hendaknya tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bali. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka ruang pembahasan kerja sama, baik melalui Memorandum of Understanding (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus adalah penguatan desa adat dan LPD. Gubernur Koster mengapresiasi perhatian PERADI SAI terhadap kedua lembaga tersebut yang dinilai memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bali.

Menurut Koster, desa adat merupakan warisan kelembagaan Bali yang telah tumbuh sejak dahulu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaannya perlu terus diperkuat dan dilindungi, termasuk melalui dukungan aspek hukum dan kelembagaan.

Penguatan desa adat tersebut, lanjutnya, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menempatkan nilai-nilai kearifan lokal dan warisan adiluhung Bali sebagai fondasi dalam pembangunan.

Koster mengajak PERADI SAI untuk duduk bersama merumuskan bentuk pendampingan hukum yang konkret bagi desa adat dan LPD. Ia juga meminta kepengurusan baru DPC PERADI SAI Denpasar menyiapkan kajian yang dapat menjadi dasar dalam memperkuat kelembagaan desa adat di Bali.

“Saya tunggu kajian konkretnya untuk penguatan desa adat di Bali. Kita duduk bersama, membangun Bali dan memajukan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Koster.

Advokat Didorong Hadir Sebelum Persoalan Hukum Terjadi

Ketua Umum PERADI SAI Harry Ponto menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung langkah yang ditawarkan Gubernur Bali tersebut. Menurutnya, peran advokat tidak semestinya hanya hadir ketika persoalan hukum atau sengketa telah terjadi, tetapi juga dibutuhkan sejak awal untuk membangun tata kelola yang baik dan mencegah munculnya persoalan hukum.

Ia menilai modernisasi tidak boleh membuat masyarakat meninggalkan akar budaya, etika, serta nilai moral yang telah hidup dan berkembang sejak dahulu.

Dalam konteks Bali, pendampingan terhadap desa adat dan LPD dinilai memiliki karakter tersendiri. LPD merupakan lembaga yang tumbuh dari masyarakat Bali dan memiliki keterkaitan erat dengan kearifan lokal serta filosofi Tri Hita Karana, terutama dalam membangun harmoni kehidupan masyarakat.

Karena itu, PERADI SAI menyatakan siap memperkuat pendampingan hukum bagi desa adat dan LPD, termasuk membantu membangun tata kelola kelembagaan yang baik agar lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dapat berjalan secara sehat, tertib, dan berkelanjutan.

DPC PERADI SAI Denpasar Siapkan Penguatan Pendidikan Advokat

Sementara itu, Ketua DPC PERADI SAI Denpasar masa bakti 2026–2030 I Made Suardana menyampaikan komitmen kepengurusan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi advokat.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah membangun kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana serta menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Selain penguatan pendidikan profesi, DPC PERADI SAI Denpasar juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan pendampingan hukum terhadap LPD di seluruh Bali.

Perhatian organisasi tidak hanya diarahkan pada desa adat dan LPD. DPC PERADI SAI Denpasar juga berkomitmen merespons berbagai persoalan hukum aktual di Bali, termasuk memberikan perhatian terhadap pembelaan pers, masyarakat, serta mahasiswa yang menghadapi persoalan hukum.

I Made Suardana terpilih sebagai Ketua DPC PERADI SAI Denpasar melalui Musyawarah Cabang (Muscab) II yang berlangsung di Quest San Hotel Denpasar pada 3 Juli 2026. Ia menggantikan ketua sebelumnya, I Wayan Purwita.

Pelantikan kepengurusan baru periode 2026–2030 menjadi momentum untuk memperkuat peran PERADI SAI Denpasar dalam pembangunan hukum di Bali. Sinergi dengan pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat semakin diperluas, terutama melalui program pendampingan hukum yang bersifat preventif, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya advokat.

Gubernur Koster pun menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DPC PERADI SAI Denpasar masa bakti 2026–2030. Ia berharap kepengurusan baru segera menerjemahkan berbagai komitmen yang disampaikan dalam bentuk kerja nyata, khususnya untuk memperkuat desa adat dan LPD sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali.

The post Gubernur Koster dan PERADI SAI Perkuat Kolaborasi Hukum untuk Desa Adat dan LPD di Bali appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Karena itu, bantuan yang diterimanya dalam Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi”, Jumat (21/8), terasa sangat berarti. Bantuan tersebut setidaknya dapat membantu meringankan kebutuhan keluarganya untuk beberapa waktu ke depan.

“Kebetulan saya sudah tujuh tahun tidak bekerja, sejak pandemi Covid-19. Penghasilan yang didapat hanya dari nganteban banten jika ada upacara keagamaan. Bantuan ini sangat membantu,” ungkap Mangku Wijana.

Mangku Wijana merupakan satu dari 150 penerima bantuan yang tersebar di tiga lokasi, yaitu Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan; Desa Manduang, Kecamatan Klungkung; dan Desa Pikat, Kecamatan Dawan.

Manfaat serupa dirasakan Ni Ketut Nanik Fitriani, penerima bantuan asal Desa Pikat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai desa di Bali.

“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Ibu Putri Koster atas bantuan yang diberikan. Kami berharap kegiatan aksi sosial ini dapat terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu dari TP PKK Provinsi Bali. Bantuan diberikan kepada lansia, ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kader PKK.

Sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali turut menyalurkan paket Gemarikan, sembako dan susu, multivitamin, bibit pohon dan tanaman cabai, serta buku resep kuliner.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mengatakan Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi dirancang untuk menyentuh langsung kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat di tingkat desa.

“Ini adalah oleh-oleh dari Bapak Gubernur Bali. Meskipun tidak turun langsung dan bantuan diserahkan melalui TP PKK Provinsi Bali, ini merupakan bentuk cinta dan perhatian Gubernur kepada masyarakat Bali,” ujar Ny. Putri Koster.

Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, menyampaikan apresiasi atas perhatian TP PKK Provinsi Bali kepada masyarakat Klungkung. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.

“Atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Bali. Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di Kabupaten Klungkung pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Aksi sosial tersebut tak hanya diisi dengan penyerahan bantuan. Masyarakat juga memperoleh pelayanan kesehatan dan vaksinasi rabies secara gratis. Sementara itu, Bali Chef Community memberikan pelatihan memasak kepada para ibu rumah tangga.

Melalui pelatihan tersebut, peserta diajak mengolah bahan pangan lokal menjadi hidangan sehat dan bergizi. Keterampilan itu diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi keluarga, tetapi juga membuka peluang untuk menambah penghasilan rumah tangga.

The post Tujuh Tahun Tanpa Pekerjaan Tetap, Mangku Wijana Terbantu Aksi Sosial TP PKK Bali appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Gubernur Koster menyoroti masih besarnya penggunaan Pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional, sekitar dua pertiga dari total pembiayaan Pindar di Indonesia masih bersifat konsumtif dan hanya sepertiga yang terdistribusi ke sektor produktif. Padahal, OJK menargetkan 40 hingga 50 persen dana Pindar dapat terserap sektor produktif. “Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucapnya.

Khusus di Bali, Gubernur Koster mendorong agar pembiayaan Pindar lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, antara lain petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha. Industri Pindar diharapkan memahami karakteristik serta ekosistem usaha lokal Bali. “Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.

Gubernur Koster menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Kemudahan memperoleh pembiayaan tanpa dibarengi pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan risiko sebagai peminjam dapat menjadi bumerang bagi masyarakat. “Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.

Pelaku industri Pindar diminta tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan penyaluran dana. Menurut Gubernur Koster, pertumbuhan industri yang sehat harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan penyaluran, serta perlindungan konsumen. “Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.

Pemprov Bali siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperkuat literasi keuangan hingga tingkat akar rumput. Gubernur Koster menyebut Bali memiliki jaringan yang menjangkau masyarakat melalui 1.500 Desa Adat serta program literasi digital yang berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. “Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya. 7. Gubernur Koster berharap industri Pindar mengambil bagian dalam pembangunan Bali. Industri pembiayaan digital idealnya tidak hadir sebagai pihak yang sekadar mencari pasar, tetapi menjadi mitra yang memahami karakteristik Bali sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilayani.

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada AFPI, CNBC Indonesia, OJK, dan seluruh pelaku industri yang hadir dalam Fintech Lending Days 2026. Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret bagi pengembangan pembiayaan digital nasional sekaligus memberi manfaat bagi perekonomian Bali. “Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.

Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Tantangan industri Pindar, menurutnya, bukan hanya kemampuan menyediakan dana, tetapi juga memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem keuangan. “Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.

Fintech Lending Days 2026 merupakan forum strategis yang digelar AFPI dan CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”. Forum mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis melalui rangkaian strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta industry showcase. Forum juga melibatkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya serta menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation.(*)

The post Gubernur Koster Ingin Pengembangan Fintech Diimbangi Penguatan Literasi Keuangan appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.