“Adat, budaya, dan tradisi Bali selalu memberikan peluang bagi perempuan untuk mandiri,” ungkap Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster saat menghadiri talkshow inspiratif bertajuk “Perempuan Bali Berdaya: Merajut Budaya dalam Membangun Bangsa” di Atrium Icon Mall, Sanur, Kamis (6/8/2026).

Putri Koster menjelaskan bahwa perempuan Bali tidak hanya menjalankan tugas domestik, tetapi juga memiliki hak untuk mengembangkan potensi, mengejar minat, dan mewujudkan cita-citanya di ranah publik. Salah satunya dengan menjadi perempuan pengusaha atau womenpreneur.

“Womenpreneur harus memiliki jiwa yang kuat dan pantang menyerah. Jika jatuh, bangkit lagi. Harus memiliki visi dan tujuan, serta disiplin dan inovatif,” imbuhnya.

Menurutnya, karakter tangguh dan pantang menyerah telah melekat pada diri perempuan Bali. Hal tersebut tercermin dari kemampuan mereka dalam membagi waktu dan menjalankan berbagai tanggung jawab, mulai dari urusan rumah tangga, kegiatan adat dan tradisi, hingga pekerjaan serta aktivitas di ruang publik.

“Jangan takut, lakukan saja. Ibu yakin perempuan Bali pasti bisa. Namun, semuanya tetap harus dijalankan secara seimbang. Jangan sampai melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga,” katanya.

Putri Koster menjelaskan bahwa bagaimanapun perempuan memiliki peran penting sebagai ibu dan istri dalam keluarga, mendampingi suami, serta menjadi benteng utama dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri menjelaskan bahwa sebanyak 64,5 persen UMKM di Indonesia digerakkan oleh perempuan.

“Hal ini membuktikan bahwa perempuan mampu menopang perekonomian daerah dan nasional, sekaligus menciptakan efek berganda yang positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Dyah Roro menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan bersama pemerintah pusat akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan para pelaku usaha untuk memajukan UMKM dan sektor industri melalui berbagai program serta fasilitas yang tersedia.

Lebih lanjut, Ketua Umum BPD HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih berharap kegiatan tersebut dapat menginspirasi perempuan Bali agar tidak takut memulai usaha dan berani menjadi womenpreneur.

Menurutnya, semakin banyak perempuan yang membangun dan mengembangkan UMKM lokal, seperti industri kerajinan, tenun, dan sektor kreatif lainnya, semakin besar pula peluang produk lokal untuk berkembang dan naik kelas.

The post Putri Koster Ajak Perempuan Bali Berani Jadi Womenpreneur Tanpa Tinggalkan Jati Diri appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Giri Prasta mengaku bahagia dapat hadir langsung di tengah masyarakat yang melaksanakan yadnya secara gotong royong. Ia menyampaikan apresiasi atas kekompakan krama Desa Adat Mengandang yang bersama-sama menjalankan upacara sesuai dresta Bali.

“Apresiasi kepada krama yang telah bersatu, guyub, saling gotong royong melaksanakan yadnya ini. Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya,” ujarnya.

Wakil Gubernur Bali juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mendukung pelaksanaan upacara yadnya sebagai bagian dari pelestarian adat, tradisi, dan budaya Bali.

Sementara itu, Bendesa Adat Mengandang Wayan Sudiana dalam laporannya menjelaskan bahwa ngaben massal ini bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga bentuk pelestarian budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

“Ini merupakan ngaben massal pertama yang kami laksanakan. Sebelumnya, kami melaksanakan ngaben metuun sesuai dresta Bali Aga di desa ini,” ungkapnya.

Rangkaian upacara telah berlangsung sejak 24 Juli dan akan berakhir pada 8 Agustus 2026. Puncak prosesi dijadwalkan pada 7 Agustus 2026, diawali dengan mecaru, dilanjutkan prosesi pengabenan, hingga upacara penyucian yang melibatkan pemangku, Ida Pandita, serta krama desa setempat.

Sebagai bentuk dukungan, Wagub Giri Prasta turut menyerahkan punia kepada panitia karya sebesar Rp25 juta. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada Sekaa Angklung sebesar Rp5 juta, Sekaa Santhi sebesar Rp2 juta, serta kepada pemangku sebesar Rp4 juta.

The post Diikuti 16 Sawa, Wagub Giri Prasta Hadiri Ngaben Massal Perdana Desa Adat Mengandang appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster menetapkan 5 kawasan di Bali seperti Nusa Dua dan Kuta di Badung, Ubud di Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, serta Kepulauan Nusa Penida Klungkung sebagai kawasan Rendah Emisi.

Kelima kawasan tersebut tengah dipersiapkan Gubernur Wayan Koster sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan menerapkan 1) Green Energy (Energi Hijau) melalui penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap bangunan hotel, restaurant, villa, perkantoran dan rumah; 2) Green Mobility (Transportasi Hijau) melalui penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB); 3) Green Ecosystem (Ekosistem Hijau) melalui peningkatan tutupan lahan untuk menjaga kelestarian hutan; 4) Green Tourism (Industri Pariwisata) melalui pengurangan plastik sekali pakai di kawasan pariwisata; dan 5) Green Community (Masyarakat Hijau) dengan mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kualitasnya yang berbasis kearifan lokal untuk tercapainya kesejahteraan.

“Kita sudah melakukan pembatasan plastik sekali pakai, menerapkan energi bersih melalui kendaraan listrik dan memanfaatkan PLTS, namun tahun ini harus kita akan gencarkan lagi. Kalau ini bisa kita kerjakan, maka pariwisata Bali akan semakin berkualitas. Jangan terus menerima PHR, tapi kita harus mempersiapkan konsep bertatanan untuk kemajuan masa depan Bali,” tegas Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kawasan Emisi pada, Rabu (Buda Wage, Merakih) 5 Agustus 2026 yang dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Bali, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota terkait, Kelompok Ahli Gubernur Bali, serta World Resources Institute.

Secara khusus, Gubernur Bali dalam arahannya menegaskan Bali harus mengendalikan energinya, kalau tidak dikelola dengan baik, maka citra pariwisata Bali akan tergerus.

“Mengapa harus kita kendalikan Bali mandiri energi, karena kabel bawah laut (infrastruktur vital untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi antar pulau, red) itu bisa putus kapan saja, akibat faktor alam dan lainnya. Karenanya Saya mengajak semua untuk beralih ke PLTS,” ujar Koster.

PLTS dikatakan Wayan Koster adalah pembangkit listrik yang ramah lingkungan, selain biayanya yang murah. Jadi kebijakan yang fundamental ini harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. PLTS juga mampu menghasilkan udara bersih.

“Mengapa udara harus bersih? Karena kita hidup menghirup udara, kalau udara ini kotor, maka yang kita hirup itu kotor dan akan menyebabkan kesehatan kita terganggu,” jelas Gubernur Koster yang tercatat sudah memanfaatkan PLTS atap dirumahnya Desa Sembiran, Buleleng.

Lebih lanjut kebutuhan listrik di Bali disebutnya sangat penting. Karena pada tahun ini, kalau semua listrik di Bali menyala maka akan menghabiskan daya kurang lebih mencapai 1.200 lebih MW, dengan kekuatan 1.400 lebih MW.

Kemudian di Tahun 2027 bebannya akan naik menjadi lebih dari 1.400 MW. “Jadi kalau ini tidak disiapkan dari sekarang, maka mulai 2027 nyala listrik akan bergilir, kalau menyalanya bergilir kawasan pariwisata di Badung, Denpasar, Gianyar tidak boleh mengalami hal ini,” ungkapnya seraya menjelaskan kesiapan Bali juga harus diperhatikan melalui penggunaan kendaraan listrik untuk menjawab kenaikan harga BBM. Karena dengan menggunakan kendaraan listrik, tentu tidak menggunakan bahan bakar fosil lagi, lebih murah, dan tidak ada polusi udara maupun suara.

Sebagai penutup, Gubernur Bali, Wayan Koster meminta Kepala BRIDA Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait kawasan Rendah Emis ini.

“Brida harus merumuskan bersama Kelompok Ahli dan Dinas terkait untuk Zona Low Emission ini, petakan wilayahnya yang boleh ditreatment itu apa dan yang tidak boleh itu apa? Kemudian harus didorong
bangunan hotel, restaurant, villa, perkantoran dan rumah menggunakan PLTS Atap di kawasan tersebut dengan mengikut sertakan Dinas Perizinan,” tegasnya.(*)

The post Tingkatkan Kualitas Pariwisata Berkelanjutan, Gubernur Koster Gencarkan 5 Kawasan di Bali Rendah Emisi appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ny. Putri Koster menegaskan bahwa program Bergerak dan Berbagi merupakan kelanjutan dari program yang telah dijalankan TP PKK Provinsi Bali pada periode sebelumnya. Program ini bertujuan memperkuat peran PKK sebagai penggerak masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kami hadir untuk menyapa sekaligus mengajak masyarakat bergerak. Bergerak artinya mengetahui apa yang harus dilakukan, mendukung program kepala desa, bupati, hingga visi dan misi Gubernur Bali. PKK tidak hanya mengajak, tetapi juga memberi contoh melalui aksi nyata,” ujarnya.

Selain Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi, TP PKK Provinsi Bali juga menjalankan sejumlah program lain, antara lain Berbelanja dan Berbagi yang dilaksanakan secara bergiliran di kabupaten/kota, serta Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu.

“Tujuannya adalah menggugah kesadaran masyarakat untuk meluangkan waktu membersihkan lingkungan, dimulai dari rumah masing-masing. Budaya ini perlu dibangkitkan karena belakangan ini waktu masyarakat banyak tersita akibat penggunaan gawai secara berlebihan,” jelasnya.

Khusus di Desa Tejakula, Ny. Putri Koster menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan pengelolaan garam tradisional yang semakin maju setelah Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan regulasi mengenai tata kelola garam tradisional. Menurutnya, kebijakan tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi garam tradisional Bali untuk dipasarkan karena telah memiliki izin edar sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas, termasuk oleh sektor perhotelan dan restoran.

“Restoran dan hotel kini banyak menggunakan garam tradisional Bali karena rasanya lebih gurih dan kaya. Ini menjadi peluang besar bagi petani garam Tejakula,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng, Ny. Wardani Sudjitra, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ny. Putri Koster beserta rombongan yang secara konsisten menyambangi seluruh kabupaten/kota di Bali melalui program sosial tersebut.

Ia mengatakan bahwa berbagai program yang menjadi arahan Ketua TP PKK Provinsi Bali telah diimplementasikan di Kabupaten Buleleng, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penguatan ketahanan pangan keluarga, pengolahan pangan lokal, hingga pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bersinergi dengan TP PKK Kabupaten Buleleng serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, TP PKK Provinsi Bali menyerahkan bantuan sosial berupa 4.500 kilogram beras, 300 krat telur, dan 300 kotak susu kepada para penerima manfaat yang terdiri atas lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, balita, dan kader PKK di ketiga lokasi kegiatan.

Pada setiap lokasi kegiatan juga diserahkan berbagai bantuan lainnya, yakni 50 paket Gemarikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 10 paket sembako oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali, paket susu bagi masing-masing 10 balita dan 10 ibu hamil oleh PD Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali, 20 paket multivitamin bagi masing-masing 10 balita dan 10 lansia oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 50 pak telur serta 1.000 bibit cabai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, serta 50 bibit pohon oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang melibatkan tenaga medis dari rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali. Pelayanan meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, dan pembagian vitamin kepada masyarakat. Selain itu, Bali Chef Community memberikan pelatihan memasak kepada ibu-ibu PKK dan remaja dengan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Melalui Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi, TP PKK Provinsi Bali berharap masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan, memperkuat ketahanan pangan keluarga, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kepedulian sosial sebagai fondasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bali yang berkelanjutan.

The post Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Hadir di Buleleng, Putri Koster Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan, Ketahanan Pangan, dan Kepedulian Sosial appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

“Selamat datang di Bali, pulau yang indah, masyarakatnya ramah, serta memiliki budaya yang unik dan tidak dimiliki daerah lain di dunia. Bali dikenal dan dicintai masyarakat internasional karena kami mampu menjaga budaya, tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal sebagai fondasi utama pembangunan,” ujar Gubernur Koster.

Menurutnya, kekuatan utama Bali bukan hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada konsistensi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya. Karena itu, Bali mampu menjadi destinasi wisata kelas dunia yang tetap memiliki identitas kuat di tengah perkembangan global.

Gubernur Koster mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya menghadiri forum di London yang membahas perubahan iklim dan tantangan global.

Dari forum tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan APDT 2026 di Bali dinilai memiliki arti strategis, bukan hanya bagi perkembangan teknologi di sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

“Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian bukan hanya penting bagi industri energi dan teknologi pengeboran. Kehadiran Anda juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Bali melalui meningkatnya tingkat hunian hotel, kegiatan usaha, dan sektor pariwisata. Terima kasih karena telah berkontribusi terhadap pariwisata Bali,” katanya.

Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa Bali merupakan daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur udara telah mencapai lebih dari tujuh juta orang. Angka tersebut belum termasuk wisatawan yang datang melalui jalur laut maupun darat. Dari total lebih dari 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sekitar 49 persen memilih Bali sebagai destinasi.

“Berdasarkan perhitungan kami, belanja wisatawan mancanegara menghasilkan devisa sekitar Rp176 triliun. Artinya, kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia mencapai sekitar 55 persen. Ini merupakan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional,” jelasnya.

Di sisi lain, sektor pariwisata menopang sekitar 66 persen struktur perekonomian Bali. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus bekerja keras menjaga kualitas lingkungan, budaya, dan masyarakat agar Bali tetap menjadi destinasi yang lestari serta berdaya saing tinggi.

“Karena Bali sangat bergantung pada pariwisata, maka Bali harus dijaga. Alamnya harus lestari, manusianya harus berkualitas, dan budayanya harus tetap hidup. Itulah sebabnya kami menetapkan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagai arah pembangunan jangka panjang agar Bali tetap eksis, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi untuk selamanya,” tegas Gubernur.

Ia menjelaskan, visi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Semesta Berencana yang menjadi pedoman pembangunan Bali secara berkelanjutan dengan berlandaskan keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan sesuai nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber yang dimulai dari rumah tangga, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, hingga pengembangan pertanian organik sebagai upaya mengurangi penggunaan pestisida yang merusak lingkungan dan mengancam keanekaragaman hayati.

Selain itu, Bali juga terus mempercepat transformasi menuju energi bersih melalui kebijakan penghentian pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil serta mendorong penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai.

“Kami ingin Bali menjadi provinsi yang ramah lingkungan dan menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Karena itu kami terus memperkuat kebijakan energi bersih, pengurangan emisi karbon, serta penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

Meski demikian, Gubernur Koster menegaskan bahwa energi tetap merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sejajar dengan kebutuhan akan pangan dan air. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, ketahanan energi menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional.

“Saya berharap konferensi ini dapat melahirkan berbagai inovasi dan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan energi dunia secara berkelanjutan. Indonesia harus mampu memastikan kebutuhan energi masyarakatnya terpenuhi, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Koster berharap kolaborasi internasional di sektor energi semakin kuat dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh negara.

“Semoga Indonesia semakin maju, khususnya di bidang energi, dan kerja sama internasional seperti APDT ini terus menghasilkan inovasi yang membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dunia,” tutup Gubernur.

Sebelumnya Secretary-in-Charge ASEAN Council on Petroleum & Energy (ASCOPE), Henricus Herwin, menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara ASEAN dalam memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah dinamika transisi energi global. Menurutnya, forum APDT menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antarpelaku industri, pemerintah, dan organisasi profesi dalam mendorong inovasi teknologi pengeboran yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia, khususnya Bali, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional tersebut.

Sementara itu, President Dynamic Drilling sekaligus anggota IADC Executive Committee, Manav Kumar Agarwal, mengatakan industri pengeboran saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari efisiensi operasional, keselamatan kerja, hingga tuntutan pengurangan emisi karbon. Karena itu, APDT 2026 diharapkan menjadi forum berbagi pengalaman, teknologi, dan praktik terbaik guna meningkatkan kinerja industri pengeboran di kawasan Asia Pasifik melalui kolaborasi yang lebih erat antaroperator, kontraktor, penyedia jasa, dan kalangan profesional.

Adapun Deputy CEO PT Pertamina Hulu Energi, Virano G. Nasution, dalam Opening Remarks-nya menyampaikan bahwa Pertamina Hulu Energi merasa terhormat menjadi tuan rumah APDT 2026. Ia menekankan bahwa transformasi industri pengeboran menuju masa depan energi yang lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui inovasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas negara. Menurutnya, konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pertukaran pengetahuan dan mendorong lahirnya solusi-solusi baru bagi industri energi di kawasan Asia Pasifik(*).

The post Gubernur Koster Buka APDT 2026, Tegaskan Bali Jaga Keseimbangan Pariwisata, Budaya, Lingkungan dan Ketahanan Energi appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri rangkaian Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali bertajuk “Membina dan Berbagi” ke-14 Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Badung, Selasa (4/8). Kegiatan tersebut menyasar kader Posyandu di Desa Adat Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, serta Desa Selat, Kecamatan Abiansemal.

“Untuk ke depan, mengingat jumlah Posyandu di Bali sangat banyak, saya ingin seluruh Posyandu di masing-masing banjar diberi nama sesuai nama banjarnya sendiri, lengkap dengan nama desa atau kelurahan serta kecamatannya. Hal ini akan memudahkan pemetaan dan penataan Posyandu di seluruh Bali,” tegas Ny. Putri Koster.

Menurutnya, penamaan Posyandu berdasarkan nama banjar akan menciptakan identitas yang lebih jelas bagi setiap Posyandu sekaligus memudahkan proses pendataan di seluruh Bali. Dengan sistem penamaan yang seragam, pemerintah akan lebih mudah mengintegrasikan data Posyandu, memantau cakupan pelayanan, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan pendampingan, serta menyusun kebijakan dan program pembinaan secara lebih tepat sasaran.

Selain itu, identitas Posyandu yang terhubung langsung dengan wilayah banjar, desa atau kelurahan, hingga kecamatan akan memperkuat koordinasi antarjenjang pemerintahan. Monitoring, evaluasi, maupun penyaluran program diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan akurat.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Putri Koster juga mengajak seluruh kader Posyandu agar tidak hanya berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun wilayahnya masing-masing. Kader diharapkan aktif menyerap aspirasi masyarakat, mencatat berbagai persoalan yang dihadapi warga, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah desa maupun kepala wilayah untuk ditindaklanjuti.

Menurutnya, mekanisme tersebut akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat karena informasi dari tingkat paling bawah dapat diterima pemerintah secara lebih cepat, terstruktur, dan tepat sasaran. Dengan demikian, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan desa.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, menyampaikan apresiasi atas perhatian Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali beserta jajaran yang hadir memberikan pembinaan secara langsung kepada para kader Posyandu.

Ia menilai kehadiran TP Posyandu Provinsi Bali merupakan wujud nyata dalam memperkuat kelembagaan Posyandu. Posyandu menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kini semakin berperan sebagai penghubung antara warga dengan pemerintah sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat.

Sementara itu, Pengarah Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, memaparkan implementasi Posyandu Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Melalui regulasi tersebut, pelayanan Posyandu yang sebelumnya berfokus pada bidang kesehatan kini berkembang menjadi enam bidang pelayanan, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial.

Pelayanan Posyandu juga diberikan berdasarkan siklus hidup, mulai dari anak-anak, remaja, hingga lanjut usia. Para kader diharapkan semakin aktif berkontribusi dalam pembangunan wilayah melalui penanganan berbagai persoalan masyarakat yang responsif dan berbasis data.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan kader Posyandu Kelurahan Abianbase. Setiap kader menerima bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu.

Di Kelurahan Abianbase, bantuan disalurkan kepada 78 kader Posyandu yang berasal dari 13 Posyandu, dengan total bantuan mencapai 2.340 kilogram beras, 156 krat atau 4.680 butir telur, serta 156 kotak susu.

Sementara itu, di Desa Selat bantuan diberikan kepada 60 kader Posyandu yang berasal dari empat Posyandu. Masing-masing kader menerima 30 kilogram beras, dua krat atau 60 butir telur, dan dua kotak susu, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai 1.800 kilogram beras, 120 krat atau 3.600 butir telur, serta 120 kotak susu.

Secara keseluruhan, dalam rangkaian Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” di dua lokasi tersebut, TP Posyandu Provinsi Bali menyalurkan bantuan kepada 138 kader Posyandu dari 17 Posyandu, dengan total bantuan mencapai 4.140 kilogram beras, 276 krat atau 8.280 butir telur, serta 276 kotak susu.

Rangkaian Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” ini menjadi wujud komitmen TP Posyandu Provinsi Bali dalam memperkuat kelembagaan Posyandu, meningkatkan kapasitas kader, sekaligus membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang semakin terpadu, responsif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

The post Posyandu di Bali Akan Diberi Nama Sesuai Banjar untuk Permudah Pemetaan appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam jumpa pers, Gubernur Koster menyampaikan bahwa audiensi dengan Pramono Anung merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri.

“Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah,” ujarnya.

Selain menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah, pertemuan tersebut membahas sejumlah inovasi yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketiga kepala daerah itu juga membahas Koefisien Lantai Bangunan (KLB), terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menyampaikan bahwa dirinya memperoleh banyak masukan dan gambaran dari Gubernur DKI Jakarta terkait berbagai isu yang dibahas.

“Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” jelasnya.

Hasil pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut selanjutnya akan dibahas oleh tim teknis di Bali agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur,” imbuhnya.

Menambahkan penjelasan Gubernur Koster, Pramono Anung menyinggung pentingnya skema pembiayaan kreatif bagi pemerintah daerah.

“Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Kita tidak bisa terpaku pada pola konvensional, tetapi harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah,” ungkapnya.

Pramono Anung juga memberikan gambaran mengenai penerapan KLB serta Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di DKI Jakarta yang dinilai dapat dikaji untuk diterapkan di Bali.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa 74 persen sektor pariwisata Bali berpusat di Kabupaten Badung.

“Salah satu tantangan yang saat ini kami hadapi adalah mengatasi kemacetan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah menempuh sejumlah langkah, salah satunya membangun ruas jalan baru di wilayah Badung Selatan melalui skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan pihak ketiga.

Menurut Adi Arnawa, peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan tidak akan berhenti sampai di sana. Ke depan, program tersebut masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung terbuka terhadap opsi penerbitan obligasi daerah. (*)

The post Bertemu Pramono Anung, Gubernur Koster Jajaki Penerbitan Obligasi Daerah appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Disdikpora memastikan kemenangan melalui pertandingan yang berlangsung dramatis. PUPRKIM lebih dahulu unggul lewat satu gol pada babak pertama. Disdikpora kemudian memberikan perlawanan sengit hingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1–1 menjelang berakhirnya babak kedua dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Pada perpanjangan waktu kedua, Disdikpora berhasil mencetak gol kemenangan sekaligus memastikan gelar juara. Sementara itu, PUPRKIM harus puas finis sebagai runner-up, disusul Tim BPBD Provinsi Bali di posisi ketiga.

Selain memperoleh trofi, tim juara I, II, dan III juga menerima hadiah uang tunai yang merupakan pemberian pribadi Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta. Juara I menerima hadiah sebesar Rp15 juta, juara II Rp10 juta, dan juara III Rp5 juta. Trofi dan hadiah diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Final Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV juga dimeriahkan executive match yang mempertemukan Tim Jersey Merah melawan Tim Jersey Putih. Tim Jersey Merah yang dikomandoi Sekda Dewa Made Indra tampil dominan dan menang telak dengan skor 8–0.

Kompetisi ini telah berlangsung sejak 27 Juli 2026. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Pegawai (PSP) Pemprov Bali, sekaligus Ketua Panitia Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV, I Kadek Adi Mahendra, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta meningkatkan keakraban dan soliditas antar pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kompetisi tersebut diikuti 30 organisasi perangkat daerah (OPD), meningkat dibandingkan tahun lalu yang diikuti 27 OPD. Pertandingan digelar selama delapan hari pada sore hari agar tidak mengganggu jam kerja maupun pelayanan kepada masyarakat.

The post Kalahkan Dinas PUPRKIM, Disdikpora Bali Juara Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Wayan Koster secara simbolis melaksanakan prosesi ngayeg tirta yang diiringi para pemangku sebagai bagian dari rangkaian upacara suci penyempurnaan atma leluhur.

Di hadapan krama adat dan peserta upacara, Koster menilai pelaksanaan Atma Wedana secara massal merupakan solusi yang sangat baik karena mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menjalankan yadnya.

“Atma Wedana ini solusi yang sangat baik. Bersamaan dilakukan untuk 18 sawa. Bagus sekali dan harus terus dikembangkan sebagai bentuk gotong royong agar pelaksanaan upacara tidak menjadi beban personal bagi masyarakat,” ujar Koster.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali akan terus hadir mendukung desa adat sebagai benteng pelestarian budaya sekaligus penguatan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bali.

Koster mengungkapkan, dukungan tersebut telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk pemberian hibah aset pemerintah kepada desa adat yang dinilai mampu mengelola lahan secara produktif.

“Saat Bendesa dan panitia beraudiensi kepada saya, saya langsung setuju membantu. Seperti saat pembangunan TPS3R maupun hibah tanah milik Pemprov. Kalau ada lahan pemerintah yang tidak produktif dan lebih bermanfaat dikelola desa adat, saya berikan kepada desa adat agar lebih produktif. Kita ngayah bersama desa adat,” katanya.

Ia menegaskan aset yang dihibahkan harus dikelola secara profesional dengan tetap berlandaskan aturan adat melalui pararem sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutannya.

Koster juga mencontohkan keberhasilan optimalisasi pengelolaan aset pemerintah di kawasan pariwisata. Menurutnya, nilai kerja sama pengelolaan lahan di kawasan ITDC meningkat signifikan dari sekitar Rp7 miliar per tahun menjadi Rp57 miliar per tahun setelah dilakukan pembenahan tata kelola.

“Pengelolaan seperti ini akan terus ditingkatkan agar memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah maupun masyarakat. Desa adat juga silakan mengajukan hibah atas nama desa adat dengan aturan yang jelas sehingga aset bisa menghasilkan dan dirawat dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan desa adat tidak hanya memiliki tanggung jawab pada aspek sekala, tetapi juga niskala, sehingga harus diperkuat agar tetap berdaya menghadapi perkembangan zaman, terutama bagi Desa Adat Bualu yang berada di kawasan strategis pariwisata Nusa Dua.

“Desa adat harus kuat. Apalagi Desa Bualu berada di kawasan komersial dan pariwisata. Gotong royong antara desa adat, pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus terus dijaga. Saya yakin dengan menjaga desa adat, leluhur akan memberikan jalan yang baik bagi Bali ke depan,” katanya.

Upacara Atma Wedana tahun 2026 di Desa Adat Bualu dipuput oleh Ida Pedanda Putra Telaga. Upacara ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pitra Yadnya yang bertujuan menyucikan sekaligus menyempurnakan atma para leluhur sebagai wujud sradha dan bhakti umat Hindu.

Ketua Panitia atau Prawartaka Karya, Ketut Nesa, menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Bali, pemerintah, dan seluruh pihak yang telah membantu sehingga pelaksanaan upacara berlangsung lancar dan sukses.

Ia menjelaskan rangkaian karya diawali dengan prosesi pengabenan pada 16 Juli 2026, sedangkan upacara nyekah dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus 2026.

Tahun ini, upacara diikuti 18 sawa dalam prosesi Atma Wedana serta 114 sawa yang mengikuti upacara nyekah. Seluruh rangkaian kegiatan menelan biaya sekitar Rp1,7 miliar yang berasal dari urunan krama Desa Adat Bualu dan dukungan donasi dari berbagai pihak.

Gubernur Koster sendiri secara langsung menyerahkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 25 juta rupiah sebagai simbolisasi dukungan terhadap pelaksanaan upacara tersebut.(*)

The post Gubernur Koster Dorong Atma Wedana Massal Jadi Model Gotong Royong, Tegaskan Komitmen Perkuat Desa Adat Bali appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Di Kabupaten Buleleng, monitoring dilaksanakan di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula. Tim monitoring terdiri atas Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Dr. I Made Dwi Dewata, S.STP., M.Si.; Sekretaris II TP PKK Provinsi Bali, I Nyoman Mendra; serta Ketua Bidang IV TP PKK Provinsi Bali, dr. A.A. Sagung Mas Dwipayani, M.Kes.

Kegiatan diawali dengan gotong royong membersihkan pekarangan rumah, telajakan, balai banjar, wantilan, dan tempat ibadah bersama masyarakat setempat. Selanjutnya, dilaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu yang diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Sagung Mas Dwipayani menegaskan bahwa Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu bukan hanya menjadi tanggung jawab kader PKK, melainkan merupakan gerakan seluruh masyarakat desa untuk membangun lingkungan yang bersih dan sehat serta memperkuat kepedulian sosial dan budaya gotong royong.

Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan tata cara pemukulan kulkul sebagai penanda dimulainya gotong royong. Kulkul dipukul pertama kali pada pukul 05.45 Wita sebanyak tiga kali dengan ritme “tung… tung… tung…”. Selanjutnya, pada pukul 06.00 Wita, kulkul kembali dipukul sebanyak dua kali sebagai tanda seluruh warga mulai melaksanakan kegiatan bersih-bersih dari pekarangan rumah masing-masing, kemudian dilanjutkan ke telajakan dan fasilitas umum di lingkungan desa.

Sementara itu, Perbekel Desa Sembiran, I Ketut Gede Dony Widhi Ariawan, mengatakan bahwa budaya gotong royong sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh masyarakat setiap minggu. Kehadiran Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu semakin menghidupkan kembali semangat tersebut, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah dan desa secara bersama-sama.

Selain memberikan pembinaan, Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa 400 kilogram beras kepada warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial yang berjalan seiring dengan semangat gotong royong.

Usai sosialisasi, tim monitoring dan evaluasi meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu di lingkungan rumah warga. Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan gerakan di Desa Sembiran telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih merata dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.

Melalui monitoring ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai gerakan masyarakat sehingga budaya gotong royong, kebersihan lingkungan, dan solidaritas sosial di Bali semakin kuat.

The post Monev Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu di Desa Sembiran, Pemprov Bali Dorong Gotong Royong Rutin dan Kepedulian Sosial appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.