The post Majalah Bina Posyandu Edisi III appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

The post Majalah Hatinya PKK Edisi III appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri puncak Dies Natalis ke-59 FEB Unud yang berlangsung di halaman kampus setempat, Selasa (1/9/2026).

Koster menilai Universitas Udayana memiliki posisi strategis dalam pembangunan Bali. Selain menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Bali, Unud juga menjadi salah satu rujukan pendidikan tinggi bagi kawasan Indonesia Timur.

“Pakar yang tergabung di Pemprov Bali sebagian dari UNUD dan secara institusi maupun pribadi, saya dengan Bapak Rektor memiliki hubungan yang sangat baik, terus berkoordinasi untuk menyelaraskan kerjasama antara Pemprov dengan UNUD,” ujar Koster.

Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat agar pengetahuan dan hasil kajian akademik dapat berjalan searah dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Koster Tawarkan Kuliah Umum Ekonomi Kerthi Bali

Dalam kesempatan tersebut, Koster secara khusus menyoroti konsep Ekonomi Kerthi Bali yang dinilainya relevan dengan bidang keilmuan FEB Unud.

Konsep tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku dan menurut Koster penting untuk dikenalkan kepada keluarga besar FEB, baik dosen maupun mahasiswa.

“Saya berharap konsep ini dikenalkan di kampus karena sangat bagus. Supaya pengetahuan yang kita bangun benar-benar menyentuh dan menyatu dengan karakter serta potensi daerah Bali. Saya siap memberi kuliah umum tentang Ekonomi Kerthi Bali di FEB,” kata Koster.

Ia berharap konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan Bali tidak hanya dipahami dalam konteks kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari pengetahuan akademik yang dikaji dan dikembangkan di perguruan tinggi.

Dengan demikian, ilmu ekonomi yang dikembangkan di kampus dapat lebih dekat dengan karakter, kebutuhan, serta potensi lokal Bali.

Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun

Koster juga mengaitkan pembangunan Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menjadi landasan pemerintahannya.

Menurut dia, konsep tersebut merupakan pedoman dalam menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Pembangunan Bali, kata Koster, harus dilakukan sesuai karakteristik dan potensi lokal daerah.

“Ini saya jadikan pedoman agar alam, manusia dan alam Bali tetap ajeg. Bali harus betul-betul dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya. Ini yang sedang saya kerjakan dengan sangat serius melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, mulai dari alam, manusia hingga kebudayaan.

Ketiga unsur tersebut, menurut Koster, harus tumbuh dan berkembang secara harmonis serta memiliki keterkaitan satu sama lain agar keberlanjutan Bali tetap terjaga.

Koster berharap perguruan tinggi, khususnya Unud, dapat terus memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan dalam mendukung arah pembangunan tersebut.

FEB Unud Catat Sejumlah Capaian

Dekan FEB Unud Prof. Dr. Ni Putu Wiwin Setyari mengatakan fakultas yang dipimpinnya saat ini telah berkembang menjadi salah satu fakultas ekonomi terkemuka di kawasan Indonesia Timur.

Ribuan lulusan FEB Unud telah terserap di berbagai sektor. Dari sisi akademik, sebanyak 10 dari 12 program studi di FEB Unud telah memperoleh akreditasi unggul.

Wiwin menegaskan capaian tersebut bukan merupakan hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh keluarga besar FEB serta dukungan berbagai pihak.

Momentum Dies Natalis ke-59, menurutnya, menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kolaborasi dan meningkatkan kontribusi fakultas kepada masyarakat.

Tema Dies Natalis tahun ini, “Empowering Collective Impact: Driving Change Beyond Limits, Together as One”, diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diterjemahkan dalam berbagai tindakan nyata.

“Saya berharap ini bukan hanya sekadar slogan tapi penegasan bahwa keunggulan dari kerja keras harus diterjemahkan dalam tindakan nyata hingga bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wiwin.

Perayaan Dies Natalis ke-59 FEB Unud ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Dekan FEB Unud. Potongan tumpeng pertama kemudian diserahkan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.

Koster berharap momentum usia ke-59 menjadi titik penguatan bagi FEB Unud untuk terus bergerak maju, meningkatkan kualitas akademik, dan memperluas kontribusinya bagi Bali maupun Indonesia.

“Ini yang sangat saya harapkan, khususnya pada FEB yang genap berusia 59 tahun. Jadikan dies natalis menjadi momentum untuk bergerak maju agar FEB makin kuat, tangguh dan makin terkenal. Menjadi kebanggaan masyarakat Bali dan Indonesia,” pungkasnya.

The post Dies Natalis ke-59 FEB Unud, Gubernur Koster Dorong Ekonomi Kerthi Bali Masuk Kampus appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Kerja sama pengembangan perkeretaapian tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama di Gedung Kertasabha, Denpasar, Selasa (1/9/2026). Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, CEO Angkasa Pura, Sekda Badung serta sejumlah pihak terkait hadir dalam kegiatan tersebut.

Moda trem dipilih sebagai konsep transportasi yang dinilai paling sesuai dengan karakteristik Bali. Berbeda dengan MRT maupun LRT, trem yang dirancang akan menggunakan teknologi baterai sehingga tidak membutuhkan kabel listrik di sepanjang jalur.

Trase awal yang disiapkan memiliki panjang sekitar 12 kilometer dengan koridor Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai–Canggu. Jalur dirancang menggunakan dua lintasan dengan area persilangan untuk mendukung kelancaran operasional.

Dari sisi ukuran, trem juga dirancang relatif kecil. Lebar trase sekitar tiga meter, sedangkan dimensi trem sedikit di atas dua meter atau bahkan lebih kecil dibandingkan bus.

Layani Koridor dengan Mobilitas Tinggi

Pengembangan trem tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Badung, khususnya koridor Bandara–Canggu yang memiliki tingkat mobilitas sangat tinggi.

Dalam sehari, diperkirakan sekitar 150 ribu orang melakukan pergerakan di kawasan tersebut dengan jumlah kendaraan mencapai sekitar 80 ribu unit.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama perlunya moda transportasi massal baru yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan konektivitas antarkawasan.

Trem ditargetkan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan, mengurangi kepadatan kendaraan, serta memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.

Dalam kondisi maksimal, trem diproyeksikan mampu mengangkut sekitar 15 ribu hingga 20 ribu penumpang, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Jeda keberangkatan antartrem dirancang sekitar 10 menit.

Jika beroperasi secara maksimal, kapasitas angkutnya diproyeksikan mencapai sekitar 60 ribu penumpang per hari. Angka tersebut diharapkan dapat mengakomodasi sekitar 40 persen kepadatan mobilitas pada koridor Bandara–Canggu.

Groundbreaking Maret 2027

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Kementerian PPN/Bappenas dan Pemprov Bali untuk memperbaiki fasilitas serta sistem transportasi di Bali, khususnya di wilayah Kabupaten Badung yang menghadapi persoalan kepadatan lalu lintas.

Menurut Koster, konsep trem kini semakin konkret untuk menjadi salah satu alternatif mengatasi persoalan kemacetan di jalur Bandara–Canggu.

Namun, pembangunan transportasi tersebut harus tetap memperhatikan karakteristik Bali. Infrastruktur yang dibangun tidak boleh mengorbankan keindahan, lingkungan maupun kehidupan masyarakat.

“Pengembangan transportasi harus tetap memperhatikan keunikan Bali, menjaga keindahan Bali, mendukung pariwisata dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat,” kata Koster.

Ia menegaskan pembangunan trem harus memperhatikan keberadaan hotel, akomodasi wisata, objek pariwisata, lingkungan, permukiman, serta kehidupan masyarakat yang berada di sepanjang trase.

Kenyamanan wisatawan juga menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan moda transportasi tersebut.

“Kenyamanan wisatawan harus tetap dijaga. Keberadaan trem justru diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi pariwisata Bali,” ujar Koster.

Berdasarkan rencana awal, groundbreaking pembangunan trem ditargetkan berlangsung pada Maret 2027. Trase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, sementara seluruh jalur hingga Canggu ditargetkan selesai dan beroperasi pada 2029.

Libatkan Desa Adat hingga Pelaku Pariwisata

Setelah penandatanganan kerja sama, pengembangan akan memasuki sejumlah tahapan lanjutan, mulai dari studi teknis dan penyusunan kajian, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah juga akan melibatkan desa adat serta berbagai pemangku kepentingan yang berada di sepanjang koridor pembangunan. Pelaku pariwisata, hotel, dan penyedia akomodasi wisata juga akan dilibatkan dalam proses pengembangan.

Pelibatan tersebut dinilai penting agar pembangunan trem tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.

Konsep trem sendiri dirancang dengan sejumlah karakteristik, antara lain ramah lingkungan, menggunakan teknologi baterai, memiliki tingkat kebisingan rendah, berukuran relatif kecil, serta dapat terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya.

KAI Pastikan Budaya Bali Jadi Pertimbangan

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan aspek budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat lokal menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan.

Menurut Bobby, Bali memiliki karakter yang sangat khas, dengan keluhuran budaya, spiritualitas, jati diri masyarakat, serta kehidupan sosial yang harus menjadi bagian dari pertimbangan pembangunan infrastruktur.

“Infrastruktur transportasi harus dikembangkan secara hati-hati. Kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan identitas dan harmoni Bali,” kata Bobby.

Penggunaan teknologi baterai menjadi salah satu pilihan dalam konsep trem karena dinilai dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan sekaligus menekan tingkat kebisingan.

Teknologi tersebut diharapkan menjaga kenyamanan masyarakat yang tinggal di sepanjang trase maupun wisatawan yang menggunakan dan berada di sekitar jalur trem.

Dengan konsep tersebut, trem Bandara–Canggu tidak hanya diarahkan sebagai moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem transportasi Bali yang ramah lingkungan dan selaras dengan identitas daerah.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, trem listrik sepanjang sekitar 12 kilometer tersebut akan mulai dibangun pada 2027, beroperasi pada trase awal pada 2028, dan ditargetkan melayani seluruh koridor hingga Canggu pada 2029.

The post Bali Siapkan Trem Listrik Bandara–Canggu, Groundbreaking Ditargetkan Maret 2027 appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Pesan tersebut mengemuka dalam Dekranasda Bali Fashion Day “Wastra Hitakara” yang digelar di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Art Center Denpasar, Senin (31/8/2026).

Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster mengatakan kebijakan penggunaan busana berbahan endek bagi ASN Bali tidak semata-mata ditujukan untuk membangun kekompakan dan kerapian aparatur. Kebijakan tersebut juga memiliki tujuan lebih luas, yakni menjaga keberlangsungan warisan budaya sekaligus menciptakan pasar bagi produk perajin lokal.

Penggunaan busana berbahan endek ditetapkan setiap Selasa dan Jumat. Selain itu, kain endek digunakan secara serentak sebagai bagian dari busana adat setiap Kamis, pada HUT Pemerintah Provinsi Bali, serta rahina Purnama dan Tilem.

Menurut Putri Koster, penggunaan endek secara konsisten akan menciptakan permintaan yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi penenun, perajin, dan pelaku IKM di berbagai wilayah Bali.

Karena itu, ia mengajak ASN tidak berhenti pada penggunaan kain endek sebagai pakaian, tetapi juga turut membeli dan mempromosikan produk IKM Bali Bangkit serta produk perajin dari sentra-sentra endek di daerah masing-masing.

“Mari kita belajar bersama untuk mencintai produk lokal buatan perajin Bali, perajin yang merupakan saudara kita sendiri. Jika bukan kita yang peduli terhadap warisan leluhur, siapa lagi yang akan menjaganya?” tegas Putri Koster.

Jangan Biarkan Produk Lokal Terpinggirkan

Putri Koster juga mengingatkan masyarakat Bali agar tidak membiarkan produk kerajinan lokal semakin terpinggirkan oleh produk dari luar Bali yang ditawarkan dengan harga lebih murah.

Menurut dia, pilihan konsumen memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan perajin lokal. Ketika masyarakat lebih banyak membeli produk lokal, maka permintaan terhadap hasil karya perajin dan IKM Bali akan ikut tumbuh.

“Jangan sampai produk kita semakin terpinggirkan, bahkan hilang, karena kita lebih memilih membeli dan menggunakan produk troso, yakni produk buatan luar Bali yang didatangkan dan dijual di Bali dengan harga murah,” ujarnya.

Ia menilai keberpihakan terhadap produk lokal perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Penggunaan, pembelian, dan promosi produk perajin Bali menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri kerajinan yang berkelanjutan.

Fashion Show Jadi Ruang Promosi IKM

Dekranasda Bali Fashion Day “Wastra Hitakara” merupakan bagian dari trilogi fashion show Dekranasda Provinsi Bali. Kegiatan tersebut tidak hanya dirancang sebagai pertunjukan busana, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara kain tenun endek, desainer muda lokal, model, koreografi, dan musik.

Melalui pendekatan tersebut, kain endek didorong untuk terus berkembang mengikuti kebutuhan dan selera masyarakat tanpa kehilangan nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Dekranasda Bali berupaya meningkatkan kualitas sekaligus memperluas penggunaan kain endek sehingga wastra Bali tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga mampu memiliki nilai ekonomi yang semakin kuat.

Konsep tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri mode berbasis wastra Bali, dengan melibatkan penenun, perajin, desainer, pelaku IKM/UMKM hingga konsumen.

Dalam konteks tersebut, ASN memiliki posisi strategis karena selain menjadi pengguna, mereka juga dapat menjadi konsumen sekaligus promotor produk lokal.

Koster: Promosi Kreatif dan Perkuat Kebersamaan

Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir menyaksikan Dekranasda Bali Fashion Day mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai fashion show menjadi cara kreatif untuk mempromosikan produk IKM/UMKM sekaligus membangun kebersamaan di lingkungan perangkat daerah.

“Secara khusus, kegiatan ini memberikan kesan tersendiri dalam cara mempromosikan produk IKM/UMKM secara tidak langsung dan memberikan dampak positif bagi penjual maupun produsen. Kegiatan ini sekaligus menggairahkan suasana internal perangkat daerah dan memperkuat kebersamaan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang terlibat,” ujar Koster.

Dekranasda Bali Fashion Day kali ini melibatkan empat perangkat daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali; serta Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Pelibatan perangkat daerah tersebut memperlihatkan bahwa gerakan penggunaan dan pengembangan endek tidak hanya menjadi tanggung jawab perajin atau Dekranasda. ASN dan seluruh perangkat daerah juga dapat mengambil peran melalui keputusan konsumsi sehari-hari.

Dengan mempertemukan ASN, desainer, perajin, penenun, pelaku IKM/UMKM dan perangkat daerah, Dekranasda Bali Fashion Day diharapkan berkembang menjadi gerakan bersama untuk menjaga keberlangsungan endek.

Lebih jauh, gerakan tersebut diarahkan agar warisan tenun Bali tetap hidup di tengah perubahan zaman, karya perajin terus memiliki pasar, dan aktivitas IKM/UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat Bali.

The post ASN Bali Didorong Jadi Penggerak IKM Lewat Gerakan Peduli Endek appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia ke-14 sekaligus HUT IWO Bali ke-1 di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Minggu (30/8/2026).

Koster mengatakan kehadiran IWO merupakan bagian dari respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berlangsung pesat. Perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi, termasuk melalui media online.

Menurutnya, dibandingkan media konvensional, media online memiliki keunggulan dalam kecepatan penyampaian informasi, kemudahan akses, serta kemampuan menjangkau masyarakat kapan dan di mana saja.

Namun, kecepatan tersebut, kata Koster, harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab jurnalistik.

Ia menegaskan media massa memiliki posisi strategis sebagai wahana interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pers harus tetap berpegang pada aturan jurnalistik, tetapi tidak kehilangan sikap kritis dalam menyampaikan informasi dan menjalankan fungsi mencerdaskan masyarakat.

Gubernur Koster: Berani Sampaikan yang Buruk dan Positif

Gubernur berharap media yang tergabung dalam IWO Bali dapat menjalankan tugas secara objektif dan profesional. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berdasarkan kondisi yang sebenarnya, tanpa melebihkan maupun mengurangi fakta.

“Harus berani mengatakan apa adanya. Jika ada yang buruk sampaikan, namun kalau ada yang positif juga harus disampaikan kepada masyarakat. Semuanya untuk mensejahterakan masyarakat Bali,” ujar Koster.

Menurut dia, pers tidak hanya memiliki fungsi menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran publik. Karena itu, pemberitaan yang kritis tetap diperlukan sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta.

Koster juga mengajak IWO Bali untuk aktif bersinergi dan berkolaborasi dalam mengawal pembangunan Bali.

Kolaborasi tersebut diharapkan turut mendukung implementasi Tatanan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, yang menjadi arah pembangunan Bali dalam jangka panjang.

Koster mengatakan pemahaman masyarakat mengenai arah pembangunan Bali perlu terus diperkuat. Karena itu, sosialisasi mengenai haluan pembangunan tersebut akan dilakukan secara masif agar masyarakat tidak hanya mengetahui arah pembangunan, tetapi juga dapat mengambil peran dalam pelaksanaannya.

IWO Tegaskan Keberpihakan pada Kepentingan Publik

Puncak peringatan HUT IWO tersebut mengusung tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali”.

Ketua IWO Bali Tri Widiyanti mengatakan IWO akan terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengawal pembangunan di Bali dengan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Menurut Tri, perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin membutuhkan informasi yang cepat. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip jurnalistik.

Proses diseminasi informasi kepada masyarakat, kata dia, harus dilakukan secara bersih, bertanggung jawab, berimbang, dan mengutamakan objektivitas.

IWO Bali, lanjutnya, berkomitmen menjadikan pers sebagai bagian dari proses pembangunan yang mampu memberikan informasi sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Diisi Lomba Jurnalistik dan Bantuan Sosial

Peringatan HUT IWO Indonesia ke-14 dan HUT IWO Bali ke-1 tersebut tidak hanya diisi dengan pemotongan tumpeng.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba karya jurnalistik tingkat perguruan tinggi se-Bali, talkshow, serta penyerahan bantuan tali kasih kepada 15 anak kurang mampu.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya IWO Bali memperkuat peran organisasi wartawan online, tidak hanya dalam menjalankan fungsi jurnalistik, tetapi juga dalam membangun kepedulian sosial.

Melalui momentum HUT tersebut, IWO Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan dengan menghadirkan informasi yang faktual, berimbang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara Koster berharap hubungan antara pemerintah dan pers dapat terus dibangun melalui sinergi yang sehat. Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra kritis, sedangkan masyarakat membutuhkan pers sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.

Dengan peran tersebut, pers diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi pembangunan, tetapi juga ikut memastikan pembangunan Bali berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

The post Gubernur Koster Minta IWO Kritis dan Objektif Kawal Pembangunan Bali appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Jumat (28/8/2026).

Bali meraih peringkat Terbaik I pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dengan apresiasi sebesar Rp2 miliar. Sementara pada kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, Bali meraih peringkat Terbaik II dengan apresiasi sebesar Rp1,5 miliar.

Koster mengapresiasi Kemendagri yang memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berdasarkan kinerja pada empat kategori penilaian. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan besaran apresiasi yang diterima.

“Yang lebih penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi dorongan dan motivasi bagi kepala daerah untuk terus membangun dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Koster.

Rp3,5 Miliar untuk Perbaikan Jalan

Usai menerima penghargaan, Koster mengatakan apresiasi senilai Rp3,5 miliar yang diterima Pemerintah Provinsi Bali akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, khususnya perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan.

Pemanfaatan apresiasi tersebut diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurut Koster, penghargaan yang diterima Bali juga menjadi pengakuan atas berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Namun, ia menekankan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Pelayanan Kesehatan Didorong hingga Desa

Dalam sektor kesehatan, Koster mengatakan pelayanan kesehatan di Bali telah menjangkau masyarakat hingga tingkat desa melalui Pusat Pembantu (Pustu).

Ke depan, kualitas pelayanan Pustu akan terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Bali juga mengarahkan pengembangan Pustu agar dapat ditingkatkan menjadi klinik sehingga pelayanan kesehatan semakin dekat dan mudah diakses masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

Momentum Perkuat Solidaritas Kepala Daerah

Koster juga menilai kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antarkepala daerah.

Berkumpulnya kepala daerah dari berbagai wilayah, menurutnya, membuka ruang untuk saling bertukar pengalaman mengenai kebijakan, pembangunan, serta praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap capaian suatu daerah, tetapi juga dapat menjadi sarana berbagi pengalaman agar inovasi dan keberhasilan di satu daerah dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya.

Empat Kategori Penilaian

Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 diikuti tujuh provinsi, 93 kabupaten, dan 35 kota di wilayah Jawa dan Bali.

Kemendagri melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah melalui empat kategori, yakni Implementasi Program 3 Juta Rumah; Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan; Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan; serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan kinerja terbaik kemudian mendapatkan apresiasi berdasarkan masing-masing kategori.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penghargaan tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kinerja yang baik pada akhirnya akan berbuah kepercayaan publik. Jika tata kelola pemerintahan bagus, masyarakat akan menilai positif pemimpinnya,” kata Tito.

Menurut Tito, pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik melalui ajang tersebut juga mendapatkan manfaat berupa insentif fiskal.

Insentif tersebut selanjutnya disalurkan Kemendagri ke rekening kas daerah dan dapat digunakan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Bagi Bali, capaian dua penghargaan tersebut menjadi tambahan motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Penghargaan juga diharapkan tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi diterjemahkan menjadi program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

The post Bali Raih Rp3,5 Miliar dari Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Menurut Putri Koster, ketiga aspek tersebut menjadi kunci agar endek tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang layak bagi perajin serta memiliki daya saing di tingkat nasional hingga internasional.

Hal itu disampaikan Putri Koster saat mengisi talkshow di Radio Dirgantara Jembrana, Kamis (27/8/2026), dalam rangkaian Dekranasda Bali Fashion Road Show. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Gede Agus Astapa.

Putri Koster mengatakan salah satu persoalan utama yang kini dihadapi industri tenun tradisional adalah semakin berkurangnya jumlah penenun yang tidak diimbangi regenerasi.

Kondisi tersebut, menurut dia, salah satunya berkaitan dengan belum seimbangnya nilai ekonomi yang diterima penenun dengan proses, waktu, keterampilan, dan kualitas karya yang dihasilkan.

“Secara global, penenunan kain tradisional endek Bali saat ini mengalami kesulitan penerus yang mau mengerjakan. Tenaga penenun saat ini semakin menipis tanpa ada generasi pengganti. Mungkin karena karya dan harga tidak sesuai,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan akan terus mengawal perkembangan kain tenun tradisional endek Bali, termasuk memastikan adanya keseimbangan antara kualitas kain dan harga jual.

“Selain kualitas, saya akan terus mengawal penyesuaian harga agar kain yang dihasilkan seimbang antara kualitas dan harga,” tegasnya.

Seni, Bisnis, dan Perlindungan Hukum

Putri Koster menyebut pengembangan endek perlu dilakukan melalui apa yang ia sebut sebagai trilogi pengembangan fesyen, yakni seni, bisnis, dan perlindungan hukum.

Seni, kata dia, menjadi unsur yang menjaga identitas, estetika, serta nilai budaya yang terkandung dalam kain tradisional. Sementara bisnis memastikan karya para perajin memiliki nilai ekonomi dan mampu menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Adapun perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak atas karya, termasuk kekhasan motif yang menjadi identitas suatu daerah.

Jembrana menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengembangan tersebut karena memiliki sentra tenun dengan motif dan karakter khas. Kekhasan itu, menurut Putri Koster, harus tetap dijaga meski desain endek terus dikembangkan mengikuti perkembangan industri fesyen.

“ Kain itu bisa memberikan dampak estetika yang indah dan juga dampak pada perputaran ekonomi. Dengan desain yang kontinu dan konsisten, saya yakin akan membangkitkan kemampuan kita semua dalam melindungi karya cipta lokal agar mampu bersaing di kancah nasional dan internasional,” katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan atau politik kebudayaan untuk memastikan warisan budaya tidak kehilangan identitas ketika masuk ke dalam industri dan pasar yang lebih luas.

Tanpa perlindungan, karya lokal berpotensi menghadapi persaingan yang tidak seimbang dan kehilangan kekhasannya.

Masyarakat Diminta Serap Produk Perajin Lokal

Selain mendorong kebijakan, Putri Koster mengajak masyarakat ikut memperkuat ekosistem tenun dengan membeli dan menggunakan produk yang dihasilkan perajin di daerah masing-masing.

Menurutnya, penyerapan produk secara langsung akan menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Jika pasar semakin kuat, profesi sebagai penenun juga akan memiliki prospek yang lebih baik sehingga dapat menarik minat generasi muda untuk meneruskan keterampilan tersebut.

“Seraplah kain tenun yang masyarakat hasilkan sehingga warga yang ingin mencari kain tenun akan mendatangi sentra tenun di wilayahnya. Dengan demikian, tenun itu bisa bergerak melalui trilogi fashion show, yakni seni, bisnis, dan perlindungan hukum,” ungkapnya.

Putri Koster menilai penggunaan endek dalam busana modern mulai menunjukkan perkembangan. Kain tradisional Bali tersebut kini semakin banyak digunakan, tidak hanya oleh masyarakat Bali, tetapi juga oleh masyarakat dari luar daerah.

“Saya merasa perjalanan kami terengah-engah. Namun, karya tenun tradisional endek Bali saat ini semakin disukai oleh warga Bali. Bahkan, tidak sedikit wisatawan lokal dan pejabat dari luar Bali mulai melirik dan menggunakan pakaian berbahan endek Bali,” katanya.

Fashion Show Jadi Jembatan Tradisi dan Pasar

Untuk memperluas penggunaan dan pasar wastra Bali, Dekranasda Bali secara berkelanjutan menjalankan sejumlah program, yakni Dekranasda Bali Fashion Day, Dekranasda Bali Fashion Week, dan Dekranasda Bali Fashion Road Show.

Ketiga program tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan perajin dengan desainer, pelaku industri, konsumen, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Melalui panggung fesyen, kain tradisional tidak hanya diperkenalkan dalam bentuk aslinya, tetapi juga dikembangkan menjadi berbagai produk busana yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas budaya.

Upaya tersebut diharapkan membuat endek tidak berhenti sebagai simbol warisan budaya, melainkan berkembang sebagai bagian dari industri kreatif yang mampu membuka pasar lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan perajin.

KPID Bali Dorong Kesadaran Masyarakat

Sementara itu, Ketua KPID Bali Gede Agus Astapa menilai pelestarian kain tradisional merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat, kata dia, memiliki peran penting dalam menjaga seni, tradisi, dan budaya Bali.

“Sebagai warga Provinsi Bali, tentu tanpa aba-aba sekalipun kita memiliki kewajiban dan kesadaran untuk menjaga seni, tradisi, dan budaya Bali, termasuk memberikan ruang bagi perajin lokal untuk berkarya, dan kita gunakan hasilnya,” ujarnya.

Pesan mengenai penguatan ekosistem wastra Bali tersebut juga disampaikan Putri Koster dalam talkshow di Radio Swara Bahana sebagai bagian dari rangkaian Dekranasda Bali Fashion Road Show di Jembrana.

Penguatan seni, perluasan pasar, peningkatan nilai ekonomi, dan perlindungan hukum diharapkan dapat menjadi fondasi agar endek Jembrana dan wastra Bali secara umum tetap memiliki identitas kuat sekaligus mampu berkembang mengikuti dinamika industri fesyen.

Dengan demikian, pelestarian tradisi tidak hanya berbicara tentang mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga memastikan para perajin mendapatkan kehidupan yang layak dari karya budaya yang mereka hasilkan.

The post Ibu Putri Koster Dorong Endek Jembrana Naik Kelas lewat Seni, Bisnis, dan Perlindungan Hukum appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Hal itu disampaikan Koster saat menerima audiensi Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Bali Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) di Jayasabha, Denpasar, Jumat (28/8/2026).

“Bali tidak hanya Net Zero Emission. Agenda utamanya Bali Mandiri Energi. Sumber energinya bersih, baru dan terbarukan,” kata Koster.

Menurut Koster, kebijakan Bali Mandiri Energi tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah maupun mengikuti agenda global terkait perubahan iklim. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali.

Karena itu, pengembangan energi bersih harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan, termasuk memperluas hutan, merehabilitasi kawasan hutan, serta memperbanyak penanaman pohon.

Koster mengatakan pembangunan Bali harus diarahkan agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Udara yang dihirup masyarakat harus berkualitas, polusi ditekan, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang sehat.

“Dengan demikian kualitas udara bagus, polusi turun, penyakit juga menurun. Itu target saya,” ujarnya.

Kurangi Ketergantungan Energi Fosil

Koster juga mendorong transformasi sistem energi Bali dengan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil secara bertahap.

Saat ini, sistem kelistrikan Bali masih mendapatkan sebagian pasokan dari pembangkit berbahan bakar fosil, termasuk sekitar 35 megawatt (MW) dari Paiton yang menggunakan batu bara.

Ke depan, Bali diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih, antara lain tenaga surya, gas, energi gelombang, dan tenaga angin.

Menurut Koster, transformasi tersebut telah masuk dalam rencana sistem kelistrikan PT PLN (Persero) dan prosesnya kini berjalan.

Salah satu langkah yang menjadi fokus dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi adalah mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Pemanfaatan PLTS didorong di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah hingga fasilitas lainnya. Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong peningkatan penggunaan PLTS melalui berbagai kebijakan dan Surat Edaran Gubernur.

Koster menyampaikan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut memberikan dukungan terhadap pengembangan PLTS di Bali dengan kapasitas hingga 1.500 MW.

Peningkatan penggunaan energi bersih tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan Bali. Semakin berkurangnya penggunaan energi fosil diharapkan dapat menekan polusi, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.

Bagian dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Koster menegaskan, kebijakan energi bersih tersebut merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Bali melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Dalam kerangka tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keseimbangan antara kehidupan manusia, alam, dan lingkungan.

Karena itu, agenda Bali Mandiri Energi pada akhirnya tetap sejalan dengan agenda dunia menuju Net Zero Emission 2045. Namun, menurut Koster, landasan kebijakan Bali lebih fundamental, yakni menjaga alam Bali dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bersih, sehat, dan berkualitas.

“Bali tidak hanya berpikir mengenai pencapaian Net Zero Emission,” tegasnya.

Ia mengatakan, agenda NZE merupakan bagian yang selaras dengan arah kebijakan Bali Mandiri Energi. Dengan membangun sistem energi yang lebih bersih dan mengurangi penggunaan energi fosil, Bali sekaligus berkontribusi terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

Pertalindo Siapkan Konferensi Internasional

Sementara itu, Ketua DPP Pertalindo Bali I Ketut Gede Dharma Putra menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung pembangunan Bali di bidang lingkungan hidup.

Pertalindo Bali menghimpun tenaga ahli lingkungan hidup dan memiliki lembaga sertifikasi serta laboratorium terakreditasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup di Bali.

Pertalindo juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui pemanfaatan kompetensi tenaga ahli, dukungan lembaga sertifikasi dan laboratorium terakreditasi, serta kolaborasi dalam pengembangan energi bersih dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam audiensi tersebut, Pertalindo Bali menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Konferensi Internasional pada 22 September 2026.

Kegiatan tersebut akan digelar melalui kolaborasi dengan Shinhwa University dan Universitas Udayana dengan mengangkat tema “Pemanfaatan Energi Bersih di Bali Menuju Net Zero Emission 2045.”

Pertalindo Bali mengundang Gubernur Wayan Koster untuk membuka kegiatan sekaligus menjadi keynote speaker dalam konferensi internasional tersebut.

Koster mengatakan langkah Bali dalam mendorong kebijakan energi bersih kini mulai mendapat perhatian internasional. Ia bahkan menyebut dirinya mendapat undangan ke London untuk membahas kebijakan tersebut.

Menurutnya, perhatian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Bali dalam membangun kemandirian energi dan mendorong pemanfaatan energi bersih memiliki relevansi yang lebih luas, tidak hanya bagi Bali tetapi juga dalam konteks transformasi energi global.

The post Gubernur Koster Dorong Bali Mandiri Energi, Kurangi Ketergantungan Energi Fosil appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.

Program tersebut merupakan bagian dari Program PLTS nasional sebesar 100 GWp atau sekitar 100.000 MWp yang secara resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Dalam program nasional tersebut, Bali memperoleh kuota PLTS sebesar 1.000 MWp. Gubernur Koster menegaskan Pemprov Bali siap mendukung percepatan program tersebut, termasuk melalui penyediaan lahan kering atau lahan tidak produktif yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit energi surya.

Koster menyatakan akan menyiapkan sedikitnya 1.000 hektare lahan untuk pembangunan PLTS 1.000 MWp yang tersebar di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.

Bahkan, menurut Koster, Bali berpeluang memperoleh tambahan kuota hingga 1.500 MWp. Tambahan tersebut diberikan sebagai apresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terhadap komitmen Pemprov Bali yang siap bergerak cepat menyediakan lahan hingga sekitar 1.500 hektare.

“Dengan Program PLTS 1.000 MWp, ditambah pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 1.550 MW berbahan bakar gas di Provinsi Bali, maka paling lambat tahun 2030 Bali sudah terwujud Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” kata Koster.

Dibangun Bertahap Mulai September 2026

Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Jembrana selain meresmikan Program PLTS 100 GWp juga melakukan peninjauan terhadap lokasi pembangunan PLTS di kawasan Gilimanuk.

Pembangunan awal telah dimulai pada 25 Agustus 2026 dengan kapasitas 1 MWp di atas lahan 1 hektare, sebagai bagian dari rencana pembangunan PLTS berkapasitas 321 MWp di kawasan seluas sekitar 321 hektare.

Pembangunan selanjutnya dijadwalkan mulai September 2026 dan diharapkan dapat diselesaikan pada September 2027. Seluruh proses pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Acara peresmian turut dihadiri Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Koperasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT Pertamina, jajaran Kementerian ESDM, jajaran PLN, Gubernur Bali, Bupati Jembrana, serta sejumlah pejabat terkait.

Sejalan dengan Kebijakan Bali Energi Bersih

Gubernur Koster menegaskan, pembangunan PLTS 1.000 MWp sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali sejak 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Implementasinya diarahkan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Karena itu, Koster memandang program PLTS nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk mempercepat agenda kemandirian energi yang telah menjadi arah pembangunan Bali.

Dengan pembangunan PLTS 1.000 MWp dan tambahan pembangkit berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW, Bali ditargetkan tidak lagi bergantung secara berkelanjutan pada sumber energi dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan generasi penerus.

Bali Dorong Penggunaan Energi Bersih Terbesar

Koster menilai dimulainya Program PLTS 1.000 MWp akan menjadi tonggak penting bagi transformasi energi di Bali.

Menurutnya, Bali berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan energi baru terbarukan dengan kapasitas besar melalui pembangunan PLTS 1.000 MWp.

Program tersebut diharapkan secara bertahap mengurangi hingga mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan dan ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Pada saat yang sama, pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi bersih dari dalam negeri diharapkan dapat membuat biaya energi menjadi lebih murah, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung kesehatan masyarakat.

“Dengan dimulainya Program PLTS 1.000 MWp, maka Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Energi Baru Terbarukan dengan kapasitas terbesar,” ujar Koster.

Perkuat Daya Saing Pariwisata Bali

Kemandirian energi berbasis energi bersih, lanjut Koster, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan listrik masyarakat. Program tersebut juga memiliki dampak strategis terhadap masa depan pariwisata Bali.

Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Karena itu, penggunaan energi terbarukan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus memperkuat daya saing destinasi.

Program PLTS 1.000 MWp diharapkan dapat meningkatkan kualitas, daya saing, dan ketangguhan pariwisata Bali dalam menghadapi dinamika global.

Dibahas Cepat, Disetujui Presiden

Koster mengungkapkan, keputusan Bali mendapatkan kuota Program PLTS 1.000 MWp melalui proses pembahasan yang berlangsung sangat cepat.

Pembahasan dilakukan dalam rapat antara Gubernur Bali bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pejabat tinggi Kementerian ESDM pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 23.00 WITA.

Pembahasan tersebut kemudian mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (23/8/2026).

Koster menyampaikan bahwa percepatan proses tersebut menjadi bagian dari momentum besar untuk mewujudkan kemandirian energi Bali.

“Berkat restu Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, dan Leluhur Bali, serta berlandaskan pada niat baik, tulus, dan lurus, sehingga proses pembahasan berjalan dengan sangat cepat, lancar, dan sukses dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” kata Koster.

Atas kebijakan tersebut, Gubernur Koster mewakili Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo atas kebijakan memberikan kuota Program PLTS 1.000 MWp yang didedikasikan bagi masyarakat Bali.

Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali akan menjalankan komitmen tersebut dengan mempercepat penyediaan lahan dan mendukung seluruh proses pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Program PLTS 1.000 MWp diharapkan menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sekaligus memastikan pembangunan Bali berjalan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan generasi penerus.

The post Gubernur Koster: PLTS 1.000 MWp Wujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih Paling Lambat 2030 appeared first on Pemerintah Provinsi Bali.