aku kadang bertanya-tanya
apakah 1000 trilyun tidak cukup untuk membelikan satu tikar untukku?
bagaimana dengan orang yang ku tempatkan di senayan sana?
milyaran uangku diambil oleh mereka.
ku lihat mereka memang egois.
tapi segera ku berpikir, mungkin mereka juga orang miskin
mungkin mereka mau membeli tikar juga sepertiku.

Namun segera aku lupakan semua itu
dan akupun kembali dengan boneka peneman tidurku
ini lebih nyaman, dibanding milyaran tikar yang mereka beli.
lebih hangat, untuk menjagaku dari dingin dan bengisnya dunia diluar sana.
Sebuah mimpi yang sempurna bukan?
Aku memang seorang kecil yang lusuh.
Tapi aku bukanlah seorang yang putus asa
Kalaupun hidup itu adalah jurang yang dalam
Maka aku akan membuat jembatan untuk menyeberang ke ujungnya

Oleh
Heru Agus Prayitno
Presiden BEM FISIP UNS Kabinet Rakyat 2012

Gerakan Mahasiswa Kini

Hal – hal diatas lah yang sering dimunculkan ketika kita bicara mengenai gerakan mahasiswa. Sebuah kenangan kesuksesan masa lalu, sebuah euphoria yang senantiasa diagung – agungkan oleh mahasiswa kita saat ini. Terlena kita dengan masa keemasan tersebut, sehingga semangat TOTAL REFORM !!yang dulu menggaung di senayan sana menjadi redup. Tentu agenda total reform tersebut bukanlah sebuah jargon semata. Semangat nya adalah mereformasi seluruh kehidupan negara baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Politik yang bermartabat dan berorientasi rakyat, pemerataan ekonomi dan keadilan dalam hukum, menjadi sekian banyak agenda yang harus dikawal oleh mahasiswa sampai sekarang.

Gerakan mahasiswa harus senantiasa dihidupkan, karena jika bicara mengenai agent of change, maka kita tidak akan lepas dari sebuah pembicaraan mengenai pergerakan. Tentu tidak akan ada change tanpa adanya agent yang peduli dan betul – betul berorientasi untuk perbaikan negara. Namun realita sekarang mengenai agent ini nampaknya sedikit berubah. Dengan gelar “maha” yang disandang oleh agent ini, tidak banyak mengubah keadaan. Inti gerakan mahasiswa ada tiga : membaca, diskusi dan beraksi. Namun ketika syarat pertama saja belum terpenuhi, maka hal ini seperti“katak dalam tempurung”, hanya meloncat – loncat, tanpa pernah bisa pergi dalam tempurung itu. Seperti postulat yang selama ini berkembang di masyarakat “naik ke panggung tanpa persiapan, dan kau akan turun panggung dengan penyesalan”. Membaca menjadikan banyaknya info yang masuk, dan membuat semakin terbukanya cakrawala kita akan kondisi dan situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menjadi persiapan kita untuk menjadi agent of change.

Esensi gerakan mahasiswa

“Sesungguhnya perjuangan ku lebih ringan dibanding perjuanganmu. Karena aku hanya mengusir penjajah. Sedangkan kau nanti akan berperang melawan bangsamu sendiri”. Itu adalah kata – kata yang pernah diucapkan bung karno untuk pemuda Indonesia. Esensi gerakan pemuda pada zaman itu adalah untuk meraih kemerdekaan, karena saat itu penjajahan secara nyata terlihat dan dialami langsung oleh masyarakat Indonesia. Namun penjajahan itu bukanlah berakhir, namun mengalami transformasi ke bentuk yang lebih lembut, tidak terlihat tapi benar – benar membunuh, bukan hanya secara fisik, melainkan juga ideologi atau pemikiran masyarakatnya. Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. apakah ini ideologi bangsa Indonesia?

Lalu bagaimana dengan kinerja Dewan Perwakilan “Rakyat” sebagai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Republik ini. Kasus badan anggaran angelina sondakh? Hambalang? Renovasi miliaran banggar? Nazaruddin? Atau yang lebih miris…pernah dengar berita tentang anggota DPR yang ke luar negeri, dan ketika mereka tiba di bandara, terdapat Tenaga Kerja Indonesia yang sedang kesusahan untuk kepulangan mereka ke tanah air, dan anggota DPR tersebut bersikap cuek dengan keberadaan mereka?. HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN…silahkan anda simpulkan sendiri.

Lalu bagaimana dengan kemiskinan di negara dengan pertumbuhan ekonomi 6% ini? Pada september 2011. 29,89 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin (BPS,2011). Padahal jika dilihat berdasarkan pendapatan perkapita, rata – rata orang Indonesia memiliki pendapatan sekitar 3542,9 dolar (BPS,2011). Angka yang sungguh jauh dari kenyataan adil dan merata, apakah ini yang dulu dicita – cita kan founding fathers negara Indonesia dalam sila kelima Pancasila? Padahal dari kemiskinan itu, bisa menimbulkan multiplier effect bagi kehidupan masyarakat. berapa banyak angka kriminalitas yang timbul dari kemiskinan ini, perampokan, pencurian, perusakan dimana – mana, tindakan amoral, pembunuhan. Apakah ini tindakan bangsa yang dikatakan beradab seperti yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila?

Celah – celah inilah yang bisa diisi oleh gerakan mahasiswa. Idealisme yang bersih, semangat yang menggebu, dan fisik yang kuat menjadi kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh mahasiswa untuk membangun gerakan politik yang bermartabat. Bangsa ini butuh pergerakan, bangsa ini butuh pemikiran yang rakyatis,dan bangsa ini rindu akan keadilan. Itulah esensi yang harus diwujudkan oleh mahasiswa, lalu bagaimana caranya?

Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari MEMBACA, DISKUSI, DAN……

BERAKSI..

karena esensi sebenarnya bagi kita sebagai mahasiswa dan manusia adalah MENJADI ORANG YANG BERMANFAAT…karena sebaik – baik mahluk, adalah yang bermanfaat untuk orang lain.

Hidup Mahasiswa!!

Hidup Mahasiswa!!

Untuk Rakyat Indonesia!!

Heru Agus Prayitno

Presiden BEM FISIP UNS Kabinet Rakyat 2012

Persoalan menjaga komitmen perjuangan politik bukanlah persoalan pada wilayah aktivitas, baik di dalam maupun di luar sistem. Komitmen para politisi akan teruji ketika dalam praksis politiknya mereka tetap konsisten memiliki visi kekuasaan progresif. Visi kekuasaan yang menghadirkan rakyat sebagai kekuatan utama dalam melakukan kontrol terhadap arena politik ataupun perubahan di dalamnya.

Ke depan, kita akan menyaksikan sepak terjang para elite politik muda di DPR yang mengawali karier politik sebagai aktivis gerakan mahasiswa, seperti Budiman Sudjatmiko, Pius Lustrilanang, Anas Urbaningrum, dan Andi Rakhmat. Sejarah akan mencatat apakah kiprah mereka membenarkan gambaran dominan bahwa ruang politik dan orang-orang di dalamnya nista dan kotor ataukah mereka tampil membawa perubahan lebih baik dalam arena politik.

Mampukah mereka mempertahankan komitmen pada keadilan publik, di tengah arena politik Indonesia yang bergerak dalam logika kepentingan elite yang berjarak dari publik daripada logika komitmen politik yang melekat pada kepentingan publik.

Perjuangan para elite politik baru ini tidaklah mudah dalam ruang politik Indonesia. Struktur kesempatan politik yang tersedia tak memberikan pilihan banyak untuk melakukan perubahan-perubahan politik yang bermakna. Kerap kali upaya-upaya untuk memperlihatkan komitmen para politisi muda terhadap kehendak rakyat masih harus berhadapan dengan tembok besar oligarki politik elite. Para elite politik utama yang masih mengalkulasi setiap langkah politik mereka semata-mata sebagai kesempatan untuk mengakumulasi pertambahan modal ataupun kekuasaan politik mereka sendiri.

Kehendak menarik garis sejajar antara tindakan politik politisi dan suara publik masih harus berhadapan dengan tembok besar kepentingan elite-elite utama partai yang memegang kunci tertinggi kebijakan politik di internal partai. Ilustrasi yang merisaukan dari kenyataan ini muncul tak lama setelah publik mulai berharap terbitnya titik cerah dalam wilayah politik ketika mayoritas suara legislator dianggap sejalan dengan komitmen keadilan publik, permainan politik elite segera tampil mengedepan.

Keberhasilan para legislator memenangkan opsi C yang menegaskan adanya penyimpangan hukum dan penyelesaian melalui jalur hukum dalam bail out Bank Century segera diikuti, misalnya, oleh munculnya wacana untuk merapat pada koalisi pemerintahan SBY di internal tubuh elite PDI Perjuangan (kekuatan oposisi terbesar saat ini) dalam kongres mendatang (Kompas, 8 Maret 2010). Wacana ini muncul hanya karena kelelahan politik untuk setia pada pilihan oposisi yang tidak memberikan sumber daya ekonomi dan kue kekuasaan yang besar bagi partai.

Munculnya gagasan tersebut di internal elite partai memperlihatkan bahwa dukungan suara publik masih belum dimaknai oleh elite politik sebagai modal sosial untuk mengartikulasikan keresahan publik dan konsistensi mereka untuk berpijak dalam posisi politik yang autentik. Arus dukungan publik dan tekanan politik lagi-lagi masih dimaknai oleh elite-elite utama partai sebagai modal untuk melakukan transaksi politik bagi kepentingan merapat pada kekuasaan.

Kapasitas transformatif

Setiap proses dan dinamika politik dimaknai oleh elite sebagai peristiwa yang lahir dari interaksi politik dan transaksi kepentingan di antara mereka. Publik dalam konteks politik seperti ini hanya jadi penonton ataupun suporter. Masyarakat hanya dipandang sebagai pihak yang menerima akibat dari tindakan yang dilakukan elite politik. Tentu tidak mudah bagi para elite politik berlatar aktivis melakukan kerja perubahan dalam lingkungan politik di Indonesia yang teralienasi dari kehendak publik ataupun konstituennya. Untuk memperjuangkan hadirnya politik progresif di Indonesia, para politisi-aktivis yang berkomitmen harus terlebih dahulu berpikir keluar dari perspektif kekuasaan sebagai praktik dominasi.

Seperti diutarakan aktivis gerakan sosial transnasional Hilary Wainwright (2009) dalam Rethinking Political Organisation, realitas politik kontemporer butuh pemahaman baru akan praktik kekuasaan. Kekuasaan haruslah dimaknai bukan sebagai praktik dominasi, tetapi praksis untuk menggerakkan kapasitas transformasi bersama rakyat (power as transformative capacity). Rakyat adalah subyek dalam proses politik yang menempatkan politisi sebagai fasilitator dan penghubung antara kepentingan publik dan dinamika politik dalam arus politik utama.

Secara konkret memaknai kekuasaan sebagai kapasitas transformatif mensyaratkan keterlibatan dan melekatnya para politisi terus-menerus dalam kolaborasi dengan gerakan sosial warga negara yang beragam, seperti gerakan sosial pedesaan, perempuan, lingkungan hidup, buruh, gerakan antikorupsi dalam posisi mereka sebagai politisi.

Tugas politisi progresif dalam konteks politik di Indonesia mensyaratkan komitmen mereka memanfaatkan legitimasi demokratik yang mereka peroleh dari kemenangan pemilu untuk memajukan dan memperkuat kontrol politik warga terhadap ruang politik. Strategi politik dari para politisi progresif untuk menciptakan perjuangan politik kewargaan melalui kombinasi demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatoris dalam menghadirkan kepentingan publik pada arus politik utama adalah tantangan bagi komitmen nilai-nilai progresif bagi para politisi.

Tentunya tugas ini tidak dapat kita pasrahkan kepada para politisi, bahkan politisi yang sebelumnya kita anggap memiliki integritas politik tinggi. Hanya akumulasi tekanan politik dari kekuatan akar rumput yang kuat yang mampu memaksa dan menyadarkan mereka untuk memaknai politik dan kekuasaan dari sudut pandang kepentingan rakyat.

Airlangga Pribadi Pengajar Ilmu Politik FISIP dan Koordinator Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga

Sumber: http://siperubahan.org/artikel/opini/mencari-politisi-progresif

Sumber: http://www.solopos.com/2012/channel/jateng/anggaran-pilgub-jateng-disepakati-rp746-miliar-204590

Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, mengemukakan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan PT RAP telah disepakati masa pembangunan dan pengelolaan Gapura Makutha oleh investor adalah sepuluh tahun.

“Tapi alokasi waktu sepuluh tahun tersebut termasuk waktu pengerjaan gapuranya. Kalau dilihat dari molornya pembangunan yang hampir dua tahun ini, tentunya pengelolaan gapura oleh investor nantinya juga akan berkurang dua tahun, sehingga investor nanti hanya berhak mengelola selama delapan tahun, termasuk jika gapura itu dipasangi videotron,” terang Supriyanto, Rabu (25/7/2012).

Sayangnya, pemasangan videotron di Gapura Makutha tidak masuk dalam MoU pembangunan gapura tersebut. ”Untuk videotron memang tidak harus selesai sesuai deadline pengerjaan gapura. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan, di mana videotron tidak masuk pada MoU itu. Jadi, itu bukan satu kesatuan,” ujarnya.

Terhadap persoalan masa pengelolaan videotron tersebut, Supriyanto menegaskan akan mengawasi pelaksanaannya. “Yang jelas rekanan hanya memiliki hak untuk mengelola videotron yang akan dipasang di gapura tersebut selama delapan tahun. Dalam hal ini kami akan mengawasi pelaksanaannya nanti seperti apa,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo, Budi Yulistianto menyebutkan dalam MoU, Pemkot hanya memberikan hak pengelolaan Gapura Makutha kepada investor selama sepuluh tahun, termasuk di dalamnya masa pengerjaan gapura tersebut. Sementara untuk pemasangan videotron, diterangkan dia, merupakan pilihan dari investor.

“Selama masa pengelolaan oleh investor, tidak ada bagi hasil untuk Pemkot. Tapi dari pemasangan videotron di gapura tersebut, Pemkot akan memperoleh pendapatan dari pajak reklame,” terangnya. Budi mengaku optimistis pembangunan Gapura Makutha akan selesai akhir Juli ini. “Ya menurut kesepakatan terakhir Juli ini harus selesai. Kalau kami positive thinking saja,” tandasnya.

Sumber: http://www.solopos.com/2012/solo/gapura-makutha-pembangunan-molor-masa-pengelolaan-berkurang-204494

Dengan tampang kuyu, ia menceritakan bahwa sejak awal namanya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada DKI Jakarta 2012. Kemudian ia mengadu kepada ketua RT setempat untuk didata. Namun saat DPT muncul, nama pria paruh baya yang tinggal di rumah petak ini tetap tidak tercantum.

“Saya bingung kenapa nama saya tidak masuk daftar pemilih. Pemilihan Gubernur lima tahun lalu, saya terdaftar. Saya sudah tinggal 30 tahun di sini. Tiap pemilihan juga selalu ikut. Baru sekarang ini saja. Saya sih merasa dirugikan,” kata Sorijanto pada Kompas.com, ketika dijumpai di rumahnya, di Tanah Tinggi, Jakarta, Rabu (11/7/2012).

Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya menuliskan bahwa pria kelahiran Jakarta pada tanggal 3 Januari 1950 ini beralamat di Jalan Tanah Tinggi Sawah RT 001/RW 012, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Namun namanya tak tercantum di TPS 058 yang mengakomodir hak pilih warga RT 001/RW 012, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta.

Ketika ditanya apakah dirinya memilih salah satu calon tertentu, ia menjawab dengan mantap bahwa dirinya ingin memenangkan pasangan nomor urut tiga yaitu Jokowi-Ahok. Namun hal ini tidak dapat terwujud lantaran hak pilihnya hilang. Bahkan rekannya yang juga simpatisan pasangan nomor urut tiga bernama Ismail bernasib serupa. Ismail tidak bisa menyoblos karena namanya dalam DPT diarsir hitam dan diduga memiliki KTP ganda.

“Enggak tau saya. Apakah ini pilih kasih atau gimana. Saya kok mikirnya jadi enggak netral karena selama ini saya bisa milih kok,” ungkapnya.Selain itu, sebanyak 35 warga RW 003 Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, yang juga merupakan simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tidak dapat ikut memenangkan pasangan Jokowi-Ahok lantaran tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Bahkan nama Wakil Ketua RW 003 Kayu Putih yaitu Indra Kramadipa beserta ibunya juga masuk dalam daftar warga yang tidak tercantum pada DPT tersebut. Akibatnya, perangkat daerah yang juga simpatisan partai berlambang banteng ini kehilangan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Indra mengungkapkan bahwa dirinya sudah meminta agar data pemilih pada DPS dikoreksi mengingat ada sejumlah warga termasuk dirinya yang tidak tercantum dalam DPS tersebut. Namun permintaan tersebut tak terwujud. Ketika DPS berubah menjadi DPT, nama-nama mereka tetap tak ada.

Masih mengenai nama yang tak terdaftar, pendukung pasangan nomor urut enam juga bernasib sama. Ratusan pendukung Alex-Nono tidak kunjung mendapatkan kartu pemilih dan surat undangan untuk memilih pada 11 Juli lalu.

Pemilih yang belum mendapatkan kartu pemilih dan undangan ini berjumlah sekitar 100 orang di Kelurahan Penjaringan, 300 orang di Kelurahan Pesanggrahan, dan 400 orang di Kelurahan Koja Utara. Bahkan 14 anggota DPR yang menjadi juru kampanye Alex-Nono juga kehilangan hak pilihnya. Nama-nama tersebut antara lain Suharso Manoarfa, Theo Sambuaga, dan Tantowi Yahya.

“Ini merupakan kondisi yang sistematis, terstruktur, dan masif. Ada dugaan, kartu pemilih dan surat undangan disalahgunakan untuk mengurangi suara pasangan kami,” ujar Tim Sukses Alex-Nono, Fatahillah Ramli, Senin (9/7/2012).

Tidak hanya itu, pendukung pasangan Alex-Nono yang merupakan warga Kapuk Pulo, Cengkareng, Jakarta Barat juga kehilangan hak pilihnya. Peristiwa ini antara lain menimpa Ketua RW 010 Kapuk yaitu Ardhali. Ia beserta warganya yang merupakan simpatisan pasangan dengan jargon “tiga tahun bias” ini tidak bisa ikut menyumbang suara untuk pemenangan Alex-Nono.

“Dari 195 TPS yang berada di kelurahan Kapuk, terindikasi ada kasus serupa di setiap TPSnya. Dimana kesalahan dan kekeliruan mengenai kisruhnya DPT kami belum mendapat laporan dari petugas terkait. Semoga dalam hasil penghitungan nanti tidak ada lagi masalah yang timbul,” ujarnya.

Sumber: http://lipsus.kompas.com/kisruhdpt/part4.html

Lagu cinta misalnya merupakan lagu untuk orang dewasa. Banyak lagu cinta zaman sekarang yang berkesan cengeng, putus asa, dan terkadang mengandung kata-kata seperti “selingkuh”, “cinta dimadu”, dan sebagainya. Lirik dalam lagu cinta saat ini bisa membuat anak anak mengenal cinta pada lawan jenis sebelum waktunya.

Tidak dipungkiri bahwa lagu cinta berdampak pada aspek psikologis anak, membuatnya lebih cepat dewasa. Hal ini bukanlah hal yang baik karena seharusnya anak berproses dengan normal. Kedewasaan sebelum waktunya membuat anak anak tidak siap menghadapi masa-masa sulit nantinya misalnya masa putus cinta, masa ingin mencoba ini dan itu dengan pasangan. Tentunya akan sangat berbahaya jika anak terjebak dalam pergaulan bebas.

Saat ini, acara tv juga jarang yang mendidik. Acara tv lebih cenderung menayangkan kisah percintaan yang sarat dengan pertengkaran, konflik, dan balas dendam. Tidak hanya itu acara tv juga banyak yang mengandung kekerasan. Anak anak sebaiknya dihindarkan dari tontonan yang seperti itu. Anak anak cenderung polos dan cepat menangkap apa yang dilihat dan didengarnya. Dengan demikian, anak anak bisa meniru perbuatan seperti di acara tv.

Tak jarang kita melihat, anak anak yang pandai berbicara menirukan orang dewasa padahal tidak pernah diajarkan oleh keluarganya. Oleh sebab itu, pilihlah tontonan yang sesuai, jangan membuat anak menonton acara tv yang kita sukai. Bimbing anak selama menonton dan berikan sedikit pengarahan. Acara tv biasanya memuat symbol yang menerangkan bahwa acara ini cocok untuk anak anak atau tidak.

Media internet merupakan media yang bisa diakses secara bebas. Seusia anak anak pun bisa melihat hal-hal dewasa. Orang tua harus bisa melakukan tindakan preventif untuk mencegah anak lebih terjerumus dalam situs-situs orang dewasa. Berikan software pengaman pada komputer anak dan damping anak jika akan melihat dunia maya.

Lagu cinta, acara tv seperti sinetron, dan berita-berita memang berpeluang membuat anak dewasa sebelum waktunya. Mereka akan berada pada tahapan hidup yang sebenarnya mereka belum siap dan matang. Dalam ketidakstabilan emosi dan psikologis, anak anak itu bisa melakukan hal-hal yang kurang baik. Oleh sebab itu, bimbingan dan pendampingan orang tua sangat penting untuk memastikan anak mengalami proses pertumbuhan yang normal. Menjadi dewasa sebelum waktunya sebenarnya telah mencuri saat-saat bahagia seorang anak untuk bermain dan belajar.

Sumber: http://anakanak.info/jangan-biarkan-anak-anak-dewasa-sebelum-waktunya.html

Sekretaris Forum Anak Surakarta, Ulfa, mengatakan ada beberapa poin yang diharapkan dipenuhi oleh pemerintah. Poin-poin permintaan tersebut, yaitu ingin agar ada kewajiban pendidikan dasar atau wajib belajar selama 12 tahun bagi semua anak.

“Kemudian kami ingin ada jaminan pendidikan dan fasilitas sekolah ramah bagi anak jalanan, anak tidak mampu, dan anak berkebutuhan khusus,” katanya saat peringatan Hari Anak Nasional di Surakarta, Sabtu, 14 Juli 2012.

Forum yang terbentuk pada 2008 tersebut juga berharap pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi semua anak tanpa terkecuali. Lalu ingin agar ada taman rekreasi untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, mereka ingin usulan dan suara mereka didengar dan direalisasikan.

Menanggapi permintaan di atas, Wakil Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo berjanji akan segera memberlakukan program wajib belajar minimal 12 tahun, dari yang sekarang baru sembilan tahun. “Dengan pendidikan dasar 12 tahun, akan tercipta rakyat yang cerdas dan bangsa yang pandai,” ujarnya.

Dia menilai lulusan sekolah menengah pertama tidak punya harapan yang cerah untuk masa depannya. Sementara jika lulus sekolah menengah atas, ada peluang untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau setidaknya mengikuti beragam kursus. Dia merencanakan pendidikan dasar 12 tahun bisa diberlakukan mulai tahun ajaran depan.

Soal biaya pendidikan, dia menyebutkan, sudah ada Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Dengan bantuan ini, peserta didik akan dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Lalu, untuk kesehatan, sudah ada Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang mencakup semua lapisan masyarakat–mampu ataupun tidak mampu. “Kami juga menggratiskan biaya pembuatan akta kelahiran,” katanya.

Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Surakarta Rini Kusumandari mengakui saat ini Solo baru berstatus menuju kota layak anak.

“Tapi perkembangannya positif. Buktinya saat ini, dari 51 kelurahan, 35 di antaranya sudah jadi kelurahan layak anak,” ujarnya. Kelurahan layak anak berarti sudah memenuhi hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi. Ditargetkan 51 kelurahan layak anak terwujud pada 2015.

Sumber: tempo.co