UU Kehutanan Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 48 Tahun 2004

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 May 2015 20:54:00 +0000

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 48 Tahun 2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Resume:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perubahan status kawasan hutan produksi apabila

memenuhi persyaratan:

a. Digunakan untuk kepentingan strategis.

b. Tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang didasarkan hasil penelitian terpadu.

c. Tidak menimbulkan enclave atau tidak memotong kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang tidak layak untuk satu unit pengelolaan.

d. Hasil scoring berdasarkan kriteria dan standar penatagunaan kawasan hutan.

Link 1

Link 2

PP No 2 TAHUN 2008 - Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak Kehutanan

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 May 2015 20:43:00 +0000

PP No 2 TAHUN 2008 - JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN

Resume :

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASALDARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUKKEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATANKEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMENKEHUTANAN.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.

(2) Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) Rp/tahun

L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan bukaan tambang selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan (ha).

Link 1

Link 2

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 28 Apr 2015 13:49:00 +0000

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Resume :

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

SK. 48/Menhut-II/2004 - PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 02 Sep 2014 23:06:00 +0000

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Resume:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perubahan status kawasan hutan produksi apabila memenuhi persyaratan: a. Digunakan untuk kepentingan strategis. b. Tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang didasarkan hasil penelitian terpadu. c. Tidak menimbulkan enclave atau tidak memotong kawasan hutan menjadi bagian- bagian yang tidak layak untuk satu unit pengelolaan. d. Hasil scoring berdasarkan kriteria dan standar penatagunaan kawasan hutan mempunyai nilai kurang dari 125. e. Tidak mengurangi kecukupan luas minimal kawasan hutan dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS. f. Apabila berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis harus mendapat persetujuan DPR. g. Pada wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang mempunyai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) harus didahului dengan relokasi fungsi kawasan hutan dengan HPK. h. Pada wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang tidak mempunyai HPK harus disediakan tanah pengganti yang "clear and clean" dengan ratio: 1. 1 : 1 untuk pembangunan kepentingan umum terbatas oleh pemerintah. 2. 1 : 2 untuk pembangunan proyek strategis yang diprioritaskan pemerintah. 3. 1 : 1 untuk penyelesaian okupasi atau enclave. 4. Minimal 1 : 3 untuk yang sifatnya komersial.

Download SK. 48/Menhut-II/2004

Kepmenhut 32/Kpts-II/2001 - KRITERIA DAN STANDAR PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 02 Sep 2014 22:56:00 +0000

Resume:

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menetapkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom telah ditetapkan Kewenangan Pemerintah (Pusat) mengenai penetapan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan;

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Download Kepmenhut 32/Kpts-II/2001

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 02 Jan 2014 22:38:00 +0000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Resume:

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 : Penjelasan

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 02 Jan 2014 22:28:00 +0000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Resume

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kepmenhut No 146 Th 1999 Reklamasi Hutan Bekas Tambang

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 02 Jan 2014 22:12:00 +0000

Nomor : 146/Kpts-II/1999

Isi:

KETENTUAN UMUM
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LOKASI DAN RUANG LINGKUP REKLAMASI
PERENCANAAN REKLAMASI
PELAKSANAAN DAN KEBERHASILAN REKLAMASI
PEMBINAAN REKLAMASI
PELAPORAN DAN EVALUASI
S A N K S I
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN UMUM

Inpres No 10 Th 2011 Penundaan Pemberian Izin Baru Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan Gambut

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 01 Jan 2014 16:05:00 +0000

Kepmen SK 323 Menhut 2011 Penetapan Peta Indikatif Pemberian Izin

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 01 Jan 2014 15:53:00 +0000

UU No 19 Th 2004: Perubahan Atas UU No 41 th 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 25 Nov 2013 11:39:00 +0000

Resume:

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap berlaku.

Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut.

Sumber: Dephut.go.id

Permenhut P.30 Menhut-II 2005 Standar Sistem Silvikultur

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 01 Nov 2013 07:49:00 +0000

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang
secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam
lingkungannya.
2. Hutan Alam Tanah Kering adalah hutan alam yang lantai hutannya tidak pernah
terendam air baik secara periodik atau sepanjang tahun.
3. Hutan Alam Tanah Basah/Rawa adalah hutan alam yang lantai hutannya secara
periodik atau sepanjang tahun terendam air.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi
hasil hutan.
5. Hasil hutan adalah benda atau jasa hayati maupun non hayati yang dihasilkan dari
kawasan hutan produksi berupa hasil hutan kayu dan atau bukan kayu termasuk jasa
lingkungan hutan.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah suatu kesatuan pengelolaan
hutan terkecil pada kawasan hutan produksi yang dapat dikelola secara effisien dan
lestari.

Baca Juga:

PP No 61 Th 2012

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 01 Nov 2013 07:26:00 +0000

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wajib menyesuaikan melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

Sehingga semua kegiatan usaha pertambangan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi, pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri.

Baca Juga:

PP No 46 Th 2013

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 31 Oct 2013 10:37:00 +0000

Baca Juga:

UU No 18 Tahun 2013

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 30 Oct 2013 11:33:00 +0000

Undang Undang No 18 Tahun 2013 ini merupakan perundangan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Indonesia.

Melalui pertimbangan terhadap UU No 41 Th 1999 dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; maka UU No 18 Th 2013 inipun lahir.

Baca Juga:

Permen No 20 Th 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 23 Oct 2013 11:39:00 +0000

Baca Juga:

Kepmenhut No 309-Kpts2-1999 Tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Aug 2013 17:42:00 +0000

Baca Juga:

P 19 Menhut II 2009 Permenhut tentang HHBK

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Aug 2013 16:48:00 +0000

Baca Juga:

Peraturan Menteri Kehutanan, Standar Sumber Benih No: P. 01/Menhut-II/2009

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 26 Jul 2013 20:06:00 +0000

Baca Juga:

Peraturan Menteri Kehutanan No: P.72/Menhut-II/2009 Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 26 Jul 2013 19:52:00 +0000

Baca Juga:

Peraturan Menteri No 46 Th 2010 Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 26 Jul 2013 19:44:00 +0000

Baca Juga:

UU No 5 Th 1967: Ketentuan Pokok Kehutanan

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Jul 2013 10:17:00 +0000

Baca Juga:

UU Kehutanan No 41 1999

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Jul 2013 09:38:00 +0000

Baca Juga: