DESA MALANGSARI KECAMATAN PEDES KAB.KARAWANG

Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang

2012-12-03T20:01:00.000-08:00

Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang

500 PEREKONOMIAN

.1 Dewan Stabilisas

.2 Pertasi Kencana

.3 Dakabalarea

501 Proda I

.1 Raskin

.2 Tertib Niaga

.3 Gas Elpiji

502 Proda II

.1 Perusda

.2 Perekonomian Perdesaan

.3 Perbankan /Koperasi

503 Perizinan pada umumnya untuk Perizinan Suatu

Bidang, klasifikasikan pada masalahnya

510 PERDAGANGAN

Klasifikasikan di sini: Tataniaga.

.1 Promosi Perdagangan

.11 Pekan Raya

.12 Iklan

.13 Event-event

.14 Perlombaan (Lomba Desain,Busana,Kerajinan)

.15 Pasar

.16 Pertokoan, Kios, PKL

.2 Pelelangan, Distribusi

.21 Pemasaran Sembako

.22 Pemasaran Hasil Industri

.23 Penentuan Harga Pokok

.3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

.31 Rencana dan Program Kerja

.32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

.33 Pelaksanaan Teknis

.34 Pemantauan

.35 Evaluasi dan Pelaporan

.4 Perijinan

.41 Penertiban SIUP

.42 Perpanjangan

.43 Ijin Prinsip

.44 Rekomendasi

.5 Perdagangan Antar Pulau

.51 Kerjasama Bahan Baku

.52 Industri Pemasaran

.53 Kontak

.6 Tera

.61 Tera Ulang Ukuran

.62 Takaran

.63 Timbangan

.64 Kalibrasi

.65 Cap Tanda Tera

.66 Biaya Tera

.7 Bantuan Peralatan

.71 Proposal

.72 Surat Perjanjian/ Kontrak

.73 Serah Terima

.8 Perijinan/ Rekomendasi tanda pabrik

.9 Kemetrologian

.91 Standar Tingkat Tiga

.92 Standar Kerja Satuan Ukuran

.93 Standar Metrologi

.931 Peralatan

.932 Laboratium Metrologi

.933 Tanki Ukuran Mobil

.934 Motor Tanki

.935 Kwh Meter

.936 SPBU

511 Pemasaran

.1 Sembilan Bahan Pokok. Tambahkan

kode wilayah: Beras, Garam, Minyak Tanah,

Minyak goreng,sabun dan sebagainya

.2 Pasar

.3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios

512 Ekspor

.1 Ekspor hasil industri

.2 Ijin Ekspor

.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri

.4 Manajemen Perdagangan Internasional

.41 Kebijakan

.42 Pemasaran

.5 Pemberitahuan Ekspor Barang

.6 Pengawasan Mutu Barang

.7 Eksportir Terdaftar

.8 Evaluasi dan Pelaporan

513 Impor

.1 Ijin Impor

.11 Pemberian Ijin

.12 Pengendalian Ijin

.2 Standar Mutu Dagang Impor

.3 Manajemen Perdagangan Internasional

.4 Kegiatan Impor

.41 Pembinaan Impor

.42 Pengendalian Impor

.43 Pemantauan Impor

.5 Faktor-faktor Pendukung

.6 Pengawasan Mutu barang Impor

.7 Penyaluran Kegiatan Impor

.71 Bahan Komsumsi

.72 Bahan baku

.73 Bahan Penolong

.8 Evaluasi dan Pelaporan kegiatan impor

514 Perdagangan antar Pulau

.1 Kerjasama Bahan baku

.2 Industri Pemasaran

.3 Kontrak

515 Perdagangan Luar Negeri

.1 Pengembangan Potensi Luar negeri

.11 Promosi dan Informasi

.12 Pameran

.13 Kerjasama

516 Pergudangan

.1 Peti Kemas

.2 Tangki penyimpanan

517 Aneka Usaha Perdagangan

518 Koperasi

(Untuk BUUD, KUD, KUR lihat: 147.231-147.232)

519 Metrologi

520 PERTANIAN

521 Tanaman Pangan

.1 Program

.11 Bimas/Inmas

.12 Kredit Usaha Tani (KUT)

.13 Penyuluhan

.2 Produksi

.21 Padi

.211 Sawah

.212 Gogo

.213 Huma

.22 Palawija

.221 Kacang, jagung

.222 Ketela Pohon

.223 Ubi- Ubian

.23 Hortikultura

.231 Sayuran

.232 Buah-buahan

.233 Tanaman hias

.234 Perlebahan

.24 Panen Gagal

.3 Saran Usaha Pertanian

.31 Peralatan

.32 Pembibitan

.33 Pupuk

.4 Perlindungan Tanaman

.41 Penyakit

Penyakit Daun

Penyakit Batang

.42 Hama

.421 Hama Serangga: Wereng, Walang Sangit, Tungro

.422 Hama Tikus dan Sejenisnya

.423 Pemberantasan Hama, meliputi: Penyemprotan,

Penyiangan, Geropyokan,Sprayer, Pemberantasan

Melalui Udara.

.43 Pestisida

.5 Tanah Pertanian Pangan

.51 Persawahan

.52 Perladangan

.53 Kebun

.54 Lahan Kritis /KTA

.6 Pengusaha Petani

.7 Lahan Kritis /KTA

.8 Bina Usaha

.81 Pasca Panen

522 Kehutanan

.1 Program

.11 Hak Pengusahaan Hutan

.12 Tata Guna Hutan

.13 Perpetaan Hutan

.14 Tumpangsari

.2 Produksi

.21 Kayu

.22 Non Kayu

.3 Sarana Usaha Kehutanan

.4 Penghijauan, Reboisasi

.5 Kelestarian.

.51 Cagar Alam, Margasatwa,

Suaka Margasatwa.

.52 Berburu, meliputi Larangan

dan. Ijin Berburu

.53 Kebun Binatang

.54 Konservasi Tanah

.6 Penyakit

.7 Hama

.8 Jenis-jenis Hutan

.81 Hutan Hidup /Hutan Lindung

.82 Hutan Wisata

.83 Hutan Produksi

523 Perikanan

.1 Program

.11 Penyuluhan

.12 Teknologi

.2 Produksi

.21 Pelelangan.

.3 Ikan

.31 Pengembangan: meliputi Pemijahan Ikan

.32 Pembenihan ikan dan budidaya ikan

.33 Area perikanan

.34 Ikan Hias

.35 Rumput laut

.36 Mina padi

.4 Sarana

.41 Peralatan

.411 Kapal

.42 Pelabuhan

.5 Pengusaha, Nelayan

.51 Kapal / motor boat

.52 Jaring

.53 Cold Storage

.54 Tempat Es

.6 Hama penyakit termasuk pemberantasannya

.7 Data Perikanan

.8 Nelayan

.81 Perkampungan Nelayan

.82 Pelanggaran Kapal

.9 Pelestarian Ikan

524 Peternakan

.1 Produksi

.11 Susu Ternak

.12 Telur

.13 Daging

.14 Kulit

.2 Sarana Usaha Peternakan

.21 Kandang

.22 Lahan Kebun Bibit

.3 Kesehatan Hewan

.31 Penyakit Hewan

.32 Pos Kesehatan Hewan

.33 Tesi Pullorum

.34 Karantina

.4 Perunggasan

.41 Ayam Rias

.42 Ayam Buras

.43 Itik

.44 Burung

.5 Pengembangan Ternak

.51 Inseminasi Buatan

.52 Pembibitan/Bibit Unggul

.53 Penyebaran Ternak

.6 Makanan Ternak

.7 Tempat Pemotongan Hewan

.8 Data Peternakan

525 Perkebunan

.1 Program

.2 Produksi

.21 Karet

.22 Teh

.23 Tembakau

.24 Tebu

.25 Cengkeh

.26 Kelapa Hibrida/ Kelapa sawit

.261 Kopra

.27 Kopi

.28 Coklat

.29 Aneka Tanaman

.3 Pembibitan

.31 Gulma

.32 Hama /penyakit

.33 Badra

.4 Pengolahan Lahan

.41 Terasering

.42 Teh

.43 Tembakau

526 Ketahanan Pangan

.1 Program Bimbingan Masal

.2 Pengembangan Sarana Sumber Daya

.21 Pembinaan Teknologi

.22 Sarana Produksi dan Permodalan

.23 Kelembagaan

.3 Agribisnis

.31 Mutu Hasil

.32 Pengolahan hasil lahan

.33 Kemitraan

.4 Distribusi Pangan

.41 Sistem dan Pola Distribusi

.42 Sarana dan Prasarana Distribusi

.43 Pengadaan dan Cadangan Pangan

.44 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

.5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan

.51 Rawan Pangan, Keamanan dan mutu pangan

.52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

.53 Sistem Informasi Pangan

.54 Ketersediaan Pangan daerah

.55 Lumbung Pangan Pedesaan

.56 Monitoring harga dasar gabah

.6 Usaha Ekonomi Produktif

.7 Hari Pangan Sedunia

530 PERINDUSTRIAN

.1 Usaha Kecil dan Menengah

531 Industri Logam

532 Industri Mesin/Elektronik

533 Industri Kimia/Farmasi

534 Industri Tekstil

535 Industri Makanan/Minuman

536 Aneka Industri/Perusahaan

.1 Home Industri

537 Aneka Kerajinan

.1 Kerajinan Rakyat

538 Usaha Negara

.1 Perusahaan jawatan

.2 Perusahaan Umum

.3 Persero

539 Perusahaan Daerah

Save As Pdf

Next

RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
000 UMUM 100 PEMERINTAH 200 POLITIK 300 KEAMANAN/KETERTIBAN 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT	500 PEREKONOMIAN 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 700 PENGAWASAN 800 KEPEGAWAIAN 900 KEUANGAN

----------------------

Sekdes PNS dalam UU 32 th 2004 , RUU Desa dan RUU ASN

2012-11-26T19:06:00.001-08:00

Sekdes pns menurut uu nomor 32 th 2004

¢ Dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang telah ada diIndonesia, UU Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kekhususan pengaturan tentang Sekretaris Desa.

¢ Pada pasal 202 ayat (3) dikemukakan bahwa: “ Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

¢ Pada penjelasan pasal 202 ayat(3) UU tsb di kemukakan bahwa : “ Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan”.

¢ UU No. 32 th 2004 menetapkan pengisian Sekdes dengan PNS dengan tujuan agar pelayanan administrasi di semua Desa bisa berjalan, terutama dalam administrasi pertanggung-jawaban keuangan Desa yang berasal dari APBN/APBD, apalagi Desa-desa di Luar Jawa yang tidak berorganisasi.

Sekdes pns dalam ruu desa

Pasal 35

(1) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

a. berpendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;

b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

e. mempunyai kemampuan dalam pembuatan pengaturan; dan

f. memahami sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.

Penjelasan pasal 35

Ayat (1) Huruf b

¢Untuk mengisi jabatan sekretaris desa secara bertahap diisi dari pegawai negeri sipil dengan kemampuan teknis pemerintahan atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

¢Walaupun kedudukan sekretaris desa dalam struktur organisasi pemerintah desa adalah perangkat desa namun status kepegawaiannya adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang diperbantukan di desa dalam rangka pemantapan penyelenggaraan administrasi desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Artikel Terkait

LATARBELAKANG SEKDES DIANGKAT PNS

DasarHukum,Kelebihan dan Kelemahan Pengisian Sekdes oleh PNS

Tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa

-------------------------

PILKADES KARAWANG,Hasil Perolehan suara Pilkades Kec.Pedes,Cibuaya,jayakerta,Rengasdengklok dan sekitarnya

2012-11-26T08:59:00.001-08:00

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pedes,Cibuaya,Jayakerta, Rengasdengklok dan Sekitarnya. Hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012,

Nama-nama calon Kepala Desa terpilih Tahun 2012

DESA/ KECAMATAN	NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA	CALON TERPILIH
Desa Dongkal Kec.Pedes	1	DARNA	1341	Darna
	2	SAMSUDIN	1068

Desa Sungaibuntu Kec.Pedes	1	KASMITA	1134
	2	AHMAD MULYANA	1086
	3	TATUNG	1493
	4	NANANG ASTORI	2011	Nanang Astori

Desa Karangjaya Kec.Pedes	1	SAMSUDIN,SH	1357
	2	M. ROKHMAT	1193
	3	DAUD	183
	4	SOLIHIN	1398	Solihin
	5	MIMIN AMINAH	638
	6	NAHROWI	463

Desa Kertarahayu Kec.Cibuaya	1	HENDI	1810	Hendi
	2	MISKA	1693

Desa Kemiri Kec.Jayakerta	1	TATIH	2147
	2	ITA	2349	Ita
	3	OTONG	1661

Desa Kertajaya Kec.Jayakerta	1	UCI	1183
	2	USIN	313
	3	KARTA	1639	Karta
	4	EPI	1437

Desa Kertasari Kec.Rengasdengklok	1	NURDIN	1706
	2	SUGITO	686
	3	MAHPUDIN	667
	4	IRHAM A AZIS	1835	Irham A Azis
	5	RUDI	945
*Ket : Jumlah hak pilih 6.980, Hadir 5932,Suara tidak sah 92

Catatan : Data diatas belum Valid 100 % kirimkan e-mail anda untuk perbaikan (sumber resmi ada pada panitia pilkades masing-masing desa yang telah disahkan) terimakasih.

Artikel Terkait

Nama Nama Calon Kades di kec Pedes dan Jadual Tahapan Pilkades

Daftar Nama 67 Desa Pilkades di Kabupaten KarawangTh.2012

-------------------

NOMOR INDEKS SURAT DINAS,Kode klasifikasi Arsip (hal-2)

2012-11-24T11:42:00.000-08:00

Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang

RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
000 UMUM 100 PEMERINTAH 200 POLITIK 300 KEAMANAN/KETERTIBAN 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT	500 PEREKONOMIAN 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 700 PENGAWASAN 800 KEPEGAWAIAN 900 KEUANGAN

147 Pembangunan Desa

.1 Pembinaan usaha gotong royong

.11 Swadaya gotong royong

.111. Penataan gotong royong

.112. Gotong royong dinamis

.113. Gotong royong statis

.114. Pungutan

.12 Lembaga Sosial Desa (LSM)

.121. Pembinaan

.122. Klasifikasi

.123. Proyek

.124. Musyawarah

.13 Latihan Kerja Masyarakat

.131. Kader masyarakat

.132. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

.133. Pusat Latihan

.134. Kursus – kursus

.135. Kurikulum/Silabus

.136. Keterampilan

.137. Pramuka

.14 Pembinaan Keluarga sejahtera

.141 Program

.142 Pembinaan organisasi

.143 Kegiatan

.15 Penyuluhan

.151 Publikasi

.152 Peragaan

.153 Sosio darma

.154 Siaran Pedesaan

.155 Penyuluhan Lapangan

.16 Kelembagaan Desa

.161 Kelompok Tani

.162 Rukun Tani

.163 Subak

.164 Dharma Tirta

.165 Mitra Cai

.2 Perekonomian Desa

.21 Produksi Desa

.211 Pengolahan

.212 Pemasaran

.22 Keuangan Desa

.211 Perkreditan Desa

.212 Inventarisasi Desa

.213 Perkembangan / Pelaksanaan

.214 Bantuan / Stimulasi

.215 Petunjuk / Pembinaan Pelaksana

.23 Koperasi Desa

.231 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)

.232 Koperasi Unit Desa (KUD)

.24 Penataan Bantuan Pembangunan Desa

.241 Jumlah desa yang diberi bantuan

.242 Pengarahan

.243 Pusat

.244 Daerah

.25 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa

.251 Pusat

.252 Daerah

.26 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa

.261 Bantuan Langsung

.262 Bantuan Keserasian

.263 Bantuan Juara lomba desa

.3 Prasarana Desa

.31 Pembinaan

.32 Bimbingan tekhnis

.33 Pemukiman kembali penduduk

.34 Musyawarah Pedesaan

.341 Pembinaan

.342 Penyuluhan

.35 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa

.351 Rumah sehat

.352 Proyek perintis

.353 Pelaksanaan

.354 Pengembangan

.355 Perbaikan kampung

.4 Pengembangan desa

.41 Tingkat perkembangan desa

.411 Jumlah desa

.412 Pemekaran desa

.413 Pembentukan desa baru

.414 Evaluasi

.415 Bagan

.42 Unit daerah kerja pembangunan

(UDKP)

.421 Penyusunan program

.422 Lokasi UDKP

.423 Pelaksanaan

.424 Bimbingan / Pembinaaan

.425 Evaluasi

.43 Tata Desa

.431 Inventarisasi

.432 Penyusunan Pola Tata Desa

.433 Aplikasi Tata Desa

.434 Pemetaan

.435 Pedoman pelaksanaan

.436 Evaluasi

.44 Perlombaan Desa

.441 Pedoman perlombaan desa

.442 Penilaian

.443 Kejuaraan

.444 Piagam

.5 Koordinasi

.51 Sektor khusus

.52 Rapat koordinasi horizontal (RHK)

.53 Team koordinasi pusat

.54 Kerjasama

.541 Luar negeri

.542 Perguruan Tinggi

.543 Departemen/ non departemen

148 Perangkat Kelurahan

.1 Kepala Kelurahan, meliputi : Pengangkatan,

Pemberhentian dan pemberhentian sementara

.2 Sekretaris Kelurahan, meliputi : Pengangkatan,

Pemberhentian dan pemberhentian sementara

.3 Kepala Lingkungan, meliputi : Pengangkatan,

Pemberhentian dan pemberhentian sementara

.4 Administrasi Kelurahan

.5 Lembaga-lembaga tingkat Kelurahan

149 RT / RW

150 MPR / DPR

151 Keanggotaan MPR

.1 Pencalonan

.2 Pengangkatan

.3 Pemberhentian

.31 Recall

.32 Meninggal

.4 Pergantian Antar Waktu

.5 Pelanggaran

152 Persidangan MPR

153 Kesejahteraan

.1 Keuangan

.2 Penghargaan

154 Hak / Suara / Pendapat MPR

155 Keanggotaan DPR

.1 Pencalonan

.2 Pengangkatan

.3 Pemberhentian

.31 Recall

.32 Meninggal

.4 Pergantian Antar Waktu

.5 Pelanggaran

156 Persidangan DPR

.1 Sidang Pleno

.2 Dengar Pendapat

.3 Rapat Komisi

.4 Reses

157 Kesejahteraan

.1 Keuangan

.2 Penghargaan

158 Jawaban Pemerintah

159 Hak / Suara / Pendapat DPR

.1 Amandemen

.2 Angket

.3 Bertanya

.4 Budget

.5 Interpelasi

160 DPRD PROVINSI

161 Keanggotaan

.1 Pencalonan

.2 Pengangkatan

.3 Pemberhentian

.31 Recall

.32 Meninggal

.4 Pelanggaran

.5 Pergantian Antar Waktu

162 Persidangan

.1 Tata tertib

.2 Sidang Pleno

.3 Dengar pendapat

.4 Rapat-rapat, meliputi : Rapat panitia musyawarah

Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia anggaran

.5 Reses

.6 Peninjauan studi banding

163 Kesejahteraan

.1 Keuangan

.2 Penghargaan

164 Hak / Suara / Pendapat

165 Sekretaris DPRD Provinsi

170 DPRD KABUPATEN / KOTA

171 Keanggotaan

.1 Pencalonan

.2 Pengangkatan

.3 Pemberhentian

.31 Recall

.32 Meninggal

.4 Pelanggaran

172 Persidangan

.1 Tata tertib

.2 Sidang Pleno

.3 Dengar pendapat

.4 Rapat-rapat, meliputi : Rapat panitia musyawarah

Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia anggaran

.5 Reses

.6 Peninjauan studi banding

173 Kesejahteraan

.1 Keuangan

.2 Penghargaan

174 Hak / Saran /Pendapat

175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota

180 HUKUM

.1 Konstitusi

.11 Dasar Negara

.12 Undang Undang Dasar

.2 Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

.3 Revisi UUD, UU

181 Perdata

.1 Tanah

.2 Rumah

.3 Utang/Piutang

.31 Gadai

.32 Hipotik

.4 Notaris

182 Pidana

.1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

183 Peradilan

.1 Jenis-jenis Peradilan

.11 Peradilan Umum

.111 Peradilan Negeri tingkat pertama

.112 Pengadilan Tinggi

.113 Mahkamah Agung

.12 Peradilan Agama Islam

.121 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama

.122 Pengadilan Tinggi Agama Islam

.123 Mahkamah Agung agama Islam

.13 Peradilan Militer

.131 Mahkamah militer tingkat pertama

.132 Mahkamah militer tinggi

.133 Mahkamah militer agung

.14 Peradilan Tata Usaha Negara

.141 Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat

Pertama

.142 Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi

.143 Peradilan Tata Usaha Negara Agung

.15 Peradilan Koneksitas

.2 Upaya-upaya Hukum

.21 Banding

.22 Kasasi

.23 Derden Verzet

.24 Peninjauan Kembali

.3 Eksekusi

.4 Pembinaan Hukum

.41 Pembinaan Kesadaran hukum (KADARKUM)

.5 Bantuan Hukum

.51 Lembaga Bantuan Hukum

184 Hukum Internasional

185 Imigrasi

.1 Visa

.2 Pasport

.3 Exit / Permit

.4 Reentry

.5 Lintas Batas / Batas antar Negara

186 Kepenjaraan

187 Kejaksaan

.1 Saksi

.2 Terdakwa

188 Peraturan Perundang-undangan

.1 TAP MPR

.2 Undang-undang

.3 Peraturan

.31 Peraturan Pemerintah

.32 Peraturan Menteri

.33 Peraturan Lembaga non Departemen

.34 Peraturan Daerah

.341 Peraturan Daerah Propinsi

.342 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

.4 Keputusan

.41 Keputusan Presiden

.42 Keputusan Menteri

.43 Keputusan Lembaga Non Departemen

.44 Keputusan Gubernur

.45 Keputusan Bupati/Walikota

.5 Intruksi

.51 Instruksi Presiden

.52 Instruksi Menteri

.53 Instruksi Lembaga Non Departemen

.54 Instruksi Gubernur

.55 Instruksi Bupati/Walikota

189 Hukum Adat

.1 Tokoh Adat/Masyarakat

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

191 Perwakilan Asing

192 Tamu Negara

193 Kerjasama dengan Negara Asing

.1 Bilateral

.2 Multilateral

.3 Regional (ASEAN)

.4 Internasional

194 Perwakilan RI di Luar Negeri

.1 Kedutaan

.2 Konsulat

.3 Kuasa Usaha

.4 Atase

195 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

.1 UNESCO

.2 UNICEF

.3 FAO

.4 UNHCR

.5 WHO

.6 Organisasi Lainnya

196 Laporan Luar Negeri

Save As Pdf

Next

RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
000 UMUM 100 PEMERINTAH 200 POLITIK 300 KEAMANAN/KETERTIBAN 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT	500 PEREKONOMIAN 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 700 PENGAWASAN 800 KEPEGAWAIAN 900 KEUANGAN

-----------------------

NOMOR INDEKS SURAT DINAS,Kode klasifikasi Arsip

2012-11-22T09:47:00.001-08:00

Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang

RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
000 UMUM 100 PEMERINTAH 200 POLITIK 300 KEAMANAN/KETERTIBAN 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT	500 PEREKONOMIAN 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 700 PENGAWASAN 800 KEPEGAWAIAN 900 KEUANGAN

000 UMUM

001 Lambang

.1 Garuda

.2 Bendera Kebangsaan

.3 Departemen

.4 Propinsi

.5 Kabupaten/Kota

.6 LPND

.7 Lambang Lainnya

002 Tanda Kehormatan, Penghargaan

.1 Bintang

.2 Satyalencana

.3 Parasamya Purna Karya Nugraha

.4 Monumen

.5 Penghargaan secara adat

.6 Penghargaan Lainnya

003 Hari Raya/Besar

.1 Nasional 17 Agustus,Hari Pahlawan dsb

.2 Hari Raya Keagamaan

.3 Hari Ulang Tahun

.4 Hari besar internasional, hari besar lainnya

004 Ucapan

.1 Ucapan terima kasih

.2 Ucapan Selamat

.3 Ucapan belasungkawa

.4 Ucapan-ucapan lainnya

005 Undangan (satu bidang klasifikasikan

bidangnya)

006 Tanda jabatan

.1 Pamong Praja

.2 Tanda pengenal

.3 Pejabat lainnya

010 URUSAN DALAM

011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi

.1 Prasana Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas

012 Rumah Dinas

.1 Rumah Pejabat Negara

.2 Rumah Dinas Golongan I

.3 Rumah Dinas Golongan II

.4 Rumah Dinas Golongan III

.5 Rumah /Bangunan lainnya

.6 Tanah untuk rumah dinas

.7 Perabot Rumah Dinas

013 Mess/Guest House

014 Jasa Air

015 Jasa listrik

016 Jasa Telepon/Faximili/internet

017 Keamanan/ketertiban kantor

018 Kebersihan kantor,jasa

019 Protokol

.1 Upacara bendera

.2 Tata tempat

.21 Pemasangan gambar Presiden-Wakil Presiden

.22 Pemasangan gambar Gubernur-Waill Gubernur

.23 Pemasangan gambar Bupati-Wakil Bupati

.3 Audiensi menghadap pimpinan

.4 Alamat-alamat kantor dan pejabat

.5 Bandir/Umbul-umbul,Spanduk

.6 Launching

020 PERALATAN

(termasuk penawaran ,lelang dan penunjukan)

021 Alat Tulis Kantor (ATK)

022 Mesin kantor

023 Perabot kantor

024 Alat angkutan

025 Pakaian dinas

026 Senjata

027 Pengadaan

028 Inventaris

030 KEKAYAAN DAERAH

031 Sumber Daya Alam

032 Aset Daerah

040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/

KEARSIPAN/SANDI

041 Perpustakaan

.1 Umum

.2 Khusus

.3 Perguruan tinggi

.4 Sekolah

.5 Keliling

.6 Pengadaan Bahan Pustaka

.7 Pelayanan

.8 Pemeliharaan

042 Dokumentasi

043 -

044 -

045 Kearsipan

.1 Penataan Arsip Aktif

.2 Penataan Arsip In-Aktif

.3 Penataan Arsip Statis

.4 Klasifikasi

.5 Penyusutan

.51. Penilaian

.52. Pemindahan

.53. Penyerahan

.54. Pemusnahan

.55. Berita Acara

.56. Daftar Pertelaan

.6 Akuisisi

.7 Pembinaan Kearsipan

.8 Pemeliharaan/Perawatan

.9 Arsip Media Baru

046 Sandi

050 PERENCANAAN

051 Bidang Pemerintahan

052 Bidang Politik

053 Bidang Keamanan Ketertiban

054 Bidang Kesejahteraan Rakyat

055 Bidang Perekonomian

056 Bidang Pekerjaan Umum

057 Bidang Pengawasan

058 Bidang Kepegawaian

059 Bidang Keuangan

060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN

061 Organisasi instansi Pemerintah

.1 Susunan Tatakeria

.2 Tata Tertib Kantor Jam Kerja

062 Organisasi Badan non Pemerintah

063 Organisasi Badan Internasional

064 Organisasi Semi Pemerintah.

065 Ketatalaksanaan

.1 Tata Naskah Dinas

.2 Stempel

.21. Stempel Jabatan

.22. Stempel Dinas

.3 Papan Nama Instansi Pemerintahan/Non Pem

.4 Organisasi yang diubah,digabung dan dihapus

066 Tata Hubungan Kerja

.1 Telaah tata hubungan

.2 Penyusunan

.3 Bimbingan

067 Sistem dan Prosedur

.1 Telaah tata hubungan

.2 Penyusunan

.3 Bimbingan

068 Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan

.1 Pemantauan Pelaksanaan

.2 Sistem Prosedur kerja

.3 Evaluasi dan Pelaksanaan sistem

.4 Rekomendasi Penyempurnaan

Ketatalaksanaan

069 Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja

.1 Analisis Jabatan

.2 Hasil Analisis jabatan

.3 Penilaian jabatan Struktural dan fungsional

070 PENELITIAN

071 Riset

072 Survey

073 Kerjasama Penelitian dengan Perguruan

Tinggi dan Instansi lain

080 KONFERENSI

081 Gubernur

082 Bupati/Walikota

083 Komponen Eselon lainnya

084 Instansi lainnya

085 Internasional di dalam negeri

086 Internasional di luar negeri

090 PERJALANAN DINAS

091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah

092 Perjalanan Menteri ke Daerah

093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)

094 Perjalanan Pejabat Struktural

095 Perjalanan Tamu asing ke Daerah

096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden

Ke luar negeri

097 Perjalanan Menteri Ke Luar Negeri

098 Perjalanan Pegawai Tinggi dan Tinggi Negara

Ke Luar Negeri

099 Perjalanan Pegawai Tinggi/

Pegawai Ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

110 PEMERINTAHAN PUSAT

111 Presiden

Meliputi : Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,

Pelantikan, Sumpah, dan Serah Terima Jabatan

.1 Pertanggungjawaban Presiden Kepada MPR

.2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato

112 Wakil Presiden

Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,

Sumpah dan Serah Terima Jabatan

.1 Pertanggungjawaban

Wakil Presiden Kepada MPR

.2 Amanat Wakil Presiden/

Amanat Kenegaraan/ Pidato

113 Susunan Kabinet

.1 Reshuffle

.2 Penunjukan Menteri ad interim

.3 Sidang Kabinet.

114 Departemen Dalam Negeri

Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,

Sumpah dan Serah Terima Jabatan

.1 Amanat Menteri Dalam Negeri

115 Departemen lainnya

Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,

Sumpah dan Serah Terima Jabatan

116 Lembaga Tinggi Negara (DPA,MA,BPK)

Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan,

Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan

117 Lembaga non Departemen

118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi

119 Kerjasama antar Departemen

120 PEMERINTAH PROVINSI

Laporan Daerah

Monografi tambahkan kode wilayah

.1 Koordinasi

.2 Instansi Tingkat Provinsi

.3 Dinas Otonomi

.4 Instansi Vertikal

.5 Kerjasama antar Provinsi/Daerah

121 Gubernur, meliputi: Pemilihan, Pencalonan,

Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan,

Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb

122 Wakil Gubernur, meliputi: Pemilihan, Pencalonan,

Pengangkatan, Meninggal,Pelantikan,

Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb

123 Sekretaris Daerah Provinsi, meliputi: Pencalonan,

Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian,

dan Serah Terima Jabatan.

124 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah

.1 Pemerintah Provinsi

.2 Panitia Anggaran Provinsi

.3 Seminar,Lokakarya dan lainnya

125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah

.1 Pembentukan Daerah Otonom

.2 Perubahan Batas Wilayah

.3 Pemekaran Wilayah

.4 Penambahan Ibukota Provinsi ,Pemberian dan

Penggantian nama Kota, Daerah,Gunung, Sungai ,

Pulau, Selat, Jalan dsb

126 Pembagian Wilayah

127 Otonomi Daerah (Penyerahan Urusan)

128 Swapraja

129 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Kabupaten/Kota

130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Laporan Pemerintah Kabupaten /Kota

.1 Koordinasi

.2 Instansi Tingkat Kabupaten/Kota

.3 Dinas Otonom

.4 Instansi Vertikal

.5 Kerjasama antar Kabupaten/Kota

131 Bupati/Walikota, Tambahan Kode Wilayah

meliputi: Pencalonan, Pengangkatan,

Pelantikan, , Sumpah,Serah Terima Jabatan,

Pemberhentian dan sebagainya.

.1 Berita Acara Jabatan dan Memori Bupati/Walikota

.2 Sambutan/Pengarahan/Amanat/Bupati/Walikota

132 Wakil Bupati/Walikota, Tambahan Kode Wilayah

meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,

Sumpah,SerahTerimaJabatan, Pemberhentian dsb

133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota,

Tambahan Kode Wilayah

meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,

Sumpah,Serah Terima Jabatan, Pemberhentian

dan sebagainya.

134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah

.1 Pemerintah Kabupaten/kota

.2 Panitia Anggaran Kabupaten/Kota

.3 Seminar,Lokakarya dan lainnya

135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah

.1 Pembentukan Daerah Otonom

.2 Perubahan Batas Wilayah

.3 Pemekaran Wilayah

.4 Permasalahan Batas Wilayah

.5 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota

.6 Pemberian Dan Penggantian Nama Kota,

Daerah, Jalan

.7 Pemetaan Wilayah

136 Pembagian Wilayah

137 Otonomi Daerah

138 Pemerintah Kecamatan

.1 Sambutan/Pengarahan/Amanat Camat

.2 Perubahan Batas Kecamatan

.3 Pemekaran Kecamatan

.4 Perluasan/Perubahan Batas Kecamatan

.5 Pemindahan Ibukota Kecamatan

139 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Provinsi

dan kabupaten/Kota

140 DESA/KELURAHAN

.1 Pembentukan Daerah Otonom

.2 Perubahan Batas Wilayah

.3 Pemekaran Wilayah

141 Pemerintah Desa

.1 Kepala Desa

meliputi: Pencalonan, Pengangkatan,

Pelantikan,Sumpah,SerahTerimaJabatan,

Pemberhentian dsb

.11 Biaya Pemilihan Kepala Desa

.2 Badan Permusyawaratan Desa

Meliputi : Pembentukan,Keanggotaan,Kepengurusan

Dan kegiatan BPD

.3 Perangkat Desa

.31 Sekretaris Desa

Meliputi: Pencalonan,penyeleksian,pengangkatan

Pemberhentian dan pemberhentian sementara

.32 Kepala Dusun

Meliputi: Pencalonan,penyeleksian,pengangkatan

Pemberhentian dan pemberhentian sementara

.33 Kepala Urusan

142 APPKD (Anggaran Pendapatan Pengeluaran

Keuangan Desa )

.1 Rutin (Termasuk penghasilan pamongpraja)

.2 Pembangunan

.3 Anggaran Belanja Tambahan

.4 Pendapatan Desa

.41 Urusan Desa

.42 Penerimaan berasal dari pemerintah pusat

.43 Penerimaan berasal dari pemerintah provinsi

.44 Penerimaan berasal dari pemerintah

kabupaten/kota

.45 Penerimaan berasal dari Pajak dan Retribusi

Daerah yang diserahkan kepada Desa

.46 Penerimaan dari pemilik tanah yang berdomisili Diluar Desa

.47 Pendapatan Asli Desa

.48 Penerimaan lain-lain yang sah

.49 Hasil dari gotong royong masyarakat

143 Kekayaan Desa

.1 Tanah Hak Pakai Desa

.11 Tanah Bengkok

.12 Tanah Titisara

.13 Tanah Pengangonan

.14 Tanah Desa lainnya

.2 Jalan Desa

.3 Bangunan Desa

.4 Kekayaan Desa lainnya

144 Lembaga-lembaga Tingkat Desa

.1 LMD/ DPD

.2 LKMD/LPM

145 Administrasi Desa

146 Kewilayahan

.1 Pembentukan Desa/Kelurahan

.2 Pemekaran Desa/Kelurahan

.3 Perubahan Batas Wilayah/

Perluasan Desa/Kelurahan

.4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan

.5 Perbatasan Batas Desa

.6 Penyatuan Desa/Kelurahan

.7 Penghapusan Desa/Kelurahan

Save As Pdf

Next

RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
000 UMUM 100 PEMERINTAH 200 POLITIK 300 KEAMANAN/KETERTIBAN 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT	500 PEREKONOMIAN 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 700 PENGAWASAN 800 KEPEGAWAIAN 900 KEUANGAN

-------------------------------

Nama nama Desa/Kelurahan,Kode Wilayah dan Kode Pos Se-Kabupaten Karawang

2012-11-19T10:28:00.001-08:00

Daftar Nama-nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karawang berikut Kode Wilayah dan Kode Pos

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KODE WILAYAH	KODE POS
	1. Kecamatan Tirtamulya	32.15.16	41372
1	Bojongsari	32.15.16.2009	41372
2	Cipondoh	32.15.16.2007	41372
3	Citarik	32.15.16.2001	41372
4	Kamurang	32.15.16.2006	41372
5	Karangjaya	32.15.16.2003	41372
6	Karangsinom	32.15.16.2002	41372
7	Kertawaluya	32.15.16.2008	41372
8	Parakan	32.15.16.2004	41372
9	Parakanmulya	32.15.16.2005	41372
10	Tirtasari	32.15.16.2010	41372
	2. Kecamatan Tirtajaya	32.15.09	41357
11	Bolang	32.15.09.2010	41357
12	Gempolkarya	32.15.09.2003	41357
13	Kutamakmur	32.15.09.2009	41357
14	Medankarya	32.15.09.2004	41357
15	Pisangsambo	32.15.09.2002	41357
16	Sabajaya	32.15.09.2001	41357
17	Srijaya	32.15.09.2008	41357
18	Srikamulyan	32.15.09.2011	41357
19	Sumurlaban	32.15.09.2007	41357
20	Tambaksari	32.15.09.2006	41357
21	Tambaksumur	32.15.09.2005	41357
	3. Kecamatan Tempuran	32.15.20	41385
22	Cikuntul	32.15.20.2014	41385
23	Ciparagejaya	32.15.20.2017	41385
24	Dayeuhluhur	32.15.20.2002	41385
25	Jayanagara	32.15.20.2016	41385
26	Lemahduhur	32.15.20.2003	41385
27	Lemahkarya	32.15.20.2004	41385
28	Lemahmakmur	32.15.20.2006	41385
29	Lemahsubur	32.15.20.2005	41385
30	Pagadungan	32.15.20.2012	41385
31	Pancakarya	32.15.20.2001	41385
32	Purwajaya	32.15.20.2008	41385
33	Sumberjaya	32.15.20.2011	41385
34	Tanjungjaya	32.15.20.2010	41385
35	Tempuran	32.15.20.2013	41385
	4. Kec. Telukjambe Timur	32.15.03	41361
36	Pinayungan	32.15.03.2019	41361
37	Purwadana	32.15.03.2011	41361
38	Puseurjaya	32.15.03.2004	41361
39	Sirnabaya	32.15.03.2003	41361
40	Sukaharja	32.15.03.2002	41361
41	Sukaluyu	32.15.03.2005	41361
42	Sukamakmur	32.15.03.2012	41361
43	Telukjambe	32.15.03.2001	41361
44	Wadas	32.15.03.2006	41361
	5. Kec. Telukjambe Barat	32.15.27	41361
45	Karangligar	32.15.27.2003	41361
46	Karangmulya	32.15.27.2006	41361
47	Margakaya	32.15.27.2001	41361
48	Margamulya	32.15.27.2002	41361
49	Mekarmulya	32.15.27.2004	41361
50	Mulyajaya	32.15.27.2010	41361
51	Parungsari	32.15.27.2005	41361
52	Wanajaya	32.15.27.2009	41361
53	Wanakerta	32.15.27.2008	41361
54	Wanasari	32.15.27.2007	41361
	6. Kecamatan Tegal Waru	32.15.28	41362
55	Cigunungsari	32.15.28.2001	41362
56	Cintalaksana	32.15.28.2004	41362
57	Cintalanggeng	32.15.28.2006	41362
58	Cintawargi	32.15.28.2005	41362
59	Cipurwasari	32.15.28.2009	41362
60	Kutalanggeng	32.15.28.2007	41362
61	Kutamaneuh	32.15.28.2008	41362
62	Mekarbuana	32.15.28.2003	41362
63	Wargasetra	32.15.28.2002	41362
	7. Kecamatan Telagasari	32.15.17	41381
64	Cadaskertajaya	32.15.17.2010	41381
65	Cariumulya	32.15.17.2004	41381
66	Cilewo	32.15.17.2011	41381
67	Ciwulan	32.15.17.2012	41381
68	Kalibuaya	32.15.17.2006	41381
69	Kalijaya	32.15.17.2008	41381
70	Kalisari	32.15.17.2009	41381
71	Linggarsari	32.15.17.2013	41381
72	Pasirkamuning	32.15.17.2007	41381
73	Pasirmukti	32.15.17.2005	41381
74	Pasirtalaga	32.15.17.2003	41381
75	Pulosari	32.15.17.2014	41381
76	Talagamulya	32.15.17.2001	41381
77	Talagasari	32.15.17.2002	41381
	8. Kec. Rengasdengklok	32.15.06	41352
78	Amansari	32.15.06.2005	41352
79	Dewisari	32.15.06.2004	41352
80	Dukuhkarya	32.15.06.2007	41352
81	Kalangsari	32.15.06.2008	41352
82	Kalangsurya	32.15.06.2009	41352
83	Karyasari	32.15.06.2006	41352
84	Kertasari	32.15.06.2003	41352
85	Rengasdengklok Selatan	32.15.06.2001	41352
86	Rengasdengklok Utara	32.15.06.2002	41352
	9. Kecamatan Rawamerta	32.15.18	41382
87	Balongsari	32.15.18.2006	41382
88	Cibadak	32.15.18.2011	41382
89	Gombongsari	32.15.18.2014	41382
90	Kutawargi	32.15.18.2002	41382
91	Mekarjaya	32.15.18.2007	41382
92	Panyingkiran	32.15.18.2003	41382
93	Pasirawi	32.15.18.2005	41382
94	Pasirkaliki	32.15.18.2004	41382
95	Purwamekar	32.15.18.2009	41382
96	Sekarwangi	32.15.18.2008	41382
97	Sukamerta	32.15.18.2001	41382
98	Sukapura	32.15.18.2010	41382
99	Sukaraja	32.15.18.2012	41382
	10. Kecamatan Purwasari	32.15.29	41373
100	Cengkong	32.15.29.2006	41373
101	Darawolong	32.15.29.2001	41373
102	Karangsari	32.15.29.2008	41373
103	Mekarjaya	32.15.29.2004	41373
104	Purwasari	32.15.29.2003	41373
105	Sukasari	32.15.29.2007	41373
106	Tamelang	32.15.29.2005	41373
107	Tegalsari	32.15.29.2002	41373

-------------------------------

Nama Nama Calon Kades di kec Pedes dan Jadual Tahapan Pilkades

2012-11-14T11:26:00.003-08:00

Inilah daftar nama calon kepala desa dari 3 (tiga) desa dikecamatan Pedes, yang akan dipilih secara langsung pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012.

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA SUNGAIBUNTU

NO. URUT	NAMA	KET
1	KASMITA
2	AHMAD MULYANA
3	TATUNG
4	NANANG ASTORI

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA DONGKAL

NO. URUT	NAMA	KET
1	DARNA
2	SAMSUDIN

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA KARANGJAYA

Samsudin,SH	M.Rokhmat	Daud
Solihin	Mimin Aminah	Nahrowi

Jadual/Tahapan Pilkades Kecamatan Pedes Tahun 2012

NO	JENIS KEGIATAN	PERIODE WAKTU	KET
1	Pembentukan Panitia	03 September 2012	BPD
2	Rapat Pemilihan Ketua dan Pembentukan Pengurus	03 September 2012	Panitia
3	Rapat Pleno Tata Tertib Pilkades	04 September 2012	Panitia
4	Rapat Pleno Penyusunan Anggaran	04 September 2012	Panitia
5	Pendaftaran Hak Pilih	7 - 11 September 2012	Panitia
6	Pengumuman Hak Pilih Sementara	12 - 14 September 2012	Panitia
7	Pendaftaran Bakal Calon	15 - 21 September 2012	Panitia
8	Pemenuhan Persyaratan Balon	22 - 25 September 2012	Panitia
9	Perbaikan Daftar Hak Pilih	26 - 28 September 2012	Panitia
10	Pelayanan Satu Atap	1 - 5 Oktober 2012	Tim Kabupaten

11	Verifikasi dan Penelitian Berkas Hasil Yantap	8 - 12 Oktober 2012	Tim Kabupaten
12	Perpanjangan Pendaftaran Balon bagi Desa yang Lulus	15 - 17 Oktober	Panitia
	Yantap Hanya 1 Balon
13	Pelayanan Satu Atap bagi Pendaftar Balon Baru	18 - 19 Oktober 2012	Tim Kabupaten
14	Verifikasi dan Penelitian Berkas Hasil Yantap Balon Baru	23 - 25 Oktober 2012	Tim Kabupaten
15	Pemeriksaan dan Penelitian Berkas	29 Oktober 2012	Panitia
16	Penetapan Bakal Calon yang Memenuhi Persyaratan	30 - 31 Oktober 2012	BPD
17	Ujian Tertulis	01 Nopember 2012	Tim Kabupaten
18	Pemeriksaan Ujian Tertulis	02 - 05 Nopember 2012	Tim Kabupaten
19	Penyerahan Hasil Ujian Tertulis	06 Nopember 2012	Tim Kabupaten
20	Penetapan Calon yang Berhak dipilih	07 Nopember 2012	BPD

21	Pengumuman Hak Pilih Tetap	08 - 10 Nopember 2012	Panitia
22	Undian Nomor Urut Calon	11 Nopember 2012	Panitia
23	Pencetakan Kartu Suara dan Surat Undangan	12 - 15 Nopember 2012	Panitia
24	Pengisian Surat Undangan	16 - 17 Nopember 2012	Panitia
25	Penyebaran Surat Undangan kepada Hak Pilih	18 - 19 Nopember 2012	Panitia
26	Kampanye	20 - 22 Nopember 2012	Panitia
27	Masa Tenang	23 - 24 Nopember 2012	Panitia
28	Pelaksanaan Pemilihan dan Penetapan Calon Terpilih	25 Nopember 2012	Panitia
29	Pengusulan Calon Terpilih dari BPD kepada Bupati melalui Camat	26 - 28 Nopember 2012	BPD
30	Penyerahan Hasil Calon Terpilih dari Camat kepada Bupati	29 - 30 Nopember 2012	Tim Kecamatan
31	Pengesahan Penetapan Calon Terpilih / Keputusan Bupati	03 - 10 Desember 2012	Bupati
32	Pelantikan	11 - 17 Desember 2012	Bupati (Tentatif)

Sumber : Kasipem Kecamatan Pedes

Baca Juga : Daftar Nama 67 Desa Pilkades di Kabupaten Karawang Th.2012

cetak halaman ini

--------------------------------------------

DAFTAR NAMA 67 DESA PILKADES DIKABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

2012-11-14T11:03:00.000-08:00

DAFTAR NAMA 67 DESA PILKADES TAHUN 2012

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	KET
01	Desa Wadas	Kecamatan Telukjambe Timur	HMJ
02	Desa Karangmulya	Kecamatan Telukjambe Barat	HMJ
03	Desa Kertarahayu	Kecamatan Cibuaya	HMJ
04	Desa Sukapura	Kecamatan Rawamerta	HMJ
05	Desa Cengkong	Kecamatan Purwasari	HMJ
06	Desa Ciptamargi	Kecamatan Cilebar	HMJ
07	Desa Tanjungsari	Kecamatan Cilebar	HMJ
08	Desa Tirtasari	Kecamatan Tirtamulya	HMJ
09	Desa Bojongsari	Kecamatan Tirtamulya	MD
10	Desa Karangsinom	Kecamatan Tirtamulya	HMJ
11	Desa Cibalongsari	Kecamatan Klari	HMJ
12	Desa Gintungkerta	Kecamatan Klari	HMJ
13	Desa Curug	Kecamatan Klari	HMJ
14	Desa Klari	Kecamatan Klari	MD
15	Desa Desa Duren	Kecamatan Klari	HMJ
16	Desa Amansari	Kecamatan Rengasdengklok	HMJ
17	Desa Dukuhkarya	Kecamatan Rengasdengklok	HMJ
18	Desa Kalangsari,	Kecamatan Rengasdengklok	HMJ
19	Desa Kalangsuria	Kecamatan Rengasdengklok	HMJ
20	Desa Kertasari	Kecamatan Rengasdengklok	HMJ
21	Desa Cintaasih	Kecamatan Pangkalan	HMJ
22	Desa Ciptasari,	Kecamatan Pangkalan	HMJ
23	Desa Kertasari	Kecamatan Pangkalan	HMJ
24	Desa Mulyajaya	Kecamatan Kutawaluya	HMJ
25	Desa Sampalan	Kecamatan Kutawaluya	HMJ
26	Desa Sindangkarya	Kecamatan Kutawaluya	HMJ
27	Desa Karyamulya	Kecamatan Batujaya	HMJ
28	Desa Baturaden	Kecamatan Batujaya	HMJ
29	Desa Telukbango	Kecamatan Batujaya	HMJ
30	Desa Segaran	Kecamatan Batujaya	HMJ
31	Desa Srikamulyan	Kecamatan Tirtajaya	HMJ
32	Desa Sabajaya	Kecamatan Tirtajaya	HMJ
33	Desa Sungaibuntu	Kecamatan Pedes	HMJ
34	Desa Karangjaya	Kecamatan Pedes	HMJ
35	Desa Dongkal	Kecamatan Pedes	HMJ
36	Desa Solokan	Kecamatan Pakisjaya	HMJ
37	Desa Telukbuyung,	Kecamatan Pakisjaya	HMJ
38	Desa Tanjungpakis	Kecamatan Pakisjaya	HMJ
39	Desa Kaliurip	Kecamatan Cikampek	HMJ
40	Desa Cikampek Timur	Kecamatan Cikampek	HMJ
41	Desa Kalijati	Kecamatan Jatisari	HMJ
42	Desa Situdam	Kecamatan Jatisari	HMJ
43	Desa Sukakerta	Kecamatan Cilamaya Wetan	HMJ
44	Desa Muarabaru	Kecamatan Cilamaya Wetan	HMJ
45	Desa Tegalsari,	Kecamatan Cilamaya Wetan	HMJ
46	Desa Mekarmaya	Kecamatan Cilamaya Wetan	HMJ
47	Desa Pulosari	Kecamatan Telagasari	HMJ
48	Desa Cariumulya	Kecamatan Telagasari	HMJ
49	Desa Lemahabang	Kecamatan Lemahabang	HMJ
50	Desa Lemahmukti	Kecamatan Lemahabang	HMJ
51	Desa Pulojaya	Kecamatan Lemahabang	HMJ
52	Desa Pulokalapa	Kecamatan Lemahabang	HMJ
53	Desa Ciranggon	Kecamatan Majalaya	HMJ
54	Desa Bengle	Kecamatan Majalaya	HMJ
55	Desa Kemiri	Kecamatan Jayakerta	HMJ
56	Desa Kertajaya	Kecamatan Jayakerta	HMJ
57	Desa Muktijaya	Kecamatan Cilamaya Kulon	HMJ
58	Desa Bayurlor	Kecamatan Cilamaya Kulon	HMJ
59	Desa Sumurgede	Kecamatan Cilamaya Kulon	HMJ
60	Desa Pamekaran	Kecamatan Banyusari	HMJ
61	Desa Mekarasih	Kecamatan Banyusari	HMJ
62	Desa Tanjung	Kecamatan Banyusari	HMJ
63	Desa Cicinde Selatan	Kecamatan Banyusari	HMJ
64	Desa Cigunungsari	Kecamatan Tegalwaru	HMJ
65	Desa Citalanggeng,	Kecamatan Tegalwaru	HMJ
66	Desa Kutalanggeng	Kecamatan Tegalwaru	HMJ
67	Desa Wargasetra	Kecamatan Tegalwaru	HMJ

KET : HMJ = Habis Masa Jabatan

MD = Meninggal Dunia

Kumpulan Artikel Desa,PNPM,Keuangan Desa,Program Kerja,Pembangunan desa Dll FILE PDF,PPT DAN DOC

2012-10-31T20:53:00.001-07:00

Kumpulan Artikel Desa

PENGINTEGRASIAN
Sistem Perencanaan PNPM

FILE : Powerpoint (PPT)

SIZE : 3.10 MB

Sumber : http://www.pnpm-perdesaan.or.id/

DOWNLOAD

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DESA

FILE : PDF

SIZE : Unknown

Sumber : p3b.bappenas.go.id

DOWNLOAD

MODUL
PENYUSUNAN RPJMDes

FILE : PDF

SIZE : 1,354 MB

Sumber : bpdjemaraskidul.files.wordpress.com

DOWNLOAD

LANGKAH URUTAN
PENYUSUNAN RPJMDes

FILE : Powerpoint (PPT)

SIZE : -

Sumber : xa.yimg.com

DOWNLOAD

Efektivitas Pengelolaan

Keuangan Desa

FILE : PDF

SIZE : 1,354 MB

Sumber : publikasi.umy.ac.id

DOWNLOAD

REGULASI

RPJMDes & RKPDes

FILE : Powerpoint (PPT)

SIZE : -

Sumber : p3b.bappenas.go.id

DOWNLOAD

PERANAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FILE : Doc

SIZE : -

Sumber : images.afadil.multiply.multiplycontent.com

DOWNLOAD

Penguatan kelembagaan

Masyarakat desa

FILE : PDF

SIZE : Unknown

Sumber : www.dephut.go.id

DOWNLOAD

Download
01	Himpunan Undang-Undang Berkaitan Dengan Desa
02	Himpunan Peraturan Pemerintah Berkaitan Dengan Desa
03	Himpunan Permendagri Berkaitan Dengan Dengan Desa
04	Himpunan Peraturan PNS
05	Indeks Surat Dinas / Kode Klasifikasi Arsip
06	Nama-nama Desa /Kelurahan Berikut kode Wilayah dan Kode Pos Se-Kabupaten Karawang

-----------------------------------------

PERATURAN PNS MENJELANG ASN

2012-10-30T20:00:00.001-07:00

PNS Himpunan Peraturan berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS):

►UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN

►DISIPLIN PNS

►PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS-DP3

UNDANG UNDANG KEPEGAWAIAN
	UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian http://bsdm.bappenas.go.id	unduh
	UU No.43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian www.dikti.go.id	unduh
	PP No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya www.depdagri.go.id	unduh

DISIPLIN PNS
	PP no.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil fkg.ugm.ac.id	unduh
	PP no.47 Tahun 2005 Tentang perubahan atas PP no. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap www.esdm.go.id	unduh
	PP no.29 Tahun 1997 Tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap www.hukumonline.com	unduh
	Perka BKN No.21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP no.53 th 2010 tentang Disiplin PNS http://www.bkn.go.id	unduh
05	-------------

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS- DP3
	PP no.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil www.bkipm.kkp.go.id	unduh
	Perka BKN No.20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS www.bkn.go.id	unduh
	Pedoman Seputar Daftar Penilaian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) http://www.bkn.go.id	unduh
	Surat Edaran Kepala BKN No.02/SE/1980 tentang tata cara Penilaian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) www.depkumham.go.id/	unduh
	PP no.10 Tahun 1979 Telah dicabut oleh PP no.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil www.dikti.go.id	unduh

RUU ASN

RUU ASN
01	RUU Tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) http://www.dpr.go.id	unduh

-------------------------------------

Tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa

2012-10-29T08:02:00.001-07:00

TUPOKSI PEMERINTAH DESA MALANGSARI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA

TUGAS dan WEWENANG

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. Mengajukan rancangan peraturan desa;

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e. Membina kehidupan masyarakat desa;

f. Membina perekonomian desa;

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

KEWAJIBAN

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

LARANGAN

a. menjadi pengurus partai politik;

b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;

c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD

d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menyalahgunakan wewenang; dan

h. melanggar sumpah/janji jabatan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

A. UNSUR SEKRETARIAT

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa.
Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi .

Sekretaris Desa, mempunyai tugas :

a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.

b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan .

c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan .

d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat .

e. Menyusun laporan pemerintah desa .

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

g. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu :

1. Staf Umum .

2. Staf Keuangan .

Staf Umum, mempunyai tugas :

a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa ..

b. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan .

c. Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .

d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa .

Staf Keuangan, mempunyai tugas :

a. Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan .

b. Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti / kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa .

c. Melaporkan keadaan kas desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa .

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

B. UNSUR TEKNIS

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa . Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR)

unsur Teknis terdiri dari :

1. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.

2. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.

3. Urusan Pemerintahan.

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan .

b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan .

c. Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .

b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .

c. Meyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan;

b. Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;

c. Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;

d. Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa;

e. Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;

f. Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;

g. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;

h. Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

i. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;

j. Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;

k. Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

C. UNSUR WILAYAH

Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun .
Unsur Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun .

b. Membina kehidupan masyarakat dusun .

c. Membina perekonomian dusun .

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun .

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.

f. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

HIMPUNAN PERMENDAGRI BERKAITAN DENGAN DESA DAN PNS

2012-10-28T20:56:00.002-07:00

►PEMBENTUKAN DESA dan ADMINISTRASI DESA
►KEPENDUDUKAN dan KELEMBAGAAN
►PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

No	Uraian	Jenis file
1	Permendagri No27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan batas Desa www.jkpp.org		unduh
2	Lampiran Permendagri No.27 tahun 2006 http://grobogan.go.id	.	unduh
3	Permendagri No.28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan hukum.unsrat.ac.id		unduh

ADMINISTRASI DESA

No	Uraian	Jenis file
1	Permendagri No.13 Tahun 2012 Tentang Monografi DESA http://www.depdagri.go.id/ http://kotawaringinbaratkab.go.id	unduh	unduh
2	Lampiran Permendagri No.13 tahun 2012 http://kotawaringinbaratkab.go.id	unduh	.
3	Permendagri No.32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa http://www.depdagri.go.id/ www.adeksi.or.id/	unduh	unduh
4	Lampiran Permendagri No32 Tahun 2006 http://grobogan.go.id	.	unduh
5	Permendagri No.12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan bpp.depdagri.go.id	unduh	.
6	Permendagri No.54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah dilingkungan Pemerintah Daerah http://www.depdagri.go.id/ 118.98.162.51/	unduh	unduh
7	Permendagri No.35 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa http://www.depdagri.go.id/ hukum.unsrat.ac.id	unduh	unduh
8	Permendagri No.28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan http://www.depdagri.go.id/ http://grobogan.go.id	unduh	unduh

-------------------------

Kumpulan Peraturan Pemerintah Berkaitan Dengan Desa

2012-10-19T22:25:00.005-07:00

►PERATURAN PEMERINTAH

001	PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sumber ; http://www.presidenri.go.id	Unduh
002	PP Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tata cara pengangkatan sekdes menjadi PNS sumber ; http://hukum.unsrat.ac.id	Unduh
003	PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan http://www.dephut.go.id	Unduh
004	PP Nomor 69 Tahun 2010 Tentang tata cara pemberian & pemampaatan insentif pajak dan retribusi http://bandung.bpk.go.id/	Unduh
005	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan informasi Publik http://ppidkemkominfo	Unduh
006	PP Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Kecamatan http://www.kpu.go.id	Unduh

------------------------------------

Lembaga Kemasyrakatan Desa di Kabupaten Karawang

2012-10-17T10:07:00.003-07:00

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MALANGSARI

Dasar Hukum Pembentukan ;

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 211
(1) Di desa dapat dibentuk lembaga ke masyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan
desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan
masyarakat desa.

2. PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Pasal 89

(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

3. Peraturan Derah Kabupaten Karawang Nomor 6 tahun 2006 tentang Desa

Pasal 182

(1) Di desa dapat dibentuk lembaga lembaga kemasyarakatan.

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan ;

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi :

a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan
pembangunan secara partisipatif;
c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya
masyarakat
d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan
masyarakat.

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a.       Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b.      Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.       Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d.      Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;
e.      Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya
gotongroyong masyarakat;
f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan hak politik
masyarakat;

Sifat/ hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan ;

“Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif “

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ;

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

a.       Peningkatan pelayanan masyarakat;
b.      Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c.       Pengembangan kemitraan;
d.      Pemberdayaan masyarakat; dan
e.      Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat
setempat.

Dana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari ;

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

a.       Swadaya masyarakat;
b.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
c.       Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
d.      Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
e.      Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

Lembaga Kemasyarakatan Desa Malangsari terdiri dari ;

Ketentuan Pasal 182 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diantaranya;

a.       Rukun Tetangga (RT);
b.      Rukun Warga (RW);
c.       Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
d.      Karang Taruna (KT);
e.      Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau lembaga lainnya;
f.        Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud di Desa Malangsari adalah: Pengurus Desa Siaga
yang diatur dalam Peraturan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Malangsari :

Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa Malangsari dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan

Desa Malangsari Periode 2009-2014

1. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

2. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

--------------------------------------------

Kumpulan Produk Hukum Tentang Desa

2012-10-13T13:57:00.001-07:00

-------

http://www.hukumonline.com

Pada masa pemerintahan Orde Baru,peraturan perundang-undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagai pengganti UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. . Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak menyelenggarakan rumah tangganya dalam pengertian ini bukanlah merupakan hak otonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan UU No. 5 tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul. Desa diharuskan mengikuti pola yang baku dan seragam sedangkan hak otonominya yaitu hak untuk mengatur diri sendiri, ditiadakan. Desa sekedar satuan administratif dalam tatanan pemerintah. ...........................................
	UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA	Unduh

http://www.penataanruang.net

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini secara nyata mengakui otonomi desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Sehingga yang disebut desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Selanjutnya melalui undang-undang ini desa disebutkan sebagai subsistem dari pemerintahan yang pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada daerah kabupaten dengan membentuk Perda. Tanpa ada penjelasan apa yang dimaksud dengan subsistem tersebut. .................................
	UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH	Unduh

www.djlpe.esdm.go.id/

Terakhir desa diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kembali menempatkan desa dalam satu undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengaturannya kemudian ditindaklanjuti oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Untuk meningkatkan pelayanan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sekretaris desa akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). ..............................
	UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH	Unduh

http://www.dpr.go.id

Ruu Desa yang sedang dibahas di DPR-RI oleh Komisi II meletakan pondasi baru untuk desa, pasalnya banyak perubahan diantaranya, Pengertian tentang Desa, Adanya kawasan desa dll, yang paling mendasar lagi tentang pengaturan perangkat desa, dimana untuk perekrutan calon perangkat desa akan selektif seperti CPNS , direkrut minimal ijazah SMA dan sederajat usia minimal 20 tahun maksimal 30 tahun, untuk masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 56 tahun,bagi perangkat desa yang ada sekarang ini, setelah diberlakukannya UU Desa tersebut menjalankan tugasnya sampai akhir jabatannya atau habis masa jabatannya. Dilain pihak para kepala desa menuntut anggaran 10 % untuk Desa dari APBN dan masa jabatan kepala desa minimal 8 tahun, perangkat desa meminta di PNS kan seperti Sekdes ...........................................
	RANCANGAN UU TENTANG DESA RUU DESA	Unduh

------------------------

BPD Desa Malangsari Periode 2012-2018 Resmi Dilantik & Dikukuhkan Oleh Bupati Karawang

2012-10-13T08:18:00.001-07:00

BPD DESA MALANGSARI PERIODE 2012-2018

Pada hari senin tanggal 8 Oktober 2012, Sembilan orang anggota BPD Desa Malangsari Kecamatan Pedes telah resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Karawang,Bapak H.Ade Swara bertempat di Plaza Pemda Karawang.Menggantikan BPD Sebelumnya

Berikut adalah daftar nama anggota BPD Malangsari periode 2012 - 2018.

No	Pas poto	Nama	Tempat/tgl lahir	Berdasarkan hasil rapat pembentukan alat kelengkapan BPD tgl 1 Agustus 2012 disepakati sebagai
01		H. YAKUB	Karawang, 22-01-1974	Ketua, Merangkap Anggota
02		JUMHARI	Karawang, 16-07-1967	Wakil Ketua, Merangkap Anggota
03		SUGIHARTO	Karawang, 19-09-1984	Sekretais, Merangkap Anggota
04		SUHAEMI	Karawang, 01-03-1966	Panitia Bid.Pemerintahan Merangkap Anggota
05		HAMDAN	Karawang, 07-06-1965	Panitia Bid.Pembangunan Merangkap Anggota
06		RUSDI SALEH	Karawang, 23-04-1976	Panitia Bid.Kemasyarakatan Merangkap Anggota
07		NANA	Karawang, 01-05-1969	Anggota
08		DEVIH	Karawang, 26-02-1988	Anggota
09		ERO BELAINDRA BUDI	Karawang, 10-10-1986	Anggota

PELANTIKAN dan PENGUKUHAN BPD, disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, berikut adalah sambutan Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dikutip dari website Pemda karawang.http://www.karawangkab.go.id

Poto Pelantikan BPD se-Kabupaten Karawang
http://www.karawangkab.go.id

Sambutan Bupati Karawang

Bupati mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang senantiasa berupaya untuk terus melakukan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, melalui pemerataan program-program pembangunan hingga ke tingkat desa. upaya – upaya tersebut antara lain dilakukan melalui sejumlah program, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan, program P2WKSS, program bantuan sarana dan prasarana desa, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai stake holder lainnya tentunya tidak akan memberikan kontribusi maksimal apabila tidak didukung oleh peran serta dari masyarakat desa yang bersangkutan. oleh karena itu, peran serta masyarakat desa itu sendiri merupakan poin utama bagi tercapainya keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

Menurut Bupati bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat desa, yang dalam pelaksanaan tugasnya mengemban amanah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, keberadaan BPD dalam pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dan menentukan terhadap perkembangan dan masa depan desa yang bersangkutan. Ungkapnya

Bupati juga mengingatkan, bahwa BPD mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan yang mana BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa serta bertugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. sementara itu, BPD mempunyai fungsi pengayoman, penyelenggara legislasi, pengawasan serta penampung aspirasi masyarakat, juga memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang ada. Selain itu,Bupati juga berharap agar para anggota BPD yang baru dilantik, bisa memberikan masukan-masukan yang baik dan inovatif dalam membangun desa masing-masing untuk lebih baik dan lebih maju, dan tentunya bagi kesejahteraan rakyat, sehingga pembangunan desa benar-benar berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. Pungkasnya.

Amanat Gubernur Jawa Barat

Dalam Amanatnya Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa selama menjadi Gubernur baru kali ini saya menyaksikan pelantikan BPD yang berjumlah ribuan, dan ternyata BPD merupakan kekuatan besar yang perlu dipelihara dan diberikan peningkatan kesejahteraannya, Di Jawa Barat kami telah mendesain program ditahun 2010 kami telah meluncurkan program desa peradaban dengan memberikan bantuan 1 Milyar per desa, namun karena tidak merata maka tahun ini distop dan diganti dengan bantuan infrastruktur diseluruh Jawa Barat dengan jumlah desa 5.304 masing-masing berjumlah 100 Juta ditambah 15 Juta dana kinerja. Dengan harapan dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat di tingkat desa. Ungkapnya.

Gubernur juga berharap jadikan didesa kita sebagai pusat ekonomi, pusat dekokrasi dan pusat gotong royong, dan kami telah mengusulkan ke DPR RI agar dialokasikan juga anggaran APBN untuk desa. Terangnya.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEKLARASI PPDI KARAWANG

2012-10-09T11:06:00.000-07:00

Selamat Atas Deklarasi & Pengukuhan PPDI Karawang…..

Kami secara pribadi maupun mewakili teman-teman lainnya dari para Sekretaris Desa Se-Kecamatan Pedes Khususnya Se-Kabupaten Karawang pada umumnya (Forsekdesi Karawang), sangat mendukung terbentuknya PPDI Karawang yang kemarin sudah resmi di deklarasikan dan dikukuhkan yang disaksikan oleh Bapak Bupati Karawang Bapak H.Ade Swara.

Sebenarnya PPDI Karawang itu kepengurusannya sudah ada sejak awal memasuki tahun 2012 namun karena perbedaan persepsi dengan para kepala desanya sehingga perkembangan dan aktivitasnya agak terhambat karena anggota PPDI adalah semua perangkat desa yang ada di Kabupaten karawang yang diangkat oleh Kepala Desa.Ditingkat nasional PPDI didirikan pada tanggal 17 Juni 2006.

Dalam hal berkaitan dengan perjuangan PPDI mengenai hak-hak perangkat desa sangat memungkinkan karena jelas akan memperkuat struktur organisasi Pemerintahan Desa yang saat ini sangat rapuh, kalau kita melihat kebelakang mengenai TAP MPR RI Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Khususnya Rekomendasi Nomor 7,antara lain dikemukakan mengenai kemungkinan adanya otonomi bertingkat propinsi, kabupaten/kota serta desa. Kebijakan politik tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan desa. Isinya yaitu sbb:

“Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk PEMBERIAN otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya.”

Ini jelas yang bermaksud mengubah otonomi desa dari PENGAKUAN menjadi PEMBERIAN….

Nah untuk mempersiapkan otonomi pemberian dari pemerintah pusat tersebut, maka organisasi pemerintah desa harus diperkuat terlebih dahulu ,sehingga STATUS PERANGKAT DESAnya harus jelas, hal tersebut kemudian lahirlah UU 32 tahun 2004 tentang Pemerntah Daerah meskipun sampai dengan saat ini belum menampung sepenuhnya Proyek Otonomi tersebut,karena pengaturan desa numpang dalam UU Pemerintah Daerah.

Semoga RUU Desa yang sedang dibahas oleh Komisi II di DPR-RI dapat menjawab semua itu.Amin…… Selamat berjuang PPDI

Dasar Hukum,Kelebihan dan Kelemahan Pengisian Sekdes oleh PNS

2012-09-30T22:12:00.002-07:00

DASAR HUKUM PENGANGKATAN SEKDES PNS
۩	UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; pasal 202 ayat (3)
۩	PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ; pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)
۩	PP nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekdes menjadi PNS
۩	Permendagri nomor 50 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekdes menjadi PNS
۩	Perka BKN nomor 32 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan PP no 45 Th 2007 tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekdes menjadi PNS
۩	Kepmendagri Nomor 140.05-354 TAHUN 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS
۩	Khusus Kab. Karawang : Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/kep.5742 peg/2008 tentang Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENGISIAN SEKDES OLEH PNS Kelebihan :
۩	Sekdes memiliki kepastian kedudukan kepegawaian, penghasilan serta karier, sehigga dapat memberikan motivasi untuk berprestasi
۩	Adanya aktor penggerak perubahan dibidang manajemen dan administrasi pemerintahan untuk tingkat desa
۩	Adanya aktor penghubung yang dapat menjadi perantara Kebijakan perubahan yang datang dari pemerintah untuk desa.
Kelemahan :
۩	Menimbulkan kecemburuan bagi Kades dan perangkat desa lainny, terutama pada Desa desa yang tidak memiliki sumber keuangan yang cukup untuk memberi imbalan bagi peragkat desanya. Kecemburuan ini dapat menimbulkan suasana kerja yang kontra produkif
۩	Rawan manipulasi dalam proses pengisian jabatan Sekdes, sehingga dapat menimbulkan konflik
۩	Intervensi pemerintah terhadap desa menjadi lebih besar melalui tangan-tangan Sekdes
۩	Terbuka peluang terjadinya konflik antara Kepala Desa dengan Sekdes dalam hal hubungan kerja, apabila tata kerjanya tidak diatur dengan rinci dan dilaksanakan secara konsisten, karena adanya duplikasi komando terhadap Sekdes.

ARTIKEL TERKAIT

LATAR BELAKANG SEKDES DIANGKAT PNS

2012-09-30T21:55:00.001-07:00

LATAR BELAKANG SEKDES DIANGKAT PNS

Pengisian jabatan Sekretaris Desa oleh PNS dilatar belakangi Oleh adanya Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi Nomor 7, yang bermaksud Mengubah otonomi desa dari PENGAKUAN menjadi PEMBERIAN.

Untuk mempersiapkan otonomi pemberian dari pemerintah pusat tersebut, maka organisasi pemerintah desa harus diperkuat terlebih dahulu. Pada Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 rekomendasi nomor 7 dikemukakan mengenai kemungkinan adanya otonomi bertingkat propinsi, kabupaten/kota serta desa. Kebijakan politik tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan desa. Isinya yaitu sbb;

“Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk PEMBERIAN otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya.”

Kelemahan utama organisasi Pemerintah desa saat ini adalah status kepegawaian para perangkatnya yang tidak jelas. Tetapi apabila seluruh perangkat Desa diangkat menjadi PNS, sudah pasti memberatkan keuangan negara. Oleh karena itu, yang diangkat PNS hanya Sekretaris Desa, dengan alasan :

Sekretaris Desa menjadi otaknya proses manajemen dan administrasi dikantor pemerintah desa. Melalui pengangkatan Sekdes sebagai PNS dimulai proses modernisasi organisasi pemerintah desa, sampai pada kondisi siap untuk menerima pemberian otonomi dari pemerintah pusat.

Artikel Terkait

RIWAYAT HIDUP

2012-07-31T03:43:00.003-07:00

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ahmad Satibi,S.Sos

NIP : 19750212 200701 1 016

Tempat Tanggal Lahir : Karawang,12 Pebruari 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin

Alamat : Desa Malangsari Kecamatan Pedes-Karawang

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN	KETERANGAN
1	SDN Karangsetra- Pedes	1988	Lulus
2	MTs Darul Huda-Pedes	1991	Lulus
3	STM Taruna Karya-Karawang	1994	Lulus
4	STIA YPIAMI -Jakarta	2012	Lulus

RIWAYAT PEKERJAAN

NO	URAIAN	TAHUN	KETERANGAN
1	PT.Candi Naga-Jakarta	1995	-
2	PT.Steel Ckp-Tanggerang	1997	-
3	PT.Texmaco PE-Karawang	1998	-
4	Sekretaris Desa Malangsari Pjs Kepala Desa Malangsari Sekretaris Desa Malangsari(PNS)	2003 2008 2008	s/d sekarang

DATA KELUARGA

NO	NAMA LENGKAP	LAHIR	KETERANGAN
1	Masriah	05-07-1981	Istri
2	Ibnu Darma Maulana	15-05-2002	Anak
3	Faris Shidiq Adzkia	16-05-2010	Anak

BIODATA PERANGKAT DESA / BPD

BIODATA BIDES,BABINSA,TPD dan PPL

------------------------------

RUU DESA ( FILE PDF)

2012-07-31T00:44:00.003-07:00

http://www.dpr.go.id

RUU TENTANG DESA (RUU DESA)

Download

Produk Hukum Lainnya (klik disini)

DOWNLOAD KUMPULAN ARTIKEL DESA

PANDANGAN RUU DESA (file PDF )

2012-07-30T15:14:00.004-07:00

Pandangan RUU Desa DPD RI (file PDF )

DAFTAR NAMA PEJABAT KEPALA DESA MALANGSARI

2012-07-28T10:19:00.003-07:00

Kepala Desa Malangsari adalah pimpinan dari pemerintah desa Malangsari yang mempunyai wewenang antara lain:

§ Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

§ Mengajukan rancangan peraturan desa

§ Menetapkan Peratuaran Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

§ Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD

Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Kepala Desa Malangsari adalah pejabat Kepala Desa terpilih yang telah dipilih oleh masyarakatnya melalui Pemilihan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Sementara (PJs) adalah pejabat kepala desa sementara yang diajukan oleh BPD kepada Bupati Melalui Camat setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa tahun bersangkutan dan di SK kan oleh Bupati dan dilantik oleh Bupati melalui Camat.
Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang saat ini mengacu kepada PP.nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa jo perbup no 7 tahun 2011 tentang juknis pilkades di kab karawang . Berikut adalah daftar nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Kepala Desa Malangsari.

DAFTAR NAMA PEJABAT KEPALA DESA MALANGSARI

NAMA KEAPALA DESA	MASA JABATAN	SK.NOMOR/ TANGGAL	KETERANGAN
M.Suparman	1984-1986	-	Penjabat Sementara (PJs)
M.Irsad	1986-1994	114/SK/BP-4131/XII/86	Kepala Desa Terpilih
Abdurohman	1994-1995	-	Penjabat Sementara (PJs)
M.Irsad	1995-2003	-	Kepala Desa Terpilih
Ayat	2003-2008	141.1/Kep-576 Huk/2003	Kepala Desa Terpilih
Ahmad Satibi	2008	Tanggal 18 Juli 2008	Penjabat Sementara (PJs)
M.Asmadi	2009-2014	Tanggal 31 Desember 2008	Kepala Desa Terpilih

Sumber : Catatan Sejarah Desa Malangsari/Dok.Sekretaris Desa Malangsari

Sejarah Desa di Indonesia

2012-07-23T00:01:00.005-07:00

DESA MENURUT ISTILAH

Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung {Banten, Jawa Barat} atau dusun {Yogyakarta} atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

PENGERTIAN DESA MENURUT PARA AHLI

Ø R.Bintarto. (1977)

Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Ø Sutarjo Kartohadikusumo (1965)

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Ø William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

Ø S.D. Misra

Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.”

Ø Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa

2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan

3. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Ø UU no.32 tahun 2004

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ø UU no. 22 tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

Ø UU no. 5 tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

DESA DI INDONESIA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah:

v Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

v Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

v Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

v Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

FUNGSI DESA

Fungsi desa adalah sebagai berikut:

v Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)

v Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan

v Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota

v Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

CIRI-CIRI MASYARAKAT DESA

v Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.

v Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan atau individu.

v Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.

v Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa.

v Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.

v Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu.

v Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh.

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Desa di Indonesia

1. Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah politik san kehidupan sosial ekonominya, sejak Kerajaan-Kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, Aceh, Deli, Kutai, Pontianak, Goa, Bone, Ternate, Klungkung, Karangasem, Badung, Bima dan lain-lainnya kehilangan kedaulatannya dan kemerdekaannya.
Kerajaan-kerajaan itu satu persatu menyerahkan kedaulatan politiknya kepada V.O.C mulai tahun 1602 sampai terbentuknya Pemerintah Hindia Belanda, masih berlangsung terus menerima penyerahan-penyerahan kedaulatan kerjaan-kerajaan tersebut.
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkuasa dari tahun 1798 sampai Maret 1942, telah mengatur sebagian besar aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial bangsa Indonesia, melalui berbagai cara dengan gaya dan nafas khas kolonialis.
Berbagai peratuan perundang-undangan baik yang bersifat untuk sementara waktu, maupun yang dipersiapkan untuk jangka waktu yang cukup lama, yang telah dapat dipastikan akan menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda, telah dikeluarkan dan harus ditaati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia yang saat itu sebagai hamba-hamba Raja atau Ratu Belanda.
Tidak sedikit pula peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur Desa-desa atau yang semacam dengan Desa; sekalipun secara formal dan politis pemerintah kolonial Hindia Belanda menghormati dan mengakui serta “mempersilahkan” Adat dan Hukum Adat berlaku dan dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi berbagai kegiatan Hukum “Golongan Pribumi” dan sebagai hukum dasar bagi desa-desa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan politik dan sistem kolonialisme.
Peraturan perundang-undangan yang cukup penting dan sebagai pedoman pokok bagi desa-desa antara lain adalah :
1. Indische Staatsregeling pasal 128 ayat 1 sampai 6. (mulai berlaku 2 september 1854, Stb 1854.2.)
2. Inlandsche Gemeente Ordonanntie Java en Modoera, disingkat dengan nama I.G.O (Stb.1906-83) dengan segala perubahannya.
3. Inlandsche Gemeente Ordonanntie Buitengewesten, disingkat dengan nama I.G.O.B (Stb. 1938-490 yo.681) dengan segala perubahannya.
4. Reglement op de verkiezing, de schorsing en het onslag van de hoofden der Inlandsche Gemeenten op Java en Madoera (Stb. 1907-212) dengan segala perubahannya.
5. Nieuwe regelen omtrent de splitsing en samenvoeging van desa op Java en Madoera met uitzondering van de Vorstenlanden (Bijblad 9308).
6. Herziene Indonesische Reglement, disingkat H.I.R atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, disingkat R.I.B (Stb 1848-16 yo Stb.1941-44).
Berdasarkan kepada ketata negaraan Hindia Belanda, sebagaimana tersurat dalam Indische Staatsrwgwling, maka ppemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri kepada Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum “Pribumi” dengan sebutan Inlandsche gemeente yang terdiri dari dua bentuk, yaitu Swapraja dan Desa atau yang dipersamakan dengan Desa.
Bagi Swapraja-Swapraja yaitu bekas-bekas kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan tetapi masih diberi kelonggaran yaitu berupa hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri (self bestuur) berdasarkan Hukum Adatnya dengan pengawasan penguasa-penguasa Belanda dan dengan pembatasan-pembatasan atas hal-hal tertentu, disebut dengan nama Landschap.
Selanjutnya bagi Desa-desa atau yang dipersamakan dengan Desa (Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum di luar Jawa, Madura dan Bali) mendapat sebutan Inlandsche Gemeente dan Dorp dalam H.I.R.
Untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan kemantapan sistem kolonialisme maka para pejabat pemerintah Belanda telah memberikan sekedar perumusan tentang sebutan Inladsche Gemeente sebagai berikut :
Suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kepada Hukum Adat dan peratuaran perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu, dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintah Kabupaten dan Swapraja.
Pengertian tentang Inlandsche Gemeente tersebut di atas tidak lai wujudnya adalah Desa-desa, tidak secara tegas dan terperinci dicantumkan dalam I.G.O dan I.G.O.B. uraian pengertian tersebut disampaikan antara lain dalam rangkaian penyusunan I.G.O di Volksraad tahun 1906.

2. Masa Pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang

Telah dikemukakan di atas bahwa pada bulan Maret 1942 seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda jatuh ke dalam kekuasaan militer Jepang di mana penyerahan kekuasaannya ditanda tangani di Lembang Jawa Barat. Dengan sendirinya Jepang berkuasa atas segala sesuatunya di wilayah bekas jajahan Belanda itu yaitu Indonesia Tercinta ini.
Pemerintah militer Jepang tidak banyak merubah peratuaran perundang-undangan yang dibuat Belanda sepanjang tidak merugikan trategi “Perang Asia Timur Raya” yang harus dimenangkan oleh Jepang. Demikian pula Hukum Adat tidak diganggu apalagi dihapuskan. Masih tetap dapat digunakan oleh bangsa Indonesia, sepanjang tidak merugikan Jepang.
Selama Jepang menjajah 3 ½ tahunm I.G.O dan I.G.O.B. secara formal terus berlaku, hanya sebutan-sebutan kepala Desa diseragamkan yaitu dengan sebutan Kuco; demikian juga cara pemilihan dan pemberhentiannya diatur oleh osamu Seirei No. 7 tahun 2604(1944).
Dengan demikian sekaligus pula nama Desa berganti/ berubah menjadi “Ku”. Perubahan ini selaras dengan perubahansebutan-sebutan bagi satuan pemerintahan lebih atasnya.
Untuk sekedar melengkapi hal di atas, maka sebagaimana dimaklumi berdasarkan Osamu Seirei No. 27 tahun 1942, maka susunan pemerintahan untuk di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Pucuk pimpinan pemerintahan militer Jepang ada di tangan Panglima Tentara ke 16 khusus untuk pulau jawa yaitu Gunsyireikan atau Panglima Tentara, kemudian disebut Saikosikikan.
2. Di bawah Panglima ada Kepala Pemerintahan militer disebut Gunseikan.
3. Di bawah Gunseikan ada koordinator pemerintahan militer untuk Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan sebutan Gunseibu.
4. Gunseibu-gunseibu ini dijabat oleh orang-orang Jepang, tetapi wakil Gunseibu diambil dari bangsa Indonesia.
5. Gunseibu membawahi Residen-Residen yang disebut Syucokan. Pada masa Jepang Keresidenan (Syu) merupakan Pemerintah Daerah Tertinggi. Para Syucokan semuanya terdiri dari orang-orang Jepang.
6. Daerah Syu terbagi atas Kotamadya (Si) dan Kabupaten (Ken).
7. Ken, terbagi lagi atas beberapa Gun (Kewedanan).
8. Gun terbagi lagi atas beberapa Son (Kecamatan).
9. Son Terbagi atas beberapa Ku (Desa).
10. Ku terbagi lagi atas beberapa Usa (Kampung).
Sekalipun menurut susunan pemerintahan Keresidenan menurut Pemerintah Daerah yang tertinggi, berarti juga termasuk kategori penting bagi strategi militer, namun ternyata Jepang mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap Desa-desa.
Desa-desa oleh Jepang dinilai sebagai bagian yang cukup vital bagi strategi memenangkan “Perang Asia Timur Raya”. Oleh karenanya Desa-desa dijadikan basis logistik perang. Kewajiban Desa-desa semakin bertambah banyak dan bebannya semakin bertambah berat. Desa-desa harus menyediakan pangan dan tenaga manusia yang disebut Romusya untuk keperluan pertahanan militer Jepang.
Dengan demikian bagi Jepang pengertian Ku (Desa) adalah Suatu Kesatuan Masyarakat berdasarkan Adat dan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda serta pemerintah Militer Jepang, yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, merupakan kesatuan ketata negaraan terkecil dalam daerah Syu, yang kepalanya dipilih oleh rakyatnya dan disebut Kuco, dan merupakan bagian dari sistem pertahanan militer.
Sudah barang tentu pengertian yang terurai di atas itu tidak dapat dianggap sesuai lagi ketika Tentara Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu pada tanggan 14 Agustus 1945.

3. Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga Lahirnya Orde Baru

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan waktunya dengan diproklamasikannya kemerdekaan, berakhirlah sudah lembaran buku sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan penderitaan dan kenistaan sejak awal penjajahan oleh Belanda dan berakhir oleh militer Jepang.
Kemerdekaan membawa perubahan di segala bidang kehidupan menuju ke arah kemajuan yang telah sekian lama didambakan.
Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kejiwaan bertentangan dengan martabat bangsa yang merdeka, secara bertahap dihapuskan, dan diganti dengan yang selaras dan serasi sebagaimana layaknya di alam kemerdekaan, walaupun dengan berbagai kesulitan karena situasi pilitik dan keamanan pada awal Indonesia merdeka belum stabil.
Barulah pada atahun-tahun setelah pemulihan kedaulatan, mulai banyak terlihat berbagai kegiatan untuk menyiapkan Undang-Undangyang mengatur pemerintahan Desa sebagai pengganti I.G.O dan I.G.O.B. pun mengalami hambatan yang tidak kecil.
Akibatnya maka hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang terdapat dalam I.G.O. dan I.G.O.B. diatasi oleh berbagai peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang.
Dengan ssendirinya pengertian tentang Desa atau yang semacam dengan Desa masih tetap seperti pada masa dahulu, dengan sedikit penambahan di sana-sini.
Barulah kemudian setelah keluar Undang-Undang Desapraja (sebagai pengganti I.G.O. dan I.G.O.B) pada tahun 1965, didapatlah pengertian resmi tentanf desa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia.
Pada pasal 1 Undang-Undang Desapraja (No. 19 Tahun 1965) dijelaskan apa yang dimaksud dengan Desapraja yaitu :
Desapraja adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.
Jadi Desapraja pada undang-undang tersebut di atas itu hanyalah nama baru bagi Desa yang sudah ada sejak berabad-abad yang lampau, yang memiliki pengertian sama seperti di atas.
Undang-Undang Desapraja tidak berumur lama,sebab ketika Orde Baru lahir, undang-undang yang jiwanya dan sistem pengaturannya akan dapat membawa ke arah ketidakstabilan politik di Desa-desa, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1969.

4. Sejak Lahirnya Orde Baru hingga Sekarang
Sejak Undang-Undang Desapraja dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 6 tahun 1969, sampai saat lahir dan berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No. 5 Tahun 1979) maka selama 10 tahun Desa-desa di seluruh Indonesia tidak memiliki landasan hukum berupa undang-undang. Selama 10 tahun itu pengertian tentang Desa diambi dari berbagai sumber baik dari peraturan-peraturan maupun dari pendapat para ahli.
Pengertian Desa yang didasarkan kepada undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau patokan bagi berbagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah terdapat pada pasal 1 huruf a dari Undang-undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No 5 Tahun 1979) yaitu :
Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya esatuan Masyarakat Hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan adanya secara resmi pengertian tentang Desa sebagaimana tersebut di atas, maka pengertian atau batasan-batasan tentang Desa tidak perlu lagi dirumuskan oleh berbagai pihak maupun dalam berbagai peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang.
Sebagai akibat logis adanya pengertian atau batasan Desa secara resmi sebagaimana tersebut di atas, maka sekaligus terjadi pula keseragaman sebutan atau nama yaitu Desa bagi bermacam bentuk atau corak Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dengan sebutan atau nama setempat seperti Marga, Nagari, Kuria, Nagorey dan lain-lainnya, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sekalipun demikian masih harus dimaklumi bilamana masyarakat awam yang berada di luar Jawa, Madura dan Bali masih menyebut Desanya dengan nama atau sebutan yang dahulu, karena setiap perubahan sekalipun hanya perubahan sebutan memerlukan waktu untuk bisa diterima sehingga membudaya.
Telah dimaklumi bahwa Desa dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami perubahan baik yang menyangkut aspek yuridis formal maupun yang berkaitan dengan luas wilayah, sistem dan pola ketahanan masyarakat, prasarana dan sarana, sumber-sumber penghasilan, sistem administrasi pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatanm susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan lain-lainnya, namun pada hakikatnya ada anasir penting yang melekat pada setiap Desa yang tidak mungkin mudah berubah karena perubahan zaman yaitu :
1. Pada zaman atau masa manapun Desa merupakan satuan organisasi ketatanegaraan (sekalipun terkecil dan paling sederhana) dalam suatu negara (Kerajaan atau Republik).
2. Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan negara (Kerajaan atau Republik).
3. Adanya hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
4. Berada dalam suatu wilayah yang batas-batasnya jelas dan tertentu.
5. Ada penduduknya atau masyarakat dalam jumlah yang cukup besar sesuai persyaratan, yang hidup secara tertib dan bertempat tinggal pada lokasi-lokasi yang sudah tetap.
6. Kepalanya dipilih secara langsung, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa yang berhak.
7. Memiliki kekayaan sendiri (fisik ekonomis dan non fisik ekonomis).
8. Ada Landasan Hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang ditaati oleh masyarakatnya bersama aparatur Pemerintah Desa.
9. Mempunyai nama, yang tetap dan lestari serta mengandung makna tertentu bagi masyarakatnya.
Menurut Undand-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menguruskepentingan msyarakat setempat berdasarkan asal usuk dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada didalan daerah kabupaten. Sedangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat .

sumber : -http://id.wikipedia.org

-http://christdhawie.blogspot.com

-Arsip Pribadi