Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Kalapas Lhoksukon didampingi oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm Kamtib), serta Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik). Kedatangan rombongan Lapas Lhoksukon disambut Kapolres Aceh Utara beserta jajaran pejabat utama Polres.

Kalapas Lhoksukon menyampaikan, bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik, khususnya dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, serta penanganan deteksi dini gangguan kamtib di lingkungan Lapas.

Selain menjalin silaturahmi, agenda utama dalam kunjungan ini adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung terhadap kondisi senjata api (senpi) milik Lapas Lhoksukon yang selama ini dititipkan dan disimpan di gudang sarana prasarana Mapolres Aceh Utara.

“Pengecekan ini penting untuk memastikan seluruh aset negara, khususnya senjata api milik Lapas yang dititipkan di Polres Aceh Utara, berada dalam kondisi aman, terawat, dan lengkap sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku,” ujar Kalapas.

Sementara itu, Kapolres Aceh Utara menyambut baik kunjungan tersebut dan menyegarkan kembali komitmen Polres Aceh Utara untuk siap mendukung tugas-tugas Pemasyarakatan, baik dalam bentuk patroli sambang, bantuan pengamanan, maupun koordinasi penegakan hukum lainnya.

Kegiatan pengecekan senjata api dan silaturahmi tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan penuh keakraban, sebagai wujud nyata soliditas antara Lapas Lhoksukon dan Polres Aceh Utara.(wsp/B08)

Editor: Rizki Palepi

Panen raya seluas 105 hektare sawah ini bukan sekadar seremoni, tapi bukti nyata kolaborasi memperkuat ketahanan pangan meningkatkan produktivitas padi dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan bagi masyarakat.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dr Ir Azanuddin Kurnia SP MP, menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau harus dijaga melalui kerja sama pemerintah, petani, penyuluh, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 26 November 2025 telah memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian di Aceh. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 57.107 hektare lahan sawah terdampak sehingga pemulihan lahan dan peningkatan kembali produksi pertanian menjadi tantangan bersama.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah pusat telah memberikan dukungan berupa bantuan benih padi, jagung, dan kedelai, optimasi lahan, rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian, serta pupuk bersubsidi. Dukungan juga diberikan pada sektor perkebunan dan hortikultura guna memulihkan perekonomian masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Aceh mengalokasikan kegiatan pengembangan kawasan padi seluas 14.715 hektare dan kawasan jagung seluas 970 hektare. Khusus Kota Langsa, melalui Direktorat Serealia telah dialokasikan bantuan benih padi untuk lahan seluas 1.025 hektare yang terdampak banjir.

Azanuddin juga menyampaikan apresiasi atas capaian luas tanam padi Kota Langsa pada 2026 yang mencapai 1.872 hektare, melampaui target 1.556 hektare. Capaian tersebut turut mengantarkan Kota Langsa memperoleh penghargaan dalam kegiatan Workshop Sasaran Indikatif Tanaman Tahun 2027 yang diselenggarakan di Banda Aceh pada 12 Oktober 2026.

Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa keterbatasan luas wilayah pertanian bukan penghalang untuk menghasilkan prestasi apabila didukung kerja keras, kolaborasi, dan pengelolaan pertanian yang baik.

Sementara itu, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S Putra SE, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan di Kota Langsa. 

Ia menegaskan bahwa pemulihan lahan persawahan terdampak bencana dan dukungan bantuan benih padi dari Kementerian Pertanian menjadi bagian penting dalam mengembalikan produktivitas pertanian masyarakat.

Lanjutnya, keberhasilan panen raya tersebut tidak terlepas dari peran nyata penyuluh pertanian di lapangan serta komitmen Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) dalam mendukung sarana dan prasarana pertanian, sekaligus memberikan pendampingan secara langsung kepada petani selama proses pemulihan pascabencana.

“Panen raya ini menjadi simbol ketahanan pangan lokal dan nasional. Kita berharap momentum ini menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan,” ujarnya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemko Langsa akan terus mengupayakan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terutama untuk pemulihan lahan persawahan dan penyediaan sarana pengairan. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kekeringan pada musim tanam mendatang serta memperkuat kemandirian pangan Kota Langsa.

Pada pelaksanaan Gerakan Panen Raya Padi di Gampong Alue Pineung Timue, luas tanam mencapai 105 hektare dengan luas panen 105 hektare. Kawasan tersebut juga telah memperoleh berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian pascabencana.

Adapun, dukungan yang telah diberikan meliputi optimasi lahan sawah seluas 73,47 hektare, bantuan benih padi sebanyak 2.625 kilogram, pupuk urea 11.888 kilogram, pupuk NPK 18.680 kilogram, serta pupuk MG sebanyak 7.500 kilogram.

Selain itu, petani memperoleh bantuan benih mentimun dan pupuk anorganik untuk tanaman hortikultura. Pada kesempatan tersebut, turut dijadwalkan penyerahan bantuan dua unit hand sprayer secara simbolis.

Program pemulihan lainnya yang telah diselesaikan mencakup bantuan tiga unit irigasi perpompaan dan satu unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Berbagai bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air, mendukung produktivitas lahan, dan menjaga keberlanjutan usaha tani masyarakat.

Sementara, Plt Kepala DPPKP Kota Langsa, Sopian SPd MM MPd, dalam laporannya menyampaikan bahwa Gerakan Panen Raya Padi dilaksanakan selama satu hari dengan peserta yang terdiri atas anggota kelompok tani, aparatur sipil negara (ASN), serta para penyuluh pertanian. Kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat secara langsung kondisi lahan serta menginventarisasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani. Hasil pemantauan diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani.

Melalui kegiatan ini, Pemko Langsa berharap sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani semakin kuat. Dengan demikian, pemulihan sektor pertanian pascabencana dapat dipercepat, produksi padi terus meningkat, dan ketahanan pangan daerah semakin kokoh untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Langsa Melvita Sari SAB, Kapolres Langsa AKBP Hyrowo SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Adi Tyogunawan SH MH, Dandim 0104/Atim Letnan Kolonel Inf Fiska Bagus Tri Sunaryanto SIP yang diwakili oleh Danramil Langsa Timur Kapten Inf Hariono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Langsa.

Kepala BRMP Aceh, Kepala BPLIP Kelas I Medan, Penanggung Jawab Swasembada Pangan Aceh, Katimker Wilayah Kota Langsa, Ketua KTNA Kota Langsa, Camat Langsa Timur, Geuchik Alue Pineung Timue, Geuchik Kapa, dan Geuchik Sukarejo, serta Ketua Gapoktan dan Ketua Kelompok Tani Gampong Alue Pineung Timue. (wsp/B13)

Editor: Rizki Palepi

Kegiatan ini membahas penanganan terhadap tersangka dan/atau terdakwa penyalah guna, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika agar tidak hanya dipidana, namun juga mendapatkan hak rehabilitasi lebih optimal.

Acara ini menghadirkan sejumlah nara sumber di antaranya dari kepolisian disampaikan Kasat Resnarkoba Polres Langsa Iptu Sirya Iqbal SH MH dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Muliadi SH MH dan pemateri terakhir disampaikan Hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Langsa Rahmi Warni SH.

Kepala BNN Kota Langsa Ir Khairinnas ST SIK MM MH MT MIK MPsi CPHR IPM, melalui Kasubbag Umum BNN Kota Langsa Dwi Linda SE saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan, layanan asesmen terpadu merupakan amanat undang-undang yang harus diperkuat melalui sinergi lintas sektor.

“Tujuannya agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan asesmen medis dan hukum secara komprehensif,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kita ingin menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, agar penanganan korban narkotika di Kota Langsa lebih humanis, tepat sasaran.” 

Dengan konsolidasi ini, BNN Kota Langsa berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung program rehabilitasi dan mewujudkan Kota Langsa Bersih Narkoba (Bersinar).

Ketua Panitia, Reza Fasha SE Kepala Tim (Katim) Seksi Pemberantasan BNN Kota Langsa mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir.

“Kegiatan ini penting bagi kita semua. Kami terus berupaya bersama dengan instansi terkait untuk merestorasi justice terkait korban penyalahgunaan narkoba,” ujar Reza.

Acara ini diikuti sebanyak 25 stakeholder, di antaranya Kadis Sosial, Kadis DPMG, Kadis Kesehatan, Kabag Hukum Pemko Langsa, para Camat se-Kota Langsa, Lapas Kelas II B Langsa, Lapas Narkotika, para Kapus se-Kota Langsa, Danpos BIN, Danpos BAIS, Danpos Korem 011/LW Wil Langsa, perwakilan insan pers serta Personel Pemberantasan BNN Kota Langsa.

“Semoga dengan adanya kegiatan konsolidasi ini, BNN Kota Langsa berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung program rehabilitasi dan mewujudkan Kota Langsa bersih narkoba,” pungkasnya.

Suasana Rapat Konsolidasi Stakeholder terkait Layanan Asesmen Terpadu menjadi hangat, saat sesi tanya-jawab berlangsung. Bukan debat kusir, tapi tentang bagaimana dalam menyelamatkan generasi.

Dengan harapan melalui kegiatan ini Kota Langsa semakin Bersih Narkoba (Bersinar), tidak hanya hanya dalam penegakan hukum, tapi juga tulus merangkul korban untuk sembuh. (wsp/B13)

Editor: Rizki Palepi

Kesepakatan bersama ‘Padanglawas Tolak Narkoba’ itu, Selasa (27/10), di Aula Kantor Bupati Palas yang turut dihadiri Wakil Bupati H Achmad Fauzan Nasution, Sekda Dr H Panguhum Nasution, Kapolres AKBP Dodik Yulianto, pimpinan OPD, camat dan kepala desa se-kabupaten Padanglawas.

“Terimakasih kepada Kapolres dan DPRD, kita hari ini telah bersama-sama dengan seluruh pimpinan OPD, camat dan kepala desa menandatangani fakta integritas tolak narkoba. Ini adalah janji kita kepada Allah SWT dan masyarakat,” tegas Putra Mahkota Alam Hasibuan.

Bupati menyampaikan Padanglawas merupakan tanah beradat dan jangan di nodai dengan narkoba dan ia ingin Padang Lawas menjadi Padang Lawas Maju dan bersih dari narkoba.

“Sekali lagi terimakasih kepada semua pihak atas komitmen luar biasa ini. Mari kita jaga bersama generasi masa depan bangsa ini,” tegasnya.

Kapolres Palas AKBP Dodik Yulianto SIK, juga menegaskan komitmen pihaknya untuk memberantas narkoba di daerah tersebut sampai ke akar-akarnya.

“Kami tidak akan memberi ampun kepada bandar dan pengedar narkoba. Sesuai arahan Bapak Kapolda, kami akan gencar melakukan razia, penindakan dan juga sosialisasi,” ucapnya.

Kapolres juga menyampaikan pihaknya butuh dukungan semua pihak utamanya para Kepala Desa sebagai mata dan telinga dilapangan dalam pemberantasan peredaran narkoba.

“Kepada seluruh elemen masyarakat mari kita selamatkan generasi muda Padang Lawas. Laporkan segera melalui call center Polres jika mengetahui adanya peredaran narkoba untuk segera ditindak petugas,” tegas Kapolres Palas. (wsp/A33)

Editor: Rizki Palepi

Kedua program tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) pertama penyusunan dokumen perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor Pengembangan Kawasan Strategis (PKS) serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan TPST Kota Sibolga di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, Selasa (27/10).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, Herman Suwito, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Sibolga, Justin M. Marbun, mengikuti kegiatan yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait tersebut.

Perwakilan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara, Wita Helny, menjelaskan bahwa perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor PKS mencakup penataan kembali kawasan pesisir yang terdampak banjir dan longsor, pembenahan drainase di kawasan strategis, penguatan tanggul, serta penataan kawasan waterfront yang berketahanan bencana.

Sementara itu, penyusunan DED TPST diarahkan pada pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu dengan menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Fasilitas tersebut direncanakan berlokasi di Kelurahan Pancuran Dewa.

Sekda Sibolga, Herman Suwito, menyambut baik program Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut. Menurutnya, perencanaan rehabilitasi pascabencana dan pembangunan TPST merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan wilayah sekaligus menjawab persoalan persampahan di Kota Sibolga.

“Atas nama Pemko Sibolga, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PU yang telah memilih Kota Sibolga sebagai lokasi program strategis ini. Mengingat Sibolga merupakan kota pesisir yang rawan bencana dan memiliki keterbatasan lahan persampahan, kegiatan ini sangat penting untuk mewujudkan Sibolga yang tangguh terhadap bencana dan bersih,” ujarnya.

Herman menyebutkan, Pemko Sibolga telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi risiko banjir, di antaranya pengerukan parit dan pembersihan saluran drainase di sejumlah wilayah kota.

Ia berharap, dokumen perencanaan yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik wilayah Sibolga sehingga program yang dirancang benar-benar tepat sasaran.

“Kami meminta seluruh OPD terkait memberikan data yang akurat dan masukan yang konstruktif kepada tim konsultan. Khusus untuk DED TPST, kita berharap perencanaan ini dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap permasalahan sampah di Sibolga yang selama ini masih menjadi tantangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Bappeda Kota Sibolga, Justin M. Marbun, menjelaskan bahwa FGD pertama tersebut bertujuan menghimpun data awal, menjaring masukan, serta menyamakan persepsi para pemangku kepentingan mengenai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta rencana pembangunan TPST.

Pembahasan difokuskan pada kondisi terkini kawasan strategis yang terdampak bencana, khususnya wilayah pesisir dan bantaran sungai yang rawan abrasi dan banjir, serta identifikasi kebutuhan pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, pemaparan profil kawasan terdampak bencana, penyampaian batas kawasan prioritas, serta perumusan memorandum program oleh tim penyusun dokumen perencanaan teknis.

FGD ditutup dengan kesepakatan jadwal survei bersama dan komitmen Pemko Sibolga untuk mendukung kelancaran penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Turut hadir Plt Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sibolga, Julius Partogi Sihaloho; Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga, Abdul Karim Nasution; perwakilan BNPB Kota Sibolga; para lurah terkait; serta peserta FGD lainnya. (wsp/A27)

Editor: Rizki Palepi

Penegasan tersebut disampaikan dalam Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, Senin (26/10).

Sidang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, Herman Suwito, selaku Ketua MPPKD. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, yang juga Pembina MPPKD, turut memberikan arahan mengenai percepatan penyelesaian kerugian daerah dan pengamanan aset pemerintah.

Pantas menegaskan, penyelesaian kerugian daerah harus dilakukan secara tegas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia meminta pihak yang memiliki kewajiban mengganti kerugian daerah mematuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kewajiban yang belum diselesaikan harus segera ditindaklanjuti agar prosesnya tidak berlarut-larut.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan disiplin dan evaluasi mekanisme pembayaran bagi pihak yang belum memenuhi kewajibannya. Setiap langkah penyelesaian harus didasarkan pada fakta dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pantas mengingatkan pimpinan OPD, kepala sekolah, dan penanggung jawab aset agar memperketat pengawasan terhadap barang milik daerah guna mencegah kehilangan maupun penyalahgunaan.

Sekda Herman Suwito menegaskan, pengelolaan dan pengamanan aset merupakan tanggung jawab setiap unit kerja serta individu yang menggunakan atau menguasai barang milik daerah.

Menurutnya, setiap kehilangan aset harus ditangani secara serius melalui mekanisme pelaporan yang benar. Jika terdapat indikasi pencurian, kejadian tersebut perlu dilaporkan kepada aparat berwenang dan pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Herman mengingatkan agar kehilangan aset tidak dianggap sebagai persoalan biasa yang terus berulang tanpa evaluasi. Pimpinan setiap unit kerja diminta memastikan pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset dilaksanakan secara tertib.

Di tengah upaya efisiensi anggaran, lanjutnya, setiap aset pemerintah harus dimanfaatkan dan dijaga secara optimal. Kelalaian dalam pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian daerah dan memengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Progres Penyelesaian Temuan BPK 80 Persen

Kepala Inspektorat Kota Sibolga, Ade Mahligai Putra Lubis, menjelaskan bahwa sidang MPPKD merupakan bagian dari upaya mempercepat tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil pemantauan pada semester I, progres penyelesaian temuan masih berada di kisaran 80 persen. Karena itu, diperlukan percepatan agar capaian tindak lanjut pada semester II meningkat dan mendekati target yang ditetapkan.

Dalam sidang tersebut, majelis membahas sejumlah tuntutan ganti rugi terkait temuan pemeriksaan, antara lain kehilangan barang milik daerah dan pembayaran belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kasus kehilangan aset tercatat pada sejumlah OPD dan sekolah. Barang yang menjadi objek penyelesaian ganti rugi antara lain laptop beserta perangkatnya, proyektor, telepon pintar, dan sepeda motor.

Majelis juga membahas penyelesaian temuan terkait pembayaran belanja dinas yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Setiap kasus dibahas dengan mempertimbangkan nilai kerugian, pihak yang bertanggung jawab, perkembangan pembayaran, serta mekanisme penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Herman menyampaikan bahwa sejumlah tuntutan ganti rugi telah disetorkan ke kas daerah. Terhadap kewajiban yang telah diselesaikan sepenuhnya, majelis menyatakan tuntutan ganti rugi tersebut telah lunas.

Sementara itu, kewajiban yang belum diselesaikan akan ditindaklanjuti melalui langkah terukur, termasuk evaluasi skema pembayaran dan penguatan jaminan penyelesaian sesuai ketentuan.

Pemko Sibolga berharap sidang MPPKD dapat mendorong penyelesaian temuan pemeriksaan secara lebih efektif, meningkatkan ketertiban pengelolaan aset, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penguatan pengawasan internal, penertiban administrasi aset, dan pelaporan setiap kejadian secara tepat waktu juga diharapkan dapat mencegah terulangnya permasalahan serupa.

Turut hadir anggota MPPKD, yakni Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rahmat Tarihoran serta Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga Denni Aprilsyah Lubis, bersama perwakilan OPD terkait dan peserta sidang. (wsp/A27)

Editor: Rizki Palepi

Penegasan itu disampaikan Mayjen (Purn) Hadi Basuki saat rapat audiensi bersama Forkopimda dan sejumlah kelompok tani di Kantor Bupati Paluta pada Selasa (27/10). 

“Jadi kita hanya di titipkan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, disini APN mengelola perkebunan titipan negara jadi kebunnya itu bukan kebun Agrinas tapi kebun penitipan negara hasil penertiban satgas PKH,” ujar Hadi Basuki.

Hadi menegaskan, pengelolaan tersebut bertujuan agar aset negara terkelola dengan baik dan hasilnya dapat menambah kas negara. Untuk itu, APN wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di pusat.

“Kami gak bisa bagi-bagi lahan pak, kami gak bisa karena kami hanya mengelola lahan dan kami di minta pertanggung jawaban khususnya satgas PKH yang di pusat untuk melaporkan kepada negara,” tegasnya.

Dalam paparannya, Hadi Basuki menyebut salah satu lahan yang dikelola adalah kebun sawit bekas PT Wonorejo Perdana seluas 7.575,11 hektar di Desa Simangambat Jae Kecamatan Simangambat. 

Pihak Hubungan Kelembagaan PT APN menyampaikan dasar hukum pengelolaan tersebut, yakni PP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 1970 yang menjadi dasar berdirinya PT Agrinas Palma Nusantara dari transformasi BUMN konstruksi PT Indra Karya (Persero) atas mandat Presiden Prabowo Subianto, serta PP No. 68 Tahun 2026 tanggal 23 Oktober 2026 yang menetapkan Tata Kelola Agribisnis Sawit sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dasar hukum lainnya adalah Putusan MA RI No. 2642 K/Pidana/2006 tanggal 12 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan PK No. 39 PK/Pidana/2007 tanggal 16 Juni 2008, serta Berita Acara Satgas PKH tanggal 3 Maret 2025 tentang penyegelan dan pengambilalihan kebun PT Wonorejo Perdana.

Terkait pola pengelolaan, APN mengumumkan perubahan total. Jika sebelumnya menggunakan pola Kerja Sama Operasional (KSO), kini dikelola secara mandiri.

Untuk pelibatan masyarakat, APN menyatakan tetap membuka peluang kemitraan namun dengan syarat baru. Mitra kerja tidak bisa perorangan, wajib berbadan hukum minimal Koperasi atau PT. Mekanismenya akan diverifikasi oleh CRO di lapangan dan diputuskan oleh kantor pusat.

Sementara itu Sementara itu, Tongku Solah Hamonangan Daulay SH MH, selaku Tim legal PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), saat dikonfirmasi Waspada Online, Rabu (28/10), menegaskan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang pantas menurut hukum atau layak demi hukum dia memiliki legalitas terhadap tanah yang diduga adalah miliknya, silakan saja tempuh jalur hukum.

“Karena dia memiliki alas hak menurut dia, ujilah lewat jalur perdata. Kami Agrinas menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya. 

Tongku Solah menambahkan kalau ada yang mengatakan dia sudah memenangkan gugatan tahun berapa pun gugatan itu silakan. Dan ajukan hak-hak dia kepada pengadilan untuk dieksekusi disini artinya Agrinas Palma Nusantara perplay dalam proses hukum

Tapi dalam hal tersebut sebelum ada putusan yang inkrah dan menunjuk saudara adalah pemenangnya, belum dieksekusi secara utuh, tentu jangan halang-halangi Agrinas mengusahainya. Karena lebih-lebih Agrinas Palma Nusantara hari ini sudah resmi menjadi pelaksana PSN. Jadi untuk terwujudnya swasembada energi. (wol/bon/d1)

Editor: Rizki Palepi

Kepala SMANTig Medan, Susianto, S.Pd., M.Si., mengatakan pelaksanaan TKA gelombang pertama berlangsung pada 26-29 Oktober 2026. Sementara itu, gelombang kedua dijadwalkan pada pekan berikutnya selama empat hari.

“Pelaksanaannya menggunakan sistem online yang terhubung langsung dengan pusat. Setiap hari siswa mengerjakan satu mata pelajaran TKA, kemudian dilanjutkan dengan Asesmen Nasional (AN),” ujar Susianto, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, TKA mencakup lima mata pelajaran, terdiri dari tiga mata pelajaran wajib, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika, serta dua mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan minat dan bidang yang ingin didalami siswa.

Menurutnya, TKA memiliki manfaat bagi sekolah maupun peserta didik. Bagi sekolah, hasil tes dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur sejauh mana proses pembelajaran yang dikelola guru telah memenuhi standar nasional.

Hasil tersebut juga dapat menjadi pembanding dengan nilai rapor siswa, sehingga sekolah memperoleh gambaran lebih luas mengenai capaian akademik peserta didik.

Sementara bagi siswa, TKA memberikan kesempatan untuk mengukur kemampuan akademik melalui ujian berskala nasional. Hasilnya juga dapat menjadi salah satu referensi dalam merencanakan pendidikan lanjutan, termasuk ketika mendaftar ke perguruan tinggi negeri (PTN).

“Selama ini siswa terbiasa mengikuti ujian yang bersifat lokal. Melalui TKA, mereka mendapat kesempatan mengukur kemampuan dengan standar nasional. Nilainya juga dapat menjadi salah satu referensi untuk melanjutkan pendidikan,” jelasnya.

Untuk mendukung kesiapan peserta, SMANTig Medan telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pelaksanaan try out hingga bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar eksternal.

Program pelatihan tersebut dilaksanakan pada semester V dengan total 20 kali pertemuan. Persiapan ini diharapkan membantu siswa lebih terbiasa menghadapi pola soal serta meningkatkan kepercayaan diri saat mengikuti ujian.

Dari pengalaman siswa yang telah menyelesaikan tes, soal-soal yang dihadapi dinilai tidak jauh berbeda dari materi yang dipelajari di sekolah. Hal ini menjadi gambaran bahwa proses pembelajaran dan latihan yang telah dijalani dapat membantu mereka menghadapi TKA.

Susianto berharap seluruh siswa dapat mengikuti tes dengan tenang, tetap bersemangat, dan memberikan kemampuan terbaiknya.

“Kami berharap anak-anak bisa mengerjakan soal dengan tenang, tetap semangat, dan memperoleh hasil terbaik. Semoga hasil TKA ini bisa menjadi bekal positif bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” tuturnya.

Salah seorang siswa kelas XII, Naia, juga berharap dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tes dengan baik. Ia menilai persiapan melalui pembelajaran di sekolah dan latihan sebelum ujian menjadi modal penting untuk menghadapi TKA. (wol/ari/d1)

Kapolres AKBP Dhana Noer Kurniawan beserta rombongan mengunjungi secara langsung tiga lokasi Baksos yakni Panti Asuhan (PA) Sinar Anak Bersama, Jl. Sisingamangaraja, PA Anak Langit, Jl. Kelapa Kuning dan Rumah Yatim Disabilitas, Jl. Sipirok, Senin (26/10) sore.

Kehadiran Kapolres beserta rombongan dalam kegiatan itu merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk terus menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta mempererat hubungan dengan masyarakat, kemudian menunjukkan perhatian kepada anak-anak PA dan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan dukungan, perhatian serta kepedulian dari lingkungan sekitar.

Pelaksanaan Baksos itu tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKGB ke-74, tapi juga mencerminkan semangat Bhayangkari dalam mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Melalui kegiatan itu, Bhayangkari Cabang Pematangsiantar bersama Polres berupaya memperkuat nilai-nilai solidaritas, empati dan semangat berbagi kepada sesama tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi seseorang.

Kegiatan itu juga menjadi bentuk nyata sinergi antara Polres dan Bhayangkari Cabang dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Harapannya, kepedulian sosial dapat terus meningkatkannya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat, mempererat persaudaraan serta menumbuhkan rasa saling menghargai dan menyayangi sesama.

“Peringatan HKGB ke-74 menjadi momentum untuk memperkuat peran Bhayangkari dalam mendukung tugas Polri sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dengan semangat kebersamaan, kegiatan Baksos harapannya dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus berbagi, membantu sesama dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan,” sebut Kapolres.

Dengan terlaksananya kegiatan itu, lanjut Kapolres, harapannya semangat HKGB ke-74 dapat terus mewujudkannya melalui kegiatan sosial yang berkelanjutan, hingga kehadiran Polres Pematangsiantar bersama Bhayangkari Cabang dapat memberikan manfaat positif serta memperkuat hubungan harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat.

Tampak dalam kunjungan yakni Wakapolres Kompol Budiono Saputro, Ketua Bhayangkari Cabang Ny. Melati Dhana beserta pengurus dan para pejabat utama Polres. (wsp/a31)

Editor AGUS UTAMA

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Binjai menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Ia menyambut baik pelaksanaan entry meeting tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOSP/BOS di Kota Binjai.

“Pemerintah Kota Binjai membutuhkan masukan, pengawasan, dan evaluasi agar kami dapat memaksimalkan kinerja serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap rapat yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan menyatukan tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Sri Ulina Isabela Tarigan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemerintah Kota Binjai.

Ia menjelaskan bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada bulan sebelumnya. Rapat ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan BOSP untuk mendukung pemenuhan layanan pendidikan Tahun 2025 hingga Semester I 2026 pada Pemerintah Kota Binjai dan instansi terkait lainnya.

“Tujuan pemeriksaan yang kami laksanakan adalah untuk menilai upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang menghambat efektivitas pengelolaan BOSP guna mendukung pemenuhan layanan pendidikan di Kota Binjai. Mari kita satukan kriteria dan membangun kesepakatan bersama agar nantinya tidak terdapat perbedaan pendapat antara BPK dan Pemerintah Kota Binjai,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penanggung Jawab Tim Entry BPK, Nety Ratna Juita Sinaga; Ketua Tim Fiona Febriani Br. Marpaung; serta anggota tim, Sely Yunita, Bedria Riska, dan Ilham Hudi. Hadir pula Kepala Inspektorat Kota Binjai, Heny Sri Dewi Sitepu, S.E., M.S.P.

Lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Sofyan Syahputra Siregar, S.STP., M.AP; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai, Erwin Toga Purba, S.Sos., M.SP.; beserta jajaran Inspektorat Kota Binjai. (wsp/a02)

Editor: Ari Tanjung