Pengaduan tersebut disampaikan S Damanik kepada Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita melalui Seksi Umum (SiUm) Polres Tebingtinggi, Jalan Pahlawan Nomor 1, Kota Tebingtinggi, Senin (5/10).

Warga Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), itu menduga barcode Pertalite miliknya telah digunakan pihak lain tanpa izin di SPBU Limbong dengan nomor 14206197.

Dugaan tersebut diketahui saat S Damanik hendak melakukan pengisian Pertalite di salah satu SPBU di Kota Tebingtinggi. Namun, ketika transaksi akan dilakukan, sistem menunjukkan barcode miliknya telah digunakan sehingga jatah pembelian BBM bersubsidi tersebut tidak dapat digunakan.

Merasa dirugikan, S Damanik kemudian melakukan penelusuran dan menduga barcode miliknya telah digunakan pihak lain tanpa sepengetahuannya.

“Saya berharap Kapolres Tebingtinggi dapat segera mengungkap siapa yang memakai barcode Pertalite saya,” ujar S Damanik.

Menurutnya, pengaduan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat kepolisian untuk mengungkap bagaimana barcode miliknya dapat digunakan tanpa izin.

Ia juga berharap persoalan serupa tidak dialami pengguna BBM subsidi lainnya.

“Bayangkan berapa kerugian negara dan rakyat pengguna kalau BBM subsidi dikarenakan oknum yang mencari keuntungan sendiri dengan cara yang salah,” ucapnya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Kanit Tipidter Polres Tebingtinggi Ipda NJ Silalahi mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan.

“Akan kami lakukan penyelidikan,” ucapnya.

Polisi diharapkan dapat menelusuri riwayat penggunaan barcode tersebut untuk mengetahui pihak yang menggunakannya serta memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi tersebut. (wol/rzk/d1)

Editor AGUS UTAMA

Wabup Syukri mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama antarinstansi, terutama dalam memantau perkembangan harga komoditas pangan dan memastikan pasokan tetap tersedia.

“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama. Kita perlu memastikan ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok tetap aman sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat,” kata Syukri.

Ia meminta OPD terkait terus memantau harga dan pasokan komoditas strategis di pasar. Jika ditemukan gejolak harga, langkah penanganan harus segera dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kita minta OPD terkait terus melakukan pemantauan di lapangan. Setiap potensi kenaikan harga harus segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda juga memperkuat sinergi dalam mengambil langkah strategis menghadapi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi daerah.

Wabup Syukri menegaskan Pemkab Aceh Besar akan terus menjaga koordinasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Kita tentunya akan terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan terjangkau,” pungkasnya. (wsp/b03) 

Editor AGUS UTAMA

Pelaksanaan even keagamaan tersebut dijadwalkan dibuka langsung oleh Bupati Aceh Besar H Muharram Idris di Lapangan Sepakbola Bueng Cala, Kecamatan Kuta Baro, Sabtu (24/10) malam.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Wakil Bupati Drs Syukri dan Sekdakab Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi Ketika memimpin Coffee Morning dengan para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setdakab, para Kepala OPD, para kepala bagian, dan camat se-Aceh Besar di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Senin (5/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Syech Muharram mengharapkan agar kegiatan Islami tersebut berlangsung sukses untuk menyemarakkan syiar Islam.

“Mari kita suksesnya MTQ Tingkat Kabupaten Aceh Besar ke-35 ini. Semoga akan menjadi syiar Islam dan semakin tertanamnya nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Kepada kafilah dari 23 kecamatan, Bupati Muharram kembali mengharapkan supaya terus berlatih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena perhelatan MTQ ke-35 ini akan segera dilaksanakan dengan telah ditetapkannya Kecamatan Kutabaro sebagai tuan rumah penyelenggara.

Untuk itu, Muharram juga mengajak para camat dan tokoh-tokoh di setiap kecamatan agar mendukung penuh dan mensupport demi suksesnya para qari dan qariah dalam even tersebut.

Menurut Syech Muharram, MTQ Kabupaten tersebut sekaligus untuk mencari qari dan qariah terbaik guna dipersiapkan mewakili Aceh Besar pada even MTQ Tingkat Provinsi Aceh.

Apalagi, pada MTQ Aceh ke-37 sebelumnya yang digelar di Kabupaten Pidie Jaya pada 1-8 November 2025, kafilah Aceh Besar keluar sebagai juara umum. “Insya Allah, kita semua bertekad untuk menyukseskan MTQ Aceh Besar ke-35 ini,” ujar Bupati Muharram Idris.

Sementara itu, Kadis Syariat Islam Aceh Besar, Rusdi SSos MSi menambahkan, MTQ tingkat Kabupaten Aceh Besar ke-35 tahun 2026 ini akan diikuti ratusan qari dan qariah terbaik dari 23 kecamatan di Aceh Besar. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan MTQ tersebut.

Camat Kuta Baro, Zahrul Fuadi MM dalam kesempatan itu menyatakan kesiapan pihaknya bersam Muspika dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi tuan rumah terbaik dan siap menyukseskan MTQ ke-35 Tingkat Kabupaten Aceh Besar.

“Sebuah kehormatan karena Kecamatan Kuta Baro ditunjuk sebagai tuan rumah. Kami sudah siap untuk menjadi tuan rumah. Mari kita Bersama-sama menyukseskan MTQ ke-35 Tingkat Kabupaten Aceh Besar ini,” ujar Zahrul. (wsp/b03) 

Editor AGUS UTAMA

Dalam pidato yang berlangsung sekitar satu jam, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) menjelaskan program yang telah dilaksanakan selama satu tahun tujuh bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan.

Momentum tersebut sekaligus digunakan untuk menegaskan prioritas pembangunan Tapanuli Utara ke depan.

Peringatan Hari Jadi ke-81 mengusung tema “Pertanian Berkelanjutan untuk Ekonomi Tapanuli Utara yang Maju”. Tema tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian, ketahanan pangan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Puncak peringatan dihadiri Pj.Sekda  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor,  kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten tetangga, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, mantan kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, pimpinan BUMN/BUMD, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat dari 15 kecamatan.

Sejumlah mantan pejabat Tapanuli Utara turut hadir, di antaranya mantan Bupati Tapanuli Utara Lundu Panjaitan dan Dr. R.E. Nainggolan, serta mantan Sekda Sanggam Hutagalung dan Edward Ramses Tampubolon.

Dari kalangan dunia usaha hadir Direktur Utama Bank Sumut Heri Fardianusiah dan Kepala Kantor Wilayah BTN Sumatera Utara Arya Fajar. Bank Sumut juga menandatangani kerja sama dengan Pemkab Taput sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan daerah.

Dalam bidang pertanian, JTP menyampaikan sejumlah capaian, antara lain penanaman kopi Arabika di lahan seluas 845 hektare sebagai bagian dari program 2,2 juta bibit kopi, pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Sijaba seluas 50 hektare dengan konsep zero waste, serta penyaluran 525 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp12,96 miliar.

Pemkab Taput juga memberikan 131 akta notaris badan hukum secara gratis kepada kelompok tani sebagai bagian dari penguatan kelembagaan petani.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah bersama masyarakat telah melakukan penanaman padi seluas 100 hektare di Kecamatan Purbatua dan jagung seluas 50 hektare di kawasan Si Jaba, Kecamatan Siborongborong.

Pada sektor infrastruktur dan pemulihan pascabencana, JTP menyebut pembangunan 25 jembatan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan TNI, Polri dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Selain itu, dibangun 40 unit Hunian Sementara (Huntara) dan 161 unit Hunian Tetap (Huntap) di Kecamatan Adiankoting.

Di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, Pemkab Taput meluncurkan program Tapasada Academy atau Satu Sarjana Dalam Keluarga. Pemerintah daerah juga menyalurkan dana CSR pendidikan lebih dari Rp523 juta kepada 720 mahasiswa berprestasi.

JTP turut mengapresiasi capaian putra-putri Tapanuli Utara yang berhasil menembus sekolah unggulan nasional hingga perguruan tinggi luar negeri, di antaranya University of Texas di Amerika Serikat dan Kazan Federal University di Rusia.

Sementara pada sektor kesehatan dan pelayanan publik, capaian Universal Health Coverage (UHC) disebut telah mencapai 98,8 persen. Pemkab Taput juga telah meresmikan layanan MRI dan Kateterisasi Jantung (Cath Lab) di RSUD Tarutung serta mempersiapkan pengoperasian Mall Pelayanan Publik (MPP) di eks Gedung Nasional Tarutung.

Dalam tata kelola pemerintahan, Pemkab Tapanuli Utara kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Pemkab juga meraih predikat “B” dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB.

Dukungan Pemerintah Provinsi

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Pj.Sekda Timur Tumanggor menyampaikan apresiasi terhadap dinamika pembangunan di Tapanuli Utara dan menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Dukungan tersebut antara lain melalui alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp127 miliar untuk Kabupaten Tapanuli Utara pada 2026, yang diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Mewakili mantan pimpinan daerah, Lundu Panjaitan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Hari Jadi ke-81 sekaligus harapan agar pembangunan Tapanuli Utara terus bergerak maju.

“Semoga melalui momentum peringatan Hari Jadi ke-81 ini, Kabupaten Tapanuli Utara semakin maju, mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ujarnya.

‎Rangkaian acara diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt. Dr. Ro Sininta Hutabarat, M.Th. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Sekretaris Daerah Tapanuli Utara  Henry M. M. Sitompul, M. Si menyampaikan bahwa peringatan tahun 2026 diisi dengan berbagai kegiatan yang berlangsung sejak 13 September hingga 11 Oktober 2026.

Usai pemotongan kue Hari Jadi, rangkaian acara dilanjutkan dengan defile dari 15 kecamatan. Setiap kecamatan menampilkan hasil bumi, produk pertanian unggulan dan komoditas khas daerah.

Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Tapanuli Utara juga turut hadir, di antaranya PT SOL, Partogi, Nusantara Hidro, Inalum, PT Putra Silangit dan PT Gading Energi.

Peringatan Hari Jadi ke-81 menjadi momentum bagi Pemkab Taput untuk mempertegas arah pembangunan berbasis pertanian berkelanjutan.

Pemerintah daerah menempatkan peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, penguatan ekonomi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian penting dari agenda pembangunan ke depan.(wol/jps/d1)

Editor AGUS UTAMA

Pesan itu disampaikannya Wakil Bupati (Wabup) Sergai  H. Adlin Tambunan saat memimpin apel pagi ASN di lingkungan Pemkab Sergai, di lapangan apel, Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (5/10).

Adlin Tambunan menyampaikan disiplin merupakan fondasi profesionalisme ASN. Karena itu, kedisiplinan tidak semata-mata diukur dari kehadiran atau ketepatan waktu, tetapi juga dari kesungguhan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wabup Sergai meminta ASN memastikan kehadiran, ketepatan waktu, pelaksanaan tugas, pelayanan kepada masyarakat, hingga penyelesaian pekerjaan sesuai target.

“Jangan hanya bekerja ketika diawasi. Bekerjalah dengan kesadaran bahwa setiap tugas yang kita laksanakan merupakan bagian dari tanggung jawab kita kepada negara dan masyarakat,” kata Adlin Tambunan. 

Selain disiplin, Adlin Tambunan menekankan pentingnya etika dalam hubungan kerja, terutama dalam berkomunikasi dengan pimpinan maupun sesama ASN.

Menurut Wabup, pemerintahan memiliki struktur, kewenangan, dan pembagian tugas yang harus dihormati agar organisasi dapat berjalan secara efektif.

Ditambahkan  Wakil Bupati, kritik, masukan, dan perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam sebuah organisasi. Namun, penyampaiannya harus dilakukan melalui cara, tempat, dan saluran yang tepat.

“Kepada seluruh ASN, hormatilah pimpinan sesuai kedudukan dan kewenangannya, tetapi tetaplah bekerja secara profesional, kritis, dan bertanggung jawab,” ujar  AdlinTambunan yang juga Ketua PW GP Ansor Sumut itu.

Hal ketiga yang menjadi perhatian Wabup Sergai adalah etika ASN dalam menggunakan media sosial. Di tengah kemudahan masyarakat menyampaikan pendapat melalui berbagai platform digital, ASN dinilai memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena setiap unggahan maupun komentar dapat dilihat oleh publik.

Adlin Tambunan juga meminta ASN berhati-hati ketika membuat unggahan, memberikan komentar, membagikan informasi, ataupun memberikan tanggapan di media sosial.

“Ingat, apa yang kita lakukan di media sosial dapat menjadi jejak digital dan dapat dilihat oleh masyarakat luas,” pungkas Adlin Tambunan. 

Dalam apel tersebut, Wabup Sergai juga menyerahkan penghargaan serta santunan tali asih pensiun dari KOPRI kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa purna tugas di antaranya Poltak Damanik, SPd, Suyanti, SPd, Domianna Samosir AMd, Kep, Sarmina Damanik SPd, dan Rabuniati Nainggolan. Kemudian kepada Drs Syawaluddin Lubis, Misilah, Hasan dan Lasma Bartuala Panjaitan. 

Ia mengucapkan terima kasih atas pengabdian para PNS selama menjalankan tugas di lingkungan Pemkab Sergai.

“Selamat menikmati masa pensiun dan terima kasih atas seluruh pengabdian yang telah diberikan kepada Pemkab Sergai,” ujar Adlin Tambunan. 

Sebagai bentuk penghargaan dan perhatian terhadap kesejahteraan ASN yang memasuki masa pensiun, pada kesempatan tersebut juga diberikan dana Taspen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adlin Tambunan juga mengapresiasi PT. Taspen yang telah memberikan pelayanan dalam proses pembayaran dana pensiun kepada ASN peserta Taspen.

Ia berharap sinergi antara Pemkab Sergai dan PT Taspen terus diperkuat sehingga pelayanan kepada ASN dan pensiunan dapat dilakukan secara cepat, mudah, aman, dan transparan.

“Pelayanan kepada ASN dan para pensiunan harus dapat memberikan manfaat nyata,” tandas Adlin Tambunan. 

Rangkaian kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Sekdakab Sergai Suwanto Nasution, S.Pd, MM, para Asisten, Staf Ahli, jajaran Kepala OPD, Reza Raditya Kepala Cabang Pembantu  PT. Mandiri Taspen Lubuk Pakam, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sergai. (wsp/a15)

Editor AGUS UTAMA

Ungkapan tersebut disampaikan Bupati dan Wabup Sergai didampingi Kabag Umum Rahmat Suhendra Damanik, Camat Pegajahan  Sukma Permana dan Kepala Desa Sukasari Karmadi pada penutupan turnamen Antar Dusun Pemuda Sukasari  tahun 2026, Minggu (4/10) sore di lapangan  sepakbola Desa Sukasari Kec. Pegajahan Kab. Sergai. 

“Kami sangat mendukung kegiatan olahraga dalam bentuk apapun yang bersifat positif terkhusus turnamen sepakbola Antar Dusun Pemuda Sukasari Cup tahun 2026 yang digelar Pemdes Sukasari, sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan olahraga sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya kalangan generasi muda,” imbuh Darma Wijaya. 

Diharapkan Bupati, melalui kegiatan ini, semangat persatuan dan persaudaraan antar dusun semakin kuat. 

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta  yang bertanding dan panitia yang telah menjunjung tinggi sportivitas yang telah menjadika  turnamen ini sebagai momentum untuk mempererat persahabatan.

“Terus kobarkan semangat olahraga, satukan kebersamaan, dan hadirkan generasi muda yang sehat, berprestasi, serta menjunjung tinggi sportivitas guna mencari pesepakbola yang berbakat dan berprestasi,” pungkas Darma Wijaya. 

Hal senada juga diutarakan Wabup Adlin Tambunan, turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi untuk meraih kemenangan, tetapi juga menjadi wadah bagi para pemuda untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kemampuan, serta menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan kerja sama tim.

“Selamat kepada para juara, semoga dalam turnamen yang digelar rutin setiap tahunnya akan lahir atlet sepakbola berprestasi khususnya dari Desa Sukasari,” imbuh Adlin Tambunan. 

Kepala Desa Sukasari Karmadi dalam sambutan menyampaikan ada pun juara turnamen Antar Dusun Pemuda Sukasari  tahun 2026, juara 1 Dusun IA, juara 2 Dusun IVB, Juara 3 Dusun IB, juara 4 Dusun V, top skor dari Tim Dusun IA Atas Nama Wanto. 

“Bagi para juara selain mendapat tropi juga mendapat uang pembinaan dari Pemdes Sukasri, terima kasih kepada bapak Bupati dan Wakil Bupati yang hadir menutup turnamen yang kami gelar rutin,” pungkas Karmadi. (wsp/a15) 

Editor AGUS UTAMA

Dewan Pimpinan Cabang Horas Bangso Batak (DPC HBB) Tapsel sebelumnya melaporkan dugaan penyimpangan terkait proyek tersebut kepada aparat penegak hukum pada September 2025. Laporan disampaikan Ketua DPC HBB Tapsel Ahmad Cerem Meha ST, bersama Sekretaris Kaman Pohan berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Kajatisu di Medan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Selatan, M Emri Kurniawan SH MH, menyatakan laporan tersebut telah ditindaklanjutinya dan masih dalam proses. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui oleh Ketua HBB Tapsel, Cerem Meha dan kawan-kawan di Kantor Kejari Tapsel, Kilang Papan, Sipirok, Senin (5/10). 

Saat ditemui Kajari Tapsel didampingi Kasubsi Pidsus Tarmiji Siregar SH.

Ketua DPC HBB Tapsel mengapresiasi tindak lanjut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kejari Tapsel tersebut. HBB berharap proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan dan menyeluruh.

“Kami mengapresiasi Kajatisu dan Kajari Tapanuli Selatan yang telah menindaklanjuti laporan tersebut. Kalau pekerjaan dan pengelolaan anggarannya sesuai ketentuan, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan atau kerugian negara, kami meminta diproses sesuai hukum,” ujar Cerem Meha.

Diketahui Proyek Rp8,1 Miliar Disorot

Proyek SPALD-S tersebut diketahui merupakan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tapanuli Selatan dengan nilai sekitar Rp 8,1 miliar yang diperuntukkan bagi 13 kecamatan.

Namun, pelaksanaan proyek tersebut sebelumnya menuai sorotan karena sejumlah pekerjaan disebut belum selesai meski Tahun Anggaran 2024 telah berakhir.

Berdasarkan pemantauan di sejumlah lokasi, salah satunya di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, pada awal 2025 masih ditemukan bangunan yang disebut baru berupa pondasi dan dinding.

Kondisi tersebut saat itu  menjadi pertanyaan karena fasilitas SPALD-S diperuntukkan bagi masyarakat dan diharapkan dapat segera digunakan sesuai fungsi dan peruntukannya.

Kualitas Bangunan Ikut Dipertanyakan

Selain keterlambatan, kualitas pekerjaan juga menjadi sorotan. Sejumlah penerima manfaat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku mempertanyakan kualitas bangunan yang mereka terima. Mereka menyebut terdapat pekerjaan yang dinilai kurang maksimal dan meminta penggunaan material serta volume pekerjaan diperiksa.

Persoalan tersebut dinilai perlu diverifikasi dengan dokumen proyek, terutama RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, penggunaan material, progres pekerjaan hingga berita acara serah terima.

Warga Tapanuli Selatan, Rahmad Lubis, juga meminta persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Menurutnya, SPALD-S merupakan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan fasilitas sanitasi yang layak.

HBB Tapsel dorong Pemeriksaan Menyeluruh, HBB Tapsel juga meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh rangkaian pelaksanaan proyek, termasuk proses pencairan, penggunaan anggaran, pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan serta pihak-pihak yang terlibat.

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian negara, HBB meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, jika seluruh proses dinyatakan sesuai aturan, hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan disampaikan secara jelas kepada publik.

Dinas Perkim Belum Beri Tanggapan

Sebelumnya, pihak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada PSU Bidang Sarana Dinas Perkim Tapanuli Selatan, Ikbal Nasution, melalui WhatsApp pada 20 Februari 2025 dan 8 September 2026 tidak memberikan tanggapan melalui pesan whatsap. (wol/acm/d1)

Editor: Rizki Palepi

Mereka terdiri dari 71 pejabat administrator dan 117 pejabat pengawas dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menegaskan jabatan bukan sekadar kewenangan, melainkan ruang untuk menghasilkan kinerja nyata. 

“Saya berharap amanah ini diterima dengan penuh rasa syukur. Sekaligus juga dengan kesadaran bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin besar tuntutan integritas, kemampuan dan keteladanan dalam bekerja,” ujar Surya, didampingi sejumlah pimpinan OPD.

Surya menyebut setiap jabatan harus diisi orang yang kompeten, potensial, berpengalaman, dan punya kemauan sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, ini bagian dari manajemen ASN berbasis talenta. 

“Saya ingin para pejabat yang dilantik ini mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan memang tepat. Tentunya dengan kerja nyata serta hasil yang dapat dirasakan,” jelasnya.

Berikut Daftar Nama-Nama 188 Pejabat yang Dilantik : 

SETDAPROVSU & SEKRETARIAT DPRD

1. Muhammad Haviz Lubis, S.STP, M.I.P: Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setdaprovsu

2. Lydia Tri Putri Rani Sibarani, S.Sos: Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi Setdaprovsu

3. Bonie Agustian Silalahi, S.IP: Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu

4. Safaruddin Ananda Nasution, S.STP, M.M: Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu

INSPEKTORAT

5. Jeffry Rio H. Manurung, SKM: Kepala Subbagian Umum Inspektorat Provsu

DINAS KESEHATAN

6. Pulo Rizal Togatorop, S.KM., MPH: Direktur UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Dinas Kesehatan Provsu

7. dr. Andi Wibowo, M.Kes: Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu

8. Fuad Ghazalie Damanik, S.STP, M.Si: Kepala Bagian Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu

9. Efi Julianti, S.Kom, M.Si: Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu

10. Mawardi Natsir, S.Sos, M.Si: Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu

11. Dewi Supriaty Lubis, SM.M: Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provsu

12. Biliater Situngkir, ST, M.SP: Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan UPTD Rumah Sakit Umum Simalem Dinas Kesehatan Provsu

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan KPUM yang disebut terjadi dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Para anggota meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan ketidaksesuaian pengelolaan dan pelaporan keuangan koperasi.

Salah seorang anggota KPUM, Arjunaidi Ginting, didampingi kuasa hukum Benson Casanova SH MH, Andi Hakim SH MH, dan S Mandala Gurusinga SH SE MKn, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Ya, benar. Kami anggota koperasi secara resmi telah melaporkan Ketum KPUM Medan dan sejumlah pengurus lainnya ke Poldasu,” katanya.

Menurut Arjunaidi, materi laporan berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Ketua Umum KPUM bersama sejumlah pengurus. Selain itu, pihaknya menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan, khususnya terkait saldo bank dan kas koperasi untuk tahun buku 2024 dan 2025.

Dia merincikan, dugaan tersebut salah satunya terlihat dari adanya ketidaksesuaian angka yang tercantum dalam laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam laporan RAT 2025 disebutkan saldo sebesar Rp1,211 miliar, sedangkan dalam laporan RAT 2024 tercatat uang kas mencapai Rp3,46 miliar.

Perbedaan angka tersebut, kata Arjunaidi, menjadi salah satu dasar bagi anggota untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan KPUM.

Dalam kesempatan itu, Arjunaidi juga meminta Kapolda Sumatera Utara memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Ia berharap, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya unsur tindak pidana, kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

“Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terkait, bila mana ditemukan pelanggaran tindak pidana, mohon kiranya prosesnya ditindaklanjuti. Terima kasih,” pungkasnya. (wol/mrz/d1)

Editor: Rizki Palepi

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alasandar dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa bekerja sama dengan seorang pria bernama Rahim yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kerja sama tersebut dilakukan sekitar dua minggu sebelum terdakwa ditangkap. Rahim disebut memasok sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali, dengan pembayaran dilakukan setelah narkotika tersebut laku terjual,” kata jaksa di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/10). 

Terakhir, kata jaksa, pada Minggu (29/3/2026) sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menerima 4 gram sabu dari Rahim di rumahnya, Jalan Perunggu Gang Mawar, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli.

“Sabu tersebut dibeli dengan harga Rp350 ribu per gram dan pembayarannya dilakukan setelah barang terjual,” ucapnya. 

Jaksa menjelaskan dalam menjalankan aksinya, terdakwa menyimpan sabu di rumah untuk dijual kepada pembeli di sekitar tempat tinggalnya. Terdakwa juga menyiapkan plastik klip kosong dan pipet plastik yang digunakan sebagai sekop untuk memasukkan sabu ke dalam kemasan.

“Perkara ini terungkap saat Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan menggerebek rumah terdakwa,” tegas Jaksa. 

Saat itu, Haditia ditemukan sedang duduk di sofa ruang tamu. Polisi kemudian menemukan satu plastik klip berisi sabu, satu bungkus plastik klip kosong, serta satu pipet plastik yang berada di samping terdakwa.

“Selain itu, polisi menemukan uang tunai Rp50 ribu dari kantong celana terdakwa yang disebut merupakan hasil penjualan sabu sebelumnya,” ucap jaksa. 

Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan diperoleh dari Rahim. Terdakwa juga mengaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, namun tetap dilakukan untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Atas perbuatannya, Haditia Rizki didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,” pungkas jaksa. (wol/ryp/d1) 

Editor AGUS UTAMA