Ketua APPSI Kabupaten Langkat Aan Arbanik, Selasa (25/8), mengatakan, kegiatan jalan sehat dan pasar murah, merupakan rangkaian kegiatan memeriahkan HUT RI ke-81 sekaligus mendukung program pemerintah berupa Langkat Sehat dan Ketahanan Pangan.

Selain itu, Aan menambahkan, kegiatan juga diisi oleh pasar rakyat dengan menyediakan sejumlah stan UMKM untuk menunjang perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

“Rangkaian kegiatan kali ini, kita kombinasikan antara perayaan kemerdekaan dengan program Pemerintah, agar tidak hanya sebatas kegiatan seremonial,” paparnya.

Ditambahkan Aan, untuk pelaksanaan jalan sehat, sepenuhnya ditanggung panitia alias gratis. Jadi, bagi yang ingin mengikuti kegiatan Jalan Sehat, bisa langsung hadir di lokasi acara.

“Untuk hadiah, kita melaksanakan door prize bagi seluruh peserta Jalan Sehat, mulai dari kipas angin, rise cocker, sepeda listrik, dan beragam hadiah lainnya,” terang dia.

Untuk pasar murah, lanjutnya, panitia menyediakan sebanyak 5 ton beras dan minyak goreng yang dapat diakses seluruh masyarakat Tanjung Pura dan sekitarnya pada saat kegiatan berlangsung.

Aan pun mengajak seluruh masyarakat Tanjung Pura dan Kabupaten Langkat umumnya, untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI ke-81 dan Jalan Sehat yang dilaksanakan 29 Agustus 2026 nanti.

“Ayo kita ikuti dan ramaikan bersama-sama pesta rakyat pada 29 Agustus 2026 di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat,” tutupnya. (wsp/a02/Ir)

Editor: Ari Tanjung

BANDA ACEH, Waspada.co.id – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin (24/8) malam.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Sekda Aceh Taufik ST M.Si, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST, serta jajaran Forkopimda Aceh.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung khidmat dengan tausiah yang disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Misran Fuadi, S.Ag MAP. Dalam ceramahnya, ia mengajak umat Islam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan.

Ia menjelaskan, keteladanan Rasulullah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Nilai-nilai uswatun hasanah harus diterapkan dalam berbagai profesi dan lingkungan kehidupan, baik oleh aparatur pemerintahan, petani, aparat, maupun masyarakat umum.

Menurutnya, akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan nilai-nilai Al-Qur’an yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah hingga hubungan antarmanusia.

Dalam konteks kehidupan saat ini, jamaah juga diajak memperbaiki cara berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan media sosial. Umat Islam diingatkan agar tidak mudah menyebarkan kebencian, hujatan maupun provokasi.

“Saring sebelum sharing,” menjadi salah satu pesan yang ditekankan dalam tausiah tersebut sebagai pengingat agar setiap ucapan dan informasi yang disampaikan kepada orang lain dipertimbangkan terlebih dahulu.

Ceramah juga mengangkat kisah Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perselisihan antar suku terkait peletakan Hajar Aswad. Nabi mampu menghadirkan solusi yang melibatkan seluruh pihak sehingga tidak ada kelompok yang merasa dikalahkan.

Kisah tersebut menjadi pelajaran tentang pentingnya musyawarah, kerja sama, keadilan, dan penyelesaian masalah melalui pendekatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak atau win-win solution.

Dalam tausiah itu, jamaah juga diajak menjadikan perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah. Perbedaan tidak semestinya menjadi sumber perpecahan, tetapi harus dikelola dalam semangat kebersamaan dan persatuan.

Persatuan tersebut dapat diperkuat melalui ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah, yakni persaudaraan sesama Muslim, sesama bangsa dan tanah air, serta sesama manusia.

Peringatan Maulid Nabi di Masjid Raya Baiturrahman diharapkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali membuka dan mempelajari sirah nabawiyah, kemudian menjadikan keteladanan Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran Bupati Aceh Besar bersama unsur pimpinan dan Forkopimda Aceh dalam kegiatan tersebut turut memperkuat semangat kebersamaan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan akhlakul karimah. (wsp/b03/d2)

Editor AGUS UTAMA

Tersangka berinisial SJ (51 th) warga Jalan Binjai Km 17, sempat diamankan di kantor Avsec. Namun karena korban tidak mau melanjutkan laporan ke polisi dan memilih berdamai tersangka dipulangkan dengan perjanjian.

Kejadian berawal dari korban Qween Gultom, warga Jalan Karya Murni, Kelurahan Gedung Johor Medan, bersama ibunya Aristya Grace Novanda datang ke bandara untuk mengantar ayahnya berangkat terbang.

Setelah selesai mengantar mereka bermaksud hendak pulang melalui eskalator tujuan ke gedung Railink. Di saat berada di eskalator menuju gedung Railink tersebut, di situlah datang tersangka berpura-pura mendahului korban sambil menarik kalung emas di leher korban.

Korban yang saat itu terasa kesakitan, langsung menangis dan memberitahukan pada ibunya kalungnya ditarik tersangka.

Mendengar pengakuan tersebut, ibu korban mengejar tersangka lalu melaporkan ke petugas pengamanan bandara.

Petugas mendengar pengaduan bergerak cepat dan mengamankan tersangka serta mendapatkan kalung tersangka disembunyikan di dalam tas pelaku.

Setelah dilakukan pemeriksaan pada tersangka, ditemukan beberapa benda di dalam tas miliknya dan sejumlah uang tunai sebesar Rp675 ribu, 1 buah kacamata,1 botol aqua dan 2 lembar tisu.

Setelah selesai diperiksa pada tersangka, kemudian pada saat itu korban bersedia berdamai asalkan tersangka mau meminta maaf sekaligus mengganti kerugian korban karena ada beberapa kalungnya yang rusak.

Atas permintaan tersebut tersangka mau minta maaf dan mengganti kerugian dengan membayar ganti rugi.

Kapolsek Kawasan Bandara Kualanamu Iptu Lamhot Silalahi yang dikonfirmasi, membenarkan pihaknya ada mendapat info kejadian jambret di bandara tetapi berdamai.

“Ya, ada kejadian tapi korban dan tersangka sudah damai,” jelasnya. (wsp/a24/d2)

Editor AGUS UTAMA

Berdasarkan pemeriksaan pelaku bernama M Arif Matondang (30) warga Tebingtinggi sudah 42 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di beberapa di wilayah Sumatera Utara.

“Pelaku beraksi dengan modus berpura-pura menolong korban,” ujar Kanit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, Iptu Bimo Setiadi, Selasa (25/8).

“Terhadap pelaku Arif Matondang diberikan tindakan tegas terukur dengan menembak kedua kakinya karena melawan saat penyergapan,” tambahnya.

Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online (ojol) penyandang disabilitas berinisial RA menjadi korban tabrak lari. Sialnya, sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya justru dibawa kabur oleh seorang pria yang sempat berpura-pura memberikan pertolongan.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Jamin Ginting pada Minggu (5/7) siang. Warga yang melihat kejadian berusaha membantu korban dan membawanya ke rumah sakit. Dalam aksi pelaku terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi, kemudian viral di media sosial. (wol/lvz/d2)

Editor AGUS UTAMA

Partai berlambang pohon beringin itu menyatakan telah lebih dulu memberikan pendampingan hukum sebelum kasus tersebut naik ke ranah pidana.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, persoalan yang membelit Dhody Tahir sebenarnya sudah berjalan hampir setahun dan sejak awal telah dilaporkan secara resmi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Pak Dhody Tahir itu, masalah yang dia hadapi ini sudah mungkin sudah setahun, dan secara resmi sebetulnya beliau sudah minta bantuan kepada DPP,” ujar Doli di Medan, Selasa (25/8).

Doli menyebut, DPP melalui Badan Bantuan Hukum yang diketuai Mangihut Sinaga telah mendampingi Dhody Thahir sejak awal. Namun ia menyoroti perubahan status perkara yang menurutnya semula murni perdata, kini justru bergeser ke ranah pidana.

“Selama ini dibantu dan didampingi oleh Pak Mangihut, tapi mungkin ini sudah ada unsur-unsur politik, karena ini sebenarnya murni perdata tadinya. Perdata yang hampir selesai, terus tiba-tiba sekarang masuk ke ranah pidana,” ungkapnya.

Ia menilai, secara prosedur hukum, semestinya penyelesaian ranah perdata dituntaskan lebih dulu sebelum berlanjut ke proses lain.

Doli mengaku mendengar kabar adanya dugaan intervensi dalam proses hukum yang menjerat kadernya tersebut, meski ia menegaskan tidak sedang membela pihak mana pun secara membabi buta.

“Kalau tadi bicara tentang soal intervensi-intervensi, konon kabarnya ada seperti itu. Tapi saya berharap, saya tidak bela siapa-siapa, kalau memang ini urusan hukum, saya kira kita serahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum,” katanya.

Ia mewanti-wanti agar proses hukum tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik, dan menegaskan siapa pun yang terbukti bersalah harus tetap menerima sanksi hukum.

“Jangan sampai udah hukum main politik, kan repot. Jadi kalau memang siapa pun yang benar, ya putusannya harus siapa yang benar itu yang menjadi keputusan. Siapa pun yang salah dan dianggap melanggar hukum, harus juga kena sanksi hukum, mau itu Pak Dhody atau pihak yang berhadapan dengan Pak Dodi,” tegasnya.

Doli menegaskan, sebagai kader Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, pihaknya akan mendukung Dodi Tahir selama informasi yang diterima DPP menunjukkan yang bersangkutan berada di posisi benar. Namun sikap itu bisa berubah bila putusan hukum berkata lain.

“Kalau kembali tanya Partai Golkar, karena Pak Dhody ini kader Partai Golkar, anggota DPR juga, ya tentu dan kita dari informasi yang kita dapat, beliau dalam posisi yang benar, ya kita bela. Kecuali kalau nanti kemudian putusan hukum mengatakan lain, itu kita lihat nanti perkembangannya seperti apa,” pungkasnya.

Adapun penetapan tersangka tersebut terungkap dalam surat resmi Polda Sumut Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 18 Agustus 2026.

Surat tersebut merupakan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Muhammad Gazali Iskandar, selaku pelapor dalam perkara tersebut.

Dalam surat itu disebutkan, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut telah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dan/atau pemalsuan surat.

Perkara tersebut sebelumnya dilaporkan melalui laporan polisi Nomor: LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara, tertanggal 11 April 2023. (wol/man/d2)

Editor AGUS UTAMA

Surat Keputusan (SK) kepengurusan disebut sudah rampung dan kini berada di meja pimpinan tertinggi partai.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, sebagai bagian dari tim formatur, dirinya memastikan SK tersebut telah melalui proses internal di Bidang Partai hingga Sekretaris Jenderal beberapa bulan lalu.

“SK aja sudah selesai ya, saya kan termasuk tim formatur, udah selesai dari beberapa bulan yang lalu dan itu sedang berproses di dalam internal DPP,” ujar Doli di Medan, Selasa (25/8).

Doli menyebut, tinggal menunggu kesediaan waktu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahaladia untuk hadir langsung dalam agenda pelantikan di Sumut.

Ia mengaku sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum beberapa hari sebelumnya untuk membahas jadwal tersebut.

“Kemarin, tiga hari yang lalu, saya sudah ketemu sama ketua umum. Insyaallah mungkin minggu-minggu kedua September paling lama sudah ada pelantikan di Sumatera Utara ini,” katanya.

Menjawab isu adanya pihak yang disebut-sebut coba mengganjal proses pelantikan, Doli menegaskan tidak ada perebutan kekuasaan di internal partai berlambang pohon beringin itu. Ia menyebut kekuasaan tertinggi Golkar bersifat tunggal di tangan Ketua Umum.

“Enggak ada itu, ini kan masalah internal ya. Kalau di internal Partai Golkar itu kekuasaannya tunggal, pemegang kekuasaan tertinggi itu ketua umum,” tegasnya.

Ia menambahkan, keputusan Ketua Umum bersifat final dan seluruh jajaran partai akan patuh menjalankannya tanpa ada intervensi dari pihak luar.

“Insyaallah partai ini partai yang senantiasa menjaga marwah dan martabatnya, partai yang independen, enggak ada intervensi-intervensi luar. Ini semua soal komunikasi dan dinamika internal saja,” pungkasnya. (wol/man/d2)

Editor AGUS UTAMA

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Sumut III, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, langsung turun tangan membesuk korban di RS Haji Medan, Selasa (25/8).

Doli menceritakan kronologi kasus ini bermula dari laporan warga tiga hingga empat hari lalu melalui pesan WhatsApp. Warga tersebut melihat aktivitas media sosial Doli yang kerap menangani kasus kekerasan anak, terutama kekerasan seksual.

“Ada anak yang ditemukan mengais-ngais makanan di tempat sampah, berusaha kabur dari rumah seseorang,” ujar Doli menirukan laporan yang diterimanya.

Korban berinisial AL merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Kedua adiknya, sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan berinisial AD, saat ini masih berada di Kabupaten Dairi.

Doli memaparkan kondisi fisik korban yang ia saksikan langsung sangat mengenaskan. Kepala AL bengkak akibat dibenturkan ke tembok berulang kali, tubuh dan bibirnya terdapat bekas luka bakar sulutan rokok, area kemaluan turut mengalami kekerasan, serta tangan korban patah.

“Orang gila ini, orang sakit ini. Perempuan loh,” tegas Doli mengomentari pelaku.

Akibat parahnya kondisi korban, Rumah Sakit Haji Medan mengerahkan enam dokter untuk penanganan, terdiri dari dokter anak, dokter ortopedi, dan tenaga konseling psikologis. Doli mengaku telah menghubungi langsung direktur rumah sakit agar penanganan dilakukan maksimal.

“Saya minta agar AL ini kembali normal seperti fisiknya dulu, baru kita tangani masalah psikologisnya supaya traumanya hilang,” katanya.

Doli mengungkapkan pelaku penganiayaan saat ini telah diamankan di Polres setempat. Ia mengapresiasi langkah cepat Bupati Dairi, Ketua DPRD, serta Dinas Sosial dan dinas penanganan anak yang segera turun tangan begitu kasus ini mencuat.

Ia menjelaskan AL dititipkan kepada pelaku lantaran kondisi orang tua kandungnya bermasalah, sang ibu memiliki persoalan pribadi, sementara ayahnya berada dalam tahanan.

“Dititip sama orang salah, orang yang memperlakukan anak seperti ini,” ujarnya.

Doli menyebut kasus AL bukan yang pertama ditanganinya di Sumatera Utara. Sepanjang penanganannya, tercatat sudah lima kasus serupa terjadi di provinsi ini, termasuk kasus penyiksaan anak oleh orang tua kandung di Batubara yang sebelumnya ia tangani.

“Saya kira ini seperti gejala gunung es, api dalam sekam. Bisa jadi banyak kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia,” tegasnya.

Ia mendesak aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan menuntaskan kasus-kasus kekerasan anak tanpa berlarut-larut.

Doli mencontohkan temuannya di Kisaran, kasus kekerasan anak dari empat hingga lima bulan lalu yang hingga kini belum juga rampung di pengadilan meski berkas sudah dilimpahkan.

“Jangan ada yang merasa nanti ada intervensi atau intimidasi. Saya bersama bapak ibu semua, saya dukung penuh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus itu,” pungkasnya.

Doli juga mengimbau masyarakat luas agar tidak sembarangan menitipkan anak kepada pihak yang tidak dikenal baik. “Jangan biarkan anak berkeliaran ke mana-mana tanpa tujuan jelas, dan jangan titip sembarangan,” tandasnya. (wol/man/d2)

Editor AGUS UTAMA

Proyek yang dikerjakan dari 247 kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di daerah itu, disebut-sebut berkualitas rendah, diduga tidak sesuai dengan standar teknis kualitas dan standar perencanaannya.

Desakan itu disampaikan oleh Izharuddin, salah seorang aktivis Pemerhati Kinerja Aparat Negara (PERKARA) Aceh Tenggara, yang menilai standar kualitas dan standar perencanaan pada pelaksanaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai spesifikasinya.

Dia menyebutkan, proyek yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan irigasi persawahan di daerah tersebut, diduga tidak sesuai dengan standar teknis kualitas, disebabkan oleh banyak yang ditemui yang berkualitas rendah.

“Banyak ditemui yang berkualitas rendah, dikerjakan asal-asalan,” katanya, Selasa (25/8).

Dia juga menyebutkan, proyek yang berbasis swakelola dari ratusan kelompok P3A di daerah itu, diduga tidak sesuai dengan standar perencanaan. Bahwa proyek itu, sering disebut-sebut adanya dugaan tindakan manipulasi pada pelaksanaannya.

“Diduga tidak sesuai dengan standar perencanaan. Proyek yang mengatasnamakan kelompok P3A itu, sering disebut-sebut dimotori dari pihak-pihak tertentu. Dugaan itu, mengemuka atas kualitas yang rendah dikemukakan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, proyek tata guna air irigasi yang tersier di 15 kecamatan di kabupaten tersebut, perlu menjadi atensi perhatian serius dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH), sebab proyek itu diduga adanya tindakan korupsi yang terstruktur.

“Diduga adanya tindakan korupsi yang terstruktur, perlu menjadi atensi dari pihak Aparat Penegak Hukum. Mulai dari kelompok P3A hingga dengan Konsultan Manajemen Balai (KMB) Teknis maupun Konsultan Manajemen Balai (KMB) Kelembagaan, diduga terlibat dengan tindakan tersebut,” katanya.

Dikabarkan sebelumnya, sejumlah kalangan warga menyuarakan terkait ketimpangan pelaksanaan proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di kabupaten Aceh Tenggara.

Proyek itu, ditemui banyak ketimpangan atas pelaksana hingga dengan kualitas bangunannya, kata, Hasan Basri, salah seorang aktivis pemerhati lingkungan di Aceh Tenggara, Sabtu (22/8). (wol/sur/d2)

Editor AGUS UTAMA

Rencana tersebut disampaikan PT JSS melalui surat Nomor: 48/DU/TGP/PTJSS/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026. Surat ditandatangani Direktur Utama PT JSS, Salomo T. R Pardede ditujukan kepada Kepala Desa Sukarame Baru, Camat Kualuh Hulu, Kapolres Labuhanbatu melalui Kasatreskrim serta Kelompok Tani Harapan Maju Desa Sukarame Baru.

Hal itu berawal adanya sejumlah kelompok menggarap lahan PT. JSS diduga di nahkodai 4 pelaku intelektual. Ke-4 terlapor yakni inisial FT, SN, EHH dan DM. Dimana SN merupakan Sekretaris Desa dan EHH seorang Guru SMK Negeri berstatus paruh waktu.

Penggarapan lahan telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/843/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATATU/POLDA SUMATERA UTARA dan Surat Perintah Penyelidikan (Sprint Lidik) Nomor: SP.Lidik/909/VI/Res.1.2./2026/Reskrim, tanggal 10 Juni 2026.

Wiratmo yang merupakan bagian dari PT. JSS saat diminta tanggapannya kepada Waspada Online, Selasa (25/8) mengatakan, lahan milik PT. JSS akan diserahkan ke masyarakat seluas 6 hektare atau 60 ribu meter persegi.

“Lahan itu untuk kepentingan fasilitas umum, melainkan bukan mutlak untuk penggarap yang saat ini kita ketahui masih berproses hukum di Polres Labuhanbatu. Surat juga sudah diterima pihak Polres Labuhanbatu,” katanya melalui sambungan seluler WhatsApp.

Dalam surat disebutkan, rencana pemberian lahan merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk kepentingan masyarakat Desa Sukarame Baru.

Lahan nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, antara lain lahan pembangunan rumah ibadah, lapangan sepak bola, tempat pemakaman umum, pembangunan balai desa atau fasilitas umum lainnya.

“PT. JSS berencana akan memberikan tanah seluas 6 Hektar (60.000 m²) kepada masyarakat Desa Sukarame Baru untuk dapat digunakan sebagai fasilitas umum,” demikian inti penyampaian perusahaan dalam surat.

PT JSS juga menegaskan bahwa lahan yang dimaksud merupakan bagian dari kepedulian perusahaan terhadap kepentingan masyarakat Desa Sukarame Baru.

Kanit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Polres Labuhanbatu Ipda Seniman, SH, M. Psi dikonfirmasi Waspada Online membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat disampaikan PT JSS ditandatangani Direktur Utama PT JSS, Salomo T. R Pardede.

“Ya, surat telah kami terima dari PT. J Surya Sakti yang berisikan bahwa berencana menyerahkan lahan seluas 6 hektare kepada masyarakat Desa Sukarame Baru. Langkah selanjutnya akan kami undang kembali terlapor dan pelapor untuk mediasi kembali,” sebut Seniman.

Penyerahan Melibatkan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

Dalam proses penyerahan lahan, PT JSS menyatakan akan melibatkan Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum dinilai dapat mewakili aspirasi masyarakat Desa Sukarame Baru.

Rencana tersebut sebelumnya mengacu pada surat permohonan dari pihak yang mewakili Kelompok Tani Harapan Maju tanggal 7 Agustus 2026. Selain itu, perusahaan juga mencantumkan hasil RUPS Luar Biasa PT J. Surya Sakti digelar pada 15 Agustus 2026 sebagai salah satu dasar penyampaian rencana tersebut.

Dengan adanya rencana penyediaan lahan seluas 6 hektare ini, masyarakat Desa Sukarame Baru berpeluang memperoleh ruang untuk pengembangan berbagai fasilitas bersifat sosial dan kemasyarakatan.

Hingga tahap ini, surat PT JSS menyebutkan bahwa proses penyerahan lahan akan dilakukan melalui unsur pemerintah desa dan perwakilan masyarakat, tokoh agama serta tokoh masyarakat, dengan harapan pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi warga Desa Sukarame Baru. (wol/rsy/d2)

Editor AGUS UTAMA

Pelaku berinisial FCB (22) ditangkap bersama kekasihnya N (35) yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) bersama barang bukti 29 bungkus narkoba (vape getar) yang dibawa dari Malaysia.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Nugraha, mengatakan terbongkarnya penyelundupan sekaligus peredaran vape narkoba asal Malaysia di Kota Medan berawal dari informasi masyarakat.

Merespon informasi itu personel melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku FCB (22) Warga Malaysia bersama kekasihnya wanita N (35) di Jalan Cemara, Kecamatan Percut Seituan.

“Saat ditangkap kedua pelaku sedang berada di dalam mobil. Kemudian ditemukan sebanyak 24 bungkus vape narkoba yang disimpan dalam tas ransel,” katanya, Selasa (25/8).

Setelah menangkap keduanya, Rafli menyebutkan personel kemudian melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah kos, Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah, tempat keduanya tinggal.

“Dari hasil pengembangan itu ditemukan 5 bungkus vape getar dan uang pecahan Ringgit Malaysia yang diduga uang hasil penjualan narkoba. Total, terdapat 29 bungkus narkoba jenis vape getar yang disita,” sebutnya Polrestabes Medan tengah mengejar bos dari pelaku FCB yang diketahui berada di Malaysia.

“Peredaran narkoba ini telah beberapa dilakukan pelaku. Saat ini Polrestabes Medan tengah berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia untuk meringkus bos dari FCB tersebut,” pungkasnya. (wol/lvz/d2)

Editor AGUS UTAMA