Program ini menyasar sektor pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar masyarakat.

Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, menegaskan keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kontribusi nyata kepada masyarakat.

Bagi Inalum katanya, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kami berikan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kami menyadari bahwa perusahaan tidak dapat tumbuh sendiri. Kemajuan perusahaan harus berjalan seiring dengan kemajuan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa program CSR yang dijalankan merupakan bagian terintegrasi dari strategi perusahaan untuk menciptakan dampak jangka panjang.

“Seluruh program ini dirancang dengan satu tujuan utama, yaitu menciptakan dampak yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (19/4) kemarin.

10 April 2026, kegiatan penyerahan bantuan dilaksanakan di SD Negeri 178491 Pintu Pohan. Bantuan yang disalurkan meliputi mobiler sekolah, beasiswa bagi siswa/i SMA Negeri yang lulus ke Perguruan Tinggi Negeri, alat usaha untuk UMKM, serta program Rumah Kompos melalui pengembangan Tani Nusantara.

Selain itu, memberikan bantuan sepatu dan tas sekolah, program bedah rumah, serta instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Hutaregar dan Hutagodang (Desa Meranti Tengah), serta di Suanan dan Parduaan (Desa Meranti Utara).

Dukungan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama, antara lain melalui pembangunan lapangan olahraga terbuka di SMAN 1 Pintupohan Meranti, bantuan sarana air bersih, toilet, paving block lapangan sekolah, peralatan UKS dan program sekolah sehat, peralatan bank sampah “Sekolah Adiwiyata”, serta bantuan peralatan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

11 April 2026, rangkaian kegiatan dilanjutkan kunjungan ke Panti Karya Hepatha, Inalum memberikan bantuan alat kesenian, bantuan alat jahit, dan bantuan sarana air bersih. Kemudian memberikan dukungan berupa workshop keterampilan seperti pembuatan lilin, menjahit, dan kerajinan tangan, serta pengembangan training centre untuk bidang peternakan dan pertanian.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, kunjungan dilakukan ke wilayah Sionggang dengan agenda penyerahan bantuan alat pertanian dan bibit secara simbolis untuk program Tani Nusantara, peninjauan langsung program, serta kegiatan penanaman pohon bersama sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, PT Indonesia Asahan Aluminium akan terus memperkuat peran aktifnya dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Melalui sinergi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan, Inalum optimistis dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas. (wsp/a18/d2)

Editor AGUS UTAMA

Pernyataan tersebut merespons target pemerintah yang menetapkan Indonesia bebas truk ODOL mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini disebut juga mendapat perhatian serius dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Saya dari Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada bapak Menko AHY yang sudah mendengarkan aspirasi dan masukan dari Komisi V mengenai ODOL ini,” ujar Musa Rajekshah, Senin (20/4).

Politisi yang akrab disapa Ijeck itu menilai, persoalan ODOL menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2024, terdapat 150.906 kasus kecelakaan, yang sebagian besar melibatkan angkutan barang dengan muatan berlebih.

“Semakin sering kita melihat kecelakaan lalu lintas itu dari angkutan-angkutan barang karena beban dan ODOL itu yang sering melanggar aturan,” katanya.

Namun demikian, Ijeck menyoroti lemahnya sistem pengawasan yang masih dilakukan secara manual. Ia menilai, metode lama seperti jembatan timbang tidak lagi efektif dan justru rawan praktik pungutan liar (pungli).

“Pengawasan tentang ODOL ini masih secara manual. Ini perlu pengawasan lebih ketat, tapi tidak perlu mengaktifkan lagi jembatan timbang seperti yang lalu, karena itu juga menjadi tempat praktik pungli yang tidak menjadi solusi, malah membebani,” jelasnya.

Di sisi lain, ia juga memahami kondisi pelaku usaha angkutan barang yang kerap memaksakan muatan melebihi kapasitas demi menutup biaya operasional yang tinggi.

Untuk itu, Ijeck mendorong pemerintah segera beralih ke sistem pengawasan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengendalian ODOL sekaligus meminimalkan potensi pungli di lapangan.

“Sekarang ini dengan perkembangan zaman kita harus ikuti juga. Dengan era digital ini, harusnya lebih mudah pengawasan itu, lebih murah dan bahkan lebih meminimalisir pungli,” pungkasnya. (wol/man/d2)

Editor AGUS UTAMA

Kedua pengedar sabu yang ditangkap itu berinisial EA (37) warga Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan TM alias Malik (39) warga Kabupaten Bireuen, Aceh. Dari penangkapan itu turut disita barang bukti sabu seberat 2 kg.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan pengungkapan kasus narkoba itu berawal dari informasi masyarakat. Dimana kedua tersangka diduga sudah berulang kali melakukan transaksi narkoba.

“Dalam pengungkapan itu polisi melakukan penyamaran sebagai calon pembeli (under cover buy) dengan memesan sabu seberat 2 kg berdasarkan kesepakatan harga sebesar Rp280 juga kepada tersangka Malik,” katanya, Senin (20/4).

Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan tersangka Malik berkomunikasi dengan Eko untuk bertemu dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian Eko kemudian pergi menggambil pesanan petugas.

“Kedua tersangka dan petugas yang menyamar sepakat transaksi di TKP,” ungkapnya kedua tersangka datang ke TKP menaiki mobil nomor polisi BK 64 Ni yang kini telah diamankan sebagai barang bukti.

“Bersama mobil diamankan barang bukti 2 kg sabu-sabu dengan kemasan bertuliskan Chinese Pin Wei warna hijau,” terang juru bicara Polda Sumut tersebut.

Sementara itu kepada polisi, tersangka Eko mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari bandar Son, warga Tanjungpura, Langkat, yang kini masih dalam pengejaran (buron). (wol/lvz/d2)

Editor AGUS UTAMA

Sejak awal memimpin kabupaten kepulauan di Aceh tersebut, pasangan Monas – Nusar menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu poros pembangunan daerah. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Sebab, Simeulue memiliki bentang laut luas dengan sumber daya perikanan yang selama ini belum tergarap maksimal.

Karena itu, untuk mewujudkan asa tadi, berbagai langkah terus ditempuh pemerintah setempat. Mulai dari membangun komunikasi bersama provinsi, hingga meningkatkan instensitas koordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya, agar potensi Simeulue masuk dalam skema atensi Aceh maupun nasional.

Gayung pun bersambut, perlahan konsep yang ‘dijual’ saat Pilkada 2024 lalu itu agaknya mulai menemukan jalannya. Ini seiring dengan hadirnya Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ke Simeulue untuk meninjau sejumlah titik usulan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Informasi yang dihimpun, tim KKP yang terdiri dari Tri Sudarsono, Jumaris, dan Renny Novianty Siregar, pun tengah melakukan survei lapangan terhadap sembilan lokasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

“Ada sembilan titik lokasi KNMP yang kita ajukan meliputi semua kecamatan. Alhamdulillah, saat ini tim KKP sedang melakukan survei terhadap usulan tersebut,” ujarnya, Jumat (17/4) lalu.

Jika usulan Pemkab Simeulue nantinya diakomodir, timpal Suprimansyah, akan memberikan efek domino. Sebab. Selain berpotensi memperoleh dukungan anggaran hingga Rp22 miliar dari APBN, program itu juga dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar nelayan.

“Mulai dari penataan pemukiman, penguatan sarana usaha tangkap, tersedianya fasilitas distribusi hasil laut, hingga, penyediaan bahan bakar minyak dengan harga eceran tertinggi (HET),” timpalnya lagi.

Begitupun, pemerintah Kabupaten Simeulue juga mulai bergerak di sektor hilir. Salah satunya melalui kerja sama pemanfaatan gudang beku terintegrasi di Desa Lugu bersama PT Usaha Mina Merauke.

Dari kerja sama ini, pemerintah daerah disebut telah memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp260 juta pada tahun ini.

Meski demikian, jalan menuju ekonomi biru tak lantas sepenuhnya mulus. Tantangan seperti konektivitas logistik, kualitas sumber daya manusia, hingga ketersedian lahan lokasi KNMP juga turut menjadi tantangan.

Namun setidaknya, memasuki tahun kedua pemerintahan Monas – Nusar, arah pembangunan yang digadang-gadang terlihat kian progresif.

“Upaya yang kita lakukan merupakan gayung bersambut dari pemerintah pusat melalui KKP. Karena itu, dukungan semua pihak sangat diperlukan demi kemajuan Simeulue,” tutup Suprimansyah.

Lalu akankah kehadiran Tim KKP ini dapat sepenuhnya diinterpretasikan sebagai jawaban Program Ekonomi Biru Simeulue? Ikuti terus Waspada Online. (wol/ind/d2)

Editor AGUS UTAMA

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pendidikan yang di intruksikan oleh Kementerian berjalan optimal.

Dalam kunjungan tersebut, Abdi Jaya Pohan yang juga didampingi Kabid SD, Khairil Ritonga, memantau secara langsung proses pelaksanaan ujian, mulai dari kesiapan siswa, pengawasan oleh tenaga pendidik, hingga kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan. 

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan TKA berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu tersebut menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah dan para guru yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan TKA.

Ia juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat, percaya diri, dan fokus dalam mengerjakan soal. Serta jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan.

“Kegiatan ini sangat penting untuk mengukur kemampuan akademik siswa. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal,” sebut Kadis Pendidikan.

Selain itu, pihak sekolah juga berkesempatan menyampaikan berbagai masukan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan TKA.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan siswa dan tenaga pendidik.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan pelaksanaan TKA di seluruh wilayah Labuhanbatu dapat berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang akurat dalam mengukur kemampuan akademik siswa.

Diketahui Kegiatan TKA akan berlangsung dimulai sejak Tanggal 20-30 April 2026, dengan diikuti 278 jumlah sekolah termasuk Negeri dan swasta di kabupaten Labuhanbatu.(wsp/c02)

Editor AGUS UTAMA

Aksi tersebut dipicu sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan pedagang serta memicu konflik di berbagai pasar tradisional di Kota Medan.

Massa yang terdiri dari pedagang, mahasiswa dan buruh itu menyampaikan lima tuntutan. Mereka berorasi menggunakan pengeras suara dari atas mobil pikap Daihatsu warna hitam.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Medan, M Sidiq, menilai kebijakan manajemen PUD Pasar tidak berpihak kepada pedagang.

“Di saat pedagang bersaing dengan pasar online, fasilitas pasar belum rapi. Kenapa justru muncul kebijakan yang aneh dan tidak membawa kemajuan bagi pasar tradisional,” ujarnya.

Ia mengaku sempat menaruh harapan usai audiensi dengan Wali Kota Medan, Rico Waas. Namun, menurutnya, kepemimpinan direksi saat ini justru tidak berpihak kepada pedagang.

“Kami minta Dirut PUD Pasar Kota Medan dievaluasi. Jangan dibiarkan seolah tidak tahu apa yang diperbuatnya,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, massa meminta Wali Kota Medan melakukan evaluasi total terhadap kinerja direksi dalam 100 hari kerja, termasuk menelusuri dugaan praktik gratifikasi yang disebut-sebut melibatkan Direktur Utama.

Massa juga menyoroti keputusan pembatalan kerja sama secara sepihak dengan pihak ketiga yang kemudian dialihkan kepada pihak lain. Mereka menduga adanya kepentingan kelompok tertentu dalam kebijakan tersebut.

Selain itu, massa mendesak pemberian sanksi tegas hingga pemecatan terhadap direksi yang dinilai lalai dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait penghentian kerja sama tanpa alasan jelas.

“Keputusan tersebut telah menimbulkan keresahan hingga keributan di lapangan, seperti yang terjadi di Pasar Sukadamai,” kata M Sidiq.

Massa juga meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan gratifikasi maupun aliran dana dari pihak ketiga ke internal PUD Pasar Kota Medan.

Tidak hanya itu, mereka mempertanyakan transparansi proses seleksi hingga pengangkatan Direktur Utama PUD Pasar. Massa menilai proses tersebut harus dijelaskan secara terbuka guna menghindari dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selanjutnya, massa mendesak DPRD Kota Medan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi kebijakan direksi yang dinilai kontroversial dan tidak persuasif.

“Sejengkal pun kami tidak mau masuk ke dalam. Temui kami di sini (depan pagar Balai Kota Medan),” teriak salah seorang orator.

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Massa juga masih menunggu perwakilan Wali Kota Medan untuk menemui mereka secara langsung.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PUD Pasar Kota Medan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para pedagang. (wol/mrz/d1)

Editpr: Rizki Palepi

Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Sergai Drs. H. Hasful Huznain SH dan Kasat Binmas Polres Sergai Iptu. Abdul Malik dalam kunjungan silaturahmi   jajaran Personel Sat Binmas Polres Sergai, Senin (20/4) di kantor MUI Sergai di Desa Firdaus Kec. Sei Rampah. 

Rombongan Binmas Sergai langsung disambut Ketua Umum MUI Sergai Drs.H. Hasful Huznain didampingi Ketua MUI Kec. Tebing Syahbandar Muhammad Azhari SPdi dan Sekretaris Bidang Infokom Edi Saputra. 

Dalam kesempatan tersebut Kasat Binmas Polres Sergai Iptu. Abdul Malik menyampaikan kehadirannya bersama personel dalam rangka bersilaturahmi perkenalan, mengingat dirinya baru saja bertugas menjabat Kasat Binmas Polres Sergai, sebelumnya bertugas di Polrestabes Kota Medan. 

“Saya berharap kemitraan yang telah terbina selama ini antara MUI Sergai dengan Sat Binmas Polres Sergai agar dapat terus terjalin dan semakin ditingkatkan”, sebut Iptu Abdul Malik seraya memberikan  apresiasi atas atas sambutan hangat MUI Sergai. 

Kedepan harap Kasat Binmas, sebagai dalam mengemban tugas, sebagai Mitra mengharapkan dukungan maupun bantuan salah satunya dapat berupa sumbang saran positif dalam turut menjaga situasi kondusif di wilayah hukum Polres Sergai. 

Hal senada juga diutarakan Ketua Umum MUI Sergai H. Hasful Huznain,  ditambahkannya dalam menjaga situasi kondusif bukan tugas pihak Kepolisian semata, namun juga tugas semua pihak salah satunya Majelis Ulama Indonesia. 

“Atas nama MUI Kab. Sergai kami siap bekerja sama dalam upaya meningkatkan kemitraan yang telah terbina selama ini salah satunya dengan Sat Binmas Polres Sergai dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sergai yang aman dan kondusif”, pungkas Hasful Huznain seraya memberikan  apresiasi atas kunjungan silaturahmi Kasat Binmas Sergai yang baru menjabat. (wsp/a15) 

Editor Agus Utama

Penutupan sementara operasional dapur SPPG dibawah naungan Yayasan Berkah Cahaya tersebut, diduga imbas temuan kasus menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bercampur ulat belatung (Larva warna putih).

Dari sejumlah sekolah di Kecamatan Sawang yang di distribusikan, kasus menu MBG berbelatung diantaranya ditemukan di SDN Panton Luas dan SMPN 3 Sawang.

Plt. Kadinkes Aceh Selatan, Yuhelmi S.H, yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas), Yulimir, membenarkan keputusan BGN menutup sementara operasional dapur SPPG tersebut.

“Informasi kami terima dari Korwil BGN Aceh Selatan, benar telah di suspend (tutup sementara),” kata Yulimir saat dikonfirmasi Waspada di Tapaktuan, Senin (20/4).

Namun saat ditanya sampai kapan rentang waktu sanksi penutupan sementara itu diberlakukan?, Yulimir mengaku sejauh ini belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak BGN.

“Sebenarnya, ini ranahnya Korwil BGN yang tepat menjelaskan. Kami hanya diberitahukan informasi sepintas bahwa SPPG tersebut telah di suspend,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yulimir menyatakan, pasca menerima informasi temuan kasus menu MBG diduga bercampur belatung pada Kamis (16/4/2026), pada Jumat (17/4/2026) petang tim Dinas Kesehatan Aceh Selatan bersama Kepala Puskesmas Sawang langsung turun ke sekolah-sekolah terdampak.

Selain melakukan pengecekan menu MBG bercampur belatung, tim juga melakukan trauma healing terhadap para siswa yang mengalami tekanan psikologis serta hilangnya selera makan pasca kejadian tersebut. Disamping itu, tim juga turun langsung ke dapur SPPG Lhok Pawoh, Sawang meninjau kualitas layanan dapur dan sanitasi.

“Hasil peninjauan ke sekolah terdampak, kami mendapati bahwa memang benar menu MBG yang disalurkan ke siswa bercampur belatung. Tetapi saat turun ke dapur SPPG, stok menu tersebut sudah tak ditemukan lagi,” ungkapnya.

Dia mengtakan, tim Dinkes Aceh Selatan yang tergabung dalam Satgas MBG Kabupaten Aceh Selatan, tak lagi membuat rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan karena telah diinformasikan oleh Korwil BGN bahwa SPPG dimaksud telah di suspend.

Abaikan Konfirmasi Wartawan

Sayangnya, perwakilan atau penanggung jawab (Korwil/PIC) BGN wilayah Aceh Selatan, Yona Violiska, saat dikonfirmasi masih memilih bungkam tak kooperatif dengan awak media.

Beberapa kali dihubungi ke nomor HP dan WA nya tak di angkat demikian juga pesan singkat yang dikirim tidak direspon sama sekali. (wsp/b24)

Editor AGUS UTAMA

Desakan tersebut mencuat dalam RDP Komisi IV DPRD Medan yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Renville dan Lailatul Badri, Senin (20/4). Rapat membahas polemik perizinan serta dampak operasional RS Marta Friska, termasuk Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) dan izin pengelolaan lingkungan.

“Seharusnya Kadis LH hadir untuk menjelaskan status izin pengelolaan limbah. Tapi ini sudah berulang kali tidak hadir. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk ketidakseriusan. Wali kota harus segera evaluasi, bahkan mencopot jika perlu,” tegas Paul.

Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan DLH justru memperkeruh persoalan yang hingga kini belum menemukan kejelasan, khususnya terkait izin lingkungan rumah sakit yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam rapat itu, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan, Ranto A.S, menjelaskan bahwa lokasi RS Marta Friska berada di ruas jalan nasional sehingga kewenangan Amdal Lalin berada pada Kementerian Perhubungan. Meski demikian, pihaknya tetap mendorong manajemen rumah sakit agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan.

“Ini amanat undang-undang. Amdal Lalin harus mengkaji secara menyeluruh, mulai dari bangkitan dan tarikan lalu lintas, sirkulasi kendaraan, hingga kebutuhan parkir,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, meski solusi teknis telah dibahas dalam kunjungan lapangan bersama DPRD, hingga kini belum ada realisasi dari pihak rumah sakit.

“Kami sudah beri solusi, tapi belum ada tindak lanjut. Ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Selain Amdal Lalin, Komisi IV turut menyoroti kelengkapan dokumen lain seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dewan menilai adanya potensi ketidaksesuaian antara kapasitas bangunan dengan kondisi aktual yang berpotensi menimbulkan kemacetan serta membahayakan keselamatan publik.

“Kalau volume bangunan bertambah, PBG harus disesuaikan. Jangan sampai kapasitas tidak sesuai karena risikonya besar,” ujar Paul.

Komisi IV menegaskan pengawasan yang dilakukan murni untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, sikap tidak kooperatif Kepala DLH dinilai mencederai upaya tersebut.

Menutup rapat, Komisi IV kembali menegaskan ultimatum kepada Wali Kota Medan agar segera mengambil langkah tegas.

“Ini sudah berulang. Tidak bisa dibiarkan. Wali kota harus bertindak, evaluasi serius, dan jika perlu copot Kadis LH,” pungkasnya. (wol/mrz/d1)

Editor: Rizki Palepi

Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Kab. Sergai, H. Hasan Basri SAg, MSi (foto) kepada Waspada, Senin (20/4) di kantor Kemenhaj Sergai di Desa Firdaus Kec. Sei Rampah menuturkan  data awal jemaah Calhaj Sergai ada 230 orang. 

“Namun faktor meninggal,   faktor sakit, faktor tunda karena tidak bisa menarik mahrom (pendamping) serta faktor ekonomi sehingga yang tercatat berangkat sebanyak 202 orang, dalam perjalanan waktu dua orang meninggal dunia sehingga yang resmi jemaah Calhaj Sergai yang berangkat 200 orang,” terang Hasan Basri. 

Dari 200 jemaah Calhaj Sergai lanjut Kakan Kemenhaj, dengan rincian pria 84 orang dan perempuan 116 orang, jemaah termuda berusia 22 tahun atas nama Raka Setiawan asal Kec. Sipispis yang menggantikan ibunya yang meninggal dunia atas nama Mahligai Purba usia 54 tahun. Sedangkan jemaah Calhaj tertua Sapinah binti Kasilin Abdullah usia 85 tahun asal Kec. Dolok Masihul. 

Ditambahkan Kakan Kemenhaj, jemaah Calhaj Sergai tergabung dalam kelompok terbang (Kloter ) 8 gelombang 1, masuk ke Asrama Haji Medan, Rabu (29/4) pukul 09:50 WIB  sekaligus acara tepung tawar Haji di Masjid Agung Sergai dan terbang ke Madinah besoknya, Kamis (30/4) pukul 09:50 WIB dari Bandara Kuala Namu di Deli Serdang. 

“Jemaah Calhaj Sergai yang berangkat di koler 8 gelombang 1 ada 190 orang, sisa 10 orang dengan rincian 4 orang berangkat di kloter 4  (Batubara dan Tebing Tinggi), satu orang di kloter 11 (Tanjung Balai dan Medan) serta 5 orang di kloter 17 (Pemko Medan),” pungkas Hasan Basri. (wsp/a15) 

Editor AGUS UTAMA