Kegiatan yang dipusatkan di depan Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Ujung Bandar, tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Labuhanbatu Nomor: 003.1/4921/BKBP-II/2026 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 Tahun 2026.

Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.10.1.1/5191/SJ tanggal 10 Juli 2026 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2026.

Dalam kegiatan itu, Bendera Merah Putih dibagikan kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas. Pembagian bendera dilakukan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Abdi Jaya Pohan, mengatakan seluruh OPD diharapkan turut mengimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi menyemarakkan HUT ke-81 RI dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, maupun lingkungan masing-masing.

“Melalui gerakan ini kami berharap dan mengimbau seluruh OPD dapat mengajak masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada jasa para pahlawan,” ujar Abdi Jaya Pohan.

Ia menambahkan, momentum peringatan Hari Kemerdekaan hendaknya menjadi penguat semangat persatuan, kebersamaan, serta gotong royong dalam membangun Kabupaten Labuhanbatu.

Kegiatan pembagian bendera mendapat sambutan positif dari masyarakat. Para pengendara yang menerima Bendera Merah Putih tampak antusias dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemkab Labuhanbatu.

Melalui gerakan pembagian bendera ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus menjadikan peringatan HUT ke-81 RI berlangsung lebih semarak di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu. (wsp/c02/d2)

Editor AGUS UTAMA

​Kepala SMKN 1 Baktiya Barat, Ahmad Sodiqin SST, mengatakan bahwa untuk Jurusan Tata Busana, para siswa saat ini memanfaatkan mesin jahit manual karena mesin jahit modern mengalami kerusakan.

“Untuk Jurusan Tata Busana, mesin-mesin jahit rusak terendam banjir. Sekarang siswa hanya memanfaatkan mesin jahit manual yang ada,” ujar Ahmad Sodiqin, Rabu (5/8).

​Kondisi serupa terjadi pada Jurusan Teknik Pengelasan. Sejumlah peralatan berat, termasuk lima unit mesin bubut, mengalami kerusakan parah akibat banjir.

“​Keseluruhan alat praktik siswa rusak pasca banjir. Kami telah mengupayakan melakukan perbaikan yang bersumber dari dana BOS untuk melakukan perbaikan alat-alat yang kecil yang diantaranya mesin las, mesin jahit manual dan alat-alat kecil lainnya yang saat ini digunakan untuk kegiatan praktik siswa,” jelas Ahmad Sodiqin.

​SMKN 1 Baktiya Barat memiliki lima program keahlian, yaitu Tata Busana, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB), Teknik Pengelasan, Kreasi Kayu dan Rotan, serta Animasi. Dari jurusan tersebut, Teknik Pengelasan dan Tata Busana menjadi program keahlian dengan jumlah siswa paling dominan.

​Ahmad Sodiqin menambahkan, minat masyarakat terhadap sekolah vokasi ini tetap tinggi, meski sempat terdampak bencana. Tahun ini, SMKN 1 Baktiya Barat meluluskan 47 siswa dan menerima 124 siswa baru. Secara keseluruhan, total siswa yang menempuh pendidikan di sekolah ini kini mencapai lebih dari 300 orang.

​Sementara itu, proses pemulihan sarana dan prasarana fisik sekolah terus berjalan. Bantuan revitalisasi bangunan SMKN 1 Baktiya Barat saat ini telah mencapai 92 persen. Dari total 18 ruangan belajar, sebanyak 8 ruangan sedang dalam tahap pembangunan. Bahkan 3 ruang di antaranya, mulai difungsikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.(wsp/B08/d2)

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bupati jalan SM. Raja Rantauprapat tersebut dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bagian, serta pejabat yang menjadi lokus penilaian.

Rapat digelar sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mempersiapkan seluruh perangkat daerah menghadapi tahapan penilaian pelayanan publik yang dilaksanakan Ombudsman RI.

Penilaian tahun 2026 menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, serta penguatan tata kelola pelayanan kepada masyarakat, Selasa (5/8).

Dalam arahannya, Abdi Jaya Pohan menegaskan agar seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil Entry Meeting dengan melengkapi seluruh dokumen pendukung, memastikan standar pelayanan tersedia, memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Penilaian Ombudsman bukan sekadar mengejar nilai, tetapi menjadi momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah harus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia juga meminta setiap OPD membangun koordinasi yang baik, melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang masih ada, serta memastikan seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat teknis ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme penilaian sehingga pelaksanaan evaluasi oleh Ombudsman RI dapat berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu, Kabag Orta Hama Muddin memaparkan pengetahuan tentang pelayanan yang ramah bagi kelompok marginal agar seluruh OPD melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap standar pelayanan prosedur operasional dan mekanisme pengelolaan pengajuan masyarakat pada unit kerja masing-masing. (wsp/c02/d2)

Editor AGUS UTAMA

Sistem baru tersebut tidak lagi hanya menilai kelengkapan administrasi atau dokumen lima tahunan, tetapi mengukur mutu rumah sakit secara real-time berdasarkan outcome atau hasil nyata pelayanan medis, termasuk angka kesembuhan dan keselamatan pasien.

Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat Sumatera Utara, Prof dr. Delyuzar, Sp.A(K), menilai perubahan sistem tersebut merupakan langkah positif karena mendorong rumah sakit lebih fokus terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Menurutnya, pengukuran berbasis hasil akan membuat rumah sakit tidak hanya mengejar kelengkapan dokumen akreditasi, tetapi benar-benar memastikan setiap proses pelayanan berjalan dengan baik.

“Di satu sisi ini sangat bagus karena mendorong rumah sakit sungguh-sungguh menyelamatkan pasien. Namun, yang perlu diperhatikan jangan sampai muncul kekhawatiran rumah sakit menjadi selektif menerima pasien, terutama pasien dengan kondisi berat karena takut angka kematian meningkat,” ujarnya, Rabu (5/8).

Delyuzar mengingatkan, tujuan utama dari regulasi tersebut bukan untuk membuat rumah sakit menghindari kasus berisiko tinggi, tetapi memastikan pasien mendapatkan penanganan terbaik sesuai kemampuan dan kompetensi rumah sakit.

“Jangan sampai pasien yang sudah parah justru tidak diterima atau dirujuk hanya karena rumah sakit takut dengan angka kematian. Semangat dari regulasi ini harus tetap pada upaya menyelamatkan pasien,” katanya.

Ia menegaskan, rumah sakit harus tetap menjalankan fungsi pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kebutuhan pasien, termasuk terhadap pasien dengan kondisi kritis.

Sementara itu, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (FKM USU) sekaligus Tenaga Ahli Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Destanul Aulia, SKM MBA MEc Ph.D, mengatakan perubahan regulasi akreditasi tersebut berkaitan dengan upaya menjaga mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan.

Menurutnya, selama ini masih ditemukan rumah sakit yang telah memperoleh akreditasi paripurna, namun belum mampu mempertahankan kualitas pelayanan secara konsisten setelah proses penilaian selesai.

“Harapannya mutu rumah sakit itu tidak hanya baik saat proses akreditasi, tetapi terus terjaga. Salah satu indikator yang dilihat adalah angka kematian di rumah sakit, karena itu menggambarkan bagaimana proses pelayanan berjalan,” jelasnya.

Destanul mengatakan, mutu rumah sakit tidak hanya dilihat dari aspek administrasi, tetapi juga dari seluruh rangkaian pelayanan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur (SOP), fasilitas kesehatan, hingga hasil akhir yang diterima pasien.

“Semua proses harus benar-benar dijalankan sesuai SOP, petugas harus terlatih, dan pelayanan kepada pasien harus memberikan hasil yang baik,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran pasien kritis akan ditolak rumah sakit karena dapat memengaruhi angka kematian, Destanul menilai hal tersebut justru menjadi salah satu hal yang ingin dicegah melalui sistem baru.

Menurutnya, pola rujukan ke depan tidak lagi semata-mata berdasarkan tipe atau kelas rumah sakit, tetapi berdasarkan kompetensi rumah sakit dalam menyelesaikan masalah kesehatan pasien.

“Pasien kritis bukan berarti harus dirujuk karena takut angka kematian tinggi. Dengan sistem berbasis kompetensi, pasien harus ditangani di rumah sakit yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan, baik dari sisi tenaga kesehatan, sarana prasarana maupun alat kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, sistem akreditasi baru juga akan meningkatkan peran masyarakat dalam menilai kualitas rumah sakit. Rumah sakit yang memiliki administrasi lengkap namun memberikan pelayanan yang tidak sesuai harapan pasien akan mendapatkan penilaian yang kurang baik.

“Sekarang bobot penilaian tidak hanya melihat dokumen, tetapi juga pengalaman pasien dan masyarakat. Rumah sakit ke depan harus memperhatikan aspek eksternal, bagaimana masyarakat merasakan kualitas pelayanan yang diberikan,” pungkasnya.

Perubahan sistem akreditasi rumah sakit berbasis outcome ini diharapkannya mampu mendorong fasilitas kesehatan menjaga mutu pelayanan secara konsisten, meningkatkan keselamatan pasien, serta memastikan setiap pasien memperoleh layanan sesuai kompetensi dan kebutuhan medisnya. (wsp/m32/d2)

Editor AGUS UTAMA

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas didampingi Ketua TP PKK Medan Airin Rico Waas mendatangi tiga rumah warga, yakni kediaman Ibu Jaipah dan Ibu Asnah di Jalan Bunga Sakura Lingkungan I Kelurahan Tanjung Selamat, serta kediaman Rasil Pratama Tarigan di Jalan Petunia Raya Lingkungan II Kelurahan Namo Gajah.

Rico Waas mengatakan, pengecekan dilakukan terutama untuk memastikan kualitas bangunan. Ia menemukan sejumlah pekerjaan yang masih perlu disempurnakan, termasuk bagian rumah yang belum dicat maupun hasil pengecatan yang dinilai belum sempurna.

“Yang menjadi catatan mungkin masih belum dicat, yang tadi sudah dicat tapi masih belum sempurna, ini harus dibenahi. Yang ini masih dalam proses karena besok mau dicat. Yang penting rapi pekerjaannya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” kata Rico Waas.

Menurutnya, program tersebut menyasar rumah-rumah warga yang memang membutuhkan perbaikan. Sebelumnya, Pemko Medan telah melakukan pengecekan di sejumlah titik dan menemukan kondisi rumah yang masih menggunakan material kayu maupun kondisi bangunan yang tidak layak sehingga perlu dibenahi.

Untuk tahap ini, sebanyak 213 unit rumah ditargetkan mendapat rehabilitasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Medan. Dari jumlah tersebut, tiga unit di antaranya ditinjau langsung Rico Waas pada Rabu.

Rico Waas menegaskan, anggaran rehabilitasi RTLH tersebut bersumber murni dari APBD Kota Medan. Di luar program ini, menurutnya, terdapat kemungkinan dukungan dari sumber lain, termasuk bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Kalau yang ini murni APBD,” tegasnya.

Setiap unit rumah mendapat anggaran rehabilitasi sebesar Rp120 juta. Rico Waas menyebut besaran tersebut masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kondisi harga saat ini.

“Yang penting bisa dimanfaatkan, masyarakatnya layak, hidupnya semakin berkualitas, jadi sehat di dalam rumahnya, anak-anak bisa belajar, bisa tidur dengan tenang,” ujarnya.

Rico Waas mencontohkan salah satu rumah yang ditinjau. Rumah tersebut telah ditempati secara turun-temurun dan selama sekitar 60 tahun tidak pernah berubah menjadi bangunan tembok. Karena kondisinya dinilai layak mendapat bantuan, rumah itu kemudian masuk dalam program rehabilitasi.

“Alhamdulillah bisa dibenahi, akhirnya bisa dipergunakan,” katanya.

Rico Waas menjelaskan, usulan penerima program tidak datang langsung dari dirinya, melainkan melalui kelurahan. Usulan tersebut dibahas melalui musyawarah di tingkat kelurahan sebelum disampaikan untuk masuk dalam program rehabilitasi RTLH Pemko Medan.

Dengan program tersebut, Pemko Medan tidak hanya menargetkan perbaikan fisik rumah, tetapi juga memastikan warga memiliki tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan mendukung kualitas kehidupan keluarga, termasuk kenyamanan anak-anak untuk belajar dan beristirahat. (wol/mrz/d2)

Editor: Rizki Palepi

Usai dikukuhkan, di tempat yang sama Rico Waas juga langsung mengukuhkan para camat se-Kota Medan untuk menjadi Duta Penggerak Ayah Teladan tingkat Kecamatan.

​Dalam sambutannya, Rico Waas menekankan bahwa menjadi seorang ayah adalah predikat tertinggi yang melampaui segala bentuk jabatan duniawi.

“Jabatan tertinggi apa yang dimiliki seorang pria? Kalau dipahami, tentu menjadi seorang Ayah, menjadi seorang suami, pemimpin dalam keluarga. Jabatan lain punya masa waktu dan bisa berhenti kapan saja, tapi jabatan sebagai Ayah dibawa hingga akhir hayat,” tegas Rico Waas.

​Rico Waas juga mengingatkan seluruh pimpinan wilayah agar tidak menjadikan penyematan selempang ini sebagai formalitas semata. Keharmonisan dan keberhasilan dalam memimpin keluarga harus menjadi contoh nyata sebelum membenahi masyarakat luas.

“Aneh rasanya jika kita berprestasi di wilayah, tapi anak atau istri sendiri tidak bahagia. Pembenahan harus dimulai dari rumah, bagaimana hubungan dengan istri, keharmonisan dalam keluarga, dan memastikan anak merasa aman serta nyaman. Jika keluarga kita berhasil, kinerja di wilayah pasti jauh lebih maksimal,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Mahyuzar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dari Menteri kepada Wali Kota Medan atas komitmennya menggerakkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

​Menurut Mahyuzar, pengasuhan dan pendidikan anak tidak boleh lagi dibebankan sepenuhnya kepada sosok ibu. Peran ayah yang hadir secara emosional, aktif, dan setara merupakan fondasi utama lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

​”Melalui pengukuhan ini, saya berharap budaya ayah hadir, ayah terlibat, dan ayah peduli tidak hanya berhenti di tingkat Balai Kota dan Kecamatan, tetapi menular hingga ke tingkat kelurahan, lingkungan sekolah, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Medan,” harap Mahyuzar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemko Medan sebagai instansi pemerintah yang memberikan kelonggaran waktu bagi para ASN dan pejabat daerah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun saat pengambilan rapor di jam kerja.

Dalam pengukuhan tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas, Plh Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan. (wol/mrz/d2)

Editor: Rizki Palepi

Saat tiba di Sekolah Rakyat, Rico Waas disambut Kepala Sekolah Rakyat Syahrial Saputra dan Danramil 0201/07 Medan Tuntungan serta Kapolsek Medan Tuntungan, kemudia melihat aktifitas pagi anak-anak sekolah rakyat di lapangan. Kemudian Rico Waas menyaksikan gerakan Paskibra siswa Sekolah Rakyat dan berinteraksi dengan siswa tersebut.

Selain menanyakan kondisi dan perasaan berada di sekolah rakyat, Rico Waas juga memberikan semangat dan motivasi kepada mereka.

Dalam kunjungan tersebut Rico Waas mengaku bangga sekaligus kagum melihat tingginya motivasi dan daya adaptasi para siswa, termasuk murid-murid yang baru masuk. Meski menerapkan aturan yang dinilai ketat dan penuh disiplin, para siswa justru menunjukkan antusiasme yang luar biasa.

“Anak-anaknya saya melihat semangatnya penuh dan sangat kompak. Padahal ada yang baru masuk, bukan murid yang existing, tapi adaptasinya cepat sekali. Tiba-tiba sudah rapi baris-berbarisnya, sudah bisa yel-yel, bahkan ada yang menari dan menyanyi. Ketika masa MPLS kemarin mereka beradaptasi dengan sangat baik dan merasa senang berada di sini,” ujar Rico Waas.

Rico Waas pun mengenang bagaimana pada awal pembentukan Sekolah Rakyat, banyak siswa yang masih ragu dan belum berani mengimpikan masa depan. Namun kini, atmosfer tersebut telah berubah total.

“Sekarang cita-cita mereka sudah jauh lebih mantap. Ada yang ingin jadi Kowad, Tentara, Polisi, Hakim, hingga Pengusaha. Kejar cita-cita setinggi-tingginya dengan fasilitas yang sudah diberikan ini. Tetap semangat, jaga kekompakan, dan jadilah kebanggaan keluarga,” pesan Rico membakar motivasi para siswa.

Didampingi Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Barli Mulia Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program nasional Presiden RI Prabowo Subianto untuk merangkul anak-anak dari keluarga kurang mampu secara finansial agar mendapatkan pendidikan dan fasilitas terbaik.

“Dengan adanya program nasional ini, Pemko Medan berkomitmen mengawal tumbuh kembang anak-anak agar kelak mampu memutus rantai kemiskinan dan membenahi ekonomi keluarganya”, ujar Rico Waas.

Tak lupa, Rico Waas menitipkan pesan khusus kepada para pendidik agar selalu mendampingi proses belajar mengajar dengan pendekatan emosional yang hangat.

“Kepada para guru, kami titipkan anak-anak ini. Berikanlah pengajaran dengan hati, rasa kekeluargaan yang erat, dan kualitas pendidikan yang terbaik,” pungkas Rico Waas.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Syahripal Syahputra, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 kini resmi beroperasi dengan menggabungkan siswa dari berbagai lokasi rintisan sebelumnya ke dalam satu kawasan sekolah yang terpadu dan megah.

Menurutnya, kunjungan Wali Kota Medan Rico Waas ke lokasi ini menjadi bentuk apresiasi atas berdirinya fasilitas pendidikan yang lengkap. Selain area pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, kompleks Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dilengkapi dengan pelbagai sarana penunjang yang mumpuni, antara lain aula utama dan masjid yang berkapasitas masing-masing 1.080 orang, serta ruang ibadah khusus bagi siswa Kristiani.

“Terdapat juga asrama terpadu, baik itu asrama terpisah untuk siswa putra, siswa putri, serta asrama tenaga pengajar yang dilengkapi dengan ruang makan bersama. Fasilitas lainnya terdapat juga lapangan olahraga mini soccer berstandar internasional serta fasilitas guesthouse,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Kepala Sekolah Rakyat, para siswa baru saja menyelesaikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan tengah mengikuti program pembentukan karakter serta kedisiplinan yang dibina langsung oleh para Taruna Akademi Militer (Akmil) melalui program Bakti Taruna 2026. Kegiatan pembinaan fisik, sikap, dan kedisiplinan ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (7/8).

“Setelah rangkaian kegiatan Bakti Taruna selesai, pihak sekolah akan melanjutkan ke tahap matrikulasi. Mengingat Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi-entry (penerimaan siswa dari berbagai tingkatan kelas), asesmen ini penting untuk memetakan level kemampuan siswa sebelum mereka ditempatkan di kelasnya masing-masing,” ujarnya.

Dijelaskannya, Total rombongan belajar (rombel) yang disediakan mencakup 18 kelas untuk SD, 9 kelas untuk SMP, dan 9 kelas untuk SMA. Pada tahun ajaran 2026/2027, tercatat sebanyak 270 siswa baru bergabung, melengkapi 200 siswa dari tahun ajaran sebelumnya yang kini telah terintegrasi penuh di dalam satu kawasan terpadu. (wol/mrz/d2)

Editor: Rizki Palepi

Program tersebut dinilai memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan budaya literasi sekaligus mendukung pembangunan gampong di Aceh Besar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rektor beserta seluruh civitas akademika USK, para dosen pembimbing, para camat, dan khususnya mahasiswa yang telah mengabdi di Aceh Besar. Kehadiran mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu pembangunan gampong melalui berbagai program pengabdian,” kata Staf Ahli Bupati Fata Muhammad SPd I MM, pada acara penarikan mahasiswa KKN Tematik Literasi USK di halaman Kantor Camat Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu (5/8).

Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan USK terus berlanjut sehingga Aceh Besar tetap menjadi salah satu lokasi prioritan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada masa mendatang.

Sebanyak 370 mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi USK sebelumnya ditempatkan di Kecamatan Baitussalam, Darussalam, Blang Bintang, Montasik, Simpang Tiga, Indrapuri, Ingin Jaya, Mesjid Raya, Sukamakmur, Krueng Barona Jaya, Darul Imarah, Kuta Cot Glie, Kuta Malaka, dan Darul Kamal.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof Dr Heru Fahlevi SE MSc Ak CA, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar beserta seluruh jajaran yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan KKN Tematik Literasi.

Menurutnya, berbagai program yang dijalankan mahasiswa diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan literasi.

“Kami berharap pengalaman pengabdian yang diperoleh mahasiswa selama KKN menjadi bekal untuk terus mengabdi kepada masyarakat, tidak hanya selama program KKN berlangsung, tetapi juga pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Di sisi lain, perwakilan mahasiswa KKN, Aril Herza, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan seluruh masyarakat yang telah menerima mahasiswa selama menjalankan pengabdian.

Ia mengatakan, seluruh program kerja yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, dan masyarakat setempat.

“Kebersamaan yang terjalin selama pelaksanaan KKN menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami serta menjadi modal penting untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi di tengah masyarakat,” imbuhnya. (wsp/b03/d2)

Editor AGUS UTAMA

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Aceh Besar beserta rombongan disambut langsung oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan SIK, didampingi Wakapolres Kompol M Aidil Saputra SH SIK dan para pejabat utama Polres Aceh Besar.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak turut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya peningkatan pelayanan publik, penguatan stabilitas kamtibmas, penanggulangan bencana, serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.

Pemkab Aceh Besar dan Polres Aceh Besar juga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai fondasi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Syech Muharram mengungkapkan, silaturahmi tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan jajaran kepolisian dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara Pemkab Aceh Besar dan Polres Aceh Besar merupakan modal penting dalam menciptakan stabilitas daerah sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

“Kami berharap koordinasi dan komunikasi yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus diperkuat, sehingga berbagai program pemerintah daerah yang menyentuh kepentingan masyarakat dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat yang nyata,” ujar Syech Muharram.

Sementara itu, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan SIK menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi komitmen Pemkab Aceh Besar dalam membangun sinergitas bersama jajaran kepolisian.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan daerah sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Komunikasi dan koordinasi yang solid antara Forkopimda adalah fondasi utama dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata AKBP Chairul Ikhsan. (wsp/b03/d2)

Editor AGUS UTAMA

Dari tangan pelaku itu turut disita barang bukti sabu seberat 9,05 gram. Penangkapan terhadap pelaku setelah personel Sat Narkoba Polres Siantar menerima laporan dari masyarakat.

“Saat pemeriksaan pelaku mengakui seluruh barang bukti itu miliknya yang diperoleh dari pria berinisial D alias K di Kota Medan,” ujar Kasat Narkoba Polres Siantar, AKP Irwanta Sembiring, Rabu (5/8).

Ia mengungkapkan, personel Sat Narkoba Polres Siantar tengah mengembangkan kasusnya dengan mengejar pemasok barang bukti sabu itu kepada pelaku.

“Terhadap pelaku bersama barang bukti telah ditahan di Polres Pematangsiantar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Pengembangan terhadap jaringan pemasok lainnya masih terus diburu,” pungkasnya. (wsp/a31/d2)

Editor AGUS UTAMA