Kondisi ini tercermin dari kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks literasi keuangan syariah telah mencapai 43,4 persen, tetapi tingkat inklusinya masih jauh lebih rendah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan hal ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah.

“Artinya pemahaman umat Islam cukup baik tentang ekonomi dan keuangan syariah. Namun, tugas kita untuk mengajak mereka masuk ke dalam sistem ini masih menjadi tantangan,” ujar Dicky dalam penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Meski demikian, OJK menilai peningkatan literasi harus diikuti dengan kemudahan akses agar masyarakat benar-benar menggunakan layanan keuangan syariah.

Dicky menilai digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk mendorong inklusi. Ia mencontohkan, pada keuangan konvensional, akses yang mudah melalui ponsel membuat masyarakat cepat menggunakan layanan, meski tingkat literasinya belum tentu tinggi.

Sebaliknya, di sektor syariah, literasi sudah cukup baik, tetapi akses dan pemanfaatannya masih perlu diperluas.

Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa tujuan utama pengembangan keuangan syariah adalah kemaslahatan umat.

“Tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan umat melalui keuangan syariah ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi dana umat yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik.

Sementara itu, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menilai penguatan keuangan syariah perlu didorong hingga ke sektor riil agar dampaknya lebih terasa di masyarakat.

Ketua Harian MES Ferry Juliantono mengatakan masyarakat tidak cukup hanya memahami, tetapi harus menjadi pengguna aktif ekosistem keuangan syariah.

“Kita harus memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif dari ekosistem keuangan syariah,” ujarnya.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi sekadar meningkatkan pengetahuan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar memanfaatkan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, potensi besar yang dimiliki dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat.(wol/republika/eko/d2)

Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota ASEAN dalam forum 13th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting yang digelar di Manila, Filipina, pada 10 April 2026.

Dalam pernyataan resmi ASEAN 2026, para pemimpin keuangan kawasan menegaskan kembali pentingnya memperkuat kerja sama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Sekretaris Departemen Keuangan Filipina, Frederick D. Go, menyatakan bahwa solidaritas kawasan menjadi kunci dalam menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.

“Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, bersatu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tekad kolektif kita mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa kita tetap tangguh dalam menghadapi kesulitan,” ujar Frederick.

Para menteri dan gubernur bank sentral ASEAN juga menyoroti berbagai risiko yang dihadapi kawasan, mulai dari volatilitas arus modal, guncangan terkait perubahan iklim, hingga fragmentasi geoekonomi.

Dalam konteks tersebut, penguatan sektor keuangan menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperdalam pasar modal di kawasan ASEAN guna meningkatkan kapasitas pembiayaan domestik.

Selain itu, ASEAN juga berkomitmen memperluas konektivitas sistem pembayaran regional sebagai bagian dari integrasi ekonomi yang lebih erat.

Upaya ini diharapkan dapat mempermudah transaksi lintas negara dan mempercepat inklusi keuangan di kawasan.

Para pemimpin keuangan ASEAN juga menekankan pentingnya kesehatan keuangan masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, ASEAN mengadopsi Rencana Sektoral Keuangan ASEAN 2026–2030.

Rencana tersebut memprioritaskan penguatan pasar modal, konektivitas pembayaran, serta peningkatan literasi dan kesehatan keuangan masyarakat.

Kesepakatan tersebut juga mencakup penyelesaian kriteria teknis dalam Taksonomi ASEAN untuk mendukung keuangan berkelanjutan.

Selain itu, ASEAN meluncurkan Rencana Aksi Forum Pasar Modal ASEAN (ACMF) 2026–2028 untuk mempercepat integrasi pasar keuangan.

Dalam upaya memperkuat pembiayaan pembangunan, ASEAN juga mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih besar.

Sektor swasta diharapkan dapat berperan aktif dalam pembiayaan infrastruktur, inovasi digital, serta proyek-proyek berkelanjutan.

Dukungan terhadap inovasi keuangan digital juga menjadi fokus utama dalam strategi ini.

ASEAN melihat teknologi finansial sebagai pendorong utama efisiensi dan inklusi dalam sistem keuangan kawasan.

Selain itu, pembiayaan risiko bencana menjadi perhatian penting mengingat tingginya kerentanan kawasan terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk itu, mekanisme pembiayaan yang tangguh diperlukan guna memitigasi dampak ekonomi dari bencana alam.

Dalam pertemuan tersebut, ASEAN juga menyambut baik usulan dari Asian Development Bank untuk membentuk fasilitas khusus bagi kawasan.

Fasilitas tersebut direncanakan memiliki nilai mencapai 30 miliar dolar AS untuk periode 2026 hingga 2030.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung implementasi berbagai program dalam Rencana Sektoral Keuangan ASEAN.

Selain itu, fasilitas ini juga diarahkan untuk memperkuat pencapaian ASEAN Community Vision 2045.

Visi tersebut menargetkan ASEAN menjadi kawasan yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada masyarakat.

Para pemimpin keuangan ASEAN menilai bahwa kolaborasi regional menjadi semakin penting di tengah perubahan lanskap global.

Dengan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, kawasan perlu memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kawasan ASEAN.

Dengan dukungan pembiayaan yang kuat, ASEAN berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, sinergi antarnegara anggota akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Melalui berbagai inisiatif ini, ASEAN menegaskan posisinya sebagai kawasan yang siap beradaptasi dan bertahan di tengah dinamika dunia.(wol/republika/eko/d2)

Penyalaan yang dilaksanakan pada Sabtu (18/4) di wilayah Tanjung Morawa ini menjadi bukti kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik industri secara cepat, tepat, dan andal. PT Agro Deli Serdang merupakan perusahaan yang bergerak di industri pulp dan berlokasi di Jalan Sultan Serdang, Kabupaten Deli Serdang.

Manager PLN UP3 Lubuk Pakam, M. Harryadi Poel, menyampaikan bahwa keberhasilan penyalaan ini tidak terlepas dari sinergi tim serta komitmen PLN dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan industri.

“PLN terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat dan tepat bagi pelanggan. Penyalaan daya 13,8 MVA ini menunjukkan kesiapan kami dalam memastikan kebutuhan listrik pelanggan terpenuhi sesuai target waktu, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan tanpa hambatan,” ujar Harryadi.

Ia menambahkan, PLN juga memastikan proses layanan berjalan efisien mulai dari tahap perencanaan, koordinasi teknis, hingga penyambungan di lapangan.

Pihak PT Agro Deli Serdang turut memberikan apresiasi atas respons cepat PLN dalam merealisasikan kebutuhan daya perusahaan. Perwakilan perusahaan, Karisna Gapal, menyampaikan bahwa dukungan kelistrikan dari PLN sangat membantu dalam menunjang kesiapan operasional industri.

“Kami mengapresiasi kinerja PLN yang responsif dan profesional dalam memenuhi kebutuhan daya kami. Penyalaan ini menjadi langkah penting bagi perusahaan dalam mempercepat operasional serta meningkatkan produktivitas ke depan,” ungkap Karisna.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundhakir, menegaskan bahwa PLN terus meningkatkan kualitas layanan guna menjawab kebutuhan dunia usaha yang semakin berkembang.

“PLN berkomitmen menghadirkan layanan kelistrikan yang cepat, mudah, dan andal bagi pelanggan industri. Kepercayaan pelanggan seperti PT Agro Deli Serdang menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, baik dari sisi pelayanan maupun kesiapan infrastruktur,” ujar Mundhakir.

Lebih lanjut, PLN siap menjadi mitra strategis bagi pelaku industri dengan memastikan ketersediaan daya yang cukup serta proses layanan yang efisien dan transparan.

Keberhasilan penyalaan ini menegaskan kesiapan PLN UP3 Lubuk Pakam dalam mendukung kebutuhan listrik industri di wilayah Deli Serdang dan sekitarnya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan.(wol/rls/eko/d2)

Berlangsung dari tanggal 16-18 April 2026, program ini menjadi momentum besar dalam memperkuat ekosistem perfilman melalui penguatan strategi komersial sejak dini. Program AKTIF dirancang untuk menjawab tantangan hilirisasi di industri film.

Melalui bootcamp intensif, para peserta dibekali strategi distribusi dan promosi agar karya mereka tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi mampu bertransformasi menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Deputi Bidang Kreativitas Media, Cecep Rukendi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional, dengan menempatkan film sebagai salah satu industri kreatif prioritas yang mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi bangsa.

“Kami ingin memastikan ekosistem perfilman kita terus tumbuh berkelanjutan. Program ini menjadi jembatan bagi para sineas untuk memahami aspek bisnis perfilman, sehingga karya mereka memiliki daya saing. AKTIF “Film” bukan sekadar ruang kolaborasi, tetapi akselerator bagi sineas muda yang siap menembus batas dan bersaing di industri global,” ujar Cecep Rukendi.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan dalam sambutannya pada pembukaan AKTIF Film menekankan pentingnya kegiatan ini bagi pelaku industri kreatif daerah.

“Lewat kegiatan seperti ini, diharapkan semakin banyak kreator lokal yang bukan cuma jago bikin film, tapi juga paham cara memasarkan dan mengembangkan karyanya agar bisa bersaing lebih luas,” ujarnya.

Bootcamp AKTIF Film diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Rangkai dan Cinema Poetica, menghadirkan sesi coaching intensif membahas aspek krusial dalam rantai distribusi dan promosi film bersama praktisi profesional Barry Maheswara, Entertainment Law Practicioner Arma Law Of-Counsel menyampaikan materi Legal Distribusi Film; Redemptus Rangga Raditya, CEO Rangkai.id, menyampaikan materi Commercial Film Industry Ecosystem; Irwan Junaidy, Cofounder & CCO The R&D Studio, Malaysia, menyampaikan materi IP Development & Commercialization; Robby Wahyudi, Ketua Umum Komite Ekonomi Kreatif Jakarta, menyampaikan materi IP Cycle & Business Ecosystem Film dan Novi Hanabi, COO GoodWork, menyampaikan materi Film Marketing & Promotion.

Sebanyak 36 peserta bootcamp AKTIF Film mengikuti rangkaian bootcamp di Medan berasal dari provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Peserta terpilih merupakan sineas muda yang dinilai telah memiliki kesiapan untuk memasuki ekosistem industri dan mengembangkan karya ke tahap distribusi yang lebih luas.

Delapan film terpilih AKTIF Film di Medan yaitu: Silogui, Jeri Oktaviandi dari Sumatera Barat, Gurda Gurdi, Wahyu Ginting dari Sumatra Utara, Tree in White, Jamaluddin Phonna dari Aceh; Teman Kecilku, Immanuel Prasetya Gintings dari Sumatra Utara Sound of Haminjon, Cressenda Tenori Prima Lingga dari Sumatera Utara.

Di Ujung Ombak, Alfiyah Damayanti Lubis dari Sumatera Utara, Pukerengan, Wulanda Sania Putri dari Sumatera Barat,Anak-anak Bintang, Andi Kurnianto Purba dari Sumatra Utara.

Direktur Film, Animasi, dan Video, Doni Setiawan menyampaikan Medan dipilih sebagai titik pelaksanaan karena potensi talenta mudanya yang luar biasa. Melalui AKTIF Film, pemerintah berkomitmen memastikan film Indonesia tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga motor penggerak ekonomi kreatif yang nyata.

“Potensi sineas muda Indonesia luar biasa. Namun, banyak karya berhenti di tahap produksi tanpa sempat bertemu dengan penontonnya. AKTIF menjembatani gap tersebut dengan materi praktis dari profesional industri serta peluang distribusi dan promosi nyata di forum market nasional dan internasional,” jelasnya.

Melalui AKTIF, Kementerian Ekraf menargetkan lahirnya sineas profesional yang tidak hanya unggul secara story dan artistik, tetapi juga memahami aspek distribusi dan promosi IP Film sebagai penentu keberlanjutan karya. Program ini menjadi bagian dari komitmen memperkuat subsektor film sebagai pilar ekonomi kreatif yang berdaya saing, inklusif, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berbasis potensi daerah.(wol/rls/eko/d2)

Hal itu disampaikan Ridwan saat bersilaturahmi dengan Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara, Selasa (20/4), menanggapi sejumlah isu yang berkembang terkait hubungan Kejari Medan dengan insan pers.

“Karier kami hingga seperti sekarang ini tidak terlepas dari dukungan rekan-rekan media,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan didampingi Kepala Seksi Intelijen Valentino Harry Parluhutan Manurung dan Kepala Seksi Pidana Umum Zulkarnain Harahap serta para Kasubsi Pidum dan Intelijen Kejari Medan.

Ia menjelaskan bahwa selama kurang lebih dua bulan menjabat sebagai Kajari Medan, pihaknya masih fokus melakukan pembenahan internal guna memahami kondisi organisasi secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan strategis.

Terkait komunikasi dengan media, Ridwan mempersilakan wartawan untuk melakukan konfirmasi melalui Kasi Intel yang bertindak sebagai juru bicara resmi Kejari Medan.

Menanggapi usulan penyediaan sekretariat bagi wartawan di lingkungan Kejari, ia mengatakan hal tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan fasilitas dan anggaran.

“Bukan karena kami tidak ingin mengakomodir, tetapi memang ada keterbatasan yang harus dipahami bersama,” katanya.

Di sisi lain, Ridwan juga menyinggung penanganan sejumlah perkara, khususnya dugaan tindak pidana korupsi yang tengah menjadi perhatian publik.

Ia memastikan bahwa sejumlah perkara masih dalam proses dan akan disampaikan kepada media setelah memasuki tahap yang dapat dipublikasikan.

“Masih berproses dan belum bisa kami publikasikan sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami ekspos,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara, Ansah Tarigan, mengapresiasi keterbukaan Kejari Medan dalam membangun komunikasi dengan insan pers.

Menurut dia, silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara wartawan hukum dan aparat penegak hukum dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas penanganan perkara.

“Hubungan yang baik antara media dan aparat penegak hukum sangat penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Forwakum Sumut siap mendukung kinerja Kejari Medan melalui pemberitaan yang profesional serta tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.

Dalam kesempatan tersebut, Kajari Medan juga menyerahkan cinderamata berupa plakat kepada Forwakum Sumut sebagai simbol sinergi dan hubungan baik antara institusi penegak hukum dengan insan pers.

“Silaturahmi ini diharapka dapat terus mempererat hubungan antara Kejari Medan dan insan pers, khususnya Forwakum, dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan berintegritas di Kota Medan,” ujar Ansah. (wol/ryp/d2)

Editor AGUS UTAMA

Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan atas 4 terdakwa Irwan Peranginangin,dkk di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (20/4).

Pendapat itu disampaikan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr Dian Puji Nugraha Simatupang SH MH, serta Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Chairul Huda SH MH dalam sidang lanjutan 4 terdakwa Irwan Peranginangin.

Menurut Chairul Huda bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, sekarang menjadi pasal 603 dan 604 KUHP merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu adanya kerugian negara yang nyata dan pasti.

Menurut mereka, dalam perkara pengalihan aset PTPN II, unsur tersebut belum terpenuhi. Hal ini karena belum adanya kejelasan teknis terkait kewajiban penyerahan 20 persen tanah, serta proses pembahasan yang masih berlangsung antara para pihak.

“Kerugian negara belum dapat dinyatakan terjadi karena mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut masih belum jelas dan masih dalam proses pembahasan,” ungkap Dian Puji Nuhraha dihadapan Majelis Hakim diketuai Muhammad Kasim beranggotan Yusafrihardi Girsang dan Benhard Panjaitan

Selain itu, ahli Pidana Chairul Huda juga menilai tidak terdapat unsur niat jahat (mens rea) dalam kasus ini. Pihak yang berkewajiban disebut masih menunjukkan itikad untuk memenuhi ketentuan, namun menunggu kejelasan aturan teknis dari instansi terkait.

“Dari perspektif hukum administrasi negara, para ahli menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif,” ujar Dr Dian Puji Nugraha

Menurutnya, penetapan mengenai kewajiban serta petunjuk teknis pelaksanaannya dinilai menjadi langkah awal sebelum dapat menilai adanya pelanggaran hukum.

“Sebelum ada aturan yang jelas, maka belum bisa ditentukan adanya perbuatan melawan hukum ( PMH),” ujar Chairul Huda

Para ahli juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penilaian kerugian negara oleh pihak di luar BPK dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dengan demikian, para ahli menyimpulkan bahwa perkara ini lebih tepat dikategorikan sebagai persoalan administrasi yang belum tuntas, sehingga belum memenuhi unsur untuk diproses sebagai tindak pidana korupsi.

Sidang akan dilanjutkan Senin mendatang untuk pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota (wol/ryp/d2)

Editor AGUS UTAMA

“Sebanyak 15 orang meninggal dunia (dalam) serangan di Kembru tersebut,” kata Pigai.

Ia mengatakan, data jumlah warga yang tewas itu dihimpun dari berbagai pihak dari mulai pemerintah daerah, warga, hingga korban luka akibat baku tembak tersebut.

Tidak hanya korban meninggal dunia, Kementerian HAM juga mencatat ada tujuh orang yang mengalami luka-luka akibat peristiwa baku tembak tersebut.

Pigai melanjutkan, peristiwa ini telah menjadi atensi Kementerian HAM karena memakan korban masyarakat sipil. Karenanya, Kementerian HAM berupaya mendorong agar kasus ini dapat diungkap sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa pelaku penembakan dan apa motifnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pigai dan Kementerian HAM yakni mengambil alih penanganan kasus ini. Langkah ini dilakukan Pigai agar pemerintah bisa menelusuri kasus ini dengan transparan dan adil.

Dengan demikian, hasil penelusuran kasus yang dilakukan Kementerian HAM dapat diungkap kepada masyarakat. “Lebih baik Kementerian HAM mendahului cek data fakta informasi itu jauh lebih bagus,” jelas Pigai.

Pigai sendiri menilai masyarakat setempat seharusnya sudah mengetahui siapa pelaku penembakan lantaran peristiwa tersebut terjadi antara pagi dan siang hari.

Karenanya, Pigai meminta pihak yang merasa menjadi pelaku untuk mengaku dan menjalani proses hukum demi terciptanya keadilan di Papua.

“Peristiwa itu terjadi siang hari pelakunya sudah tahu. Itu tidak bisa diperdebatkan. Pelakunya rakyat sudah tahu, mereka yang menjadi korban tahu, mereka yang ada di masyarakat lokasi tempat juga sudah tahu. Ya sekarang silakan, jangan sembunyikan, harus dibuka.” kata Pigai.

Dua kejadian terpisah

Sebelumnya, Markas Besar (Mabes) TNI membenarkan tentang adanya operasi penindakan yang dilakukan Satgas Habema terhadap kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka itu pada 14 April 2026. Namun TNI menegaskan ada informasi yang keliru dalam penyampaian oleh Komnas HAM itu.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Aulia Dwi Nasrullah menerangkan, ada dua peristiwa terpisah yang terjadi di Kampung Kembru, dan di Jigiunggi di Papua Tengah.

Dalam peristiwa di Kampung Kembru, kata Mayjen Aulia, berawal dari TNI yang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kelompok separatis bersenjata di perkampungan itu. TNI melanjutkan laporan tersebut dengan pelaksanaan patroli, dan pengecekan langsung di perkampuangan.

Ketika TNI tiba di perkampungan itu, kata Mayjen Aulia, pasukan keamanan mendapatkan serangan berupa tembakan. “Saat tiba di lokasi, tim mendapatkan tembakan dari kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga terjadi kontak tembak,” kata Mayjen Aulia kepada Republika, Senin (20/4/2026).

Kontak tembak berujung pada kematian. “Empat orang dari kelompok bersenjata OPM berhasil dilumpuhkan,” kata Mayjen Aulia.

Usai kontak tembak pengamanan teritorial oleh pasukan TNI juga menemukan persenjataan yang digunakan oleh kelompok separatis dalam kontak tembak. “Yaitu berupa dua pucuk senjata rakitan, satu pucuk senapan angin, munisi 5,56 mm dan 7,62 mm, satu selongsong peluru, busur, dan anak panah, serta berbagai persenjataan tajam seperti parang, kapak, pedang, dan pisau,” ujar Mayjen Aulia.

TNI juga menemukan sejumlah peralatan komunikasi dan identitas orang-orang yang terindikasi separatisme.

Pada tanggal yang sama, kontak tembak juga terjadi di Kampung Jigiunggi. Kampung tersebut jaraknya sekitar tujuh kilometer (Km) dari lokasi pertama. Di kampung itu, TNI menerima laporan dari kepala kampung tentang adanya korban anak-anak yang meninggal dunia lantaran luka-luka terkena tembakan.

“TNI segera melakukan pengecekan dan memastikan korban tersebut,” kata Mayjen Aulia.

Namun kata dia, karena wilayah Perkampungan Jigiunggi berada di pedalaman, membuat misi penyelidikan ke wilayah tersebut terkendala. “Hingga saat ini TNI masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian,” ujar dia.

OPM membantah

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menuding operasi militer yang dilakukan TNI menewaskan 12 warga sipil sepanjang 13 sampai 15 April lalu.

Sebby menegaskan, tak ada kontak tembak TPNPB-OPM dengan TNI sepanjang tanggal tersebut di wilayah Puncak. Perkara yang terjadi merupakan operasi militer TNI yang sepihak menyasar warga-wraga sipil di wilayah tersebut.

“Tidak ada kontak senjata antara pasukan TPNPB-OPM dengan militer Indonesia di wilayah Puncak (pada tanggal tersebut),” kata Sebby melalui pesan singkat kepada Republika, Senin (20/4/2026).

Sebby menuding, TNI yang melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam operasi militernya tersebut. “Militer Indonesia telah membunuh 12 orang asli Papua yang merupakan warga sipil. Dan pembunuhan ini telah mereka lakukan pada tanggal 13-15 April 2026 di wilayah Kabupaten Puncak, Papua,” ujar Sebby.

Dia mengatakan operasi militer TNI itu juga disertai dengan pembakaran rumah-rumah warga.

“Pembunuhan warga sipil ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, karena rakyat yang tidak bersenjata diserang dan dibunuh,” kata Sebby.(wol/republika/eko/d2)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, menegaskan bahwa tren kenaikan tersebut terlihat jelas dalam satu bulan awal pelaksanaan program.

“Sejak program gebyar pajak diluncurkan, terjadi kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor,” ujar Sutan Tolang Lubis di kantornya, Jalan Sisingamangaraja, Senin (20/4).

Data Bapenda mencatat, realisasi PKB pada periode 9 Maret hingga 9 April 2026 mencapai Rp125 miliar. Angka ini melonjak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp96 miliar.

Dengan demikian, terjadi kenaikan sekitar Rp28 miliar atau meningkat 30 persen secara tahunan. Lonjakan ini menjadi indikator kuat bahwa pendekatan baru melalui program Gebyar Pajak mulai efektif mendorong kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, capaian tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya ruang optimalisasi. Pada 2025, target penerimaan PKB ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp1,4 triliun.

Memasuki 2026, pemerintah provinsi menaikkan target menjadi Rp1,8 triliun. Kenaikan target ini sejalan dengan upaya intensifikasi penerimaan melalui perubahan strategi pendekatan kepada masyarakat.

Sutan menyebut, perubahan paradigma menjadi kunci dalam program kali ini. Jika sebelumnya pemerintah mengandalkan program pemutihan, kini fokus dialihkan pada pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh.

“Pada tahun sebelumnya program yang dilaksanakan adalah pemutihan. Dengan program gebyar pajak, paradigmanya kita ubah, apresiasinya kita berikan kepada masyarakat yang bayar pajak tepat waktu,” tegasnya.

Sepanjang 2025, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak tercatat sebanyak 2,2 juta unit. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring berjalannya program Gebyar Pajak.

Sebagai bentuk insentif, pemerintah juga menyiapkan undian Gebyar Pajak yang digelar setiap triwulan, dengan total empat kali undian dalam setahun serta satu undian utama.

Untuk tahap awal, undian triwulan pertama dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026. (wol/man/d2)

Editor AGUS UTAMA

General Manager PT PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan tujuan diadakannya program ini. “Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya peternak lokal. Apalagi kerbau di Samosir ini cukup banyak dan bermakna untuk kehidupan sehari-hari. Pun program ini selaras dengan poin 2 dan 8 dari SDGs yang nantinya juga berkelanjutan,” ujarnya, Senin (20/4).

Ia juga mengatakan bahwa PLN tidak hanya berkomitmen pada penyediaan listrik. “Ini bentuk komitmen kita yang bukan hanya sebagai penyedia listrik, tapi juga dapat berkontribusi untuk memberikan manfaat pada masyarakat serta terhadap pembangunan nasional,” ucapnya lagi.

Setelah resmi diluncurkan, program ini telah memfasilitasi kandang kerbau dan rumah produksi untuk fokus program di tahun pertama kepada kelompok Ternak Serasi. Menanggapi program tersebut, Sekretaris Desa Huta Tinggi, Demita Sipayung mengucapkan terimakasih kepada pihak PLN.

“Saya mewakili Desa, mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk PLN UID Sumatera Utara, yang sudah memilih Huta Tinggi Sebagai lokasi Program Pemberdayaan, saya berharap program ini bukan saja dirasakan oleh kelompok binaan melainkan masyarakat sekitar untuk bisa lebih maju kedepannya,” paparnya.

Salah satu perwakilan kelompok ternak serasi, James Marincar Malau juga sangat bersyukur telah dilibatkan pada program ini.

“Sebagai peternak kerbau, kami sangat bersyukur karena terpilih sebagai penerima manfaat program PLN ini. Tentu harapan kita disini semua, program bisa berkelanjutan dan Huta Tinggi semakin maju serta sejahtera, begitupun dengan masyarakatnya,” tutur James.

Kepala Perwakilan BMM Sumatera Utara, sekaligus mitra pelaksana program, Budi Syahputra, menyampaikan pada tahun pertama program fokus pada pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peternak kerbau.

“Di Desa Huta Tinggi telah dibangun kandang ternak induk dan anakan, serta rumah produksi yang kedepannya mulai fokus pada pembuatan susu kerbau. PLN juga berkomitmen, di tahun kedua program akan fokus pendampingan ke peningkatan kapasitas kelompok,” jelas Budi.

Ditambahkannya untuk pendampingan yang akan dijalankan akan fokus bagaimana menghasilkan susu kerbau yang baik, higienis dan layak jual secara massal. “Kita akan melakukan pendampingan dengan melaksanakan pelatihan yang sifatnya intensif kepada kelompok dengan menghadirkan expertise di pemberdayaan ternak kerbau,” tutupnya. (Wol/rls/ega/d2)

Editor AGUS UTAMA

Melalui kuasa hukumnya korban, Joni Ritonga, menyampaikan bahwa ketiga laporan tersebut saling berkaitan dan merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang tidak dapat dipisahkan.

Namun, hingga saat ini, proses penanganannya dinilai berjalan lamban, tidak transparan, serta belum memberikan kepastian hukum.

“Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Setiap laporan masyarakat seharusnya diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar saat menyampaikan pernyataan sikap.

Selain persoalan laporan yang belum jelas, korban juga mengaku terus mengalami teror dari oknum-oknum yang diduga terkait dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik rumah yang saat ini ditempatinya. Klaim kepemilikan tersebut disebut berasal dari proses lelang oleh pihak bank, yang menurut korban dilakukan tanpa adanya pemberitahuan sebagai debitur.

Kuasa hukum menilai kondisi ini telah merugikan kliennya dan mencederai rasa keadilan. Lambannya penanganan perkara juga dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dalam aksi tersebut, pihak korban menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polrestabes Medan, di antaranya:

1. Mendesak kepolisian memberikan kejelasan resmi terkait perkembangan tiga laporan polisi;
2. Menuntut transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan;
3. Meminta tindakan tegas terhadap pihak terlapor;
4. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak korban;
5. Mendesak adanya evaluasi internal jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara.

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa apabila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan, seperti melaporkan ke Divisi Propam Polri, mengadukan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta Ombudsman RI.

“Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat agar penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak tebang pilih,” pungkasnya. (wol/lvz/d2)

Editor AGUS UTAMA