Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WITA itu dipusatkan di halaman parkir GOR Segiri sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Peserta berasal dari kalangan ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda serta masyarakat umum. Mereka tampil semarak dengan mengenakan pakaian dan berbagai atribut bernuansa Merah Putih.

Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran jajaran Pemkot Samarinda, Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat.

Maknai Kemerdekaan Lewat Pengabdian

Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri hadir mewakili Wali Kota Samarinda Andi Harun yang tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan karena harus menghadiri agenda penting lainnya.

Dalam sambutannya, Saefuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia juga mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan tidak hanya melalui perayaan, tetapi juga lewat karya dan pengabdian.

“Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol negara, tetapi juga lambang perjuangan panjang bangsa Indonesia yang diraih melalui pengorbanan harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa para pahlawan,” ujar Saefuddin.

Menurutnya, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata.

Ia menilai masyarakat dapat meneruskan semangat perjuangan melalui prestasi di berbagai bidang.

“Kalau para pahlawan dahulu berjuang di medan pertempuran untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian nyata,” katanya.

Saefuddin menyebut kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, inovasi, pelayanan publik, serta berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Jalan Sehat Merah Putih juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain menjaga kebugaran, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan.

Semangat kebersamaan itu, kata Saefuddin, sejalan dengan visi pembangunan Kota Samarinda untuk terus bertransformasi menjadi kota yang maju, sehat, aman, nyaman, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.

“Jalan sehat ini bukan hanya menjadi ajang olahraga untuk menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, memperkuat rasa kekeluargaan, serta memperkokoh sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Doorprize Digital Tambah Semarak

Panitia juga menghadirkan konsep pengundian doorprize secara digital. Sistem tersebut membuat proses pengundian berlangsung lebih cepat, transparan, dan interaktif.

Ribuan peserta tampak antusias menunggu nomor undian mereka muncul di layar.

Disporapar Samarinda menyiapkan berbagai hadiah menarik, termasuk hadiah utama berupa tiket ibadah umrah ke Tanah Suci.

Selain itu, panitia menyediakan satu unit sepeda motor serta berbagai perlengkapan elektronik rumah tangga sebagai hadiah bagi peserta yang beruntung.

Panitia juga memberikan penghargaan khusus kepada peserta dengan kostum terbaik.

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Samarinda berharap semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Kebersamaan yang tercipta juga diharapkan menjadi energi positif untuk memperkuat persatuan dan mendorong masyarakat bersama-sama membangun Samarinda. (*)

The post Merah Putih Membanjiri GOR Segiri, Ribuan Warga Ikuti Jalan Sehat appeared first on Vonis.

Prajurit TNI, ulama dan masyarakat bersama-sama memanjatkan doa memohon pertolongan Allah SWT agar hujan segera turun dan kemarau yang berdampak pada kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta gangguan kesehatan segera berakhir.

Terkait hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan ikut mengambil peran dalam menghadapi dampak kemarau.

Ia menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dalam menjaga ketersediaan air, mencegah kebakaran, serta mengantisipasi gangguan kesehatan.

Hal itu disampaikan Andi Harun seusai mengikuti Shalat Istisqa yang digelar Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) di Lapangan Makorem 091/ASN, Sabtu (29/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti prajurit TNI, ulama dan masyarakat. Sejumlah unsur Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) dan jajaran Pemerintah Kota Samarinda juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Samarinda Masuk Fase Siaga Kekeringan

Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari.

Kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan karena kondisi kemarau berkembang dengan cepat.

Ia menjelaskan Samarinda memiliki empat level kondisi, yakni normal, waspada, siaga dan kritis.

Saat ini, Samarinda telah meninggalkan kondisi normal dan bergerak dari fase waspada menuju siaga. Bahkan, beberapa indikator menunjukkan kondisi telah memasuki fase siaga.

“Situasi ini berkembang sangat cepat. Karena itu kita meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi dampak kekeringan,” kata Andi Harun.

Persoalan ketersediaan air bersih menjadi salah satu dampak yang paling mendapat perhatian.

Penyusutan debit Sungai Mahakam mulai memengaruhi sejumlah intake air di Palaran, Pulau Atas, Bukuan dan Bantuas.

Selain debit sungai yang menurun, pemerintah juga memantau peningkatan kadar klorida.

Kondisi tersebut berhubungan langsung dengan kualitas air yang masyarakat konsumsi.

“Kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut kesehatan air bersih kita,” jelasnya.

Andi Harun mengatakan kondisi kadar klorida masih dapat berubah mengikuti pasang surut Sungai Mahakam.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak panik ketika pemerintah menghentikan sementara operasional intake tertentu.

Pemkot Samarinda akan terus memantau kondisi sungai agar penghentian operasional intake tidak berlangsung terlalu lama.

Di sisi lain, masyarakat harus menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pemborosan.

Warga Diminta Ikut Cegah Karhutla

Kemarau panjang juga meningkatkan potensi Karhutla di Samarinda dan wilayah Kalimantan Timur.

Andi Harun mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap kebakaran lahan sebagai persoalan pemerintah dan aparat semata.

Menurutnya, sebagian besar kebakaran lahan yang terjadi bukan berasal dari faktor alam, tetapi diduga muncul akibat ulah oknum yang sengaja melakukan pembakaran.

Karena itu, ia meminta masyarakat meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing.

Warga dapat melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi memicu kebakaran.

“Kalau sudah masyarakat yang melakukan patrolinya secara 24 jam, terutama masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing, insyaallah kita bisa terus mengendalikan keadaan ini,” ujarnya.

Andi Harun juga mengapresiasi jaringan CCTV melalui program Pro Bebaya yang tersebar di berbagai wilayah Samarinda.

Menurutnya, keberadaan CCTV membantu pemerintah dan aparat melakukan identifikasi awal terhadap dugaan pelaku pembakaran lahan.

Pemkot Siapkan Modifikasi Cuaca

Pemkot Samarinda juga terus mencari langkah alternatif untuk mengatasi kemarau.

Salah satunya melalui modifikasi cuaca.

Andi Harun mengatakan pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI Angkatan Udara terkait kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

Namun, upaya tersebut belum dapat dilakukan dalam dua hari terakhir karena kondisi awan di Samarinda belum memenuhi persyaratan untuk penyemaian.

“Anggarannya sudah kita siapkan. Kita akan terus melihat perkembangan cuaca. Kalau kondisi awan memungkinkan, modifikasi cuaca akan kita lakukan,” katanya.

Kemarau tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan ketersediaan air.

Kondisi udara yang lebih berdebu juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Andi Harun mengungkapkan kasus ISPA pada Agustus 2026 meningkat 22,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Ia meminta masyarakat mengambil langkah pencegahan, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan.

“Jalan keluarnya adalah untuk sampai pada masalah ini teratasi, ayo kita kembali pakai masker. Selama kita memakai masker kesehatan, insyaallah kita bisa antisipasi,” imbaunya.

Ia juga meminta masyarakat menyiapkan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun, masyarakat tetap harus mengatur penggunaan dan penampungan air agar tidak mengambil air secara berlebihan.

Shalat Istisqa Jadi Ikhtiar Bersama

Di tengah berbagai langkah teknis menghadapi kemarau, Andi Harun mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar spiritual.

Ia mengapresiasi Korem 091/ASN yang menggelar Shalat Istisqa sebagai bentuk doa bersama agar hujan segera turun.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus menjalankan ikhtiar lahiriah sekaligus spiritual. Ia juga mengajak masyarakat dari berbagai agama untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing.

“Tidak semua bisa diupayakan melalui tangan-tangan manusia. Tentu kita juga butuh pertolongan Tuhan,” katanya.

Sementara itu, Komandan Korem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan Shalat Istisqa menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadapi kemarau panjang yang meningkatkan potensi Karhutla di Kalimantan Timur.

“Di samping aktivitas secara fisik yang kita lakukan di lapangan, tentu kita juga berikhtiar bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui doa-doa. Nah, saat ini dilakukan salat Istisqa, tentu untuk meminta kemurahan Tuhan untuk memberikan kemudahan bagi kita yang di lapangan,” ujar Anggara.

Ia berharap hujan segera turun di Kalimantan Timur sehingga masyarakat dan petugas di lapangan mendapat kemudahan dalam menghadapi dampak kemarau.

Anggara juga mengajak umat beragama lainnya melakukan doa sesuai tata cara ibadah masing-masing. Ia menyebut umat non-Muslim dapat memanjatkan doa saat menjalankan ibadah pada hari Minggu.

Sebelum Shalat Istisqa berlangsung, jamaah terlebih dahulu mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan shalat dari Guru Subhan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Samarinda berharap masyarakat dapat menghadapi kemarau secara bersama-sama.

Pemerintah menyiapkan langkah teknis, sementara masyarakat berperan menjaga lingkungan, menghemat air, mencegah Karhutla dan melindungi kesehatan selama kondisi kemarau masih berlangsung. (*)

The post Kaltim Dilanda Kemarau, Shalat Istisqa Digelar untuk Memohon Turunnya Hujan appeared first on Vonis.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun mekanisme perampasan aset yang efektif, proporsional, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Daftar tersebut mencakup tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, hingga perdagangan orang.

Komisi III menyusun daftar itu setelah mencermati masukan para ahli serta membandingkan ketentuan serupa di sejumlah negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya melakukan riset dan pendalaman untuk menentukan jenis tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup RUU Perampasan Aset.

“Terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini, Komisi III DPR RI melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Perampasan Aset Perlu Dibatasi

Habiburokhman mengatakan sejumlah ahli hukum meminta pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tanpa melalui putusan pidana.

Menurut dia, para ahli menilai mekanisme tersebut sebaiknya berlaku terhadap tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, memiliki tingkat keseriusan tinggi, atau memberikan dampak ekonomi terhadap publik.

Komisi III juga membandingkan aturan perampasan aset di sejumlah negara, antara lain Selandia Baru, Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda.

Di Selandia Baru, misalnya, perampasan aset tanpa putusan pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana signifikan yang memiliki ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun dan nilai aset lebih dari NZ$30 ribu.

13 Tindak Pidana yang Masuk Daftar

Berdasarkan hasil pendalaman tersebut, Komisi III memasukkan 13 jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset, yaitu:

Tindak pidana korupsi.
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Tindak pidana terorisme.
Tindak pidana penyelundupan manusia.
Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Tindak pidana di bidang kehutanan.
Tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
Tindak pidana di bidang perpajakan.
Tindak pidana di bidang perbankan.
Tindak pidana di bidang perasuransian.
Tindak pidana di bidang pertambangan.
Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
Tindak pidana perdagangan orang.

Habiburokhman menegaskan Komisi III ingin memastikan RUU Perampasan Aset dapat berjalan efektif, proporsional, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dia mengatakan masukan masyarakat dan para ahli akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU tersebut.

Komisi III, kata dia, ingin menghasilkan regulasi yang partisipatif, komprehensif, dan sesuai dengan kepentingan bangsa serta negara. (*)

The post Komisi III Susun RUU Perampasan Aset, 13 Kejahatan Masuk Ruang Lingkup appeared first on Vonis.

MK menilai ketentuan tersebut berpotensi mengkriminalisasi kritik, evaluasi, dan pendapat masyarakat terhadap lembaga negara.

Putusan itu dibacakan dalam perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

MK menyatakan Pasal 240 beserta penjelasannya serta Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan majelis mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.

MK Nilai Pasal Penghinaan Berpotensi Kriminalisasi

Dalam pertimbangannya, MK menilai ketentuan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dapat membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

MK menyoroti keberadaan sejumlah lembaga negara, seperti MPR, DPR, DPD, MA, dan MK, sebagai objek yang mendapat perlindungan dari penghinaan.

Menurut MK, lembaga negara tidak memiliki perasaan seperti manusia yang dapat merasa dipuji, dicela, maupun dihina.

“Semua lembaga termasuk lembaga negara adalah subjek hukum yang tidak memiliki rasa,” ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir.

MK berpandangan, orang-orang yang menjalankan lembaga negara harus menjaga martabat institusi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Negara tidak seharusnya menjaga marwah lembaga dengan membatasi kritik masyarakat.

Kritik terhadap Lembaga Negara Harus Dilindungi

MK menegaskan negara wajib menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pikiran, sikap, dan pendapat.

Perlindungan tersebut mencakup kritik dan evaluasi terhadap lembaga negara.

Menurut MK, tanpa jaminan kebebasan berpendapat, pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan sipil lainnya dapat kehilangan makna.

MK juga memperingatkan potensi chilling effect akibat ketentuan tersebut.

Masyarakat dapat merasa takut menyampaikan kritik secara terbuka karena khawatir pendapatnya dianggap sebagai penghinaan dan berujung pada proses pidana.

Pemohon Persoalkan Frasa “Menghina”

Sembilan pemohon sebelumnya menilai frasa “menghina pemerintah atau lembaga negara” tidak memberikan definisi dan parameter objektif yang jelas.

Mereka khawatir ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran subjektif untuk membedakan kritik, penilaian akademik, dan ekspresi politik dengan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan.

Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon beralasan menurut hukum dan menghapus kekuatan hukum Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP. (*)

The post Kritik Warga Tak Boleh Dikriminalisasi, MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah appeared first on Vonis.

Hingga Jumat (28/8), polisi telah menetapkan 89 orang sebagai tersangka dari ratusan laporan yang masuk.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni, mengatakan jajarannya aktif mencari dan menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

“Jadi kita intensif, proaktif mencari pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran tentunya. Kurang lebih tersangkanya ada 89. Jadi meningkat dengan jumlah kemarin,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/8).

189 Laporan Karhutla Diproses

Irhamni menyebut penyidik saat ini menangani 189 laporan polisi terkait kasus karhutla. Jumlah tersebut meningkat seiring dengan penguatan penanganan kasus oleh Polda jajaran dan Dittipidter Bareskrim Polri.

“Jadi meningkat dengan jumlah kemarin, itu seiring dengan aktifnya rekan-rekan dari Polda dan dari Dittipidter Bareskrim melaksanakan kegiatan asistensi,” katanya.

Polisi sejauh ini masih menetapkan individu sebagai tersangka. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan menyeret korporasi apabila menemukan bukti keterlibatan perusahaan dalam pembakaran.

“Sementara masih perorangan, tetapi kita coba mencari ataupun menelusuri alat bukti apakah ada perintah-perintah ataupun transaksi-transaksi yang melibatkan korporasi. Tentunya kita mau mempertanggungjawabkan kepada siapapun dasarnya adalah alat bukti,” jelasnya.

Polisi Telusuri Keterlibatan Korporasi

Irhamni menegaskan polisi akan menindak pihak korporasi jika penyidik menemukan bukti yang menguatkan adanya perintah pembakaran.

“Jangan khawatir kalau ada alat bukti sedikit apapun yang penting menguatkan bahwa itu memang perintah dari korporasi akan kami kejar dan akan kami tindak tentunya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka kasus karhutla. Dari jumlah tersebut, tujuh tersangka diduga sengaja membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan sawit.

Irhamni mengatakan para pelaku menggunakan metode pembakaran untuk menekan biaya operasional pembukaan lahan agar lebih murah dan ekonomis. Polisi menilai tindakan tersebut menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah pasal, antara lain Pasal 78 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf E UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 108 juncto Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 308 dan Pasal 311 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(*)

The post Polri Kejar Pelaku Karhutla, 89 Orang Sudah Jadi Tersangka appeared first on Vonis.

Ruben meminta penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memberikan waktu tambahan untuk mempersiapkan kelengkapan berkas sebelum menjalani pemeriksaan pada pekan depan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, mengatakan permohonan tersebut disampaikan Ruben melalui kuasa hukumnya. Surat permohonan penundaan diterima penyidik pada Kamis (27/8).

“Kemarin RSO melalui kuasa hukum bersurat kepada Satreskrim yang pada intinya mengajukan surat permohonan untuk penundaan pemeriksaan,” jelas Joko, Jumat (28/8).

Ruben Minta Penundaan hingga 4 September

Joko menjelaskan, Ruben meminta waktu selama satu pekan untuk mempersiapkan sejumlah dokumen yang akan diserahkan kepada penyidik. Atas permohonan tersebut, polisi menunda pemeriksaan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat.

“Untuk dijadwalkan, mohon waktu sampai satu minggu, yaitu hari Jumat tanggal 4 September,” ujarnya.

Meski pemeriksaan ditunda, polisi belum mengambil langkah penjemputan paksa terhadap Ruben. Penyidik masih menilai artis tersebut menunjukkan sikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

“Selama proses dari tahap awal penyelidikan hingga penyidikan hingga saat ini, yang bersangkutan kooperatif. Jadi itu juga diperbolehkan seperti itu,” tuturnya.

Ruben Ditetapkan sebagai Tersangka

Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Ruben sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Penyidik menjeratnya dengan Pasal 492 KUHP dan atau Pasal 486 KUHP Jo Pasal 618 KUHP.

Perkara ini berawal dari laporan polisi nomor LP310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan yang dibuat pada 22 Agustus 2025. Seseorang berinisial P melayangkan laporan tersebut dengan DM sebagai korban.

Berdasarkan laporan tersebut, Ruben diduga menawarkan korban untuk menginvestasikan dana dalam usaha yang dimilikinya. Korban kemudian tertarik dan menyetujui kesepakatan investasi setelah mendapat tawaran keuntungan.

“Kronologisnya, bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor,” kata Joko kepada wartawan, Kamis (20/8).

Namun, keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung diterima korban. Bahkan, modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan hingga batas waktu yang disepakati.

“Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan,” ucap Joko.

Polisi Siapkan Pemeriksaan Lanjutan

Dengan adanya permohonan penundaan tersebut, penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan Ruben sebagai tersangka. Polisi sebelumnya memastikan pemanggilan akan dilakukan setelah status tersangka ditetapkan.

“Kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan,” ujarnya.

(*)

The post Kasus Dugaan Penipuan Investasi, Ruben Onsu Minta Pemeriksaan Ditunda Pekan Depan appeared first on Vonis.

Peninjauan tersebut mencakup Puskesmas Harapan Baru, Dermaga Harapan Baru, Teras Samarinda Tahap II segmen 2, 3 dan 4, hingga proyek pembangunan sodetan Cermai yang menjadi bagian dari peningkatan sistem drainase Jalan Pasundan.

Di Puskesmas Harapan Baru, Andi Harun mengecek kesiapan fasilitas menjelang rencana peresmian.

Ia meminta jajaran terkait memastikan seluruh fasilitas berfungsi optimal sebelum gedung digunakan untuk melayani masyarakat.

“Sore ini sebenarnya hanya datang mengecek rencana peresmian, sambil ingin melihat, mendengarkan, atau periksa langsung kira-kira apa yang kurang. Karena gedung yang sudah bagus, kalau ada kekurangan lebih bagus kita sempurnakan,” ujar Andi Harun.

Ia menegaskan, Pemkot Samarinda akan meningkatkan fasilitas kesehatan secara bertahap setiap tahun.

Namun, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Andi Harun juga mendorong pimpinan puskesmas dan tenaga kesehatan melahirkan inovasi pelayanan tanpa harus selalu menunggu arahan dari pemerintah di tingkat atas.

Ia mencontohkan sistem antrean dan kecepatan pelayanan sebagai indikator yang dapat diukur.

“Tidak usah sebenarnya menunggu dari Kepala Dinas DKK atau Wali kota. Kita berharap pim-pus itu punya inovasi sendiri sebelum kita melakukan penyeragaman,” tegasnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan akan turut mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda.

Ia menyebut IPM Samarinda dalam empat hingga lima tahun terakhir konsisten menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur.

Optimalkan Dermaga dan Teras Samarinda

Saat meninjau Dermaga Harapan Baru, Andi Harun meminta pemerintah meningkatkan fasilitas pendukung kawasan tersebut.

Ia ingin dermaga mampu menunjang aktivitas bongkar muat hasil tangkapan nelayan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Harapan Baru.

Selain mendukung sektor perikanan, ia berharap kawasan dermaga ikut menggerakkan aktivitas UMKM dan perekonomian masyarakat sekitar.

Peninjauan kemudian berlanjut ke Teras Samarinda Tahap II segmen 2, 3 dan 4.

Andi Harun menyampaikan bahwa pemerintah merencanakan peresmian proyek tersebut pada Sabtu (29/8/2026) malam.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kondisi Samarinda yang menghadapi dampak El Nino, kemarau panjang dan kekeringan.

Pemerintah kota, kata dia, terus memperkuat koordinasi bersama perangkat kelurahan, kecamatan, TNI dan Polri.

“Kita tidak bisa menutup diri dari berkolaborasi. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan,” katanya.

Sodetan Cermai Tambah Kapasitas Drainase

Pada malam hari, Andi Harun meninjau pembangunan sodetan Cermai.

Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengaliran air dan mengurangi genangan di Jalan Pasundan serta kawasan sekitarnya.

Saluran baru tersebut memiliki panjang sekitar 197,7 meter, lebar 5 meter dan tinggi bersih 1,45 meter.

Saluran akan mengalirkan air langsung menuju Sungai Mahakam dengan menyodet Jalan RM Martadinata.

“Ini sebagai tambahan kapasitas untuk melakukan pengurangan secara signifikan terhadap banjir yang selama ini melanda atau genangan yang selama ini terjadi di Pasundan,” jelasnya.

Proyek juga mencakup pembangunan pintu air, rumah pompa, serta normalisasi saluran sepanjang 100 meter dari Jalan Cermai menuju simpangan Pasundan. Rumah pompa memiliki ukuran 5 x 10 meter dan terdiri atas tiga lantai.

Andi Harun mengatakan proyek tersebut membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), karena berkaitan dengan kawasan dan jalan nasional.

Ia mengungkapkan nilai kontrak proyek mencapai Rp19.065.340.000. PT Forpindo Group bertindak sebagai konsultan manajemen konstruksi, sedangkan PT Duta Anugrah Sukses menjadi kontraktor pelaksana.

“Kita bekerja saja, insyaallah sisanya Tuhan yang akan bantu kita,” pungkasnya. (*)

The post Andi Harun Pastikan Pembangunan Sodetan Cermai Tingkatkan Kapasitas Drainase Pasundan appeared first on Vonis.

Pesan tersebut disampaikan Saefuddin saat membuka Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-105 GPdI sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Trans Mav Hotel, Selasa (25/8/2026) siang.

Saefuddin menilai perayaan tersebut memiliki makna istimewa karena mempertemukan dua momentum penting.

GPdI memperingati perjalanan 105 tahun pelayanan, sementara bangsa Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh memaknai kemerdekaan sebatas perayaan seremonial.

Kemerdekaan harus diisi dengan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Di era modern ini, perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan dengan memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mempercepat pembangunan demi kesejahteraan bersama,” tegas Saefuddin.

Gereja Berperan dalam Pembinaan Masyarakat

Saefuddin juga mengapresiasi kontribusi GPdI dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Ia menilai gereja memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat ibadah.

Melalui pembinaan yang konsisten, gereja dapat memperkuat mental, spiritual, dan moral jemaat.

Peran tersebut, kata Saefuddin, turut membantu membentuk masyarakat yang berintegritas, mencintai tanah air, serta memiliki akhlak mulia.

“Keberadaan gereja harus terus menjadi berkat, tidak hanya bagi para jemaat, tetapi juga bagi lingkungan sosial di sekitarnya,” ujarnya.

Ia kemudian mendorong GPdI memperluas pelayanan yang bersifat misioner dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di luar lingkungan gereja.

Saefuddin juga berharap GPdI terus membina generasi muda agar memiliki iman yang kuat, integritas, serta kesiapan untuk menjadi pemimpin pada masa mendatang.

Sinergi Jadi Kekuatan Pembangunan Samarinda

Saefuddin menegaskan pemerintah tidak dapat menjalankan pembangunan seorang diri.

Pemerintah membutuhkan dukungan lembaga keagamaan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Karena itu, ia mengajak jemaat GPdI terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda, menjaga toleransi antarumat beragama, serta menghindari berbagai bentuk perpecahan.

“Mari kita jaga dan rawat keberagaman ini sebagai kekayaan bangsa, khususnya di Kota Samarinda yang kita cintai,” ajaknya.

Menutup sambutannya, Saefuddin menyampaikan ucapan selamat HUT ke-105 GPdI.

Ia berharap seluruh pelayanan GPdI terus berkembang, memperkuat iman jemaat, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Samarinda.

“Atas nama Pemerintah Kota Samarinda dan pribadi, saya mengucapkan selamat HUT ke-105 GPdI. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan, menumbuhkan iman jemaat, dan menjadikan GPdI terang di tengah masyarakat,” pungkasnya. 

Saefuddin kemudian secara resmi membuka rangkaian Perayaan HUT ke-105 GPdI dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. (*)

The post HUT ke-105 GPdI, Saefuddin Zuhri Tekankan Peran Gereja dalam Pembangunan appeared first on Vonis.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah untuk melumpuhkan sumber pendapatan yang menopang pemerintahan Iran.

Bessent mengatakan Washington akan memutus jalur ekonomi yang memungkinkan Iran tetap menjalankan aktivitas perdagangan dan memperoleh pendapatan.

Ia juga memperingatkan negara dan perusahaan yang tetap membantu Teheran akan menghadapi konsekuensi dari AS.

“Di seluruh dunia, tujuan kami adalah memutus setiap jalur kehidupan ekonomi yang menopang rezim tirani ini hingga Teheran terisolasi sendirian,” kata Bessent kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Sanksi Sasar Jaringan Global Iran

Departemen Keuangan AS memperluas sanksi sekunder ke sejumlah sektor strategis Iran.

Kebijakan tersebut mencakup aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.

Washington juga mengusulkan sanksi terhadap sekitar 60 individu, perusahaan, dan kapal yang diduga membantu Iran memperoleh pendapatan minyak, mengembangkan kemampuan persenjataan, serta menjalankan operasi siber.

Sanksi itu menyasar jaringan yang berada di berbagai wilayah, termasuk Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Eropa.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa AS tidak hanya mengejar entitas Iran, tetapi juga pihak asing yang membantu Teheran mengakses pasar internasional.

Bessent menegaskan AS akan mengeluarkan pihak yang memfasilitasi pencucian uang untuk Iran dari sistem dolar AS.

Ancaman tersebut dapat memberikan tekanan besar kepada perusahaan internasional karena akses terhadap sistem keuangan berbasis dolar tetap menjadi bagian penting dalam perdagangan global.

Trump Hubungi Pemimpin Dunia

Bessent mengungkapkan Presiden AS Donald Trump sedang menghubungi para pemimpin dunia untuk meminta mereka menghentikan interaksi ekonomi dengan Teheran.

Washington berharap tekanan tersebut dapat memaksa negara-negara lain ikut menjalankan kebijakan isolasi terhadap Iran.

AS juga memperingatkan bahwa pihak yang menolak bergabung dalam kampanye tersebut dapat ikut merasakan dampak sanksi.

Iran merespons ancaman baru Washington dengan sikap menantang.

Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh mengatakan pemerintah telah menyiapkan rencana untuk menghadapi tekanan ekonomi AS.

Madanizadeh menyatakan Iran telah memiliki rencana dua tahun untuk menangani situasi tersebut.

Ia juga memprediksi Washington akan kembali mengalami kekalahan dalam menghadapi Teheran.

Kampanye sanksi terbaru berlangsung ketika perang AS-Iran memasuki sekitar enam bulan dan konflik mengenai Selat Hormuz masih berlangsung.

Perundingan damai juga terhenti, sementara Teheran membatasi sebagian besar lalu lintas melalui jalur pelayaran strategis tersebut.

Washington kini berusaha meningkatkan tekanan ekonomi untuk memaksa Iran kembali membuka ruang negosiasi.

Namun, efektivitas strategi tersebut akan bergantung pada kesediaan negara-negara lain mengikuti sanksi AS dan kemampuan Iran mempertahankan jalur perdagangan alternatif. (*)

The post Kepung Ekonomi Iran, AS Ancam Putus Semua Jalur Pendapatan appeared first on Vonis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam ancaman Israel untuk mengusir warga dari wilayah tempat layang-layang tersebut diluncurkan, dan menyebut ancaman itu keterlaluan karena melibatkan tindakan anak-anak.

Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani menyoroti khususnya ancaman pengusiran yang muncul sebagai respons terhadap anak-anak yang menerbangkan layang-layang.

“Ini keterlaluan,” ujar Shamdasani kepada wartawan di Jenewa, Selasa (25/8/2026), seperti dilaporkan AFP.

Israel Ancam Tingkatkan Operasi Militer

Israel sebelumnya memperingatkan Hamas agar menghentikan peluncuran layang-layang, drone, dan balon dari Gaza.

Pemerintah Israel mengatakan akan meningkatkan operasi militernya jika aktivitas tersebut terus berlangsung.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan pernyataan bersama mengenai ancaman tersebut.

Mereka menyatakan militer Israel atau IDF akan meningkatkan operasi terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Israel juga menyatakan akan mengevakuasi penduduk dari wilayah tempat peluncuran benda-benda tersebut.

Ancaman itu muncul setelah sejumlah layang-layang ditemukan di wilayah permukiman Israel yang berdekatan dengan perbatasan Gaza.

Media Israel melaporkan empat layang-layang ditemukan pada Sabtu, sementara militer menembak jatuh satu layang-layang pada Minggu.

Dalam beberapa hari terakhir, pihak Israel menemukan sekitar 10 layang-layang.

Hamas Bantah Bertanggung Jawab

Hamas membantah berada di balik peluncuran layang-layang tersebut.

Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengatakan anak-anak Gaza menerbangkan layang-layang untuk mencari kembali masa kecil mereka di tengah kehancuran akibat perang.

Hamas juga menuduh Israel menjadikan insiden tersebut sebagai alasan untuk melakukan serangan udara di Gaza.

Kelompok itu menyebut serangan di wilayah tengah Gaza menewaskan tiga orang berdasarkan laporan layanan pertahanan sipil Gaza.

Israel sebelumnya menghadapi gelombang peluncuran layang-layang dan balon pembakar dari Gaza. Benda-benda tersebut pernah memicu kebakaran di lahan pertanian di wilayah selatan Israel.

PBB Soroti Ancaman terhadap Warga Sipil

Shamdasani mengatakan pernyataan terbaru Israel menjadi bagian dari rangkaian retorika yang menurut PBB semakin mengkhawatirkan.

Ia menilai sejumlah pernyataan pejabat tinggi Israel menunjukkan pengabaian terhadap prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

PBB juga memperingatkan bahwa retorika yang mendorong kekerasan dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko terhadap warga sipil.

Pernyataan PBB tersebut menegaskan bahwa tindakan terhadap kelompok atau individu yang diduga meluncurkan benda dari Gaza tidak semestinya berubah menjadi ancaman terhadap penduduk sipil secara luas.

Ketegangan terbaru pun kembali menempatkan perlindungan warga sipil sebagai perhatian utama dalam konflik Israel-Gaza. (*)

The post Layang-layang Gaza Kembali Memicu Ketegangan, PBB Kecam Israel appeared first on Vonis.