Sang menteri pada Sabtu (8/8/2026) mengunjungi Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adriano sebelumnya menyampaikan bahwa harga beras di beberapa wilayah Alor sempat melonjak hingga Rp25.000-Rp30.000 per kilogram.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah cepat untuk memastikan pasokan dan harga beras kembali stabil.

Amran mengatakan pemerintah tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti sebagai keluhan.

Karena itu, ia langsung mendatangi Alor untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Kami batalkan acara rapat pimpinan di Jakarta. Kami langsung terbang ke Alor,” ujar Amran.

Stok Beras di Gudang Bulog Dipastikan Aman

Dalam kunjungan tersebut, Amran mengecek ketersediaan beras di sejumlah gudang Bulog di Kabupaten Alor.

Ia memastikan stok beras saat ini aman dan masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kekurangan pasokan.

Amran juga menyebut harga beras di Alor kini telah berada pada kisaran Rp13.000 per kilogram, sama dengan harga beras di Jakarta.

“Beras sudah aman, ada di gudang-gudang sekarang. Harga itu Rp13.000, sama dengan harga Jakarta. Kita sekarang tidak akan kesulitan beras,” katanya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Amran meminta Perum Bulog aktif melakukan operasi pasar.

Ia menegaskan Bulog tidak perlu membatasi penyaluran jika masyarakat membutuhkan beras.

“Bulog operasi pasar. Tidak ada batasan. Kalau ada yang mau beli beras, kita keluarkan. Lakukan pasar di mana dibutuhkan. Pasar murah,” tegasnya.

Penyaluran SPHP Alor Capai 764 Ton

Berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 764.070 kilogram di Kabupaten Alor selama periode Maret hingga Juli 2026.

Penyaluran tersebut berlangsung melalui sejumlah jalur.

Rumah Pangan Kita (RPK) menyalurkan 356.470 kilogram, sementara pengecer di pasar rakyat menyalurkan 352.150 kilogram.

Pemerintah juga menyalurkan 55.450 kilogram melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain beras SPHP, pemerintah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.

Hingga 31 Juli 2026, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan secara nasional sebanyak 662.867.840 kilogram beras dan 132.573.568 liter minyak goreng.

Realisasi tersebut mencapai 99,70 persen dari target penyaluran kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Untuk wilayah NTT, pemerintah menyiapkan kuota bantuan pangan mencapai 1.200 ton.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras agar tetap terjangkau masyarakat. (*)

The post Tindak Lanjut Keluhan Mahasiswa, Amran Sulaiman Pastikan Beras Alor Sama dengan Jakarta appeared first on Vonis.

Rumah sakit yang mengusung konsep smart hospital ini resmi beroperasi setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikannya di Jalan Muso Salim No. 28, Kelurahan Karang Mumus, Sabtu (8/8/2026).

Kehadiran rumah sakit baru ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda karena turut memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI asal Kaltim Yulianus Henock Sumual, Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismid Kusasih, Kepala Dinas Tenaga Kerja Yuyun Puspitaningrum, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Camat Samarinda Kota Hj. Handayani, serta Lurah Karang Mumus Arbain Asyari.

Miliki 96 Tempat Tidur dan 16 Poliklinik

Direktur RS Primecare Samarinda dr. Boy Edward Richard mengatakan rumah sakit tersebut berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 11.000 meter persegi yang terdiri atas empat lantai.

RS Primecare menyediakan 16 ruang poliklinik dengan kapasitas 96 tempat tidur.

Fasilitas rawat inap itu terdiri atas 23 bed kelas Standard, 22 bed Deluxe, 25 bed Junior Suite, satu bed Suite Room, dan satu bed President Suite.

Untuk mendukung operasional, rumah sakit ini mempekerjakan sekitar 130 karyawan. Sebanyak 95 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal Samarinda.

RS Primecare juga melibatkan 52 dokter spesialis dan dokter umum, termasuk 11 dokter tetap, untuk memberikan pelayanan kepada pasien.

Andalkan Konsep Smart Hospital

RS Primecare mengusung konsep smart hospital dengan sejumlah layanan unggulan.

Rumah sakit ini mengembangkan layanan spine atau tulang belakang, bedah digestif menggunakan teknik laparoskopi, layanan Urogyn yang mencakup bidang ginekologi dan urologi, serta teknologi Laser Holmium.

Teknologi tersebut dapat membantu menangani batu ginjal dan pembengkakan prostat.

Dalam satu hingga dua bulan ke depan, RS Primecare juga akan meluncurkan Laboratorium Genomik melalui kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (FK Unmul) dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Laboratorium ini akan menggunakan teknologi sequencer untuk membaca DNA.

Teknologi tersebut dapat mendukung deteksi dini penyakit keturunan, penyakit langka, potensi kanker, hingga layanan pharmacogenomics yang membantu menentukan obat berdasarkan profil genetik pasien.

Pemkot Jaga Iklim Investasi

CEO PT Primecare Hospital Group John Andrew menjelaskan, rencana pengembangan rumah sakit bermula dari diskusi saat peresmian Primecare Clinic pada 2021.

Menurutnya, manajemen ingin menjawab kebutuhan masyarakat Samarinda terhadap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan berorientasi pada pasien.

RS Primecare mengusung nilai pelayanan TERAPI, yakni Transparan, Empati, Responsif, Akurat, Profesional, dan Inovatif.

Nilai tersebut menjadi landasan rumah sakit dalam mewujudkan visi sebagai penyedia layanan kesehatan pilihan yang unggul dan berempati.

Sementara itu, Andi Harun mengapresiasi investor dan manajemen RS Primecare yang telah menanamkan investasi di Kota Samarinda.

“Kehadiran RS Primecare ini tidak hanya menambah sarana pelayanan kesehatan dan meningkatkan daya saing kota, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi perekonomian sekitar, seperti tumbuh dan berkembangnya UMKM, kuliner, dan perhotelan. Apalagi, 95 persen tenaga kerjanya menyerap warga lokal Samarinda,” kata Andi Harun.

Ia menegaskan Pemkot Samarinda akan terus menjaga iklim investasi dan memberikan kemudahan berusaha.

Ia juga meminta jajaran pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri dan Kejaksaan memastikan pelaku usaha mendapat pendampingan serta terbebas dari praktik premanisme.

Andi Harun turut mengingatkan manajemen rumah sakit agar menjalankan pengelolaan lingkungan dan limbah medis sesuai standar.

Ia berharap RS Primecare tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga ikut mengembangkan layanan kesehatan preventif.

“Arah pelayanan kesehatan masa depan kini berfokus pada upaya preventif, bukan hanya kuratif. Kami berharap RS Primecare dapat menjadi pelopor inovasi layanan preventif bagi masyarakat Samarinda,” pungkasnya. (*)

The post Diresmikan Andi Harun, RS Primecare Samarinda Siapkan Layanan Unggulan Berbasis Smart Hospital appeared first on Vonis.

Insiden yang terjadi pada Sabtu dini hari, 8 Agustus 2026, tidak menimbulkan korban luka, tetapi memperbesar kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran yang menjadi salah satu pintu utama perdagangan energi dunia.

Iran kemudian menegaskan tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sebelum Amerika Serikat memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan Teheran.

Sikap tersebut muncul ketika Washington dan sejumlah negara kawasan berupaya mencari kesepakatan untuk memulihkan kebebasan navigasi di jalur strategis tersebut.

Selat Hormuz memiliki posisi penting bagi perdagangan energi dunia karena menjadi jalur utama pengiriman minyak dan gas dari kawasan Teluk.

Gangguan terhadap lalu lintas kapal di selat itu langsung memicu kekhawatiran mengenai pasokan energi global.

Iran Tetapkan Syarat Pembukaan Selat

Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Sardar Mohbi, mengatakan pembukaan kembali selat bergantung pada mekanisme dan persyaratan khusus yang ditetapkan Republik Islam Iran.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berkaitan dengan negosiasi antara Iran dan Oman.

Pernyataan Iran muncul ketika sejumlah pihak berupaya mencari mekanisme untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Iran dan Oman dilaporkan membahas kemungkinan pengaturan rute transit kapal. Dalam skema tersebut, kapal yang masuk akan melewati perairan Iran, sedangkan kapal yang keluar menggunakan perairan Oman.

Lalu Lintas Kapal Menurun

Ketidakpastian mengenai pembukaan Selat Hormuz turut mengganggu aktivitas pelayaran.

Perusahaan intelijen perdagangan Kpler mencatat lalu lintas kapal melalui selat tersebut turun 33 persen pada Jumat dibandingkan sehari sebelumnya.

Sebagian besar kapal yang tetap melintas memilih menggunakan rute melalui perairan Iran.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya memberi sinyal bahwa kesepakatan untuk membuka kembali selat dan menjamin kebebasan navigasi dapat segera tercapai.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kesepakatan tersebut bahkan dapat tercapai paling cepat pada Rabu. Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga menyampaikan sinyal serupa.

Namun, hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan.

Iran Siapkan Pembatasan Pelayaran

Media pemerintah Iran sebelumnya menerbitkan rancangan aturan yang berpotensi semakin membatasi pelayaran di Selat Hormuz.

Kantor berita Fars melaporkan parlemen Iran masih meninjau rancangan tersebut.

Dalam rancangan itu, Iran akan melarang kapal Amerika Serikat dan Israel melintasi selat.

Iran juga berencana membatasi kapal dari negara-negara yang dianggap telah merugikan Teheran hingga negara tersebut membayar kompensasi.

Perkembangan tersebut meningkatkan ketegangan di jalur energi strategis dunia dan membuat pasar minyak terus mencermati setiap langkah Iran maupun Amerika Serikat terkait pembukaan Selat Hormuz. (*)

The post Kapal Perusahaan Minyak Abu Dhabi Diserang Rudal, Lalu Lintas Selat Hormuz Makin Terbatas appeared first on Vonis.

Ia khawatir kepentingan mengelola tambang justru memicu perpecahan di antara ormas keagamaan dan menggeser tujuan mereka dalam memakmurkan bumi.

Ma’ruf menilai ormas keagamaan harus tetap menjaga persatuan dan tidak menjadikan pengelolaan tambang sebagai sumber konflik.

“Jangan sampai kita kena jerat tambang, jangan rebutan tambang,” kata Ma’ruf, Sabtu (8/8/2026).

Serukan Memakmurkan Bumi

Ma’ruf juga mengingatkan kembali pandangan ulama mengenai kewajiban manusia menjaga dan memakmurkan bumi.

Ia meminta PBNU dan ormas keagamaan lainnya menjalankan prinsip tersebut dalam setiap aktivitasnya.

Ia menilai pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak membuat organisasi keagamaan kehilangan arah.

Ormas perlu memastikan kegiatan ekonomi yang mereka jalankan memberikan manfaat luas dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurut Ma’ruf, perebutan izin tambang justru berpotensi mengganggu persatuan di antara organisasi keagamaan.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan konsesi pertambangan sebagai kepentingan utama organisasi.

Pemerintah Buka Akses Tambang untuk Ormas

Pemerintah membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Pemerintah menerbitkan beleid tersebut sebagai perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Presiden Joko Widodo menandatangani PP tersebut pada 30 Mei 2024.

Kebijakan itu kemudian mendapat perhatian luas karena memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk ikut mengelola wilayah pertambangan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Batang, Jawa Tengah, pada 26 Juli 2024, Jokowi menjelaskan alasan pemerintah menerbitkan regulasi tersebut.

Jokowi mengatakan pemerintah menerima keluhan masyarakat ketika berdialog di pondok pesantren dan masjid.

Menurut dia, sejumlah ormas keagamaan menyatakan kesediaannya mengelola konsesi tambang jika pemerintah memberikan kesempatan.

Jokowi menyebut kebijakan tersebut bertujuan mendorong pemerataan sekaligus menciptakan keadilan ekonomi.

Namun, Ma’ruf kini mengingatkan agar peluang pengelolaan tambang tersebut tidak justru memicu persaingan dan perpecahan di antara ormas keagamaan. (*)

The post Ma’ruf Amin Soroti Potensi Perpecahan Ormas Keagamaan Akibat Izin Tambang appeared first on Vonis.

Ia mengajak masyarakat menentukan pilihan berdasarkan kualitas, rekam jejak, gagasan, dan kemampuan calon memimpin, bukan karena pemberian uang.

Andi Harun menyampaikan pandangan tersebut seusai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar dalam rangka pemilihan kepengurusan dan DPRD Samarinda, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Andi Harun, masyarakat perlu membangun budaya politik yang sehat agar demokrasi di Samarinda semakin berkualitas.

Ia menilai praktik politik uang justru dapat menimbulkan persoalan setelah seorang kandidat memenangkan kontestasi dan menduduki jabatan publik.

“Kalau mau mengharapkan dukungan, saya mungkin akan mendukung calon kepala daerah yang benar-benar mengusung kualitas, keberlanjutan, dan Pilkada yang sehat,” kata Andi Harun.

Biaya Politik Besar Berisiko Picu Korupsi

Andi Harun menilai penggunaan uang dalam jumlah besar untuk memenangkan kontestasi politik tidak otomatis menghasilkan pemimpin berkualitas.

Sebaliknya, biaya politik yang terlalu tinggi berpotensi mendorong kepala daerah terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal politiknya.

Ia mengingatkan kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan setelah kandidat menduduki jabatan publik.

“Karena setiap kepala daerah yang menghabiskan uang banyak, kita tidak bisa jamin kalau tidak menimbulkan efek pemimpin yang koruptif, yang tidak berpikir bagaimana mengembalikan dengan cara-cara yang tidak benar,” ujarnya.

Karena itu, Andi Harun meminta para kandidat yang nantinya maju dalam Pilkada meninggalkan pendekatan pragmatis.

Ia mendorong calon kepala daerah membangun dukungan melalui kerja nyata, komunikasi dengan masyarakat, serta gagasan yang mampu menjawab kebutuhan warga.

“Caranya apa? Kerja sungguh-sungguh, turun ke masyarakat. Karena kalau mengandalkan money politics, ujung-ujungnya nanti korupsi. Ujung-ujungnya nanti penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Masyarakat Dinilai Semakin Kritis

Andi Harun melihat kesadaran politik masyarakat Samarinda mulai berkembang.

Menurut dia, warga semakin mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak kandidat ketika menentukan pilihan.

Ia juga menilai politik uang tidak selalu menjamin seorang kandidat memenangkan pemilihan. Banyak calon, kata dia, telah mengeluarkan dana besar tetapi tetap gagal memperoleh dukungan mayoritas.

“Berapa banyak calon yang menghamburkan uang tetapi tidak terpilih. Begitu pula di tempat lain, banyak yang uangnya diambil, tetapi masyarakat tetap memilih calon berkualitas,” katanya.

Andi Harun juga tidak sepenuhnya menyalahkan masyarakat ketika menerima pemberian dari kandidat.

Ia menilai pemberian tersebut kerap datang dari pihak calon tanpa diminta warga.

Namun, ia menegaskan masyarakat tetap memiliki kebebasan menentukan pilihan di bilik suara.

“Masyarakat tidak minta, duitnya diambil. Begitu di TPS, masyarakat memilih calon berkualitas yang mereka harapkan bisa memimpin dengan baik,” ujarnya.

Tetap Kader Gerindra, Buka Ruang untuk Semua Partai

Andi Harun menegaskan pandangannya mengenai kualitas Pilkada tidak mengubah posisi politiknya sebagai kader Partai Gerindra.

Ia tetap memiliki sikap politik sebagai kader partai.

“Political standing saya tetap tidak bisa bergeser sebagai kader Partai Gerindra,” katanya.

Meski demikian, dalam kapasitas sebagai wali kota, Andi Harun menyatakan harus melihat kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Ia berharap seluruh partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung kandidat dalam Pilkada memperoleh kesempatan yang sama.

Ia juga mengajak seluruh kandidat mengedepankan politik bermartabat dan menjaga integritas demokrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Harun mengapresiasi pelaksanaan Musda Partai Golkar.

Ia berharap kepengurusan baru partai tersebut dapat memperkuat peran Golkar sebagai penghubung.

“Golkar sebagai partai yang cukup tua dan sarat pengalaman, saya selaku kepala daerah dari Partai Gerindra berharap sinergi yang positif, sinergi yang berkualitas, sehingga mendapatkan manfaat dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

The post Andi Harun Dorong Pilkada Samarinda Tanpa Politik Uang appeared first on Vonis.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi perangkat daerah tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus diikuti penguatan kapasitas aparatur melalui standar kompetensi jabatan yang jelas.

Andi Harun menyampaikan hal tersebut saat memimpin Pemaparan Hasil Kajian Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Samarinda di Ruang Rapat Wali Kota Lantai II Balai Kota Samarinda, Jumat (7/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri.

Tim Pusat Kajian Sistem Pemerintahan, Politik dan Perlindungan (Pusjar SKPP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI memaparkan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Evaluasi Temukan Sejumlah Fungsi Perlu Diperkuat

Dalam kajiannya, Tim Pusjar SKPP LAN RI menemukan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penataan kelembagaan.

Beberapa di antaranya mencakup fungsi pemerintahan yang belum terakomodasi secara optimal, potensi tumpang tindih kewenangan antarbidang maupun antarperangkat daerah, serta kebutuhan penyesuaian struktur agar lebih efektif dalam mendukung pelayanan publik.

Tim juga menawarkan tiga skenario penataan kelembagaan.

Skenario pertama adalah konservatif dengan mempertahankan struktur organisasi yang berjalan saat ini.

Skenario kedua berupa pendekatan akomodatif melalui penyempurnaan struktur berdasarkan kebutuhan organisasi.

Sementara skenario ketiga menawarkan pengembangan struktur yang lebih optimal dengan mempertimbangkan hasil evaluasi beban kerja dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan.

Selain aspek kelembagaan, kajian tersebut turut memperhitungkan kondisi fiskal daerah dalam lima tahun mendatang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan, namun belanja daerah juga memiliki tren kenaikan yang cukup signifikan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kelembagaan berjalan secara efisien dan efektif.

Standar Kompetensi Jabatan Menjadi Dasar Restrukturisasi

Menanggapi hasil kajian tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa perubahan organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, restrukturisasi tanpa penguatan kompetensi aparatur tidak akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Ia menyebut penerapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Nomor 5 Tahun 2026 dari Kementerian PANRB menjadi bagian penting dalam paradigma baru penataan birokrasi.

Regulasi tersebut mengamanatkan agar setiap restrukturisasi organisasi didahului dengan penyusunan standar kompetensi jabatan.

“Kalau hanya strukturnya yang berubah, tetapi kompetensi pejabatnya masih menggunakan standar lama, maka potensi peningkatan kinerja juga tidak akan terjadi. Karena kualitas jabatan ditentukan oleh standar kompetensi jabatan,” ujar Andi Harun.

Ia menilai pemerintah daerah perlu menyusun struktur organisasi secara bersamaan dengan pemetaan talenta, penyusunan standar kompetensi, serta pengembangan kapasitas aparatur.

Dengan langkah tersebut, perubahan organisasi tidak sekadar mengganti nomenklatur atau menggabungkan perangkat daerah, tetapi memastikan posisi strategis diisi oleh aparatur yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan.

Dorong Kompetensi Digital untuk Birokrasi Masa Depan

Andi Harun juga menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam seluruh proses penataan kelembagaan.

Menurutnya, keberhasilan restrukturisasi tidak hanya dilihat dari kesesuaian regulasi, tetapi juga dari kemampuan organisasi baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mendorong Pemkot Samarinda segera menyusun kamus kompetensi daerah yang selaras dengan arah pembangunan kota.

Kompetensi baru seperti Artificial Intelligence (AI) Government, Digital Government, Big Data, Cyber Security, Smart City, hingga Green City dinilai penting untuk membekali aparatur menghadapi perkembangan pemerintahan modern.

Selain itu, ia mengusulkan agar setiap perubahan tipologi perangkat daerah dilengkapi matriks kompetensi.

Matriks tersebut akan menjadi acuan mengenai kemampuan yang harus dimiliki pejabat dan aparatur pada setiap perangkat daerah.

Dengan pendekatan tersebut, penataan kelembagaan diharapkan tidak hanya menghasilkan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga membentuk birokrasi yang profesional, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Andi Harun berharap evaluasi kelembagaan ini menjadi momentum memperkuat reformasi birokrasi di Samarinda.

Ia menegaskan bahwa pembangunan organisasi pemerintahan harus berjalan bersama dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

“Kalau penataan organisasi dilakukan bersamaan dengan penyusunan standar kompetensi dan kamus kompetensi daerah, maka kita tidak hanya membangun struktur baru, tetapi juga membangun kualitas birokrasi yang siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan,” pungkasnya. (*)

The post LAN RI Paparkan Kajian Kelembagaan, Andi Harun Tekankan Pentingnya Kompetensi ASN appeared first on Vonis.

Febrie tiba di kompleks Kejagung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan diborgol.

Petugas membawa Febrie memasuki gedung pemeriksaan tanpa memberikan kesempatan kepada awak media untuk mengajukan pertanyaan.

Selama berjalan menuju ruang pemeriksaan, Febrie memilih diam dan tidak menyampaikan pernyataan apa pun.

Dalam kesempatan tersebut, Febrie terlihat membawa sebuah map berwarna biru.

Setelah tiba di lokasi, petugas langsung menggiringnya ke ruang pemeriksaan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, tersangka lain dalam perkara yang sama, Nurman Herin (NH), lebih dahulu tiba di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI guna memenuhi agenda pemeriksaan.

Tim 9 Lakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap Febrie dilakukan oleh Tim 9 Kejagung yang menangani perkara tersebut.

Kasus yang menjerat Febrie sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, Polri menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada Kejagung agar proses penyidikan dapat dilanjutkan.

Penyidik menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus mendalami dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka.

Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara yang saat ini masih diproses penyidik.

Salah satu perkara berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus PT Asabri.

Dalam perkara tersebut, penyidik juga menetapkan seorang pengusaha bernama Don Ritto sebagai tersangka.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas serta uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara yang sama, penyidik turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Di luar dua perkara tersebut, penyidik masih melanjutkan penyidikan terhadap dugaan korupsi lain yang diduga melibatkan Febrie.

Penyidikan itu mencakup dugaan tindak pidana korupsi di PT Krakatau Steel serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disebut mengakibatkan pemadaman listrik (blackout).

Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus berlangsung. (*)

The post Kembali Diperiksa Tim 9 Kejagung, Febrie Adriansyah Datang dengan Tangan Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan appeared first on Vonis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa sejumlah nama telah dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai kandidat pengganti Perry Warjiyo. Salah satu nama yang masuk dalam pembahasan tersebut adalah Destry Damayanti.

Prasetyo menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengajukan nama calon Gubernur BI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski demikian, ia memastikan Destry menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan karena saat ini menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur BI sementara setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.

“Nah, kalau apakah Bu Destry salah satu yang diajukan, ini kan belum, belum ada pengajuan. Kalau pertanyaannya apakah Bu Destry salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, bisa kami sampaikan tentu sudah pasti sebagai pejabat Gubernur sementara,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/8).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah masih melakukan proses seleksi sebelum menetapkan satu nama yang akan diajukan secara resmi kepada DPR. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses masih berada pada tahap pembahasan internal.

Presiden Bahas Sejumlah Kandidat

Selain Destry Damayanti, Prasetyo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga telah berdiskusi mengenai sejumlah nama lain yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin bank sentral. Namun, ia memilih tidak mengungkap identitas para kandidat tersebut kepada publik.

Menurut Prasetyo, Presiden masih mencermati berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan final. Karena itu, pemerintah belum dapat menyampaikan siapa sosok yang akan memperoleh mandat untuk memimpin Bank Indonesia pada periode berikutnya.

“Wah ada beberapa nama, banyak,” ucap Prasetyo singkat saat ditanya mengenai kandidat lain yang tengah dibahas.

Pernyataan itu menunjukkan pemerintah masih membuka ruang evaluasi terhadap beberapa figur sebelum menentukan calon yang akan diajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah Targetkan Nama Calon Diputuskan Pekan Ini

Sebelumnya, Prasetyo juga menyampaikan pemerintah menargetkan proses penentuan calon Gubernur BI selesai dalam waktu dekat. Presiden Prabowo disebut akan menetapkan nama yang dipilih sebelum mengirimkan usulan resmi kepada DPR.

“Insyaallah nanti minggu ini diputuskan (nama calon gubernur BI),” ujar Prasetyo ketika ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (6/8).

Pernyataan tersebut mempertegas komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penunjukan pimpinan baru Bank Indonesia. Setelah Presiden menetapkan nama calon, pemerintah akan mengirimkan usulan tersebut kepada DPR untuk menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku.

(*)

The post Pemerintah Masih Godok Calon Gubernur BI, Destry Damayanti Masuk Daftar appeared first on Vonis.

Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Samarinda menunjukkan kebakaran lahan masih muncul di sejumlah wilayah kecamatan. Cuaca panas yang disertai rendahnya curah hujan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko munculnya titik api.

Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, menyebut Kecamatan Samarinda Ulu menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi sepanjang tahun ini dengan delapan kasus. Kecamatan Sambutan berada di urutan berikutnya dengan tujuh kejadian.

“Data yang kami miliki hingga 7 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 35 kejadian dengan total luas lahan terbakar mencapai 16,57 hektare. Angka ini akan terus kami perbarui sesuai perkembangan di lapangan,” kata Suwarso, Jumat (7/8/2026).

Sejumlah Kecamatan Masih Berstatus Rawan

Selain Samarinda Ulu dan Sambutan, BPBD mencatat Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran masing-masing mengalami lima kejadian karhutla. Kemudian Sungai Pinang mencatat empat kejadian, Sungai Kunjang tiga kejadian, serta Loa Janan Ilir dua kejadian.

BPBD juga mencatat satu kejadian terjadi di luar wilayah administrasi Kota Samarinda. Sementara itu, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, dan Samarinda Seberang hingga kini belum melaporkan adanya kasus kebakaran hutan dan lahan.

Suwarso mengatakan meskipun luas lahan yang terbakar masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau dapat membuat api lebih mudah menyebar.

“Memasuki musim kemarau, vegetasi yang mengering membuat api lebih mudah menyebar apabila tidak segera ditangani,” ujarnya.

BPBD Perkuat Patroli dan Respons Cepat

BPBD Samarinda terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla dengan meningkatkan patroli lapangan serta memantau kawasan yang memiliki potensi munculnya titik api.

Petugas langsung menindaklanjuti setiap laporan kebakaran bersama unsur terkait agar api dapat dipadamkan sebelum meluas ke kawasan permukiman, fasilitas umum, maupun lahan produktif masyarakat.

Selain pemadaman, BPBD juga menjalankan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membakar sampah sembarangan, terutama saat cuaca panas dan kering.

Menurut Suwarso, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan. Percikan api kecil dapat dengan cepat membakar rumput dan semak yang telah mengering.

“Pencegahan menjadi langkah paling efektif. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar dan jangan membakar sampah sembarangan karena risikonya sangat besar ketika cuaca sedang panas,” ujarnya.

Masyarakat Diminta Segera Melapor

BPBD mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan asap maupun titik api di sekitar lingkungan. Kecepatan laporan menjadi faktor penting agar petugas dapat melakukan penanganan sebelum kebakaran berkembang lebih luas.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan kebakaran melalui Call Center 112 yang beroperasi selama 24 jam dan tidak dikenakan biaya. Layanan tersebut akan meneruskan informasi darurat kepada petugas untuk mempercepat proses penanganan.

Suwarso menegaskan upaya mengendalikan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran menjadi kunci untuk menekan jumlah kejadian.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kota Samarinda dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jangan melakukan pembakaran lahan maupun sampah, dan segera laporkan apabila melihat adanya titik api. Semakin cepat informasi kami terima, semakin cepat pula petugas melakukan penanganan sehingga dampaknya dapat diminimalkan,” tutup Suwarso.

(*)

The post Samarinda Catat 35 Karhutla Selama 2026, BPBD Minta Warga Tak Bakar Lahan dan Sampah Sembarangan appeared first on Vonis.

Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda di Ruang Command Center, Selasa (4/8/2026), menjadi langkah penting untuk memastikan setiap informasi yang dikecualikan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus tetap menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik.

Sebanyak 39 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mengikuti proses tersebut dengan membawa total 152 usulan informasi yang diuji.

Tim penguji menelaah setiap usulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan publik, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila informasi dibuka atau ditutup.

Ketua PPID Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, memimpin langsung jalannya kegiatan.

Tim lintas sektor yang terdiri atas Muhammad Khaidir, Elia Jesika Mening, Regina Bunga Vatiza dari Bagian Hukum, serta Rika Handayani dari Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Diskominfo Samarinda turut menguji setiap usulan secara objektif.

Perkuat Tata Kelola Informasi

Aji menegaskan, uji konsekuensi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Menurutnya, proses tersebut menjadi instrumen penting untuk membangun tata kelola informasi publik yang transparan, tertib, dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat menghasilkan dokumen klasifikasi informasi yang dikecualikan yang sesuai dengan ketentuan, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, serta mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah harus mampu membedakan informasi yang wajib dibuka kepada publik dengan informasi yang memang harus dilindungi.

Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh akses terhadap informasi yang menjadi haknya, sementara pemerintah memiliki kepastian hukum dalam menjaga data yang bersifat rahasia.

Dorong Penyusunan DIP dan DIK

Dalam kesempatan itu, Aji juga meminta seluruh PPID Pelaksana memperkuat koordinasi dengan PPID Utama.

Ia mendorong seluruh perangkat daerah, kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara tertib.

Menurutnya, keberadaan DIP dan DIK akan memudahkan perangkat daerah memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

Selain itu, klasifikasi informasi yang jelas dapat mencegah perbedaan penafsiran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Melalui uji konsekuensi tersebut, Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab.

Transparansi, menurut Aji, bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa batas, melainkan memastikan setiap informasi publik tersedia secara benar, sementara informasi yang dikecualikan tetap terlindungi berdasarkan alasan hukum yang sah. (*)

The post Pemkot Samarinda Perkuat Keterbukaan Informasi Lewat Uji Konsekuensi appeared first on Vonis.