Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi pemerintahan untuk memperkuat kinerja di berbagai sektor strategis.

Dalam prosesi tersebut, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang akan mengisi posisi penting, mulai dari bidang lingkungan hidup, pangan, komunikasi, hingga kelembagaan kepresidenan.

Fokus Perkuat Sektor Strategis

Prabowo melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Ia juga menunjuk Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk memperkuat koordinasi ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Presiden mengangkat Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Penunjukan ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi internal di lingkar Istana.

Di sektor komunikasi, Prabowo melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah serta Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Keduanya diharapkan mampu mengelola strategi komunikasi pemerintah secara efektif.

Sementara itu, posisi Kepala Badan Karantina Indonesia dipercayakan kepada Abdul Kadir Karding untuk memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas dan perlindungan sumber daya hayati.

 Interaksi dengan Akademisi

Usai pelantikan, Prabowo terlihat menyalami sejumlah tamu undangan, termasuk akademisi Rocky Gerung dan Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.

Kehadiran keduanya mencerminkan keterlibatan kalangan intelektual dalam momentum penting pemerintahan.

Momen tersebut juga memperlihatkan suasana yang hangat di antara para undangan yang hadir dalam acara resmi tersebut.

Pelantikan ini menandai langkah awal Prabowo dalam menyusun tim kerja yang solid dan responsif terhadap berbagai tantangan nasional.

Pemerintah berupaya memperkuat sektor-sektor krusial seperti lingkungan, pangan, dan komunikasi publik guna menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Dengan komposisi pejabat yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari teknokrat hingga tokoh militer dan komunikasi, pemerintah berharap mampu menjalankan program-program prioritas secara lebih terintegrasi.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif serta mampu merespons dinamika yang berkembang di masyarakat. (*)

The post Lantik Enam Pejabat Baru di Istana Kepresidenan, Prabowo Terlihat Salami Rocky Gerung appeared first on Vonis.

Kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap harus dirancang dengan matang agar tidak membebani masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai sistem tersebut memiliki sisi positif dalam aspek administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah.

Ia menyebut kebijakan ini dapat menekan kebocoran PAD jika diterapkan dengan pengawasan yang ketat.

“Sisi positifnya, pendapatan daerah lebih terarah dan mengurangi kebocoran. Tapi sisi negatifnya, masyarakat agak keberatan. Belum tentu warga yang jarang keluar ke tempat umum harus diberlakukan hal yang sama,” ujar Samri, belum lama ini.

DPRD Minta Implementasi Dimulai dari Internal Pemkot

Samri menegaskan bahwa penerapan sistem parkir berlangganan tidak boleh langsung menyasar masyarakat luas tanpa uji coba yang kuat.

Ia mendorong Pemkot Samarinda untuk menjadikan lingkungan internal sebagai pilot project terlebih dahulu.

Ia menilai seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot harus menjadi contoh dalam penerapan kebijakan ini sebelum diberlakukan kepada warga.

“Dimaksimalkan dulu di lingkungan Pemkot. Seluruh pegawai tanpa terkecuali wajib parkir berlangganan sebagai percontohan yang matang. Jika internal sudah solid, baru ke masyarakat,” katanya.

Selain aspek implementasi, Samri juga menyoroti persoalan juru parkir liar yang dinilai masih menjadi masalah utama di lapangan.

Samri mengingatkan agar kebijakan baru tidak justru menciptakan beban ganda bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kepastian agar warga tidak lagi dipungut biaya tambahan di luar sistem resmi.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus berani menertibkan praktik pungutan liar yang masih terjadi di titik-titik parkir.

“Sudah berlangganan tapi masih ditagih dengan sistem premanisme. Pemkot harus menjamin jukir liar diberantas habis,” tegas Samri.

DPRD Dorong Kebijakan Matang dan Berpihak pada Warga

Ia berharap pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan sistem parkir berlangganan.

Menurut Samri, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sistem pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

“Parkir berlangganan boleh saja sebagai solusi, tapi harus ada jaminan kenyamanan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai catatan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan publik sekaligus meningkatkan tata kelola pendapatan daerah secara lebih transparan dan efektif. (Adv)

The post Soroti Rencana Parkir Berlangganan, DPRD Samarinda Minta Implementasi Dimulai dari Internal Pemkot appeared first on Vonis.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kebijakan tersebut langsung memengaruhi sektor transportasi yang menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa di Kota Tepian.

Iswandi menjelaskan bahwa hampir seluruh sektor ekonomi bergantung pada transportasi.

Ia menilai kenaikan biaya bahan bakar akan segera merambat ke berbagai lini usaha dan berdampak pada harga kebutuhan masyarakat.

“Mau tidak mau tingkat inflasi bisa naik karena hampir semua sektor bergantung pada transportasi,” kata Iswandi.

Inflasi Berpotensi Menguat di Samarinda

Ia menilai kenaikan BBM berpotensi mendorong inflasi daerah.

Hal ini terjadi karena biaya distribusi meningkat dan pelaku usaha menyesuaikan harga jual barang untuk menutup kenaikan biaya operasional.

Iswandi menyebut biaya transportasi memiliki kontribusi signifikan dalam struktur biaya produksi.

Ia memperkirakan komponen tersebut bisa mencapai sekitar 30 persen dari total harga pokok produksi di sejumlah sektor usaha.

“Untuk dunia usaha, biaya transportasi itu bisa menyumbang sekitar 30 persen dari harga pokok produksi. Jadi ketika BBM naik, otomatis harga barang juga akan ikut naik,” ujarnya.

Harga BBM di Lapangan Mengalami Penyesuaian

Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Samarinda, harga BBM nonsubsidi telah mengalami penyesuaian.

Beberapa jenis BBM mengalami kenaikan cukup signifikan, terutama jenis diesel dan beroktan tinggi.

Harga Pertamax Turbo tercatat naik menjadi Rp19.850 per liter dari sebelumnya Rp13.350.

Pertamina Dex meningkat menjadi Rp24.450 per liter dari Rp14.800, sementara Dexlite naik menjadi Rp24.150 per liter dari Rp14.500.

Adapun Pertamax masih bertahan di angka Rp12.600 per liter.

Sementara itu, harga di Pertashop masih terpantau stabil di kisaran Rp12.500 per liter tanpa perubahan signifikan.

Iswandi Minta Masyarakat Lebih Bijak Hadapi Kondisi Ekonomi

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM dipengaruhi dinamika geopolitik global yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional.

Ia menambahkan bahwa kebijakan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi.

Meski demikian, Ia tetap mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Karena ini kebijakan nasional dan dampaknya pasti dirasakan semua,” pungkas Iswandi.

Ia berharap pemerintah pusat terus memantau kondisi ini agar dampaknya terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan. (Adv)

The post DPRD Samarinda Soroti Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi Terhadap Inflasi dan Ekonomi Warga appeared first on Vonis.

Hal itu terjadi karena SPPG tersebut tidak memenuhi persyaratan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai permasalahan ini terjadi akibat kurangnya perencanaan sejak tahap awal pembangunan fasilitas.

Ia menegaskan bahwa banyak SPPG yang memanfaatkan bangunan hasil renovasi tanpa penyesuaian sistem lingkungan yang memadai.

“Permasalahan di lapangan mayoritas terjadi karena bangunan tersebut hasil renovasi, bukan dibangun dari awal,” ujar Deni, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyulitkan pengelola dalam melakukan penyesuaian IPAL karena perubahan tidak hanya menyentuh sistem tambahan, tetapi juga struktur dasar bangunan.

Penyesuaian IPAL Dinilai Tidak Sederhana

Deni menambahkan bahwa pemasangan IPAL pada bangunan renovasi membutuhkan penataan ulang sistem drainase secara menyeluruh.

Hal ini membuat proses perbaikan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Menurutnya, banyak pengelola baru menyadari kewajiban tersebut setelah pemerintah pusat menegaskan IPAL sebagai syarat utama operasional SPPG.

“Setelah ada penegasan dari pusat bahwa IPAL menjadi syarat utama, para pengelola langsung bergerak cepat meminta pendampingan,” jelasnya.

DLH Samarinda kini aktif memberikan pendampingan teknis kepada para pengelola SPPG yang terdampak.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa penghentian sementara operasional bertujuan untuk penertiban dan perlindungan lingkungan.

Deni menekankan pentingnya pengawasan yang konsisten dan tidak tebang pilih dalam penerapan aturan tersebut.

Politisi Gerindra ini meminta DLH memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi standar pengelolaan limbah secara menyeluruh.

“Pengelolaan limbah ini menyangkut kepentingan banyak orang, jadi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah berharap seluruh SPPG di Samarinda dapat segera beradaptasi dan memenuhi standar lingkungan agar operasional dapat kembali berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup masyarakat. (Adv)

The post Sejumlah SPPG di Kota Tepian Ditutup Sementara, DPRD Samarinda Tekankan Pelaku Usaha Penuhi Standar IPAL appeared first on Vonis.

Sejumlah nama tokoh publik mulai beredar dan disebut-sebut akan mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Salah satu nama yang mencuat adalah Dudung Abdurachman.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu diisukan akan menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.

Dudung dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat, terutama di bidang keamanan dan koordinasi strategis.

Perubahan Posisi dan Rotasi Jabatan

Isu reshuffle tidak hanya menyasar satu posisi.

Muhammad Qodari disebut akan bergeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menggantikan Angga Raka Prabowo.

Pergeseran ini dinilai sebagai upaya pemerintah memperkuat komunikasi publik di tengah dinamika politik yang berkembang.

Selain itu, nama Abdul Kadir Karding juga masuk dalam daftar.

Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu diisukan akan menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Nasional, menggantikan Sahat Manaor Panggabean.

Sementara itu, Hasan Nasbi dikabarkan akan menempati posisi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Peran ini dianggap penting untuk menjaga narasi dan citra pemerintah di ruang publik.

Penguatan Sektor Pekerja Migran

Di sektor perlindungan pekerja migran, nama Jumhur Hidayat turut mencuat.

Ketua Umum KSPSI itu diisukan akan menggantikan Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Jumhur dikenal sebagai tokoh serikat pekerja yang memiliki pengalaman panjang dalam advokasi tenaga kerja.

Pengamat menilai, jika benar terjadi, penunjukan ini dapat memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap isu-isu ketenagakerjaan, khususnya pekerja migran.

Meski isu reshuffle semakin santer, hingga saat ini pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait perubahan susunan kabinet.

Sejumlah kalangan mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada pengumuman langsung dari Presiden.

Reshuffle kabinet sendiri merupakan hak prerogatif Presiden dan biasanya dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta menjawab tantangan politik dan ekonomi yang berkembang.

Publik kini menunggu kepastian langkah Presiden di tengah dinamika isu yang terus bergulir. (*)

The post Reshuffle Kabinet Kian Santer, Sejumlah Tokoh Diproyeksikan Isi Pos Strategis appeared first on Vonis.

Dalam kesempatan itu, ia tidak hanya berbicara soal target politik elektoral, tetapi juga menekankan peran konkret kader dalam menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat, terutama sektor pertanian dan kebutuhan pokok.

Di hadapan kader dan sejumlah tokoh nasional yang hadir, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa PAN saat ini memikul tanggung jawab besar untuk membantu mengentaskan kelompok masyarakat yang masih tertinggal secara ekonomi, khususnya petani.

Ia menyebut angka sekitar 30 persen sebagai kelompok yang harus menjadi fokus perhatian kader di lapangan.

Menurutnya, kerja politik tidak lagi bisa dilepaskan dari kerja-kerja sosial yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

Ia mencontohkan persoalan klasik seperti distribusi pupuk yang kerap terlambat, infrastruktur irigasi yang belum optimal, hingga fluktuasi harga gabah yang merugikan petani.

“Pupuk tidak boleh terlambat, irigasi harus bagus, dan harga gabah harus dijaga. Sekarang sudah di atas Rp6.500, itu harus dipastikan terus oleh kader,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kader PAN tidak boleh sekadar menjadi aktor politik elektoral, tetapi juga harus menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam konteks ini, ia mendorong kader untuk aktif memantau kondisi di lapangan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan efektif.

Lebih jauh, Zulkifli Hasan juga menyinggung pentingnya penguatan sistem ekonomi berbasis desa melalui koperasi.

Ia menyebut koperasi desa ke depan akan berperan strategis sebagai “uptaker” atau penyerap hasil produksi petani dan nelayan, sekaligus sebagai pemasok kebutuhan program pemerintah seperti penyediaan pangan bergizi.

“Koperasi desa akan membeli gabah petani jika harganya turun di bawah standar. Begitu juga dengan hasil tangkapan nelayan. Ini penting agar mereka tidak dirugikan oleh mekanisme pasar,” jelasnya.

Selain itu, koperasi juga akan berfungsi sebagai rantai distribusi yang memastikan bahan pangan dapat tersalurkan dengan harga stabil.

Dalam kerangka ini, ia menegaskan bahwa kader PAN harus aktif mengawal implementasi kebijakan tersebut agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di sektor kebutuhan pokok, Zulkifli Hasan menyampaikan tantangan besar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada PAN, yakni menjaga stabilitas harga sembako.

Ia menyebut bahwa harga bahan pokok tidak boleh naik, bahkan diharapkan bisa lebih rendah melalui intervensi pasar yang tepat.

Untuk mencapai hal tersebut, ia mendorong kader PAN di daerah untuk rutin menggelar pasar murah bekerja sama dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi langsung untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Pasar murah harus terus dilakukan. Ini cara konkret untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga,” katanya.

Dalam konteks politik, Zulkifli Hasan tetap menunjukkan optimisme tinggi terhadap masa depan PAN, termasuk di Kalimantan Timur.

Ia mengingatkan bahwa partainya memiliki rekam jejak konsistensi dalam mendukung kepemimpinan nasional, meskipun sempat mengalami kekalahan dalam beberapa pemilu sebelumnya.

Kini, dengan capaian yang mulai terlihat, ia menilai momentum kebangkitan PAN semakin kuat. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan target ambisius untuk menjadikan PAN sebagai kekuatan politik utama, termasuk di Kaltim.

“Insyaallah PAN bisa menjadi pemenang di Kalimantan Timur,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa PAN tidak hanya menargetkan peningkatan perolehan suara di legislatif, tetapi juga membuka peluang untuk bertarung di level eksekutif, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pencapaian target politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari kinerja nyata kader di tengah masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa diraih jika partai mampu hadir sebagai solusi atas persoalan sehari-hari rakyat.

Ia juga menyinggung bahwa capaian di sektor pangan mulai menunjukkan hasil, seperti meningkatnya produksi dan stabilitas harga.

Namun, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama di sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan.

“Tahun ini kita kejar sektor nelayan. Kita ingin nilai tukar mereka meningkat,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kerja politik membutuhkan waktu dan konsistensi.

Ia bahkan menyebut bahwa satu periode pemerintahan tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.

“Lima tahun tidak cukup. Tapi kita harus mulai dari sekarang dan bekerja terus,” tutupnya.

Momentum Rakerwil PAN Kaltim ini pun menjadi titik konsolidasi penting bagi partai berlambang matahari tersebut.

Selain memperkuat struktur organisasi, kegiatan ini juga menjadi ajang penegasan arah politik PAN yang menggabungkan strategi elektoral dengan pendekatan kesejahteraan rakyat.

Dengan kombinasi tersebut, PAN berharap mampu memperluas basis dukungan sekaligus menjawab tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur ke depan.

(tim redaksi)

The post PAN Genjot Basis Rakyat di Kaltim, Zulkifli Hasan Targetkan Politik dan Kesejahteraan Petani appeared first on Vonis.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara langsung melepas keberangkatan 356 jamaah haji, terdiri dari 202 perempuan dan 154 laki-laki.

Pemkot Samarinda juga menambahkan empat petugas pendamping sehingga total rombongan yang diberangkatkan mencapai 360 orang.

Para jamaah dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Balikpapan pada sore hari setelah prosesi pelepasan.

Andi Harun memimpin pembacaan talbiyah yang diikuti ratusan calon jamaah dengan penuh kekhusyukan.

Suasana tersebut menambah nuansa religius dalam momen pelepasan yang berlangsung tertib dan penuh doa.

Andi Harun tekankan kesiapan fisik dan kesabaran jamaah

Dalam sambutannya, Andi Harun mengingatkan jamaah agar mempersiapkan diri secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun spiritual.

Ia menyoroti kondisi cuaca di Arab Saudi yang panas serta padatnya rangkaian ibadah haji.

“Semoga perjalanan para tamu Allah diselamatkan, ibadahnya disempurnakan, dan kembali ke Samarinda dalam keadaan sehat walafiat,” ujar Andi Harun.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama beribadah.

“Pandai-pandailah mengatur waktu istirahat. Jaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik hingga kembali ke tanah air,” pesannya.

Selain itu, Andi Harun meminta jamaah menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah. Ia menegaskan bahwa haji merupakan perjalanan berjamaah yang penuh ujian.

“Perkuat kesabaran, saling tolong-menolong, dan berkasih sayang. Hanya dengan kesabaran, kita bisa melewati setiap ujian dan meraih rahmat Allah,” kata Andi Harun.

Jamaah termuda dan tertua jadi perhatian

Perhatian peserta acara juga tertuju pada jamaah termuda, Wanda Meilissa (19 tahun), serta jamaah tertua, Salehah (88 tahun).

Selain itu, terdapat 66 jamaah lanjut usia dan 18 jamaah pengguna kursi roda yang turut diberangkatkan pada kloter ini.

Bantuan uang saku dan doa untuk daerah

Sebagai bentuk perhatian, Andi Harun memberikan uang saku sebesar 100 riyal kepada setiap jamaah.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga meminta doa dari para jamaah untuk dirinya, jajaran Pemkot Samarinda, serta untuk keselamatan dan keberkahan Kota Samarinda.

Acara pelepasan ditutup dengan pembacaan talbiyah bersama sebelum para jamaah bersiap menuju Embarkasi Balikpapan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kementerian Agama, Forkopimda Samarinda, serta sejumlah pejabat Pemkot Samarinda. (*)

The post Wali Kota Andi Harun Berangkatkan Jamaah Haji, Beri Uang Saku 100 Riyal per Jamaa appeared first on Vonis.

Program ini dijadwalkan berlangsung rutin setiap Sabtu malam sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta memberikan ruang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa program CFN memiliki potensi besar dalam mendukung efisiensi energi sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan perkotaan.

Abdul Rohim menilai langkah Pemkot Samarinda tersebut sejalan dengan kebutuhan kota-kota modern yang mulai mengedepankan ruang publik ramah lingkungan.

Ia menyebut CFN sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi pada waktu tertentu.

“Kami tentu mendukung, CFN dapat menjadi langkah nyata untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mengurangi konsumsi BBM,” ujarnya, Jumat (24/04/2026).

Konsep CFN Ubah Fungsi Jalan Jadi Ruang Publik

Pemkot Samarinda merancang CFN sebagai ruang publik alternatif yang bebas dari kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaannya, Jalan Kesuma Bangsa akan ditutup sementara pada malam hari dan dialihkan menjadi area aktivitas pejalan kaki, komunitas, serta pelaku UMKM.

Ruang jalan yang biasanya dipadati kendaraan akan berubah menjadi kawasan interaksi sosial masyarakat.

Trotoar dan badan jalan akan dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan, termasuk kuliner, hiburan rakyat, dan aktivitas komunitas lokal.

Menurut Abdul Rohim, konsep ini memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam menikmati ruang kota tanpa dominasi kendaraan bermotor.

Perubahan fungsi ruang tersebut juga dinilai mampu menciptakan suasana kota yang lebih hidup dan inklusif.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Lokal

Abdul Rohim menekankan bahwa salah satu keunggulan utama program CFN terletak pada dampaknya terhadap ekonomi lokal.

Ia menyebut pelaku UMKM akan memperoleh ruang baru untuk memasarkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa keberadaan CFN dapat meningkatkan perputaran ekonomi malam hari sekaligus memperluas peluang usaha kecil di Samarinda.

Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di lokasi tersebut, pelaku usaha dapat meraih manfaat ekonomi secara lebih merata.

“Pelaku UMKM mendapatkan ruang untuk berjualan sehingga dampaknya langsung terasa bagi ekonomi masyarakat,” kata Rohim.

Alternatif Hiburan dan Pengurai Kepadatan Kota

Selain aspek ekonomi, Abdul Rohim juga menilai CFN dapat menjadi alternatif hiburan bagi warga Samarinda pada akhir pekan.

Selama ini, masyarakat cenderung berkumpul di pusat perbelanjaan yang menyebabkan peningkatan kepadatan lalu lintas serta konsumsi BBM.

Dengan hadirnya CFN, masyarakat memiliki pilihan baru untuk beraktivitas di ruang terbuka tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan.

Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan lalu lintas di beberapa titik keramaian kota.

Ia memastikan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan CFN.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Abdul Rohim menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan tersebut agar tetap berada pada jalur yang tepat.

Ia juga menyebut evaluasi penting dilakukan untuk melihat efektivitas program dalam jangka panjang.

“Kami mendukung pelaksanaannya dengan pengawasan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)

The post Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kurangi BBM, DPRD Samarinda Dukung Program Car Free Night appeared first on Vonis.

Sekolah yang menggabungkan jenjang SD hingga SMA itu dinilai masih memiliki banyak kekurangan, baik dari sisi fasilitas maupun aspek legalitas pengelolaan.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas utama belum memadai dan tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada.

Salah satunya adalah musala yang dinilai terlalu kecil.

Selain musala, keterbatasan aula juga menjadi perhatian serius.

Aula yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 100 orang, sementara kebutuhan untuk kegiatan besar seperti kelulusan bisa mencapai 200 hingga 300 siswa, belum termasuk kehadiran orang tua.

“Ini jelas menjadi permasalahan ketika ada kegiatan besar,” tegas Rohim, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, terutama dalam hal perencanaan kapasitas fasilitas pendidikan yang terintegrasi.

Ia menambahkan, konsep sekolah terpadu seharusnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar seluruh aktivitas pendidikan dapat berjalan optimal tanpa hambatan.

Legalitas Yayasan Jadi Sorotan

Tak hanya persoalan fisik, DPRD Samarinda juga menyoroti aspek administrasi dan regulasi pengelolaan sekolah tersebut.

Abdul Rohim menyebut pihaknya akan mendalami dasar hukum keberadaan yayasan yang disebut-sebut dibentuk dengan dukungan pemerintah kota.

“Selama ini kita memahami yayasan itu swasta. Tapi ini justru dibentuk pemerintah kota. Itu yang mau kita cek regulasinya, apakah ada aturan yang membenarkan Pemkot membentuk yayasan untuk mengakomodir keperluan pendidikan,” jelasnya.

Hal ini dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih status antara sekolah negeri dan pengelolaan berbasis yayasan.

Kewenangan Pendidikan Perlu Kejelasan

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Samarinda lainnya, Achmad Sukamto, menambahkan bahwa penggabungan tiga jenjang pendidikan dalam satu kawasan juga memunculkan persoalan kewenangan.

Ia menjelaskan bahwa SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, berbeda dengan SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

“Itu yang harus kita pertanyakan nantinya. Karena kalau dari yayasan menempati sekolah itu swasta, tapi ini sekolah negeri. Itu yang akan kita dalami,” ujarnya.

DPRD Samarinda memastikan seluruh temuan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemkot Samarinda guna mencari solusi terbaik, baik dari sisi peningkatan fasilitas maupun kejelasan regulasi pengelolaan sekolah terpadu tersebut. (Adv)

The post Pansus DPRD Samarinda Soroti Fasilitas dan Legalitas Sekolah Terpadu di Loa Bakung appeared first on Vonis.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pengukuhan kepengurusan, tetapi juga momentum penegasan target politik ambisius menuju pemilu mendatang.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, bersama sejumlah tokoh nasional, anggota legislatif, serta kader dari berbagai daerah.

Kehadiran elite pusat dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan Timur masuk dalam peta prioritas penguatan basis politik PAN.

Sekretaris DPW PAN Kaltim, Jasno, menegaskan bahwa pelantikan kali ini merupakan bagian dari konsolidasi menyeluruh, mulai dari tingkat wilayah hingga daerah.

“Ini pelantikan DPW sekaligus DPD se-Kalimantan Timur. Luar biasa karena Ketua Umum hadir langsung, didampingi sejumlah menteri dan anggota DPR,” ujar Jasno setelah kegiatan.

Menurut Jasno, rangkaian kegiatan tidak berhenti pada pelantikan semata. Agenda akan dilanjutkan dengan Rakerwil selama dua hari ke depan sebagai forum merumuskan strategi politik partai secara lebih terarah.

“Besok kita lanjutkan Rakerwil selama dua hari. Di situ kita akan bahas langkah konkret untuk mencapai target partai,” katanya.

Target yang dimaksud bukanlah target biasa. PAN Kaltim secara terbuka menegaskan ambisinya untuk menembus posisi empat besar, baik di tingkat daerah maupun nasional. Target tersebut sejalan dengan arahan langsung dari Ketua Umum PAN.

“Target kita jelas, empat besar. Itu bukan hanya di Kaltim, tapi juga secara nasional. Ini target besar yang harus kita capai bersama,” tegas Jasno.

Untuk mencapai target tersebut, PAN Kaltim menyiapkan strategi penguatan mesin partai hingga ke level paling bawah.

Salah satu langkah konkret yang dicanangkan adalah memastikan keterisian kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

“Kita targetkan setiap dapil harus terisi. Tidak boleh ada yang kosong. Artinya, kita ingin 100 persen dapil memiliki wakil dari PAN,” jelasnya.

Strategi ini dinilai sebagai upaya memperluas jangkauan politik sekaligus memperkuat basis suara partai di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dengan keterisian penuh di setiap dapil, PAN berharap dapat meningkatkan perolehan kursi secara signifikan pada pemilu 2029.

Selain fokus pada legislatif, PAN juga mulai mempersiapkan kader untuk bertarung di ranah eksekutif. Jasno mengungkapkan bahwa sejumlah nama telah disiapkan untuk maju dalam kontestasi kepala daerah di berbagai wilayah.

“Beberapa kader sudah kita siapkan. Misalnya di Kutai Barat atau Mahakam Ulu, ada Haji Agus. Di Kutai Kartanegara ada Pak Farudin. Di Samarinda, saya sendiri siap maju sebagai wali kota atau wakil wali kota,” ungkapnya.

Tak hanya itu, wilayah Bontang juga masuk dalam radar penguatan kader untuk posisi eksekutif. Bahkan, PAN Kaltim membuka peluang untuk berpartisipasi dalam kontestasi tingkat provinsi.

“Untuk provinsi, kita juga punya keinginan. Bisa saja kader PAN maju sebagai gubernur atau wakil gubernur. Secara aturan, itu memungkinkan,” tambahnya.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa PAN tidak hanya ingin menjadi pelengkap dalam peta politik daerah, tetapi juga berupaya menjadi pemain utama dalam kontestasi kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif.

Di sisi lain, Jasno juga menanggapi dinamika politik yang berkembang, termasuk tuntutan masyarakat terkait penggunaan hak angket di DPRD.

Ia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi dari fraksi PAN di legislatif terkait hal tersebut.

“Kita masih menunggu laporan dari teman-teman di fraksi. Hak angket itu ada mekanismenya, harus memenuhi syarat tertentu,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keputusan partai terkait sikap politik, termasuk soal hak angket maupun posisi dalam koalisi, akan ditentukan melalui mekanisme internal partai.

“Kita lihat situasi dulu. Nanti akan kita bahas dalam rapat internal. Keputusan partai tentu yang terbaik,” ujarnya.

Terkait posisi PAN dalam koalisi politik di daerah, Jasno juga belum memberikan kepastian apakah partainya akan tetap bertahan atau mengambil langkah berbeda.

Menurutnya, dinamika politik masih terus berkembang dan membutuhkan kajian matang.

“Kita berharap tetap di koalisi, tapi semua tergantung situasi. Apalagi ada evaluasi dari gubernur terkait tuntutan masyarakat. Itu juga jadi pertimbangan,” katanya.

Pelantikan dan Rakerwil ini menjadi titik awal bagi PAN Kaltim untuk memperkuat konsolidasi sekaligus merumuskan strategi jangka panjang.

Dengan target ambisius dan langkah konkret yang mulai disusun, PAN berupaya menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik yang patut diperhitungkan di Kalimantan Timur.

Ke depan, efektivitas strategi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan partai dalam menjaga soliditas internal, membangun komunikasi politik, serta menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Jika itu tercapai, target empat besar yang dicanangkan bukan tidak mungkin menjadi kenyataan.

(tim redaksi)

The post PAN Kaltim Tegaskan Target Empat Besar, Siapkan Kader untuk Semua Dapil hingga Kursi Eksekutif appeared first on Vonis.