Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.

Warga dari berbagai penjuru Kota Tepian berdatangan dengan mengenakan jersey, membawa bendera, hingga atribut tim favorit mereka.

Meski memberikan dukungan kepada tim yang berbeda, seluruh penonton tetap menjaga ketertiban dan menikmati pertandingan dalam suasana penuh keakraban.

Sorak sorai ribuan penonton menggema ketika layar videotron raksasa mulai menayangkan pertandingan.

Setiap peluang dan gol yang tercipta langsung disambut tepuk tangan serta yel-yel dari para pendukung yang memenuhi kawasan GOR Segiri.

Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri hadir bersama jajaran perangkat daerah untuk menyapa masyarakat sekaligus mengikuti jalannya pertandingan.

Kehadiran pemerintah menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan yang mampu menghadirkan hiburan sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pererat Silaturahmi Melalui Olahraga

Saefuddin mengatakan kegiatan nobar tidak sekadar menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan persatuan masyarakat.

Menurutnya, sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang perbedaan pilihan maupun latar belakang.

“Yang paling penting dari kegiatan ini bukan hanya pertandingan sepak bolanya, tetapi bagaimana masyarakat bisa berkumpul, saling bersilaturahmi, dan menikmati suasana kebersamaan. Walaupun berbeda tim yang didukung, persaudaraan tetap harus menjadi yang utama,” ujar Saefuddin.

Ia menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa olahraga mampu menjadi ruang positif untuk mempererat hubungan sosial di tengah kehidupan perkotaan yang semakin dinamis.

Kegiatan seperti ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui aktivitas yang bersifat rekreatif dan inklusif.

Saefuddin juga mengungkapkan perubahan dukungannya pada partai final. Jika pada babak semifinal ia memberikan dukungan kepada Argentina, kali ini ia memilih mendukung Spanyol.

“Kalau semifinal saya mendukung Argentina. Tetapi di final ini saya mendukung penuh Spanyol. Saya melihat permainan tiki-taka mereka sangat menarik, disiplin, dan menjadi kekuatan utama yang membuat mereka layak meraih kemenangan,” katanya.

Ia menambahkan, sepak bola modern tidak hanya mengandalkan kemampuan individu pemain, tetapi juga kerja sama tim, kedisiplinan, dan strategi yang matang.

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah.

UMKM Ikut Rasakan Manfaat

Kemeriahan nobar juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di sekitar kawasan GOR Segiri.

Sejak malam hari, stan makanan, minuman, hingga penjual atribut sepak bola dipadati pengunjung yang memanfaatkan momen tersebut.

Pemkot Samarinda turut menyiapkan berbagai hadiah doorprize yang dibagikan di sela-sela acara. Pengundian hadiah berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati lokasi.

Salah seorang warga, Amin, mengaku menikmati suasana nobar meski tim yang didukungnya harus mengakui keunggulan lawan pada laga final.

“Memang saya mendukung Argentina dan tentu sedikit kecewa karena hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi pertandingan tetap seru dan kami menikmati suasananya bersama ribuan warga lainnya,” ujarnya.

Amin mengapresiasi inisiatif Pemkot Samarinda yang menyediakan fasilitas nobar secara gratis.

Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, menikmati pertandingan bersama, sekaligus mempererat kebersamaan tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menonton di tempat berbayar.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Samarinda karena sudah memfasilitasi nonton bareng ini. Selain tempatnya nyaman, acaranya juga meriah dan ada banyak doorprize untuk masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan pada event-event besar lainnya,” katanya.

Hingga pertandingan berakhir, ribuan warga tetap bertahan di kawasan GOR Segiri.

Perbedaan dukungan terhadap tim tidak mengurangi semangat kebersamaan yang tercipta sepanjang acara.

Melalui kegiatan ini, sepak bola kembali membuktikan kemampuannya menjadi perekat persaudaraan sekaligus menghadirkan ruang interaksi yang positif bagi masyarakat Samarinda. (*)

The post Pemkot Samarinda Fasilitasi Nobar Final Piala Dunia, Saefuddin Zuhri: Perkuat Silaturahmi dan Persaudaraan Warga appeared first on Vonis.

Ia meminta semua pihak menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

Prasetyo menyampaikan pernyataan itu setelah mengikuti rapat bersama pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Ia menilai proses hukum harus berjalan sesuai aturan dan tidak perlu melibatkan nama Presiden dalam perkara yang sedang diperiksa.

“Perkara ini merupakan ranah hukum. Karena itu, kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku dan jangan menghubungkan proses tersebut dengan Presiden,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memeriksa siapa pun yang berkaitan dengan sebuah perkara.

Menurut dia, status seseorang sebagai pejabat atau mantan pejabat tidak membuat proses pemeriksaan harus menunggu persetujuan Presiden.

“Pemeriksaan dalam proses hukum berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemeriksaan seseorang harus mendapatkan izin Presiden terlebih dahulu,” kata Prasetyo.

Hotman Paris Klaim Febrie Dikriminalisasi

Sebelumnya, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan Febrie Ardiansyah menjadi korban kriminalisasi dalam perkara yang menjeratnya.

Hotman mengatakan dirinya memilih mendampingi Febrie karena menilai kasus tersebut perlu mendapat perhatian.

Hotman menyebut dirinya tidak menjadikan honor sebagai alasan utama dalam menangani perkara tersebut.

Ia mengaku prihatin terhadap kondisi Febrie yang pernah menduduki posisi strategis di Kejaksaan Agung.

“Saya membantu karena melihat ada persoalan yang perlu dikawal secara hukum. Bukan semata soal bayaran, tetapi karena saya menilai perkara ini harus mendapat perhatian,” ujar Hotman.

Hotman juga membawa hubungan profesionalnya dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya.

Ia menyebut pernah menangani sejumlah perkara yang berkaitan dengan Prabowo selama puluhan tahun.

“Saya sudah lama mengenal dan membantu Pak Prabowo dalam berbagai persoalan hukum. Karena itu saya merasa perlu menyampaikan pandangan saya terkait perkara ini,” kata Hotman.

Febrie Tersangka Dugaan Korupsi Asabri

Febrie Ardiansyah kini menghadapi proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus Asabri.

Perkara tersebut sebelumnya ditangani Mabes Polri sebelum dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

Pemerintah menegaskan penyelesaian kasus tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Proses hukum terhadap Febrie masih berjalan, sementara pihak kuasa hukum menyatakan akan terus memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap kliennya. (*)

The post Mensesneg Tegaskan Pemeriksaan Febrie Ardiansyah Tak Harus Tunggu Persetujuan Prabowo appeared first on Vonis.

Menurutnya, upaya memberantas korupsi harus berjalan seiring dengan pembangunan kesadaran etika dan moral di tengah masyarakat.

Yusril menyampaikan pandangan tersebut saat memberikan sambutan dalam peresmian Cetiya Tian Shi Hua Guan Di Jing Se di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (19/7/2026).

Ia menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menangani tindak pidana korupsi.

Berbagai regulasi telah disusun, sementara aparat penegak hukum dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga telah menjalankan tugasnya.

Namun, praktik korupsi masih terus terjadi.

“Indonesia tidak kekurangan aturan maupun lembaga penegak hukum. Tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan kesadaran etika dan moral masyarakat,” kata Yusril.

Pendidikan Moral Jadi Kunci

Yusril mengatakan pengalaman panjangnya di bidang hukum memberinya banyak pelajaran mengenai pemberantasan korupsi.

Selama menjabat di berbagai posisi pemerintahan, ia terlibat dalam penyusunan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan KPK dan Pengadilan Tipikor.

Meski berbagai instrumen hukum telah tersedia, ia menilai korupsi belum dapat ditekan secara maksimal.

Kondisi tersebut membuatnya berkesimpulan bahwa penegakan hukum semata tidak mampu menyelesaikan persoalan korupsi.

Ia menegaskan bahwa negara memerlukan fondasi etika yang kuat agar hukum dapat berjalan efektif.

Menurutnya, nilai-nilai moral yang tumbuh dari ajaran agama perlu menjadi pijakan dalam membangun integritas masyarakat.

Bangun Budaya Antikorupsi Sejak Dini

Yusril juga menekankan pentingnya pendidikan etika sejak usia dini.

Ia berpandangan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mematuhi hukum karena dorongan hati nurani, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

“Budaya antikorupsi tidak bisa dibangun secara instan. Kita perlu menanamkan pendidikan etika sejak anak-anak agar lahir generasi yang menjunjung integritas dan menaati hukum atas dasar kesadaran,” ujar Yusril.

Ia mengakui perubahan budaya membutuhkan waktu yang panjang.

Karena itu, ia mengajak keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, dan pemerintah bersama-sama memperkuat pendidikan karakter agar Indonesia memiliki generasi yang menolak korupsi, suap, dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang. (*)

The post Tak Bisa Diberantas Hanya dengan Penegakan Hukum, Yusril Nilai Budaya Antikorupsi Harus Dibangun Lewat Pendidikan Moral appeared first on Vonis.

Ia menegaskan proses hukum terhadap siapa pun tetap berjalan berdasarkan aturan, bukan karena jabatan atau kedekatan dengan pejabat tertentu.

Soedeson menyebut pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang mempersoalkan tidak adanya izin Presiden dalam perkara Febrie tidak memiliki landasan hukum.

Menurutnya, tidak ada ketentuan yang memberikan perlakuan khusus bagi seorang jaksa ketika berhadapan dengan proses hukum.

“Tidak ada aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden untuk memproses seorang jaksa. Hukum berlaku sama bagi setiap warga negara,” ujar Soedeson, Minggu (19/7/2026).

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, kedudukan seseorang tidak dapat menjadi penghalang bagi penegakan hukum.

Ia menilai aparat harus tetap bertindak tegas apabila menemukan dugaan pelanggaran.

“Siapa pun orangnya, baik pejabat maupun masyarakat biasa, apabila terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Soedeson juga menyoroti keberadaan Tim 9 yang dibentuk Kejaksaan Agung untuk menangani perkara Febrie Adriansyah.

Ia meminta tim tersebut bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Tim 9 harus mampu melihat rasa keadilan masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan secara objektif serta menjaga kehormatan institusi,” ujarnya.

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menyebut perkara yang menjerat Febrie Adriansyah sebagai bentuk kriminalisasi.

Ia mempertanyakan proses hukum terhadap sosok yang menurutnya memiliki kontribusi besar dalam penyelamatan aset negara.

Hotman juga mengungkapkan hubungannya sebagai kuasa hukum dengan Presiden Prabowo Subianto selama puluhan tahun.

Namun, Soedeson meminta semua pihak tidak membawa nama Presiden dalam perkara tersebut karena persoalan itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum. (*)

The post DPR Respons Pernyataan Hotman Paris: Proses Hukum Tak Perlu Izin Presiden appeared first on Vonis.

Pemerintah Washington menyebut operasi tersebut sebagai tindakan balasan untuk menghukum pihak yang bertanggung jawab atas kematian personel militernya.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pasukannya telah memulai serangan udara baru terhadap sejumlah sasaran di Iran.

Dalam pernyataannya, CENTCOM mengatakan operasi itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam jalur pelayaran internasional, khususnya di kawasan Selat Hormuz.

“Serangan-serangan ini dirancang untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz dan menghukum pasukan Garda Revolusi Islam yang melancarkan serangan terhadap anggota militer Amerika di Yordania,” kata CENTCOM melalui unggahan di media sosial X.

Dua Tentara AS Tewas, Beberapa Lainnya Terluka

Sebelum melancarkan serangan balasan, CENTCOM mengumumkan bahwa dua anggota militer Amerika Serikat tewas ketika pasukan AS dan sekutunya menghadapi serangan Iran.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu insiden paling serius yang melibatkan korban jiwa tentara Amerika akibat serangan Iran dalam beberapa waktu terakhir.

Selain dua korban meninggal, satu personel militer AS dilaporkan masih hilang.

Sementara itu, empat anggota militer lainnya mengalami luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit di Yordania untuk mendapatkan perawatan.

Hingga kini, pihak militer Amerika Serikat belum mengungkap identitas prajurit yang gugur maupun menjelaskan secara rinci proses pencarian terhadap personel yang hilang.

Iran Ancam Perluas Operasi Militer

Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran memperingatkan Amerika Serikat agar menghentikan serangan terhadap wilayahnya.

Teheran menyatakan akan memperluas operasi militer jika Washington terus melancarkan serangan.

Pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, mengatakan Iran dapat memasuki fase operasi serangan berskala penuh apabila konflik terus berlanjut.

Menurut Rezaei, Iran tidak akan membatasi responsnya hanya pada tindakan pembalasan yang bersifat terbatas.

Ia juga menuding Amerika Serikat telah menyerang infrastruktur sipil Iran dan meminta Washington memberikan kompensasi finansial.

Namun, pemerintah Amerika Serikat membantah tuduhan tersebut. Washington menyatakan pihaknya tidak secara sengaja menargetkan fasilitas sipil dalam operasi militernya.

Ketegangan antara kedua negara kini semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah, terutama terkait keamanan jalur energi global di sekitar Selat Hormuz. (*)

The post Dua Tentara AS Tewas, Washington Balas Serang Iran appeared first on Vonis.

Hingga pertengahan Juli, KPK telah menindak 10 kepala daerah melalui rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) dan pengembangan perkara.

Kasus yang terungkap menunjukkan beragam modus korupsi, mulai dari pemerasan, gratifikasi, suap proyek, hingga dugaan jual beli jabatan.

Penindakan tersebut menegaskan bahwa praktik korupsi di pemerintahan daerah masih menjadi tantangan serius.

Selain menetapkan kepala daerah sebagai tersangka, KPK juga menjerat sejumlah aparatur sipil negara (ASN), kepala dinas, kepala desa, ajudan, hingga pihak swasta yang diduga terlibat dalam perkara.

Modus Korupsi Beragam

Pada Januari 2026, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT yang juga mengamankan sejumlah pihak lainnya.

Penyidik kemudian menetapkan Maidi sebagai tersangka dugaan pemerasan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penerimaan gratifikasi.

KPK turut menetapkan orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah sebagai tersangka.

Pada hari yang sama, KPK juga mengamankan Bupati Pati Sudewo.

Penyidik menyita uang sekitar Rp2,6 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK menduga Sudewo melakukan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa dan menetapkannya sebagai tersangka bersama tiga kepala desa.

Memasuki Maret, KPK kembali menggelar OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Penyidik menduga Fadia terlibat dalam korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023–2026.

Masih pada bulan yang sama, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

Penyidik menduga terjadi praktik suap terkait proyek pemerintah atau suap ijon proyek.

Selain Fikri, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPRPKP Harry Eko Purnomo serta tiga pihak swasta sebagai tersangka.

Dugaan Pemerasan hingga Jual Beli Jabatan

KPK kemudian mengungkap dugaan pemerasan di Kabupaten Cilacap.

Penyidik menetapkan Bupati Syamsul Auliya Rahman sebagai tersangka setelah menemukan dugaan permintaan tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pihak.

Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono juga ikut menjadi tersangka.

Pada April, KPK mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Penyidik menduga Gatut melakukan pemerasan dan menerima sejumlah uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

KPK juga menetapkan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka.

Penindakan berlanjut pada Juni ketika KPK menggelar OTT di Jakarta dan Sumatera Selatan.

Dalam perkara itu, Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi.

Penyidik juga menjerat tiga tersangka lain yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta.

Pada periode yang sama, KPK mengusut dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

KPK kemudian menetapkan Bupati Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnaen sebagai tersangka bersama seorang pihak swasta yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Penindakan Berlanjut hingga Juli

Memasuki Juli, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin.

Penyidik menduga Syah menerima suap terkait proyek pemerintah.

Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan seorang pihak swasta yang merupakan tim sukses Syah pada Pilkada 2024 sebagai tersangka.

Beberapa hari kemudian, KPK menggelar operasi di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Penyidik menetapkan Bupati Etik Suharyani sebagai tersangka dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Dua ASN pemerintah daerah juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Rangkaian penindakan sepanjang 2026 menunjukkan bahwa praktik korupsi di daerah masih melibatkan berbagai pola, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, pemerasan terhadap bawahan, pengaturan proyek, hingga jual beli jabatan.

Melalui penindakan tersebut, KPK menegaskan komitmennya untuk menindak setiap pihak yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan keuangan negara, sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*)

The post 10 Kepala Daerah Terjerat OTT KPK pada 2026, Ini Daftar dan Modus Korupsinya appeared first on Vonis.

Penurunan itu terjadi di tengah sorotan publik terhadap pendampingan hukum Hotman kepada Febrie yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hotman mengonfirmasi dirinya menerima surat kuasa dari Febrie pada Jumat (17/7/2026).

Pada hari yang sama, ia bersama tim kuasa hukum mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Hotman tiba di kompleks Kejaksaan Agung sekitar pukul 09.45 WIB melalui area basement.

Saat ditanya awak media mengenai pendampingannya terhadap Febrie, Hotman menegaskan bahwa dirinya telah resmi menjadi kuasa hukum mantan Jampidsus tersebut.

“Ya. Resmi surat kuasa pagi ini,” ujar Hotman kepada wartawan.

Jumlah Followers Turun

Keputusan Hotman menjadi kuasa hukum Febrie ternyata berdampak pada aktivitas akun media sosialnya.

Berdasarkan data Social Blade yang dikutip pada Minggu (19/7), jumlah pengikut akun Instagram Hotman mengalami penurunan dalam dua hari berturut-turut.

Pada Sabtu (18/7), sebanyak 29.466 akun tercatat berhenti mengikuti akun Instagram Hotman.

Penurunan itu membuat jumlah pengikutnya menjadi 9.810.105 akun.

Sehari kemudian, Minggu (19/7), tren penurunan masih berlanjut.

Sebanyak 15.898 akun kembali melakukan unfollow sehingga total pengikut Hotman berkurang menjadi 9.794.207 akun.

Selain penurunan jumlah pengikut, kolom komentar dalam sejumlah unggahan terbaru Hotman juga dipenuhi tanggapan dari warganet.

Sebagian pengguna menyoroti berkurangnya jumlah followers, sementara yang lain mengaku sengaja menghentikan mengikuti akun tersebut setelah mengetahui Hotman menjadi kuasa hukum Febrie.

Meski demikian, data penurunan followers tidak dapat menunjukkan secara pasti alasan setiap pengguna berhenti mengikuti akun Instagram Hotman.

Berbagai faktor dapat memengaruhi perubahan jumlah pengikut di media sosial.

Kejagung Tegaskan Status Tersangka

Sementara itu, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa Febrie Ardiansyah berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait PT ASABRI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan bahwa penetapan status tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Polri.

Menurut Anang, penyidik menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan PT ASABRI untuk periode 2020–2024.

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan Don Ritto sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. (*)

The post Dampingi Febrie Ardiansyah, Hotman Paris Kehilangan Puluhan Ribu Followers  appeared first on Vonis.

Karena itu, KSOP Kelas I Samarinda menerapkan asas Lex Loci Delictus Commissi sebagai landasan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang terjadi di wilayah kerjanya.

Asas tersebut menegaskan bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu perbuatan melawan hukum adalah hukum di tempat kejadian berlangsung.

Wilayah kerja KSOP Kelas I Samarinda mencakup alur pelayaran Sungai Mahakam yang menjadi jalur utama distribusi batu bara, hasil perkebunan, serta berbagai komoditas strategis lainnya.

Tingginya aktivitas pelayaran di kawasan ini turut meningkatkan potensi terjadinya tabrakan kapal, kapal kandas, hingga pencemaran lingkungan.

Kepastian Hukum bagi Seluruh Pelaku Pelayaran

Penerapan asas Lex Loci Delictus Commissi memberikan kepastian bahwa setiap insiden yang terjadi di wilayah hukum KSOP Samarinda akan diproses berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

Ketentuan tersebut berlaku bagi kapal berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing yang beroperasi di kawasan tersebut.

“Setiap perbuatan melawan hukum yang terjadi di wilayah kerja KSOP Samarinda harus diselesaikan berdasarkan hukum Indonesia karena lokasi kejadian menjadi dasar penentuan hukum yang berlaku,” ujar  Mursidi, Kepala KSOP Kelas I Samarinda melalui pertanyaan tertulis yang diterima media ini.

Sebagai contoh, apabila sebuah kapal menabrak dermaga akibat kelalaian navigasi, aparat akan menilai tanggung jawab hukum, besaran ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Hal yang sama berlaku apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak atau limbah di Sungai Mahakam.

Mendukung Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan

Penerapan asas tersebut juga memperkuat kewenangan KSOP Kelas I Samarinda dalam menjalankan fungsi pengawasan keselamatan pelayaran, pemeriksaan kapal, serta penanganan insiden maritim.

Kepastian hukum memudahkan proses penyelidikan dan mempercepat penyelesaian sengketa tanpa menimbulkan perdebatan mengenai hukum negara asal kapal.

“Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi seluruh pihak serta memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya,” jelasnya.

Selain melindungi kepentingan pelaku usaha, penerapan asas tersebut juga mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan Sungai Mahakam.

Setiap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan tetap wajib bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum nasional, termasuk melakukan pemulihan dan membayar ganti kerugian apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Melalui penerapan asas Lex Loci Delictus Commissi, KSOP Kelas I Samarinda terus memperkuat kepastian hukum, meningkatkan keselamatan pelayaran, dan menjaga stabilitas operasional pelabuhan.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha maritim yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional di sektor pelayaran Indonesia. (*)

The post Perkuat Kepastian Hukum Maritim di Alur Pelayaran Sungai Mahakam, KSOP Samarinda Terapkan Asas Lex Loci Delictus Commissi appeared first on Vonis.

Dalam serangan yang disebut sebagai aksi balasan atas serangan AS ke wilayah Iran itu, IRGC mengaku menghancurkan depot drone serta sebuah pusat kecerdasan buatan (AI) yang diklaim digunakan militer AS untuk mendukung operasi penargetan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Amerika Serikat maupun otoritas Bahrain yang mengonfirmasi ataupun membantah klaim tersebut.

Informasi mengenai tingkat kerusakan di lokasi juga belum dapat diverifikasi secara independen.

IRGC Sampaikan Peringatan kepada AS

Selain menyerang sasaran di Bahrain, IRGC menyatakan telah menargetkan fasilitas militer AS di Kuwait dan Yordania sebagai bagian dari operasi yang sama.

Dalam pernyataannya, IRGC juga mengeluarkan peringatan kepada Washington.

Mereka menegaskan akan memperluas serangan apabila AS kembali menyerang jembatan maupun infrastruktur transportasi di Iran.

IRGC menyatakan pihaknya siap menargetkan aset industri, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan milik perusahaan-perusahaan yang memiliki pemegang saham asal Amerika di berbagai negara yang menjadi lokasi pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah.

Mereka juga menegaskan bahwa negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS di kawasan tersebut dianggap ikut terlibat dalam tindakan yang mereka sebut sebagai kejahatan perang.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Eskalasi konflik dipicu oleh saling serang yang terjadi setelah insiden terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.

Hingga kini, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih menjadi perhatian masyarakat internasional karena berpotensi memicu konflik yang lebih luas. (*)

The post Iran Klaim Luluhlantakkan Pusat AI dan Depot Drone AS di Bahrain appeared first on Vonis.

Prabowo menyampaikan penghargaan tersebut saat memimpin Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa petani memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Ia menyebut keberhasilan para petani sebagai hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia.

“Saya bangga dengan petani-petani Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung pihak-pihak yang menilai harga beras dari petani terlalu mahal.

Ia melontarkan sindiran agar pihak yang menyampaikan kritik tersebut mencoba sendiri menanam padi.

“Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, masyarakat perlu memahami bahwa petani membutuhkan penghasilan yang layak dari hasil kerja mereka. Ia menilai kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan.

Petani dan Nelayan Disebut Pahlawan Pangan

Selain memberikan perhatian kepada petani, Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada para nelayan Indonesia.

Ia mengatakan petani dan nelayan merupakan kelompok yang berperan langsung dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.

“Terima kasih petani, nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua,” tutur Prabowo.

Prabowo kembali menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya memberikan ruang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan.

Ia mengingatkan bahwa hasil kerja petani harus mendapat penghargaan yang sesuai.

Ia bahkan melontarkan candaan agar pihak yang tidak setuju dengan pendapatan tinggi bagi petani mencoba menanam padi sendiri.

“Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu,” ucap Prabowo sambil tertawa.

“Wuenak aja gitu,” lanjutnya.

Pejabat Hadiri Panen Raya TNI

Sejumlah pejabat mendampingi Prabowo dalam kegiatan Panen Raya TNI tersebut.

Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Hardjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhamad Ali.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku sektor pertanian dan perikanan. (*)

The post Petani Dipuji Prabowo, Pengkritik Harga Beras Disentil appeared first on Vonis.