Otoritas maritim Prancis menghentikan kapal itu saat melintas di perairan internasional setelah menemukan indikasi pelanggaran aturan pelayaran dan upaya penghindaran sanksi.

Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa Prancis bertindak untuk menegakkan hukum internasional dan mencegah pendanaan perang.

Ia menyebut kapal tersebut bagian dari jaringan kapal yang berusaha menyamarkan asal-usulnya untuk tetap beroperasi di pasar minyak global.

“Tidak dapat diterima bagi kapal untuk menghindari sanksi internasional, melanggar hukum laut, dan mendanai perang yang telah dilancarkan Rusia terhadap Ukraina,” kata Macron dalam pernyataan yang dikutip AFP.

Inggris Dukung Langkah Prancis

Pemerintah United Kingdom menyatakan dukungan terhadap tindakan Prancis tersebut.

Inggris menilai penindakan terhadap kapal-kapal yang diduga masuk dalam “armada bayangan” menjadi langkah penting untuk mempersempit ruang gerak ekspor minyak Rusia.

Dukungan ini memperkuat koordinasi negara-negara Barat dalam menegakkan sanksi yang telah diberlakukan sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Fenomena “Armada Bayangan” Rusia

Sejumlah negara Barat menuduh Rusia menggunakan “armada bayangan” atau shadow fleet untuk menghindari pembatasan ekspor minyak.

Kapal-kapal dalam jaringan ini kerap mengganti bendera, mengubah identitas kepemilikan, dan mematikan sistem pelacakan otomatis untuk menghindari deteksi.

Uni Eropa menyebut hampir 600 kapal telah masuk dalam daftar sanksi karena diduga terlibat dalam skema tersebut.

Kapal-kapal ini tetap beroperasi dengan memanfaatkan celah hukum maritim internasional serta jaringan perusahaan perantara di berbagai negara.

Penegakan Sanksi dan Dampaknya

Sejak September, Prancis juga telah menahan beberapa kapal lain yang diduga terkait jaringan serupa.

Namun, sebagian kapal kemudian kembali diizinkan berlayar setelah pemiliknya membayar denda administratif.

Pemerintah Prancis menegaskan bahwa penindakan ini bertujuan menekan pendanaan perang Rusia di Ukraina.

Negara-negara Barat terus memperketat pengawasan di laut lepas untuk mencegah penyalahgunaan jalur perdagangan energi global oleh kapal-kapal yang menghindari sanksi internasional. (*)

Laporan ini muncul dari Axios yang mengutip dua pejabat Amerika Serikat dan satu sumber lain yang mengetahui isi pembicaraan tersebut.

Menurut laporan tersebut, Trump menegur Netanyahu dengan nada keras setelah mengetahui adanya eskalasi militer Israel di Lebanon.

Operasi tersebut berkaitan dengan serangan terhadap kelompok milisi Hizbullah.

Dalam percakapan itu, Trump disebut mengungkapkan kemarahan secara langsung.

Ia bahkan mengeluarkan pernyataan bernada keras, “You are fucking crazy. What are you doing?” kepada Netanyahu setelah membahas situasi di lapangan.

Sumber Axios menyebut Trump khawatir operasi militer Israel dapat memperburuk stabilitas kawasan dan mengganggu upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

Kekhawatiran terhadap Diplomasi Iran

Dalam percakapan tersebut, Trump juga menyoroti risiko eskalasi terhadap negosiasi yang lebih luas, termasuk komunikasi tidak langsung dengan Iran.

Ia menilai tindakan militer Israel di Lebanon dapat merusak peluang tercapainya kesepakatan regional yang lebih stabil.

Trump disebut menegaskan bahwa ketegangan di Lebanon dapat mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung dengan pihak Iran, terutama terkait upaya menurunkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Dalam unggahan terpisah di media sosial, Trump mengklaim bahwa Israel dan Hizbullah telah mencapai kesepakatan tidak resmi untuk menghentikan pertempuran.

Ia menyebut Netanyahu berjanji tidak mengirim pasukan ke pinggiran selatan Beirut.

Trump juga menulis bahwa Hizbullah menyetujui penghentian tembakan.

Namun, klaim ini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari kedua pihak yang bertikai.

Respons dan Situasi Iran

Di sisi lain, laporan dari kantor berita Iran Tasnim menyebut bahwa Teheran menangguhkan pembicaraan dengan mediator sebagai bentuk protes atas perluasan operasi militer Israel di Lebanon.

Langkah ini menunjukkan meningkatnya ketegangan diplomatik yang melibatkan berbagai aktor regional.

Trump, dalam unggahan lain, menyebut bahwa komunikasi dengan Iran tetap berlanjut melalui jalur tidak langsung.

Ia menegaskan bahwa upaya diplomasi masih berlangsung meski situasi di lapangan memanas.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih maupun kantor Perdana Menteri Israel terkait isi percakapan yang dilaporkan tersebut.

Situasi di Lebanon dan kawasan sekitarnya masih berkembang, dengan potensi eskalasi maupun negosiasi yang berjalan paralel. (*)

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak langsung terhadap tingkat pengangguran di Kota Tepian.

“Angka pengangguran terbuka di Samarinda saat ini telah mencapai 5,31 persen, sehingga tambahan PHK dari sektor tambang dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyiapkan solusi konkret berupa penciptaan lapangan kerja baru.

Sri Puji Astuti menekankan bahwa tantangan terbesar tidak hanya pada potensi PHK, tetapi juga pada kesiapan daerah dalam menyerap tenaga kerja terdampak.

“Yang harus kita pikirkan bukan gelombang PHK nya tapi bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan baru untuk pengangguran terbuka yang banyak banget,” ucapnya.

Pemkot Lakukan Pendataan Pekerja Terdampak

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menyatakan telah bergerak melakukan langkah antisipasi.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan pihaknya telah meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melakukan pendataan pekerja yang berpotensi terdampak PHK.

“Sedang kita minta Disnaker untuk mendata itu (PHK tambang),” ucap Marnabas.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot tidak hanya fokus pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga pada perubahan pola hidup para pekerja tambang yang selama ini terbiasa dengan pendapatan relatif tinggi.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan strategi transisi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak sosial ekonomi.

Strategi Transisi Tenaga Kerja Disiapkan

Lebih lanjut, Marnabas menyebut Pemkot Samarinda tengah menyusun langkah terpadu dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah.

Pemerintah berupaya mendorong pekerja terdampak agar dapat beralih ke sektor ekonomi lain yang lebih berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa Wali Kota Samarinda telah menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas persoalan tersebut secara khusus.

“Kita akan melibatkan potensi-potensi semua perangkat daerah. Kita memang sedang merapatkan barisan untuk antisipasi itu,” pungkasnya.

Dengan kondisi ini, Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah perubahan kebijakan sektor pertambangan yang berpotensi berdampak luas terhadap ekonomi daerah. (Adv)

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menegaskan bahwa pelaksanaan SPPG harus berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta produsen pangan lokal seperti petani, peternak, dan nelayan kecil.

Ia menyampaikan penegasan tersebut setelah muncul informasi bahwa sejumlah SPPG masih menggunakan produk dari pemasok besar maupun barang pabrikan dalam penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, praktik tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang ingin menjadikan program MBG sebagai penggerak ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Sani mengingatkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan arahan agar SPPG membuka ruang bagi UMKM dan produsen lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.

“Arahan BGN sudah jelas bahwa setiap SPPG tidak boleh menolak produk UMKM maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa para petani, peternak, dan nelayan kecil ke SPPG,” tegasnya.

Menurut Sani, pelibatan UMKM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil, tetapi juga membantu menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan di daerah.

Memiliki Dasar Hukum yang Jelas

Sani menjelaskan bahwa kewajiban melibatkan UMKM dan produsen lokal telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan program MBG secara nasional.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penyelenggara MBG untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha kecil dalam proses pengadaan bahan pangan.

“Penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dan BUMDesa,” jelasnya.

Ia menilai regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga oleh sektor usaha lokal.

Sani berharap seluruh SPPG di berbagai daerah dapat menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten.

Ia menegaskan bahwa pengelola SPPG harus membangun kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM agar roda perekonomian masyarakat ikut bergerak seiring pelaksanaan program MBG.

“SPPG jangan pernah menolak produk petani dan UMKM,” pungkasnya.

Melalui pelibatan UMKM dan produsen lokal, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat kecil. (Adv)

Warganet menyoroti sejumlah elemen dalam desain tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan pakem lambang negara Indonesia.

Melalui akun Instagram resminya, BRIN mengakui adanya kesalahan dalam konten yang telah dipublikasikan dan menyatakan telah melakukan perbaikan.

“BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah kami bagikan,” tulis BRIN dalam unggahannya, Senin (1/6).

Lembaga tersebut menyatakan bahwa insiden itu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan ketelitian dalam proses produksi dan publikasi konten di masa mendatang.

“Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal, konten tersebut telah kami perbaiki,” lanjut pernyataan BRIN.

BRIN juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan kritik dan masukan terhadap unggahan tersebut.

“Kami menghaturkan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kontrol dari seluruh lapisan masyarakat kepada BRIN,” tulisnya.

Publik Soroti Detail Garuda

Konten yang diunggah BRIN segera menjadi perhatian warganet di berbagai platform media sosial.

Banyak pengguna menilai ilustrasi Garuda dalam poster tersebut tidak mengikuti ketentuan yang selama ini melekat pada lambang negara.

Salah satu sorotan utama berkaitan dengan jumlah bulu pada tubuh burung Garuda.

Dalam lambang negara, jumlah bulu memiliki makna simbolis yang merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945.

Bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 helai, bulu ekor berjumlah 8 helai, bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19 helai, dan bulu leher berjumlah 45 helai.

Warganet menemukan bahwa jumlah bulu dalam ilustrasi yang diunggah BRIN tidak sesuai dengan komposisi tersebut.

Perbedaan itu kemudian memicu kritik karena dianggap mengabaikan unsur penting dari simbol negara.

Muncul Dugaan Penggunaan AI

Selain mengkritik ketidaksesuaian desain, sebagian warganet menduga ilustrasi tersebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Dugaan itu muncul karena sejumlah detail visual dianggap tidak konsisten dan berbeda dari bentuk Garuda Pancasila yang lazim digunakan dalam dokumen resmi pemerintah.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari BRIN yang mengonfirmasi apakah ilustrasi tersebut dibuat dengan bantuan AI atau tidak.

Lembaga itu hanya menegaskan telah memperbaiki konten dan menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi internal.

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya proses verifikasi terhadap materi publikasi resmi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara dan identitas nasional.

Kritik publik yang muncul menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan lambang negara dalam ruang publik dan media digital. (*)

Forum tertinggi tingkat provinsi ini menjadi ajang strategis untuk mengevaluasi program kerja organisasi sekaligus memilih ketua baru periode 2026–2031.

Sejak awal kegiatan, suasana kebersamaan dan kekeluargaan terlihat mewarnai jalannya Muswil.

Para peserta yang terdiri dari pengurus KKSS, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, hingga perwakilan kabupaten/kota di Kaltim hadir untuk mengikuti agenda penting organisasi tersebut.

Muswil IX tidak hanya membahas laporan pertanggungjawaban dan arah kebijakan lima tahun ke depan, tetapi juga menentukan pemimpin baru yang akan memegang kendali organisasi di tingkat provinsi.

Andi Harun Tekankan Regenerasi dan Evaluasi Organisasi

Dalam sambutannya, Andi Harun menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bagian penting dari proses regenerasi organisasi.

Ia menyebut momentum Muswil harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi peran KKSS di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

“Suatu organisasi pasti memiliki tujuan untuk melakukan penyegaran terhadap respons organisasi atas dinamika perkembangan, sekaligus melakukan regenerasi kepemimpinan. Momentum Muswil ini harus menjadi sarana mengevaluasi peran dan fungsi organisasi, termasuk manfaatnya bagi warga dan bagi Kalimantan Timur,” ujar Andi Harun.

Ia menambahkan bahwa organisasi kemasyarakatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar yang menjadi fondasi kebersamaan.

Menurutnya, organisasi yang sehat harus memberi dampak nyata, bukan hanya berjalan secara administratif.

Dorongan agar KKSS Beri Manfaat Nyata

Andi Harun juga menekankan pentingnya peran KKSS Kaltim dalam memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat luas.

Ia meminta agar kepemimpinan baru nantinya tidak hanya berfokus pada kepentingan internal organisasi, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“KKSS harus menjadi organisasi yang memberi manfaat lebih besar bagi warganya dan mendukung pembangunan daerah. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. KKSS harus menjadi garda terdepan dan simpul utama dalam memperkuat persatuan daerah,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa organisasi sosial budaya harus tetap menjaga jati diri dan tidak terjebak pada pola pikir organisasi politik yang mengedepankan kepentingan sesaat.

“Kalau organisasi sosial budaya sudah mulai diperlakukan seperti organisasi politik yang mengedepankan kepentingan sesaat, maka kita harus mengingatkan diri kita sendiri,” katanya.

Dua Kandidat Maju dalam Pemilihan Ketua

Muswil IX KKSS Kaltim juga menjadi panggung pemilihan ketua baru periode 2026–2031.

Dua nama muncul sebagai kandidat utama, yakni Ridwan Tassa dan Muhammad Nasir.

Keduanya dinilai memiliki kapasitas dan komitmen untuk memperkuat organisasi agar lebih solid, profesional, dan mampu menjawab tantangan sosial di Kaltim.

Proses pemilihan diharapkan berjalan demokratis, tertib, dan tetap mengedepankan nilai kekeluargaan.

Andi Harun meminta seluruh peserta untuk tidak terjebak pada konflik kepentingan selama proses pemilihan berlangsung.

Ia menekankan bahwa hasil musyawarah harus diterima dengan sikap dewasa demi menjaga keharmonisan organisasi.

Jaga Nilai Kekeluargaan dan Etika Musyawarah

Selain membahas arah organisasi, Andi Harun mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam bermusyawarah.

Ia menegaskan bahwa forum seperti Muswil harus menjadi contoh kedewasaan berorganisasi di tengah masyarakat.

“Musyawarah ini harus berjalan tertib dan tidak boleh ada tindakan yang melanggar hukum. Justru dari forum inilah kita memperlihatkan kepada publik bahwa KKSS benar-benar siap menjadi organisasi yang memberi manfaat, bukan menjadi sumber masalah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran para sesepuh dan tokoh KKSS dalam menjaga arah organisasi agar tetap berada pada nilai-nilai luhur yang diwariskan generasi sebelumnya.

Penutup Muswil dengan Pemukulan Gong

Rangkaian pembukaan Muswil IX KKSS Kaltim ditutup dengan pemukulan gong oleh Andi Harun sebagai simbol dimulainya agenda resmi musyawarah.

Acara tersebut disambut antusias para peserta yang hadir.

Setelah prosesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan agenda persidangan yang akan menentukan arah organisasi serta memilih ketua baru KKSS Kaltim periode 2026–2031.

Muswil diharapkan menghasilkan keputusan terbaik demi memperkuat persatuan dan kontribusi organisasi di Kaltim. (*)

Desakan itu menguat setelah namanya disebut dalam persidangan perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap adanya amplop berisi 213.600 dolar Singapura dengan kode tertentu yang dikaitkan dengan pejabat berinisial “DIR”.

Jaksa menyebut kode tersebut merujuk pada Dirjen Bea Cukai.

Nama Dirjen Disebut dalam Dakwaan

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, menilai kemunculan nama tersebut dalam dokumen persidangan seharusnya diikuti dengan langkah pemeriksaan oleh KPK.

“Kalau sampai seseorang sudah disebut dalam surat dakwaan, kita perlu bertanya pada KPK, apakah yang bersangkutan sudah pernah dipanggil atau tidak,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/5).

Ia menegaskan bahwa penyebutan dalam dakwaan tidak terjadi secara spontan.

Menurutnya, hal itu biasanya didasarkan pada alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dan jaksa.

“Nama itu muncul bukan tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen dakwaan. Tapi mengapa kok didiamkan begitu saja? Kenapa begitu? Pernah tidak dipanggil sebagai saksi,” tambahnya.

Sorotan atas Sikap KPK

Yenti juga menyebut KPK seharusnya sudah memiliki sejumlah bukti awal, termasuk catatan penyerahan uang yang disebut dalam persidangan.

Karena itu, ia menilai pemanggilan pihak terkait mestinya dilakukan sejak awal proses hukum berjalan.

Ia menilai lambannya langkah klarifikasi dapat menimbulkan pertanyaan publik terhadap keseriusan penanganan perkara.

Menurutnya, setiap nama yang muncul dalam dakwaan perlu diuji melalui pemeriksaan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Desakan Pengawasan Internal Kemenkeu

Selain kepada KPK, Yenti juga mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperketat pengawasan internal.

Ia menyarankan agar pejabat yang namanya disebut dalam dakwaan dinonaktifkan sementara.

“Harusnya jika memang mau bersih-bersih, bisa diberhentikan dulu atau di-non-job-kan. Baik Dirjen maupun Menteri Keuangan harus mengambil langkah agar yang bersangkutan non-aktif dulu,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tegas diperlukan untuk menjaga integritas institusi dan mencegah terganggunya kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kasus Suap dan Gratifikasi Bea Cukai

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan itu merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Perkara tersebut kini terus bergulir di persidangan, dengan sejumlah fakta baru yang terungkap, termasuk dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam proses importasi barang.

Publik kini menunggu langkah lanjutan dari KPK terkait klarifikasi nama-nama yang muncul di persidangan. (*)

Pemkot juga membantah isu yang menyebut adanya longsor baru di area proyek tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Riski, menyampaikan bahwa seluruh desain teknis telah melalui kajian mendalam bersama instansi terkait sebelum konstruksi berjalan di lapangan.

Riski menjelaskan bahwa pemerintah tidak menyusun desain secara sepihak.

Ia menyebut tim teknis telah melakukan pembahasan bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta sejumlah tenaga ahli untuk memastikan struktur memenuhi standar keselamatan.

“Desain cut and cover ini memang sudah kami diskusikan dan presentasikan bersama tim teknis. Dari sisi safety factor maupun kekuatan struktur sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan,” ujar Riski.

Ia menegaskan bahwa seluruh perhitungan teknis mencakup potensi risiko jangka panjang, termasuk tekanan tanah dan kondisi lereng di sekitar inlet terowongan.

Fungsi Ganda Struktur Cut and Cover

Lebih lanjut, Riski menjelaskan bahwa konstruksi cut and cover tidak hanya berfungsi sebagai pelindung utama terowongan, tetapi juga berperan sebagai bagian dari sistem pengamanan lereng di atasnya.

Pemerintah merancang struktur tersebut agar mampu bekerja secara ganda dalam mendukung stabilitas kawasan.

Ia menambahkan bahwa area di atas struktur tersebut akan kembali ditimbun sesuai desain awal.

Proses penimbunan ini akan membantu menahan beban tanah sekaligus meningkatkan kestabilan lereng di sekitar inlet.

“Selain untuk keamanan pengguna terowongan, struktur ini juga membantu menjaga kondisi lereng. Jadi ada fungsi perlindungan tambahan terhadap kondisi tanah yang berada di atasnya,” kata Riski.

Ia juga menyebut panjang area cut and cover pada sisi inlet mencapai sekitar 30 hingga 40 meter, sesuai dengan perencanaan awal proyek.

Perkuatan Lereng Tambahan Disiapkan

Selain mengandalkan struktur utama, pemerintah juga menyiapkan pekerjaan tambahan untuk memperkuat lereng di sekitar kawasan terowongan.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko jangka panjang.

“Beberapa struktur tambahan untuk perkuatan lereng juga sudah direncanakan. Jadi tidak hanya mengandalkan cut and cover, tetapi ada sistem pengamanan lain yang saling mendukung,” jelas Riski.

Ia menegaskan bahwa pendekatan berlapis tersebut bertujuan meningkatkan keamanan konstruksi sekaligus memastikan terowongan dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Syaparudin, menegaskan bahwa hasil pengecekan lapangan tidak menemukan adanya longsor baru seperti yang beredar di masyarakat.

Ia menyatakan bahwa material tanah yang terlihat di area tebing merupakan sisa longsoran lama yang terjadi pada 12 Mei 2025.

“Kami sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan melihat kondisi tebing di bagian atas. Yang perlu kami tegaskan, tidak ada longsor baru seperti yang diisukan. Itu merupakan bekas longsoran yang terjadi pada Mei tahun lalu,” kata Syaparudin.

Terowongan Dinilai Aman, Tunggu Uji Kelayakan

Syaparudin juga memastikan bahwa kondisi terowongan saat ini masih kokoh dan aman.

Ia menjelaskan bahwa jarak antara tebing dan mulut terowongan masih cukup jauh sehingga tidak menimbulkan ancaman terhadap struktur bangunan.

“Terowongan ini sangat kokoh dan kuat. Panjang kanopi sekitar 72 meter dari ujung tebing sampai ke muka terowongan. Jadi jaraknya sangat jauh dan posisinya aman,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah belum membuka akses terowongan untuk masyarakat.

Syaparudin menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil uji kelayakan dari tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebelum memberikan status layak fungsi.

“Kita menunggu hasil uji kelayakan dari tim teknis. Kalau sudah dinyatakan layak fungsi, tentu terowongan ini bisa segera dimanfaatkan masyarakat Kota Samarinda,” pungkasnya. (*)

Langkah ini dinilai penting untuk menghapus stigma negatif terhadap politik yang masih berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan minimnya literasi politik menjadi salah satu penyebab banyak generasi muda menjauh dari isu-isu publik.

Menurut dia, sebagian anak muda memandang politik hanya dari sisi negatif sehingga tidak tertarik memahami proses pengambilan kebijakan yang sebenarnya berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

“Politik sering kali dianggap sesuatu yang buruk, padahal keputusan yang mengatur kehidupan masyarakat semuanya lahir dari proses itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh kebijakan yang dirasakan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik, merupakan hasil dari proses politik.

Karena itu, masyarakat perlu memahami politik secara utuh agar dapat melihat persoalan publik secara lebih objektif.

Literasi Politik Jadi Kebutuhan Mendesak

Samri menilai penguatan literasi politik saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda menghadapi berbagai informasi yang belum tentu benar.

Tanpa pemahaman dasar mengenai sistem pemerintahan dan demokrasi, mereka rentan terpengaruh hoaks maupun narasi yang menyesatkan.

Menurutnya, pendidikan politik tidak harus disampaikan melalui materi yang rumit dan kaku.

Sekolah dapat menghadirkan pembelajaran yang ringan, menarik, dan sesuai dengan usia peserta didik sehingga lebih mudah dipahami.

“Anak-anak harus paham, sistem demokrasi berjalan dan bagaimana cara menyikapi informasi secara bijak,” katanya.

Ia menambahkan, kemampuan memahami informasi politik secara kritis sangat penting agar generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di media sosial maupun platform digital lainnya.

Dorong Materi Demokrasi di SMP dan SMA

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Samri mendorong Dinas Pendidikan agar mulai memasukkan materi demokrasi dan pendidikan politik dalam pembelajaran di tingkat SMP dan SMA.

Materi tersebut diharapkan dapat memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan publik.

Samri meyakini pemahaman politik yang baik sejak usia muda akan membantu membentuk pola pikir yang lebih rasional dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat.

“Kalau sejak muda sudah memahami politik dengan benar, mereka akan lebih rasional dalam melihat persoalan publik,” pungkasnya.

Melalui penguatan pendidikan politik di sekolah, politisi PKS ini berharap dapat membangun budaya politik yang lebih sehat.

Generasi muda diharapkan tidak lagi bersikap apatis terhadap persoalan bangsa, melainkan mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan konstruktif dalam kehidupan demokrasi.

Dengan demikian, kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan dapat terus meningkat di masa mendatang. (Adv)

Insiden tersebut menewaskan lima orang dan menyebabkan tiga lainnya masih dinyatakan hilang.

Ledakan itu juga merusak sejumlah rumah warga di sekitar lokasi kejadian.

Aparat kepolisian bersama tim gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban, pengamanan area, serta penyelidikan lebih lanjut terkait sumber ledakan.

Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab pasti ledakan.

Namun, dugaan awal mengarah pada bom sisa Perang Dunia II yang masih tertanam di kawasan tersebut.

“Diduga bom dari peninggalan Perang Dunia II. Ini masih kita telusuri,” kata Ari.

Polisi Lakukan Identifikasi Korban

Hingga Minggu malam, petugas telah menemukan lima jenazah di lokasi ledakan.

Sementara itu, tiga orang lainnya masih dalam pencarian karena diduga berada di sekitar titik ledakan saat peristiwa terjadi.

Tim gabungan yang terdiri dari personel Polri, Brimob, TNI, serta unsur penyelamat lainnya terus menyisir area terdampak. Petugas juga mengumpulkan berbagai barang bukti untuk mendukung proses investigasi.

Ari menjelaskan bahwa proses identifikasi korban masih berlangsung. Polisi berupaya memastikan identitas seluruh korban sebelum menyerahkannya kepada pihak keluarga.

“Jenazah korban yang baru ditemukan ini ada lima jenazah, yang tiga masih dalam pencarian,” ujarnya.

Lokasi Belum Aman, Warga Diminta Menjauh

Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya bahan peledak lain di sekitar lokasi, aparat telah memasang garis polisi dan membatasi akses masyarakat ke area kejadian.

Tim penjinak bom juga diterjunkan guna memastikan kondisi lokasi benar-benar aman.

Menurut Ari, langkah tersebut penting untuk mencegah jatuhnya korban tambahan apabila ditemukan sisa bahan peledak yang belum meledak.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati TKP dulu sementara karena kondisi masih belum aman, untuk mencegah ledakan berikutnya,” tegasnya.

Keberadaan bom peninggalan Perang Dunia II bukan hal baru di Biak.

Wilayah ini pernah menjadi salah satu lokasi pertempuran besar antara pasukan Sekutu dan Jepang pada masa perang.

Karena itu, sisa amunisi dan bahan peledak masih kerap ditemukan di sejumlah titik.

Saat ini, aparat keamanan masih melakukan penyisiran dan penyelidikan di lokasi ledakan.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga terus memantau perkembangan situasi serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan benda mencurigakan yang diduga merupakan sisa amunisi perang. (*)