Dalam kuliah Hukum Kepemiluan dan Kepartaian, Jumat (18/9/2026) malam, ia menghubungkan teori hukum dengan praktik pemerintahan, demokrasi, dan penggunaan kekuasaan.

Andi Harun tidak memulai perkuliahan dengan hafalan norma dan pasal.

Ia lebih dahulu mengajak mahasiswa memahami posisi hukum kepemiluan dalam kehidupan demokrasi, termasuk bagaimana hukum mengatur proses perebutan dan penggunaan kekuasaan.

Menurutnya, hukum kepemiluan memiliki peran penting dalam menerjemahkan kedaulatan rakyat ke dalam sistem representasi dan pemerintahan.

“Jadi hukum kepemiluan itu menyangkut atau merupakan satu norma, dua prinsip, tiga institusi, empat mekanisme hukum yang mengatur bagaimana menerjemahkan kedaulatan rakyat menjadi representasi dan kekuasaan pemerintah melalui pemilihan umum,” jelasnya.

Hubungkan Teori dengan Praktik Pemerintahan

Andi Harun kemudian mengembangkan pembahasan dari sistem demokrasi, partai politik, legitimasi kekuasaan, keadilan pemilu, hingga hubungan antara kekuasaan dan amanah.

Ia mengajak mahasiswa melihat pemilu bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Menurutnya, pemilu juga menjadi sarana menerjemahkan kedaulatan rakyat menjadi legitimasi kekuasaan.

Saat membahas legitimasi, Andi Harun menekankan pentingnya kepercayaan atau trust.

Ia menjelaskan bahwa kemenangan dalam pemilu tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab seorang pemimpin.

Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu harus dijalankan sebagai mandat yang membutuhkan akuntabilitas.

“Inti dari legitimasi itu apa sih sebenarnya? Trust,” tegasnya.

Pengalaman sebagai kepala daerah turut memperkaya penjelasannya.

Ia menghubungkan konsep amanah dengan tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan jabatan.

“Saya diberi amanah sebagai wali kota, aku harus betul-betul menjalankan amanahku sebagai wali kota,” katanya.

Bahas Peran Partai dan Lembaga Pemilu

Dalam pembahasan mengenai partai politik, Andi Harun menjelaskan bahwa partai tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan.

Partai juga memiliki fungsi dalam mengagregasi kepentingan masyarakat, menyalurkan aspirasi, dan menjaga sirkulasi kekuasaan secara demokratis.

Ia juga mengingatkan agar kekuasaan tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diwariskan atau dipertahankan untuk kepentingan kelompok dan keluarga.

“Saya tidak ingin menjadikan kekuasaan ini sebagai warisan,” ujarnya.

Andi Harun kemudian menguraikan prinsip pemilu demokratis, seperti kompetisi yang adil, kesetaraan politik, penegakan hukum yang imparsial, serta independensi penyelenggara pemilu.

Ia menjelaskan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menopang sistem kepemiluan.

Kaitkan Demokrasi dengan Nilai Muhammadiyah

Perkuliahan juga memasuki perspektif Islam dan Muhammadiyah.

Andi Harun mengaitkan prinsip Al-Adl atau keadilan, Al-Amanah atau amanah, dan Syura atau musyawarah dengan demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menjelaskan bahwa musyawarah dalam penyusunan kebijakan perlu mempertimbangkan aspek teknokratis, politis, partisipatoris, dan ideologis.

Dalam sesi tersebut, Andi Harun turut membahas posisi Muhammadiyah dalam politik kebangsaan melalui Khittah Denpasar 2002.

Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah mengambil posisi politik kebangsaan dan kenegaraan atau high politics, bukan politik praktis.

“Muhammadiyah itu di politik ada di mana-mana, tidak ke mana-mana,” ungkapnya.

Kehadiran Andi Harun sebagai dosen praktisi membuat mahasiswa memperoleh gambaran mengenai hubungan antara teori hukum, pemerintahan, politik, dan kehidupan masyarakat.

Pendekatan dialogis yang ia gunakan mendorong mahasiswa tidak hanya memahami norma, tetapi juga mempertanyakan, menganalisis, dan menghubungkan hukum dengan persoalan nyata. (*)

The post Di Ruang Kuliah UMKT, Andi Harun Urai Hubungan Pemilu, Kekuasaan dan Amanah appeared first on Vonis.

Dalam razia tersebut, petugas menemukan tujuh telepon seluler (HP), korek api, dan sejumlah pisau rakitan yang tersimpan di sejumlah kamar dan blok hunian.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur (Kaltim) menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim dalam kegiatan tersebut.

Petugas menyisir sejumlah area hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas.

Libatkan Anjing Pelacak

Dalam pemeriksaan itu, BNNP Kaltim menerjunkan anjing pelacak atau K9. Tim menggunakan K9 untuk menyisir blok hunian hingga ke kamar-kamar warga binaan.

Petugas mengerahkan K9 untuk mendeteksi kemungkinan adanya narkotika maupun barang terlarang yang disembunyikan.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Selain menggeledah fasilitas hunian, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan dan petugas Lapas Narkotika Bayur Samarinda melalui tes urine.

Seluruh Tes Urine Negatif

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh warga binaan dan petugas yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur, Yan Rusmanto, mengatakan pihaknya melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh lapas dan rumah tahanan (rutan) di Kalimantan Timur.

Menurut Yan, petugas perlu mengawasi keberadaan HP dan perangkat terlarang lainnya karena barang tersebut berpotensi memicu gangguan keamanan.

“Pada prinsipnya pesan dari pimpinan tentunya normatif, agar semua layanan pemasyarakatan bisa berjalan dengan baik. Salah satu faktor pendukungnya adalah terselenggaranya keamanan dan ketertiban,” kata Yan.

Ia menegaskan, jajarannya akan terus memperkuat pengawasan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap steril dari barang-barang terlarang.

BNNP Dorong Pengawasan Berkelanjutan

Kasi Intel BNNP Kalimantan Timur AKP Dwi Bowo mengatakan petugas tidak hanya memeriksa fasilitas lapas, tetapi juga memastikan kondisi warga binaan dan petugas melalui tes urine.

“Kami menyaksikan sendiri hari ini secara detail. Pemeriksaan bukan hanya fasilitas tempat, tetapi orangnya pun dites urine,” ujar Dwi.

BNNP Kaltim mengapresiasi keterbukaan pihak Lapas Narkotika Bayur dalam pelaksanaan razia dan pemeriksaan mendadak tersebut.

Dwi berharap pengawasan tidak berhenti pada razia, tetapi terus berjalan secara konsisten.

Menurutnya, pengawasan yang kuat dapat mendukung fungsi lapas sebagai tempat pembinaan agar warga binaan mampu kembali ke masyarakat dengan baik setelah menyelesaikan masa hukuman. (*)

The post Tujuh HP hingga Pisau Rakitan Ditemukan dalam Razia Lapas Narkotika Samarinda appeared first on Vonis.

KWP menggelar doa bersama di lapangan depan Gedung Kura-Kura DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung setelah operasi pencarian terhadap delapan orang yang hilang resmi dihentikan.

Sejumlah jurnalis mengikuti doa bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap rekan mereka yang belum ditemukan.

Mereka membawa poster yang menampilkan foto lima jurnalis yang hingga kini masih dinyatakan hilang.

Para jurnalis juga menyampaikan pesan melalui sejumlah poster yang mereka bawa dalam kegiatan tersebut.

Salah satu poster bertuliskan, “8 Keluarga Masih Menunggu 8 Harapan Masih Menyala.”

Poster lainnya memuat pesan, “Jangan Hentikan Pencarian, Jangan Biarkan Mereka Dilupakan.”

Pesan tersebut menggambarkan harapan keluarga dan rekan-rekan korban agar pencarian terhadap delapan orang yang hilang tetap mendapat perhatian.

Kegiatan doa bersama berlangsung di tengah keprihatinan para jurnalis DPR terhadap nasib lima rekan mereka.

Selain lima jurnalis, tiga kru kapal yang berada dalam perjalanan bersama mereka juga belum ditemukan.

KWP Doakan Korban dan Keluarga

Ketua KWP Ariawan mengatakan pihaknya menggelar doa bersama untuk mendoakan lima jurnalis yang hingga kini belum ditemukan.

KWP juga mendoakan tiga kru kapal yang turut hilang dalam peristiwa tersebut.

Menurut Ariawan, kegiatan itu menjadi bentuk solidaritas para jurnalis yang bertugas di lingkungan DPR RI.

Mereka berkumpul untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban yang masih menunggu kabar mengenai keberadaan anggota keluarganya.

“Kami mendoakan lima jurnalis yang belum ditemukan bersama tiga kru kapal. Semoga mereka segera mendapatkan titik terang dan keluarga yang menunggu diberikan kekuatan,” ujar Ariawan.

KWP berharap perhatian terhadap delapan orang yang hilang tersebut tetap terjaga meski operasi pencarian telah dihentikan.

Para jurnalis yang hadir juga mengajak semua pihak untuk tidak melupakan para korban serta keluarga yang masih menanti kepastian.

Doa bersama itu sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada para jurnalis dan kru kapal yang hingga kini belum diketahui keberadaannya setelah hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. (*)

The post Operasi Pencarian Dihentikan, KWP Doakan Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang appeared first on Vonis.

KIKA menilai kebijakan tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pembinaan, penghukuman, dan intimidasi terhadap kebebasan sipil. KIKA juga mempertanyakan penggunaan fasilitas militer untuk membina pelajar yang dikaitkan dengan keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi.

Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 29 pelajar dari DKI Jakarta mengikuti program yang berlangsung pada 4–14 September 2026. Mereka menjadi bagian dari program yang melibatkan 151 peserta.

Pemerintah menyebut program tersebut sebagai pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Materi program antara lain mencakup disiplin, integritas, tanggung jawab, pengendalian diri, dan wawasan kebangsaan.

Namun, KIKA menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka hubungan antara peserta program dengan aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 serta dasar hukum yang digunakan untuk menempatkan mereka di fasilitas militer.

“Mengikuti demonstrasi bukanlah bentuk penyimpangan yang dengan sendirinya membutuhkan ‘pendisiplinan’ melalui barak militer,” demikian sikap KIKA.

Menurut KIKA, demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

KIKA Pertanyakan Perlakuan terhadap Anak

KIKA menyoroti komposisi peserta yang masih berusia sekolah. Dari 29 pelajar DKI Jakarta, informasi yang tersedia menyebut terdapat 12 siswa SMK, tujuh siswa SMA, empat siswa SMP, empat peserta PKBM, satu peserta SKB, dan satu siswa sekolah dasar.

KIKA menilai pemerintah semestinya menggunakan pendekatan perlindungan anak, pendidikan, dan pemulihan berbasis hak ketika menangani anak.

“Negara semestinya menggunakan pendekatan perlindungan anak, pendidikan, dan pemulihan yang berbasis hak, bukan pendekatan militeristik yang berpotensi membangun asosiasi antara ekspresi politik, kenakalan, dan penghukuman di barak,” kata KIKA.

KIKA khawatir pendekatan tersebut dapat membangun asosiasi antara ekspresi politik, kenakalan, dan penghukuman melalui lingkungan barak militer.

Kritik terhadap Penggunaan Barak Militer

KIKA juga mempertanyakan logika pemerintah yang menggunakan barak militer sebagai tempat untuk “memperbaiki” warga yang dianggap bermasalah.

Menurut KIKA, pendidikan kewarganegaraan seharusnya membangun kemampuan berpikir kritis, kesadaran konstitusional, tanggung jawab sosial, serta keberanian untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

“Nasionalisme tidak identik dengan kepatuhan kepada otoritas,” tegas KIKA.

Soroti Perluasan Peran Militer di Ranah Sipil

KIKA melihat persoalan tersebut tidak hanya sebagai masalah teknis program pembinaan pelajar. Organisasi itu mengaitkannya dengan perkembangan hubungan sipil-militer dan kondisi ruang demokrasi di Indonesia.

KIKA menyebut perluasan peran militer dalam ranah sipil setelah perubahan UU TNI pada 2025 telah memunculkan kekhawatiran mengenai semakin kaburnya batas antara fungsi pertahanan negara dan urusan sipil.

Menurut KIKA, penggunaan fasilitas militer untuk program pembinaan warga atau pelajar yang dikaitkan dengan demonstrasi dapat memperkuat kecenderungan tersebut.

“Militer seharusnya tidak menjadi jawaban default terhadap persoalan sosial, pendidikan, kenakalan remaja, konflik kewargaan, ataupun ekspresi politik masyarakat,” ujar KIKA.

KIKA juga meminta pemerintah membedakan secara jelas antara orang yang mengikuti demonstrasi, orang yang diamankan, anak yang berhadapan dengan hukum, tersangka, dan orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

KIKA menilai setiap kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Karena itu, pemerintah harus menjelaskan dasar hukum dan prosedur yang digunakan sebelum memberikan perlakuan tertentu kepada peserta.

“Tidak boleh terjadi pengaburan antara ‘diamankan’, ‘terjaring’, ‘berhadapan dengan hukum’, dan ‘terbukti melakukan tindak pidana’,” kata KIKA.

KIKA juga meminta pemerintah tidak menjadikan persetujuan orang tua sebagai satu-satunya dasar untuk membenarkan program tersebut.

“Persetujuan orang tua memang penting dalam perlindungan anak, tetapi persetujuan tidak dapat menggantikan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan terhadap anak memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, proporsionalitas, prosedur yang transparan, serta penghormatan terhadap hak-hak anak,” tegasnya.

Dalam konteks kebebasan akademik, KIKA melihat persoalan ini sebagai bagian dari ekosistem kebebasan yang lebih luas. Kampus dan sekolah tidak dapat berdiri sebagai ruang pendidikan yang bebas apabila generasi muda dibentuk dalam suasana ketakutan bahwa partisipasi dalam aksi publik akan berujung pada pendisiplinan oleh aparat.

“Kebebasan akademik membutuhkan warga yang mampu berpikir kritis, menyampaikan pendapat, berdiskusi, berbeda pandangan, dan mempertanyakan kekuasaan,” ujar KIKA.

Atas dasar tersebut, KIKA menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. KIKA mendesak pemerintah menghentikan praktik pengiriman pelajar atau warga sipil ke barak militer sebagai konsekuensi, baik langsung maupun tidak langsung, dari keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi.

2. KIKA mendesak Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka secara transparan dasar hukum, mekanisme penetapan peserta, tujuan, materi, metode, serta mekanisme evaluasi program Pembekalan Bela Negara KKRI 2026 yang melibatkan 151 peserta tersebut.

3. KIKA mendesak aparat penegak hukum membedakan secara tegas antara peserta demonstrasi, orang yang diamankan, anak yang berhadapan dengan hukum, tersangka, dan orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Jangan sampai kategori “terjaring demonstrasi” digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan yang menyerupai hukuman.

4. KIKA meminta pemerintah menjamin bahwa tidak ada intimidasi, ancaman, pemantauan, atau tindakan diskriminatif lanjutan terhadap pelajar dan mahasiswa karena partisipasi mereka dalam aksi demonstrasi atau penyampaian kritik terhadap pemerintah.

5. KIKA mendesak pemerintah mengembalikan pendidikan kewarganegaraan kepada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, berpikir kritis, dan kebebasan berekspresi. Pendidikan kebangsaan tidak boleh berubah menjadi indoktrinasi kepatuhan.

6. KIKA mendesak Presiden dan DPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kecenderungan perluasan fungsi dan peran institusi militer dalam ruang sipil. Supremasi sipil bukan sekadar prinsip konstitusional, melainkan fondasi penting bagi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

7. KIKA menyerukan kepada perguruan tinggi, sekolah, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, pendidik, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan ruang publik sebagai ruang belajar demokrasi. Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman terhadap negara. Kritik justru merupakan salah satu mekanisme agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

KIKA menegaskan bahwa negara tidak boleh mendidik warga negara untuk mencintai Indonesia dengan cara membuat mereka takut kepada negara.

Nasionalisme demokratis bukanlah kepatuhan tanpa kritik, melainkan kesediaan untuk menjaga kehidupan bersama dengan memperjuangkan keadilan, melawan korupsi, menghormati hukum, dan memastikan kekuasaan tetap dapat dikontrol oleh warga negara.

“Barak militer bukan sekolah demokrasi. Dan demonstrasi bukan kejahatan hanya karena ia membuat penguasa tidak nyaman,” ujar KIKA.

(*)

The post KIKA Kritik Militerisasi Pembinaan Pelajar yang Terjaring Demonstrasi appeared first on Vonis.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Febrie, tersangka lainnya, serta seluruh barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), Jumat (18/9/2026).

Pelimpahan tahap II tersebut sekaligus membuat kewenangan penahanan berada di tangan penuntut umum.

Kejagung menyebut Febrie kemungkinan tetap menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan proses pelimpahan berlangsung setelah penyidik menyelesaikan pemberkasan perkara.

“Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama tersangka FA dan kawan-kawan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kejari Jaksel, Jumat (18/9/2026).

Penuntut Umum Susun Surat Dakwaan

Anang mengatakan penuntut umum memiliki waktu 20 hari setelah menerima pelimpahan tahap II untuk menyelesaikan surat dakwaan dan administrasi perkara.

“Ditindaklanjuti dengan hari ini tahap duanya, pelimpahan kepada penuntut umum secara administrasi berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dua puluh hari ke depan, penuntut umum setelah membuat dakwaan dan juga administrasi, akan menyerahkan dan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” jelasnya.

Dengan beralihnya kewenangan kepada penuntut umum, keputusan mengenai status penahanan Febrie juga tidak lagi berada pada penyidik.

“Sepenuhnya kepada kewenangan penuntut umum. Kemungkinan besar tetap di sana (Rutan KPK). Tapi itu kewenangan penuntut umum,” ujar Anang.

Setelah surat dakwaan selesai, jaksa akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pengadilan selanjutnya akan menentukan proses persidangan, termasuk majelis hakim yang menangani perkara.

Pemerasan Jadi Tindak Pidana Asal

Dalam konstruksi perkara TPPU tersebut, Kejagung menempatkan dugaan pemerasan sebagai tindak pidana asal. Anang menyebut dugaan tersebut akan masuk dalam materi dakwaan yang nantinya diuji di persidangan.

“Itu otomatis tindak pidana asalnya (TPA) ya, masuk ke dalam tindak pidana korupsi juga. Nanti di materi itu kan sudah masuk materi pokok perkara. Kalau sudah dilimpah, sudah ditetapkan hari sidang, sudah ditunjuk majelis hakimnya, kita ikuti saja,” ujar Anang.

Penyidik juga menyerahkan barang bukti kepada penuntut umum. Salah satunya berupa sejumlah emas yang sebelumnya telah disita dalam proses penyidikan.

Febrie Persoalkan Dugaan Pemerasan

Di sisi lain, Febrie menyampaikan bantahan terhadap dugaan pemerasan yang diarahkan kepadanya. Ia menyinggung rekam jejaknya selama 33 tahun menjadi jaksa.

“Jadi saya sudah ditanya tadi ya mengenai pemerasan, saya sudah sampaikan. Jadi selama jadi jaksa 33 tahun, saya tidak pernah dijatuhi hukuman di Pengawasan. Diperiksa, belum pernah. Dilaporkan, belum pernah,” jawab Febrie saat ditanya soal dugaan pemerasan dalam penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI.

Febrie berharap proses persidangan dapat mengungkap perkara berdasarkan fakta yang ada.

“Saya ingin nanti di pengadilan, hakim dapat melihat ini dengan jernih. Kenapa perkara ini muncul,” imbuhnya.

Ia juga meminta penyidik membuktikan status kepemilikan barang yang dijadikan barang bukti. Febrie membantah memiliki sejumlah kepentingan bisnis dan proyek pemerintah.

“Saya tidak punya IUP tambang. Tidak pernah minta proyek pemerintah. Saya tidak pernah punya konsesi sawit. Tidak pernah minta kuota impor. Siapa yang terlibat di situ?” klaim Febrie.

(*)

The post Berkas Lengkap, Perkara TPPU Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejari Jaksel appeared first on Vonis.

Pemkot Samarinda memperkenalkan aplikasi tersebut dalam kegiatan Launching dan Sosialisasi Aplikasi UKS/M serta Penguatan Kapasitas Kepala Sekolah untuk Mewujudkan Anak Indonesia Hebat yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berprestasi, Kamis (17/9/2026).

Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengatakan, pemerintah berharap aplikasi UKS/M tidak hanya menjadi inovasi berbasis teknologi.

Ia ingin aplikasi tersebut menjadi instrumen yang membantu sekolah memantau dan membina kondisi kesehatan secara lebih terukur.

“Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun sumber daya manusia berkualitas,” ujar Saefuddin dalam sambutannya.

Kesehatan Jadi Bagian dari Proses Pendidikan

Saefuddin menjelaskan, kondisi kesehatan anak memiliki hubungan erat dengan kemampuan mereka mengikuti proses pembelajaran.

Anak yang sehat secara fisik dan mental memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menerima pendidikan.

“Anak yang sehat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar dan berkembang,” ujarnya.

Karena itu, Saefuddin meminta sekolah mengubah cara pandang terhadap UKS/M.

Menurut dia, program tersebut tidak boleh hanya berjalan sebagai ruangan kesehatan atau kegiatan pemeriksaan yang berlangsung sesekali.

“UKS/M jangan sampai hanya dipahami sebagai ruang kesehatan di sekolah atau kegiatan pemeriksaan kesehatan sesekali,” tegasnya.

Ia mendorong seluruh pihak menjadikan UKS/M sebagai gerakan bersama untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang sehat.

“UKS/M harus kita tempatkan sebagai sebuah gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang sehat,” lanjut Saefuddin.

Aplikasi Dorong Pengelolaan Lebih Efisien

Dalam peluncuran tersebut, Pemkot Samarinda menempatkan digitalisasi sebagai salah satu bagian penting dalam penguatan UKS/M.

Aplikasi itu dirancang untuk mendukung pemantauan, pembinaan stratifikasi UKS/M, serta meningkatkan efisiensi manajemen kesehatan sekolah.

Saefuddin menilai penerapan sistem digital tersebut menjadi langkah transformatif bagi pengelolaan kesehatan di lingkungan pendidikan Samarinda.

“Aplikasi ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan sarana pemantauan, pembinaan stratifikasi UKS/M, serta efisiensi manajemen kesehatan sekolah agar lebih terukur, modern, dan akuntabel,” katanya.

Peluncuran aplikasi juga berlangsung bersamaan dengan penguatan kapasitas kepala sekolah dan pembinaan stratifikasi UKS/M tahun 2026.

Kepala Sekolah Jadi Penggerak Utama

Saefuddin menilai kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan program kesehatan sekolah berjalan secara konsisten.

Sebagai pimpinan satuan pendidikan, kepala sekolah dapat menggerakkan seluruh warga sekolah untuk menerapkan program UKS/M.

“Kepala sekolah memegang peranan kunci sebagai pimpinan manajemen dan penggerak utama di satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia meminta kepala sekolah jenjang TK, SD hingga SMP memanfaatkan aplikasi UKS/M secara maksimal.

Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan membantu sekolah meningkatkan kualitas pengelolaan UKS/M sekaligus memperbaiki tingkat kelayakan dan stratifikasi kesehatan sekolah.

“Manfaatkan aplikasi yang diluncurkan hari ini dengan maksimal untuk meningkatkan taraf kelayakan dan stratifikasi kesehatan di sekolah masing-masing,” kata Saefuddin.

Perkuat Kolaborasi dan Budaya Hidup Sehat

Selain mengandalkan sistem digital, Saefuddin meminta sekolah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kepala sekolah perlu membangun kerja sama aktif dengan puskesmas, perangkat daerah terkait, kecamatan dan Tim Pembina UKS/M.

“Terus berkolaborasi aktif dengan puskesmas setempat, dinas terkait, instansi kecamatan, dan TP UKS/M,” ujarnya.

Saefuddin juga menekankan bahwa sekolah sehat tidak cukup dibangun melalui administrasi dan program formal. Sekolah perlu membentuk kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam keseharian seluruh warga sekolah.

Ia meminta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi budaya yang melekat dalam lingkungan pendidikan.

“Menjadikan habituasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagai budaya yang melekat pada seluruh warga sekolah,” katanya.

Menurut Saefuddin, penguatan UKS/M merupakan bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Lingkungan pendidikan yang sehat dapat mendukung anak untuk mengembangkan kecerdasan, kreativitas, karakter dan prestasi.

“Dengan komitmen bersama, kita optimis mampu mengantarkan generasi muda Kota Samarinda menjadi anak-anak Indonesia yang hebat, sehat, cerdas berkarakter, serta berprestasi unggul,” tuturnya.

Saefuddin turut mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Tim Pembina UKS/M serta seluruh pihak yang mendukung program tersebut.

Ia berharap aplikasi UKS/M mampu memberikan manfaat nyata bagi sekolah dan memperkuat pengelolaan kesehatan peserta didik secara berkelanjutan.

“Semoga kegiatan Launching dan Sosialisasi Aplikasi UKS/M serta Penguatan Kapasitas Kepala Sekolah ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah bersama,” pungkas Saefuddin. (*)

The post Aplikasi UKS/M Diluncurkan, Pemkot Samarinda Dorong Pengelolaan Kesehatan Sekolah Lebih Terukur appeared first on Vonis.

Penggeledahan itu menyasar, salah satunya, ruang Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang untuk mencari bukti tambahan dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Bogor, Jawa Barat.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 KPK masih menjalankan proses penggeledahan ketika juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan.

Budi mengatakan penyidik melakukan penggeledahan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.

KPK belum mengungkap barang atau dokumen yang telah ditemukan selama proses penggeledahan.

“Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN, salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN,” kata Budi.

Ia menyebut penyidik akan terus memperbarui informasi mengenai perkembangan penggeledahan sebagai bagian dari transparansi proses hukum.

Menurut Budi, penyidik membutuhkan kegiatan tersebut untuk mendukung penyidikan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Kegiatan penggeledahan tersebut dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini,” ujarnya.

Delapan Orang Jadi Tersangka

Dalam perkara dugaan suap tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, dan pihak swasta.

Kedelapan tersangka tersebut yakni Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN serta Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

KPK juga menetapkan Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon sebagai tersangka.

Lima tersangka lainnya yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Selain menetapkan delapan tersangka, KPK juga menyita uang senilai Rp106,3 miliar dalam perkara tersebut.

Nilai penyitaan itu disebut menjadi yang terbesar dalam sejarah OTT KPK.

KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara dan melengkapi alat bukti.

Hasil penggeledahan di sejumlah lokasi di lingkungan ATR/BPN selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penyidikan perkara tersebut. (*)

The post Usai Tetapkan 8 Tersangka, KPK Geledah Kantor ATR/BPN Terkait Kasus Suap HGB Summareco appeared first on Vonis.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tersebut berlaku mulai Kamis hingga Sabtu (19/9/2026).

Pemkot Samarinda mengambil langkah itu untuk mengurangi paparan polusi udara, terutama terhadap anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Kondisi udara yang memburuk terlihat dari kabut yang menyelimuti sejumlah kawasan perkotaan sejak Kamis pagi.

Kabut tersebut mengurangi jarak pandang dan membuat bangunan, jalan, serta permukiman tampak samar dari udara.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda juga memantau kondisi udara menggunakan sejumlah alat pengukur kualitas udara. Pemantauan di kawasan Bandara APT Pranoto mencatat angka PM mencapai 249,2.

Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat.

Pemkot tidak hanya mengandalkan kondisi kabut yang terlihat secara langsung, tetapi juga menggunakan hasil pengukuran kualitas udara sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Suwarso, mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk karena sejumlah kelompok masyarakat memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap paparan polutan.

“Dari hasil analisa yang dilakukan tim DLH  Samarinda melalui alat ukur yang ada di APT Pranoto dan di Taman Segiri atau Taman Lansia, memang menunjukkan fluktuatif,” kata Suwarso.

Menurut Suwarso, kualitas udara di Samarinda dapat mengalami perubahan sehingga pemerintah perlu melakukan pemantauan secara berkelanjutan.

Data dari alat pemantau tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

Anak-Anak Menjadi Kelompok Rentan

Pemkot Samarinda memberikan perhatian khusus kepada anak-anak karena mereka termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak kualitas udara buruk.

Selain anak-anak, lansia serta masyarakat yang memiliki gangguan atau penyakit paru dan jantung juga membutuhkan perlindungan lebih selama kondisi udara memburuk.

Melalui kebijakan PJJ, pemerintah mengurangi aktivitas tatap muka siswa di lingkungan sekolah.

Guru dan siswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah selama kebijakan tersebut berlangsung.

Sekolah tetap dapat menjalankan proses pendidikan dengan menyesuaikan metode pembelajaran terhadap kondisi yang ada.

Kebijakan ini juga mengurangi waktu siswa berada di luar ruangan dan lingkungan yang berpotensi meningkatkan paparan polutan.

Pemkot Evaluasi Kondisi pada Minggu

Pemkot Samarinda tidak menetapkan kebijakan belajar dari rumah secara permanen.

Pemerintah akan memantau perkembangan kualitas udara hingga akhir pekan sebelum menentukan kebijakan berikutnya.

Pada Minggu (20/9/2026), pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kondisi kualitas udara.

Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka atau PJJ perlu diperpanjang.

Suwarso mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama kualitas udara belum kembali normal.

Masyarakat juga dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menekan risiko paparan polusi.

Kondisi kabut yang menyelimuti Samarinda menjadi perhatian pemerintah karena tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan kelompok rentan.

Dengan pemantauan kualitas udara secara berkala dan evaluasi pada akhir pekan, Pemkot Samarinda berupaya menyesuaikan kebijakan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

Untuk sementara, siswa mengikuti pembelajaran dari rumah hingga Sabtu sambil menunggu hasil evaluasi pemerintah. (*)

The post Pemkot Samarinda Alihkan Kegiatan Belajar Mengajar ke Rumah Imbas Memburuknya Kualitas Udara appeared first on Vonis.

Prabowo menyebut masa dua tahun cukup bagi para menteri untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah mengevaluasi kebutuhan organisasi.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan sejumlah jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu.

Prabowo mengatakan pemerintah terus mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.

Ia menilai jajaran menterinya sejauh ini mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Dan sampai sekarang secara objektif ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah harus mengarahkan seluruh sumber daya untuk menangani persoalan mendasar.

Ia menyebut ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Menurut Prabowo, pemerintah harus mengamankan kebutuhan pangan melalui program swasembada pangan.

Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi, termasuk menjaga ketersediaan BBM dan mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit melalui program B50.

Selain itu, pemerintah akan mendorong pengembangan energi surya dalam skala besar.

Fokus pada Kemiskinan dan Efisiensi Anggaran

Prabowo juga menyoroti persoalan kelaparan anak yang dapat berujung pada stunting serta kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrem.

Setelah menangani persoalan tersebut, pemerintah akan memperkuat efisiensi anggaran.

Prabowo menyatakan pemerintah perlu mencegah kebocoran anggaran dan mengarahkan investasi ke sektor yang mampu menghasilkan devisa serta membuka lapangan kerja.

Dalam konteks kabinet, Prabowo mengakui terdapat sejumlah kementerian yang saat ini tidak berada di garis depan dalam menjalankan prioritas tersebut.

Namun, ia mengatakan para menteri tetap memahami tanggung jawab masing-masing dan menjalankan berbagai inisiatif.

Reshuffle untuk Menempatkan Orang yang Tepat

Prabowo menyebut reshuffle dapat menjadi momentum untuk melakukan promosi sekaligus menempatkan pejabat sesuai kebutuhan organisasi.

Ia menekankan pentingnya prinsip “the right man in the right place” dalam mengelola pemerintahan.

Menurut Prabowo, pemerintah harus mengganti pejabat yang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun mereka yang menghadapi persoalan tertentu.

Ia juga menekankan pentingnya kompetensi dan kecocokan seseorang dengan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya.

Ketika ditanya apakah usia dua tahun pemerintahan menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle, Prabowo menyebut hal tersebut sebagai sesuatu yang logis.

“Dua tahun. Jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” pungkasnya. (*)

The post Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo Siapkan Evaluasi Kabinet Merah Putih appeared first on Vonis.

Ia menilai pemerintah perlu menetapkan fungsi utama kawasan agar pembangunan bernilai puluhan miliar rupiah tersebut memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan publik yang jelas.

Andi Harun menyampaikan hal itu saat memimpin rapat presentasi konsep pembangunan dan pengembangan Dermaga Harapan Baru bersama konsultan mitra Dinas Perhubungan Samarinda di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Balai Kota Samarinda, Rabu (16/9/2026).

Dalam konsep awal, konsultan memasukkan sejumlah fungsi ke dalam kawasan tersebut, seperti tambatan tugboat, logistik, perikanan, UMKM, dan ruang publik.

Andi Harun mengapresiasi konsep yang telah disusun.

Namun, ia meminta pemerintah menentukan terlebih dahulu arah pengembangan kawasan sebelum melanjutkan desain teknis.

“Pertanyaan mendasarnya, Dermaga Harapan Baru ini sebenarnya mau dijadikan apa? Kalaupun ada empat fungsi di dalam satu perencanaan kawasan, tetapkan mana fungsi utamanya dan mana fungsi pendukungnya,” kata Andi Harun.

Evaluasi Fungsi Tambatan Tugboat

Andi Harun juga menyoroti rencana menjadikan Harapan Baru sebagai lokasi tambatan tugboat.

Menurut dia, pemerintah perlu menghitung kembali potensi aktivitas dan pendapatan dari fungsi tersebut karena kondisi operasional pelayaran telah berubah.

Ia menilai penerapan operasional pelayaran 24 jam berpotensi mengurangi kebutuhan aktivitas tambatan tugboat di kawasan Harapan Baru.

Pemerintah, lanjutnya, tidak boleh mengeluarkan anggaran besar tanpa menghitung kemampuan kawasan menghasilkan pendapatan dan membiayai operasionalnya.

“Kalau kita hitung dengan potensi PAD yang tadi disampaikan, sampai kapan pun tidak akan kembali modal,” ujarnya.

Karena itu, Andi Harun meminta perangkat daerah menyusun perhitungan bisnis yang lebih terukur.

Ia menegaskan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus memiliki dasar perhitungan yang jelas.

“Kalau urusan PAD, harus ada business plan-nya,” tegasnya.

Usulkan Kawasan Terpadu Perikanan

Sebagai alternatif, Andi Harun mengusulkan Dermaga Harapan Baru dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan transportasi sungai, logistik, dan perikanan.

Ia meminta Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, serta organisasi perangkat daerah terkait mengkaji konsep tersebut secara bersama-sama.

“Bagaimana kalau kita jadikan Harapan Baru ini sebagai kawasan terpadu transportasi sungai dan logistik perikanan,” katanya.

Konsep itu akan menghubungkan aktivitas dermaga dengan TPI dan fasilitas cold storage yang berada di seberangnya.

Dengan integrasi tersebut, kapal nelayan dapat membongkar hasil tangkapan, kemudian menyimpan hasil perikanan di cold storage sebelum mendistribusikannya.

Pemerintah juga dapat mengembangkan UMKM yang mengolah dan menjual produk berbasis perikanan di kawasan tersebut.

“Jadi kira-kira alurnya, kapal nelayan bongkar ikan, masuk ke cold storage, kemudian distribusi, lalu ada kawasan UMKM perikanan,” jelas Andi Harun.

Ia berharap kawasan itu memiliki identitas yang kuat sebagai salah satu pusat aktivitas perikanan di Samarinda.

“Ketika ada orang masuk Samarinda dan orang Samarinda berpikir mau cari ikan atau makan ikan, ingatnya Harapan Baru,” ujarnya.

Perhatikan Kondisi Tepian Sungai

Selain fungsi kawasan, Andi Harun meminta pemerintah memperhatikan kondisi fisik tepian sungai yang mengalami erosi.

Ia mengusulkan pembangunan turap sekaligus mengkaji kemungkinan penambahan kawasan darat.

Menurutnya, pemerintah harus menyusun desain secara menyeluruh sejak awal agar pembangunan tidak berjalan parsial.

Ia meminta konsep tersebut disempurnakan dengan memperhatikan empat aspek, yakni fungsi kawasan yang jelas, perhitungan bisnis yang logis, kebutuhan infrastruktur yang tepat, serta manfaat bagi masyarakat.

“Kalau kita ingin buat ide, kawasannya harus relevan, perhitungannya harus logis, dan nilai kemanfaatannya bagi publik juga jelas,” pungkasnya. (*)

The post Andi Harun Evaluasi Rencana Dermaga Harapan Baru, Fokus pada Manfaat Ekonomi dan Publik appeared first on Vonis.