Kejaksaan hanya mewajibkan Roy Suryo dan dokter Tifa menjalani wajib lapor satu kali setiap pekan selama proses hukum berlangsung.

Usai keluar dari Kejari Jakarta Selatan, Roy menyampaikan rasa syukur atas keputusan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini mendukungnya.

Menurut Roy, dukungan dari sahabat, kuasa hukum, keluarga, dan masyarakat memberinya kekuatan untuk menghadapi perkara hingga tuntas.

“Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selama ini mendukung kami. Perjuangan kami belum selesai dan kami akan terus mengikuti proses yang berjalan,” kata Roy kepada wartawan.

Roy Suryo dan Dokter Tifa Siap Jalani Persidangan

Roy menegaskan dirinya dan dokter Tifa akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap memberikan dukungan moral.

Selain itu, Roy mengapresiasi tim kuasa hukum yang mendampinginya sejak awal kasus bergulir. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus mengikuti perkembangan perkara tersebut.

Menurut Roy, dirinya bersama dokter Tifa akan tetap menghadapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan tetap kuat dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan sampai selesai,” ujarnya.

Roy juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak, termasuk jajaran kejaksaan dan kepolisian yang menangani perkara tersebut.

Kejari Jaksel Kabulkan Permohonan Penangguhan

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan dokter Tifa setelah menerima permohonan penangguhan dari kuasa hukum serta keluarga keduanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menjelaskan keluarga kedua tersangka memberikan jaminan atas kehadiran mereka selama persidangan berlangsung.

Selain itu, Roy dan dokter Tifa juga menandatangani pernyataan untuk mematuhi seluruh kewajiban hukum yang berlaku.

Marcelo mengatakan kedua tersangka berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum dan menjaga situasi tetap kondusif.

“Para tersangka menyatakan akan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dan menjaga situasi tetap kondusif. Karena itu, sesuai mekanisme yang berlaku, kejaksaan tidak melakukan penahanan,” ujar Marcelo.

Jaksa Segera Limpahkan Perkara ke PN Jakarta Timur

Setelah menyelesaikan tahap pelimpahan, jaksa penuntut umum segera menyusun surat dakwaan. Selanjutnya, jaksa akan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Majelis hakim nantinya akan menentukan jadwal sidang perdana setelah menerima berkas perkara dari kejaksaan.

Sambil menunggu jadwal sidang, Roy Suryo dan dokter Tifa wajib melapor setiap pekan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kini, perkara tersebut memasuki tahap persidangan setelah penyidik menyerahkan berkas kepada kejaksaan.

(Redaksi)

The post Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan, Tegaskan Akan Terus Hadapi Proses Hukum Kasus Ijazah Jokowi appeared first on Diksi.

Anggota dewan meminta penjelasan terkait mekanisme penyaluran hibah kepada LPTQ Kaltim. Mereka juga menyoroti posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni yang saat ini memimpin LPTQ Kaltim sebagai ketua.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menerapkan prosedur yang sama kepada seluruh penerima hibah. LPTQ Kaltim, kata dia, tidak memperoleh perlakuan khusus dalam proses pengajuan maupun pencairan anggaran.

“Sebagai penerima hibah, proses untuk LPTQ itu sama persis dengan hibah-hibah yang lain. Ada mekanismenya, mulai dari pengusulan proposal melalui SIPD hingga proses verifikasi,” ujar Sri Wahyuni usai rapat.

Dana Hibah LPTQ Kaltim Diajukan Melalui SIPD

Sri Wahyuni menjelaskan setiap lembaga yang mengajukan hibah wajib memasukkan proposal melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Setelah menerima usulan tersebut, pemerintah daerah memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian program sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Menurutnya, seluruh penerima hibah mengikuti prosedur yang sama tanpa pengecualian, termasuk LPTQ Kaltim.

Ia juga menjelaskan bahwa banyak daerah menerapkan pola serupa dengan menempatkan Sekda sebagai Ketua LPTQ. Pemerintah daerah menerapkan pola itu untuk memperkuat pembinaan tilawatil Qur’an dan memastikan program berjalan optimal.

“Tujuannya agar pembinaan LPTQ bisa berjalan dengan baik dan mendapat perhatian yang cukup. Di daerah-daerah lain pun polanya sama,” katanya.

Pemprov Kaltim Libatkan Tim Verifikasi Independen

Sri Wahyuni menegaskan Pemprov Kaltim membentuk tim verifikasi sesuai bidang urusan masing-masing untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah konflik kepentingan.

Dinas Pemuda dan Olahraga memeriksa usulan hibah bidang olahraga, termasuk untuk KONI. Sementara itu, Biro Kesejahteraan Rakyat meneliti usulan hibah keagamaan, termasuk dari LPTQ. Untuk sektor perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemeriksaan terhadap proposal yang masuk.

Tim verifikasi kemudian menilai kelayakan program dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Posisi tim verifikasi itu jelas. Setelah tim melakukan verifikasi terhadap proposal dan menyatakan layak, pemerintah memasukkannya ke dalam APBD. Setelah itu, barulah proses pencairan dapat dilakukan. Mekanismenya berlaku sama rata dan tidak ada perbedaan,” tegasnya.

DPRD Kaltim Minta Pengawasan Pergeseran Anggaran Diperkuat

Selain menyoroti dana hibah LPTQ, Banggar DPRD Kaltim juga membahas mekanisme pergeseran anggaran di lingkungan Pemprov Kaltim.

Sri Wahyuni menjelaskan regulasi membagi pergeseran anggaran ke dalam dua kategori. Pertama, pergeseran administratif yang tidak mengubah total pagu APBD. Kedua, pergeseran yang berdampak pada perubahan pagu APBD sehingga pemerintah wajib membahasnya bersama DPRD.

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD Kaltim meminta pemerintah daerah tetap menyampaikan seluruh pergeseran anggaran kepada Banggar, baik yang memengaruhi pagu APBD maupun yang hanya bersifat administratif.

Menanggapi usulan itu, Sri Wahyuni menyatakan Pemprov Kaltim siap memperkuat koordinasi dengan DPRD demi meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

“Tadi Pak Ketua DPRD meminta agar semua jenis pergeseran anggaran tetap dilakukan pembahasan bersama. Kami tentu menyambut baik dan akan melaporkan perkembangannya ke depan,” pungkasnya.

(Redaksi)

The post Dana Hibah LPTQ Kaltim Jadi Sorotan DPRD, Sri Wahyuni Beberkan Mekanisme Verifikasi hingga Pencairan appeared first on Diksi.

Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus Daerah (Pengda) HDCI Kalimantan Timur dan Pengurus Cabang (Pengcab) HDCI Samarinda di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (20/6/2026) malam.

Menurut Saefuddin, komunitas otomotif saat ini tidak lagi sekadar menjadi wadah bagi para pecinta kendaraan. Organisasi seperti HDCI memiliki jaringan luas dan sumber daya yang dapat membantu mempromosikan potensi daerah hingga ke tingkat nasional.

“HDCI memiliki potensi besar untuk memperkuat kepedulian sosial, mempromosikan budaya daerah, mendukung sektor pariwisata, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal HDCI Pusat, Husdi Karyono, melantik H. Syahril Sarapping sebagai Ketua Pengda HDCI Kalimantan Timur dan H. Agus Sakhlan NH sebagai Ketua Pengcab HDCI Samarinda.

Pelantikan berlangsung di hadapan anggota HDCI dari berbagai daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah daerah.

HDCI Dinilai Mampu Menjadi Mitra Pembangunan Daerah

Saefuddin menilai HDCI telah menunjukkan kontribusi nyata melalui berbagai kegiatan sosial yang selama ini dijalankan organisasi tersebut.

Ia mengaku melihat semangat kebersamaan dan solidaritas yang kuat di lingkungan HDCI. Modal sosial tersebut, menurutnya, menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selama ini, berbagai agenda touring yang dilakukan anggota HDCI juga sering disertai kegiatan sosial dan aksi kemanusiaan.

“Saya melihat HDCI memiliki kekompakan dan rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Mereka tidak hanya berkegiatan di bidang otomotif, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial,” katanya.

Karena itu, ia berharap kepengurusan baru mampu mempertahankan tradisi positif tersebut sekaligus memperluas jangkauan program yang menyentuh masyarakat.

HDCI Jadi Harapan Promosikan Potensi Kaltim di Era IKN

Saefuddin juga menyoroti posisi strategis Kalimantan Timur yang kini menjadi pusat perhatian nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, momentum tersebut membuka peluang besar bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkenalkan potensi daerah kepada publik yang lebih luas.

Ia menilai jaringan nasional yang HDCI miliki dapat menjadi sarana efektif untuk mengenalkan destinasi wisata, budaya lokal, produk ekonomi kreatif, hingga berbagai potensi unggulan Kalimantan Timur.

“Kalimantan Timur sedang berada pada momentum penting dalam pembangunan nasional. Saya meyakini HDCI dapat menjadi mitra yang baik dalam memperkenalkan potensi daerah dan memperkuat citra positif Kaltim,” ujarnya.

Selain promosi daerah, ia juga berharap organisasi tersebut ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu fokus pengembangan daerah.

Jadi Pelopor Keselamatan Berkendara

Dalam sambutannya, Saefuddin turut mengingatkan pentingnya peran komunitas otomotif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.

Ia berharap HDCI terus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan etika berkendara, menjaga keselamatan di jalan raya, serta mengedukasi pengguna kendaraan lainnya.

Menurutnya, komunitas yang besar memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan perilaku berkendara yang baik.

“Saya berharap HDCI terus menjadi pelopor keselamatan, ketertiban, dan etika berkendara di mana pun berada,” tegasnya.

Saefuddin juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan program inovatif, memperkuat konsolidasi organisasi, serta memperluas manfaat bagi masyarakat.

“Jadikan amanah organisasi ini sebagai ruang untuk berkarya, mempererat persaudaraan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Redaksi)

The post Saefuddin Dorong HDCI Kaltim Ambil Peran dalam Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah appeared first on Diksi.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ismail Latisi mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda setelah menerima laporan dari tenaga kependidikan.

Dari hasil koordinasi tersebut, DPRD memperoleh kepastian bahwa instansi terkait telah menuntaskan pembayaran THR yang sebelumnya tertunda.

“Yang sempat menjadi keluhan itu THR, bukan insentif. Berdasarkan informasi yang kami terima, pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran tersebut,” kata Ismail.

DPRD Telusuri Penyebab Keterlambatan

Ismail menjelaskan Komisi IV tidak langsung menerima informasi tersebut begitu saja. DPRD terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk mengetahui akar persoalan.

Setelah melakukan penelusuran, DPRD menemukan adanya kendala administrasi yang berkaitan dengan data rekening penerima.

Kendala tersebut sempat menghambat proses pencairan THR bagi sebagian tenaga kependidikan.

“Kami meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan. Dari hasil klarifikasi, ada persoalan pada data rekening sehingga proses pembayaran sempat terkendala,” ujarnya.

Menurut Ismail, instansi terkait kemudian memperbaiki data yang bermasalah dan melanjutkan proses pencairan hingga tuntas.

Kesejahteraan Tenaga Pendidik Harus Menjadi Prioritas

Selain menyoroti persoalan THR, Ismail juga mengingatkan pentingnya menjaga kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Ia menilai pemerintah harus memastikan seluruh hak tenaga pendidikan tersalurkan tepat waktu agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran hak berpotensi menambah beban ekonomi para tenaga pendidik.

“Guru dan tenaga kependidikan membutuhkan kepastian atas hak mereka. Karena itu, pemerintah harus memastikan pembayaran berjalan tepat waktu,” jelasnya.

Ia menambahkan kualitas pendidikan juga berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan para tenaga pendidik.

DPRD Siap Terima Aduan Guru

Ismail juga mengajak tenaga pendidik untuk melapor apabila masih menemukan persoalan terkait pembayaran hak.

Menurutnya, DPRD Samarinda selalu membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, termasuk dari sektor pendidikan.

Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti setiap laporan melalui komunikasi dengan instansi yang berwenang.

“Kalau ada persoalan yang belum selesai, silakan laporkan kepada kami. DPRD akan meminta penjelasan kepada dinas terkait agar masalahnya segera terselesaikan,” katanya.

DPRD Jamin Kerahasiaan Pelapor

Lebih lanjut, Ismail menegaskan DPRD tidak akan membuka identitas guru atau tenaga kependidikan yang menyampaikan laporan.

Ia memastikan lembaganya hanya menyampaikan substansi persoalan kepada instansi terkait tanpa menyebutkan nama pelapor.

“Kami selalu menjaga kerahasiaan pelapor. Kami hanya menyampaikan bahwa ada laporan yang perlu ditindaklanjuti tanpa menyebut identitasnya,” tegasnya.

Menurut Ismail, langkah tersebut penting agar guru dan tenaga kependidikan merasa aman saat menyampaikan keluhan.

Belum Ada Keluhan Baru

Hingga saat ini, DPRD Samarinda belum menerima laporan baru terkait insentif tenaga kependidikan yang belum cair.

Meski demikian, Komisi IV tetap memantau persoalan tersebut dan siap melakukan pengecekan jika muncul laporan baru dari masyarakat.

“Sampai sekarang kami belum menerima aduan baru terkait insentif. Namun jika ada laporan, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencari kejelasan,” pungkasnya.

(Adv)

The post DPRD Samarinda Pastikan THR Tenaga Kependidikan yang Sempat Tertunda Sudah Dibayarkan appeared first on Diksi.

Perkembangan tersebut terlihat dalam kegiatan Open House SRT 24 yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo Km 2, Samarinda Seberang, Sabtu (20/6/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ajang untuk melihat secara langsung capaian para siswa setelah mengikuti proses pendidikan dan pembinaan selama setahun terakhir.

Menurutnya, berbagai penampilan yang ditunjukkan siswa mencerminkan peningkatan kemampuan yang cukup signifikan.

“Dari sisi akademik, nonakademik, hingga olahraga, anak-anak terlihat aktif dan mampu menunjukkan perkembangan yang sangat baik,” ujar Novan.

Perubahan Siswa Terlihat dalam Waktu Singkat

Novan menilai salah satu capaian terbesar program tersebut adalah perubahan perilaku dan mental peserta didik.

Ia melihat para siswa kini lebih disiplin, lebih percaya diri, dan lebih berani menampilkan kemampuan mereka di depan umum dibandingkan saat pertama kali mengikuti program.

Selain itu, kemampuan akademik maupun keterampilan berbahasa juga menunjukkan peningkatan yang cukup menonjol.

“Dalam satu tahun, perubahan mereka sangat signifikan. Mulai dari kedisiplinan, kepercayaan diri, kemampuan akademik hingga kemampuan bahasa,” katanya.

Menurut Novan, capaian tersebut membuktikan bahwa pembinaan yang tepat mampu membantu siswa berkembang secara optimal.

Guru Muda Dinilai Berhasil Bangun Karakter

Novan juga mengapresiasi peran tenaga pendidik yang mendampingi para siswa selama proses belajar berlangsung.

Ia menjelaskan sebagian besar guru yang mengajar di SRT merupakan lulusan baru. Namun, pemerintah pusat memilih mereka melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan kompetensi dan kualitas.

Karena itu, para guru mampu menjalankan tugas pembinaan dengan baik meski belum memiliki pengalaman mengajar yang panjang.

“Mereka dipilih berdasarkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki. Hasilnya bisa kita lihat dari perkembangan siswa saat ini,” jelasnya.

Selain itu, keberagaman tenaga pengajar dari berbagai daerah di Indonesia turut menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis.

Novan menilai kondisi tersebut justru menjadi nilai tambah bagi peserta didik karena mereka memperoleh pengalaman belajar dari latar belakang yang beragam.

Bukti Pendidikan Berkualitas untuk Anak Kurang Mampu

Lebih lanjut, Novan mengatakan keberhasilan SRT 24 Samarinda menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang apabila memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.

Menurutnya, sebagian besar siswa yang mengikuti program tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Meski demikian, mereka mampu menunjukkan prestasi dan perkembangan yang membanggakan.

“Sebagian besar siswa berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, hasil yang mereka tunjukkan hari ini sangat luar biasa,” tegasnya.

Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya terlihat dari capaian akademik, tetapi juga dari perubahan karakter yang terbentuk selama proses pendidikan berlangsung.

DPRD Dorong Program Terus Berjalan

DPRD Kota Samarinda berharap pemerintah terus memperkuat program Sekolah Rakyat Terintegrasi agar manfaatnya dapat lebih banyak masyarakat manfaatkan.

Menurut Novan, program tersebut mampu menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan program sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas dan pembinaan yang tersedia.

“Program ini sangat baik karena membuka kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing,” tutupnya.

Ia berharap keberhasilan SRT 24 Samarinda dapat menjadi contoh bagi pengembangan program pendidikan inklusif di berbagai daerah lainnya.

(Adv)

The post DPRD Nilai Siswa Sekolah Rakyat Samarinda Tunjukkan Perkembangan Signifikan appeared first on Diksi.

Keberadaan sekolah tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Samarinda setelah program yang baru berjalan sekitar satu tahun itu dinilai mampu menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan perkembangan para siswa menjadi bukti bahwa program Sekolah Rakyat mampu membuka peluang pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, para siswa telah menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang berkembang meski baru mengikuti pendidikan dalam waktu relatif singkat.

“Alhamdulillah, baru satu tahun berjalan, anak-anak sudah mampu menunjukkan kualitas dan keahliannya masing-masing. Ini tentu menjadi perkembangan yang sangat baik,” kata Helmi saat meninjau kegiatan Sekolah Rakyat di BPMP Kaltim, Jalan Cipto Mangunkusumo, Sabtu (20/6/2026).

Tahun Ajaran Baru Dipusatkan di Palaran

Saat ini kegiatan Sekolah Rakyat di Samarinda masih berlangsung di tiga lokasi sementara. Ketiga lokasi tersebut berada di BPMP Kaltim, BPVP Samarinda, dan kawasan yang berdekatan dengan SMAN 16 Samarinda di Jalan Perjuangan.

Namun pada tahun ajaran baru mendatang, seluruh peserta didik akan dipusatkan di kompleks Sekolah Rakyat permanen di Palaran.

Helmi menjelaskan sekolah tersebut akan menerima sekitar 280 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Ia juga memastikan pembangunan sarana dan prasarana terus berjalan dan hampir rampung.

“Dari laporan yang kami terima, seluruh penerimaan siswa baru nantinya akan terpusat di sekolah permanen di Palaran. Kapasitasnya sekitar 280 siswa dan fasilitasnya hampir siap digunakan,” ujarnya.

DPRD Dorong Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa

Helmi berharap para siswa terus mendapatkan pendampingan yang maksimal selama mengikuti pendidikan.

Menurutnya, peningkatan kemampuan akademik harus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter dan kepercayaan diri.

Ia menilai kepercayaan diri menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantu siswa bersaing dan meraih masa depan yang lebih baik.

“Kami berharap anak-anak ini terus mendapatkan pembinaan sehingga rasa percaya diri mereka semakin meningkat,” katanya.

Guru Muda Berhasil Bentuk Karakter Siswa

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny menilai keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak lepas dari peran tenaga pendidik yang direkrut Kementerian Sosial.

Menurut Novan, mayoritas guru yang mengajar merupakan tenaga muda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, proses seleksi guru juga berjalan secara nasional sehingga sekolah memperoleh tenaga pengajar dengan kompetensi yang beragam.

“Guru-gurunya tidak hanya berasal dari Samarinda. Ada juga tenaga pendidik dari berbagai daerah yang mengajar di sini,” ujar Novan.

Ia mengakui sebagian besar guru masih berstatus lulusan baru atau fresh graduate. Meski demikian, para tenaga pengajar tersebut mampu membangun karakter siswa dengan baik.

Siswa Tunjukkan Perubahan Signifikan

Novan menilai perubahan yang para siswa alami cukup signifikan dalam waktu satu tahun terakhir.

Ia melihat peningkatan tidak hanya terjadi pada aspek akademik, tetapi juga pada kedisiplinan dan perilaku sehari-hari.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi hal yang membanggakan mengingat sebagian besar siswa berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

“Perubahan perilaku, kedisiplinan, hingga capaian akademik mereka terlihat cukup signifikan. Padahal mayoritas siswa berasal dari keluarga kurang mampu,” jelasnya.

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat terus bertahan ketika Sekolah Rakyat Samarinda mulai menempati kampus permanen di Palaran pada tahun ajaran mendatang.

(Adv)

The post Sekolah Rakyat Samarinda Siap Pindah ke Kampus Permanen, Tampung 280 Siswa Baru appeared first on Diksi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pernyataan Jokowi dukung Prabowo-Gibran dua periode sekaligus mematahkan narasi “dua matahari” yang selama ini beredar di ruang publik.

Menurut Doli, Jokowi secara tegas mengakui Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang sah. Karena itu, publik tidak perlu lagi memperdebatkan isu adanya dua pusat kekuasaan.

“Pesan Pak Jokowi menunjukkan bahwa Presiden saat ini adalah Pak Prabowo. Saya kira penegasan itu penting untuk menjawab berbagai narasi yang mencoba mengadu domba,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Golkar Ajak Fokus Sukseskan Pemerintahan

Selain menanggapi dukungan Jokowi, Doli juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk fokus mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menilai pembahasan mengenai Pemilihan Presiden 2029 masih terlalu dini. Sebaliknya, pemerintah perlu memusatkan perhatian pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus fokus menyukseskan seluruh agenda pemerintah. Jangan sampai konsentrasi terpecah oleh agenda politik yang waktunya masih jauh,” ujarnya.

Doli optimistis keberhasilan program pemerintah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Karena itu, ia mengajak partai politik pendukung untuk menjaga soliditas koalisi selama masa pemerintahan berlangsung.

Golkar Siap Kawal Prabowo untuk Periode Kedua

Doli menegaskan Golkar tetap berada di garis depan dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, partainya sudah mengambil keputusan untuk mendukung Prabowo kembali maju pada Pilpres 2029.

Menurutnya, Golkar telah menetapkan sikap tersebut melalui forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

“Golkar akan terus mengawal dan menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami juga sudah memutuskan mendukung Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode kedua,” tegasnya.

Terkait calon wakil presiden pada 2029, Doli menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo. Meski begitu, ia berharap Gibran tetap mendampingi Prabowo pada kontestasi mendatang.

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengungkapkan pesan Jokowi kepada kader dan simpatisan PSI.

Menurut Bestari, Jokowi meminta seluruh pendukung untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar mampu menjalankan program secara maksimal.

Bahkan, Jokowi berharap pemerintahan tersebut dapat berlanjut hingga dua periode.

“Kepada kami, beliau meminta agar kami mengawal Pak Prabowo-Gibran. Bahkan sampai dua periode,” kata Bestari.

Selain itu, Bestari juga membantah isu yang menyebut adanya “dua matahari” dalam pemerintahan. Ia menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons positif dari Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu menilai Jokowi dukung Prabowo-Gibran dua periode sebagai sinyal kuat untuk menjaga stabilitas politik sekaligus mendukung keberlanjutan program pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

(Redaksi)

The post Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Golkar: Sekaligus Jawab Isu Dua Matahari appeared first on Diksi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa pengurus LPTQ menyusun anggaran dan menjalankan program dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim.

Menurut Sri, tim LPTQ melibatkan BPKP sejak tahap penyusunan rencana anggaran biaya (RAB). Pendampingan itu berlanjut hingga pelaksanaan kegiatan.

“Kami menyusun RAB menggunakan pendampingan dari BPKP. Semua kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku,” kata Sri Wahyuni.

LPTQ Fokus Perbaiki Tata Kelola dan Prestasi

Sri menjelaskan, pengurus LPTQ saat ini fokus memperkuat tata kelola organisasi. Mereka juga berupaya meningkatkan prestasi kafilah Kalimantan Timur pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Ia mengaku menerima amanah sebagai pengurus untuk membenahi sistem administrasi organisasi. Langkah itu berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas pembinaan peserta MTQ.

“Kami membenahi administrasi sekaligus meningkatkan prestasi. Kami juga meminta pendampingan BPKP dalam pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Sri menegaskan pengurus selalu berkonsultasi sebelum menjalankan program. Cara itu dilakukan agar seluruh kegiatan sesuai aturan.

Audit BPK Tidak Menemukan Temuan

Sri juga menanggapi audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, audit merupakan bagian dari tugas dan fungsi lembaga pemeriksa.

Ia memastikan hasil pemeriksaan tidak menemukan persoalan berarti dalam pengelolaan dana hibah LPTQ.

“Alhamdulillah, tidak ada temuan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai tudingan yang berkembang di media sosial maupun media online.

Biro Kesra Jelaskan Dasar Hukum Kepengurusan LPTQ

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim Dasmiah turut memberikan penjelasan. Ia menjawab pertanyaan publik terkait posisi pengurus LPTQ sebagai pemohon hibah.

Menurut Dasmiah, pemerintah membentuk LPTQ berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1977 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977.

Pemerintah kemudian memperbarui aturan tersebut melalui Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 182 A Tahun 1988 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1988.

“Dengan dasar itu, unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat menjadi pengurus LPTQ,” jelas Dasmiah, Minggu (21/6/2026).

Ia menambahkan, banyak daerah menerapkan pola kepengurusan yang sama. Sejumlah sekretaris daerah dan wakil kepala daerah bahkan memimpin LPTQ di wilayah masing-masing.

Dasmiah mencontohkan Ketua Umum LPTQ Kutai Kartanegara dijabat sekretaris daerah. Di Kota Banjar, jabatan itu dipegang wakil wali kota. Sementara di Provinsi Jambi, wakil gubernur memimpin organisasi tersebut.

Perubahan RAB Hibah Diatur dalam Pergub

Selain soal kepengurusan, Dasmiah juga menjelaskan perbedaan antara dokumen proposal hibah dan dokumen pencairan dana hibah.

Ia mengatakan LPTQ mengajukan proposal hibah pada 15 Maret 2024. Proposal tersebut memuat berbagai program pembinaan dan kegiatan operasional.

Program itu mencakup pembinaan dewan hakim, training center peserta MTQ, kegiatan operasional, serta keikutsertaan pada MTQ tingkat nasional dan internasional.

Saat audit berlangsung, auditor mempertanyakan perbedaan beberapa item kegiatan dalam dokumen.

Namun, Dasmiah menegaskan aturan memperbolehkan perubahan tersebut. Dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Menurutnya, penerima hibah dapat mengubah kegiatan maupun RAB. Namun, penerima wajib memberitahukan perubahan itu kepada pemerintah daerah sebagai pemberi hibah.

“Perbedaan dokumen proposal dan dokumen pencairan hibah dapat dilakukan karena aturan memang mengizinkannya,” kata Dasmiah.

Ia berharap penjelasan tersebut dapat mengakhiri kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat terkait pengelolaan dana hibah LPTQ Kaltim.

(Redaksi)

The post Pemprov Kaltim Bantah Isu Dana Hibah LPTQ Bermasalah, Sebut Seluruh Proses Didampingi BPKP appeared first on Diksi.

Selain itu, inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) mencapai 0,11 persen. Sementara inflasi tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) tercatat sebesar 1,90 persen.

Kepala BPS Kota Samarinda, Supriyanto, mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat.

Kenaikan Harga Terjadi di Hampir Semua Kelompok Pengeluaran

Supriyanto menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat kenaikan sebesar 4,93 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,29 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 2,46 persen. Kelompok kesehatan meningkat 1,57 persen. Sementara kelompok transportasi tumbuh 2,58 persen.

Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami kenaikan 0,87 persen. Kelompok pendidikan naik 3,48 persen. Adapun kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran meningkat 2,15 persen.

Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok ini mencatat inflasi hingga 12,84 persen.

“Inflasi y-on-y terjadi karena kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran,” ujar Supriyanto dalam rilis BPS Samarinda, 2 Juni 2026.

Emas Perhiasan dan Beras Jadi Penyumbang Utama Inflasi

BPS Samarinda mencatat sejumlah komoditas yang mendorong inflasi tahunan. Komoditas tersebut meliputi emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin (SKM), angkutan udara, dan ikan layang.

Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada sewa rumah, cabai rawit, tomat, minyak goreng, dan pasta gigi. Bawang merah, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol, serta daging ayam ras juga ikut mendorong inflasi.

Biaya pendidikan turut memberikan kontribusi. Kenaikan muncul pada tarif sekolah dasar serta akademi atau perguruan tinggi. Harga nasi dengan lauk, lemari pakaian, solar, dan sate juga ikut naik.

Supriyanto menilai perkembangan harga berbagai komoditas selama Mei 2026 menunjukkan tren kenaikan yang cukup merata.

Sejumlah Komoditas Menahan Laju Inflasi

Di tengah kenaikan harga, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga. Kondisi ini membantu menahan laju inflasi di Samarinda.

Komoditas yang memberi andil deflasi antara lain kangkung, ikan gabus, bayam, dan sabun detergen bubuk. Bawang putih, kentang, telepon seluler, serta baju muslim pria juga mengalami penurunan harga.

Selain itu, harga tempe, sawi hijau, wortel, ayam hidup, dan terong ikut turun. Tarif sekolah menengah atas, tarif air minum PAM, tarif ojek online roda dua, serta sepatu wanita juga memberikan andil deflasi.

Inflasi Bulanan Dipicu Minyak Goreng dan Sewa Rumah

Pada Mei 2026, inflasi bulanan mencapai 0,11 persen. Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang paling besar mendorong kenaikan harga.

Selain itu, kenaikan juga terjadi pada sewa rumah, beras, sate, dan angkutan udara. Cabai merah, solar, bahan bakar rumah tangga, dan bensin ikut menyumbang inflasi bulanan.

Tarif gunting rambut pria, pelumas mesin, ayam goreng, serta buncis juga mengalami kenaikan harga.

Di sisi lain, daging ayam ras dan emas perhiasan memberi andil terhadap deflasi bulanan. Bawang merah, cabai rawit, serta tarif air minum PAM juga membantu menahan inflasi.

Kelompok Makanan Beri Andil Terbesar

Produk Makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kelompok ini memberikan andil sebesar 1,36 persen terhadap inflasi tahunan.

Bidang perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 0,94 persen. Kelompok transportasi memberi andil sebesar 0,34 persen.

Selanjutnya, kelompok restoran menyumbang 0,25 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,23 persen.

Bidang berkontribusi 0,15 persen. Kelompok perlengkapan rumah tangga menyumbang 0,09 persen. Sementara kelompok kesehatan dan kelompok rekreasi masing-masing memberi andil 0,05 persen dan 0,01 persen.

Supriyanto menambahkan dua kelompok pengeluaran masih mengalami deflasi tahunan. Kelompok tersebut yakni pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen.

(Redaksi)

The post Inflasi Samarinda Mei 2026 Tembus 3,42 Persen, Harga Emas hingga Beras Jadi Pemicu Utama appeared first on Diksi.

Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun serta sejumlah pejabat daerah.

Hadir pula Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, Asisten II Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Kepala Dinas Perdagangan, anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), serta Kepala Bagian Ekonomi dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda Samarinda.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Ditjen Migas, Doni Oktarizon, memaparkan sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi evaluasi tarif jargas.

Menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan tarif agar layanan distribusi gas tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pertimbangkan Biaya Operasional dan Pengembangan Infrastruktur

Doni menjelaskan bahwa pemerintah memperhitungkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait tarif jaringan gas rumah tangga.

Faktor tersebut meliputi biaya operasional jaringan, kebutuhan pemeliharaan, hingga rencana pengembangan infrastruktur di berbagai daerah.

Ia menegaskan bahwa program jargas memiliki peran strategis dalam mendukung pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

“Jaringan gas rumah tangga bukan sekadar program distribusi energi. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pemanfaatan gas bumi yang lebih ekonomis, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Doni juga menyampaikan bahwa Samarinda menjadi salah satu daerah yang memperoleh alokasi pembangunan jaringan gas rumah tangga pada Tahun Anggaran 2026.

Karena itu, pemerintah pusat terus berupaya memastikan keberlanjutan layanan sekaligus memperluas jangkauan infrastruktur yang sudah tersedia.

Pemkot Minta Kajian Matang dan Sosialisasi Transparan

Menanggapi paparan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan dukungannya terhadap upaya menjaga keberlanjutan layanan jargas.

Namun, ia meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga harus melalui kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kami memahami pentingnya keberlanjutan layanan jaringan gas rumah tangga. Namun setiap kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat serta mempertimbangkan kondisi ekonomi warga,” tegas Andi Harun.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang terbuka kepada masyarakat sebelum pemerintah menerapkan kebijakan baru.

“Sosialisasi yang jelas dan transparan sangat diperlukan agar masyarakat memahami alasan dan tujuan kebijakan tersebut,” tambahnya.

Melalui koordinasi ini, pemerintah pusat dan Pemkot Samarinda berharap dapat menemukan formulasi kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan layanan jargas tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai pengguna utama layanan tersebut. (*)

The post ESDM Bahas Penyesuaian Tarif Jargas, Andi Harun Minta Kepentingan Warga Jadi Prioritas appeared first on Diksi.