Berbagai atlet muda dari berbagai daerah di Kaltim dan menjadi sarana pencarian bibit potensial untuk menghadapi kompetisi nasional.

Ketua Umum FPTI Kaltim, EL Nova Saefuddin Zuhri, menegaskan pembinaan atlet usia muda menjadi fokus penting organisasi dalam menjaga prestasi panjat tebing Kalimantan Timur ke depan.

FPTI Kaltim Fokus Bangun Regenerasi Atlet Panjat Tebing

Menurut El Nova, Kejurprov kelompok umur bukan hanya sekadar agenda pertandingan tahunan. Kompetisi itu juga menjadi bagian dari pembinaan jangka panjang agar atlet-atlet muda memiliki pengalaman bertanding sejak dini.

“Ajang ini menjadi tempat melihat kemampuan atlet muda, baik dari sisi teknik, mental, maupun kesiapan mereka menghadapi persaingan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembinaan yang berkelanjutan sangat atlet Kaltim butuhkan untuk mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Karena itu, FPTI Kaltim terus mendorong kabupaten dan kota aktif melakukan pembinaan atlet usia muda.

“Kita ingin pembinaan berjalan berjenjang. Atlet-atlet potensial harus mulai ditempa dari sekarang,” katanya.

Pelaksanaan Kejurprov juga menjadi sarana evaluasi bagi daerah terhadap hasil latihan dan perkembangan atlet selama ini. FPTI Kaltim berharap kompetisi tersebut melahirkan atlet baru yang siap memperkuat daerah pada berbagai ajang besar.

Lomba Fotografi Ramaikan Kejurprov Panjat Tebing Kaltim 2026

Selain pertandingan utama, panitia turut menggelar lomba fotografi bertema “Semangat, Aksi, dan Prestasi di Setiap Ketinggian”.

Kegiatan itu untuk menambah kemeriahan sekaligus memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat lebih luas.

“Fotografi ini menjadi kegiatan pendukung agar suasana kejuaraan semakin semarak,” jelas El Nova.

Panitia membuka pendaftaran lomba mulai 9 hingga 12 Mei 2026. Peserta dapat mengambil foto selama pelaksanaan Kejurprov pada 13–15 Mei 2026, sedangkan pengumuman pemenang berlangsung pada 16 Mei 2026.

Panitia menyediakan hadiah Rp1 juta untuk juara pertama, Rp750 ribu bagi juara kedua, dan Rp500 ribu untuk juara ketiga. Setiap peserta boleh mengirim maksimal tiga karya foto.

Kejurprov Panjat Tebing Tingkatkan Mental Atlet Muda

FPTI Kaltim menilai kejuaraan kelompok umur penting untuk membentuk mental bertanding atlet muda. Persaingan olahraga panjat tebing yang semakin ketat membuat atlet harus memiliki pengalaman kompetisi sejak usia dini.

“Anak-anak muda ini harus terus diberi ruang bertanding supaya kemampuan mereka berkembang,” ujar Elly, sapaan akrabnya.

Ia optimistis Kalimantan Timur memiliki banyak atlet potensial yang mampu berkembang menjadi atlet nasional apabila pembinaan berjalan secara serius dan konsisten.

“Kami percaya atlet muda Kaltim punya potensi besar. Tinggal bagaimana pembinaan dan dukungan terus diperkuat,” tegasnya.

Melalui Kejurprov tersebut, FPTI Kaltim berharap muncul generasi atlet baru yang nantinya mampu membawa nama Kalimantan Timur berprestasi di tingkat nasional, termasuk pada Pekan Olahraga Nasional (PON) dan kejuaraan nasional lainnya.

“Harapan kami tentu lahir generasi atlet baru yang bisa menjadi kebanggaan Kalimantan Timur di masa depan,” tutupnya.

(Redaksi)

The post Kejurprov Panjat Tebing KU 2026 Jadi Momentum FPTI Kaltim Cari Bibit Atlet Masa Depan appeared first on Diksi.

Ia berdiskusi langsung dengan mahasiswa mengenai perkembangan Hukum Administrasi Pemerintahan di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang berlangsung cepat.

Kegiatan akademik tersebut berlangsung di Gedung G UMKT, Jalan Juanda, Samarinda, pada Jumat (8/5/2026).

Kehadiran Andi Harun disambut antusias oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan suasana interaktif dan terbuka.

Diskusi Hukum, Politik, dan Kekuasaan

Dalam perkuliahan tersebut, Andi Harun mengulas hubungan antara hukum, politik, dan kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern.

Ia menekankan bahwa konstitusi harus berfungsi sebagai batas agar kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Ia juga mengajak mahasiswa memahami hukum administrasi pemerintahan sebagai bidang yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

“Untuk mata kuliah hukum administrasi pemerintahan atau hukum administrasi negara, asik sih diskusi sama mahasiswa. Mengajar itu juga sambil belajar sebenarnya,” ujar Andi Harun di hadapan peserta kuliah.

 Hukum Tertinggal dari Perubahan Sosial

Andi Harun menilai tantangan terbesar dalam hukum administrasi pemerintahan saat ini terletak pada kecepatan perubahan sosial dan ekonomi yang tidak selalu diikuti pembaruan regulasi.

Ia menyebut kondisi ini sebagai fenomena umum dalam tata kelola pemerintahan modern.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi juga mempercepat transformasi pelayanan publik, sehingga hukum harus mampu beradaptasi lebih cepat.

“Hukum administrasi pemerintahan terus mengalami dinamika perkembangan, termasuk perkembangan informasi. Di situlah letak menariknya karena posisi hukum kita berdiri di tengah dinamika tuntutan tata kelola yang lebih advance,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ketidaksesuaian antara aturan tertulis dan praktik di lapangan sering terjadi dalam sistem pemerintahan.

Dalam kajian hukum, hal tersebut dikenal sebagai kesenjangan antara law in book dan law in action.

“Kadang-kadang perkembangan sosial, ekonomi atau landscape pemerintahan kita itu sering kali lebih cepat daripada adaptasi terhadap peraturan normatif yang ada,” ujarnya.

Kampus Jadi Ruang Dialog dan Riset Hukum

Dalam sesi diskusi, Andi Harun menilai lingkungan akademik memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Ia menyebut kampus sebagai ruang strategis untuk melahirkan gagasan dan penelitian hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Di kampus-kampus, di forum-forum akademik, sering kita menjadikannya sebagai tema dialog, tema diskusi, bahkan menjadi tema-tema penelitian hukum antara gap antara law in book dengan law in action,” katanya.

Ia menegaskan bahwa hasil penelitian akademik dapat berkontribusi pada pembaruan hukum nasional dan peningkatan kualitas kebijakan publik.

Dorongan Pembaruan Hukum Nasional

Andi Harun juga menekankan pentingnya pembaruan hukum di berbagai sektor agar pembangunan nasional tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Ia menilai reformasi regulasi harus terus dilakukan agar hukum tidak tertinggal dari dinamika masyarakat.

“Kesimpulannya bahwa arah pembaruan hukum kita di segala aspek bidang hukum terus menjadi kebutuhan untuk memastikan arah pembangunan hukum kita berjalan di atas negara Indonesia yang berdasarkan hukum,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia akademik dalam memperkuat pemahaman hukum serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru di bidang hukum administrasi pemerintahan. (*)

The post Di Hadapan Mahasiswa UMKT, Andi Harun Ulas Tantangan Hukum di Era Perubahan Cepat appeared first on Diksi.

Dalam mutasi terbaru yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengganti sembilan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di berbagai wilayah Indonesia.

Rotasi tersebut menjadi bagian dari langkah Polri dalam memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja institusi menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam tubuh organisasi Polri.

Menurut dia, rotasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan karier personel sekaligus penyegaran di lingkungan kerja.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Johnny, Jumat (9/5/2026).

Sejumlah Nama Bergeser ke Jabatan Baru

Dalam daftar mutasi tersebut, Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryantana mendapat penugasan baru dan posisinya digantikan oleh Irjen Djati Wiyoto yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Utara.

Sementara itu, posisi Kapolda Kalimantan Utara kini diisi Brigjen Agus Wijayanto yang sebelumnya menjabat Karowabprof Divisi Propam Polri.

Di wilayah Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan dimutasi dari jabatan Kapolda Jabar. Posisi tersebut selanjutnya ditempati Irjen Pipit yang sebelumnya memimpin Polda Kalimantan Barat.

Adapun jabatan Kapolda Kalimantan Barat kini dipercayakan kepada Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar.

Rotasi juga menyasar wilayah Indonesia timur.

Kapolda Maluku Utara Irjen Waris Agono digantikan Brigjen Arif Budiman yang sebelumnya menjabat Danpas Brimob II Korps Brimob Polri.

Kemudian, Kapolda NTB Irjen Edy Murbowo diganti Irjen Kalingga Rendra Raharja yang sebelumnya menjabat Kakorbinmas Baharkam Polri.

Di Bengkulu, Irjen Mardiyono dimutasi dan posisinya digantikan Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid yang sebelumnya bertugas sebagai Karorenmin Bareskrim Polri.

Sementara itu, jabatan Kapolda Sulawesi Utara kini diisi Brigjen Himawan Bayu Aji menggantikan Irjen Didik Agung Widjanarko.

Untuk wilayah Sulawesi Tengah, Irjen Endi Sutendi dimutasi dan posisinya digantikan Brigjen Nasri yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sulawesi Selatan.

Penyegaran untuk Tingkatkan Profesionalisme

Mutasi besar ini menandai upaya Polri dalam menjaga ritme organisasi agar tetap adaptif terhadap perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Polri berharap para pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan meningkatkan kinerja institusi di wilayah masing-masing, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kepercayaan publik terhadap kepolisian. (*)

The post Polri Rotasi Besar-besaran, Sembilan Kapolda Berganti Jabatan appeared first on Diksi.

Pernyataan itu disampaikan Agus Shali setelah beredarnya video mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, di media sosial. Dalam video tersebut, Tiyo menyebut Irma Suryani diduga menjadi korban dinasti kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat politik.

Agus Shali Tegaskan Tak Ada Intervensi Kekuasaan

Saat menggelar konferensi pers di salah satu kafe di Samarinda, Jumat (8/5/2026), Agus Shali meminta semua pihak tidak membangun opini tanpa mengetahui fakta sebenarnya.

Menurutnya, sebagai aktivis, seseorang harus menyampaikan pernyataan berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang pertama harus saya sampaikan, sebagai aktivis, dan saya juga mantan aktivis janganlah berbicara sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Itu tidak baik,” ujar Agus Shali.

Ia menegaskan proses hukum yang berjalan saat ini tetap berada pada koridor hukum dan tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan tertentu.

“Saya sebagai kuasa hukum Ibu Hj. Nurfadiah siap sewaktu-waktu dikonfirmasi terkait perkara ini,” katanya.

Kuasa Hukum Nurfadiah Minta Publik Tidak Digiring Opini

Agus juga membantah keras tudingan mengenai adanya intervensi kekuasaan terhadap institusi penegak hukum. Ia menilai narasi tersebut justru dapat menyesatkan publik.

“Pernyataan yang menyebut ada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan hukum itu salah besar. Justru sekarang kami bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berkuasa di institusi kepolisian?” tegasnya.

Ia meminta masyarakat melihat persoalan secara objektif dan tidak langsung mempercayai opini yang berkembang di media sosial.

Menurut Agus, proses hukum harus dihormati bersama tanpa tekanan maupun asumsi yang belum terbukti kebenarannya.

Agus Shali Ajak Publik Buka Fakta Secara Objektif

Dalam keterangannya, Agus Shali menegaskan pihaknya tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga mengajak semua pihak membuka ruang diskusi berdasarkan fakta dan data.

“Jangan sampai publik digiring pada kesimpulan yang belum tentu benar. Kalau memang ingin mencari kebenaran, mari membuka data dan fakta secara objektif,” pungkasnya.

(Redaksi)

The post Kuasa Hukum Nurfadiah Bantah Isu Intervensi Kekuasaan, Tanggapi Pernyataan Tiyo Ardianto appeared first on Diksi.

Sejak pagi, warga terlihat memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah daripada harga pasar.

Komoditas seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih hingga hasil perikanan menjadi barang yang paling banyak masyarakat cari.

Gerakan Pangan Murah Jadi Upaya Jaga Daya Beli Warga

Dalam peninjauannya, Saefuddin Zuhri berkeliling ke sejumlah stan penjualan sambil berdialog dengan warga dan pedagang.

Ia memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar dan harga yang diberikan sesuai dengan tujuan program, yakni membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Saefuddin Zuhri.

Ia menegaskan, Gerakan Pangan Murah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah konkret Pemkot Samarinda dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.

“Kami tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan hanya karena harga di pasaran mengalami kenaikan. Karena itu, Gerakan Pangan Murah akan terus kami dorong dan perluas ke berbagai wilayah di Samarinda,” tegasnya.

Pemkot Samarinda Perkuat Pengendalian Inflasi Daerah

Saefuddin Zuhri menjelaskan, Pemkot Samarinda terus berkoordinasi dengan distributor, pelaku usaha, kelompok tani hingga instansi terkait untuk memastikan stok bahan pangan tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama semua pihak agar masyarakat tidak terdampak lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder agar distribusi pangan berjalan baik dan masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” katanya.

Ia juga memastikan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga di pasar, terutama menjelang momentum tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok.

“Kami ingin memastikan stok pangan aman, distribusi lancar, dan harga tetap stabil. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbebani karena kebutuhan pokok menjadi mahal,” ucapnya.

Warga Sungai Kapih Sambut Antusias Program Pangan Murah

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Banyak warga mengaku terbantu karena harga kebutuhan pokok yang lebih murah daripada harga di pasar tradisional.

Salah seorang warga, Nurhayati, mengaku senang dengan adanya program tersebut karena bisa menghemat pengeluaran rumah tangga.

“Alhamdulillah sangat membantu. Harga beras, minyak goreng, dan telur lebih murah. Semoga kegiatan seperti ini bisa sering diadakan,” ujarnya.

Warga lainnya juga berharap Gerakan Pangan Murah dapat rutin di setiap kelurahan agar manfaatnya semakin luas masyarakat rasakan.

Menutup kunjungannya, Saefuddin Zuhri menegaskan Pemkot Samarinda akan terus menghadirkan program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah.

“Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas kami. Pemerintah akan terus berupaya menghadirkan solusi nyata agar masyarakat tetap tenang, kebutuhan pokok terpenuhi, dan ekonomi daerah tetap stabil,” pungkasnya.

(Redaksi)

The post Wawali Samarinda Tinjau Gerakan Pangan Murah di Sungai Kapih, Warga Serbu Sembako Harga Terjangkau appeared first on Diksi.

Agus menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers di kawasan Kopi Tiam Samarinda, Jumat (8/5/2026) sore. Menurutnya, lambannya proses penahanan justru menimbulkan pertanyaan besar terkait penegakan hukum dalam perkara tersebut.

​”Terkait perkara ini yang pertama Harus diklarifikasi bahwa adanya statement yang menyatakan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi ya kan, kebijakan hukum. Ini salah besar. Kenapa?, Jika kami dianggap menggunakan kekuasaan, logikanya tersangka sudah ditahan sejak lama. Ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun (Pasal 368 dan 369 KUHP), tapi sampai sekarang tidak ada penahanan. Justru kami yang bertanya, siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan dan kekuasaan di kepolisian saat ini?” tegasnya

Kuasa Hukum Nurfadiah Pertanyakan Penanganan Penyidik

Agus menilai penyidik seharusnya bisa segera mengambil langkah tegas, terlebih terdapat kekhawatiran hilangnya barang bukti dalam perkara tersebut.

Menurut dia, laporan yang dibuat kliennya berkaitan dengan dugaan penguasaan aset secara paksa disertai ancaman mempermalukan Hj. Nurfadiah.

Beberapa aset yang dipersoalkan meliputi tujuh sertifikat tanah, BPKB kendaraan, hingga barang mewah seperti berlian, jam tangan, dan perhiasan.

“Secara lisan yang bersangkutan mengakui barang-barang itu ada padanya. Tetapi sampai sekarang belum ada penyitaan fisik, padahal izin penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan sudah ada,” tegasnya.

Agus juga menyebut perkembangan perkara baru terlihat setelah pihaknya meminta atensi Mabes Polri dan mengajukan gelar perkara khusus.

Saat ini, berkas perkara disebut masih dalam tahap pelengkapan atau P-19 sesuai petunjuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Agus Shali Bantah Ada Intervensi Politik

Dalam kesempatan itu, Agus turut membantah tudingan adanya intervensi politik dalam proses hukum tersebut. Ia merespons pernyataan Ketua BEM UGM 2025, Tio Ardianto, yang sebelumnya muncul dalam konten bersama Irma Suryani.

Menurut Agus, penghentian laporan Irma terhadap Nurfadiah melalui SP3 murni karena penyidik tidak menemukan unsur pidana.

“SP3 itu bukan karena intervensi. Penyidik menghentikan perkara karena memang tidak ditemukan fakta hukum,” ujarnya.

Ia juga memaparkan hasil pemeriksaan rekening koran terkait bisnis barang branded antara 2011 hingga 2016.

Agus mengklaim total dana yang masuk dari Irma sebesar Rp3,3 miliar telah dikembalikan Hj. Nurfadiah hingga mencapai Rp4,7 miliar.

“Artinya modal dan keuntungan sudah selesai seluruhnya,” katanya.

Kuasa Hukum Sebut Tuduhan Uang Rp2,7 Miliar dalam Kresek Tidak Masuk Akal

Selain itu, Agus membantah tudingan terkait penyerahan uang Rp2,7 miliar dalam kantong kresek hitam yang disebut terjadi pada Juni 2016 dalam bisnis solar laut.

Ia menyebut cerita tersebut tidak logis dan bertentangan dengan fakta.

“Secara logika, uang miliaran rupiah tidak mungkin dimasukkan ke kresek biasa karena sangat berat. Selain itu, pada periode itu klien kami sedang berada di Sulawesi Barat untuk agenda Pilgub dan dikawal ajudan serta pengamanan,” jelasnya.

Agus menegaskan pihaknya tidak ingin membangun opini liar di tengah masyarakat. Namun, ia meminta aparat penegak hukum bekerja profesional dan sesuai aturan.

“Kami hanya ingin hak klien kami dikembalikan. Kalau syarat penahanan sudah terpenuhi dan ada potensi penghilangan barang bukti, kenapa belum ditahan?” katanya.

Kuasa Hukum Irma Suryani Sebut Penyidik Jadwalkan Gelar Perkara

Terpisah, kuasa hukum Irma Suryani, Juminter Napitupulu, membenarkan bahwa kliennya telah menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidik Polda Kaltim.

Pemeriksaan tambahan itu berkaitan dengan keberadaan barang bukti berupa surat kendaraan milik Hj. Nurfadiah dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

“Kami sudah menjalani BAP tambahan pada 24 April lalu. Selanjutnya penyidik juga mengagendakan BAP tambahan terhadap ibu Nurfadiah,” ujar Juminter.

Ia menambahkan, penyidik selanjutnya akan melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk menentukan perkembangan lanjutan kasus tersebut.

(Redaksi)

The post Kuasa Hukum Nurfadiah Soroti Irma Suryani Belum Ditahan, Padahal Sudah Tersangka Sejak 2025 appeared first on Diksi.

Forum bertajuk “Penguatan Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur” itu mempertemukan akademisi, pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa.

Mereka membahas penguatan hak masyarakat adat di Kalimantan Timur.

FH Unmul Tekankan Peran Kampus dalam Kebijakan Publik

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Universitas Mulawarman, Nataniel Dengen, menegaskan kampus harus aktif mendorong kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat.

Ia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Perguruan tinggi mengambil peran aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, termasuk melalui dukungan terhadap penguatan hak-hak Masyarakat Adat,” ujarnya.

Pengakuan Masyarakat Adat Jadi Fokus Pembangunan Hukum

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FH Unmul, Herdiansyah Hamzah, menyebut pengakuan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional.

Ia meminta semua pihak memperkuat sinergi lintas sektor untuk memperjuangkan hak masyarakat adat.

“Isu pengakuan dan pelindungan masyarakat adat merupakan bagian penting dari pembangunan hukum nasional yang harus dikaji secara akademik sekaligus diperjuangkan secara nyata melalui sinergi lintas sektor,” katanya.

Diskusi ini juga menghadirkan Kepala BRWA Kasmita Widodo dan Kepala BRWA Kalimantan Timur Isna Ayunda.

Tokoh Adat Soroti Tekanan terhadap Wilayah Adat

Tokoh adat Benedictus Beng Lui menyoroti ancaman terhadap wilayah adat di tengah pembangunan.

Ia mengatakan masyarakat adat menghadapi tekanan besar akibat ekspansi pembangunan.

“Kami menghadapi tekanan besar dalam mempertahankan wilayah adat di tengah ekspansi pembangunan. Pengakuan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan ruang hidup kami,” ungkap Benedictus.

Selain membahas perlindungan hukum, peserta forum juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat adat.

Kemudian, mereka mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.

Terakhir, Melalui forum ini harapannya seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama dalam mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kalimantan Timur.

Forum tersebut juga mendorong mahasiswa dan akademisi aktif dalam advokasi, penelitian, dan gerakan sosial terkait hak masyarakat adat.

(redaksi)

The post FH Unmul dan BRWA Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat di Kaltim Lewat Diskusi Publik appeared first on Diksi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor batu bara dan migas sekaligus mendukung pengembangan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045.

Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listyawati, mengatakan penguatan sektor perikanan kini menjadi bagian penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu terutama berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

DKP Kaltim Sebut Perikanan Jadi Sektor Strategis Nonmigas

Irma menyampaikan, arah pembangunan tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin menjadikan daerah sebagai pusat ekonomi baru berbasis industrialisasi komoditas unggulan nonmigas.

“Pengembangan ekonomi daerah ke depan tidak hanya terpaku pada sektor batu bara saja, tetapi juga komoditas unggulan nonmigas, terutama melalui pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan,” katanya kepada rri.co.id, Jumat (8/5/2026).

Menurut dia, hilirisasi sektor perikanan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dibanding hanya menjual produk mentah.

Selain meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, hilirisasi juga membuka peluang kerja baru dan memperkuat UMKM pengolahan hasil laut.

Produk Olahan Perikanan Kaltim Punya Pasar Besar

DKP Kaltim saat ini terus mengembangkan berbagai produk olahan perikanan bernilai tambah.

Beberapa produk itu antara lain amplang, abon ikan, sambal ikan, hingga industri rumput laut.

Produk-produk tersebut memiliki peluang pasar yang besar seiring meningkatnya kebutuhan pangan di Kalimantan Timur dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Irma mengatakan pemerintah daerah juga aktif memberikan pelatihan teknis kepada pelaku usaha perikanan agar mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar pasar modern dan ekspor.

DKP Kaltim Dorong UMKM Perikanan Miliki Sertifikasi SNI

DKP Kaltim juga mendorong pelaku usaha memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) guna meningkatkan daya saing produk.

“Kami memfasilitasi pelaku usaha agar produknya memiliki standar mutu dan keamanan pangan yang baik sehingga bisa bersaing di pasar lebih luas,” ujarnya.

Selain memperkuat sektor hilir, DKP Kaltim juga fokus meningkatkan produksi budidaya perikanan.

Pemerintah memberikan pembinaan teknis, bantuan mesin pakan mandiri, hingga edukasi pengelolaan budidaya ramah lingkungan kepada para pembudidaya ikan.

Hilirisasi Perikanan Kaltim Jadi Penopang Ekonomi Baru

Irma menegaskan keberhasilan hilirisasi tidak dapat berjalan tanpa jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.

Karena itu, penguatan sektor budidaya perikanan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.

Ia berharap sektor perikanan mampu menjadi penopang ekonomi baru Kalimantan Timur di tengah transformasi pembangunan menuju IKN.

Selain memperkuat ketahanan pangan, sektor tersebut harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

(Redaksi)

The post DKP Kaltim Dorong Hilirisasi Perikanan untuk Kurangi Ketergantungan Batu Bara appeared first on Diksi.

Momen itu terjadi ketika terdakwa Fahrurozi menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/5/2026). Hakim bahkan sempat melontarkan kalimat “terserah Bapak ya” setelah Fahrurozi berkali-kali membantah mengetahui praktik pemerasan sertifikat K3.

Kasus tersebut menyeret 11 terdakwa, termasuk eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel, berikut nama-nama terdakwa:

1. Eks Wamemaker Immanuel Ebenezer atau Noel
2. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025
3. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025
4. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025
5. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022
6. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025
7. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
8. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020
9. Supriadi selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
10. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia
11. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia

Jaksa mendakwa para terdakwa memaksa pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang hingga Rp 6,5 miliar sejak 2021.

Hakim Heran Fahrurozi Mengaku Tak Tahu Praktik Pemerasan

Dalam persidangan, Fahrurozi terus mengaku tidak mengetahui praktik pemerasan yang berlangsung bertahun-tahun di lingkungan Kemnaker.

Hakim lalu mempertanyakan pengakuan tersebut karena hampir seluruh saksi sebelumnya mengetahui praktik tersebut.

“Pak, bapak ada di sana. Kejadian itu berlangsung bertahun-tahun, masa nggak dengar?” tanya hakim.

Namun, Fahrurozi tetap membantah mengetahui praktik tersebut.

“Betul, saya memang nggak dengar,” jawab Fahrurozi.

Hakim kembali menyoroti posisi Fahrurozi yang menjabat sebagai Plt Dirjen hingga definitif di lingkungan Binwasnaker dan K3.

“Terus Bapak orang luar?” tanya hakim.

“Orang luar saya,” jawab Fahrurozi.

“Terserah Bapak ya,” sahut hakim.

Majelis hakim juga tampak heran karena Fahrurozi berkali-kali mengaku tidak memahami persoalan teknis, termasuk soal blanko sertifikat K3.

“Bapak pahamnya apa Pak? Saya bingung dari tadi Bapak semuanya nggak paham,” ujar hakim.

Fahrurozi Akui Terima Rp 20 Juta per Bulan

Dalam sidang tersebut, Fahrurozi juga mengaku menerima uang rutin Rp 20 juta per bulan setelah menjadi Plt Dirjen Binwasnaker dan K3.

Ia menerima uang itu dari Hery Sutanto.

“Kelihatannya seperti itu, Pak,” kata Fahrurozi saat jaksa menanyakan apakah uang diberikan setiap bulan.

Fahrurozi menyebut total uang yang Ia terima mencapai Rp 100 juta.

Meski begitu, ia mengklaim baru mengetahui uang tersebut berasal dari ucapan terima kasih Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) pada Oktober 2024.

“Setelah saya tanyakan ke Pak Herry pada bulan Oktober, baru saya tahu itu uang terima kasih dari PJK3,” ujarnya.

Fahrurozi juga mengaku menyesal telah menerima uang tersebut.

Noel Bantah Minta Ducati dari “Sultan” Kemnaker

Sementara itu, eks Wamenaker Immanuel Ebenezer membantah meminta motor Ducati kepada terdakwa lain, Irvian Bobby Mahendro.

Noel menegaskan Bobby yang menawarkan motor tersebut lebih dulu.

“Bobby ngasih,” kata Noel di hadapan jaksa.

Menurut Noel, Bobby sempat mengirim motor Ducati ke rumahnya. Namun, Noel mengaku tidak nyaman menggunakan motor tersebut karena ukurannya besar.

“Ternyata tidak sesuai. Motornya besar, saya jatuh,” ujar Noel.

Noel juga mengatakan motor itu tidak memiliki surat kendaraan saat dikirim ke rumahnya. Karena itu, ia mengaku tidak pernah memberikan data pribadi untuk pengurusan surat kendaraan.

Noel Sebut Bobby “Sultan” Kemnaker

Dalam persidangan, Noel juga menjelaskan alasan dirinya menyebut Bobby sebagai “sultan” Kemnaker.

Ia menilai Bobby memiliki gaya hidup mewah dan dikenal sebagai pembelanja terbesar di salah satu pusat perbelanjaan elite Jakarta.

“Karena itu bahasa yang ada di Kemnaker tentang pola hidup si Bobby. Suka pakai mobil mewah, punya istri tiga,” kata Noel.

Noel juga menyebut Bobby sempat mendapat predikat top spender atau pembeli tertinggi di Mal Senayan City.

Kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker sendiri terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pemeriksaan sejumlah terdakwa dan saksi lainnya.

(Redaksi)

The post Hakim Sampai Bilang “Terserah”, Terdakwa Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker Terus Mengaku Tak Tahu appeared first on Diksi.

Sultan Hassanal Bolkiah tiba di Cebu pada Rabu (6/5/2026) malam. Ia langsung mengendalikan pesawat Boeing 747 hingga mendarat di Pangkalan Udara Mactan–Benito N. Ebuen, wilayah Mactan, Kota Lapu-Lapu.

Dalam foto dan video yang beredar, Sultan Brunei tampak duduk di kursi pilot sambil tersenyum ke arah kamera. Karena itu, momen tersebut langsung ramai di media sosial dan memicu berbagai komentar dari warganet.

Pangeran Abdul Mateen Ikut Dampingi Sultan Brunei

Selain menerbangkan pesawat sendiri, Sultan Hassanal Bolkiah juga membawa putranya, Pangeran Abdul Mateen, dalam perjalanan menuju Filipina.

Setelah pesawat mendarat, sejumlah pejabat Filipina langsung menyambut kedatangan rombongan Brunei. Di antaranya ada Sekretaris Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Filipina Rex Gatchalian, Gubernur Cebu Pamela Baricuatro, serta Wali Kota Lapu-Lapu Cynthia King-Chan.

Sementara itu, kehadiran Abdul Mateen turut mencuri perhatian publik. Putra Sultan Brunei tersebut memang sering mendampingi agenda internasional kerajaan.

KTT ASEAN 2026 Bahas Isu Strategis Kawasan

KTT ASEAN ke-48 berlangsung pada 7-8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Seluruh pemimpin negara anggota ASEAN dijadwalkan hadir dalam forum penting tersebut.

Dalam pertemuan itu, para pemimpin ASEAN akan membahas kerja sama ekonomi, keamanan kawasan, hingga stabilitas geopolitik Asia Tenggara.

Namun, Myanmar menjadi satu-satunya negara anggota yang tidak mengirim pemimpin utama. Pemerintah Myanmar hanya mengutus Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri forum tersebut.

Sultan Brunei Memang Hobi Menerbangkan Pesawat

Sultan Hassanal Bolkiah memang dikenal gemar menerbangkan pesawat pribadi. Bahkan, ia beberapa kali mengendalikan sendiri pesawat dalam perjalanan resmi kenegaraan.

Karena memiliki lisensi pilot, Sultan Brunei mampu menerbangkan berbagai jenis pesawat, termasuk Boeing 747. Kebiasaan itu membuat banyak publik internasional kagum.

Selain itu, tidak banyak kepala negara yang turun langsung menjadi pilot saat menghadiri agenda resmi internasional. Oleh sebab itu, momen Sultan Brunei menerbangkan sendiri Boeing 747 menuju KTT ASEAN 2026 langsung menjadi sorotan utama publik Asia Tenggara.

(Redaksi)

The post Sultan Brunei Nyetir Pesawat Boeing 747 ke KTT ASEAN 2026 di Filipina appeared first on Diksi.