Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pemasangan pagar merupakan kebijakan masing-masing pengelola pusat perbelanjaan yang berorientasi pada aspek keamanan.

Menurutnya, pengelola mal memiliki pertimbangan sendiri dalam meningkatkan perlindungan terhadap pengunjung tanpa harus dikaitkan dengan isu politik maupun potensi aksi massa terkait pemasangan pagar tinggi di Mall.

“Ini kan mungkin melihat kondisi yang ada ya, mereka mungkin ya supaya berhati-hati saja gitu. Saya terus terang belum bicara sama pemilik. Jadi mungkin ada alasan-alasan lebih alasan keamanan saja gitu,” ujar Shinta di Istana, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Pagar tinggi tersebut salah satunya terlihat terpasang di depan Mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan. Kemunculannya memicu beragam komentar di media sosial yang menghubungkannya dengan isu demonstrasi pada Agustus mendatang.

Pakuwon Tegaskan Fokus pada Keselamatan Pengunjung

Sementara itu, Direktur Marketing Pakuwon Group sekaligus Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Sutandi Purnomosidi, menjelaskan bahwa pemasangan pagar bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengunjung.

Ia menuturkan, konsep serupa telah lebih dulu berjalan di sejumlah pusat perbelanjaan milik Pakuwon di Surabaya karena area depan mal yang sangat terbuka dan rawan pejalan kaki lintasi secara sembarangan.

“Itu kan Pakuwon Mall itu terbukanya kan lebar sekali. Satu setengah kilometer itu buka. Nah, sekarang kalau semua orang nyebrang, masuk sembarangan, ini kan bahaya buat mereka sendiri, penyebrang. Awalnya (ide mal dipagari) di sana,” ujar Sutandi.

Ia juga membantah anggapan bahwa pemasangan pagar berkaitan dengan antisipasi gangguan keamanan maupun demonstrasi.

“Ekonomi baik-baik saja. Baik-baik saja. Kita mau takut apa? Kita memang hidup di Indonesia,” katanya.

Shinta menambahkan, setiap pengelola mal berhak menentukan kebijakan pengamanan sesuai kebutuhan. Karena itu, Apindo tidak mempersoalkan apabila ada pusat perbelanjaan yang memilih memasang pagar.

“Yang pasti kan dalam situasi bisa saja ya setiap mal itu punya ininya (kebijakan) masing-masing gitu lo, untuk menjaga keamanan, dia kemudian memasang apa, itu bukannya karena hari ini kebetulan, tetapi ya kapan saja itu bisa terjadi,” ucapnya.

Polisi Minta Masyarakat Tidak Percaya Spekulasi

Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, narasi yang menghubungkan pemasangan pagar dengan antisipasi demonstrasi berpotensi memicu keresahan publik apabila terus tersebar tanpa dasar yang jelas.

“Bijak memberikan informasi, jangan berpersepsi, jangan membuat kegaduhan ataupun opini publik dengan rasa kekhawatiran di bulan Agustus dan September,” kata Budi.

Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi di media sosial agar tidak memperkeruh situasi.

Senada dengan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengajak masyarakat tetap optimistis terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia juga meminta publik memeriksa kebenaran setiap informasi yang beredar sebelum mempercayainya.

“Dan enggak ada alasan buat kita enggak maju kan? Gitu, jadi yang fear mongering-fear mongering itu teman-teman cek di lapangan, ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar enggak sih, gitu,” ujar Hasan.

Gubernur DKI Usulkan Pagar Pemilik Bongkar

Berbeda dengan pandangan pengelola mal, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pagar-pagar tinggi yang kini terpasang di sejumlah pusat perbelanjaan maupun perkantoran dapat dilepas kembali.

Menurutnya, pemasangan pagar tinggi mal kemungkinan muncul akibat kekhawatiran yang berlebihan terhadap situasi keamanan.

“Mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali,” kata Pramono di Blok M Hub, Jakarta Selatan.

Ia optimistis kondisi Jakarta tetap aman dan meyakini situasi demonstrasi besar seperti yang pernah terjadi tidak akan terulang pada tahun ini.

“Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman, dan membuat kegembiraan bagi siapa pun yang ada untuk menikmati Jakarta seperti hari ini kita semua menikmati Blok M,” pungkasnya.

(Redaksi)

The post Bantah Dikaitkan Demo Agustus, Apindo Sebut Pagar Tinggi Mal Murni untuk Keamanan appeared first on Diksi.

Berdasarkan rangkaian informasi yang dihimpun, pengunduran diri Perry terjadi setelah muncul tarik-ulur kebijakan terkait likuiditas perbankan, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), hingga hubungan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sejumlah informasi mengenai proses tersebut juga diungkap dalam laporan investigasi yang dilansir Tempo.

Polemik Likuiditas Jadi Awal Persoalan

Sebelum isu pergantian Gubernur BI mencuat, pemerintah dan Bank Indonesia telah lebih dahulu terlibat pembahasan mengenai kondisi likuiditas perbankan nasional.

Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR pada 20 Juli 2026, persoalan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi salah satu topik utama.

Saat itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar pemerintah memperpanjang penempatan dana SAL di bank pelat merah. OJK menilai langkah tersebut diperlukan karena permintaan kredit masih tinggi sehingga perbankan membutuhkan dukungan likuiditas.

Di sisi lain, Bank Indonesia memiliki pandangan berbeda. BI mendorong agar dana SAL yang ditempatkan di Himbara dikembalikan ke bank sentral karena menilai kondisi likuiditas sudah memadai. Menurut BI, kelebihan likuiditas berpotensi dimanfaatkan untuk membeli valuta asing ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan.

Perbedaan pandangan inilah yang kemudian berkembang menjadi tarik-ulur kebijakan antara otoritas fiskal dan otoritas moneter.

Rapat Istana Jadi Titik Balik

Situasi memasuki babak baru ketika Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026.

Secara resmi, rapat tersebut membahas percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, dilansir Tempo, dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut memaparkan kondisi fiskal serta likuiditas sistem keuangan nasional.

Dalam paparannya, Purbaya disebut menyinggung kebijakan Bank Indonesia, termasuk permintaan pengembalian dana SAL ke BI serta penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dinilai menyerap dana dari pasar keuangan sehingga memperketat likuiditas perbankan.

Menurut laporan tersebut, pemaparan itu memicu perhatian Presiden terhadap hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai kemungkinan pergantian kepemimpinan di bank sentral.

Perry Pulang Lebih Cepat dari Singapura

Ketika rapat berlangsung, Perry Warjiyo diketahui tidak berada di Indonesia. Ia sedang menghadiri pertemuan gubernur bank sentral kawasan Asia Timur dan Pasifik atau Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central Banks di Singapura.

Namun, dilansir Tempo, Perry memutuskan kembali ke Jakarta lebih cepat dari jadwal semula setelah mendengar informasi mengenai rencana pergantian dirinya sebagai Gubernur BI. Semula ia dijadwalkan pulang pada 26 Juli, tetapi akhirnya kembali sehari lebih awal, yakni pada 25 Juli 2026.

Pertemuan di Rumah Dinas

Setibanya di Jakarta, Perry disebut menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal di rumah dinasnya.

Masih dilansir Tempo, dalam pertemuan tersebut Hekal menyampaikan permintaan dari Istana agar Perry mengundurkan diri dari jabatannya.

Opsi pengunduran diri dipilih karena dianggap menjadi mekanisme paling cepat dibandingkan proses pemberhentian berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mensyaratkan sejumlah alasan hukum tertentu.

Laporan tersebut menyebut Perry akhirnya menandatangani surat pengunduran diri. Salah satu faktor yang disebut ikut membayangi adalah masih berlangsungnya penyelidikan dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial Bank Indonesia. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Perry mengenai informasi tersebut.

Transisi Kepemimpinan BI

Sehari setelahnya, pada Minggu, 26 Juli 2026, proses transisi kepemimpinan mulai berjalan.

Menurut laporan Tempo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memanggil Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti bersama empat deputi gubernur lainnya. Dalam pertemuan itu, mereka disebut menerima informasi mengenai pengunduran diri Perry sekaligus penunjukan Destry sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI.

Namun, Dasco kemudian membantah adanya pertemuan tersebut ketika dimintai tanggapan oleh Tempo. Ia menyatakan tidak bertemu siapa pun pada hari itu.

Pengumuman Resmi Pemerintah

Kepastian mundurnya Perry diumumkan pemerintah pada Senin, 27 Juli 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry sehari sebelumnya.

Menurut Prasetyo, dalam surat tersebut Perry menyatakan mundur karena alasan pribadi. Ia juga membantah adanya tekanan dari Istana yang menyebabkan pengunduran diri tersebut.

Sementara itu, sejumlah pihak yang disebut dalam laporan Tempo, termasuk Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga beberapa pejabat lainnya, belum memberikan tanggapan terhadap informasi mengenai dugaan proses pergantian tersebut hingga laporan diterbitkan.

Isu Independensi BI Kembali Mengemuka

Mundurnya Perry Warjiyo tidak hanya memunculkan pembahasan mengenai suksesi kepemimpinan, tetapi juga kembali memantik diskusi mengenai independensi Bank Indonesia.

Ekonom menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan BI merupakan hal yang wajar karena kedua lembaga memiliki mandat berbeda. Pemerintah berfokus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, sedangkan Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter, inflasi, nilai tukar rupiah, dan sistem keuangan.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa koordinasi yang berubah menjadi tekanan terhadap otoritas moneter dapat memengaruhi kepercayaan pasar. Karena itu, proses pemilihan Gubernur BI berikutnya dinilai harus berlangsung secara transparan, berbasis kompetensi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan agar kredibilitas bank sentral tetap terjaga.

(Redaksi)

The post Kronologi Mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo, Berawal dari Polemik Likuiditas hingga Surat Pengunduran Diri appeared first on Diksi.

Andi menyampaikan ajakan tersebut saat menjadi pembicara dalam dialog publik bertajuk “Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur” yang digelar IKA PMII Kaltim di Cafe D’Bagios, Samarinda. Forum itu juga menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman Bahtiar Bahtiar, Anggota DPR RI Syafruddin, anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, serta dipandu jurnalis senior Muhammad Khaidir.

Andi mengakui pemotongan pendapatan keuangan daerah (PKD) dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Namun, ia meminta seluruh pemerintah daerah menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan APBD.

“Kalau ada penurunan PKD tentu berdampak kepada daerah. Angkanya pasti menurun. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada menyalahkan keadaan. Kita harus melakukan evaluasi ke dalam,” kata Andi Harun, Sabtu (1/8/2026).

Kondisi Fiskal Nasional Dipengaruhi Tantangan Global

Andi menilai berbagai faktor menekan kondisi fiskal nasional. Ia menyebut defisit APBN, ketidakpastian ekonomi global, serta memanasnya geopolitik internasional ikut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan menekan nilai tukar rupiah.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memahami situasi tersebut sebagai tantangan bersama. Menurutnya, penurunan transfer ke daerah tidak semata-mata terjadi karena kebijakan pemerintah pusat.

“Negara sedang membutuhkan uang. Ada faktor geopolitik internasional, harga minyak dunia melonjak jauh dari asumsi APBN, nilai tukar rupiah juga tertekan. Semua itu memengaruhi kemampuan fiskal nasional,” ujarnya.

Pengelolaan APBD: Disiplin Fiskal dan Anggaran Berbasis Kebutuhan

Andi meminta seluruh kepala daerah mengubah cara menyusun APBD. Selama ini banyak daerah melakukan ekspansi belanja ketika penerimaan meningkat. Kini, menurutnya, pemerintah daerah harus menerapkan disiplin fiskal dan menentukan prioritas belanja secara lebih ketat.

“Disiplin fiskal bukan berarti berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemudian baru program lainnya jika ruang fiskal masih tersedia,” tegasnya.

Selain itu, Andi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah menerapkan konsep zero-based budgeting. Melalui konsep tersebut, setiap perangkat daerah harus menyusun pengelolaan APBD berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar menyalin program tahun sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah daerah masih bisa mengevaluasi berbagai pos belanja rutin agar setiap rupiah APBD memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Jangan lagi sekadar copy-paste anggaran dari tahun ke tahun. Semua harus berbasis kebutuhan, berbasis manfaat, dan memiliki indikator kinerja yang jelas,” katanya.

Sebagai contoh, Andi meminta pemerintah daerah mengurangi belanja alat tulis kantor karena sebagian besar pelayanan administrasi kini sudah menggunakan sistem digital.

“Kalau pelayanan sudah digital, belanja ATK juga harus turun. Hal-hal kecil seperti ini kalau dikumpulkan nilainya menjadi besar,” ujarnya.

Andi menegaskan keberhasilan APBD bukan dari besarnya anggaran. Menurutnya, ukuran utama terletak pada manfaat yang mayarakat rasakan.

“Kalau APBD besar, manfaatnya juga harus besar. Tetapi kalau APBD turun, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ikut menurun,” katanya.

Andi Usulkan Gerakan Bersama Perjuangkan Tambahan Anggaran

Dalam forum tersebut, Andi juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memimpin gerakan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, seluruh kepala daerah perlu menyiapkan dokumen teknokratis yang ada dukungan dari data riil. Setelah itu, mereka dapat memperkuat perjuangan tersebut melalui jalur politik.

“Saya mengusulkan gerakan ini dipimpin Pak Gubernur bersama seluruh kepala daerah. Siapkan dokumen teknokratiknya, kemudian diperkuat perjuangan politik. Itu jauh lebih elegan dibanding hanya menyalahkan pusat,” ujarnya.

Andi optimistis pemerintah daerah di Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar memperoleh tambahan dukungan anggaran jika seluruh kepala daerah menyampaikan argumentasi yang berbasis data dan kebutuhan riil.

Di akhir pemaparannya, Andi menegaskan pemerintah daerah harus menjadikan evaluasi internal sebagai budaya baru dalam pengelolaan keuangan. Dengan cara itu, setiap rupiah APBD akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Kita harus berani mengoreksi diri. Kalau cara yang sama terus diulang tetapi berharap hasil berbeda, itu seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, sebuah bentuk kegilaan. Karena itu kita harus belajar memperbaiki diri agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tutupnya.

(Redaksi)

The post Andi Harun Dorong Reformasi Pengelolaan APBD, Minta Daerah Tinggalkan Pola Anggaran Lama appeared first on Diksi.

Hingga Juni 2026, KY merekomendasikan sanksi terhadap 121 hakim.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 49 hakim.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, mengatakan peningkatan rekomendasi sanksi menunjukkan tren pelanggaran yang signifikan.

Dari total 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, KY mengusulkan berbagai jenis sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

Sebanyak 86 hakim diusulkan menerima sanksi ringan, 14 hakim mendapat usulan sanksi sedang, 17 hakim diusulkan menerima sanksi berat, sedangkan empat hakim direkomendasikan memperoleh peringatan.

Dari kategori sanksi berat, sembilan hakim diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pelanggaran Didominasi Masalah Hukum Acara

KY mengungkapkan sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan hukum acara.

Sebanyak 94 hakim melakukan pelanggaran dalam aspek administrasi perkara maupun administrasi persidangan.

Selain itu, KY juga menemukan berbagai bentuk pelanggaran lain, seperti manipulasi putusan atau perubahan fakta persidangan, ketidakcermatan dalam penyusunan putusan, kesalahan dalam menilai alat bukti, kekeliruan menerapkan hukum, pelanggaran prinsip imparsialitas, hingga pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan penetapan eksekusi.

KY juga mencatat adanya perilaku menyimpang yang terjadi selama proses persidangan.

Untuk sanksi berat, KY mengusulkan pembebasan dari jabatan terhadap dua hakim, pemberian status non-palu selama lebih dari enam bulan hingga paling lama dua tahun kepada dua hakim, penurunan pangkat terhadap tiga hakim, pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap satu hakim, serta pemberhentian tidak dengan hormat kepada sembilan hakim.

Sahroni Dorong Evaluasi Menyeluruh

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap para hakim.

Menurutnya, mutasi besar-besaran diperlukan untuk memperbaiki kualitas lembaga peradilan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Sahroni juga menilai kenaikan gaji hakim yang telah dilakukan pemerintah tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan integritas dan mental yang baik.

Ia berpendapat peningkatan kesejahteraan tidak otomatis menghilangkan pelanggaran etik apabila masih terdapat hakim yang menyalahgunakan kewenangannya.

Karena itu, Sahroni mendorong percepatan mutasi, khususnya terhadap hakim yang terbukti bermasalah.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pembenahan internal sekaligus menghadirkan suasana kerja yang lebih sehat di lingkungan peradilan.

Temuan KY mengenai meningkatnya pelanggaran etik menjadi perhatian publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Rekomendasi sanksi yang disampaikan KY selanjutnya menjadi bagian dari mekanisme penegakan etik sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kekuasaan kehakiman. (*)

The post KY Temukan 121 Hakim Langgar Kode Etik, Sahroni Dorong Mutasi Hakim Bermasalah appeared first on Diksi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, melantik pengurus DPW Partai NasDem Kalimantan Timur bersama 10 DPD kabupaten/kota di Samarinda, Jumat (31/7/2026).

Partai NasDem menggelar pelantikan bersamaan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW dan DPD Partai NasDem Kalimantan Timur Tahun 2026. Panitia juga membuka bazar murah dan mengadakan konser musik yang menghadirkan Toton Caribo.

Celin Pitasari Fokus Libatkan Milenial dan Gen Z

Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Timur, Celin Pitasari, mengatakan kepengurusan baru akan memperkuat regenerasi politik. Ia ingin lebih banyak anak muda ikut berkontribusi melalui berbagai program partai.

Menurut Celin, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan Kalimantan Timur. Karena itu, partai harus membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan ide dan berpartisipasi.

“Kami ingin Partai NasDem semakin dekat dengan kaum milenial dan Gen Z. Mereka memiliki energi, kreativitas, serta gagasan yang harus diberi ruang untuk berkontribusi melalui politik yang sehat,” kata Celin.

Ia menegaskan partainya tidak hanya mendekati anak muda saat menjelang pemilu. NasDem akan melibatkan mereka secara aktif dalam berbagai kegiatan organisasi.

“Kami ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan anak-anak muda, mendengar aspirasi mereka, sekaligus melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan partai,” ujarnya.

Celin juga berkomitmen memperkuat konsolidasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah itu bertujuan memperkokoh struktur organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan Partai NasDem ingin menjadi rumah bersama bagi seluruh kalangan, termasuk generasi muda yang peduli terhadap pembangunan Kalimantan Timur.

Rakerwil Perkuat Konsolidasi Organisasi

Ketua Panitia Pelantikan dan Rakerwil, Saefuddin Zuhri, menyebut pelantikan serentak menjadi titik awal bagi seluruh pengurus untuk bekerja.

“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi menjadi awal bagi seluruh pengurus DPW maupun DPD untuk bekerja, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menjalankan program-program partai secara terarah,” kata Saefuddin.

Menurutnya, Rakerwil menjadi forum untuk menyusun program kerja sekaligus menyamakan langkah seluruh pengurus Partai NasDem di Kalimantan Timur.

“Melalui Rakerwil ini kami ingin memastikan seluruh pengurus memiliki arah dan semangat yang sama dalam membesarkan Partai NasDem di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Partai NasDem Kaltim Gelar Bazar Murah dan Konser Rakyat

Panitia tidak hanya menyiapkan agenda internal partai. Mereka juga menggelar bazar murah agar masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pada malam hari, panitia menghadirkan konser musik Toton Caribo sebagai hiburan bagi masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi sarana mempererat hubungan Partai NasDem dengan warga.

“Kami ingin kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda internal partai, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui bazar murah dan hiburan rakyat,” kata Saefuddin.

Jajaran pengurus DPP Partai NasDem, pengurus DPW dan DPD se-Kalimantan Timur, kader, simpatisan, serta tamu undangan menghadiri pelantikan tersebut.

Melalui pelantikan, Rakerwil, bazar murah, dan konser rakyat, Partai NasDem ingin memperkuat konsolidasi organisasi. Partai juga ingin membangun kedekatan yang lebih erat dengan masyarakat Kalimantan Timur.

(Redaksi)

The post Partai NasDem Kaltim Bidik Milenial dan Gen Z Usai Pelantikan Pengurus Baru appeared first on Diksi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan penghargaan dalam Malam Penganugerahan Hoegeng Awards 2026 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).

Selain itu, Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT), keluarga Jenderal Hoegeng Iman Santoso, pejabat pemerintah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil turut menghadiri acara tersebut.

Lima Polisi Teladan Raih Penghargaan

Panitia menetapkan lima penerima penghargaan yang mewakili kategori berbeda. Masing-masing penerima memiliki kontribusi nyata dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Berikut daftar penerima Hoegeng Awards 2026:

• Polisi Berdedikasi: Kombes Eko Budhi Purwono (Dirbinmas Polda Riau).
• Polisi Inovatif: Brigadir Renita Rismayanti (Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri).
• Polisi Berintegritas: Kombes Norul Hidayat (Kepala SPN Polda Bangka Belitung).
• Polisi Pelindung Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan: AKP Siti Elminawati (Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah).
• Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Iptu Motalip Litiloly (Kasat Samapta Polres Nduga, Polda Papua).

Seleksi Hoegeng Awards Berawal dari Usulan Masyarakat

Penghargaan ini merupakan program kolaborasi antara Polri dan detikcom. Program ini memasuki penyelenggaraan yang kelima pada 2026.

Panitia membuka pengusulan nama polisi teladan mulai 27 Januari hingga 2 April 2026. Masyarakat dapat mengirimkan nama anggota Polri yang mendapat penilaian layak menerima penghargaan.

Tim detikcom kemudian memeriksa setiap usulan yang masuk. Setelah proses verifikasi selesai, tim menyerahkan nama-nama kandidat kepada Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 untuk menjalani penilaian akhir.

Dewan Pakar Menentukan Penerima Penghargaan

Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 terdiri atas Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, mantan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa, anggota Kompolnas Gufron Mabruri, serta Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Kemudian, melalui proses tersebut, dewan pakar memilih lima anggota Polri yang paling memenuhi kriteria di setiap kategori. Hoegeng Awards pun kembali menjadi ajang apresiasi bagi polisi yang menunjukkan keteladanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Redaksi)

The post Hoegeng Awards 2026 Apresiasi Lima Anggota Polri Berprestasi, Ini Daftar Penerimanya appeared first on Diksi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah menerima informasi mengenai putusan MK. Namun, ia mengaku belum mempelajari isi putusan secara menyeluruh karena masih berada di luar kota.

“Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan,” kata Prasetyo dalam keterangan video Sekretariat Presiden di Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

“Tentu saja apa pun keputusan MK tentu kita hormati. Nanti akan kita pelajari,” lanjutnya.

Pemerintah Akan Bahas Anggaran MBG Bersama DPR

Prasetyo menjelaskan perubahan kebijakan anggaran tidak dapat pemerintah putuskan secara sepihak. Menurutnya, penyusunan APBN selalu melibatkan pembahasan bersama DPR.

“Karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian. Karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah akan lebih dahulu mengkaji putusan MK sebelum mengambil keputusan mengenai mekanisme penganggaran Program MBG pada APBN mendatang.

MK Perintahkan Anggaran MBG Harus Pisah dari Pos Pendidikan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dan diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama empat warga negara.

Para pemohon menggugat ketentuan yang memasukkan Program Makan Bergizi Gratis ke dalam anggaran pendidikan sebagaimana aturan dalam Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026.

Setelah memeriksa perkara tersebut, MK menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan amanat konstitusi. Menurut MK, Program MBG tidak lagi dapat masuk ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan anggaran Program MBG harus pisah dari alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun berikutnya.

“Program MBG harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN,” kata Enny saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Pemisahan Anggarann Berlaku Paling Lambat APBN 2028

MK menyatakan pemisahan anggaran tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai kewajiban alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Selain itu, langkah tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas pemerintah.

Mahkamah memberi waktu kepada pemerintah untuk menyesuaikan struktur APBN paling lambat pada APBN 2028 atau dua tahun setelah putusan dibacakan.

Meski demikian, MK juga menyarankan pemerintah mempercepat penyesuaian tersebut. Dengan demikian, pemisahan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan dapat mulai diterapkan dalam penyusunan APBN 2027.

(Redaksi)

The post Istana Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG, Mensesneg: Akan Kami Pelajari appeared first on Diksi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Santi, mengatakan operasional Zona 2 dimulai sejak Kamis (30/7/2026). Sejak saat itu, Pemkot Samarinda menghentikan penggunaan Zona 1 sebagai lokasi pembuangan sampah dan mulai menata kawasan tersebut sesuai standar pengelolaan lingkungan.

“Alhamdulillah tanggal 30 Juli sudah kita mulai operasional Zona 2. Jadi Zona 1 kita tutup, sekarang operasional pembuangan akhir itu ke Zona 2,” ujarnya kepada awak media di Anjungan Karang Mumus Balaikota, Jumat (31/7/2026).

Pemkot Samarinda Penuhi Target Penghentian Open Dumping

Neneng menjelaskan, langkah tersebut sekaligus memenuhi arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) agar pemerintah daerah menghentikan praktik open dumping sebelum 1 Agustus 2026. Saat ini, Pemkot Samarinda menata Zona 1 agar memenuhi standar pengelolaan tempat pemrosesan akhir.

Menurutnya, keberhasilan itu lahir dari kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Masing-masing OPD membangun infrastruktur menuju Zona 2 sekaligus menyesuaikan operasional pengangkutan sampah agar sistem baru berjalan optimal.

“Walaupun di masa efisiensi, kalau semuanya berkolaborasi dan bekerja sama, semuanya bisa terwujud,” katanya.

Pemkot Samarinda juga melanjutkan penataan Zona 1 dengan sistem berlapis hingga kawasan itu membentuk bukit yang nantinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp11,3 miliar pada 2026 untuk mendukung proses tersebut. Sebelumnya, Pemkot Samarinda menyiapkan sekitar Rp6 miliar pada 2025 guna memperbaiki instalasi pengolahan air lindi dan sistem pengelolaan gas metana.

Rekayasa Operasional TPA Sambutan Dukung Sistem Sanitary Landfill

Selain mengubah metode pengelolaan, petugas TPA menerapkan rekayasa waktu operasional. Petugas menghentikan sementara penerimaan sampah setiap hari mulai pukul 14.00 hingga 17.00 Wita agar memiliki waktu untuk memadatkan, menata, dan melapisi sampah sesuai metode sanitary landfill.

“Jadi kita tutup selama tiga jam, jam 2 sampai jam 5. Itu tujuannya supaya sampah yang sudah ke situ sudah bisa kita tata. Ibaratnya memberi kesempatan teman-teman TPA untuk menata selama tiga jam itu,” katanya.

“Intinya tadi sudah ada rekayasa waktu. Sistem sirkulasi persampahannya itu sudah diatur, sehingga sampah yang masuk dikelola dulu baru nanti lanjut lagi, masuk lagi. Karena perlu waktu untuk layering-nya,” tambahnya.

Zona 2 TPA Sambutan Diproyeksikan Beroperasi Hingga Satu Tahun

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Suwarso, mengatakan Zona 2 memiliki luas sekitar satu hektare. Dengan sistem pengelolaan baru, Zona 2 perkiraan saat ini mampu menampung sampah hingga sekitar satu tahun, meski pemerintah masih terus mengevaluasi kapasitasnya.

“Untuk kapasitas Zona 2 kita masih mengukur. Luasannya itu sekitar satu hektare. Ini kan sistemnya kita tata betul dengan sistem sanitasi dan drainase. Mudah-mudahan bisa sampai satu tahun,” katanya.

Suwarso menjelaskan, petugas memadatkan sampah setebal 30 hingga 60 sentimeter. Setelah itu, petugas menutup sampah menggunakan lapisan tanah setebal 15 hingga 30 sentimeter secara berlapis. Selanjutnya, petugas memasang jaringan perpipaan untuk mengelola air lindi dan gas metana.

Menurut Suwarso, ketersediaan tanah di sekitar TPA mendukung penerapan sistem tersebut. Petugas dapat memanfaatkan material tanah yang tersedia di kawasan TPA sehingga tidak perlu mendatangkannya dari luar.

“Di samping TPA kita itu potensi tanahnya bagus, banyak. Jadi tidak perlu mengangkut dari luar. Nanti sampah kita kelola betul berbeda dengan Zona 1 yang hanya mengandalkan open dumping,” ujarnya.

Sistem Sanitary Landfill Tingkatkan Pengelolaan Sampah Samarinda

Suwarso menegaskan metode sanitary landfill memberikan pengelolaan yang lebih baik daripada open dumping. Petugas TPA memadatkan sampah, melapisinya dengan tanah, lalu mengelola air lindi dan gas metana melalui instalasi khusus. Cara tersebut memaksimalkan kapasitas lahan sekaligus mengurangi potensi pencemaran lingkungan.

“Kalau open dumping itu sampah ditimbun terus. Kalau sanitary landfill, sampah dipadatkan, dilapisi tanah, kemudian ada instalasi lindi dan gas metananya. Jadi kapasitasnya lebih maksimal dan pengelolaannya sesuai standar,” pungkasnya.

(Redaksi)

The post Samarinda Tinggalkan Open Dumping, TPA Sambutan Kini Terapkan Sanitary Landfill appeared first on Diksi.

Andi Harun ingin masyarakat segera memanfaatkan TPI tersebut. Ia juga menargetkan fasilitas baru itu mampu memperkuat sektor perikanan di Kota Samarinda.

Andi Harun Periksa Langsung Seluruh Fasilitas TPI

Didampingi sejumlah pejabat Pemkot Samarinda, Andi Harun menyusuri area pelelangan ikan. Ia memeriksa cold storage, akses kendaraan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Ia menegaskan bahwa peresmian sebuah bangunan harus dilakukan setelah seluruh pekerjaan benar-benar selesai.

“Bagi saya, sebelum meresmikan sebuah bangunan, saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dan benar-benar siap dimanfaatkan masyarakat,” kata Andi Harun usai peninjauan, Kamis (30/7/2026).

Menurut Andi Harun, pemerintah harus mengutamakan manfaat pembangunan. Bangunan yang megah tidak akan berarti jika masyarakat belum bisa menggunakannya secara maksimal.

Fasilitas itu harus mendukung aktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan setiap hari.

TPI Harapan Baru Miliki Cold Storage Berkapasitas 120 Ton

Pemkot Samarinda membangun TPI Harapan Baru dengan anggaran sekitar Rp8 miliar.

Pemerintah melengkapi fasilitas itu dengan area pelelangan modern, 22 lapak pedagang, dan cold storage berkapasitas 120 ton.

Fasilitas tersebut akan menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan.

Andi Harun menilai TPI modern mampu menciptakan sistem perdagangan ikan yang lebih tertata, higienis, dan efisien.

Ia juga ingin kawasan itu berkembang menjadi pusat distribusi hasil perikanan di Kota Samarinda.

“Masyarakat membutuhkan fasilitas yang bersih, nyaman, dan representatif. Ke depan kawasan ini tidak hanya menjadi tempat pelelangan ikan, tetapi juga akan kita arahkan menjadi pusat hilirisasi sektor perikanan,” ujarnya.

Pemkot Siapkan Pengembangan Kawasan Secara Bertahap

Meski pembangunan fisik telah selesai, Andi Harun meminta jajarannya segera menyempurnakan sejumlah fasilitas pendukung.

Ia menyoroti penerangan kawasan, kapasitas parkir, dan akses kendaraan pengangkut ikan.

Menurutnya, tiga fasilitas tersebut akan menentukan kelancaran aktivitas perdagangan ketika TPI mulai beroperasi.

Ia juga memastikan Pemkot akan mengembangkan kawasan secara bertahap.

Pemerintah akan menyesuaikan pengembangan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau nanti aktivitasnya berkembang dan kemampuan fiskal daerah memungkinkan, tentu kapasitas TPI akan kita tambah. Lahannya masih tersedia sehingga pengembangan sangat memungkinkan,” katanya.

TPI Harapan Baru Diharapkan Tingkatkan PAD dan Kesejahteraan Nelayan

Pemkot Samarinda menargetkan TPI Harapan Baru mampu menjaga pasokan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi.

Pemerintah juga berharap fasilitas tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.

Saat ini, Pemkot masih mengkaji pola pengelolaan yang paling efektif.

Pemerintah mempertimbangkan skema swakelola maupun kerja sama pemanfaatan aset agar operasional TPI berjalan profesional dan efisien.

Andi Harun menegaskan setiap proyek pemerintah harus menghasilkan manfaat ekonomi.

Ia ingin setiap pembangunan mampu menciptakan aktivitas usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dari TPI Harapan Baru ini kami ingin membangun ekosistem perikanan yang modern. Bukan sekadar menghadirkan bangunan baru, tetapi menciptakan pusat ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan Kota Samarinda,” tuturnya.

Pemkot Samarinda optimistis TPI Harapan Baru akan memperkuat daya saing sektor perikanan daerah.

Fasilitas baru itu juga diharapkan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

(Redaksi)

The post Andi Harun Pastikan TPI Harapan Baru Siap Jadi Pusat Perdagangan Ikan Modern di Samarinda appeared first on Diksi.

Dalam pertemuan tersebut, Todd Dias menyampaikan bahwa masa tugasnya di Indonesia akan berakhir pekan depan. Ia akan kembali ke Australia untuk menjalankan penugasan baru di Kementerian Luar Negeri yang berkedudukan di Canberra.

“Pak Wali, ini minggu terakhir saya di Indonesia. Minggu depan saya harus kembali ke Australia, tepatnya ke Canberra, untuk bertugas di kementerian,” ujar Todd Dias.

Kunjungan yang difasilitasi Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda itu berlangsung dalam suasana hangat. Wali Kota Andi Harun didampingi Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti beserta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Todd Dias menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kota Samarinda. Ia mengaku selalu mendapatkan sambutan yang positif setiap kali berkunjung ke Kota Tepian.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota. Setiap kali kami datang ke Samarinda, selalu diterima dengan baik,” katanya.

Peluang Investasi Australia Masih Terbuka

Pada kesempatan itu, Todd Dias juga menjelaskan mengenai batalnya keterlibatan investor Australia dalam rencana pengembangan RSUD IA Moeis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurutnya, persoalan tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara investor dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai badan pembiayaan yang ditugaskan Kementerian Keuangan, bukan dengan Pemerintah Kota Samarinda.

Ia menegaskan kondisi tersebut tidak menutup peluang investasi Australia di Samarinda pada masa mendatang.

“Sebenarnya ini miskomunikasi antara investor dengan PT SMI, bukan dengan Pemkot. Saya berharap peluang investasi dan kerja sama antara Australia dengan Pemkot Samarinda masih terbuka lebar,” ujarnya.

Pemkot Samarinda Siapkan Kerja Sama Beasiswa ke Australia

Wali Kota Andi Harun menyampaikan apresiasi atas dedikasi Todd Dias selama menjabat sebagai Konsul Jenderal Australia untuk Makassar. Ia menilai Todd berhasil membangun komunikasi yang aktif dengan pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur.

“Saya berharap penggantinya nanti sama aktifnya dengan Todd Dias. Beliau berkantor di Makassar, tetapi jangkauan komunikasinya sangat luas,” kata Andi Harun.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan Australia memiliki sejarah panjang sehingga pergantian pejabat diplomatik diharapkan semakin memperkuat kolaborasi kedua pihak.

Andi Harun mengungkapkan Pemerintah Kota Samarinda tengah menyiapkan kerja sama khusus dengan salah satu pemerintah negara bagian di Australia. Kerja sama tersebut difokuskan untuk membuka akses beasiswa dan dukungan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa asal Samarinda.

Ia memperkirakan setiap tahun terdapat peluang bagi sekitar 10 hingga 20 mahasiswa Samarinda untuk melanjutkan pendidikan di Australia melalui skema tersebut.

Pengembangan AI Jadi Prioritas

Selain pendidikan, Pemerintah Kota Samarinda juga ingin memperluas kerja sama dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Andi Harun menilai AI perlu pemanfaatan secara positif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena itu, Pemkot Samarinda berencana mengirim aparatur sipil negara (ASN) mengikuti pendidikan di perguruan tinggi terbaik di Australia, terutama pada bidang pengembangan AI.

“Nanti biayanya ditanggung Pemkot. Yang penting warga kota bisa kuliah di sana. Kalau bisa, di bidang pengembangan AI, itu lebih bagus lagi,” pungkasnya.

(Redaksi)

The post Konsul Jenderal Australia Pamit, Andi Harun Dorong Kerja Sama Pendidikan dan AI dengan Australia appeared first on Diksi.