Intisari

• KONI Kabupaten Nunukan melakukan evaluasi daya tahan (endurance) atlet sebagai persiapan menghadapi Porprov II Kaltara 2026.
• Tim verifikasi KONI melibatkan tenaga kesehatan, termasuk dokter, untuk mengecek kondisi fisik dan tingkat kebugaran atlet melalui serangkaian tes.
• Hasil tes menjadi bahan evaluasi bagi setiap cabang olahraga (cabor) agar atlet tampil dengan kondisi fisik dan kebugaran prima saat Porprov II Kaltara 2026.

DPNTimes.com,NUNUKAN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nunukan terus melakukan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026.

Salah satu upaya yang dilakukan KONI Nunukan yakni melakukan evaluasi daya tahan atau endurance para atlet yang akan mengikuti Porprov II Kaltara.

Ketua KONI Kabupaten Nunukan, Muhammad Yasin, melalui tim verifikasi KONI melibatkan tenaga kesehatan, termasuk dokter, untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik serta tingkat kebugaran para atlet.

Evaluasi dilakukan melalui sejumlah tes kebugaran dan fisik. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi atlet sedini mungkin, terutama terkait daya tahan dan kesehatan yang menjadi faktor penting dalam menunjang performa saat bertanding.

Hasil tes tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing cabang olahraga (cabor) dalam mempersiapkan atlet menghadapi Porprov II Kaltara 2026.

Dengan evaluasi secara berkala, KONI Nunukan berharap setiap cabor dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan persiapan atlet sehingga mampu tampil dengan kondisi fisik dan kebugaran yang lebih prima saat pertandingan.

Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya KONI Kabupaten Nunukan memastikan para atlet yang akan berlaga pada Porprov II Kaltara 2026 berada dalam kondisi kesehatan dan fisik yang siap bertanding. (Syukri)

Intisari

• BK DPRD Bulungan belum mengambil tindakan atas dugaan ijazah palsu LB, karena kasus masih ditangani Polda Kaltara.
• Ketua BK, Sunaryo, menegaskan pihaknya menjunjung asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hukum tetap.
• BK akan bertindak—termasuk mengajukan penonaktifan—jika LB terbukti bersalah memalsukan dokumen ijazah.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR, – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bulungan belum mengambil langkah terhadap dugaan ijazah palsu yang menyeret anggota DPRD Bulungan, LB. BK menyatakan masih menunggu proses pemeriksaan yang kini ditangani Polda Kalimantan Utara (Kaltara)

Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu itu kembali mencuat ke publik dalam beberapa waktu terakhir. Perkara tersebut kini telah masuk penanganan kepolisian dan menjadi perhatian masyarakat Bulungan.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Bulungan, Sunaryo, mengatakan lembaganya belum dapat mengambil tindakan karena proses hukum masih berjalan.

“Kasus ini masih baru dan saat ini sudah ditangani Polda Kaltara. Kami dari Badan Kehormatan belum melakukan tindakan apa pun,” kata Sunaryo saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, (24/09/26).

Sunaryo menegaskan BK mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Menurut dia, seluruh pihak perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan objektif.

“Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sampai saat ini Badan Kehormatan belum mengambil sikap atau keputusan apa pun terkait perkara tersebut,” ujar politisi partai NasDem tersebut.

Ia mengatakan BK baru akan bertindak apabila proses hukum membuktikan adanya pelanggaran dan perkara tersebut menjadi kewenangan lembaganya.

“Apabila nantinya terbukti melakukan pemalsuan dokumen, Badan Kehormatan akan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku, termasuk mengajukan penonaktifan anggota yang dinyatakan bersalah,” imbuh Sunaryo.

Menurut Sunaryo, setiap tindak lanjut yang dilakukan BK akan mengacu pada tata tertib DPRD Kabupaten Bulungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, dugaan ijazah palsu yang menyeret LB kini masih dalam tahap pemeriksaan di Polda Kalimantan Utara. Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan hukum yang menyatakan LB bersalah atau tidak dalam perkara tersebut. (jm/df/red)

Intisari

• Aliansi Gema Bulungan mendesak proses hukum kasus dugaan ijazah palsu berinisial LB diselesaikan secara cepat dan transparan.
• Polda Kaltara melalui Ditreskrimum Subdit 4 menangani laporan sejenis sejak 2024 hingga Februari 2026; SP2HP terbit sejak Juli 2024, SPDP untuk kasus LB terbit Februari 2026.
• Kompol Bachtiar Tamrin menegaskan proses hukum berjalan profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu meski oknum berasal dari yayasan yang selama ini dinilai berjasa besar bagi masyarakat.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR — Aliansi Gema Bulungan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum atas laporan dugaan ijazah palsu yang saat ini tengah bergulir di jajaran penegak hukum, baik di tingkat Kejaksaan Negeri (Kajari) maupun Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara.

Koordinator Aliansi Gema Bulungan, Abi manyu menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Kaltara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), atas langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan terhadap laporan masyarakat yang menyeret oknum berinisial LB.

“Mengingat kasus ini menyangkut kepentingan publik dan dunia pendidikan, pihak aliansi mendesak agar penanganan perkara tersebut dapat diselesaikan secara cepat dan transparan.,” ujarnya.

Ia menegasi kepada pihak Polda Kaltara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), atas langkah-langkah penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap laporan masyarakat yang melibatkan inisial LB.

“Mengingat kasus ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan perwakilan publik, Aliansi Gema Bulungan meminta agar proses hukum yang berjalan dapat diselesaikan dengan cepat.,” tegasnya

Menanggapi aspirasi dan fungsi kontrol sosial tersebut, Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kaltara, Kompol Bachtiar Tamrin, S.H., M.H., memberikan penjelasan terbuka terkait progres penanganan hukum yang berjalan.

Kompol Bachtiar mengungkapkan bahwa jajarannya menangani beberapa laporan terkait tindak pidana serupa, mulai dari kasus yang dilaporkan pada rentang tahun 2024 hingga laporan terbaru yang masuk pada Februari 2026.

“Berdasarkan catatan kepolisian, Surat Pemberitahuan Penanganan Hasil Perkara (SP2HP) untuk laporan pertama telah dikirimkan sejak Juli 2024, sementara SPDP untuk kasus inisial LB menyusul pada Februari 2026.,” jelasnya 22/9/2026

Dalam prosesnya, penyidik kepolisian berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara intensif, termasuk menggelar rapat dan ekspos bersama guna menyamakan persepsi hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas ke tahap penuntutan.

Kompol Bachtiar menegaskan bahwa tugas penyidik adalah mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk membuka tabir perbuatan pidana serta melihat unsur kesalahan (mens rea) secara objektif di hadapan hukum.

Terait adanya sorotan sosiologis bahwa kasus ini melibatkan oknum dari yayasan atau lembaga tertentu yang selama ini dinilai memiliki andil serta jasa besar dalam kemaslahatan masyarakat, Kompol Bachtiar memberikan penegasan tegas.

“Meskipun yayasan atau lembaga tempat oknum tersebut bernaung diakui memiliki banyak sumbangsih positif bagi masyarakat, proses hukum terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah tetap berjalan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu,” tegas Kompol Bachtiar.

Ia juga mempaparkan bahwa, tidak sama sekali mengenali pelaku yang memalsukan ijazah palsu.

“Dengan bersumpah tidak kenal atas siapa itu si “LB” lillahi ta’alla sumpah demi allah saya tidak kenal ” kata pak tamrin selaku penyidik dalam dugaan kasus ijazah palsu

Meskipun kerap menemui tantangan komunikasi di lapangan akibat kesibukan penanganan perkara, pihak Subdit 4 berkomitmen untuk terus memberikan kejelasan informasi sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas penegak hukum kepada masyarakat

“Aliansi Gema Bulungan bersama pihak kepolisian sepakat untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di wilayah Kalimantan Utara.,” pungkasnya.

Intisari

• Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang menerima audiensi Pimpinan Jo-An Group Pte Ltd dan Kepala UPBU Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, terkait rencana pembangunan bandara internasional untuk layanan kargo dan logistik ekspor-impor.
• Bandara kargo internasional ini dinilai krusial untuk menopang KEK Tanah Kuning–Mangkupadi serta hilirisasi ekspor hasil perikanan dan pertanian Kaltara secara langsung ke luar negeri.
• Tahap awal proyek berupa kedatangan investor dan studi kelayakan, yang akan ditindaklanjuti melalui MoU dengan tetap memenuhi ketentuan Permenhub No. 55 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mematangkan rencana pembangunan bandara internasional baru untuk layanan kargo dan logistik ekspor-impor.

Hal tersebut ditandai dengan audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Pimpinan Jo-An Group Pte Ltd, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, S.Si., M.M., di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (22/9).

Gubernur Zainal menyambut baik komitmen investor melihat potensi besar konektivitas udara internasional di Kaltara.

Menurutnya, kehadiran bandara internasional dengan layanan kargo terpadu sangat krusial untuk menopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Kuning–Mangkupadi serta hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti perikanan dan pertanian.

“Kehadiran investor ini sangat strategis untuk mendukung ekspor-impor dan kargo udara skala internasional. Hasil perikanan dan pertanian Kaltara nantinya bisa langsung kita kirim ke luar negeri tanpa harus berputar ke daerah lain,” tegas Gubernur.

Gubernur menjelaskan, posisi Kaltara di wilayah paling utara Indonesia memberikan keunggulan kompetitif dari sisi efisiensi biaya dan waktu pengiriman.

“Karena kita berada di wilayah paling utara, efisiensi biayanya jauh lebih murah dibanding pengiriman dari Jakarta atau daerah lain. Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh, memfasilitasi perizinan hingga kelengkapan dokumen yang dibutuhkan,” ujar Gubernur Zainal.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, menyampaikan dukungan penuh terhadap visi Gubernur dalam menghadirkan infrastruktur bandara berskala internasional.

“Kami sangat mengapresiasi langkah aktif Pak Gubernur. Tahap awal ini dimulai dengan kedatangan investor dan studi kelayakan, yang nantinya ditindaklanjuti melalui skema MoU dan pola kerja sama bisnis,” jelas Hengki.

Ia menegaskan, pembangunan bandara baru tetap harus memenuhi koridor regulasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara.

“Selain studi kelayakan, ada persyaratan administrasi teknis yang harus disiapkan, mulai dari dokumen AMDAL, Rencana Terperinci (RTT), Master Plan, hingga kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta aspek sosial-budaya lokal. Seluruhnya menjadi satu kesatuan untuk syarat penetapan lokasi calon bandara,” paparnya.

Pihak investor menilai kehadiran bandara kargo internasional di Kaltara akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Kalimantan.

Dengan dimulainya tahapan studi kelayakan, Pemprov Kaltara optimistis rencana menghadirkan gerbang udara internasional di wilayah perbatasan dapat segera terwujud untuk menopang kemandirian ekonomi daerah. (dkisp)

Intisari

• Pj. Sekda Nunukan Raden Iwan Kurniawan menerima kunjungan koordinasi Balai Taman Nasional Kayan Mentarang untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan.
• Balai TNKM telah menyalurkan bantuan usaha produktif senilai hampir Rp1 miliar kepada 23 kelompok masyarakat di sekitar kawasan, mencakup komoditas kopi, pertanian, dan kerajinan.
• Kedua pihak sepakat mendorong pengembangan ekowisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di kawasan Krayan.

DPNTimes.com,NUNUKAN – Pj. Sekretaris Daerah Nunukan Raden Iwan Kurniawan menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari jajaran Balai Taman Nasional (TN) Kayan Mentarang.

Pertemuan berlangsung hangat dalam rangka memperkuat sinergi program kerja pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Nunukan.

Audiensi diterima di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Jumat (18/9/2026).

Dalam pemaparannya, Balai TNKM menegaskan komitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui program pemberdayaan, selain penataan ruang.

Tercatat ada 23 kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan usaha produktif dengan total anggaran mendekati Rp1 miliar.

Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Di sektor komoditas, Balai TNKM membagikan bibit kopi lokal unggulan guna mendorong potensi budidaya Kopi Krayan.

Di sektor pertanian, disalurkan bantuan hand tractor untuk meningkatkan produktivitas lahan warga.

Di sektor pelestarian budaya, diberikan bantuan pengembangan usaha kerajinan dan pakaian adat tradisional.

Pemerintah Daerah menyambut positif langkah tersebut dan mendorong penguatan potensi ekowisata berkelanjutan, khususnya di wilayah Krayan.

Keanekaragaman hayati dan keunikan budaya masyarakat adat Krayan dinilai memiliki daya tarik ikonik untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

Sekda Nunukan Iwan Kurniawan, mewakili Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi mengingat sebagian area kerja Balai TN Kayan Mentarang berada di wilayah administrasi Kabupaten Nunukan, khususnya Dataran Tinggi Krayan dan Kecamatan Lumbis.

“Kami menyambut baik dan bersyukur atas silaturahmi ini,” ujarnya.

“Harapan kami, koordinasi ini dapat semakin meningkatkan sinergisitas antara Pemkab Nunukan dengan Balai TN Kayan Mentarang,” lanjutnya.

Sekda menambahkan, keberadaan dan kelestarian alam harus memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat melalui program-program pemberdayaan.

Dalam pertemuan ini juga dibahas peluang kajian bersama terkait pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal di kawasan Krayan.

Sementara itu, Kepala Balai TN Kayan Mentarang Seno Pramudito menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus berkolaborasi.

Ia menegaskan program konservasi akan diselaraskan dengan program pembangunan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah.

“Tujuan kami adalah bersilaturahmi dan berkoordinasi mengenai hal-hal yang bisa dikolaborasikan dan disinergikan,” ungkapnya.

“Kelestarian kawasan Taman Nasional dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya adalah tujuan bersama,” tambahnya.

Ia menyatakan pihaknya sangat mendukung program-program Pemda Nunukan dan siap meningkatkan komunikasi agar target bersama dapat tercapai.

Kedua pihak berharap hubungan kerja sama dan komunikasi intensif antara Pemkab Nunukan dan Balai TN Kayan Mentarang dapat terus terjalin, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.(prokompimnnk)

Intisari

• Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Muhammad Amin mewakili Bupati Nunukan melepas 20 calon PMI lulusan program SMK GO ke Malaysia di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
• Bupati Nunukan berpesan agar PMI menjaga etos kerja, taat hukum negara tujuan, dan menghindari jalur kerja non-prosedural atau ilegal.
• Apresiasi disampaikan kepada BP3MI Kabupaten Nunukan dan LPK Roby Perbatasan atas pelatihan yang telah memfasilitasi keberangkatan para calon PMI.

DPNTimes.com,NUNUKAN – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nunukan H. Muhammad Amin, mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, secara resmi melepas 20 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) lulusan program SMK GO ke Malaysia.

Pelepasan berlangsung di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Kamis (17/9/2026).
Dalam sambutannya, Muhammad Amin menyampaikan rasa syukur dan bangga atas keberangkatan para pemuda-pemudi daerah yang akan memulai karier di negeri jiran.

“Hari ini adalah awal dari perjalanan baru bagi anak-anak kita, sebanyak 20 calon PMI yang mengikuti program SMK GO ke Malaysia,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberangkatan ini membawa keterampilan sekaligus harapan besar keluarga untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Mewakili Bupati Nunukan, ia menegaskan pentingnya etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab selama bekerja di Malaysia.

Para PMI juga diingatkan untuk taat pada hukum dan norma budaya negara tujuan.

Bupati berpesan agar seluruh PMI menjauhi ajakan atau godaan jalur kerja non-prosedural alias ilegal.

“Kalian bekerja melalui jalur yang legal dan prosedural. Insya Allah, dengan proses yang benar, kalian akan mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.

“Jangan mudah tergiur jalan pintas untuk menjadi pekerja migran ilegal yang penuh risiko besar,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati berpesan agar para PMI pandai mengelola keuangan hasil kerja.

Mereka juga diminta rajin menabung untuk modal masa depan.

Bupati turut mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dengan keluarga di tanah air.

Di akhir sambutannya, Muhammad Amin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BP3MI Kabupaten Nunukan.

Apresiasi juga disampaikan kepada LPK Roby Perbatasan yang telah memfasilitasi dan melatih keterampilan para calon PMI hingga siap ditempatkan di Malaysia.

“Berangkatlah dengan niat yang baik untuk mencari rezeki yang halal. Jadilah pekerja migran yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga membawa nama baik bangsa, daerah, dan keluarga,” ujarnya.

“Semoga Allah SWT memberikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dalam bekerja,” tutup Bupati Nunukan.(prokompimnnk)

Intisari

• Pj. Sekda Kabupaten Nunukan Drs. H. Raden Iwan Kurniawan memimpin Apel KORPRI Gabungan mewakili Bupati Irwan Sabri di Halaman Kantor Bupati Nunukan.
• ASN diingatkan empat hal penting: pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga integritas, menjaga kekompakan, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
• Memasuki Triwulan III APBD 2026, seluruh perangkat daerah diminta mengevaluasi program agar berjalan maksimal dan akuntabel.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Drs. H. Raden Iwan Kurniawan memimpin Apel KORPRI Gabungan bulan September. Apel berlangsung di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Kamis (17/9/2026).

Apel gabungan tersebut berlangsung khidmat dan diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen ASN dalam menjalankan tugas, menjaga disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Pj. Sekda mengajak seluruh ASN mengingat kembali jati diri dan tujuan menjadi ASN. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut hadir dan menyelesaikan pekerjaan, tetapi memikul tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat.

“Menjadi ASN berarti kita menerima kepercayaan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, apel KORPRI bukan sekadar rutinitas bulanan, melainkan pengingat tugas, disiplin, dan tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat dan daerah.

Pj. Sekda menyampaikan empat hal yang perlu diperhatikan seluruh ASN. Pertama, memberikan pelayanan terbaik dengan sikap ramah, sabar, dan tidak mempersulit masyarakat.

“Kita hadir sebagai pemerintah untuk membantu dan memberikan solusi,” tegasnya.

Kedua, menjaga integritas. Jabatan merupakan kepercayaan yang harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab, tanpa menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, menjaga kekompakan sebagai satu keluarga besar pemerintah daerah, serta menghindari sikap saling menjatuhkan.

“Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Kalau ada masalah, kita cari solusinya bersama,” ujarnya.

Keempat, akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, khususnya bagi ASN yang mengelola anggaran.

Memasuki Triwulan III pelaksanaan APBD 2026, seluruh perangkat daerah diminta mencermati dan mengevaluasi program yang telah maupun belum terlaksana, agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mengakhiri amanatnya, ia berharap pelaksanaan program pemerintah daerah senantiasa mengedepankan pelayanan publik yang maksimal, transparan, dan akuntabel.(prokompimnnk)

Intisari

• Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Nunukan.
• Pendapatan daerah turun menjadi Rp1,76 triliun dan belanja daerah turun menjadi Rp1,97 triliun, dengan defisit sebesar Rp209,39 miliar yang ditutup melalui pembiayaan.
• Prioritas pembangunan tetap difokuskan pada sektor pertanian, infrastruktur dasar, kualitas SDM, dan pelayanan publik.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026. Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Rabu (16/9/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, dipimpin Ketua DPRD Hj. Leppa didampingi Wakil Ketua II Arpiah.

Turut hadir unsur Forkopimda, Pj Sekda Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, Kepala OPD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD.

Pada kesempatan ini, H Irwan menjelaskan, penyampaian ini merupakan kelanjutan dari pembahasan KUA-PPAS yang baru diselesaikan.

Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menelaah kondisi fiskal daerah, termasuk dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang kini menekankan kinerja dan efektivitas belanja.

Dari proses tersebut disepakati sejumlah penyesuaian postur APBD, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, sebagai bagian dari kehati-hatian fiskal.

Prioritas pembangunan daerah mencakup penguatan sektor pertanian, infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, serta akses dan kualitas pelayanan publik.

Pendapatan daerah turun dari Rp1.830.737.529.329,67 menjadi Rp1.769.604.571.660,47, atau berkurang Rp61.132.957.669,20. Belanja daerah turun dari Rp2.056.179.150.258,87 menjadi Rp1.979.000.113.560,35, atau berkurang Rp77.179.036.698,52.

Dengan angka tersebut, defisit Rancangan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp209.395.541.899,88. Defisit ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp212.395.541.899,88, dengan pengeluaran pembiayaan Rp3.000.000.000,00.

H Irwan menegaskan penganggaran berpedoman pada hasil kesepakatan KUA-PPAS.

Ia berharap pembahasan berjalan lancar dan efisien hingga tercapai persetujuan bersama, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kaltara guna dievaluasi sesuai ketentuan.(prokompimnnk)

Intisari

• DKISP Kaltara menyiapkan Pergub tentang verifikasi media bernama VIRALKAH (Verifikasi Kemitraan Media yang Akuntabel dan Anti Hoaks) untuk memperkuat tata kelola kemitraan sekaligus mencegah hoaks.
• Verifikasi mencakup profil media, legalitas, sertifikasi, dan syarat lain sebagai dasar profiling serta klasifikasi kemitraan, sehingga nilai kerja sama disesuaikan kapasitas masing-masing media.
• Dalam jangka pendek, DKISP menargetkan penyusunan SOP dan alur verifikasi, dilanjutkan penyusunan rancangan Pergub dengan masukan dari awak media.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang verifikasi media sebagai upaya memperkuat tata kelola kemitraan media yang lebih akuntabel sekaligus mengantisipasi penyebaran berita hoaks.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) DKISP Kaltara, Didik Supriadi, mengatakan rencana tersebut menjadi bagian dari aksi perubahan yang tengah disiapkan pihaknya.

Dalam pelaksanaannya, program verifikasi tersebut akan diberi nama VIRALKAH, yang merupakan singkatan dari Verifikasi Kemitraan Media yang Akuntabel dan Anti Hoaks.

Menurut Didik, VIRALKAH dirancang untuk menjadi instrumen dalam memperkuat proses verifikasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan perusahaan media.

Sistem tersebut nantinya akan dituangkan dan diperkuat melalui regulasi Pergub, sehingga proses kerja sama memiliki prosedur dan dasar yang lebih jelas.

“VIRAL ini isinya verifikasi kemitraan media yang akuntabel dan anti hoaks,” kata Didik dalam pertemuan bersama sejumlah awak media serta perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Nunukan, di Nunukan, Rabu (16/09/2026).

Ia menjelaskan, verifikasi tidak dimaksudkan untuk mempersulit media, melainkan memberikan kepastian dalam proses kemitraan, baik dari sisi prosedur, legalitas maupun akuntabilitas kerja sama.

Verifikasi nantinya mencakup profil media, legalitas pendirian, sertifikasi, serta sejumlah persyaratan lain yang menjadi dasar dalam menentukan kemitraan.

Selain itu, VIRALKAH juga akan menjadi dasar untuk melakukan profiling dan klasifikasi media secara lebih sistematis. Dengan demikian, penetapan bentuk maupun nilai kerja sama dapat disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing media, sehingga mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam pembagian anggaran.

Didik mengakui, pengelolaan kerja sama media saat ini menghadapi tantangan karena adanya keterbatasan dan penyesuaian anggaran.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru membuat penguatan prosedur verifikasi menjadi penting agar anggaran yang tersedia dapat dikelola secara transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Verifikasi ini bukan untuk menjadi alat yang mempersulit teman-teman media. Sasaran utamanya adalah menguatkan prosedur dan memberikan keamanan dalam bermitra,” ujarnya.

Ia menambahkan, DKISP memiliki tugas dalam penyebarluasan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah hingga ke wilayah terluar Kaltara.

Karena itu, keberadaan media dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan informasi pemerintah dapat diterima masyarakat secara valid dan faktual.

Dalam jangka pendek, DKISP Kaltara menargetkan penyusunan SOP serta alur verifikasi sebagai dasar pelaksanaan VIRALKAH. Selanjutnya, rancangan Pergub akan disusun dengan mempertimbangkan masukan dari para awak media.

Proses tersebut dilakukan secara bertahap hingga nantinya regulasi dapat diterapkan secara lebih menyeluruh.

“Tentu harapannya, VIRALKAH ini dapat membangun pola kemitraan yang lebih terbuka, terukur dan akuntabel, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan insan pers,” pungkas Didik. (***)DKISP Kaltara Siapkan VIRALKAH, Regulasi Verifikasi Media Anti Hoaks
Isi Naskah (Revisi Panjang):
NUNUKAN – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang verifikasi media. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat tata kelola kemitraan media yang lebih akuntabel.
Selain memperkuat tata kelola, regulasi tersebut juga disiapkan untuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks yang kian marak di era digital. Pemerintah daerah menilai perlu ada dasar hukum yang jelas dalam menjalin kerja sama dengan media massa.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) DKISP Kaltara, Didik Supriadi, mengatakan rencana penyusunan Pergub ini merupakan bagian dari aksi perubahan yang tengah disiapkan pihaknya. Program tersebut disusun secara bertahap agar implementasinya berjalan sesuai kebutuhan.
Dalam pelaksanaannya, program verifikasi ini diberi nama VIRALKAH, singkatan dari Verifikasi Kemitraan Media yang Akuntabel dan Anti Hoaks. Nama ini dipilih agar mudah diingat sekaligus mencerminkan tujuan utama program.
“VIRAL ini isinya verifikasi kemitraan media yang akuntabel dan anti hoaks,” kata Didik dalam pertemuan bersama sejumlah awak media serta perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Nunukan, di Nunukan, Rabu (16/09/2026).
Menurut Didik, VIRALKAH dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat proses verifikasi sekaligus kemitraan antara pemerintah daerah dengan perusahaan media. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi acuan baku dalam setiap proses kerja sama ke depan.
Ia menjelaskan, sistem verifikasi tersebut nantinya akan dituangkan dan diperkuat melalui regulasi Pergub, sehingga proses kerja sama memiliki prosedur dan dasar hukum yang lebih jelas. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda antarpihak.
Didik menegaskan, verifikasi ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit media, melainkan memberikan kepastian dalam proses kemitraan. Kepastian tersebut mencakup sisi prosedur, legalitas, maupun akuntabilitas kerja sama antara media dan pemerintah.
Verifikasi nantinya akan mencakup sejumlah aspek, mulai dari profil media, legalitas pendirian, sertifikasi, hingga persyaratan lain yang menjadi dasar dalam menentukan kelayakan kemitraan. Seluruh aspek ini akan diperiksa secara sistematis sebelum kerja sama disepakati.
Selain itu, VIRALKAH juga akan menjadi dasar untuk melakukan profiling dan klasifikasi media secara lebih terstruktur. Klasifikasi ini penting agar setiap media dinilai sesuai dengan kapasitas dan kondisinya masing-masing.
Dengan adanya profiling tersebut, penetapan bentuk maupun nilai kerja sama dapat disesuaikan secara lebih proporsional. Hal ini juga diharapkan mampu mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam pembagian anggaran kemitraan media.
Didik mengakui, pengelolaan kerja sama media saat ini menghadapi tantangan akibat adanya keterbatasan dan penyesuaian anggaran daerah. Kondisi ini mendorong DKISP untuk lebih selektif dalam menentukan skema kemitraan.
“Verifikasi ini bukan untuk menjadi alat yang mempersulit teman-teman media. Sasaran utamanya adalah menguatkan prosedur dan memberikan keamanan dalam bermitra,” ujarnya. Ia menambahkan, penguatan prosedur ini penting agar anggaran yang tersedia dapat dikelola secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Didik menjelaskan bahwa DKISP memiliki tugas dalam penyebarluasan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah hingga ke wilayah terluar Kaltara. Karena itu, keberadaan media dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan informasi pemerintah dapat diterima masyarakat secara valid dan faktual.
Dalam jangka pendek, DKISP Kaltara menargetkan penyusunan SOP serta alur verifikasi sebagai dasar pelaksanaan VIRALKAH. Selanjutnya, rancangan Pergub akan disusun dengan mempertimbangkan masukan dari para awak media agar regulasi yang dihasilkan lebih aplikatif.
Proses penyusunan ini akan dilakukan secara bertahap hingga regulasi dapat diterapkan secara lebih menyeluruh di seluruh wilayah Kaltara. “Tentu harapannya, VIRALKAH ini dapat membangun pola kemitraan yang lebih terbuka, terukur dan akuntabel, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan insan pers,” pungkas Didik.

Intisari

• Pemkab Nunukan menerima bantuan CSR Rp200 juta dari PT SAGO untuk BPBD Nunukan, diserahkan secara simbolis kepada Pj Sekda Nunukan.
• Dana ditujukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla, termasuk pengadaan peralatan medis, penunjang operasional, dan sarana pencegahan.
• BPBD akan berkoordinasi dengan BPKAD soal penyaluran dana dan berencana membeli sepeda motor pemantau serta peralatan karhutla berlabel kerja sama Pemkab Nunukan dan PT SAGO.

DPNTimes.com,NUNUKAN – Pemkab Nunukan menerima bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Rp200 juta dari PT SAGO. Dana itu dikhususkan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh External Manager PT SAGO, Heri, kepada Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, R. Iwan Kurniawan. Turut mendampingi Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Nunukan, H. Asmar. Penyerahan ditandai penandatanganan serah terima di ruang Sekda, Kantor Bupati Nunukan, 15 September 2026.

Iwan Kurniawan mengapresiasi kepedulian PT SAGO terhadap isu lingkungan dan kebencanaan di daerah. Menurutnya, PT SAGO sudah tidak menambang sejak triwulan ketiga 2021, tetapi komitmen tanggung jawab sosialnya pascaoperasi tetap berjalan baik.

“Pemerintah Daerah menyambut baik dan mengapresiasi langkah konkret serta respon cepat PT SAGO. Meskipun secara operasional PT SAGO sudah tidak melakukan aktivitas penambangan sejak triwulan ketiga tahun 2021, komitmen serta tanggung jawab sosial mereka pasca-operasi masih terus berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.

Ia menyebut penanganan karhutla menuntut kesiapan peralatan teknis dan sumber daya manusia. Dukungan ini dinilai vital untuk memperkuat sarana dan prasarana mitigasi bencana.

“Kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas administratif. Kesiapsiagaan sarana penunjang yang memadai akan sangat membantu kita, tidak hanya untuk wilayah Nunukan, tetapi juga dalam saling mendukung dengan daerah sekitar jika dibutuhkan,” tambahnya.

Heri mengatakan dana ini wujud partisipasi perusahaan mendukung program pemerintah daerah, khususnya bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

“Manajemen PT SAGO berkomitmen untuk terus berpartisipasi serta memberikan dukungan kepada Pemkab Nunukan dalam penanganan Karhutla. Dana donasi ini kami serahkan sepenuhnya kepada BPBD sebagai instansi teknis untuk dimanfaatkan dalam pengadaan peralatan medis, penunjang operasional, maupun sarana pencegahan Karhutla,” terangnya.

Kalak BPBD Nunukan menyebut bantuan ini sangat membantu operasional tim di lapangan. BPBD akan berkoordinasi dengan BPKAD terkait mekanisme administrasi penyaluran dana sesuai aturan.

BPBD berencana memakai bantuan itu untuk pengadaan unit operasional pendukung, seperti sepeda motor pemantau dan peralatan karhutla. Seluruh unit akan diberi label resmi kerja sama Pemkab Nunukan dan PT SAGO.(prokompimnnk)