• Sekprov Kaltara H. Denny Harianto membuka Bimtek Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Clearing House dan Konsolidasi di Aula Kantor Gubernur Kaltara, guna optimalisasi penggunaan PDN dan pemberdayaan UMK-K.
• Denny menegaskan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, dengan clearing house sebagai forum penyelesaian masalah pengadaan.
• Konsolidasi dan clearing house dijelaskan sebagai dua pendekatan saling melengkapi; kegiatan turut dihadiri Deputi LKPP Setya Budi Arijanta, narasumber LKPP, dan narasumber KPK Basuki secara daring.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sekaligus memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMK-K).

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka kegiatan “Optimalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Clearing House dan Konsolidasi dalam rangka Optimalisasi Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK-K” di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (8/7).

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekprov Denny menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi kebijakan strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah.

“Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,” kata Denny.

Ia menjelaskan, kegiatan bimtek tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Di kesempatan itu, Denny menekankan pentingnya penerapan clearing house sebagai forum penyelesaian berbagai permasalahan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan tenaga ahli sesuai bidangnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menghasilkan solusi yang tepat, mempercepat pengambilan keputusan, memitigasi potensi risiko hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan.

Denny juga menjelaskan bahwa clearing house dan konsolidasi merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pengadaan yang berkualitas. Konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebutuhan pengadaan, sedangkan clearing house menjadi sarana koordinasi agar proses tersebut berjalan tertib dan terarah.

“Melalui sinergi keduanya, diharapkan belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Denny mengajak seluruh peserta memanfaatkan bimtek dengan aktif mengikuti setiap materi dan berdiskusi guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing sehingga mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan pemerintah sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri.

Bimtek tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta, S.H., K.N., serta narasumber dari LKPP, yakni Plt. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Firmansyah, Analis Kebijakan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Eko Maarif, Analis Hukum Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Carolina Maria Anggreini dan narasumber dari KPK, Basuki, yang mengikuti kegiatan secara daring. (dkisp

• Wagub Kaltara Ingkong Ala resmi membuka Konferda ke-36 GKII Daerah Kayan Hilir 2026 di Gedung GKII Jemaat Long Beluah, Tanjung Palas Barat, ditandai pemukulan gong dengan tema “Bertumbuh Bersama” (Efesus 4:15-16).
• Kedatangan Wagub—didampingi Wabup Bulungan Kilat—disambut meriah warga Long Beluah dan diarak menggunakan perahu; hadir pula Ketua DPRD Bulungan H. Riyanto, Kadis Pariwisata Kaltara, dan sejumlah pejabat lain.

Wagub berpesan agar suasana kekeluargaan dan sportivitas dijaga dalam agenda pemilihan kepengurusan baru GKII, serta meminta jemaat mendukung siapa pun ketua yang terpilih.

DPNTimes.com, BULUNGAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka secara resmi Konferensi Daerah (Konferda) ke-36 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Kayan Hilir Tahun 2026 yang digelar di Gedung GKII Jemaat Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Selasa (7/7).

Acara akbar yang mengusung tema “Bertumbuh Bersama” dengan dasar Firman Tuhan dari Efesus 4:15-16, ini ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Wagub Kaltara.

Kedatangan Wagub Ingkong yang didampingi oleh Wakil Bupati (Wabub) Bulungan, Kilat, A.Md., disambut dengan sangat meriah oleh warga Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat. Rombongan bahkan diarak menggunakan perahu menuju lokasi acara sebagai bentuk penghormatan dan kehangatan masyarakat setempat.

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kabupaten Bulungan H. Riyanto, S.Sos., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Tasa Gung, Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si., serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kaltara Jaini, S.Hut., M.P.

Dalam sambutannya, Ingkong menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan jemaat yang telah menyukseskan acara ini. Ia mengaku sangat bersyukur bisa bertatap muka dan bersilaturahmi langsung dengan warga di tengah padatnya agenda pemerintahan.

“Kesempatan untuk bersilaturahmi seperti ini sangat berharga. Mari kita terus menatap ke depan dan mohon doa agar kami dapat menjalankan amanah melayani masyarakat dengan baik,” kata Ingkong.

Sebagai penasehat organisasi GKII, Ingkong juga memohon maaf jika kesibukan dinas membuatnya jarang hadir dalam rapat koordinasi. Namun, ia memastikan bahwa setiap rencana kemajuan daerah dan gereja selalu didasari dengan doa dan iman demi mendapatkan hikmat dari Tuhan.

Menghadapi agenda pemilihan kepengurusan baru dalam Konferda kali ini, Ingkong berpesan agar suasana kekeluargaan dan sportivitas tetap dijaga. Ia meminta jemaat untuk mendukung penuh siapa pun ketua yang terpilih nantinya.

“Siapa pun yang terpilih nanti harus kita dukung bersama, karena semua sudah diatur oleh Tuhan. Hal yang terpenting adalah komitmen kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Ingkong mengapresiasi rangkaian acara kemasyarakatan yang ikut menyemarakkan konferensi ini, seperti perlombaan dan pertandingan sepak bola antar kontingen. Ia berharap suasana penuh sukacita rohani ini terus terjaga dengan kondusif hingga akhir acara. (dkisp)

• Pemprov Kaltara meraih dua penghargaan pada Anugerah Adinata Syariah 2026 — kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region — yang diterima langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang.
• Penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Kaltara dengan pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan KNEKS, didukung regulasi dari Kemendagri yang memungkinkan alokasi anggaran daerah untuk ekonomi syariah.
• Pemprov Kaltara mendorong UMKM naik kelas lewat pendampingan usaha, sertifikasi halal, literasi keuangan syariah, akses pembiayaan, dan perluasan pasar, agar menjadi pelaku utama rantai pasok industri halal nasional.

DPNTimes.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kolaborasi pengembangan ekonomi syariah sebagai strategi mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.

Komitmen tersebut mendapat pengakuan nasional melalui dua penghargaan pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 di Jakarta, Minggu (6/7).

Penghargaan kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region diterima langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., sebagai apresiasi atas keberhasilan membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdampak bagi pelaku usaha.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil penilaian dewan juri yang terdiri dari para pakar lintas sektor, yakni Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. (Pakar Otonomi Daerah), Irfan Syauqi Beik (Wakil Ketua Umum VI IAEI), Muhammad Bagus Teguh (Wakil Ketua Komite Perbankan Syariah PP MES).

Kemudian Muhammad Ismail Riyadi (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK), Gunawan Arief Hartoyo (SVP Bank Syariah Indonesia), Titin Rosmasari (Direktur Utama CNN Indonesia), serta Sultan Emir Hidayat (Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS).

Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang dibangun Pemprov Kaltara bersama pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat daya saing UMKM.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Kaltara mendorong UMKM mengadopsi prinsip ekonomi syariah melalui pendampingan usaha, fasilitasi sertifikasi halal, peningkatan literasi keuangan syariah, kemudahan akses pembiayaan, hingga perluasan pasar bagi produk-produk lokal.

Direktur KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, mengatakan keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan akademisi.

“KNEKS terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan akademisi. Saya juga memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri atas dukungan regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ekonomi syariah,” ujar Sholahudin.

Dukungan regulasi tersebut menjadi penguat bagi pemerintah daerah dalam memperluas program pemberdayaan UMKM, termasuk memperbanyak pelatihan sertifikasi halal, meningkatkan akses pembiayaan syariah, serta mengembangkan pusat-pusat pemasaran produk lokal.

Pemprov Kaltara berharap berbagai upaya tersebut mampu menjadikan UMKM sebagai pelaku utama dalam rantai pasok industri halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi Pemprov Kaltara untuk terus memperkuat kolaborasi ekonomi syariah sehingga semakin banyak UMKM di Bumi Benuanta yang mampu berkembang, naik kelas dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (dkisp)

• Pemprov Kaltara meraih dua penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2026, yakni kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region, diserahkan kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Jakarta.
• Wapres RI ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa aset keuangan syariah nasional tumbuh 10,6 persen secara tahunan hingga mencapai Rp10.542 triliun per Maret 2026, dengan rasio terhadap PDB sebesar 52 persen, melampaui target RPJMN.
• Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi Pemprov Kaltara mengimplementasikan MEKSI 2025–2029, dengan program ke depan meliputi percepatan sertifikasi halal UMKM, peningkatan literasi keuangan syariah, dan optimalisasi instrumen keuangan sosial.

DPNTimes.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2026.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Pemprov Kaltara dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Dua penghargaan yang diraih yakni kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region. Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., pada malam puncak Anugerah Adinata Syariah 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7).

Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan yang diinisiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan CNN Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah nasional terus menunjukkan perkembangan yang positif.

“Tercatat sektor keuangan syariah memiliki kinerja tahunan yang kuat. Total aset keuangan syariah tumbuh 10,6 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen,” ujarnya.

Ma’ruf Amin menjelaskan, hingga Maret 2026 total aset keuangan syariah mencapai Rp10.542 triliun. Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan rasio aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 52 persen, lebih tinggi dari target 45,38 persen.

Ia berharap Anugerah Adinata Syariah tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga mampu mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh daerah.

Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini menjadi bukti konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029.

Ke depan, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat berbagai program strategis, di antaranya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (dkisp)

Komitmen itu diutarakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Dr. Tomy Labo, S.E., M.Si., saat mewakili Gubernur Kaltara menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 Tingkat Provinsi Kaltara di Media Center Husni Kamil Manik, Kantor KPU Kaltara, Senin (6/7).

Dalam kesempatan tersebut, Tomy menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sangat penting untuk meminimalkan berbagai persoalan, seperti data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat, perubahan status kependudukan, hingga warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar.

“Pemprov Kaltara memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi Kaltara beserta seluruh pemangku kepentingan yang terus bersinergi menjaga kualitas data pemilih,” kata Tomy.

Ia menilai keberhasilan pemutakhiran data tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor. Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Kaltara merupakan wilayah perbatasan dengan kondisi geografis yang menantang dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi.

Tomy juga membagikan pengalamannya saat menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mentarang pada Pemilu 1999. Saat itu, ia bersama tim harus membawa dua kotak suara dan membuka TPS bergerak untuk melayani pemilih di Desa Long Pada yang berada di pedalaman.

“Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa tantangan geografis tidak boleh menjadi hambatan dalam memastikan hak pilih masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.

Ia berharap kemajuan teknologi informasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga serta optimalisasi data kependudukan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih.

Selain itu, Tomy mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan setiap perubahan data kependudukan agar data pemilih tetap valid dan akurat.

Pada rapat pleno tersebut, KPU Kaltara menetapkan hasil Rekapitulasi PDPB Semester I Tahun 2026 dengan jumlah pemilih sebanyak 546.534 orang, terdiri dari 284.242 pemilih laki-laki dan 262.292 pemilih perempuan yang tersebar di 5 kabupaten/kota, 55 kecamatan dan 482 desa/kelurahan. (dkisp)

• Wagub Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri secara daring Peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia yang dibuka Menhut Raja Juli Antoni, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.
• Terdapat empat proyek karbon yang telah disetujui dengan potensi sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen, nilai transaksi ekonomi diperkirakan mencapai Rp5 triliun dan potensi PNBP sekitar Rp500 miliar.
• Jika diterapkan pada lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare, sektor kehutanan berpotensi menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang mendukung target 8 persen, dengan syarat tata kelola transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri acara Penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terhadap Proyek Karbon dan Peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia secara daring dari Ruang Kerja Wagub, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (6/7).

Kegiatan yang dipusatkan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia (RI), Raja Juli Antoni.

Dalam sambutannya, Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal.

Menurutnya, sentra karbon diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tanpa mengabaikan upaya pelestarian hutan.

“Kementerian Kehutanan diarahkan, dalam program ini, harus dipastikan hutan lestari, pembangunan tak boleh berhenti dan kesejahteraan masyarakat lokal merupakan hal yang pasti,” katanya.

Raja Juli Antoni menjelaskan, penerapan perdagangan karbon menjadi transformasi model bisnis kehutanan, dari yang sebelumnya berorientasi pada penebangan menjadi penanaman dan pelestarian hutan.

Saat ini terdapat empat proyek karbon yang telah memperoleh persetujuan, terdiri atas tiga Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu perhutanan sosial dengan potensi sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen.

“Nilai transaksi ekonomi dari proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp5 triliun dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila skema tersebut diterapkan pada lahan terdegradasi seluas sekitar 12,7 juta hektare, maka sektor kehutanan berpotensi menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Menutup sambutannya, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa keberhasilan perdagangan karbon sangat bergantung pada tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dan manipulasi. (dkisp)

Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., hadir menyaksikan langsung prosesi yang menjadi puncak Festival Iraw Tengkayu XV di Pantai Amal Lama, Minggu (5/7).

Menurut Sanusi, pelarungan Padaw Tuju Dulung bukan sekadar seremoni budaya, tetapi menjadi simbol rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang telah memberikan kehidupan dari generasi ke generasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat Suku Tidung yang tetap menjaga tradisi ini hingga kini.

“Iraw Tengkayu telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam kategori ritus budaya, sehingga pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama,” kata Sanusi.

Sanusi menilai generasi muda memiliki peran penting agar tradisi tersebut tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Dengan memanfaatkan teknologi, seni dan media digital, budaya lokal dapat dikenalkan kepada masyarakat yang lebih luas tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

“Generasi muda dapat menghadirkan Iraw Tengkayu dalam berbagai karya kreatif sehingga tradisi ini tetap hidup dan terus dikenal,” ujarnya.

Ia optimistis, jika dikelola secara profesional, Festival Iraw Tengkayu tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Tidung, tetapi juga mampu berkembang sebagai destinasi wisata budaya yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memperkuat citra Kaltara.

Saat Padaw Tuju Dulung akhirnya menghilang di balik ombak, yang tersisa bukan hanya jejak sebuah perahu di lautan. Lebih dari itu, tersimpan harapan agar semangat persatuan, gotong royong, rasa syukur dan penghormatan kepada warisan leluhur terus berlayar bersama generasi penerus di Bumi Benuanta. (dkisp)

Hal tersebut disampaikan Sekprov Denny saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (6/7) pagi.

Dalam arahannya, Denny mencontohkan keberhasilan Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,9 persen.

Ia menyebutkan, meski memiliki wilayah yang relatif kecil dengan hanya empat kecamatan, Mojokerto mampu memaksimalkan potensi wisata, khususnya wisata sejarah, sehingga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Keberhasilan daerah lain dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Potensi yang dimiliki harus dipetakan dan dikembangkan secara bersama-sama,” ujar Denny.

Denny menegaskan, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi memerlukan dukungan dan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Melalui kolaborasi tersebut, ia optimistis potensi wisata yang dimiliki Kaltara dapat dikembangkan lebih optimal sehingga berdampak pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bisa menjadi contoh bagi Kaltara. Peningkatan PAD dari sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi seluruh OPD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk bersama-sama meningkatkannya,” tutupnya. (dkisp)

• Sekprov Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara membuka Kejurnas Motoprix Putaran 2 Region C Kalimantan Gubernur Kaltara Cup 2026 di Sirkuit Bumi Rahayu, Bulungan, sambil mengajak generasi muda menyalurkan bakat balap melalui jalur yang aman dan resmi.
• Denny menegaskan kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan atlet otomotif untuk melahirkan talenta baru dari Kaltara, sekaligus menanamkan nilai disiplin, keberanian, dan sportivitas bagi setiap pembalap.
• Selain membangkitkan sportivitas, kejuaraan ini juga menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas UMKM dan peningkatan kunjungan masyarakat ke Kabupaten Bulungan, dengan Denny bersama Ketua IMI Kaltara Sulis Krisbowo menyerahkan hadiah kepada para pemenang.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Deru mesin motor memecah suasana Sirkuit Bumi Rahayu, Bulungan, Minggu (5/7), saat para pembalap dari berbagai daerah bersaing dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Motoprix Putaran 2 Region C Kalimantan Gubernur Kaltara Cup 2026.

Di tengah semangat kompetisi itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengajak generasi muda menyalurkan bakat balap melalui jalur yang aman, resmi dan berprestasi.

Mewakili Gubernur Kaltara, Denny menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan yang dinilai mampu menjadi wadah pembinaan atlet otomotif sekaligus melahirkan talenta-talenta baru dari Kaltara.

“Melalui ajang ini kita berharap lahir pembalap-pembalap muda yang mampu bersaing hingga tingkat nasional bahkan internasional,” kata Denny.

Menurutnya, sirkuit merupakan tempat terbaik bagi para pembalap mengasah kemampuan dan memacu adrenalin, bukan di jalan raya yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Ia berharap Kejurnas Motoprix dapat terus digelar setiap tahun sehingga pembinaan atlet otomotif berlangsung secara berkesinambungan hingga mampu mencetak pembalap yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Bagi Denny, kejuaraan ini bukan hanya tentang siapa yang tercepat mencapai garis finis, tetapi juga tentang disiplin, keberanian, dan sportivitas yang harus dimiliki setiap pembalap.

Di sisi lain, ramainya kejuaraan juga membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran peserta, tim, dan penonton ikut menggerakkan aktivitas UMKM serta meningkatkan kunjungan masyarakat ke Kabupaten Bulungan.

Sebelum menutup sambutannya, Denny mengajak masyarakat menjaga ketertiban selama perlombaan berlangsung. Kepada seluruh pembalap, ia berpesan agar tetap mengutamakan keselamatan dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Menang atau kalah adalah hal biasa dalam kompetisi, tetapi kejujuran dan disiplin adalah jati diri seorang juara sejati,” tutupnya.

Setelah membuka kejuaraan, Denny bersama Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kaltara Sulis Krisbowo menyaksikan jalannya perlombaan, menyerahkan piagam dan hadiah kepada para pemenang, kemudian menyempatkan diri meninjau paddock untuk menyapa para pembalap dan tim yang mengikuti Kejurnas Motoprix Gubernur Kaltara Cup 2026. (dkisp)