Intisari

• Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala dan Bupati Bulungan Syarwani akan menerima penghargaan nasional dalam ajang Anugerah SMSI 2026 di Jakarta.
• Ingkong Ala menerima penghargaan kategori Tokoh Inspiratif, sementara Syarwani dianugerahi penghargaan Sahabat Pers Nasional.
• Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi keduanya dalam pembangunan daerah, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kemitraan dengan pers.

DPNTimes.com, JAKARTA – Dua kepala daerah dari Kalimantan Utara (Kaltara) akan menerima penghargaan dalam ajang Anugerah SMSI 2026 yang diselenggarakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6/2026) besok.

keduanya yakni Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, dianugerahi penghargaan kategori Tokoh Inspiratif dan Bupati Bulungan Syarwani menerima penghargaan kategori Sahabat Pers Nasional.

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, pelayanan publik serta mendukung tumbuhnya ekosistem pers yang sehat dan independen.

“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi dunia Pers di Kaltara, penghargaan yang diberikan SMSI menunjukkan bahwa kepemimpinan dan pengabdian kepala daerah di Kaltara mendapat perhatian dan pengakuan di tingkat nasional,” kata Victor Ratu, Rabu (17/6/2026).

Victor mengungkapkan, penghargaan Tokoh Inspiratif yang diberikan kepada Ingkong Ala tidak lepas dari kiprahnya dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi yang harmonis dengan berbagai elemen, termasuk media massa.

“Sementara itu, penghargaan Sahabat Pers Nasional yang diterima Syarwani merupakan bentuk apresiasi atas komitmennya dalam menjalin kemitraan yang baik dengan insan pers, mendukung keterbukaan informasi publik, serta menghadirkan komunikasi pemerintahan yang transparan dan konstruktif,” ungkap Victor.

“Pak Syarwani selama ini dikenal memiliki hubungan yang baik dengan media dan membuka ruang komunikasi yang luas. Pak Ingkong Ala mampu menjadi figur inspiratif melalui dedikasinya dalam membangun daerah dan melayani masyarakat,” sambung dia.

Victor menjelaskan, penghargaan yang diraih Ingkong Ala dan Syarwani sekaligus melanjutkan torehan prestasi Kaltara dalam ajang penghargaan yang digelar SMSI. Sebelumnya. Pada 2025 lalu, Gubernur Kaltara juga menerima Anugerah Sahabat Pers Indonesia dalam rangkaian Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan SMSI yang berlangsung di Hotel Jayakarta, Jakarta Barat.

“Dalam dua tahun terakhir, tiga kepala daerah di Kaltara mendapat penghargaan dari SMSI. Tahun lalu Bapak Gubernur Zainal A. Paliwang menerima Anugerah Sahabat Pers Indonesia, kemudian tahun ini penghargaan nasional kembali diraih oleh Wagub Ingkong Ala dan Bupati Bulungan Syarwani. Ini menunjukkan komitmen para pemimpin di Kaltara dalam membangun keterbukaan informasi dan kemitraan yang positif dengan pers,” ujarnya.

Victor bilang, pers memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan yang menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Karena itu, hubungan yang sehat antara pemerintah daerah dan media perlu terus diperkuat demi mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutupnya.

Ia menambahkan, anugerah SMSI merupakan agenda penghargaan tahunan yang diselenggarakan Serikat Media Siber Indonesia untuk memberikan apresiasi kepada tokoh nasional maupun daerah yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, penguatan demokrasi, kemerdekaan pers, serta perkembangan media siber di Indonesia.

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keterbukaan informasi publik, dan menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan,” tutup Victor.

Dengan penghargaan yang diterima Ingkong Ala dan Syarwani, Kaltara kembali menegaskan eksistensinya di tingkat nasional. Pengakuan itu sekaligus menjadi cerminan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)

Intisari

• Partisipasi badan publik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Kaltara terus meningkat dari 43,9 persen pada 2024 menjadi 79,6 persen pada 2025.
• Komisi Informasi Kaltara memperluas cakupan Monev KIP 2026 dengan menambahkan badan publik vertikal sebagai objek evaluasi.
• Peningkatan partisipasi dinilai mencerminkan tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.

TANJUNG SELOR – Komitmen mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan perkembangan positif. Dari tahun ke tahun, semakin banyak badan publik yang ikut berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltara.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu sorotan saat Wakil Ketua KI Kaltara, Niko Ruru, S.P., C.Med., Sp.AP., mewakili Gubernur Kaltara membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, di Gedung Gadis Lantai 2 dan Aula Dinas Perpustakaan Provinsi Kaltara, Kamis (11/6).

Niko menjelaskan, pelaksanaan Monev tahun ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan KI Kaltara sejak lembaga tersebut berdiri pada 2018. Ia menilai kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi terus menunjukkan tren positif.

Pada 2024, dari target 221 badan publik, tingkat partisipasi baru mencapai 43,9 persen. Angka tersebut meningkat signifikan pada 2025, di mana dari 256 badan publik yang menjadi sasaran, sebanyak 204 badan publik berhasil mendaftar dan terverifikasi atau mencapai 79,6 persen.

“Peningkatan ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Niko.

Ia menerangkan, pada 2024 peserta monev hanya mencakup perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Kemudian pada 2025 diperluas dengan melibatkan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.

Memasuki tahun 2026, KI Kaltara kembali melakukan pengembangan dengan menambah badan publik vertikal sebagai objek monitoring dan evaluasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen KI Kaltara dalam mendorong penerapan keterbukaan informasi yang lebih merata, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Niko juga mengapresiasi capaian badan publik di Kaltara. Pada 2024, BKAD Kaltara berhasil meraih peringkat pertama kategori badan publik tingkat provinsi. Sementara pada 2025, Dinas Kesehatan Kaltara berhasil mencapai tahap akhir presentasi monev dan memperoleh predikat “Menuju Informatif”.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat daerah dan badan publik lainnya untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola informasi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Niko menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Kaltara.

“Semoga upaya yang kita lakukan bersama dapat semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)

Intisari

• Realisasi investasi di Kalimantan Utara mencapai Rp11 triliun hingga triwulan I tahun 2026, menunjukkan tingginya minat investasi di daerah.
• Pemprov Kaltara mendorong pembangunan jaringan kereta api logistik untuk mendukung distribusi hasil tambang dan perkebunan secara lebih efisien.
• Jalur kereta api direncanakan menghubungkan sejumlah wilayah di Kaltara dan berpotensi berkembang menjadi transportasi penumpang hingga terintegrasi dengan Malaysia dan Brunei.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hingga triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kaltara telah mencapai Rp11 triliun.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Infrastruktur Strategis Jaringan Kereta Api di Kaltara yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (11/6).

Gubernur Zainal menjelaskan, forum ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan bersama PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA).

Menurutnya, rencana pembangunan jaringan kereta api logistik menjadi peluang besar dalam mendukung efisiensi distribusi hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara.

“Bagi pengusaha tambang maupun kelapa sawit nantinya dapat memanfaatkan kereta api ini sehingga biaya angkut menjadi lebih murah menuju kawasan industri maupun pelabuhan,” kata Zainal.

Ia menilai keberadaan jalur kereta api logistik akan menjadi solusi jangka panjang dalam menghubungkan kawasan produksi di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan.

Selain meningkatkan efisiensi distribusi, moda transportasi berbasis rel juga dinilai mampu mengurangi beban lalu lintas dan kerusakan pada jalan umum akibat mobilitas angkutan barang berkapasitas besar.

Zainal berharap FGD ini dapat menghasilkan kesepahaman awal antara PT. INTRA dengan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menjadi pengguna jasa atau off-taker.

“Semoga pertemuan ini membuka peluang kerja sama jangka panjang yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap pembangunan jaringan kereta api tidak hanya difokuskan untuk distribusi komoditas unggulan daerah, tetapi juga berkembang menjadi moda transportasi penumpang yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan hingga negara tetangga.

“Mudah-mudahan nanti ada rel kereta api untuk barang dan rel kereta api untuk penumpang. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Brunei terkait rencana jalur kereta api Kalimantan, Malaysia, dan Brunei,” tutupnya. (dkisp)

Intisari

• Pemprov Kaltara bersama TVRI Stasiun Kaltara menggelar nonton bareng pembukaan Piala Dunia 2026 secara gratis di Kantor Gubernur Kaltara.
• Gubernur Zainal Paliwang hadir mengenakan jersey Brasil dan menyatakan dukungannya kepada tim berjuluk Selecao tersebut sebagai favorit juara.
• Kegiatan nobar diharapkan menjadi sarana hiburan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Kaltara menggelar nonton bareng (nobar) pembukaan Piala Dunia 2026 secara gratis di Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (12/6). Kegiatan ini menjadi ruang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., hadir langsung menyapa warga yang memadati lokasi nobar. Kehadirannya menarik perhatian masyarakat karena tampil santai mengenakan jersey kuning tim nasional Brasil.

Di sela kegiatan, Gubernur Zainal mengungkapkan dukungannya kepada Brasil sebagai tim favoritnya pada Piala Dunia tahun ini.

Menurutnya, Brasil memiliki sejarah panjang dan tradisi kuat sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sepak bola dunia.

“Brasil memiliki sejarah sepak bola yang sangat kuat dengan lima gelar juara dunia. Melihat kualitas skuad yang dimiliki saat ini, saya optimistis Brasil bisa kembali menjadi juara,” katanya.

Pada laga pembukaan, masyarakat Kaltara disuguhkan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan yang disaksikan bersama hingga larut malam.

Zainal menegaskan bahwa penyelenggaraan nobar ini bukan hanya untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat.

“Ini bentuk pelayanan dan hiburan yang kami fasilitasi untuk masyarakat. Melalui sepak bola, kita bisa berkumpul bersama dan mempererat hubungan antara pemerintah dan warga,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

“Saya berterima kasih atas antusiasme masyarakat yang luar biasa dan tetap tertib selama mengikuti kegiatan ini,” pungkasnya. (dkisp)

Intisari:

• Kadin Nunukan dan Bea Cukai memperkuat sinergi untuk mendorong perdagangan ekspor-impor yang legal di wilayah perbatasan.
• Pelaku usaha didorong memahami prosedur ekspor-impor agar memperoleh kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
• Bea Cukai Nunukan siap memberikan pendampingan dan konsultasi bagi pengusaha yang ingin menjalankan usaha secara resmi

DPNTimes.com, Nunukan – Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Nunukan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan, Kamis (11/6/2026), guna memperkuat sinergi dalam mendukung iklim perdagangan yang sehat dan legal di wilayah perbatasan.

Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, Sabri, S.Kom., mengatakan Kadin memiliki peran dalam memfasilitasi kebutuhan para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan, termasuk mendorong pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kadin Nunukan akan senantiasa bersinergi dengan Bea Cukai Nunukan untuk mendorong para pelaku usaha, khususnya di sektor ekspor dan impor, agar menjalankan usahanya secara legal. Dengan demikian, pelaku usaha dapat berusaha dengan nyaman sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara,” ujar Sabri.

Menurutnya, kerja sama antara Kadin dan Bea Cukai penting untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai prosedur dan tata cara perdagangan lintas negara yang benar, sehingga aktivitas usaha dapat berjalan lebih aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan Internal Bea Cukai Nunukan, Kuncoro Pandu, mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Kadin Nunukan. Ia menilai langkah tersebut menjadi awal yang baik dalam membangun kolaborasi untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif di Kabupaten Nunukan.

“Kami dari Bea Cukai Nunukan sangat mengapresiasi kunjungan Kadin. Kami bersama-sama berkomitmen mewujudkan iklim perdagangan yang lebih baik di Nunukan dan siap membuka diri untuk membantu seluruh pengguna jasa maupun pengusaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor,” katanya.

Kuncoro menjelaskan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga berkoordinasi terkait upaya sosialisasi kepada pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usaha secara legal dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kadin siap memfasilitasi penyampaian informasi kepada para pengusaha agar bersama-sama menjalankan usaha dengan cara yang legal dan benar. Kami berharap sinergi ini tidak berhenti pada pertemuan awal saja, tetapi terus berlanjut dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu manfaat utama menjalankan kegiatan ekspor dan impor secara resmi adalah memberikan kepastian dan ketenangan bagi pelaku usaha.

“Ketika barang yang diperdagangkan ke luar negeri telah melalui prosedur resmi, maka pelaku usaha memiliki kepastian hukum. Mereka tidak perlu khawatir barangnya ditolak atau mengalami kendala karena seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Kuncoro juga mengimbau para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan untuk mulai menjalankan usahanya secara legal. Bea Cukai Nunukan, lanjutnya, siap memberikan pendampingan dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui layanan daring.

“Ayo memulai usaha secara legal. Kami membuka diri bagi para pelaku usaha yang ingin bertanya atau membutuhkan informasi terkait kegiatan ekspor dan impor. Silakan datang ke kantor atau menghubungi layanan yang tersedia,” pungkasnya.

Intisari

• Gubernur Kaltara Zainal Paliwang melantik 41 pejabat JPT Pratama dan 23 pejabat fungsional sebagai bagian dari penguatan birokrasi dan percepatan pembangunan daerah.
• Pelantikan merupakan tindak lanjut hasil uji kesesuaian kompetensi (job fit) untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
• Pejabat yang dilantik diminta menjunjung integritas, profesionalisme, serta meningkatkan pelayanan publik dan sinergi antar-OPD.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., resmi melantik dan mengambil sumpah janji 41 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta 23 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (11/6).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Kaltara dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah ditunjukkan para pejabat selama menjalankan tugas.

“Pelantikan ini adalah hasil dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang saudara tunjukkan selama ini. Semoga amanah dan tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi membawa Kalimantan Utara semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” kata Zainal

Ia menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai aparatur pemerintahan sekaligus pelayan masyarakat yang mendukung jalannya pembangunan daerah.

Karena itu, setiap ASN dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas, profesionalisme, serta menjalankan tugas secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Zainal menjelaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil uji kesesuaian kompetensi atau job fit yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Tadi kita lantik sekitar 41 orang pejabat. Sekitar 20 persen masih menduduki jabatan yang sama dan ada juga 23 pejabat fungsional,” ujarnya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, ia berpesan agar menjadikan amanah tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi maupun pembangunan daerah.

“Harapan saya mereka dapat bekerja dengan baik, melayani masyarakat dengan cepat, dan mampu bersinergi dengan OPD terkait untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)

Intisari

• Sekprov Kaltara Denny Harianto menegaskan evaluasi AKIP merupakan instrumen penting untuk memastikan program pemerintah efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
• Evaluator internal didorong meningkatkan kapasitas dalam memahami kebijakan, metodologi, instrumen, dan teknik evaluasi terbaru agar menghasilkan penilaian yang objektif.
• Pemprov Kaltara mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat sinergi guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026 di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6).

Sekprov Denny menegaskan bahwa evaluasi AKIP memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi AKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata.

“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Denny.

Denny menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terus meningkat. Karena itu, perangkat daerah harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak konkret.

Dalam konteks tersebut, evaluator AKIP memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mendorong perbaikan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan bimtek ini, Denny berharap para evaluator internal dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan, metodologi, instrumen, dan teknik evaluasi terbaru sehingga mampu menghasilkan penilaian yang objektif serta rekomendasi yang konstruktif.

“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP.

“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (dkisp)

Intisari

• Sekprov Kaltara Denny Harianto meminta seluruh kabupaten dan kota mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mencapai target UCJ 80,07 persen pada 2026.
• Kota Tarakan mencatat capaian perlindungan tertinggi sebesar 55,20 persen, disusul Nunukan 40,61 persen, Bulungan 39,04 persen, Malinau 22,45 persen, dan Tana Tidung 20,95 persen.
• Pemda didorong memanfaatkan DBH Sawit dan DBH Reboisasi untuk melindungi pekerja rentan serta memperkuat regulasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

DNTimes.com, TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 80,07 persen pada tahun 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekprov Denny saat membuka Forum Rapat Pembahasan Percepatan UCJ di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6).

Dalam arahannya, Denny menilai capaian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di masing-masing kabupaten dan kota menjadi dasar penting dalam menyusun strategi percepatan yang lebih efektif.

“Rapor capaian ini adalah peta kerja kita. Ada daerah yang progresnya sudah berjalan baik, namun ada beberapa wilayah yang performanya masih membutuhkan dorongan serta intervensi kebijakan yang lebih agresif,” kata Sekprov.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Kota Tarakan mencatat realisasi tertinggi dengan capaian 55,20 persen. Disusul Kabupaten Nunukan sebesar 40,61 persen, Kabupaten Bulungan 39,04 persen, Kabupaten Malinau 22,45 persen, dan Kabupaten Tana Tidung 20,95 persen.

Meski demikian, seluruh daerah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan cakupan perlindungan pekerja sesuai target yang telah ditetapkan.

Denny menegaskan bahwa daerah dengan capaian yang masih rendah perlu memperkuat intervensi kepada pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan di wilayah pedesaan.

Menurutnya, pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan DBH Reboisasi, guna mendukung kepesertaan jaminan sosial bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat.

Sementara itu, untuk wilayah perkotaan seperti Tarakan dan Bulungan, ia mendorong penguatan regulasi melalui optimalisasi persyaratan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam berbagai aktivitas usaha dan proyek pembangunan.

Denny menekankan bahwa perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat pekerja.

Melalui forum ini, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di Kaltara. (dkisp)

Intisari

• Gubernur Kaltara membuka Kejuaraan Panahan Bulungan Series 2026 sebagai ajang pembinaan atlet dan persiapan menuju Porprov II Kaltara di Malinau.
• Kejuaraan diikuti 192 atlet dari 13 klub panahan se-Kaltara dan Kabupaten Berau yang bertanding dalam tujuh kategori lomba.
• Gubernur menilai olahraga panahan mampu membentuk karakter disiplin, fokus, sportivitas, dan optimistis Kaltara dapat melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara resmi membuka Invitasi Kejuaraan Panahan Bulungan Series 2026 di Lapangan Agatis, Kamis (11/6) pagi.

Kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet sekaligus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara yang akan digelar di Kabupaten Malinau pada Oktober mendatang.

Gubernur Zainal mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bulungan yang telah menginisiasi pelaksanaan kejuaraan tersebut sebagai wadah pengembangan bakat dan prestasi atlet panahan di daerah.

Menurutnya, olahraga panahan tidak hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter generasi muda melalui nilai-nilai disiplin, fokus, ketenangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah.

“Di lapangan panahan ini, para atlet tidak hanya belajar membidik sasaran, tetapi juga membangun karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan,” kata Zainal.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para pelatih dan ofisial yang terus mendampingi atlet dalam proses latihan dan pembinaan. Menurutnya, peran pelatih sangat penting dalam membangun mental serta motivasi atlet untuk meraih prestasi.

Gubernur mengungkapkan rasa bangganya melihat antusiasme atlet muda yang berasal dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi modal penting dalam mencetak atlet berprestasi di masa depan.

“Ini menjadi kebanggaan bagi Kaltara. Anak-anak kita sudah diperkenalkan dan mencintai olahraga panahan sejak dini,” ujarnya.

Zainal optimistis Kaltara memiliki potensi besar menjadi lumbung atlet panahan. Terlebih pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) sebelumnya, cabang olahraga panahan berhasil menyumbangkan medali emas bagi Kaltara.

Kepada seluruh peserta, ia berpesan agar menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, dan menikmati setiap proses pertandingan.

“Keberhasilan bukan hanya soal meraih medali, tetapi bagaimana kita menghargai proses dan menjunjung tinggi sportivitas,” pungkasnya.

Kejuaraan Panahan Bulungan Series 2026 diikuti 192 atlet dari 13 klub panahan yang berasal dari lima kabupaten/kota se-Kaltara serta Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Para atlet akan bertanding pada tujuh kategori lomba sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov II Kaltara.

Turut hadir Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md., Ketua KONI Bulungan Heru Rachmady, S.H., serta Ketua Umum Perpani Bulungan Mus Mulyadi. (dkisp)