Intisari:

• Kadin Nunukan dan Bea Cukai memperkuat sinergi untuk mendorong perdagangan ekspor-impor yang legal di wilayah perbatasan.
• Pelaku usaha didorong memahami prosedur ekspor-impor agar memperoleh kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
• Bea Cukai Nunukan siap memberikan pendampingan dan konsultasi bagi pengusaha yang ingin menjalankan usaha secara resmi

DPNTimes.com, Nunukan – Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Nunukan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan, Kamis (11/6/2026), guna memperkuat sinergi dalam mendukung iklim perdagangan yang sehat dan legal di wilayah perbatasan.

Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, Sabri, S.Kom., mengatakan Kadin memiliki peran dalam memfasilitasi kebutuhan para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan, termasuk mendorong pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kadin Nunukan akan senantiasa bersinergi dengan Bea Cukai Nunukan untuk mendorong para pelaku usaha, khususnya di sektor ekspor dan impor, agar menjalankan usahanya secara legal. Dengan demikian, pelaku usaha dapat berusaha dengan nyaman sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara,” ujar Sabri.

Menurutnya, kerja sama antara Kadin dan Bea Cukai penting untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai prosedur dan tata cara perdagangan lintas negara yang benar, sehingga aktivitas usaha dapat berjalan lebih aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan Internal Bea Cukai Nunukan, Kuncoro Pandu, mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Kadin Nunukan. Ia menilai langkah tersebut menjadi awal yang baik dalam membangun kolaborasi untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif di Kabupaten Nunukan.

“Kami dari Bea Cukai Nunukan sangat mengapresiasi kunjungan Kadin. Kami bersama-sama berkomitmen mewujudkan iklim perdagangan yang lebih baik di Nunukan dan siap membuka diri untuk membantu seluruh pengguna jasa maupun pengusaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor,” katanya.

Kuncoro menjelaskan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga berkoordinasi terkait upaya sosialisasi kepada pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usaha secara legal dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kadin siap memfasilitasi penyampaian informasi kepada para pengusaha agar bersama-sama menjalankan usaha dengan cara yang legal dan benar. Kami berharap sinergi ini tidak berhenti pada pertemuan awal saja, tetapi terus berlanjut dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu manfaat utama menjalankan kegiatan ekspor dan impor secara resmi adalah memberikan kepastian dan ketenangan bagi pelaku usaha.

“Ketika barang yang diperdagangkan ke luar negeri telah melalui prosedur resmi, maka pelaku usaha memiliki kepastian hukum. Mereka tidak perlu khawatir barangnya ditolak atau mengalami kendala karena seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Kuncoro juga mengimbau para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan untuk mulai menjalankan usahanya secara legal. Bea Cukai Nunukan, lanjutnya, siap memberikan pendampingan dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui layanan daring.

“Ayo memulai usaha secara legal. Kami membuka diri bagi para pelaku usaha yang ingin bertanya atau membutuhkan informasi terkait kegiatan ekspor dan impor. Silakan datang ke kantor atau menghubungi layanan yang tersedia,” pungkasnya.

Intisari:

• Pemprov Kaltara kembali meraih Opini WTP ke-12 dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
• Gubernur Zainal menegaskan capaian WTP menjadi evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.
• Pemprov Kaltara berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK demi meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut diterima Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Senin (8/6).

Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas capaian Opini WTP ini. Namun hasil pemeriksaan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Zainal.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi yang penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman, yang menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi turut diberikan kepada BPK RI, DPRD Kaltara, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan yang komprehensif dan objektif terhadap LKPD Tahun 2025,” ujarnya.

Menurut Zainal, BPK tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK terus diperkuat agar pengelolaan anggaran daerah semakin akuntabel dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Laporan yang kami terima hari ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Dengan capaian WTP ke-12 ini, Pemprov Kaltara berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, seiring komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (dkisp)

Intisari:

• Arming mengapresiasi kompetisi debat demokrasi pelajar yang digelar Bawaslu di Nunukan.
• Kegiatan dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman politik generasi muda sejak dini.
• DPRD Kaltara mendukung edukasi demokrasi guna menciptakan pemilih muda yang kritis dan aktif.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, S.H., memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Kompetisi Debat Demokrasi Pelajar se-Kabupaten Nunukan yang dinilai penting dalam meningkatkan pemahaman politik generasi muda.

Menurut Arming, kegiatan yang digelar Bawaslu tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

“Saya sangat mengapresiasi Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Nunukan yang berani menyelenggarakan kegiatan ini. Tujuannya jelas agar generasi muda tidak buta politik,” ujar Arming saat diwawancarai awak media, Jumat (5/6/2026).

Ia menilai, generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa di masa depan. Karena itu, pendidikan politik dan pemahaman demokrasi perlu terus diperkuat melalui kegiatan edukatif yang melibatkan pelajar.

Menurutnya, upaya mencegah buta politik harus dimulai sejak usia sekolah agar para pelajar memahami hak, kewajiban, serta proses demokrasi yang sehat.

“Mencegah buta politik harus dimulai dari hulu. Ketika pelajar memahami demokrasi, maka kualitas pemilu dan partisipasi pemilih pemula akan semakin baik,” katanya.

Arming juga mendorong agar kegiatan serupa mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, hingga lembaga legislatif.

Ia menegaskan bahwa investasi terbaik bagi masa depan demokrasi adalah menciptakan generasi muda yang kritis, cerdas, dan memiliki kepedulian terhadap daerah serta bangsa.

“Generasi muda harus dibekali pemahaman demokrasi agar mampu menjadi pengawas jalannya pemerintahan dan pembangunan,” pungkasnya.

Intisari:

• Ruman Tumbo S.H menggelar reses di Jalan Rimba pada Senin (18/05/2024) untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perikanan.
• Masyarakat meminta bantuan alat pertanian guna membantu pengolahan tanah agar produktivitas lahan pertanian meningkat.
• Nelayan dan pembudidaya rumput laut mengharapkan bantuan fasilitas penjemuran rumput laut serta alat angkut perahu, sementara Rumpun Keluarga Tondon turut hadir dalam kegiatan tersebut.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Ruman Tumbo menggelar kegiatan reses di Jalan Rimba pada Senin (18/05/2024). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui pemerintah daerah.

Reses berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog terbuka. Warga dari berbagai kalangan hadir untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.

Dalam agenda tersebut, Ruman Tumbo S.H lebih banyak mendengarkan keluhan masyarakat terkait berbagai kendala di lapangan.

Sejumlah warga menyampaikan harapan agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil yang masih mengalami keterbatasan sarana pendukung usaha.

Keluhan paling banyak datang dari masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.

Warga mengungkapkan bahwa produktivitas pertanian masih terkendala minimnya alat pengolahan tanah yang memadai untuk menunjang aktivitas pertanian.

“Harapan masyarakat tentu akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kebutuhan prioritas di lapangan. Apa yang menjadi keluhan warga hari ini akan menjadi bahan perhatian untuk diteruskan kepada pemerintah,” ujar Ruman Tumbo S.H saat berdialog dengan warga.

Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan bantuan alat pertanian yang mampu membantu proses pengolahan lahan.

Bantuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus mempermudah pekerjaan petani dalam mengelola lahan mereka.

“Kalau ada bantuan alat pengolahan tanah, tentu pekerjaan petani lebih ringan dan hasil pertanian juga bisa meningkat,” ungkap salah seorang warga dalam forum reses.

Selain persoalan pertanian, aspirasi juga datang dari masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut.

Sebagian masyarakat mengharapkan bantuan fasilitas penjemuran rumput laut yang lebih memadai agar kualitas hasil panen tetap terjaga.

Warga juga mengusulkan bantuan alat angkut perahu yang dinilai dapat membantu memperlancar aktivitas nelayan maupun pembudidaya rumput laut.

“Kami berharap ada perhatian pemerintah untuk bantuan penjemuran rumput laut dan alat angkut perahu agar usaha masyarakat bisa lebih berkembang,” kata warga lainnya.

Dalam kegiatan reses tersebut, Rumpun Keluarga Tondon turut hadir sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan dalam agenda penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Ruman Tumbo.

Masyarakat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti demi mendukung kesejahteraan warga.

Intisari:

• Arming menyerahkan bantuan 50 sak semen untuk pembangunan Gereja GPIB Immanuel Bambangan.
• Sebanyak 30 sak semen telah disalurkan dan sisanya akan diserahkan bertahap.
• Bantuan tersebut diapresiasi jemaat karena membantu percepatan pembangunan gereja.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, S.H., menyalurkan bantuan material berupa 50 sak semen untuk mendukung pembangunan Gereja GPIB Pos Pelkes Immanuel Bambangan, Kabupaten Nunukan, Senin (18/5/2026) pagi.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan fasilitas ibadah dan dukungan bagi masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan gereja.

Penyerahan bantuan dilakukan melalui Tim Kamus Anjarim. Sebanyak 30 sak semen telah diterima langsung oleh Andre selaku pengurus gereja, sementara 20 sak lainnya dijadwalkan akan diserahkan dalam waktu dekat.

Arming berharap bantuan tersebut dapat membantu kelancaran pembangunan Gereja GPIB Immanuel Bambangan sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh jemaat untuk kegiatan ibadah dan pelayanan.

“Semoga bantuan ini bisa membantu proses pembangunan gereja dan memberi manfaat bagi seluruh jemaat,” ujar Arming.

Sementara itu, Andre menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Arming kepada gereja mereka.

“Kami atas nama seluruh umat GPIB Immanuel Bambangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Arming atas bantuan semen ini. Bantuan ini sangat membantu kelanjutan pembangunan gereja kami,” katanya.

Menurut Andre, dukungan tersebut juga menjadi motivasi bagi jemaat untuk terus bergotong royong menyelesaikan pembangunan rumah ibadah secara bersama-sama.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Rabu (13/5/2026).

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu, mengatakan regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama media di lingkungan pemerintah daerah.

“Pergub ini penting sebagai dasar hukum yang dipakai pemerintah daerah dalam kerja sama media. Kami berharap bisa segera ditetapkan,” kata Victor dalam forum diskusi tersebut.

Menurut Victor, sejumlah daerah lain telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa sebagai bagian dari pembinaan perusahaan pers, termasuk dalam pengaturan klasifikasi media.

Selain mendorong percepatan pengesahan Pergub, Victor juga menyinggung pentingnya klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat agar tidak memunculkan persepsi yang berbeda di ruang publik.

Ia mencontohkan adanya isu terkait pengadaan yang sempat menjadi perhatian publik dan telah dikomunikasikan langsung dengan biro terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.

“Kalau ada persoalan yang berkembang, tentu harus diklarifikasi supaya jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Victor juga menyoroti anggaran kerja sama media di lingkungan DKISP Kaltara yang dinilai terus mengalami penurunan setiap tahun. Menurutnya, keberadaan media lokal memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah minimal dapat mempertahankan anggaran media yang ada saat ini atau bahkan menambahnya agar ekosistem pers daerah tetap terjaga.

“Harapan kami anggaran media jangan terus berkurang setiap tahun. Minimal bisa dipertahankan, syukur kalau bisa ditambah, karena media juga bagian dari mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan,” kata Victor.

Victor menambahkan, SMSI Kaltara saat ini menaungi sekitar 94 perusahaan media siber di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 media telah bersertifikat sesuai persyaratan yang ditetapkan DKISP Kaltara.

Melalui forum tersebut, SMSI juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan perusahaan pers lokal di tengah tantangan industri media digital yang terus berkembang.

“Kami berharap keberadaan media lokal juga mendapat perhatian, karena media memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi pembangunan di daerah,” ujarnya.

Kegiatan Coffee Morning berlangsung dalam suasana dialogis dan dihadiri sejumlah organisasi pers dan insan media di Kaltara. Hadir dalam forum itu Ketua JMSI Kaltara, perwakilan PWI Kaltara, perwakilan IJTI Kaltara, Ketua PWI Bulungan, Ketua PWI Nunukan, serta insan pers dari berbagai media.

Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem informasi yang terbuka, profesional, dan konstruktif di Kalimantan Utara.

Intisari:

• Kirab Obor Porwada II Kaltara resmi dimulai dari Kabupaten Nunukan.
• Obor akan dibawa keliling kabupaten/kota sebelum kembali ke Nunukan.
• Kirab menjadi simbol sportivitas dan kebersamaan insan pers Kaltara.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Kirab Obor Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) II Kalimantan Utara resmi dimulai dari Kabupaten Nunukan. Pelepasan obor dilakukan secara simbolis oleh Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Nunukan, Alamsyah, kepada atlet SIWO Nunukan, Riko Aditya Wardana, sebagai penanda dimulainya rangkaian kirab menuju sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Prosesi pelepasan kirab obor turut dihadiri Ketua Sub PB Porwada II Kaltara, Hasanuddin, beserta jajaran pengurus PWI Nunukan yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Porwada II Kaltara di Tugu Dwi Kora, Alun-alun Kota Nunukan selaku tuan rumah.

Usai dilepas dari Nunukan, obor Porwada II Kaltara dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tarakan. Di daerah tersebut, kirab akan disambut dan diarak oleh pengurus SIWO PWI Tarakan sebelum kembali diberangkatkan menuju Kabupaten Bulungan.

Rangkaian kirab obor tersebut direncanakan berakhir di Kabupaten Nunukan pada awal Juni 2026. Obor nantinya akan kembali dinyalakan pada puncak pembukaan Porwada II Kaltara sebagai simbol semangat persatuan dan sportivitas insan pers di Kalimantan Utara.

Ketua SIWO PWI Nunukan, Alamsyah, mengatakan kirab obor merupakan bagian resmi dari tahapan pelaksanaan Porwada II Kaltara. Menurutnya, seluruh SIWO di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara akan melaksanakan kegiatan serupa sebagai bentuk dukungan terhadap ajang olahraga wartawan tersebut.

“Kirab obor ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan sportivitas menjelang pelaksanaan Porwada II Kaltara. Nantinya obor akan finish sebelum pelaksanaan opening ceremony Porwada yang rencananya disaksikan langsung Gubernur Kalimantan Utara, H Zainal Arifin Paliwang,” ujar Alamsyah.

Sementara itu, Ketua Sub PB Porwada II Kaltara, Hasanuddin, memastikan seluruh rangkaian kirab obor telah disusun secara terjadwal setelah rapat perdana Pengurus Besar (PB) Porwada II Kaltara bersama panitia daerah.

Ia menyebutkan, sejumlah pemerintah daerah juga akan terlibat langsung dalam prosesi kirab sebagai bentuk dukungan terhadap atlet dan insan pers yang akan bertanding pada Porwada II Kaltara.

“Beberapa kepala daerah dijadwalkan ikut menyerahkan obor secara simbolis di wilayah masing-masing. Ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap suksesnya pelaksanaan Porwada II Kaltara,” katanya.

Porwada II Kaltara sendiri menjadi ajang olahraga antarwartawan terbesar di Kaltara yang tidak hanya mempererat silaturahmi insan pers, tetapi juga mendorong semangat kompetisi sehat dan profesionalisme di kalangan jurnalis.(SiwoNNK)

Intisari:

• Gubernur Kaltara menerima aspirasi sopir truk terkait aktivitas usaha galian C dan angkutan material.
• Pemprov mendukung penyelesaian legalitas usaha secara bertahap untuk menciptakan kepastian usaha.
• Pemerintah memberi waktu hingga Desember 2026 untuk penyelesaian administrasi dan perizinan.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Di tengah upaya menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus membangun ruang komunikasi bersama berbagai pihak guna mencari solusi yang baik dan berkelanjutan.

Suasana tersebut terlihat saat Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima langsung aspirasi sejumlah sopir truk dari Bulungan di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (7/5).

Dalam suasana yang berlangsung hangat dan terbuka, para sopir menyampaikan harapan terkait kelancaran aktivitas usaha galian C dan operasional angkutan material di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Zainal menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak guna mendukung penyelesaian administrasi dan legalitas usaha secara bertahap.

“Kami terus membangun komunikasi agar persoalan ini dapat diselesaikan bersama,” kata Zainal.

Ia menuturkan bahwa Pemprov Kaltara pada prinsipnya mendukung kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan proses penyelesaian administrasi secara bertahap.

Menurutnya, penyelesaian dokumen perizinan menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian usaha sekaligus menjaga tata kelola kegiatan pertambangan agar berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Dalam mendukung proses tersebut, Pemprov Kaltara memberikan waktu hingga Desember 2026 agar penyelesaian administrasi dan legalitas dapat dilakukan secara optimal.

Setelah penyampaian aspirasi dan dialog berlangsung, para peserta meninggalkan lokasi dengan tertib dan kondusif.

Melalui komunikasi yang terus terjalin, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan baik seiring proses penyelesaian administrasi yang terus dilakukan pemerintah daerah dan para pelaku usaha. (dkisp)

Intisari:

• Pemprov Kaltara menjajaki kerja sama internasional dengan Filipina melalui program sister city.
• Sektor prioritas meliputi perikanan, kelautan, pariwisata, dan pengembangan SDM.
• Konjen Filipina berencana membuka kantor perwakilan di Tarakan untuk memperkuat koordinasi kerja sama.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus membuka peluang kerja sama internasional guna mendorong peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalatara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi rombongan Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Filipina yang berkantor di Kota Manado, Sulawesi Utara, di Ruang Kerja Gubernur Kaltara, Rabu (6/5).

Gubernur Zainal menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antarnegara, khususnya dalam pengembangan potensi daerah.

“Ini salah satu langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral,” kata Zainal.

Salah satu bentuk kerja sama yang ditawarkan adalah program Sister City atau kota kembar, yakni kerja sama jangka panjang antarwilayah yang mencakup pertukaran budaya, pendidikan, pariwisata hingga teknologi.

Ia menyebutkan, sektor prioritas yang dapat dikembangkan meliputi perikanan, kelautan, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM), termasuk peluang pertukaran tenaga kerja yang didukung teknologi.

“Kaltara dan Filipina memiliki kedekatan wilayah, seperti Tawi-Tawi dan Zamboanga, yang potensial menjadi acuan kerja sama sister city karena kesamaan potensi,” jelasnya.

Ke depan, Konjen Filipina juga berencana membuka kantor perwakilan di Kota Tarakan guna memperkuat koordinasi dan mempermudah realisasi kerja sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

Zainal menyatakan kesiapan Pemprov Kaltara untuk mendukung kelancaran kerja sama tersebut.

“Kami siap membantu mencari solusi jika ada kendala,” tegasnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Konjen Republik Filipina di Manado HON. Mary Jennifer Domingo Dingal, Philippine Navy Letkol Laut Efren Ryan I Fajardo, Border Crossing Officer Tarakan ISC Glenn B. Macopia, Assistance to Nationals Officer Smith Anthony De Los Angeles, serta Liaison Officer Raymond Wagiu. (dkisp)

Intisari:

• Gubernur Kaltara mendukung penuh rencana eksplorasi migas PHI di Mangkupadi dan Maratua.
• Pemprov siap membantu administrasi serta mendorong kontribusi CSR untuk infrastruktur dan energi.
• PHI menargetkan pengeboran eksplorasi Wilayah Kerja Maratua dalam agenda utama tahun ini.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Rencana pengeboran eksplorasi migas di wilayah Kaltara mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi jajaran PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Regional 3 Zona 10 di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (7/5).

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis bagi jajaran manajemen baru PHI untuk memperkenalkan diri sekaligus memaparkan rencana kerja eksplorasi migas di wilayah Kaltara, termasuk rencana pengeboran di wilayah Mangkupadi dan Blok Maratua.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana operasional PHI di Kaltara. Ia menegaskan pemerintah daerah siap membantu kelancaran proses administrasi guna mendukung investasi sektor hulu migas.

“Saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada teman-teman PHI untuk pelaksanaan kegiatan di Mangkupadi. Hal-hal yang berhubungan dengan administrasi akan kami dukung sepenuhnya,” ujarnya.

Selain mendukung investasi, Zainal juga berharap kontribusi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membantu peningkatan konektivitas daerah, khususnya akses jalan menuju kawasan industri Tanah Kuning.

Ia juga mendorong percepatan penyediaan energi bagi masyarakat melalui pembangunan Pertashop yang dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltara.

“Kami berharap dukungan CSR untuk perbaikan akses jalan ke Tanah Kuning agar bisa terealisasi tahun ini. Selain itu, kami juga berharap bantuan pembangunan Pertashop agar masyarakat lebih cepat menikmati layanan energi,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Zainal turut menyinggung potensi pengelolaan migas di wilayah perbatasan Ambalat. Ia menyampaikan pandangan agar pengelolaan potensi tersebut dapat dilakukan secara optimal demi kepentingan bersama.

Sementara itu, General Manager (GM) PHI Regional 3 Zona 10, Dharmapala, menyampaikan komitmennya untuk memaksimalkan potensi migas di wilayah Kaltara.

Dharmapala menjelaskan bahwa salah satu agenda utama tahun ini adalah kegiatan pengeboran eksplorasi di Wilayah Kerja Maratua yang dikelola PHE Lepas Pantai Bunyu.

“Kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus memaparkan kegiatan utama Zona 10 tahun ini dan beberapa tahun ke depan, termasuk pengeboran eksplorasi di Wilayah Kerja Maratua,” ungkap Dharmapala.

Untuk mendukung kelancaran operasional, PHI juga berharap dukungan pemerintah daerah dalam mobilisasi rig dan peralatan, termasuk penyediaan data jembatan guna mempermudah mitigasi teknis sejak awal pelaksanaan kegiatan.

Audiensi tersebut menjadi sinyal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor industri migas dalam mendukung pembangunan dan investasi di Bumi Benuanta. (dkisp)