Intisari

• DPRD Nunukan menegaskan LKPJ 2025 yang disampaikan Bupati masih tahap awal dan akan dibahas lebih mendalam.
• Monitoring lapangan akan dilakukan di empat dapil untuk memastikan kesesuaian data dan realisasi program.
• Hasil evaluasi akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD guna meningkatkan efektivitas program pemerintah daerah.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Menanggapi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Nunukan, Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, menegaskan bahwa laporan tersebut masih berada pada tahap awal dan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih mendalam.

“LKPJ ini baru tahap awal. Selanjutnya, DPRD akan membahas secara lebih mendalam. Dari capaian kerja yang disampaikan, ada program yang sudah mencapai 100 persen, namun ada juga yang masih perlu ditindaklanjuti. Kami akan menelaah kembali laporan ini,” ujarnya usai rapat paripurna, Jumat (28/03/2026).

Senada, Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau langsung realisasi program di lapangan sebagai bagian dari proses evaluasi.

“Kami akan melakukan monitoring LKPJ di empat daerah pemilihan (Dapil) dalam waktu dekat. Setelah itu, hasil monitoring akan disampaikan kembali dalam rapat paripurna lengkap dengan rekomendasi DPRD,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menambahkan bahwa LKPJ yang disampaikan Bupati merupakan laporan sementara yang masih perlu diverifikasi melalui data di lapangan.

“Monitoring dilakukan untuk memastikan data di lapangan sesuai dengan laporan Bupati. Dari grafik yang kami lihat, banyak program sudah menunjukkan pencapaian positif, misalnya angka kemiskinan menurun, dan beberapa program lain sudah terealisasi 100 persen,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, DPRD Nunukan berharap dapat memberikan masukan konkret guna memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.(hmsdprdnnk)

Intisari

• DPRD Nunukan menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Pulau Sebatik yang dinilai belum merata.
• Anggota DPRD Ramsah mendesak pembangunan jalan poros tengah Sebatik menjadi prioritas APBD 2026.
• Akses jalan dinilai krusial untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah perbatasan

DPNTimes.com, NUNUKAN — Persoalan ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian serius. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sebatik, Ramsah, menyoroti belum meratanya distribusi anggaran pembangunan jalan di Pulau Sebatik.

Hal tersebut disampaikan dalam laporan hasil monitoring APBD Tahun Anggaran 2025 di wilayah Sebatik, Senin (27/4/2026).

Menurut Ramsah, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang tertinggal akibat kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan.

“Ini bukan sekadar soal pemerataan, tetapi sudah menyangkut keadilan dalam pembangunan. Jangan sampai ada wilayah yang terus tertinggal, sementara daerah lain berkembang dengan cepat,” ujarnya.

Ia juga menilai kondisi ini mencerminkan belum optimalnya perencanaan prioritas pembangunan di daerah. Padahal, sebagai kawasan perbatasan, Sebatik seharusnya mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah.

Untuk itu, Ramsah mendesak Pemerintah Kabupaten Nunukan agar memasukkan pembangunan jalan poros tengah Sebatik sebagai prioritas dalam anggaran Tahun 2026. Ruas jalan yang dimaksud meliputi Jalan Bhakti Husada hingga Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul, Kampung Tebol, sampai Desa Sei Limau. (*)

Intisari

• Perumda Tirta Taka menyerahkan dividen Rp2,64 miliar ke Pemkab Nunukan, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.
• Wakil Ketua DPRD Nunukan Arfiah mengapresiasi capaian tersebut sekaligus mendorong perluasan layanan air bersih.
• Pemkab menegaskan kinerja keuangan harus diimbangi peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Arfiah, memberikan apresiasi atas kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Taka yang berhasil menyerahkan dividen sebesar Rp2,64 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, Jumat (27/03/2026).

Dividen tersebut diterima langsung oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, dan turut dihadiri Wakil Bupati Hermanus, Penjabat Sekda Raden Iwan Kurniawan, jajaran asisten Pemkab, Kepala Bagian Ekonomi, serta Direktur Perumda Tirta Taka, Arpiansyah.

Arfiah menilai capaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan ini juga diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi capaian dari Perumda PDAM ini. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Masih ada beberapa titik di wilayah Kabupaten Nunukan yang belum terakses, termasuk di Sungai Patimah. Ada beberapa RT yang saya ketahui belum terlayani. Mudah-mudahan ke depan bisa diperluas lagi jangkauan pelayanan ke seluruh masyarakat,” ujar Arfiah.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai kendala teknis yang dihadapi dapat disinergikan dengan pihak terkait, termasuk instansi pertanahan, guna mempercepat perluasan jaringan layanan air bersih.

Sementara itu, capaian dividen Perumda Tirta Taka tahun buku 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, dividen yang disetorkan sebesar Rp958,5 juta, sedangkan pada 2025 melonjak menjadi Rp2,64 miliar.

Kenaikan tersebut didorong oleh pemulihan pemakaian pelanggan serta ketersediaan air baku yang lebih stabil sepanjang tahun.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menegaskan bahwa keberhasilan finansial Perumda harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Keberhasilan ini jangan hanya dilihat dari angka, tetapi juga kualitas pelayanan. Harapan kami sederhana: masyarakat Nunukan merasakan air bersih yang lebih baik, mudah diakses, dan merata,” ujarnya.

Dengan dukungan dan apresiasi dari DPRD, diharapkan Perumda Tirta Taka dapat terus meningkatkan kinerja sekaligus memperluas cakupan layanan, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dapat menikmati akses air bersih yang layak.(hmsdprdnnk)

Intisari

• Sektor pertanian di Nunukan mulai bangkit, ditandai dengan panen padi kembali di Sungai Lancang setelah sempat terbengkalai.
• Anggota DPRD Nunukan Adama mendorong petani lebih serius dalam pengelolaan agar hasil panen meningkat.
• Peran penyuluh, pemerintah, dan kekompakan petani dinilai menjadi kunci keberhasilan pertanian ke depan.

DPNTimes.com, Nunukan – Kebangkitan sektor pertanian di Kabupaten Nunukan mulai menunjukkan tren positif. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Nunukan, Adama, saat menghadiri kegiatan panen padi bersama masyarakat di Kampung Tengah, Sungai Lancang, Sabtu (25/04/2026).

Dalam suasana kebersamaan, Adama mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya aktivitas pertanian di wilayah yang sebelumnya sempat terbengkalai.

“Syukur alhamdulillah, hari ini kita kembali bisa mulai panen lagi. Beberapa tahun lalu daerah ini sempat mangkrak, namun dalam dua tahun terakhir sudah berjalan kembali. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadirannya dalam panen kali ini merupakan yang kedua bersama masyarakat setempat. Ia berharap ke depan hasil panen dapat terus meningkat.

“Ini panen kedua kami bersama masyarakat di kampung ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa panen lagi di tempat ini dengan hasil yang lebih baik,” tambahnya.

Meski demikian, Adama menilai hasil panen saat ini masih perlu ditingkatkan. Ia mengingatkan pentingnya perencanaan dan keseriusan dalam mengelola pertanian.

“Saya titip pesan kepada petani, jangan asal menanam dan jangan asal panen. Kita harus memastikan prosesnya benar agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Ia juga mendorong para pendamping pertanian, khususnya penyuluh lapangan (PPL), agar lebih aktif dalam menjembatani kebutuhan petani.

“Saya minta kepada pendamping, terutama PPL, agar benar-benar terhubung dengan petani. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu yang harus kita hadirkan,” ujarnya.

Selain itu, Adama menyebut petani juga dapat memanfaatkan dukungan dari aparat seperti TNI, baik dari Koramil maupun TNI AL, dalam mendukung aktivitas pertanian di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menekankan pentingnya peran pemerintah kelurahan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dan tepat.

“Saya berpesan kepada lurah agar setiap permasalahan masyarakat bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, tidak semua harus sampai ke dinas atau bupati,” jelasnya.

Adama juga menyoroti manfaat pembangunan embung dan bendungan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai sumber air bagi lahan pertanian.
Lebih lanjut, ia melihat sektor pertanian saat ini memiliki prospek yang semakin baik seiring meningkatnya perhatian pemerintah.

“Sekarang pertanian mulai naik daun. Di beberapa daerah, petani sudah semakin maju. Ini kesempatan bagi kita untuk bangkit dan berkembang,” ungkapnya.

Ia pun mengajak para petani untuk tetap produktif tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur selesai.
“Jangan tunggu jalan dibangun baru mau bekerja. Kita harus tetap semangat menggarap sawah. Soal infrastruktur, pemerintah akan hadir secara bertahap,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Adama mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan antarpetani sebagai kunci keberhasilan.

“Jangan ribut sesama petani. Kalau tidak rukun, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau kita rukun, insyaallah hasilnya juga baik. Semoga petani kita sukses,” tutupnya. (*)

Intisari

• Koalisi Pers Kaltim mengecam intimidasi, perampasan alat, dan penghapusan data terhadap wartawan saat meliput aksi di Samarinda.
• Insiden ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan berpotensi pidana sesuai UU Pers.
• Koalisi menuntut perlindungan jurnalis, pengusutan pelaku, serta penghentian penghalangan kerja jurnalistik di ruang publik.

DPNTimes.com, Samarinda – Koalisi Pers Kalimantan Timur mengecam keras tindakan intimidasi, represif, serta penghapusan data terhadap wartawan saat meliput aksi 214 di Kebugernuran Kaltim. Peristiwa ini merupakan bentuk pembungkaman kerja jurnalistik dan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Insiden terjadi di dua lokasi berbeda dengan total empat jurnalis menjadi korban. Di dalam lingkungan Kantor Gubernur, seorang jurnalis perempuan berinisial IM mengalami intimidasi, ponselnya dirampas, dan data hasil liputan dihapus secara paksa. Tindakan ini tidak hanya merampas hasil kerja jurnalistik, tetapi juga menciptakan rasa takut bagi jurnalis yang sedang menjalankan tugas di lapangan.

Di lokasi terpisah, tiga wartawan—Andi Asho (TV One), Rama Sihotang (Kaltim Post), dan Zulkifli Nurdin (Vonis.id)—sempat dihalangi saat meliput situasi di luar Kantor Gubernur yang merupakan ruang publik. Penghalangan ini menunjukkan adanya upaya membatasi akses informasi yang seharusnya terbuka bagi publik.

Ketua PWI Kaltim, Rahman, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Aksi itu merupakan tindakan para pengecut. “Kerja jurnalistik adalah kepentingan publik. Ketika wartawan diintimidasi dan dihalangi, yang dirugikan bukan hanya jurnalis, tetapi masyarakat luas yang berhak mendapatkan informasi,” tegasnya.

Terpisah, Ketua AJI Samarinda, Yuda Almerio, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. Bila bersih mengapa harus risih. “Kerja jurnalistik adalah bagian dari kepentingan publik. Ketika jurnalis diintimidasi, dirampas alat kerjanya, bahkan dihapus datanya, itu adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan sejatinya telah memiliki landasan yang kuat melalui Standar Perlindungan Profesi Wartawan (SPPW) yang ditetapkan Dewan Pers.

“SPPW dengan jelas menyatakan bahwa jurnalis wajib dilindungi dari ancaman, kekerasan, maupun tekanan apa pun saat menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Yuda.

Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi AJI Samarinda, Hasyim Ilyas, menambahkan bahwa tindakan tersebut berpotensi pidana. Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas menyebutkan bahwa siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana dengan ancaman penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

“Ini bukan pelanggaran ringan,” tegasnya.

Senada, Ketua IJTI Kaltim, Priyo Puji, menyebut tindakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers. “Melarang, mengusir, merampas alat kerja, hingga menghapus data liputan adalah bentuk pelanggaran hukum. Ini preseden buruk dan harus dihentikan,” ujarnya.

Berdasarkan kejadian tersebut, Koalisi Pers Kalimantan Timur menyampaikan empat tuntutan:

1. Mendesak Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud untuk menjamin perlindungan dan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik di seluruh wilayah, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan.
2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku intimidasi, perampasan alat kerja, dan penghapusan data wartawan.
3. Menuntut penghentian segala bentuk penghalangan kerja jurnalistik, termasuk pelarangan meliput di ruang publik yang seharusnya terbuka.
4. Memastikan pemulihan hak jurnalis korban, termasuk pengembalian data dan jaminan tidak terulangnya kejadian serupa, sesuai dengan prinsip perlindungan kerja pers dalam UU Pers.

Koalisi Pers Kalimantan Timur menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Ruang publik harus tetap terbuka bagi kerja jurnalistik, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa rasa takut. (*)

Intisari

• PMI Nunukan menyiapkan personel dan ambulans mobile untuk mendukung penuh pelaksanaan Porwada II Kaltara.
• Selain layanan medis, PMI bersama PWI juga akan menggelar aksi donor darah untuk masyarakat.
• Dukungan ini diharapkan memperkuat aspek keamanan, kesehatan, dan nilai kemanusiaan selama ajang berlangsung.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nunukan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) II Kalimantan Utara (Kaltara).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyiapan sejumlah personel serta satu unit mobil ambulans yang akan bersiaga secara mobile di setiap lokasi pertandingan.

Sekretaris PMI Kabupaten Nunukan, Ilham, menegaskan bahwa keterlibatan PMI dalam Porwada II merupakan bagian dari kolaborasi dan kemitraan yang telah terbangun baik dengan PWI Nunukan, khususnya dalam memberikan layanan pertolongan pertama dan penanganan darurat selama kegiatan berlangsung.

“PMI tentu akan mendukung penuh kegiatan Porwada II Kaltara. Kami akan menurunkan personel dan satu unit mobil ambulans yang akan bergerak secara mobile ke setiap pertandingan untuk memastikan kesiapsiagaan layanan kesehatan,” ujar Ilham.

Tidak hanya itu, PMI bersama PWI juga mendorong pelaksanaan kegiatan sosial berupa donor darah sebagai bagian dari rangkaian Porwada II Kaltara.

Menurut Ilham, kegiatan donor darah tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan stok darah di Kabupaten Nunukan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Nunukan untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan ini. Donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan pendonor,” katanya.

Sementara itu, Ketua Sub Panitia Besar (PB) Porwada II Kaltara, Hasanuddin, mengapresiasi dukungan PMI Nunukan dalam menyukseskan ajang olahraga wartawan tersebut.

Ia menilai kehadiran PMI tidak hanya memberikan rasa aman bagi peserta dan panitia, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan Porwada.

“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi antara PWI dan PMI Nunukan. Kehadiran PMI dengan layanan medis dan kegiatan donor darah tentu menjadi nilai tambah bagi Porwada II Kaltara, tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai kegiatan yang membawa manfaat sosial bagi masyarakat,” ujar Hasanuddin.

Hasanuddin berharap sinergi antara berbagai pihak, termasuk PMI, dapat terus terjalin sehingga pelaksanaan Porwada II Kaltara berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif yang luas.

“Porwada bukan sekadar kompetisi, tetapi juga momentum untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” pungkasnya. (PWI-NNK)

Intisari