Intisari

• Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang menghadiri Malam Ta’aruf MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (11/9) malam, sebagai bentuk dukungan Pemprov Kaltara kepada kafilah daerah.
• Gubernur Zainal berpesan agar kafilah Kaltara tampil maksimal, menjaga sportivitas, dan meningkatkan kecintaan serta pemahaman terhadap Al-Qur’an selama kompetisi berlangsung.
• Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung pembinaan generasi Qur’ani sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang berkarakter, berakhlak, dan berintegritas.

DPNTimes.com,SEMARANG – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Malam Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (11/9) malam.

Malam Ta’aruf menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyambutan kafilah dari seluruh provinsi yang akan mengikuti rangkaian MTQ Nasional XXXI di Provinsi Jawa Tengah.

Kehadiran Gubernur Zainal sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kepada kafilah yang akan membawa nama daerah dalam ajang MTQ tingkat nasional tersebut.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah Kaltara yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi. Ia berharap para peserta dapat tampil maksimal dengan tetap menjaga sportivitas dan semangat kebersamaan.

“Yang paling penting, MTQ ini menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan dan pemahaman kita terhadap Al-Qur’an. Kepada kafilah Kaltara, berikan yang terbaik dan bawa nama baik daerah,” kata Zainal.

Ia menyampaikan, MTQ tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas dalam meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an serta mendorong pengamalan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Malam Ta’aruf berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan mempertemukan para kafilah, pendamping, serta jajaran pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pemprov Kaltara berkomitmen terus mendukung pembinaan generasi Qur’ani sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak dan berintegritas. (dkisp)

Intisari

• Gubernur Zainal A. Paliwang bersama Kepala Dishut Kaltara Nur Laila meninjau langsung penanganan karhutla di KM 12 Desa Gunung Sari, Tanjung Selor, Bulungan.
• Kebakaran di lahan milik masyarakat berhasil dipadamkan dengan cepat berkat kesigapan petugas gabungan Dishut Kaltara, KPH Bulungan, dan MPA.
• Gubernur mengapresiasi kesiapsiagaan petugas dan masyarakat, serta mengimbau warga tetap waspada dan segera melapor bila menemukan titik api.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di KM 12 Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (9/9).

Peninjauan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menerima laporan adanya titik api di lahan milik masyarakat. Gubernur Zainal bersama jajaran Dishut Kaltara memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan kebakaran tidak meluas.

Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan dengan cepat berkat kesigapan petugas gabungan dari Dishut Kaltara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulungan, serta dukungan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Dalam peninjauan itu, Gubernur Zainal mengapresiasi seluruh personel dan masyarakat yang bergerak cepat menangani kebakaran sehingga api tidak meluas.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Setiap laporan mengenai titik api harus segera direspons agar kebakaran dapat dikendalikan dan tidak meluas. Saya juga mengapresiasi seluruh personel serta masyarakat yang telah bekerja sama dalam upaya pemadaman di lapangan,” kata Zainal.

Ia menegaskan, kesiapsiagaan dan pemantauan di wilayah rawan menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Pemprov Kaltara juga terus mendorong sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan karhutla.

Zainal mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin. (dkisp)

Intisari

• Kaltara tidak termasuk tujuh provinsi sasaran bantuan khusus pemerintah pusat untuk penanganan Karhutla sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 300.2.8/6460/SJ.
• Gubernur Zainal A. Paliwang mengikuti Rakor Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla 2026 yang dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago, didampingi Kepala Dishut Kaltara Nur Laila.
• Meski tak masuk sasaran bantuan khusus, Pemprov Kaltara tetap memperkuat kesiapsiagaan lewat Dishut, Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, dan masyarakat.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) tidak termasuk dalam tujuh provinsi yang menjadi sasaran bantuan khusus pemerintah pusat untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dalam rangka penanganan Karhutla.

Sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (7/9).

Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI tersebut membahas penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi peningkatan Karhutla.

Gubernur Zainal mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., serta diikuti unsur Forkopimda Kaltara secara daring.

Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago. Dalam arahannya, pemerintah meminta seluruh pihak meningkatkan pencegahan dan penanganan Karhutla, termasuk melibatkan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kawasan hutan.

Sedikitnya 358 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kawasan hutan turut diundang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah konsesinya. Pemerintah juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pembakaran yang disengaja maupun kelalaian dalam mencegah Karhutla.

Djamari mengingatkan bahwa Indonesia belum memasuki puncak El Niño sehingga risiko kebakaran masih dapat meningkat.

“Karena puncak El Niño belum terjadi, kondisi ini masih bisa meningkat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan tepat sejak sekarang,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut penguatan penanganan Karhutla, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/6460/SJ yang ditetapkan di Jakarta pada 9 September 2026. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di wilayah yang menjadi sasaran penanganan khusus.

Dalam Surat Edaran itu, bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya diarahkan kepada wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kaltara tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Bantuan ini dapat digunakan untuk operasi pemadaman darat dan metode suntik gambut, penyediaan bahan bakar dan logistik, posko pengungsian, layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap, pengadaan alat pemadam, dukungan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan, hingga pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar.

Meski tidak masuk dalam sasaran bantuan khusus tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap memperkuat kesiapsiagaan dan pencegahan Karhutla. Dishut Kaltara juga terus meningkatkan pemantauan wilayah rawan serta koordinasi dengan Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat.

Langkah ini penting untuk memastikan kondisi Kaltara tetap terkendali sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas dan kering serta ancaman El Niño. (dkisp)

Intisari

• Tiga wilayah Kaltara — Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan — masuk lokus perluasan piloting digitalisasi bansos dari 153 menjadi 258 kabupaten/kota.
• Program digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai Luhut B. Pandjaitan, mencakup penetapan penerima dan penyaluran bantuan melalui pembayaran digital.
• Pemerintah daerah diminta menyiapkan tim pelaksana, sosialisasi, dan koordinasi registrasi hingga sanggah lewat Portal Perlinsos, menjelang roll-out nasional Oktober–Desember 2026.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digagas pemerintah pusat. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketepatan penetapan penerima sekaligus membuat penyaluran bantuan semakin mudah dan aman melalui pemanfaatan teknologi digital.

Dukungan itu menjadi bagian dari agenda perluasan piloting digitalisasi bansos dari 153 kabupaten/kota menjadi 258 kabupaten/kota. Dalam perluasan ini, tiga wilayah di Kaltara masuk sebagai lokus, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Pandjaitan, dalam surat Nomor B-30/PKP-DTP/RI.PP.00/08/2026 tertanggal 28 Agustus 2026, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya menyangkut proses penyaluran.

“Pelaksanaan digitalisasi bansos akan menjadi salah satu referensi dalam penetapan penerima bantuan, sekaligus memperluas mekanisme penyaluran melalui penerapan pembayaran digital,” tulis Luhut dalam surat tersebut.

Dalam surat itu juga disebutkan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam proses registrasi hingga sanggah. Karena itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dan mengikuti proses yang telah disiapkan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Untuk mendukung pelaksanaan di daerah, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan sumber daya, membentuk tim pelaksana daerah, melakukan koordinasi dan sosialisasi, serta memberdayakan Aparatur Sipil Negara (ASN), operator desa dan unsur masyarakat lainnya untuk membantu proses registrasi hingga sanggah.

Khusus pemerintah provinsi, gubernur diharapkan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota yang menjadi lokus perluasan piloting digitalisasi bansos. Dalam surat tersebut, Gubernur Kaltara juga tercantum sebagai salah satu penerima surat dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Perluasan piloting selanjutnya diarahkan menuju pelaksanaan secara nasional di 514 kabupaten/kota. Berdasarkan rencana kerja, proses roll-out nasional dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026.

Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan pertimbangan penetapan penerima bansos pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Penyiapan penyaluran dilakukan hingga Februari 2027, kemudian uji coba penyaluran dengan mekanisme nominasi rekening dijadwalkan pada Maret 2027.

Melalui digitalisasi ini, pemerintah menargetkan proses penetapan penerima dan penyaluran bansos dapat dilakukan dengan dukungan data serta mekanisme digital yang lebih terarah, sekaligus mengurangi risiko masyarakat yang layak menerima bantuan justru terlewat dari pendataan. (dkisp)

Intisari

• Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang mengikuti Rakor Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla 2026 secara virtual dari Tarakan, didampingi Kepala Dishut Kaltara dan jajaran Forkopimda.
• Menko Polkam Djamari Chaniago mengundang 358 perusahaan pemegang HGU untuk memperkuat pencegahan kebakaran di wilayah konsesi, mengingat Indonesia belum mencapai puncak El Nino.
• Pemerintah menekankan penegakan hukum tegas—pidana maupun perdata—terhadap pihak yang terbukti sengaja atau lalai menyebabkan karhutla, sebagaimana dipaparkan Polri dan Kejaksaan Agung.

DPNTimes.com,TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (7/9).

Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia (RI) tersebut dipimpin Menko Polkam, Djamari Chaniago dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat.

Gubernur Zainal mengikuti rakor didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si. Sementara itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, yakni Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajalila dan Kejaksaan Tinggi Kaltara, juga mengikuti rakor secara daring dari lokasi masing-masing.

Dalam rakor tersebut, pemerintah membahas penguatan sinergi lintas sektor untuk menghadapi potensi peningkatan karhutla, khususnya di wilayah yang rawan kebakaran.

Djamari menyampaikan pemerintah mengundang sedikitnya 358 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk meningkatkan pencegahan kebakaran di wilayah konsesi masing-masing.

Menurutnya, kewaspadaan perlu ditingkatkan karena Indonesia belum mencapai puncak fenomena El Nino. Di sisi lain, kebakaran di sejumlah kawasan hutan dan lahan mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Karena kita belum sampai di puncak, kondisi ini bisa terus meningkat kalau penanganannya kurang tepat. Karena itu, kita harus tetap waspada,” kata Djamari.

Ia menegaskan, kondisi karhutla yang masih relatif terkendali tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Pemerintah bersama perusahaan pemegang izin diminta terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di lapangan.

Selain pencegahan, pemerintah juga menekankan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

“Kami akan menegakkan aturan sesuai peraturan yang berlaku. Jika ada kebakaran karena kesengajaan atau kelalaian, tentu akan ditangani sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.

Sejumlah kementerian dan lembaga turut menyampaikan paparan dalam rakor. Kementerian Kehutanan memaparkan kondisi terkini dan sebaran titik panas _(hotspot)_ karhutla di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan ketentuan terkait HGU serta sanksi terhadap perusahaan yang terbukti lalai menjaga lahannya dari kebakaran.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung juga memaparkan strategi penegakan hukum, baik pidana maupun perdata, terhadap pelaku pembakaran lahan maupun korporasi yang tidak menjalankan kewajiban mitigasi.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi dan respons cepat dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla, termasuk di wilayah Provinsi Kaltara. (dkisp)

Intisari

• Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/90/BAPENDA/GUB Tahun 2026 pada 20 Juli 2026 untuk mendorong penggunaan produk dan jasa lokal dalam kegiatan pemerintah.
• Kebijakan ini mengarahkan perangkat daerah memprioritaskan vendor, jasa sewa kendaraan berpelat KU, dan pemasok bahan baku lokal, serta mendorong perusahaan melibatkan UMKM sebagai mitra, pemasok, atau subkontraktor.
• Informasi vendor dan pemasok yang digunakan wajib dilaporkan ke perangkat daerah terkait untuk pemantauan, dengan tujuan akhir memperkuat pelaku usaha daerah dan meningkatkan PAD Kaltara.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.1/90/BAPENDA/GUB Tahun 2026 untuk mendorong penggunaan produk dan jasa lokal dalam kegiatan pemerintah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Surat Edaran tersebut ditetapkan Gubernur Zainal pada 20 Juli 2026 di Tanjung Selor. Kebijakan ini mengarahkan perangkat daerah dan pihak terkait untuk memprioritaskan vendor, jasa sewa kendaraan, serta pemasok bahan baku dari Kaltara sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku.

Gubernur Zainal mengatakan, keterlibatan pelaku usaha lokal penting agar kegiatan pemerintah ikut memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.

“Setiap kegiatan pemerintah kita upayakan melibatkan UMKM,” kata Zainal.

Dalam Surat Edaran itu, penggunaan vendor jasa sewa kendaraan juga diarahkan untuk memprioritaskan kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor KU. Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PAD Kaltara.

Untuk pekerjaan konstruksi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendorong penggunaan bahan bangunan, material dan kebutuhan logistik dari pemasok lokal apabila tersedia serta memenuhi standar dan persyaratan teknis.

Kebijakan tersebut juga berlaku sebagai dorongan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kaltara untuk melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pelaku usaha daerah dapat dilibatkan sebagai mitra, pemasok, subkontraktor, maupun penyedia jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, informasi mengenai vendor dan pemasok yang digunakan diminta disampaikan kepada perangkat daerah terkait. Data tersebut akan menjadi bahan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Melalui Surat Edaran ini, Pemprov Kaltara berharap belanja pemerintah dan aktivitas usaha di daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal, memperkuat pelaku usaha daerah dan meningkatkan PAD. (dkisp)

Intisari

• Hingga Rabu malam (2/9/2026), Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang bertanggung jawab sebagai pelaksana HPN 2027, meski telah bertemu dengan delegasi PWI yang memaparkan kesiapannya.
• Sejumlah anggota Dewan Pers (Abdul Manan, Muhammad Jazuli, Rosarita Niken Widiastuti, dan Totok Suryanto) menegaskan keputusan akhir baru akan diambil melalui rapat pleno setelah bertemu seluruh konstituen, dengan opsi revisi Keppres HPN turut dibahas.
• SMSI mengusulkan Jakarta sebagai lokasi HPN 2027 dan mendapat dukungan dari Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika (Bli Komang), sementara Sekjen SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh fungsionaris menghindari penyebaran hoaks terkait isu ini.

DPNTimes.com,JAKARTA — Dewan Pers hingga Rabu malam (2/9/2026) belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Kepastian tersebut disampaikan sejumlah unsur Dewan Pers setelah pada Rabu siang Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memaparkan kesiapan menjadi pelaksana HPN 2027.

Penegasan serupa disampaikan anggota Dewan Pers Abdul Manan. Ia mengatakan Dewan Pers belum membuat keputusan akhir terkait HPN 2027.

Menurutnya, pertemuan tadi siang itu dimaksudkan untuk mendengarkan pandangan dari PWI soal aspirasi konstituen DP yang lain. Sebab, PWI tidak datang dalam pertemuan membahas soal HPN ini sebelumnya. Dari penjelasan tadi siang, PWI masih merasa bahwa organisasinya adalah lembaga yang berhak menjadi penanggungjawab dan penyelenggara karena HPN itu ada kaitan erat dengan sejarah organisasi ini. Namun dalam pelaksanaannya akan melibatkan konstituen DP lainnya.

“Menurut saya, pangkal soalnya ‘kan di sini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini ‘kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan. Dan karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP, ” ujar Abdul Manan.

Ditambahkan Abdul Manan, disebutkan, tentu saja bisa dimengerti jika PWI soal HPN ini inginnya seperti status quo, yaitu seperti selama ini terjadi. Namun di sisi lain, konstituen menginginkan ada perubahan karena pelaksanaan HPN ini masih tidak sesuai harapan sebagian besar konstituen DP.

Selama ini agenda HPN lebih banyak diisi oleh agenda satu organisasi wartawan dan ini menimbulkan keengganan konstituen DP lainnya untuk terlibat memperingati HPN.

Memang tidak mudah mengubah praktik HPN yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Sebab, itu akan mengurangi makna dari HPN. PWI masih menilai Kepres HPN itu seperti menjadi basis bagi organisasi insan pers itu, untuk menjadi penanggungjawab dan penyelenggara HPN. Padahal kalau kita lihat isinya, keppres itu hanya menetapkan 9 Februari sebagai hari pers nasional. Tapi kepres tidak memberi mandat kepada lembaga atau organisasi tertentu sebagai pelaksananya.

Melihat situasi seperti ini, salah satu anggota DP mengusulkan agar segera ada revisi keppres HPN ini.

“Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh jika tidak ada titik temu yg bisa diterima semua soal HPN ini. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pendangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini, apakah misalnya akan mempertahankan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, apakah akan membuat peringatan HPN sendiri secara terpisah dari yang dilakukan PWI, atau lainnya, ” tambahnya.

Setelah pertemuan dengan konstituen selain PWI, barulah Dewan Pers akan membuat keputusan akhir soal ini melalui rapat pleno. Tentu sikap DP akan berusaha membuat putusan terbaik bagi komunitas pers, mempertimbangkan semua kepentingan konstituen DP yang memang punya aspirasi beragam soal pelaksanaan HPN.

“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini, ” tegas Abdul Manan.

Sementara itu, anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.

Hal senada disampaikan anggota Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Dewan Pers belum menetapkan organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.

“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.

Pernyataan Niken kembali menegaskan bahwa pertemuan Dewan Pers dengan PWI masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan mengenai penetapan pelaksana HPN 2027.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.

“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.

AMSI: Belum Ada Rapat Bersama Konstituen

Keterangan dari unsur Dewan Pers tersebut diperkuat oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang.

Dalam obrolannya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Bli Komang menyatakan bahwa Dewan Pers dan para konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.

“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Bli Komang.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

SMSI Usulkan Jakarta, AMSI Siap Mendukung

Di tengah belum adanya keputusan tersebut, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).

Dalam rapat pleno tersebut, SMSI membahas perkembangan HPN 2027 dan mengusulkan kepada Dewan Pers agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

Untuk menangkal Hoax yang berkembang, makali kumar sebagai Sekretaris Jenderal SMSI menyampaikan, kepada seluruh elemen bersabar menunggu keputusan Dewan Pers.

“Sebagai sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran Hoax, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers”

Ketika ditanyakan kepada Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) apakah usulan SMSI untuk menyelenggarakan HPN 2027 di Jakarta masih memungkinkan, mengingat belum adanya keputusan resmi Dewan Pers, Wahyu Dhyatmika yang akrab disapa Bli Komang memberikan dukungan.

“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.

Sikap tersebut menunjukkan adanya ruang bagi seluruh konstituen untuk menyampaikan usulan sebelum Dewan Pers mengambil keputusan akhir mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027.

Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum terdapat keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

Selanjutnya, Dewan Pers akan mempertemukan dan meminta pandangan seluruh konstituen untuk membahas HPN 2027. Forum tersebut menjadi penting untuk memastikan keputusan mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027 dilakukan melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers.

Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan untuk mendukung usulan tersebut. (*)

Intisari

• Bapenda Kabupaten Nunukan meluncurkan seragam batik kantor yang diproduksi melalui kolaborasi dengan siswa-siswi SLB Nunukan (pencetakan motif batik dipadukan Lambang Korpri) dan penjahit disabilitas Winda, pemilik Winda Fashion.
• Program ini bertujuan mewujudkan kesetaraan hak, memberdayakan ekonomi lokal berbasis inklusi, menghapus stigma disabilitas, sekaligus melestarikan budaya batik khas Nunukan.
• Kepala Bapenda Nunukan, Sabri, ST, M.Si, menyampaikan kebanggaannya atas hasil karya SLB Nunukan dan Winda Fashion yang kualitasnya tak kalah dengan produk komersial.

DPNTimes.com,NUNUKAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nunukan meluncurkan program inklusi yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat rentan. Bapenda Nunukan secara resmi menghadirkan seragam pakaian batik kantor terbaru yang diproduksi melalui kolaborasi istimewa dengan para penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan.
Program ini melibatkan siswa-siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Nunukan dalam proses pencetakan batik motif lokal yang dipadukan secara harmonis dengan Lambang Korpri, serta mempercayakan proses penjahitannya kepada pengusaha lokal penyandang disabilitas, Winda, pemilik Winda Fashion.
Karya Berdaya dari Tangan-Tangan Tangguh
Proses pembuatan seragam batik ini melalui tahapan yang penuh makna. Anak-anak penyandang disabilitas di SLB Nunukan dilibatkan langsung dalam memproduksi kain batik khas daerah. Dengan ketelitian dan semangat tinggi, mereka menggoreskan keindahan motif lokal khas Nunukan yang disandingkan secara presisi dengan Lambang Korpri sebagai simbol pengabdian aparatur negara.
Setelah kain batik selesai dicetak, proses pembuatan pakaian diserahkan sepenuhnya kepada Winda Fashion. Winda, seorang penjahit bertalenta yang juga merupakan seorang penyandang disabilitas, mengubah lembaran kain batik tersebut menjadi pakaian batik kantor yang rapi, elegan, dan siap dikenakan oleh jajaran pegawai Bapenda Nunukan.
“Kami bangga dapat mengenakan hasil karya dari saudara-saudara kita di SLB Nunukan dan Winda Fashion. Hasil jahitan dan kualitas cetak batiknya luar biasa rapi, tidak kalah dengan produk komersial lainnya,” ungkap Kepala Bapenda Kabupaten Nunukan, Sabri, ST, M. Si.
Tujuan Program Inklusi Bapenda Nunukan
Program seragam batik inklusif ini dihadirkan dengan beberapa tujuan utama yaitu :
1. Mewujudkan Kesetaraan Hak dan Kesempatan dengan memberikan ruang serta kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas untuk berkarya dan berkontribusi secara ekonomi.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Inklusi dengan menciptakan dampak ekonomi langsung dengan menggandeng UMKM disabilitas lokal (Winda Fashion) dan mengasah keterampilan mandiri bagi siswa-siswi SLB Nunukan.
3. Menghapus Stigma dan Mengangkat Potensi dengan membuktikan kepada publik bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi dan bernilai estetika.
4. Pelestarian Budaya Lokal yaitu dengan menanamkan rasa bangga terhadap kebudayaan daerah melalui motif batik khas Nunukan yang dituangkan oleh tangan-tangan generasi muda yang berdaya.

Melalui langkah ini, Bapenda Kabupaten Nunukan berharap dapat menjadi pelopor bagi instansi atau lembaga lain di Wilayah Nunukan untuk terus mendukung gerakan inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat disabilitas secara berkelanjutan.

Intisari

• Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, mewakili Gubernur Zainal A. Paliwang dalam kegiatan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Series 2.0 bertema “ASN Adaptif: Berubah, Berinovasi, Berdampak” di Hotel Luminor.
• Sapi’i menekankan tiga pesan utama: berubah (evaluasi cara kerja lama), berinovasi (penyederhanaan proses tanpa harus berbasis teknologi canggih), dan berdampak (manfaat nyata dirasakan masyarakat).
• Tim Implementasi BerAKHLAK di setiap perangkat daerah diminta menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar menjalankan tugas administratif, agar budaya BerAKHLAK benar-benar diterapkan sehari-hari.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR – Penguatan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diarahkan tidak hanya pada perubahan sikap Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga pada lahirnya cara kerja yang lebih cepat, sederhana, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., saat mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam kegiatan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Series 2.0 bertema “ASN Adaptif: Berubah, Berinovasi, Berdampak” di Ballroom Hotel Luminor, Rabu (2/9).

Dalam kesempatan itu, Sapi’i mengapresiasi Biro Organisasi Setdaprov Kaltara yang terus mendorong penguatan dan penerapan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan pemerintah daerah.

Sapi’i menyampaikan, _Core Values_ ASN BerAKHLAK tidak cukup hanya menjadi slogan atau materi dalam kegiatan. Nilai tersebut harus terlihat dalam perilaku ASN sehari-hari, termasuk dalam bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“BerAKHLAK harus menjadi budaya kerja yang kita lakukan setiap hari, bukan sekadar slogan,” tegas Sapi’i.

Ia mengatakan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut ASN untuk mampu beradaptasi. Pola kerja yang hanya mengandalkan kebiasaan lama dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat.

Karena itu, Sapi’i menekankan tiga hal yang menjadi pesan utama dalam kegiatan tersebut, yakni berubah, berinovasi dan berdampak.

Berubah, menurutnya, berarti ASN harus berani mengevaluasi cara kerja yang sudah tidak efektif dan memperbaikinya. Perubahan itu tidak harus dimulai dari hal besar, tetapi bisa dilakukan melalui peningkatan disiplin, mempercepat respons terhadap pekerjaan, memperbaiki koordinasi, dan menyederhanakan proses pelayanan.

Sementara itu, inovasi juga tidak selalu harus berupa penggunaan teknologi baru.

Menurut Sapi’i, penyederhanaan alur kerja, pemangkasan proses yang terlalu panjang, maupun cara berkomunikasi yang lebih efektif sudah merupakan bagian dari inovasi apabila mampu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih baik.

“Tidak harus selalu teknologi yang canggih. Yang penting ada cara kerja yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan hasil lebih baik,” jelasnya.

Namun, perubahan dan inovasi tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan dampak.

Sapi’i mengingatkan agar inovasi yang dilakukan ASN tidak berhenti pada laporan, dokumen maupun kegiatan seremonial. Hasilnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah dan berkualitas.

“Jangan sampai inovasi hanya bagus di laporan atau presentasi. Masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia juga meminta Tim Implementasi BerAKHLAK di masing-masing perangkat daerah tidak hanya menjalankan tugas administratif. Tim tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan sekaligus memberikan contoh dalam penerapan budaya kerja di lingkungan organisasi.

“Budaya organisasi tidak akan berubah hanya karena spanduk atau slogan. Perubahan dimulai dari cara kita berpikir, bekerja, dan memberikan pelayanan,” katanya.

Melalui kegiatan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Series 2.0, Sapi’i berharap para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman baru, tetapi juga membawa gagasan yang dapat diterapkan secara nyata di unit kerja masing-masing.

Setidaknya, setiap peserta diharapkan mampu menemukan satu hal yang dapat diperbaiki, satu inovasi yang dapat dilakukan, dan satu dampak yang bisa dihasilkan dari perubahan tersebut.

Dengan penguatan budaya kerja ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap ASN semakin adaptif menghadapi perubahan, mampu bekerja lebih efektif, serta terus menghadirkan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (dkisp)

Intisari

• Pemprov Kaltara menyusun Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas yang mengatur pemutakhiran data hingga penerbitan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas.
• Pada 12–13 Agustus 2026, delegasi Kaltara belajar dari Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), lalu mengikuti Forum Konsultasi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan sejumlah kementerian/lembaga terkait.
• Masukan dari forum konsultasi akan menyempurnakan pedoman sebelum diterapkan, dengan dukungan Program SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia), agar data disabilitas lebih akurat dan mendukung layanan tepat sasaran.

DPNTimes.com,JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola data penyandang disabilitas sebagai dasar untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui penyusunan Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas Kaltara yang akan mengatur mekanisme pemutakhiran data hingga penerbitan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas.

Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., mengatakan penyusunan pedoman tersebut menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam mengelola data penyandang disabilitas.

Ia menyampaikan, data yang tertata dengan baik akan membantu pemerintah mengetahui kondisi penyandang disabilitas secara lebih akurat, termasuk kebutuhan layanan yang harus dipenuhi.

“Kita ingin data penyandang disabilitas di Kaltara lebih tertata, terus diperbarui, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan yang sesuai kebutuhan,” kata Sanusi.

Untuk memperkuat penyusunan pedoman tersebut, Pemprov Kaltara melakukan pembelajaran dan konsultasi bersama sejumlah pihak di Jakarta pada 12–13 Agustus 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut mempertemukan Pemprov Kaltara dengan Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kebijakan, pendataan dan layanan bagi penyandang disabilitas.

Menurut Sanusi, kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi Kaltara untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan data dan layanan penyandang disabilitas yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

“Kami mempelajari bagaimana sistem yang sudah berjalan di Jakarta, kemudian melihat bagian mana yang bisa menjadi referensi dan disesuaikan dengan kondisi Kaltara,” ujarnya.

Pada hari pertama, delegasi Kaltara mempelajari pengelolaan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang melibatkan Bappeda DKI Jakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, serta Bank Jakarta.

Pembelajaran mencakup proses pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan penerima manfaat, hingga pemanfaatan data dalam penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

Sanusi menilai pengalaman tersebut dapat menjadi masukan penting bagi Kaltara, khususnya dalam mengembangkan sistem data yang tidak berhenti pada pendataan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan layanan sosial.

Pada 13 Agustus 2026, Pemprov Kaltara melanjutkan kegiatan melalui Forum Konsultasi Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas di Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam forum tersebut, Pemprov Kaltara memaparkan rancangan pedoman untuk mendapatkan masukan terkait mekanisme pendataan, standar dan integrasi data, pemanfaatan data kependudukan, serta keterhubungan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Satu Data Indonesia (SDI).

Forum dipimpin Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, serta melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Nasional Disabilitas, dan Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI).

Sanusi mengatakan berbagai masukan yang diperoleh dalam konsultasi tersebut akan menjadi bahan untuk menyempurnakan pedoman sebelum diterapkan di Kaltara.

“Masukan dari kementerian, lembaga, dan organisasi penyandang disabilitas sangat penting agar pedoman yang disusun benar-benar bisa diterapkan dan menjawab kebutuhan di daerah,” jelasnya.

Pedoman tersebut nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pendataan, pemutakhiran, verifikasi, serta pemanfaatan data penyandang disabilitas.

Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, Pemprov Kaltara dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah, lokasi, serta kebutuhan penyandang disabilitas. Informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung perencanaan program dan layanan yang lebih tepat sasaran.

“Tujuan akhirnya bukan hanya memiliki data yang baik, tetapi memastikan data tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan dan memenuhi hak penyandang disabilitas,” pungkas Sanusi.

Rangkaian kegiatan ini didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia, sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan tata kelola data dan layanan dasar yang lebih inklusif di Kaltara. (dkisp)