Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Rabu (13/5/2026).

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu, mengatakan regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama media di lingkungan pemerintah daerah.

“Pergub ini penting sebagai dasar hukum yang dipakai pemerintah daerah dalam kerja sama media. Kami berharap bisa segera ditetapkan,” kata Victor dalam forum diskusi tersebut.

Menurut Victor, sejumlah daerah lain telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa sebagai bagian dari pembinaan perusahaan pers, termasuk dalam pengaturan klasifikasi media.

Selain mendorong percepatan pengesahan Pergub, Victor juga menyinggung pentingnya klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat agar tidak memunculkan persepsi yang berbeda di ruang publik.

Ia mencontohkan adanya isu terkait pengadaan yang sempat menjadi perhatian publik dan telah dikomunikasikan langsung dengan biro terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.

“Kalau ada persoalan yang berkembang, tentu harus diklarifikasi supaya jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Victor juga menyoroti anggaran kerja sama media di lingkungan DKISP Kaltara yang dinilai terus mengalami penurunan setiap tahun. Menurutnya, keberadaan media lokal memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah minimal dapat mempertahankan anggaran media yang ada saat ini atau bahkan menambahnya agar ekosistem pers daerah tetap terjaga.

“Harapan kami anggaran media jangan terus berkurang setiap tahun. Minimal bisa dipertahankan, syukur kalau bisa ditambah, karena media juga bagian dari mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan,” kata Victor.

Victor menambahkan, SMSI Kaltara saat ini menaungi sekitar 94 perusahaan media siber di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 media telah bersertifikat sesuai persyaratan yang ditetapkan DKISP Kaltara.

Melalui forum tersebut, SMSI juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan perusahaan pers lokal di tengah tantangan industri media digital yang terus berkembang.

“Kami berharap keberadaan media lokal juga mendapat perhatian, karena media memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi pembangunan di daerah,” ujarnya.

Kegiatan Coffee Morning berlangsung dalam suasana dialogis dan dihadiri sejumlah organisasi pers dan insan media di Kaltara. Hadir dalam forum itu Ketua JMSI Kaltara, perwakilan PWI Kaltara, perwakilan IJTI Kaltara, Ketua PWI Bulungan, Ketua PWI Nunukan, serta insan pers dari berbagai media.

Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem informasi yang terbuka, profesional, dan konstruktif di Kalimantan Utara.

Intisari:

• Kirab Obor Porwada II Kaltara resmi dimulai dari Kabupaten Nunukan.
• Obor akan dibawa keliling kabupaten/kota sebelum kembali ke Nunukan.
• Kirab menjadi simbol sportivitas dan kebersamaan insan pers Kaltara.

DPNTimes.com, NUNUKAN – Kirab Obor Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) II Kalimantan Utara resmi dimulai dari Kabupaten Nunukan. Pelepasan obor dilakukan secara simbolis oleh Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Nunukan, Alamsyah, kepada atlet SIWO Nunukan, Riko Aditya Wardana, sebagai penanda dimulainya rangkaian kirab menuju sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Prosesi pelepasan kirab obor turut dihadiri Ketua Sub PB Porwada II Kaltara, Hasanuddin, beserta jajaran pengurus PWI Nunukan yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Porwada II Kaltara di Tugu Dwi Kora, Alun-alun Kota Nunukan selaku tuan rumah.

Usai dilepas dari Nunukan, obor Porwada II Kaltara dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tarakan. Di daerah tersebut, kirab akan disambut dan diarak oleh pengurus SIWO PWI Tarakan sebelum kembali diberangkatkan menuju Kabupaten Bulungan.

Rangkaian kirab obor tersebut direncanakan berakhir di Kabupaten Nunukan pada awal Juni 2026. Obor nantinya akan kembali dinyalakan pada puncak pembukaan Porwada II Kaltara sebagai simbol semangat persatuan dan sportivitas insan pers di Kalimantan Utara.

Ketua SIWO PWI Nunukan, Alamsyah, mengatakan kirab obor merupakan bagian resmi dari tahapan pelaksanaan Porwada II Kaltara. Menurutnya, seluruh SIWO di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara akan melaksanakan kegiatan serupa sebagai bentuk dukungan terhadap ajang olahraga wartawan tersebut.

“Kirab obor ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan sportivitas menjelang pelaksanaan Porwada II Kaltara. Nantinya obor akan finish sebelum pelaksanaan opening ceremony Porwada yang rencananya disaksikan langsung Gubernur Kalimantan Utara, H Zainal Arifin Paliwang,” ujar Alamsyah.

Sementara itu, Ketua Sub PB Porwada II Kaltara, Hasanuddin, memastikan seluruh rangkaian kirab obor telah disusun secara terjadwal setelah rapat perdana Pengurus Besar (PB) Porwada II Kaltara bersama panitia daerah.

Ia menyebutkan, sejumlah pemerintah daerah juga akan terlibat langsung dalam prosesi kirab sebagai bentuk dukungan terhadap atlet dan insan pers yang akan bertanding pada Porwada II Kaltara.

“Beberapa kepala daerah dijadwalkan ikut menyerahkan obor secara simbolis di wilayah masing-masing. Ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap suksesnya pelaksanaan Porwada II Kaltara,” katanya.

Porwada II Kaltara sendiri menjadi ajang olahraga antarwartawan terbesar di Kaltara yang tidak hanya mempererat silaturahmi insan pers, tetapi juga mendorong semangat kompetisi sehat dan profesionalisme di kalangan jurnalis.(SiwoNNK)

Intisari:

• Gubernur Kaltara menerima aspirasi sopir truk terkait aktivitas usaha galian C dan angkutan material.
• Pemprov mendukung penyelesaian legalitas usaha secara bertahap untuk menciptakan kepastian usaha.
• Pemerintah memberi waktu hingga Desember 2026 untuk penyelesaian administrasi dan perizinan.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Di tengah upaya menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus membangun ruang komunikasi bersama berbagai pihak guna mencari solusi yang baik dan berkelanjutan.

Suasana tersebut terlihat saat Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima langsung aspirasi sejumlah sopir truk dari Bulungan di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (7/5).

Dalam suasana yang berlangsung hangat dan terbuka, para sopir menyampaikan harapan terkait kelancaran aktivitas usaha galian C dan operasional angkutan material di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Zainal menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak guna mendukung penyelesaian administrasi dan legalitas usaha secara bertahap.

“Kami terus membangun komunikasi agar persoalan ini dapat diselesaikan bersama,” kata Zainal.

Ia menuturkan bahwa Pemprov Kaltara pada prinsipnya mendukung kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan proses penyelesaian administrasi secara bertahap.

Menurutnya, penyelesaian dokumen perizinan menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian usaha sekaligus menjaga tata kelola kegiatan pertambangan agar berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Dalam mendukung proses tersebut, Pemprov Kaltara memberikan waktu hingga Desember 2026 agar penyelesaian administrasi dan legalitas dapat dilakukan secara optimal.

Setelah penyampaian aspirasi dan dialog berlangsung, para peserta meninggalkan lokasi dengan tertib dan kondusif.

Melalui komunikasi yang terus terjalin, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan baik seiring proses penyelesaian administrasi yang terus dilakukan pemerintah daerah dan para pelaku usaha. (dkisp)

Intisari:

• Pemprov Kaltara menjajaki kerja sama internasional dengan Filipina melalui program sister city.
• Sektor prioritas meliputi perikanan, kelautan, pariwisata, dan pengembangan SDM.
• Konjen Filipina berencana membuka kantor perwakilan di Tarakan untuk memperkuat koordinasi kerja sama.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus membuka peluang kerja sama internasional guna mendorong peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalatara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi rombongan Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Filipina yang berkantor di Kota Manado, Sulawesi Utara, di Ruang Kerja Gubernur Kaltara, Rabu (6/5).

Gubernur Zainal menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antarnegara, khususnya dalam pengembangan potensi daerah.

“Ini salah satu langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral,” kata Zainal.

Salah satu bentuk kerja sama yang ditawarkan adalah program Sister City atau kota kembar, yakni kerja sama jangka panjang antarwilayah yang mencakup pertukaran budaya, pendidikan, pariwisata hingga teknologi.

Ia menyebutkan, sektor prioritas yang dapat dikembangkan meliputi perikanan, kelautan, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM), termasuk peluang pertukaran tenaga kerja yang didukung teknologi.

“Kaltara dan Filipina memiliki kedekatan wilayah, seperti Tawi-Tawi dan Zamboanga, yang potensial menjadi acuan kerja sama sister city karena kesamaan potensi,” jelasnya.

Ke depan, Konjen Filipina juga berencana membuka kantor perwakilan di Kota Tarakan guna memperkuat koordinasi dan mempermudah realisasi kerja sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

Zainal menyatakan kesiapan Pemprov Kaltara untuk mendukung kelancaran kerja sama tersebut.

“Kami siap membantu mencari solusi jika ada kendala,” tegasnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Konjen Republik Filipina di Manado HON. Mary Jennifer Domingo Dingal, Philippine Navy Letkol Laut Efren Ryan I Fajardo, Border Crossing Officer Tarakan ISC Glenn B. Macopia, Assistance to Nationals Officer Smith Anthony De Los Angeles, serta Liaison Officer Raymond Wagiu. (dkisp)

Intisari:

• Gubernur Kaltara mendukung penuh rencana eksplorasi migas PHI di Mangkupadi dan Maratua.
• Pemprov siap membantu administrasi serta mendorong kontribusi CSR untuk infrastruktur dan energi.
• PHI menargetkan pengeboran eksplorasi Wilayah Kerja Maratua dalam agenda utama tahun ini.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Rencana pengeboran eksplorasi migas di wilayah Kaltara mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi jajaran PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Regional 3 Zona 10 di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (7/5).

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis bagi jajaran manajemen baru PHI untuk memperkenalkan diri sekaligus memaparkan rencana kerja eksplorasi migas di wilayah Kaltara, termasuk rencana pengeboran di wilayah Mangkupadi dan Blok Maratua.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana operasional PHI di Kaltara. Ia menegaskan pemerintah daerah siap membantu kelancaran proses administrasi guna mendukung investasi sektor hulu migas.

“Saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada teman-teman PHI untuk pelaksanaan kegiatan di Mangkupadi. Hal-hal yang berhubungan dengan administrasi akan kami dukung sepenuhnya,” ujarnya.

Selain mendukung investasi, Zainal juga berharap kontribusi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membantu peningkatan konektivitas daerah, khususnya akses jalan menuju kawasan industri Tanah Kuning.

Ia juga mendorong percepatan penyediaan energi bagi masyarakat melalui pembangunan Pertashop yang dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltara.

“Kami berharap dukungan CSR untuk perbaikan akses jalan ke Tanah Kuning agar bisa terealisasi tahun ini. Selain itu, kami juga berharap bantuan pembangunan Pertashop agar masyarakat lebih cepat menikmati layanan energi,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Zainal turut menyinggung potensi pengelolaan migas di wilayah perbatasan Ambalat. Ia menyampaikan pandangan agar pengelolaan potensi tersebut dapat dilakukan secara optimal demi kepentingan bersama.

Sementara itu, General Manager (GM) PHI Regional 3 Zona 10, Dharmapala, menyampaikan komitmennya untuk memaksimalkan potensi migas di wilayah Kaltara.

Dharmapala menjelaskan bahwa salah satu agenda utama tahun ini adalah kegiatan pengeboran eksplorasi di Wilayah Kerja Maratua yang dikelola PHE Lepas Pantai Bunyu.

“Kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus memaparkan kegiatan utama Zona 10 tahun ini dan beberapa tahun ke depan, termasuk pengeboran eksplorasi di Wilayah Kerja Maratua,” ungkap Dharmapala.

Untuk mendukung kelancaran operasional, PHI juga berharap dukungan pemerintah daerah dalam mobilisasi rig dan peralatan, termasuk penyediaan data jembatan guna mempermudah mitigasi teknis sejak awal pelaksanaan kegiatan.

Audiensi tersebut menjadi sinyal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor industri migas dalam mendukung pembangunan dan investasi di Bumi Benuanta. (dkisp)

Intisari:

• Gubernur Kaltara melepas 484 calon jemaah haji melalui Embarkasi Balikpapan.
• Jemaah berasal dari lima daerah dan diberangkatkan dalam dua kloter.
• Gubernur menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kekompakan selama ibadah.

DPNTimes.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi melepas 484 Calon Jemaah Haji (CJH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi melalui Embarkasi Balikpapan.

Pelepasan dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di Asrama Haji Batakan, Balikpapan, Selasa (5/5) sore.

Sebanyak 484 jemaah tersebut berasal dari lima kabupaten/kota, yakni Nunukan sebanyak 223 jemaah, Tarakan 186 jemaah, Bulungan 63 jemaah, Tana Tidung 7 jemaah, dan Malinau 2 jemaah. Para jemaah juga didampingi lima petugas haji dari Kaltara.

Pemberangkatan jemaah terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter). Kloter 7 masuk asrama pada 5 Mei 2026 dan dijadwalkan berangkat ke Madinah pada 6 Mei 2026. Sementara Kloter 8 masuk asrama pada 6 Mei 2026 dan berangkat ke Jeddah pada 7 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan momentum spiritual yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan dan kedisiplinan.

Ia berpesan agar seluruh jemaah menjaga kondisi fisik serta mengikuti arahan petugas selama menjalankan ibadah.

“Jaga kesehatan, tetap kompak, ikuti arahan petugas dan jalankan ibadah dengan khusyuk,” ujarnya.

Zainal juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan ibadah untuk memperbanyak amal dan mempererat persaudaraan.

Momen pelepasan semakin hangat saat gubernur menyerahkan bantuan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan kepada petugas haji.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para jemaah bersama Ketua DPRD Kaltara, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltara, Staf Ahli Gubernur Kaltara, Kepala UPT Asrama Haji Balikpapan, serta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kaltara. (dkisp)

Intisari:

• Pemprov Kaltara berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu.
• Gubernur tekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antar perangkat daerah.
• Hasil audit BPK menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.

DPNTimes.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltara sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dalam kegiatan Exit Meeting bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kaltara yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (5/5).

Gubernur Zainal bersama jajaran perangkat daerah mengikuti pemaparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun 2025 yang telah dilaksanakan selama 30 hari.

Dalam arahannya, Zainal menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tindak lanjut ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam proses penyelesaian tindak lanjut, termasuk apabila terdapat kendala di lapangan.

“Setiap kendala agar dapat segera disampaikan disertai data yang jelas, sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama,” jelasnya.

Zainal juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK hendaknya dimaknai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan aset, belanja daerah, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, serta aspek tata kelola keuangan lainnya.

Ia turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme dalam setiap proses pemeriksaan.

“Melalui keterbukaan, kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan ke depan,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Zainal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang telah berjalan dengan baik.

“Kami menerima hasil pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (dkisp)

Intisari:

• Pemprov Kaltara meraih penghargaan nasional atas belanja produk UMK terbesar tahun 2025.
• Realisasi penggunaan produk lokal mencapai sekitar 85 persen melalui e-Purchasing.
• Penghargaan jadi dorongan untuk memperkuat UMKM dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

DPNTimes.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto yang mewakili Gubernur Kaltara, pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (5/5).

Sekprov Denny menjelaskan, penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov Kaltara dalam mendorong penggunaan produk lokal UMKM melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya lewat sistem e-Purchasing.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian UMKM. Kaltara mendapat penghargaan karena realisasi belanja produk dalam negeri (UMK) mencapai sekitar 85 persen,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil agar terus tumbuh dan berkembang.

Meski demikian, ia menegaskan pengembangan UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat agar pelaku usaha mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Selain kami terus mengembangkan UMKM di daerah, kami juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” katanya.

Denny berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi kreatif secara transparan, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan capaian tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Kaltara diharapkan semakin kuat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. (dkisp)

Intisari:

• Gubernur Kaltara memastikan kesiapan jamaah haji saat kunjungan Wamenhaj RI di Tarakan.
• Proses pemberangkatan jemaah menuju Embarkasi Balikpapan berjalan lancar.
• Wamenhaj imbau daerah kurangi seremonial agar jemaah fokus istirahat.

DPNTimes.com, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang memastikan kesiapan pemberangkatan jemaah haji asal Kaltara saat menyambut kedatangan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia (RI) Dahnil Anzar Simanjuntak di Bandara Internasional Juwata Tarakan, Senin (4/5).

Kunjungan Wamenhaj RI ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat dalam memastikan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji di daerah berjalan optimal.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamenhaj yang turun langsung meninjau proses pelaksanaan haji di Bumi Benuanta.

“Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Wakil Menteri Haji dan Umrah yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan haji di Kaltara,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa secara umum proses pelaksanaan haji, mulai dari kabupaten/kota hingga tiba di Tarakan, berjalan dengan baik.

Peninjauan tersebut juga mencakup kesiapan pemberangkatan jemaah dari Tarakan menuju Embarkasi Balikpapan sebagai tahapan lanjutan sebelum berangkat ke Tanah Suci.

“Insyaallah, besok sore rencananya kita akan melepas jemaah haji di Balikpapan,” kata Zainal.

Sementara itu, Wamenhaj RI Dahnil Anzar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara atas dukungan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ia juga mengimbau agar kegiatan seremonial tidak dilakukan secara berlebihan agar tidak mengganggu waktu istirahat jemaah.

“Alhamdulillah, kita hanya melihat dan menyapa. Tidak banyak acara seremonial,” ujarnya.

Menurutnya, waktu istirahat sangat penting bagi jemaah, mengingat setelah tiba di embarkasi masih harus menjalani berbagai tahapan, seperti pemeriksaan kesehatan hingga masa tunggu keberangkatan.

“Kami mengimbau pemerintah daerah agar tidak terlalu banyak kegiatan seremonial, supaya jemaah bisa cukup istirahat,” pungkasnya. (dkisp)