DriveDocx

Soal IPA Kelas 9 SMP MTs (Soal Pengayaan dan Perbaikan)

2019-09-04T07:59:00.000+07:00

Berikut ini adalah berkas Contoh Soal IPA Kelas 9 SMP MTs (Soal Pengayaan dan Perbaikan). Download file dalam format .docx Microsoft Word.

Soal IPA Kelas 9 SMP MTs (Soal Pengayaan dan Perbaikan)

Soal IPA Kelas 9 SMP MTs ini adalah contoh untuk Soal Pengayaan dan Soal Perbaikan (Remidial). Pengayaan merupakan program pendalaman materi yang diberikan guru kepada siswa yang telah memenuhi indikator-indikator pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran. Dengan program pengayaan ini, siswa diharapkan memiliki pendalaman atas sebuah materi yang telah diberikan. Sedangkan program perbaikan atau Remidi merupakan program yang diberikan oleh guru mata pelajaran epada siswa atas belum tercapainya suatu KI dan KD mata pelajaran tertentu oleh satu atau beberapa siswa.Perbaikan dan pengayaan dapat berupa tes berupa bentuk soal ataupun dengan pemberian tugas seperti portofolio atau yang lainnya.

Download Soal IPA Kelas 9 SMP MTs (Soal Pengayaan dan Perbaikan)

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Soal IPA Kelas 9 SMP MTs (Soal Pengayaan dan Perbaikan) ini silahkan lihat pada file preview dan download file lainnya pada link di bawah ini:

Download File:

Download Soal IPA Kelas 9 SMP MTs (Soal Pengayaan dan Perbaikan).docx

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Soal IPA Kelas 9 SMP MTs (Soal Pengayaan dan Perbaikan). Semoga bisa bermanfaat.

Materi Bimtek SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Sekolah

2019-08-31T20:33:00.000+07:00

Materi Bimtek SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Sekolah

Download Materi Bimtek SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Sekolah

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan:

kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

Sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan;
Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan;
Sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.
Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas:
Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi.
Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran;
Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan.

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas:

Pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
Perencananaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis;
Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
Penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan;
Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing.

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi
Standar Proses
Standar Penilaian
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pembiayaan

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan.

Program Sekolah Model SPMI adalah sebuah program LPMP JATIM dalam membangun ‘budaya mutu’ sekolah melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Program ini melibatkan beberapa sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Model dan beberapa Sekolah Imbas.

Sekolah model ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah imbas dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah imbas adalah sekolah yang berada dalam wilayah binaan yang sama dengan sekolah model yang akan mendapatkan pengimbasan Best Practice implementasi SPMI dari sekolah model.

Melalui program sekolah model, Sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah model diberikan penguatan dan pembinaan untuk mampu menerapkan seluruh Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga “budaya mutu” dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.

Materi Bimtek SPMI ini mudah-mudahan bisa membantu sebagai referensi terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah.

Download File:

Contoh SK Tim Sistem Penjamin Mutu Sekolah

2019-08-31T19:08:00.000+07:00

Contoh SK Tim Sistem Penjamin Mutu Sekolah

Download Contoh SK Tim Sistem Penjamin Mutu Sekolah Format Microsoft Word

Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah bertugas :

Mengkoordinasikan pelaksanaan Penjamin Mutu di tingkat sekolah.
Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di sekolah dalam pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan.
Melaksanakan Pemetaan Mutu Pendidikan berdasarkan data Mutu Pendidikan di sekolah.
Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan Pemenuhan Mutu yang telah dilakukan.
Memberikan rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu berdasarkan monitoring dan evaluasi.

Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran dana yang sesuai.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan Contoh SK Tim Sistem Penjamin Mutu Sekolah ini silahkan lihat file preview dan unduh pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

SK Tim Sistem Penjamin Mutu Sekolah SMP.docx

Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018

2019-08-30T20:41:00.000+07:00

Arsip Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7208 Tahun 2017 Tentang Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018. Download file PDF.

Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018:

Maksud Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tujuan Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:

Untuk memperbaiki bangunan asrama yang rusak sebagian atau tidak layak demi mendukung ketersediaan fasilitas asrama/tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan pada pondok pesantren.
Untuk menstimulasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan fisik bangunan asrama pondok pesantren.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren, Laporan Pertanggungjawaban, Larangan dan Sanksi, Standar dan Spesifikasi Teknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren, Tugas dan Tanggungjawab Organisasi, Pengen- dalian dan Pengawasan, serta Penutup.

Pemberi Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2018 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota.

Pondok Pesantren tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:

Aktif menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan.
Memiliki santri mukim.
Memiliki bangunan asrama yang rusak sebagian atau memiliki asrama yang belum memadai, sehingga berdampak pada penurunan perkembangan lembaga dan mutu pendidikan.
Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kab./Kota setempat dibuktikan dengan piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).
Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab./Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan.
Memiliki Akte Notaris pendirian yayasan atau lembaga/ Sertifikat Wakaf/Akta Ikrar Wakaf/Akta Hibah.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
Memiliki rekening bank yang aktif atas nama lembaga yang bersangkutan.

Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren adalah program bantuan pendidikan Islam yang diberikan pada lembaga pendidikan untuk memperbaiki asrama pondok pesantren pada lembaga pendidikan Pondok Pesantren.

Pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Masing-masing penerima Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren yang tercantum dalam Surat Kepu- tusan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2018 diberikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa pondok pesantren tersebut telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Surat pemberitahuan tersebut memuat lampiran kelengkapan administrasi yang sekurangnya meliputi:

Permohonan Pencairan.
RAB (Rencana Anggaran Biaya).
Jadwal Pelaksanaan.
Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Susunan Panitia Pembangunan.
Pakta Integritas.
Rekening Lembaga.
NPWP atas nama Pesantren/Yayasan.
Kwitansi.
Surat Perjanjian.
SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

Persyaratan administrasi dikirim melalui layanan pos/jasa pengiriman tercatat/diantar langsung kepada Pemberi Bantuan.

Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sebagai berikut:

Pencairan Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi.
Pencairan dana bantuan rehabilitasi asrama pondok pesantren yang nilainya di bawah Rp l00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan sekaligus.

Download Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018 ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

Download File:

Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018.pdf

Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2018.docx

Sumber: http://ditpdpontren.kemenag.go.id

SK Dirjen Pendis Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017-2018

2019-08-29T20:44:00.000+07:00

Arsip SK Dirjen Pendis Nomor 3525 Tahun 2017 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017-2018. Download file PDF.

SK Dirjen Pendis Nomor 3525 Tahun 2017 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017/2018

SK Dirjen Pendis Nomor 3525 Tahun 2017 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017-2018

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 3525 Tahun 2017 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017-2018:

Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017-2018.

Menetapkan Madrasah pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pendidik pada madrasah pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017-2018 diberikan pelatihan Kurikulum 2013.

Download SK Dirjen Pendis Nomor 3525 Tahun 2017 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017-2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas SK Dirjen Pendis Nomor 3525 Tahun 2017 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017-2018 dan lampirannya silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

Download File:

SK Dirjen Pendis Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017-2018.pdf

Lampiran SK Dirjen Pendis Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017-2018.pdf

Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

Panduan Penulisan Soal SD MI SMP MTs SMA MA SMK

2019-08-29T13:12:00.000+07:00

Arsip Panduan Penulisan Soal SD MI SMP MTs SMA MA SMK. Diterbitkan oleh Balitbang Kemdikbud. Download file format PDF.

Panduan Penulisan Soal SD MI

Panduan Penulisan Soal SMP MTs

Panduan Penulisan Soal SMA MA SMK

Panduan Penulisan Soal SD MI SMP MTs SMA MA SMK

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas buku Panduan Penulisan Soal SD MI SMP MTs SMA MA SMK:

Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik merupakan salah satu kegiatan rutin dalam dunia pendidikan. Penilaian hasil belajar dilakukan antara lain untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan peserta didik, memonitor perkembangan belajar peserta didik, menilai ketercapaian kurikulum, memberi nilai peserta didik dan menentukan efektivitas pembelajaran. Untuk tujuan-tujuan tersebut dapat digunakan berbagai bentuk dan instrumen penilaian. Namun tes tertulis sampai saat ini masih merupakan instrumen yang dominan digunakan dalam menilai hasil belajar peserta didik.

Tes tertulis secara umum dapat dibedakan menjadi tes dengan pilihan jawaban (non-constructed response test), peserta didik hanya memilih dari jawaban yang disediakan, dan tes tanpa pilihan jawaban (constructed response test), peserta didik harus mengkonstruksikan jawabannya. Tes dengan pilihan jawaban sering dikritik karena dipandang tidak dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skill). Hal ini tidaklah benar, soal tes dengan pilihan jawaban dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, hanya penyusunannya memang tidak mudah. Di sisi lain tes tanpa pilihan jawaban (constructed response test) yang sering dipandang sesuai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, bila tidak disusun dengan cermat bisa jadi hanya mengukur berpikir tingkat rendah. Kedua bentuk tes tersebut potensial untuk mengukur berpikir tingkat rendah dan tingkat tinggi, tergantung kejelian dalam penulisan soal.

Oleh karena penulisan soal merupakan proses penentu kualitas tes maka penulisan soal perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Buku panduan penulisan soal ini merupakan upaya untuk membantu penulis soal menghasilkan soal yang berkualitas, termasuk soal yang mengukur berpikir tingkat tinggi. Kaedah penulisan soal, contoh-contoh yang diberikan diharapkan dapat memberikan ilustrasi bagaimana kedua bentuk tes baik tes dengan pilihan dan tes tanpa pilihan tersebut dapat digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik dan memberi informasi yang valid.

Perlu disampaikan bahwa fokus panduan ini ialah penulisan soal tes tertulis khususnya tes berbentuk pilihan ganda dan tes uraian. Oleh karena itu bentuk penilaian lain seperti portofolio, tes lisan, projek tidak dibahas, namun bukan berarti bentuk penilaian tersebut tidak penting.

Download Panduan Penulisan Soal SD MI SMP MTs SMA MA SMK

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Penulisan Soal SD MI SMP MTs SMA MA SMK ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

Download File:

Pedoman Penulisan Soal SD MI.pdf

Pedoman Penulisan Soal SMP MTs.pdf

Pedoman Penulisan Soal SMA MA SMK MAK.pdf

Arsip Juknis Revitalisasi Desa Adat 2018

2019-08-29T10:01:00.000+07:00

Arsip Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat 2018. Diterbitkan oleh Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Download file Juknis format PDF dan Lampiran-lampiran dalam format .docx Microsoft Word.

Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat 2018:

Dalam rangka penguatan identitas budaya di masyarakat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan Revitalisasi Desa Adat memberikan bantuan pemerintah untuk merevitalisasi desa-desa adat dalam rangka melestarikan kebudayaan masyarakat setempat.

Dalam implementasinya, Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat ini digunakan untuk revitalisasi, pemberdayaan serta peningkatan kualitas desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan. Revitalisasi Desa Adat merupakan sebuah kegiatan yang didesain dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat sebagai pemangku kebudayaan setempat. Pemerintah dalam hal ini, memfasilitasi dukungan kebijakan agar desa-desa adat sebagai suatu kesatuan hidup setempat dapat terus melestarikan kebudayaan.

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya sebuah petunjuk teknis yang mengatur sasaran, mekanisme, penggunaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan bantuan pemerintah revitalisasi desa adat. Petunjuk teknis ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai acuan dalam pelestarian kebudayaan.

Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter dan jatidiri bangsa.

Adapun tujuan dari disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai panduan bagi pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat, untuk mengatur tata cara serta mekanisme pendistribusian bantuan dan pelaksanaannya sehingga pemanfaatan bantuan dapat maksimal dan tepat sasaran.

Tema yang diangkat pada Kegiatan Revitalisasi Desa Adat Tahun 2018 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah pelestarian: tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional.

Revitalisasi Desa Adat merupakan proses atau cara menggiatkan kembali potensi-potensi desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan. Desa adat adalah kesatuan hidup setempat yang disatukan dalam satu wilayah tertentu yang dihuni oleh sejumlah orang/ keluarga dan memiliki identitas sosial, berinteraksi berdasarkan nilai, norma serta aturan adat yang tertulis maupun tidak tertulis.

Aturan dan norma adat tersebut merupakan pedoman yang masih digunakan oleh masyarakat di desa adat dalam berbagai aktivitas mereka dalam berbagai bidang seperti keagamaan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Aturan dan norma tersebut ditegakkan oleh perangkat di desa adat dengan kepemimpinan adat yang masih diakui keberadaannya oleh masyarakat. Desa adat dalam hal ini dapat disebut dengan beberapa istilah lokal setempat seperti nagari, kampong, kampung, pekraman, dan sebutan lainnya.

Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat merupakan pemberian fasilitasi pemerintah kepada desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan desa adat dalam menggiatkan aktifitas-aktifitas budaya.

Sasaran program Revitalisasi Desa Adat adalah masyarakat hukum adat yang memiliki kekuatan identitas budaya.

Lampiran-lampiran dalam Juknis Revitalisasi Desa Adat 2018 ini bisa anda unduh dalam format .docx Microsoft Word untuk siap edit, antara lain:

Lampiran 1 : Surat Permohonan Revitalisasi RDA
Lampiran 2 : Proposal fasilitasi Revitalisasi Desa Adat
Lampiran 3 : Sistematika proposal Revitalisasi Desa Adat
Lampiran 4 : Profil Desa Adat
Lampiran 5 : NPWP atas nama Desa Adat (dilengkapi dengan fotokopi dokumen)
Lampiran 6 : Surat pernyataan sesanggupan melaksanakan kegiatan
Lampiran 7 : Surat pernyataan tentang status kepemilikan lahan dan bangunan adat
Lampiran 8 : Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal
Lampiran 9 : Surat pernyataan tidak terkait dengan partai politik
Lampiran 10 : Berita acara pembentukan panitia RDA
Lampiran 11 : Berita acara pembayaran
Lampiran 12 : Surat Perjanjian Revitalisasi Desa Adat
Lampiran 13 : Kuitansi pembayaran RDA
Lampiran 14 : Surat permohonan perubahan RAB
Lampiran 15 : Contoh format laporan pembukuan
Lampiran 16 : Spanduk pemberitahuan penerimaan Revitalisasi Desa Adat
Lampiran 17 : Papan nama desa adat
Lampiran 18 : Prasasti desa adat
Lampiran 19 : Sistematika laporan RDA
Lampiran 20 : Laporan penyelesaian pekerjaan
Lampiran 21 : Surat pernyataan tanggungjawab belanja
Lampiran 22 : Berita acara serah terima

Download Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat 2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat 2018 ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

Download File:

Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat 2018.pdf

Lampiran-Lampiran - Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat 2018.docx

Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id

Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018-2019

2019-08-28T18:27:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018-2019. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018-2019

Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian Indonesia. Hal ini tak lain karena angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan angka pengangguran, merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Dengan keterampilan yang telah dimiliki, lulusan sekolah kejuruan (SMK) sebagai tenaga kerja baru diharapkan dapat segera memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Namun, pada kenyataannya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan TPT pendidikan lainnya. Kajian kebijakan ini membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya untuk lulusan SMK, dengan memanfaatkan data dari survei ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPS. Kajian ini menunjukkan bahwa kontribusi lulusan SMK yang menganggur terhadap pengangguran nasional selalu meningkat untuk tiap tahunnya dengan jurusan teknik otomotif menjadi kontributor pengangguran terbesar. Secara umum, sebagian besar lulusan SMK bekerja di industri perdagangan dan manufaktur dengan pekerjaan sebagai pekerja produksi, operator alat-alat angkut dan pekerja kasar menjadi jenis pekerjaan utama. Lulusan kejuruan juga lebih menyukai pekerjaan formal dibandingkan dengan pekerjaan non-formal. Selain itu, gaji rata-rata buruh/karyawan/pegawai lulusan SMK lebih rendah dari rata- rata nasional. Pekerja lulusan SMK dengan upah rata-rata tertinggi adalah pekerja di bisnis pertambangan sedangkan upah terendah diperoleh oleh pekerja dalam jasa pendidikan. Mayoritas populasi lulusan SMK yang bekerja mendapat jaminan sosial dan memiliki jam kerja yang cukup tinggi, yaitu 35 hingga 48 jam per minggu.

Indonesia tengah memasuki era bonus demografi yang ditandai dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (usia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) [KEMENPPPA, 2018]. Menurut Gribble dan Bremner (2012), bonus demografi yang diawali dengan perubahan struktur demografi penduduk dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila dipersiapkan dengan tepat. Salah satu langkah yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan bonus tersebut adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor mendasar yang perlu diperhatikan guna meningkatkan daya saing dan produktivitas angkatan kerja dalam mengahadapi bonus demografi. Jika SDM yang dimiliki berkarakter sehat, cerdas, dan produktif maka akan berakibat positif pada peningkatan pendapatan daerah maupun nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, bencana demografi akan terjadi jika SDM yang tersedia tidak berkualitas sehingga akan membuat orang-orang diusia produktif menjadi pengangguran, mengingat lapangan kerja yang terbatas dan akan meningkatkan persaingan antar pencari kerja.

Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan maupun dengan peningkatan pelatihan formal. SMK sebagai salah satu sekolah vokasional berperan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan SMK memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum, baik ditinjau dari kriteria pendidikan, substansi pelajaran, maupun lulusannya (Ngadi, 2014). SMK merupakan jenis pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan tamatannya untuk menjadi tenaga ahli, terampil dan siap terjun ke dalam masyarakat sesuai dengan bidang studi yang diminati (Widodo, 2016). Sehingga, terdapat harapan besar bahwa seluruh lulusan SMK dapat tertampung ke dalam pasar kerja (LD FEB UI, 2017).

Dalam rangka menghadapi persaingan keahlian tenaga kerja pada era persaingan bebas, pendidikan kejuruan dituntut meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan konsep pembelajaran yang memberikan hasil signifikan terhadap peningkatan keahlian atau kompetensi. Salah satu pertanyaan yang perlu dikaji adalah bagaimana relevansi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) terhadap dunia kerja. Oleh sebab itu, kajian kebijakan ini mengupas tentang ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya untuk lulusan SMK di tahun 2018. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang profil, gambaran, kondisi, pola dan kecenderungan lulusan SMK dalam pasar kerja.

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengevaluasi tentang keadaan ketenagakerjaan Indonesia, khususnya pada penduduk yang menamatkan pendidikan SMK. Diharapkan bahwa informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi serta dapat dijadikan perumusan kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia guna mempersiapkan tamatan lulusan SMK untuk menjadi tenaga ahli dan terampil yang siap kerja.

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan Indonesia, khususnya untuk lulusan SMK. Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018-2019 ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018-2019.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Potret Tenaga Kerja Lulusan SMK Pada Industri Manufaktur

2019-08-28T17:37:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Potret Tenaga Kerja Lulusan SMK Pada Industri Manufaktur. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Potret Tenaga Kerja Lulusan SMK Pada Industri Manufaktur

Industri manufaktur memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Industri tersebut tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tapi juga turut andil dalam menciptakan lapangan kerja yang luas untuk penduduk Indonesia. Kajian kebijakan ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang industri manufaktur di Indonesia dan hubungannya dengan penyediaan lapangan kerja bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Berdasarkan hasil kajian, diperoleh bahwa meskipun Indonesia menjadi 10 negara teratas yang memiliki nilai tambah terbesar di sektor manufaktur tingkat dunia, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan dan hanya berkisar 5% dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2018, sebanyak 26,32% lulusan SMK bekerja di industri manufaktur dengan jenis pekerjaan utama terbesar adalah sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkut dan pekerja kasar. Lulusan SMK juga sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah perlu mendorong pengembangan dan memaksimalkan peran industri manufaktur. Pemerintah juga perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memberikan pelatihan dasar kepada calon pekerja sesuai dengan perkembangan perubahan teknologi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri manufaktur. Selain itu, penyesuaian penamaan bidang keahlian SMK terhadap lapangan usaha yang dipublikasikan oleh BPS juga dinilai perlu untuk dilakukan agar proses analisis menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Industri manufaktur merupakan suatu usaha yang mengolah atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi yang mempunya nilai tambah yang dilakukan secara mekanis menggunakan mesin ataupun tanpa menggunakan mesin (BPS, 2018). Industri manufaktur merupakan salah satu sektor strategis dalam pertumbuhan ekonomi karena industri ini tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri manufaktur meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Merujuk pada data publikasi United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), pada tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat ke-10 di dunia atau naik lima peringkat dari tahun 2010 untuk kategori manufacturing value added. Meskipun Indonesia menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan dalam perindustrian manufaktur internasional, namun faktanya dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan dan berada pada angka 5%. Stagnansi ekonomi tersebut diduga disebabkan karena melemahnya industri manufaktur yang tumbuh di bawah rata-rata. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia perlu kembali mengembangkan sektor manufaktur dalam menghadapi penurunan ekonomi dan agar memiliki sumber pertumbuhan yang lebih stabil.

Kajian kebijakan ini mengupas tentang gambaran industri manufaktur di Indonesia dan penyerapan tenaga kerja (khususnya untuk lulusan SMK) pada industri manufaktur. Dengan memanfaatkan dan menganalisa hal tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih terperinci tentang perkembangan industri manufaktur dan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di sektor tersebut. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi dan perumusan kebijakan dalam pengembangan industri manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar, khususnya tenaga kerja dari lulusan SMK.

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang industri manufaktur di Indonesia dan kaitannya dengan ketenagakerjaan lulusan SMK serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan industri manufaktur demi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah khususnya Kemdikbud dalam rangka mengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengangguran di Indonesia khususnya untuk industri manufaktur di Indonesia.

Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengangguran.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Potret Tenaga Kerja Lulusan SMK Pada Industri Manufaktur ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Potret Tenaga Kerja Lulusan SMK Pada Industri Manufaktur.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Materi BIMTEK Fasilitator dan Instruktur Kurikulum 2013 SMP Mapel IPS Tahun 2017

2019-08-28T16:06:00.000+07:00

Arsip Materi Bimbingan Teknis Fasilitator dan Instruktur Kurikulum 2013 SMP Mata Pelajaran IPS Tahun 2017. Download file format PDF.

Materi BIMTEK Fasilitator dan Instruktur Kurikulum 2013 SMP Mapel IPS Tahun 2017

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas bahan Materi BIMTEK Fasilitator dan Instruktur Kurikulum 2013 SMP Mapel IPS Tahun 2017:

Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 menyatakan bahwa: Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada sekolah yang belum siap melaksanakan K13 untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2006 sambil melakukan persiapan-persiapan sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2019/2020 sekolah tersebut telah mengimplementasikan K13 setelah mencapai kesiapan yang optimal.

Untuk memfasilitasi sekolah (SMP) meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru dan membantu sekolah mengimplementasikan K13, Direktorat PSMP menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 bagi SMP. Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 tersebut – dengan sejumlah program pendukung lainnya – diharapkan mampu menjadikan jumlah SMP pelaksana K13 rata-rata naik 25% setiap tahun. Pada tahun 2016 ditargetkan sekitar 9.000 SMP telah melaksanakan K13, sementara tahun 2017 diharapkan 18.000 SMP (50%), tahun 2018 kurang lebih 27.000 (75%), dan tahun 2019 semua SMP (100%) di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan K13 yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMP pada tahun 2015, masalah utama yang dihadapi oleh para guru dalam pelaksanaan K13 adalah dalam menyusun RPP, mendisain instrumen penilaian, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, dan mengolah dan melaporkan hasil penilaian. Memperhatikan hal tersebut, pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 pada tahun 2017 pada tingkat SMP difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian, menyajikan pembelajaran dan melaksanakan penilaian, serta mengolah dan melaporkan hasil penilaian pencapian kompetensi peserta didik.

Untuk menjamin bahwa bimbingan teknis pelaksanaan K13 di semua jenjang baik nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah sasaran mencapai hasil yang diharapkan, Direktorat PSMP menetapkan bahwa materi pelatihan untuk semua jenjang tersebut menggunakan materi standar yang disusun oleh Direktorat PSMP bersama dengan Pusat Kurikulum dan Pebukuan dan Pusat Penilaian Pendidikan. Materi-materi tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen dan ketentuan-ketentuan terakhir mengenai pelaksanaan K13. Setiap unit materi terdiri atas tujuan, uraian materi, tahapan sesi pelatihan, teknik penilaian kinerja peserta pelatihan, dan daftar sumber-sumber bahan untuk pengayaan. Selain itu, materi dilengkapi dengan sejumlah Lembar Kerja yang memberi panduan dan/atau inspirasi kegiatan pelatihan.

Penyusunan materi pelatihan ini terselesaikan atas peran serta berbagai pihak. Direktorat PSMP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun dan penelaah yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan materi pelatihan yang layak. Semoga materi yang disusun ini merupakan amal baik yang tiada putus amalnya.

Materi bimbingan teknis ini hendaknya dipandang sebagai bahan minimal dari pelatihan yang dilaksanakan pada setiap jenjang. Selain itu, dengan dinamisnya perkembangan kurikulum, materi yang disusun ini perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan.

Pendahuluan

Materi pelatihan ini terdiri atas 4 bagian yang disusun sesuai dengan kebutuhan guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013. Masing-masing materi terdiri atas tujuan, uraian singkat materi, lembar kerja pelatihan, dan penilaian. Adapun materi tersebut adalah:

Materi 1: Analisis Kompetensi, Materi, Pembelajaran, dan Penilaian.
Materi 2: Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Materi 3: Praktik Pembelajaran dan Penilaian.
Materi 4: Praktik Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar.

Rasional

Kurikulum 2013 mengalami beberapa perkembangan dan perbaikan sejak digulirkan pada tahun 2013. Perbaikan-perbaikan berlandaskan pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Secara umum, perbaikan Kurikulum 2013 bertujuan agar ada keselarasan antara ide, desain, dokumen, dan pelaksanaannya. Secara khusus, perbaikan Kurikulum 2013 bertujuan menyelaraskan KI-KD, silabus, pembelajaran, penilaian, dan buku teks.

Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

1. Keselarasan

Dokumen KI-KD, Silabus, Buku Teks Pelajaran, Pembelajaran, dan Penilaian Hasil Belajar harus selaras dari aspek kompetensi dan lingkup materi.

2. Mudah Dipelajari

Lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan dalam KD mudah dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan aspek pedagogis.

3. Mudah Diajarkan

Lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan pada KD mudah diajarkan oleh guru sesuai dengan gaya belajar peserta didik, karakteristik mata pelajaran, karakteristik kompetensi, dan sumber belajar yang ada di lingkungan.

4. Terukur

Kompetensi dan materi yang diajarkan terukur melalui indikator yang mudah dirumuskan dan layak dilaksanakan.

5. Bermakna untuk Dipelajari

Kompetensi dan materi yang diajarkan mempunyai kebermaknaan bagi peserta didik sebagai bekal kehidupan.

Memperhatikan perkembangan perbaikan Kurikulum 2013 di atas, maka diperlukan beberapa contoh praktis agar guru untuk dapat mengimplementasikannya dengan tepat terutama yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian, serta unsur penunjang lainnya. Untuk kepentingan itulah Direktorat PSMP menyusun Materi Pelatihan Guru ini, yang disusun dalam 4 bagian yang saling terkait

Tujuan

Penyusunan materi pelatihan ini bertujuan untuk:

mengembangkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran IPS berdasarkan tuntutan Kurikulum 2013;
mengembangkan keterampilan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013; dan
meningkatkan keterampilan praktik pembelajaran IPS di kelas VII.

Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah:

meningkatnya kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran IPS berdasarkan tuntutan Kurikulum 2013;
meningkatnya keterampilan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013; dan
meningkatnya keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS di kelas VII.

Download Materi BIMTEK Fasilitator dan Instruktur Kurikulum 2013 SMP Mapel IPS Tahun 2017

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas bahan Materi BIMTEK Fasilitator dan Instruktur Kurikulum 2013 SMP Mapel IPS Tahun 2017 ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

Download File:

Materi Bimbingan Teknis Fasilitator dan Instruktur Kurikulum 2013 SMP Mapel IPS Tahun 2017.pdf

Menyongsong Bonus Demografi Penduduk dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lulusan SMK

2019-08-28T12:52:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Menyongsong Bonus Demografi Penduduk dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lulusan SMK. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Menyongsong Bonus Demografi Penduduk dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lulusan SMK

Bonus demografi, atau sering juga disebut dengan istilah demographic gift merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses penurunan fertilitas jangka panjang (Adioetomo, 2005). Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada 2030-2040. Kondisi ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa (DSF, 2011).

Kesempatan untuk menikmati bonus demografi masanya terbatas. Peluang untuk meraih bonus demografi terbesar terjadi pada periode yang dinamakan window of opportunity, yakni menjelang berakhirnya periode emas transisi demografi. Pada periode ini, angka rasio ketergantungan berada pada titik yang terendah, biasanya di bawah 50% (Adioetomo, 2005). Artinya, jumlah penduduk usia kerja saat itu lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja (atau rasio penduduk usia kerja per non usia kerja adalah lebih dari dua).

Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Menurut. Bloom et al. (2003), minimal terdapat tiga saluran utama dari pengaruh transisi demografi ke pertumbuhan ekonomi, yakni melalui: 1) peningkatan tenaga kerja; 2) peningkatan tingkat tabungan nasional; dan 3) peningkatan modal manusia. Bonus demografi dapat menjadi bencana apabila tidak dimaksimalkan mmanfaatnya. Dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif, apabila tidak tersedia lapangan kerja maka dapat menambah jumlah angka pengangguran dan menurunkan tingkat produktivitas masyarakat dan negara. Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan tenaga kerja di Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat meningkatkan keterampilan mereka (Manik, 2017).

Kajian kebijakan ini mengupas tentang kependudukan dan ketenagakerjaan penduduk Indonesia, khususnya penduduk lulusan SMK pada usia 18 hingga 25 tahun. Dengan memanfaatkan dan menganalisa data tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih terperinci tentang kependudukan dan ketenagakerjaan penduduk Indonesia. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi dan perumusan kebijakan dalam menyongsong bonus demografi penduduk dengan peningkatan kualitas sumber daya lulusan SMK.

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengevaluasi tentang fenomena tingkat pengangguran di Indonesia pada usia 18 sampai 25 tahun, khususnya pada penduduk lulusan SMK serta menganalisis hubungan antara tingkat Pendidikan dan kelompok umur terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengangguran di Indonesia khususnya untuk penduduk lulusan SMK usia 18 hingga 25 tahun. Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengangguran.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Menyongsong Bonus Demografi Penduduk dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lulusan SMK ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Menyongsong Bonus Demografi Penduduk dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lulusan SMK.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Evaluasi Nilai Ujian Nasional SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahun 2017-2018 di Indonesia

2019-08-28T12:24:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Evaluasi Nilai Ujian Nasional SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahun 2017-2018 di Indonesia. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Evaluasi Nilai Ujian Nasional SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahun 2017-2018 di Indonesia

Pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam hal kurikulum, profesionalitas dan kualitas guru, infrastruktur, hingga sistem evaluasi untuk peningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan dalam evaluasi adalah penilaian pendidikan yang terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah (PP no. 19/2005 pasal 63). Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (UN). Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memacu peningkatan mutu pendidikan. UN selain berfungsi untujk mengukur dan menilai pendidikan. UN selain berfungsi untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi lulusan dalam mata pelajaran tertentu serta pemetaan mutu pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu, UN juga berfungsi sebgai motivator bagi pihak-pihak terkait untuk bekerja lebih baik guna mencapai hasil ujian yang baik. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya UN, siswa terdorong untuk belajar lebih baik dan guru terdorong untuk mengajar lebih baik Ujian Nasional (UN) dilaksanakan diakhir periode pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan pada satuan pendidikan sebagai proses ujian yang mengakhir proses pembalajaran dalam menamatkan satu jenjang pendidikan pada satuan pendidikan. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ini didasarkan pada: 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan; 4) Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun pelajaran 2017/2018; dan 5) Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 004/P/BSNP/II/2011 tentang Prosedur Pengawasan Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA, SMALB, dan SMK.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan sangat memerlukan strategi dalam proses belajar mengajar. Kelancaran dan keberhasilan pengajaran antara lain banyak ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan guru, mulai dari membuat perencanaan pengajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi sampai tercapainya tujuan pengajaran. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang terstruktur dan sistematis tentang program/kegiatan, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menemukan alternatif yang tepat dalam mengambil strategi kebijakan (Thoha 2001, Suharsimi dan Safruddin 2007, Sudijono 2011). Dengan adanya evaluasi, suatu sekolah mampu mengambil keputusan dengan benar apakah siswanya lulus atau tidak. Ujian Nasional salah satu evaluasi output yang dilakukan pemerintah untuk skala nasional yang mampu menjadi alat ukur untuk mengukur keberhasilan seluruh elemen yang tercakup dalam proses pendidikan khususnya di sekolah seperti: kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa.

Evaluasi hasil Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta sebagai penentuan kelulusan siswa dan kurikulum nasional merupakan standar dan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menentukan arah kebijakan pengembangan pendidikan. Berdasarkan uiran diatas, diperlukan kajian ilmiah untuk mengevaluasi hasil UN SMK untuk peningkatan dan perbaikan SMK yang lebih baik dan berkualitas.

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk:

Menganalisis dan mengevaluasi hasil Ujian Nasional SMK tahun 2017/2018
Rekomendasi solusi sebagai dasar pembuatan strategi kebijakan SMK

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

Sebagai bahan kajian ilmiah untuk memperluas pengetahuan dan peningkatan profesionalisme
Sebagai rujukan dan bahan masukan untuk perbaikan pemerintah khususnya SMK dalam mengambil kebijakan.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Evaluasi Nilai Ujian Nasional SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahun 2017-2018 di Indonesia ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Evaluasi Nilai Ujian Nasional SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahun 2017-2018 di Indonesia.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

2019-08-28T11:45:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di Sekolah Menengah Kejuruan

Pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan menggunakan berbagai sumber belajar sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media yang mendukung secara konsepsi memiliki tujuan pendidikan yang baik. Namun sistem ini perlu desain dan teknik pembelajaran yang khusus agar dapat diterapkan. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan di SMK, khususnya di Jawa Barat. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh bahwa pendidikan jarak jauh dinilai kurang tepat apabila diterapkan pada SMK. Hal ini dikarenakan pembelajaran berbasis kompetensi kejuruan memerlukan suatu pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, perancangan, penyampaian pembelajaran kejuruan dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Peserta didik juga membutuhkan layanan pembelajaran khusus untuk motivasi diri agar memulai dan mengembangkan persistensi dan keahlian-keahlian dalam tugas yang bersifat mandiri. Selain itu, terdapat kendala dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh. Ditambah, Tidak terbukti adanya jaminan PJJ pada SMK untuk mampu mencapai Kompetensi lulusan sesuai Permendikbud Nomor 34 tahun 2018 dan program ini juga berpotensi sebagai sarana penyelewengan pemanfaatan dana BOS SMK. Program PJJ SMK yang ada selama ini akan lebih baik apabila dialihkan ke program paket C Kejuruan karena target peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan sama dengan yang dipersyaratkan pada program paket C Kejuruan.

Konsep dasar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yakni otonomi pembelajar – penentuan proses belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, pembelajar, guru pengajar, maupun sumber belajar dapat terpisah tempat selama atau setidaknya dalam sebagian besar waktu belajarnya. Oleh karena terpisah tempat, dan dalam banyak kesempatan juga terpisah waktu, maka diperlukan sebentuk teknologi yang tepat untuk mengantarkan bahan pembelajaran dan untuk berinteraksi satu sama lain. Teknologi sebagai sarana pengantaran bahan pembelajaran dan sarana berinteraksi menjadi penting karena salah satu esensi PJJ adalah upaya mendekatkan pendidikan kepada yang memerlukan.

Dalam hal ini, terminologi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Moore dan Kearsley dalam tulisannya Distance education: A systems view (2005:2) memberikan penekanan bahwa PJJ adalah “pembelajaran terencana yang berlangsung secara terpisah dengan pendidiknya, memerlukan desain dan teknik pembelajaran yang khusus, berkomunikasi melalui berbagai teknologi, serta menggunakan struktur organisasi dan administrasi yang khusus”. Berdasarkan pada definisi tersebut, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu di garis bawahi dan mendapat perhatian dalam PJJ di SMK:

penekanan pada pembelajaran, bukan pengajaran, sehingga Peserta Didik lah yang belajar bukan pendidik mengajar;
pembelajaran terjadi secara terencana dan terorganisasi;
pembelajaran terjadi pada ruang (dan/atau waktu) terpisah dari kegiatan pengajarannya;
keterpisahan ruang dan/atau waktu antara peserta didik dan pengajar menjadikan peserta didik harus memiliki kemampuan belajar mandiri;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mendefinisikan Pendidikan jarak jauh sebagai pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Secara konsepsi tentunya tujuan pendidikan Jarak Jauh sangat baik, namun yang menjadi kendala yang harus segera dijawab adalah beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pendidikan jarak jauh tersebut dapat diterapkan di SMK, yang secara undang-undang telah mengamanatkan bahwa SMK untuk mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu?
Bagaimana menanamkan pendidikan karakter atau karakter kerja kepada siswa sementara proses pembelajaran sangat terbatas untuk bertatap muka?
Sejauh mana standar kompetensi lulusan dapat dicapai jika pembelajaran praktik tidak bisa berjalan efektif?

Berdasarkan data Sakernas BPS tahun 2018 diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk penduduk dengan usia antara 18 hingga 25 yang merupakan lulusan SMK di Jawa Barat mencapai 16.27%. Dari 34 provinsi yang tersebar, Jawa Barat menjadi propinsi menyumbang pengangguran SMK tertinggi Pertama di Indonesia. Uniknya tingginya angka pengangguran ini tidak menyurutkan langkah provinsi untuk melaksanakan PJJ di SMK. Bagaimana efektifitas pelaksanaan SMK PJJ di propinsi dengan penyumbang angka pengangguran tertinggi tersebut? Efektifkah PJJ SMK dilaksanakan, sementara permasalahan pengangguran terbesar pada SMK reguler masih belum terselesaikan?

Tujuan kajian evaluasi kebijakan ini adalah untuk mendiskripsikan dan memberikan gambaran terkait dengan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi dan perumusan kebijakan terkait dengan peningkatan dan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.

Evaluasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengambil kebijakan di bidang Pendidikan, khususnya Pendidikan SMK. Untuk pembaca, evaluasi kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan sistem pendidikan menjadi lebih baik.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di Sekolah Menengah Kejuruan ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Penanganan Dampak Stunting Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia

2019-08-28T10:13:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Penanganan Dampak Stunting Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Penanganan Dampak Stunting Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia

Kejadian stunting merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Tercatat bahwa 1 dari 3 remaja yang ada di Indonesia memiliki tinggi badan yang berada di bawah rata-rata (stunting). Situasi ini jika tidak diatasi tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan Indonesia serta penurunan daya saing sekaligus penurunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu langkah strategis, tidak hanya dari pemerintah namun juga dari sekolah, orang tua dan pihak yang terkait guna mencegah dan mengendalikan permasalahan stunting. Kajian kebijakan ini memberikan gambaran tentang kondisi stunting secara global dan nasional serta merekomendasikan beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh SMK guna mengatasi permasalahan stunting yang terjadi. Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa tingkat prevalensi remaja (16-18 tahun) yang mengalami stunting di Indonesia tahun 2017 mencapai 37% dengan provinsi yang memiliki tingkat prevalensi stunting tertinggi berada di provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, SMK yang mempersiapkan lulusannya untuk bekerja harus dapat bekerja sama dengan orang tua, industri dan pihak terkait untuk memberikan edukasi tentang pentingnya penerapan pendidikan dan keterampilan hidup sehat (PKHS), membudayakan pemenuhan gizi sesuai dengan acuan metode “Isi Piringku”, serta pemberian susu dan tablet darah, khususnya kepada remaja putri, guna pencukupan gizi dan pencegahan kelahiran bayi stunting. Selain itu, gerakan olahraga senam bersama setiap pagi sebelum masuk kelas juga diperlukan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa/i di SMK.

Kesehatan anak merupakan modal utama untuk pertumbuhan yang optimal. Tumbuh kembang anak yang berlangsung baik sejak masa bayi hingga usia sekolah akan menjadikannya manusia yang penuh potensi bagi kehidupan di masa yang akan datang (Widanti, 2016). Kesehatan seorang anak yang mencakup kesehatan badan, rohani dan sosial, bukan hanya berkaitan dengan penyakit dan kelemahan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan ﬁsik, intelektual dan emosional (Andriani dan Wirjatmadi, 2012).

Anak Indonesia masa depan harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika anak anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil (stunting) (TNP2K, 2017).

Saat ini, Indonesia menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia adalah malnutrisi dan stunting. Malnutrisi merupakan kondisi kekurangan nutrisi yang terjadi akibat penurunan asupan, gangguan utilisasi zat gizi, kehilangan atau kekurangan makro dan atau mikronutrien, serta inflamasi akut maupun kronis yang menyebabkan perubahan komposisi tubuh sehingga berakibat penurunan fungsi ﬁsik dan mental serta luaran klinis. Prevalensi malnutrisi ditemukan masih tinggi di rumah sakit, di luar negeri berkisar 33% - 54% dan di Indonesia diperkirakan berkisar 33- 70%. Penelitian yang dilakukan oleh Nurpudji dkk (2010) di rumah sakit sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menggunakan Subjective global Assesment (SGA) mendapatkan bahwa kasus malnutrisi ringan sampai sedang 44,19% dan malnutrisi berat 37,21% (Kemenkes, 2019).

Di lain sisi, stunting juga merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia. Stunting adalah salah satu kondisi kegagalan mencapai perkembangan ﬁsik yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur. Batasan stunting menurut WHO yaitu tinggi badan menurut umur berdasarkan Z score sama dengan atau kurang dari 2SD di bawah rata rata standar (WHO, 2013). Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Stunting bukan perkara sepele. Hasil riset Bank Dunia menggambarkan kerugian akibat stunting mencapai 3-11% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dengan nilai PDB 2015 sebesar Rp11.000 Triliun, kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia diperkirakan mencapai Rp300-triliun Rp1.210 triliun per tahun. Besarnya kerugian yang ditanggung akibat stunting lantaran naiknya pengeluaran pemerintah terutama jaminan kesehatan nasional yang berhubungan dengan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, diabetes atapun gagal ginjal. Ketika dewasa, anak yang menderita stunting pun mudah mengalami kegemukan sehingga rentan terhadap serangan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke ataupun diabetes (Kemendes PDTT, 2017). Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Stunting juga dianggap menghambat potensi transisi demograﬁs Indonesia dimana rasio penduduk usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja akan menurun. Stunting juga akan menjadi ancaman pengurangan tingkat intelejensi sebesar 511 poin. Semua hal tersebut tentu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktiﬁtas, dan daya saing bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas nasional guna mewujudkan cita-cita bersama yaitu menciptakan manusia Indonesia yang tinggi, sehat, cerdas, dan berkualitas.

Penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga sekolah dan setiap keluarga Indonesia. Dalam rangka menanggulangi kondisi stunting Indonesia yang berada dalam kategori darurat, sekolah khususnya SMK, diharapan dapat mengambil langkah strategis dalam menghadapi dan mencegah kondisi stunting. Oleh sebab itu, kajian kebijakan ini mengupas tentang startegi pencegahan dan pengendalian stunting di Indonesia tahun 2018. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang gambaran, kondisi, dan strategi yang dapat ditempuh SMK terkait dengan pencegahan dan pengendalian stunting di lingkungan sekolah.

Stunting dianggap sebagai penghambat potensi transisi demograﬁs Indonesia dimana rasio penduduk usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja akan menurun. Stunting juga akan menjadi ancaman pengurangan tingkat intelejensi sebesar 511 poin. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan.

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi stunting secara global dan nasional serta merekomendasikan beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh SMK guna pencegahan dan pengendalian stunting di lingkungan sekolah. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan dan acuan bagi pihak yang terkait dalam rangka menciptakan lulusan SMK yang unggul, sehat, cerdas, kreatif, dan produktif.

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan, baik pemerintah, sekolah, orang tua maupun industri dalam rangka mengambil kebijakan terkait dengan pencegahan dan pengendalian stunting bagi remaja di Indonesia, khususnya untuk siswa/i di SMK. Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan stunting.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Penanganan Dampak Stunting Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Penanganan Dampak Stunting Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Wealth Management Sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan SMK Menuju Kemandirian Finansial Sekolah

2019-08-28T09:14:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Wealth Management Sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan SMK Menuju Kemandirian Finansial Sekolah. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Wealth Management Sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan SMK Menuju Kemandirian Finansial Sekolah

Wealth Management Sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan SMK Menuju Kemandirian Finansial Sekolah

Pada umumnya, aset dan kekayaan sekolah sangat penting dan diperlukan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan pendanaan sekolah. Oleh karena itu uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Wealth Management dapat mengelola produktifitas kekayaan dimana sinergi diperoleh dari perencanaan dan pengembangan yang tepat. Dalam manajemen keuangan, dikatakan memenuhi prinsip efektifitas, kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas lembaga tertentu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tujuan kajian ini adalah dalam rangka mencari berbagai alternatif pemikiran untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah dan Menerapkan wealth management pada SMK. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa SMK harus mengembangkan manajemen keuangan yang transparansi, akuntablitas, efektivitas dan efesiensi. Penerapan wealth management secara prinsip dapat diterapkan pada sekolah swasta atau sekolah negeri yang sudah bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan ketentuan sesuai peraturan. Salah satu caranya yaitu dengan mendirikan badan usaha sendiri yang keuntungannya untuk biaya pengembangan dan peningkatan sekolah sendiri serta tidak boleh menjadikan peserta didik sebagai objek pencari keuntungan. Dengan penggunaan Wealth Management, SMK dapat secara mandiri membiayai sekolah dan dapat melakukan investasi sebagai salah satu pendapatannya.

Istilah wealth management mulai dipakai pada awal tahun 1990, dan mulai familiar di Indonesia pada tahun 2000 ketika bank asing yang beroperasi di Indonesia menawarkan jasa wealth management. Wealth management sebagai model yang lebih maju untuk perencanaan keuangan yang memberikan masukan pada individu, keluarga, maupun institusi terkait dengan manajemen aset. Pengelolaan aset kekayaan pada lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, karena pada setiap lembaga pasti mempunyai kekayaan dan menginginkan pemeliharaan, penjagaan, dan pengembangan nilai kekayaannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, semua jenis organisasi, termasuk organisasi atau lembaga pendidikan memerlukan aset dan kekayaan lembaga (asset dan wealth management) (Mahali dan Hidayat 2016).

Tidak semua sekolah yang menyadari akan pentingnya pengelolaan aset atau kekayaan sekolah. Bahkan banyak lembaga yang tidak mengetahui kekayaan lembagannya. Akibatnya, lembaga tidak mampu secara maksimal mendayagunakan sumber dananya untuk membiayai keperluan lembaganya, dan akhirnya ketergantungan pada penyandang dana, (orang tua siswa, pemerintah, donatur). Sedangkan dana atau keuangan sangatlah vital dalam penyelenggaraan pendidikan dan harus dikelola dengan sebaik mungkin dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan standar akuntansi (Herminto 2014).

Wealth management adalah ilmu bagaimana melindungi dan menjaga kekayaan, mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, dan bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa transisi. Definisi ini memberikan masukan akan pentingnya setiap orang membuat perencanaan keuangan sejak semula, pada semua individu, keluarga, maupun organisasi. Pengelolaan pendidikan dengan wealth management yang baik, yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel harus terus diupayakan sebab pendidikan dengan pengelolaan dapat membawa bangsa bangkit dari keterpurukan dan menjadi investasi di masa yang akan datang (Kurniadin dan Mahali 2012).

Dalam Undang Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam kaitan dengan pengelolaan seluruh sumber dana pendidikan, termasuk sumber potensi keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, peran kepala sekolah sangat penting sebab komponen komponen seperti man, money, dan material tidak akan dapat menjelma berwujud tujuan yang akan dicapai jika tidak dikelola oleh seorang pemimpin sekolah yang tangguh.

Fenomena perebutan dan pencarian siswa pada awal masuk, menunjukkan bahwa sebuah sekolah masih sangat tergantung pada siswa sebagai sumber dana pembiayaan. Pendanaan pendidikan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yang pertama sekolah yang diselenggarakan oleh negara, yang kedua sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh penyelenggara yang bersangkutan seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain yang sejenis. Dalam definisinya, Wealth Management is a process of growing, protecting, and managing one’s aset through finansial products and services.

Wealth Management juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif dalam mengelola produktifitas kekayaan dimana sinergi diperoleh dari perencanaan dan pengembangan yang tepat. Wealth manajemen sangat penting dan diperlukan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan pendanaan lembaga pendidikan.

Dalam prespektif manajemen, Wealth Management di pandang sangat penting sekali, sebab sebuah SMK tidak hanya dipandang hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan saja, namun juga SMK harus dapat dipandang sebagai sebuah korporat yang memerlukan manajemen secara menyeluruh, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengajaran, keuangan, kekayaan, SDM, strategi, pemasaran, pengembangan, dan sebagainnya (Mahali dan Hidayat 2016).

Harus diakui bahwa politik anggaran pendidikan nasional belum bisa merepresentasikan keberpihakan untuk mendukung agresifitas program untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMK di Indonesia. Pada gambar 1, diketahui derivatif anggaran pendidikan sampai pada unit kerja setingkat eselon II yaitu Direktorat Pembinaan SMK sebagai satuan kerja yang bertugas untuk menjalan Inpres nomor 9 tahun 2016 terhadap kebutuhan untuk mengurusi lebih dari 14.157 sekolah, jelas anggaran tersebut jauh panggang dari api. Dilihat dari trend alokasi anggaran untuk pembinaan SMK dari tahun ke tahun baik ada atau tidaknya inpres cenderung tidak menunjukkan perubahan berarti. Hal tersebut beimplikasi pada sulitnya membangun fasilitas sekolah sesuai dengan perkembangan industri dengan cakupan 14.157 sekolah dan penyediaan guru yang kompeten dan profesional dalam waktu yang cepat.

Dengan melihat kondisi pembiayaan SMK yang sangat terbatas di atas, maka salah satu solusinya adalah SMK harus mampu mandiri secara finansial dan harus mampu berdiri di kakinya sendiri. Oleh karenanya pengkajian terhadap penerapan wealth management menjadi yang sangat relevan.

Tujuan pada kajian ini adalah:

Mencari alternatif pemikiran untuk pendanaan SMK yang tidak tergantung pada alokasi anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Memberikan gambaran alternatif mekanisme peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan SMK;
Sebagai wacana awal untuk dapat menerapkan wealth management pada tingkat SMK.

Manfaat pada kajian ini adalah untuk menguraikan pengetahuan tentang wealth managament dan alternatif penerapannya pada Sekolah Menengah Kejuruan. Penerapan wealth managament diantaranya meliputi dengan memahami regulasi, membuat wadah organisasi dan melakukan investasi.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Wealth Management Sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan SMK Menuju Kemandirian Finansial Sekolah ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Wealth Management Sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan SMK Menuju Kemandirian Finansial Sekolah.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Pendidikan Ketarunaan SMK; Solusi Alternatif Pembentukan Karakter Siswa SMK Berbasis Khasanah Nusantara

2019-08-28T05:21:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Pendidikan Ketarunaan SMK; Solusi Alternatif Pembentukan Karakter Siswa SMK Berbasis Khasanah Nusantara. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Pendidikan Ketarunaan SMK; Solusi Alternatif Pembentukan Karakter Siswa SMK Berbasis Khasanah Nusantara

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan publik. Tidak hanya karena SMK dituding menyumbang pengangguran terbesar, namun juga ditambah dengan viralnya beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh siswa/i SMK. Salah satu strategi yang dapat diambil menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pembinaan karakter melalui Pendidikan Ketarunaan. Kajian kebijakan ini mengupas tuntas tentang pentingnya pembinaan karakter melalui pendidikan ketarunaan di lingkungan sekolah, terutama di SMK. Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa pendidikan ketarunaan efektif dalam membentuk pribadi peserta didik yang lebih baik dan berkarakter serta memenuhi kualitas standar dunia industri. Dalam rangka mensukseskan program ini, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari siswa, guru, orang tua, dan berbagai lembaga yang terkait. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna efektifitas pelaksanaaan yaitu pengadaan Pendidikan Ketarunaan yang tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru, serta pelaksanaan ketarunaan yang didesain menarik, nyaman, menyenangkan, dan berkelanjutan. Selain itu perlu juga pendampingan sejak awal terkait persiapan dalam memasuki dunia kerja. Oleh karenanya Sekolah diharapkan agar menekankan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan dan mempersiapkan secara maksimal bekal dasar dalam mendapatkan pekerjaan. Pemerintah didorong agar membuat kebijakan agar SMK melaksanakaan pembinaan karakter melalui pendidikan ketarunaan minimal sekali dalam setahun.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tengah menjadi sorotan di media sosial beberapa waktu ini. Pasalnya tersebar berbagai aksi kekerasan yang melibatkan siswa-siswi SMK di lingkungan sekolah. Yang paling terbaru adalah adalah kasus kekerasan di SMK Pelayaran Bina Maritim Maumere, Kabupaten Sikka pada Juni 2019. Video kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pelajar SMK ini beredar di media sosial Facebook serta layanan pesan whatsapp dan langsung menggebohkan warga, khususnya yang berada di Kabupaten Sikka. Alhasil, siswa yang melakukan tindak kekerasan itu pun harus melepaskan status siswa nya dan dikeluarkan dari sekolah.

Menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI), dari 4885 kasus yang dilaporkan ke KPAI tahun 2018, sebanyak 451 kasus atau 9.23% diantaranya merupakan pelaporan di bidang pendidikan. Kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang terjadi, tidak sedikit tindak kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan. Persoalan kekerasan akibat rusaknya moral tersebut tentu tidak bisa dibiarkan dan akan membahayakan bagi kehidupan dan kemajuan bangsa.

Di lain sisi, masalah pengangguran juga menjadi masalah yang tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Apalagi pengangguran dari lulusan SMK digadang-gadangkan menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia untuk tiap tahunnya. Menurut BPS (2019), pada Februari 2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK mencapai 8.63%, lebih tinggi 1.85% dibandingkan dengan TPT lulusan pendidikan yang setara (SMA). Tingginya angka pengangguran lulusan SMK ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan, mengingat pendidikan SMK yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang siap kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa daya saing lulusan SMK di dunia kerja masih belum memuaskan sehingga perlu adanya pemenuhuhan kebutuhan dasar yang harus dimiliki lulusan. Siswa tidak hanya perlu dibekali dengan kemampuan (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang memadai, namun juga perlu adanya pemenuhan karakter yang baik (attitude).

Selain itu, karakter yang kuat juga diperlukan dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik dan unggul yang mampu menjalankan proses Pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni: “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, setiap warga negara Indonesia termasuk para pelajar sebagai generasi penerus bangsa diharapkan untuk memiliki kepribadian dan karakter yang baik guna menjadikan bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa lain.

Moralitas remaja yang memprihatinkan dan rendahnya daya saing SMK yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran ini sangat penting diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakann permasalahan-permalahan tersebut menentukan nasib dan masa depan serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia umumnya. Perlu adanya langkah strategis untuk membentuk karakter siswa. Salah satu langkah yang dapat diambil adanya pembinaan karakter melalui pendidikan taruna. Pembinaan karakter melalui pendidikan ketarunan sebagai proses pembentukan akhlak anak bangsa perlu ditanamkan pada peserta didik sejak dini. Pendidikan ketarunaan ini diharapkan mampu menjadi pondasi dalam menyukseskan Indonesia Emas 2025.

Kajian kebijakan ini mengupas tuntas tentang pentingnya pembinaan karakter melalui pendidikan ketarunaan di lingkungan SMK. Hasil kajian diharapkan dapat membuka pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait untuk menerapkan sistem ketarunaan di lingkungan sekolah sebagai langkah awal dalam mencetak siswa-siswa berkarakter baik sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang tertera pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk mendeskripsikan urgensi dan proses pelaksanaan Pendidikan Ketarunaan di SMK. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi para pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi serta dapat dijadikan perumusan kebijakan dalam pembangunan karakter siswa- siswi, terutama siswa-siswa SMK agar menjadi lulusan yang berkarakter baik dan unggul guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka mengambil kebijakan terkait dengan perbaikan moralitas bangsa Indonesia, khususnya untuk lulusan SMK. Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Pendidikan Ketarunaan SMK; Solusi Alternatif Pembentukan Karakter Siswa SMK Berbasis Khasanah Nusantara ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Pendidikan Ketarunaan SMK; Solusi Alternatif Pembentukan Karakter Siswa SMK Berbasis Khasanah Nusantara.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Tantangan dan Peluang Sumber Daya Manusia Pada UMKM di Indonesia

2019-08-28T04:49:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Tantangan dan Peluang Sumber Daya Manusia Pada UMKM di Indonesia. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Tantangan dan Peluang Sumber Daya Manusia Pada UMKM di Indonesia

Pada era persaingan bisnis yang sangat ketat ini, lapangan pekerjaan diperkotaan kebanyakan menuntut kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang memadai sehingga menjadi kendala utama bagi para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Dengan bonus demografi, Indonesia seharusnya berpeluang mempunyai sumber daya manusia yang dapat digunakan sebagai daya dukung pengembangan sektor-sektor UMKM. Namun kenyataannya masih banyak sumber daya manusia yang belum termanfaat secara maksimal akibat rendahnya kualitas yang dimiliki dan tentu saja belum mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan UMKM di Indonesia. Metode kajian yang digunakan adalah analisis deskritif dan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan aspek keberhasilan UMKM dan sangat perlu ditingkatkan kualifikasinya. UMKM membutuhkan dukungan dan perhatian dalam penyediaan pemasaran, sumber daya manusia, dan dukungan non - keuangan lainnya. Pelaku UMKM berusia muda (di bawah 35 tahun) menyatakan tidak mungkin menambah kapasitas perusahaan dengan karyawan baru dibandingkan dengan mereka yang lebih tua (lebih dari 35 tahun). Dalam hal di antara mereka yang mencari karyawan baru, atribut profesional seperti pengalaman kerja sebelumnya yang relevan, pengalaman manajemen, dan pendidikan formal adalah yang paling banyak dicari. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang strategis dan terarah dari calon tenaga yang dibutuhkan memberi dampak ke dalam ekosistem UMKM yang kuat. Akses sumber daya online membantu dalam menemukan tenaga yang berbakat di luar jaringan pribadi, menjangkau layanan dukungan non-keuangan tanpa harus bepergian, dan terhubung ke alat di luar platform media sosial untuk pemasaran.

Setiap organisasi perusahaan beroperasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk dapat menghasilkan produk baik barang/jasa yang bisa dipasarkan. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan meliputi sumber daya finansial, fisik, sumber daya manusia, dan kemampuan teknologi dan sistem (Simamora, 2004). Mengingat bahwa sumber-sumber yang dimiliki perusahaan ini sifatnya terbatas, maka perusahaan selalu dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Sekarang ini terjadi persaingan bisnis yang sangat ketat, khususnya di perkotaan. Tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan dan ketrampilan memadai menjadi kriteria umum semua perusahaan dan menjadi permaslahan bagi para pencari kerja. Mereka yang pada mulanya berkeinginan untuk bekerja di sektor formal, pada akhirnya bermuara di sektor informal. Menurut Winarso (2009), kota-kota utama di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi dan berkontribusi terhadap tumbuhnya tenaga kerja informal. Dalam hal ini, sektor informal di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketika situasi krisis melanda Indonesia dan pengangguran terjadi di mana-mana, maka peluang satu-satunya yang dapat menyelamatkan kelangsungan hidup jutaan korban PHK dan pengangguran dari desa adalah sektor informal.

Dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro yang semakin cepat dan kompleks, perusahaan harus bersikap dinamis dan dapat mengantisipasi atau dapat menyesuaikan diri, yaitu salah satunya dengan cara melakukan pengembangan melalui peningkatan kemampuan dan kualitas karyawannya. Menurut Hasibuan (2004), pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Hariandja (2007), menjelaskan bahwa latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dan terorganisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan karyawan dan secara konseptual dapat mempengaruhi sikap karyawan terhadap pekerjaan.

Sumber daya manusia didefinisikan sebagai “pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki orang-orang yang memungkinkan mereka menciptakan nilai dalam sistem ekonomi global.” Keterampilan adalah aset dinamis yang dimiliki dan dikembangkan orang dari waktu ke waktu dan pendidikan formal dapat meningkatkan kapasitas individu, menerapkan dan memperoleh keterampilan ini melalui pekerjaan adalah sebagai sumber daya manusia. Negara-negara seperti Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia jangka panjang mereka dengan membangun beragam talenta dan ekosistem keterampilan yang memungkinkan partisipasi inklusif dalam pekerjaan yang berkualitas dan terampil. Indonesia saat ini berada di peringkat rendah dalam kemudahan dan ketersediaan pekerja terampil, dan dalam hal efisiensi pasar tenaga kerja secara global, berada di peringkat 108 dari 138 negara.

Indonesia dengan bonus demografinya berpeluang mempunyai sumber daya manusia yang besar. Sementara ini masih banyak sumber daya manusia yang belum termanfaat secara maksimal akibat rendahnya kualitas dan belum mampu bersaing dengan negara lain. Untuk itu diperlukan kajian untuk mengetahui sumber daya manusia sebagai peluang untuk meningkatkan sektor-sektor UMKM di Indonesia.

Tujuan pada kajian ini adalah mengetahui dan menganalisa karakteristik sumber daya manusia yang mampu untuk mendukung peningkatan UMKM di Indonesia.

Manfaat pada kajian ini adalah:

Memberikan dasar penentuan kebijakan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Memberikan gambaran terkait karakteristik sumberdaya manusia di Indonesia.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Tantangan dan Peluang Sumber Daya Manusia Pada UMKM di Indonesia ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Tantangan dan Peluang Sumber Daya Manusia Pada UMKM di Indonesia.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan SMK melalui Penguatan Kompetensi Bahasa Inggris

2019-08-28T03:55:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan SMK melalui Penguatan Kompetensi Bahasa Inggris. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan SMK melalui Penguatan Kompetensi Bahasa Inggris

Penguasaan bahasa Inggris merupakan salah satu kunci keberhasilan angkatan kerja dalam bersaing di dunia kerja pada era globalisasi ini, khususnya setelah bergulirnya era industry 4.0 dimana perkembangan teknologi dan informasi terjadi sangat cepat dan masif. SMK sebagai wadah pendidikan di Indonesia yang bertujuan melahirkan angkatan kerja yang kompetitif dan siap kerja harus mampu memfasilitasi para siswa dan calon lulusan dengan tuntutan pasar kerja dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris di dunia kerja. Jumlah jam belajar bahasa Inggris di SMK sebanyak 270 jam selama 3 tahun, dibandingkan dengan tuntutan jumlah jam belajar bahasa Inggris untuk mencapai tingkat kemampuan bahasa Inggris yang cukup bagi siswa SMK adalah 530-600 jam tentunya sangat kurang. Rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan bahasa Inggris dengan tantangan kondisi aktual di SMK saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka peningkatan daya saing lulusan SMK menghadapi persaingan global di era industry 4.0.

Perkembangan peranan dan dampak teknologi pada era Industri 4.0 terhadap hajat hidup manusia semakin signiﬁkan dan sangat menentukan. Persaingan di dunia kerja pun bergeser menuju otomatisasi dan digitalisasi. Pergeseran ini akan berdampak terhadap berubahnya permintaan di dunia kerja terhadap kualiﬁkasi SDM. Yohanes Enggar Harususilo menyampaikan dalam tulisannya di www.edukasi.kompas.com bahwa World Economic Forum memprediksi dalam 4 tahun ke depan, 75 juta pekerjaan akan berubah dan 133 juta pekerjaan baru akan muncul sebagai hasil dari perkembangan teknologi. Yang pasti, pergeseran akan mengarah pada munculnya karier baru di industri yang sedang tumbuh. Tetapi itu juga akan menyebabkan 6,6 juta orang kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang diperlukan.

Dalam hal kerusakan regional, Indonesia, negara yang paling padat penduduknya di wilayah ini, diprediksi akan mengalami dampak terbesar dari pengalihan pekerjaan. Dengan 9,5 juta pekerjaan, peringkatnya di atas Vietnam dan Thailand yang juga memiliki tenaga kerja pertanian berketerampilan rendah.

Pada kesempatan lainnya, Artnandia Priaji, Chief Representative Ofﬁcer for Nexgen English online. Co. menyampaikan bahwa pada era Industri 4.0 ini selain kerja keras, angkatan kerja juga diharapkan melek teknologi dan fasih berbahasa Inggris mengingat bahasa Inggris telah ditetapkan sebagai bahasa internasional, bahasa bisnis dan bahasa teknologi. Artnandia Priaji juga mencontohkan RAKUTEN, perusahaan online market place terbesar di Jepang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari bagi karyawannya dan kebijakan tersebut menjadi salah satu kunci sukses yang membawa perusahaannya semakin besar dengan tim yang kuat.

Peralihan yang terjadi pada era Industri 4.0 ini diharapkan akan merubah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dalam mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi disrupsi teknologi dan gelombang besar peralihan pekerjaan dimana kesadaran terhadap penting kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu pondasi peningkatan mutu daya saing SDM di Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu juga diadopsi standar kemampuan bahasa Inggris yang diakui dan digunakan secara global di dunia kerja.

Educational Testing Service (ETS) merupakan lembaga internasional yang memiliki fokus dalam pengembangan dan penerapan standar kemampuan berbahasa Inggris berbasis asesmen. Dalam hal ini, ETS membagi kebutuhan standarisasi kemampuan berbahasa Inggris menjadi dua jalur utama, yaitu konteks akademik dan dunia kerja. Terkait dengan standar kemampuan berbahasa Inggris untuk konteks akademik, ETS mengembangkan TOEFL (Test Of English as Foreign Language) yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang berkomunikasi secara efektif di perguruan tinggi dengan bahasa Inggris sebagai media pengantar pembelajaran. Struktur dan konteks pengujian didesain sesuai dengan seting dunia akademik. Adapun untuk memenuhi kebutuhan standarisasi kemampuan berbahasa Inggris di dunia kerja, ETS mengembangkan TOEIC (Test Of English for International Communication) yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang berkomunikasi secara efektif dengan bahasa Inggris di dunia kerja dengan konteks-konteks yang relevan. Hal tersebut yang menjadikan TOEIC sebagai pilihan dari banyak perusahaan dan organisasi pemerintahan di dunia memilih TOEIC sebagai standar kemampuan bahasa Inggris dalam proses rekrutmen dan pengembangan karyawannya.

Disamping itu, dunia pendidikan juga telah mengadopsi TOEIC untuk mempersiapkan para calon lulusannya agar mampu bersaing dan diserap oleh dunia kerja. Oleh karena itu, penerapan TOEIC di dunia pendidikan dipandang penting dalam memberikan arah bagi sistem pendidikan kepada tuntutan dunia kerja yang lebih relevan dan aktual.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan SMK melalui Penguatan Kompetensi Bahasa Inggris ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Strategi Peningkatan Daya Saing Lulusan SMK melalui Penguatan Kompetensi Bahasa Inggris.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Penerapan Wealth Management dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah

2019-08-28T03:08:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Penerapan Wealth Management dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Penerapan Wealth Management dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah

Penerapan Wealth Management dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah

Prinsip-prinsip yang sama mengenai wealth management dapat diterapkan dalam penyelenggaraan sekolah dasar maupun sekolah menengah, bahkan untuk semua jenis sekolah yang ada. Wealth management pada hakikatnya dibutuhkan oleh semua individu ataupun entitas yang mempunyai kekayaan dan menginginkan pemeliharaan, penjagaan, dan pengembangan nilai kekayaannya untuk memenuhi keperluannya sehingga dengan demikian berlaku untuk semua orang dan semua jenis organisasi. Termasuk organisasi sekolah dasar dan sekolah menengah. Oleh karena ini, bab penutup dalam Bagian III ini akan sedikit membahas hal tersebut, yaitu sejauh mana prinsip-prinsip wealth management yang sudah dibahas sebelumnya dapat diterapkan dalam penyelenggaraan sekolah dasar dan sekolah menengah. Pembahasan ini juga merupakan semacam rangkuman atas apa yang sudah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal, sedangkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara itu, pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan pelatihan kerja, dan sebagainya.

Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dengan bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Ada juga yang dinamakan pendidikan khusus dan layanan khusus yang diperuntukkan bagi pesena didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan Esik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki polensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dapal diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak kanak, raudatul alhfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, jalur pendidikan anak usia dini pada jalu, pendidikan nonformal berbemuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah mempakan lanjutan pendidikan dasar, dan terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang menyangkut pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doctor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak. dan kepribadian manusia melalui darma pendidikan, penelitian. dan pengabdian kepada masyarakat.

Di samping itu, perundang-undangan di Indonesia membedakan antara pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. yang keduanya mempunyai arti tenentu dan khusus. Pengelolaan pendidikan adalah pengaluran kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerinah pusat. pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat. dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sementara ilu. penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada saman atau program pendidikan pada jalur, jenjang. dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yayasan atau perkumpulan. sebagai organisasi pengelola dan penyelenggara pendidikan, dalam kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan-peraturan derivasinya. Sebagai yayasan yang menyelenggarakan pendidikan. penyelenggara pendidikan juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Tentang perkumpulan. sampai saat buku ini dibuat, belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Perkumpulan hanya diatur dalam Staatsblaad 1870 Nomor 64 (istilah yang digunakan vereengingen) dan beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665. Konon rencana undang-undang tentang perkumpulan pada waktu ini sedang dibuat dan diharapkan akan dapat dikeluarkan dalam waktu dekat.

Wealth management, dalam hal ini jelas sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pendidikan jalur formal yang mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi, khususnya penyelenggara pendidikan dari masyarakat karena terbatasnya dana dan sumber dana yang tersedia. Pendidikan nonformal agaknya juga memerlukan wealth management ini. meskipun mungkin urgensinya tidak seperti untuk penyelenggaraan pendidikan jalur formal.

PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH

Pengelolaan keuangan yang baik, apakah itu untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi adalah pengelolaan keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah manajemen keuangan. Untuk itu diperlukan, antara lain, hal- hal sebagai berikut;

Perencanaan keuangan;
Kebijakan keuangan;
Pencatatan keuangan;
Laporan keuangan;
Audit laporan keuangan;
Analisis atas laporan keuangan.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Penerapan Wealth Management dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Penerapan Wealth Management dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Pengertian dan Cara Menyusun IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) SMK Kurikulum 2013

2019-08-27T23:12:00.000+07:00

Pengertian dan Cara Menyusun IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) SMK Kurikulum 2013. Berkas ini merupakan salah satu modul materi Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMK. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

Pengertian dan Cara Menyusun IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) SMK Kurikulum 2013

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Pengertian dan Cara Menyusun IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) SMK Kurikulum 2013:

Pengertian dan cara menyusun indikator pencapaian kompetensi Didalam RPP maupun silabus, salah satu komponen yang harus disusun oleh guru adalah indikator pencapaian kompetensi. Bagaimana cara menyusun indikator pencapaian kompetensi? Dan apa pula pengertian indikator?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indikator adalah sesuatu yg dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah hasil pembelajaran telah tuntas atau belum. Sederhananya, indikator pencapaian kompetensi adalah garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung.

Misalnya, Dalam satu pertemuan, siswa harus mampu menyebutkan nama-nama binatang melata. Maka pembelajaran dilaksanakan semata-mata agar siswa dapat menyebutkan nama-nama binatang melata. Ketika siswa sudah mampu menyebutkan nama-nama binatang melata berarti pembelajaran telah tuntas, sebaliknya jika siswa belum mampu menyebutkan nama-nama binatang melata, pembelajaran belum tuntas.

Jadi, indikator merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau dengan kata lain adalah perubahan yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah pembelajaran berlangsung, untuk mengetahuinya dilaksanakan melalui evaluasi, apakah dilakukan dengan tes lisan, tertulis atau tanya jawab.

Untuk menyusun indikator pelajaran perlu diketahui terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi, banyak orang menyarankan agar menggunakan metoda SMART.

S pecific : Indikator yang dibuat haruslah berfokus pada satu kemampuan.

M easurable : indikator harus dapat diukur dan dievaluasi.

A chievable : indikator harus bisa diraih atau dicapai oleh siswa.

R eality : indikator harus Nyata dalam prosesnya.

T ime : Perhitungan waktu mencukupi.

Selain kelima syarat di atas, guru memerlukan kata kerja operasional, kata kerja biasanya mengacu pada taksonomi bloom. Berikut beberapa kata kerja yang bisa dipakai oleh guru dalam merumuskan indikator yang akan dicapai untuk dituangkan kedalam RPP.

Download Modul Pengertian dan Cara Menyusun IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) SMK Kurikulum 2013

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pengertian dan Cara Menyusun IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) SMK Kurikulum 2013 ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

Download File:

Pengertian dan Cara Menyusun IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) SMK Kurikulum 2013.docx

Pengertian dan Cara Menyusun IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) SMK Kurikulum 2013.pdf

Pengembangan Kewirausahaan SMK; Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

2019-08-27T18:01:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Pengembangan Kewirausahaan SMK; Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Pengembangan Kewirausahaan SMK; Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Area kompetensi lulusan SMK adalah kemampuan kewirausahaan. Hal tersebut sejalan dengan pembangunan ekonomi negara berkembang. Pembangunan pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memciptakan kemaslahatan ekonomi yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Salah satu bentuk kewirausahaan di SMK adalah mendorong lulusan SMK untuk mampu membuka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, UMKM merupakan stimulan perekonomian yang sangat penting. Krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Amerika Serikat hampir tidak dirasakan Indonesia yang perekonomiannya didominasi UMKM. Namun demikian, dinamika perkembangan ekonomi yang pesat, perlu dilakukan kajian sebaran tenaga kerja yang bekerja pada UMKM. Hal ini untuk memberikan gambaran sektor-sektor UMKM yang banyak didirikan sehingga pemerintah dapat menyiapkan sumber daya manusianya. Tujuan kajian ini adalah menganalisa karakteristik pelaku UMKM di Indonesia dan mengetahui profil wirausaha-wirausaha pada UMKM di Indonesia. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia mencakup 99% sebagai pendiri perusahaan dan termasuk ke dalam kategori "mikro" sebesar 69%. Responden pada penelitian ini adalah 49% pendiri UMKM laki-laki dan 51% perempuan. Dilihat dari segi usia, peta pelaku UMKM di Indonesia menunjukkan sedikit kesenjangan antara yang lebih muda (umur 35 kebawah) sebesar 40% dibandingkan dengan pendiri yang lebih tua (umur 35 keatas) sebesar 60%. Namun dari tingkat pendidikannya, kesenjangannya cukup berarti dengan figur yang memiliki gelar sarjana ke atas hanya 15%, selebihnya secara mayoritas berpendidikan sekolah menengah, yang konsistensi angka partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah yang ada. Pelaku sektor UMKM yang terbesar yaitu pada tiga sektor, eceran atau grosir (26,2%), bahan atau manufaktur (24,8%) dan restoran atau layanan makanan dan minuman (22,6%).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno 1994). Menurut Lincolin (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang. Selain telah terbukti tahan terhadapa krisis ekonomi dunia, UMKM memiliki keunggulan-keunggulan lain dibandingkan dengan usaha besar seperti: 1) Inovasi dalam teknologi terbukti dengan mudah dapat dilakukan dalam pengembangan produk; 2) Berbasis sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian suatu wilayah; 3) Kemampuan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja cukup banyak; 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya terbelenggu pada birokratis yang dimilikinya; 5) Terdapat dinamisme manejerial dan peranan kewirausahaan; 6) Dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia; 7) Tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Azrin, 2004).

Kajian UMKM di Indonesia dikembangkan oleh The Evidence Network (TEN). The Evidence Network (TEN) didirikan pada tahun 2009 oleh Dr. Brian Barge dan Dr. Margaret Dalziel, dan berfokus pada melakukan penilaian dampak untuk enabler inovasi, baik besar dan kecil, di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Asia. TEN telah memberikan penilaian terhadap inovasi yang memungkinkan organisasi yang berkisar dari program inkubator bisnis, organisasi penelitian dan pengembangan, hingga program pendanaan inovasi, dan pengembangan ekonomi.

Dalam kenyataannya, perusahaan termasuk UMKM merupakan sebuah produk dari beberapa lingkungan. Sedangkan untuk mempertahankannya harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berubah-rubah. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi (Robbins, 1994). Lingkungan tidak sebatas lingkungan internal organisasi saja, namun terdapat lingkungan eksternal dan lingkungan industri. Lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur yang berada di luar organisasi, yang relevan terhadap kegiatan organisasi itu (Stoner, 1996). Lingkungan industri memiliki pengaruh langsung terhadap daya saing strategis dan laba UMKM di atas rata-rata. Intensitas persaingan dan potensi laba merupakan fungsi dari lima kekuatan kompetitif dan lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan UMKM dalam upaya meningkatkan pertumbuhan usaha. Menurut Suprapto (dalam Setiawan, 2010) pertumbuhan perusahaan adalah peningkatan ukuran usaha dan adanya ekspansi operasi perusahaan melalui pengelolaan kekuatan yang ada dalam perusahaan dalam kurun waktu tertentu.

Kajian terhadap karakteristik pelaku UMKM perlu dilakukan diantaranya tentang sebaran tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan gambaran sektor-sektor yang banyak didirikan sehingga pemerintah dapat menyiapkan sumber daya manusianya. Selain tentang sebaran sektor UMKM, profil tentang wirausaha juga diperlukan untuk memberikan motivasi kepada lulusan SMK di Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan. Dari uraian di atas maka kajian ini akan membahas profil, pertumbuhan dan tantangan pelaku UMKM di Indonesia.

Tujuan pada kajian ini adalah

Mengetahui profil pelaku UMKM di Indonesia secara umum, dan
Menganalisa karakteristik UMKM di Indonesia sebagai bahan masukkan kebijakan pengembangan kewirausahaan SMK.

Manfaat pada kajian ini adalah

Memberikan dasar penentuan kebijakan dalam mempersiapkan sumber daya manusia khususnya lulusan SMK yang sesuai pada sektor UMKM yang dibutuhkan
Memberikan motivasi kepada para penggiatn SMK di Indonesia untuk mendorong siswa SMK untuk mampu berwirausaha baik mandiri maupun melalui UMKM sehingga mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Pengembangan Kewirausahaan SMK; Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Pengembangan Kewirausahaan SMK; Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Peluang Kerja Lulusan SMK dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi Tahun 2030

2019-08-27T17:41:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Peluang Kerja Lulusan SMK dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi Tahun 2030. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Peluang Kerja Lulusan SMK dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi Tahun 2030

Selain tengah mempersiapkan bonus demograﬁ yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030, Indonesia juga tengah dihadapkan pada perkembangan revolusi Industri 4.0. Bonus demograﬁ dan era digitalisasi ini diperkirakan akan berdampak pada tingginya persaingan kerja serta hilang sejumlah pekerjaan baru. Pekerjaan yang awalnya membutuhkan tenaga manusia dalam operasionalnya kini sedikit demi sedikit digeser oleh digitalisasi. Fenomena ini tentu akan membawa perubahan bagi dunia kerja. Kajian kebijakan ini bertujuan untuk meberikan gambaran tentang peluang pekerjaan dan relevansinya terkait bidang keahlian, program keahlian dan kompetensi keahlian (SMK) dimasa depan, khususnya tahun 2030. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh bahwa terdapat beberapa sektor yang diperkirakan akan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan menyerap banyak tenaga kerja, yaitu sektor perdagangan dan logistik, industri pengolahan (manufaktur), konstruksi, kesehatan dan kegiatan sosial, industri kreatif dan digital, dan pendidikan. Pembukaan dan penutupan bidang keahlian dan kompetensi keahlian yang akan bertahan sampai dengan tahun 2030 menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh setiap SMK. Bidang keahlian/kompetensi keahlian yang dibuka oleh SMK saat ini bukan harga mati, dapat dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Perlu kiranya agar dapat dipastikan kembali oleh Dinas Pendidik Propinsi bahwa SMK yang saat ini sedang beroperasi agar memberikan layanan dengan tidak lagi membuka bidang keahlian/kompetensi keahlian yang sudah jenuh serta tidak lagi relevan dengan perkembangan jaman dan teknologi.

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk mendiskripsikan dan memberikan gambaran tentang kesempatan lulusan SMK dalam bersaing pasar kerja di masa yang akan datang, khususnya pada tahun 2030. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi dan perumusan kebijakan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan mempersiapkan bonus demograﬁ tahun 2030, khususnya dari sisi pendidikan SMK. Dengan menyadari potensi kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan, maka dapat dipersiapkan lulusan SMK yang dapat berkompetensi di masa depan.

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan di bidang Pendidikan, khususnya Pendidikan SMK. Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan mempersiapkan bonus demograﬁ tahun 2030.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Peluang Kerja Lulusan SMK dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi Tahun 2030 ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Peluang Kerja Lulusan SMK dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi Tahun 2030.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Gerakan One School-One Product (1S-1P) Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Upaya Membangun Ekonomi Indonesia Melalui SMK

2019-08-27T15:15:00.000+07:00

Berikut ini berkas mengenai Gerakan One School-One Product (1S-1P) Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Upaya Membangun Ekonomi Indonesia Melalui SMK. Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Gerakan One School-One Product (1S-1P) Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Upaya Membangun Ekonomi Indonesia Melalui SMK

Adanya stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia menuntut pemerintah untuk mengambil langkah- langkah strategis. Kemendikbud melalui Direktorat Pendidikan SMK menggagas Gerakan One School One Product (1S-1P) guna meningkatkan kualitas produk unggulan hasil teaching factory SMK. Hal ini sebagai langkah nyata untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi Indonesia melalui peningkatan kesadaran akkan pentingnya pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk yang dihasilkan sekolah. Dengan adanya gerakan ini, SMK diharapkan tidak hanya menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, ketika mendapatkan bantuan Teaching Factory saja, namun tetap bisa berinovasi dan menghasilkan produk unggulan dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di masing-masing sekolah. Kajian kebijakan ini bertujuan untuk mendorong agar hasil dari Teaching factory menjadi lebih konsisten dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, kajian ini juga memberikan gambaran mengenai konsep 1S-1P yang dapat diterapkan oleh SMK. Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa gerakan 1S-1P hendaknya tidak hanya berhenti sampai dengan memasarkan produk di pasar saja, namun menjadi school branding dengan mengajukannya sebagai HKI untuk peningkatan citra sekolah dan peningkatan perekonomian bangsa. Beberapa rekomendasi guna peningkatan pengajuan HKI melalui produk unggulan hasil teaching factory yaitu pemerintah melakukan sosialisasi massal ke SMK untuk memberikan informasi dan pendampingan terkait pengajuan HKI, meringkas sistem perizinan, waktu dan biaya dalam pendaftaran HKI. Pemerintah juga dinilai perlu membangun kerja sama dengan sekolah untuk membuka jalur pemasaran dan menyediakan pasar guna menyukseskan program 1S-1P dan demi peningkatan citra potensi sekolah dan ekonomi Indonesia.

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk memberikan gambaran untuk menghasilkan school branding melalui One School One Product (1S-1P). Informasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi terkait dengan program 1S-1P dan peningkatkan inovasi, daya saing, dan HKI Indonesia.

Kajian kebijakan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan terkait program 1S-1P dan meningkatkan perlindungan HKI demi memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Gerakan One School-One Product (1S-1P) Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Upaya Membangun Ekonomi Indonesia Melalui SMK ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Gerakan One School-One Product (1S-1P) Bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Upaya Membangun Ekonomi Indonesia Melalui SMK.pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Analisis Ketercukupan Pembiayaan Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

2019-08-27T14:38:00.000+07:00

Berikut ini berkas kajian kebijakan mengenai Analisis Ketercukupan Pembiayaan Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Analisis Ketercukupan Pembiayaan Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Munculnya Inpres No. 9 tahun 2016 menandakan adanya sebuah kondisi darurat dalam pendidikan menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain. Sayangnya, munculnya Inpres tersebut tidak dibersamai dengan alokasi anggaran yang meningkat. Tahun 2017 justru terjadi penurunan 2,6T dan meningkat 1T ditahun 2018 serta menurun menjadi 4,3T tahun 2019. Belum lagi jika diproporsikan dalam struktur anggaran Pembinaan SMK dimana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai 50% dari total alokasi. Hal tersebut dinilai belum mampu mengakomodir kebutuhan pembiayaan pendidikan SMK ditengah tuntutan untuk menyelesaikan permasalah di dalamnya. Kebijakan Dana Transfer Khusus pun dirasa belum mampu menjawab tantangan tersebut. Alokasi DAK Non Fisik (BOS) yang pada tahun 2019 meningkat 200.000 menjadi Rp. 1.600.000,- per siswa pun masih dinilai kurang untuk membantu operasionalisasi sekolah. Terlebih masih banyak sekolah yang dalam operasionalisasinya masih tergantung pada dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan sekolah. Belum lagi politik ‘sekolah gratis’ di berbagai daerah yang menutup kemungkinan sumbangan dari masyarakat untuk pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan alternatif untuk keluar dari permasalahan pembiayaan pendidikan tersebut. Melalui kajian inilah ikhtiar untuk memunculkan kebijakan alternatif itu diinisiasi. Rekomendasi terpenting seperti perlu diinisiasi kebijakan pengelolaan keuangan sekolah secara mandiri dengan pola BLUD dan secara bersamaan dimasifkannya teaching factory sebagai Income Generating Unit di sekolah. Kajian ini menggunakan metode analisa kualitatif-deskriptif dengan melakukan interpretasi terhadap data yang sudah ada untuk kemudian dilakukan analisa kualitatif dengan menghubungkan antar setiap permasalahan agar bisa disajikan data dan rekomendasi yang bermakna.

Tujuan dari kajian kebijakan ini adalah untuk menguraikan permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terkait dengan pembiayaan pendidikan dan menemukan titik kulminasi berupa solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Manfaat dari kajian ilmiah kebijakan ini adalah ditemukannya akar permasalahan pembiayaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan untuk kemudian dilakukan perencanaan pembuatan kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Analisis Ketercukupan Pembiayaan Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:

Download File:

Analisis Ketercukupan Pembiayaan Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).pdf

Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning

2019-08-27T10:11:00.000+07:00

Arsips modul mengenai Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas modul mengenai Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning:

Dalam modul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning ini terdiri dari 2 Kegiatan Pembelajaran yaitu:

Kegiatan Pembelajaran 1 Konsep Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) membahas tentang Tujuan, Indikator Pencapaian Kompetensi, Uraian Materi dan Aktivitas Pembelajaran, Latihan, Rangkuman, Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Kegiatan Pembelajaran 2 Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning membahas Tujuan, Indikator Pencapaian Kompetensi, Uraian Materi dan Aktivitas Pembelajaran, Latihan, Rangkuman, Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Latar Belakang

Menjadi guru di era modern dengan beragam perkembangan teknologi (termasuk teknologi informasi dan komunikasi atau TIK) seperti sekarang ini dapat dikatakan sebagai berkah karena banyak kemudahan yang dapat Anda manfaatkan melalui penggunaan TIK untuk pendidikan. Namun ternyata ada sisi lain yang perlu Anda pikirkan lebih lanjut mengenai keterkaitan TIK dengan pembelajaran. Peserta didik Anda adalah generasi yang lebih akrab dan lebih siap dengan penggunaan TIK, maka Anda sebagai guru dituntut untuk mampu mendampingi peserta didik Anda dalam belajar dengan TIK. Mau tidak mau, Anda harus mengerti perkembangan zaman termasuk TIK, terutama untuk meminimalisir dampak negatif dari arus perkembangan yang ada.

Di dalam era modern pula, terjadi pergeseran-pergeseran paradigma pendidikan yang salah satunya adalah perubahan dari teacher centered learning menjadi student centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik bukan hanya objek pembelajaran tapi harus terlibat secara aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga proses pembelajaran tidak hanya transfer ilmu dari guru ke peserta didik. Era globalisasi serta perkembangan teknologi TIK telah menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Batasan wilayah, bahasa dan budaya yang semakin tipis, serta akses informasi yang semakin mudah menyebabkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperoleh seseorang menjadi cepat usang. Persaingan yang semakin tajam akibat globalisasi serta kondisi perekonomian yang mengalami banyak kesulitan, terutama di Indonesia, membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, memiliki jiwa enterpreneur serta kepemimpinan. Pendidikan yang menekankan hanya pada proses transfer ilmu pengetahuan tidak lagi relevan, karena hanya akan menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan masa lampau, tanpa dapat mengadaptasinya dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.

Dengan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik maka apakah tugas Anda sebagai guru menjadi semakin sedikit? Ternyata jawabannya adalah tidak. Tugas dan peran Anda sebagai guru di dalam proses pembelajaran hanya mengalami pergeseran dan perubahan. Anda adalah fasilitator dalam mengaktivasi belajar peserta didik. Kehadiran TIK untuk pendidikan seharusnya dapat membantu tugas-tugas Anda sebagai guru. Apalagi ditambah dengan tantangan zaman dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik berbeda dengan yang dihadapi oleh generasi Anda. Maka salah tugas Anda adalah mempersiapkan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan dan memecahkan permasalahan pada masanya.

Sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Secara garis besar permen tersebut berisi 4 kompetensi inti guru yaitu: kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Sebagai guru, Anda harus selalu meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Perlu dilakukan penyesuaian antara metode pembelajaran yang dilakukan dengan kebutuhan serta permasalahan yang ada sehingga hasil dari proses pembelajaran tersebut efektif dan memberikan dampak yang positiif. Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis dengan materi pelatihan yang beragam terkait pembelajaran.

Pelatihan peningkatan kompetensi guru dilakukan secara konvensional melalui pelatihan tatap muka, maupun dengan cara pelatihan dalam jaringan (daring atau online). Materi dalam pelatihan daring untuk guru tidak hanya berisi materi mengenai TIK itu sendiri, tapi tetap beragam termasuk mengenai metode pembelajaran. TIK di dalam pelatihan daring dijadikan sebagai sarana dalam pelatihan sehingga ada dua keuntungan yang diperoleh oleh guru peserta pelatihan yaitu memperoleh materi pelatihan, dan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan TIK dalam diklat sehingga kompetensi terkait substansi dan kompetensi TIK dapat berekskalasi.

Pada tahun 2016 ini, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom Kemendikbud) masih tetap menyelenggarakan pelatihan untuk guru secara daring, dengan memperkaya materi pelatihan yang disampaikan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Pustekkom sebagai penanggungjawab TIK untuk pendidikan nasional, maka materi pelatihan tetap terkait dengan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Di dalam modul ini, Anda akan mempelajari metode pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dengan unsur pemanfaatan TIK di dalam strategi penerapannya.

Tujuan

Modul ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya guru yang sedang mengikuti program Peningkatan Kompetensi TIK Guru secara Online. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda memiliki kompentensi sebagai berikut:

Menjelaskan konsep pembelajaran berbasis masalah
Merancang strategi pembelajaran berbasis masalah di kelas.

Ruang Lingkup

Modul ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning”. Yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai konsep dan gambaran umum pembelajaran masa kini yang berpusat pada peserta didik guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ruang lingkup materi yang akan dibahas di dalam modul ini dibagi ke dalam 2 (dua) Kegiatan Belajar, yaitu (1) Konsep Pembelajaran Berbasis Masalah, dan (2) Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah. Dengan mempelajari modul ini Anda diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip terkait pembelajaran berbasis masalah, aturan dan tatacara dalam melaksanakan pembelajaran berbasis masalah.

Cara Penggunaan Modul

Pertama, Anda disarankan untuk mempelajari modul ini secara bertahap dan mandiri, yaitu mulailah dari materi pembelajaran yang disajikan pada Kegiatan Belajar-1.

Kedua, setelah selesai mempelajari materi pembelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Belajar-1 dan mengerjakan soal-soal latihannya serta telah yakin memahaminya, barulah Anda diperkenankan untuk mempelajari materi pembelajaran yang disajikan pada Kegiatan Belajar-2. Kerjakanlah semua soal latihan yang disediakan.

Setelah Anda berhasil menjawab soal-soal latihan yang tersedia di bagian akhir Kegiatan Belajar-2 80% benar, maka barulah Anda dikatakan telah memahami sebagian besar atau keseluruhan materi pembelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Belajar-2. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan Anda mengerjakan 80% benar soal-soal latihan, Anda diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal-soal atau Tes Akhir Modul (TAM).

Di dalam modul ini tersedia beberapa soal latihan dan hendaknya semua soal latihan ini Anda kerjakan. Dengan mengerjakan semua soal latihan yang ada diharapkan Anda akan dapat menilai sendiri tingkat penguasaan atau pemahaman Anda terhadap materi yang terdapat di dalam modul ini. Keuntungan lainnya dari mengerjakan semua soal latihan adalah bahwa Anda dapat mengetahui bagian-bagian mana dari materi yang disajikan di dalam modul ini yang masih belum sepenuhnya Anda pahami.

Download Modul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas modul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning ini silahkan lihat dan download pada link di bawah ini:

Download File:

Model Pembelajaran Problem Based Learning.pdf

Model Pembelajaran Problem Based Learning.docx