Aksi solidaritas bertajuk “Liburan Tetap Melawan” ini diinisiasi oleh Komunitas Ibu Berisik bersama Suara Ibu Yogyakarta dengan menggandeng teman-teman dari Forum Cik Ditiro, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (Wakanda) Yogyakarta, perwakilan mahasiswa UNY, serta teman-teman petani. 

Perwakilan Ibu Berisik, Gernata Titi, menyampaikan bahwa aksi ini diadakan sebagai bentuk ekspresi keresahan ibu-ibu dan masyarakat menghadapi kebijakan pemerintah saat ini. 

Rangkaian kegiatan dimulai dengan orasi. “Hari ini kita sebenarnya kelas trotoar. Nggak full orasi, tapi juga sharing [keresahan],” ungkap Gernata Titi. 

Aksi ini turut dihadiri dua dari tiga eks tahanan politik (tapol) Pengadilan Negeri (PN) Magelang yakni Enrille dan Yogi. 

Selain orasi dan sharing cerita, aksi ini juga diramaikan dengan pembagian sayuran gratis dari para petani dan pembukaan lapak baca buku gratis bagi massa yang datang saat aksi berlangsung.

Menurut perwakilan Ibu Berisik, Gernata Titi, pembukaan lapak buku di tengah-tengah aksi merupakan bagian dari kelas trotoar.  Menurutnya, dengan membaca dapat membuka pikiran dan penglihatan terkait kondisi negara saat ini.

Sebagai hiburan, kegiatan juga diisi oleh penampilan band kolaborasi antara Mother Bank, Frau, dan Ibu Berisik. Ketika diwawancara, Frau menyampaikan bahwa kolaborasi ini berangkat dari keresahan yang dirasakan para ibu. “Jadi kami pribadi, ibu-ibu bertiga ini berusaha meresonansikan [menyuarakan] suara ibu-ibu yang mereka hadapi dalam realita kehidupan sekarang,” ungkapnya

Dalam penampilannya, band ini menyanyikan dua lagu berjudul “Mars Ibu Berisik” dan “Kenduri Suara Ibu Peduli”. Kedua lagu yang dinyanyikan tersebut diproses dalam waktu yang relatif singkat—hanya dua hari proses penulisan dan dilanjut dua hari proses latihan.

Terakhir, perwakilan Ibu Berisik menegaskan sikap mereka dalam mendukung kerja-kerja kolektif, seperti dalam penampilan band yang mereka bawakan.  

Penampilan ini bukan sekadar aksi biasa. Ini merupakan bagian dari gerakan aktivisme sembari berkarya. “Intinya kita jangan sampai kehilangan kedaulatan atas diri kita sendiri untuk bersuara,” tutur Rani Jambak.

Lewat aksi ini, Ibu Berisik menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Di antaranya: 

1. Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP.
2. Meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap korban jiwa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan keracunan MBG.
3. Menjamin stabilitas harga pangan dan penyerapan komoditas pangan.
4. Penurunan beban pajak di tengah kekacauan ekonomi dan anjloknya nilai rupiah.
5. Perbaikan nasib para pekerja di ragam sektor.
6. Menjamin pasokan harga listrik dan transparansi PLN.
7. Pembebasan tahanan politik dan berhenti mengkriminalisasi para aktivis.

Aini Anisa Amin

Editor: Luisa Diah Cahyaningtyas

Reporter: Aini Anisa Amin dan Luisa Diah Cahyaningtyas

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada 2026 ini tes kesehatan akan dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan oleh mahasiswa baru jalur SNBP, tahap kedua dilaksanakan oleh mahasiswa baru jalur SNBT, dan terakhir tahap ketiga dilaksanakan oleh mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri.  

Tes kesehatan yang dijalani para mahasiswa baru di antaranya adalah pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, pengukuran tekanan darah, tes urine, tes buta warna serta tes narkoba. Secara berurutan, serangkaian tahapan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam. 

Salah satu peserta tes kesehatan, Binti, yang diterima di Program Studi baru Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bercerita sedikit tentang proses tes kesehatan. “Saya tadi datang jam 08.30 dan selesai sekitar jam 10.00. Menunggu antreannya tadi cukup lama, tapi untuk pemeriksaan kesehatannya cukup cepat,“ ujar warga Piyungan tersebut ketika diwawancarai pada Selasa (30/6/2026). 

Peserta tes kesehatan lain, Belinda, mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berasal dari Godean memberikan kesan saat menjalani tes kesehatan. “Pemeriksaan kesehatannya tidak berlangsung terlalu lama, panitia-panitia yang memeriksa juga sopan dan ramah,“ ujar mahasiswa baru Program Studi Administrasi Publik tersebut.

Beberapa mahasiswa baru turut datang bersama orang tua atau wali masing-masing. Para orang tua menunggu anak-anak mereka yang sedang melakukan tes kesehatan dengan duduk di sekitar gedung Fakultas Kedokteran. 

Salah satu orang tua mahasiswa, Nurul Huda, memberikan tanggapan soal biaya tes kesehatan di UNY dibandingkan di tempat tinggalnya di Kalimantan Tengah. “Jika dibandingkan dengan tempat tinggal saya, harga tes kesehatan di sini jauh lebih murah. Rata-rata biaya tes kesehatan di rumah sakit sekitar Rp500.000,” ujar Nurul Huda. Ia juga menyatakan bahwa universitas-universitas di Kalimantan Tengah belum ada yang mengadakan tes kesehatan langsung di kampus. Biasanya tes kesehatan di lakukan di rumah sakit atau puskesmas. “Karena anak saya masuk di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, jadi biaya tes kesehatannya cukup murah, sekitar Rp100.000,” lanjutnya.

Di sisi lain, Maria, salah satu wali mahasiswa baru dari Program Studi Psikologi menyatakan bahwa biaya tes kesehatan yang dibayarkan keponakannya cukup mahal. “Saya berharapnya kampus itu memberikan subsidi untuk tes kesehatannya. Karena keponakan saya baru saja menjadi mahasiswa baru, jadi saya berpikir kampus tidak seharusnya membebankan lebih untuk mahasiswa baru, seperti itu,“ ujar Maria. 

Tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran yang dinaungi UNY ini berjalan dengan lancar dan kondusif meskipun menuai berbagai reaksi dari mahasiswa maupun orang tua dan wali mahasiswa. 

Ulima Cahya Rahmawati

Editor: Dwi Utami

Reporter: Ulima Cahya Rahmawati, Belva Ramadania Agnin, dan Daisyi Nuroni Zahiroh.

Permasalahan yang paling disoroti dari hal ini terkait dengan anggaran. Segala sesuatu membutuhkan uang untuk dapat berjalan dengan mudah, termasuk  juga pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah selalu mencanangkan 20% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Di tahun 2024 anggaran pendidikan Indonesia senilai Rp660,8 triliun dan  di tahun 2025 mencapai Rp724,3 triliun. Peningkatan anggaran pendidikan seharusnya dapat sejalan dengan meningkatnya layanan pendidikan, baik secara kualitas maupun  kuantitas. 

Namun, sejak tahun 2025 terjadi alokasi anggaran pendidikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG menjadi bagian dari program kerja Prabowo-Gibran dengan dalih menyiapkan makanan yang bernutrisi bagi anak-anak Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa program ini dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan?

Berdasarkan data Kemenkeu, anggaran pendidikan di tahun 2025 mencapai Rp724,3 triliun dengan alokasi MBG sekitar Rp71 triliun. Anggaran MBG meningkat kembali di tahun 2026 menjadi Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan senilai Rp761,1 triliun. Artinya, pemerintah benar-benar fokus dalam menyediakan makan bergizi gratis bagi anak-anak tanpa melihat akar masalah pendidikan Indonesia yang sebenarnya.

Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia cukup  kompleks dan luas. MBG yang ditawarkan pemerintah bukanlah solusi yang tepat di tengah-tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat. Anggaran pendidikan yang terpotong karena adanya program MBG memicu permasalahan baru. Sebab sebagian anggaran yang terpotong memangkas kebutuhan pendidikan, seperti gaji tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. 

Akses pendidikan yang layak belum dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman atau pedesaan. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat yang tinggal di  wilayah perkotaan, mereka masih dapat mengakses layanan pendidikan dengan mudah. Bagaimana ingin maju jika dalam penyelesaian masalah pendidikan saja pemerintah tutup mata? 

Meningkatnya anggaran untuk program MBG dan pengabaian kesetaraan pendidikan bagi anak-anak bangsa memicu kritikan keras dari masyarakat. Lontaran kalimat bahkan teriakan  dari masyarakat tidak pernah dipedulikan sekali pun oleh pemerintah. Program MBG tetap dijalankan oleh pemerintah meskipun di tengah kritikan yang terus mengalir dan kesukaran anak-anak bangsa dalam mencari kesetaraan.

Puncaknya seperti aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Jakarta dan Yogyakarta. Pada hari Sabtu (13/6/2026) terjadi aksi demonstrasi di Yogyakarta, massa menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan  pemerintah yang dinilai tidak memihak terhadap masyarakat. Dari maklumat Aliansi Rakyat memanggil  terdapat 10 tuntutan yang salah satu diantaranya menyinggung pendidikan gratis. Hal ini  terdapat pada poin nomor 4, yakni “Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia”.

Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak pernah terselesaikan dengan baik. Bergantinya sistem pemerintahan diikuti dengan bergantinya sistem pendidikan, tetapi kualitas pendidikan yang layak belum terwujud sama sekali. Masih banyak wilayah di tanah air  yang minim terhadap  akses pendidikan.Pembangunan pendidikan di perkotaan cenderung menciptakan kualitas SDM yang mumpuni, sedangkan di pedesaan justru masih bertarung dengan aksesibilitas dan infrastruktur yang layak.

Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) menjadi wilayah yang paling merasakan dampak dari kesenjangan pembangunan  pendidikan. Banyaknya wilayah di pedesaan yang minim akan ruang kelas layak pakai, sarana dan prasarana yang memadai, serta kondisi geografis yang curam menyebabkan sulitnya akses pembangunan pendidikan di wilayah tersebut. Salah satu contohnya terdapat di Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Wilayahnya yang berada di pelosok Bima menyebabkan Desa Nunggi masih mengalami ketimpangan terkait aksesibilitas dan infrastruktur sekolah yang memadai.

Mengutip sumber dari bimakab.bps.co.id  jarak Desa Nunggi menuju ibu kota Kecamatan Wera sekitar 3 km, sedangkan jarak menuju ibu kota Kabupaten Bima berjarak sekitar 74 km. Artinya secara geografis Desa Nunggi berada relatif jauh dari pusat pemerintahan, sehingga jarak menjadi salah satu faktor yang menghambat akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima merilis data terkait tingkat pendidikan di Kecamatan Wera. Berdasarkan jumlah sekolah atau satuan tingkat pendidikan kebanyakan didominasi dengan TK berjumlah 26 bangunan, SD berjumlah 31 bangunan, dan SMP berjumlah 11 bangunan. Sementara itu, untuk SMA hanya terdapat 4 bangunan dan SMK sebanyak 3 bangunan. 

Banyaknya jumlah bangunan  TK, SD, dan SMP tidak disertai juga dengan peningkatan jumlah bangunan SMA dan SMK di wilayah Wera. Adanya keterbatasan terhadap akses pendidikan menengah dan kejuruan menyebabkan dorongan putus sekolah tinggi. Jarak yang jauh menuju ibu kota kabupaten membutuhkan dana yang tidak sedikit, secara administratif wilayah kabupaten merupakan  pusat pemerintahan sehingga pembangunan cenderung lebih maju, termasuk dalam hal jumlah bangunan. Jarak dan biaya yang mahal tidak sepadan dengan ekonomi masyarakat yang rendah.

Keterbatasan akses pendidikan di SMA dan SMK mendominasi tingkat putus sekolah yang tinggi di wilayah Wera. Data BPS di tahun 2025 menunjukkan adanya pasang surut jumlah murid di tingkat SMA, sedangkan di tingkat SMK menunjukkan tren yang positif. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa adanya kecenderungan anak-anak muda di Wera lebih memilih untuk masuk SMK dibanding SMA. Latar belakang ini disebabkan ekonomi dan daya beli masyarakat yang rendah sehingga keterampilan yang didapatkan dari SMK menjadi modal bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain di Wera, keterbatasan terhadap akses pendidikan juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Beberapa daerah di bagian pelosok memiliki kondisi yang sama dengan Kecamatan Wera. Dalam artikel yang bersumber dari samawarea.com melaporkan beberapa sekolah yang jauh dari standar pendidikan layak. Beberapa sekolah tersebut di antaranya, SDN Semongkat Sampar di Kecamatan Batu Lanteh, SDN dan SMP Satu Atap (Satap) Teladan di Kecamatan Lenangguar, SDN 01 dan  SMPN 3 Satap Senawang di Kecamatan Orong Telu.  

Minimnya fasilitas penunjang seperti ruang kelas, kamar mandi, UKS, dan musala menjadi bukti akses pendidikan yang memadai masih belum dirasakan semua anak. Kondisi pendidikan di wilayah Wera dan Sumbawa menunjukkan kurang pekanya pemerintah dalam membangun layanan pendidikan yang layak. Hingga hari ini, Wera dan Sumbawa masih terus berjuang untuk memfasilitasi setiap anak agar merdeka belajar.

Merujuk pada amanat  UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) menekankan 20% dari total APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dialokasikan ke dalam bidang pendidikan. Tahun 2024 anggaran pendidikan Kabupaten Sumbawa sebesar 20 milyar. Mengikuti Sumbawa pemerintah Bima pun turut menganggarkan 1,96 triliun dari APBD. 

Besarnya alokasi dan penggunaan anggaran dalam bidang pendidikan seharusnya mampu meningkatkan pelayanan kualitas pendidikan, baik dari segi infrastruktur sekolah, kemudahan aksesibilitas pendidikan, serta kualitas dan kuantitas guru yang memadai. Namun, hasilnya justru masih jauh dari harapan. Lalu pertanyaan yang muncul, ke mana perginya semua anggaran pendidikan?

Selama ini pemerintah cenderung fokus pada pembangunan  pendidikan yang berada di wilayah perkotaan. Kemudahan akses dalam segala aspek kehidupan di wilayah perkotaan berbeda jauh dengan wilayah pedalaman. Seharusnya, kenyamanan dan kemudahan ini dapat dirasakan oleh semua orang. Ibarat kata, kota terlalu diistimewakan dibanding pedalaman.

Hasilnya, banyak ketimpangan yang dirasakan terutama dalam aspek pendidikan yang menjadi corong perubahan hidup di masa depan. Jika di Mataram orang-orang mudah mendapatkan layanan pendidikan, di pelosok Bima dan Sumbawa masih berjuang mendapatkan akses pendidikan yang layak. 

Aini Anisa Amin

Editor: Dita Iva Sabrina

Aksi ini diinisiasi sebagai sikap mahasiswa UNY menolak pernyataan Rektor UNY yang siap mengelola SPPG. Selain itu massa juga menyoroti persoalan kebijakan pembatasan akses masuk kampus 4 pintu, pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa baru yang wajib tes di UNY, dan sejumlah penolakan kebijakan lain berskala nasional.

Massa aksi dihadang petugas keamanan dan staf rektorat ketika akan membentangkan spanduk perangkat aksi. Andri, perwakilan Aliansi Mahasiswa UNY menyebutkan pihak rektorat berjumlah sekitar 20 petugas, sedangkan massa aksi sekitar 15 mahasiswa. Pihak rektorat melarang massa dan sempat mempermasalahkan terkait izin pelaksanaan aksi.  “Terus kami tanyakan ‘Kenapa tidak boleh, Pak?’ Katanya, area sini harus clear,” tutur Andri saat diwawancarai awak Ekspresi pada Sabtu (27/6/2026).

Andri menceritakan kondisi sebelum aksi berlangsung cukup ramai, tegang, dan sempat terjadi saling dorong. Massa sempat berdebat dengan staf rektorat sebelum Wakil Rektor SDM dan Hukum datang. “Ke staf rektorat, kami mengatakan bahwa kita ini sedang bersikap terhadap statement Pak Rektor yang siap mengelola SPPG, makanya kita bersikap untuk menolak pernyataan tersebut,” ungkap Andri. 

Wakil Rektor Bidang SDM dan Hukum UNY, Siswanto, kemudian menghampiri kerumunan, ia mengatakan jika spanduk aksi tersebut sampah, kotor, dan tidak pantas. “Kotor, mengotori lantai, mengotori pandangan, nggak pantas diletakkan di sini,” ucap Siswanto dalam video reels akun Instagram @gardabiru.uny.

Andri lantas menanggapi pernyataan tersebut, “Ya Pak, kalau [tulisan dalam spanduk] enggak pantas kita kritisi bersama, tidak pantasnya di mana?” Andri kemudian melanjutkan, “di sini [spanduk aksi] enggak ada kata-kata yang kita tuliskan secara provokatif, enggak menyinggung personal dan bersih dari kata-kata sara.” Namun, Siswanto tetap menolak pemasangan spanduk perangkat aksi dengan alasan spanduk tersebut kotor.

Siswanto juga mencecar dengan terus mengucapkan “di mana?” Ia meminta massa aksi untuk menunjukkan keberadaan SPPG di UNY. Dalam wawancara, Andri menjelaskan terjadi kesalahpahaman karena pihak birokrat mempertanyakan lokasi, sedangkan yang dimaksud massa adalah pernyataan rektor yang siap mengelola SPPG. “Sebelum itu [UNY mengelola SPPG] terimplementasikan, sebelum itu terlaksana, maka kita punya sikap sebagai maksud kita menolak,” terang Andri. 

Massa aksi kemudian berpindah dan melakukan aksi teatrikal di depan pintu Gerbang Utama UNY. Meskipun petugas keamanan sempat melarang, massa tetap melanjutkan aksi simbolik berupa tabur kembang, teatrikal dengan maskot berpakaian jas almamater UNY yang membawa buku dan ompreng MBG. Beberapa massa turut menyampaikan orasi, pembacaan puisi, dan membentangkan poster bertuliskan penolakan kampus menjadi pengelola SPPG.

Aksi ini diadakan bersamaan setelah wisuda usai dengan harapan keresahan tersebut dapat diketahui secara lebih luas. “Justru momennya adalah biar masyarakat tahu gitu loh bahwa UNY ini sedang tidak baik-baik saja. Maka kami memanfaatkan momentum ini, dengan statement [UNY siap mengelola SPPG] yang menurut kami itu sangat mengecewakan gitu, ya. Makanya kami putuskan di waktu wisuda,” pungkas Andri.

Luisa Diah Cahyaningtyas

Editor: Dita Iva Sabrina

Reporter: Luisa Diah Cahyaningtyas dan Dita Iva Sabrina

Ketika diwujudkan dalam sebuah aksi nyata, tak semuanya dapat kesempatan untuk bicara. Belasan orang mungkin bisa berorasi. Mereka menyampaikan belasan hingga puluhan isi pikiran. Lalu, tak hanya satu atau dua orang kemudian mengakhirinya dengan menyebutkan tuntutan-tuntutan.

Aksi itu nyata. Pikiran–kekhawatiran itu didengar dan dibaca. Ratusan–ribuan orang berdiri. Bahu mereka pegal sebab mengangkat kepalan tangan kiri terlalu lama. Namun, mata mereka tetap menatap, telinga tetap menyimak, dan mulut mereka tetap terus berteriak. Melalui aspirasi, mereka menyuarakan kemarahan atas carut-marutnya keadaan.

Di antara ratusan–ribuan orang berdiri, hanya belasan–puluhan yang bisa berorasi. Hanya segelintir perwakilan aliansi yang suaranya terdengar hingga ujung jalan.

Hanya segelintir perwakilan—mereka yang tidak diwakilkan punya aksi lain lagi. 

Pada Sabtu (13/06/2026) petang itu, tak semuanya bersuara. Hujan mengguyur dari siang hingga sore. Meski begitu, mereka datang. Ratusan dari mereka tunjukkan eksistensi meski kuyup dari rambut hingga jempol kaki. Mahasiswa, ojek daring, ibu-ibu, semuanya datang dengan kemarahan masing-masing. 

Selama mampu menggunakan salah satu dari kelima indra, aspirasi masih bisa digaungkan. Hal ini yang kemudian, bersama rasa dingin dari angin yang menerpa baju basah setelah hujan, saya sadari dalam pikiran. 

Semakin lama saya berdiri di tengah kerumunan, semakin saya sadar bahwa suara-suara itu tidak hanya datang dari pengeras suara. Lalu gambar dan tulisan muncul satu-persatu. Sebagian lain diangkat tinggi-tinggi di atas kepala. Sebagian lain ditulis dengan spidol hitam di atas karton bekas. Sebagian lagi digambar dengan garis-garis yang mungkin dibuat terburu-buru semalam sebelumnya. Mereka tampak membara apa adanya. 

Pikiran–kekhawatiran–aspirasi tak selalu membutuhkan suara. Kadang ia hadir dalam tulisan, gambar, atau sekadar keberanian untuk tetap berdiri di tengah hujan dan angin dingin yang menerpa.

Untuk mereka yang tak punya kesempatan untuk bicara di atas panggung aksi, tulisan menjadi solusi. Untuk mereka yang tak begitu bisa menulis pantun dan puisi, gambar menjadi opsi. Untuk mereka yang tak bisa mengukir aspirasi dengan kedua tangan, teriakan dan tatapan nyalang menjadi bukti bahwa mereka tetap ada dalam eksistensi. 

Tak semua kekhawatiran disampaikan lewat suara. Tak semua aspirasi diwakilkan lewat orasi. Gambar dan tulisan itu, mereka mewalikan pikiran–aspirasi ratusan orang yang menjadi bukti bahwa mereka tetap ada dalam eksistensi. 

Ada yang hanya terdiri dari beberapa kata. Ada yang penuh sesak oleh kalimat-kalimat panjang. Ada yang menggunakan gambar-gambar sederhana. Ada pula yang memilih satire yang membuat orang tertawa sebelum kemudian terdiam beberapa detik setelah memahami maksudnya.

Sebagian tampak dibuat dengan hati-hati. Huruf-hurufnya rapi, warnanya dipilih dengan sengaja. Sebagian lain terlihat tergesa-gesa. Tulisannya miring ke sana kemari, tintanya sedikit luntur terkena hujan, kertasnya koyak setengah bertahan. 

Tulisan-tulisan itu menjadi kalimat yang tak sempat diucapkan. Gambar-gambar itu menjadi penjelasan bagi kemarahan yang sulit dirangkum dalam kata. Keduanya bekerja bersama-sama. Semuanya menyampaikan hal yang sama. Mereka ingin dilihat, dibaca, dipikirkan. 

Mereka ingin didengar.

Nisrina Hasna Arista Said

Editor: Ratri Wahyuning Sekar Wilis

Reporter: Aris, Ratri, Indri, Belva, Aini, Luisa, Mutia, Sabrina, Lisa, Lula, dan Elsa.

Perwakilan Forum Cik Ditiro, yang menyebut dirinya sebagai Marsinah, mengatakan bahwa pertigaan Gejayan dipilih sebagai titik lokasi aksi karena memiliki nilai historis sebagai ruang perjuangan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Selain menjadi simbol perlawanan, kawasan tersebut dinilai sebagai ruang yang aman bagi rakyat untuk menyuarakan kritik, harapan, dan tuntutan kepada pemerintah.

“Tata kelola anggaran sekarang itu lebih banyak difungsikan untuk kepentingan politik sesaat atau kepentingan para oligarki, khususnya yaitu Danantara, kemudian MBG (Makan Bergizi Gratis) dan juga KDMP (Koperasi Desa Merah Putih),” ujarnya. Ia kemudian menambahkan, “Ketiga anggaran ini telah menyedot anggaran-anggaran yang peruntukannya adalah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat.”

Marsinah menilai bahwa dampak tata kelola anggaran yang keliru telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Mereka menyoroti turunnya daya beli, sepinya pasar tradisional, hingga munculnya konflik horizontal yang disebut berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Bagi mereka, ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya sekadar turunnya harga kebutuhan pokok, melainkan juga adanya perbaikan sistem pengelolaan anggaran yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Melalui orasi yang disampaikan para mahasiswa, pekerja buruh, petani, dan ibu rumah tangga, massa mengaitkan persoalan tata kelola anggaran dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Di tengah tuntutan terkait pendidikan gratis dan penguatan ekonomi kerakyatan, salah seorang massa aksi, Marsinah, menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran pada sektor kesehatan.

“Pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia harus dibarengi dengan jaminan layanan kesehatan yang inklusif, mulai dari kelompok usia produktif, lansia, hingga disabilitas,” tegasnya. Pihak mereka juga mengkritik program-program yang dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Melalui aksi ini, Marsinah berharap masyarakat terus menyuarakan tuntutan agar seluruh korban kriminalisasi dan represi mendapatkan kembali hak serta martabatnya. Mereka juga mendesak adanya jaminan agar para korban tidak menghadapi ancaman putus studi (DO), kesulitan memperoleh pekerjaan, maupun pengucilan sosial akibat keterlibatan mereka dalam menyampaikan aspirasi. 

Belva Ramadania Agnin

Editor: Daisyi Nuroni Zahiroh

Reporter: Belva, Aini, Luisa, Aris, Ratri, Mutia, Sabrina, Lisa, Lula, Indri, dan Elsa.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Cahya Imawati dengan menghadirkan tiga terdakwa, yakni dua mahasiswa Universitas Tidar, Muhammad Azhar Fauzan dan Purnomo Yogi Antoro, serta aktivis Ruang Juang, Enrille Championy Geniosa.

“Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa I Muhammad Azhar Fauzan, Terdakwa II Purnomo Yogi Antoro, dan Terdakwa III Enrille Championy Geniosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana yang di muka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut orang untuk melawan penguasa umum tindak kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Dua, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama lima bulan; Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dijalani [para] terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Empat, para terdakwa tetap ditahan,” ujar Ketua Majelis Hakim Cahya Imawati saat membacakan putusan.

Vonis tersebut mendapat respons dari keluarga terdakwa dan para simpatisan yang hadir di persidangan. Ibunda Enrille, Lilis, menilai putusan hakim tidak mencerminkan keadilan.

“Putusan lima bulan itu sangat tidak adil, tidak ada keadilan sedikitpun di dalamnya. Karena harusnya diputuskan tidak bersalah. Bahkan semua saksi ahli bilang itu bukan kriminal, apalagi judulnya konsolidasi. Terus, penulisan ACAB [All Cops Are Bastards] sudah ada karena itu jargon, bukan bentuk penghinaan ke polisi,” ujarnya.

Usai persidangan, para terdakwa sempat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi di dalam ruang sidang. Namun, mereka kemudian menyampaikan orasi di luar gedung pengadilan di hadapan para pendukung yang sejak pagi mengikuti jalannya sidang.

Salah satu pendamping terdakwa, Nurul, menyebut pembatasan tersebut tidak lazim dalam proses persidangan. “Proses sidang selesai, hakim menutup persidangan, jaksa langsung membawa tiga terdakwa, langsung dibawa ke sel. Padahal, biasanya mau di awal atau di akhir, terdakwa dikasih waktu untuk menyampaikan orasi atau apapun, tapi ini dibatasi. Kedua, tidak semestinya ada pengamanan sedemikian rupa dari Polres Magelang, ini sangat berlebihan. Tiga terdakwa seperti teroris yang mengancam kedaulatan negara,” katanya.

Orasi yang disampaikan para terdakwa di luar persidangan disambut dukungan solidaritas dari para simpatisan yang hadir di PN Magelang.

Ratri Wahyuning Sekar Wilis

Editor: Daisyi Nuroni Zahiroh

Reporter: Luisa Diah Cahyaningtyas, Aini Anisa Amin, Ratri Wahyuning Sekar Wilis

Berangkat dari kekhawatiran publik terhadap minimnya transparansi dan partisipasi dalam proses pembahasan tersebut, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) menggelar diskusi publik bertajuk “Pemilu Kita, Aturan Kita: Mengapa Masyarakat Harus Peduli Revisi UU Pemilu?”

Diskusi ini berlangsung pada Selasa (28/4/2026) di Burza Hotel Yogyakarta dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil.

Direktur Pelaksana Yayasan LKiS, Tri Noviana, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menginformasikan adanya revisi UU Pemilu kepada masyarakat luas. “Ini Pemilu kita, maka aturan ini juga harus kita kawal,” ungkapnya.

Dalam diskusi, narasumber Gugun El Guyanie (Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga) dan Sana Ullaili (Peneliti Yayasan LKiS) turut memaparkan pandangannya terhadap agenda revisi UU Pemilu. 

Menurut Gugun, urgensi revisi UU Pemilu sebelum memasuki siklus Pemilu 2029 bukan hanya agenda teknis rutin semata, melainkan juga kebutuhan konstitusional dan administratif yang mendesak. 

Berkaitan dengan mandeknya pembahasan draf RUU Pemilu di Komisi II DPR, ia menjelaskan bahwa tahapan sudah harus dimulai 2,5 tahun sebelum pemilu atau selambat-lambatnya seluruh tahapan awal sudah harus dikerjakan di tahun 2027. 

“Tetapi, lobi-lobi di Komisi II itu kelihatannya sudah by design. Agar revisi UU Pemilu nanti dibahas—disahkan dalam waktu yang sangat mepet, sehingga tidak ada ruang masyarakat sipil untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

Berdasarkan perkembangan hukum terbaru, Gugun menyampaikan setidaknya ada lima poin krusial yang mendasari urgensi tersebut. 

Pertama, perlunya penataan ulang keserentakan pemilu sebagai tindak lanjut putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024. Melihat beban kerja petugas KPPS Pemilu 2019 dan 2024 yang sangat tinggi, menurutnya, diperlukan revisi agar lebih efektif dan manusiawi.

Kedua, kepastian penegakan hukum dan kodifikasi hukum pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Ketiga, revisi untuk menentukan angka ambang batas yang baru dan berbasis pada metode penghitungan ilmiah (teknokratis). 

Keempat, digitalisasi pemanfaatan teknologi dalam pemilu dengan payung hukum yang detail dan kuat. Kelima penguatan independensi dalam penyelenggaraan pemilu.

Di sisi lain, Sana Ullaili menyoroti masih minimnya inklusivitas terhadap perempuan, difabel, ragam gender, dan penghayat kepercayaan dalam agenda Pemilu. “Secara tahapan Pemilu, kita demokratis, tetapi demokrasinya prosedural,” ungkapnya.

Dari sisi partisipasi, Sana mengungkapkan jika kuota afirmasi perempuan masih 30% dan terbatas di administratif. Begitupun dengan kuota keterwakilan difabel dan minoritas gender yang masih sangat minim.

Dalam akhir pemaparannya, ia mencantumkan rekomendasi perubahan beragam aspek dalam revisi UU Pemilu, yakni pendidikan politik dan demokrasi yang sistemis, berkelanjutan, serta terintegrasi. 

Sejak awal hingga akhir tahapan Pemilu, perlu adanya partisipasi substantif yang inklusif, proporsional, dan terbuka. Terkait partisipasi publik, Sana menyoroti pentingnya jaminan inklusivitas, serta peran pemerintah untuk memastikan aksesibilitas keterbukaan dan keamanan data pemilih di berbagai level basis sistem.

Luisa Diah Cahyaningtyas

Editor: Daisyi Nuroni Zahiroh

Reporter: Luisa Diah Cahyaningtyas, Aini Anisa Amin

Dalam kurun waktu 32 tahun, tentu ada banyak aturan, norma, hingga kebiasaan yang wajib dipatuhi. Berbicara tentang norma dari sudut pandang Orba, norma  tidak hanya dalam lingkup masyarakat, tetapi juga keluarga. Orba melihat keluarga bukan sebagai ruang pribadi milik individu, tetapi sebagai ruang bersama—tempat negara berhak ikut campur dalam mengatur arah kehidupan. Hal ini terdengar aneh dan jelas melanggar batas-batas privasi yang seharusnya dimiliki setiap individu. 

Bagi Orba, keluarga ibarat seorang anak yang harus diatur untuk menciptakan kebaikan bersama (common good) dalam kehidupan sosial-politik. Hal ini dapat diraih jika negara ikut campur untuk menjamin kehidupan masyarakat yang terstruktur.

Negara hadir sebagai sosok bapak yang tegas dan bijak—tercermin dalam diri Presiden Soeharto. Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan M. Ichsanuddin Ad, penulis buku Anda Sopan Bapak Segan dalam diskusi buku yang diadakan oleh Multitude (Toko Buku dan Angkringan), Jumat (19/4/2026).

Diskusi ini menjadi menarik saat Erica, narasumber dari Radio Buku, berpendapat terkait hubungan antarkeluarga dan negara. Erica menganggap bahwa andil besar masuknya keluarga dalam negara tidak lepas dari peran istri Presiden Soeharto, Ibu Siti Hartinah atau sering dipanggil Ibu Tien.

Sosok Ibu Tien digambarkan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Ia dicitrakan sebagai seorang istri dan perempuan yang bijak. Kesan ini mendorongnya menciptakan program PKK (Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Program PKK merupakan usaha terstruktur dan panjang yang dilakukan pemerintah demi menciptakan stabilitas sosial. 

Seperti yang telah saya singgung di atas, pemerintah ingin menciptakan kebaikan bersama untuk seluruh masyarakat. Kebaikan bersama ini terwujud lewat program PKK yang membentuk tingkah laku individu. Hasilnya, lahir masyarakat yang patuh dan cenderung dikontrol oleh negara. Tindakan ini sebenarnya usaha terstruktur negara untuk menciptakan iklim sosial-politik yang stabil. Keadaan negara yang stabil mendorong penanaman modal asing dari berbagai negara.

Pada tahun 1992-1995, pemerintah Orba mengeluarkan buku PKK yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat. Biko, Editor Penerbit Semut Api, selaku narasumber ketiga, merespons pernyataan ini dengan jelas. Menurutnya, sasaran utama dari keluarnya buku PKK sebagai pedoman sikap dalam kehidupan adalah para pemuda. 

Pemerintah Orba menyadari bahwa potensi kekuatan para pemuda terletak pada keinginan mereka dalam melakukan perubahan sosial. Misal, para pemuda bisa menginisiasi massa untuk melakukan demonstrasi atau aksi jika negara terlalu menekan masyarakat. Dorongan semangat yang ada dalam diri masing-masing dapat menjadi momok menakutkan bagi pemerintahan Orba yang sedang berjalan dengan kesan tegas dan keras. Untuk mencegah hal ini terjadi, program PKK melalui pemberdayaan keluarga hadir untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dalam mendidik anak.

Tidak heran, generasi yang tumbuh pada masa Orba memiliki kecenderungan bersikap patuh, taat, serta keras merespons hal-hal yang dinilai melanggar norma. Dalam artian, generasi ini tumbuh bersama norma yang digalakkan pemerintah Orba lewat program PKK. 

Diskusi menjadi semakin menarik ketika seorang peserta mengajukan pertanyaan, “Apa konsekuensi yang didapatkan keluarga atau anak-anak yang melanggar batas-batas kepatuhan tersebut?”

Bagi Biko, kondisi sosial cenderung membentuk sifat individu. Mereka tumbuh dengan segala kebiasaan, norma, serta aturan lain yang membentuk kepatuhan terhadap kehidupan sosial. Ini yang sering disebut sebagai rekayasa sosial, artinya, usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk keadaan yang diinginkan oleh negara. Keadaan yang diinginkan itu adalah stabilitas dan taatnya masyarakat. 

Kemudian, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan, baik oleh keluarga sebagai suatu lembaga pribadi maupun anak sebagai bagian dari lembaga pribadi tersebut, akan ada sanksi sosial yang dikenakan. Sanksi ini dapat berupa pelabelan yang disematkan sehingga mendorong masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, untuk menjauhi individu yang melakukan pelanggaran. Tindakan ini dilakukan  agar anak-anak atau keluarga mereka tetap merasa aman.

Pelabelan yang dilakukan ini mengingatkan saya pada salah satu teori sosial dari Howard S. Becker. Becker menawarkan suatu pandangan terkait pelabelan sosial yang dilakukan terhadap individu yang melakukan kesalahan. 

Argumen yang diajukan menyebut bahwa sejatinya tindakan pelabelan ini terjadi saat individu tidak sengaja melakukan kesalahan primer. Namun, penjelasan individu tersebut ditolak oleh masyarakat dan mereka menganggap ini sebagai kejadian fatal sehingga mendorong adanya pengucilan. Pengucilan ini mendorong individu kembali melakukan tindakan yang sama dalam keadaan sadar yang disebut tingkatan sekunder.

Efek pengucilan dan penolakan masyarakat dalam menerima penjelasan mendorong terciptanya tingkatan sekunder. Tingkatan sekunder merupakan bentuk perilaku negatif yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan dari siapapun. Tindakan ini merupakan bentuk dari respon individu terhadap kesalahan primer yang tidak disengaja.

Teori Howard Becker ini sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Orba. Masyarakat ditekan dengan keras guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan. Keluarga sebagai corong utama dipaksa untuk menekankan sikap patuh dan taat pada anak-anak agar saat tumbuh besar mereka dapat menjadi warga negara yang baik.

Keluarga adalah ranah pribadi yang jauh dan terlarang dari intervensi negara. Hal ini berlaku untuk menjamin kebebasan hak-hak individu sebagai warga negara. Lahirnya program PKK dalam mengatur kehidupan keluarga menimbulkan bias di masyarakat. Saya pikir kekuasaan pemerintah Orba sudah tidak hanya menyangkut tentang negara tetapi juga kehidupan pribadi. Dorongan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang stabil malah berubah menjadi pemaksaan. 

Mendidik anak-anak merupakan hak keluarga. Norma, sikap, atau aturan yang seperti apa dan bagaimana yang harus mereka taati, ditentukan oleh masing-masing orang tua. Negara tidak bisa memaksakan ajaran sopan dan patuh menurut mereka ke dalam pengasuhan keluarga. Program PKK yang digalakkan mendorong adanya generalisasi terhadap tingkah laku anak-anak. 

Perlu disadari, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan pola asuh dari setiap keluarga berbeda mengikuti karakter anak. Bagi Orba, anak-anak dianggap hanya sekumpulan individu kecil yang tidak punya kuasa. Anak-anak tidak dipandang sebagai individu yang merdeka, sebab mereka belum dapat bersuara. Inilah letak kesalahan fatalnya, pola pikir negara yang demikian mendorong terbentuknya pedoman pola asuh yang baik dan sopan ala pemerintah Soeharto. 

Efek yang paling terasa adalah anak menjadi takut bersuara karena memberikan pendapat yang berbeda dari orang tua dianggap tidak sopan. Untuk mencapai kebaikan bersama, konsep keadilan adalah hal utama. Sebelum memenuhi hak-hak negara, pastikan lebih dulu hak-hak individu terpenuhi. 

Aini Anisa Amin

Editor: Daisyi Nuroni Zahiroh