FATAHILLAH 313

PKS Terima Audiensi Aliansi Emak-emak Lintas Provinsi, Desakan Pemakzulan Gibran

2026-10-23T05:37:54.290+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menerima audiensi Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi bersama sejumlah aktivis, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan purnawirawan yang menyampaikan aspirasi terkait tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya para peserta untuk mendorong partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI agar mengambil sikap terhadap persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang mereka persoalkan.
Dalam audiensi itu, peserta meminta PKS mengawal aspirasi tersebut melalui mekanisme konstitusional di parlemen.

Perwakilan PKS yang hadir, anggota DPR RI Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan sikap yang telah disampaikan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.

Ia juga menjelaskan sejumlah jalur konstitusional yang dapat menjadi perhatian, termasuk mekanisme penyampaian pendapat DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Audiensi ini berlangsung di tengah dorongan kelompok masyarakat yang menginginkan penjelasan dan tindak lanjut atas persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Namun, tuntutan pemakzulan yang disampaikan peserta tetap merupakan aspirasi politik dan hukum yang harus diproses melalui mekanisme serta persyaratan konstitusional yang berlaku.

Aspirasi lintas provinsi, PKS diminta mengambil peran

Rombongan yang hadir membawa aspirasi dari sejumlah daerah, antara lain Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

Mereka didampingi berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, perwakilan organisasi perempuan, Mujahidah Pembela Islam (MPI), Front Pembela Islam (FPI), serta sejumlah tokoh yang selama ini menyoroti persoalan dokumen pendidikan dan proses pencalonan Gibran.

Perwakilan Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi, Meri, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar untuk menyampaikan keluhan, melainkan meminta langkah konkret dari partai politik yang mempunyai kekuatan di parlemen.

Menurut Meri, pihaknya sebelumnya telah melakukan audiensi dengan PDI Perjuangan.

Setelah itu, mereka mendatangi DPP PKS dengan harapan memperoleh tanggapan dan kepastian mengenai tindak lanjut aspirasi tersebut.

Ia menilai PKS memiliki posisi strategis karena merupakan partai berasas Islam yang mempunyai perwakilan di DPR RI.

Karena itu, ia berharap partai tersebut dapat mendorong komunikasi dan konsolidasi dengan fraksi-fraksi lain.

Meri juga menyampaikan bahwa kelompoknya telah membuka posko pengaduan terkait persoalan ijazah dan mengumpulkan aspirasi masyarakat di sekitar Gedung DPR.

Menurut penuturannya, kegiatan itu dilakukan secara sukarela sebagai bagian dari perjuangan yang mereka anggap berkaitan dengan akuntabilitas pejabat publik.

Ia bahkan menyampaikan peringatan bahwa apabila aspirasi tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut, kelompoknya akan mempertimbangkan langkah konstitusional berikutnya, termasuk penyampaian pendapat di muka umum sesuai ketentuan hukum.

Bagi para peserta, persoalan ini tidak hanya menyangkut satu orang pejabat, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap persyaratan pencalonan dan penegakan hukum yang setara.

Persoalan ijazah menjadi pusat tuntutan

Dalam berbagai penyampaian, peserta audiensi berulang kali menyoroti dokumen pendidikan Gibran dan mempertanyakan dasar administrasi yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden.

Mereka mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mereka jadikan dasar untuk meminta tindak lanjut dari lembaga negara.

Peserta menilai bahwa persoalan persyaratan pendidikan perlu mendapatkan penjelasan yang memadai dan tidak berhenti pada debat publik.

Sejumlah peserta juga menghubungkan persoalan Gibran dengan polemik dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Mereka meminta agar persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan pejabat publik ditangani melalui proses pemeriksaan yang terbuka dan sesuai hukum.

Dalam forum tersebut, beberapa pembicara menggunakan istilah seperti “ijazah gate” dan “Gibran Gate” untuk menggambarkan persoalan yang mereka soroti.

Aktivis meminta DPR menggunakan mekanisme konstitusional

Perwakilan aktivis, Ustaz Eka Jaya, meminta PKS mengawal persoalan tersebut melalui fraksinya di DPR RI.

Ia berpendapat bahwa anggota parlemen perlu berkoordinasi dengan partai-partai lain agar aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat dibahas melalui jalur kelembagaan.

Menurut Eka Jaya, pihaknya menghendaki agar proses politik tidak berhenti pada pertemuan dan pernyataan dukungan.

Ia meminta adanya langkah lanjutan yang jelas dari partai-partai yang menerima aspirasi mereka.

Pertanyaan serupa disampaikan Ustaz Gunawan dari Lampung.

Ia meminta penjelasan mengenai sikap politik PKS terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, persoalan persyaratan pencalonan, serta kemungkinan penggunaan hak-hak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Gunawan juga menanyakan bagaimana partai-partai yang memiliki fraksi di DPR akan merespons persoalan yang dinilai berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan kualifikasi pejabat publik.

Sementara itu, Rustam Effendi, salah seorang aktivis yang hadir, meminta PKS tampil sebagai partai yang berani mengambil sikap.

Ia menyampaikan pengalamannya menghadapi persoalan hukum dan berharap partai tersebut memberikan perhatian terhadap perkara-perkara yang menurutnya berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat serta penegakan hukum.

Pernyataan para aktivis itu memperlihatkan satu tuntutan utama:

Mereka ingin persoalan yang diperdebatkan di masyarakat dibawa ke lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menindaklanjutinya.

Perwakilan perempuan menuntut kesetaraan di hadapan hukum

Aspirasi dari kelompok perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam audiensi.

Perwakilan dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sejumlah organisasi lainnya menyampaikan pandangan mereka mengenai pendidikan, keteladanan pemimpin, dan tanggung jawab partai politik terhadap suara masyarakat.

Edi Kusita, yang memperkenalkan diri sebagai Ketua Alpin Sumatera Selatan, menyampaikan bahwa pihaknya bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan anak.

Ia mengkhawatirkan dampak polemik persyaratan pendidikan pejabat publik terhadap pesan yang diterima generasi muda mengenai pentingnya pendidikan dan tanggung jawab.

Perwakilan perempuan dari Jawa Barat juga meminta PKS mengambil sikap yang jelas.

Mereka menilai bahwa persoalan persyaratan pendidikan pejabat publik harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan dukungan politik terhadap seseorang.

Bundawati, salah seorang peserta, mengutip Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Ia meminta agar prinsip tersebut menjadi pertimbangan dalam penanganan persoalan yang mereka bawa.

Peserta lainnya menekankan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan masyarakat yang memilih wakil-wakilnya di parlemen.

Mereka meminta agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumentasi audiensi, tetapi memperoleh tindak lanjut yang dapat dijelaskan kepada publik.

Sejumlah pembicara juga menyampaikan bahwa gerakan mereka dilakukan secara sukarela, dengan mengerahkan waktu, tenaga, dan biaya sendiri.

Mereka berharap keterlibatan perempuan dalam persoalan politik dan ketatanegaraan tidak dipandang sebelah mata.

Akademisi menyoroti aspek hukum dan administrasi negara

Leoni, yang diperkenalkan dalam forum sebagai akademisi dan doktor lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), menyampaikan pandangan dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Leoni, persoalan dokumen pendidikan Gibran perlu dilihat dalam kaitannya dengan persyaratan administrasi pencalonan dan mekanisme hukum yang tersedia.

Ia juga menghubungkan polemik tersebut dengan persoalan dokumen pendidikan Joko Widodo, yang menurutnya masih menjadi objek penelusuran dan perdebatan.

Leoni menyatakan bahwa DPR perlu menjalankan perannya apabila terdapat persoalan yang memenuhi dasar dan persyaratan hukum untuk ditindaklanjuti. Ia juga menyebut kemungkinan mengangkat persoalan lain terkait proses Pemilu 2024 apabila langkah yang diharapkan para peserta tidak berjalan.

Pandangan tersebut merupakan pendapat yang disampaikan dalam audiensi. Penetapan adanya pelanggaran dalam proses pemilu, manipulasi dokumen, atau tindak pidana tetap memerlukan pemeriksaan oleh lembaga berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

Pokok yang ingin ditekankan Leoni adalah perlunya pertanggungjawaban kelembagaan.

Menurut pandangannya, persoalan yang menyangkut persyaratan pejabat publik tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mardani Ali Sera: PKS akan menindaklanjuti aspirasi

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mardani Ali Sera menyampaikan apresiasi kepada rombongan yang datang dari berbagai daerah.

Ia menilai partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Mardani menyebut Presiden PKS Almuzzammil Yusuf telah menyampaikan sikap mengenai persoalan yang disebutnya sebagai “ijazah gate”.

Menurut Mardani, sikap tersebut menjadi dasar bagi PKS untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang tersedia.

Ia kemudian menjelaskan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam penjelasannya, ia menguraikan bahwa proses tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang ditentukan konstitusi atau kondisi ketika pejabat tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.

Mardani juga menyinggung mekanisme hak menyatakan pendapat di DPR.

Ia menyebut perlunya dukungan lintas fraksi dan komunikasi dengan partai politik lain agar langkah kelembagaan dapat dibahas lebih lanjut.

Ia mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah kalangan, termasuk perwakilan PDI Perjuangan.

Namun, ia menekankan bahwa sikap resmi pimpinan partai dan dukungan fraksi menjadi unsur penting dalam menentukan langkah berikutnya.

Mardani mengingatkan bahwa mekanisme ketatanegaraan memiliki tahapan yang tidak dapat disamakan dengan aksi demonstrasi.

Karena itu, ia meminta peserta audiensi tetap menjaga ketertiban, mengikuti aturan, dan terus menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bidang Advokasi PKS menjelaskan bahwa partai memiliki layanan advokasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi.

Layanan tersebut ditawarkan sebagai salah satu saluran bagi warga yang menghadapi persoalan hukum.

Meski demikian, penjelasan dalam audiensi belum merupakan keputusan DPR untuk memulai proses pemakzulan.

Tindak lanjutnya masih bergantung pada langkah politik, persyaratan hukum, dan prosedur konstitusional yang berlaku.

Pernyataan sikap empat poin

Menjelang penutupan pertemuan, Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi membacakan pernyataan sikap yang ditandatangani peserta audiensi.

Dokumen tersebut memuat empat tuntutan utama.

Pertama, mendesak DPR RI menggulirkan proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029.

Kedua, meminta para ketua partai politik mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengarahkan jajaran partainya untuk mendukung pembahasan proses tersebut melalui fraksi-fraksi di DPR.

Ketiga, meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap terhadap aspirasi pemakzulan melalui mekanisme konstitusional, dengan alasan menjaga marwah bangsa dan kestabilan nasional.

Keempat, meminta seluruh pihak terkait segera menindaklanjuti aspirasi tersebut agar tidak berkembang menjadi gejolak yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.

Dalam pernyataan itu, aliansi menyebut putusan Mahkamah Konstitusi yang mereka rujuk sebagai dasar untuk mendorong tindak lanjut.

Pernyataan sikap tersebut menunjukkan bahwa peserta ingin membawa tuntutan mereka dari ruang audiensi menuju pembahasan politik yang lebih luas.

Menunggu langkah lanjutan

Setelah audiensi, sejumlah peserta kembali menyampaikan apresiasi atas penerimaan DPP PKS.

Mereka berharap komunikasi dengan partai politik dapat berlanjut dan menghasilkan kejelasan mengenai mekanisme serta waktu tindak lanjut.

Para aktivis juga menyampaikan bahwa perjuangan mereka tidak hanya ditempuh melalui audiensi, tetapi melalui beberapa jalur yang mereka sebutkan dalam forum, termasuk penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum.

Perkembangan laporan tersebut perlu dinilai berdasarkan keterangan resmi lembaga yang menangani dan status hukum masing-masing perkara.

Pertemuan ini memperlihatkan bagaimana persoalan persyaratan pendidikan pejabat publik berkembang menjadi tuntutan politik dari kelompok masyarakat.

Bagi Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi, audiensi di DPP PKS merupakan bagian dari upaya meminta pertanggungjawaban partai politik terhadap aspirasi warga.

Bagi PKS, pertemuan tersebut menjadi forum untuk mendengar tuntutan masyarakat sekaligus menjelaskan jalur kelembagaan yang mungkin ditempuh.

Tahap berikutnya akan ditentukan oleh perkembangan komunikasi antarpartai, sikap resmi fraksi-fraksi di DPR, serta dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Hingga audiensi berakhir, tuntutan pemakzulan Gibran masih berada pada tahap aspirasi dan dorongan politik yang disampaikan para peserta.

Proses pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusional.

(as)

#PKS #MardaniAliSera #GibranRakabumingRaka #DPRRI #PemakzulanGibran #AliansiEmakEmak #Konstitusi #PolitikIndonesia #PenegakanHukum

TAK HANYA KPK, PDIP JUGA TOLAK USULAN LUHUT KE PRABOWO SOAL KERUGIAN NEGARA BUKAN BAGIAN DARI DEFINISI KORUPSI

2026-10-22T16:26:34.565+07:00

Fatahillah313, Depok - PDIP menilai usulan perubahan definisi korupsi terlalu menyederhanakan persoalan dan tidak menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

KPK juga menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Penolakan terhadap usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, agar kerugian negara tidak lagi menjadi bagian dari definisi korupsi, tidak hanya datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyampaikan keberatan atas gagasan yang diajukan Luhut kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai usulan itu terlalu menyederhanakan persoalan korupsi yang seharusnya ditangani melalui pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan, pembenahan tata kelola pemerintahan, penguatan supremasi hukum, hingga penindakan terhadap pelanggaran.

Di sisi lain, Luhut berpendapat bahwa perubahan definisi korupsi diperlukan agar penanganan perkara korupsi di Indonesia mengikuti standar internasional.

Ia merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan perdebatan mengenai bagaimana unsur kerugian keuangan negara ditempatkan dalam penanganan tindak pidana korupsi, sekaligus bagaimana aturan hukum dapat memberikan kepastian bagi kegiatan usaha tanpa mengabaikan kepentingan publik.

PDIP: Pemberantasan Korupsi Tidak Bisa Disederhanakan

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan mengubah atau mempersempit definisinya.
Menurutnya, persoalan korupsi membutuhkan agenda yang lebih konkret dan menyentuh berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara.

Ia menilai masyarakat mengharapkan langkah komprehensif dari hulu ke hilir.

Upaya tersebut mencakup pencegahan korupsi, pembangunan supremasi hukum, pembentukan budaya antikorupsi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dalam pandangan PDIP, pernyataan mengenai perubahan definisi korupsi seharusnya disertai penjelasan mengenai langkah nyata yang akan ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan demikian, agenda pemberantasan korupsi tidak berhenti pada perdebatan mengenai rumusan hukum, tetapi juga menjawab persoalan tata kelola pemerintahan.

Hasto menilai usulan Luhut tidak sejalan dengan harapan masyarakat apabila tidak disertai penjelasan mengenai cara mencegah terjadinya korupsi dan memastikan penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menekankan pentingnya keteladanan pemimpin dalam menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, pernyataan pejabat publik semestinya menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih serta menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Kereta Cepat dan Pemindahan Ibu Kota Menjadi Sorotan

Dalam menyampaikan kritiknya, Hasto mengangkat persoalan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan yang menurutnya perlu dikaji secara cermat, termasuk dari sisi penggunaan sumber daya negara.

Ia menyinggung kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Dalam konteks tersebut, Hasto mempertanyakan bagaimana kebijakan pembangunan seharusnya dipertimbangkan ketika terdapat persoalan pembiayaan, utang, dan potensi kerugian negara.

Salah satu contoh yang disampaikannya adalah proyek kereta api cepat.

Hasto menyoroti pembiayaan proyek tersebut dan konsekuensi utang jangka panjang yang dikaitkannya dengan beban negara.

Ia mempertanyakan apakah persoalan semacam itu dapat dikesampingkan apabila unsur kerugian negara tidak lagi menjadi bagian dari definisi korupsi.

Hasto juga menyinggung pemindahan ibu kota yang menurutnya membutuhkan kajian sosiologis mendalam.

Ia mempertanyakan bagaimana keputusan pembangunan berskala besar semestinya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk kemungkinan penggunaan anggaran untuk membuka lapangan pekerjaan bagi petani.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Hasto terhadap arah kebijakan dan pertimbangan penggunaan sumber daya negara.

Contoh-contoh yang disampaikannya digunakan untuk menegaskan bahwa pembahasan mengenai korupsi, menurut PDIP, tidak dapat dipisahkan dari persoalan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

PDIP Akui Persoalan Disiplin Kader

Dalam pernyataannya, Hasto juga menyinggung persoalan internal partainya.

Ia menyatakan bahwa PDIP menyadari adanya kader yang tidak berdisiplin dan menyalahgunakan kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penjelasan mengenai perlunya pembenahan internal dan penguatan pendidikan antikorupsi.

Hasto mengatakan PDIP sedang merancang sistem kaderisasi antikorupsi dengan melibatkan para pakar hukum.

Menurutnya, program tersebut direncanakan untuk diluncurkan pada November, bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan.

Agenda itu dimaksudkan untuk mengingatkan kader bahwa pengorbanan para pahlawan perlu dijawab melalui tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi.

Hasto menyebut pendidikan antikorupsi sebagai salah satu jawaban yang disiapkan PDIP untuk membangun disiplin kader.

Ia juga menekankan pentingnya meritokrasi, yakni sistem yang mengedepankan kemampuan dan prestasi dalam penempatan maupun pengembangan sumber daya manusia.

Melalui program tersebut, PDIP ingin mendorong pembentukan budaya antikorupsi di lingkungan partai.

Hasto menempatkan langkah itu sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengakuan mengenai adanya kader yang bermasalah sekaligus memperlihatkan bahwa pembahasan antikorupsi, sebagaimana disampaikan Hasto, tidak hanya ditujukan kepada pemerintah atau institusi lain.

Partai politik juga perlu membangun mekanisme internal untuk mencegah pelanggaran dan memperkuat integritas kadernya.

Hasto Soroti Dugaan Konflik Kepentingan di Pasar Saham

Selain mengkritik usulan perubahan definisi korupsi, Hasto mempertanyakan mengapa berbagai tuduhan mengenai dugaan kongkalikong, permainan di pasar saham, dan konflik kepentingan tidak menjadi perhatian utama dalam agenda pemberantasan korupsi.

Ia secara khusus menyebut Bayan Resources dalam konteks dugaan permainan dan konflik kepentingan yang, menurut pernyataannya, berkaitan dengan campur tangan kekuasaan serta kepercayaan pasar.

Hasto menilai persoalan semacam itu seharusnya dijawab melalui penjelasan dan langkah konkret, bukan dengan mengubah definisi korupsi.

Pernyataan tersebut merupakan kritik politik yang disampaikan Hasto.

Bagi Hasto, persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, keputusan publik tidak disalahgunakan, dan kepentingan ekonomi tidak mengalahkan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, keberatan PDIP terhadap usulan Luhut mencakup dua hal:

Penolakan terhadap penyederhanaan definisi korupsi dan tuntutan agar pemerintah lebih menekankan agenda pencegahan serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

KPK: Kerugian Negara Telah Diatur dalam Perundang-undangan

Penolakan terhadap gagasan Luhut juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara bukan sekadar persoalan istilah atau kebijakan administratif, melainkan telah ditempatkan dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Karena itu, pembahasan mengenai perubahan definisi korupsi perlu memperhitungkan hubungan antara aturan yang berlaku, konstruksi tindak pidana, serta konsekuensi hukum dari perubahan yang diusulkan.

Posisi KPK dalam persoalan ini berbeda dari penjelasan Luhut yang menekankan perlunya penyesuaian dengan standar internasional. KPK merujuk pada ketentuan hukum nasional yang telah mengatur unsur kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.

Meski demikian, untuk menilai lebih jauh perbedaan kedua pandangan tersebut, diperlukan penelaahan terhadap rumusan lengkap UNCAC, ketentuan hukum nasional, serta konteks penerapan masing-masing pasal.

Penyebutan konvensi internasional saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh unsur kerugian negara harus dikeluarkan dari hukum pidana korupsi Indonesia.

Luhut: Perubahan Diperlukan untuk Mengikuti Standar Internasional

Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak lagi menjadi bagian dari definisi korupsi.

Luhut menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui kajian yang disusun oleh tim Dewan Ekonomi Nasional mengenai persoalan tersebut.

Menurutnya, kajian itu diperlukan agar penanganan korupsi di Indonesia mengikuti standar internasional.

Ia merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia sekitar dua dekade lalu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam penjelasannya, Luhut menyoroti penyuapan atau bribery sebagai salah satu bentuk korupsi yang disebut dalam kerangka konvensi tersebut.

Ia berpendapat bahwa UNCAC tidak menjadikan kerugian negara sebagai unsur yang harus selalu menjadi bagian dari definisi korupsi.

Luhut juga menilai penerapan unsur kerugian negara dapat memberatkan kegiatan usaha, termasuk bagi Danantara, karena setiap kegiatan bisnis memiliki risiko.

Menurutnya, persoalan ini perlu diperhatikan agar risiko usaha tidak serta-merta diperlakukan sebagai persoalan korupsi.

Pandangan tersebut menjadi dasar argumentasi Luhut dalam mendorong perubahan.

Ia mengaitkan usulan itu dengan kebutuhan memberikan kepastian dalam kegiatan ekonomi dan menyelaraskan penanganan korupsi Indonesia dengan standar internasional.

Akan tetapi, risiko bisnis dan tindak pidana korupsi merupakan dua persoalan yang perlu dibedakan melalui ketentuan hukum dan fakta konkret.

Tidak setiap kerugian usaha otomatis merupakan korupsi, tetapi kerugian yang terjadi dalam suatu kegiatan bisnis juga tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan adanya tindak pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Perdebatan Berpusat pada Definisi dan Akuntabilitas

Perbedaan pandangan antara Luhut, PDIP, dan KPK memperlihatkan dua penekanan yang berbeda dalam pembahasan kebijakan antikorupsi.

Luhut menitikberatkan harmonisasi dengan standar internasional dan kepastian bagi kegiatan usahanya.

Sebaliknya, Hasto menekankan perlunya pendekatan menyeluruh, pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan, pendidikan antikorupsi, dan jawaban konkret atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Sementara itu, KPK mengingatkan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah diatur dalam perundang-undangan nasional, termasuk dalam KUHP Nasional.

Pada saat yang sama, perubahan aturan perlu mempertimbangkan kepastian hukum, perlindungan keuangan negara, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan suatu perkara berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku.

Penolakan PDIP dan sikap KPK menunjukkan bahwa usulan Luhut mendapat tanggapan kritis dari dua pihak dengan sudut pandang berbeda.
Hasto meminta agar agenda pemberantasan korupsi diarahkan pada tindakan nyata, sedangkan KPK merujuk pada kerangka hukum nasional yang telah berlaku.

Sementara itu, Luhut mempertahankan argumentasi bahwa perubahan diperlukan untuk mengikuti standar internasional dan menghindari pembebanan risiko usaha secara tidak tepat.

Perdebatan ini menempatkan pemerintah pada persoalan mendasar:

Bagaimana menyusun kebijakan yang memberikan kepastian bagi kegiatan ekonomi tanpa melemahkan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara.

Bagi publik, ukuran penting dalam agenda antikorupsi bukan hanya bagaimana suatu tindak pidana didefinisikan, melainkan juga bagaimana aturan diterapkan secara konsisten, dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif, dan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan negara dapat dipertanggungjawabkan.

(as)

#PDIP #KPK #LuhutBinsarPanjaitan #HastoKristiyanto #PrabowoSubianto #Korupsi #KerugianNegara #PemberantasanKorupsi #UNCAC #DewanEkonomiNasional #KUHPNasional #Antikorupsi #PolitikIndonesia

Presiden Prabowo Terbitkan Keppres Pemberhentian Sementara Wagub Babel Hellyana, Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bergulir di Pengadilan

2026-10-20T13:15:03.799+07:00

Fatahillah313, Babel - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian sementara Hellyana dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan perkara hukum dugaan penggunaan ijazah palsu yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Informasi mengenai keputusan tersebut disampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam konferensi pers yang digelar untuk memberikan penjelasan kepada publik.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Kurniadi, menyampaikan keterangan mengenai isi keputusan presiden dan konsekuensinya terhadap jabatan wakil gubernur.

Perkembangan ini menjadi perhatian karena menyangkut pejabat tinggi di tingkat provinsi yang sedang menghadapi proses hukum.

Pemberhentian sementara tersebut juga berkaitan dengan status jabatan dan hal-hal yang melekat pada kedudukan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selama keputusan itu berlaku.

Keppres Pemberhentian Sementara Hellyana

Berdasarkan keterangan dalam laporan yang disampaikan jurnalis Bangka Pos, Ricky Pratama, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keppres Nomor 102/P Tahun 2026 mengenai pemberhentian sementara Hellyana dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam materi sumber, keputusan tersebut disebut diterbitkan pada 23 September 2026.

Pemerintah provinsi kemudian menggelar konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan kebijakan tersebut, termasuk mengenai pelaksanaan pemberhentian sementara terhadap Hellyana.

Keputusan presiden itu berkaitan dengan perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Dengan demikian, pemberhentian sementara tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh wakil gubernur tersebut.

Penyampaian informasi melalui konferensi pers menjadi bagian dari penjelasan pemerintah daerah mengenai keputusan yang telah diterbitkan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan keterangan mengenai isi Keppres dan dampaknya terhadap kedudukan Hellyana sebagai pejabat pemerintahan daerah.
Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu masih berjalan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Karena itu, pemberitaan mengenai perkara ini harus tetap menempatkan status hukumnya sesuai dengan tahapan proses yang sedang berlangsung.

Pemprov Babel Gelar Konferensi Pers

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar konferensi pers untuk menyampaikan informasi mengenai Keppres pemberhentian sementara Hellyana.

Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Kurniadi, hadir memberikan penjelasan.

Ia didampingi Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Ibnu Susano, serta pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi.

Konferensi pers tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menerangkan substansi keputusan presiden sekaligus menjelaskan pelaksanaannya di lingkungan pemerintahan provinsi.

Kehadiran sejumlah pejabat terkait memperlihatkan bahwa penjelasan mengenai keputusan tersebut melibatkan unsur pemerintahan yang menangani pengawasan daerah, urusan pemerintahan, serta komunikasi dan informasi publik.

Dalam keterangannya, Imam Kurniadi menjelaskan bahwa sejak Keppres diterbitkan, hal-hal yang melekat pada jabatan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diberhentikan sementara sesuai dengan keputusan tersebut.

Penjelasan itu menjadi bagian utama dari konferensi pers, terutama mengenai konsekuensi administratif yang timbul setelah keputusan presiden berlaku.

Status Jabatan dan Konsekuensi Keputusan

Pemberhentian sementara Hellyana berkaitan langsung dengan kedudukannya sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut penjelasan yang disampaikan dalam konferensi pers, hal-hal yang melekat pada jabatan tersebut diberhentikan sementara sejak Keppres diterbitkan.

Kebijakan ini perlu dipahami dalam konteks keputusan yang bersifat sementara. Istilah tersebut menunjukkan status pemberhentian yang berbeda dari pemberhentian tetap.

Adapun kelanjutan status jabatan dan konsekuensi berikutnya harus mengacu pada ketentuan dalam keputusan resmi serta perkembangan proses hukum yang bersangkutan.

Dalam pemberitaan ini, belum terdapat keterangan terperinci mengenai pengaturan pelaksanaan tugas wakil gubernur selama Hellyana diberhentikan sementara.

Pemerintah provinsi melalui konferensi pers memberikan penjelasan kepada publik mengenai kebijakan itu.

Sementara itu, perkembangan berikutnya mengenai status jabatan maupun penanganan perkara perlu mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh instansi berwenang.

Perkara Dugaan Ijazah Palsu Masih Berjalan

Perkara yang menjadi latar belakang pemberhentian sementara Hellyana adalah dugaan penggunaan ijazah palsu.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Ricky Pratama, kasus tersebut sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Status perkara ini menjadi unsur penting dalam memahami hubungan antara proses hukum dan keputusan administratif yang diterbitkan presiden.

Sampai pada informasi yang termuat, belum disampaikan keterangan mengenai putusan akhir pengadilan atas perkara tersebut.

Tidak terdapat pula uraian terperinci mengenai isi dakwaan, alat bukti, tanggapan Hellyana, ataupun agenda persidangan selanjutnya.

Keppres pemberhentian sementara merupakan perkembangan administratif yang disampaikan, sedangkan penentuan mengenai perkara pidana berada dalam proses peradilan.

Kedua hal tersebut saling berkaitan dalam konteks pemberitaan, tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda.

Keputusan presiden menyangkut status jabatan, sedangkan pembuktian dugaan tindak pidana harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

Perkembangan yang Menjadi Perhatian Publik

Melalui konferensi pers, pemerintah provinsi menjelaskan bahwa keputusan presiden telah diterbitkan dan hal-hal yang melekat pada jabatan wakil gubernur diberhentikan sementara.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Inspektur Daerah Imam Kurniadi dengan didampingi pejabat pemerintah provinsi lainnya.

Sementara itu, perkara dugaan penggunaan ijazah palsu masih berada dalam proses di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Dengan demikian, perkembangan yang dapat diberitakan saat ini mencakup penerbitan Keppres Nomor 102/P Tahun 2026 sebagaimana disebutkan dalam laporan, konferensi pers pemerintah provinsi, serta status perkara hukum yang masih berjalan.

Menunggu Perkembangan Resmi

Kasus yang melibatkan Hellyana mempertemukan dua perkembangan yang perlu terus dipantau:

Pelaksanaan keputusan presiden mengenai pemberhentian sementara dari jabatan wakil gubernur dan kelanjutan perkara dugaan penggunaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan keterangan mengenai keputusan tersebut melalui konferensi pers.

Pada tahap ini, pokok informasi yang disampaikan adalah pemberhentian sementara Hellyana dari jabatan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, penjelasan pemerintah provinsi mengenai konsekuensi keputusan tersebut, serta perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang masih berjalan di pengadilan.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada informasi resmi mengenai pelaksanaan Keppres dan proses hukum yang sedang berlangsung.

Sampai terdapat keterangan atau putusan baru yang dapat diverifikasi, status pemberhentian sementara.

(as)
#PrabowoSubianto #Hellyana #WagubBabel #BangkaBelitung #Keppres2026 #IjazahPalsu #PengadilanNegeriPangkalpinang #BeritaNasional #BeritaHukum #MajalahOnline

GEGER! Pakar Hukum Prof. Gayus Soroti Putusan Perkara Dokter Tifa telah memperoleh kemenangan dari sisi prosedural hingga Keaslian Ijazah Jokowi

2026-10-20T09:07:42.424+07:00

Fatahillah313, Depok - Perdebatan hukum terkait perkara Dokter Tifa kembali menjadi perhatian setelah seorang pakar hukum menyampaikan pandangannya mengenai putusan hakim, pengembalian perkara kepada jaksa penuntut umum, serta batas kewenangan pengadilan pidana dalam mempersoalkan keaslian dokumen.

Persoalan tersebut tidak berhenti pada status perkara yang dihadapi Dokter Tifa.

Dalam keterangannya, pakar hukum itu juga menguraikan perbedaan antara persoalan prosedural dalam penyusunan dakwaan, pembuktian perbuatan pidana, dan sengketa mengenai keaslian dokumen yang menurutnya perlu ditempatkan pada jalur hukum yang tepat.

Ia menilai, putusan hakim yang mengembalikan perkara kepada jaksa tanpa memerintahkan perbaikan dakwaan memiliki arti penting dari sisi prosedural.

Putusan Hakim dan Makna Kemenangan Prosedural

Dalam keterangannya, pakar hukum tersebut menyoroti keputusan hakim yang mengembalikan perkara kepada jaksa penuntut umum atau JPU.

Menurut penjelasannya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah adanya pertentangan dasar hukum yang digunakan dalam dakwaan, terutama terkait penggunaan ketentuan KUHP lama dan KUHP baru.

Perbedaan dasar hukum itu, menurutnya, menjadi bagian penting dalam menilai bagaimana dakwaan disusun dan apakah landasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia kemudian menghubungkan pengembalian perkara tersebut dengan tidak berlanjutnya proses pemeriksaan menuju pembuktian melalui saksi dan tahapan pembuktian lainnya.

Atas dasar itulah, ia menyampaikan penilaian bahwa Dokter Tifa telah memperoleh kemenangan dari sisi prosedural.

Ketika ditanya apakah hal tersebut dapat disebut sebagai kemenangan, ia menjawab bahwa menurut pandangannya, kemenangan itu terletak pada aspek prosedur hukum yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

Pernyataan ini menjadi inti argumentasinya. Ia tidak mendasarkan penilaian tersebut pada hasil pemeriksaan seluruh alat bukti mengenai pokok tuduhan, melainkan pada konsekuensi prosedural dari putusan hakim yang mengembalikan perkara kepada penuntut umum.

Dalam penjelasannya, ia juga menekankan bahwa hakim, sebagaimana dipahaminya dari putusan tersebut, tidak memerintahkan agar dakwaan diperbaiki.

Ia menilai tidak adanya perintah perbaikan itu merupakan hal penting dalam membaca kedudukan perkara setelah putusan dijatuhkan.

Meski demikian, penilaian mengenai akibat hukum putusan harus tetap merujuk pada amar dan pertimbangan hakim secara lengkap.

Pengembalian berkas, tidak diterimanya dakwaan, dan putusan akhir yang menyatakan terdakwa tidak bersalah merupakan kategori hukum yang berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja.

Legal in Abstracto dan Legal in Concreto

Untuk menjelaskan argumentasinya, pakar hukum tersebut menggunakan istilah legal in abstracto dan legal in concreto.

Dalam keterangannya, ia menempatkan legal in abstracto sebagai ketentuan atau norma hukum yang bersifat abstrak, sedangkan legal in concreto dipahaminya sebagai penerapan hukum dalam perkara nyata melalui putusan hakim.

Ia menggunakan pembedaan tersebut untuk menjelaskan mengapa putusan dalam perkara Dokter Tifa, menurut pandangannya, harus dibaca berdasarkan konsekuensi konkret yang ditimbulkannya.

Baginya, persoalan tidak cukup dinilai hanya dengan melihat ketentuan hukum yang secara umum tersedia.

Penerapan ketentuan tersebut dalam suatu perkara juga harus diperhatikan, termasuk bagaimana hakim menilai dakwaan dan apa yang secara tegas diperintahkan dalam putusannya.

Dari sudut pandang itu, ia berpendapat bahwa apabila ada pihak yang hendak mengajukan kembali perkara dengan memperbaiki kekurangan sebelumnya, langkah tersebut perlu dilihat sebagai proses hukum tersendiri yang harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ia menyebut kemungkinan pengajuan melalui registrasi baru sebagai bagian dari pandangannya mengenai persoalan tersebut.

Akan tetapi, apakah suatu perkara dapat diajukan kembali, apakah dakwaan dapat diperbaiki, dan apa akibat hukum dari putusan sebelumnya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya perintah perbaikan.

Jawabannya bergantung pada jenis putusan, alasan pengembalian perkara, aturan hukum acara yang berlaku, serta ketentuan mengenai pengajuan kembali perkara yang bersangkutan.

Karena itu, pernyataan mengenai kemenangan prosedural merupakan pendapat pakar yang disampaikan dalam keterangannya, bukan pengganti pembacaan terhadap dokumen putusan pengadilan.

Status Dokter Tifa dan Batas Makna Putusan

Pakar hukum itu kemudian mengemukakan pandangannya mengenai status Dokter Tifa setelah perkara dikembalikan kepada JPU.

Menurutnya, karena hakim tidak memerintahkan perbaikan dakwaan sebagaimana yang ia pahami dari putusan tersebut, kedudukan Dokter Tifa sebagai terdakwa dalam proses yang sedang dibicarakan tidak dapat diperlakukan seolah-olah perkara tetap berjalan tanpa perubahan.

Penjelasan itu berkaitan dengan status proses hukum setelah hakim menjatuhkan putusan, bukan semata-mata dengan substansi tuduhan yang menjadi dasar perkara.

Dalam perkara pidana, status seseorang harus dibaca berdasarkan tahapan proses, keputusan yang telah dikeluarkan, dan tindakan hukum berikutnya yang sah. Pengembalian perkara kepada penuntut umum tidak selalu memiliki konsekuensi yang sama pada setiap perkara.

Oleh sebab itu, untuk memastikan status hukum Dokter Tifa secara tepat, diperlukan pemeriksaan terhadap putusan yang dimaksud, nomor perkara, amar putusan, serta perkembangan proses setelah putusan tersebut.

Keterangan yang tersedia belum memuat rincian dokumen-dokumen tersebut.

Dengan demikian, istilah kemenangan mutlak secara prosedural tetap harus ditempatkan sebagai kesimpulan yang disampaikan oleh pakar hukum itu, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh persoalan hukum telah selesai secara final.

Mengapa Perkara Pidana Dinilai Bukan Forum Utama Menguji Keaslian Ijazah?

Bagian lain yang menjadi perhatian ialah pandangan pakar hukum tersebut mengenai hubungan antara perkara pidana dan persoalan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Ia menegaskan bahwa perkara pidana, menurut pendekatan hukum yang ia jelaskan, berfokus pada perbuatan yang didakwakan kepada seseorang.

Sementara itu, pertanyaan apakah suatu dokumen asli atau palsu merupakan persoalan yang menurutnya perlu terlebih dahulu ditempatkan dalam proses pembuktian yang sesuai.

Ia memberikan contoh mengenai dugaan seseorang membuat atau menggunakan dokumen palsu.

Dalam konteks tersebut, menurutnya, pembahasan mengenai perbuatan menggunakan dokumen palsu tidak dapat dilepaskan dari persoalan apakah dokumen yang dimaksud memang palsu.

Dengan kata lain, ia mempertanyakan bagaimana suatu perbuatan dapat dinilai berdasarkan dugaan penggunaan dokumen palsu apabila status dokumen tersebut sendiri masih menjadi pokok sengketa.

Dari argumentasi itu, ia berpendapat bahwa perkara pidana yang sedang dibicarakan bukan forum yang tepat untuk menyelesaikan seluruh persoalan mengenai keaslian ijazah.

Namun, pandangan tersebut tidak berarti bahwa pengadilan pidana pada umumnya tidak berwenang memeriksa keaslian dokumen.

Dalam perkara pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, keaslian dokumen justru dapat menjadi bagian penting dari pembuktian unsur tindak pidana.

Pembedaan yang perlu diperhatikan ialah antara menjadikan keaslian dokumen sebagai pokok sengketa administratif yang berdiri sendiri dan memeriksa keaslian dokumen sebagai salah satu unsur atau alat bukti dalam perkara pidana.

Karena itu, penilaian mengenai forum yang tepat harus mempertimbangkan objek sengketa, dasar gugatan atau dakwaan, kewenangan pengadilan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan pakar tersebut menggambarkan pendapatnya mengenai jalur penyelesaian yang dinilai relevan, bukan ketentuan umum bahwa persoalan keaslian dokumen selalu berada di luar kewenangan hakim pidana.

PTUN dan Kemungkinan Sengketa Administratif

Sebagai alternatif, pakar hukum tersebut menyebut Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN sebagai salah satu jalur yang menurutnya dapat digunakan untuk mempersoalkan aspek administratif suatu dokumen.

Ia menjelaskan bahwa proses administratif, termasuk tahapan yang berkaitan dengan penerbitan atau penetapan suatu dokumen, dapat menjadi bagian dari persoalan yang ditelaah melalui mekanisme hukum administrasi apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam keterangannya, ia juga menyinggung posisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan kemungkinan keterlibatan pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa.

Menurut pandangannya, apabila suatu pihak dipanggil secara sah untuk hadir dalam proses yang relevan tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut, terdapat konsekuensi terhadap kesempatan pihak itu untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan posisinya.

Namun, akibat hukum ketidakhadiran tetap bergantung pada jenis forum, prosedur pemanggilan, serta aturan yang berlaku.

Pakar tersebut juga menyinggung kemungkinan sengketa informasi dan proses yang berkaitan dengan lembaga atau pihak yang berwenang menangani persoalan tersebut.

Ia menempatkan mekanisme itu sebagai bagian dari jalur yang perlu diperhatikan ketika perdebatan menyangkut dokumen, informasi, dan proses administrasi.

Keterangan yang tersedia tidak merinci nomor perkara PTUN, objek gugatan, pihak-pihak yang telah terdaftar, ataupun hasil proses administratif yang dimaksud.

Karena itu, belum dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa sengketa tertentu telah diputus atau bahwa suatu pihak telah kehilangan hak hukumnya secara definitif.

Hak Penelitian dan Peran Masyarakat

Selain membahas pengadilan, pakar hukum itu menyoroti hak masyarakat untuk melakukan penelitian terhadap suatu dokumen atau informasi yang menjadi perhatian publik.

Ia menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan Dokter Tifa, menurut pandangannya, merupakan kegiatan yang diperbolehkan.

Ia juga menolak anggapan bahwa hasil penetapan atau penilaian suatu institusi otomatis menutup seluruh ruang penelitian masyarakat.

Dalam penjelasannya, ia membedakan antara kewenangan institusi yang berkaitan dengan dokumen dan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kajian secara mandiri.

Ia mengakui adanya kewenangan UGM terkait posisinya dalam persoalan tersebut, tetapi menekankan bahwa penilaian institusi tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat untuk melakukan penelitian yang dapat mengimbangi atau menguji informasi yang telah beredar.

Menurutnya, masyarakat dapat menelaah informasi, melakukan penelitian, dan menyampaikan hasil kajian sepanjang kegiatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pandangan ini menempatkan penelitian masyarakat sebagai bagian dari ruang partisipasi publik dalam memeriksa informasi yang menjadi perhatian bersama.

Namun, kebebasan melakukan penelitian perlu dibedakan dari kewenangan untuk menetapkan keaslian dokumen secara resmi atau menentukan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana.

Hasil penelitian, termasuk penelitian yang dilakukan oleh individu, tetap perlu dinilai berdasarkan metode, data, bukti pendukung, dan prosedur verifikasi.

Polemik Hukum dan Pentingnya Memeriksa Dokumen Putusan

Rangkaian pernyataan pakar hukum tersebut memperlihatkan tiga persoalan yang perlu dibedakan dalam membaca polemik Dokter Tifa.

Pertama, persoalan prosedural mengenai dasar hukum dakwaan, putusan hakim, serta akibat pengembalian perkara kepada JPU.

Kedua, persoalan pembuktian pidana yang harus mengacu pada unsur perbuatan yang didakwakan.

Ketiga, persoalan keaslian dokumen yang dapat berkaitan dengan pembuktian pidana maupun sengketa administratif, bergantung pada objek dan dasar hukum yang digunakan.

Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik.

Kesimpulan mengenai satu aspek tidak otomatis menentukan hasil pada aspek lainnya.

Pernyataan bahwa Dokter Tifa telah menang secara prosedural merupakan penilaian pakar yang disampaikan dalam keterangannya.

Pada akhirnya, inti keterangan pakar tersebut terletak pada penekanannya terhadap prosedur hukum, batas pemeriksaan perkara pidana, kemungkinan jalur administratif, dan ruang penelitian masyarakat.

(as)
#DokterTifa #PakarHukum #HukumIndonesia #ProsedurHukum #DakwaanPidana #JPU #PTUN #IjazahJokowi #UGM #KeadilanHukum #TransparansiPublik

Dr. Tifa Soroti Kejanggalan Kesaksian Azwan dan Freddy Damanik dalam Sidang Kasus Ijazah Jokowi

2026-10-16T08:09:04.138+07:00

Pemeriksaan saksi berlangsung singkat, dr. Tifa mempertanyakan relevansi keterangan, isi BAP, dan keabsahan alat bukti.
Tim penasihat hukum juga meminta Joko Widodo dihadirkan untuk memberikan keterangan serta memperlihatkan ijazah asli.

Fatahillah313, JAKARTA - Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menghadirkan sejumlah perdebatan.

Pada Kamis, 15 Oktober 2026, terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa menyoroti sejumlah hal dalam pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam keterangannya seusai persidangan, dr. Tifa bersama tim penasihat hukum mengungkapkan sejumlah hal yang mereka nilai perlu mendapat perhatian.
Mulai dari ketidakhadiran seorang saksi, perbedaan keterangan saksi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), persoalan akun media sosial, hingga perdebatan mengenai alat bukti dan penerapan hukum acara pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap jalannya persidangan.

Berbagai dugaan pelanggaran yang mereka kemukakan masih merupakan klaim pihak terdakwa dan tim pembela yang memerlukan pemeriksaan serta penilaian sesuai proses hukum.

Sidang Berlangsung Singkat, Satu Saksi Tidak Hadir

Dr. Tifa menjelaskan, persidangan yang disebutnya sebagai sidang pemeriksaan saksi-saksi itu berlangsung lebih cepat daripada yang mungkin diperkirakan masyarakat.

Menurut keterangannya, dari tiga saksi yang semula dijadwalkan hadir, satu orang bernama Ade Darmawan tidak datang.
Ia menyebut ketidakhadiran tersebut tidak disertai alasan yang diketahuinya.

Dua saksi yang hadir adalah seseorang yang dikenal sebagai Andi Azwan, tetapi menurut penjelasan dr. Tifa, dokumen BAP mencantumkan nama Aswan, serta Freddy Alex Damanik.

Pemeriksaan terhadap Aswan dinilai berlangsung singkat karena, menurut dr. Tifa, isi BAP saksi tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan dirinya.
Ia juga mengutip pernyataan saksi yang menyebut kedatangannya untuk memberikan keterangan mengenai terdakwa lain, bukan dirinya.

Kondisi tersebut membuat dr. Tifa mempertanyakan relevansi pemanggilan saksi itu dalam pemeriksaan terhadap dirinya.

Ia menilai pertanyaan yang dapat diajukan menjadi terbatas karena materi keterangan yang tersedia dianggap tidak berkaitan langsung dengan perkara yang dihadapinya.

Namun, penilaian mengenai relevansi kesaksian tetap menjadi bagian dari proses pembuktian yang harus dinilai berdasarkan dakwaan, hubungan saksi dengan perkara, dan pertimbangan majelis hakim.
Perbedaan Keterangan Aswan dan Isi BAP

Salah satu hal yang mendapat perhatian dr. Tifa adalah perbedaan keterangan mengenai sumpah dalam BAP.

Ia menyatakan bahwa Aswan, ketika memberikan keterangan di persidangan, mengaku tidak disumpah pada saat pemeriksaan BAP.
Sementara itu, menurut penjelasan dr. Tifa, dokumen tersebut memuat lembar pernyataan sumpah atas nama agama Islam yang ditandatangani saksi.

Dr. Tifa mempertanyakan ketidaksesuaian antara keterangan lisan tersebut dan dokumen yang menjadi perhatian pihak pembela.

Ia menyebut persoalan itu sebagai catatan penting dalam persidangan.

Tim pembela juga menyoroti urutan waktu pemeriksaan yang, menurut penjelasan mereka, menunjukkan adanya kejanggalan.

Mereka menyebut pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 12.00 hingga 12.20, sedangkan waktu sumpah tercatat pukul 12.15.

Berdasarkan perbedaan waktu itu, mereka mempertanyakan bagaimana proses pemeriksaan dan pengambilan sumpah dilaksanakan.

Bagi tim pembela, kesesuaian antara keterangan saksi, tanda tangan, dan dokumen pemeriksaan merupakan bagian penting dalam menilai proses penyidikan.

Mereka berharap persoalan tersebut mendapat perhatian agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kualitas administrasi pemeriksaan saksi.

Dalam kesempatan yang sama, dr. Tifa juga mengungkapkan hasil penelusuran tim advokat mengenai aktivitas politik Aswan.

Menurut keterangannya, saksi tersebut pernah terlibat dalam Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, dan Gerindra, termasuk pengalaman menjadi calon legislatif yang disebutnya tidak berhasil.

Dr. Tifa turut menyinggung organisasi sayap bernama Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR) yang, menurut penuturannya, pernah didirikan Aswan ketika berada di lingkungan Gerindra.

Ia mempertanyakan sejumlah hal terkait latar belakang tersebut.

Meski demikian, persoalan aktivitas politik itu tidak dengan sendirinya membuktikan benar atau salahnya keterangan saksi.

Hal utama yang tetap perlu diuji adalah relevansi keterangan tersebut terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Freddy Damanik Dipersoalkan soal Akun Media Sosial

Pemeriksaan berikutnya terhadap Freddy Alex Damanik juga menjadi perhatian dr. Tifa dan tim pembela.

Menurut dr. Tifa, dalam BAP kepolisian terdapat keterangan mengenai sejumlah akun media sosial yang dikaitkan dengan Freddy.
Namun, dalam persidangan, Freddy disebut tidak mengakui bahwa akun-akun tersebut merupakan miliknya.

Dr. Tifa menyoroti perbedaan tersebut sebagai salah satu persoalan yang perlu diperiksa lebih jauh.

Ia mempertanyakan bagaimana keterangan tentang akun media sosial dapat tercantum dalam BAP apabila saksi kemudian menyangkal kepemilikannya di hadapan majelis hakim.

Tim pembela menilai ketidaksesuaian antara dokumen pemeriksaan dan keterangan di persidangan perlu mendapat perhatian serius.
Mereka juga mempertanyakan proses penyusunan BAP apabila terdapat bagian yang tidak diakui oleh orang yang namanya tercantum sebagai pemberi keterangan.

Persoalan ini menjadi bagian dari perdebatan mengenai konsistensi kesaksian dan ketepatan pencatatan hasil pemeriksaan.

Meski demikian, perbedaan keterangan tersebut perlu dinilai berdasarkan dokumen lengkap, konteks pertanyaan penyidik, serta penjelasan saksi di persidangan.

Pernyataan “Ahli Abal-Abal” Memicu Protes

Selain mempermasalahkan BAP, dr. Tifa menyampaikan keberatan atas pernyataan Freddy yang menyebut dirinya sebagai “ahli abal-abal”.
Ia mengatakan pernyataan tersebut sangat melukai dirinya karena menyangkut latar belakang pendidikan dan kapasitas akademiknya.

Dr. Tifa menyebut dirinya menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Gadjah Mada (UGM), serta program doktor di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Atas dasar itu, ia menyatakan keberatan keras terhadap label yang disampaikan Freddy.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan kemungkinan menempuh langkah hukum karena menilai pernyataan tersebut mencemarkan nama baik dirinya dan institusi pendidikan yang disebutnya.

Polemik ini memperlihatkan bahwa persidangan tidak hanya membahas keterangan yang berkaitan dengan perkara utama, tetapi juga mempertemukan perbedaan pandangan mengenai kredibilitas, kompetensi, dan pernyataan antarpihak.

Bagi dr. Tifa, persoalan tersebut menyangkut kehormatan pribadi dan rekam pendidikan.

Sementara itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum atas pernyataan tersebut memerlukan pemeriksaan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim Pembela Menyoroti Penerapan KUHAP Baru

Dalam pemaparan berikutnya, salah seorang anggota tim pembela menyampaikan tiga catatan mengenai jalannya persidangan.

Catatan pertama berkaitan dengan penerapan hukum acara pidana.

Tim pembela menilai hakim dan jaksa masih berorientasi pada ketentuan KUHAP lama, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, padahal mereka berpendapat bahwa persidangan seharusnya memperhatikan KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Undang-undang baru tersebut memang menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Namun, penerapan ketentuannya dalam suatu perkara tetap perlu dilihat berdasarkan aturan peralihan serta ketentuan hukum yang relevan terhadap perkara bersangkutan.

Tim pembela juga menyinggung Pasal 209 KUHAP baru, khususnya mengenai kewajiban hakim ketua sidang memastikan saksi tidak saling berhubungan sebelum memberikan keterangan.

Mereka mempertanyakan pelaksanaan ketentuan tersebut dan peran hakim dalam menjaga proses pembuktian agar berlangsung sesuai hukum acara.

Catatan kedua berkaitan dengan sumber informasi yang digunakan saksi.

Dalam penjelasan tim pembela, beberapa sumber yang disebut di persidangan antara lain Dian Sandi, pertemuan dengan Joko Widodo, serta UGM.

Tim pembela menekankan bahwa informasi yang dijadikan dasar keterangan perlu ditelusuri asal-usulnya.

Menurut mereka, hubungan antara sumber informasi, dokumen yang digunakan, dan kesimpulan yang disampaikan harus dapat dijelaskan secara terang di persidangan.

Mereka juga menegaskan bahwa, berdasarkan pengamatan pihak pembela, belum ada saksi yang menyatakan pernah melihat langsung ijazah asli Joko Widodo dalam rangkaian persidangan yang mereka ikuti.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar bagi tim pembela untuk terus meminta agar dokumen asli dihadirkan dan diperiksa dalam proses pembuktian.

Perdebatan tentang Alat Bukti Digital

Persoalan alat bukti digital menjadi catatan lain yang disampaikan tim pembela.

Mereka mempertanyakan penggunaan flashdisk, tangkapan layar atau screenshot, serta materi elektronik lain yang menurut mereka belum cukup diperiksa keaslian dan keterkaitannya dengan sumber asli.

Tim pembela berpendapat bahwa bukti elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mengenai asal-usul, keutuhan data, serta hubungan antara dokumen yang ditampilkan dan sumber yang sebenarnya.

Mereka merujuk pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan mengenai pemeriksaan forensik digital.

Dalam pandangan mereka, cuplikan informasi yang terpisah dari konteks lengkap berisiko menimbulkan persoalan ketika digunakan untuk mendukung suatu kesimpulan.

Tim pembela juga menyinggung perlunya pemeriksaan laboratorium terhadap bukti tertentu dan kejelasan metadata untuk memastikan integritas informasi elektronik.

Namun, keabsahan alat bukti digital tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk penyimpanannya, apakah melalui flashdisk, tangkapan layar, atau perangkat lain.

Penilaiannya harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, cara perolehan bukti, autentikasi, integritas data, dan pertimbangan pengadilan terhadap keseluruhan alat bukti.

Karena itu, keberatan tim pembela mengenai bukti digital merupakan bagian dari argumentasi yang perlu diuji dalam persidangan, bukan dengan sendirinya merupakan penetapan bahwa seluruh bukti yang dipersoalkan tidak sah.

Minta Joko Widodo Dihadirkan dan Ijazah Asli Diperlihatkan

Pada bagian akhir keterangannya, dr. Tifa bersama tim pembela kembali menegaskan permintaan agar Joko Widodo dihadirkan di persidangan.

Mereka menyebut permintaan tersebut telah disampaikan sebanyak tiga kali.
Tim pembela juga meminta agar ijazah asli yang menjadi pusat polemik diperlihatkan dalam proses pembuktian.

Menurut mereka, kehadiran pihak yang berkaitan langsung dengan perkara dan pemeriksaan dokumen yang dipersoalkan akan membantu memperjelas persoalan yang menjadi perhatian publik.

Tim pembela menyatakan akan menyampaikan surat kepada sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Hukum, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, agar permintaan mereka mendapat perhatian.

Mereka berharap terdapat tanggapan dari lembaga terkait.

Permintaan tersebut merupakan sikap pihak terdakwa dan tim pembela.

Apakah Joko Widodo akan dipanggil, bagaimana dokumen yang dipersoalkan diperiksa, serta alat bukti apa yang dinilai relevan tetap bergantung pada proses dan keputusan hukum yang berwenang.

Pembuktian Menjadi Fokus Perdebatan

Rangkaian pernyataan setelah persidangan memperlihatkan sejumlah persoalan yang ingin ditegaskan dr. Tifa dan tim pembela:

Konsistensi keterangan saksi, ketepatan isi BAP, relevansi sumber informasi, serta keaslian dan keutuhan alat bukti digital.

Mereka juga menyoroti belum hadirnya Joko Widodo untuk memberikan keterangan secara langsung dalam persidangan yang mereka ikuti dan kembali meminta agar ijazah asli diperlihatkan.

Meski berbagai keberatan telah disampaikan, dugaan keterangan palsu, pelanggaran prosedur penyidikan, pencemaran nama baik, maupun ketidakabsahan alat bukti tetap harus dinilai melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pernyataan salah satu pihak tidak dapat menggantikan pemeriksaan bukti dan pertimbangan majelis hakim.

Bagi masyarakat yang mengikuti perkara ini, perkembangan persidangan menjadi ruang untuk mencermati bagaimana keterangan saksi diuji, dokumen diperiksa, dan argumentasi hukum disampaikan oleh masing-masing pihak.

Pada akhirnya, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kerasnya pernyataan di ruang sidang, tetapi juga pada ketelitian pemeriksaan, keterbukaan proses sesuai hukum, serta penilaian yang didasarkan pada alat bukti dan ketentuan yang berlaku.

(as)
#DrTifa #JokoWidodo #IjazahJokowi #FreddyDamanik #AndiAzwan #SidangIjazah #HukumIndonesia #KUHAPBaru #AlatBuktiDigital #Persidangan

Suasana Haru di Monas! Doa Habib Umar bin Hafidz dalam Majelis Rasulullah SAW 2026, Seruan Taubat, Cinta Allah, dan Persatuan Umat

2026-10-15T07:05:06.903+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Suasana khidmat dan haru mewarnai Majelis Rasulullah SAW 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Dalam rangkaian majelis tersebut, Habib Umar bin Hafidz menyampaikan doa dan nasihat keagamaan yang mengajak umat Islam memperkuat ketauhidan, membersihkan hati, memperbanyak zikir, serta memohon ampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pesan yang disampaikan dalam majelis itu tidak hanya berpusat pada permohonan ampunan pribadi, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap keluarga, kepedulian kepada sesama Muslim, doa bagi masyarakat Indonesia, serta permohonan pertolongan untuk rakyat Palestina, khususnya mereka yang mengalami penindasan dan penderitaan.

Dalam lantunan doa yang panjang, jamaah diajak menyadari kedudukan manusia sebagai hamba Allah.

Kehadiran ribuan hingga ratusan ribu orang dalam sebuah perkumpulan keagamaan, sebagaimana disinggung dalam nasihat tersebut, menjadi pengingat bahwa kebersamaan perlu disertai kejujuran hati, kesungguhan beribadah, dan niat yang benar dalam mencari rida Allah.

Mengingat Kedudukan Manusia di Hadapan Allah

Mengawali doanya, Habib Umar bin Hafidz mengajak jamaah memuji Allah sebagai Zat Yang Maha Mengetahui keadaan seluruh hati.

Allah mengetahui apa yang membawa seseorang hadir dalam majelis, bahkan mengetahui keadaan batin manusia lebih mendalam daripada pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri.

Pesan tersebut menempatkan kehadiran dalam majelis keagamaan bukan sekadar sebagai aktivitas berkumpul, melainkan kesempatan untuk melakukan introspeksi.

Setiap orang diajak memeriksa niat, memperbaiki hubungan dengan Allah, serta menyadari bahwa kehidupan dan seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan serta kehendak-Nya.

Dalam nasihatnya, Habib Umar mengingatkan bahwa seluruh makhluk pada hakikatnya akan kembali kepada Allah sebagai hamba.

Manusia tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.

Kesadaran tersebut menjadi landasan penting dalam menjalani kehidupan.

Kedudukan, kekayaan, dan berbagai kelebihan duniawi tidak menghapus kenyataan bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan dan membutuhkan ampunan serta pertolongan Allah.

Karena itu, jamaah diajak meninggalkan kesombongan dan sikap membangkang, kemudian kembali kepada penghambaan yang tulus.

Ketundukan kepada Allah harus tercermin dalam hati, perkataan, dan perbuatan, bukan berhenti pada pengakuan lisan semata.

Mengharapkan Cinta dan Keridaan Allah

Salah satu pesan utama dalam doa tersebut adalah permohonan agar Allah menanamkan kecintaan-Nya di dalam hati setiap orang yang hadir.

Habib Umar mengingatkan bahwa keberuntungan terbesar seorang hamba bukan semata-mata memperoleh kenikmatan dunia, melainkan mendapatkan kecintaan dan keridaan Allah.

Ia mengajak jamaah memohon agar termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta memperoleh kasih sayang dari Allah Yang Maha Pengasih.

Dalam rangkaian doanya, jamaah juga diingatkan mengenai pentingnya kejujuran hati.

Setiap orang diminta bersungguh-sungguh dalam menghadap Allah, tidak sekadar mengikuti suasana majelis, tetapi benar-benar menghadirkan kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki diri.

Nasihat itu menegaskan bahwa ibadah memiliki dimensi batin yang tidak terpisahkan dari tindakan lahiriah.

Seseorang dapat hadir dalam kerumunan besar, tetapi nilai penghambaan tetap berkaitan dengan ketulusan niat dan kesungguhannya dalam menjalankan kebaikan.

Habib Umar juga mengajak jamaah memahami keutamaan mengingat Allah.

Ia menyampaikan makna hadis qudsi tentang Allah yang mengingat hamba-Nya ketika hamba tersebut mengingat-Nya, serta menyebutkan keutamaan berzikir di tengah perkumpulan.

Dengan demikian, majelis menjadi kesempatan untuk memperbanyak zikir, menumbuhkan rasa syukur, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang penuh harap.

Empat Kalimat Zikir Menggema dalam Majelis

Dalam salah satu bagian yang menjadi inti rangkaian zikir, Habib Umar mengajak jamaah mengucapkan empat kalimat yang dikenal luas dalam tradisi Islam:

Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.

Artinya, Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Mahabesar.

Keempat kalimat tersebut mengandung pengagungan terhadap Allah, pujian atas segala nikmat-Nya, penegasan ketauhidan, serta pengakuan bahwa kebesaran mutlak hanya milik-Nya.

Jamaah diajak mengulanginya bersama-sama sembari berharap agar zikir tersebut diterima sebagai amal ibadah.

Dalam doa yang mengiringinya, Habib Umar memohon agar Allah membersihkan hati, mengampuni dosa, mengangkat derajat, dan melimpahkan kebaikan kepada seluruh orang yang hadir.

Permohonan itu juga diperluas kepada keluarga, anak-anak, kerabat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, serta kaum Muslimin secara keseluruhan.

Pesan tersebut memperlihatkan bahwa doa dalam majelis tidak hanya diarahkan untuk kepentingan pribadi.

Kebaikan yang dimohonkan juga mencakup keluarga dan lingkungan yang lebih luas, sehingga hubungan spiritual dengan Allah berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap orang lain.

Mengakui Dosa dan Memohon Ampunan

Suasana doa semakin menyentuh ketika jamaah diajak mengakui keterbatasan diri di hadapan Allah.

Dalam rangkaian munajatnya, Habib Umar menyampaikan permohonan ampun atas berbagai dosa, baik yang besar maupun kecil, yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Manusia, dalam pesan tersebut, tidak memiliki tempat kembali yang lebih utama untuk memohon ampunan selain kepada Allah.

Karena itu, jamaah diajak menyampaikan penyesalan atas kesalahan masa lalu dan memohon agar diberi kesempatan memperbaiki kehidupan.

Doa tersebut juga berisi permohonan agar Allah tidak membiarkan manusia menghadapi akibat buruk dari dosa-dosanya tanpa ampunan dan rahmat-Nya.

Jamaah memohon perbaikan hati, keselamatan, perlindungan, serta kemudahan untuk menjalani sisa kehidupan dalam ketaatan.

Habib Umar turut mengingatkan pentingnya mengharapkan husnul khatimah, yakni akhir kehidupan yang baik.

Dalam munajatnya, ia memohon agar umat Islam diwafatkan dalam keadaan beriman dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh.

Pesan ini memberikan penekanan pada kesungguhan memperbaiki diri selama masih hidup.

Taubat bukan hanya penyesalan terhadap apa yang telah berlalu, melainkan juga tekad untuk meninggalkan keburukan dan menempuh jalan yang diridai Allah.

Cinta kepada Rasulullah SAW sebagai Jalan Meneladani Akhlak

Bagian lain dari doa tersebut mengangkat kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah, pemimpin para rasul, dan pembawa petunjuk bagi umat manusia.

Habib Umar menyebut berbagai nama dan gelar Nabi Muhammad SAW, seraya mengingatkan jamaah tentang perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam. Kesabaran, perjuangan, dan hijrah Rasulullah menjadi bagian dari perjalanan yang memungkinkan umat mengenal ajaran Islam dan berkumpul dalam majelis keagamaan.

Jamaah diajak memohon agar memperoleh bagian dari kecintaan kepada Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah, serta dikumpulkan bersama beliau di akhirat.

Doa tersebut juga berisi harapan agar umat dapat melihat Rasulullah SAW pada hari kiamat dan memperoleh kemuliaan untuk berada bersama beliau di surga.

Namun, kecintaan kepada Rasulullah dalam rangkaian nasihat itu juga dihubungkan dengan kewajiban memperbaiki perilaku.

Habib Umar mengajak jamaah memperhatikan pelaksanaan salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu, serta berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi.

Ia juga menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, menjaga ketaatan, dan membangun akhlak yang baik.

Dengan demikian, kecintaan kepada Nabi tidak hanya diwujudkan melalui pujian dan ungkapan kerinduan, tetapi juga melalui usaha meneladani ajaran serta akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Doa untuk Indonesia dan Seluruh Lapisan Masyarakat

Perhatian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara turut hadir dalam rangkaian doa Habib Umar bin Hafidz.

Ia mengajak jamaah memohon kebaikan bagi Indonesia, seluruh rakyatnya, para pemimpin, dan masyarakat yang dipimpin.

Doa tersebut mencakup harapan agar petunjuk Allah tersebar luas, masyarakat semakin mengenal kebaikan, serta keindahan akhlak tumbuh pada laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Pesan ini menempatkan perbaikan akhlak sebagai bagian dari harapan bagi kehidupan bersama.

Kebaikan yang dimohonkan tidak terbatas pada individu yang mengikuti majelis, tetapi juga mencakup masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, doa bagi pemimpin dan rakyat menjadi ungkapan harapan agar kehidupan Indonesia berada dalam kebaikan dan mendapat petunjuk Allah.

Habib Umar juga mengingatkan bahwa tanggung jawab seorang Muslim tidak berhenti pada urusan pribadi.

Kewajiban menjalankan ibadah perlu berjalan bersama kepedulian terhadap keluarga, hubungan antarmanusia, dan keadaan masyarakat di sekitarnya.

Seruan Membela yang Terzalimi, Doa untuk Gaza dan Palestina

Salah satu pesan penting lainnya adalah ajakan untuk mendoakan masyarakat Gaza dan Palestina, terutama mereka yang mengalami penindasan, penderitaan, dan kesulitan.

Habib Umar meminta jamaah bersungguh-sungguh dalam berdoa bagi mereka yang terzalimi.

Ia juga memohon agar kejahatan dijauhkan dari umat manusia, keadaan kaum Muslimin diperbaiki, dan pertolongan Allah diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Seruan tersebut memperluas cakupan kepedulian majelis dari lingkungan terdekat menuju masyarakat yang menghadapi penderitaan di wilayah lain.

Doa bagi Palestina ditempatkan bersama permohonan keselamatan dan perbaikan keadaan umat Islam.

Jamaah diajak tidak melupakan mereka yang mengalami kesulitan, sekaligus memohon agar Allah memberikan pertolongan dan mengangkat penderitaan mereka.

Dalam rangkaian munajat yang sama, Habib Umar juga mengajak jamaah memohon agar pertemuan di dunia menjadi jalan bagi pertemuan kembali di akhirat dalam keadaan diridai Allah.

Menjaga Salat, Membaca Ayat Kursi, dan Memperkuat Taubat

Menjelang bagian akhir nasihatnya, Habib Umar menyampaikan sejumlah amalan yang dianjurkan untuk dijaga secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menekankan pentingnya membaca Ayat Kursi, termasuk setelah salat dan sebelum tidur, serta mengajarkan amalan tersebut kepada istri dan anak-anak.

Dalam penjelasannya, ia menghubungkan kebiasaan itu dengan harapan memperoleh perlindungan dan kebaikan dari Allah.

Jamaah juga diingatkan untuk menjaga salat berjamaah lima waktu.

Amalan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketaatan dan membangun kehidupan keluarga yang dekat dengan agama.

Selain itu, Habib Umar mengajak jamaah memanfaatkan kesempatan dalam majelis untuk memperbarui taubat.

Kesungguhan taubat harus disertai tekad meninggalkan perbuatan dosa yang melibatkan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, maupun anggota tubuh lainnya.

Ia juga mengingatkan agar manusia memperhatikan keadaan hatinya.

Perbaikan tidak cukup dilakukan pada perilaku yang terlihat, tetapi perlu mencakup niat, kemauan, dan kesungguhan untuk tetap berada di jalan yang benar.

Dalam bagian berikutnya, jamaah diajak memperbarui keimanan melalui kalimat la ilaha illallah, yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.

Kalimat tauhid tersebut menjadi penutup rangkaian penguatan ketauhidan dan permohonan agar kehidupan berakhir dalam keadaan beriman.

Majelis sebagai Momentum Memperbaiki Diri

Rangkaian doa Habib Umar bin Hafidz dalam Majelis Rasulullah SAW 2026 di Monas memuat pesan yang saling berkaitan: penghambaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, penyesalan atas dosa, pembiasaan zikir, penjagaan ibadah, perhatian kepada keluarga, serta kepedulian kepada sesama.

Jamaah diajak tidak hanya memohon agar doa dikabulkan, tetapi juga bersungguh-sungguh menunjukkan kejujuran hati dan kesediaan memperbaiki diri.

Harapan memperoleh ampunan dan keridaan Allah diiringi ajakan untuk menjalankan kewajiban agama serta meninggalkan kemaksiatan.

Dalam penutup munajatnya, Habib Umar kembali mengajak jamaah mengucapkan kalimat tauhid dan memohon agar Allah menerima doa, mengampuni dosa, serta memberikan keteguhan dalam menjalani kehidupan.

Pesan yang mengemuka dari majelis tersebut adalah bahwa pertemuan keagamaan seharusnya menjadi momentum memperbarui hubungan dengan Allah dan memperbaiki perilaku setelah kembali ke kehidupan sehari-hari.

Bagi jamaah, doa bersama itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan harapan, mengakui kekurangan, dan memohon pertolongan Allah bagi diri sendiri, keluarga, bangsa Indonesia, serta umat yang sedang menghadapi penderitaan.

Pada akhirnya, inti munajat tersebut kembali kepada satu harapan utama:

Agar setiap hamba memperoleh ampunan, kasih sayang, dan keridaan Allah, serta diwafatkan dalam keadaan beriman dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh.

(as)
#MajelisRasulullah2026 #HabibUmarBinHafidz #Monas #DoaBersama #CintaRasulullah #Zikir #Taubat #Ketauhidan #IslamRahmatanLilAlamin #DoaUntukPalestina #Gaza #AkhlakMulia #Indonesia

Ray Rangkuti dan Roy Suryo Datangi DPR, Audiensi dengan Fraksi PKB Soal Ijazah Gibran Diwarnai Perdebatan Akses

2026-10-14T10:20:25.180+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat sipil mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rombongan yang melibatkan akademisi, aktivis, organisasi mahasiswa, serta kelompok pemantau pemilu dan parlemen itu bermaksud melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, rencana pertemuan tersebut diwarnai persoalan teknis mengenai tempat audiensi, jumlah peserta yang diperbolehkan masuk, serta mekanisme penyerahan aspirasi.

Ray Rangkuti dan Roy Suryo menjadi dua nama yang disebut dalam agenda kedatangan tersebut.

Dalam penjelasan kepada awak media, perwakilan rombongan memaparkan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan pihak fraksi sebelum hari pelaksanaan dan mengundang media untuk meliput kegiatan itu.

Persoalan muncul ketika rombongan yang telah menunggu di lingkungan DPR mendapatkan informasi mengenai perubahan rencana penerimaan.

Pihak rombongan menyatakan tetap bersedia mengikuti penyesuaian tempat dan membuka kemungkinan dialog lanjutan.

Namun, mereka keberatan ketika muncul ketentuan bahwa hanya lima orang yang diperbolehkan masuk, sementara rombongan mengklaim mewakili hampir 14 elemen masyarakat sipil.

Bagi rombongan, persoalan tersebut bukan sekadar urusan jumlah peserta.

Mereka mempertanyakan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif, terutama ketika warga datang melalui jalur komunikasi resmi, tanpa demonstrasi, dan dengan tujuan menyerahkan aspirasi secara tertib.

Berawal dari Kesepakatan Audiensi

Dalam keterangannya kepada awak media, perwakilan rombongan menjelaskan bahwa komunikasi dengan Fraksi PKB telah dilakukan sejak sehari sebelumnya.

Menurut penjelasan tersebut, pihak fraksi telah memberikan kesempatan untuk audiensi sehingga rombongan kemudian menyebarkan undangan kepada media agar proses pertemuan dapat diliput.

Rombongan terdiri atas berbagai unsur masyarakat sipil, termasuk akademisi, aktivis, Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta organisasi dan kelompok pemantau parlemen.

Mereka juga menyebut keterlibatan elemen masyarakat sipil lainnya dalam agenda tersebut.

Sesuai dengan rencana awal, kedatangan itu ditujukan untuk menyampaikan aspirasi kepada Fraksi PKB.

Rombongan menegaskan bahwa mereka datang bukan untuk menggelar demonstrasi, melainkan untuk menggunakan jalur audiensi sebagai sarana komunikasi dengan wakil rakyat.

Perwakilan rombongan menyebut hingga sekitar pukul 10.00 WIB, mereka masih menunggu sejumlah peserta lain yang hendak bergabung.

Situasi kemudian berubah ketika pihak yang disebut berasal dari Fraksi PKB mendatangi rombongan dan menyampaikan adanya perkembangan terkait agenda penerimaan.

Menurut penjelasan tersebut, muncul usulan agar pertemuan dijadwalkan ulang sehingga rombongan dapat diterima secara resmi oleh ketua fraksi.

Pihak rombongan menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti penjadwalan ulang tersebut.

Mereka bahkan menegaskan bersedia datang kembali untuk berdialog pada waktu yang ditentukan.

Akan tetapi, sebelum persoalan jadwal diselesaikan, muncul pembahasan mengenai lokasi pertemuan dan jumlah orang yang dapat masuk.

Ruang Audiensi Berubah, Batas Peserta Dipersoalkan

Pada awalnya, rombongan berharap dapat diterima di ruang fraksi.

Ketika opsi tersebut mengalami perubahan, mereka menyatakan bersedia menggunakan ruang pers atau press room sebagai alternatif tempat pertemuan.

Menurut perwakilan rombongan, penggunaan ruang pers bukan persoalan mendasar.

Mereka menilai tempat tersebut dapat menjadi jalan tengah apabila audiensi tidak memungkinkan dilakukan di ruang fraksi atau ruang pimpinan.

Akan tetapi, muncul ketentuan lain yang menyebut hanya lima orang diperbolehkan masuk. Ketentuan inilah yang kemudian memunculkan keberatan dari pihak rombongan.

Perwakilan rombongan mempertanyakan apakah pembatasan jumlah peserta tersebut merupakan keputusan Fraksi PKB atau berasal dari sekretariat.

Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa informasi yang diterimanya menyebut pembatasan itu merupakan masukan dari sekretariat.

Ia kemudian mempersoalkan kewenangan sekretariat dalam menentukan jumlah orang yang dapat mengikuti pertemuan dengan anggota DPR.

Menurut pandangannya, sekretariat seharusnya menjalankan fungsi fasilitasi, sedangkan keputusan mengenai penerimaan audiensi dan komposisi peserta perlu dikomunikasikan dengan pihak fraksi yang menjadi tujuan pertemuan.

Keberatan tersebut disampaikan ketika negosiasi mengenai mekanisme penerimaan masih berlangsung.

Rombongan mengaku belum memperoleh kepastian mengenai penyelesaian persoalan tersebut saat memberikan keterangan kepada media.

Bagi mereka, pembatasan menjadi lima orang tidak cukup mewakili komposisi rombongan yang melibatkan hampir 14 elemen.

Mereka ingin aspirasi disampaikan dengan membawa keterwakilan kelompok-kelompok yang telah datang bersama untuk mengikuti agenda tersebut.

Meski demikian, perwakilan rombongan tidak menutup pintu kompromi mengenai tempat pertemuan.

Ia kembali menegaskan bahwa ruang pers dapat diterima, sepanjang mekanisme penerimaan memungkinkan rombongan menyampaikan aspirasinya secara layak.

Mempertanyakan Jalur Penyampaian Aspirasi ke DPR

Di tengah perundingan yang belum menghasilkan kepastian, perwakilan rombongan mengangkat persoalan yang lebih luas:

Bagaimana masyarakat seharusnya menyampaikan aspirasi kepada DPR?
Ia membandingkan kedatangan mereka dengan demonstrasi yang kerap identik dengan pengerahan massa, penggunaan spanduk, dan teriakan.

Menurut keterangannya, rombongan kali ini memilih datang secara baik-baik, mengirimkan komunikasi resmi, serta tidak membawa spanduk.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa penyampaian aspirasi melalui audiensi masih menghadapi kendala penerimaan.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa ketidakjelasan mekanisme justru dapat membuat situasi di area terbuka menjadi kurang terkendali dibandingkan apabila pertemuan berlangsung di ruangan dengan peserta terbatas.

Argumen tersebut menjadi bagian dari keberatan rombongan terhadap perubahan mekanisme yang mereka alami.

Mereka menyatakan ingin menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak bermaksud mengganggu kegiatan lembaga legislatif.

Perwakilan rombongan juga meminta agar persoalan kewenangan sekretariat mendapat perhatian pimpinan DPR.

Menurut pandangannya, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang menentukan ketentuan penerimaan audiensi sehingga komunikasi antara masyarakat dan fraksi tidak berlarut-larut.

Ia berharap rombongan setidaknya dapat diterima di ruang pers atau tempat lain yang layak di lingkungan DPR.

Apabila dialog bersama pimpinan fraksi harus dijadwalkan ulang, mereka menyatakan bersedia mengikuti agenda lanjutan.

Dengan demikian, tuntutan yang disampaikan pada saat itu tidak hanya berkaitan dengan isi aspirasi mengenai ijazah Gibran, tetapi juga menyangkut kesempatan untuk menyerahkan aspirasi secara langsung melalui mekanisme audiensi.

Rombongan Menegaskan Tidak Menolak Penjadwalan Ulang

Di tengah perdebatan mengenai akses masuk, perwakilan rombongan menegaskan bahwa mereka tidak mempermasalahkan apabila dialog dengan ketua Fraksi PKB harus dijadwalkan ulang.

Menurutnya, pertemuan lanjutan dapat dilaksanakan kapan saja selama pihak fraksi bersedia mengundang mereka kembali.

Ia bahkan menyatakan tidak keberatan apabila harus mengikuti dialog berkali-kali. Namun, ia meminta agar penyerahan aspirasi tertulis tidak harus menunggu sampai jadwal dialog berikutnya terlaksana.

Dalam pandangannya, ada dua hal yang dapat dipisahkan:

Penyerahan aspirasi yang telah dibawa rombongan dan dialog lanjutan bersama pimpinan fraksi.
Keduanya tidak harus dilakukan pada waktu yang sama.

Karena itu, rombongan berharap dokumen aspirasi dapat diterima terlebih dahulu.

Sementara itu, pembahasan lebih mendalam mengenai substansi tuntutan dapat dilakukan pada kesempatan berikutnya sesuai kesepakatan.

Meski demikian, dalam keterangan tersebut, perwakilan rombongan menyatakan bahwa dokumen aspirasi belum diserahkan.

Mereka memilih menunggu mekanisme penerimaan yang memungkinkan penyampaian secara langsung kepada pihak yang dituju.

Ia juga menegaskan bahwa kedatangan tersebut bukan pertemuan informal di jalanan.

Rombongan mengaku telah melakukan komunikasi resmi dan datang dengan harapan dapat diterima melalui prosedur audiensi.

Sampai keterangan itu disampaikan, kepastian mengenai tempat penerimaan, jumlah peserta, dan jadwal dialog lanjutan masih menjadi persoalan yang dibicarakan.

Mengapresiasi Penerimaan Fraksi Golkar dan PKS

Dalam keterangannya, perwakilan rombongan turut membandingkan pengalaman audiensi dengan Fraksi PKB dengan komunikasi yang sebelumnya dilakukan bersama Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Golkar karena rombongan sebelumnya tetap memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasi meskipun terdapat penyesuaian tempat.

Menurut keterangannya, penerimaan sempat berlangsung di ruang Komisi II sebelum kemudian berpindah ke lokasi lain di lingkungan DPR.

Perwakilan tersebut menilai perubahan tempat bukan persoalan utama selama masyarakat tetap memperoleh akses untuk menyampaikan aspirasi.

Ia juga menyebut penerimaan oleh PKS melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak mengikuti pertemuan tersebut karena masih berada di Yogyakarta.

Pengalaman tersebut menjadi pembanding bagi rombongan ketika menghadapi perubahan mekanisme audiensi dengan PKB. Ia menekankan bahwa perbedaan tempat seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi tanpa harus menghilangkan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Sebagai alternatif, ia menyebut sejumlah fasilitas yang menurutnya dapat dipertimbangkan, antara lain media center atau ruang Badan Aspirasi Masyarakat DPR.

Baginya, yang terpenting adalah tersedianya tempat yang memungkinkan penerimaan berlangsung secara pantas, bukan sekadar menerima rombongan di area gerbang atau pintu pemeriksaan keamanan.

Ia juga mengingatkan bahwa proses penerimaan tersebut disaksikan masyarakat melalui pemberitaan media. Menurut pandangannya, mekanisme yang berlangsung dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pihak yang menjadi tujuan audiensi.

Namun, dalam keterangannya, ia membedakan persoalan yang dipersoalkan rombongan dari sikap Fraksi PKB itu sendiri.

Ia menyatakan bahwa menurut pemahamannya, PKB tidak secara langsung menolak audiensi.

Keberatan yang disampaikan terutama berkaitan dengan perubahan pengaturan penerimaan dan pembatasan jumlah peserta yang disebut berasal dari sekretariat.

Pernyataan itu merupakan penilaian pihak rombongan berdasarkan komunikasi yang mereka alami, bukan keterangan resmi tertulis dari Fraksi PKB mengenai seluruh rangkaian peristiwa tersebut.

Masa Reses Dinilai Tidak Menghalangi Penerimaan Aspirasi

Perwakilan rombongan juga menyinggung masa reses DPR.

Ia menyatakan bahwa agenda penerimaan masyarakat tetap dapat dilaksanakan pada masa tersebut dan tidak serta-merta mengganggu fungsi lembaga legislatif.

Menurut penjelasannya, hingga awal November, DPR masih berada dalam masa reses. Ia berpandangan bahwa penerimaan tamu dan kegiatan penyampaian aspirasi dapat dilakukan sesuai pengaturan yang berlaku, termasuk apabila terdapat agenda yang perlu diselenggarakan dalam waktu relatif singkat.

Argumentasi tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa rombongan berharap audiensi tetap dapat berlangsung atau setidaknya penyerahan dokumen aspirasi bisa dilakukan pada hari kedatangan.

Mereka menilai penyesuaian tempat dan waktu seharusnya dapat dibicarakan bersama.

Dengan adanya alternatif ruang pers, media center, atau ruang Badan Aspirasi Masyarakat, rombongan berharap persoalan teknis tidak menjadi penghalang berkepanjangan.

Meski demikian, keterangan yang disampaikan rombongan tidak menjelaskan adanya keputusan akhir mengenai lokasi audiensi ataupun kepastian bahwa dokumen aspirasi telah diterima oleh Fraksi PKB.
Hak Angket Menjadi Pokok Dorongan Politik

Di balik persoalan teknis penerimaan, terdapat tujuan politik yang secara tegas disebut oleh perwakilan rombongan.

Ia menyatakan bahwa salah satu hal penting yang ingin mereka dorong melalui komunikasi dengan Fraksi PKB adalah penggunaan hak angket DPR terkait persoalan ijazah Gibran.

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa audiensi yang direncanakan bukan hanya kegiatan penyerahan dokumen, melainkan juga bagian dari upaya menyampaikan tuntutan kepada fraksi di parlemen.

Rombongan berharap aspirasi yang mereka bawa dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme politik yang tersedia di DPR.

Namun, dalam keterangan yang menjadi sumber pemberitaan ini, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai rumusan usulan hak angket, tahapan yang akan ditempuh, ataupun sikap resmi Fraksi PKB terhadap dorongan tersebut.

Karena itu, dorongan hak angket perlu dipahami sebagai aspirasi yang disampaikan rombongan, bukan sebagai keputusan DPR atau komitmen resmi PKB untuk mengajukannya.

Perwakilan rombongan juga menyebut bahwa mereka masih berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain. Ia mengatakan bahwa setelah berkomunikasi dengan Golkar, PKS, dan PKB, pihaknya berharap komunikasi dengan fraksi lainnya dapat berlanjut.

Namun, ia mengakui belum memperoleh respons dari seluruh pihak yang hendak dihubungi.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa upaya mereka masih berada dalam tahap komunikasi dan penyampaian aspirasi kepada unsur-unsur parlemen.

Menunggu Kepastian, Mengutamakan Jalur Audiensi

Ketika ditanya mengenai kepastian penjadwalan ulang bersama pimpinan Fraksi PKB, perwakilan rombongan menyatakan bahwa keputusan mengenai jadwal berikutnya berada pada pihak fraksi. Sementara itu, rombongan memilih menunggu perkembangan negosiasi yang sedang berlangsung.

Ia juga menyebut adanya pihak yang dikaitkan dengan pimpinan dalam pembicaraan mengenai pembatasan tersebut. Menanggapi hal itu, ia meminta agar apabila memang terdapat instruksi pimpinan, komunikasi dilakukan secara langsung dengan pihak yang datang untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam keterangannya, nama seseorang yang disebut sebagai pihak yang terlibat dalam pembicaraan terdengar kurang jelas.

Karena itu, identitas dan kapasitas orang tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan rekaman yang tersedia.

Hingga akhir penjelasan yang menjadi sumber berita ini, belum ada kepastian yang dapat dikonfirmasi mengenai hasil akhir negosiasi, jumlah peserta yang akhirnya diizinkan masuk, maupun jadwal baru audiensi dengan pimpinan Fraksi PKB.

Peristiwa tersebut menyisakan dua persoalan yang perlu dibedakan.

Pertama, substansi aspirasi masyarakat sipil mengenai ijazah Gibran dan dorongan agar DPR mempertimbangkan hak angket.

Kedua, persoalan prosedural mengenai penerimaan audiensi, kewenangan pengaturan peserta, serta komunikasi antara rombongan, fraksi, dan sekretariat.

Keduanya memiliki jalur penyelesaian yang berbeda.

Persoalan prosedural membutuhkan kejelasan komunikasi dan mekanisme penerimaan, sedangkan tuntutan mengenai hak angket memerlukan pembahasan serta keputusan melalui prosedur kelembagaan DPR.

Bagi rombongan, audiensi merupakan pilihan untuk menyampaikan aspirasi tanpa demonstrasi di jalanan. Mereka menyatakan bersedia mengikuti penjadwalan ulang dan berdialog kembali, tetapi berharap dokumen aspirasi dapat diterima melalui mekanisme yang jelas.

Sementara itu, sikap resmi Fraksi PKB dan hasil akhir pertemuan masih memerlukan konfirmasi tersendiri.

Dengan demikian, pemberitaan mengenai peristiwa ini perlu membedakan keterangan pihak rombongan dari keputusan resmi lembaga yang menjadi tujuan audiensi.

(as)
#RayRangkuti #RoySuryo #IjazahGibran #DPRRI #FraksiPKB #HakAngket #AspirasiMasyarakat #MasyarakatSipil #PolitikIndonesia

GENTING! Bola Putusan MK Kini di Tangan DPR, Hak Angket dan Proses Pemakzulan

2026-10-13T11:40:56.239+07:00

Desakan agar DPR merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan ijazah dan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat.
Hak angket dinilai menjadi jalur konstitusional yang perlu dipertimbangkan, sementara sikap DPR dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian publik.

Fatahillah313, Depok - Perhatian terhadap dinamika politik nasional kembali tertuju kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa permohonan yang berkaitan dengan persoalan ijazah dan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul desakan agar DPR mengambil langkah lanjutan melalui mekanisme ketatanegaraan yang tersedia.

Dalam sebuah diskusi politik yang mengangkat tema “Genting! Bola Putusan MK Sekarang Ada di DPR?!”, narasumber Dindin menilai bahwa DPR kini menghadapi tanggung jawab politik yang tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut.

Menurut pandangannya, putusan MK telah memberikan dasar untuk membahas tindak lanjut persoalan tersebut melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai prosedur hukum.

Ia meminta para anggota DPR segera melakukan konsolidasi dan menentukan sikap.

Bahkan, ia memperkirakan waktu dua hingga tiga hari cukup untuk membangun kejelasan awal mengenai langkah yang akan diambil.

Desakan tersebut berangkat dari kekhawatiran bahwa ketidakjelasan sikap para wakil rakyat dapat memperbesar kekecewaan masyarakat.

Apabila persoalan terus dibiarkan tanpa penjelasan maupun tindak lanjut, dinamika politik berpotensi meningkat dan menempatkan DPR dalam posisi yang semakin sulit.

Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dalam diskusi, bukan keputusan resmi DPR ataupun kepastian bahwa proses pemakzulan akan berlangsung.

Respons Politisi Mulai Bermunculan

Diskusi itu menyoroti sejumlah pernyataan politisi yang dinilai menunjukkan bahwa persoalan tersebut mulai mendapat perhatian di lingkungan parlemen.

Nama Dasco disebut dalam pembicaraan mengenai sikap DPR. Menurut penuturan narasumber, respons yang disampaikan masih bersifat normatif.

Dasco disebut menyatakan bahwa dirinya belum mempelajari persoalan tersebut secara mendalam dan baru mengetahui perkembangan yang sedang berlangsung.

Bagi narasumber, sikap tersebut belum dapat dimaknai sebagai penolakan maupun penerimaan terhadap usulan tindak lanjut.

Posisi DPR, menurut penilaiannya, masih belum menunjukkan arah yang tegas.

Dari Partai Golkar, pernyataan seorang wakil ketua partai juga disinggung sebagai bagian dari perkembangan politik yang perlu dicermati.

Sementara itu, Dedi Sitorus dari PDI Perjuangan disebut mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus yang berkaitan dengan proses pemakzulan.

Perbedaan respons tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan di kalangan politisi belum menghasilkan satu sikap yang jelas.

Ada usulan pembentukan mekanisme khusus, ada pernyataan yang masih menunggu kajian, dan ada pula sikap yang menurut narasumber belum dapat dikategorikan sebagai penolakan.

Meski demikian, pernyataan individual para politisi tidak serta-merta menjadi keputusan institusional DPR.

Pembentukan pansus, penggunaan hak angket, ataupun langkah lain tetap membutuhkan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi narasumber, justru pada tahap inilah DPR perlu memperjelas sikapnya.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai bagaimana persoalan yang telah menjadi perhatian publik akan ditangani, bukan sekadar pernyataan bahwa masalah tersebut masih dipelajari.

Hak Angket Dipandang sebagai Jalur untuk Menelusuri Persoalan

Salah satu pokok utama diskusi adalah penggunaan hak angket DPR. Narasumber berpendapat bahwa hak tersebut dapat menjadi instrumen untuk menyelidiki persoalan yang berkembang dan telah menarik perhatian masyarakat luas.

Menurutnya, DPR tidak cukup hanya menyatakan menghormati putusan MK.

Penghormatan terhadap putusan, dalam pandangannya, perlu ditindaklanjuti melalui langkah yang sesuai dengan kewenangan lembaga perwakilan rakyat.

Ia juga menekankan bahwa persoalan yang menyangkut seorang wakil presiden memiliki dimensi kepentingan publik yang besar. Karena itu,

DPR dinilai perlu bersikap proaktif untuk memastikan setiap persoalan ditangani melalui prosedur yang semestinya.

Narasumber berpandangan bahwa DPR tidak harus menunggu tekanan masyarakat semakin besar sebelum menjalankan fungsi pengawasannya.

Apabila terdapat dasar dan syarat hukum yang terpenuhi, mekanisme konstitusional dapat dibahas dan dijalankan tanpa harus menunggu situasi politik memburuk.

Meski demikian, penggunaan hak angket bukanlah keputusan yang otomatis berujung pada pemakzulan.

Hak angket merupakan instrumen penyelidikan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk persyaratan pengusulan dan pengambilan keputusan di DPR.

Karena itu, dorongan politik untuk menggunakan hak angket perlu dibedakan dari keputusan resmi parlemen untuk membentuk dan menjalankannya.

Mekanisme Pemakzulan dan Peran Mahkamah Konstitusi

Diskusi tersebut juga mengangkat hubungan antara hak angket, penyelidikan DPR, dan mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam pemahamannya, proses yang lazim dibicarakan selama ini dimulai dari DPR.

Lembaga tersebut terlebih dahulu melakukan penelusuran melalui mekanisme yang tersedia.

Apabila ditemukan dasar yang memenuhi persyaratan konstitusional, DPR dapat membawa pendapatnya kepada MK untuk diperiksa.

Namun, dalam perkara yang sedang dibahas, pemeriksaan oleh MK telah berlangsung lebih dahulu.

Keadaan ini dipandang narasumber sebagai urutan yang berbeda dari pola yang selama ini ia gambarkan.

Ia menilai bahwa hasil pemeriksaan MK telah memberikan landasan awal bagi DPR untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Akan tetapi, menurut penjelasannya, MK tidak dapat begitu saja menyerahkan seluruh proses kepada DPR atau MPR tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Karena itu, narasumber menekankan perlunya tindak lanjut melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai hukum.

Ia juga menyinggung pertimbangan hukum MK yang, menurut penuturannya, mengarahkan tindak lanjut persoalan diskualifikasi kepada lembaga terkait lainnya.

Identitas lembaga yang berwenang dan bentuk tindak lanjutnya menjadi bagian penting yang harus dibaca berdasarkan isi putusan dan ketentuan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan penafsiran dalam diskusi.

Dalam kerangka konstitusi Indonesia, proses pemakzulan presiden atau wakil presiden memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri.

DPR harus terlebih dahulu menyatakan pendapatnya berdasarkan alasan konstitusional yang ditentukan.

Pendapat tersebut kemudian diperiksa oleh MK.

Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan ke MPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, hak angket, pembentukan pansus, pemeriksaan MK, dan pemakzulan merupakan hal-hal yang saling berkaitan dalam perdebatan politik, tetapi tidak dapat disamakan sebagai satu prosedur tunggal.

Masing-masing memiliki dasar hukum, fungsi, dan persyaratan tersendiri.

Ketidakjelasan Sikap DPR Dikhawatirkan Memperbesar Ketegangan

Selain aspek hukum, narasumber memberikan perhatian besar terhadap dampak politik apabila DPR tidak segera memberikan respons yang jelas.

Ia menilai persoalan tersebut telah menjadi perhatian sebagian masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, sikap diam yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan anggapan bahwa DPR tidak menjalankan fungsi perwakilannya secara memadai.

Menurut narasumber, apabila DPR menindaklanjuti persoalan melalui jalur konstitusional, masyarakat memiliki ruang untuk melihat prosesnya berjalan berdasarkan aturan.

Sebaliknya, jika tidak ada langkah yang jelas, kekecewaan publik dikhawatirkan berkembang menjadi tekanan politik yang lebih besar.

Ia memperkirakan dinamika tersebut dapat memicu peningkatan aktivitas demonstrasi dan memperuncing hubungan antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat.

Dalam diskusi itu, narasumber juga mengingatkan bahwa demonstrasi bukanlah persoalan sederhana.

Aksi massa dapat mempertemukan para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dan berpotensi meningkatkan ketegangan apabila situasi tidak dikelola dengan baik.

Karena itu, ia mengkhawatirkan eskalasi politik yang dapat mengganggu proses pemerintahan.

Ia mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan harapan agar agenda perbaikan bangsa dan kepentingan rakyat tetap berjalan.

Namun, ia menolak anggapan bahwa apabila terjadi gejolak, masyarakat harus secara otomatis ditempatkan sebagai pihak yang bersalah.

Menurut pandangannya, DPR juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan yang tersedia ketika persoalan publik membutuhkan penanganan.

Pernyataan itu memperlihatkan inti kritik narasumber: lembaga perwakilan rakyat seharusnya tidak hanya mempertimbangkan konsekuensi politik dari suatu keputusan, tetapi juga tanggung jawab konstitusional dan dampak sikapnya terhadap kepercayaan masyarakat.

Kalkulasi Politik atau Pelaksanaan Tanggung Jawab?

Narasumber mengakui bahwa sejumlah anggota DPR mungkin masih melakukan konsultasi, mengumpulkan pandangan, dan memperhitungkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan sikap.

Langkah tersebut, menurut gambaran yang disampaikan dalam diskusi, dapat menjadi bagian dari proses internal yang sedang berlangsung.

Namun, ia mengkritik apabila perhitungan untung-rugi politik justru membuat anggota DPR mengabaikan penggunaan kewenangan yang tersedia.

Baginya, persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai pilihan politik yang berpotensi menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu.

DPR, menurutnya, memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk merespons persoalan sesuai aturan.

Ia pun menilai bahwa putusan MK telah membuat pembahasan mengenai langkah lanjutan menjadi lebih konkret. Karena itu, ia meminta para anggota parlemen tidak terus-menerus menunda keputusan hanya karena mempertimbangkan konsekuensi politiknya.

Meski demikian, keharusan bertindak tidak berarti DPR dapat mengabaikan pemeriksaan fakta, ketentuan hukum, dan hak pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

Keputusan yang menyangkut kedudukan seorang wakil presiden harus bertumpu pada dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, tuntutan agar DPR bergerak perlu berjalan beriringan dengan tuntutan agar setiap langkah dilakukan secara sah, terukur, dan transparan.

Perubahan Politik Lain Ikut Menjadi Perhatian

Dalam diskusi yang sama, narasumber turut menyinggung perubahan sejumlah pejabat dan pergantian personel di lingkungan kepolisian.

Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan dinamika politik yang sedang berlangsung.

Pergantian pejabat pemerintahan serta perubahan posisi sejumlah pimpinan kepolisian disebut sebagai bagian dari situasi yang menurutnya perlu diamati secara cermat.

Pembicaraan itu menyebut Pratikno dan Listyo Sigit dalam konteks perubahan jabatan, serta Suyudi yang disebut mengganti 19 kepala kepolisian daerah dengan personel pilihannya.

Narasumber kemudian menghubungkan perkembangan tersebut dengan kemungkinan perubahan konfigurasi politik yang lebih luas.

Namun, hubungan sebab-akibat antara pergantian pejabat, perubahan personel kepolisian, dan persoalan yang sedang dibahas tidak dibuktikan secara terperinci dalam materi diskusi.

Karena itu, kaitan tersebut tetap merupakan penilaian narasumber dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

Pembedaan ini penting agar pembahasan mengenai perkembangan politik tidak mencampurkan peristiwa yang disebutkan dengan dugaan mengenai motif atau keterkaitan di baliknya.
Risiko Menurunnya Kepercayaan terhadap Wakil Rakyat

Narasumber memperingatkan bahwa apabila DPR terus dianggap tidak memberikan respons, kekecewaan masyarakat berpotensi meluas.

Menurutnya, tuntutan publik bisa berkembang melampaui persoalan yang semula diarahkan kepada Gibran.

Ia memperkirakan bahwa dalam kondisi tertentu, sasaran kritik dapat meluas kepada para anggota DPR yang dinilai tidak menjalankan aspirasi masyarakat.

Dalam percakapan tersebut, muncul pula ungkapan mengenai pembubaran DPR.

Namun, narasumber kemudian membedakan antara lembaga DPR sebagai institusi konstitusional dan para anggotanya sebagai pejabat yang dapat mengalami pergantian melalui mekanisme yang berlaku.

Perbedaan tersebut penting dalam memahami sistem ketatanegaraan.

Ketidakpuasan terhadap anggota DPR tidak dengan sendirinya menjadi dasar hukum untuk membubarkan lembaga DPR.

Pergantian anggota parlemen harus mengikuti mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan.

Narasumber juga menyinggung pengalaman pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam pembicaraan mengenai relasi antara presiden dan DPR.

Akan tetapi, materi diskusi tidak menguraikan secara terperinci peristiwa historis tersebut, sehingga penyebutan itu lebih tepat dipahami sebagai bagian dari percakapan mengenai konflik politik dan keseimbangan kekuasaan.

Pesan utama yang ingin disampaikan narasumber adalah bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan perlu dijaga melalui tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPR tidak hanya dinilai dari pernyataan politik para anggotanya, tetapi juga dari keputusan dan proses yang benar-benar dijalankan.

Dua hingga Tiga Hari Menjadi Desakan Politik

Menjelang akhir diskusi, narasumber kembali menegaskan bahwa bola kini berada di tangan DPR. Ia meminta para anggota parlemen melakukan konsolidasi tanpa mengulur waktu terlalu lama.

Ia menyebut rentang dua hingga tiga hari sebagai perkiraan waktu yang menurutnya cukup untuk membangun kejelasan awal.

Apabila tidak ada perkembangan, ia khawatir masyarakat akan semakin marah pada pekan berikutnya dan DPR justru menghadapi tekanan yang lebih besar.

Batas waktu tersebut merupakan desakan dan perkiraan pribadi narasumber, bukan tenggat resmi yang ditetapkan MK ataupun kewajiban hukum bagi DPR.

Dalam percakapan itu, pembawa diskusi juga menyebut adanya tokoh nasional, aktivis, dan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan anggota parlemen. Mereka diharapkan dapat menyampaikan pandangan serta mengingatkan para legislator agar persoalan tersebut memperoleh tindak lanjut yang semestinya.

Narasumber mengakui bahwa dalam dua hari terakhir belum terdapat kejelasan yang memadai menurut pengamatannya. Ia menyebut pernyataan Dasco, anggota Komisi II, dan Dedi Sitorus sebagai sejumlah petunjuk mengenai respons politik yang mulai berkembang.

Namun, belum adanya kesepakatan yang jelas membuat arah tindak lanjut tetap menjadi pertanyaan.

Pada akhirnya, diskusi tersebut menempatkan DPR sebagai institusi yang diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat melalui mekanisme konstitusional.

Hak angket dan proses pemakzulan menjadi pokok pembahasan, tetapi realisasi keduanya tetap bergantung pada dasar hukum, keputusan politik resmi, serta pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Bola memang berada di tangan DPR dalam arti tanggung jawab politik untuk menentukan responsnya. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa setiap langkah tidak berhenti pada pernyataan, tetapi juga tidak melampaui batas kewenangan konstitusional.

Kepastian proses, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum menjadi unsur penting agar perbedaan politik tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.

(as)
#MahkamahKonstitusi #DPRRI #HakAngket #Pemakzulan #GibranRakabumingRaka #PolitikIndonesia #Ketatanegaraan #Demokrasi #Konstitusi #BeritaNasional

Habib Hanif Alatas Desak Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden, Dorong DPR Tempuh Jalur Konstitusional

2026-10-13T11:28:51.570+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Dr. Habib Hanif Alatas menyampaikan desakan agar Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan dalam sebuah ceramah yang disertai respons dukungan dari para peserta, dengan menyoroti persoalan persyaratan pendidikan Gibran, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta kemungkinan penggunaan mekanisme pemakzulan melalui lembaga negara.

Dalam penyampaiannya, Habib Hanif menilai persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan tanpa tindak lanjut.

Ia meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara terhormat sebagai bentuk etika bernegara.

Apabila pengunduran diri tidak dilakukan, ia mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menindaklanjuti persoalan itu melalui mekanisme konstitusional.

Pernyataan tersebut menjadi bagian utama ceramahnya yang mengangkat isu integritas pejabat publik, tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, dan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Putusan MK Menjadi Titik Sorotan

Habib Hanif menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak bermaksud ikut membahas persoalan ijazah Gibran.

Namun, menurut dia, perkara yang telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan putusan yang dihasilkan lembaga tersebut membuat persoalan itu perlu mendapatkan perhatian lebih luas.

Ia kemudian menguraikan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasannya, persyaratan tersebut berkaitan dengan pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau sederajat.

Persoalan yang disorot adalah apakah persyaratan pendidikan tersebut telah terpenuhi dalam pencalonan Gibran hingga akhirnya ia dilantik sebagai wakil presiden.

Dalam ceramahnya, Habib Hanif merujuk pada putusan MK yang menurut pemahamannya tidak menemukan bukti bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan SMA.

Temuan yang ia sampaikan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mempertanyakan bagaimana proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan administrasi berlangsung.
Kalau Anda memiliki etika bernegara, tolong mundur,

demikian inti desakan Habib Hanif kepada Gibran dalam ceramahnya.

Pernyataan itu disambut jawaban setuju dari para peserta yang hadir.

Ia berulang kali menekankan bahwa pengunduran diri yang dilakukan secara terhormat, menurut pandangannya, dapat menjadi jalan untuk menyikapi persoalan tersebut.

Meski demikian, persoalan yang dibahas perlu dibedakan antara penafsiran pembicara terhadap putusan pengadilan dan kesimpulan hukum yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Menilai Proses Pencalonan dan Pelantikan

Habib Hanif juga menyoroti persoalan waktu munculnya gugatan.

Ia menjelaskan bahwa perkara mengenai persyaratan Gibran dibawa ke MK setelah yang bersangkutan dilantik menjadi wakil presiden.

Menurut Habib Hanif, pihak yang mengajukan gugatan meminta agar Gibran didiskualifikasi.
Namun, tuntutan tersebut ditolak karena, sebagaimana ia jelaskan, MK tidak lagi memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi wakil presiden yang sudah dilantik dalam konteks perkara tersebut.

Bagi Habib Hanif, persoalan itu tidak seharusnya berhenti hanya karena terdapat batas kewenangan lembaga peradilan.

Ia menilai masih ada pertanyaan yang harus dijawab mengenai proses pencalonan, kelengkapan persyaratan, serta mekanisme yang memungkinkan seorang calon melewati tahapan administrasi hingga akhirnya menduduki jabatan publik tertinggi kedua di Indonesia.
Ia mempertanyakan bagaimana proses verifikasi persyaratan dapat berlangsung apabila kemudian muncul persoalan mengenai bukti pendidikan yang diperdebatkan di pengadilan.
Dalam pandangannya, apabila terdapat masalah dalam proses pencalonan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Ia tidak menghendaki isu tersebut sekadar menjadi perdebatan politik tanpa penyelesaian yang jelas.

Namun, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pencalonan harus didasarkan pada dokumen resmi, ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.

Perbedaan dengan tidak ditemukannya bukti tertentu dalam suatu perkara dan pembuktian adanya pelanggaran merupakan hal penting dalam menilai persoalan tersebut secara proporsional.

Mendorong DPR Menggunakan Mekanisme Konstitusional

Setelah menyampaikan desakan pengunduran diri, Habib Hanif mengarahkan perhatiannya kepada DPR RI.

Ia menyebut bahwa apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, persoalan tersebut dapat didorong untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Ia merujuk pada kemungkinan keterlibatan DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses yang berkaitan dengan pemberhentian wakil presiden.

Menurut Habib Hanif, putusan MK yang ia soroti merupakan alasan untuk mempertanyakan proses pencalonan dan mendorong lembaga perwakilan rakyat menjalankan fungsi pengawasannya.

Ia juga menyebut hak angket sebagai salah satu mekanisme yang perlu diperhatikan dalam mendorong pemeriksaan terhadap persoalan tersebut.

Dalam ceramahnya, ia berulang kali meminta peserta mendukung langkah DPR apabila proses pengunduran diri tidak ditempuh.
Seruan tersebut mendapat respons dukungan dari hadirin.

Meski demikian, mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat disamakan dengan keputusan politik biasa.
Proses tersebut memiliki persyaratan dan tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konstitusional, Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur prosedur yang melibatkan DPR, pemeriksaan oleh MK, dan keputusan MPR.

Karena itu, dorongan politik Habib Hanif agar perkara diperiksa karena syarat pemakzulan telah terpenuhi.

Penggunaan hak angket DPR juga memiliki ketentuan tersendiri.

Keberadaan mekanisme pengawasan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian seorang wakil presiden.

Dalam konteks ini, seruan Habib Hanif merupakan sikap politik yang ia sampaikan kepada publik.

Adapun kelayakan hukum untuk menindaklanjutinya harus ditentukan berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku.

Menegaskan Penolakan terhadap Kudeta

Salah satu bagian penting dalam ceramah tersebut adalah penegasan Habib Hanif bahwa dirinya tidak mengajak masyarakat melakukan kudeta.

Ia secara eksplisit membedakan pergantian atau pemberhentian pejabat melalui proses konstitusional dengan tindakan mengambil kekuasaan di luar ketentuan hukum.

Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa dalam pandangan Ahlusunah, tindakan khuruj alal imam atau pemberontakan terhadap pemimpin memiliki persoalan hukum tersendiri.

Ia menegaskan bahwa yang didorongnya bukanlah penggulingan kekuasaan melalui tindakan di luar hukum, melainkan penggunaan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan.

Penegasan tersebut menjadi bagian dari argumentasi yang disampaikannya kepada peserta.

Ia ingin agar tuntutan terhadap Gibran, menurut kerangka yang ia ajukan, ditempuh melalui jalur resmi dan tidak berkembang menjadi ajakan mengambil alih kekuasaan secara paksa.

Dengan demikian, fokus ceramahnya bukan hanya desakan pengunduran diri, tetapi juga dorongan agar lembaga negara menjalankan kewenangannya apabila terdapat persoalan yang dinilai perlu diperiksa.

Meski begitu, penerapan mekanisme konstitusional tetap harus mengikuti syarat dan tahapan yang berlaku.

Perbedaan pendapat politik, kritik terhadap pejabat, ataupun tuntutan publik tidak dapat menggantikan pembuktian hukum yang diperlukan dalam proses pemberhentian dari jabatan.

Mengaitkan Persoalan dengan Etika Pejabat Publik

Habib Hanif juga membawa persoalan tersebut ke ranah etika bernegara.

Ia menyampaikan keprihatinan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang, menurut pandangannya, telah bekerja keras dan tidak seharusnya dibebani persoalan yang berkaitan dengan wakil presidennya.

Ia menilai bahwa polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran dapat menimbulkan beban politik bagi pemerintahan.

Karena itu, ia meminta agar persoalan tersebut diselesaikan sehingga tidak terus menjadi sumber perdebatan.

Selain mengaitkannya dengan pemerintahan, Habib Hanif menyinggung masyarakat yang menempuh pendidikan hingga lulus SMA.

Ia menggunakan perbandingan dengan persyaratan pendidikan untuk pekerjaan tertentu guna menggambarkan apa yang menurutnya merupakan ketidakseimbangan antara tuntutan terhadap masyarakat biasa dan pejabat negara.

Perbandingan tersebut disampaikan secara retoris untuk memperkuat desakannya agar seorang pejabat publik menunjukkan tanggung jawab dan keteladanan.

Ia juga mengkhawatirkan dampak polemik tersebut terhadap generasi muda.

Dalam pandangannya, persoalan persyaratan pendidikan pejabat negara dapat memengaruhi persepsi siswa mengenai arti pendidikan dan pentingnya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kritik yang disampaikan tidak hanya diarahkan kepada pribadi Gibran, tetapi juga dikaitkan dengan standar moral dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.

Namun, penilaian mengenai integritas seseorang tetap perlu dibedakan dari pembuktian mengenai pemenuhan persyaratan administratif maupun pelanggaran hukum.

Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik.

Seruan dari Mimbar dan Respons Peserta

Sepanjang ceramah, Habib Hanif beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada peserta mengenai dukungan terhadap pengunduran diri Gibran.

Ia juga meminta dukungan apabila DPR menempuh proses pemberhentian melalui jalur konstitusional.

Hadirin merespons dengan seruan setuju dan dukungan.

Pola komunikasi tersebut membuat penyampaian materi berlangsung interaktif, dengan penekanan berulang pada dua pilihan yang ditawarkan Habib Hanif:

Pengunduran diri secara terhormat atau penanganan melalui mekanisme konstitusional.

Di bagian lain, ia menghubungkan persoalan tersebut dengan pesan moral keagamaan.

Ia mengutip hadis Nabi Muhammad ﷺ mengenai larangan menipu, yang dalam ceramahnya digunakan untuk menegaskan pentingnya kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa apabila persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti, keadaan itu dapat menjadi preseden buruk bagi generasi berikutnya dan bagi penyelenggaraan jabatan publik lainnya.

Habib Hanif juga menyinggung kegiatan Maulid Nabi yang menjadi konteks ceramahnya.

Ia mengajak peserta mendoakan Indonesia agar tetap terjaga, kemudian mengarahkan hadirin untuk membaca selawat, termasuk Selawat Asyghil.

Bagian penutup tersebut memadukan kritik politik, seruan moral, dan doa untuk keselamatan bangsa.

Peserta diajak mengangkat tangan dan memohon kepada Allah agar Indonesia senantiasa berada dalam perlindungan-Nya.

Persoalan yang Menuntut Kejelasan Hukum

Ceramah Habib Hanif Alatas memperlihatkan bagaimana persoalan persyaratan pendidikan seorang pejabat dapat berkembang menjadi perdebatan mengenai etika, legitimasi politik, dan tanggung jawab lembaga negara.

Desakan agar Gibran mundur merupakan sikap yang disampaikan Habib Hanif.

Sementara itu, gagasan untuk membawa persoalan tersebut ke DPR merupakan dorongan politik agar mekanisme pengawasan dan ketatanegaraan digunakan sesuai kewenangannya.

Pada akhirnya, ceramah tersebut menempatkan integritas pejabat publik sebagai persoalan yang harus dipertanggungjawabkan.

Habib Hanif meminta pengunduran diri Gibran sebagai jalan yang menurutnya terhormat dan mendorong DPR bertindak apabila jalan tersebut tidak ditempuh.

Sementara itu, penyelesaian secara hukum tetap bergantung pada pembuktian dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Di tengah perbedaan pandangan politik, kepastian hukum, ketepatan membaca putusan pengadilan, dan penghormatan terhadap prosedur ketatanegaraan menjadi unsur penting agar persoalan tersebut tidak berhenti pada polemik, tetapi dinilai berdasarkan fakta dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(as)
#HabibHanifAlatas #GibranRakabumingRaka #WakilPresiden #MahkamahKonstitusi #PutusanMK #DPRRI #MPRRI #Pemakzulan #EtikaBernegara #PolitikIndonesia #Konstitusi #DemokrasiIndonesia

DPP FPI: GIBRAN MUNDUR ATAU DIMAKZULKAN!, FPI Desak DPR dan MPR Bertindak

2026-10-09T18:00:53.233+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam (DPP FPI) mengeluarkan pernyataan sikap tegas bertajuk “Gibran Mundur atau Makzulkan!” pada 7 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataan sikapnya, DPP FPI menyoroti fakta persidangan mengenai bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma yang sah sebagai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.
FPI kemudian menyampaikan tuntutan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, DPP FPI mendesak DPR RI dan MPR RI menindaklanjutinya melalui mekanisme pemakzulan.

Pernyataan tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad Alattos, L.C., M.A.H., dan Sekretaris Umum Habib Ali Abu Bakar Alattos, S.H., M.H.

MK Tidak Menemukan Bukti yang Meyakinkan

Perkara yang menjadi perhatian DPP FPI berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 Undang-Undang Pemilu.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

MK juga mempertimbangkan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Fakta persidangan tersebut menjadi pokok perhatian DPP FPI.

Dalam pernyataannya, organisasi ini menilai persoalan persyaratan pendidikan tersebut harus ditindaklanjuti karena berkaitan dengan pemenuhan ketentuan pencalonan wakil presiden.

DPP FPI kemudian mengemukakan pandangannya bahwa persoalan tersebut dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan kelayakan Gibran dalam menjalankan jabatan wakil presiden.

DPP FPI Minta Gibran Mengundurkan Diri

Pada poin pertama pernyataan sikapnya, DPP FPI merujuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

FPI menyatakan bahwa apabila Gibran memiliki etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ketetapan tersebut, ia sewajarnya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Tuntutan ini menjadi sikap utama yang disampaikan DPP FPI setelah putusan MK mengenai perkara persyaratan pendidikan tersebut.

Bagi DPP FPI, persoalan yang muncul dalam persidangan tidak seharusnya dibiarkan tanpa tindak lanjut.

FPI meminta agar masalah pemenuhan persyaratan pencalonan mendapat penyelesaian melalui pertanggungjawaban pejabat yang bersangkutan.

DPR dan MPR Diminta Menempuh Pemakzulan

DPP FPI menegaskan bahwa apabila Gibran tidak mengundurkan diri, DPR RI dan MPR RI harus segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pemakzulan.

Dalam poin kedua pernyataannya, FPI secara khusus merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional yang menurut mereka perlu diperhatikan.

DPP FPI kemudian menjabarkan dua hal yang dipandang dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan jabatan Gibran.

Pertama, organisasi tersebut menilai adanya persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden.

FPI mengacu pada ketentuan mengenai pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, yang menurut pernyataan mereka harus dibuktikan melalui ijazah, sertifikat, atau diploma yang sah.

FPI menghubungkan persoalan tersebut dengan fakta persidangan yang disebut dalam putusan MK, yakni tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan dokumen pendidikan yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.

Kedua, DPP FPI menilai persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan tercela karena, menurut tuduhan mereka, terdapat penggunaan dokumen yang tidak sah dalam memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden.

Atas dasar pandangan tersebut, FPI mendesak agar persoalan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

KPU Turut Disorot dalam Pernyataan FPI

Selain menyoroti Gibran, DPP FPI juga mempersoalkan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan wakil presiden.

Dalam pernyataannya, FPI menuduh KPU secara sengaja tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana semestinya terhadap persyaratan pencalonan yang dipersoalkan.

DPP FPI menghubungkan tuduhan tersebut dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Menurut pernyataan FPI, persoalan persyaratan pencalonan tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi juga dengan pelaksanaan ketentuan pemilu oleh penyelenggara.

FPI meminta agar persoalan tersebut tidak diabaikan dan menjadi perhatian lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Partai Politik Diminta Tidak Mendiamkan Persoalan

DPP FPI juga menyerukan kepada seluruh partai politik yang memiliki fraksi di DPR RI dan MPR RI agar tidak mendiamkan persoalan yang mereka angkat.

FPI meminta partai-partai politik tidak memberikan perlindungan kepada Gibran dalam persoalan yang menurut mereka berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan etika kehidupan bernegara.

Dalam pernyataannya, DPP FPI menilai sikap diam atau upaya melindungi Gibran akan merusak etika berbangsa dan bernegara serta bertentangan dengan semangat menjaga konstitusi.

Seruan tersebut diarahkan kepada partai politik dan lembaga perwakilan rakyat agar mengambil sikap terhadap persoalan yang menjadi pokok pernyataan DPP FPI.

Kritik terhadap Putusan MK

DPP FPI menyayangkan keputusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

FPI berpandangan bahwa MK sebagai benteng terakhir pertahanan konstitusi seharusnya berani mengambil terobosan untuk menjawab persoalan yang mereka angkat.

Dalam pernyataannya, FPI juga membandingkan putusan tersebut dengan terobosan MK sebelumnya yang membuka jalan bagi Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.

Meski permohonan tidak diterima, DPP FPI menilai fakta persidangan yang disebut dalam putusan MK telah membuka persoalan mengenai proses pencalonan Gibran.

FPI menyebut persoalan itu sebagai terbukanya tabir kebohongan struktural yang, menurut penilaian mereka, telah mengkhianati UUD 1945.

DPP FPI kemudian menyampaikan apresiasi kepada Refly Harun, Denny Indrayana, dan pihak-pihak lain yang mengajukan permohonan.

Mereka dinilai telah berupaya serius mengangkat persoalan persyaratan pendidikan wakil presiden melalui proses persidangan di MK.

Pernyataan Resmi DPP FPI

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen itu mencantumkan tempat dan tanggal Jakarta, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan 7 Oktober 2026 Masehi.

Pernyataan ditandatangani atas nama DPP Front Persaudaraan Islam oleh Ketua Umum Habib Muhammad Alattos, L.C., M.A.H., dan Sekretaris Umum Habib Ali Abu Bakar Alattos, S.H., M.H.

Melalui pernyataan bertajuk “Gibran Mundur atau Makzulkan!”, DPP FPI menegaskan tuntutannya agar Gibran mengundurkan diri atau DPR RI dan MPR RI menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana yang mereka minta.

(as)

#DPPFPI #FrontPersaudaraanIslam #GibranRakabumingRaka #MahkamahKonstitusi #Pemakzulan #DPRRI #MPRRI #UUD1945 #PolitikIndonesia

Media Asing Soroti Putusan MK soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

2026-10-08T19:35:16.054+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 mendapat perhatian dari sejumlah media asing.

Dua media yang menyoroti perkara tersebut adalah CNA dari Singapura dan ABC News Australia.

Sorotan kedua media tersebut terutama tertuju pada dua persoalan.

Pertama, putusan MK tidak berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Kedua, pemberitaan menyoroti persoalan dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam gugatan, termasuk pertanyaan mengenai kesetaraannya dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam sistem pendidikan Indonesia.

MK Tidak Membatalkan Jabatan Gibran

Dalam pemberitaan mengenai putusan tersebut, CNA menyoroti posisi MK yang tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Hal itu berkaitan dengan kondisi bahwa tahapan Pemilu 2024 telah selesai dan Gibran telah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden.

Dengan demikian, persoalan yang diajukan dalam gugatan tidak berujung pada perubahan terhadap status Gibran sebagai pejabat yang telah dilantik.

CNA juga menyoroti ketidaklengkapan dokumen pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.

Meski persoalan dokumen tersebut menjadi bagian dari perkara yang dipersoalkan, MK tidak menjatuhkan keputusan yang mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

CNA mengutip pernyataan hakim MK yang menyebut bahwa persoalan tersebut merupakan kewenangan lembaga lain.

Poin ini menjadi salah satu bagian penting dalam pemberitaan media Singapura tersebut.

Perkara mengenai dokumen pendidikan tidak serta-merta ditempatkan sebagai dasar untuk membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden setelah seluruh tahapan pemilu selesai dan pelantikan berlangsung.

Sorotan terhadap Dokumen Pendidikan

Selain mengenai konsekuensi putusan MK, CNA dan ABC News Australia juga memberikan perhatian terhadap dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gugatan.

ABC News Australia secara khusus menyoroti dokumen yang dipersoalkan oleh Deni Indrayana sebagai pemohon.

Dalam pemberitaannya, ABC News menyebut dokumen tersebut bukan merupakan ijazah sekolah menengah atas.

Dokumen yang menjadi perhatian itu disebut sebagai surat pendukung dari Kementerian Pendidikan.

Surat tersebut didasarkan pada certificate of attendance dan transkrip akademik dari UTS College di Sydney, Australia, yang sebelumnya dikenal sebagai UTS Insearch.

Persoalan dokumen tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.

ABC News kemudian menguraikan riwayat pendidikan yang dikaitkan dengan Gibran.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Gibran pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School di Singapura, sebelum melanjutkan pendidikan di UTS Insearch di Australia.

Pertanyaan tentang Kesetaraan Pendidikan

ABC News juga menyoroti bahwa Orchid Park Secondary School dan UTS Insearch bukan merupakan sekolah menengah atas dalam sistem pendidikan Indonesia.

Pemberitaan tersebut menempatkan persoalan itu dalam konteks dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam gugatan.

Dengan demikian, sorotan media Australia bukan semata-mata mengenai keberadaan dokumen, tetapi juga mengenai status pendidikan dan dokumen pendukung yang digunakan dalam proses tersebut.

Sementara itu, CNA menyoroti bahwa MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA.

Persoalan tersebut menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam pemberitaan setelah putusan MK.

Di satu sisi, terdapat dokumen dan keterangan pendidikan yang menjadi bagian dari proses administratif.

Di sisi lain, gugatan mempertanyakan status dokumen tersebut dalam kaitannya dengan persyaratan pendidikan yang berlaku untuk calon Wakil Presiden.

Namun, sorotan tersebut tetap berada dalam konteks putusan MK yang tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

UTS College Tidak Memberikan Informasi

ABC News Australia juga berupaya memperoleh konfirmasi langsung mengenai riwayat pendidikan Gibran dari UTS College di Australia.

Media tersebut menghubungi UTS College untuk meminta konfirmasi mengenai riwayat pendidikan Gibran sekaligus meminta tanggapan mengenai status studinya di institusi tersebut.

Namun, UTS College menolak memberikan informasi.

Penolakan tersebut disampaikan dengan alasan ketentuan privasi yang berlaku di Australia.

Karena itu, informasi mengenai riwayat dan status pendidikan Gibran dari pihak institusi pendidikan tersebut tidak diperoleh melalui konfirmasi langsung kepada media.

Bagian ini menjadi salah satu aspek yang dicatat ABC News dalam pemberitaannya.

Upaya konfirmasi dilakukan, tetapi pihak institusi memilih tidak memberikan informasi karena pertimbangan aturan privasi.

Dua Sudut Sorotan Media Asing

Jika dirangkum, pemberitaan CNA dan ABC News Australia memiliki titik perhatian yang saling beririsan, tetapi dengan penekanan yang berbeda.

CNA lebih menyoroti konsekuensi putusan MK terhadap kedudukan Gibran serta persoalan kelengkapan dokumen pendidikan ketika mendaftar Pemilu 2024.

Media tersebut juga mengutip pandangan hakim bahwa persoalan terkait dokumen tersebut merupakan kewenangan lembaga lain.

Sementara ABC News Australia memberikan perhatian lebih besar terhadap dokumen pendidikan yang dipersoalkan Deni Indrayana.

Media tersebut menjelaskan bahwa dokumen yang dipersoalkan bukan ijazah SMA, melainkan surat pendukung dari Kementerian Pendidikan yang didasarkan pada certificate of attendance dan transkrip akademik dari UTS College.

ABC News juga menguraikan riwayat pendidikan Gibran di Singapura dan Australia serta mencatat bahwa kedua institusi yang disebut dalam pemberitaan tersebut bukan sekolah menengah atas dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dengan demikian, dua isu utama yang muncul dalam pemberitaan media asing tersebut adalah status Gibran sebagai Wakil Presiden setelah putusan MK dan persoalan dokumen serta riwayat pendidikan yang menjadi bagian dari gugatan.

Putusan MK dan Perdebatan Dokumen Pendidikan

Putusan MK menjadi titik penting karena gugatan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi dari jabatan Wakil Presiden.

Tahapan Pemilu 2024 telah selesai dan Gibran telah resmi dilantik.

Pada saat yang sama, persoalan mengenai dokumen pendidikan tetap menjadi bagian yang disoroti media asing.

CNA mencatat persoalan ketidaklengkapan dokumen serta tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan mengenai ijazah yang setara dengan SMA.

ABC News menguraikan lebih jauh dokumen yang dipersoalkan, termasuk surat pendukung Kementerian Pendidikan yang didasarkan pada certificate of attendance dan transkrip akademik UTS College.

Perhatian media asing tersebut menunjukkan bahwa perkara tidak berhenti pada persoalan hasil akhir gugatan di MK.

Dokumen pendidikan dan riwayat pendidikan yang menjadi bagian dari perkara juga menjadi perhatian dalam pemberitaan internasional.

Namun, berdasarkan materi yang diberitakan, kedua media tersebut tetap menempatkan persoalan tersebut dalam konteks putusan MK:

Gibran tidak dibatalkan atau didiskualifikasi dari jabatan Wakil Presiden, sementara persoalan mengenai dokumen pendidikan disebut berkaitan dengan kewenangan lembaga lain.
Perkara ini kemudian menyisakan dua sisi pemberitaan yang berjalan bersamaan:

Konsekuensi hukum dan konstitusional dari putusan MK di satu sisi, serta perhatian terhadap dokumen dan riwayat pendidikan Gibran di sisi lainnya.

(as)

#GibranRakabuming #MahkamahKonstitusi #PutusanMK #IjazahGibran #Pemilu2024 #CNANews #ABCNews #PolitikIndonesia #WakilPresiden #DokumenPendidikan

Terungkap! KPU Solo Tak Verifikasi Ijazah Gibran Langsung ke Sekolah di Singapura

2026-10-08T19:13:20.659+07:00

Fatahillah313, SOLO - Proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri dalam Pilkada 2020 kembali menjadi sorotan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta mengungkapkan bahwa verifikasi faktual terkait dokumen pendidikan Gibran tidak dilakukan langsung ke sekolah asalnya di Singapura.

Keterangan tersebut muncul ketika KPU Kota Surakarta menjelaskan mekanisme verifikasi yang dilakukan pada tahapan pencalonan Pilkada 2020.

Menurut catatan KPU, proses verifikasi untuk dokumen pendidikan Gibran dilakukan melalui Dinas Pendidikan Wilayah 7 Kota Surakarta atau Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Wilayah 7 Jawa Tengah.

Dengan demikian, verifikasi tidak sampai dilakukan dengan mendatangi atau menghubungi langsung sekolah asal Gibran di Singapura.

Verifikasi Berhenti pada Surat Keterangan

Dalam penjelasannya, pihak KPU Kota Surakarta menyebut verifikasi dilakukan terhadap surat keterangan yang menjadi dokumen pendukung pendidikan Gibran.

Surat keterangan tersebut kemudian diverifikasi kepada pejabat terkait di Bakorwil Wilayah 7.

Ketika ditanyakan apakah proses verifikasi sampai ke Singapura, jawaban yang diberikan tegas: tidak.

Berdasarkan catatan KPU Kota Surakarta, proses tersebut cukup dilakukan terhadap surat keterangan yang diverifikasi melalui pejabat pada wilayah pendidikan terkait.

KPU juga menjelaskan bahwa mekanisme tersebut berbeda dengan calon yang menempuh pendidikan di dalam negeri.

Untuk calon yang sekolah atau menempuh pendidikan di Indonesia, verifikasi faktual dapat dilakukan langsung kepada lembaga pendidikan asal.

Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan lainnya, misalnya pada 2024, KPU menyebut verifikasi dilakukan dengan mendatangi atau menghubungi lembaga pendidikan asal, termasuk sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi.

Namun, untuk dokumen pendidikan calon yang berasal dari luar negeri, KPU pada saat itu menggunakan mekanisme berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian terkait.

KPU: Sudah Sesuai Prosedur?

KPU Kota Surakarta menyatakan bahwa pada Pilkada 2020 terdapat dua pasangan calon, yakni pasangan yang maju melalui jalur perseorangan dan pasangan yang diusung partai politik.

Terhadap seluruh dokumen persyaratan calon, termasuk dokumen pendidikan Gibran, KPU mengaku telah menjalankan tahapan verifikasi sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu.

Keterangan KPU menyebut verifikasi dilakukan secara faktual melalui Dinas Pendidikan Wilayah 7 Kota Surakarta.

Dokumen yang diverifikasi antara lain surat keterangan dan berkas pendukung lainnya.

Ketika ditanyakan mengenai dasar bahwa verifikasi melalui surat keterangan tersebut telah dianggap memenuhi ketentuan, pihak KPU menjelaskan bahwa surat keterangan tersebut berasal dari kementerian yang menangani bidang pendidikan dan kemudian diverifikasi kepada Bakorwil Wilayah 7 Jawa Tengah di Solo.

KPU menyatakan proses tersebut telah dianggap sah dan dituangkan dalam berita acara.

Pada saat tahapan pencalonan berlangsung, menurut keterangan KPU, tidak terdapat laporan, temuan, sengketa, maupun tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan dokumen tersebut hingga berakhirnya tahapan pencalonan.

Polemik Kembali Mengemuka

Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar bagi para pihak yang mempersoalkan status persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Dalam forum yang sama, sejumlah pemohon menyampaikan pandangan mereka mengenai konsekuensi putusan tersebut.

Salah satu pemohon, Mersi Siombing, mengatakan perjuangan yang dilakukan bukan semata-mata berkaitan dengan satu individu, melainkan menyangkut persoalan integritas negara, etika, moral, serta pendidikan generasi muda Indonesia.

Mersi menyatakan bahwa pendidikan anak-anak Indonesia harus tetap menjadi perhatian.

Ia menekankan pentingnya anak-anak Indonesia memiliki pendidikan yang jelas dan mampu bersaing dengan lulusan negara lain.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada awalnya dirinya sempat merasa khawatir untuk bergabung dalam barisan pemohon karena mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul.

Namun, ia kemudian menyatakan bersyukur dapat berada dalam komunitas yang menurutnya memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Menurut Mersi, perjuangan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendorong Indonesia yang lebih baik.

Gugatan PTUN Juga Disebut Masih Berjalan

Pemohon lainnya menyampaikan bahwa dirinya sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkaitan dengan surat keterangan pendidikan Gibran.

Dalam keterangannya, ia menyatakan surat yang dipersoalkan tersebut telah dibatalkan.

Ia juga menyebut proses persidangan di PTUN masih menjadi bagian dari rangkaian persoalan yang sedang ditempuh.

Ia menyampaikan bahwa dirinya didampingi kuasa hukum Deni Indrayana dan Heri Yanto.

Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan respons para pemohon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mereka nilai memberikan kepastian mengenai persoalan persyaratan pendidikan untuk jabatan Wakil Presiden.

Forum Purnawirawan TNI: Perjuangan Dimulai Sejak 2025

Dalam forum tersebut turut hadir perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Ia menjelaskan bahwa dari total 12 pemohon, enam di antaranya berasal dari forum tersebut.

Menurut keterangannya, langkah hukum yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi bukan merupakan langkah pertama.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah melakukan deklarasi dan menyampaikan surat kepada Presiden serta DPR.

Langkah tersebut disebut telah dilakukan sejak 17 April 2025 dan surat dikirim sebanyak tiga kali.

Namun, menurut perwakilan forum, tidak terdapat respons sebagaimana yang mereka harapkan.

Pertemuan dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan serupa kemudian mendorong terbentuknya kebersamaan dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Ia menyebut proses persidangan di MK telah berlangsung lima kali dan menurut pemohon menghasilkan kepastian mengenai persoalan persyaratan pendidikan Gibran untuk jabatan Wakil Presiden.

Pemohon Layangkan Tuduhan Keras

Dalam keterangannya, perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kemudian menyampaikan tuduhan keras terhadap proses pencalonan Gibran.

Ia menyebut persoalan tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat dan bangsa Indonesia serta mempertanyakan proses penerbitan surat keterangan yang digunakan dalam pencalonan.

Pernyataan tersebut merupakan tuduhan dan penilaian dari pihak pemohon dalam forum tersebut, bukan keterangan yang disampaikan KPU Kota Surakarta dalam penjelasan mengenai proses verifikasi administratif.

Ia juga menyinggung keterlibatan sejumlah pihak dalam proses penerbitan surat keterangan yang dipersoalkan.

Dalam pernyataannya, ia menuduh adanya tekanan dari pihak tertentu dalam proses tersebut.

Namun, tuduhan-tuduhan itu disampaikan oleh pemohon dan perlu ditempatkan sebagai pernyataan pihak yang sedang memperjuangkan gugatan, bukan sebagai fakta yang telah ditetapkan secara tersendiri dalam keterangan KPU mengenai proses verifikasi Pilkada 2020.

Titik Persoalan: Sejauh Mana Verifikasi Harus Dilakukan?

Keterangan KPU Kota Surakarta menempatkan persoalan pada mekanisme verifikasi dokumen pendidikan calon yang bersekolah di luar negeri.

Menurut catatan KPU, verifikasi pada 2020 dilakukan melalui surat keterangan yang diverifikasi kepada Bakorwil Wilayah 7 Jawa Tengah di Solo.

Proses tersebut dinyatakan telah memenuhi verifikasi dan dituangkan dalam berita acara.

Berbeda dengan calon yang menempuh pendidikan di dalam negeri, yang pada kesempatan lain dapat diverifikasi langsung kepada sekolah atau perguruan tinggi asal, proses terhadap dokumen pendidikan luar negeri pada saat itu tidak dilakukan sampai ke sekolah asal di Singapura.

Inilah titik penting yang kembali menjadi perhatian setelah persoalan persyaratan pendidikan Gibran dibawa ke ranah hukum dan kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai kelayakan persyaratan pencalonannya.

Pada satu sisi, KPU menyatakan telah menjalankan verifikasi berdasarkan dokumen dan mekanisme yang digunakan pada saat tahapan pencalonan.

Di sisi lain, para pemohon menilai persoalan tersebut memiliki konsekuensi lebih luas terhadap persyaratan pencalonan, integritas penyelenggaraan negara, serta pertanggungjawaban atas dokumen yang digunakan.

Perbedaan sudut pandang itulah yang membuat proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan.

Persoalan yang kini berkembang bukan lagi sekadar apakah dokumen tersebut pernah diverifikasi, melainkan juga bagaimana proses verifikasi dilakukan, sejauh mana kewenangan lembaga yang melakukan verifikasi, serta bagaimana kedudukan surat keterangan yang menjadi dasar pemeriksaan tersebut dalam keseluruhan tahapan pencalonan.

KPU Kota Surakarta sendiri menegaskan bahwa berdasarkan catatan mereka, proses verifikasi yang dilakukan pada Pilkada 2020 telah memenuhi prosedur dan tidak menemukan laporan, temuan, sengketa, maupun tanggapan masyarakat sampai tahapan pencalonan berakhir.

Sementara itu, para pemohon menilai putusan Mahkamah Konstitusi memberikan momentum baru untuk mempertanyakan kembali persoalan tersebut, termasuk konsekuensi terhadap kedudukan Gibran dan proses politik selanjutnya.

Dengan demikian, fakta yang terungkap dari keterangan KPU cukup jelas:

Verifikasi dokumen pendidikan Gibran oleh KPU pada Pilkada 2020 tidak dilakukan langsung ke sekolah asalnya di Singapura.
Verifikasi dilakukan hanya melalui surat keterangan yang kemudian diverifikasi kepada Bakorwil Wilayah 7 Jawa Tengah di Solo.

Adapun perdebatan mengenai apakah mekanisme tersebut telah cukup untuk memenuhi seluruh persyaratan pencalonan dan bagaimana konsekuensi hukum dari persoalan tersebut menjadi pertanyaan besar sebagian masyarakat.

(as)

#Gibran #KPU #KPUSolo #IjazahGibran #Pilkada2020 #MahkamahKonstitusi #VerifikasiIjazah #PolitikIndonesia #BeritaNasional #Indonesia

Ketum FPI Serukan Foto Wakil Presiden Dicopot dari Semua Tempat

2026-10-08T18:37:42.641+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Pernyataan keras mengenai kejujuran, dugaan kebohongan, dan sikap terhadap kemungkaran disampaikan Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam sebuah forum keagamaan.

Dalam tausyiahnya, ia mengaitkan persoalan tersebut dengan polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dalam materi pidato disebut sebagai “ijazah bodong”.

Seruan itu tidak berhenti pada persoalan kritik terhadap dugaan kebohongan.

Ia bahkan mengajak massa untuk mengambil sikap dengan mencopot foto Wakil Presiden dari berbagai tempat, termasuk kantor-kantor pemerintahan dan sekolah.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan pola komunikasi yang interaktif.

Pimpinan forum berulang kali mengajukan pertanyaan kepada peserta, kemudian massa menjawab dengan pernyataan persetujuan dan seruan takbir.

Kebohongan Disebut Sebagai Dosa

Dalam tausyiahnya, Ketua Umum FPI terlebih dahulu menempatkan persoalan kejujuran dalam perspektif agama Islam.

Ia mempertanyakan apakah kebohongan merupakan dosa.

Jawaban yang diberikan secara tegas adalah bahwa kebohongan merupakan dosa.

Menurutnya, persoalan menjadi lebih serius apabila kebohongan tersebut dinormalisasi, dilindungi, atau ditutup-tutupi.

Dalam konteks itulah ia kemudian menghubungkan persoalan kebohongan dengan penggunaan lembaga-lembaga tinggi negara.

Ia mempertanyakan dampak apabila sebuah kebohongan dibiarkan dan tidak dilawan.

Bagi dirinya, apabila sesuatu dinilai sebagai kemungkaran, maka sikap yang harus diambil bukan membiarkannya, melainkan melawannya melalui amar makruf nahi mungkar.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons peserta yang hadir.

Seruan untuk melawan kemungkaran dan kebohongan disambut dengan jawaban persetujuan serta takbir.

Seruan Mendorong DPR

Dalam tausyiahnya, Ketua Umum FPI juga menyampaikan kemungkinan adanya aksi ke DPR.

Ia mengatakan, apabila kemudian terdapat undangan untuk turun ke DPR guna mendorong lembaga legislatif tersebut menggunakan hak menyatakan pendapat terkait persoalan yang ia sebut sebagai “wapres bodo”, maka ia meminta dukungan peserta.

Pertanyaan mengenai kesiapan hadir dan turut serta dalam agenda tersebut kembali dijawab peserta dengan pernyataan siap dan seruan takbir.

Namun, sebelum berbicara mengenai agenda ke DPR, ia justru menempatkan persoalan pencopotan foto Wakil Presiden sebagai langkah yang menurutnya perlu dilakukan terlebih dahulu.

“Turunkan Foto” dari Kantor hingga Sekolah

Seruan paling tegas dalam tausyiah tersebut adalah ajakan untuk menurunkan foto Wakil Presiden dari berbagai tempat.

Ia secara khusus menyebut kantor-kantor dan lembaga pendidikan.

Menurutnya, apabila persoalan ijazah yang disebutnya “bodong” benar-benar menjadi dasar persoalan yang sedang dipersoalkan, maka foto Wakil Presiden tidak semestinya dipajang.

Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas turut disebut dalam seruan tersebut.

“Turunin dulu tuh foto,” menjadi inti seruan yang disampaikan sebelum massa diajak membicarakan langkah menuju DPR.

Ia kemudian mempertanyakan kepantasan pemasangan foto Wakil Presiden apabila tuduhan yang disampaikannya tersebut benar.

Peserta kembali memberikan jawaban setuju.

Mahkamah Konstitusi atau MK disebut tidak menemukan bukti ijazah Gibran.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari konteks yang digunakan pembicara untuk menyampaikan kritiknya.

Dalam tausyiah itu, isu tersebut kemudian diposisikan sebagai persoalan yang berkaitan dengan kejujuran dan kebohongan.

Kekhawatiran terhadap Normalisasi Kebohongan

Ketua Umum FPI kemudian memperluas pembahasan dari persoalan ijazah menuju persoalan keteladanan pemimpin.

Menurutnya, kebohongan yang dinormalisasi dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan pendidikan moral kepada anak-anak, murid, warga, dan rakyat.

Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat diajarkan untuk berlaku jujur apabila pada saat yang sama pemimpinnya dituduh melakukan kebohongan.

Ia juga menggunakan contoh lain mengenai kewajiban rakyat membayar pajak yang kemudian dikontraskan dengan tuduhan korupsi terhadap pemimpin.

Pertanyaan tersebut disampaikan untuk menggambarkan apa yang menurutnya menjadi persoalan keteladanan.

Jika masyarakat diminta menjalankan kewajiban, sementara pemimpin dianggap tidak memberikan contoh yang baik, maka menurutnya muncul persoalan serius dalam kehidupan berbangsa.

Ia menyebut keadaan tersebut sebagai sesuatu yang “ngaur”, yang kemudian kembali diamini oleh peserta.

Amar Makruf Nahi Mungkar sebagai Prinsip

Dari persoalan tersebut, pidato kemudian diarahkan kepada konsep amar makruf nahi mungkar.

Menurut Ketua Umum FPI, mengikuti barisan Nabi Muhammad ﷺ tidak cukup hanya dengan memberikan pujian kepada Rasulullah ﷺ.

Menurutnya, kecintaan kepada Nabi harus memiliki konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan bahwa amar makruf nahi mungkar harus dilakukan di berbagai segmen kehidupan, baik pada tingkat masyarakat maupun umat.

Dalam kerangka yang disampaikannya, amar makruf nahi mungkar bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi bagian dari karakter dan tindakan.

Ia kemudian menghubungkan kondisi masyarakat, pejabat, dan ulama dengan harapan terhadap keberkahan Indonesia.

Menurutnya, apabila rakyat tidak melakukan maksiat, pejabat tidak berkhianat, dan ulama tidak menjadi penjilat, maka Indonesia diharapkan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat.

Sebaliknya, ia memberikan gambaran yang berlawanan apabila ulama menjadi penjilat, pejabat berkhianat, dan rakyat gemar melakukan maksiat.

Ia menyebut keadaan tersebut sebagai sesuatu yang harus dihindari dan mengingatkan tentang kemungkinan datangnya laknat Allah SWT.

Pujian kepada Nabi Harus Berbuah Keteladanan

Bagian lain dari pidatonya menyoroti kegiatan maulid dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Menurutnya, pujian kepada Rasulullah ﷺ merupakan sesuatu yang baik, tetapi tidak seharusnya berhenti pada pujian semata.

Ia menjelaskan bahwa tujuan memuji Nabi adalah agar rasa mahabbah atau kecintaan kepada Rasulullah ﷺ tertanam di dalam hati.

Setelah kecintaan tersebut tumbuh, ajaran Nabi diharapkan semakin dekat dan dapat diterapkan dalam kehidupan.

Dengan demikian, menurutnya, menghadiri maulid, memuji Nabi, dan menunjukkan mahabbah harus memiliki implikasi terhadap perilaku sehari-hari.

Ia kemudian mengutip pesan yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas, yang disebutnya sebagai Turjuman al-Qur’an.

Dalam pidatonya, pesan tersebut dikaitkan dengan tiga sikap:

Menyayangi anak kecil, menghormati orang tua, serta menegakkan amar makruf nahi mungkar.

Ditutup dengan Seruan

Pidato kemudian ditutup dengan ajakan kepada masyarakat Muslim untuk memiliki keberanian menjalankan amar makruf nahi mungkar.

Ketua Umum FPI kembali menanyakan kesiapan umat Islam untuk menjalankan prinsip tersebut.

Peserta menjawab dengan seruan kesiapan yang disertai takbir.

Bagi pembicara, amar makruf nahi mungkar disebut sebagai karakter sekaligus ciri yang dapat menjadi dasar untuk berada dalam satu barisan.

Pada akhirnya, pidato tersebut menggabungkan tiga persoalan utama:

Kritik terhadap kebohongan terkait ijazah Wakil Presiden, seruan pencopotan foto Wakil Presiden dari berbagai tempat, serta ajakan menjalankan amar makruf nahi mungkar sebagai bagian dari kehidupan umat.

Seluruh seruan tersebut disampaikan dalam suasana forum keagamaan yang diwarnai respons massa, persetujuan, dan takbir.

Pidato ditutup dengan doa agar Allah SWT menjaga dan memberkahi seluruh masyarakat yang hadir.

(as)

#KetumFPI #Gibran #WakilPresiden #IjazahGibran #MK #DPR #AmarMakrufNahiMungkar #Indonesia #PolitikIndonesia #BeritaNasional

Hakim Arsul Sani: MK Tidak Menemukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah SMA

2026-10-08T13:51:22.664+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Pertimbangan tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Pokok persoalan yang diperiksa MK berkaitan dengan dokumen penyetaraan ijazah luar negeri yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan.

Dalam pemeriksaan perkara, MK mencermati ketentuan mengenai dokumen yang harus dipenuhi dalam proses penyetaraan serta dokumen yang menjadi dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan.

Delapan Dokumen Persyaratan Penyetaraan

Dalam pertimbangannya, MK merujuk Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018 tentang penetapan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketentuan tersebut menetapkan sejumlah dokumen yang harus dilengkapi pemohon penyetaraan pendidikan luar negeri.

Dokumen itu antara lain pasfoto pemohon ukuran 4 x 6, paspor, surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia setempat dan/atau perwakilan negara asing di Indonesia dan/atau surat keterangan dari sekolah asal di luar negeri.

Selain itu, pemohon diwajibkan melampirkan ijazah, diploma, atau sertifikat apabila lembaga pendidikan mengeluarkannya.

Dokumen lainnya meliputi transkrip nilai, struktur program atau kurikulum, akta kelahiran, serta rapor sesuai jenjang pendidikan yang diajukan untuk penyetaraan.

Struktur program atau kurikulum tidak diperlukan apabila sekolah atau penyelenggara pendidikan asal menyediakan dokumen tersebut melalui situs resminya.

Proses pendaftaran surat keterangan penyetaraan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi kementerian terkait maupun secara luring.

Dalam perkara tersebut, Gibran disebut mendaftarkan permohonan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas menggunakan aplikasi layanan penyetaraan ijazah luar negeri.

Dokumen yang Menjadi Perhatian MK

Berdasarkan fakta yang disampaikan kementerian dalam persidangan, salah satu dokumen yang menjadi dasar pengajuan surat keterangan penyetaraan adalah scan ijazah, diploma, sertifikat, dokumen hasil belajar sesuai jenjang pendidikan yang hendak disetarakan, atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa seseorang telah tamat belajar.

Namun, setelah mempelajari seluruh bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.

Hal tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

Pertimbangan MK itu juga diperkuat keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan.

Menurut keterangan tersebut, tidak terdapat dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri.

Dokumen yang digunakan justru berupa certificate of attendance, academic record, explanation of grade, dan dokumen lainnya.

Certificate of Attendance Bukan Bukti Kelulusan

MK kemudian membedakan makna certificate of attendance dengan ijazah atau sertifikat kelulusan.

Menurut Mahkamah, certificate of attendance digunakan untuk menunjukkan kehadiran seseorang dalam proses pembelajaran.

Dokumen tersebut tidak menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menerangkan seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada umumnya memuat pernyataan bahwa orang tersebut telah menyelesaikan atau memperoleh kualifikasi pendidikan tertentu.

Dokumen tersebut juga berkaitan dengan nilai atau hasil pendidikan yang diperoleh.

Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinilai tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam proses pembelajaran.

Atas dasar itu, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Persoalan Verifikasi Dokumen Pencalonan

MK selanjutnya memeriksa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, khususnya penggunaan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagai dokumen pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Menurut termohon, proses tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam proses tersebut, termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap seluruh dokumen pencalonan, termasuk surat keterangan penyetaraan tersebut, dengan alasan dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Sikap tersebut didasarkan pada asas presumptio iustae causa, yaitu anggapan bahwa suatu produk hukum tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan.

MK mengakui bahwa asas tersebut dapat menjadi dasar dalam menilai produk hukum yang secara administratif telah dibentuk sesuai ketentuan.

Namun, menurut Mahkamah, penerapan asas tersebut tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam konteks perkara ini, asas tersebut perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian.

Hal itu dinilai penting karena perkara berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden yang merupakan proses pengisian jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

Verifikasi Administrasi Perlu Didukung Klarifikasi

MK menilai prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam pemeriksaan persyaratan pasangan calon tidak hanya diwujudkan melalui verifikasi administrasi, tetapi seharusnya juga dapat dilengkapi dengan verifikasi faktual.

Kedua bentuk pemeriksaan tersebut dipandang sebagai upaya berlapis untuk menjaga validitas, akurasi, dan kebenaran data yang diajukan peserta pemilu.

Mahkamah memang mengakui bahwa dalam kerangka hukum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dikenal istilah verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam konteks tertentu.

Namun, menurut MK, ruang klarifikasi tetap tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Persoalannya, ketentuan tersebut menempatkan klarifikasi dalam kondisi adanya keraguan.

Menurut Mahkamah, ukuran mengenai ada atau tidaknya keraguan dapat bersifat subjektif apabila tidak memiliki parameter yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, penyelenggara pemilu dinilai seharusnya lebih menekankan objektivitas dalam setiap tahapan guna menciptakan proses kontestasi yang adil.

Penyetaraan Pengetahuan Tidak Sama dengan Bukti Tamat Sekolah

MK kemudian memberikan penekanan terhadap substansi Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Secara prosedural, penerbitan surat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai dasar bagi termohon untuk menyatakan terpenuhinya syarat pendidikan calon wakil presiden.
Namun, setelah diperiksa dalam persidangan, surat tersebut ternyata merupakan penyetaraan terhadap pengetahuan setara tamat SMK, bukan penyetaraan terhadap surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau sederajat dari luar negeri.

Menurut Mahkamah, frasa “dinilai memiliki pengetahuan setara” tidak sama dengan frasa “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu.

Perbedaan tersebut menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum MK.

Sebab, persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat semestinya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan semata-mata melalui penilaian bahwa seseorang memiliki pengetahuan yang setara.

MK Menyatakan Tidak Menemukan Bukti Ijazah

Berdasarkan keseluruhan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, MK menyatakan memperoleh keyakinan mengenai adanya keadaan khusus dalam perkara tersebut.

Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

Meski demikian, MK juga menilai perkara yang diajukan para pemohon secara substansial tidak lagi tepat dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pertimbangannya berkaitan dengan perubahan status Gibran setelah Pemilu 2024.

Secara faktual, Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden setelah calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Pelantikan tersebut sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dengan demikian, meskipun dalam persidangan MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, Mahkamah tetap mempertimbangkan persoalan tersebut dalam konteks kewenangan dan rezim hukum perkara yang diajukan.

Pertimbangan Hakim Arsul Sani tersebut menempatkan persoalan dokumen pendidikan Gibran pada dua sisi sekaligus:

Substansi bukti pendidikan yang ditemukan dalam persidangan dan prosedur verifikasi dokumen dalam proses pencalonan.

Di titik itulah MK menegaskan bahwa keberadaan produk administrasi yang diterbitkan instansi berwenang tidak serta-merta menutup kebutuhan akan kecermatan dan kehati-hatian ketika dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan dalam kontestasi pemilu tertinggi di Indonesia.

(as)

#MahkamahKonstitusi #ArsulSani #GibranRakabumingRaka #IjazahGibran #Pemilu2024 #MK #PolitikIndonesia #HukumPemilu

FREE PALESTINE CETAK SEJARAH, ZACH BRYAN PECAHKAN REKOR PENONTON DI GILLETTE STADIUM

2026-10-08T11:26:22.100+07:00

Fatahillah313, , FOXBOROUGH - Penyanyi country asal Amerika Serikat, Zach Bryan, mencatat sejarah baru di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts.
Bukan hanya karena dua konsernya pada 2 dan 3 Oktober 2026 berlangsung dengan antusiasme besar, tetapi juga karena penampilannya membawa pesan politik yang sensitif: “Free Palestine.”

Pada malam kedua, Sabtu (3/10/2026), konser Zach Bryan disaksikan 73.538 penonton, sekaligus menjadi jumlah penonton terbesar dalam sejarah Gillette Stadium.

Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dicatat Ed Sheeran, yakni 71.723 penonton pada 1 Juli 2023.

Pencapaian tersebut menjadi semakin menarik karena konser Zach Bryan berlangsung hanya beberapa pekan setelah Gillette Stadium menjadi pusat kontroversi terkait rapper Macklemore dan tur Ed Sheeran.

Dalam situasi yang masih hangat itu, Bryan justru tampil di panggung stadion milik Robert Kraft dengan mengenakan kaus bertuliskan “Free Palestine.”

Dua Malam, Dua Pertunjukan yang Menjadi Sorotan

Zach Bryan tampil di Gillette Stadium selama dua malam berturut-turut, Jumat (2/10) dan Sabtu (3/10).

Kedua pertunjukan tersebut berlangsung dalam rangkaian tur konsernya.

Pada kedua malam itu, Bryan terlihat mengenakan kaus hitam tanpa lengan bertuliskan “Free Palestine”, disertai gambar pohon pinus dan tulisan “An Appeal to Heaven.”

Pesan tersebut menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan setelah konser.

Bryan tidak secara khusus memberikan penjelasan panjang dari atas panggung mengenai pesan pada pakaiannya.

Namun, penampilan tersebut dengan cepat menjadi perhatian publik karena berlangsung di stadion yang sebelumnya menjadi lokasi kontroversi mengenai ekspresi dukungan terhadap Palestina.

Pesan serupa juga muncul dari anggota band Bryan.
Sejumlah personel mengenakan pakaian dengan simbol atau tulisan yang menunjukkan dukungan terhadap Palestina.

Drummer Nate Head, misalnya, mengenakan jersey yang mencantumkan nama Hind Rajab, seorang anak Palestina berusia lima tahun yang tewas di Gaza pada Januari 2024.

Gitaris Noah Le Gros juga disebut mengenakan pakaian dengan pesan terkait Palestina.

Dengan demikian, pesan yang muncul di panggung bukan hanya berasal dari Bryan secara individual.

Sejumlah anggota band ikut membawa simbol solidaritas Palestina dalam penampilan tersebut.

73.538 Penonton, Rekor Baru Gillette Stadium

Namun, di balik kontroversi politik dan pesan solidaritas yang muncul, pencapaian terbesar Zach Bryan tetap berada pada angka penonton.

Gillette Stadium mengonfirmasi bahwa pertunjukan Sabtu malam dihadiri 73.538 orang.

Jumlah tersebut menjadi rekor baru untuk jumlah penonton dalam sebuah acara di stadion tersebut.

Rekor itu sekaligus menggeser catatan yang sebelumnya dipegang Ed Sheeran.

Pada 2023, Sheeran mengumpulkan 71.723 penonton dalam satu pertunjukan di Gillette Stadium.

Dua tahun kemudian, Bryan melewati angka tersebut dengan selisih 1.815 penonton.

Artinya, rekor yang sebelumnya menjadi milik salah satu penyanyi pop terbesar dunia itu kini berpindah kepada bintang country Amerika tersebut.

Yang menarik, kapasitas tempat duduk standar Gillette Stadium disebut berada di kisaran 64.000 kursi.

Jumlah penonton yang mencapai lebih dari 73.000 menunjukkan bagaimana konfigurasi konser memungkinkan penggunaan area tambahan di luar kapasitas tempat duduk standar.

Rekor tersebut menjadikan konser Bryan bukan sekadar pertunjukan musik biasa.

Ia tercatat sebagai salah satu peristiwa dengan jumlah penonton terbesar sepanjang sejarah stadion.

Rekor Bryan Datang di Tengah Polemik Macklemore

Rekor tersebut mendapatkan perhatian lebih besar karena konteks yang mengitarinya.

Beberapa pekan sebelumnya, nama Gillette Stadium menjadi bagian dari polemik mengenai Macklemore, rapper yang dikenal secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Palestina.

Macklemore sebelumnya menjadi salah satu pengisi acara pembuka dalam tur Ed Sheeran.

Namun, setelah kontroversi terkait pernyataan dan penampilan pro-Palestina, Macklemore kemudian tidak lagi menjadi bagian dari rangkaian tur tersebut.

Robert Kraft, pemilik New England Patriots sekaligus pemilik Gillette Stadium, menjadi salah satu tokoh yang berada di tengah kontroversi tersebut.

Peristiwa itu kemudian berkembang menjadi perdebatan lebih luas mengenai batas antara musik, kebebasan berekspresi, dukungan politik, serta posisi artis ketika tampil di ruang publik.

Sejumlah pengisi acara dan musisi yang sebelumnya terlibat dalam tur Sheeran juga kemudian menarik diri sebagai bentuk solidaritas kepada Macklemore.

Dalam konteks itulah kemunculan Zach Bryan dengan kaus “Free Palestine” di panggung Gillette menjadi sangat simbolis.

Pesan Palestina di Panggung yang Sama

Zach Bryan tidak tampil di panggung dengan pidato politik panjang.

Ia menyampaikan pesan tersebut melalui pakaian yang dikenakannya.

Kaus itu menampilkan tulisan “Free Palestine”, bersama simbol pohon pinus dan frasa “An Appeal to Heaven.”

Frasa tersebut memiliki sejarah tersendiri dalam tradisi politik Amerika.

Tulisan itu dikaitkan dengan pemikiran filsuf Inggris John Locke dan kemudian muncul dalam bendera yang digunakan para kolonis Amerika pada masa Revolusi Amerika.

Karena itu, pesan pada kaus Bryan tidak berhenti pada dua kata “Free Palestine”.

Simbol dan tulisan yang menyertainya memberikan lapisan makna lain yang kemudian menjadi perhatian publik.

Penampilan tersebut juga berlangsung selama dua malam berturut-turut.

Dengan demikian, pesan tersebut bukan sekadar kemunculan sesaat dalam satu pertunjukan.

Respons Publik Terbelah

Kemunculan Bryan dengan pesan Palestina segera memicu berbagai respons di media sosial.

Sebagian pengguna media sosial memuji keberanian Bryan karena menyampaikan pesan tersebut di stadion milik Robert Kraft.

Sebagian lainnya justru mempertanyakan atau mengkritik sikap tersebut.

Perdebatan bahkan ikut berkembang terhadap unggahan Gillette Stadium mengenai konser Bryan.

Stadion mengunggah informasi bahwa penyanyi tersebut berhasil memecahkan rekor dengan 73.538 penonton, tetapi sejumlah pengguna media sosial memperhatikan bahwa foto-foto yang digunakan tidak menampilkan Bryan secara dekat dengan kaus “Free Palestine”-nya.

Situasi itu kemudian semakin memperbesar perhatian terhadap pakaian yang dikenakan Bryan.

Namun terlepas dari perdebatan tersebut, jumlah penonton pada malam kedua menunjukkan bahwa konser tetap mampu menarik puluhan ribu orang.

Ketika Musik Bertemu Isu Kemanusiaan

Peristiwa di Gillette Stadium memperlihatkan bagaimana panggung musik dapat menjadi ruang bertemunya hiburan dan isu kemanusiaan.

Di satu sisi, konser merupakan pertunjukan yang menghadirkan musik dan hiburan kepada puluhan ribu penggemar.

Di sisi lain, artis memiliki ruang untuk menyampaikan pesan yang mereka anggap penting melalui kata-kata, simbol, maupun penampilan.

Zach Bryan memilih menyampaikan pesan tersebut secara visual.

Pesan “Free Palestine” muncul di panggung yang beberapa pekan sebelumnya berada di tengah perdebatan mengenai Macklemore dan dukungannya terhadap Palestina.

Pada saat yang sama, Bryan justru mencatat rekor jumlah penonton baru di stadion tersebut.

Fakta itu membuat dua peristiwa tersebut bertemu dalam satu momentum:

Pesan Palestina muncul di Gillette Stadium, sementara rekor penonton stadion berpindah dari Ed Sheeran kepada Zach Bryan.

Rekor Baru di Tengah Perdebatan Lama

Bagi Gillette Stadium, angka 73.538 menjadi catatan baru yang akan menjadi bagian dari sejarah venue tersebut.

Bagi Zach Bryan, pencapaian itu menambah catatan penting dalam perjalanan kariernya sebagai salah satu penyanyi country populer Amerika.

Sementara itu, kaus “Free Palestine” membuat konser tersebut memiliki dimensi lain.

Penampilannya tidak hanya diberitakan karena musik dan jumlah penonton, tetapi juga karena pesan yang dibawanya.

Yang paling menonjol adalah fakta bahwa rekor tersebut tercipta setelah sebelumnya Ed Sheeran menjadi pemegang rekor dengan 71.723 penonton.

Kini, Bryan mengambil alih posisi tersebut dengan 73.538 orang.

Pada akhirnya, dua angka itu menjadi bagian penting dari cerita Gillette Stadium: 71.723 milik Ed Sheeran dan 73.538 milik Zach Bryan.

Namun yang membuat rekor terbaru itu jauh lebih menarik perhatian adalah konteks ketika Bryan mencapainya—di panggung yang sama, dengan pesan “Free Palestine”, di tengah perdebatan yang belum sepenuhnya mereda mengenai Palestina, kebebasan berekspresi, dan posisi para musisi dalam isu kemanusiaan.

(as)
#ZachBryan #FreePalestine #GilletteStadium #EdSheeran #Macklemore #Palestine #Gaza #Musik #Konser #KabarInternasionaln media yang memuat peristiwa tersebut.

Surat Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI Diterima DPR

2026-10-08T10:31:16.147+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait desakan agar proses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses telah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa surat tersebut sudah diterima oleh pihak DPR.

Surat itu selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki pimpinan lembaga tersebut.

Kami sudah terima surat tersebut,

kata Indra Iskandar melalui pesan singkat.

Keterangan tersebut memastikan bahwa surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah masuk dan diterima di lingkungan DPR.

Namun, penerimaan surat tersebut belum berarti bahwa proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden telah berjalan atau telah diputuskan oleh DPR.

Indra menegaskan, tindak lanjut terhadap surat tersebut selanjutnya menjadi kewenangan pimpinan DPR RI.

Surat Berisi Desakan Percepatan Proses Pemakzulan

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada DPR dan MPR RI.
Surat tersebut berisi tuntutan agar permintaan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka segera diproses.

Permintaan tersebut dituangkan dalam surat tertanggal 26 Mei 2025.

Forum tersebut mendorong agar lembaga legislatif segera memproses tuntutan yang mereka sampaikan terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dengan diterimanya surat tersebut oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, tahapan berikutnya berada pada kewenangan pimpinan DPR sebagaimana disampaikan oleh Indra Iskandar.

Artinya, posisi surat saat ini adalah telah diterima oleh institusi DPR dan akan diteruskan kepada pimpinan.

Mengenai langkah selanjutnya, keputusan berada pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan tindak lanjut terhadap surat tersebut.

DPR Konfirmasi Surat Telah Diterima

Konfirmasi dari Sekjen DPR RI menjadi penjelasan penting mengenai keberadaan surat yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Indra Iskandar menyatakan bahwa surat tersebut memang telah diterima.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas informasi mengenai surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta agar proses pemakzulan Wakil Presiden segera diproses.

Namun, Indra tidak menyampaikan bahwa DPR telah mengambil keputusan mengenai substansi tuntutan tersebut.

Ia justru menegaskan bahwa tindak lanjutnya merupakan kewenangan pimpinan DPR RI.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan.

Pertama, surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Kedua, tindak lanjut atas isi surat tersebut belum dijelaskan dan masih menjadi kewenangan pimpinan DPR.

Pembedaan ini menjadi penting agar penerimaan surat tidak disamakan dengan keputusan atau proses pemakzulan yang telah berjalan.

Dikirim kepada DPR dan MPR

Sebelum dikonfirmasi telah diterima oleh DPR, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat kepada DPR dan MPR RI.

Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan agar tuntutan mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mendapatkan proses di lembaga negara yang dituju.

Surat bertanggal 26 Mei 2025 tersebut menjadi dasar penyampaian permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Materi sumber menyebutkan bahwa forum tersebut meminta agar proses pemakzulan Gibran dipercepat.

Namun, dalam keterangan yang tersedia, tidak dijelaskan lebih jauh mengenai alasan atau argumentasi yang dituangkan dalam surat tersebut.

Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari materi ini adalah adanya surat, tanggal surat, pihak yang mengirimkan, lembaga yang dituju, serta adanya permintaan agar proses pemakzulan segera diproses.

Menunggu Tindak Lanjut Pimpinan DPR

Setelah surat diterima Sekretariat Jenderal DPR RI, tahapan berikutnya bergantung pada pimpinan DPR.

Indra Iskandar menyebut tindak lanjut surat tersebut menjadi kewenangan pimpinan DPR RI.
Dengan demikian, belum ada keterangan dalam sumber mengenai keputusan pimpinan DPR terhadap permintaan tersebut.

Pernyataan Sekjen DPR juga tidak menyebut adanya keputusan untuk menerima atau menolak tuntutan pemakzulan.

Yang disampaikan adalah konfirmasi bahwa surat telah diterima dan akan diteruskan kepada pimpinan DPR.

Situasi tersebut menempatkan surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebagai sebuah permintaan yang telah disampaikan secara resmi kepada lembaga yang dituju, sementara respons kelembagaan terhadap substansi permintaan itu masih menunggu proses lebih lanjut.

Permintaan Pemakzulan Menjadi Agenda yang Diajukan Forum

Desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mempercepat proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka menjadi inti surat yang dikirimkan kepada DPR dan MPR.

Surat tersebut tidak hanya ditujukan sebagai penyampaian informasi, tetapi memuat permintaan agar tuntutan yang mereka ajukan segera diproses.

Tanggal surat, yakni 26 Mei 2025, menunjukkan bahwa permintaan tersebut telah disampaikan sebelumnya.

Konfirmasi terbaru dari Sekretariat Jenderal DPR memastikan bahwa surat itu telah berada di lingkungan DPR dan selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan.

Dengan demikian, perkembangan yang terkonfirmasi dalam informasi ini adalah adanya surat yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI, penerimaan surat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, serta rencana meneruskan surat tersebut kepada pimpinan DPR.

Belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai keputusan atau tindakan berikutnya dari pimpinan DPR.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Setelah surat diterima dan diteruskan, perhatian berikutnya tertuju pada langkah pimpinan DPR RI.

Indra Iskandar belum memberikan penjelasan mengenai bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan.

Ia hanya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pimpinan DPR.

Karena itu, perkembangan berikutnya bergantung pada bagaimana pimpinan DPR merespons surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut.

Pada titik ini, belum ada informasi dalam sumber mengenai keputusan DPR untuk memulai, mempercepat, ataupun menghentikan proses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Yang telah dikonfirmasi hanyalah penerimaan surat.

Surat itu sebelumnya dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR dengan tuntutan agar proses pemakzulan Wakil Presiden segera diproses. Surat tersebut tertanggal 26 Mei 2025.

Sementara dari pihak DPR, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan surat sudah diterima dan menyatakan bahwa tindak lanjut selanjutnya berada pada kewenangan pimpinan DPR RI.

Dengan demikian, perkembangan perkara ini untuk sementara berada pada tahap penyampaian dan penerimaan surat.

Respons kelembagaan berikutnya masih menunggu keputusan dari pimpinan DPR RI.

(as)
#GibranRakabuming #PemakzulanGibran #DPRRI #MPRRI #PurnawirawanTNI #PolitikIndonesia #BeritaNasional

Gerakan Cinta Prabowo Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran, Desak KPU Bertanggung Jawab

2026-10-08T08:03:02.806+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menyampaikan sikap setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi sorotan terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers pada Rabu, 7 Oktober 2026, GCP menegaskan menghormati putusan MK sekaligus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pertanggungjawaban mengenai proses verifikasi administrasi pencalonan.

Ketua Umum GCP Kurniawan mengatakan dirinya sebenarnya enggan masuk ke dalam polemik mengenai ijazah maupun MK.

Namun, sebagai salah satu relawan yang mengaku termasuk pihak pertama yang mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, ia merasa memiliki beban moral untuk menyampaikan sikap.

Menurut Kurniawan, persoalan tersebut semestinya tidak terjadi apabila proses verifikasi administrasi pencalonan dilakukan secara profesional, jujur, dan adil.

Polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila kawan-kawan KPU benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan adil,

ujarnya dalam konferensi pers.

Ia mempertanyakan bagaimana proses verifikasi administrasi dapat meloloskan pencalonan apabila kemudian muncul persoalan mengenai kelengkapan dokumen yang menjadi perdebatan.

Kurniawan menilai persoalan tersebut kini tidak lagi sekadar menyangkut polemik personal, tetapi telah menjadi persoalan yang menurutnya berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Ia bahkan menyebut kejadian tersebut sebagai catatan penting bagi demokrasi Indonesia dan mengingatkan bahwa persoalan seperti itu akan menjadi bagian dari catatan sejarah.

GCP Minta KPU Dipanggil DPR dan MPR

GCP meminta DPR dan MPR mengambil langkah untuk meminta penjelasan dari KPU mengenai proses administrasi pencalonan yang telah dilakukan.

Kurniawan menegaskan bahwa dirinya tidak memasuki wilayah kewenangan DPR dan MPR dalam menentukan langkah selanjutnya.

Namun, ia meminta lembaga tersebut segera memanggil KPU untuk menjelaskan bagaimana proses verifikasi dapat menghasilkan persoalan seperti yang muncul sekarang.

Menurutnya, bentuk pertanggungjawaban selanjutnya merupakan kewenangan lembaga terkait untuk merumuskannya.

Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini?
Itu yang paling penting,

kata Kurniawan.

Ia juga meminta persoalan tersebut segera disikapi agar tidak berkembang menjadi polemik yang semakin luas.

GCP, menurut Kurniawan, tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses administrasi Gibran ketika pencalonan berlangsung.

Para relawan, kata dia, hanya menerima informasi mengenai pasangan Prabowo-Gibran dan meyakini bahwa seluruh proses administrasi telah selesai.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pemeriksaan kelengkapan administrasi bukan kewenangan relawan.

Relawan Klaim Tidak Mengetahui Persoalan Administrasi

Kurniawan mengatakan para relawan tidak mengetahui adanya persoalan administratif seperti yang kemudian berkembang.

Ia menyebut proses pemeriksaan dokumen merupakan ranah KPU.

Menurutnya, relawan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon.

Karena itu, ia kembali menempatkan persoalan tersebut pada mekanisme kelembagaan.

Mengenai dugaan adanya intervensi dalam proses administrasi, Kurniawan mengatakan pihak GCP tidak mengetahui hal tersebut.

Kalau masalah ada intervensi atau tidak, yang tahu cuma KPU sama Tuhan,

ujarnya.

Ia menegaskan bahwa GCP tidak memiliki informasi mengenai ada atau tidaknya intervensi tersebut.

Dampak terhadap Pemerintahan Prabowo

GCP juga menilai polemik tersebut dapat berdampak terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Kurniawan menegaskan bahwa persoalan administrasi pencalonan bukan merupakan kewajiban Prabowo untuk memeriksanya.

Menurutnya, kewenangan pemeriksaan administrasi berada pada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dampaknya pasti ada, tapi ini bukan kesalahan Pak Prabowo,

katanya.

Ia mengatakan masyarakat dapat mempertanyakan bagaimana proses pencalonan berlangsung apabila kemudian muncul persoalan yang diputuskan oleh MK.

Menurut Kurniawan, kondisi tersebut juga membuat publik menunggu sikap pemerintah dan lembaga-lembaga negara terkait.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan posisi Gibran, ia menyerahkan persoalan tersebut kepada DPR dan MPR serta Presiden.

Semua serba mungkin,

ujarnya, sembari menegaskan bahwa keputusan mengenai langkah berikutnya bukan berada di tangan relawan.

GCP Tegaskan Tidak Pernah Mengintervensi MK

Dalam konferensi pers tersebut, GCP juga menegaskan bahwa Prabowo maupun relawan pendukungnya tidak pernah melakukan intervensi terhadap MK atau lembaga peradilan lainnya dalam persoalan ijazah.

Kurniawan mengatakan GCP sebelumnya memang memilih tidak masuk terlalu jauh dalam persoalan tersebut.

Namun, setelah putusan MK dibacakan, GCP merasa perlu menyampaikan sikap karena persoalan telah berkembang menjadi isu politik yang lebih luas.

Ia juga menyinggung pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut berlangsung secara tertutup.
Namun, Kurniawan mengatakan dirinya tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Ia hanya menyebut kemungkinan adanya kaitan dengan perkembangan persoalan MK, tanpa menyatakan mengetahui isi pembicaraan keduanya.

Sertifikat dan Ijazah Disebut Berbeda

Ketika ditanya mengenai pernyataan bahwa pendidikan Gibran di luar negeri disebut setara dengan pendidikan SMA di Indonesia, Kurniawan mengatakan dirinya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan tersebut.

Ia memilih merujuk pada putusan MK yang menurutnya telah membahas persoalan tersebut.

Dalam penjelasannya, Kurniawan membedakan antara sertifikat dan ijazah.
Ia menggunakan contoh sertifikat kursus untuk menjelaskan bahwa sertifikat tidak identik dengan ijazah pendidikan formal.

Menurutnya, setelah putusan MK dibacakan, pihak-pihak terkait tinggal mengikuti proses selanjutnya.

Disebut sebagai “Pintu Pandora”

Kurniawan kemudian menyebut kasus tersebut sebagai “pintu Pandora” untuk membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap persoalan lain yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu.

Ia menilai KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjaga independensi serta menjalankan tugas secara jujur dan adil.

Namun, ia juga menekankan bahwa dugaan mengenai persoalan lain tersebut belum menjadi kesimpulan.

Menurutnya, proses selanjutnya perlu dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Kurniawan mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap KPU menjadi hal penting karena lembaga tersebut akan kembali berperan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang.

Ia juga menyampaikan harapan agar DPR dan MPR segera mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban KPU.

GCP Buka Kemungkinan Menempuh Jalur Hukum

GCP menyatakan belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan menempuh jalur hukum.

Kurniawan mengatakan pihaknya akan mengumpulkan para relawan Prabowo untuk membahas perkembangan tersebut.

Pertemuan itu, menurutnya, akan menentukan apakah GCP dan jaringan relawan akan mengambil langkah hukum atau tidak.

Kita putuskan setelah kami rapat dengan sesama relawan Prabowo,

ujarnya.

Pada saat yang sama, GCP menyampaikan kekecewaan terhadap KPU.

Kurniawan mengatakan pihaknya mengecam proses yang menurutnya telah menghasilkan persoalan serius setelah biaya penyelenggaraan pemilu dikeluarkan dalam jumlah besar.

Namun, langkah hukum, jika ditempuh, masih menunggu hasil pembahasan internal relawan.

Seruan Menjaga Kondusivitas

Di tengah berkembangnya polemik, GCP juga menyerukan kepada seluruh relawan Prabowo agar tidak mengambil langkah secara sendiri-sendiri.

Kurniawan meminta para relawan menyatukan visi, merapatkan barisan, serta menjaga kondisi tetap kondusif.

Ia menilai masih banyak pekerjaan lain yang perlu mendapatkan perhatian ke depan.

Konferensi pers tersebut juga disebut sebagai bagian dari upaya meredam rencana sejumlah elemen relawan yang dikabarkan ingin membuat laporan hukum terhadap KPU maupun Gibran di berbagai daerah.

GCP berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi gerakan pelaporan secara massal yang dapat memperkeruh situasi.

Salah satu pihak yang hadir dalam konferensi pers menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar setelah komunikasi di sejumlah grup relawan ramai membahas putusan MK.

Karena itu, konferensi pers juga dimaksudkan untuk menyampaikan sikap organisasi sekaligus menjaga stabilitas nasional.

Dialog Akbar 22 Oktober

Selain menyampaikan sikap mengenai polemik putusan MK, GCP juga mengumumkan rencana menggelar dialog akbar pada 22 Oktober di Nyi Ageng Serang.

Acara tersebut direncanakan menjadi forum berkumpul, berbicara, dan melakukan refleksi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut keterangan dalam konferensi pers, acara tersebut diharapkan dihadiri sejumlah petinggi maupun pejabat negara.

Pada bagian akhir konferensi pers, GCP kembali menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan MK.

Mereka juga mengatakan tidak terpengaruh oleh sikap pihak-pihak lain yang memberikan respons berbeda terhadap putusan tersebut.

Bagi GCP, proses berikutnya diserahkan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan.

Kurniawan juga menyampaikan pernyataan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri.

Sementara itu, mengenai kemungkinan adanya unsur pidana maupun perdata, GCP tidak mengambil kesimpulan sendiri. Persoalan tersebut, menurut mereka, perlu diserahkan kepada institusi hukum yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Dengan demikian, sikap GCP setelah putusan MK saat ini berpusat pada tiga hal:

Menghormati putusan MK, meminta penjelasan dan pertanggungjawaban KPU melalui mekanisme kelembagaan, serta menjaga agar jaringan relawan Prabowo tetap kondusif sembari menunggu langkah DPR, MPR, Presiden, dan institusi hukum terkait.

(as)

#GerakanCintaPrabowo #GCP #PutusanMK #Gibran #Prabowo #KPU #DPR #MPR #PolitikIndonesia #Demokrasi #Pemilu #Indonesia

Gibran Tak Punya Ijazah SMA, Bambang Widjojanto: Tak Pantas Jadi Wakil Presiden

2026-10-07T09:37:00.834+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Pernyataan keras disampaikan Bambang Widjojanto seusai rangkaian persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang, menurut pihak pemohon, membahas persoalan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Bambang menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar perdebatan mengenai dokumen pencalonan, melainkan telah masuk pada persoalan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan wakil presiden.

Bambang menyebut adanya cacat formil dalam proses pencalonan Gibran.
Menurut dia, apabila persoalan tersebut ditemukan sejak awal proses pencalonan, Gibran semestinya tidak dapat ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

Ia meminta perhatian khusus terhadap halaman 373, 374, dan 375 dari putusan MK yang disebutnya memuat pertimbangan hukum paling substansial.

Cacat formil ini yang sesungguhnya kalau ditemukan di awal maka Gibran tidak pantas untuk menjadi wakil presiden,

ujar Bambang dalam keterangannya.

Menurut Bambang, proses persidangan telah membawa persoalan tersebut ke tahapan yang lebih jauh.

Ia menyatakan bahwa perdebatan mengenai syarat pencalonan Gibran, menurut hasil yang mereka pahami dari persidangan, telah menunjukkan adanya persoalan pada pemenuhan persyaratan.

Bambang Kaitkan dengan Pasal 7A

Bambang kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden.
Ia menyebut Pasal 7A sebagai salah satu dasar yang menurutnya relevan apabila seseorang yang telah menjadi wakil presiden kemudian terbukti melakukan perbuatan tercela melalui proses hukum.

Menurut Bambang, apabila perbuatan tercela tersebut terbukti, maka dasar untuk proses pemakzulan atau impeachment menjadi terbuka.

Ia juga menyampaikan pandangan bahwa persoalan tersebut akan berpengaruh terhadap kemungkinan Gibran mengikuti pencalonan pada masa mendatang.

Bambang menyebut kemungkinan Gibran mengikuti program Paket C untuk memenuhi persyaratan pendidikan, tetapi menurutnya persoalan yang lebih besar adalah dugaan perbuatan tercela yang berkaitan dengan proses pemenuhan persyaratan pencalonan.

Bambang juga menyampaikan kritik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, Pasal 18 ayat 3 merupakan ketentuan yang berkaitan langsung dengan persoalan pencalonan Gibran dan telah diloloskan oleh KPU.

Ia menilai persidangan tersebut juga memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas pemilu, khususnya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan penekanan pada prinsip keakuratan dalam proses verifikasi.

Bambang menyebut adanya konfirmasi dari Bawaslu mengenai akses yang menurutnya tidak dibuka secara memadai untuk melakukan verifikasi.
Dari kondisi tersebut, ia menilai perlu ada pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencalonan.

Ia bahkan menyebut proses tersebut sebagai “operasi senyap” dan mengatakan terdapat dugaan electoral fraud.

Namun, dalam keterangannya, Bambang menyatakan tidak ingin menyebutnya sebagai kejahatan.

Menurut Bambang, pihak KPU yang dinilai meloloskan Gibran tanpa menegakkan asas dan prinsip pemilu perlu dikenakan sanksi.

Dorongan Pemakzulan Gibran Menguat

Bambang juga menyampaikan gagasan agar Gibran mengundurkan diri.

Menurutnya, pengunduran diri akan lebih terhormat dibandingkan menghadapi proses politik dan ketatanegaraan berikutnya.

Ia kemudian menyerukan agar persoalan tersebut menjadi perhatian masyarakat luas.

Bambang mengatakan terdapat dua hal yang menurutnya dapat menjadi dasar pembahasan mengenai pemakzulan Gibran di DPR.

Pertama, persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan minimal.

Kedua, dugaan perbuatan tercela yang ia sebut berkaitan dengan kebohongan publik atau people deception.

Sementara itu, pihak pemohon menyambut hasil persidangan dengan menyatakan bahwa proses tersebut telah membuka persoalan yang selama ini mereka perjuangkan.

Perwakilan Partai Umat menyatakan bahwa pihaknya lebih mengutamakan terbukanya kebenaran dibandingkan persoalan apakah Gibran didiskualifikasi atau tidak.

Mereka menyebut hasil persidangan sebagai dasar untuk melanjutkan perjuangan melalui proses konstitusional berikutnya.

Dalam pernyataannya, pihak tersebut mengatakan bahwa Gibran dinyatakan tidak memiliki bukti kelulusan ijazah, diploma, atau dokumen yang setara sebagaimana yang mereka persoalkan dalam perkara.

Mereka juga menyatakan bahwa persoalan tersebut dapat diteruskan melalui mekanisme impeachment dan mengajak para pendukung perjuangan untuk terus mengawal proses tersebut.

Pemohon Minta Gibran Mundur

Desakan agar Gibran mengundurkan diri juga disampaikan secara terbuka.

Perwakilan Partai Umat meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri sebelum menghadapi proses yang lebih panjang di DPR.

Pihak tersebut menyatakan bahwa apabila proses di DPR berjalan, persoalan tersebut akan menjadi bagian dari proses politik dan ketatanegaraan yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, seorang pemohon bernama Mersi Siombing mengatakan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Ia menempatkan persoalan tersebut dalam konteks etika, moral, integritas negara, dan pendidikan anak-anak Indonesia.

Mersi menegaskan bahwa anak-anak Indonesia tetap harus mendapatkan pendidikan yang baik, menyelesaikan pendidikan menengah, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan menjadi generasi terbaik.

Menurutnya, persoalan yang mereka perjuangkan bukan sekadar menyangkut seorang wakil presiden, melainkan menyangkut integritas negara dan pentingnya pendidikan serta identitas yang jelas.

Gugatan PTUN Juga Disebut

Dalam forum tersebut, salah seorang pemohon juga menyampaikan bahwa dirinya telah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat keterangan yang berkaitan dengan Gibran.

Ia menyatakan bahwa surat tersebut telah dibatalkan dan perkara di PTUN masih berjalan.

Ia menyebut kuasa hukumnya dalam perkara tersebut.

Perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kemudian menjelaskan bahwa terdapat 12 pemohon, dengan enam di antaranya berasal dari forum tersebut.

Menurutnya, langkah yang ditempuh di MK merupakan langkah kedua setelah sebelumnya mereka melakukan deklarasi pada 17 April 2025 dan mengirimkan surat kepada Presiden serta DPR sebanyak tiga kali.

Karena tidak mendapatkan respons, mereka kemudian bergabung dengan pihak lain untuk mengajukan perkara ke MK yang berkaitan dengan diskualifikasi maupun pemakzulan Gibran.

Ia menyatakan bahwa setelah lima kali persidangan, pihaknya memperoleh keyakinan bahwa persoalan syarat pendidikan Gibran telah terbukti dalam proses persidangan sebagaimana yang mereka perjuangkan.

Persoalan Keterbukaan Informasi

Bonatua Silalahi, yang memperkenalkan diri sebagai ahli kebijakan publik dan peneliti, mengatakan dirinya telah melakukan penelitian selama sekitar 10 bulan terkait persoalan tersebut.

Ia menyebut surat keterangan yang menjadi bagian dari perkara memiliki konsekuensi terhadap persoalan tenggat waktu dan pokok perkara yang menurutnya berkaitan dengan administrasi.

Bonatua juga mengaitkan perkara tersebut dengan persoalan keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari demokrasi.

Ia mengatakan persoalan yang dibawa ke ruang publik bukan semata-mata soal ijazah, tetapi juga mengenai bagaimana informasi yang berkaitan dengan pejabat publik dapat diakses dan diuji oleh masyarakat.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa dokumen terkait surat keterangan dan dokumen pendidikan Joko Widodo disebut telah dapat dinikmati publik.

Pernyataan itu ditempatkan sebagai bagian dari pembahasan mengenai keterbukaan informasi.

Integritas Pencalonan Jadi Sorotan

Perwakilan pemohon lainnya menegaskan kembali bahwa persoalan yang mereka soroti sejak awal adalah integritas proses pencalonan.

Menurutnya, perkara tersebut semakin menegaskan tesis yang mereka sampaikan sejak awal bahwa persoalan dalam proses pemilu tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga integritas pencalonan.

Ia menyebut adanya dugaan manipulasi, proses yang diselundupkan, serta proses yang menurutnya dapat memengaruhi hasil dan kemenangan dalam pemilu.

Bagi pihak pemohon, persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut masa depan proses demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Rangkaian pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa para pemohon dan kuasa hukum tidak menganggap proses di MK sebagai akhir perjuangan.

Mereka justru melihat putusan dan proses persidangan tersebut sebagai pintu menuju tahapan berikutnya, termasuk kemungkinan proses politik dan ketatanegaraan melalui lembaga lain.

Dengan demikian, isu mengenai persyaratan pendidikan Gibran, dugaan perbuatan tercela, tanggung jawab KPU, keterbukaan informasi, serta kemungkinan proses impeachment kini ditempatkan oleh pihak pemohon sebagai satu rangkaian persoalan yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

(as)
#GibranRakabumingRaka #BambangWidjojanto #MahkamahKonstitusi #MK #WakilPresiden #Pemilu2024 #KPU #Bawaslu #Impeachment #Pendidikan #KeterbukaanInformasi #DemokrasiIndonesia

Kubu Denny Usai Putusan MK: Persoalan Gibran Disebut Masuk Tahap Baru

2026-10-07T08:57:02.074+07:00

Fatahillah313,JAKARTA - Seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, kubu pemohon menyatakan bahwa perkara tersebut tidak berhenti pada putusan MK.

Mereka menilai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut justru membuka ruang bagi proses ketatanegaraan berikutnya, termasuk kemungkinan pembahasan melalui DPR dan MPR.

Dalam keterangan yang disampaikan seusai persidangan, pihak pemohon menyebut putusan MK memiliki arti penting karena menurut mereka terdapat pertimbangan yang menyatakan persoalan tersebut berkaitan dengan kewenangan lembaga negara lain sesuai mekanisme Undang-Undang Dasar 1945.

Kubu pemohon juga menilai putusan tersebut menghasilkan dua perspektif berbeda.

Di satu sisi, pihak yang mendukung Gibran disebut merasa lega karena tidak terjadi diskualifikasi.

Namun, di sisi lain, kubu pemohon menyatakan puas karena mereka menganggap proses persidangan telah menguatkan persoalan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Menurut mereka, persoalan tersebut selanjutnya dapat diarahkan ke mekanisme pemberhentian pejabat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Kubu Pemohon Soroti Persyaratan Pendidikan Gibran

Salah satu poin utama yang berulang kali disampaikan dalam konferensi seusai persidangan adalah mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Pihak pemohon menyatakan bahwa proses persidangan telah membawa persoalan tersebut pada tahap yang berbeda.

Mereka menganggap sebelumnya persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan masih menjadi perdebatan, sedangkan setelah putusan MK, mereka menyatakan terdapat dasar pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam proses berikutnya.

Bambang Widjojanto, dalam keterangan yang disampaikan seusai persidangan, menekankan pentingnya memperhatikan pertimbangan hukum yang dianggap paling substansial dalam putusan.

Ia menyatakan bahwa proses tersebut, menurut pihak pemohon, telah menunjukkan adanya persoalan dalam syarat pencalonan Gibran.

Dalam pandangan kubu pemohon, apabila persoalan tersebut diketahui sejak awal proses pencalonan, maka seharusnya pencalonan yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan.

Selain persoalan syarat pendidikan, pihak pemohon juga mengaitkannya dengan ketentuan mengenai perbuatan tercela sebagaimana disebut dalam Pasal 7A UUD 1945.

Mereka menyatakan bahwa apabila perbuatan tercela telah terbukti melalui proses hukum, hal tersebut menurut mereka dapat menjadi dasar untuk membuka mekanisme pemberhentian melalui proses konstitusional.

Kubu pemohon juga menyampaikan pandangan bahwa persoalan tersebut dapat berpengaruh terhadap peluang Gibran untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden berikutnya.

Kritik terhadap KPU dan Proses Verifikasi

Tidak hanya Gibran, pihak pemohon juga menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan.

Dalam keterangannya, kubu pemohon menilai terdapat persoalan terkait penerapan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, khususnya prinsip jujur dan adil.

Mereka juga mempertanyakan proses verifikasi terhadap persyaratan calon.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pihak pemohon menyebut adanya persoalan dalam penerapan ketentuan tersebut serta mempertanyakan proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap persyaratan pencalonan.

Menurut mereka, apabila penyelenggara pemilu tidak menjalankan proses verifikasi secara cermat, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut calon, tetapi juga menyangkut profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu.

Karena itu, mereka meminta agar persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu, termasuk dalam proses seleksi penyelenggara pemilu berikutnya dan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu.

Partai Umat: Perjuangan Disebut Belum Berakhir

Perwakilan Partai Umat yang hadir dalam konferensi tersebut menyatakan bahwa pihaknya tidak menganggap proses perjuangan berakhir setelah putusan MK.

Mereka menyatakan akan melanjutkan langkah melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.
Salah satu jalur yang disebut adalah proses di DPR dan MPR apabila terdapat dasar untuk menjalankan mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pihak Partai Umat juga menyerukan kepada para pendukung dan masyarakat yang selama ini mengikuti proses tersebut agar tetap mengawal persoalan tersebut.

Dalam keterangannya, mereka juga menyampaikan pesan kepada Gibran agar mempertimbangkan pengunduran diri.

Menurut mereka, pengunduran diri dinilai lebih terhormat daripada menghadapi proses politik dan ketatanegaraan berikutnya di DPR.

Pemohon Lain Soroti Etika dan Pendidikan

Pemohon lainnya, Mercy Siombing, menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam perkara tersebut berkaitan dengan persoalan etika, moral, integritas, dan masa depan pendidikan anak-anak Indonesia.

Ia menegaskan bahwa persoalan yang diperjuangkan menurutnya tidak hanya menyangkut satu orang.

Ia mengaitkannya dengan pentingnya pendidikan dan kejelasan identitas pendidikan bagi generasi muda Indonesia.

Menurut Mercy, anak-anak Indonesia harus tetap didorong untuk menyelesaikan pendidikan, melanjutkan kuliah, dan menjadi generasi yang mampu bersaing dengan negara lain.

Ia juga menyatakan bahwa keterlibatannya dalam perkara tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bagian dari upaya yang menurutnya ditujukan bagi Indonesia yang lebih baik.

Sementara itu, salah seorang pemohon lainnya menyampaikan bahwa dirinya juga tengah menempuh perkara di PTUN terkait surat keterangan yang berkaitan dengan Gibran.
Ia menyebut putusan MK akan menjadi bagian penting dalam proses hukum yang sedang ditempuhnya.

Forum Purnawirawan TNI Sebut Telah Menempuh Langkah Sebelumnya

Perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menjadi bagian dari pemohon menyampaikan bahwa langkah hukum tersebut bukan tindakan pertama.

Menurut keterangannya, forum tersebut sebelumnya telah melakukan deklarasi pada April 2025 dan mengirimkan surat kepada Presiden serta DPR sebanyak tiga kali.

Karena tidak mendapatkan respons sebagaimana yang mereka harapkan, mereka kemudian bergabung dengan kelompok pemohon lainnya dalam perkara di MK.

Ia menyatakan bahwa dari proses persidangan, pihaknya menilai telah memperoleh kepastian mengenai persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam keterangannya, ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dan penggunaan surat keterangan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Pernyataan tersebut merupakan tuduhan dari pihak pemohon dalam konferensi seusai persidangan.

Keterbukaan Informasi Disebut Menjadi Persoalan Utama

Bonatua Silalahi, yang memperkenalkan diri sebagai ahli kebijakan publik dan peneliti, menyatakan telah melakukan penelitian selama sekitar 10 bulan terkait persoalan tersebut.

Menurutnya, dokumen surat keterangan menjadi bagian penting dalam proses yang mereka tempuh. Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Bonatua menegaskan bahwa persoalan yang menurutnya harus diperhatikan bukan hanya mengenai ijazah seseorang, melainkan bagaimana informasi publik mengenai dokumen penting dapat diakses dan diuji oleh masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tengah menghadapi perkara lain terkait dokumen pendidikan Joko Widodo. Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut masih berjalan.

Pemohon Dorong DPR dan MPR Menindaklanjuti

Kuasa hukum dan sejumlah pemohon kemudian menyatakan akan membawa hasil perkara tersebut ke tahapan berikutnya.

Mereka menyebut DPR dan MPR sebagai lembaga yang perlu memperhatikan pertimbangan hukum MK.

Dalam konferensi tersebut juga muncul istilah orbiter dictum deklarator, yang digunakan untuk menggambarkan pertimbangan hukum yang menurut mereka memiliki arti penting dalam memahami putusan.
Kubu pemohon menilai MK telah menegaskan persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran berdasarkan ketentuan yang mereka rujuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Selanjutnya, mereka menyatakan akan menunggu sekaligus mendorong sikap DPR, MPR, serta partai politik, khususnya partai-partai yang sebelumnya mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden.

Mereka juga meminta Komisi II DPR melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu terkait proses verifikasi persyaratan calon.

Perkara Disebut Sebagai Pelajaran bagi Demokrasi

Di penghujung keterangan, para pemohon kembali menegaskan bahwa perkara tersebut menurut mereka tidak semata-mata berkaitan dengan ijazah Gibran.
Mereka menghubungkannya dengan integritas pencalonan, profesionalitas penyelenggara pemilu, keterbukaan informasi, etika pemerintahan, serta mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan negara.
Kubu pemohon menyatakan bahwa langkah berikutnya akan diarahkan pada lembaga-lembaga yang menurut mereka memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pertimbangan hukum tersebut.

Dengan demikian, bagi kubu pemohon, putusan MK dipandang bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai awal dari tahapan baru yang akan mereka bawa ke ruang ketatanegaraan berikutnya.

Mereka menyatakan akan terus mengawal proses tersebut melalui jalur hukum dan konstitusional, sembari meminta masyarakat mengikuti perkembangan perkara secara terbuka.

(as)
#GibranRakabumingRaka #MahkamahKonstitusi #PutusanMK #IjazahGibran #DennyIndrayana #DPR #MPR #Pemilu #KPU #Konstitusi #PartaiUmat #DemokrasiIndonesia

Kata Pakar Hukum Tata Negara dan Ray Rangkuti Soal Putusan MK Kasus Ijazah Gibran: Demokrasi Membaik?

2026-10-06T14:20:30.087+07:00

Fatahillah313, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik.

Pakar hukum tata negara dan pengamat politik Ray Rangkuti memberikan pandangan mengenai kemungkinan putusan, kewenangan MK, hingga konsekuensi hukum dan politik yang dapat muncul.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan perkara gugatan mengenai persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perkara tersebut sebelumnya telah melalui rangkaian persidangan dan pembuktian yang cukup panjang.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah kemungkinan arah putusan MK.

Apakah permohonan akan ditolak, dikabulkan, atau dinyatakan tidak dapat diterima?

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai dampak hukum dan politik apabila MK menyatakan terdapat persoalan dalam persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Eko Widiarto, menjelaskan bahwa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum terdapat tiga kemungkinan putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni permohonan tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak.

Menurutnya, kemungkinan putusan tidak dapat diterima menjadi menarik karena sejak awal perkara telah melewati tahapan yang berkaitan dengan pemeriksaan awal atau dismissal.

Dalam proses tersebut, persoalan legal standing dan aspek prosedural sebenarnya dapat menjadi dasar untuk menghentikan perkara lebih awal.

Namun, perkara kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Persidangan juga menghadirkan berbagai pihak dan saksi, termasuk pihak yang berkaitan dengan persoalan pendidikan dan dokumen yang dipersoalkan.

Karena itu, Eko menilai apabila pada akhirnya perkara hanya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut akan menjadi persoalan tersendiri mengingat proses persidangan telah berjalan hingga tahap pembuktian.

Perhatian kemudian beralih pada dua kemungkinan lain, yakni permohonan dikabulkan atau ditolak.

Salah satu pokok yang menjadi sorotan dalam persidangan adalah persoalan persyaratan pendidikan minimum bagi calon Wakil Presiden.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan bukti kelulusan pendidikan, termasuk ijazah, sertifikat, diploma, atau dokumen lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan.

Dalam pandangan Eko, selama persidangan belum terlihat dokumen yang secara tegas menunjukkan bukti tamat pendidikan yang dipersoalkan.

Dari pihak terkait maupun KPU, menurut penjelasan yang disampaikan dalam acara tersebut, dokumen yang ditunjukkan antara lain surat keterangan mengenai kesetaraan pengetahuan.

Persoalan kemudian berkembang pada makna kesetaraan tersebut.
Eko mempertanyakan apakah kesetaraan pengetahuan dapat disamakan dengan kesetaraan tingkat pendidikan atau kesetaraan ijazah.

Transkrip Nilai dan Certificate of Attendance Dipersoalkan

Perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan negara lain juga menjadi bagian dari perdebatan.

Dalam persidangan disebut adanya transkrip nilai dan certificate of attendance.

Eko menjelaskan bahwa keberadaan transkrip nilai tidak otomatis menunjukkan seseorang telah menyelesaikan keseluruhan jenjang pendidikan.

Di Indonesia, misalnya, terdapat Kartu Hasil Studi yang mencatat hasil studi pada tahapan tertentu, tetapi belum tentu menjadi bukti kelulusan akhir.

Hal serupa menurutnya perlu dilihat terhadap dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Mahkamah perlu menilai apakah transkrip yang ditunjukkan merupakan keseluruhan hasil studi atau hanya bagian tertentu dari proses pendidikan.

Sementara itu, certificate of attendance pada dasarnya menunjukkan keaktifan seseorang sebagai peserta pendidikan.

Dokumen tersebut, menurut penjelasan Eko, tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan lulus dari suatu jenjang pendidikan.

Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam perkara yang sedang diperiksa MK.

Ray Rangkuti: Perkara Ini Penting bagi Kualitas Demokrasi

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat perkara tersebut dari perspektif yang berbeda.

Ia menilai langkah yang dilakukan pihak pemohon, termasuk Deni Indraya dan KPP Indonesia, penting bagi perbaikan kualitas demokrasi.

Menurut Ray, persoalan persyaratan administratif dalam kontestasi politik tidak hanya terjadi pada perkara Gibran.

Persoalan serupa, menurutnya, juga pernah muncul dalam pemilihan kepala daerah dan dapat saja ditemukan dalam proses pencalonan anggota legislatif apabila pemeriksaan administrasi dilakukan secara lebih selektif.

Ray juga menyebut bahwa persoalan mengenai dokumen pendidikan dalam proses politik bukan fenomena yang baru muncul pada Pemilu 2024.

Ia memberikan contoh kasus di Sulawesi Tenggara yang menurut ingatannya pernah berkaitan dengan persoalan ijazah.

Dalam kasus tersebut, ijazah SMA disebut benar, tetapi kemudian terdapat persoalan pada ijazah jenjang sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap status pencalonan.

Menurut Ray, jenjang pendidikan merupakan rangkaian.

Karena itu, ketika persyaratan minimum suatu pendidikan ditetapkan, dokumen pendidikan pada jenjang sebelumnya tetap memiliki keterkaitan.

Dalam konteks perkara Gibran, Ray mengidentifikasi beberapa persoalan yang menurutnya perlu diperhatikan.

Pertama, mengenai keberadaan bukti kelulusan pendidikan.

Kedua, mengenai dasar penerbitan surat keterangan kesetaraan.

Ketiga, mengenai aturan KPU yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan.

Ray menyebut bahwa persoalan kesetaraan pengetahuan dan kesetaraan pendidikan menjadi salah satu hal yang dipertanyakan dalam persidangan.

Ia juga menyoroti penyebutan grade 12 dalam dokumen yang dipersoalkan.

Menurut keterangan yang muncul dalam persidangan, istilah tersebut dipersoalkan karena disebut tidak terdapat dalam sistem pendidikan Singapura sebagaimana dituliskan.

Atas rangkaian persoalan tersebut, Ray menyampaikan keyakinannya bahwa kemungkinan permohonan dikabulkan mencapai sekitar 80 persen.

Jika Dikabulkan, Apakah Gibran Bisa Didiskualifikasi?

Persoalan berikutnya adalah mengenai kewenangan MK apabila ditemukan bahwa Wakil Presiden tidak memenuhi persyaratan administratif pencalonan.

Eko menjelaskan bahwa salah satu perdebatan dalam persidangan adalah batas kewenangan MK setelah pasangan Presiden dan Wakil Presiden dilantik.

Sebagian pandangan menyebut bahwa setelah pelantikan, persoalan tersebut masuk ke ranah kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden serta mekanisme pemakzulan atau impeachment.

Namun, Eko mengingatkan adanya putusan MK terkait Kabupaten Sekadau.
Dalam Putusan Nomor 137 Tahun 2021, MK pernah membatalkan pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Sekadau.

Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat preseden MK yang berkaitan dengan pelantikan ketika masih terdapat persoalan hukum dalam proses pemilihan.

Atas dasar itu, Eko berpendapat MK memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi apabila dalam perkara perselisihan hasil pemilu ditemukan calon yang tidak memenuhi persyaratan.

Ia membedakan diskualifikasi dengan impeachment.

Dalam mekanisme impeachment, DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut, kemudian MPR yang menentukan pemberhentian.

Sementara dalam perkara perselisihan hasil pemilu, menurut Eko, diskualifikasi berada dalam ranah kewenangan MK.

Jika yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hanya Wakil Presiden, maka menurut pandangan tersebut, yang didiskualifikasi adalah Wakil Presiden, bukan Presiden.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanismenya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.
Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih, kemudian calon yang terpilih dilantik sebagai Wakil Presiden sampai berakhirnya masa jabatan.

Ray Rangkuti: Kekosongan Wakil Presiden Tidak Berarti Pemerintahan Kosong

Ray Rangkuti menilai apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, kondisi tersebut tidak otomatis berarti terjadi kekosongan pemerintahan karena Presiden tetap menjalankan jabatannya.

Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden juga telah tersedia melalui pengajuan dua nama oleh Presiden untuk kemudian dipilih oleh MPR.

Namun, Ray memperkirakan tetap akan muncul gejolak politik apabila putusan MK berujung pada hilangnya posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Gejolak tersebut, menurutnya, dapat muncul dari pihak yang merasa dirugikan oleh putusan.

Selain itu, dinamika juga dapat terjadi di dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait siapa yang akan diajukan sebagai calon pengganti.

Dalam konteks politik, Ray menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai salah satu kemungkinan yang menurutnya kuat.

Ia juga menyebut kemungkinan munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad berdasarkan dinamika politik yang dilihatnya.

Namun, semua itu masih berada dalam ranah kemungkinan politik sebagaimana disampaikan Ray dalam diskusi tersebut.

Persoalan Tidak Berhenti pada Gibran

Ray juga menilai perkara ini tidak berdiri sendiri karena sebelumnya persoalan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo juga menjadi perhatian publik.

Menurutnya, rangkaian persoalan tersebut dapat membentuk persepsi mengenai persoalan administratif dalam lingkungan keluarga politik tersebut.

Ia juga mengaitkan perkara Gibran dengan sejumlah perubahan aturan yang menurutnya berkaitan dengan pencalonan Gibran, termasuk ketentuan usia, kesetaraan ijazah, dan aturan mengenai verifikasi dokumen oleh KPU.

Ray kemudian menghubungkannya dengan perdebatan mengenai dinasti politik yang selama ini berkembang dalam politik Indonesia.

Sementara itu, Eko menekankan bahwa dalam kondisi tertentu ketika terdapat kebutuhan luar biasa yang menyangkut kepentingan fundamental negara hukum, penerapan hukum yang biasa dapat dikesampingkan sejauh diperlukan untuk menjaga tatanan hukum dan negara hukum itu sendiri.
Menjelang pembacaan putusan MK, seluruh perhatian kemudian tertuju pada bagaimana Mahkamah akan menilai rangkaian bukti, argumentasi, dan kewenangan yang diperdebatkan sepanjang persidangan.
Perkara ini bukan hanya menyangkut status persyaratan seorang calon Wakil Presiden, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola administrasi pemilu, kewenangan lembaga negara, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, serta kualitas proses demokrasi.

Sebagaimana ditegaskan Ray Rangkuti, apa pun hasil putusan MK, proses pengujian terhadap persyaratan pencalonan tersebut dinilai memiliki arti bagi kualitas demokrasi ke depan.

Masyarakat kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penentu arah akhir perkara tersebut.

(as)
#MahkamahKonstitusi #GibranRakabuming #IjazahGibran #PutusanMK #HukumTataNegara #RayRangkuti #DemokrasiIndonesia #Pemilu #WakilPresiden #PolitikIndonesia

BLUNDER! Momen Saksi Ahli Gibran Memastikan Tidak Punya Diploma dari UTS Insearch

2026-10-06T13:43:15.434+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Persidangan perkara permohonan diskualifikasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan momen yang menjadi sorotan.

Saksi ahli yang dihadirkan pihak terkait untuk memberikan keterangan mengenai riwayat pendidikan Gibran justru menyampaikan penjelasan yang, dalam narasi sumber, dinilai memperkuat dalil pemohon mengenai status pendidikan Gibran di UTS Insearch.

Momen tersebut terjadi ketika ahli pendidikan yang disebut sebagai Inalim menjawab pertanyaan sejumlah hakim konstitusi, termasuk Lilik Pras Bawono Adi, Arsul Sani, dan Saldi Isra.

Persoalan utama yang didalami majelis berkaitan dengan status program pendidikan Gibran di UTS Insearch serta kaitannya dengan surat keterangan Kementerian Pendidikan yang menyatakan pendidikan tersebut setara dengan pendidikan menengah kejuruan.

Hakim Mendalami Status Pendidikan Gibran

Dalam persidangan, hakim Lilik Pras Bawono Adi meminta penjelasan mengenai perjalanan pendidikan Gibran setelah sebelumnya bersekolah di Orchid Park Secondary School.

Pertanyaan tersebut diarahkan pada persoalan penting:

Apakah pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insearch benar-benar merupakan pendidikan yang diselesaikan sampai tingkat yang dapat disetarakan dengan SMA atau sederajat.
Arsul Sani kemudian ikut mendalami struktur pendidikan yang ditempuh Gibran.

Ia menyinggung sistem O Level, N Level, serta kemungkinan mengikuti program pathway setelah pendidikan sebelumnya.

Dalam keterangannya, Inalim menjelaskan bahwa bagi pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Singapura, terdapat sejumlah jalur pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.

Salah satunya adalah pathway menuju foundation diploma atau advance diploma sebelum melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana.

Menurut penjelasan Inalim, UTS Insearch pada periode ketika Gibran belajar di sana memiliki program Diploma of Business.
Ia juga menjelaskan bahwa pada masa tersebut tidak terdapat foundation business seperti yang dimaksud dalam pertanyaan.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam pemeriksaan karena surat keterangan Kementerian Pendidikan yang dibahas dalam persidangan menyatakan pendidikan Gibran disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan.

Tidak Ada Bukti Gibran Menyelesaikan Diploma di UTS Insearch

Ketika ditanya apakah program yang diikuti Gibran di UTS Insearch telah diselesaikan, Inalim memberikan jawaban yang menjadi sorotan.

Ia menyatakan tidak memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa Gibran menyelesaikan program diploma tersebut.

Inalim kemudian menyampaikan analisis mengenai kemungkinan Gibran mengalami perpindahan jurusan atau program pendidikan.

Analisis itu dikaitkan dengan perbedaan antara bidang pendidikan yang disebut dalam surat keterangan Kementerian Pendidikan dan pendidikan sarjana Gibran di bidang marketing.

Namun, pada titik tersebut Inalim tetap menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki bukti bahwa program diploma di UTS Insearch telah diselesaikan Gibran.
Ia menjelaskan bahwa program diploma di UTS Insearch pada masa tersebut memiliki variasi durasi, mulai dua semester hingga lima semester, tergantung kualifikasi peserta didik.
Dengan demikian, persoalan apakah Gibran menyelesaikan program tersebut menjadi salah satu bagian yang terus didalami majelis hakim.

Saldi Isra Minta Ketegasan Soal Sertifikat

Ketegasan mengenai konsekuensi penyelesaian sebuah program pendidikan kemudian muncul ketika Ketua Majelis Hakim, Saldi Isra, menginterupsi jalannya pemeriksaan.

Saldi menanyakan apakah seseorang yang menyelesaikan sebuah program pendidikan pada umumnya memperoleh sertifikat atau ijazah.

Inalim membenarkan bahwa apabila suatu program benar-benar diselesaikan, peserta akan memperoleh sertifikat.

Pertanyaan tersebut kemudian berkaitan dengan penjelasan mengenai program Advance Diploma di MDIS.

Saldi Isra menyampaikan kesimpulan sementara dari keterangan yang sedang diperiksa.
Menurutnya, keberadaan program Advance Diploma yang kemudian ditempuh dengan mekanisme transfer kredit dapat menunjukkan bahwa pendidikan sebelumnya belum selesai sebagai diploma.

Ia juga mempertanyakan bagaimana seseorang yang hanya memiliki O Level dapat diterima langsung pada program Advance Diploma.

Dalam konteks itu, Saldi menyebut kemungkinan adanya sejumlah kredit atau modul dari pendidikan sebelumnya yang dapat ditransfer.

Ketika ditanyakan kembali mengenai bukti kelulusan Advance Diploma, Inalim menjelaskan bahwa apabila program tersebut ditamatkan, peserta tetap memperoleh sertifikat.

UTS Insearch Tidak Memiliki Program Grade 12

Bagian lain yang menjadi sorotan adalah pernyataan Inalim mengenai istilah Grade 12.

Dalam keterangannya, Inalim menyebut bahwa UTS Insearch tidak memiliki program Grade 12.

Pernyataan itu kemudian dikaitkan dengan surat keterangan Kementerian Pendidikan yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch dan pendidikan tersebut dinilai setara dengan SMK.

Inalim menyebut kemungkinan adanya ketidaktelitian dan menyarankan persoalan tersebut diklarifikasi kepada kementerian.

Namun, ia tetap menyampaikan bahwa penyebutan Grade 12 dalam konteks UTS Insearch menurut keterangannya tidak tepat karena UTS Insearch tidak memiliki program tersebut.

Keterangan itu menjadi salah satu bagian yang kemudian disorot dalam narasi mengenai perkara tersebut.

Dalil Pemohon Mengenai Syarat Pendidikan

Perkara tersebut diajukan oleh Deni Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya.

Terdapat 11 orang lain yang ikut mengajukan permohonan.

Di antara nama-nama yang disebut terdapat sejumlah purnawirawan TNI, tokoh politik, pengamat kebijakan publik, serta praktisi pendidikan.

Pemohon mendalilkan adanya persoalan administratif dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, termasuk mengenai persyaratan pendidikan.

Salah satu dasar yang disorot adalah surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS Insearch sehingga dinilai memiliki pengetahuan setara lulusan SMK bidang akuntansi dan keuangan.

Pemohon juga mempersoalkan ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan persyaratan tanda tamat SMA bagi lulusan luar negeri.

Dalam persidangan, pihak pemohon menggunakan istilah terstruktur, sistematis, dan terencana untuk menggambarkan dugaan adanya proses administratif yang menurut mereka bermasalah dalam pencalonan Gibran.

Perdebatan Berujung pada Persoalan Ijazah

Narasi sumber kemudian menghubungkan keterangan Inalim dengan keterangan lain dalam persidangan, khususnya mengenai status dokumen pendidikan Gibran.

Dalam sumber disebutkan bahwa sebelumnya terdapat keterangan dari pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai status pendidikan Gibran.
Pada akhirnya muncul keterangan mengenai tidak adanya ijazah SMA atau diploma dari UTS Insearch, sementara dokumen yang disebut tersedia berkaitan dengan sertifikat kehadiran.
Namun, keseluruhan persoalan tersebut tetap merupakan bagian dari perkara yang sedang diperiksa dan diputuskan Mahkamah Konstitusi.
Yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah adanya perbedaan antara penyebutan Grade 12 dalam surat keterangan dengan penjelasan ahli bahwa UTS Insearch tidak memiliki program Grade 12.

Pada saat yang sama, ahli juga menyatakan tidak memiliki data atau bukti bahwa Gibran menyelesaikan program diploma di UTS Insearch.

Menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi

Persidangan tersebut berlangsung menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan diskualifikasi terhadap Gibran.

Adanya perdebatan mengenai tenggat waktu pengajuan perkara.

Pemohon berpendapat persoalan tersebut dapat diperiksa, sementara terdapat kemungkinan aspek prosedural menjadi pertimbangan dalam putusan.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 yang menjadi dasar perkara tersebut dapat disidangkan.

Pada akhirnya, keputusan mengenai permohonan tersebut sepenuhnya berada di tangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Keterangan ahli mengenai UTS Insearch, terutama pernyataan bahwa institusi tersebut tidak memiliki program Grade 12 dan tidak adanya bukti yang dimiliki ahli bahwa Gibran menyelesaikan program diploma di sana, menjadi salah satu bagian penting yang mendapat perhatian dalam persidangan.

Perdebatan mengenai status pendidikan tersebut kini menunggu penentu akhirnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

(as)
#GibranRakabuming #MahkamahKonstitusi #MK #UTSInsearch #IjazahGibran #PendidikanGibran #SidangMK #Pilpres2024 #DeniIndrayana #PolitikIndonesia

Yusril: Kasus Dugaan Pesta Narkoba di Rutan Depok Masih Dipastikan

2026-10-06T08:45:14.444+07:00

Fatahillah313, DEPOK, JAWA BARAT - Persoalan dugaan aktivitas pesta narkoba di rumah tahanan (rutan) Depok menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Pemerintah menyatakan persoalan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan belum sepenuhnya jelas.

Yusril menegaskan dirinya belum menerima laporan secara lengkap mengenai kasus tersebut.

Namun, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang belakangan terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Yusril, penanganan persoalan di lembaga pemasyarakatan membutuhkan langkah penertiban yang lebih sistematis.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepolisian,

Badan Narkotika Nasional (BNN), serta pihak terkait lainnya.

Belum clear masalah itu dan saya juga belum mendapat laporan,

ujar Yusril ketika menanggapi persoalan tersebut.

Yusril mengatakan perhatian pemerintah terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan semakin meningkat setelah sebelumnya ditemukan persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cibinong.

Pemerintah, kata dia, dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepolisian, serta Ombudsman.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk membahas langkah penertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan secara lebih sistematis.

Bagaimana kita melakukan satu langkah-langkah penertiban yang lebih sistematik terhadap lembaga pemasyarakatan kita sendiri,

kata Yusril.

Dugaan Aktivitas dalam Video Viral

Persoalan di Rutan Depok mencuat setelah beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan aktivitas seperti pesta atau dugem di dalam rumah tahanan.

Video tersebut diunggah melalui sebuah akun Instagram dan kemudian menjadi perhatian publik.

Dalam perkembangan pemeriksaan, petugas dari Direktorat Pemasyarakatan Jawa Barat mendatangi Rutan Depok untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan aktivitas dalam video tersebut.

Dari pemeriksaan awal itu, ditemukan adanya dua petugas Rutan Depok yang diduga terlibat dalam aktivitas sebagaimana terlihat dalam video.

Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada pihak kepolisian.

Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony membenarkan bahwa kejadian yang menjadi perhatian tersebut memang terjadi di Depok.

Pemeriksaan terhadap kedua petugas tersebut kemudian dilakukan untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam aktivitas yang terlihat dalam video.

Dua Petugas Diduga Menyediakan Sejumlah Keperluan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan dalam laporan tersebut, kedua petugas rutan diduga berperan sebagai penyedia sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas di dalam video.

Keduanya disebut diduga menyediakan narkoba jenis sabu, serta sejumlah barang atau perlengkapan yang terlihat dalam video, termasuk lampu dan perangkat lainnya.

Namun, pemeriksaan terhadap kedua petugas tersebut juga mencakup tes urine.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keduanya dinyatakan negatif dalam tes urine.

Temuan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap dugaan keterlibatan petugas dalam aktivitas di Rutan Depok.

Sementara itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap warga binaan yang terlihat dalam video.

Warga Binaan yang Terlihat dalam Video Dinyatakan Positif

Berbeda dengan hasil tes urine terhadap dua petugas rutan, warga binaan yang terdapat dalam video disebut telah dipastikan positif menggunakan narkotika.

Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyelidikan terhadap aktivitas yang terlihat dalam video viral tersebut.

Meski demikian, dalam pemeriksaan lokasi, polisi tidak menemukan narkoba maupun alat yang berkaitan dengan penggunaan sabu.

Petugas kepolisian yang telah mendatangi lokasi disebut tidak menemukan barang narkotika ataupun alat sabu di tempat tersebut.

Dengan demikian, keberadaan barang bukti di lokasi menjadi bagian yang masih menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan kasus tersebut.

Pemerintah Siapkan Penertiban Lebih Sistematis

Kasus di Rutan Depok menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap persoalan narkotika dan berbagai permasalahan lain yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Yusril mengatakan pemerintah tidak ingin persoalan tersebut ditangani secara parsial.

Karena itu, diperlukan koordinasi antarlembaga untuk melakukan langkah penertiban secara lebih sistematis.

Koordinasi tersebut akan melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepolisian, serta BNN.

Pemerintah juga merencanakan koordinasi dengan Ombudsman.

Langkah tersebut dilakukan menyusul sejumlah persoalan yang muncul di lingkungan lembaga pemasyarakatan, termasuk temuan sebelumnya di LP Cibinong.

Yusril menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan berkaitan erat dengan masalah narkotika.

Karena itu, penanganannya memerlukan keterlibatan sejumlah institusi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan narkotika dan pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Kasus Masih Dalam Proses Pemeriksaan

Sementara itu, mengenai dugaan pesta narkoba di Rutan Depok, Yusril menyatakan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya jelas.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya belum menerima laporan secara lengkap mengenai hasil pemeriksaan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dan pemerintah masih menunggu laporan dari kementerian yang menangani persoalan pemasyarakatan.

Di tingkat lapangan, pemeriksaan terhadap petugas dan warga binaan telah dilakukan.

Dua petugas yang diperiksa dinyatakan negatif melalui tes urine, sedangkan warga binaan yang terlihat dalam video disebut positif narkotika.

Namun, polisi tidak menemukan narkoba maupun alat sabu ketika melakukan pemeriksaan di lokasi.

Rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi aparat dan pemerintah untuk terus memastikan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi di Rutan Depok.

Yusril sendiri memastikan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sekaligus mempersiapkan langkah penertiban yang lebih sistematis terhadap lembaga pemasyarakatan.

Rencana koordinasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kepolisian, BNN, dan Ombudsman diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, khususnya yang berhubungan dengan narkotika.

Hingga tahap ini, kasus dugaan aktivitas pesta narkoba di Rutan Depok masih dalam proses pemeriksaan dan belum dinyatakan selesai.

Pemerintah masih menunggu laporan lebih lengkap untuk memastikan keseluruhan persoalan yang terjadi.

(as)
#YusrilIhzaMahendra #RutanDepok #Depok #Narkoba #Lapas #Rutan #KementerianImigrasiDanPemasyarakatan #BNN #Kepolisian #BeritaDepok

Viral Video Diduga Pesta Narkoba di Rutan Depok, Ini Faktanya

2026-10-06T06:14:47.044+07:00

Fatahillah313, DEPOK - Sebuah video yang dinarasikan sebagai dugaan pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Depok, Jawa Barat, viral di media sosial.

Beredarnya rekaman tersebut menjadi perhatian masyarakat dan mendorong pihak Rutan Depok melakukan pendalaman serta penelusuran internal untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan.

Suasana dalam rekaman tampak berbeda dari kondisi ruangan biasa, dengan lampu berkelap-kelip dan musik yang terdengar bervolume keras.

Sejumlah orang dalam video terlihat berjoget mengikuti suasana musik.

Pada bagian tertentu, terdapat sosok yang tampak memegang sebuah benda yang kemudian dinarasikan sebagai alat untuk menghisap narkotika.

Rekaman tersebut selanjutnya dikaitkan dengan Rutan Kelas 1 Depok.

Namun, hingga saat ini belum terdapat konfirmasi mengenai lokasi sebenarnya dari video tersebut, identitas orang-orang yang berada dalam rekaman, maupun kebenaran mengenai dugaan adanya aktivitas narkoba sebagaimana narasi yang menyertai penyebaran video.

Rutan Depok Lakukan Penelusuran

Kepala Pengamanan Rutan Kelas 1 Depok, Bogi Nurseto, menyebut pihaknya telah menerima informasi mengenai video yang beredar tersebut.

Informasi itu kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan.

Pihak Rutan Depok menyatakan proses tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran internal.

Langkah tersebut dilakukan setelah informasi mengenai video menjadi perhatian masyarakat.

Rutan Depok menegaskan bahwa setiap informasi yang disampaikan masyarakat tidak diabaikan dan akan ditindaklanjuti sesuai fakta yang ditemukan di lapangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya,

demikian keterangan yang disampaikan pihak Rutan Depok.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang beredar masih berada dalam tahap pendalaman.

Karena itu, video yang viral beserta narasi yang menyertainya belum dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai lokasi, identitas orang yang terlihat, ataupun dugaan aktivitas narkoba yang disebut dalam narasi media sosial.

Belum Ada Konfirmasi Lokasi dan Identitas

Salah satu hal yang menjadi bagian dari penelusuran adalah memastikan lokasi sebenarnya dari rekaman tersebut.

Video yang beredar memang dikaitkan dengan Rutan Kelas 1 Depok.

Namun, sampai proses pendalaman dilakukan, belum ada konfirmasi mengenai lokasi video tersebut.

Begitu pula dengan identitas orang-orang yang terlihat di dalam rekaman.

Belum terdapat keterangan yang memastikan siapa saja mereka atau apakah mereka memiliki keterkaitan dengan Rutan Kelas 1 Depok.

Hal yang sama berlaku terhadap dugaan aktivitas narkoba yang muncul dalam narasi penyebaran video.

Keberadaan sebuah benda yang disebut sebagai alat hisap narkotika dalam narasi video belum disertai konfirmasi mengenai benda tersebut maupun penggunaannya.

Dengan demikian, pihak Rutan Depok masih melakukan pemeriksaan untuk memperoleh fakta yang sebenarnya.

Pengawasan Akan Diperkuat

Selain melakukan pengecekan terhadap informasi yang viral, Rutan Depok menyatakan akan terus memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.

Penguatan tersebut juga dikaitkan dengan penerapan program Zero Halinar, yakni program yang diarahkan pada lingkungan pemasyarakatan bebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba.

Pihak Rutan Depok menyampaikan bahwa evaluasi dan penguatan pengawasan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya dalam aspek pelayanan, keamanan, dan ketertiban.

Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas informasi yang saat ini beredar dan menjadi perhatian publik.

Setiap Informasi Ditindaklanjuti

Rutan Depok menegaskan bahwa informasi dari masyarakat menjadi bagian yang diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan.

Pihak Rutan menyatakan tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat.

Informasi tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.

Setiap informasi menjadi perhatian dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan,

demikian keterangan pihak Rutan Depok.

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan video yang viral sebagai informasi yang masih membutuhkan verifikasi.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah isi dan narasi yang menyertai video sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Investigasi Masih Berlangsung

Hingga saat ini, proses pendalaman internal masih berlangsung.

Rutan Depok menyatakan pihaknya masih melakukan pengecekan dan penelusuran untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang beredar.

Pihak Rutan juga menyebut akan terus melakukan evaluasi serta memperkuat pengawasan guna memastikan seluruh pelaksanaan tugas pelayanan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Rutan Depok.

Dengan demikian, fakta yang telah disampaikan pihak Rutan sejauh ini adalah bahwa video tersebut telah diterima informasinya oleh pihak Rutan dan sedang ditindaklanjuti melalui proses pendalaman, pengecekan, serta penelusuran internal.

Sementara itu, mengenai lokasi video, identitas orang-orang di dalam rekaman, serta kebenaran dugaan aktivitas narkoba yang dinarasikan dalam penyebarannya, masih belum terdapat konfirmasi.

Proses pemeriksaan internal tersebut masih berjalan.

Pihak Rutan Depok menyatakan setiap informasi akan ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan hasil pengecekan di lapangan.

Karena itu, informasi mengenai video yang dinarasikan sebagai dugaan pesta narkoba di Rutan Kelas 1 Depok untuk sementara masih berada dalam tahap penelusuran internal.

(as)
#RutanDepok #RutanKelas1Depok #Depok #Viral #VideoViral #Narkoba #ZeroHalinar #Pemasyarakatan #KabarDepok #BeritaDepok

Koalisi Prabowo Dinilai Tak Bela Gibran, Jokowi: Serahkan pada Proses Hukum

2026-10-05T12:52:28.758+07:00

Fatahillah313, Jakarta - Persoalan hukum yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian.

Di tengah munculnya pertanyaan mengenai sikap sejumlah partai koalisi Prabowo yang dinilai tidak terlihat memberikan pembelaan terhadap Gibran, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa seluruh persoalan tersebut sebaiknya diserahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Jokowi menegaskan bahwa proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi harus diikuti sebagaimana mestinya.

Ia tidak mempersoalkan bagaimana sikap pihak-pihak yang terlibat selama proses hukum tersebut tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Ya, semuanya kita ikuti proses yang ada di mahkamah, kita ikuti,

demikian pernyataan Jokowi sebagaimana disampaikan dalam materi sumber.

Pernyataan tersebut muncul ketika ditanyakan mengenai adanya sejumlah partai koalisi yang terlihat tidak memberikan pembelaan terhadap Gibran dalam persoalan yang sedang diproses.

Jokowi kembali menekankan bahwa proses hukum di Mahkamah Konstitusi harus menjadi rujukan dalam menyikapi persoalan tersebut.

Almas Berikan Dukungan terhadap Proses Hukum

Dalam perkembangan yang sama, Almas disebut memberikan surat dukungan kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dikabulkan.

Almas menegaskan bahwa surat tersebut bukan merupakan gugatan yang diajukan olehnya.

Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya mengirimkan surat dukungan kepada Mahkamah Konstitusi.

Ketika ditanya mengenai signifikansi surat tersebut terhadap perkara yang sedang berjalan, Almas menyebut dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan tersebut.

Menurutnya, terdapat hal yang pernah diperjuangkan sebelumnya dan kemudian dimanfaatkan oleh Gibran.

Karena itu, ia merasa memiliki bentuk pertanggungjawaban untuk tetap memberikan dukungan terhadap hal-hal yang dianggap baik.

Almas mengingat kembali perkara Nomor 90 yang sebelumnya diajukan dan kemudian dikabulkan.

Perkara tersebut pada akhirnya membuka kesempatan bagi Gibran untuk mendaftarkan diri.

Namun, setelah proses berjalan, muncul persoalan lain berkaitan dengan ijazah Gibran.

Kondisi tersebut kemudian membuat Almas kembali memberikan dukungan, tetapi dengan penekanan pada integritas, kejujuran, dan keabsahan dokumen.

Bentuk pertanggungjawaban kita ya harus mendukung hal-hal yang baik ini,

demikian penjelasan Almas dalam materi sumber.

Ia juga menyampaikan pandangan bahwa Gibran seharusnya menempuh Kejar Paket C apabila memang diperlukan, terutama jika persoalan dokumen pendidikan menjadi bagian dari perkara yang dipersoalkan.

Dukungan Bukan Karena Kepentingan Pribadi

Almas menolak anggapan bahwa dukungannya terhadap proses hukum berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kekecewaan karena tidak memperoleh sesuatu dari Gibran.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal dirinya tidak memiliki hubungan dengan Gibran.

Bahkan, dalam Pemilu, ia menyatakan tidak memilih Gibran.

Karena itu, menurut Almas, dukungan yang sekarang diberikan bukan didorong oleh persoalan pribadi, termasuk bukan karena merasa tidak memperoleh ucapan terima kasih atau sesuatu dari Gibran.

Ia justru menyebut yang dirasakannya adalah kekagetan setelah mengetahui adanya persoalan yang berkaitan dengan ijazah.

Kekecewaan ini adalah kekagetan,

ujar Almas dalam materi sumber.

Ia menegaskan bahwa dirinya pada awalnya tidak mengetahui persoalan ijazah tersebut.

Bahkan, ia menyatakan bahwa dirinya bukan bagian dari tim sukses dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses politik Gibran.

Dengan demikian, surat dukungan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi menurut penjelasannya semata-mata berkaitan dengan kepedulian terhadap proses yang sedang berjalan.

Menjunjung Integritas dan Keabsahan Dokumen

Almas kemudian memperjelas alasan dukungannya. Ia menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung.

Dukungan tersebut, menurutnya, diberikan untuk kepentingan bangsa serta didasarkan pada prinsip integritas, kejujuran, dan keabsahan dokumen.

Saya mendukung penuh apapun proses hukum yang sedang berlangsung dan dukungan ini murni dari saya untuk kebaikan bangsa,

katanya.

Ia juga menegaskan bahwa sikap tersebut tidak diarahkan hanya kepada Gibran secara pribadi.

Menurut Almas, kepentingan yang lebih luas adalah masyarakat dan generasi yang akan datang.

Gibran disebut hanya sebagai salah satu pihak yang kebetulan berada dalam posisi yang berpotensi terdampak oleh persoalan tersebut.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penjelasan Almas atas persepsi sebagian masyarakat yang mengaitkan dirinya dengan perjalanan politik Gibran.

Perkara Nomor 90 dan Persoalan Usia

Almas juga mengingatkan bahwa perkara Nomor 90 tidak berdiri sendiri.

Ia menyebut terdapat perkara-perkara lain yang juga berkaitan dengan persoalan usia.

Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa persoalan mengenai batas usia bukan sesuatu yang hanya muncul dalam perkara yang berkaitan dengan Gibran.

Ia juga menyinggung adanya pengalaman sebelumnya terkait hakim Mahkamah Konstitusi yang pernah mengajukan uji materi mengenai persoalan usia pada 2013.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk menunjukkan bahwa perkara mengenai batas usia memiliki rangkaian pembahasan yang lebih panjang dan tidak semata-mata berkaitan dengan satu perkara.

Jika Gugatan Dikabulkan

Persoalan berikutnya adalah mengenai kemungkinan apabila permohonan yang sedang diproses Mahkamah Konstitusi pada akhirnya dikabulkan.

Dalam materi sumber, muncul pertanyaan mengenai konsekuensi apabila keputusan tersebut berdampak terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Jawaban yang disampaikan adalah bahwa Indonesia tetap memiliki pengalaman ketika posisi wakil presiden tidak ada.

Disebutkan pengalaman pada masa Presiden Soekarno, ketika Indonesia hampir 10 tahun tidak memiliki wakil presiden.

Setelah Adam Malik maupun Mohammad Hatta mundur, posisi tersebut pernah tidak terisi.

Selain itu, disampaikan pula bahwa apabila kemudian diperlukan pemilihan, hal tersebut dapat dilakukan sesuai proses yang berlaku.

Almas juga menyinggung adanya preseden lain dalam perkara ijazah di Kabupaten Pasuruan yang berujung pada diskualifikasi.

Dalam konteks tersebut, muncul kemungkinan bahwa apabila persoalan serupa diterapkan, Gibran dapat menghadapi konsekuensi terhadap keikutsertaannya.

Atas persoalan tersebut, Almas kembali menyarankan agar Gibran menempuh Kejar Paket C.

Bukan Soal Imbalan atau Hubungan Pribadi

Almas kembali menegaskan bahwa langkah yang dilakukannya tidak berkaitan dengan hubungan pribadi dengan Gibran maupun persoalan imbalan.

Ia menyatakan sejak awal tidak memiliki hubungan dengan Gibran dan tidak memilihnya dalam pemilu.

Karena itu, ketika sekarang dirinya mengirimkan surat dukungan kepada Mahkamah Konstitusi, ia membantah jika langkah tersebut dianggap sebagai bentuk kekecewaan karena tidak mendapatkan sesuatu.

Menurutnya, persoalan sebenarnya adalah munculnya keterkejutan setelah mengetahui adanya keraguan mengenai ijazah.

Ia mengatakan bahwa ketika perkara Nomor 90 sebelumnya berjalan, dirinya belum mengetahui persoalan tersebut.

Karena itu, sikap yang diambil sekarang menurutnya merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan generasi-generasi yang akan datang.

Bukan hanya Mas, tapi kebetulan itu ya salah satu yang berpotensi adalah beliau,

demikian penjelasan Almas.

Dengan demikian, sikap yang disampaikan Almas ditempatkan pada proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia menyatakan dukungan terhadap proses tersebut sekaligus menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan keabsahan dokumen sebagai bagian dari kepentingan bangsa.

Sementara itu, Jokowi memilih menempatkan persoalan tersebut pada mekanisme hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Sikap tersebut menegaskan bahwa proses yang berlangsung di lembaga peradilan harus diikuti dan dihormati sesuai mekanisme yang berlaku.

(as)
#Jokowi #GibranRakabumingRaka #MahkamahKonstitusi #MK #Prabowo #KoalisiPrabowo #Almas #PHPU #ProsesHukum #PolitikIndonesia

MENGEJUTKAN! Denny Klaim Kemendikdasmen Tak Punya Arsip Ijazah Gibran, Benarkah?

2026-10-05T11:58:43.371+07:00

Fatahillah313, JAKARTA - Perkara mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki tahapan penting.

Prof. Denny Indrayana, yang menjadi bagian dari pihak pemohon dalam perkara tersebut, menyebut terdapat persoalan administratif terkait dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Denny menilai persoalan itu tidak berhenti pada soal ada atau tidaknya ijazah, tetapi menyangkut dokumen pendukung yang semestinya menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Menurut Denny, persoalan tersebut telah muncul dalam sejumlah forum hukum.

Ia menyebut hingga proses yang berjalan di Mahkamah Konstitusi, dokumen pendukung yang dimaksud belum pernah ditunjukkan.
Pernyataan itu disampaikan dalam pembicaraan menjelang agenda pembuktian perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pembuktian Dimulai, Putusan Sela Tidak Dibacakan

Denny menjelaskan, perkara yang diajukannya tidak melalui putusan sela sebagaimana sebelumnya diperkirakan.

Perkara langsung memasuki tahapan pembuktian.

Menurutnya, dalam praktik persidangan, putusan sela tidak selalu harus dibacakan apabila majelis hakim menilai perkara masih perlu dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi maupun ahli.

Putusan sela, kata Denny, pada umumnya digunakan ketika terdapat persoalan yang membuat perkara perlu dihentikan.
Sebaliknya, ketika hakim menilai terdapat hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut, persidangan dapat diteruskan menuju pembuktian dan seluruh persoalan tersebut kemudian dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Karena itu, menurut Denny, tidak dibacakannya putusan sela bukan berarti perkara tersebut telah diputus atau seluruh argumentasi pemohon diterima.

Hasil akhirnya tetap bergantung pada proses pembuktian dan pertimbangan hakim.

Bukan Sekadar Persoalan Ijazah

Denny menegaskan bahwa perkara tersebut menurutnya tidak semata-mata mempersoalkan ijazah Gibran.
Ia mengakui bahwa persoalan administratif mengenai ijazah pada dasarnya dapat berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Namun, menurutnya, perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mempunyai cakupan yang lebih luas karena menyangkut persoalan konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu.

Denny menyebut sedikitnya terdapat lima prinsip konstitusi yang menurut pihak pemohon berkaitan dengan perkara tersebut.

Pertama, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Menurut argumentasi pemohon, apabila kemudian terbukti calon wakil presiden yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, maka persoalan tersebut berhubungan dengan suara rakyat yang diberikan dalam pemilihan.

Kedua, prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Denny mengaitkannya dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai persyaratan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Ketiga, prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Keempat, prinsip kemandirian penyelenggara pemilu yang dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Kelima, persoalan pendidikan yang menurut Denny berkaitan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian, menurut Denny, perkara tersebut tidak hanya diarahkan untuk menguji keberadaan sebuah dokumen pendidikan, tetapi juga bagaimana ketentuan konstitusi diterapkan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden.

Persoalan Surat Keterangan Penyetaraan

Bagian yang menjadi sorotan utama Denny adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disebut diterbitkan untuk Gibran pada 6 Agustus 2019.

Denny mempertanyakan dasar penerbitan surat tersebut.
Menurutnya, surat keterangan yang menyatakan kesetaraan pendidikan seharusnya memiliki dokumen pendukung.

Ia menyebut setidaknya terdapat empat forum yang menurutnya menunjukkan belum munculnya dokumen pendukung tersebut.

Pertama, dalam perkara di PTUN, pihak kementerian disebut memberikan jawaban bahwa pengajuan penyetaraan dilakukan dengan dokumen lengkap.

Namun, menurut Denny, dokumen apa saja yang dimaksud sebagai dokumen lengkap belum diperlihatkan secara jelas dalam proses yang disebutnya.

Kedua, ketika Bonatua Silalahi meminta dokumen melalui Komisi Informasi Publik, menurut Denny yang diberikan hanya surat keterangan tanpa dokumen pendukung.

Ketiga, perkara yang sedang berjalan di PTUN yang disebut melibatkan Mersisi Hombing.

Menurut Denny, jawaban kementerian kembali menyatakan bahwa dokumen pengajuan telah lengkap.

Namun, pada persidangan Senin, 21 September, Denny menyatakan tidak ada dokumen pendukung yang dihadirkan untuk memperlihatkan dasar surat keterangan penyetaraan tersebut.

Keempat, menurut Denny, persoalan serupa juga telah disampaikan dalam proses di Mahkamah Konstitusi.

Ia mempertanyakan dokumen sekolah yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan.

Jika pendidikan seseorang dari luar negeri hendak disetarakan, menurutnya semestinya terdapat bukti kelulusan, transkrip nilai, sertifikat atau diploma yang menjadi dasar pemeriksaan.

Denny juga mengaitkan hal tersebut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.

Arsip Pendidikan Dipertanyakan

Denny kemudian mempertanyakan keberadaan arsip pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan tersebut.

Menurutnya, apabila dokumen pendidikan digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan, maka dokumen tersebut semestinya tersedia sebagai arsip.

Setidaknya, menurut Denny, salinan dokumen pendukung seharusnya berada pada instansi yang melakukan proses penyetaraan.

Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian perkara.

Denny menyebut, dalam empat forum hukum yang ia maksud, termasuk proses di Mahkamah Konstitusi, belum ada satu pun dokumen pendukung yang menurutnya dapat memperlihatkan dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.

Ia menilai kondisi tersebut sebagai persoalan administratif.

Sorotan terhadap Pasal 18 Ayat 3 PKPU

Persoalan berikutnya yang dipersoalkan Denny adalah Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam penjelasannya, ketentuan tersebut memberikan pengecualian bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri dalam hal menunjukkan bukti tamat pendidikan tertentu.

Denny mempertanyakan munculnya ketentuan tersebut karena menurutnya norma serupa tidak terdapat dalam peraturan KPU pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Ia menyebut ketentuan tersebut baru muncul dalam konteks Pemilu 2024.

Denny juga merujuk pada proses uji publik rancangan peraturan KPU.

Menurutnya, Pasal 18 ayat (3) tersebut tidak muncul dalam bahan presentasi maupun rancangan yang sebelumnya diperlihatkan dalam proses tersebut.

Ia juga menyebut proses konsultasi dengan Komisi II DPR dan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari rangkaian yang dipersoalkan.

Menurut Denny, dalam forum-forum tersebut ketentuan mengenai pengecualian bukti tamat pendidikan tersebut tidak dibahas sebagaimana yang kemudian tercantum dalam peraturan.

Dokumen Syarat Capres-Cawapres dan Akses Bawaslu

Persoalan lain yang disampaikan Denny berkaitan dengan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.

Menurut Denny, keputusan tersebut berkaitan dengan informasi mengenai dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang dikecualikan atau dirahasiakan.

Dalam keterangannya, Denny juga menyebut Bawaslu tidak memperoleh akses terhadap seluruh dokumen persyaratan calon yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Ia merujuk pada keterangan Rahmat Bagja dalam persidangan yang disebut menyatakan bahwa Bawaslu tidak diberikan akses terhadap dokumen tersebut.

Denny juga menyebut sistem informasi pencalonan yang digunakan untuk mengakses dokumen tersebut tidak dapat digunakan dalam konteks yang dipersoalkan.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena masyarakat diberikan kesempatan memberikan tanggapan, sementara dokumen yang menjadi dasar persyaratan calon disebut tidak dapat diakses oleh lembaga pengawas pemilu.

Bukti Tamat SMA Tetap Dipersoalkan

Denny kemudian membawa persoalan tersebut pada syarat pendidikan minimal calon.

Menurutnya, adanya ijazah pendidikan tinggi tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban membuktikan bahwa calon telah menyelesaikan pendidikan menengah apabila persyaratan tersebut memang menjadi bagian dari ketentuan pencalonan.

Ia merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain perkara di Pesawaran dan Nias Selatan.

Dalam perkara-perkara yang disebut tersebut, calon yang telah memiliki pendidikan tinggi tetap dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena tidak dapat membuktikan tamat pendidikan menengah.

Denny menyebut terdapat calon yang bahkan telah bergelar S2, tetapi tetap didiskualifikasi karena persoalan bukti tamat SMA.

Bagi Denny, hal tersebut menjadi bagian dari argumentasi yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Jika dalam perkara sebelumnya bukti tamat pendidikan menengah tetap dipandang sebagai persyaratan yang harus dibuktikan meskipun calon telah menempuh pendidikan lebih tinggi, maka menurut Denny, logika tersebut perlu diuji dalam perkara Gibran.

Pembuktian Menjadi Tahap Penentu

Dengan masuknya perkara ke tahap pembuktian, persoalan mengenai dokumen pendidikan, dasar penyetaraan, ketentuan PKPU, serta prinsip-prinsip konstitusi yang diajukan pemohon akan menjadi bagian dari proses persidangan.

Denny menegaskan bahwa hasil akhirnya belum dapat diketahui sebelum Mahkamah Konstitusi menyelesaikan seluruh tahapan persidangan dan menjatuhkan putusan.

Karena itu, klaim mengenai tidak adanya dokumen pendukung tersebut masih merupakan bagian dari argumentasi dan pembuktian pihak pemohon dalam perkara yang sedang berjalan.

Pertanyaan utama yang kini berada di ruang persidangan bukan hanya mengenai keberadaan ijazah, tetapi juga mengenai dokumen apa yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan, apakah dokumen tersebut tersedia sebagai arsip, serta bagaimana ketentuan persyaratan pendidikan diterapkan dalam proses pencalonan wakil presiden.

Tahap pembuktian selanjutnya menjadi ruang bagi para pihak untuk memperlihatkan dokumen, keterangan saksi maupun ahli, serta argumentasi masing-masing di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi.

Putusan akhirnya akan menentukan bagaimana Mahkamah menilai seluruh persoalan yang diajukan dalam perkara tersebut.

(as)
#DennyIndrayana #GibranRakabuming #IjazahGibran #MahkamahKonstitusi #MK #Kemendikdasmen #PKPU #Pemilu2024 #Pendidikan #Konstitusi #Pilpres2024 #Bawaslu #KPU #Indonesia