GUDANG OPINI

POV VIRAL, APA SELALU BENAR?

2026-11-12T09:01:51.957+07:00

Oleh: Ifa

Penulis Lepas

Setiap orang memiliki point of view (POV) atau sudut pandang dalam melihat kehidupan. Sudut pandang inilah yang memengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, mengambil keputusan, hingga menentukan arah hidupnya. Tidak heran jika anak muda sering memiliki POV yang berbeda dengan orang tua maupun guru. Mereka memiliki pandangan sendiri tentang kebahagiaan, kesuksesan, pergaulan, penampilan, bahkan cara menjalani kehidupan.

Bagi generasi muda, POV bukan sekadar cara berpikir, melainkan juga dapat menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Apa yang mereka yakini sering kali tercermin dalam pilihan pakaian, tempat nongkrong, makanan, hiburan, hingga cara memandang hubungan dan kebebasan. Terlebih di era media sosial, berbagai POV dengan mudah menyebar dan menjadi tren. Sesuatu yang ramai dibicarakan, banyak diikuti, dan mendapat banyak dukungan sering kali dianggap benar tanpa terlebih dahulu dipikirkan secara mendalam.

Jebakan Tren Sekular-Liberal dan Kapitalisme Global

Di sinilah letak persoalannya. Anak muda rentan terbawa arus POV yang sedang populer. Media sosial bukan hanya menjadi ruang berbagi informasi, melainkan juga sarana penyebaran nilai dan cara pandang tertentu. Berbagai konten yang mengagungkan kebebasan, kesenangan, penampilan, dan pencapaian materi terus hadir dalam keseharian mereka. Tanpa disadari, sudut pandang sekular-liberal semakin dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dijadikan standar dalam menentukan kebahagiaan dan kesuksesan.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari cara kerja sistem kapitalisme global yang menjadikan anak muda sebagai salah satu target pasar potensial. Berbagai tren kosmetik, kuliner, pelesiran (traveling), pemulihan batin (healing), hingga busana (outfit) terus dipromosikan melalui media sosial. Keinginan dan kebutuhan anak muda dibentuk melalui iklan, tren, serta standar gaya hidup yang terus berubah. Akibatnya, mereka terdorong untuk mengukur kebahagiaan dari apa yang dimiliki, dikonsumsi, dan ditampilkan kepada orang lain.

POV sekular-liberal yang mengutamakan kebebasan dan kepuasan materi juga dapat menyeret generasi muda pada budaya materialistis dan konsumtif. Kebahagiaan seolah hanya bisa diraih dengan mengikuti tren, memiliki barang tertentu, mengunjungi tempat populer, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal, tidak semua yang viral membawa kebaikan dan tidak semua yang dianggap keren layak untuk diikuti. Ketika standar kehidupan hanya ditentukan oleh tren dan penerimaan sosial, anak muda berisiko kehilangan arah dalam menentukan tujuan hidupnya.

POV Islam: Standar Halal-Haram dan Pembentukan Kepribadian

Islam memiliki POV yang khas dalam memandang kehidupan. Seorang muslim tidak menjadikan materi, kesenangan, atau kebebasan tanpa batas sebagai tujuan utama. Orientasi hidupnya adalah meraih rida Allah ﷻ. Setiap pilihan dan perbuatannya harus berlandaskan akidah Islam serta terikat pada ketentuan syariat. Dengan demikian, ukuran baik dan buruk bukan ditentukan oleh apa yang sedang populer, melainkan oleh standar halal dan haram.

Oleh karena itu, anak muda muslim perlu mulai bertanya kepada dirinya sendiri: apakah keinginan yang selama ini dikejar benar-benar kebutuhan, atau justru terbentuk karena terus-menerus melihat tren di media sosial? Apakah standar kebahagiaan yang diyakini selama ini berasal dari pemahaman Islam, atau sekadar mengikuti standar yang dibuat oleh lingkungan dan industri? Jangan sampai merasa sedang menentukan pilihan sendiri, padahal tanpa sadar sedang diarahkan oleh kepentingan pasar dan budaya populer.

Generasi muda harus mampu bersikap selektif, kritis, dan tidak mudah menjadikan sesuatu yang viral sebagai ukuran kebenaran. Sebelum mengikuti tren, penting untuk bertanya: apakah hal ini mendatangkan manfaat? Apakah sesuai dengan syariat? Apakah semakin mendekatkan diri kepada Allah ﷻ atau justru menjauhkan? Sebab, menjadi berbeda dari arus utama bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti jika yang dipegang adalah kebenaran.

Lebih dari itu, dibutuhkan sistem yang mampu membentuk generasi muda dengan kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah). Sistem Islam tidak hanya membangun individu yang kuat dalam akidah dan pemahaman syariat, melainkan juga menciptakan lingkungan kehidupan yang mendukung tumbuhnya generasi berilmu, berkarakter, dan memiliki visi besar. Anak muda tidak sekadar disiapkan menjadi konsumen atau pengikut tren, melainkan menjadi generasi yang memiliki kesadaran untuk menjalankan peran sebagai hamba Allah ﷻ sekaligus membangun peradaban Islam yang mulia.

Penutup

Pada akhirnya, coba renungkan: jika selama ini POV-mu dibentuk oleh apa yang viral, apa yang sedang tren, dan apa yang mendapat pengakuan dari manusia, lalu sudahkah kamu benar-benar menentukan jalan hidupmu sendiri? Sampai kapan kebahagiaan dan kesuksesan hanya diukur dari standar dunia yang terus berubah?

Sudah saatnya anak muda muslim berani mengambil jarak dari arus yang menyesatkan dan kembali menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dan bersikap. Sebab, hidup bukan sekadar tentang mengikuti tren dan mendapatkan pengakuan manusia, melainkan tentang menjalankan tujuan penciptaan dan meraih rida Allah ﷻ.

Wallahu a’lam bish-shawab.

STOP! JANGAN JADI BUDAK TREN

2026-11-12T08:25:49.333+07:00

Oleh: Fitria Indra Wati, S.Pd.

Penulis Lepas

Hari ini, anak muda tidak lagi bertanya, “Apa yang benar?” melainkan bertanya, “Apa yang sedang viral?”

Inilah yang disebut Point of View (PoV) atau cara pandang. Bagi generasi muda, PoV bukan sekadar sudut pandang biasa. Ia telah menjadi identitas, gaya hidup (lifestyle), bahkan penentu atas apa yang dianggap keren, bahagia, dan sukses.

Faktanya, anak-anak muda sering kali memilih PoV sendiri yang berbeda dengan PoV orang tua maupun gurunya dalam berbagai pandangan dan sikap. Cara berpakaian, cara berbicara, cara memandang pacaran, cara memandang rezeki, hingga cara memandang kesuksesan, semuanya berbeda.

Bagi anak muda, PoV sangat penting karena menjadi arus lifestyle tersendiri. Siapa yang PoV-nya sama, ia akan dianggap satu lingkaran pertemanan (circle). Sebaliknya, siapa yang PoV-nya berbeda, ia akan dianggap kuno, kurang update (kudet), dan tidak gaul.

Padahal, Allah ﷻ telah mengingatkan agar cara pandang kita tidak sekadar ikut-ikutan arus manusia:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (QS. Al-An'am: 116)

Empat Jebakan PoV Digital bagi Generasi Muda

1. Anak Muda Mudah Terbawa PoV yang Sedang RamaiMasa muda adalah fase pencarian jati diri. Pada fase ini, remaja sangat membutuhkan pengakuan sehingga cara paling cepat untuk diakui adalah mengikuti hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan. Ketika tren flexing (pamer kemewahan) ramai, mereka ikut melakukannya. Ketika tren healing ramai, mereka ikut mengejarnya. Ketika gaya hidup bebas menjadi arus utama, mereka pun ikut terseret meskipun hati kecilnya merasa tidak tenang.

Rasulullah ﷺ telah mengingatkan bahaya sikap ikut-ikutan secara buta ini:

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ

“Sungguh, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya.” (HR. Bukhari no. 7320 dan Muslim no. 2669)

Mereka tidak menyadari bahwa sikap ikut-ikutan bukanlah tanda kebebasan, melainkan tanda bahwa pikiran mereka mudah dikendalikan.

2. Media Sosial Penyebar PoV Sekular-Kapitalistik Media sosial merupakan mesin raksasa penyebar PoV hari ini. Algoritma tidak pernah netral; ia tidak menyebarkan kebenaran, melainkan menyebarkan konten yang membuat pengguna betah menggulir layar (scroll), gemar berbelanja, dan terus membandingkan diri. Setiap hari, lini masa (For You Page/FYP) dipenuhi PoV sekular-kapitalistik: hidup harus bebas, bahagia harus dengan barang mahal, sukses harus melalui validasi manusia, dan agama tidak boleh ikut campur dalam urusan gaya hidup.

Padahal, Allah ﷻ menegaskan bahwa kehidupan dunia bersifat menipu apabila dijadikan tujuan utama:

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (QS. Al-Hadid: 20)

3. Anak Muda Dijadikan Target Pasar Kapitalisme Global Hal inilah yang paling jarang disadari oleh anak muda. PoV mereka bukanlah lahir dari kebutuhan alami diri sendiri, melainkan diciptakan oleh sistem kapitalisme global. Anak muda merupakan target pasar paling empuk karena mudah dipengaruhi, cepat mengikuti tren, dan royal dalam membelanjakan uang, bahkan uang orang tuanya.

Kapitalisme global mempropagandakan PoV sekular-liberal melalui industri kosmetik, kuliner, pelesiran (traveling), healing, busana (outfit), perawatan kulit (skincare), dan hiburan. Semuanya dijual dengan narasi serupa: jika tidak memilikinya, kamu ketinggalan zaman; jika tidak mengikutinya, kamu tidak bahagia.

Allah ﷻ mengingatkan tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya:

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” (QS. Al-Jatsiyah: 23)

Akhirnya, anak muda merasa harus membeli sesuatu agar merasa berharga, harus berlibur agar merasa bahagia, dan harus viral agar merasa diakui.

4. Dampaknya: Materialistis, Konsumtif, dan LiberalPoV sekular-liberal menyeret remaja pada tiga budaya yang merusak:

Pertama, materialistis. Mengukur harga diri dari kepemilikan barang; merasa bahagia jika memiliki gawai terbaru, tetapi rendah diri jika memakai barang biasa. Padahal, Rasulullah saw. bersabda, “Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, melainkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa (hati).” (HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051)
Kedua, konsumtif. Hidup hanya berorientasi pada belanja dan pamer; penghasilan habis untuk gaya, bukan untuk karya. Allah ﷻ melarang sikap berlebih-lebihan ini dalam firman-Nya, “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra: 27)
Ketiga, liberal. Menganggap kebebasan berada di atas segalanya. Aturan agama dianggap mengekang, nasihat orang tua dianggap kuno, dan syariat dianggap tidak relevan. Padahal, kebebasan sejati dalam Islam adalah terbebas dari penghambaan kepada manusia dan hawa nafsu, serta hanya menghamba kepada Allah ﷻ. Firman-Nya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Hasilnya, lahirlah generasi yang rapuh: mudah cemas, mudah merasa tidak aman (insecure), dan rentan depresi karena kebahagiaannya digantungkan pada tanda suka (like), jumlah pengikut (followers), serta barang-barang yang cepat usang.

Membebaskan Generasi dengan PoV Islam

Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Sang Pemilik aturan yang telah menitipkan pedoman hidup melalui Nabi Muhammad ﷺ, yakni agama Islam yang lengkap aturannya di dalamnya. Karena:

1. Islam Memiliki PoV yang Khas: Hidup untuk Rida Allah ﷻ. Islam tidak antipati terhadap gaya, kebahagiaan, maupun dunia anak muda. Islam hanya meluruskan PoV-nya. PoV Islam sangat khas dan tegas: hidup bukanlah untuk memuja materi dan kebebasan, melainkan untuk meraih rida Allah ﷻ.

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Tujuan tertinggi seorang muslim adalah meraih keridaan Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya, “Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.” (QS. At-Taubah: 72). Dalam Islam, kesuksesan tidak diukur dari banyaknya harta benda, melainkan dari besarnya ketaatan kepada Allah Swt. Kebahagiaan pun bukan bersumber dari validasi manusia, melainkan dari ketenangan hati karena dekat dengan-Nya:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra'd: 28)

2. Sadarkan Anak Muda: PoV-mu Dibentuk, Bukan Lahir Sendiri Anak muda muslim harus disadarkan bahwa PoV yang mereka pegang hari ini bukanlah lahir murni dari kebutuhan diri, melainkan direkayasa oleh sistem kapitalisme global yang menjadikan mereka target pasar. Allah ﷻ telah mengingatkan agar kita tidak tertipu oleh gemerlap dunia:

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

“Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahanam; dan Jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.” (QS. Ali Imran: 196–197)

Apabila anak muda menyadari hakikat ini, mereka akan berhenti menjadi konsumen yang pasif dan mulai bangkit menjadi muslim yang kritis.

3. Viral Bukan Berarti Benar: Harus Selektif, Kritis, dan Waspada PoV yang viral di media sosial tidak otomatis bermakna kebenaran. Viral hanyalah soal kerja algoritma, bukan soal hakikat kebenaran. Oleh karena itu, anak muda muslim harus bersikap selektif, kritis, dan waspada dengan menjadikan Islam sebagai filter utama. Allah ﷻ memerintahkan kita untuk melakukan tabayyun (memeriksa kebenaran informasi) sebelum mengikutinya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6)

Rasulullah ﷺ juga bersabda, “Cukuplah seseorang dikatakan berdusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar.” (HR. Muslim no. 5). Jika sebuah PoV bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-sunah, tinggalkanlah meskipun seluruh dunia mengikutinya.

4. Islam Membangun Generasi Berkepribadian Tinggi dan Pembangun Peradaban Sistem Islam tidak menghendaki anak muda menjadi sekadar konsumen. Islam membina generasi muda agar memiliki kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah) yang tinggi, cerdas, berani, dan siap membangun peradaban mulia. Masa muda adalah fase yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus di hadapan Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أُرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ

“Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya, untuk apa dihabiskan; tentang masa mudanya, untuk apa digunakan; tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan; dan tentang ilmunya, apa yang diamalkan dengannya.” (HR. At-Tirmidzi no. 2417)

Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan akan mendapatkan naungan istimewa pada hari kiamat:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ … وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya... (di antaranya) seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah.” (HR. Bukhari no. 1357 dan Muslim no. 1031)

Sejarah membuktikan bahwa peradaban Islam dibangun oleh para pemuda. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun, dan Usamah bin Zaid memimpin pasukan pada usia 18 tahun. Mereka tidak sibuk mengejar tren sesaat, melainkan fokus mengejar rida Allah ﷻ.

Penutup

PoV-mu menentukan arah jalan hidupmu. Jika kamu memilih PoV kapitalisme, kamu hanya akan menjadi objek pasar, terus merasa kurang, terus mengejar tren, dan terus menjadi budak algoritma. Sebaliknya, jika kamu memilih PoV Islam, kamu akan tumbuh menjadi pemimpin peradaban yang hidup dengan prinsip, tenang dengan iman, dan mulia dengan ketakwaan.

Allah ﷻ berfirman:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

“Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Hud: 15–16)

Hari ini, berhentilah bertanya, “Apa yang sedang viral?” Mulailah bertanya, “Apa yang diridai Allah ﷻ?” Berhentilah menjadi budak tren, dan jadilah hamba Allah ﷻ yang merdeka dengan PoV Islam.

Wallahu a’lam bish-shawab.

MEMBEBASKAN PoV GENERASI DARI BELENGGU KAPITALISME

2026-11-12T07:27:24.320+07:00

Oleh: Nuraeni

Penulis Lepas

Jangan biarkan tren mengendalikan pikiranmu, sebab setiap sudut pandang akan menentukan ke mana hidupmu melangkah.

Pernahkah kita bertanya mengapa anak muda begitu mudah mengikuti tren yang sedang viral? Hari ini ramai tentang healing, besok flexing, lalu muncul tren outfit, kuliner, traveling, hingga standar kecantikan yang seolah wajib diikuti. Tidak sedikit remaja merasa harus mencoba semuanya agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Bahkan, apa yang mereka lihat di media sosial perlahan menjadi ukuran dalam menilai kebahagiaan, kesuksesan, dan arti kehidupan.

Di sisi lain, ketika orang tua atau guru memberikan nasihat, tidak jarang pandangan mereka dianggap kuno, tidak relevan, bahkan tidak memahami dunia anak muda. Generasi muda seolah memiliki Point of View (PoV) atau sudut pandang sendiri yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka merasa lebih bebas menentukan pilihan dan jalan hidupnya. Namun, pernahkah mereka menyadari bahwa sudut pandang yang diyakini sebagai pilihan pribadi itu sebenarnya bisa jadi telah dibentuk oleh lingkungan dan arus informasi yang setiap hari dikonsumsi?

PoV Bukan Sekadar Gaya, melainkan Penentu Arah Hidup

Bagi anak muda, PoV bukan sekadar cara melihat sesuatu. Ia dapat menjadi identitas, gaya hidup, bahkan standar dalam menentukan pilihan. Apa yang dianggap keren, menyenangkan, membahagiakan, dan membanggakan sering kali mengikuti pandangan yang sedang populer di lingkungan pergaulan maupun media sosial.

Sayangnya, sesuatu yang viral sering kali dianggap benar hanya karena banyak orang mengikutinya. Ketika pemengaruh (influencer) memamerkan kemewahan, sebagian remaja terdorong mengejar gaya hidup serupa. Ketika healing dianggap sebagai solusi setiap kali menghadapi masalah, mereka bisa saja lebih memilih kesenangan sesaat daripada belajar menghadapi persoalan dengan bijak.

Inilah yang perlu diwaspadai. Sebab, tidak semua yang populer membawa kebaikan. Tidak semua yang terlihat menyenangkan akan mendatangkan kebahagiaan. Bahkan, tidak semua yang disebut kebebasan benar-benar membebaskan manusia.

Media Sosial dan Kepentingan Kapitalisme

Media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir generasi muda. Melalui konten yang terus bermunculan, berbagai pandangan sekular-liberal disebarluaskan dan perlahan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sekularisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, sedangkan liberalisme mengagungkan kebebasan individu tanpa menjadikan aturan agama sebagai standar utama.

Di balik berbagai tren tersebut, ada kepentingan ekonomi yang tidak boleh diabaikan. Sistem kapitalisme global menjadikan anak muda sebagai salah satu target pasar potensial. Industri kosmetik, fesyen, kuliner, traveling, hiburan, hingga produk kecantikan berlomba-lomba membentuk kebutuhan dan keinginan konsumen.

Iklan dan konten media sosial tidak hanya menawarkan barang, tetapi juga menjual standar kebahagiaan. Seolah-olah seseorang baru dianggap cantik jika menggunakan produk tertentu, baru disebut sukses jika memiliki barang bermerek, dan baru dianggap menikmati hidup jika sering bepergian ke tempat populer.

Tanpa disadari, anak muda diarahkan menjadi generasi konsumtif dan materialistis. Mereka sibuk mengejar pengakuan manusia, membandingkan kehidupan dengan orang lain, bahkan merasa rendah diri ketika tidak mampu mengikuti tren.

Lebih memprihatinkan lagi, kebebasan sering dimaknai sebagai hak untuk melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Akibatnya, nilai agama perlahan tersisih oleh standar kesenangan dan kepuasan pribadi. Inilah dampak PoV sekular-liberal yang dapat menjauhkan generasi muda dari tujuan penciptaannya.

Islam Memiliki PoV yang Memuliakan Manusia

Islam menawarkan sudut pandang kehidupan yang berbeda. Seorang muslim tidak menjadikan popularitas, materi, atau pengakuan manusia sebagai tujuan utama. Standar berpikir dan bertindak seorang muslim adalah akidah Islam, sedangkan tujuan hidupnya adalah meraih rida Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Ayat di atas mengingatkan bahwa kehidupan manusia bukan sekadar untuk mengejar kesenangan dunia. Setiap aktivitas (termasuk belajar, bekerja, bergaul, menggunakan media sosial, dan mengembangkan potensi diri) semestinya diarahkan untuk beribadah kepada Allah ﷻ.

Islam bukan berarti melarang anak muda tampil menarik, menikmati kuliner, berwisata, atau mengikuti perkembangan zaman. Namun, semuanya harus berada dalam batas syariat. Seorang muslim harus mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, manfaat dan kesia-siaan, serta tren yang membawa kebaikan dan yang justru menjauhkan dari Allah ﷻ.

Oleh karena itu, generasi muda harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Jangan mudah menelan mentah-mentah setiap konten yang viral. Periksa nilai yang dibawa, siapa yang diuntungkan, dan apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Popularitas bukanlah ukuran kebenaran.

Membangun Generasi dengan Kepribadian Islam

Menyelamatkan generasi muda tidak cukup hanya dengan menyalahkan media sosial atau melarang mereka mengikuti tren. Mereka membutuhkan pembinaan pemikiran dan kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah) agar memiliki filter yang kuat dalam menghadapi derasnya arus informasi.

Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan akidah dan membangun komunikasi yang baik dengan anak. Orang tua hendaknya tidak sekadar melarang, tetapi juga mengajak anak berdiskusi, memberikan pemahaman, serta menjadi teladan dalam menjalani kehidupan sesuai Islam.

Namun, tanggung jawab ini bukan hanya milik keluarga. Masyarakat dan negara juga memiliki peran besar dalam membentuk lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi berkepribadian Islam. Dibutuhkan sistem pendidikan yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan pembentukan pola pikir dan pola sikap. Negara pun harus memastikan kebijakan dan ruang informasi tidak justru merusak moral generasi.

Sistem Islam memandang generasi muda sebagai aset peradaban, bukan sekadar objek pasar yang dieksploitasi demi keuntungan. Mereka dibina agar memiliki keimanan kokoh, pemikiran cemerlang, akhlak mulia, serta kemampuan untuk berkontribusi membangun kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah ﷻ.

Sudah saatnya anak muda berani mengambil kendali atas arah hidupnya. Jangan sampai pikiran kita dikendalikan oleh algoritma, keinginan kita dibentuk oleh iklan, dan kebahagiaan kita ditentukan oleh standar manusia.

Sebab, PoV hari ini akan menentukan pilihan esok hari, dan pilihan esok hari akan menentukan masa depan. Jangan hanya menjadi generasi yang sibuk mengikuti tren, melainkan jadilah generasi yang memiliki prinsip. Bukan generasi yang mengejar validasi manusia, melainkan generasi yang merindukan rida Allah ﷻ.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PULUHAN RIBU BALITA TERSERANG ISPA AKIBAT KARHUTLA: NEGARA ABAI KESEHATAN GENERASI

2026-11-11T10:24:32.456+07:00

Oleh: Atikah

Komunitas Peduli Generasi

Data Kementerian Kesehatan per 21 Oktober 2026 mencatat akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026 menembus 333.470 kasus. Kasus ini tersebar di 68 kabupaten/kota di 7 provinsi terdampak, yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Dari total angka tersebut, sebanyak 75.172 kasus (sekitar 22,5 persen) terjadi pada anak usia nol hingga lima tahun (balita), sementara 258.298 kasus sisanya dialami warga berusia di atas lima tahun. Untuk menangani krisis ini, Kemenkes mendistribusikan logistik kesehatan ke wilayah terdampak karhutla dengan mengerahkan 2.106 Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) (Kompas, 22/10/2026).

Dampak Buruk Asap Karhutla bagi Kelompok Rentan

Wilayah dengan temuan kasus ISPA terbanyak mencakup Kota Banjarmasin, disusul Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Ketiga daerah tersebut merupakan kawasan yang mengalami kebakaran lahan cukup parah.

Anak-anak usia balita menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan serius akibat asap karhutla. Hal ini disebabkan oleh saluran pernapasan anak yang masih relatif kecil, frekuensi bernapas yang lebih tinggi, serta organ paru-paru dan sistem kekebalan tubuh yang masih dalam tahap perkembangan.

Asap karhutla mengandung berbagai zat berbahaya, di antaranya partikel halus PM2,5 dan PM10, karbon monoksida, serta gas beracun hasil pembakaran vegetasi. Asap karhutla ini bukan sekadar bencana musiman biasa, melainkan cermin nyata yang memperlihatkan bagaimana negara memperlakukan keselamatan generasinya.

Kegagalan Sistem Sekular-Kapitalistik

Dalam sistem sekular-kapitalistik, pelayanan kesehatan kerap diperlakukan seperti komoditas jasa yang dihitung atas dasar untung-rugi. Peran negara mengalami pergeseran, dari yang seharusnya melayani rakyat secara tulus menjadi pengelola bisnis yang berhitung profit materi.

Masyarakat hanya dipandang sebagai konsumen dan peserta iuran, bukan manusia yang nyawa serta kesehatannya wajib dijaga. Bahkan, keberadaan generasi muda hanya dilihat sebagai objek pengumpul cuan industri.

Paradigma Islam: Negara Sebagai Ra'in dan Junnah

Umat membutuhkan perubahan mendasar menuju tatanan Islam. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam (seperti air, hutan, dan energi) merupakan harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Sumber daya tersebut tidak boleh diprivatisasi oleh korporasi swasta untuk mengeruk keuntungan pribadi yang berujung pada kehancuran ekosistem.

Solusi sejati atas bencana karhutla bukan sebatas pembagian donasi atau penanganan medis darurat semata, melainkan kembali pada penerapan sistem Islam yang memandang alam sebagai amanah Allah ﷻ yang wajib dijaga kelestariannya.

Sistem Khilafah memosisikan negara sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai/pelindung). Ketika fenomena krisis iklim seperti El Niño melanda, alarm kesiapsiagaan dan perlindungan negara bagi rakyat akan langsung aktif guna mencegah terjadinya dampak buruk sebelum bencana meluas. Negara akan hadir sepenuhnya melindungi kesehatan dan masa depan generasi dari ancaman kezaliman ekologis.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PENYIMPANGAN PERILAKU LGBT: KEBEBASAN SEMU DALAM SISTEM KAPITALIS SEKULER DAN JALAN KEMBALI KE KEADILAN ILAHI

2026-11-11T08:52:31.567+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Belakangan ini muncul narasi dari kelompok penyimpang perilaku LGBT yang menyatakan bahwa mereka telah membayar pajak, bukan ancaman negara sebagaimana koruptor, dan tidak merugikan orang lain. Berdasarkan logika sistem kapitalis‑sekuler yang mengagungkan kebebasan berekspresi tanpa batas, mereka mengklaim berhak atas hak asasi manusia untuk menjalankan gaya hidup penyimpang tersebut. (TV One News, 10/11/2026)

Pandangan ini menampakkan kelemahan fundamental sistem kapitalis‑sekuler. Sistem tersebut memberikan kebebasan luas dalam hal berpendapat, bertingkah laku, berkepemilikan dan beragama tanpa kerangka nilai ilahi yang mengikat. Akibatnya, manusia seringkali bertindak sesuai keinginan sendiri semata‑mata, menjadikan kebebasan sebagai celah untuk mengekspresikan perilaku yang melanggar syariat, merusak moral dan tatanan kemasyarakatan, serta berpotensi menular dan melahirkan pelaku penyimpangan baru yang akan merusak generasi mendatang.

Di era modern saat ini, hampir seluruh anak‑anak memiliki gawai dan setiap hari disuguhi berbagai tontonan yang bisa menjadi tuntunan bagi mereka. Namun dalam sistem kapitalis‑sekuler, filter konten tidak diterapkan dengan sungguh‑sungguh; film‑film dan konten media sosial yang mengandung pornografi, penyimpangan homoseksual, kekerasan dan konten berbahaya lainnya masih dapat diakses secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut seringkali lebih mengutamakan keuntungan materi dibandingkan perlindungan moral generasi muda.

Allah ﷻ sendiri telah memperingatkan bahaya melampaui batas dalam QS. Al‑Mā’idah ayat 87:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

“Wahai orang‑orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang‑orang yang melampaui batas.”

Peringatan ini juga diperkuat dengan kisah kaum Nabi Luth, yang menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat manusia tentang bahaya penyimpangan seksual yang melampaui batas fitrah manusia. Dalam pandangan Islam, hukum untuk pelaku penyimpangan tersebut adalah dihukum sesuai ketentuan syariat, guna mencegah penyimpangan tersebut menyebar dan merusak generasi selanjutnya. Ini adalah hukum yang adil dari Sang Pencipta alam semesta, berbeda dengan hukum buatan manusia yang seringkali lemah dan mudah diotak‑atik sesuai kepentingan pihak tertentu.

Langkah pertama untuk meluruskan kehidupan adalah kembali menegakkan syariat Islam. Selanjutnya, penanaman akidah yang benar sejak dini kepada anak‑anak sangat penting agar mereka memahami batas‑batas perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Orang tua wajib mengawasi tontonan anak‑anak, sementara masyarakat secara kolektif harus menolak aksi demonstrasi yang menyerukan normalisasi penyimpangan LGBT.

Pemerintah berperan sebagai benteng utama dan terakhir keamanan rakyat, dengan wewenang untuk menutup akun‑akun platform media yang menyebarkan konten pendukung penyimpangan LGBT, pornografi, narkoba, seks bebas dan konten berbahaya lainnya. Kerjasama yang utuh antara individu, masyarakat dan negara sebagai perisai umat hanya dapat terwujud secara sempurna dalam naungan Daulah Islam.

Wallahu a’lam bishawab.

SERANGAN SAAT SHALAT SUBUH: BAHAYA GANGGUAN IBADAH DAN TOLERANSI YANG SESUAI ARAH KEBENARAN

2026-11-11T08:25:46.809+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Peristiwa mencekam terjadi pada Minggu (8/11/2026) saat jemaah Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur tengah melaksanakan shalat Subuh berjemaah. Lebih dari 50 orang sedang mengikuti ibadah ketika terduga pelaku berinisial F, warga sekitar lokasi masjid, menyalakan api pada kontainer plastik di pintu masuk masjid untuk mengalihkan perhatian jemaah, lalu masuk ke dalam masjid dan menyerang jemaah menggunakan senjata tajam. Tiga jemaah mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan kepada kepolisian guna menjalani proses penyidikan (Kompas, 9/11/2026).

Tindakan terduga pelaku ini jelas merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Mengganggu umat manusia yang sedang menjalankan ibadah di tempat suci, menimbulkan korban luka serta menciptakan ketakutan massal termasuk ancaman kebakaran, merusak inti dari toleransi beragama yang seharusnya menjadi fondasi hidup berdampingan. Islam sangat menjaga kesucian nyawa manusia, Allah ﷻ berfirman dalam QS. Al‑Mā’idah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan‑akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah‑olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Ayat ini menegaskan betapa beratnya konsekuensi tindakan kekerasan yang mengancam nyawa orang lain. Umat Islam sendiri diajarkan untuk menghormati tempat ibadah dan ibadah umat lain, tidak boleh mengganggu mereka saat menjalankan keyakinannya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam ajaran Islam, di mana setiap manusia berhak memegang aqidah masing‑masing tanpa intimidasi atau gangguan dari pihak lain.

Kejadian ini juga menjadi bukti kerapuhan batas dalam sistem yang mengutamakan kebebasan tanpa kerangka nilai yang jelas. Kebebasan yang kebablasan tidak sama dengan toleransi yang sesungguhnya; toleransi yang benar bukan sekadar membiarkan segala tindakan, melainkan menghargai batas hak dan kehormatan setiap kelompok. Dalam perspektif Islam, toleransi beragama berlandaskan aturan Sang Pencipta, tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran tindakan kekerasan yang merugikan nyawa dan hak dasar orang lain. Tindakan gangguan ibadah dan kekerasan semacam ini harus ditindaklanjuti dengan sanksi hukum yang tegas guna memberikan efek jera dan mencegah pengulangan peristiwa serupa.

Sistem kapitalis‑sekuler yang mengutamakan kebebasan individu tanpa batasan nilai‑nilai ilahi terbukti gagal membangun lingkungan toleransi yang aman dan adil. Oleh karena itu, solusi yang paling menyeluruh adalah menegakkan syariat Islam, yang mengatur batas toleransi beragama secara jelas, melindungi tempat ibadah semua kelompok, menjamin kebebasan berkeyakinan tanpa kekerasan, serta memberikan sanksi yang proporsional bagi pelaku tindakan merusak dan kekerasan.

Wallahu a’lam bishawab.

NENEK YANG MENCURI KARENA LAPAR: REFLEKSI KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

2026-11-11T08:06:44.183+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Kasus nenek yang mencuri bahan makanan demi memberi makan keluarga yang lapar menjadi cerminan pahit persoalan kesejahteraan yang belum teratasi di tengah masyarakat. Mencuri tetap merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan memiliki konsekuensi hukum, namun kasus ini mendorong kita untuk menelusuri akar masalah yang lebih dalam: mengapa seorang warga negara sampai berada pada titik terpaksa mengambil barang orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan? (Tribunnews, 8/11/2026).

Tanggung Jawab Pemimpin dan Hak Dasar Rakyat

Dalam perspektif Islam, negara memiliki peran utama sebagai benteng dan pelindung (junnah) bagi rakyatnya. Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan fisik, tetapi juga menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari akses lapangan pekerjaan, pangan yang terjangkau, hingga kesejahteraan secara menyeluruh. Jabatan pemimpin bukanlah kedudukan untuk mengumpulkan keuntungan pribadi, melainkan amanah besar yang wajib dijalankan secara adil.

Allah ﷻ berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...” (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan adalah titipan yang mengikat pemimpin untuk menjaga hak rakyat, khususnya kelompok lemah yang rentan mengalami kelaparan dan kesulitan hidup. Pemimpin wajib memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, bukan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Ketimpangan Sosial dan Potret Tumpulnya Hukum Sekular

Kondisi sebaliknya terlihat dari tekanan ekonomi yang dirasakan banyak warga: kenaikan harga sembako, bahan bakar minyak (BBM), dan kebutuhan sehari-hari, serta kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak di tengah beban hidup yang makin berat. Berbagai kasus serupa menunjukkan celah dalam sistem yang belum mampu melindungi kelompok rentan seperti nenek dalam kasus ini.

Ironi semakin terasa ketika seorang nenek yang hanya mengambil sembako sekadar untuk bertahan hidup justru mendapatkan perlakuan yang memalukan, sedangkan para koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah kerap mendapatkan perlakuan istimewa. Fenomena hukum yang "tumpul ke atas dan runcing ke bawah" ini menjadi bukti nyata kelemahan sistem sekular-kapitalistik. Dalam sistem ini, hukum rentan diatur sesuai kepentingan pihak yang berkuasa, rakyat kecil selalu menjadi pihak yang menanggung dampak terberat, ketimpangan sosial kian melebar, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pun perlahan runtuh.

Diferensiasi Hukum Islam: Antara Darurat dan Kejahatan

Islam membedakan penanganan kasus pencurian secara jelas. Hukuman potong tangan (qath'ul yad) untuk pencurian hanya berlaku ketika pelaku melakukan kejahatan atas kemauan sendiri dalam kondisi normal dan barang yang dicuri telah mencapai batas minimal (nisab). Sebaliknya, bagi orang yang mencuri karena terpaksa akibat kelaparan ekstrem (dharurah) dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, sanksi gugur dan tanggung jawab utama berada pada negara untuk segera memenuhi kebutuhan hidup warga tersebut. Selain peran negara, lingkungan sekitar (seperti tetangga dan kerabat yang memiliki kelebihan rezeki) juga memiliki kewajiban sosial dan syariat untuk membantu sesama yang sedang kesulitan.

Sistem hukum dalam Islam juga memiliki sanksi yang tegas dan berefek jera (ta'zir maupun hudud) untuk mencegah pengulangan kejahatan, berbeda dengan kelemahan yang sering ditemukan pada sistem buatan manusia yang rentan diperjualbelikan sesuai kepentingan penguasa dan pemilik modal.

Kembali pada Aturan Ilahi

Solusi paling menyeluruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah menerapkan sistem Islam secara kafah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan bersumber langsung dari Sang Pencipta alam semesta. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, aturan-aturan Islam dirancang untuk melindungi hak setiap lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling sering menjadi korban ketimpangan.

Dalam konteks ini, Allah ﷻ menegaskan pertanyaan mendalam melalui firman-Nya:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma'idah: 50)

Ayat ini mengingatkan kita untuk merenungkan kembali pilihan sistem kehidupan yang kita jalani. Tidak ada pihak yang lebih memahami hukum yang paling adil selain Sang Pencipta sendiri.

Wallahu a’lam bish-shawab.

IJAZAH DI RUANG SIDANG: KERAGUAN RAKYAT DAN KETERBATASAN SISTEM BUATAN MANUSIA

2026-11-10T11:48:03.584+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Momen ketika Joko Widodo menunjukkan ijazah dari tingkat SD hingga S-1 di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Setelah meminta izin kepada majelis hakim, dokumen tersebut ditampilkan kepada pengunjung sidang, awak media, dan Roy Suryo selaku terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik (BBC, 5/11/2026).

Keraguan sebagian masyarakat terhadap keaslian dokumen tersebut tidak muncul tanpa alasan. Persoalan ini telah berlangsung selama dua tahun dan dampaknya sangat terasa: masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang saling bertolak belakang. Kegaduhan yang berlarut-larut ini menguras energi publik, mengaburkan fokus pada persoalan-persoalan mendesak rakyat sehari-hari, serta memperlebar keretakan sosial.

Ketidakadilan Sistemik dalam Hukum Buatan Manusia

Di tengah kondisi tersebut, sistem politik-ekonomi yang berorientasi pada kekuasaan dan materi membuat hukum rentan dimanipulasi oleh pihak yang memiliki modal maupun kedudukan. Rakyat kecil merasakan keadilan sulit ditegakkan karena aturan seolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang sedang memegang kekuasaan.

Dari sudut pandang Islam, jabatan publik adalah amanah yang sangat berat. Prinsip amanah dan keadilan ini tertuang dalam firman Allah ﷻ:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

Pemimpin dalam tatanan Islam merupakan pelaksana hukum, bukan pembuat hukum utama. Hukum dan sanksi dalam syariat Islam bersumber dari Sang Pencipta, bersifat tegas, dan mampu memberikan efek jera yang mendalam. Hal ini mendorong pemegang amanah untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan.

Keterbatasan hukum buatan manusia semakin nyata dalam sistem sekular-kapitalistik, di mana pembuat hukum adalah manusia yang mengandalkan akal terbatas. Akal manusia tidak luput dari kekurangan, kelemahan, dan pengaruh kepentingan sesaat. Oleh karena itu, manusia sudah sepantasnya tunduk dan patuh kepada aturan Sang Pencipta yang merupakan Pengatur seluruh alam semesta.

Solusi Hakiki Penataan Hukum dan Kepemimpinan

Untuk mengatasi krisis kepercayaan dan ketidakadilan sistemik ini, terdapat beberapa langkah krusial:

Keterbukaan Pemegang Amanah: Para pemegang amanah wajib bersikap transparan sejak awal dan menyajikan bukti-bukti yang dibutuhkan secara sah sebelum keraguan masyarakat berkembang berkepanjangan dan memicu perpecahan sosial.
Independensi Lembaga Pengawas: Lembaga pengawas publik dan penegak hukum harus benar-benar independen, bebas dari intervensi modal maupun kekuasaan, serta teguh berpegang pada prinsip keadilan sejati.
Kritis dalam Menyikapi Fakta: Masyarakat perlu melatih kemampuan berpikir kritis untuk membedakan klaim simbolis dari bukti substantif sebelum membentuk opini publik.

Namun, seluruh langkah tersebut tidak akan pernah tercapai secara optimal selama sistem yang diterapkan masih berpijak pada hukum buatan manusia. Sebab, Allah ﷻ adalah seadil-adil Pembuat hukum bagi seluruh umat manusia.

Wallahu a’lam bish-shawab.

HUTAN BUKAN MILIK OLIGARKI: MENGGUGAT KAPITALISME, MENJEMPUT SOLUSI ISLAM

2026-11-09T08:17:46.151+07:00

Oleh: Murni Supirman

Aktivis Muslimah

Jeritan hati rakyat yang kian terhimpit oleh krisis ekologis kembali menemukan suaranya lewat aksi nyata mahasiswa. Pada Rabu (28 Oktober 2026), kepungan barikade aparat di depan Gedung UOB Jakarta tidak menyurutkan langkah sekelompok mahasiswa untuk membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili”. Gerakan turun ke jalan ini bukan lagi sekadar retorika musiman atau panggung politik praktis, melainkan sebuah alarm keras dan tuntutan konkret yang lahir dari batas kesabaran masyarakat jelata atas kerusakan alam yang kian masif.

Para mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan alam, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan yang selama ini karut-marut (IDN Times, 28/10/2026).

Jeritan dari Realitas Ketimpangan Lahan

Jeritan ini lahir dari realitas yang timpang dan memilukan. Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh segelintir oligarki telah membawa kerusakan lingkungan skala besar yang berujung pada penderitaan rakyat. Kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Para pemilik modal menikmati keuntungan finansial (cuan) yang melimpah dari konsesi lahan, sedangkan rakyat jelata harus menanggung derita akibat bencana banjir bandang dan pekatnya kabut asap dari karhutla.

Akar Masalah Sistemik Sekuler-Kapitalistik

Akar masalah dari ketimpangan ini terletak pada level struktural. Kebijakan politik-ekonomi yang berbasis pada sistem sekuler-kapitalistik menjadi biang keladi yang memuluskan penguasaan hutan oleh para oligarki. Dalam sistem ini, sumber daya alam yang melimpah dinilai sebagai komoditas bebas yang boleh diprivatisasi demi pertumbuhan ekonomi segelintir pemilik modal, sembari mengabaikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan.

Konstruksi Kepemilikan Umum dalam Islam

Sebagai alternatif, Islam menawarkan konstruksi politik-ekonomi yang berkeadilan untuk menyelesaikan krisis ini. Dalam pandangan Islam, hutan dikategorikan sebagai harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Oleh karena statusnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, hutan sama sekali tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada individu maupun korporasi swasta. Bahkan, negara pun tidak berhak mengambil alih hak kepemilikan umum ini menjadi milik negara (al-milkiyyah ad-daulah) untuk dikomersialkan; negara hanya bertindak sebagai pengelola (ra'in).

Politik ekonomi Islam mengatur agar seluruh hasil dari pengelolaan kepemilikan umum ini dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Bersamaan dengan itu, Islam secara tegas mewajibkan manusia untuk menjaga alam, serta mengharamkan tindakan merusak atau membakar hutan yang dapat merugikan ekosistem dan kehidupan publik.

Reposisi Pemimpin Sebagai Ra'in dan Junnah

Pada akhirnya, perubahan ini membutuhkan reposisi peran pemimpin. Negara harus kembali pada fungsi hakikinya sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi seluruh rakyat. Pemimpin yang bertindak sebagai pelindung tidak akan membiarkan rakyatnya menjadi korban keserakahan korporasi.

Ia akan berdiri di garda terdepan untuk mengadili para perusak lingkungan, mencabut konsesi lahan yang merugikan publik, dan memastikan bahwa kekayaan alam dikelola bukan demi memupuk kekayaan segelintir oligarki, melainkan demi keselamatan serta kemakmuran bersama.

Wallahu a’lam bish-shawab.

POV PENENTU ARAH?

2026-11-09T08:01:11.732+07:00

Oleh: Esye

Penulis Lepas

Di tengah masifnya tren digital, mayoritas remaja kini membangun sudut pandang (Point of View/PoV) mereka sendiri yang sering kali berseberangan dengan pandangan orang tua maupun para guru. PoV pribadi ini dianggap penting karena menjadi standar tertinggi yang mengatur pola pikir, nilai hidup, serta arah keputusan masa depan mereka.

Dua Sisi PoV di Era Digital

Namun, fenomena ini bisa menjadi bumerang. Jika PoV remaja keliru dibentuk oleh algoritma media sosial, standar kebahagiaan mereka akan tergeser demi mengejar keviralan dan validasi digital. Akibatnya, PoV digital ini menjadi penentu keputusan jangka panjang mereka, mulai dari pilihan jurusan kuliah hingga arah karier.

Sebaliknya, jika PoV dibangun secara matang dan berakal jernih, hal tersebut justru menjadi benteng pertahanan kuat yang menyelamatkan mereka dari lingkaran setan FOMO (Fear of Missing Out) dan budaya membandingkan diri di media sosial. Oleh karena itu, pembentukan PoV yang kritis merupakan fondasi utama bagi generasi muda untuk mengarahkan masa depan secara mandiri.

Jebakan Kapitalisme Global dan Komodifikasi Gaya Hidup

PoV memiliki efek kontras bagi remaja: dapat menjadi penyelamat diri dari FOMO, tetapi juga berbalik menjadi jebakan digital. Mirisnya, dalam tatanan hari ini, remaja sengaja dijadikan target pasar oleh sistem kapitalisme global. Sistem ini mengapitalisasi narasi sekular-liberal untuk meraih keuntungan materi melalui komodifikasi gaya hidup, seperti tren kosmetik, kuliner, pelesiran (traveling), pemulihan batin (healing), hingga busana (outfit).

Normalisasi ini akhirnya menyeret generasi muda ke dalam budaya materialistis, konsumtif, dan serba bebas. Oleh karena itu, remaja harus disadarkan bahwa PoV sekular tersebut bukanlah lahir dari kebutuhan asli mereka, melainkan hasil rekayasa dan dikte sistem hari ini.

PoV Islam: Membentuk Syakhshiyyah Islamiyyah

Sebagai alternatif hakiki, Islam menawarkan PoV yang khas dan berlandaskan pada upaya meraih rida Allah ﷻ, bukan memuja materi atau kebebasan tanpa batas. Anak muda harus bersikap selektif, kritis, dan waspada bahwa tidak semua PoV populer atau pribadi secara otomatis bermakna sebuah kebenaran.

Melalui penerapan sistem Islam, generasi muda dibentuk menjadi individu yang memiliki kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah) yang matang, generasi yang dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan membangun kembali peradaban yang mulia.

Wallahu a’lam bish-shawab.

ILUSI SELF-CARE ANAK MUDA

2026-11-09T07:41:06.279+07:00

Oleh: Fatma Komala

Ibu Generasi

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ

“Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki shabwah (masa muda yang dihabiskan untuk menuruti hawa nafsu).” (HR. Ahmad no. 17371 dan At-Thabrani)

Saat ini, bagi generasi muda, memiliki point of view (PoV) atau sudut pandang sendiri bukan lagi sekadar cara berpikir, melainkan telah menjelma menjadi identitas keberadaan dan arus gaya hidup (lifestyle) yang menentukan cara mereka mengekspresikan diri. Pilihan sikap ini sering kali ditarik berseberangan dengan sudut pandang konvensional milik orang tua maupun guru di sekolah. Alih-alih dipandang sebagai bentuk pembangkangan, diferensiasi PoV ini sejatinya merupakan validasi bahwa anak muda membutuhkan ruang mandiri untuk merumuskan dunianya sendiri.

Identitas Digital dan Tekanan Herd Mentality

Kebutuhan psikologis manusia yang mendambakan rasa aman dan penerimaan kelompok sering kali memicu fenomena kecenderungan mengekor (herd mentality). Pola pikir ini melahirkan kebiasaan ikut-ikutan meniru keputusan mayoritas, dimulai dari perilaku panic buying, investasi buta, hingga penyebaran hoaks sembari menenggelamkan logika serta prinsip pribadi.

Jika dibiarkan tanpa asahan berpikir kritis, kebiasaan mengekor arus massa ini tidak hanya menguras finansial dan meruntuhkan kemurnian ide, melainkan juga berisiko menjerumuskan individu pada tindakan perundungan (bullying). Sebagai jalan keluar, kita harus berani menakar kebenaran secara mandiri, berdamai dengan perbedaan, atau berkonsultasi dengan profesional jika mulai kehilangan kendali atas keputusan diri sendiri (Alodokter, 5/2/2026).

Mengurai Pergeseran Makna Healing dan Self-Care

Istilah penyembuhan (healing) kini telah mengalami pergeseran makna dari terapi psikologis menjadi tren gaya hidup digital anak muda yang identik dengan aktivitas estetik dan konsumtif di media sosial. Meskipun tren ini berhasil meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya kesehatan mental dan kecintaan pada diri sendiri (self-love), para ahli mengingatkan agar esensi penyembuhan tersebut tidak disalahartikan sebagai pelarian semata. Pada hakikatnya, Dr. Laila Pratiwi menegaskan bahwa healing adalah proses memulihkan energi untuk berdamai dengan diri sendiri, sebuah esensi yang bertumpu pada niat dan kesadaran batiniah ketimbang validasi visual tanpa filter Instagram (Unesa, 31/10/2025).

Meluasnya unggahan rutinitas perawatan diri (self-care) yang “estetik” oleh para selebritas media sosial (selebgram) telah menggeser makna sebenarnya menjadi gaya hidup konsumtif yang diadopsi secara nyata oleh kaum remaja dan mahasiswa. Didorong oleh daya tarik personal dan ketakutan akan tertinggal tren terkini, banyak anak muda meniru aktivitas berbelanja hingga nongkrong mewah demi mengejar citra hidup ideal. Fenomena yang diperkuat oleh data Jurnal Sosietas UPI ini mengingatkan kita akan pentingnya bersikap bijak, sebab pada hakikatnya self-care sejati harus berakar pada kesadaran tulus untuk mencintai diri sendiri dan menjaga kesehatan mental, bukan terjebak dalam pusaran belanja emosional demi validasi visual (RRI, 31/10/2026).

Di sisi lain, unggahan video pemusnahan barang razia berupa alat kosmetik dan kecantikan di akun resmi SMAN 1 Pacet mendadak menjadi sorotan warganet setelah sekolah mengambil tindakan tegas demi menegakkan disiplin dan tata tertib. Langkah drastis ini terpaksa ditempuh pihak manajemen sekolah karena serangkaian teguran dan imbauan lisan sebelumnya terus diabaikan oleh para siswa. Melalui tindakan tegas namun edukatif ini, sekolah berharap dapat menanamkan rasa tanggung jawab dan memperkuat karakter murid demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib, serta kondusif bagi semua pihak (Bandung Terkini, 23/10/2026).

Gempuran Kapitalisme Sekular-Liberal di Media Sosial

Rentetan fenomena tersebut menunjukkan betapa rapuhnya anak muda hari ini di hadapan arus tren. Kondisi ini membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi sistem kapitalisme global yang cerdik memanfaatkan media sosial untuk menambang keuntungan. Lewat algoritma gawai yang bekerja tanpa henti, cara pandang sekular-liberal disebarluaskan secara masif hingga dianggap sebagai kewajaran baru. Akibatnya, alih-alih membangun idealisme yang kokoh, mereka justru perlahan terseret ke dalam pusaran budaya yang serba materialistis, konsumtif, dan serba bebas.

Padahal, Islam memiliki cara pandang yang sangat khas: setiap jengkal kehidupan pemuda ditujukan semata-mata untuk meraih rida Allah ﷻ, bukan demi memuja materi, kebebasan, ataupun validasi semu. Anak muda muslim hari ini perlu disadarkan bahwa tren yang mereka ikuti "mulai dari histeria kosmetik, kuliner, pelesiran berkedok healing, hingga perburuan busana (outfit)" bukanlah kebutuhan asli diri mereka, melainkan kebutuhan yang sengaja diciptakan oleh sistem kapitalisme yang menjadikan mereka target pasar demi meraup keuntungan. Oleh karena itu, apa yang viral di media sosial sama sekali bukanlah ukuran sebuah kebenaran.

Paradigma Islam dan Teladan Mus'ab bin Umair

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al-An'am: 162)

Atas dasar itulah generasi muda dituntut untuk selektif, kritis, dan waspada terhadap melebarnya narasi digital agar mereka tidak terjebak menjadi konsumen yang tak berdaya, melainkan tumbuh menjadi individu dengan kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah) yang matang dan siap membangun kembali peradaban yang mulia.

Sejarah mencatat bagaimana Islam menumbuhkan pemuda dengan cara pandang agung ini, salah satunya melalui kisah Mus'ab bin Umair. Sebelum memeluk Islam, Mus'ab adalah pemuda paling tampan, perlente, dan kaya raya di Kota Mekah yang selalu mengenakan pakaian terbaik serta parfum termahal, persis seperti ikon gaya hidup yang dielu-elukan anak muda masa kini. Namun, setelah menemukan kebenaran Islam dan mengadopsi cara pandang keimanan, ia menanggalkan seluruh kemewahan materi tersebut demi mengejar rida Allah ﷻ hingga diutus menjadi duta dakwah pertama di Madinah yang berhasil mengislamkan mayoritas penduduk kota tersebut. Kisah keteguhan iman dan transformasi luar biasa pemuda panutan ini terekam dengan indah dalam kitab sirah klasik yang otoritatif, seperti Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam.

Penutup

Masa muda adalah momentum emas yang teramat berharga untuk sekadar dihabiskan sebagai pengikut tren konsumtif pengeruk cuan global. Masa muda merupakan fase krusial yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus di hadapan Allah ﷻ. Di tengah kepungan algoritma digital yang melenakan, saatnya anak muda muslim mengambil jarak, berpikir kritis, dan menyaring setiap arus informasi dengan menjadikan figur agung seperti Mus'ab bin Umair sebagai teladan hakiki.

Kebebasan tanpa arah dan pemujaan materi yang semu harus ditinggalkan demi merajut kembali kemandirian berpikir yang berlandaskan kepribadian Islam yang kokoh. Hanya di tangan generasi muda yang merdeka dari jerat kapitalisme global dan senantiasa rindu berkontribusi bagi umat inilah, kejayaan peradaban Islam yang mulia dan penuh keberkahan akan kembali tegak berdiri.

Wallahu a’lam bish-shawab.

HUTAN BUKAN MILIK OLIGARKI

2026-11-08T08:18:55.265+07:00

Oleh: Sadawa

Penulis Lepas

“Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.” Demikian bunyi spanduk raksasa yang dibentangkan mahasiswa di hadapan barikade aparat saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, pada Rabu (28 Oktober 2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan (IDN Times, 28/10/2026).

Krisis Ekologis dan Tanggung Jawab Negara

Tuntutan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar mengenai bagaimana hutan dikelola dan untuk siapa kekayaan alam tersebut didayagunakan. Negara semestinya tidak berhenti pada pemberian izin komersial dan pembuatan regulasi teknis. Negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Ketika hutan dipandang semata-mata sebagai sumber keuntungan ekonomi, kepentingan ekologis dan keselamatan masyarakat akan digeser ke belakang kepentingan bisnis. Akibatnya, saat terjadi kerusakan hutan dan karhutla, masyarakat di sekitar wilayah terdampak harus menanggung beban penderitaan, udara tercemar, aktivitas terganggu, kesehatan terancam, dan sumber penghidupan melumpuh.

Konsep Kepemilikan Umum dalam Islam

Dalam Islam, konsep kepemilikan terbagi menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan tergolong sebagai sumber daya alam dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Artinya, tidak boleh ada individu maupun korporasi swasta yang memonopoli manfaatnya demi kepentingan pribadi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan), dan api (energi).” (HR. Abu Dawud no. 3477 dan Ahmad no. 23082)

Hadis ini menjadi landasan bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan vital masyarakat tidak boleh dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Negara bertindak sebagai pengelola yang memastikan manfaat kepemilikan umum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Allah ﷻ juga berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menegaskan prinsip penting bahwa distribusi kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pengelolaan alam harus mengutamakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karena itu, Allah ﷻ melarang segala bentuk perusakan lingkungan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf: 56)

Berdasarkan ayat ini, pengelolaan hutan wajib memperhitungkan kelestarian lingkungan. Negara tidak boleh memberikan ruang bagi eksploitasi yang merusak ekosistem hanya demi mengejar keuntungan materi.

Negara Sebagai Ra'in dan Junnah

Dalam tatanan Islam, negara bertindak sebagai pengurus (ra'in) dan pelindung (junnah) atas seluruh urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Dengan tanggung jawab tersebut, negara wajib mencegah kerusakan hutan, memperketat pengawasan pemanfaatan lahan, melarang pembakaran, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan perusakan. Jika korporasi atau pejabat terbukti terlibat dalam kejahatan lingkungan, keduanya harus diproses secara hukum secara adil tanpa membedakan jabatan maupun kekuatan modal.

Penutup

Karhutla tidak semestinya terus berulang dan menjadikan rakyat sebagai korban. Hutan bukan milik oligarki; hutan adalah amanah yang wajib dijaga dan dikelola demi kemaslahatan publik. Selama paradigma pengelolaan sumber daya alam masih berorientasi pada profit materiil, kerusakan lingkungan tidak akan pernah terselesaikan secara mendasar. Islam menawarkan paradigma yang mendasar: kekayaan alam wajib dikelola berdasarkan syariat dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Wallahu a’lam bish-shawab.

SPANDUK ITU BUKAN PROVOKASI, ITU HAK KONSTITUSI

2026-11-08T06:51:52.997+07:00

Oleh: Tety Kurniawati

Aktivis Dakwah dan Penggiat Literasi

Massa aksi yang menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28 Oktober 2026), menyampaikan aspirasi melalui spanduk raksasa bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili”. Spanduk tersebut dibentangkan di hadapan barikade aparat yang memblokade akses jalan massa aksi menuju kawasan ikonik Bundaran HI (JawaPos, 28/10/2026).

Sepintas, spanduk itu tampak sekadar selembar kain berisi ungkapan protes. Padahal, di dalamnya tersimpan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, membentangkan spanduk di ruang publik bukanlah bentuk provokasi, melainkan sarana sah bagi rakyat untuk mengingatkan negara. Justru ketika spanduk itu diadang barikade, yang patut dipertanyakan bukanlah isi tulisannya, melainkan alasan di balik pembatasan ekspresi yang dijamin oleh undang-undang tersebut.

Poin utama tuntutan massa aksi menyoroti krisis ekologis, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, termasuk munculnya ratusan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan secara menyeluruh.

Hutan Dikuasai Oligarki, Rakyat Jadi Korban Sunyi

Tuntutan yang tertuang dalam spanduk tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh segelintir pemilik modal (oligarki) telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif sekaligus menyengsarakan rakyat. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, penyimpan cadangan air, dan pengatur iklim justru beralih fungsi menjadi kawasan konsesi yang dieksploitasi secara intensif. Akibatnya, daya dukung lingkungan merosot, keanekaragaman hayati tergerus, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan kehilangan akses atas sumber penghidupan utama mereka.

Di sisi lain, keuntungan melimpah dari konsesi lahan hanya dinikmati oleh kelompok pemilik modal, sedangkan rakyat harus menanggung beban bencana yang ditimbulkannya. Ketika hutan gundul dan lahan gambut dikeringkan, banjir bandang menerjang pada musim hujan dan kabut asap dari karhutla menyelimuti permukiman pada musim kemarau. Masyarakat menjadi korban ganda: menderita gangguan kesehatan, kehilangan mata pencaharian, hingga terpaksa mengungsi. Padahal, mereka sama sekali bukan pihak yang menikmati hasil eksploitasi tersebut.

Kondisi ini tidak terlepas dari paradigma sistem politik-ekonomi sekuler-kapitalistik yang menempatkan hutan semata-mata sebagai komoditas dagang melalui mekanisme perizinan. Dalam sistem tersebut, negara cenderung berperan sebagai fasilitator investasi ketimbang pelindung lingkungan dan warganya. Hak penguasaan hutan dengan mudah berpindah kepada pemilik modal melalui konsesi skala besar, sementara fungsi ekologis dan sosialnya dikesampingkan demi mengejar keuntungan jangka pendek.

Inilah yang membuat pesan dalam spanduk tersebut sangat penting. Ketika rakyat menjadi korban sunyi yang menderitanya tidak didengar dan tidak mendapat ganti rugi, spanduk menjadi salah satu saluran suara yang tersisa bagi mereka. Melarang spanduk sama halnya dengan membungkam jeritan para korban.

Tata Kelola Hutan dalam Sistem Islam

Persoalan ini tidak cukup diselesaikan sekadar melalui pergantian pejabat atau pembenahan prosedur perizinan semata. Selama akar tata kelolanya belum diubah, penguasaan oleh oligarki akan terus berulang dengan pola yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma pengelolaan hutan secara mendasar.

Dalam Islam, hutan tergolong sebagai harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada perorangan maupun korporasi swasta. Kepemilikan umum ini merupakan amanah untuk seluruh rakyat sehingga tidak seorang pun berhak menguasainya secara eksklusif, menjadikannya objek bisnis swasta, atau mengeruk keuntungan pribadi dengannya. Negara pun tidak berhak mengalihfungsikan hak kepemilikan umum menjadi milik privat. Negara hanya bertindak sebagai pengelola (ra'in) yang wajib memastikan manfaat hutan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Oleh karena itu, politik ekonomi Islam mengatur harta kepemilikan umum agar benar-benar didayagunakan untuk kemaslahatan publik. Hasil dari hutan (baik berupa kayu, hasil hutan bukan kayu, sumber air, maupun jasa lingkungan) dikelola secara transparan dan manfaatnya dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat. Pengelolaan ini mencegah konsentrasi kekayaan di tangan pemilik modal sekaligus menutup celah komersialisasi perizinan yang merugikan rakyat. Ketika kepemilikan umum dijaga sesuai syariat Islam, hutan tidak lagi menjadi komoditas dagang, melainkan sumber kehidupan yang dilindungi untuk generasi saat ini dan masa depan.

Selain mengatur kepemilikan, Islam mewajibkan manusia menjaga kelestarian alam serta melarang keras tindakan merusak atau membakarnya. Aktivitas menggundulkan hutan, mengeringkan lahan gambut, membiarkan kebakaran demi pembukaan lahan, atau mencemari lingkungan merupakan perbuatan haram yang menimbulkan bahaya (dharar) bagi kehidupan. Larangan ini merupakan kewajiban syariat yang mengikat setiap individu, korporasi, maupun penguasa. Dengan prinsip ini, bencana karhutla dan banjir bandang tidak boleh dianggap sebagai risiko pembangunan biasa, melainkan kezaliman yang wajib dihentikan.

Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, negara dalam Islam berfungsi sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai/pelindung) bagi seluruh rakyat. Negara wajib mengusut tuntas setiap tindakan perusakan hutan, menindak pelakunya secara adil tanpa pandang bulu, serta menutup celah hukum yang memungkinkan pelanggaran serupa terulang. Dalam tatanan Islam, hak rakyat tidak perlu dituntut melalui aksi jalanan karena telah dijamin dan dilindungi secara menyeluruh oleh negara melalui penerapan syariat secara kaffah.

Penutup

Selama sistem sekuler-kapitalistik masih dipertahankan, penderitaan akibat penguasaan lahan oleh oligarki tidak akan pernah berakhir. Korporasi akan terus mengantongi konsesi, hutan akan terus dibabat, dan rakyat akan tetap menjadi korban sunyi setiap musimnya.

Oleh karena itu, penerapan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan bernegara menjadi kebutuhan mendasar agar rakyat terbebas dari penderitaan yang berulang. Dengan syariat, rakyat tidak perlu lagi turun ke jalan membentangkan spanduk protes, sebab keselamatan jiwa, kesehatan, dan kelestarian lingkungannya telah dijamin serta dilindungi secara nyata oleh negara.

Wallahu a’lam bish-shawab.

POV PEMUDA, PENENTU KUALITAS PERADABAN MASA DEPAN

2026-11-08T05:49:08.526+07:00

Oleh: Nurul Lailiya

Aktivis Muslimah

Sebelumnya, istilah Point of View (PoV) atau sudut pandang dikenal sebagai salah satu unsur intrinsik karya sastra, baik berupa puisi, cerpen, novel, maupun bentuk karya lainnya. Dahulu, istilah ini jarang digunakan dalam percakapan harian selain di ruang kelas atau forum literasi. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini bergeser menjadi kosakata populer dalam percakapan sehari-hari di ruang publik.

Dalam karya sastra, point of view menunjukkan kedudukan penulis dan pembaca melalui penggunaan kata ganti. Penulis berkedudukan sebagai pelaku utama jika menggunakan kata ganti "aku", berkedudukan sebagai pengamat bila menggunakan kata ganti "dia", atau memosisikan pembaca sebagai pelaku utama melalui penggunaan kata ganti "kamu".

Pergeseran Makna PoV dan Penetrasi Lifestyle Digital

Berbeda dengan makna awalnya, dewasa ini point of view telah bergeser makna menjadi cara pandang seseorang terhadap suatu realitas. Di media sosial, beredar beragam point of view terkait problematika keseharian remaja. Sayangnya, nuansa sekular-kapitalistik terasa sangat kuat di dalamnya. Golongan remaja sengaja dijadikan sasaran utama karena mereka merupakan pengguna aktif media sosial yang menjadi ceruk keuntungan bagi kapitalisme global.

Kapitalisme merancang narasi ini dengan menyuguhkan budaya materialistik yang mengagung-agungkan kekayaan. Hal itu didukung dengan tayangan gaya hidup konsumtif, seperti berbelanja barang mewah, kuliner eksklusif, pelancongan mahal, hingga penampilan busana dan kosmetik. Tidak berhenti di situ, tayangan gaya hidup hedonis tersebut juga disusupi paham liberal yang menjunjung tinggi kebebasan berperilaku, yang kerap beriringan dengan pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba.

Tanpa akidah dan tsaqafah Islam yang kokoh, remaja rentan tergiur untuk meniru tren tersebut. Akibatnya, mereka dapat menuntut orang tua memberikan uang saku berlebih demi menuruti gaya hidup digital. Di sisi lain, kondisi perekonomian masyarakat sedang terguncang akibat lonjakan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, fenomena PoV konsumtif ini justru makin menekan perekonomian keluarga.

Gempuran Budaya Sekular-Kapitalistik pada Generasi Muda

Perang pemikiran (ghazwul fikri) sudah demikian masif. Kita tentu tidak ingin generasi muda terseret arus berbahaya tersebut. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain mendampingi dan membimbing mereka untuk memperdalam akidah serta tsaqafah Islam guna membentengi diri dari gempuran ini.

Perjuangan kaum muslim yang hidup di bawah kendali sistem sekular-kapitalistik makin berat. Orang tua harus berjuang sendirian membentengi akidah anak-anak mereka di tengah gempuran ideologi sekuler. Jika tidak, masa depan generasi muda dan ketahanan ekonomi keluarga akan menjadi taruhannya.

Sebab, sampai kapan pun, negara sekuler tidak akan pernah berfokus pada pembinaan hakiki anak bangsa. Nasib generasi muda kerap sekadar menjadi narasi pidato seremonial pada Hari Anak Nasional tanpa dibersamai aksi nyata. Di luar itu, negara lebih sibuk mengejar pendapatan dari pajak dan kenaikan harga komoditas, atau sibuk menguji coba regulasi kurikulum pendidikan yang tak kunjung usai.

PoV Islam: Visi Rida Allah dan Peran Negara

Kita harus sadar akan perlunya perubahan mendasar dalam sistem kehidupan. Sebagai umat Islam, kita semestinya meyakini bahwa keberkahan bernegara hanya dapat terwujud saat seluruh hukum Allah ﷻ diterapkan secara menyeluruh (kaffah) tanpa tebang pilih.

Kehidupan Islam mengajarkan bahwa point of view utama yang wajib dikejar adalah meraih rida Allah ﷻ. Standar perbuatan ditentukan oleh koridor halal dan haram, bukan akumulasi materi atau kebebasan tanpa batas. Nilai ini ditanamkan sejak dini dalam pendidikan sekolah dan diamalkan dalam aktivitas sehari-hari.

Masyarakat dalam sistem Islam bukanlah masyarakat yang gemar memamerkan kekayaan (flexing). Sebaliknya, kekayaan dan pencapaian hidup yang diraih akan didayagunakan untuk kemaslahatan umat melalui penunaian zakat mal kepada negara serta pembangunan sarana umum secara sukarela.

Masyarakat dididik dalam kesederhanaan, seperti membiasakan diri tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan. Dalam hal penampilan, wanita dilarang bertabaruj (tabarruj) di depan umum, seperti memakai riasan atau parfum yang menyengat serta mengenakan pakaian yang menarik perhatian lawan jenis di luar ketentuan syariat.

Selain itu, negara Islam akan menindak tegas para pencipta konten (content creator) yang menyebarkan pengaruh gaya hidup bermewah-mewahan. Negara memastikan setiap konten yang beredar di media massa mengandung visi amar makruf nahi mungkar, edukatif, dan membawa kemaslahatan. Konten-konten yang merusak moral generasi muda akan dilarang secara tegas.

Melalui penerapan aturan tersebut, peradaban mulia akan terwujud. Standar penampilan kembali pada ketertutupan aurat dan kesopanan syariat, sedangkan persaingan materi bergeser menjadi perlombaan dalam berbuat kebaikan dan berzakat.

Penutup

Negara dalam sistem Islam bertindak secara penuh sebagai pengurus (ra'in) dan pelindung (junnah) atas kesejahteraan, keselamatan, keamanan, serta masa depan umat di dunia dan akhirat. Sebaliknya, negara sekular-kapitalistik terjebak dalam regulasi yang memberatkan rakyat, pidato seremonial, serta janji-janji politik.

Sudah saatnya umat Islam bangkit dan berjuang menegakkan tatanan kehidupan yang menjalankan perannya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab berdasarkan syariat Islam.

Wallahu a’lam bish-shawab.

POV-MU MENENTUKAN JALAN HIDUPMU: MENYINGKAP PROPAGANDA DI BALIK GAYA HIDUP POPULER PEMUDA

2026-11-08T05:24:23.492+07:00

Oleh: Putri Febrina Hasibuan

Aktivis Muslimah dan Praktisi Kesehatan

Ada satu kecenderungan yang kian kentara di lingkungan anak muda hari ini: pencarian identitas lewat Point of View (PoV) atau sudut pandang independen. Anak-anak muda kerap kali memilih kacamata berpikir yang berseberangan dengan generasi sebelumnya, baik orang tua maupun para guru. Bagi remaja dan pemuda, PoV bukan lagi sekadar cara memandang realitas, melainkan telah menjelma menjadi penanda keberadaan (existential identity) dan arus gaya hidup (lifestyle) yang menentukan standar pergaulan mereka.

Namun, di balik narasi “kebebasan berekspresi” dan “menjadi diri sendiri”, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: apakah PoV yang kita peluk hari ini murni lahir dari kesadaran nurani, ataukah merupakan produk buatan yang sengaja ditanamkan ke dalam pikiran kita?

Jebakan Sistemik di Balik Arus Populer

Realitasnya, anak muda adalah kelompok yang paling rentan terseret oleh arus pandangan yang sedang marak di lingkungan mereka. Paparan media sosial yang masif berperan sebagai akselerator utama dalam menyebarluaskan PoV berbasis sekular-kapitalistik. Tanpa kita sadari, sistem kapitalisme global telah menargetkan generasi muda sebagai ladang pengerukan keuntungan yang sangat menggiurkan.

Lewat propaganda gaya hidup yang dikemas apik di beranda media sosial, pemuda digiring pada standar hidup yang materialistik dan konsumtif. Berbagai jargon kekinian (mulai dari healing, komparasi outfit, tren skincare dan kosmetik, hingga obsesi traveling) sering kali dinormalisasi seolah-olah sebagai kebutuhan hakiki seorang anak muda. Padahal, jika kita telaah secara kritis, PoV tersebut sengaja diciptakan oleh industri global agar pemuda terus bergantung pada konsumsi materi dan memuja kebebasan tanpa batas (liberalism).

Viral Bukan Berarti Sebuah Kebenaran

Keadaan ini menuntut pemuda muslim untuk bangun dari tidur panjangnya. Kita harus disadarkan bahwa apa yang sedang populer (trending) atau dipuja ribuan pengguna di media sosial sama sekali bukan jaminan sebuah kebenaran. Mengadopsi PoV hanya karena hal itu populer adalah bentuk kepasrahan berpikir yang berbahaya.

Sebagai pemuda yang berakal dan beriman, kita dituntut untuk bersikap selektif, kritis, serta senantiasa waspada. Kita harus berani mempertanyakan setiap narasi yang masuk: apakah sudut pandang ini mendewasakan jiwaku dan mendekatkan diri kepada Tuhan, atau justru hanya menjadikanku budak pasar yang kebingungan mencari jati diri?

Menemukan Kembali PoV Hakiki dalam Islam

Berbeda dengan kerangka pemikiran sekular yang mengukur kebahagiaan dari kepuasan materi dan kebebasan individu, Islam menawarkan Point of View yang sangat khas dan berwibawa. Lensa Islam mendudukkan seluruh aktivitas hidup pemuda dalam kerangka meraih keridaan Allah ﷻ, bukan sekadar memuja kepuasan duniawi yang fana.

Sistem Islam memandang anak muda bukan sebagai konsumen yang diperas potensinya, melainkan sebagai aset peradaban yang mulia. Melalui pembinaan akidah yang kokoh, Islam membentuk generasi pemuda yang memiliki kepribadian unggul (syakhshiyyah islamiyyah), pola pikir dan pola sikap yang berlandaskan wahyu. Dari sanalah lahir pemuda-pemuda yang siap memimpin zaman, memutus rantai penindasan pemikiran, dan membangun kembali peradaban yang berkeadilan serta berakhlak mulia.

Pada akhirnya, jalan hidup yang kita tempuh sangat ditentukan oleh kacamata yang kita pilih. Sudah saatnya kita melepaskan PoV semu hasil dikte pasar, dan menggantinya dengan sudut pandang Islam yang menenteramkan serta memerdekakan jiwa.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PENGAMAT: RAKYAT INDONESIA BISA KAYA, ASALKAN SDA DIKELOLA NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

2026-11-07T20:28:14.628+07:00

Oleh: Muhar

Jurnalis Lepas

Umur Tambang Emas Tujuh Bukit di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, bertambah. Hasil eksplorasi terbaru memperpanjang masa produksinya setidaknya hingga 2033, sementara sepanjang kuartal III-2026 tambang ini menghasilkan 23.811 ons emas.

Menyoroti hal tersebut, Pengamat Politik dan Sosial Jawa Timur Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Mujiman menegaskan bahwa rakyat Indonesia bisa kaya raya, asalkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan dijadikan sebagai ladang keuntungan bagi perusahaan dan pemilik modal.

"Sesungguhnya rakyat bisa kaya raya tanpa hidup susah dan mengemis di mana-mana. Asalkan kekayaan alam milik umum ini dikembalikan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Perwujudannya sandang, pangan, dan papan mudah. Kesehatan dan pendidikan gratis. Serta jaminan keamanan yang menenteramkan jiwa manusia. Inilah penting syariah Islam sebagai solusi kehidupan manusia," ungkap Mujiman kepada Gudang Opini, Rabu (4/11/2026).

Ia menilai kekayaan alam Indonesia, termasuk emas dan tembaga di Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan karunia Allah ﷻ yang semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Namun, di tengah perpanjangan umur tambang dan optimalisasi produksi, kesejahteraan masyarakat sekitar justru perlu dipertanyakan.

Menurutnya, peningkatan produksi, pendapatan perusahaan, pajak, dan investasi tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan pertambangan. Kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian.

"Bahkan, pada Juli 2026, Komisi IV DPR RI menerima keluhan masyarakat mengenai dampak aktivitas tambang Tujuh Bukit terhadap sektor pertanian dan perikanan. DPR juga menyoroti belum sebandingnya aktivitas pengerukan kekayaan alam dengan kesejahteraan masyarakat sekitar," ungkapnya.

Ia lantas menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak lepas dari persoalan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, pengelolaan sumber daya alam strategis dapat diserahkan kepada perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Negara memang mendapatkan pemasukan melalui pajak dan penerimaan lainnya, tetapi keuntungan terbesar kekayaan alam justru berpotensi lebih dinikmati pemilik modal.

"Sementara itu, masyarakat harus menghadapi risiko kerusakan lingkungan, berkurangnya ruang hidup, serta ancaman terhadap sumber penghidupan mereka. Akibatnya, kekayaan alam yang semestinya menjadi sumber kesejahteraan bersama justru berpotensi menjadi ladang bisnis segelintir pihak," jelasnya.

Prinsip Islam

Berbeda dengan kapitalisme, Mujiman menerangkan bahwa Islam menetapkan sumber daya alam yang melimpah dan menjadi kebutuhan masyarakat luas sebagai kepemilikan umum (milkiyah ammah).

"Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kaum Muslim (redaksi lain: manusia) berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api,'" terangnya mengutip hadis riwayat Abu Dawud.

Prinsip tersebut, lanjutnya, menjadi landasan bahwa sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Negara bertanggung jawab mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat," terangnya.

Oleh karena itu, menurutnya, persoalan pertambangan bukan sekadar tentang jumlah emas yang diproduksi atau berapa lama umur tambang diperpanjang.

"Yang lebih mendasar adalah siapa yang menguasai kekayaan alam, siapa yang menikmati hasilnya, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan rakyat," tambahnya.

Mujiman menegaskan bahwa dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan syariat Islam secara menyeluruh. Penerapan syariat merupakan konsekuensi dari akidah Islam. Setiap muslim wajib mengimani seluruh aturan Allah, termasuk aturan mengenai kepemilikan dan pengelolaan kekayaan alam.

"Sudah saatnya kekayaan alam benar-benar dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir pemilik modal. Mari berjuang mewujudkan kehidupan yang diatur dengan syariat Allah secara kaffah," pungkasnya.

Produksi Emas Tujuh Bukit

Sebagai informasi, tambang emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, yang dikelola PT Bumi Suksesindo (BSI), anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), mencatatkan produksi 23.811 ons emas sepanjang kuartal III-2026. Jumlah tersebut hampir separuh dari total produksi emas MDKA.

Jika digabungkan dengan produksi Tambang Emas Pani di Gorontalo sebesar 26.331 ons, total produksi emas perusahaan mencapai 50.142 ons. Penjualan emas tersebut menyumbang pendapatan sebesar US$72,9 juta.

Hasil eksplorasi terbaru juga memperpanjang umur produksi tambang Tujuh Bukit setidaknya hingga 2033. Perpanjangan tersebut didukung kegiatan eksplorasi dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan.

KEMATIAN AKIBAT KARHUTLA, DI MANAKAH PERAN NEGARA?

2026-11-07T18:23:33.626+07:00

Oleh: Aryndiah

Penulis Lepas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Paparan asap beracun yang berkepanjangan setidaknya telah menyebabkan 5.200 kematian di Indonesia pada Agustus dan September 2026 (Detik, 30/10/2026).

Berdasarkan penelitian lembaga riset yang berbasis di Helsinki, Finlandia, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), jumlah kematian di Indonesia akibat polusi udara meningkat 42 persen dari perkiraan 3.740 jiwa pada Agustus menjadi 5.310 jiwa pada September 2026.

Peningkatan ini terutama dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kematian sebanyak 3.560 jiwa pada September saja. Sementara itu, 1.750 kematian lainnya disebabkan oleh emisi kronis yang bersumber dari polusi udara perkotaan dan industri (Owrite, 2/11/2026).

CREA menyebutkan lonjakan kebakaran hutan dan lahan mendorong tingkat partikel halus PM2,5 ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mirisnya, dampak ini paling berat dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan dan Sumatra. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ambang batas harian paparan PM2,5 adalah sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Namun, CREA melaporkan rata-rata kadar PM2,5 harian di sejumlah kota besar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mencapai lebih dari 20 kali ambang batas harian WHO. Sementara itu, di sejumlah kota di Sumatra, kadarnya mencapai 8 hingga 10 kali lipat dari ambang batas WHO.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 58 juta penduduk terpapar kualitas udara kategori "tidak sehat" hingga "berbahaya" pada September 2026, yang menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 40 persen dibandingkan Agustus (Detik, 30/10/2026).

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga melaporkan per 21 Oktober 2026 bahwa kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla telah mencapai 333.470 kasus sejak 18 Agustus 2026 (BNPB, 22/10/2026).

Sikap Abai Pemerintah Akibat Sekularisme-Kapitalisme

Duka mendalam dirasakan ketika banyak masyarakat mengalami ISPA, bahkan kehilangan nyawa akibat terpapar asap karhutla. Sayangnya, pemerintah terkesan terus menutup mata terhadap fakta tersebut. Ironisnya, pihak yang melakukan riset, melaporkan data, dan menyiarkannya ke dunia internasional justru lembaga riset asing dan media massa, bukan pemerintah. Di manakah pemerintah saat rakyatnya hidup dalam penderitaan? Bukankah pemerintah bertanggung jawab penuh atas apa yang dialami oleh rakyatnya?

Sikap pemerintah yang terkesan menutupi fakta di lapangan menjadi potret dari lemahnya tata kelola dalam mengurus rakyat. Pengabaian ini merupakan keniscayaan dalam sistem sekularisme-kapitalisme. Sekularisme telah membuat para pemimpin memisahkan nilai agama dari tata kelola kehidupan, sehingga mengikis rasa kepedulian dan tanggung jawab hakiki. Akibatnya, penguasa seolah membiarkan jutaan nyawa terancam kabut asap. Dampak buruknya pun tidak hanya dirasakan oleh warga negara Indonesia, melainkan juga berhembus hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Buruknya pemadaman dan mitigasi karhutla mengundang gelombang kritik dari masyarakat, para ahli, hingga pemimpin negara tetangga. Alih-alih berbenah, pemerintah justru terkesan enggan menerima kritik dan bergeming dengan menyatakan bahwa mereka masih sanggup menangani karhutla serta menolak bantuan dari negara tetangga. Sikap keras kepala ini makin memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ekologi yang menelan ribuan korban jiwa.

Di sisi lain, sistem kapitalisme menjadikan akumulasi keuntungan materi sebagai tujuan utama. Kekuasaan dalam paradigma kapitalistik kerap disokong oleh para pemilik modal. Ketika modal memegang peranan besar, kebijakan penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam oleh sektor swasta menjadi tidak terkendali. Kebakaran hutan dan lahan sejatinya bukan sekadar fenomena alam El Nino semata, melainkan buah dari aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi pemegang konsesi sumber daya alam yang diberi izin oleh pemerintah.

Pemerintah memegang peranan besar dalam lahirnya kerusakan ini. Keberpihakan pada pemilik modal merupakan konsekuensi dari politik balas budi atas dukungan kekuasaan. Akibatnya, lahir berbagai kebijakan yang tidak prorakyat demi memenuhi kepentingan kapitalis. Kekuasaan tidak lagi difungsikan sebagai sarana mengurus dan melindungi rakyat, melainkan wadah mengamankan kepentingan kelompok dan meraup keuntungan modal. Ujungnya, rakyat yang kembali menjadi korban: harus berjuang sendirian tanpa jaminan keselamatan dan kesehatan dari negara.

Islam sebagai Solusi Hakiki

Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah junnah (perisai) dan ra'in (pengurus) bagi rakyatnya. Pemimpin wajib melindungi dan mengurusi rakyat dalam kondisi apa pun, termasuk saat krisis karhutla melanda. Negara harus bergerak cepat dan mengerahkan seluruh potensi secara maksimal untuk memadamkan karhutla agar nyawa rakyat terselamatkan. Sebab, jaminan kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara.

Ketika karhutla terjadi, negara wajib mengambil langkah mitigasi secara cepat untuk mencegah munculnya korban jiwa tambahan. Di samping itu, negara wajib berfokus pada tindakan kuratif (pengobatan) bagi para korban terdampak dengan menyediakan tenaga kesehatan serta fasilitas medis berkualitas secara gratis. Inilah bentuk tanggung jawab murni negara dalam menjamin keselamatan rakyatnya.

Untuk mencegah karhutla terus berulang, negara wajib mengambil alih seluruh pengelolaan sumber daya alam. Syariat Islam menetapkan bahwa hutan dan sumber daya alam yang melimpah tergolong sebagai milik umum (al-milkiyyah al-'ammah). Oleh karena itu, negara harus mengelolanya secara mandiri dan melarang penguasaan atau privatisasi oleh pihak swasta maupun perorangan. Seluruh hasil pengelolaannya wajib dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan publik, bukan untuk menumpuk kekayaan pribadi atau korporasi.

Selain itu, negara wajib menjatuhkan sanksi hukum yang adil dan tegas ('uqubat) kepada para pelaku perusakan dan pembakaran lingkungan. Ketegasan penegakan hukum ini akan mencegah dan meminimalisasi eksploitasi hutan secara liar yang membahayakan masyarakat dan ekosistem.

Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam bukanlah fasilitas untuk menikmati jabatan, melainkan amanah berat untuk melayani dan melindungi rakyat. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban secara mutlak di hadapan Allah Swt. atas setiap kebijakan yang diambilnya.

Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam membangun kesadaran bersama akan urgensi penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam institusi Khilafah Islamiah, agar tidak ada lagi nyawa rakyat yang melayang akibat pengabaian negara dalam melindungi warganya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

DI UJUNG ASAP, KAMI MENAGIH HUTAN YANG HILANG

2026-11-07T17:27:12.773+07:00

Oleh: Tsabitatu Muna

Penulis Lepas

Ada yang getir di langit Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Di tengah pekatnya asap karhutla yang masih menyelimuti langit Indonesia, sekelompok mahasiswa membentangkan spanduk raksasa di depan Gedung UOB Jakarta, tepat di hadapan barikade aparat. Tulisannya singkat, tetapi menghantam jantung kekuasaan: “HUTAN BUKAN MILIK OLIGARKI, ALAM HARUS DILINDUNGI, PERUSAK HARUS DIADILI.”

Mereka hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi langkah mereka dihadang. Mahasiswa membentangkan spanduk raksasa berisi tuntutan perlindungan hutan Indonesia saat menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Rabu (28 Oktober 2026). Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung UOB setelah polisi melarang massa bergerak menuju Bundaran HI.

Polisi membentuk barikade, TNI bersiaga di lapis kedua, dan lalu lintas lumpuh. Namun, di tengah suasana tersebut, ada momen yang menyentuh. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi turut bersorak saat spanduk bertuliskan 'Hutan Bukan Milik Oligarki' dibentangkan (iNews, 28/10/2026).

Bukan sekadar sorak, itu adalah jeritan rindu, rindu pada hutan yang dulu menjadi pengayom kehidupan, kini bergeser menjadi sekadar deretan angka dalam sertifikat konsesi.

Teriakan mereka bukan tanpa tujuan. Salah satu isu utama yang diusung adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dituangkan dalam spanduk dan poster. Tiga tuntutan utama mahasiswa Indonesia hari ini adalah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Ketika Cuan untuk Segelintir, Bencana untuk Sejuta Jiwa

Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh oligarki telah membawa kerusakan lingkungan yang besar dan menyengsarakan rakyat. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia kini diubah menjadi ladang komersialisasi.

Oligarki memanen cuan triliunan rupiah dari konsesi lahan, sedangkan rakyat tertimpa bencana banjir bandang yang merobek pemukiman di Sumatra dan Kalimantan, serta kabut asap karhutla yang mencekik paru-paru anak-anak setiap tahun tanpa jeda. Keuntungan diprivatisasi untuk korporasi, sedangkan kerugian disosialisasikan kepada rakyat jelata.

Siapa Dalangnya? Sistem Sekuler-Kapitalistik

Mengapa semua ini bisa terjadi? Sebab, kebijakan politik-ekonomi yang diterapkan berdiri di atas paradigma sekuler-kapitalistik. Dalam sistem ini, hutan dipandang sebagai komoditas yang boleh dimiliki oleh siapa saja yang mempunyai modal. Negara pun bertindak seolah menjadi regulator yang memberikan karpet merah perizinan kepada oligarki. Selama sistem ini dipertahankan, hutan akan terus terancam dikuasai oleh segelintir pemilik modal.

Hutan Adalah Titipan, Bukan Warisan Oligarki

Islam hadir membawa sudut pandang yang tegas sekaligus mendalam. Islam tidak hanya mengecam perusak lingkungan, melainkan juga mengembalikan hak penguasaan hutan kepada pemilik aslinya, yaitu publik.

Hutan dalam Islam tergolong harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada perorangan maupun korporasi. Bahkan, negara tidak berhak mengalihfungsikan hak kepemilikan umum menjadi milik privat untuk kemudian diperjualbelikan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput (hutan/lahan gembalaan), air, dan api (energi).” (HR. Abu Dawud no. 3477)

Dalam hadis ini, hutan disejajarkan dengan ketersediaan air minum dan sumber energi. Oleh karena itu, fasilitas umum milik bersama tidak sepatutnya diserahkan kepada penguasaan tunggal pihak swasta.

Politik Ekonomi Islam untuk Kemaslahatan

Politik ekonomi Islam mengatur kepemilikan umum murni untuk kemaslahatan rakyat. Hasil pengelolaan hutan dijalankan oleh negara dan hasilnya dikembalikan 100 persen untuk kesejahteraan rakyat (seperti penyediaan sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, dan jaminan kebutuhan dasar) bukan untuk dividen para pemegang saham.

Islam mewajibkan manusia menjaga kelestarian alam serta mengharamkan perusakan dan pembakaran hutan. Membakar hutan demi membuka lahan industri bukanlah sekadar ekspansi bisnis, melainkan kejahatan ekologis dan bentuk kezaliman mendasar.

Negara Sebagai Ra'in dan Junnah

Negara dalam Islam berfungsi sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi seluruh rakyat. Negara tidak memosisikan diri sekadar sebagai penjaga keamanan yang membentangkan barikade pembatas bagi aspirasi rakyat, melainkan hadir melindungi masyarakat dari segala ancaman kemudaratan dan bencana.

Selama hutan dipandang sebagai komoditas industri, kita akan terus mewariskan asap, bukan udara bersih; kita akan terus mewariskan banjir, bukan sumber air. Hutan bukanlah warisan oligarki, melainkan titipan Ilahi untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KARHUTLA TERUS BERULANG: PENEGAKAN HUKUM TAK MENYENTUH AKAR PERSOALAN

2026-11-07T16:59:56.847+07:00

Oleh: Yolanda Anjani, S.Kom.

Penulis Lepas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, melainkan juga mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menghilangkan sumber penghidupan warga. Ironisnya, kebakaran terus berulang, sedangkan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dinilai belum memberikan efek jera.

Data Karhutla dan Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam siaran pers bertajuk “Karhutla Tak Tertangani, Penegakan Hukum Masih Sangat Lemah” pada Senin (2 November 2026), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan hasil pemantauan yang menemukan sedikitnya 75.621 titik panas di 37 provinsi selama September–Oktober 2026. Data Nusantara Atlas yang dikutip WALHI mencatat luas kebakaran hingga September 2026 telah mencapai 1.912.926 hektare (WALHI, 2/11/2026).

WALHI juga menyebutkan bahwa titik panas terdeteksi di wilayah 945 Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sementara itu, terdapat 223 tersangka perseorangan dan 20 korporasi yang telah ditetapkan dengan total luas lahan terkait penanganan tersebut seluas 29.168,78 hektare. WALHI menilai angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan luas kebakaran yang terjadi. Oleh karena itu, organisasi ini mendesak pengusutan tanggung jawab korporasi, evaluasi perizinan, transparansi, pemulihan lingkungan, serta perlindungan terhadap korban.

Persoalan ini menunjukkan bahwa karhutla tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis pemadaman semata. Pengawasan konsesi, tata kelola lahan, pencegahan, dan penegakan hukum harus menjadi perhatian utama. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa hingga September 2026 terdapat 31 perkara karhutla yang sedang ditangani di sepuluh provinsi. Artinya, upaya penanganan telah berjalan, tetapi tantangan untuk mencegah kebakaran berulang masih sangat besar.

Prinsip Lingkungan dan Tata Kelola dalam Islam

Dalam pandangan Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pembakaran hutan yang menimbulkan kerusakan, membahayakan jiwa, dan merugikan masyarakat secara tegas bertentangan dengan prinsip Islam.

Islam juga mengenal kaidah fikih la dharar wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Oleh karena itu, pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau lalai menjalankan kewajiban pencegahan hingga menimbulkan kerusakan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penegakan hukum tidak boleh membeda-bedakan pelaku berdasarkan besar-kecilnya modal atau kekuasaan.

Dalam kerangka pemerintahan Islam (Daulah Islam), terdapat sejumlah prinsip tata kelola yang relevan untuk diterapkan:

Perlindungan Kepentingan Umum: Negara bertanggung jawab melindungi kepentingan umum dan mencegah kerusakan. Pengelolaan hutan wajib mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi.
Pengawasan Berlapis: Pengawasan dilakukan secara ketat sejak pemberian izin, aktivitas pengelolaan lahan, hingga pemulihan kawasan.
Penegakan Hukum Adil: Penegakan hukum dijalankan secara adil dan berbasis bukti, termasuk menelusuri tanggung jawab korporasi maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran.
Jaminan Hak Masyarakat: Negara wajib menjamin perlindungan kesehatan, keselamatan, dan pemulihan hak-hak masyarakat terdampak.

Penutup

Karhutla tidak boleh menjadi bencana tahunan yang hanya disambut dengan pemadaman dan pembagian masker. Diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah untuk menjaga kehidupan, bukan membiarkan kerusakan terus berlangsung. Hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan titipan yang harus dijaga demi keselamatan manusia dan generasi mendatang.

Wallahu a’lam bish-shawab.

POV SEKULER BIKIN LELAH, POV ISLAM BIKIN LILLAH

2026-11-07T12:11:52.102+07:00

Oleh: Erni Puji Astuti

Aktivis Dakwah

Pernahkah kita bertanya, mengapa generasi muda hari ini yang bergelimang fasilitas digital justru makin lelah dan rapuh? Setiap hari, lini masa media sosial dibombardir tren gaya hidup, mulai dari busana kekinian, tempat nongkrong hits, destinasi pelancongan mahal, hingga jargon healing. Namun, di balik riuhnya flexing tersebut, terpampang krisis jati diri dan kelelahan mental yang masif. Generasi Z yang digadang-gadang sebagai pilar masa depan justru terjebak pusaran kecemasan akibat sudut pandang atau Point of View (PoV) hidup yang keliru.

Fakta di lapangan menunjukkan betapa rentannya anak muda saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk kelompok usia 15–24 tahun mencapai 17,50 persen, naik 0,61 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya (Kompas, 5/11/2025).

Jerat Materialisme dan Kelelahan Mental

Di tengah himpitan ekonomi itu, anak muda justru didorong untuk tetap tampil konsumtif. Dampaknya nyata dan merusak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa Generasi Z sangat rentan terjerat pinjaman online (pinjol) yang pendorong utamanya adalah demi membiayai gaya hidup konsumtif, gengsi sosial, serta fenomena FOMO (Fear of Missing Out) dan FOPA (Fear of Public Attire) (Kompas, 7/5/2025). Bahkan, kebiasaan berwisata kuliner kini bergeser dari sekadar pemenuhan biologis menjadi sarana self-reward dan pencarian eksistensi akibat konsumsi media sosial serta maraknya tren kuliner viral (Kompas, 11/9/2026).

Akar persoalan ini bukanlah sekadar kelemahan individu atau kurangnya literasi keuangan. Kampanye literasi keuangan dan regulasi pinjol dari pemerintah tentu patut dihargai sebagai ikhtiar meredam dampak buruk. Namun, ikhtiar pragmatis ini terbukti belum menyelesaikan masalah hingga ke akar karena tata kelola kehidupan saat ini berdiri di atas pilar sekularisme dan kapitalisme global.

Dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, anak muda dijadikan target pasar komersial untuk menambang keuntungan materi. Industri merancang algoritma media sosial guna memicu rasa takut ketinggalan tren. Anak muda digiring meyakini bahwa kebahagiaan diukur dari materi dan kebebasan. Akibatnya, standar sukses menjadi sangat materialistis, memicu persaingan tidak sehat, dan melahirkan kelelahan psikologis serta finansial. PoV sekuler terbukti hanya menghasilkan kelelahan semu.

PoV Islam: Menata Jiwa dan Menjaga Jati Diri

Islam hadir membawa PoV yang khas dan mendasar. Manusia diciptakan bukan untuk menghambakan diri pada materi, melainkan untuk meraih rida Allah ﷻ. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin mengingatkan pentingnya menyucikan jiwa dari perbudakan duniawi agar manusia tidak binasa oleh hawa nafsu dan kesenangan menipu. Artinya, jangan sampai hati kita diperbudak oleh tren dan validasi dunia maya.

Ditegaskan pula oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Islam, bahwa fikrah asasiyyah tentang kehidupan yang berlandaskan akidah Islam adalah fondasi utama membentuk syakhshiyyah islamiyyah sekaligus mengarahkan potensi pemuda pada tujuan mulia. Dengan bahasa sederhana, pemuda harus memiliki cara pandang hidup yang jelas, yang berakar dari akidah, bukan dari tren. Dari sinilah terbentuk kepribadian Islam yang tangguh dan tidak mudah goyah oleh gaya hidup.

Ketenangan dan kebahagiaan hakiki hanya didapat ketika anak muda menyandarkan seluruh tolok ukur perbuatannya pada perintah dan larangan Allah ﷻ. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنۙ

“Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.'” (QS. Al-An'am: 162)

Ketenangan jiwa pun lahir dari ketaatan:

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra'd: 28)

Peran Negara dan Solusi Sistemis

Sudah saatnya remaja muslim sadar bahwa PoV sekuler adalah jebakan sistemik. Pemuda harus dibina menjadi generasi pembangun peradaban. Namun, kesadaran individu saja tidak cukup. Perubahan mendasar membutuhkan dukungan sistem kehidupan yang menerapkan Islam secara kaffah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan...” (QS. Al-Baqarah: 208)

Perubahan ini tidak mungkin hanya ditopang oleh keluarga dan sekolah. Perubahan tersebut membutuhkan negara yang hadir sebagai pelayan dan pelindung, bukan sekadar regulator pasar. Perubahan sistemik ini terwujud ketika negara kembali menjalankan fungsinya sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai) rakyat melalui institusi Khilafah.

Khilafah akan menerapkan kurikulum berbasis akidah Islam, mengontrol media dari propaganda liberal, serta menyediakan ruang tumbuh yang sehat. Dengan demikian, anak muda muslim akan bangkit menjadi pahlawan peradaban yang berjiwa tangguh. Mereka terbebas dari kelelahan PoV sekuler, dan mantap melangkah dalam naungan PoV Islam yang membawa rida Allah ﷻ.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KARHUTLA MELUAS, RAKYAT MENANGGUNG DERITA

2026-11-06T11:15:00.000+07:00

Oleh: Mayda

Muslimah Peduli Generasi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum juga usai. Wilayah yang terdampak kian meluas, tidak hanya di Kalimantan dan Sumatra, melainkan juga hingga ke Papua. Kebakaran ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, melainkan juga memicu gangguan kesehatan, bahkan berujung kematian akibat paparan asap. Kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya karhutla. Sebanyak 3.560 kematian di antaranya berkaitan langsung dengan polusi karhutla, melonjak dua kali lipat dibanding estimasi bulan sebelumnya (Kompas, 29/10/2026).

Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Marcellinus Mandira Budi Utomo, mengukur dampak karhutla terhadap kesehatan penduduk dengan mengintegrasikan data satelit, pemodelan atmosfer, dan analisis kuantitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak selalu terlihat secara langsung. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat (Detik, 1/10/2026).

Dampak lain yang tidak kalah krusial adalah keterpurukan ekonomi rumah tangga warga, terutama di wilayah yang terpapar kabut asap. Pemasukan warga ikut merosot seiring dengan penanganan karhutla yang hingga saat ini belum maksimal. Dampak nyata pada ekonomi warga mencakup penurunan pendapatan secara drastis, munculnya beban biaya ganda (kesehatan dan kebutuhan pokok), hingga hilangnya mata pencaharian kelompok lansia yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat bawah.

Keserakahan Kapitalisme di Balik Kerusakan Hutan

Meluasnya wilayah terdampak karhutla tidak hanya merusak ekologi dan kesehatan, melainkan juga menurunkan kesejahteraan rakyat secara langsung. Dampak yang kian melebar ini menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan hingga menyengsarakan rakyat. Negara memperlihatkan ketidakmampuannya dalam melindungi rakyat. Negara bahkan terkesan berbuat zalim akibat lambatnya penanganan karhutla yang berlarut-larut. Sekalipun musim hujan mulai tiba, dampak kesehatan akibat paparan asap bersifat jangka panjang, demikian pula dengan pemulihan kondisi ekonomi rakyat di sekitarnya.

Akar masalah muncul ketika negara mengadopsi sistem kapitalisme, di mana hutan diperlakukan sebagai komoditas yang harus menghasilkan keuntungan, bukan amanah yang wajib dijaga. Penguasaan lahan oleh segelintir pemilik modal dilakukan dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, salah satunya melalui pembakaran untuk pembukaan lahan. Lahan tersebut kemudian langsung ditanami sawit untuk meraup materi sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak ekologis, kesehatan, dan ekonomi masyarakat luas.

Sistem kapitalisme mampu meminimalkan peran negara serta memengaruhi dan mengubah regulasi demi kepentingan pemilik modal. Negara tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan pada korporasi, sehingga alpa dalam menjamin kesejahteraan publik.

Islam Menjamin Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Rakyat

Peran negara dalam sistem Islam adalah sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai) yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara wajib menyediakan udara yang bersih dan sehat dengan menjaga hutan serta ekologi di dalamnya. Dalam kondisi karhutla yang terus berlanjut, pembiaran terhadap rakyat hingga berada dalam kondisi dharar (bahaya yang mengancam jiwa) merupakan bentuk kezaliman.

Sistem Islam memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan demi keuntungan korporasi. Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan matang dan terukur terhadap dampaknya bagi lingkungan. Deforestasi masif dihindari karena berpotensi merusak ekologi dan menggangu keseimbangan alam, seperti ancaman kepunahan flora dan fauna, kerusakan siklus air, erosi tanah, banjir bandang, hingga pelepasan emisi karbon yang memicu perubahan iklim global.

Sistem Islam merupakan solusi hakiki untuk mengatasi karhutla yang berlarut-larut. Peran negara dalam sistem Islam menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi untuk mencegah kebakaran. Jika karhutla terjadi, negara akan mengerahkan seluruh potensi kekuatan (petugas pemadam, infrastruktur, anggaran, hingga militer) untuk memadamkan api secara cepat. Negara juga akan menanggulangi dampak kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Selain itu, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan, termasuk para pejabat yang bersekongkol.

Wallahu a’lam bish-shawab.

DARI SUDIRMAN MEREKA BERTERIAK: KEMBALIKAN HUTAN KAMI!

2026-11-06T07:23:00.000+07:00

Oleh: Sajidah

Penulis Lepas

Suara ketukan sepatu laras panjang aparat seolah beradu dengan pekikan suara dari barisan mahasiswa yang tertahan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pada Rabu (28 Oktober 2026), di hadapan barikade penjagaan, mereka membentangkan spanduk raksasa yang merobek kesunyian siang itu. Spanduk tersebut memuat kalimat yang menohok nurani: “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” (iNews, 28 Oktober 2026). Pemandangan ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan jeritan putus asa rakyat atas bumi pertiwi yang kian sekarat akibat keserakahan segelintir manusia.

Aksi tersebut melahirkan tuntutan mendasar agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang terbukti merusak alam, hingga menuntaskan integrasi tata kelola lahan (JawaPos, 28 Oktober 2026). Namun, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Sanksi administratif hingga pencabutan izin yang digembar-gemborkan pemerintah hanyalah pemanis untuk menenangkan kemarahan rakyat. Sebab, akar persoalannya bukanlah lemahnya pengawasan, melainkan aturan itu sendiri yang memang didesain untuk memberi karpet merah bagi oligarki.

Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit di ibu kota, jutaan hektare hutan di negeri ini telah dikuasai oleh cengkeraman para oligarki. Mereka menikmati keuntungan melimpah dari konsesi lahan yang luas, sementara rakyat di berbagai daerah harus menanggung derita akibat banjir bandang, tanah longsor, hingga kepungan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keadaan memilukan ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan buah pahit dari penerapan sistem sekuler-kapitalistik yang memisahkan aturan agama dari kehidupan bernegara. Di bawah sistem ini, penguasa kerap bertindak sebagai regulator yang memuluskan kepentingan korporasi, menjadikan alam sebagai komoditas dagang, dan mengabaikan keselamatan jiwa manusia demi akumulasi modal segelintir elite.

Kritik terhadap karut-marut ini menemukan jawabannya yang hakiki di dalam pandangan Islam. Islam memandang bahwa hutan dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukanlah milik pribadi, kelompok, ataupun segelintir oligarki. Berdasarkan pandangan fikih Islam, hutan termasuk dalam kategori harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang wajib dikelola oleh negara demi kemaslahatan seluruh rakyat dan tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada individu maupun korporasi swasta. Bahkan, negara tidak memiliki hak untuk merampas status kepemilikan umum tersebut untuk dialihfungsikan menjadi milik privat.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477)

Hadis mulia ini diperjelas oleh penuturan ulama besar Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, bahwa harta kepemilikan umum wajib dikelola langsung oleh negara, dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan untuk memupuk kekayaan para kapitalis.

Selain itu, Islam secara tegas mewajibkan manusia untuk menjaga kelestarian alam serta mengharamkan perusakan dan pembakarannya. Negara dalam pandangan Islam berfungsi sebagai ra'in (pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat) serta junnah (perisai) yang melindungi umat dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan. Ketika fungsi politik dan ekonomi ini dijalankan secara sahih berdasarkan akidah Islam, negara tidak akan pernah membiarkan hutan digunduli demi kepentingan korporasi.

Oleh karena itu, penyelesaian atas krisis ekologi ini menuntut perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Solusi pragmatis dan tambal sulam terbukti gagal menyelamatkan masa depan bumi. Teriakan dari Sudirman itu bukan sekadar protes, melainkan seruan untuk kembali pada aturan Sang Pencipta Hutan itu sendiri. Hanya dengan mengembalikan kehidupan Islam dalam naungan Khilafah, fungsi hutan sebagai pelindung kehidupan dan sumber kesejahteraan umat dapat dikembalikan sepenuhnya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

SUARA RAKYAT: DIMINTA SAAT PEMILU, DIBUNGKAM KETIKA KRITIS

2026-11-06T06:00:00.000+07:00

Oleh: Tazkiya Nur Kamila

Santriwati PPTQ Darul Bayan Sumedang

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan yang terus meluas, tentu menjadi perbincangan hangat di masyarakat lokal maupun mancanegara. Sejak awal terjadinya bencana, banyak pihak mengkritik penanganan krisis ini, mulai dari analisis bencana berulang tanpa mitigasi memadai, dugaan keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam membakar lahan, hingga dampak buruk asap kebakaran yang dirasakan masyarakat luas hingga negara tetangga setelah karhutla berlangsung selama tiga bulan.

Namun anehnya, di tengah pemublikasian berita oleh warganet di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya bencana ini, muncul kabar penghapusan sepihak dari platform media sosial. Bahkan, terdapat dugaan penindakan (takedown) konten berbau karhutla sebagai upaya pembungkaman.

Realitas ini memicu pertanyaan baru: bukankah di negara demokrasi ini kebebasan berpendapat dijunjung tinggi? Namun, mengapa ketika masyarakat kritis menyikapi kejanggalan dalam penanganan kasus ini, suara mereka justru tidak diberi ruang?

Padahal, hak rakyat atas kesehatan serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Pandangan ini banyak dibagikan dalam konten media sosial. Namun nyatanya, hak masyarakat berhadapan dengan persoalan struktural ketika penanganan karhutla belum mampu mencegah dampak asap. Sementara itu, konten yang menyuarakan bahaya tersebut justru dihapus sepihak tanpa penjelasan spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan di ruang digital dalam arus kapitalisme saat ini terancam ketika suara kritis mulai terdengar, khususnya yang membahas kebijakan dan penanggulangan karhutla oleh pemerintah.

Sikap demikian makin memperlihatkan sifat antikritik dan kebijakan yang tidak memihak rakyat. Inilah buah dari kepemimpinan yang didasari pemikiran sekuler-kapitalistik, yakni menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk meraih keuntungan bagi para pemangku jabatan serta pemilik modal.

Prinsip Kepemimpinan dan Ruang Kritik dalam Islam

Kondisi ini sangat jauh berbeda dari esensi kepemimpinan Islam. Dalam Islam, pemimpin adalah pengurus (ra'in) umat yang bertugas menerapkan syariat dan berkewajiban memenuhi hak-hak rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Dengan demikian, kebijakan penguasa dalam Islam akan selalu berpihak pada pemenuhan kebutuhan umat serta terbuka mendengarkan kritik ketika ada kebijakan yang memberatkan. Hal ini tercermin dari kisah seorang perempuan pada zaman sahabat yang mengkritik kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ra. mengenai penetapan batas mahar. Bukannya marah atau menolak kritik tersebut, Khalifah Umar ra. justru menyadari kekhilafannya dan tak segan mencabut kebijakan yang ia buat.

Pemenuhan hak masyarakat mencakup pula jaminan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi negara untuk merumuskan kebijakan berbasis Islam yang mampu memenuhinya, bukan malah tidak peduli atau membungkam suara kritis.

Namun, penguasa bukanlah sosok nabi yang memiliki sifat maksum (terbebas dari kesalahan). Di sinilah pentingnya aktivitas amar makruf nahi mungkar kepada penguasa. Dalam tata kelola negara Islam, bahkan disediakan wadah khusus untuk menampung pengaduan dan aspirasi rakyat, yaitu Majelis Umat.

Kesejahteraan dunia dan keberkahan akhirat dapat dicapai melalui penerapan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunah dalam bingkai negara Khilafah (Khilafah 'ala minhaj an-nubuwwah). Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mempelajari dan mengemban pemahaman Islam secara utuh demi mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan diridai Allah ﷻ.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KERUSAKAN HUTAN BUKAN SEKADAR BENCANA ALAM: ADA PERSOALAN KEPEMILIKAN DAN KEKUASAAN

2026-11-05T08:38:21.655+07:00

Oleh: A. Mutoharo, S.M.

Penulis Lepas

Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Di tengah barikade aparat yang menghalangi massa menuju kawasan Bundaran HI, mahasiswa membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.” Spanduk tersebut menjadi simbol kritik terhadap pengelolaan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menjadi persoalan di Indonesia. Sebagaimana diberitakan IDN Times, aksi tersebut melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan keresahan terhadap persoalan lingkungan sekaligus mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk melindungi hutan (IDN Times, 28/10/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menyampaikan lima tuntutan. Salah satu tuntutan utamanya adalah menetapkan status bencana nasional atas karhutla, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak cukup diselesaikan melalui pemadaman api, melainkan membutuhkan pembenahan kebijakan dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab (JawaPos, 28/10/2026).

Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Kerusakan hutan telah menjadi persoalan serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, melainkan juga langsung mengancam kehidupan masyarakat. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem, penyimpan cadangan air, pengendali banjir, dan sumber penghidupan masyarakat justru menghadapi tekanan akibat aktivitas eksploitasi dan kepentingan ekonomi. Bahkan, berdasarkan laporan Reuters pada 28 Oktober 2026, Indonesia tengah menghadapi kebakaran hutan dan kabut asap terburuk dalam 11 tahun terakhir. Dampaknya meluas, mulai dari kerusakan habitat satwa liar, meningkatnya gangguan pernapasan, hingga pencemaran udara yang turut dirasakan negara tetangga.

Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Jerat Oligarki

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kerusakan hutan bukan sekadar persoalan alam yang terjadi secara alamiah. Ada persoalan tata kelola, penguasaan lahan, kepentingan ekonomi, dan tanggung jawab negara yang perlu diperiksa secara serius. Sebab, ketika hutan rusak, keuntungan dari aktivitas ekonomi tidak selalu sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung masyarakat. Indonesia memiliki kekayaan hutan yang sangat besar. Namun, kekayaan tersebut menghadapi ancaman serius akibat pemberian konsesi dan izin pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan industri ekstraktif. Persoalannya bukan semata-mata keberadaan kegiatan ekonomi, melainkan bagaimana penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut diatur serta siapa yang memperoleh manfaat terbesarnya.

Forest Watch Indonesia (FWI) dalam Factsheet KHI 2024 mencatat sekitar 55,3 juta hektare daratan Indonesia berada dalam penguasaan konsesi ekstraktif, yang mencakup sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Dari luasan tersebut, sekitar 25,41 juta hektare masih berupa hutan alam yang berada di dalam wilayah konsesi. Data ini memperlihatkan besarnya tekanan aktivitas industri terhadap kawasan hutan yang semestinya dilindungi.

Konsesi dalam skala jutaan hektare menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Segelintir korporasi memiliki akses dan kekuatan ekonomi untuk mengelola lahan dalam skala besar, sementara masyarakat di sekitar kawasan hutan justru kerap menghadapi konflik lahan, kehilangan ruang hidup, serta ancaman bencana ekologis.

Di sinilah persoalan oligarki menjadi penting untuk dibahas. Oligarki bukan sekadar kelompok orang kaya, melainkan kondisi ketika kekuasaan dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan. Ketika kepentingan pemilik modal memiliki posisi dominan dalam pengelolaan sumber daya alam, kebijakan yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat berisiko berubah menjadi instrumen untuk melanggengkan keuntungan kelompok tertentu.

Pada akhirnya, keuntungan ekonomi dari konsesi dapat dinikmati oleh pemegang kepentingan, sedangkan masyarakat menanggung dampak kerusakan lingkungan. Ketika hutan terbakar, rakyat menghadapi kabut asap dan gangguan kesehatan. Ketika kawasan resapan air rusak, masyarakat di wilayah hilir menghadapi ancaman banjir dan bencana ekologis lainnya. Ketika ruang hidup masyarakat menyempit, mereka pula yang harus berjuang mempertahankan sumber penghidupannya. Inilah ketimpangan yang tidak boleh dianggap wajar: keuntungan pengelolaan sumber daya alam terkonsentrasi, tetapi risiko dan kerusakannya dibebankan kepada masyarakat luas.

Paradigma Sekuler-Kapitalistik dalam Pengelolaan Hutan

Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma sistem politik ekonomi sekuler-kapitalistik yang menempatkan keuntungan materi sebagai salah satu orientasi utama pengelolaan sumber daya alam. Dalam paradigma tersebut, sumber daya alam dapat dijadikan komoditas ekonomi yang dikelola melalui mekanisme perizinan dan investasi. Negara kemudian lebih banyak berperan sebagai regulator yang memberikan hak pemanfaatan kepada badan usaha, sementara pengawasan dan perlindungan lingkungan kerap menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.

Akibatnya, penguasaan sumber daya alam berpotensi terkonsentrasi pada kelompok bermodal kuat. Hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi pun dapat menciptakan kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Selama hutan lebih dipandang sebagai sumber keuntungan ekonomi daripada amanah yang harus dijaga, kerusakan lingkungan akan terus berulang.

Dengan demikian, persoalan hutan bukan hanya tentang lemahnya kesadaran individu untuk menjaga lingkungan atau kurangnya pengawasan terhadap perusahaan. Ada persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan kepemilikan sumber daya alam yang perlu dievaluasi.

Konsep Kepemilikan Umum dan Kelestarian Lingkungan dalam Islam

Islam memiliki konsep kepemilikan yang berbeda dengan sistem kapitalisme. Dalam politik ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pembagian ini menentukan siapa yang berhak memiliki, mengelola, dan memanfaatkan suatu sumber daya.

Hutan dengan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama dan tidak layak dimonopoli individu tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada segelintir orang atau korporasi. Hasil pemanfaatannya harus dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim (manusia) berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan/lahan gembalaan), dan api (energi).” (HR. Abu Dawud no. 3477, Ahmad no. 23082, dan Ibnu Majah no. 2472)

Hadis ini menjadi salah satu landasan konsep kepemilikan umum dalam Islam. Sumber daya yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli sehingga hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan hutan, negara bertanggung jawab mengatur pemanfaatannya agar tidak berubah menjadi alat akumulasi kekayaan bagi segelintir pemilik modal.

Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepemilikan umum, tetapi bukan berarti negara bebas mengubah hak kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu atau menjadikannya objek transaksi yang menghilangkan hak masyarakat. Negara bertindak sebagai pengelola dan pelindung amanah kepemilikan umum, bukan pemilik yang bebas menyerahkannya kepada pihak lain.

Dengan pengaturan tersebut, pemanfaatan hutan tidak ditujukan untuk memperkaya kelompok tertentu, melainkan memastikan manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai pelayanan masyarakat.

Selain mengatur kepemilikan, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan. Alam bukan sekadar sumber bahan baku untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, melainkan ciptaan Allah ﷻ yang harus dijaga keseimbangannya.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini memberikan larangan tegas terhadap segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pembakaran hutan yang merusak ekosistem, serta aktivitas yang membahayakan kehidupan masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip penjagaan lingkungan dalam Islam. Karena itu, negara wajib memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara bertanggung jawab. Aktivitas yang terbukti merusak lingkungan harus ditindak melalui mekanisme hukum yang adil. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pelakunya memiliki kekuatan ekonomi atau kedekatan dengan kekuasaan.

Islam juga menempatkan negara sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Sebagai ra'in, negara wajib mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada mekanisme pasar dan kepentingan korporasi. Sebagai junnah, negara harus melindungi rakyat dari ancaman kerusakan lingkungan, bencana ekologis, serta segala bentuk eksploitasi yang merugikan kehidupan mereka.

Dalam persoalan karhutla, negara harus melakukan pencegahan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan kawasan hutan, pengelolaan lahan gambut, penataan aktivitas industri, hingga penyediaan sarana pemadaman dan penanganan bencana. Korporasi maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu.

Lebih jauh, Islam tidak memandang persoalan lingkungan sebagai masalah yang dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan teknis. Sistem ekonomi, politik, hukum, dan pengelolaan kepemilikan harus berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Penerapan Islam secara kaffah akan menempatkan kemaslahatan rakyat dan ketaatan kepada Allah ﷻ sebagai landasan pengelolaan kehidupan, bukan kepentingan akumulasi kekayaan segelintir pihak.

Penutup

Bentangan spanduk mahasiswa bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki” seharusnya tidak berhenti sebagai simbol protes di jalanan. Pesan tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hutan bukan sekadar hamparan lahan yang dapat dihitung berdasarkan nilai investasi dan potensi keuntungan. Di dalamnya terdapat sumber kehidupan, keseimbangan ekosistem, dan hak masyarakat yang harus dilindungi. Ketika pengelolaannya hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, rakyat berisiko menjadi pihak yang terus menanggung kerugian.

Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Kepemilikan umum harus dijaga agar tidak dimonopoli, pemanfaatan sumber daya alam harus dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, dan negara wajib hadir sebagai pengurus sekaligus pelindung masyarakat. Oleh karena itu, menyelamatkan hutan tidak cukup hanya dengan menanam kembali pohon setelah kebakaran terjadi atau memberikan sanksi kepada pelaku kerusakan. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana sistem kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam diatur agar tidak menjadi alat kepentingan segelintir orang.

Hutan adalah amanah dan kekayaan bersama yang harus dijaga, bukan komoditas yang dapat diperdagangkan demi keuntungan oligarki. Sudah saatnya pengelolaan sumber daya alam dikembalikan pada prinsip keadilan, dengan menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan perlindungan lingkungan. Sebab, kemakmuran sejati bukan ketika segelintir orang semakin kaya dari kekayaan alam, melainkan ketika seluruh rakyat dapat menikmati manfaatnya tanpa harus mengorbankan keselamatan dan masa depan mereka.

Wallahu a’lam bish-shawab.

ISLAM MENGENTASKAN ANCAMAN NARKOBA DAN CYBERBULLYING DI BULUNGAN: KETAHANAN KELUARGA SAJA TIDAK CUKUP

2026-11-05T07:43:50.419+07:00

Oleh: A. Mutoharo, S.M.

Penulis Lepas

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Bulungan menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai persoalan yang mengancam masa depan generasi muda. Di tengah upaya membangun daerah, ada persoalan sosial yang tidak boleh luput dari perhatian: penyalahgunaan narkoba, perilaku menyimpang, serta dampak negatif penggunaan teknologi digital, termasuk cyberbullying.

Sebagaimana diberitakan Tribun Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani memberikan perhatian khusus terhadap ancaman yang membayangi anak-anak. Ia menyoroti bahaya penyalahgunaan narkoba, perilaku hidup menyimpang, hingga dampak negatif penggunaan telepon pintar. Syarwani juga menegaskan bahwa ketahanan keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai ancaman tersebut.

Perhatian ini patut diapresiasi. Sebab, narkoba dan perundungan bukan persoalan sepele yang hanya berkaitan dengan kenakalan anak, melainkan ancaman yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental, menghambat pendidikan, serta mengancam masa depan generasi muda. Terlebih, perkembangan teknologi membuat perundungan tidak lagi terbatas pada ruang kelas atau lingkungan pergaulan. Kekerasan verbal dapat berpindah ke ruang digital, menyebar lebih luas, meninggalkan jejak, dan terus menghantui korbannya.

Persoalan perundungan juga tidak selalu mudah terungkap. Koran Kaltara dalam pemberitaannya pada 19 Januari 2026 menyoroti praktik bullying di sekolah yang kerap dianggap sebagai candaan, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Tarakan, Jumiati, menyebutkan bahwa masih ada masyarakat yang takut atau tidak mengetahui mekanisme pelaporan, bahkan khawatir kasus kekerasan dianggap sebagai aib keluarga (Koran Kaltara, 19/1/2026).

Ketika ejekan, penghinaan, pengucilan, atau tindakan mempermalukan seseorang dianggap sebagai bagian biasa dari pergaulan, batas antara bercanda dan menyakiti menjadi kabur. Padahal, sesuatu yang dianggap lucu oleh pelaku belum tentu ringan bagi korbannya. Anak yang mengalami perundungan bisa kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, bahkan mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan.

Ketahanan Keluarga di Tengah Sistem Sosial Sekuler

Menempatkan keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak merupakan langkah yang benar. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak mengenal kasih sayang, nilai kehidupan, tanggung jawab, dan batasan perilaku. Namun, persoalannya tidak berhenti pada seberapa kuat keluarga mendidik anak. Kita juga perlu mempertanyakan kondisi sistem sosial yang menaungi keluarga saat ini.

Beragam persoalan dalam kehidupan keluarga tidak dapat dilepaskan dari sistem kehidupan sekuler-liberal yang menempatkan kebebasan individu sebagai landasan utama. Kebebasan yang tidak dibatasi oleh nilai agama dan tanggung jawab sosial dapat mendorong perilaku yang mengabaikan norma, termasuk dalam pergaulan dan penggunaan teknologi.

Dalam sistem sosial yang semakin liberal, keluarga menghadapi tekanan dari berbagai arah. Tuntutan ekonomi, misalnya, membuat banyak orang tua harus menghabiskan sebagian besar waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak sedikit ibu yang turut menanggung beban ekonomi keluarga, sementara tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak tetap melekat. Akibatnya, waktu untuk mendampingi, mengawasi, dan membangun kedekatan emosional dengan anak menjadi semakin terbatas.

Di sisi lain, anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang tidak selalu ramah. Telepon pintar (smartphone) membuka akses terhadap pengetahuan dan komunikasi, tetapi juga menghadirkan risiko paparan konten negatif, pergaulan bebas, kekerasan verbal, hingga penyalahgunaan ruang digital. Ketika pengawasan keluarga lemah dan lingkungan sosial tidak memiliki standar perilaku yang kuat, anak mudah terpapar pengaruh yang merusak.

Begitu pula dengan narkoba. Penyalahgunaan narkotika tidak cukup dipahami sebagai akibat lemahnya pengawasan orang tua atau buruknya pilihan individu semata. Ada persoalan yang lebih luas, mulai dari jaringan peredaran, lingkungan pergaulan, lemahnya pencegahan, hingga penegakan hukum. Oleh karena itu, membebankan seluruh tanggung jawab kepada keluarga justru berisiko menutup persoalan struktural yang seharusnya diselesaikan secara komprehensif.

Inilah mengapa ketahanan keluarga tidak dapat dibangun hanya melalui imbauan agar orang tua lebih memperhatikan anak. Keluarga membutuhkan dukungan lingkungan yang sehat, pendidikan yang membentuk kepribadian, kebijakan ekonomi yang melindungi kesejahteraan, serta negara yang hadir secara nyata dalam menjaga masyarakat.

Sistem sekuler-kapitalisme yang bertumpu pada kebebasan dan orientasi materi tidak menempatkan pembentukan generasi berkepribadian sebagai tujuan utama. Selama keberhasilan lebih banyak diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan kepentingan materi, sementara pembinaan moral serta perlindungan sosial tidak dijadikan prioritas, keluarga akan terus menghadapi beban yang tidak ringan.

Tanggung Jawab Negara dan Sistem Islam dalam Melindungi Generasi

Islam memandang perlindungan generasi sebagai tanggung jawab bersama yang harus ditopang oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi. Keluarga menjadi tempat pertama pembentukan kepribadian, masyarakat berperan menciptakan lingkungan yang saling menjaga, sedangkan negara bertanggung jawab menghadirkan sistem yang melindungi seluruh rakyat.

Dalam keluarga, Islam menempatkan pendidikan anak sebagai amanah. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membimbing anak agar memiliki keimanan, akhlak, dan kemampuan membedakan perbuatan yang benar dan salah. Pendidikan tersebut tidak cukup dilakukan melalui nasihat, melainkan harus disertai keteladanan dan pendampingan yang konsisten.

Namun, Islam tidak membebankan seluruh tanggung jawab pengasuhan kepada keluarga. Negara sebagai ra'in (pengurus) urusan rakyat wajib memastikan setiap anggota keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Negara perlu menghadirkan kebijakan ekonomi yang menjamin kebutuhan hidup masyarakat, menyediakan pendidikan berkualitas, serta membangun lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak.

Dengan jaminan kesejahteraan dan pengaturan kehidupan yang sesuai dengan syariat, keluarga tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Peran ibu sebagai pendidik generasi mendapatkan perlindungan dan dukungan, sementara ayah didorong menjalankan tanggung jawab utamanya dalam keluarga.

Dalam menghadapi narkoba, negara tidak cukup hanya melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menutup ruang peredaran, mengawasi jalur distribusi, menindak tegas jaringan pengedar, hingga memberikan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan. Penegakan hukum harus dijalankan secara adil dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Demikian pula dalam menghadapi cyberbullying. Negara harus memastikan ruang digital tidak menjadi tempat yang bebas digunakan untuk merendahkan, mengancam, dan merusak kehormatan orang lain. Pendidikan Islam membentuk kesadaran bahwa setiap perkataan dan perbuatan memiliki konsekuensi, termasuk tindakan yang dilakukan melalui media sosial. Masyarakat juga didorong untuk tidak menormalisasi perundungan, tidak ikut menyebarkan konten yang mempermalukan korban, serta berani melakukan amar makruf nahi mungkar.

Lebih dari itu, Islam memandang persoalan generasi tidak dapat diselesaikan secara parsial. Sistem pendidikan, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan media harus berjalan selaras dengan nilai-nilai syariat. Penerapan Islam secara kafah menghadirkan mekanisme yang saling menguatkan untuk membentuk individu bertakwa, masyarakat yang peduli, dan negara yang bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim: 6)

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga diri dan keluarga. Namun, tanggung jawab menjaga generasi juga membutuhkan lingkungan yang memungkinkan nilai-nilai kebaikan tumbuh dan terlindungi.

Ancaman narkoba dan cyberbullying di Bulungan seharusnya menjadi peringatan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas generasi yang tumbuh di dalamnya jauh lebih menentukan masa depan daerah.

Ketahanan keluarga memang merupakan fondasi penting. Namun, fondasi itu tidak akan kokoh jika keluarga terus dibebani persoalan ekonomi, anak tumbuh dalam lingkungan sosial yang rusak, dan ruang digital dibiarkan tanpa perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, persoalan mendasarnya bukan semata-mata keluarga yang kurang kuat, melainkan sistem kehidupan yang harus dievaluasi secara mendasar.

Islam menawarkan penyelesaian yang menyeluruh: bukan hanya mengajak orang tua mendidik anak, melainkan juga memastikan negara menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, membentuk lingkungan yang sehat, mencegah kemaksiatan, serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman.

Sudah saatnya penyelamatan generasi tidak berhenti pada seruan memperkuat ketahanan keluarga. Diperlukan perubahan mendasar dalam cara mengatur kehidupan, dengan menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab, generasi yang berkualitas tidak lahir hanya dari keluarga yang kuat, melainkan juga dari masyarakat dan negara yang menghadirkan sistem kehidupan yang baik dan melindungi mereka.