GUDANG OPINI

DARURAT HIV MENERPA HARAPAN MUDA: LANGKAH MANUSIA SEKILAS REDA, BENTENG SYARIAH KEKAL MENJAGA

2026-07-31T14:52:19.956+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Penyakit ini ibarat rumput liar yang tumbuh subur di ladang yang gembur namun tak terawat. Sistem sekuler-kapitalisme mencabut pagar pelindung nilai-nilai agama (yakni benteng syariat yang menjadi penjaga) sehingga angin pergaulan bebas dengan mudah membawa benih kerusakan masuk ke tengah-tengah generasi muda. Obat-obatan dan penanganan medis bagaikan memotong daun rumput yang tumbuh; tatkala akarnya tetap tertanam dalam tanah yang rusak, ia akan tumbuh kembali lebih lebat dan merusak tanaman harapan di sekitarnya.

Kekhawatiran mendalam kini menyelimuti masyarakat seiring makin menjalarnya kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di kalangan pelajar dan remaja. Di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan mencatat akumulasi 7.230 orang hidup dengan HIV (ODHIV) sejak tahun 2001 hingga Juni 2026, di mana 522 di antaranya berstatus pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA (Kumparan, 24/7/2026).

Kementerian Kesehatan RI melalui Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit, dr. Andi Saguni, menjelaskan bahwa lonjakan angka temuan ini tidak serta-merta menandakan laju penularan yang membengkak secara instan, melainkan mencerminkan makin meluasnya jangkauan deteksi dini di fasilitas kesehatan serta efektivitas skrining (Detik, 26/7/2026).

Meski demikian, data tersebut tetap menjadi alarm peringatan serius atas pergeseran moral yang merambah generasi muda. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turut menegaskan krusialnya edukasi sejak dini, mengingat materi nilai dan kesehatan reproduksi kerap dianggap tabu padahal amat krusial untuk mencegah perilaku berisiko (Kompas, 25/7/2026).

Analisis Akar Masalah: Kegagalan Paradigma Sekuler

Krisis penularan HIV yang merambah kalangan pelajar bukan sekadar masalah kesehatan medis semata, melainkan cerminan dari runtuhnya tatanan sosial akibat penerapan sistem sekuler-kapitalistik yang memisahkan aturan agama dari kehidupan harian. Pergaulan yang dilepaskan dari norma Ilahi melahirkan kebebasan (liberalisme) tanpa kendali yang perlahan menggerogoti akhlak sekaligus merusak fisik generasi muda.

Pendekatan yang diterapkan pemerintah saat ini masih berlandaskan paradigma sekuler-pragmatis: lebih condong pada penanganan kuratif setelah penularan terjadi serta edukasi yang terbatas pada aspek fisik dan teknis organ reproduksi semata.

Narasi yang menekankan kenaikan kasus sebagai "keberhasilan deteksi dini" sering kali menutupi fakta mendasar bahwa perilaku berisiko makin masif di lingkungan remaja. Ketika akar masalah (yakni pergaulan bebas dan pornografi) tidak dibenahi, solusi sekuler seperti pembagian kondom atau edukasi reproduksi yang bebas nilai hanya akan menyentuh permukaan tanpa pernah membangun benteng keimanan yang kokoh.

Solusi Sistemik Islam: Syariat sebagai Benteng Hakiki

Berbeda dengan pendekatan parsial tersebut, Islam menawarkan penyelesaian mendasar yang menyatukan aspek akidah, sosial, pendidikan, dan fungsi regulasi negara. Perlindungan dibangun melalui Sistem Pergaulan Islam (Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam) karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang berlandaskan syariat Allah ﷻ:

Menjaga Pandangan & Menutup Aurat: Menerapkan kewajiban ghaddul bashar (menjaga pandangan) serta mengenakan pakaian syar'i untuk menjaga kehormatan di ruang publik.
Larangan Mendekati Zina: Memblokir seluruh celah (sadd adz-dzari'ah) yang dapat mengantarkan pada perbuatan haram, pergaulan bebas, dan pornografi digital.
Institusi Pernikahan: Memudahkan dan mengatur jenjang pernikahan yang sah secara syar'i bagi yang mampu.
Sanksi Hukum Pidana yang Menjerakan: Menetapkan sanksi tegas ('uqubat) bagi pelaku perzinaand dan penyimpangan seksual guna memberikan efek jera (zawajir) serta melindungi masyarakat luas.

Dalam dunia pendidikan, materi kesehatan reproduksi diintegrasikan secara utuh dengan ajaran fikih pergaulan dan penanaman akhlak mulia. Peserta didik dididik untuk memahami bahwa menjaga kesucian diri dan kesehatan tubuh merupakan bagian dari ibadah serta amanah Ilahi yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Sinergi Tiga Pilar Perlindungan

Penyelamatan generasi muda dari ancaman HIV memerlukan sinergi dari tiga pilar utama:

Keluarga: Lingkungan pertama yang menanamkan benih akidah, dorongan ibadah, dan benteng moral sejak usia dini.
Masyarakat & Sekolah: Menjadi kontrol sosial (social control) yang aktif melakukan amar makruf nahi mungkar, terawasi, serta bersih dari lingkungan pergaulan yang rusak.
Negara: Berperan penuh sebagai pengurus rakyat (raa'in) dan perisai (junnah) yang menutup rapat akses konten pornografi, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan berkualitas secara gratis, serta memberikan penanganan medis yang adil dan bermartabat tanpa stigma.

Kesimpulan

Merebaknya kasus HIV di kalangan pelajar membuktikan kegagalan tatanan kehidupan yang memisahkan nilai-nilai agama dari pengurusan publik. Selama penanganan hanya berfokus pada penanggulangan gejala di permukaan tanpa memulihkan fondasi spiritual dan moralitas bangsa, bahaya krisis generasi akan terus berulang.

Kembali pada tatanan hidup yang berlandaskan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) merupakan jalan terang untuk membentengi generasi muda, memulihkan kehormatan sosial, serta mewujudkan kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berkah di dunia maupun akhirat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

BAHAYA NORMALISASI LGBTQ+, FDMPB: PERUBAHAN PARADIGMA MASYARAKAT

2026-07-31T14:28:51.331+07:00

Oleh: Muhar

Jurnalis Lepas

Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB), Dr. Ahmad Sastra, mengungkapkan bahwa dampak terbesar dari normalisasi LGBTQ+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning, intersex, asexual, and more) adalah bahaya perubahan paradigma masyarakat, yaitu menganggap perilaku menyimpang tersebut sebagai sesuatu yang normal.

Pernyataan itu disampaikan dalam program Live Focus Group Discussion (FGD) PKAD (Pusat Kajian dan Analisis Data) #13 bertajuk "Normalisasi LGBTQ+ di Indonesia: Bagaimana Nasib Anak Bangsa?" yang disiarkan melalui kanal YouTube PKAD Official pada Sabtu (11/7/2026).

"Dampaknya pastinya ada, ada perubahan paradigma. Ini sebenarnya berbahaya. Kenapa? karena teori perilaku itu kan sebenarnya berhubungan dengan apa yang ada di pikiran yang kita sebut dengan motif. Jadi perilaku itu karena ada motif. Motif itu karena adanya di pikiran, di otak pola pikir. Nah, kalau pola pikirnya itu berubah dengan mengatakan bahwa LGBT itu normal, ada kata-kata gitu di otak gitu.., itu berarti sudah menjadi semacam paradigma. Apakah nanti semacam perilaku atau tidak itu soal lain, tapi memang segala sesuatu itu dimulai dari pikiran," urainya.

Ahmad Sastra selanjutnya menjelaskan bahwa perubahan cara berpikir masyarakat menjadi ancaman yang lebih serius dibandingkan perilaku itu sendiri. Menurutnya, perubahan paradigma buruk tersebut merupakan hasil dari proses normalisasi yang berlangsung secara bertahap melalui berbagai saluran di masyarakat.

"Ada yang namanya sosialisasi dan atau propaganda melalui film, kemudian televisi, media sosial iklan, dunia hiburan, bahkan kurikulum pendidikan kebijakan perusahaan. Bahkan nanti kebijakan politik yang kita sebut sebagai upaya untuk bisa diterima masyarakat begitu," jelasnya.

Ahmad Sastra memandang bahwa proses normalisasi bermula dari perubahan cara pandang terhadap homoseksualitas, yang sebelumnya dianggap tidak normal menjadi sesuatu yang dinilai wajar.

"Kalau dari istilah kan normalisasi itu artinya proses-proses perubahan gitu. Jadi dia sebagai proses itu artinya dari tidak normal menjadi normal gitu. Jadi, berarti kan ada satu kondisi. Kondisi pertama homoseksual itu dianggap tidak normal kemudian setelah itu ditransformasi menjadi normal. Nah, ini yang disebut dengan normalisasi," paparnya.

Ia menilai, perubahan tersebut berakar pada teori-teori sosiologi Barat yang berkembang berdasarkan fakta sosial tanpa diikat oleh nilai-nilai tetap.

"Keilmuan di Barat itu kan pendekatannya induktif, dia melihat fakta gitu. Nah, fakta kemudian dilepas dari nilai yang namanya liberalisasi. Maka hal-hal yang tadinya bahkan secara normal itu tidak normal itu kemudian bisa menjadi normal," katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Sastra mengatakan bahwa setelah melalui perubahan definisi oleh berbagai institusi dan berkembang menjadi isu hak asasi manusia, normalisasi LGBTQ+ kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media.

"Nah jadi akarnya itu sebenarnya filsafat Barat yang namanya sosiologi sekuler gitu. Terus ke sininya berkembang sampai kepada institusi-institusi yang kemudian membuat definisi hak asasi manusia, dia membuat satu indikator-indikator bahwa manusia itu tidak boleh didiskriminasi dan seterusnya," ungkapnya.

Di akhir pemaparan, Ahmad Sastra mengingatkan bahwa ketika paradigma masyarakat telah berubah, perilaku menyimpang akan makin dianggap lumrah meskipun seseorang tidak melakukannya secara langsung.

"Nah ini yang kemudian efeknya cukup berbahaya. Kenapa? karena ketika sudah masuk ke pola pikir itu walaupun dia nanti tidak melakukan sekalipun tapi ketika ada orang melakukan maka dia kemudian akan membiarkan, akan lumrah, biasa, yang penting nggak mengganggu saya, biarin aja itu kan urusan dia. Nah gitu akhirnya efeknya itu yang paling berbahaya gitu," pungkasnya.

MILITER MENGAWASI PAJAK: PRAKTIK MILITERISME?

2026-07-30T15:57:21.308+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Penerbitan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-8/PJ/2026 yang mencantumkan nama Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri) untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan menuai sorotan tajam publik. Kendati Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa pelibatan aparat aparat tersebut sebatas koordinasi antarinstansi dalam pembangunan jejaring informasi kewilayahan, langkah ini memicu keheranan masyarakat.

Kritik mengemuka karena kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan regulasi yang ada. Pihak otoritas pajak berdalih bahwa pelibatan ini didorong oleh upaya mengejar target perolehan penerimaan negara yang kian membengkak. Otoritas pajak mengklaim bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak dialihfungsikan menjadi petugas penagih pajak, melainkan hanya membantu kelancaran teknis pengawasan di lapangan.

Standar Ganda Negara dan Pendekatan Represif

Meski secara normatif TNI dan Polri tidak bertindak sebagai juru sita atau penagih pajak secara langsung, pelibatan institusi pertahanan dan keamanan tetap memperlihatkan tendensi pendekatan militeristis (militerisme) dalam hubungan antara negara dan rakyat. Pola ini bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang semestinya jauh dari praktik represif.

Fakta bahwa negara mulai memanfaatkan jejaring kewilayahan aparat keamanan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak menegaskan betapa tingginya ketergantungan APBN pada sektor perpajakan dalam tatanan ekonomi kapitalistik.

Di satu sisi, negara bersikap sangat agresif mengejar kewajiban pajak rakyat kecil dan pelaku UMKM. Di sisi lain, kelompok pemilik modal dan korporasi kakap disuguhi berbagai keleluasaan insentif, mulai dari skema family office, tax holiday, hingga tax amnesty. Ketimpangan ini mencerminkan adanya standar ganda dalam tata kelola fiskal negara.

Tata Kelola Keuangan dan Postur APBN Khilafah

Dalam pandangan Islam, penggunaan pendekatan intimatif atau militeristis untuk memeras harta rakyat hukumnya haram. Pendekatan negara terhadap rakyat wajib berlandaskan pada prinsip pelayanan (ri'ayah) dan pengayoman.

Postur APBN dalam sistem kepemimpinan Islam (Khilafah) tidak menjadikan pajak sebagai tulang punggung utama penerimaan negara. Kas negara (Baitul Mal) memiliki sumber-sumber pendapatan tetap yang sah secara syar'i untuk membiayai kebutuhan umum dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam tatanan ini, tidak boleh ada perlakuan istimewa (privilege) bagi pengusaha kaya; seluruh warga negara didudukkan secara adil di hadapan hukum syariat.

Pendapatan Baitul Mal bersumber dari beberapa pos utama:

Pos Kepemilikan Negara & Publik: Jizyah, kharaj, 'usyur, fai', ghanimah, pengelolaan kekayaan alam (minyak, gas, tambang, hutan), harta tanpa ahli waris, serta denda/sanksi hukum.
Pos Zakat: Dikelola secara terpisah untuk disalurkan khusus kepada 8 golongan penerima (asnaf), seperti fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil, amil, muallaf, fisabilillah, dan riqab.

Adapun pengeluaran negara dialokasikan secara transparan dan terencana untuk pembangunan fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, sarana ibadah, serta jaminan gaji yang layak bagi para pegawai negara sebagaimana yang dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA melalui pembentukan diwan.

Pajak (dharibah) dalam Islam hanya berstatus sebagai instrumen temporer dan merupakan opsi terakhir (emergency option). Pajak hanya boleh dipungut tatkala kas Baitul Mal kosong sementara terdapat kebutuhan mendesak yang wajib ditanggulangi negara. Selain itu, pemungutannya hanya diwajibkan atas kaum muslim yang berkategori kaya (High Net Worth Individuals), bukan ditarik dari rakyat miskin atau pedagang kecil.

Kesimpulan

Mengadopsi solusi Islam secara menyeluruh (kaffah) merupakan jalan keluar tuntas untuk mewujudkan keadilan fiskal. Slogan kesejahteraan rakyat akan menjadi janji hampa apabila penerimaan negara didapatkan dari memeras rakyat kecil dan rawan ditumpangi praktik korupsi.

Allah ﷻ mengingatkan kewajiban menegakkan amanah dan keadilan melalui firman-Nya dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak megerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Rasulullah ﷺ juga memperingatkan bahaya pengabaian amanah publik dalam sabdanya:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

“Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanah berkhianat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Tata kelola fiskal yang berkeadilan hanya akan terwujud tatkala amanah kekuasaan dijalankan sesuai syariat Allah ﷻ, menempatkan negara sebagai pelayan rakyat, bukan pemeras harta publik.

Wallahu a'lam bish-shawab.

DI BAWAH BAYANG-BAYANG PEMERASAN: KALA PAJAK MENCEKIK RAKYAT DAN MERUNTUHKAN KEPERCAYAAN

2026-07-30T08:42:44.644+07:00

Oleh: Abu Ghazi

Pemerhati Kebijakan Publik

Arah kebijakan perpajakan pemerintah saat ini memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama YLBHI, KontraS, hingga WALHI. Pemerintah dinilai makin agresif menyasar pelaku usaha kecil dan rakyat biasa ketimbang wajib pajak besar (High Net Worth Individuals). Praktik ini diistilahkan sebagai aksi "berburu di kebun binatang", di mana pemerintah lebih memilih mengejar wajib pajak kecil yang mudah ditangkap ketimbang memburu "korporasi kakap" di hutan belantara.

Data menunjukkan terjadinya shortfall atau kegagalan pencapaian target penerimaan pajak nasional yang menembus angka di atas Rp200 triliun (hanya terealisasi sekitar 87% dari target). Kegagalan ini diperparah oleh tax buoyancy yang bernilai negatif (-0,12), artinya setiap pertumbuhan ekonomi 1% justru diiringi penurunan penerimaan pajak sebesar 0,12%. Bukannya berbenah mengejar wajib pajak besar, pemerintah justru menerbitkan kebijakan yang kontradiktif secara sporadis (Jakarta Satu, 28/7/2026).

Ironi Ketimpangan Perlakuan Fiskal

Ironi terbesar terlihat pada ketimpangan perlakuan penegakan hukum perpajakan:

Rakyat Kecil & UMKM: Dikejar hingga ke lini pedagang mikro yang omzetnya sekadar untuk bertahan hidup (survive), diancam stiker belum bayar pajak saat mengantre BBM bersubsidi di SPBU, hingga munculnya wacana pelibatan aparat keamanan (TNI-Polri seperti Babinsa/Bhabinkamtibmas) untuk mendampingi penagihan pajak (CNN Indonesia, 2/7/2026).
Investor & Korporasi Kakap: Diberi karpet merah berupa tax holiday atau insentif PPh badan 0% hingga 50 tahun di Kawasan Ekonomi Finansial Internasional "sebuah fasilitas pembebasan pajak ekstrem yang hampir tidak ada tandingannya di dunia" di luar pengampunan amnesti pajak dan skema pembebasan kewajiban transparansi asal-usul dana (CNBC Indonesia, 24/7/2026).

Sinyal Keruntuhan Peradaban

Kondisi ketimpangan fiskal hari ini menyingkap tabir kegagalan tata kelola ekonomi berbasis sekuler-kapitalistik. Ketika negara mengalami defisit anggaran dan shortfall penerimaan pajak, pemerintah alih-alih memanfaatkan limpahan data berharga "seperti data amnesti pajak, Automatic Exchange of Information (AEoI), hingga Panama Papers untuk mengejar konglomerat" justru mengambil jalan pintas dengan bertindak represif kepada rakyat kecil.

Sosiolog dan sejarawan Muslim terkemuka, Ibnu Khaldun, dalam karya monumentalnya Muqaddimah, telah memperingatkan bahaya fenomena ini. Ia menegaskan bahwa pada awal berdirinya suatu peradaban, tarif pajak biasanya sangat rendah namun penerimaannya amat tinggi karena kepercayaan (trust) rakyat kepada penguasa begitu kuat. Sebaliknya, saat peradaban mendekati titik keruntuhannya, penerimaan pajak justru menurun drastis (shortfall) meskipun tarif dan jenis pemungutannya dinaikkan secara sporadis dan dipaksakan. Krisis kepercayaan (distrust) publik yang berujung pada kejatuhan peradaban ini lahir karena rakyat menyaksikan ketidakadilan yang nyata di depan mata mereka.

Keputusan pemerintah melibatkan aparat keamanan dalam penagihan pajak makin mempertegas keputusasaan fiskal tersebut. Langkah represif ini tidak hanya merusak asas kemandirian perpajakan (self-assessment) yang berlandaskan rasa aman, tetapi juga menabrak prinsip utama syariat Islam dalam menjamin lima perlindungan mendasar (al-dharuriyyat al-khams), terutama jaminan atas keselamatan harta (hifzh al-mal).

Rasulullah ﷺ secara tegas memperingatkan larangan mengambil harta rakyat secara paksa tanpa kerelaan dalam Khutbah Wada':

أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Ketahuilah, janganlah kalian saling menzhalimi. Ketahuilah, tidak halal harta seorang (muslim) melainkan dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad).

Oleh karena itu, Islam memandang penetap maupun pemungut pajak yang menzalimi rakyat kecil (sahib al-maks) sebagai pelaku dosa besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Tidak akan masuk surga penarik pajak (yang menzalimi).” (HR. Abu Dawud).

Sejarah mencatat bahwa sistem pajak represif yang menindas rakyat kecil sembari memanjakan kelompok elite merupakan cerminan dari sistem kekaisaran kuno yang ditentang keras oleh Islam. Ketegasan hukum Islam hadir untuk menghentikan pemerasan harta publik dan mengembalikan fungsi negara sebagai pengayom rakyat.

Tata Kelola Keuangan Tanpa Pemerasan

Islam menawarkan konsepsi pengelolaan keuangan negara (Baitul Mal) yang tidak menjadikan rakyat kecil sebagai sapi perah untuk menutupi defisit APBN:

Pengelolaan Kepemilikan Umum: Negara mengelola kekayaan alam yang melimpah secara mandiri (minyak, gas, tambang, hutan) untuk membiayai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gratis. Negara juga dapat menerapkan windfall profit tax bagi sektor ekstraktif saat harga komoditas melonjak.
Redistribusi Melalui Zakat dan Wealth Tax: Zakat dipungut dari muzaki yang memenuhi nisab untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima (mustahik). Islam juga mengenal instrumen pajak atas orang kaya (wealth tax) untuk memeringkatkan redistribusi kekayaan.
Pajak (Dharibah) Hanya Bersifat Darurat: Dalam Islam, pajak (dharibah) tidak dipungut secara terus-menerus atau dijadikan tulang punggung utama APBN. Pajak hanya boleh ditarik ketika kas Baitul Mal kosong dan terdapat kebutuhan mendesak (seperti bencana atau perang), serta hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya/mampu (High Net Worth Individuals), bukan dari pedagang kecil, UMKM, atau rakyat miskin melalui PPN yang regresif.

Kesimpulan

Menjerat rakyat kecil dan UMKM dengan intimidasi aparat serta pungutan yang tidak adil "sementara raksasa korporasi disuguhi tax holiday 0% hingga setengah abad" adalah bukti nyata kegagalan sistem perpajakan kapitalistik. Langkah-langkah panik ini hanya memperdalam krisis kepercayaan publik (distrust) dan mendorong bangsa menuju titik nadir.

Sudah saatnya kita beralih dari sistem yang menempatkan pajak sebagai instrumen pemerasan rakyat menuju sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Sebuah sistem di mana negara bertindak sebagai raa'in (pengurus rakyat) yang melayani, mengelola sumber daya alam secara mandiri, serta memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SDN SEPI PEMINAT: MENGAPA?

2026-07-30T07:01:00.593+07:00

Oleh: Han’s Soedibyo

Pengamat Pendidikan & Komunitas Peduli Generasi

Tahun ajaran baru kembali membawa berita yang mengejutkan publik. Fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang sepi peminat "bahkan ada yang tidak mendapatkan satu pun murid baru" bukan lagi sekadar cerita teknis soal pendaftaran sekolah (PPDB). Fenomena ini bahkan sudah terasa intens dalam dua hingga tiga tahun ajaran terakhir. Di balik ruang-ruang kelas yang kosong dan bangku-bangku kayu yang berdebu, tersimpan narasi besar tentang kecemasan para orang tua, pergeseran kondisi demografi, dan krisis dalam sistem kehidupan kita.

Krisis Demografi dan Kegagalan Solusi Instan

Para pengamat pendidikan kerap mengaitkan fenomena sepinya pendaftar dengan masalah demografi. Angka kelahiran anak usia sekolah di berbagai daerah dilaporkan menurun drastis. Penurunan ini dipicu oleh kecenderungan pasangan muda yang makin enggan atau menunda memiliki anak (childfree/delayed parenthood).

Tingginya biaya hidup, lonjakan harga kebutuhan pokok, ketimpangan pendapatan, hingga sulitnya mendapatkan lapangan kerja yang layak membuat hadirnya buah hati dirasakan sebagai tanggung jawab finansial yang amat berat. Kebijakan ekonomi yang kurang memihak kesejahteraan keluarga muda ini berdampak langsung pada penurunan angka kelahiran. Belum lagi fenomena urbanisasi, di mana keluarga-keluarga muda terpaksa meninggalkan desa demi mengadu nasib di kota-kota besar.

Pemerintah mencoba menawarkan solusi instan melalui kebijakan penggabungan sekolah (regrouping), yakni menggabungkan beberapa SDN yang sepi pendaftar menjadi satu instansi. Namun dalam realitasnya, solusi ini justru kerap menimbulkan beban baru. Jarak sekolah yang makin jauh memaksa orang tua mengeluarkan biaya transportasi dan waktu ekstra hanya untuk mengantar anak mereka belajar.

Eksodus ke Sekolah Swasta: Rasa Takut yang Nyata

Namun, apakah sepinya pendaftar di SDN semata-mata terjadi karena ketiadaan usia anak sekolah? Realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Di saat ruang kelas SDN kosong melompong, sekolah-sekolah swasta "khususnya yang berbasis keagamaan" justru kewalahan menerima luapan pendaftar. Padahal, biaya pendidikan di sekolah swasta tidaklah murah. Lantas, mengapa para orang tua rela merogoh kocek dalam-dalam demi menyekolahkan anak mereka di sana?

Jawabannya membongkar kecemasan psikologis yang nyata: para orang tua sedang merasa tidak aman.

Membesarkan anak di era digital rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Maraknya berita perundungan (bullying), tawuran antarpelajar, geng motor, kecanduan gawai, hingga paparan pornografi dan narkoba menghiasi ruang publik setiap hari. Sekolah negeri yang dulunya dipandang sebagai tempat paling aman untuk menitipkan anak, kini dipersepsikan rentan oleh banyak orang tua.

Keputusan memilih sekolah berbasis agama bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan bentuk pertahanan diri (self-defense). Orang tua mendambakan anak-anak mereka memahami agama dan memiliki benteng akhlak yang kokoh. Mereka berharap nilai-nilai keagamaan dapat menjadi "rem spiritual" agar anak-anak tidak tergerus arus kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan.

Kegagalan Kurikulum Sekuler dalam Membentengi Moral

Sayangnya, krisis moralitas remaja tidak dapat diselesaikan hanya dengan bongkar-pasang kurikulum nasional. Kurikulum pendidikan telah berganti berulang kali, namun kasus kenakalan remaja tidak pernah surut secara signifikan. Akar persoalannya terletak pada tatanan kehidupan yang sekuler dan liberal.

Ketika nilai-nilai agama dipisahkan dari tata kelola kehidupan publik (sekularisme), standar baik dan buruk menjadi kabur. Kondisi ini diperparah oleh paham kebebasan (liberalisme) yang mengagungkan kebebasan berperilaku tanpa batas. Anak-anak diajarkan materi akhlak di kelas hanya beberapa jam dalam seminggu, tetapi saat keluar dari pintu sekolah, mereka diterjang oleh tontonan, media sosial, dan lingkungan pergaulan yang bebas tanpa kendali.

Mendidik anak di tengah sistem sekuler bagaikan mencuci pakaian di tengah badai debu. Sekuat apa pun guru mengajar di sekolah, serbuan budaya luar yang merusak akan selalu lebih cepat memengaruhi pola pikir anak-anak.

Sistem Pendidikan Islam: Pilar Peradaban Emas

Dalam tatanan Islam, pendidikan tidak pernah dipandang sebatas komoditas bisnis atau formalitas meraih ijazah. Pendidikan adalah kebutuhan dasar publik (al-hajah al-asasiyyah) dan pilar utama pembentuk peradaban.

Dalam tata kelola Islam (melalui institusi negara), pendidikan merupakan tanggung jawab penuh negara yang wajib dijamin ketersediaannya, berkualitas tinggi dan gratis untuk seluruh rakyat tanpa memandang status sosial.

Sistem pendidikan Islam dibangun di atas tiga pilar utama:

Kurikulum Berbasis Akidah: Didesain agar anak didik tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga memiliki keimanan yang kokoh dan kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah). Mereka dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menguasai dunia, serta dibimbing akidah agar tidak tersesat.
Dukungan Penuh Negara: Negara hadir menjamin kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik, membangun infrastruktur yang layak hingga ke pelosok, serta menyediakan sarana belajar yang memadai.
Lingkungan Sosial yang Menjaga: Negara mengontrol media dan hiburan agar tidak merusak moral publik, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi.

Dari Kesadaran Individu Menuju Perubahan Sistemis

Memindahkan anak ke sekolah swasta berbiaya mahal mungkin menghadirkan rasa tenang sementara bagi keluarga yang mampu secara finansial. Namun, bagaimana dengan jutaan anak lain dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki pilihan serupa?

Kerusakan yang terjadi hari ini bersifat sistemik, sehingga tidak dapat dituntaskan melalui solusi parsial. Masyarakat perlu melangkah dari sekadar kesadaran "menyelamatkan keluarga masing-masing" menuju kesadaran politik yang kritis dan konstruktif.

Kesimpulan

Akar dari seluruh kecemasan ini adalah penerapan sistem kehidupan sekuler yang menyerahkan fungsi pendidikan pada mekanisme pasar. Solusi setengah-setengah "seperti sekadar memindahkan anak ke sekolah mahal atau mengganti kurikulum tanpa menyentuh akar masalah" hanya menjadi obat penenang sementara.

Sistem Pendidikan Islam hadir sebagai solusi tuntas. Hanya melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan negara, hakikat pendidikan sebagai pencerdas kehidupan, pembentuk akhlak mulia, dan pelindung masa depan generasi dapat terwujud secara nyata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Refrensi:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260714145048-20-1380583/cerita-sekolah-negeri-minim-siswa-di-awal-tahun-ajaran-1-5-murid-baru
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260715065626-20-1380822/kemendikdasmen-turun-tangan-atasi-fenomena-sekolah-minim-murid-baru
https://regional.kompas.com/read/2026/07/15/201500578/krisis-murid-baru-sd-negeri-di-jateng-dan-diy-pakar-sebut-penduduk-usia
https://share.google/TmKm94yINxGySo5Ro
https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8575421/fenomena-sd-negeri-krisis-murid-baru-ketua-dpr-ri-puan-usul-solusi-ini
https://www.kompas.id/artikel/3-sd-negeri-di-blitar-tidak-dapat-siswa-problem-kompleks-menjerat?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic
https://www.metrotvnews.com/play/KZmCQ50W-sejumlah-sd-negeri-di-indonesia-sepi-peminat-ada-yang-tak-dapat-murid

MALING AYAM NYAWA MELAYANG: KETIKA EMOSI MENJADI HAKIM

2026-07-30T06:37:35.432+07:00

Oleh: Yuli Ummu Raihan

Muslimah Peduli Generasi

Video seorang anak kecil yang menangis histeris saat melihat jenazah ayahnya yang tewas akibat dikeroyok massa viral di media sosial. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Jumat (24/7/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WITA di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Korban mengembuskan napas terakhir setelah dikeroyok warga, dan sepeda motor miliknya pun dibakar massa.

Istri korban menceritakan bahwa suaminya sudah tiga hari tidak pulang ke rumah sebelum kabar duka tersebut ia terima. Ia menduga suaminya nekat melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai SPP sekolah anak mereka.

Dilansir dari Tirto.id (27/7/2026), sejumlah fakta terungkap dari penyelidikan kepolisian. Korban berinisial KD dikeroyok setelah dipergoki warga saat hendak membawa kabur dua ekor ayam. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 02.00 WITA menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Belakangan diketahui korban merupakan residivis kasus pencurian cengkih pada 2018, dan sepeda motor yang dibakar massa ternyata merupakan barang hasil curian. Pihak kepolisian kini telah mengamankan lima orang tersangka yang diduga menjadi pelaku utama pengeroyokan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengecam keras aksi main hakim sendiri (vigilante) ini. Perbuatan penganiayaan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan kematian dapat dijerat Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara, ataupun Pasal 262 KUHP Baru (UU No. 1/2023) dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Potret Ketimpangan dan Rapuhnya Kontrol Sosial

Harga dua ekor ayam tentu tidak seberapa, dan tindakan pencurian sekecil apa pun tetap merupakan perbuatan yang salah secara hukum. Namun, aksi main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa seseorang jauh lebih tidak dapat dibenarkan. Korban adalah seorang ayah sekaligus kepala keluarga; kehilangan dirinya meninggalkan duka mendalam dan beban hidup seumur hidup bagi anak dan istrinya.

Peristiwa ini menjadi cermin kelam tatanan kehidupan dalam sistem sekuler-kapitalistik. Tekanan ekonomi yang tinggi kerap membuat seseorang mengabaikan batasan halal-haram demi menyambung hidup. Di sisi lain, tindak kekerasan massa membuktikan bahwa emosi publik kian mudah tersulut akibat pudarnya nilai-nilai kepedulian sosial dan ketakwaan individu.

Impitan ekonomi yang makin berat di tengah biaya hidup yang terus melonjak membuat rasa frustrasi masyarakat menumpuk. Keadaan ini diperparah oleh krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang kerap dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Seorang pencuri kecil harus membayar perbuatannya dengan nyawa yang melayang di jalanan, sementara para koruptor yang merampok uang rakyat miliaran hingga triliunan rupiah kerap mendapatkan perlakuan istimewa dan hukuman yang relatif ringan.

Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Jinayah)

Islam sangat memuliakan dan melindungi jiwa manusia (hifzh an-nafs). Dalam tatanan syariat Islam, tindak pidana pencurian maupun aksi pengeroyokan ditangani secara adil dan terukur:

Gugurnya Sanksi Potong Tangan (Had) akibat Darurat Ekonomi: Dalam Islam, kejahatan pencurian yang dilakukan karena kemiskinan ekstrem, kelaparan, atau kondisi darurat tidak dikenai sanksi had (potong tangan). Yurisprudensi ini pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA yang membebaskan para pekerja yang mencuri unta saat musim paceklik. Khalifah Umar justru menegur dan mendenda sang majikan karena tidak memberikan upah yang layak. Sanksi bagi pelaku dialihkan menjadi hukuman ta'zir (pembinaan/teguran) serta pemenuhan kebutuhan dasar melalui anggaran Baitul Mal.
Sanksi Keras bagi Pelaku Main Hakim Sendiri: Tindakan pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tanpa proses peradilan syar'i dikategorikan sebagai kejahatan pembunuhan (al-qatl). Pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi qisas atau membayar ganti rugi berat (diyat mughallazhah) berupa 100 ekor unta kepada keluarga korban, serta menanggung kewajiban kafarat. Hak memberikan maaf atau menuntut denda berada sepenuhnya di tangan ahli waris korban.

Begitu tingginya Islam menghargai nyawa seorang muslim ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

“Sungguh, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim (tanpa hak).” (HR. An-Nasa'i).

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ juga menegaskan:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ

Artinya: “Seandainya seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul untuk menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya Allah akan membenamkan mereka semua ke dalam neraka.” (HR. At-Thabrani).

Kesimpulan

Aksi main hakim sendiri dan maraknya tindak kriminalitas akibat krisis ekonomi merupakan sinyal kuat kegagalan sistem kehidupan sekuler dalam menjamin keselamatan jiwa dan kesejahteraan rakyat.

Penyelesaian tuntas atas problematika ini hanya dapat diwujudkan melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam naungan institusi negara (Khilafah Rasyidah). Negara akan hadir mengentaskan kemiskinan sistemis melalui pengelolaan Kepemilikan Umum, sekaligus menegakkan hukum pidana Islam yang adil demi memberikan rasa aman dan ketenteraman bagi seluruh warga negara.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KORUPSI TAK PERNAH USAI, SALAH SIAPA?

2026-07-29T07:59:14.057+07:00

Oleh: Elsa Agustina

Komunitas Ibu Peduli Generasi / KIPG

Korupsi kembali menjadi tajuk utama berita nasional. Belum hilang dari ingatan publik satu kasus besar, perkara lain dengan nilai kerugian negara yang lebih fantastis kembali terungkap. Seolah-olah korupsi telah menjadi cerita lama yang terus berulang tanpa akhir. Pertanyaannya: sampai kapan lingkaran setan ini akan terus berputar?

Publik kembali dikejutkan oleh pengungkapan dugaan korupsi besar yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penggeledahan di Cafe de'Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah milik tersangka menemukan tumpukan uang tunai dan emas dalam jumlah fantastis. Temuan tersebut menambah panjang daftar perkara korupsi besar yang melibatkan oknum pejabat tinggi negara, sekaligus mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia (Kompas, 13/7/2026).

Ironisnya, kasus ini mencuat di tengah sorotan publik atas dugaan penyalahgunaan anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak justru menyeret oknum pejabat di Badan Gizi Nasional beserta puluhan pihak terkait dalam pusaran rasuah. Program publik yang semestinya menjadi simbol keberpihakan kepada rakyat kecil justru ternoda oleh praktik korupsi (CNN Indonesia, 28/7/2026).

Bukan Sekadar Masalah Oknum, melainkan Masalah Sistemis

Rentetan kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dipahami sebatas tindakan personal oknum semata. Berulangnya kasus penyelewengan di berbagai lembaga tinggi negara mengindikasikan adanya krisis moral yang bersifat sistemik. Pergantian pejabat, pembentukan lembaga baru, hingga berbagai slogan pemberantasan korupsi terbukti belum mampu memutus mata rantai penyalahgunaan kekuasaan.

Lemahnya efek jera (zawajir) menjadi salah satu pemicu utama korupsi terus berulang. Penegakan hukum memang berjalan, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan belum mampu menumbuhkan rasa takut bagi calon pelaku lainnya. Dalam kondisi ini, korupsi perlahan mengalami normalisasi dan membudaya. Jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk melayani rakyat, melainkan sebagai kesempatan emas untuk meraup keuntungan pribadi.

Akar persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari penerapan paradigma sekuler-kapitalistik yang menjadikan materi sebagai ukuran utama keberhasilan. Ketika kehidupan publik dipisahkan dari nilai-nilai agama, batasan halal dan haram tidak lagi menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Akibatnya, integritas pejabat mudah runtuh oleh ambisi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan gaya hidup hedonistis.

Di sisi lain, sistem politik demokrasi yang berbiaya tinggi (high-cost politics) turut menyuburkan praktik korupsi. Kontestasi politik membutuhkan modal finansial yang sangat besar, sehingga mendorong para pejabat mencari cara untuk mengembalikan modal (turnover) yang telah dikeluarkan. Akibatnya, korupsi dipandang sebagai jalan pintas untuk meraih keuntungan, sementara kepentingan rakyat terpinggirkan.

Pandangan dan Solusi Islam atas Tindak Korupsi

Islam memandang korupsi (ghulul/khiyanah) sebagai bentuk pengkhianatan berat terhadap amanah dan kejahatan sistematis yang merampas hak-hak publik. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan memperketat pengawasan atau menaikkan gaji pejabat semata. Hal utama yang harus dibenahi adalah cara pandang (iddrak) manusia terhadap hakikat kehidupan.

Islam membangun kepribadian setiap individu dengan menjadikan rida Allah ﷻ sebagai tujuan utama (ghayah), sehingga jabatan dipahami sebagai amanah berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Selain membina individu yang bertakwa, Islam menghadirkan tata kelola negara yang menutup rapat celah korupsi melalui:

Sistem Pendidikan Berbasis Akidah: Membentuk kepribadian yang jujur, amanah, dan bertakwa.
Sistem Politik dan Ekonomi Bebas Biaya Tinggi: Menghilangkan kebiasaan politik transaksional sehingga jabatan tidak dijadikan komoditas investasi.
Penegakan Hukum Syariat ('Uqubat): Menerapkan sanksi pidana ta'zir yang tegas, proporsional, dan menjerakan bagi pelaku penyelewengan harta negara.

Kesimpulan

Pertanyaan "Korupsi tak pernah usai, salah siapa?" tidak boleh hanya diarahkan kepada para pelaku di lapangan, melainkan harus ditujukan kepada tatanan sistem yang terus memberi ruang bagi korupsi untuk tumbuh subur. Selama paradigma kapitalisme-sekuler tetap dijadikan fondasi pengelolaan negara, korupsi hanya akan berganti figur pelaku tanpa pernah berhenti.

Islam menawarkan solusi fundamental melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah). Hanya dengan mengembalikan tata kelola negara pada hukum Allah ﷻ, jabatan akan kembali pada fungsi hakikinya: sebagai sarana melayani rakyat dan meraih rida Allah ﷻ, bukan media memperkaya diri.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MEMAHAMI MAKNA ULIL AMRI: ANTARA KETAATAN DAN KEWAJIBAN MENGOREKSI PENGUASA

2026-07-29T07:22:03.583+07:00

Oleh: Esti Hitatami

Komunitas Ibu Peduli Generasi / KIPG

Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, istilah Ulil Amri kembali menjadi diskursus hangat. Ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri dalam Surah An-Nisa ayat 59, serta sejumlah hadis Nabawi, sering dijadikan landasan argumentasi bahwa rakyat wajib menaati penguasa secara mutlak. Bahkan, tidak sedikit kalangan yang menganggap bahwa menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan tindakan yang dilarang karena dinilai sebagai bentuk pembangkangan (isyan) terhadap Ulil Amri.

Pemahaman pragmatis seperti ini kerap melahirkan pandangan simplistis bahwa setiap presiden, raja, perdana menteri, gubernur, atau bupati yang beragama Islam secara otomatis berstatus sebagai Ulil Amri yang sah menurut syariat. Akibatnya, seluruh kebijakan mereka dianggap wajib ditaati tanpa ruang evaluasi. Padahal, dalam khazanah Fikih Siyasah Islam, pembahasan mengenai kedudukan Ulil Amri dan ruang lingkup ketaatan memiliki perincian hukum yang sangat mendalam.

Hakikat Ketaatan kepada Ulil Amri dalam Al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...” (QS. An-Nisa': 59).

Menariknya, frasa perintah "taatilah" (athī'ū) diulang secara eksplisit pada kata "Allah" dan "Rasul", namun tidak diulang pada kata "Ulil Amri". Banyak ulama muftassirin dan fuqaha menjelaskan bahwa ketaatan kepada Ulil Amri tidak bersifat mandiri (independen), melainkan bersyarat dan mengikat selama sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, haram hukumnya menaati kebijakan pimpinan dalam perkara yang menyelisihi syariat. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat (kepada Allah). Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf (kebaikan).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kriteria Ulil Amri dalam Fikih Siyasah

Perbedaan sikap di tengah umat "antara kelompok yang memilih diam atas penyimpangan penguasa demi dalil ketaatan dengan kelompok yang meyakini kewajiban mengoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam)" berakar dari kriteria penetapan Ulil Amri itu sendiri.

Dalam perspektif Fikih Siyasah (sebagaimana dipaparkan dalam literatur klasik dan kontemporer seperti kitab Ajhizah Daulah Khilafah, Nizhamul Hukmi fil Islam, dan Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah Jilid II), seorang pemimpin tidak otomatis menyandang predikat Ulil Amri dalam pengertian syariat hanya karena ia berstatus muslim. Ulil Amri dalam konsepsi syak ri'i adalah pemimpin muslim yang memperoleh akad kepemimpinan (bai'at) secara sah dan mengurus tata kelola negara berlandaskan hukum syariat Allah ﷻ.

Dalam tatanan demokrasi-konstitusional modern yang bertumpu pada kedaulatan hukum buatan manusia, terdapat batasan penerapan hukum syariat. Hal inilah yang mendasari perbedaan pandangan mengenai sejauh mana akad kepemimpinan dan kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai ketaatan syar'i yang terikat oleh Surah An-Nisa' ayat 59.

Muhasabah Lil Hukkam sebagai Pilar Amar Makruf Nahi Mungkar

Seorang pemimpin dalam Islam memikul amanah besar untuk mengoreksi kezaliman, mengurus kebutuhan publik (ri'ayah), serta menjunjung tinggi hukum Allah. Ketika terjadi ketimpangan, kekeliruan, atau kebijakan yang menyengsarakan rakyat, masyarakat memiliki kewajiban syar'i untuk melakukan muhasabah lil hukkam (nasihat dan koreksi politik).

Aktivitas koreksi ini merupakan bagian integral dari kewajiban amar makruf nahi mungkar dan nasihat bagi para pemimpin (an-nashihah li a'immatil muslimin), bukan bentuk pemberontakan (bughat) maupun permusuhan. Hubungan antara rakyat dan penguasa dalam Islam dibangun atas dasar ketaatan yang terikat syariat sekaligus tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebenaran.

Kesimpulan

Umat Islam memerlukan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai konsep Ulil Amri agar tidak terjebak pada narasi fatalistik yang menganggap setiap kritik kepada penguasa sebagai pembangkangan. Sebaliknya, Islam mengajarkan keseimbangan yang proporsional: memberikan ketaatan dalam perkara kebajikan, menjalankan pengawasan publik (social control) terhadap kekuasaan, serta menuntut penguasa untuk menjalankan amanah sesuai dengan tuntunan syariat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Daftar Pustaka / Referensi:
Al-Qur'an al-Karim, Surah An-Nisa' ayat 59.
Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim (mengenai batasan ketaatan).
An-Nabhani, Taqiuddin. Nizhamul Hukmi fil Islam.
An-Nabhani, Taqiuddin. Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah (Jilid II).
Zallum, Abdul Qadim. Ajhizah Daulah Khilafah (fi al-Hukm wa al-Idarah).

PENDIDIKAN TIDAK TERJAMIN, BAGAIMANA NASIB PERADABAN?

2026-07-29T06:45:00.785+07:00

Oleh: Amila Sholiha

Penulis Lepas

Beberapa tahun terakhir, minat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri kian menurun. Sebagian besar orang tua kini lebih memilih menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan swasta atau pondok pesantren. Padahal, sekolah negeri merupakan fasilitas publik yang disediakan dan dibiayai oleh negara. Mengapa masyarakat justru enggan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri? Sebenarnya apa yang sedang terjadi?

Dilansir dari CNN Indonesia (Rabu, 15/7/2026), memasuki masa awal tahun ajaran 2026/2027, sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia tercatat minim mendapatkan murid baru. Fenomena ini tidak hanya melanda wilayah pedesaan, melainkan juga terjadi di kota-kota besar kawasan aglomerasi seperti Semarang dan Bandar Lampung.

Kekhawatiran Orang Tua dan Dilema Lembaga Pendidikan

Fenomena ini perlu dicermati secara mendalam. Pilihan para orang tua yang memindahkan anak-anak mereka ke pondok pesantren atau sekolah swasta berbasis agama berakar dari kekhawatiran yang memuncak terhadap masa depan generasi, terutama maraknya pergaulan bebas, dekadensi moral, dan aksi kriminalitas di kalangan pelajar.

Para orang tua memandang bahwa kualitas pembinaan kepribadian di sekolah negeri belum mampu membentengi moral anak secara optimal. Sebagian masyarakat menganggap pondok pesantren sebagai ruang aman (safe space) yang steril dari pengaruh buruk lingkungan luar. Namun realitasnya, lingkungan pesantren pun hari ini tak luput dari ancaman tindak kekerasan dan pelanggaran hukum.

Hal ini menandakan bahwa akar persoalan bukan sekadar terletak pada "lokasi atau nama lembaga tempat anak belajar", melainkan pada "bagaimana pembinaan keimanan dan kepribadian itu ditanamkan sejak usia dini". Jika anak tidak dibekali pemahaman dasar yang benar dari lingkungan keluarga dan sistem pendidikan yang integral, ia akan tumbuh tanpa benteng moral yang kokoh.

Kegagalan Kurikulum Sekuler dan Kerusakan Sistemik

Apatisme atau kebingungan para orang tua dalam mendidik anak merupakan bagian dari dampak penerapan sistem kehidupan sekuler. Tatanan sekuler yang memisahkan agama dari tata kelola publik terbukti gagal menjamin kualitas pendidikan dan melahirkan kesejahteraan sosial.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah berulang kali melakukan bongkar-pasang kurikulum nasional. Namun, perubahan kurikulum tersebut terbukti tidak mampu membendung arus kerusakan moral pelajar, sebab fondasi utamanya tetap bersumber pada nilai-nilai sekuler-pragmatis yang berorientasi materi semata.

Masyarakat perlu dibangunkan kesadarannya bahwa maraknya krisis generasi hari ini bukanlah sekadar kesalahan individu orang tua, guru, atau satu lembaga sekolah semata. Persoalan ini lahir dari penerapan sistem kehidupan yang tidak berbasis pada akidah Islam, sehingga berdampak pada kerusakan yang bersifat sistemik.

Oleh karena itu, kerusakan sistemik tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan solusi parsial yang bersifat "gali lubang tutup lubang", yakni kebijakan ad-hoc yang tampak menambal satu masalah, tetapi justru memicu celah persoalan baru di tempat lain.

Sistem Pendidikan Islam: Fondasi Peradaban Emas

Dalam pandangan Islam, pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar publik (al-hajah al-asasiyyah) sekaligus pilar utama peradaban. Oleh sebab itu, negara memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan kualitas pendidikan secara gratis bagi seluruh warga negara.

Dalam tatanan pemerintahan Islam (Khilafah), sistem pendidikan dirancang menggunakan kurikulum berbasis akidah Islam guna mewujudkan dua output utama:

Membentuk Kepribadian Islam (Syakhshiyyah Islamiyyah): Membina pola pikir (aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyyah) anak didik agar senantiasa terikat pada hukum syariat.
Keahlian Sains dan Teknologi: Mencetak ilmuwan dan tenaga ahli yang mahir menguasai ilmu pengetahuan modern demi kemajuan peradaban.

Kesimpulan

Hal mendesak yang perlu dilakukan hari ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman politik (al-wa'yu as-siyasi) kepada masyarakat luas. Umat harus menyadari bahwa perubahan sejati tidak akan pernah terwujud sekadar dengan pergantian figur kepemimpinan semata selama tatanan sistem yang diterapkan tetap sekuler.

Ketika masyarakat telah menyadari pentingnya sistem Islam, perjuangan mewujudkan tata kelola kehidupan yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin) akan makin menguat. Mari bersatu merapatkan barisan memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara menyeluruh!

Allahu Akbar!

NEGERI KAYA MIGAS, MENGAPA RAKYAT MASIH MENGANTRE BBM?

2026-07-28T11:39:30.973+07:00

Oleh: Arpah Latifah

Penulis Lepas

Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi pemandangan yang tidak lagi mengherankan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini terasa sungguh kontras di tengah negeri yang melimpah sumber daya minyak dan gas buminya. Ironis memang, di tanah yang kaya akan kekayaan alam, rakyat justru harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjelaskan bahwa antrean BBM di sejumlah daerah dipicu oleh aksi pembelian panik (panic buying) masyarakat setelah merebaknya isu pembatasan BBM bersubsidi. Padahal, pemerintah telah memastikan bahwa pasokan nasional berada pada kondisi aman dan berjanji antrean akan segera terurai (Kompas, 17/7/2026).

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa konsumsi Pertalite dan Solar bersubsidi per pertengahan 2026 telah melampaui separuh dari total kuota tahunan. Kondisi ini membuat sisa kuota kian terbatas, sehingga pola distribusi di sejumlah daerah diperketat (CNBC Indonesia, 17/7/2026).

Mirisnya, setiap kali krisis terjadi, pejabat terkait senantiasa beralih pada alasan klasik berupa gangguan distribusi teknis dan mengimbau masyarakat untuk tidak panik serta bersabar. Padahal, jika ditelisik secara mendalam, fenomena antrean BBM yang terus berulang di berbagai daerah menandakan ada yang salah dalam tatanan fundamental tata kelola energi nasional.

Ketika Rakyat Harus Terus Menyesuaikan Diri

Setiap kali krisis BBM mengemuka, masyarakat selalu diposisikan untuk memahami keadaan. Ada yang diminta tidak panik, ada yang diminta bersabar menunggu pasokan, dan ada pula yang dipaksa menyesuaikan diri dengan aturan verifikasi pembelian yang terus berubah. Pada akhirnya, rakyat kecil pulalah yang menanggung beban dampaknya.

Padahal, BBM bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan dasar publik harian. Ketika pasokan BBM terhambat, mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat langsung terganggu. Untuk memperoleh hak dasarnya, masyarakat digantungkan pada ketersediaan kuota dan dinamika isu di lapangan. Akibatnya, rakyat hanya bisa mengantre, menunggu, dan berharap keadaan kembali normal.

Antrean BBM yang terus berulang menjadi indikator nyata bahwa masalah teknis di hulu maupun hilir belum pernah benar-benar diselesaikan. Persoalan ini bukan sekadar gangguan distribusi, melainkan tentang bagaimana negara hadir menjamin hak-hak dasar rakyatnya secara adil dan merata.

Sumber Daya Alam sebagai Komoditas Bisnis

Permasalahan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Upaya penyelesaian yang ditawarkan pemerintah selama ini lebih sering berfokus pada pendekatan teknis, seperti pengetatan kuota, imbauan berhemat, atau penataan jalur distribusi. Padahal, semua itu sekadar solusi sementara (patchwork) yang tidak menyentuh akar persoalan.

Dalam tatanan sistem kapitalisme, minyak dan gas bumi diperlakukan sebagai komoditas bisnis yang menguntungkan. Pengelolaan sektor vital ini tidak dipegang penuh oleh negara, melainkan diserahkan kepada mekanisme pasar dan korporasi swasta atau asing. Akibatnya, kalkulasi bisnis dan margin keuntungan lebih diprioritaskan dibandingkan pemenuhan pelayanan publik.

Oleh karena itu, menambah kuota atau memperketat distribusi bukanlah satu-satunya jalan keluar. Selama kekayaan migas dikelola dengan orientasi komersial, krisis energi akan terus berulang. Hal mendasar yang perlu dibenahi adalah cara pandang negara dalam memperlakukan kekayaan alam milik publik.

Kepemilikan Umum dan Tata Kelola Migas dalam Islam

Islam mendudukkan minyak dan gas bumi sebagai Kepemilikan Umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang menjadi hak seluruh rakyat. Oleh karena itu, sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak haram diserahkan kepada individu, korporasi swasta, maupun pihak asing demi mengejar keuntungan finansial. Negara wajib mengelolanya secara mandiri dan mengembalikan seluruh manfaatnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Allah ﷻ berfirman mengenai prinsip pemerataan kepemilikan harta:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).

Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan alam tidak boleh dimonopoli oleh kelompok kapitalis tertentu. Negara berkewajiban mengelola harta kepemilikan umum agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Prinsip tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلَإِ، وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Para ulama menjelaskan bahwa frasa "api" dalam hadis tersebut mencakup seluruh sumber energi pokok yang dibutuhkan publik, termasuk minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu, negara dilarang menjadikannya komoditas komersial, melainkan wajib memposisikannya sebagai pelayanan publik (ri'ayah).

Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), negara bertanggung jawab penuh atas seluruh rantai industri migas, mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi. Pengelolaan dilakukan secara profesional tanpa birokrasi yang membebankan. Negara juga menindak tegas praktik penimbunan (ihtikar), penyelundupan, maupun penyalahgunaan distribusi melalui penegakan sanksi pidana ('uqubat) yang menjerakan.

Kesimpulan

Prinsip-prinsip keadilan pengelolaan energi hanya dapat diterapkan secara utuh melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah). Dalam sistem ini, negara hadir sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai pelindung) yang memastikan seluruh kekayaan alam dikembalikan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat.

Dengan mengembalikan tata kelola migas sesuai tuntunan syariat, masyarakat akan dapat memperoleh BBM dengan mudah, lancar, dan terjangkau tanpa harus mengorbankan waktu dan keselamatan dalam antrean panjang.

Wallahu a'lam bish-shawab.

GONJANG-GANJING BBM: BUKTI NEGARA GAGAL MENGATUR KEDAULATAN ENERGI

2026-07-28T10:24:06.468+07:00

Oleh: Rastias

Penulis Lepas

Setiap hari, antrean kendaraan tampak mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kelangkaan BBM memicu antrean panjang di sejumlah wilayah, seperti Palembang, Sumatra Selatan, hingga Medan, Sumatra Utara. Wajah lelah terlihat jelas dari para pengendara yang menunggu berjam-jam demi memastikan kendaraan mereka tetap dapat melaju.

Bahkan, antrean tersebut telah menelan korban jiwa. Seorang sopir (50) dilaporkan meninggal dunia di balik kemudi di SPBU Jalan Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Korban diduga kuat mengembuskan napas terakhir akibat kelelahan fisik usai antre dalam waktu yang lama (BBC News, 14/7/2026).

Di balik antrean kendaraan yang mengular, tersimpan persoalan yang amat serius: terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, menurunnya produktivitas, serta melemahnya kualitas pelayanan publik. Apalagi antrean BBM ini telah berlangsung selama kurun waktu satu bulan. Di tengah kondisi ini, masyarakat patut bertanya: benarkah kedaulatan energi di negeri ini sedang baik-baik saja?

Sebelum terjadi kenaikan harga BBM, antrean panjang sejatinya telah menjadi fenomena tahunan. Situasi kian diperparah ketika pemerintah merilis kebijakan penyesuaian harga yang disertai pembatasan kuota pembelian. Akibatnya, tidak sedikit warga yang terpaksa membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal. Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola energi nasional sedang mengalami tekanan yang sangat berat.

Efek Panic Buying dan Ketergantungan Impor

Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah "seperti ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran" telah memicu kekhawatiran global terhadap pasokan minyak mentah. Blokade di jalur krusial seperti Selat Hormuz mengancam pelayaran kapal komersial, sehingga gangguan distribusi dan lonjakan harga minyak dunia tidak terelakkan.

Di dalam negeri, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), sembari menegaskan bahwa stok BBM nasional berada pada posisi aman. Namun, tingginya ketergantungan pada pasokan dan pasar luar negeri membuat stabilitas ekonomi domestik sangat mudah terguncang. Ketika impor BBM terhambat, dampaknya langsung merembet ke seluruh sektor kehidupan rakyat.

Liberalisasi Pengelolaan Migas

Fenomena antrean di SPBU merupakan krisis yang terus berulang dari tahun ke tahun. Ironisnya, jenis BBM yang langka adalah BBM bersubsidi yang menjadi tumpuan hidup rakyat kecil. Sungguh sebuah paradoks ketika BBM menjadi barang langka di negeri yang melimpah sumber daya alamnya.

Krisis ini berakar pada penerapan sistem ekonomi kapitalistis. Dalam tatanan ini, negara tidak lagi bertindak penuh sebagai pengurus rakyat (raa'in), melainkan kerap beroperasi layaknya korporasi dagang. Kebijakan publik yang lahir sering kali disesuaikan dengan kalkulasi untung-rugi dan kepentingan pemilik modal. Maka tidak heran jika kebijakan yang ditawarkan tidak pernah menyentuh akar persoalan. Negara justru merilis regulasi birokratis yang menyulitkan, seperti pembatasan kuota hingga kerumitan syarat verifikasi di SPBU.

Liberalisasi sektor migas dari hulu ke hilir membuat negara kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri. Ketika aktivitas eksplorasi, pengolahan, dan distribusi diserahkan kepada mekanisme pasar serta korporasi swasta atau asing, kebijakan energi nasional akan lebih sering memprioritaskan margin keuntungan korporasi dibandingkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Swasembada Energi dalam Kepemimpinan Islam

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang terbukti gagal mewujudkan kemandirian energi, Islam memiliki tata kelola yang mampu menjamin ketahanan energi sekaligus menyejahterakan rakyat.

Dalam tatanan pemerintahan Islam (Khilafah), penguasa menyadari betul kewajiban utamanya untuk mengurus dan melayani kebutuhan publik. Negara tidak boleh tunduk pada diktat korporasi swasta maupun asing, serta haram mengambil keuntungan bisnis dari penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Sistem Islam secara tegas melarang liberalisasi sumber daya alam. Bahan bakar dan sumber energi merupakan komoditas strategis yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi, mulai dari pengemudi angkutan umum, ojek online, kurir, pedagang keliling, hingga pekerja harian. Oleh karena itu, mewujudkan swasembada dan kemandirian energi merupakan kewajiban mutlak (wajib syar'i) bagi negara.

Dalam Fikih Kepemilikan Islam, sumber daya alam yang melimpah (seperti tambang minyak dan gas) dikategorikan sebagai Kepemilikan Umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang haram dikuasai oleh individu atau korporasi. Rasulullah ﷺ bersabda:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلَإِ، وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR. Abu Dawud).

Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, negara wajib mengelola sumber daya alam secara mandiri, lalu mengembalikan seluruh hasilnya kepada publik dalam bentuk kemudahan akses, harga terjangkau, dan distribusi yang merata tanpa birokrasi yang membebankan.

Kesimpulan

Negara tidak akan pernah mampu mandiri selama terus bergantung pada skema impor dan menyerahkan kekayaan alamnya kepada korporasi asing. Ketergantungan impor hanya akan menguras devisa, mengancam ketahanan nasional, serta membenturkan perekonomian pada gejolak geopolitik global.

Satu-satunya jalan untuk lepas dari jeratan krisis energi dan hegemoni asing adalah dengan mengembalikan tata kelola negara pada sistem Islam, yakni menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam seluruh aspek kehidupan demi terwujudnya kedaulatan energi yang hakiki.

Wallahu a'lam bish-shawab.

TAAT YANG TAK DIBENARKAN

2026-07-28T08:21:12.973+07:00

Oleh: Afifah N.A.

Penulis Lepas

Kewajiban menaati ulil amri kerap kali dijadikan instrumen dalil untuk melegitimasi seluruh kebijakan penguasa. Padahal, sebagaimana yang dipahami dalam prinsip fikih siyasah, tidak semua kebijakan pemerintah otomatis sejalan dengan syariat Islam.

Aksi demonstrasi damai dan kritik terbuka terhadap kebijakan publik bahkan tak jarang dicap secara peyoratif sebagai tindakan yang membahayakan stabilitas negara. Beberapa oknum tokoh kerap menggunakan narasi kewajiban taat kepada ulil amri secara tidak proporsional untuk melarang umat menyampaikan koreksi.

Dilansir dari portal resmi MUI (4/6/2026), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia secara fikih sah memenuhi syarat sebagai ulil amri (waliyyul amri).

Pandangan tersebut menegaskan bahwa Presiden Indonesia saat ini memenuhi kriteria keabsahan kepemimpinan, sehingga menaati kebijakannya diposisikan sebagai suatu kewajiban. Namun, implikasi dari narasi yang melarang keras kritik kepada penguasa rawan dimanfaatkan sebagai sarana untuk membungkam suara kritis masyarakat. Ketakutan akan sikap kritis umat timbul karena kesadaran publik dapat mendorong evaluasi mendasar atas sistem sekuler menuju penerapan tata kelola berbasis Islam.

Muhasabah Lil Hukkam sebagai Bentuk Amar Makruf Nahi Mungkar

Dalam Islam, mengoreksi dan mengkritisi kebijakan penguasa yang menyimpang (muhasabah lil hukkam) justru hukumnya wajib. Ketaatan kepada penguasa memang diperintahkan, tetapi ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, terutama untuk kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kebijakan yang menyengsarakan publik wajib dievaluasi dan dikoreksi.

Sebagai gambaran historis, Khalifah Umar bin Khattab RA pernah berkata di hadapan kaum muslimin: "Barang siapa di antara kalian melihat kebengkokan pada diriku, maka luruskanlah."

Muhasabah lil hukkam diwujudkan melalui aktivitas amar makruf nahi mungkar terhadap kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk meluruskan tatanan agar kehidupan bermasyarakat kembali berpegang teguh pada syariat Allah ﷻ.

Pelaksanaan amar makruf nahi mungkar menjadi sangat krusial hari ini di tengah penerapan sistem sekuler. Melalui muhasabah, masyarakat menyampaikan nasihat politik (siyasah) guna mengoreksi aturan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta membela hak-hak rakyat.

Membedakan Muhasabah Lil Hukkam dan Tindakan Bughat

Gagasan penegakan hukum Islam inilah yang seharusnya terus disuarakan secara luas. Sebuah negeri sulit mencapai keberkahan dan kedamaian yang hakiki apabila hukum yang diterapkan semata-mata bersumber dari aturan buatan manusia yang rentan disusupi hawa nafsu dan kepentingan materialistis. Amar makruf nahi mungkar dijalankan untuk mengingatkan penguasa agar bertobat dan mengganti tatanan sekuler menuju sistem Islam yang diridai Allah ﷻ.

Penting untuk ditegaskan bahwa muhasabah lil hukkam sama sekali berbeda dengan tindakan bughat:

Muhasabah Lil Hukkam: Aktivitas dakwah dan koreksi politik tanpa kekuatan senjata untuk meluruskan penyimpangan kebijakan demi kemaslahatan umum.
Bughat: Pembangkangan atau pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok muslim terhadap pemerintahan Islam (Khilafah) yang sah dengan mengusung takwil yang batil serta menyatakan perang terhadap negara.

Dengan demikian, menyamakan nasihat politik atau kritik masyarakat dengan tindakan bughat merupakan kekeliruan mendasar dalam Fikih Jinayah dan Siyasah.

Kesimpulan

Saatnya membangun kesadaran umum di tengah masyarakat mengenai makna ketaatan yang sejati. Menaati ulil amri memang merupakan kewajiban syar'i, namun umat perlu memahami syarat dan kriteria penguasa yang sah serta menjalankan hukum Allah ﷻ secara menyeluruh.

Kesadaran ini dapat dibangun melalui aktivitas dakwah Islam secara kafah. Melalui pemahaman yang lurus, institusi kepemimpinan Islam (Khilafah Rasyidah) akan dapat ditegakkan, sehingga fungsi ulil amri sebagai pelindung dan pengurus rakyat dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh alam.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KORUPSI MAKIN NAIK: CACAT MORAL ATAU CACAT SISTEM?

2026-07-27T08:56:48.535+07:00

Oleh: Vania Nurhayati

Santriwati PPTQ Darul Bayan Sumedang

Dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menambah panjang deretan skandal megakorupsi di Indonesia. Dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) ini berkaitan dengan tata kelola tambang batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PT Asabri (Persero), hingga PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Padahal, sosok Febrie sebelumnya dinilai memiliki rekam jejak yang cukup cemerlang dalam menangani berbagai skandal korupsi bernilai triliunan rupiah, seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), serta fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Namun, ketika figur yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum justru tersandung kasus serupa, publik layak bertanya: apa yang sebenarnya terjadi pada sistem hukum kita?

Akar Masalah: Cacat Sistemik Kapitalisme-Sekuler

Berulangnya kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat di lembaga tinggi negara membuktikan bahwa kejahatan ini bukan sekadar kasus penyimpangan individu (kasuistis), melainkan bentuk kerusakan yang bersifat sistematis. Akar masalah utamanya adalah penerapan sistem kehidupan sekuler-kapitalistik.

Sistem sekularisme yang memisahkan aturan agama dari kehidupan publik menempatkan manusia sebagai pembuat hukum yang berdaulat secara mutlak. Ketika hawa nafsu dan asas manfaat dijadikan timbangan dalam merumuskan kebijakan, aturan hukum yang lahir kerap disusupi oleh benturan kepentingan (conflict of interest). Dalam tatanan ini, kekuasaan dipandang sebagai sebuah keistimewaan (privilege) untuk menumpuk keuntungan pribadi dan kelompok, sehingga amanah pengurusan rakyat (ri'ayah) terabaikan.

Selama tatanan kehidupan masih bertumpu pada asas kapitalisme, bangsa ini tidak akan pernah mampu keluar dari lingkaran setan korupsi. Bagi seorang muslim, Islam bukan sekadar ajaran ritual ibadah mahdhah semata, melainkan sebuah ideologi (mabda') paripurna yang menyediakan panduan hukum untuk mengentaskan seluruh problematika kehidupan.

Solusi Komprehensif Islam: Sanksi Tegas dan Benteng Akidah

Dalam tatanan sistem pemerintahan Islam (Khilafah), pemberantasan korupsi ditopang oleh dua pilar utama yang kokoh:

Pencegahan Berbasis Akidah (Preventif): Akidah Islam yang tertancap kuat dalam diri setiap pejabat negara menjadi kontrol internal utama. Keyakinan akan pengawasan Allah ﷻ dan hari pembalasan (yaumul hisab) menjadikan hukum halal-haram sebagai standar berpikir, sehingga jiwa dan raganya terbenteng dari perbuatan fasik maupun mungkar.
Ketegasan Hukum Pidana (Kuratif): Sanksi pidana bagi pelaku korupsi (ghulul/khiyanah) dikategorikan sebagai hukuman ta'zir yang adil dan tegas. Jenis sanksi disesuaikan dengan tingkat kerugian negara dan dampak sosialnya, mulai dari penyitaan seluruh harta hasil korupsi, hukuman cambuk, pemenjaraan waktu lama, hingga sanksi hukuman mati bagi kasus megakorupsi yang merusak stabilitas ekonomi publik.

Kesimpulan

Maraknya kasus korupsi di Indonesia bukan semata disebabkan oleh cacat moral pada tingkat individu, melainkan dampak nyata dari cacat sistemik kapitalisme-sekuler yang merusak tatanan tata kelola bernegara.

Hanya dengan mengembalikan tata kelola kehidupan pada sistem Islam dan menerapkan syariat-Nya secara menyeluruh (kaffah), keadilan, transparansi, dan pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat diwujudkan secara nyata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MEGAKORUPSI TERUS TERULANG, HANYA ISLAM SOLUSINYA

2026-07-27T08:25:20.427+07:00

Oleh: Emawati

Penulis Lepas

Sungguh sangat ironis melihat rakyat kecil harus berjuang keras demi sekadar memenuhi kebutuhan pokok harian, sementara sebagian oknum pejabat justru melakukan korupsi secara masif untuk memperkaya diri sendiri tanpa rasa bersalah sedikit pun.

Dua kasus korupsi besar menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir karena mengungkap temuan barang bukti bernilai fantastis. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami asal-usul berbagai aset yang diduga berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (Liputan6, 22/7/2026).

Fenomena penyelewengan ini seolah telah mendarah daging dan tumbuh subur di negeri ini. Sangat memprihatinkan ketika oknum penegak hukum yang seharusnya membentengi keadilan justru ikut terjerumus menikmati uang rakyat. Praktik korupsi tidak pernah tuntas hingga ke akar-akarnya karena disinyalir terdapat jaringan pelindung hukum (law protection) yang melindungi para pelaku kejahatan keuangan tersebut.

Kerusakan Moral dan Kegagalan Hukum Sekuler

Namun, sebagaimana bangkai yang disembunyikan, kebusukan korupsi pada akhirnya terkuak juga di hadapan publik. Allah ﷻ membongkar skandal pejabat negeri yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat. Kejahatan megakorupsi ini mencerminkan kemunduran hukum yang amat parah, sebab instrumen hukum yang semestinya memberikan keadilan bagi masyarakat miskin justru disalahgunakan oleh segelintir elite demi meraup keuntungan pribadi.

Di saat rakyat menjerit akibat impitan biaya hidup yang kian mahal, para oknum penguasa justru merampas hak-hak publik. Pemerintah seharusnya bertindak tegas, berdaulat, dan tidak boleh bersikap lemah terhadap para keledai korupsi. Jika penanganan korupsi terus dibiarkan abai, bukan hanya kesejahteraan rakyat yang hancur, melainkan keberlangsungan negara pun berada di ambang keruntuhan. Anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan rakyat justru menguap akibat keserakahan individu.

Krisis moral ini lahir dari penerapaan sistem sekuler-kapitalistik yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Sistem kapitalisme menempatkan materi dan kekayaan sebagai ukuran keberhasilan utama. Akibatnya, lahir para pemimpin yang pragmatis dan hanya memanfaatkan suara rakyat sebagai jembatan untuk meraih kekuasaan dan menumpuk harta, tanpa memedulikan amanah pengurusan rakyat (ri'ayah).

Hukum Suap dan Gratifikasi dalam Perspektif Islam

Islam melarang keras segala bentuk suap-menyimak, gratifikasi, dan korupsi kekuasaan. Dari Abdullah bin 'Amr RA, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

“Rasulullah ﷺ melaknat orang yang menyogok (penyuap) dan orang yang menerima sogokan.” (HR. At-Tirmidzi).

Dalam sistem hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), tindak pidana korupsi (ghulul/khiyanah) berbeda kategori dengan tindak pidana pencurian (sariqah) yang dikenai sanksi potong tangan. Tindak pidana korupsi dan penyelewengan harta negara dikategorikan sebagai tindakan kejahatan ta'zir, di mana penetapan hukuman diserahkan kepada diskresi hakim (qadhi).

Sanksi pidana yang dijatuhkan sangat fleksibel dan dapat diperberat sesuai dengan besarnya dampak kerugian negara, mulai dari sita seluruh harta hasil korupsi, hukuman cambuk, penjara waktu lama, hingga sanksi hukuman mati bagi kasus megakorupsi yang merusak tata ekonomi negara.

Selain itu, Islam menerapkan sistem pembuktian terbalik serta larangan mutlak penerimaan gratifikasi atau hadiah bagi para pejabat negara guna menutup rapat celah korupsi sistemik.

Kesimpulan

Pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai hanya dengan rutin mengganti figur pejabat, melainkan memerlukan perubahan sistemik yang fundamental. Umat perlu membina kesadaran politik untuk beralih dari sistem sekuler yang rusak menuju penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah).

Hanya di bawah naungan institusi kepemimpinan Islam (Khilafah Rasyidah) yang menerapkan hukum-hukum Allah ﷻ, transparansi, keadilan, dan kesejahteraan sejati bagi seluruh warga negara akan dapat diwujudkan secara nyata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

HARI ANAK NASIONAL: SELAMATKAN GENERASI DENGAN TUJUAN HIDUP YANG BENAR

2026-07-27T07:10:12.443+07:00

Oleh: Nora Afrilia, S.Pd.

Guru dan Praktisi Pendidikan

Bulan Juli senantiasa menghadirkan momentum penting bagi pemenuhan hak-hak anak di Indonesia melalui peringatan Hari Anak Nasional (HAN). Peringatan ini berakar dari disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979, hingga akhirnya pemerintah menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tahunnya.

Poin krusial dalam peringatan ini adalah penegasan bahwa anak-anak merupakan pilar utama masa depan bangsa yang wajib dijamin hak-haknya oleh negara. Negara berkomitmen memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, rasa aman, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pada peringatan tahun ini, tema yang diusung adalah "Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" (Detik, 20/7/2026).

Namun, pencapaian tujuan mulia tersebut membutuhkan proses dan langkah-langkah optimal yang menyentuh akar persoalan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia masih dibayang-bayangi oleh maraknya tindak kekerasan, baik secara verbal, fisik, maupun seksual. Ironisnya, alih-alih diprioritaskan sebagai pembangun masa depan peradaban, keberadaan anak dalam tatanan sistem saat ini kerap sekadar diposisikan sebagai objek kepentingan kualitatif.

Anak sebagai Calon Pemimpin dan Pahlawan Bangsa

Menyiapkan anak sebagai pilar masa depan tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan kematangan visi dan konsep pendidikan mendasar agar akal dan jiwanya bersatu demi mewujudkan kemaslahatan hakiki.

Realita pahit hari ini justru bertolak belakang dengan cita-cita mulia tersebut. Berulangnya kasus perundungan (bullying), pelecehan seksual, kekerasan fisik, hingga kasus pembunuhan anak membuktikan bahwa terdapat jurang pemisah yang lebar antara target kebijakan perlindungan anak dengan fakta di lapangan.

Rasulullah ﷺ adalah teladan terbaik (uswatun hasanah) bagi setiap muslim. Beliau mendudukkan Islam bukan sekadar sebagai ikatan kepercayaan dogmatis di dalam dada, melainkan sebagai panduan paripurna untuk memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya menetapkan kearah mana pembentukan karakter anak hendak diarahkan: apakah mengutamakan ketakwaan kepada Sang Pencipta atau sekadar memperturutkan hawa nafsu dan kepentingan materialistis.

Sinergi Tiga Pilar: Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Mendidik anak memerlukan pendekatan menyeluruh yang menyentuh akal dan nuraninya. Nasihat yang disampaikan hendaknya meresap ke dalam pikiran tanpa paksaan, sementara keteladanan (uswah) dari orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat menjadi faktor pembentuk karakter yang paling dominan.

Namun, perlindungan dan edukasi anak tidak boleh sepenuhnya dibebankan ke pundak orang tua semata. Negara memikul peran strategis yang amat besar melalui penyediaan fasilitas penunjang yang menjamin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, saleh, dan siap memimpin peradaban di masa depan.

Negara pada hakikatnya bertindak sebagai pengayom (raa'in) dan pelindung (junnah) yang memberikan jalan keluar atas setiap krisis generasi. Tumbuh kembang anak yang sempurna membutuhkan sinergi dari seluruh elemen kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, kontrol masyarakat, hingga jaminan kebijakan negara yang berlandaskan syariat Islam.

Kesimpulan

Penyelamatan generasi penerus bangsa tidak akan pernah tuntas hanya melalui kampanye seremonial tahunan. Anak-anak Indonesia membutuhkan sistem kehidupan yang mampu mengarahkan tujuan hidup mereka secara benar, yaitu mengabdi kepada Allah ﷻ dan membawa kemaslahatan bagi seluruh alam.

Dengan mengembalikan peran negara sebagai pengurus rakyat yang bertakwa dan menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam secara menyeluruh (kaffah), keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan anak-anak Indonesia di dunia dan akhirat akan dapat diwujudkan secara nyata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

BEBASKAN UMAT DARI CENGKRAMAN LIBERALISME

2026-07-27T06:47:21.243+07:00

Oleh: Amila Shaliha

Penulis Lepas

Berbagai permasalahan kehidupan di negeri ini kian hari kian mengkhawatirkan, mulai dari krisis pendidikan, ketidakterjangkauan layanan kesehatan, hingga problematika sosial kemasyarakatan. Dalam dimensi sosial, tata kehidupan pergaulan generasi muda berada dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Penyimpangan demi penyimpangan marak terjadi, dan yang lebih memilukan, tindakan destruktif tersebut justru didominasi oleh kelompok usia remaja. Masa muda yang seharusnya dioptimalkan untuk mengukir prestasi dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa kini justru diwarnai oleh berbagai aktivitas yang jauh dari keberkahan.

Saat ini, tidak sedikit remaja tersibukkan oleh hal-hal yang tidak berfaedah akibat terdorong oleh puncaknya rasa ingin tahu tanpa filter keimanan. Salah satu fenomena yang kian berani menampakkan diri adalah perilaku lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBT). Gerakan ini diusung sebagai simbol kebebasan individu (liberalisme), di mana para pelakunya tanpa rasa malu mengumbar serta mempropagandakan gaya hidup yang menyimpang dari fitrah manusia di ruang publik.

Dampak Sistemik Perilaku Menyimpang

Para pengusung gaya hidup LGBT merasa memiliki kebebasan mutlak (hak asasi) untuk berperilaku sesuai dengan kecenderungan hawa nafsu mereka. Padahal, dampak sistemik dari penyimpangan sosial ini amat berbahaya dan mengancam keberlangsungan peradaban:

Krisis Kesehatan: Merebaknya penularan penyakit menular seksual yang berbahaya (seperti HIV/AIDS dan infeksi menular seksual lainnya).
Kerusakan Tatanan Nasab: Kekacauan silsilah keturunan serta kekeliruan penetapan identitas gender biologis anak.
Kerusakan Mental Generasi: Degradasi moral dan rusaknya pola pikir generasi penerus akibat normalisasi kemaksiatan.

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, penolakan tegas terhadap propaganda LGBT kerap kali tumpul. Hal ini terjadi karena pemikiran sebagian umat telah teracuni oleh paham liberalisme (kebebasan berperilaku). Paham liberalisme ini tumbuh subur karena asas negara dan tata kelola kehidupan berlandaskan sekularisme, yakni pemisahan agama dari urusan kehidupan publik dan bernegara.

Keraguan Regulasi dan Jebakan Paradigma HAM

Sikap dan keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait penanganan gerakan LGBT kerap tampak membingungkan dan berada di antara pusaran pro-kontra tanpa arah yang tegas. Sebagaimana dilansir oleh Tempo.co pada Kamis (9/7/2026), pemerintah menetapkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025. Namun, pemerintah mengklaim bahwa regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan individu LGBT sebagai ancaman negara secara mendiskreditkan.

Penetapan regulasi ini membuktikan bahwa pemerintah belum mampu mengambil sikap yang utuh berdasarkan sudut pandang hukum syariat Islam. Pemerintah terkesan lebih mengedepankan asas Hak Asasi Manusia (HAM) universal yang sekuler. Bahkan, pernyataan dari pejabat di Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Perpres tersebut rawan menjadi bentuk pelegalan diskriminasi terhadap komunitas LGBT, dengan alasan bahwa setiap warga negara "termasuk individu LGBT" berhak mendapatkan perlindungan hukum dan HAM secara penuh.

Ketidakmampuan negara dalam memberikan sanksi pidana yang tegas dan menjerakan bagi pelaku propaganda LGBT makin mempertegas bahwa pemerintah belum bersikap tegas dalam mengentaskan problematika ini. Gerakan LGBT sejatinya merupakan gerakan global yang terstruktur, sistematis, serta memiliki agenda politik jangka panjang, yakni pelegalisasian UU pernikahan sesama jenis. Konsep HAM dan kesetaraan gender sekuler sengaja dijadikan sebagai pintu masuk (bridgehead) utama untuk melegalkan norma baru tersebut.

Ketegasan Hukum Pidana Islam (Uqubat)

Kondisi tersebut amat bertolak belakang jika kita meneliti tatanan kehidupan dalam sistem Islam. Islam bukan sekadar ajaran yang mengatur dimensi ritual spiritual (ruhiyyah), melainkan juga ideologi tata negara (siyasiyyah) yang mampu mengentaskan seluruh bentuk penyimpangan sosial.

Dalam pandangan syariat Islam:

Status Hukum Kriminal (Jarimah): Setiap tindakan maksiat dan penyimpangan dari fitrah yang dilarang Allah ﷻ dikategorikan sebagai tindak kejahatan pidana (jarimah).
Sanksi Hukum Pidana (Uqubat): Negara bertindak tegas menerapkan sanksi pidana yang adil, baik berupa hudud, qisas, maupun ta'zir sesuai dengan tingkat kejahatannya.
Efek Pencegahan dan Penebus Dosa: Sanksi pidana syariat berfungsi sebagai pencegah (zawajir) bagi masyarakat umum agar tidak meniru kejahatan serupa, sekaligus sebagai penebus dosa (jawabir) bagi pelaku pidana di akhirat.

Kesimpulan

Penerapan sanksi yang tegas dan berkeadilan ini hanya dapat diwujudkan secara utuh apabila negara mengadopsi dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah). Hanya melalui penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, tatanan sosial yang aman, beradab, dan mendatangkan keberkahan (rahmatan lil 'alamin) dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.

Oleh karena itu, menjadi tugas dan kewajiban syar'i bagi seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mendakwahkan dan memperjuangkan kembali tegaknya syariat Islam secara menyeluruh di muka bumi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

TAWURAN: BUKTI GAGALNYA SISTEM PENDIDIKAN KAPITALIS

2026-07-26T07:26:46.538+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Tangan seorang pelajar putus akibat sabetan senjata tajam dalam tawuran antarkelompok remaja yang pecah di Jalan Raya Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, pada Senin malam (20/7/2026). Korban menderita luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis darurat (JPNN, 21/7/2026).

Tawuran pelajar bukanlah kasus baru di negeri ini. Peristiwa serupa yang terus berulang kerap memakan korban jiwa maupun cacat fisik permanen (seperti kebutaan hingga kehilangan anggota tubuh) hanya demi ajang pembuktian diri yang keliru. Remaja yang dianugerahi fisik dan akal sempurna justru mengorbankan masa depannya demi menuruti ego sesaat. Kendati korban terus berjatuhan, fenomena ini tidak kunjung mendatangkan efek jera bagi kelompok pelajar lainnya.

Sistem Sekuler-Kapitalistik sebagai Akar Masalah

Maraknya aksi kejahatan remaja ini lahir dari tatanan sistem kehidupan sekuler-kapitalistik. Sistem ini memisahkan aturan agama dari kehidupan publik (sekularisme) dan menjadikan materi sebagai tolok ukur utama keberhasilan (kapitalisme). Agama diringkas sebatas ritual ibadah individu dan pembinaan akhlak kognitif, sedangkan hukum syariat yang mengatur muamalah, pergaulan, sistem hukum, hingga politik dicampakkan.

Dampaknya terasa langsung pada dunia pendidikan. Lembaga sekolah hari ini terjebak dalam orientasi pragmatis yang hanya mengejar capaian nilai akademis dan gelar formal demi kemudahan mendapatkan pekerjaan. Pendidikan gagal menanamkan pemahaman hakiki tentang tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah ﷻ.

Rapuhnya benteng generasi muda diperparah oleh berbagai faktor sistemik:

Pola Asuh Teracuni Materialisme: Banyak orang tua terjebak dalam ritme kerja yang menyita waktu, sehingga pengasuhan anak terabaikan. Kewajiban orang tua keliru dimaknai sebatas pemenuhan materi dan biaya sekolah, tanpa pembinaan akidah yang mendalam.
Gempuran Informasi Tanpa Filter: Kemudahan akses internet dan media sosial menyuguhkan konten kekerasan, gim agresif, dan tayangan destruktif kepada anak-anak yang belum memiliki kemandirian berpikir (fathanah). Hal ini terjadi akibat kelalaian negara dalam menyaring arus informasi publik.
Jargon Kebebasan dan Hukum yang Lemah: Faham kebebasan berekspresi tanpa batas serta penetapan status hukum anak di bawah umur yang serba kompromistis dimanfaatkan sebagai pelindung, sehingga penegakan hukum gagal memberikan efek jera (zawajir).

Sistem Pendidikan Islam: Melahirkan Generasi Emas

Islam menyediakan solusi sistemis untuk mengentaskan kejahatan remaja melalui penerapan kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam. Peradaban Islam telah membuktikan keunggulannya dalam melahirkan ilmuwan-ilmuwan berdedikasi tinggi yang berkepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah), seperti Ibnu Sina (Bapak Kedokteran Modern), Al-Khawarizmi (Penemu Algoritma), Ibnu al-Haitsam (Pelopor Optik), hingga Al-Jazari (Pelopor Robotika Hidrolik).

Pendidikan Islam berhasil menancapkan akidah yang kokoh sehingga melahirkan pola pikir cemerlang dan visi hidup yang melampaui kepentingan duniawi. Anak didik yang dibina dalam sistem Islam akan memahami bahwa setiap perbuatannya terikat oleh hukum halal-haram dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Sejarah mencatat keteladanan orang tua Sultan Muhammad al-Fatih, yang sejak dini menanamkan visi nubuat penaklukan Konstantinopel. Pembentukan kepemimpinan tangguh tersebut dilakukan dengan menyeimbangkan penguasaan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sains, serta strategi militer di bawah bimbingan para ulama terkemuka.

Tiga Pilar Penjagaan Generasi dalam Islam

Dalam tatanan masyarakat dan negara Islam (Khilafah), generasi muda dibentengi oleh tiga pilar utama:

Ketakwaan Individu dan Keluarga: Orang tua dan anak memiliki pemahaman akidah yang jernih sehingga tatanan rumah tangga berfungsi sebagai benteng pertahanan moral pertama.
Kontrol Masyarakat (Amar Makruf Nahi Mungkar): Masyarakat diikat oleh rasa persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyyah) yang tanggap dan berani menegur segala bentuk kemungkaran sosial di lingkungan sekitar.
Penerapan Hukum Negara (Uqubat): Negara mengelola sistem hukum pidana syariat yang adil, proporsional, dan tegas untuk membentengi publik sekaligus memberikan efek jera secara tuntas.

Kesimpulan

Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan sebuah ideologi (mabda') yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia secara paripurna. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) merupakan satu-satunya jalan untuk menghentikan mata rantai kejahatan remaja dan mencetak generasi rabbani yang membawa kebaikan bagi seluruh alam.

Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Aku ridai Islam itu menjadi agamamu.” (QS. Al-Ma'idah: 3).

Wallahu a'lam bish-shawab.

LUKA HATI, BUNUH DIRI JADI SOLUSI?

2026-07-26T07:11:16.585+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Masyarakat Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, digemparkan oleh peristiwa memilukan pada Minggu (19/7/2026). Seorang ibu muda berinisial SE menduga memilih mengakhiri hidup bersama kedua anaknya. Peristiwa tragis tersebut dipicu oleh konflik rumah tangga yang berujung pada tekanan psikologis amat berat (Pontianak Post, 21/7/2026).

Sebelum kejadian, korban sempat merekam percakapan pilu bersama sang anak:

"Abang, tadi Papa bilang mau punya Mama baru, Abang mau tidak?" "Tidak, Abang maunya Mama lama. Nanti Bapak masuk neraka." "Kalau Mama mati bagaimana?" "Abang ikut Mama saja." "Adik bareng kita ya, Bang."

Rekaman percakapan tersebut menggetarkan hati siapa pun yang mendengarnya, menggambarkan betapa dalamnya kepedihan yang dirasakan oleh korban.

Tragedi serupa sebelumnya juga mengguncang publik di Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Seorang ibu berinisial EN (34) ditemukan tewas gantung diri di rumah kontrakan, bersanding dengan dua anak laki-lakinya yang meninggal akibat jeratan tali.

Dua peristiwa kelam ini menjadi gambaran nyata betapa beban fisik dan mental yang ditanggung seorang istri dan ibu kerap begitu berat, hingga ketika rasa putus asa memuncak, kematian keliru dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar.

Fenomena Keputusasaan dan Rapuhnya Kontrol Sosial

Secara alamiah, seorang ibu selalu menginginkan anak-anaknya tumbuh dalam kondisi layak, aman, dan tercukupi. Kekhawatiran terbesar seorang ibu adalah membayangkan anak-anaknya telantar dan menderita tanpa kehadirannya. Ketika pemikiran irasional (overthinking) menyelimuti mental yang kelelahan, keputusan fatal untuk "matibersama" keliru dipandang sebagai bentuk perlindungan.

Di sisi lain, pergeseran nilai kehidupan membuat kebahagiaan seorang istri kerap bergantung sepenuhnya pada perlakukan suami. Ketika harapan tersebut dihancurkan oleh pengkhianatan atau kekerasan emosional, dunia seolah kehilangan makna.

Kondisi ini diperparah oleh penerapan sistem kehidupan sekuler-kapitalistik. Dalam sistem ini, agama dipisahkan dari tata kelola kehidupan publik dan hanya dibatasi pada urusan ibadah ritual individu. Akibatnya, lahir manusia-manusia yang mengejar kebahagiaan materi semata. Laki-laki tumbuh tanpa pemahaman agama yang mendalam, sehingga abai terhadap peran utamanya sebagai qawwam (pemimpin dan pelindung) yang wajib menjaga amanah keluarga.

Tuntutan ekonomi juga memaksa para ibu berperan ganda, menjadi tulang punggung keluarga di samping mengurus rumah tangga. Ketika fisik lelah, beban mental menumpuk, dan dukungan spiritual minim, keputusasaan mudah merenggut jernihnya akal sehat. Sementara itu, lingkungan masyarakat yang makin individualistis dan acuh tak acuh (apatis) membuat individu yang berada dalam krisis mental merasa berjalan sendirian tanpa penopang sosial.

Kepemimpinan Laki-Laki dan Kedudukan Wanita dalam Islam

Islam menyediakan panduan komprehensif untuk membentengi tatanan keluarga agar tidak terjerumus dalam krisis mental dan spiritual.

Dalam hukum keluarga Islam, seorang suami memikul lima tanggung jawab utama:

Memberi Nafkah Lahir dan Batin: Wajib menyediakan pangan, sandang, papan, dan biaya kesehatan yang layak, serta memberikan kasih sayang, perhatian emosional, dan pemenuhan kebutuhan biologis.
Membimbing dan Mendidik Agama: Bertanggung jawab membina akidah istri dan anak-anak agar terhindar dari siksa neraka.
Perlakuan yang Baik (Mu'asyarah bil Ma'ruf): Bertutur kata santun, bersabar atas kekurangan istri, serta melarang keras segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis (KDRT).
Pelindung dan Pemimpin yang Adil: Wajib menjaga keselamatan, kehormatan, dan ketakwaan anggota keluarga.
Membantu Tugas Domestik: Meneladani Rasulullah ﷺ yang tidak segan membantu urusan rumah tangga demi meringankan beban istri.

Sebaliknya, Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan. Syariat tidak membebankan kewajiban mencari nafkah kepada wanita, melainkan meletakkannya di pundak ayah saat lajang dan suami setelah menikah. Islam menjamin hak kepemilikan harta wanita, melindungi kehormatannya melalui aturan penutupan aurat dan pergaulan syar'i, serta menempatkan ibu sebagai madrasah ula (sekolah pertama) bagi pencetak generasi peradaban.

Kesimpulan

Akidah Islam yang tertancap kokoh akan membentengi seseorang dari tindakan bunuh diri, sebab ia memahami bahwa hidup adalah amanah Allah ﷻ dan bunuh diri merupakan dosa besar yang diharamkan. Kesadaran bahwa tujuan hidup adalah meraih rida Allah ﷻ akan menjadikan setiap ujian rumah tangga disikapi dengan sabar, ikhtiar syar'i, dan tawakal.

Namun, perlindungan mental dan keselamatan keluarga tidak cukup diserahkan pada pertahanan individu semata. Negara berkewajiban hadir mewujudkan lingkungan sosial yang religius, menutup celah kemiskinan sistemis, menghidupkan budaya amar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat, serta menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam naungan Khilafah Rasyidah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SYARIAT DIPINGGIRKAN, MORAL HANYA KIASAN

2026-07-26T06:51:53.437+07:00

Oleh: Ummu Hafiz

Penulis Lepas

Kasus biadab kembali mengguncang nurani publik. Seorang wanita muda berusia 22 tahun berinisial IA di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandung dan dua orang pamannya selama sembilan tahun. Hal yang makin menyayat hati adalah ketika korban mengadukan tindakan keji tersebut kepada ibu kandungnya demi mendapat perlindungan, sang ibu justru memberikan respons dingin: "Tidak apa-apa, yang penting tidak hamil." (Kumparan, 16/7/2026).

Tragedi ini di luar nalar sehat manusia. Ayah kandung yang seharusnya menjadi benteng utama pelindung keselamatan dan kehormatan anak justru bertindak sebagai perusak. Paman yang semestinya menjadi pengayom keluarga pengganti figur ayah turut melancarkan kejahatan.

Di sisi lain, ibu kandung "tempat bermuara keamanan dan sekolah pertama (madrasah ula) bagi anak" telah kehilangan naluri keibuannya akibat degradasi moral yang parah. Akibat tekanan psikologis yang amat berat, korban sempat mengalami depresi hebat dan berulang kali melakukan percobaan bunuh diri.

Kerusakan Sistemik akibat Kapitalisme-Sekuler

Fenomena rusaknya pemikiran dan hilangnya kepekaan moral di tengah masyarakat ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diproduksi oleh sistem tatanan kehidupan sekuler-kapitalistik. Sistem yang memisahkan aturan agama dari kehidupan publik ini menjunjung tinggi kebebasan individu (liberalisme) di atas segala-galanya.

Atas nama Hak Asasi Manusia (HAM), aturan hukum positif dibuat serba kompromistis sehingga gagal berfungsi sebagai pemutus dosa (jawabir) maupun pencegah kejahatan (zawajir). Hukum yang lemah membuat para pelaku kejahatan tidak dihinggapi rasa takut, sementara korban terus berjatuhan.

Sekularisme meracuni pemikiran masyarakat dengan membatasi ruang lingkup Islam sebatas ritual ibadah individu semata, seperti salat, puasa, serta kepengurusan jenazah. Adapun aturan muamalah, aturan pergaulan (nizamul ijtima'iy), sistem hukum pidana (jinayah), hingga tata kelola negara justru diserahkan pada hukum buatan manusia yang sarat kelemahan dan bias kepentingan.

Islam: Ideologi yang Sempurna dan Paripurna

Islam bukan sekadar sekumpulan ritual atau tradisi keagamaan, melainkan sebuah ideologi (mabda') yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Keimanan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menuntut setiap muslim untuk tunduk pada syariat Islam secara menyeluruh (kaffah).

Al-Qur'an menata tata kelola kehidupan manusia dalam cakupan bidang yang sangat luas:

Akidah (Keimanan): Landasan keyakinan atas keesaan Allah ﷻ (Tauhid) yang menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan senantiasa diawasi dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Ibadah: Panduan tata cara hubungan ritual manusia dengan Sang Pencipta (hablum minallah).
Akhlak (Moralitas): Panduan nilai moral dalam interaksi sesama manusia (hablum minannas) dan alam semesta.
Hukum dan Syariat: Aturan tata kelola kemasyarakatan yang mencakup muamalah (ekonomi), munakahat (pernikahan), jinayat (hukum pidana), hingga siyasah (tata negara).
Tarikh (Sejarah) & Sains: Pelajaran (ibrah) dari rekam jejak generasi terdahulu serta isyarat ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan.

Ketegasan Sanksi Pidana Islam (Uqubat)

Dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), kejahatan pemerkosaan merupakan tindakan kriminal berat (jarimah). Sanksi pidana yang dijatuhkan sangat jelas dan adil:

Pelaku yang Sudah Menikah (Muhshan): Dijatuhi sanksi had perzinahan berupa hukuman rajam sampai mati di hadapan publik.
Pelaku yang Belum Menikah (Ghairu Muhshan): Dikenai sanksi cambuk 100 kali serta diasingkan dari lingkungan masyarakat selama satu tahun.

Sanksi yang tegas ini tidak hanya melunasi dosa pidana pelaku di akhirat (jawabir), melainkan juga secara efektif membentengi masyarakat dari terulangnya kejahatan serupa (zawajir). Hukuman buatan manusia yang diterapkan saat ini terbukti gagal memberikan efek jera, sebab mencampakkan hukum Sang Pencipta.

Kesimpulan

Keadilan hakiki dan kebersihan moral masyarakat tidak akan pernah dapat diwujudkan di bawah naungan sistem kapitalisme yang rusak. Allah ﷻ menegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Ma'idah: 45).

Oleh karena itu, penyelesaian tuntas atas maraknya kejahatan moral hanya dapat dicapai dengan mengembalikan kepemimpinan Islam dan menerapkan syariat-Nya secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai Khilafah Rasyidah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

REFLEKSI HARI ANAK NASIONAL 2026: ANAK INDONESIA BELUM SEPENUHNYA AMAN

2026-07-25T09:25:23.873+07:00

Oleh: Rina Marlina

Praktisi Pendidikan

Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap 23 Juli merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak di Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, bahagia, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Hari Anak Nasional 2026 mengusung tema "Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" dengan gerakan nasional berkategori tagar Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA). Tema tersebut mengandung harapan agar seluruh elemen bangsa bersinergi menciptakan ruang yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Namun, di balik semangat peringatan Hari Anak Nasional, realitas yang dihadapi anak-anak Indonesia masih jauh dari harapan. Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Ironisnya, kekerasan dan perundungan (bullying) justru marak terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak, yaitu rumah dan sekolah.

Fenomena Kekerasan dan Krisis Perlindungan

Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik terjadi di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Seorang siswa SMP nekat melempar bom molotov di lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aksi nekat tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk pelampiasan dendam karena pelaku mengaku menjadi korban perundungan di sekolah. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa korban yang tidak mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis dapat bertransformasi menjadi pelaku kekerasan baru.

Kejadian tersebut bukanlah kasus tunggal yang berdiri sendiri. Banyak anak yang menyimpan luka batin, kemarahan, dan rasa putus asa tanpa penanganan yang memadai. Jika kondisi ini terus dibiarkan, mata rantai kekerasan akan terus berulang dan melahirkan korban-korban baru.

Maraknya kekerasan terhadap anak, perundungan, kekerasan seksual, hingga berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya merupakan konsekuensi dari sistem kehidupan yang berlandaskan kapitalisme-sekuler. Sistem ini melahirkan pola hidup yang liberal, sehingga nilai-nilai agama semakin tersisih dari kehidupan publik. Akibatnya, kontrol sosial terhadap perilaku individu menjadi lemah dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Rapuhnya Lapisan Perlindungan Anak

Di sisi lain, perkembangan ruang digital yang minim pengawasan semakin memperparah keadaan. Berbagai konten yang mengandung kekerasan, pornografi, penyimpangan seksual, hingga gim yang sarat unsur agresivitas dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka apabila tidak disertai pengawasan serta bimbingan yang benar.

Lapisan perlindungan terhadap anak yang seharusnya hadir dari keluarga, masyarakat, dan negara pun dinilai belum berjalan secara optimal:

Keluarga: Lingkungan yang semestinya menjadi tempat teraman terkadang justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.
Masyarakat: Lingkungan sosial yang seharusnya berperan sebagai pengontrol moral sering kali memilih bersikap acuh tak acuh (individualis).
Negara: Pemerintah dipandang belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh melalui kebijakan yang efektif maupun penegakan hukum yang memberikan efek jera (zawajir) kepada pelaku.

Berbagai program perlindungan anak sering kali dinilai hanya bersifat seremonial tahunan dan belum menyentuh akar persoalan. Ketidaktegasan dalam mengawasi platform digital, lemahnya pembinaan moral generasi, serta belum optimalnya penegakan hukum menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak terus berulang.

Di bidang pendidikan, kurikulum sekuler dipandang belum mampu membentuk generasi yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai fondasi utama dalam berperilaku.

Penjagaan Sistemik dalam Pandangan Islam

Menurut pandangan Islam, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalankan secara terintegrasi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Negara berkewajiban menjadi raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang menjaga keselamatan jiwa, kehormatan, akal, harta, serta akidah setiap anak.

Negara wajib mewujudkan ekosistem yang kondusif melalui:

Sistem Pendidikan Berbasis Akidah: Membina kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah) siswa sejak dini.
Sistem Pergaulan Syar'i: Menjaga tata kelola sosial dan kehormatan di ruang publik.
Pembersihan Media Informasi: Membentengi ruang digital dari konten-konten destruktif dan merusak moral.
Penegakan Hukum yang Tegas: Menerapkan sanksi pidana (uqubat) yang adil terhadap pelaku kejahatan anak demi memberikan efek jera.

Kesimpulan

Perlindungan anak tidak cukup diwujudkan melalui slogan, peringatan tahunan, ataupun kampanye semata. Anak-anak membutuhkan sistem kehidupan yang mampu menjaga mereka sejak dari lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan masyarakat, hingga kebijakan negara.

Penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) mampu mewujudkan perlindungan yang hakiki bagi setiap anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan siap membangun peradaban yang cemerlang.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KRISIS MURID SD NEGERI: ANTARA PILIHAN ORANG TUA DAN KEGAGALAN SISTEM

2026-07-25T09:02:02.992+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Lonceng sekolah yang dulu memanggil harapan kini bergema di antara dinding-dinding yang sepi. Ia bagaikan sumur tua yang airnya perlahan mengering; meski mulutnya masih terbuka lebar, tak lagi cukup menyejukkan dahaga orang tua yang haus akan keamanan dan kebaikan bagi anak-anak mereka. Orang tua berjalan menjauh bukan karena tak ingin minum, melainkan karena tahu sumbernya sudah tercemar, dan kini mereka mencari mata air yang jernih, yang tidak akan merusak benih masa depan yang sedang tumbuh.

Tahun ajaran baru 2026/2027 menyuguhkan pemandangan yang memilukan di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai penjuru Indonesia. Alih-alih riuh penuh suara anak-anak, banyak ruang kelas justru tampak lengang. Ada yang hanya menerima 1–5 murid baru, bahkan tak sedikit yang tidak mendapatkan pendaftar sama sekali. Fenomena yang dilaporkan oleh berbagai media nasional ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan perubahan besar pada struktur masyarakat dan memudarnya kepercayaan publik terhadap tatanan pendidikan nasional.

Sekolah Negeri yang Kian Sepi

Kekurangan murid baru melanda wilayah dari Sabang sampai Merauke. Di Sumatra, SDN 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung hanya menerima dua siswa baru. Di Bengkulu, sebanyak 13 SDN di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki murid baru sama sekali di awal tahun ajaran ini. Di Jawa Tengah, SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang hanya mendapatkan tiga pendaftar, sementara SDN Cepokosawit II Kabupaten Boyolali hanya memperoleh satu siswa baru. Bahkan tiga SDN di Kabupaten Kalimanis, Blitar (termasuk SDN Kalimanis 4) tercatat tidak mendapatkan satu pun siswa baru.

Peneliti dari Lembaga Demografi FEB UI menyebutkan bahwa penyebab utamanya adalah berkurangnya jumlah anak usia sekolah akibat perubahan demografi: populasi penduduk yang mulai menua, perpindahan warga ke kawasan pemukiman baru, serta arus urbanisasi. Namun, terdapat alasan lain yang jauh lebih mendasar: banyak orang tua kini lebih memilih sekolah swasta yang menekankan pendidikan agama, ibadah, mengaji, dan pembentukan akhlak. Keputusan ini didorong oleh kekhawatiran mendalam akan keselamatan dan masa depan anak di tengah maraknya kerusakan moral serta kasus kenakalan remaja.

Sebagai tanggapan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana menerapkan kebijakan penggabungan (regrouping) sekolah. Namun, langkah ini berisiko menambah jarak tempuh anak ke sekolah tanpa jaminan transportasi umum yang aman dan memadai.

Akar Masalah yang Sebenarnya

Di balik pergeseran jumlah murid, tersembunyi kegagalan sistemik yang mendalam. Penurunan angka kelahiran bukanlah fenomena alami semata, melainkan dampak kebijakan ekonomi yang membuat biaya hidup kian mahal sehingga pasangan muda enggan menambah jumlah anak (childfree atau pembatasan anak). Sementara itu, arus urbanisasi deras terjadi karena kesenjangan kesejahteraan antara desa dan kota tak kunjung teratasi.

Namun, hal yang paling menyentuh hati adalah langkah para orang tua yang berbondong-bondong mencari sekolah bernuansa agama. Ini merupakan bentuk "protes diam-diam" terhadap sistem pendidikan sekuler-liberal yang dijalankan selama ini. Kurikulum nasional yang diubah berkali-kali ternyata tak mampu membendung meluasnya kerusakan moral di kalangan pelajar. Orang tua cemas anak-anak mereka terjerumus dalam pergaulan bebas dan kejahatan remaja, sehingga berusaha mencari tempat yang mampu membentengi akidah dan akhlak buah hatinya.

Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Negara

Islam memandang pendidikan bukan sebagai komoditas bisnis, melainkan kebutuhan dasar publik (al-hajah al-asasiyyah) dan pilar utama peradaban. Oleh karena itu, negara dalam sistem kepemimpinan Islam berkewajiban penuh menjamin ketersediaan, pemerataan, serta kualitas pendidikan yang layak dan gratis bagi seluruh rakyat.

Dalam naungan Khilafah, pendidikan tidak dipisahkan dari akidah Islam. Kurikulum dirancang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah agar output generasi tumbuh beriman, berakhlak mulia (syakhshiyyah islamiyyah), sekaligus mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Negara wajib menyediakan tenaga pendidik yang berkompeten dan sejahtera, serta memfasilitasi sarana-prasarana modern hingga ke pelosok desa tanpa membedakan status sekolah.

Kesimpulan

Kekhawatiran para orang tua saat ini harus diubah menjadi kesadaran politik (al-wa'yu as-siyasi) yang lebih luas: masalah pendidikan bukan sekadar menyelamatkan anak masing-masing secara pragmatis ke sekolah swasta, melainkan perlawanan terhadap sistem sekuler-liberal yang merusak generasi. Umat perlu membangun kesadaran bersama untuk mengembalikan tata kelola pendidikan dan kehidupan bernegara sesuai dengan syariat Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

REFLEKSI HAN 2026: ANAK INDONESIA BELUM AMAN

2026-07-25T08:32:12.440+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan". Kolaborasi ini diwujudkan melalui gerakan nasional dengan tagar Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA). Namun, realitas di lapangan menunjukkan kenyataan pahit bahwa anak-anak Indonesia masih jauh dari kata aman.

Angka kekerasan terhadap anak masih berada pada taraf yang mengkhawatirkan, baik yang terjadi di lingkungan domestik (rumah) maupun lingkungan pendidikan (sekolah). Tidak hanya menjadi korban, anak-anak hari ini kian rentan terseret menjadi pelaku kekerasan dan tindak kriminalitas akibat krisis moral yang sistemik.

Anak dalam Jeratan Sistem Sekuler

Tata kehidupan sekuler yang diterapkan hari ini melahirkan pola perilaku liberal di tengah masyarakat. Di sisi lain, ruang digital yang tanpa filter mempercepat perusakan mental generasi muda. Dalam sistem kapitalisme, pilar-pilar perlindungan anak (mulai dari lingkungan keluarga, kontrol masyarakat, hingga jaminan negara) mengalami kegagalan fungsi (systemic breakdown).

Kebijakan perlindungan anak yang dikeluarkan pemerintah seolah-olah sekadar menjadi jargon formalitas dan seremonial tahunan yang jauh dari esensi perlindungan hakiki. Ketidakseriusan negara tampak jelas dari minimnya ketegasan terhadap platform digital yang merusak akidah dan moral anak (seperti maraknya judi online, konten pornografi, hingga gim yang menjadi sarang predator pedofilia) serta tidak hadirnya sanksi hukum yang memberikan efek jera (zawajir) bagi para pelaku tindak kriminalitas terhadap anak.

Penjagaan Institusi Khilafah terhadap Anak

Dalam tatanan pemerintahan Islam (Khilafah), negara bertindak sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang wajib menjaga nyawa, fisik, mental, serta akidah anak-anak. Negara mewujudkan tata sosial yang kondusif melalui penerapan sistem pergaulan Islam (nizamul ijtima'iy), sehingga anak terhindar dari bahaya eksploitasi dan kekerasan seksual.

Anak dalam Islam diposisikan sebagai amanah besar dari Allah ﷻ. Negara akan memfasilitasi keluarga dan masyarakat agar aktif menjalankan peran perlindungan syar'i melalui beberapa pilar utama:

Penjagaan Hak sejak Dini: Menjamin hak hidup dan nasab sejak dalam kandungan, serta menjamin pemenuhan nafkah, kasih sayang, dan keadilan.
Pendidikan Berbasis Akidah: Membina keimanan dan akhlak anak sejak usia dini agar terbentuk kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah).
Perlindungan Fisik dan Mental: Menghormati kedudukan anak sebagai manusia, membentengi mereka dari ancaman kejahatan, serta menyiapkan mereka menjadi generasi penerus peradaban.

Adab Rasulullah ﷺ kepada Anak-Anak

Rasulullah ﷺ adalah uswatun hasanah yang sangat memuliakan dan menyayangi anak-anak, sehingga mereka dapat merasakan kehangatan dan keamanan di ruang keluarga maupun ruang publik.

Beliau memberikan keteladanan dengan menyayangi dan melembutkan hati anak-anak, seperti menggendong Hasan dan Husain di atas pundak beliau saat salat dan menyampaikan khutbah, menyapa serta menghargai pendapat anak, mengajak mereka bermain dan bercanda, hingga senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka. Rasulullah ﷺ membuktikan bahwa memuliakan anak dilakukan dengan cinta kasih dan bimbingan ilmu, bukan dengan ancaman, kekerasan, apalagi tindakan melukai demi emosi dan kebencian sesaat.

Sanksi Pidana Islam (Uqubat) atas Kejahatan terhadap Anak

Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) menerapkan sanksi tegas, adil, dan tidak pandang bulu untuk melindungi hak-hak anak agar tidak ada pihak yang meremehkan keselamatan generasi:

Kejahatan Pembunuhan Anak: Dijatuhi sanksi qisas yang setimpal.
Penganiayaan Fisik: Dikenai sanksi diyat (denda ganti rugi) atau qisas sesuai tingkat kelukaan.
Penelantaran Nafkah: Pelaku diwajibkan membayar seluruh utang nafkah secara hukum.
Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan: Dijatuhi sanksi had atau ta'zir yang sangat berat.
Pencurian Harta Anak Yatim & Perundungan (Bullying): Dikenai sanksi ta'zir, kewajiban ganti rugi, serta sanksi sosial.

Apabila orang tua terbukti melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap anak kandungnya, negara berhak mencabut hak asuh (hadhanah) dan membatalkan kewaliannya demi keselamatan sang anak.

Kesimpulan

Anak-anak hanya akan mendapatkan ruang aman dan nyaman yang hakiki di bawah naungan penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai Khilafah Rasyidah. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).

Wallahu a'lam bish-shawab.

PROBLEM SOLVING SEKOLAH NEGERI SEPI PEMINAT

2026-07-25T08:09:13.132+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai wilayah Indonesia kembali menghadapi krisis penerimaan murid baru pada tahun ajaran baru. Bahkan, fenomena memprihatinkan terjadi di Kabupaten Blitar, di mana tiga SD Negeri tercatat sama sekali tidak mendapatkan pendaftar (nihil siswa).

Beberapa faktor teknis penyebabnya meliputi:

Penurunan Demografi: Jumlah anak usia sekolah di sekitar lokasi sekolah kian minim akibat melandainya tingkat pertumbuhan penduduk dan tren struktur populasi yang menua.
Urbanisasi Masif: Perpindahan keluarga muda dari pedesaan ke pusat kota demi mengejar peluang ekonomi.
Pergeseran Orientasi Pendidikan: Para orang tua kini cenderung lebih memilih sekolah swasta berbasis agama yang memprioritaskan pengajaran ibadah, hafalan Al-Qur'an, dan pembinaan akhlak.

Pilihan orang tua menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta dilandasi rasa cemas yang tinggi terhadap keselamatan moral anak-anak mereka dari ancaman maraknya kenakalan remaja. Sementara itu, solusi yang ditawarkan pemerintah berupa penggabungan (regrouping) beberapa SD Negeri terbukti sulit diimplementasikan di lapangan, sebab kebijakan tersebut berisiko menambah jarak tempuh siswa dari rumah menuju sekolah.

Akar Persoalan: Kegagalan Demografi, Ekonomi, dan Kurikulum Sekuler

Maraknya krisis murid baru di SD Negeri pada hakikatnya merupakan dampak dari perubahan struktur demografi akibat kegagalan kebijakan makro. Program pengendalian populasi masa lalu yang menekan angka kelahiran kini berbenturan dengan beratnya kondisi ekonomi rumah tangga. Biaya hidup yang melonjak tinggi serta sulitnya meraih kesejahteraan finansial membuat banyak pasangan muda hari ini enggan memiliki banyak anak.

Opsi urbanisasi kian marak akibat kesenjangan pendapatan yang lebar antara desa dan kota. Mengembangkan taraf hidup di pedesaan dirasa kian sulit, sehingga banyak keluarga muda memilih pindah ke perkotaan yang menawarkan pusat industri, arus perputaran uang yang cepat, serta kelengkapan sarana publik.

Di sisi lain, keputusan para orang tua untuk memindahkan anak-anak mereka ke sekolah berbasis agama menunjukkan kekhawatiran besar terhadap kerusakan generasi akibat penerapan sistem sekuler-liberal. Sistem yang memisahkan nilai-nilai agama dari tata kelola publik ini terbukti memproduksi berbagai kejahatan moral di lingkungan pelajar, mulai dari tawuran, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan bullying (perundungan).

Upaya pemerintah yang terus-menerus mengubah kurikulum nasional berulang kali terbukti tidak mampu membendung arus dekadensi moral ini, sebab fondasi pendidikan yang digunakan tetap bertumpu pada dasar sekuler.

Sistem Pendidikan Islam sebagai Solusi Hakiki

Dalam perspektif Islam, pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar publik (al-hajah al-asasiyyah) sekaligus pilar penting peradaban. Oleh karena itu, negara memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin ketersediaan akses pendidikan yang merata, berkualitas tinggi, dan gratis bagi seluruh rakyat.

Sistem Pendidikan Islam dalam institusi Khilafah menggunakan kurikulum tunggal berbasis akidah Islam guna mewujudkan dua output utama:

Membentuk Kepribadian Islam (Syakhshiyyah Islamiyyah): Membina cara berpikir (aqliyyah) dan pola perilaku (nafsiyyah) anak didik agar terikat pada syariat.
Menguasai Sains dan Teknologi: Mencetak generasi unggul yang mahir dalam ilmu pengetahuan modern untuk kemajuan peradaban.

Negara bertindak sebagai penjamin utama dengan menyediakan sarana prasarana modern, infrastruktur pendukung, serta memberikan kesejahteraan yang sangat memadai bagi para guru dan tenaga pendidik.

Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dari sekadar keinginan pragmatis menyelamatkan anak masing-masing menjadi kesadaran politik (al-wa'yu as-siyasi), yakni memahami bahwa kerusakan generasi hari ini merupakan masalah sistemik akibat penerapan sekularisme. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dakwah politik (da'wah siyasiyyah) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat akar rumput (grassroots), ulama, akademisi, hingga tokoh publik untuk memperjuangkan penerapan Islam secara menyeluruh (kaffah).

Hanya dengan kembali pada syariat Islam, akan terbentuk generasi rabbani yang kokoh dan peradaban yang membawa kebaikan bagi seluruh alam. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya': 107).

Wallahu a'lam bish-shawab.

MUHASABAH LIL HUKKAM BUKAN MEMBANGKANG

2026-07-25T07:48:50.298+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi hari ini, berbagai kebijakan publik yang dirilis pemerintah dirasakan masih jauh dari kata menyejahterakan rakyat. Melonjaknya harga kebutuhan pokok, terbatasnya akses pendidikan, hingga mahalnya biaya kesehatan kian membebani masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah.

Skema jaminan kesehatan nasional yang menerapkan kategorisasi kelas berdasarkan besaran premi belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan merata. Di sisi lain, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menuai polemik di ruang publik terkait ketepatan sasaran dan tata kelola anggrannya.

Kondisi ini memicu gelombang penyampaian aspirasi dan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa, kelompok buruh, hingga publik secara umum. Aksi turun ke jalan dilakukan sebagai sarana agar suara dan penderitaan rakyat dapat didengar oleh para pengambil kebijakan.

Rakyat menggunakan hak kritisnya demi membendung dampak kebijakan yang dirasakan mengancam kelangsungan hidup, seperti kenaikan harga BBM dan intensifikasi pemungutan pajak yang tidak diimbangi oleh pemerataan pembangunan.

Namun ironisnya, kritik terbuka dan demonstrasi damai tersebut kerap dicap secara peyoratif sebagai tindakan "membangkang". Untuk meredam gejolak penolakan publik, penguasa kerap mendekati para tokoh dan ulama guna menggalang dukungan legitimasi moral. Sayangnya, terdapat oknum tokoh yang memanfaatkan dalil kewajiban taat kepada ulil amri secara tidak proporsional untuk membungkam sikap kritis masyarakat.

Penyalahgunaan Dalil Ketaatan dalam Sistem Sekuler

Penggunaan dalil ketaatan kepada ulil amri sekadar untuk melegitimasi kebijakan penguasa yang bertentangan dengan prinsip syariat merupakan bentuk bias pembacaan hukum. Narasi haramnya melepaskan ketaatan terhadap penguasa sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membungkam suara kritis umat yang menuntut perubahan dari tatanan sekuler menuju penerapan syariat Islam. Dalam sistem sekuler-kapitalistik, tokoh dan Ulama kerap hanya diposisikan sebagai "stempel legitimasi" agar kebijakan pemerintah terkesan sah menurut ajaran agama.

Padahal, menyuarakan kebenaran dan mengoreksi kebijakan penguasa merupakan bagian tak terpisahkan dari pilar amar makruf nahi mungkar. Allah ﷻ berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah...” (QS. Ali 'Imran: 110).

Melalui ayat ini, Allah ﷻ mengaitkan predikat "umat terbaik" (khairu ummah) dengan keaktifan melakukan amar makruf nahi mungkar, termasuk di dalamnya aktivitas muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa) yang hukumnya wajib bagi setiap muslim.

Dalam tatanan pemerintahan Islam, muhasabah bertujuan untuk menegakkan konsistensi ketaatan pada syariat. Sementara dalam sistem sekuler, muhasabah berfungsi untuk mengkritisi kebijakan yang menyengsarakan publik, serta mengingatkan penguasa agar kembali pada tuntunan hukum Allah ﷻ.

Membedakan Muhasabah Lil Hukkam dan Tindakan Bughat

Aktivitas muhasabah lil hukkam adalah bentuk koreksi politik (siyasah) agar setiap kebijakan negara selaras dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini sangat berbeda dengan tindakan bughat yang diharamkan oleh syariat:

Muhasabah Lil Hukkam: Aktivitas dakwah dan nasihat politik tanpa kekuatan senjata untuk meluruskan penyimpangan kebijakan demi kemaslahatan publik.
Bughat: Tindakan pembangkangan atau pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok muslim terhadap pemerintahan Islam (Khalifah) yang sah dengan mengusung takwil yang batil.

Oleh karena itu, menyamakan nasihat politik atau aksi demonstrasi damai dengan tindakan bughat merupakan kekeliruan mendasar dalam fikih siyasah.

Solusi Sistemis: Mewujudkan Ketaatan Hakiki

Untuk mewujudkan ketaatan kepada ulil amri yang ideal dan sesuai syariat, dibutuhkan tegaknya sistem kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat secara menyeluruh (kaffah). Oleh karena itu, dakwah politik (da'wah siyasiyyah) untuk memahamkan umat menjadi hal yang amat krusial.

Tegaknya Khilafah Rasyidah akan melahirkan penguasa yang bertindak sebagai raa'in (pengurus) yang menjalankan hukum-hukum Allah ﷻ dan memikul tanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Setiap individu dan penguasa kelak akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Muddatstsir: 38).

Kesimpulan

Aktivitas mengoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam) bukanlah bentuk pemberontakan atau pembangkangan sipil yang terlarang, melainkan kewajiban syar meletakkan kebenaran pada tempatnya. Perubahan sejati hanya akan terwujud tatkala umat bersatu mendakwahkan Islam kafah guna mengembalikan kepemimpinan Islam yang haq, sehingga ketaatan kepada ulil amri berbuah keadilan, kemakmuran, dan rida Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SEKOLAH NEGERI SEPI, SEKOLAH SWASTA DIMINATI: ADA APA DENGAN PENDIDIKAN KITA?

2026-07-25T07:30:48.605+07:00

Oleh: Murni Supirman

Aktivis Muslimah

Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai wilayah Indonesia menghadapi tantangan serius berupa minimnya jumlah pendaftar. Fenomena ini melanda beberapa daerah (mulai dari Lampung, Banten, hingga Jawa Timur) dengan berbagai faktor penyebab teknis maupun struktural (Metro TV News, 17/7/2026).

Fenomena krisis murid baru di sejumlah SD Negeri menjadi babak baru yang mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan hari ini. Bahkan di beberapa sekolah, panitia penerimaan peserta didik baru tidak mendapatkan satu siswa pun. Kondisi ini bukan sekadar masalah teknis penataan zonasi sekolah, melainkan cerminan potret buram kegagalan sistemik dalam pengelolaan demografi, penjaminan mutu pendidikan oleh negara, serta krisis moralitas generasi.

Kebijakan penggabungan (regrouping) sekolah yang ditawarkan pemerintah terbukti hanya menjadi solusi kosmetik (patchwork) yang justru berpotensi membebani rakyat akibat jarak tempuh sekolah yang semakin jauh.

Tiga Masalah Utama Krisis Peserta Didik

Jika dibedah secara mendalam, krisis murid baru di sekolah negeri berakar pada tiga permasalahan utama yang saling berhubungan:

Transisi Demografi dan Beban Ekonomi Pasangan Muda: Penurunan jumlah anak usia sekolah terjadi akibat perubahan struktur demografi. Program pengendalian populasi masa lalu yang menekan angka kelahiran kini berbenturan dengan beratnya kondisi ekonomi rumah tangga. Tingginya biaya hidup dan sulitnya mencapai kesejahteraan finansial mendorong sebagian pasangan muda hari ini menunda atau membatasi jumlah anak (childfree atau keluarga kecil).
Urbanisasi Masif akibat Kesenjangan Wilayah: Minimnya lapangan kerja di pedesaan serta rendahnya standar upah menciptakan pola migrasi penduduk secara masif. Kesenjangan pendapatan antara desa dan kota membuat wilayah-wilayah penyangga di sekitar SD Negeri kian menyusut dari keberadaan generasi muda usia produktif.
Kekhawatiran Orang Tua atas Kegagalan Kurikulum Sekuler: Poin paling krusial dari fenomena ini adalah bergesernya orientasi orang tua yang kini lebih memilih sekolah swasta berbasis agama. Langkah ini diambil karena orang tua didera rasa cemas luar biasa terhadap keselamatan fisik dan moral anak-anak mereka. Maraknya kenakalan remaja, kasus pergaulan bebas, tawuran, hingga tindak kriminalitas di kalangan pelajar merupakan buah nyata dari penerapan sistem peradaban yang sekuler-liberal.

Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan publik ini telah gagal membentuk karakter dan kepribadian siswa. Perubahan kurikulum nasional yang dilakukan pemerintah berulang kali terbukti mandul dalam membendung dekadensi moral, sebab fondasi dasar pendidikan yang digunakan tetap bertumpu pada asas sekuler.

Kegagalan Ideologis dan Solusi Konstruksi Pendidikan Islam

Penyebab utama dari karut-marut ini jelas lahir dari ideologi yang diadoptasi oleh negara. Pemisahan aturan agama dari tata kelola publik telah menciptakan kegagalan abadi di dunia pendidikan. Ketidakpercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri timbul karena kurikulum yang ada tidak menempatkan pembentukan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi utama.

Untuk keluar dari krisis ini, dibutuhkan solusi fundamental melalui rekonstruksi Sistem Pendidikan Islam. Islam memandang pendidikan bukan sebagai komoditas komersial, melainkan kebutuhan dasar publik (al-hajah al-asasiyyah) sekaligus pilar utama pembangun peradaban.

Dalam institusi pemerintahan Islam (Khilafah), negara bertanggung jawab secara mutlak atas pemenuhan hak pendidikan terbaik bagi seluruh warga negara:

Penjaminan Akses dan Pembiayaan: Negara wajib menjamin ketersediaan, pemerataan, dan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi seluruh rakyat tanpa menciptakan jurang pemisah antara sekolah negeri dan swasta. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh kas negara (Baitulmal).
Kurikulum Berbasis Akidah Islam: Kurikulum dirancang untuk mencetak output generasi yang memiliki kepribadian Islam (pola pikir dan pola sikap syar'i) sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Fasilitas dan Tenaga Pendidik Berkualitas: Negara memfasilitasi guru-guru berdedikasi dengan gaji yang sangat memadai, sarana prasarana modern, serta infrastruktur pendukung yang merata di seluruh wilayah.

Kesimpulan dan Urgensi Kesadaran Politik Umat

Di sisi lain, masyarakat perlu membangun kesadaran politik (al-wa'yu as-siyasi) yang sistemik. Para orang tua tidak boleh sekadar berpikir pragmatis untuk menyelamatkan anak masing-masing dengan "mengungsi" ke sekolah swasta. Umat harus menyadari bahwa krisis pendidikan dan kerusakan moral generasi merupakan masalah sistemik akibat penerapan sistem sekuler-liberal.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat, tokoh edukator, dan para pengemban dakwah untuk bersama-sama membangun kesadaran umum di tengah publik. Kesadaran politik ini diwujudkan melalui aktivitas dakwah politik (da'wah siyasiyyah), yakni menggerakkan umat secara sadar untuk mengganti sistem sekuler yang rusak menuju penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) demi menyelamatkan masa depan generasi menuju peradaban emas yang diridai Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.