GUDANG OPINI

ZIONIS SAHKAN KEBIJAKAN, MUSLIM GAZA SEMAKIN DI UJUNG TANDUK

2026-04-11T12:58:00.008+07:00

Oleh: Najwa Fikriya

Penulis Lepas

Takbir kemenangan kaum Muslim bergema, dan umat Islam di seluruh dunia merayakan kebahagiaan. Namun, di belahan bumi lainnya, terdapat kaum Muslim yang tidak bisa merasakan kebahagiaan di bulan kemenangan ini. Sebaliknya, mereka justru menerima kabar buruk yang menimpa mereka akibat kebijakan yang diambil oleh Zionis Israel.

Kabar terbaru dilansir dari Detik News (31/03/2026), yang mengabarkan kejutan dari Tel Aviv, di mana parlemen Israel mengesahkan undang-undang terbaru terkait hukuman mati bagi warga Palestina yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap warga Israel.

Keputusan ini menuai banyak kecaman, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menentang keras pengesahan undang-undang (UU) tersebut. Undang-undang ini menilai hukuman mati dengan cara digantung sebagai opsi standar untuk warga Palestina. Padahal, UU ini dikecam keras karena dianggap rasis, kejam, dan melanggar hak asasi manusia (HAM), serta bertentangan dengan kewajiban hukum internasional.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Israel semakin jelas, dengan tujuan yang belum tercapai. Meskipun mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak, pemerintah Israel tetap mengesahkan UU tersebut, bahkan meski kebijakan itu melanggar hak-hak dasar manusia dan hukum internasional.

Pergeseran Tujuan Zionis Israel

Pengesahan UU rasis tersebut semakin menunjukkan kegagalan Zionis dalam merampas tanah Palestina. Meskipun mereka melakukan perampasan secara zalim dengan penindasan yang kejam, bahkan membunuh, hal itu tidak membuat warga Muslim Palestina menyerahkan tanah mereka begitu saja. Mereka tetap kokoh dan teguh di garda terdepan untuk mempertahankan tanah yang merupakan hak mereka sebagai umat Islam. Perlawanan warga Gaza yang tidak pernah kendor sedikit pun menjadikan pemerintah Israel kehabisan akal dalam mencari cara. Akhirnya, jalan yang dipilih adalah mengesahkan UU tersebut.

Keberanian Zionis Israel untuk melanjutkan tujuan jahat mereka semakin jelas melalui kebijakan-kebijakan yang buruk dan kejam, yang mereka gunakan untuk memuluskan jalan menuju tujuan tersebut. Ironisnya, meskipun UU yang kejam itu telah disahkan oleh pemerintah Israel secara terang-terangan, pemimpin di seluruh dunia, baik negara Muslim maupun non-Muslim, hanya mampu mengecam, mengkritik, dan menentangnya tanpa mengambil tindakan nyata.

Ketiadaan Tindakan Nyata dari Pemimpin Dunia Islam

Mirisnya, respon pemimpin negara-negara Muslim sangatlah lemah. Mereka hanya bisa mengecam atau diam tanpa melakukan perlawanan apapun untuk membela warga Muslim Palestina. Kecaman keras saja tidak cukup untuk mencegah kedzaliman Zionis Israel. Sebaliknya, serangan yang dilancarkan setiap detiknya semakin brutal dan berbahaya, serta penuh dengan tindakan rasis yang tidak pandang bulu.

Saat ini, pemimpin negara-negara Muslim harus bangun dan sadar akan kebijakan kufur yang justru menumbalkan kaum Muslim lainnya demi mendapatkan kekuasaan dan tanah milik kaum Muslim. Para pemimpin harus berani mengambil langkah-langkah nyata, baik dalam bentuk fisik maupun politik, untuk menghadapi kebiadaban Zionis Israel yang didukung oleh negara adidaya.

Tanggung Jawab Kaum Muslim dalam Membebaskan Palestina

Sudah terlalu banyak bukti nyata mengenai kedzaliman yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Semua lembaga internasional, apapun itu, ternyata tidak dapat diharapkan dalam menyelesaikan konflik ini. Hal ini menunjukkan bahwa membebaskan Palestina adalah tanggung jawab kita, umat Muslim, tanpa menggantungkan keputusan kepada PBB yang jelas tidak berpihak pada kaum Muslim. PBB tidak bisa diharapkan karena dasar kebijakannya tidak didasarkan pada aturan Islam.

Selain itu, seluruh umat Muslim di dunia harus sadar akan pentingnya persatuan dalam satu kepemimpinan Islam. Satu-satunya solusi untuk menyelesaikan pembantaian terhadap umat Muslim Palestina dan membebaskan mereka dari cengkeraman Zionis Israel adalah dengan jihad. Hanya jihad yang mampu menyelesaikan masalah di Palestina.

Maka, umat Muslim di seluruh dunia harus memiliki satu pemikiran, perasaan, peraturan, dan kepemimpinan Islam. Untuk itu, kita harus mulai dengan menggagas perubahan dalam umat untuk mengkaji Islam secara ideologis dan intensif, serta berdakwah Islam sesuai dengan thariqah (cara) dakwah yang dilakukan Rasulullah ﷺ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

ISLAM MENJAMIN KEMANDIRIAN BBM

2026-04-11T12:39:00.003+07:00

Oleh: Yuni Oktaviani

Aktivis Muslimah, Pekanbaru-Riau

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Terancamnya jalur distribusi minyak di Selat Hormuz menghambat pasokan BBM (bahan bakar minyak) ke Indonesia. Kenaikan biaya angkut diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga BBM di tanah air, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah. Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, apakah mungkin negara tidak dapat mengandalkan pasokan minyak dari dalam negeri?

Dilansir dari Kompas, 01 April 2026, isu kenaikan harga BBM yang sempat memicu kepanikan mulai mereda setelah pemerintah memastikan kabar tersebut tidak benar. Namun, dampaknya masih terasa di lapangan, seperti antrean panjang dan kosongnya ketersediaan BBM di beberapa SPBU.

Dampak Konflik terhadap Impor Minyak

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan minyak bumi Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia yang masih merupakan pengimpor bersih minyak, di mana sebagian besar pasokan minyak berasal dari Timur Tengah. Akibat konflik ini, jalur distribusi di Selat Hormuz dipastikan terancam.

Harga minyak dunia melonjak tajam dan diperkirakan akan membebani APBN. Selain itu, Indonesia masih bergantung pada impor minyak dari luar negeri. Meskipun kenaikan harga BBM subsidi tidak terjadi, kenaikan harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan akan mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya (Kompas, 09/04/2025).

Pihak yang paling dirugikan tentu saja masyarakat menengah ke bawah, terutama pengendara, ojek, sopir angkutan umum, dan lain-lain.

Ketidakberpihakan Ekonomi Kapitalisme

Sungguh ironis ketika Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam justru harus mengimpor minyak dari luar negeri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tidak lain karena sistem ekonomi yang diterapkan saat ini adalah ekonomi liberal.

Ekonomi ini menghendaki agar negara tidak terlalu banyak berperan dalam penguasaan ekonomi. Negara lebih memilih menyerahkan kekuasaan ekonomi kepada pihak swasta atau korporasi, baik nasional maupun asing.

Akibatnya, sumber daya alam yang melimpah justru dikelola oleh korporasi atau asing. Sementara negara justru terus mengimpor minyak. Bahkan, meskipun sumber daya alam di dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan, harga BBM tetap tinggi karena sistem ini mengedepankan keuntungan dan komersialisasi, bukan kesejahteraan rakyat.

Inilah kenyataan dalam sistem kapitalisme, di mana ekonomi neoliberalisme turut memperburuk distribusi minyak ke negara-negara Muslim, yang semakin terhambat oleh sekat-sekat kebangsaan atau nasionalisme.

BBM Mandiri dalam Islam

Dalam Islam, BBM, energi, dan sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik rakyat. Hal ini berdasarkan hadis, salah satunya riwayat Ibnu Abbas ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ

"Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api. Harganya adalah haram." (HR. Ibnu Majah dan Ath-Tabrani)

Artinya, semua sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat luas adalah milik bersama, dan negara wajib mengelolanya secara penuh dan mendistribusikannya kepada rakyat. Negara boleh memberikan sumber daya alam ini kepada rakyat secara gratis atau dengan harga murah, dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan umat. Negara dalam sistem Islam hanya berfungsi sebagai wakil umat untuk mengelola kekayaan tersebut.

Dalam Islam, negara juga tidak boleh lepas tangan dalam mengurus rakyatnya. Kekhawatiran masyarakat terkait dampak yang muncul akibat konflik Amerika Serikat-Iran, seperti kemungkinan efisiensi anggaran atau pajak di sektor lain, harusnya tidak terjadi. Negara tidak boleh mengurangi anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan demi efisiensi anggaran.

Selain itu, negara haram menjual badan usaha milik negara dan kekayaan alam milik rakyat kepada pihak swasta, baik lokal maupun asing. Semua kekayaan alam adalah hajat hidup umat yang harus dikelola oleh negara, dan keuntungannya harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab dalam Islam

Kepala negara atau khalifah harus bekerja keras menangani krisis ekonomi tanpa mengorbankan hak-hak rakyat. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ra. ketika negara sedang menghadapi paceklik pertanian jangka panjang. Khalifah Umar bersama aparat lainnya menyiapkan bantuan pangan hingga keluar dari Madinah agar rakyat tidak kelaparan. Bantuan tersebut berlangsung selama sembilan bulan.

Demikianlah apabila negara dikelola dengan sistem Islam yang diatur berdasarkan hukum-hukum syariat. Selain sekat nasionalisme dihapuskan, negara juga mandiri dalam perekonomian dan pengelolaan sumber daya alamnya. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama, bukan kesengsaraan ataupun ketakutan, seperti yang kita alami di sistem saat ini.

Wallahu a'lam bish-shawab.

LPDU DAN IRONI NEGARA YANG SEMAKIN BERGANTUNG PADA DERMA RAKYAT

2026-04-11T09:57:00.006+07:00

Oleh: Darul Iaz

Pemerhati Ekonomi

Kondisi fiskal negara saat ini sangat sulit. Tekanan global semakin meningkat akibat ketegangan energi, konflik di kawasan Teluk, dan penurunan proyeksi ekonomi Indonesia. Pada waktu yang sama, daya beli masyarakat semakin menurun, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah, biaya produksi meningkat pesat, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) meluas di berbagai sektor industri.

Ironisnya, selain beban pajak yang sudah lama ditanggung rakyat, mereka juga dipaksa untuk menanggung kebutuhan hidup melalui berbagai skema, seperti BPJS. Sementara tekanan ekonomi semakin berat, masyarakat kembali mendengar rencana baru dari Pemerintah: pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU).

Potensi Dana Umat dan Ketergantungan Negara

Menteri Agama mengungkapkan bahwa potensi dana umat di Indonesia diperkirakan bisa mencapai Rp1.000 triliun per tahun, yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah, kafarah, serta dam haji (Detik, 04/04/2026). Meskipun ide mengumpulkan dana umat ini terdengar baik karena bertujuan untuk membantu pemerintah mengatasi kemiskinan, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita tanyakan. Mengapa negara (yang seharusnya menjadi pengurus rakyat) kini justru semakin bergantung pada pemberian rakyat untuk menjalankan kewajiban dasarnya?

Indonesia dianugerahi cadangan nikel terbesar di dunia (21 juta ton), batubara lebih dari 38,8 miliar ton, serta potensi migas, emas, tembaga, dan mineral strategis lainnya yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Data Kementerian ESDM mencatat, penerimaan negara dari sektor minerba pernah menembus lebih dari Rp172 triliun dalam setahun (ESDM, 17/01/2024).

Namun potensi pendapatan ribuan triliun itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha, swasta dan asing. Rakyat hanya mendapat remah. Contoh klasik: PT Freeport telah menikmati total ribuan triliun rupiah dari tambang emas di Papua sejak 1960-an, sementara mayoritas rakyat Papua tetap miskin.

Rakyat Sudah Banyak Diperas

Rakyat sudah lama dibebani aneka pajak. Bahkan dalam kondisi darurat terkait kesehatan dan keselamatan kerja, mereka saling menanggung melalui skema gotong royong melalui BPJS. Kini, pemerintah berencana membentuk LPDU untuk “mengelola” dana umat. Pertanyaannya: apakah dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dam haji itu benar-benar akan dikelola untuk kemaslahatan umat, atau justru menjadi sumber baru “pemerasan” berkedok syariat?

Indonesia Corruption Watch mencatat potensi kerugian negara akibat korupsi “ilegal” pada 2024 mencapai Rp279,9 triliun (Kejaksaan, 19/11/2025). Itu belum termasuk “korupsi legal” seperti pemberian konsesi SDA dengan royalti kecil, izin pembabatan hutan besar-besaran, ekspor bahan mentah murah, serta proyek-proyek anggaran raksasa yang manfaatnya tidak sebanding dengan biaya.

Prof. Mahfud MD pernah menyatakan, jika korupsi di sektor pertambangan saja bisa dihapus, setiap rakyat Indonesia bisa mendapat Rp20 juta per bulan. Ini merujuk pada kajian yang juga pernah disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad (Kompas, 20/12/2023).

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan membandingkan dua sistem ekonomi yang saling berhadapan, sistem kapitalisme yang saat ini membelenggu negeri ini, dengan sistem ekonomi Islam yang pernah terbukti menghadirkan kesejahteraan tanpa memiskinkan rakyat.

Dua Sistem Ekonomi

Sistem Kapitalis: Jantungnya Perbankan, Denyutnya Suku Bunga, Aliran Darahnya Uang Kertas.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, tubuhnya adalah pasar bebas (liberalisme). Aliran darahnya adalah uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik. Jantungnya adalah lembaga perbankan, dan pompanya adalah suku bunga. Setiap kali terjadi krisis, yang diselamatkan pertama adalah jantung (bank-bank). Rakyat boleh kelaparan, tetapi bank tidak boleh runtuh.

Pada krisis moneter 1998, Indonesia menggelontorkan sekitar Rp650 triliun untuk menyelamatkan perbankan (Kontan, 26/09/2018). Pada krisis 2008, Amerika Serikat menanggung $20 triliun untuk hal yang sama, dilansir dari Wikipedi. Suku bunga dinaikkan atau diturunkan untuk mengatur aliran uang, menarik atau mengusir modal asing, mengendalikan inflasi. Instrumen ini efektif, tetapi juga kejam: ia mengorbankan sektor riil, membebani rakyat dengan bunga utang, dan melanggengkan kesenjangan.

Negara kita, yang menganut sistem kapitalis, kini terlilit utang dengan bunga yang menggunung. Setiap tahun, tidak kurang dari Rp500 triliun APBN tersedot hanya untuk membayar cicilan bunga utang (Kompas, 27/12/2025). Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan dan kesehatan gratis bagi jutaan rakyat.

Sistem Ekonomi Islam: Jantungnya Baitul Mal, Denyutnya Distribusi Langsung, Aliran Darahnya SDA dan Zakat.

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam, jantungnya adalah Baitul Mal. Baitul Mal tidak mengenal bunga. Ia bekerja dengan mekanisme penerimaan dari berbagai sumber:

Kepemilikan umum (SDA seperti minyak, gas, tambang, hutan, laut).
Kepemilikan negara (aset-aset yang dikuasai negara).
Zakat, infak, sedekah, wakaf, serta;
Pajak hanya jika benar-benar diperlukan.

Pompanya bukan suku bunga, melainkan kebijakan khalifah. Khalifah yang berwenang menyedot pendapatan dari kepemilikan umum ke Baitul Mal, dan juga yang memompa keluar untuk kesejahteraan rakyat. Tidak perlu menunggu persetujuan parlemen yang sarat kepentingan. Semua berjalan di bawah satu komando: keadilan dan kemaslahatan umat.

Simulasi Prof. Fahmi Amhar pada tahun 2010 (saat APBN masih sekitar Rp1.000 triliun) menunjukkan bahwa jika kepemilikan umum dikelola dengan benar, pendapatan yang masuk ke Baitul Mal bisa mencapai Rp1.764 triliun, jauh melampaui APBN saat itu (Scribd, 10/04/2010). Dengan surplus sekitar Rp700 triliun, negara bisa menggratiskan pendidikan, kesehatan, dan bahkan memberikan modal usaha tanpa bunga kepada rakyat.

Sejarah telah membuktikan, selama lebih dari 14 abad Khilafah Islam berhasil menghilangkan kemiskinan struktural. Pada masa bin Umar bin Abdul Aziz, petugas zakat kesulitan mencari penerima zakat karena nyaris tidak ada lagi yang berhak (Metrouniv, 23/03/2025). Pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau hanya bisa tidur tenang jika Baitul Mal kosong, artinya setiap uang yang masuk langsung didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan (Baznas, 04/11/2025).

Mengembalikan Tanggung Jawab Negara

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengurus rakyatnya, memastikan kesejahteraan mereka, dan melindungi hak-hak dasar mereka. Dalam Islam, penguasa adalah pengurus rakyat yang bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan mereka, baik dalam urusan duniawi maupun agama. Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari & Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa penguasa memiliki kewajiban besar untuk mengurusi urusan rakyatnya. Imam Ibn Hajar al-Asqalani menambahkan bahwa penguasa harus memastikan seluruh kemaslahatan rakyatnya terpenuhi, termasuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lapangan kerja. Negara tidak boleh membebankan tanggung jawab tersebut kembali kepada rakyat sebagaimana sistem-sistem pemerintahan saat ini yang justru memperburuk keadaan mereka.

Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) memang mungkin dilandasi niat yang baik, namun ini tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk lepas tangan. Dana umat seharusnya dikelola oleh umat itu sendiri, bukan diambil alih oleh negara yang terbukti gagal dalam mengelola kekayaan publik. Allah ﷻ berfirman:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS. al-Hasyr: 7)

Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa kekayaan tidak boleh dimonopoli oleh orang kaya dan harus sampai kepada orang miskin. Oleh karena itu, sumber daya alam yang strategis (seperti tambang, minyak, gas, hutan, dan laut) harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada pihak swasta atau asing. Rasulullah ﷺ juga bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّار

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud)

Hadis ini mengisyaratkan bahwa sumber daya alam yang penting, seperti energi, adalah milik bersama umat Islam, dan harus dikelola untuk kepentingan bersama, bukan diprivatisasi untuk keuntungan segelintir orang. Selain itu, korupsi dalam segala bentuknya jelas haram. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil.” (QS. al-Baqarah: 188)

Negara harus bertanggung jawab untuk memberantas korupsi secara sistemik, baik yang “ilegal” maupun yang “legal”. Selain itu, praktik riba yang merusak ekonomi juga harus dihapuskan, karena riba secara mutlak haram sebagaimana tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 275.

Riba menyebabkan uang berkembang tanpa adanya aktivitas riil yang produktif. Bahkan lebih berbahaya lagi jika negara menjadi pelaku riba. Setiap tahun, negara mengeluarkan lebih dari Rp500 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk menyediakan layanan dasar gratis bagi rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Islam juga menolak praktek kanzul-maal (penimbunan harta). Allah ﷻ mengancam dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak tanpa menafkahkannya di jalan Allah sebagaimana dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 34. Dalam sistem ekonomi Islam, harta tidak boleh menumpuk di tangan segelintir orang, melainkan harus beredar di seluruh lapisan masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Dua Jalan, Satu Pilihan

Kita dihadapkan pada dua sistem yang sangat berbeda. Yang pertama: sistem kapitalis dengan jantung perbankan, pompa suku bunga, dan aliran darah uang kertas. Sistem ini telah membuat negara memiliki utang berbunga, rakyat diperas melalui pajak, dan kekayaan alam dikuasai asing dan aseng. Kini, di tengah kegagalannya, negara justru ingin memungut dana umat, seolah rakyat belum cukup menderita.

Yang kedua: sistem ekonomi Islam dengan jantung Baitul Mal, pompa kebijakan khalifah, dan aliran darah SDA serta zakat. Sistem ini telah terbukti selama 14 abad mampu menyejahterakan rakyat tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tanpa pungutan liar. Para khalifah seperti Umar bin al-Khattab dan Umar bin Abdul Aziz menjadi saksi hidup bahwa keadilan distributif bukan mimpi.

Maka, sebagai Muslim yang mengimani kesempurnaan Islam, pilihan kita sudah jelas. Tidak perlu LPDU yang berisiko menjadi alat pemerasan baru. Cukup dengan mengembalikan pengelolaan SDA ke negara, memberantas korupsi, menghapus riba, dan menegakkan sistem khilafah yang menjadikan Baitul Mal sebagai jantung perekonomian. Maka kesejahteraan akan mengalir tanpa harus memiskinkan rakyat lebih dalam.

Wallahu’alam bish-shawwab.

KETIKA RAKYAT AMERIKA SERIKAT “MELEDAK”

2026-04-10T23:19:00.008+07:00

Oleh: Irohima

Penulis Lepas

Gelombang aksi protes besar-besaran melanda Amerika Serikat pada akhir Maret 2026. Aksi protes yang bertajuk "No Kings" ini diikuti oleh sekitar 8 juta warga Amerika Serikat di lebih dari 3.300 lokasi di berbagai negara bagian. Mata dunia pun tertuju ke sana, dengan media yang ramai memberitakan tentang aksi yang meledak di tengah tensi politik dan kebijakan imigrasi pemerintahan Donald Trump.

Aksi "No Kings" ini merupakan yang pertama sejak pecahnya perang gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sebulan yang lalu. Aksi ini juga menandai gelombang ketiga protes nasional sejak Trump kembali menjabat untuk masa jabatan kedua (Idnfinancials, 29/03/2026).

Aksi "No Kings" bertujuan menentang apa yang disebut peserta sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan ancaman terhadap demokrasi oleh pemerintahan Trump. Aksi ini meluas hingga ke beberapa kota di Eropa dan diikuti oleh banyak orang, termasuk beberapa tokoh publik seperti Robert de Niro. Aksi ini juga mencerminkan kemarahan publik atas kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Kemarahan publik atas kebijakan pemerintahan Trump dipicu oleh beberapa isu, seperti kebijakan imigrasi yang ketat, kepemimpinan yang otoriter, isu anti-perang, serta kebijakan ekonomi terkait pajak korporasi dan perdagangan internasional. Seperti yang kita ketahui, akibat kebijakan ekonomi pemerintahan Trump, utang nasional Amerika Serikat pada Maret 2026 telah menembus angka USD 39 triliun atau setara dengan Rp 661.440 triliun.

Utang yang membengkak ini disebabkan oleh lonjakan pengeluaran akibat konflik AS-Israel-Iran, yang membuat penduduk Amerika Serikat kini menanggung utang sebesar USD 113.875 atau sekitar Rp 1,93 miliar per individu. Dengan utang yang meningkat pesat sejak awal pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat kini menjadi negara dengan beban utang terbesar di dunia dan berada di ambang kebangkrutan.

Kondisi Amerika Serikat yang mengalami perpecahan politik dan ekonomi yang semakin sulit tidak lepas dari ambisi Trump yang ingin menguasai dunia melalui kebijakan militernya. Sikap Trump yang secara terang-terangan mendukung Israel untuk menguasai Palestina serta bersekutu dengan Eropa dan negara-negara Teluk untuk menyerang Iran telah membuka mata dunia, termasuk rakyat Amerika Serikat, terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Trump dan hegemoni kapitalisme Amerika Serikat.

Amerika Serikat, yang dulu dipuja sebagai negara superpower dan menjadi kiblat dalam segala hal, kini tengah terseok-seok menuju kehancuran. Sistem kapitalisme yang mereka propagandakan nyatanya justru membawa kesengsaraan. Lihatlah, negara yang mengampanyekan sistem kapitalisme ini justru tidak mampu menangani berbagai kekacauan yang terjadi di dalam negeri mereka sendiri.

Di tengah eskalasi konflik Iran-AS-Israel, kita seharusnya sudah bisa melihat dengan jelas arah yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat. Namun sayangnya, banyak pemimpin negeri-negeri Muslim yang masih saja bersekutu dengan Amerika Serikat, berharap bantuan darinya.

Padahal, AS dengan sistem kapitalismenya terbukti telah gagal dan kini mendapatkan penolakan keras dari rakyatnya sendiri. Namun, para pemimpin negeri Muslim justru memilih berseberangan dengan negeri yang seharusnya mereka bela. Betapa menyakitkan ketika mereka turut berperan dalam kebijakan Trump yang penuh dengan ambisi kekuasaan dan penjajahan. Pengkhianatan mereka harus kita hentikan, karena bisa menjadi api dalam sekam.

Umat harus disadarkan dan membuka mata lebar-lebar bahwa Amerika Serikat dan hegemoni kapitalisme serta politik demokrasinya telah merusak tatanan dunia dan kehidupan antar bangsa. Kita, umat Muslim, hanya dijadikan alat adu domba untuk meraih dan mengamankan kepentingan mereka. Selama ini, kita hidup di bawah kendali kaum penjajah, kita tak memiliki kemandirian apalagi kedaulatan. Kemiskinan dan kezaliman seakan menjadi menu keseharian, nyawa umat Muslim pun terasa murah sekali untuk dikorbankan.

Semua kerusakan, penderitaan, dan kezaliman sejatinya lahir dari berbagai kebijakan politik yang diterapkan sebagai standar yang harus kita ikuti. Sayangnya, banyak dari kita yang belum menyadari, bahkan terkadang tidak peduli, bahwa sebenarnya kebijakan politik sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, baik itu sosial, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Maka, atas dasar ini, penting bagi kita untuk memahami politik, karena dengan mengerti politik, kita tidak akan mudah dikendalikan apalagi dijajah. Umat mesti disadarkan akan bobroknya politik dalam sistem demokrasi saat ini, yang hanya menghasilkan kesengsaraan.

Islam bukan hanya agama yang mengatur aspek ibadah saja, tetapi juga memiliki sistem politik dan pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Islam adalah satu-satunya solusi atas kegagalan sistem saat ini. Berbagai kebijakan politik yang lahir dari sistem Islam akan dilandasi oleh berbagai pertimbangan dan selalu memprioritaskan kepentingan umat daripada korporasi. Al-Qur'an dan Sunnah senantiasa menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan di seluruh aspek kehidupan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PELAJAR JADI PENGEDAR SABU: NEGARA GAGAL MENJAGA GENERASI

2026-04-10T22:51:00.007+07:00

Oleh: Nita Nur Elipah

Penulis lepas

Kasus remaja dan narkoba memang masih menjadi permasalahan yang terus terjadi di negeri ini, seperti dua kasus berikut ini, yang menjadi contoh nyata.

Dua warga Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial SH (26) dan KF, ditangkap polisi saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Sementara itu, bandar atau pemasok barang haram tersebut masih diburu.

"Terduga pengedar SH tidak bekerja, sedangkan KF yang masih berstatus pelajar," ujar Kasat Resnarkoba AKP Jahyadi Sibawaih kepada Detik, Kamis (02/04/2026).

Penangkapan dilakukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bima Kota di kediaman SH, Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, pada Rabu (1/4) sekitar pukul 22.00 Wita. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan.

Selain itu, seorang remaja berinisial HS (19) tak berkutik saat diringkus Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari dalam operasi dini hari, Senin (30/3/2026). Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan paket sabu-sabu yang tersebar di beberapa lokasi berbeda (Suarasultra, 31/03/2026).

Sungguh miris. Generasi muda yang seharusnya disibukkan dengan ilmu dan kegiatan yang bermanfaat bagi masa depannya, justru terjerat kasus seperti narkoba.

Banyaknya kasus remaja atau pelajar yang menjadi pengedar sabu (narkoba) ini sejatinya adalah bukti bahwa sistem sekuler kapitalis telah menjauhkan pelajar dari agama, serta menjaga akal, moral, dan perilaku mereka.

Halal dan haram sudah tidak lagi menjadi acuan dalam berperilaku. Demi kesenangan sesaat atau tergiur materi yang tidak seberapa, mereka menggadaikan ketaatan mereka kepada Allah.

Akibat jauh dari tujuan hidup yang benar dan pemahaman Islam yang benar inilah yang membuat generasi muda mudah terjerumus ke dalam pergaulan rusak, seperti mengonsumsi narkoba atau bahkan menjadi pengedar.

Lemahnya sistem pendidikan dan hukum yang diterapkan di negara saat ini juga menjadikan pelajar mudah terjerat pada aktivitas melanggar hukum. Dengan dalih masih di bawah umur, seringkali hukuman yang diberikan sangat ringan, padahal kejahatan yang dilakukan sama seriusnya seperti yang dilakukan oleh orang dewasa.

Bahkan, mereka bisa bebas dari hukuman dengan alasan usia di bawah umur. Inilah yang menyebabkan mengapa masih banyak kejahatan yang dilakukan oleh remaja atau generasi muda. Karena mereka tahu akan bebas dari hukuman. Ini adalah bukti bahwa negara saat ini telah gagal dalam melindungi generasi muda dari kerusakan dan kejahatan.

Generasi yang seharusnya menjadi agen perubahan justru telah dirusak oleh sistem kapitalisme sekuler hari ini. Sistem yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Saat Islam tidak dijadikan standar dalam kehidupan, maka kejahatan, kemaksiatan, dan kerusakan adalah hal yang tak terhindarkan.

Berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang akan membentuk generasi dengan kepribadian sebagai hamba Allah yang shaleh, muslih, dan berkepribadian Islam. Begitu pula peran keluarga, yaitu orang tua, yang harus bersungguh-sungguh mendampingi dan mendidik anak-anak mereka dengan menanamkan dasar-dasar keislaman yang kuat serta memberikan teladan yang baik.

Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan generasi, dengan menjaga pergaulan dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

Sanksi hukum yang tegas dari negara, baik bagi pembuat, pengedar, maupun pengguna narkoba, akan memberikan efek jera. Siapapun pelakunya, bahkan jika mereka seorang remaja, apabila melanggar hukum Islam, akan dihukum dengan adil, sehingga memberikan pelajaran yang membuat mereka jera.

Wallahu a'lam bish-shawab.

JUDI ONLINE: ILUSI KEKAYAAN YANG MENJERAT DALAM SISTEM RUSAK

2026-04-10T21:35:00.003+07:00

Oleh: Aulia Zuriyati

Aktivis Muslimah

Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sumatera Utara baru-baru ini membongkar sindikat judi online yang beroperasi di sebuah apartemen mewah di Medan. Dalam penggerebekan tersebut, aparat berhasil mengamankan belasan orang yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Para pelaku menjalankan peran yang terstruktur, mulai dari operator hingga bagian pemasaran yang bertugas menarik korban. Sindikat ini memanfaatkan media sosial, seperti WhatsApp dan Instagram, untuk menyebarkan tautan dan mempromosikan situs judi kepada masyarakat luas.

Lebih mengkhawatirkan lagi, praktik ini terhubung dengan jaringan internasional yang berpusat di Kamboja. Aktivitas tersebut sudah berlangsung cukup lama dan dijalankan secara rapi untuk menghindari kecurigaan aparat. Modus operandi yang digunakan pun terbilang sistematis, memanfaatkan fasilitas apartemen sebagai pusat operasional agar tampak seperti aktivitas biasa. (Liputan6, 26/03/2026)

Judi online bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga cerminan kerusakan sosial. Judi online menawarkan ilusi kekayaan instan yang mampu menarik berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat tanpa usaha yang berarti.

Dampak yang timbul juga nyata, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial, serta pada tingkat pribadi seperti kesehatan mental dan moral. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah kecanduan, mulai dari pinjaman online (pinjol), mencuri, kekerasan, bahkan hingga pembunuhan.

Keterlibatan jaringan internasional menunjukkan bahwa judi online telah berkembang menjadi industri ilegal yang terorganisir dan sulit diberantas. Hal ini juga menjelaskan bahwa kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh sistem yang memungkinkan praktik tersebut terus terjadi.

Sistem yang menata kehidupan saat ini, yaitu sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, telah membuka ruang bagi praktik-praktik yang jelas diharamkan dalam Islam untuk tetap tumbuh dan bahkan berkembang. Dalam sistem ini, kebebasan individu dijunjung tinggi tanpa batasan yang jelas. Jika suatu aktivitas dianggap menguntungkan secara ekonomi, maka akan ada peluang untuk melegalkannya atau setidaknya membiarkannya terus berjalan. Hal ini yang membuat praktik judi tetap subur berkembang, meskipun sudah dilarang secara hukum.

Terlebih lagi, sistem kapitalis yang lahir dari akidah sekuler menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama. Akibatnya, segala cara ditempuh demi meraih profit, termasuk melakukan praktik haram seperti judi online.

Negara dalam sistem ini hanya berperan sebagai regulator, bukan sebagai pelindung yang hakiki bagi masyarakat. Tindakan lanjut yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga tidak menyentuh akar permasalahan.

Dalam Islam, judi (maisir) telah diharamkan secara tegas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لْاَ نْصَا بُ وَا لْاَ زْلَا مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma'idah [5]:90)

Ayat ini menjelaskan bahwa judi bukan sekadar perbuatan dosa, melainkan bagian dari aktivitas yang merusak kehidupan manusia dan harus dijauhi secara menyeluruh. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam juga bersabda:

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

“Siapa pun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan, 'Mari berjudi', maka hendaknya ia bersedekah.” (HR. Muslim)

Hadits ini juga menggarisbawahi bahwa Islam tidak hanya melarang judi, tetapi juga menutup rapat segala hal yang mengarah pada praktik perjudian, bahkan dari sekadar ajakan.

Dalam sistem Islam, negara berperan sebagai pelindung (raa'in) yang bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, termasuk menjaga mereka dari hal-hal yang diharamkan.

Negara dalam sistem Islam wajib menetapkan hukum yang tegas terhadap pelaku perjudian, baik individu maupun jaringan terorganisir. Sanksi yang diberikan wajib memberikan efek jera sehingga dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa. Tidak ada toleransi bagi praktik yang jelas diharamkan oleh syariat. Selain itu, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat serta menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat tidak akan terdorong untuk mencari jalan pintas yang menyesatkan.

Pendidikan dalam sistem Islam akan membentuk kepribadian yang berlandaskan akidah Islam. Sehingga masyarakat tidak hanya takut pada hukum, tetapi juga memiliki kesadaran akan tindakan yang akan mereka lakukan, apakah dosa atau tidak. Hal ini menciptakan kontrol diri yang kuat pada setiap individu.

Dengan demikian, hanya dengan penerapan sistem Islam secara Kaffah, praktik judi online dapat diberantas tuntas. Tidak hanya gejalanya yang diselesaikan, tetapi juga akar masalahnya, hingga terciptanya masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan penuh keberkahan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KENAIKAN BBM IMBAS GEJOLAK GLOBAL

2026-04-10T21:12:00.003+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, namun BBM nonsubsidi justru naik (Kompas, 09/04/2026). Di beberapa daerah, masyarakat harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, atau membeli dalam jumlah sedikit dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Kapal tanker Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz, dan meskipun APBN menambah subsidi BBM karena kenaikan harga minyak global, subsidi tersebut tidak bertahan lama, hanya beberapa minggu saja. Sebagai respons, pemerintah pun mengambil berbagai langkah penghematan, seperti menerapkan sistem WFH, membatasi pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, mengurangi jumlah hari untuk MBG, dan sebagainya.

Pemerintah kini berada dalam dilema besar. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi akan melonjak dan gejolak sosial pun tak terhindarkan. Bahkan sebelum kenaikan harga, antrean panjang sudah terjadi di beberapa tempat. Namun, jika tidak dinaikkan, defisit APBN akan semakin besar. Indonesia sebagai net importir minyak sangat bergantung pada pasokan BBM dari luar negeri.

Ketegangan pasar minyak dunia semakin menyulitkan masyarakat, baik dalam memperoleh BBM maupun dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Kenaikan inflasi pun menjadi ancaman yang semakin nyata. Inilah gambaran sebuah negeri yang sangat bergantung pada impor komoditas strategis, seperti BBM. Ekonomi dan politik negeri ini kerap terguncang akibat sentimen global.

Kemandirian BBM hanya bisa terwujud jika Indonesia tergabung dalam khilafah bersama negara-negara Muslim lainnya. Sumber energi, khususnya minyak, yang melimpah di negara-negara Arab dan Iran, akan dimanfaatkan dan dibagikan ke seluruh wilayah khilafah. Dengan kedaulatan energi ini, khilafah akan menjadi negara yang independen dan adidaya.

Hal ini akan membawa dampak positif bagi politik dan ekonomi, dan khilafah tidak akan mudah terguncang oleh gejolak global, seperti perang antara AS, Israel, dan Iran. Meski memiliki kemandirian BBM, khilafah tetap akan menggunakan energi tersebut dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariat.

Penggunaan energi akan dilakukan dengan prinsip hemat, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki cadangan terbatas. Di sisi lain, untuk sektor layanan publik dan kewajiban jihad, khilafah akan terus mengembangkan sumber energi alternatif, seperti energi nuklir. Khilafah akan memastikan bahwa kebutuhan energi rakyat selalu terpenuhi, karena ini adalah tanggung jawab utama khilafah sebagai negara yang adidaya.

Politik energi khilafah berfokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, termasuk rakyat daulah. Negara, yang diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk mengelola energi sebagai kepemilikan umum, akan menggunakan energi sesuai dengan hukum syara'. Oleh karena itu, di khilafah, tidak akan ada kelangkaan, kenaikan harga BBM, atau perbedaan pembagian subsidi antara yang kaya dan miskin.

BBM akan digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa kecuali. Islam telah memberikan keadilan dan pemerataan dalam hal pengelolaan energi. Jika umat Islam menerapkan sistem ekonomi Islam yang syar'i, gejolak energi seperti ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, rakyat dapat lebih fokus beribadah kepada Allah ﷻ.

Semua ini hanya dapat terwujud jika umat Islam mau menerapkan Islam Kaffah dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam tatanan individu, masyarakat, dan bangsa. Khilafah akan menciptakan suasana ketakwaan bagi individu, kontrol sosial bagi masyarakat, dan negara khilafah akan menjadi pelindung rakyat dalam daulah. Saatnya umat Islam meninggalkan sistem Kapitalisme buatan manusia yang terbukti memberikan kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Allah ﷻ berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantaramu, Kami berikan aturan (syariat) dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya itu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." (QS. Al Maidah:48)

PPPK TERANCAM PHK, REFLEKSI LOGIKA KAPITALISME

2026-04-10T13:05:00.007+07:00

Oleh: Dede Masitoh

Penulis Lepas

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di berbagai daerah di Indonesia menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat realisasi regulasi UU HKPD, yang kini menjadi landasan pengelolaan anggaran daerah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Tentu saja, kebijakan ini sangat berdampak pada pemutusan hubungan kerja, terutama karena kebijakan ini akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2027.

Namun, baru-baru ini terdengar kabar bahwa Gubernur NTT sudah merencanakan penghematan anggaran sebesar Rp540 miliar, yang berarti sekitar 9.000 PPPK di provinsi tersebut harus diberhentikan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah mengungkapkan rencana PHK pada tahun 2027 mendatang. Bahkan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa wacana merumahkan tenaga PPPK bukan hanya rumor belaka, melainkan telah menjadi pembahasan di tingkat legislatif, khususnya Komisi II DPR RI. Kebijakan ini diambil karena adanya keterbatasan ruang fiskal daerah akibat efisiensi APBD (BBC, 26/03/2026).

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyesuaikan struktur belanja sesuai dengan ketentuan disiplin fiskal, yaitu anggaran pembangunan tidak boleh terserap habis oleh belanja pegawai. TKD tahun 2025 telah dipangkas Rp50,6 triliun, kemudian pada tahun 2026 dipangkas sebesar Rp226 triliun, dan sekarang menjadi Rp693 triliun dari yang awalnya direncanakan sekitar Rp919 triliun. Ruang fiskal yang semakin sempit membuat banyak aspek terkena dampak disiplin fiskal, ditambah dengan pertumbuhan fiskal daerah yang tidak meningkat. Salah satu korban kebijakan ini adalah ribuan PPPK (KPPOD, 19/01/2026).

Namun, apakah hal tersebut terjadi begitu saja? Pada kenyataannya, kondisi di mana negara harus mengorbankan pelayan publik demi menyeimbangkan neraca fiskal, sejak awal telah dirancang dalam kerangka sistem kapitalisme. Sesuai dengan asas peruntungan yang dianut, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat apakah hal tersebut mensejahterakan khalayak umum atau tidak.

Dari sini kita dapat melihat bahwa negara yang menerapkan sistem ideologi kapitalis telah gagal menjalankan fungsi ri'ayah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Negara yang seharusnya mengurus rakyat tanpa pandang bulu, kini hanya dilihat dari aspek menguntungkan atau tidaknya saja.

Sistem PPPK itu sendiri mencerminkan logika kapitalis yang memandang tenaga kerja sebagai pelayan publik yang merupakan faktor produksi yang bisa diputus kontraknya kapan saja ketika sudah tidak menguntungkan secara fiskal.

Krisis anggaran banyak dialami di berbagai negara akibat sistem kapitalis yang diterapkan saat ini. Hal ini berkaitan dengan struktur sistem fiskal yang berakar pada kapitalisme, di mana utang dijadikan instrumen utama untuk menutupi defisit APBN. Sistem kapitalis memang hanya berfokus pada stabilitas makro ekonomi pemilik modal (investor) dibandingkan kesejahteraan sosial rakyat.

Di samping itu, negara seharusnya menjadi ra’īn (pengurus) yang menjamin kesejahteraan rakyatnya, melindungi rakyatnya, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan terjangkau dengan gaji yang layak. Bukan malah memanfaatkan rakyat dan memeras semena-mena.

Dalam sistem Khilafah, pegawai negara mendapatkan gaji dari Baitul Mal dengan jaminan yang stabil, karena bersumber dari pos fai’ yaitu harta rampasan dari musuh yang diperoleh kaum Muslimin tanpa peperangan atau pertempuran bersenjata. Ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara (Baitul Mal), dan kharaj, yaitu pajak tanah atau iuran wajib atas hasil pertanian yang diterapkan dalam hukum fiskal Islam, khususnya pada lahan yang ditaklukkan atau dikuasai melalui perjanjian damai. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kharaj berhasil diperluas, dan hasil akhirnya digunakan untuk membiayai kepentingan rakyat.

Pada dasarnya, sistem fiskal Khilafah bukan sekadar menjaga pasar, melainkan memastikan setiap individu atau rakyat terpenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, individu per individu. Bukan hanya untuk golongan tertentu yang memiliki modal atau pemangku kepentingan yang memeras rakyatnya sendiri.

Adanya keberadaan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta kebijakan fiskal, seharusnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menjadi kewajiban negara yang tidak boleh dimonetisasi atau dikurangi atas nama penghematan.

TEKANAN HIDUP SEMAKIN TAK TERKENDALI, BUNUH DIRI JADI SOLUSI

2026-04-10T09:15:00.001+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Sebuah video yang diambil oleh pengendara motor saat melintas di Jembatan Cangar tiba-tiba menjadi viral di media sosial. Hal ini terjadi karena pemotor tersebut secara tidak sengaja merekam detik-detik terakhir seorang pemuda yang diduga berniat untuk mengakhiri hidupnya.

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, membenarkan bahwa sosok dalam video tersebut adalah korban. Pemuda berinisial MMA (24), warga Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, diketahui bekerja sebagai karyawan percetakan.

"Memang benar dari ciri-ciri yang ada di video dan temuan setelah olah TKP bahwa itu memang korban yang terekam sebelum ditemukan tewas di bawah jembatan," ungkap Joko, Selasa (7/4/2026).

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), korban diduga tewas akibat melompat dari atas jembatan. Pada tubuh korban ditemukan luka parah di bagian kepala dan telinga (Detik, Rabu, 08/04/2026).

Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus bunuh diri yang kian mengkhawatirkan. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa kondisi kesehatan mental masyarakat sedang tidak baik-baik saja, tidak hanya di kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 telah tercatat empat kasus bunuh diri pada anak di Indonesia, yang tersebar di beberapa daerah.

"Dalam tahun 2026 ini sudah ada 4 orang yang meninggal. Empat anak yang meninggal itu ada di NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur," kata Menkes dalam konferensi pers Senin (9/3/2026).

Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Menkes juga menyinggung bahwa 115 anak dilaporkan bunuh diri pada periode 2023–2025. Mayoritas kasus terjadi pada anak usia 11 hingga 17 tahun. Dilansir dari Detik Senin, 09/03/2026. Fakta ini menunjukkan adanya krisis kesehatan mental yang serius di tengah masyarakat.

Mengapa Bunuh Diri Terjadi?

Dalam pandangan Islam, bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang keras. Allah ﷻ berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29–30 yang melarang manusia mengakhiri hidupnya sendiri:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُوْلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًاۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝٣٠

“Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim, kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

Larangan serupa juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۛ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٩٥

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Rasulullah ﷺ pun memberikan peringatan tegas bahwa pelaku bunuh diri akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya di akhirat.

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

“Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan di adzab dengan itu di hari kiamat” (HR. Bukhari no. 6105, Muslim no. 110).

Dalam hadis lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

من قتلَ نفسَهُ بحديدةٍ فحديدتُهُ في يدهِ يتوجَّأُ بها في بطنِهِ في نارِ جهنَّمَ خالدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا ومن قتَلَ نفسَهُ بسَمٍّ فسَمُّهُ في يدهِ يتحسَّاهُ في نارِ جهنَّمَ خالدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا من تردَّى من جبلٍ فقتلَ نفسَهُ فَهوَ يتردَّى في نارِ جَهنَّمَ خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا

“Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-lamanya. Barangsiapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit-demi sedikit di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-lamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-selamanya” (HR. Bukhari no. 5778, Muslim no. 109).

Namun, lonjakan kasus bunuh diri ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan dan saling memperburuk kondisi psikologis individu, menciptakan sebuah lingkaran yang semakin sulit untuk diputuskan, diantaranya:

Pertama, faktor keluarga: Keluarga yang tidak harmonis, tekanan ekonomi, serta kurangnya perhatian orang tua dapat memengaruhi kondisi psikologis anak. Dalam banyak kasus, anak tumbuh tanpa kehangatan emosional yang cukup.
Kedua, tekanan ekonomi dan sosial: Sulitnya mendapatkan pekerjaan serta tingginya biaya hidup menjadi beban tersendiri, khususnya bagi generasi muda. Kondisi ini dapat memicu stres, putus asa, dan hilangnya harapan.
Ketiga, minimnya pemahaman agama: Kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai spiritual membuat seseorang kehilangan pegangan saat menghadapi ujian hidup.
Keempat, pengaruh lingkungan dan media: Kasus perundungan (bullying) serta paparan konten negatif di media digital turut berkontribusi terhadap gangguan mental, terutama pada anak dan remaja.

Peran Negara dan Masyarakat

Masalah ini tidak dapat diselesaikan secara parsial. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang mendukung kesejahteraan mental masyarakat, termasuk melalui penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang berkualitas, serta pengawasan terhadap konten media.

Selain itu, lingkungan masyarakat yang peduli dan suportif juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya gangguan mental.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual. Nilai-nilai keimanan, tanggung jawab keluarga, serta kepedulian sosial menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat secara mental.

Penutup

Fenomena bunuh diri yang terus meningkat merupakan alarm bagi semua pihak. Dibutuhkan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara untuk menghadirkan solusi yang komprehensif.

Pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga spiritual dan moral, menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.

Wallahu a’lam bishshawab.

DARAH DI BALIK JERUJI: KEBIADABAN ISRAEL TERHADAP TAHANAN PALESTINA

2026-04-10T08:42:00.003+07:00

Oleh: Rini Christ

Penulis Lepas

Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas setelah Israel mengesahkan Undang-Undang (UU) yang mewajibkan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati bagi warga Palestina yang terbukti membunuh warga Israel dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai “teror” (Kompas, 01/04/2026).

Lahirnya UU tersebut menunjukkan peningkatan yang tajam dan berdampak besar dalam bentuk hukuman, penindakan, atau kebijakan terhadap tahanan (khususnya Palestina). Konflik antara kedua belah pihak, yakni Israel dan Palestina, yang hampir tiada ujungnya ini benar-benar membuat dunia banyak mengecam kekejaman Zionis. Hal ini turut membuktikan kegagalan Israel memberhentikan perjuangan para mujahid Palestina dalam mempertahankan haknya. Kegagalan Zionis untuk mengintimidasi warga Palestina untuk diam dan tidak melawan.

Di sisi lain, keberanian Zionis dalam melegalkan UU ini, yang dianggap melanggar UU internasional, membuktikan betapa sombongnya mereka dan berada pada level puncak melanggar hak orang lain. Di tengah ketidakberdayaan miliaran umat Islam saat ini dalam menghadapi isu Palestina dengan Israel, mereka bungkam seribu bahasa, hanya mengecam dan tidak punya solusi yang hakiki untuk menyelamatkan jutaan warga Palestina.

Di tingkat regional, Mesir menjadi salah satu yang paling vokal. Pemerintahnya mengecam keras pengesahan undang-undang tersebut, menyebutnya sebagai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kairo menilai aturan ini merusak prinsip peradilan yang adil dan tidak memiliki legitimasi hukum.

Sikap serupa disampaikan Al-Azhar. Lembaga keagamaan ini menyebut undang-undang tersebut sebagai upaya “gagal” untuk memberi legitimasi hukum atas tindakan kekerasan terhadap warga Palestina. Dalam pernyataannya, Al-Azhar menilai legalisasi eksekusi tahanan mencerminkan kemerosotan moral serius dan pengabaian nilai-nilai kemanusiaan (Spiritofaqsa, 31/3/2026).

Langkah-langkah yang diambil para penguasa (terutama negeri-negeri Muslim) tidaklah cukup hanya dengan kecaman atau kutukan. Memang hal itu membuktikan keberpihakan mereka kepada warga Palestina, namun hampir-hampir tidak mempunyai dampak terhadap keberlangsungan kehidupan mereka untuk dijamin keamanannya. Kecaman tidaklah bisa mengantarkan mereka kepada kehidupan yang aman dan terjamin, baik secara fisik, mental, atau psikologis.

Para pemimpin negeri Muslim harus mengambil langkah tegas untuk membungkam kebiadaban Zionis Israel di bawah Amerika dengan langkah-langkah politis. Umat Islam jangan banyak berharap kepada kepemimpinan yang tidak tegas atas dasar Islam. Kita harus mengambil langkah yang mendasar dan solusi dalam menangani hal ini. Yaitu dengan mencontoh metode dakwah Rasulullah ﷺ dengan mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan agar umat Islam mempunyai harga diri, mempunyai power di hadapan para kaum kafir. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit…” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Maknanya umat Islam harus saling peduli, tidak boleh cuek terhadap penderitaan sesama Muslim. Demikian pula di dalam surah Ali Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan nikmat-Nya kamu menjadi bersaudara. Padahal kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

Saatnya umat Islam menyingkirkan sekat-sekat nasionalisme dan menjadikan ikatan ukhuwah Islamiyyah sebagai satu-satunya ikatan yang bisa menyatukan seluruh umat Muslim di dunia dengan kekuatan yang penuh dan bisa menyingkirkan seluruh penjajahan dan kedzaliman, termasuk di dalamnya kekejaman Zionis Israel ini.

Wallahu a'lam bishshawab.

PRESIDEN KELILING DUNIA: DEMI AMANKAN STOK MINYAK DALAM NEGERI?

2026-04-09T10:47:00.000+07:00

Oleh: Bambang S.

Penulis Lepas

“Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya, gue harus ke mana-mana.”

Kalimat tersebut dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat bersama jajaran menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia mengaku tidak memiliki hari libur sejak menjabat. Setiap perjalanan luar negeri (baik ke Jepang maupun ke negara-negara lain yang akan datang) diklaim sebagai misi vital untuk mengamankan pasokan minyak bagi Indonesia (Kompas, 08/04/2026).

Pernyataan ini terasa jujur, lugas, sekaligus menggelitik. Seorang presiden dari negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kekayaan alam melimpah, terpaksa harus terus melakukan perjalanan diplomatik hanya untuk memastikan bahan bakar rakyatnya tidak ludes.

Misi Diplomatik di Tengah Bara Hormuz

Kenyataannya, dunia memang sedang bergolak. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah menutup Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi nadi utama perdagangan minyak global. Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati selat ini, atau setara dengan hampir seperlima konsumsi dunia. Ketika Iran secara resmi menutup selat tersebut pada 1 Maret 2026, harga minyak dunia melonjak dari asumsi APBN sekitar 70 dolar AS per barel menjadi 78–80 dolar AS per barel.

Indonesia, sebagai negara yang masih sangat bergantung pada impor, langsung terhuyung. Saat ini, negeri ini mengonsumsi 1,5–1,6 juta barel minyak setiap hari, namun kapasitas produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 600 ribu barel. Artinya, terdapat kesenjangan satu juta barel per hari yang wajib ditutup melalui impor.

Konflik di Timur Tengah bukan lagi sekadar berita luar negeri yang jauh; ia telah menjadi ancaman langsung bagi perut ekonomi nasional. Sebanyak 84 persen minyak dan 83 persen gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang melintasi Hormuz dikirim ke Asia, termasuk Indonesia. Penutupan oil chokepoint ini secara otomatis menyandera kedaulatan energi kita.

Ironi Cadangan Penyangga Nasional

Kritik tajam pun bermunculan terkait ketahanan energi kita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut stok BBM nasional cukup untuk sekitar 20 hari. Namun, pakar energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menjelaskan bahwa angka tersebut hanyalah operational inventory, persediaan yang terus berputar dalam rantai pasok harian.

Secara teknis, Indonesia belum memiliki cadangan strategis yang mumpuni. Jika pasokan global terganggu dalam jangka panjang, kita tidak memiliki lapisan pelindung di belakangnya. Novita Indri dari Trend Asia menilai hal ini mencerminkan kegagalan perencanaan yang tidak mengantisipasi risiko geopolitik. Kapasitas penyimpanan kita pun sangat terbatas, hanya mampu menampung kebutuhan untuk 25 hari.

Jika kita melakukan komparasi dengan negara lain, perbedaannya sangat mencolok:

Jepang: Memiliki cadangan minyak untuk 254 hari.
Korea Selatan: 160–240 hari.
Tiongkok: 120–180 hari.
Amerika Serikat: 125 hari.
Filipina dan Malaysia: Sudah memiliki cadangan minimal 30 hari dengan sistem yang lebih terstruktur.

Indonesia, dengan segala klaim kekayaan alamnya, justru berada di posisi yang paling rentan (DW, 09/03/2026).

Kegagalan Strategis dan Mentalitas Impor

Presiden Prabowo memang berulang kali mencanangkan swasembada energi sebagai pilar utama transformasi bangsa (Setneg, 02/02/2026). Namun, fakta di lapangan menunjukkan swasembada masih "jauh panggang dari api". Sejak dekade 1970-an, saat Indonesia masih menjadi anggota OPEC dan pengekspor minyak, kebijakan kita dianggap salah arah. Kita terus mengekspor minyak mentah tanpa membangun kilang yang memadai, sehingga kini kita justru mengimpor BBM jadi.

Kilang-kilang domestik sudah tua dan pembangunannya sering kali tertunda akibat kendala investasi dan tekanan regulasi lingkungan. Mentalitas "lebih mudah membeli daripada membuat" telah mengakar kuat dalam birokrasi kita. Penutupan Selat Hormuz membuktikan bahwa tanpa kedaulatan energi, kemerdekaan bangsa ini sebenarnya belum utuh. Indonesia tidak memiliki pengaruh diplomatik maupun kekuatan militer untuk menekan aktor global agar membuka jalur logistik tersebut.

Energi Sebagai Kepemilikan Umum

Dalam menghadapi kerapuhan sistemik ini, perspektif Islam menawarkan paradigma yang fundamental. Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang dikategorikan sebagai milkiyyah ‘ammah atau kepemilikan umum. Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud).

Makna "api" dalam konteks modern mencakup segala sumber energi. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki kewajiban mutlak untuk mengelola sumber daya tersebut sepenuhnya demi kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi asing atau bergantung pada impor yang membebani rakyat. Negara yang membiarkan rakyatnya bergantung pada pasokan luar negeri sementara potensi domestik diabaikan, dianggap telah mengkhianati amanah.

Energi adalah "pokok kehidupan" yang harus dikelola oleh pihak yang kompeten dan amanah, bukan dijadikan komoditas perdagangan yang memperkaya segelintir pihak.

Urgensi Reprioritasi Anggaran dan Solusi Sistemik

Kekuatan sebuah bangsa juga diukur dari persiapan masa depannya. Allah ﷻ memerintahkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 untuk mempersiapkan kekuatan guna menghadapi tantangan. Kekuatan ini mencakup ketahanan ekonomi dan kemandirian energi. Indonesia yang hanya memiliki cadangan operasional 20 hari mencerminkan kelalaian dalam perencanaan strategis.

Saat ini, pemerintah memiliki program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran sekitar Rp335 triliun per tahun (Kumparan, 14/02/2026). Meski mulia, kebijakan ini perlu ditinjau dari skala prioritas maslahat. Jika sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan kilang minyak baru dan riset energi terbarukan secara masif, dampaknya terhadap kedaulatan bangsa akan jauh lebih berlipat ganda. Tanpa kemandirian energi, seluruh sektor mulai dari pangan hingga pertahanan akan lumpuh seketika saat krisis global melanda.

Secara fundamental, solusi-solusi teknis yang ada tidak akan efektif tanpa didukung oleh payung sistemik yang kokoh. Oleh karena itu, penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah menjadi sangat krusial, karena sistem ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis tidak hanya bersifat sementara, tetapi terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah, menghadirkan keadilan, keteraturan, dan keberlanjutan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam Islam negara berkewajiban melakukan:

Pengelolaan Mandiri: Sumber daya alam dikelola penuh oleh negara tanpa intervensi asing.
Anti-Riba: Pembangunan infrastruktur strategis seperti kilang dilakukan tanpa beban bunga pinjaman.
Kemandirian Mutlak: Menjadikan kedaulatan energi sebagai kewajiban syar'i, bukan sekadar slogan politik.

Dengan sistem yang berdaulat, presiden tidak perlu keliling dunia untuk sekadar "mengemis" pasokan minyak. Negara akan memiliki cadangan strategis, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, kilang yang mencukupi, dan berwibawa di mata internasional.

Saatnya Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Pernyataan jujur Presiden Prabowo seharusnya menjadi alarm bagi bangsa ini. Bahwa kemandirian energi kita masih lemah. Karena itu, dibutuhkan keberanian untuk mengubah sistem yang selama ini justru melanggengkan ketergantungan.

Selama kapitalisme masih menjadi pijakan, kemandirian sejati sulit terwujud. Sistem ini secara alami membuka ruang dominasi dan menjadikan ketergantungan sebagai keniscayaan. Kondisi ini diperparah oleh sekularisme yang memisahkan agama dari negara, sehingga melahirkan kebijakan yang kering nilai dan pejabat yang tidak merasa diawasi oleh Tuhan.

Sosialisme pun bukan solusi. Sejarah telah menunjukkan kegagalannya dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Sebaliknya, Islam telah terbukti dalam sejarah mampu menghadirkan kemandirian dan menjaga kedaulatan secara nyata. Karena itu, sudah saatnya kita berani meninggalkan sistem yang keliru dan beralih pada sistem yang benar.

Wallahu’alam bish-shawwab.

KRISIS ADAB DAN DOMINASI KEKERASAN: MENYOAL PENGEROYOKAN SISWI SMP DI LUWU UTARA

2026-04-09T09:18:00.006+07:00

Oleh: Murni Supirman

Aktivis Muslimah

Jagad media sosial kembali dihebohkan oleh video kekerasan remaja di Kabupaten Luwu Utara. Seorang siswi SMP menjadi korban pengeroyokan oleh dua temannya, R dan S, di sebuah kebun kelapa sawit di Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng. Motif di balik aksi brutal ini diduga dipicu oleh rasa tersinggung karena korban menghina orang tua salah satu pelaku. Meski upaya mediasi telah dilakukan oleh pihak desa, insiden ini menyisakan pertanyaan besar, mengapa kekerasan fisik menjadi instrumen utama remaja dalam menyelesaikan konflik? (Detik, 31/03/2026)

Kegagalan sistemik dan kerapuhan ego yang terjadi bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan manifestasi dari kegagalan sistemik dalam menanamkan nilai kemanusiaan. Dalam perspektif intelektual, fenomena ini mencerminkan dua hal yang fundamental.

Pertama, adanya definisi yang keliru tentang kehormatan. Di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, penghinaan terhadap orang tua memicu mekanisme pertahanan ego yang ekstrem. Namun, terjadi pergeseran sudut pandang di mana remaja menginternalisasi bahwa kekerasan adalah satu-satunya instrumen sah untuk "memulihkan" kehormatan tersebut. Kehormatan dipahami secara sempit sebagai dominasi fisik, bukan kematangan emosional.

Kedua, ketidakhadiran negara dalam pendidikan karakter. Institusi pendidikan formal saat ini cenderung terjebak pada capaian kognitif (angka dan nilai) namun abai pada kecerdasan etis. Ketika sekolah dan keluarga hanya menjadi tempat transfer informasi tanpa transfer nilai (value), ruang kosong tersebut akan diisi oleh budaya kekerasan yang sering kali teramplifikasi melalui teknologi dan media sosial.

Pencegahan kekerasan pada remaja harus dilakukan melalui konstruksi yang komprehensif, mulai dari penguatan akidah hingga tanggung jawab sosial. Islam tidak hanya melarang kekerasan, tetapi juga menutup pintu-pintu pemicunya melalui beberapa pilar, yakni:

Pendidikan Berbasis Akidah dan Adab: Islam menetapkan bahwa adab (etika) harus didahulukan sebelum penguasaan materi pelajaran. Negara bertanggung jawab mewujudkan kurikulum pendidikan bermutu yang membangun pola pikir (aqliyah) dan pola sikap (nafsiyah) Islami. Tanpa landasan akidah, remaja kehilangan kompas moral dalam berinteraksi.
Manajemen Emosi Nabawi: Kekerasan sering bersumber dari ketidakmampuan mengelola amarah. Rasulullah ﷺ mengajarkan bahwa, "Orang yang kuat bukanlah yang jago gulat, melainkan yang mampu menahan dirinya saat marah." Islam memberikan teknik praktis meredam emosi, seperti mengubah posisi tubuh, berwudhu, hingga diam sebagai bentuk kontrol diri agar provokasi tidak berubah menjadi tindakan destruktif.

Remaja adalah cerminan pendidikan di rumah. Kekerasan remaja sering kali merupakan proyeksi dari apa yang mereka lihat di lingkungannya. Islam mewajibkan orang tua memberikan keteladanan yang baik, karena fungsi keluarga bukan sekadar pemberi materi, melainkan benteng pertama pembentukan karakter.

Kasus pengeroyokan di Mappedeceng menjadi alarm atas rusaknya pola perilaku generasi akibat tercabutnya nilai-nilai agama dari kehidupan publik (sekularisasi adab). Solusi hakiki tidak cukup dengan sekadar mediasi atau sanksi hukum, melainkan harus menyentuh akar masalah, yakni pengembalian fungsi negara dan pendidikan untuk membangun generasi yang kuat secara intelektual namun lembut dalam berakhlak.

Wallahu a’lam.

ANALISIS KRISIS AS: DEMO "NO KINGS", ANCAMAN KEBANGKRUTAN, DAN URGENSI SOLUSI ISLAM

2026-04-09T08:59:00.009+07:00

Oleh: Wahyuni Musa

Aktivis Muslimah

Dunia hari ini menyaksikan guncangan hebat di jantung kekuatan global. Peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat (AS) pada Maret 2026 bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan sinyal keruntuhan sebuah sistem.

Pada 28 Maret 2026, gelombang protes "No Kings" menjadi bukti otentik bahwa Amerika berada di ambang kolaps. Sekitar delapan juta warga AS turun ke jalan dalam 3.300 aksi di 50 negara bagian. Mereka menolak kebijakan Donald Trump yang dinilai otoriter. Nama gerakan tersebut menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap merusak tatanan domestik (MetroTV News, 29/03/2026).

Di sisi lain, ledakan utang nasional AS resmi menembus angka fantastis US$39 triliun (sekitar Rp661.440 triliun), memicu krisis ekonomi di mana setiap warga, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun, menanggung beban utang psikologis dan finansial yang masif.

Lonjakan utang ini merupakan dampak langsung dari keterlibatan agresif AS dalam konflik AS, Israel dengan Iran, yang menguras kas negara demi kepentingan hegemoni di Timur Tengah (CNBC Indonesia, 04/04/2026).

Fakta ini menunjukkan adanya kegagalan kapitalisme dan demokrasi, di mana krisis ini menjadi bukti bahwa sistem yang dianut AS mengandung cacat bawaan. Perekonomian yang berbasis utang dan bunga (riba) menciptakan gelembung yang sewaktu-waktu bisa meledak. Angka US$39 triliun adalah "bom waktu" hasil spekulasi dan eksploitasi.

Janji kebebasan dalam demokrasi sering kali berakhir pada tirani elit. Rakyat AS kini menyadari bahwa sistem mereka hanya melayani kepentingan segelintir penguasa dan industri perang, bukan kesejahteraan publik.

Ambisi menguasai sumber daya alam (minyak) dan mendukung pendudukan Palestina telah menciptakan ketidakstabilan global yang kini berbalik menghantam ekonomi domestik AS.

Dalam pandangan Islam, keruntuhan kekuatan yang menindas adalah sebuah kepastian (Sunnatullah). Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surah Ash-Shaff ayat 13, kemenangan dan pertolongan Allah akan datang bagi mereka yang berada di jalan yang benar. Kekuatan kaum kafir yang berbasis kezaliman tidak akan bertahan lama.

Kondisi ini juga menjadi peringatan bagi penguasa Muslim yang menjadi "antek" atau pion kepentingan Barat. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa siapa yang menyerupai atau loyal kepada kaum yang zalim, maka ia termasuk bagian dari mereka (HR. Abu Dawud).

Untuk itu, dibutuhkan solusi yang haq, yakni kembali kepada Islam sebagai alternatif dari sistem yang runtuh. Islam menawarkan tatanan kehidupan yang komprehensif, yakni sebuah sistem dengan kepemimpinan yang amanah.

Berbeda dengan konsep "Kings" (raja) atau diktator, Khilafah dipimpin oleh seorang khalifah yang terikat pada hukum Allah (syariat) dan menjalankan politik syura (musyawarah).

Dalam bidang ekonomi, melalui Baitulmal, pengelolaan harta negara (zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah) didistribusikan secara adil untuk rakyat, bukan untuk membiayai utang spekulatif (QS. Al-Hasyr: 7). Sementara itu, negara akan melahirkan keadilan secara global. Khilafah memiliki kewajiban menjaga kemuliaan umat, termasuk membebaskan tanah-tanah yang terjajah, seperti Palestina, sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA.

Fenomena demo "No Kings" dan kebangkrutan AS adalah momentum bagi umat Islam untuk sadar secara politik. Ini bukan sekadar berita luar negeri, melainkan bukti nyata kegagalan ideologi buatan manusia. Umat dituntut merapatkan barisan, mengedukasi diri dengan politik Islam, dan memperjuangkan tegaknya syariah sebagai rahmat bagi semesta alam.

Wallahu a’lam bish-shawab.

IRONI PELAJAR MENJADI PENGEDAR NARKOBA: DI MANA MASA DEPAN BANGSA?

2026-04-09T07:16:00.001+07:00

Oleh: Nurmaila Sari

Penulis Lepas

Sungguh ironis saat pelajar justru terjerumus menjadi pengedar narkoba. Ketika masa depan bangsa mulai rusak sejak dini, masih adakah harapan yang tersisa?

Fenomena ini bukan sekadar kekhawatiran. Dilansir dari Detik.com (2 April 2026), polisi menangkap dua warga di Bima yang terlibat dalam peredaran sabu. Salah satu pelaku bahkan masih berstatus pelajar.

Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba telah merambah hingga ke kalangan remaja. Barang bukti yang ditemukan di sekitar tempat tinggal pelaku menguatkan bahwa praktik ini berlangsung dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini bukan lagi ancaman dari tempat jauh, melainkan realitas yang ada di sekitar kita.

Fakta tersebut menjadi sinyal bahaya, bukan hanya bagi dunia pendidikan, tetapi juga bagi masa depan generasi muda. Fenomena ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada faktor-faktor yang saling berkaitan dan melatarbelakanginya.

Salah satu pemicu utama adalah melemahnya nilai moral dan spiritual dalam kehidupan pelajar, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan. Kondisi ini diperparah oleh pola hidup materialistis yang mengukur keberhasilan semata dari aspek materi.

Dalam sistem yang menitikberatkan pada pencapaian materi, pembentukan karakter sering kali terabaikan. Penjagaan akal pun tidak lagi menjadi prioritas. Akibatnya, pelajar kehilangan arah dalam menentukan batas benar dan salah.

Di sisi lain, lemahnya sistem pendidikan dan penegakan hukum turut memperburuk keadaan. Minimnya pengawasan serta sanksi yang tidak memberikan efek jera membuat pelajar semakin rentan terjerumus ke dalam aktivitas melanggar hukum.

Karena itu, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan individu semata. Pelajar yang terlibat hanyalah bagian kecil dari persoalan yang lebih besar dan bersifat sistemik.

Ada kegagalan kolektif. Keluarga, masyarakat, hingga negara memiliki andil dalam menciptakan kondisi ini. Ketika lingkungan menjadi permisif terhadap kemaksiatan dan kontrol sosial melemah, pelajar menjadi pihak yang paling rentan terseret arus.

Lebih jauh, arus globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa filter nilai memperparah keadaan. Informasi yang mudah diakses tidak selalu membawa kebaikan, bahkan sering membuka jalan bagi masuknya gaya hidup bebas yang bertentangan dengan nilai moral dan agama.

Dalam kondisi seperti ini, pelajar yang tidak memiliki fondasi akidah yang kuat akan mudah kehilangan arah. Mereka cenderung mencari pelarian instan, termasuk melalui jalan menyimpang seperti penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Ironisnya, upaya pencegahan masih bersifat reaktif. Penindakan dilakukan setelah kasus mencuat, bukan sebelum masalah terjadi. Pembinaan berkelanjutan pun minim. Padahal, yang dibutuhkan bukan sekadar hukuman, melainkan sistem yang mampu menutup celah sejak awal.

Pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa membentuk kepribadian yang kokoh jelas tidak memadai, terlebih di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya menyeluruh yang melibatkan semua pihak.

Dalam hal ini, Islam menawarkan solusi komprehensif. Sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan akidah, akhlak, dan kepribadian. Melalui pendidikan Islam, generasi diarahkan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kontrol diri serta tanggung jawab moral yang kuat.

Peran keluarga pun sangat penting. Orang tua harus bersungguh-sungguh dalam mendampingi anak. Penanaman nilai-nilai keislaman harus dilakukan sejak dini, tidak cukup dengan nasihat, tetapi juga melalui keteladanan.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penjagaan pergaulan serta penerapan amar makruf nahi munkar.

Di sisi lain, negara harus hadir secara tegas. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara konsisten. Baik pengedar maupun pengguna perlu ditindak untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi generasi muda.

Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…”

Ayat ini menegaskan pentingnya peran individu dan keluarga dalam menjaga generasi dari kehancuran. Masa depan bangsa seharusnya berada di tangan generasi muda yang berakhlak dan berintegritas, bukan yang terjerat dalam lingkaran narkoba. Jika kondisi ini terus dibiarkan, harapan itu akan perlahan sirna.

Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Inilah kunci untuk membangun generasi yang kuat, bersih, dan bertanggung jawab.

Lebih dari itu, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh elemen bangsa. Diamnya kita hari ini bisa menjadi penyesalan di masa depan. Jika generasi muda dibiarkan tanpa arah dan perlindungan yang memadai, yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi keberlangsungan bangsa itu sendiri.

Sudah saatnya semua pihak bergerak bersama, bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang terukur dan berkelanjutan. Tanpa langkah serius dan terarah, fenomena pelajar menjadi pengedar narkoba akan terus berulang, bahkan dalam skala yang lebih luas dan mengkhawatirkan.

KEBIADABAN ISRAEL LEGALKAN UU HUKUMAN MATI BAGI TAHANAN PALESTINA

2026-04-09T06:20:00.003+07:00

Oleh: Ai Emalia

KIPG

Keputusan parlemen Israel pada Senin, 30 Maret 2026, terasa dingin sekaligus menghentak. Hukuman mati bagi warga Palestina yang dituduh melakukan serangan mematikan, disertai serangkaian ketentuan hukum, segera mengundang gelombang kecaman. Negara-negara Eropa hingga lembaga hak asasi manusia menilai kebijakan ini bukan sekadar keras, melainkan diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional yang menjunjung kesetaraan di hadapan hukum (The Guardian, 30/03/2026).

Namun, aturan ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari pola panjang pendekatan represif yang terus berulang. Bedanya, kini dilegalkan secara terbuka. Alih-alih meredam konflik, kebijakan ini justru memperlihatkan kebuntuan strategi intimidasi yang selama ini ditempuh. Di tengah tekanan yang semakin sistematis, perlawanan rakyat Palestina tak surut. Sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa kekerasan (bahkan yang dibungkus legalitas) tidak otomatis melahirkan ketundukan (Spirit of Aqsa, 06/04/2026).

Yang lebih mengusik, keberanian Israel menabrak batas-batas hukum internasional berlangsung di tengah minimnya konsekuensi nyata. Kritik global mengalir deras, tetapi berhenti pada pernyataan. Dukungan politik dari kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat, menjadi penopang yang membuat kebijakan kontroversial semacam ini terus melaju. Di titik ini, hukum internasional tampak kehilangan daya paksa, kuat dalam wacana, lemah dalam tindakan.

Sementara itu, dunia Islam kembali terjebak dalam pola lama, lantang mengecam, tetapi miskin langkah strategis. Pernyataan keras kerap terdengar, tetapi jarang berujung pada tekanan politik yang konkret. Padahal, realitas yang terus berulang ini semestinya menjadi cermin bahwa respons simbolik tidak lagi cukup. Ketika pelanggaran dibiarkan berulang tanpa konsekuensi, yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan, tetapi juga martabat kolektif umat.

Rangkaian peristiwa ini seperti menegaskan satu hal, yaitu ketergantungan pada sistem global yang sarat kepentingan tidak akan pernah menghadirkan keadilan sejati. Dibutuhkan kesadaran yang lebih mendasar bahwa perubahan tidak lahir dari reaksi sesaat, melainkan dari arah perjuangan yang jelas dan terbangun secara ideologis. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa kekuatan umat terletak pada kesatuan visi dan keberanian untuk menempuh jalan perubahan yang terstruktur.

Dalam perspektif Islam, keadilan bukan komoditas politik yang bisa dinegosiasikan, melainkan kewajiban yang bersumber dari wahyu. Sistem Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai prinsip utama, tanpa diskriminasi. Karena itu, menghentikan kezaliman tidak cukup dengan kecaman atau tekanan diplomatik semata. Diperlukan hadirnya tata kelola kehidupan yang menjadikan syariat sebagai fondasi, sehingga keadilan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik. Di sanalah harapan akan berakhirnya penindasan menemukan pijakan yang nyata.

KEBIADABAN ZIONIS: TERBIT UU EKSEKUSI MATI TAHANAN PALESTINA

2026-04-08T16:02:00.007+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang memberlakukan hukuman mati khusus bagi penduduk Palestina yang terbukti melakukan serangan mematikan (Sindonews, 31/03/2026). Kebijakan ini menuai kritik tajam dari negara-negara Eropa dan kelompok hak asasi manusia karena dinilai diskriminatif dan melanggar hukum internasional.

Lahirnya UU tersebut menandai eskalasi signifikan dalam sistem pemidanaan Zionis, yang sekaligus menunjukkan kegagalan mereka dalam mengintimidasi penduduk Palestina agar menghentikan perlawanan. Di sisi lain, keberanian Zionis mengesahkan UU yang dipandang bertentangan dengan hukum internasional menunjukkan tingkat kelaliman dan kejamnya mereka di hadapan ketidakberdayaan umat Islam dunia, yang hanya bisa mengecam atau bahkan diam.

Umat Islam dunia, terutama para penguasa dan tokohnya, tidak pantas berdiam diri atau merasa cukup hanya dengan menyampaikan kecaman. Mereka harus berani mengambil langkah-langkah politik untuk membungkam kebiadaban Zionis di bawah dukungan Amerika. Umat Islam telah dihadapkan pada banyak fakta bahwa tidak mungkin mengharapkan kepemimpinan yang tegak atas dasar Islam pada saat ini. Sudah saatnya mereka menggagas perubahan mendasar melalui dakwah Islam politik ideologis sesuai thariqah dakwah Rasulullah.

Allah ﷻ berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzab: 21)

Surat ini mengajarkan bahwa Rasulullah ﷺ adalah teladan yang baik bagi umatnya. Barang siapa mengikuti beliau tidak akan tersesat, umat Islam akan mendapatkan petunjuk solusi setiap persoalan hidup, dan sekaligus memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Keberhasilan akan tercapai jika umat Islam meneladani Rasul. Dengan demikian, Palestina bisa dibebaskan melalui kepemimpinan Islam, yaitu khilafah. Hal ini pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi, Umar bin Khattab, saat membebaskan Palestina, kemudian dilanjutkan oleh khalifah setelahnya, seperti Shalahuddin Al-Ayyubi. Maka solusi satu-satunya adalah mengajak umat Islam bersama-sama berjuang menegakkan khilafah dalam kehidupan umat Islam.

Pada akhirnya, kita dapat melihat Palestina bebas, dan kebiadaban Israel akan dibalas oleh tentara Islam yang dikomando oleh khilafah, sehingga Zionis Israel akan diusir dan dihukum sebagaimana mereka memperlakukan tahanan Palestina saat ini. Penguasa Muslim tidak bisa diharapkan menolong tahanan Palestina, karena pada dasarnya mereka tersandera oleh kekuasaan yang diperoleh dengan menjadi boneka Amerika.

Hanya dengan kembali kepada Islam, umat Islam akan menjadi umat terbaik dan mulia.

HUTANG: KEMUDAHAN YANG MENJERAT KE DALAM LINGKARAN SETAN

2026-04-08T15:20:00.002+07:00

Oleh: Janna

Penulis Lepas

Hari lebaran adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kebahagiaan mewarnai hari raya ini, dan banyak persiapan yang dilakukan untuk menyambutnya. Bahkan, tak jarang ada yang rela berhutang demi bisa merayakan lebaran seperti yang lainnya.

Menurut pakar ekonomi, seperti yang dikutip dari inilah.com, masyarakat semakin terhimpit karena harga barang yang terus meningkat dan rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga. Akibatnya, semakin banyak orang yang bergantung pada utang jangka pendek.

Beberapa faktor menjadi pendorong seseorang atau keluarga untuk berhutang. Pertama, budaya sosial. Di Indonesia, lebaran bukan hanya sekadar hari raya, tetapi juga bagian dari budaya sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi mudik lebaran, salam tempel atau memberikan amplop lebaran, open house, dan sebagainya, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, banyak orang rela berhutang demi menjalankan tradisi-tradisi tersebut.

Kedua, tekanan psikologis. Tekanan sosial untuk tampil maksimal di hari raya, mengikuti tren yang ada demi memenuhi gengsi, dan mendapat validasi dari orang lain, sering kali menumbuhkan sikap konsumtif yang berlebihan dan mendorong seseorang untuk membelanjakan uang di luar kemampuannya.

Ketiga, tekanan ekonomi. Naiknya harga bahan makanan pokok (sembako) dan barang kebutuhan lainnya menyebabkan seseorang rela berhutang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keempat, kemudahan teknologi. Teknologi yang semakin canggih memudahkan seseorang untuk berhutang secara instan, baik melalui pinjol (Pinjaman Online) maupun paylater. Promo cicilan 0% atau diskon lebaran sering kali menjebak seseorang untuk membeli barang yang sebenarnya bukan kebutuhan mendesak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memprediksi peningkatan pinjol, multifinance, dan pegadaian selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026 (Asatunews, 09/03/2026).

Kelima, manajemen keuangan yang buruk. Banyak pengeluaran lebaran yang tidak direncanakan dengan baik (tidak membuat skala prioritas) dan pengelolaan THR (Tunjangan Hari Raya) yang buruk membuat seseorang rela berhutang karena kekurangan dana.

Siklus ini terus berulang, terutama di kalangan para perantau. Mereka melakukan apa saja demi terlihat wah saat mudik lebaran. Hal ini membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan mereka. Pertama, tekanan psikologis. Orang yang berhutang identik dengan stres karena memikirkan beban tagihan setelah lebaran. Tak jarang, hal ini menimbulkan konflik keluarga dan menurunkan produktivitas kerja.

Kedua, siklus gali lubang tutup lubang. Utang menjadi solusi instan untuk menutupi tagihan atau utang yang ada, terutama melalui pinjol. Hal ini menjadi lingkaran setan yang tak berujung. Apalagi jika berhutang pada pinjol ilegal dengan bunga yang tidak masuk akal.

Ketiga, berkurangnya tabungan dan dana darurat. Pengeluaran besar saat lebaran sering menguras tabungan atau dana darurat untuk menghindari utang. Alhasil, hal ini merusak ketahanan finansial keluarga.

Solusi yang ada saat ini hanya solusi individu, di mana setiap orang diharapkan lebih bijak dalam mengatur keuangan mereka, membuat skala prioritas, dan berhenti terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang.

Namun, dalam Islam, solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga melibatkan peran negara. Misalnya, stabilitas harga barang sebelum dan sesudah lebaran, penghapusan pinjol atau paylater, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Islam mengharamkan riba, sebagaimana dalam firman-Nya:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلۡرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلۡرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Dalam pinjol atau paylater terdapat unsur kedzaliman, karena menyebabkan kerugian akibat bunga pinjaman yang tinggi, cara penagihan yang tidak ma'ruf, serta akad yang tidak jelas.

Hutang-piutang dibolehkan dalam Islam asalkan akadnya jelas, tanpa ada maksud tersembunyi atau merugikan salah satu pihak, tidak berbunga (jumlahnya sesuai dengan jumlah utang di awal) dan tanpa syarat yang memberatkan.

Kesimpulan:

Maraknya pinjol atau paylater tak lepas dari peran negara dalam mengatur kebijakan.
Kita harus belajar lebih bijak dalam mengatur keuangan agar tidak terjerat dalam lingkaran setan yang melenakan.
Selalu berlindung pada Allah agar terhindar dari jerat riba.
Jangan tergiur kemudahan di awal, tapi akhirnya menyengsarakan.

Wallahu a'lam bishshawab.

SYARIAT ISLAM DIKERDILKAN, KEMAKSIATAN BERSERAKAN

2026-04-08T14:00:00.005+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Kasus pembunuhan kembali mengguncang nurani publik. Seorang wanita berinisial R (26) ditemukan tewas dan jasadnya dibuang di area persawahan di Dukuh Bulakrejo, Desa Tangkil, Sragen, Jawa Tengah. Pelaku, pria berinisial S alias B (35), mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena korban hamil dan menuntut untuk dinikahi, sementara pelaku telah memiliki istri. (Detik, 3/4/2026)

Fakta lain mengungkapkan bahwa hubungan keduanya telah berlangsung sekitar tiga tahun dan bermula dari perkenalan di media sosial. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis dalam KUHP.

Kasus ini bukanlah yang pertama. Ia hanyalah satu dari sekian banyak tragedi yang berakar dari hubungan terlarang. Nyawa seolah kehilangan nilai, sementara hawa nafsu menjadi pengendali. Kesenangan sesaat berujung pada penyesalan panjang, bahkan hilangnya nyawa.

Akar Persoalan

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor mendasar. Pertama, lemahnya keimanan. Keimanan bukan sekadar keyakinan, tetapi kesadaran bahwa setiap perbuatan diawasi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kesadaran ini melemah, batas antara halal dan haram pun kabur.

Kedua, jauhnya umat dari pemahaman Islam secara menyeluruh. Agama sering kali dipersempit hanya pada ranah ibadah ritual, sementara aturan kehidupan sosial diabaikan. Padahal Islam mengatur interaksi manusia secara rinci, termasuk dalam menjaga kehormatan dan pergaulan.

Ketiga, longgarnya batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Islam dengan tegas melarang khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan nonmahram) karena menjadi pintu menuju kemaksiatan. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan.” (HR. Tirmidzi)

Larangan ini bukan tanpa alasan. Banyak kasus perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, hingga kekerasan bermula dari relasi yang dibiarkan tanpa batas.

Keempat, lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang ada saat ini belum memberikan efek jera yang signifikan. Akibatnya, kasus serupa terus berulang tanpa solusi tuntas.

Solusi dalam Perspektif Islam

Islam tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi komprehensif. Dalam syariat Islam, perbuatan zina termasuk dosa besar yang dikenai sanksi tegas. Allah ﷻ berfirman dalam surah An-Nur ayat 2 bahwa pelaku zina dikenai hukuman cambuk sebagai bentuk pencegahan dan efek jera.

Selain itu, Islam juga menetapkan mekanisme hukum yang jelas dalam penegakan keadilan, termasuk dalam kasus pembunuhan melalui hukum qisas. Semua ini bertujuan menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan manusia.

Tidak hanya pada aspek hukuman, Islam juga menutup seluruh pintu yang mengarah pada kemaksiatan, termasuk pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan serta menjaga sistem sosial yang bersih dari pergaulan bebas.

Peran negara dalam Islam sangat penting, yakni memastikan seluruh aturan tersebut diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dicegah dari kejahatan, tetapi juga dilindungi dari faktor-faktor yang memicunya.

Penutup

Maraknya kasus kekerasan yang berakar dari hubungan terlarang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem kehidupan saat ini. Ketika syariat Islam dikesampingkan, berbagai bentuk kemaksiatan pun menemukan ruang untuk berkembang.

Sudah saatnya kembali melihat Islam sebagai solusi menyeluruh, bukan sekadar ajaran ritual. Sebab, hanya dengan penerapan aturan yang bersumber dari Sang Pencipta, kehidupan yang aman dan bermartabat dapat terwujud.

Wallahu a’lam bishshawab.

MIRAS BEBAS, NYAWA AMBLAS

2026-04-08T11:17:00.004+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Insiden tragis terjadi di Kabupaten Cilacap. Seorang pria asal Demak berinisial AS (30) tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan di halaman sebuah hotel di Kecamatan Sampang, Minggu (5/4/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

Situasi bermula saat korban berkumpul dengan sekelompok orang yang sedang mengonsumsi minuman keras. Diduga, korban meminta uang untuk membeli rokok hingga akhirnya terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Serayunews, 06/04/2025).

Selain di Kabupaten Cilacap, terjadi juga kasus serupa, yaitu pemilik hajatan yang meninggal dunia karena dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang meminta uang Rp500 ribu untuk membeli miras. Namun, beliau hanya memberikan Rp100 ribu, sehingga berakhir dengan pengeroyokan. (Detik, 06/04/2026).

Memang saat ini negara kita menganut sistem sekuler yang mengedepankan kebebasan, seperti kebebasan berperilaku, berpendapat, berkepemilikan, beragama, dan sebagainya. Sehingga mengonsumsi alkohol dianggap sebagai hak menikmati kebebasan oleh sebagian masyarakat kita, apalagi jika ada hajatan atau konser, maka seolah menjadi momen wajib berpesta miras.

Ditambah lagi, umat saat ini dijauhkan dari ajaran agamanya sendiri, memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya dijadikan sebagai ritual ibadah saja, namun maknanya tidak sampai pada penerapan dalam kehidupan. Sehingga iman mudah goyah karena ketidaktahuan terhadap syariat Islam.

Sementara itu, dari masyarakat setempat, tidak ada yang berani melarang karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena tak jarang, orang yang sedang mabuk hilang kesadaran sehingga mampu melakukan hal di luar kendali.

Secara kesehatan, minuman keras (miras) berdampak buruk bagi tubuh, menyebabkan kerusakan hati (sirosis), penyakit jantung, stroke, peningkatan risiko kanker (mulut, hati, payudara), dan gangguan sistem saraf seperti penyusutan otak. Konsumsi berlebih juga melemahkan imun, merusak pankreas, menyebabkan gangguan mental, serta kecanduan. Tetapi faktanya banyak yang mengonsumsi karena dianggap sebagai jamu penambah stamina atau pembuat enjoy.

Kembali pada dua kasus di atas, di mana korban meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan kehilangan sosok yang mereka sayangi. Sementara pelakunya hanya dihukum penjara saja. Dan yang paling gong adalah para penjual minuman keras masih saja aman menjajakan dagangannya. Ini adalah kemaksiatan yang tersistem, bukan? Tidak adanya sanksi hukum yang tegas sehingga tidak membuat jera para pelaku. Serta dibebaskannya para penjual miras adalah bukti bahwa sistem sekuler ini telah membiarkan kejahatan berkembang biak.

Lalu bagaimana pandangan Islam tentang miras?

Miras dalam Syariat Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna karena mempunyai aturan yang lengkap dalam kehidupan. Bukan hanya mengatur perihal cara beribadah kepada Penciptanya, tetapi juga tentang bermasyarakat dan bernegara. Semua tercakup dalam kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Miras (minuman keras) diharamkan dalam Islam berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' qath'i. Pengharamannya termasuk perkara yang dimaklumi bersama dalam Islam, tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maaidah: 90-91)

Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak pula meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman.”

Dan dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِيْ بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah."

Dan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ، وَخَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ

“Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar, barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.”

Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ

“Pecandu khamr seperti penyembah berhala.”

Dan dari Abud Darda’, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ

“Pecandu khamr tidak akan masuk Surga.”

Apa yang Dimaksud dengan Khamr?

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya.”

Juga dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

“Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya.”

Dalam syariat Islam, meminum khamr (minuman keras) adalah dosa besar yang dikenakan hukuman hadd (cambuk) di dunia dan ancaman siksa di akhirat. Pelaku dikenakan hukuman cambuk 40 kali (pendapat Imam Syafi’i) hingga 80 kali (pendapat Imam Abu Hanifah) setelah terbukti bersalah melalui pengakuan atau saksi, serta terancam tidak diterima shalatnya selama 40 hari.

Sanksi di Dunia (Hukum Hadd):

Hukuman Cambuk: Peminum khamr dihukum cambuk. Rasulullah ﷺ mencontohkan 40 kali cambukan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, hukuman ditingkatkan menjadi 80 kali cambukan karena maraknya kasus.
Syarat Pemberlakuan: Pelaku berakal sehat, baligh, dan meminumnya atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).
Bisa Berulang: Jika setelah dicambuk pelaku mengulanginya kembali, ia dicambuk lagi. Pada kali keempat, sebagian ulama berpendapat pelaku bisa dihukum mati jika terus mengulangi perbuatannya setelah berulang kali.

Sanksi di Akhirat & Dampak Spiritual:

Shalat Tidak Diterima: Peminum khamr yang mabuk shalatnya tidak diterima selama 40 hari, meskipun ia tetap wajib mendirikan shalat.
Laknat Allah: Allah melaknat tidak hanya peminumnya, tetapi juga pembuat, penjual, pengantar, dan pembelinya.
Terhalang dari Surga: Ancaman dijauhkan dari surga jika tidak bertaubat nasuha sebelum wafat.

Kemudian Daulah Islam atau negara yang memakai hukum Allah untuk menjalankan pemerintahannya juga mempunyai aturan bagi pelaku pembunuhan seperti kasus di atas. Hukuman bagi pembunuh adalah dibunuh (Qisas) hukuman yang setara dengan perbuatannya.

Namun apabila ada ketidaksengajaan yang mengakibatkan korban meninggal dan keluarga korban memaafkan, pelaku dikenakan diyat mughalladzah (denda berat) berupa 100 ekor unta dengan rincian 30 unta hiqqah, 30 unta jadza’ah, dan 40 khilfah. Diyat tersebut diambilkan dari harta pelaku, dan dibayarkan secara kontan.

Dan Daulah Islam akan menutup semua toko yang menjual khamr. Juga memberikan hukuman bagi orang-orang yang masih menjualnya. Hal ini dilakukan agar menjadi pelajaran bagi yang melihat dan memberikan efek jera. Agar tidak terulang kejahatan yang serupa.

Karena dalam syariat Islam, kekuasaan tertinggi bukan pada rakyat tetapi ada pada Sang Pencipta. Tuhan itu bukan hanya menciptakan (Khaliq) tetapi juga pengatur (Mudabbir). Sayangnya saat ini manusia masih menggunakan aturan buatannya sendiri, bukan aturan Allah yang Maha Adil. Karena hanya dengan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, solusi tuntas untuk setiap permasalahan dapat tercapai.

Wallahu a'lam bishshawab.

HABIBIE VS MBG: DUA VISI EKONOMI YANG BERBEDA

2026-04-08T10:45:00.000+07:00

Oleh: Diaz

Jurnalis Lepas

Pada era 1990-an, Indonesia pernah menempuh jalan yang tidak lazim. Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, yang sebelumnya dikenal luas sebagai Menteri Riset dan Teknawan, negara ini tidak semata disibukkan oleh program-program konsumtif. Sebaliknya, pemerintah saat itu berani mengalokasikan anggaran besar untuk membangun industri pesawat terbang nasional.

Dari arah kebijakan itulah lahir PT Dirgantara Indonesia, yang sebelumnya bernama IPTN. CN235 pun berhasil mengudara sebagai salah satu simbol kemajuan industri strategis nasional. Ribuan insinyur, teknisi, dan tenaga kerja terlibat dalam proyek besar tersebut. Pada masa itu, nilai tambah yang dihasilkan sangat besar dan memberi kebanggaan sekaligus harapan bagi masa depan bangsa (Kompas, 03/02/2022).

Sebaliknya, pada 2026 Indonesia justru memilih arah yang berbeda. Pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp1,2 triliun per hari, atau kurang lebih Rp330 triliun per tahun, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditujukan untuk menyediakan makan siang gratis bagi siswa di seluruh Indonesia. Dari sisi anggaran, nilainya bahkan melampaui sejumlah sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur (Katadata, 13/01/2026).

Di titik inilah tampak dua visi ekonomi yang sangat berbeda. Yang satu berorientasi pada pembangunan kapasitas bangsa, sementara yang lain lebih menekankan pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Yang satu berusaha membangun kemampuan untuk terbang lebih tinggi, sedangkan yang lain berhenti pada pembagian nasi bungkus.

Lalu, pertanyaan yang patut diajukan adalah: mana yang lebih solutif, mana yang lebih cerdas, dan mana yang kebijakkannya berorentasi pada solusi jangka panjang?

Habibie dan MBG dalam Angka dan Sejarah

BJ Habibie adalah seorang ilmuwan sekaligus visioner. Ia memahami dengan baik bahwa kemajuan suatu bangsa tidak diukur hanya dari seberapa banyak rakyatnya diberi makan, tetapi dari sejauh mana bangsa tersebut mampu menciptakan nilai tambah bagi dirinya sendiri. Bagi Habibie, penguasaan teknologi tinggi adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan sejati.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai prestasi luar biasa:

Membangun industri pesawat terbang dari nol.
Menciptakan pesawat CN235 yang mampu bersaing di pasar internasional.
Menyerap ribuan tenaga kerja berketerampilan tinggi.
Membangun ekosistem industri yang mendorong inovasi dan perkembangan teknologi.

Dalam sebuah kesempatan, Habibie pernah menghitung bahwa satu unit pesawat CN235 dijual sekitar Rp300 miliar. Untuk menghasilkan nilai yang sama dari ekspor beras, Indonesia harus mengirimkan 300 juta ton beras ke luar negeri. Bayangkan, berapa banyak sawah yang dibutuhkan? Berapa banyak petani? Berapa biaya logistik yang diperlukan? Ini menunjukkan betapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh industri teknologi dibandingkan dengan sektor lain.

Sekarang, coba bandingkan dengan program MBG. Rp1,2 triliun per hari, atau sekitar Rp330 triliun per tahun. Angka ini begitu besar hingga sulit untuk dibayangkan. Rp330 triliun setara dengan hampir 10 persen dari APBN Indonesia, jumlah yang jauh lebih besar dari anggaran untuk pendidikan, kesehatan, atau pertahanan. Program ini bersifat konsumtif, bukan produktif. Ia tidak menciptakan aset jangka panjang, tidak membangun kemandirian, dan tidak meningkatkan daya saing bangsa.

Ustaz Dwi Condro Triono, pakar ekonomi Islam, dalam kajiannya mengingatkan bahwa uang sebesar itu sebaiknya dialokasikan untuk sektor industri strategis. Seperti yang dilakukan oleh Habibie, seperti yang dilakukan oleh Iran, dan seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju lainnya.

Salah satu dampak paling menyakitkan dari program MBG adalah matinya usaha kecil di sekitar sekolah. Warung kelontong, penjual gorengan, tukang bakso, dan pedagang makanan ringan yang selama ini mengandalkan pembeli dari kalangan siswa, kini sepi. Mereka tidak bisa bersaing dengan makanan gratis yang disediakan pemerintah.

Padahal, mereka adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Mereka adalah wirausahawan yang bekerja dengan modal terbatas. Mereka membayar pajak, menyekolahkan anak-anak mereka, dan menghidupi keluarga. Kini, mereka mati perlahan karena kebijakan yang mungkin tidak mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem ekonomi.

Apakah memberi makan gratis kepada anak sekolah sebanding dengan membunuh ribuan usaha kecil? Apakah ini yang dimaksud dengan keadilan sosial?

Akar Kesalahan dalam Memilih Prioritas

Dalam dunia ekonomi, terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan konsumtif dan kebijakan produktif. Kebijakan konsumtif memberikan manfaat yang bersifat sementara, namun tidak menciptakan aset yang berkelanjutan. Sebaliknya, kebijakan produktif membangun kapasitas, menciptakan nilai tambah, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

MBG adalah kebijakan konsumtif. Program ini memberikan makan, tetapi setelah makanan habis, tidak ada yang tersisa. Anggaran sebesar Rp330 triliun lenyap dalam setahun, dan setiap tahun harus dianggarkan kembali. Ini berlanjut tanpa henti.

Sebaliknya, Habibie memilih kebijakan produktif. Pabrik pesawat yang dibangunnya hingga kini masih berdiri kokoh. Insinyur yang dilatihnya terus berkarya. Teknologi yang dikembangkannya menjadi fondasi bagi kemajuan industri pertahanan dan transportasi. Nilai tambah yang dihasilkan terus mengalir.

Mengapa kita lebih suka memberi makan daripada membangun pabrik? Karena memberi makan adalah solusi instan, populer, dan mudah terlihat. Membangun pabrik memerlukan waktu yang lama, sulit, dan hasilnya tidak langsung tampak. Namun, bangsa yang besar tidak dibangun dengan jalan pintas.

Iran menjadi contoh yang sangat nyata. Setelah revolusi 1979, negara tersebut diembargo oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka tidak dapat membeli senjata, suku cadang, bahkan teknologi medis. Dalam logika umum, hal ini tampak seperti bencana.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Embargo justru memaksa Iran untuk berdiri di atas kaki sendiri. Mereka belajar membuat rudal, pesawat tanpa awak, bahkan teknologi nuklir mereka sendiri. Kini, Iran memiliki rudal hipersonik yang dapat melaju hingga kecepatan 16 Mach, kecepatan yang bahkan tidak dimiliki Amerika Serikat. Iron Dome milik Israel pun tidak mampu mendeteksinya.

Bayangkan jika Iran dimanjakan dengan bantuan asing. Mereka akan menjadi negara pengimpor, selamanya bergantung pada negara lain dan tidak akan pernah mandiri. Hal ini mirip dengan kondisi Indonesia saat ini, yang kebanjiran produk-produk dari China, Eropa, dan Amerika, sementara kita hanya menjadi pasar raksasa.

Ustaz Dwi Condro mengingatkan bahwa Indonesia adalah konsumen handphone terbesar di dunia. Setiap orang rata-rata memiliki dua handphone. Anak sekolah kini hampir semuanya memiliki laptop. Namun, kita tidak memproduksi satu pun chip, layar, atau baterai. Semua itu masih kita impor.

Sekarang, kita berada di era kendaraan listrik. Pemerintah gencar mendorong penggunaan mobil dan motor listrik, namun pabriknya milik asing. Baterainya diimpor, teknologinya berasal dari luar negeri. Kita hanya berperan sebagai perakit dan pemasar. Apakah ini yang disebut kemerdekaan? Merdeka secara politik, tetapi terjajah secara ekonomi.

Bayangkan jika Rp330 triliun digunakan untuk membangun pabrik semikonduktor, pabrik baterai, atau pusat riset teknologi. Bayangkan jika Indonesia memiliki merek handphone sendiri, mobil listrik sendiri, dan pesawat sendiri. Bayangkan jika kita bisa mengekspor teknologi, bukan hanya batu bara dan minyak mentah. Itulah visi Habibie. Itulah yang dilakukan Iran. Itulah yang harus kita tiru.

MBG juga memperburuk masalah utang. Anggaran sebesar Rp330 triliun tidak datang begitu saja. Itu berasal dari pajak dan utang. Pajak yang semakin memberatkan rakyat, dan utang yang semakin membebani generasi mendatang.

Saat ini, APBN kita sudah tersedot hingga 40 persen untuk membayar cicilan utang, baik pokok maupun bunga. Setiap tahun, kita menganggarkan ratusan triliun untuk membayar utang, namun utang terus bertambah. Ini adalah situasi gali lubang tutup lubang.

Dalam Islam, utang dibolehkan, tetapi bukan untuk konsumsi. Utang seharusnya digunakan untuk investasi produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah, sehingga kemampuan untuk membayar utang pun meningkat. Utang untuk memberi makan gratis tidak memberikan manfaat apa-apa. Setelah makan habis, yang tersisa hanyalah utang.

Solusinya Kembali ke Jalan Produktif

Dalam ekonomi Islam, konsumsi bukanlah tujuan utama. Islam mengajarkan bahwa manusia harus berusaha dan berproduksi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah ﷻ berfirman:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Ayat ini memerintahkan umat untuk bertebaran, bekerja, dan mencari rezeki. Bukan hanya duduk menunggu diberikan makan.

Program MBG, meskipun dilandasi niat baik, justru berpotensi mematikan semangat produktivitas. Jika sejak dini anak-anak terbiasa menerima makanan gratis, mereka tidak akan belajar mengenai usaha, pengorbanan, dan pentingnya bekerja keras. Orang tua pun menjadi bergantung pada negara. Pedagang kecil kehilangan pelanggan. Ekosistem ekonomi kita rusak.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewajiban untuk melindungi umat dan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, perlindungan yang paling mendasar adalah membangun kemandirian. Tanpa kemandirian, tidak ada kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa penguasaan teknologi.

Allah ﷻ berfirman:

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ

“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka (musuh) dengan segala kekuatan yang kamu miliki.” (QS Al-Anfal: 60)

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk memiliki kekuatan. Kekuatan ini tidak hanya dalam bentuk kekuatan militer, tetapi juga kekuatan ekonomi dan teknologi. Negara yang tidak menguasai teknologi tidak akan pernah menjadi negara yang kuat. Negara tersebut akan selalu bergantung pada negara lain, dan akibatnya mudah diintimidasi.

Habibie memahami hal ini. Iran membuktikan bahwa ketergantungan pada pihak luar dapat dihindari dengan kemandirian dalam bidang teknologi. Kita harus mengikuti jejak tersebut. Rp330 triliun per tahun adalah angka yang sangat besar. Dengan dana sebesar itu, Indonesia dapat:

Membangun 3 hingga 5 pabrik pesawat terbang baru.
Mendirikan pusat riset semikonduktor dan kecerdasan buatan.
Membangun pabrik baterai kendaraan listrik dalam negeri.
Memberikan beasiswa riset bagi ribuan doktor di bidang teknologi tinggi.
Membangun sistem pertahanan rudal sendiri.

Semua ini akan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, menghasilkan produk yang bisa diekspor, dan membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri.

Dalam Islam, prioritas anggaran negara harus berpihak pada kepentingan umum yang paling mendesak. Kemandirian teknologi adalah salah satu kepentingan yang paling mendesak saat ini. Tanpa kemandirian, kita akan terus menjadi bulan-bulanan negara lain.

Perlindungan bagi UMKM, Bukan Membunuhnya

Jika ingin membantu rakyat kecil, negara seharusnya memberdayakan UMKM, bukan membunuhnya dengan program konsumtif. Misalnya:

Memberikan modal usaha tanpa bunga (qardh hasan).
Membangun pusat pelatihan dan pemasaran.
Melindungi pasar domestik dari banjir produk impor.
Memberikan keringanan pajak bagi usaha mikro.

Program MBG, dengan skema yang ada, justru menguntungkan korporasi besar pemasok makanan, sementara warung-warung kecil gulung tikar. Ini bukan redistribusi yang adil. Ini adalah bentuk kronisme ekonomi yang merugikan rakyat.

Pada akhirnya, semua solusi di atas hanya akan konsisten jika Islam diterapkan secara kaffah dalam naungan khilafah. Karena hanya khilafah yang mampu:

Menjadikan sumber daya alam sebagai milik umum, bukan untuk dikelola asing.
Melarang riba, sehingga utang tidak membebani generasi.
Mewajibkan negara menguasai teknologi strategis.
Melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat.
Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas syariat, bukan popularitas politik.

Sejarah membuktikan, pada masa Khilafah Utsmaniyah, negara memiliki industri persenjataan sendiri, pabrik kapal, dan pusat-pusat riset. Mereka tidak bergantung pada Eropa. Mereka justru menjadi rujukan. Indonesia bisa seperti itu. Tapi harus berani berubah.

Habibie memilih jalan membangun. Ia membangun industri pesawat di tengah krisis, di tengah cibiran, di tengah keraguan. Hasilnya, Indonesia sempat memiliki kebanggaan sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu membuat pesawat sendiri.

Kini, kita memilih jalan memberi makan. Rp330 triliun per tahun untuk nasi bungkus. Warung-warung mati. Teknologi terabaikan. Utang membengkak. Dan kita tidak lebih mandiri dari sebelumnya.

Islam mengajarkan bahwa memberi makan itu mulia, tetapi membangun kemandirian lebih mulia. Karena dengan kemandirian, kita bisa memberi makan lebih banyak orang, lebih lama, tanpa harus berutang.

Maka, mari kita renungkan, apakah kita ingin terus menjadi bangsa pemakan nasi gratis, atau menjadi bangsa pembuat pesawat? Pilihan itu akan menentukan apakah anak cucu kita hidup dalam kemandirian atau ketergantungan.

Allah ﷻ berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd: 11)

Sudah saatnya kita mengubah prioritas, dari konsumtif ke produktif, dari bergantung ke mandiri, dan dari memberi makan sesaat ke membangun kemandirian abadi. Namun, semua ini tidak akan terwujud tanpa diterapkannya Islam sebagai ideologi negara yang menjadi panduan dalam setiap langkah pembangunan.

Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika Islam memimpin dunia, ia mendorong umat untuk menguasai teknologi, menciptakan sistem ekonomi yang adil, dan membangun kemandirian yang kokoh. Dengan Islam sebagai landasan, kita dapat mewujudkan bangsa yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan teknologi, mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada negara lain.

Wallahu'alam bish-shawwab.

ISLAM MENJAMIN KEMASLAHATAN UMAT

2026-04-08T04:33:00.012+07:00

Oleh: Uni

Penulis Lepas

Hari raya Idul Fitri telah terlewati. Ada banyak cerita bahagia pada hari itu, salah satunya berkumpul bersama sanak saudara. Lebaran identik dengan budaya mudik yang menjadi kesempatan untuk melepas rindu. Namun, di balik cerita bahagia bertemu keluarga, ada beberapa kisah pilu yang mewarnai proses perjalanan menuju kampung halaman.

Salah satunya adalah kisah seorang ibu rumah tangga asal Kebumen, Jawa Tengah, berinisial RP, yang dilaporkan meninggal dunia setelah tak sadarkan diri ketika mengantre berjam-jam di dalam bus yang hendak keluar dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Korban yang berusia 39 tahun ini disebut melaporkan perjalanan seorang diri tanpa didampingi keluarga dari Denpasar pada Selasa (17/03) sekitar pukul 17.00 WITA.

Kemudian, pada Rabu (18/03) sekira pukul 06.45 WITA, korban dilaporkan pingsan di dalam bus yang sedang berada di Kawasan Simpang Manuver, tepatnya di pintu masuk Gilimanuk.

Korban sempat mendapatkan tindakan medis darurat berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) di Kantor Kesehatan Karantina. Namun, setelah dilarikan ke Puskesmas II Melaya, nyawanya tak tertolong (Suara, 19/03/2026).

Privatisasi Kepemilikan Umum oleh Para Kapital

Macet dan kecelakaan lalu lintas seolah menjadi hal biasa pada saat musim arus mudik dan balik Lebaran ataupun hari-hari libur panjang. Upaya untuk mengurai permasalahan ini biasanya diadakan rekayasa lalu lintas. Namun, fakta di lapangan masih banyak ditemui kemacetan yang mengular bahkan sampai menelan korban jiwa.

Walau dalam laporan, angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas tahun 2026 ini mengalami penurunan sebanyak 28 persen dibanding tahun kemarin, hal itu belum menjadi sebuah keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Karena nyawa yang hilang bukan hanya sekadar bilangan tak berarti dengan hanya turun beberapa persen saja (Detik, 25/03/2026).

Beberapa faktor mendasar menjadi penyebab masalah lalu lintas di hari libur panjang. Salah satunya adalah minimnya penyediaan transportasi umum yang terjangkau dan nyaman, yang membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Meskipun ini dianggap lebih hemat biaya dan efisien, terutama untuk membawa anggota keluarga atau barang bawaan, banyaknya kendaraan pribadi tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada, sehingga menimbulkan penumpukan massa di titik-titik rawan kemacetan.

Kondisi jalan yang rusak dan berlubang juga menjadi masalah besar, terlebih proyek perbaikan jalan yang tak kunjung selesai. Hal ini berkaitan dengan kurangnya transparansi anggaran, di mana meskipun dana miliaran rupiah telah dialokasikan, pengerjaan tidak sesuai standar dan material yang digunakan berkualitas rendah. Alhasil, jalan-jalan tersebut rusak kembali. Selisih dana yang masuk dan keluar pun menunjukkan adanya praktik korupsi yang menjadi penyebab mangkraknya proyek perbaikan jalan.

Selain itu, ketimpangan dalam distribusi lapangan kerja juga berperan dalam permasalahan ini. Pembangunan ekonomi yang terpusat di kota besar menyebabkan daerah-daerah kekurangan lapangan kerja, sementara upah di daerah cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kota besar. Akibatnya, banyak orang memilih untuk merantau demi mencari pekerjaan, yang turut meningkatkan arus mudik saat libur panjang, seperti pada saat Lebaran.

Fakta-fakta ini tidak lain disebabkan oleh diterapkannya sistem kapitalis sekuler, di mana pelayanan publik dijadikan komoditas yang dikomersilkan. Para pelaku kapital mematok harga pada fasilitas jalan yang seharusnya menjadi milik umum, seperti halnya jalan tol, yang diswastaisasi untuk menguntungkan segelintir orang.

Sumber dana untuk membiayai proyek jalan dan kebutuhan publik lainnya, termasuk sumber daya alam, diprivatisasi dan dijual ke pihak asing. Modal yang semestinya diberikan Tuhan untuk kesejahteraan umat, kini hanya menguntungkan sebagian kecil orang, sementara rakyat harus berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Islam Membawa Kesejahteraan Masyarakat

Islam sangat memperhatikan kepentingan umum. Negara yang berada di bawah naungan Daulah Islamiyah akan selalu mengutamakan pelayanan maksimal untuk rakyatnya, termasuk akses jalan.

Dana negara, salah satunya, berasal dari sumber daya alam yang dikelola sendiri, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan umum. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Maka Khalifah harus memastikan tidak ada praktik monopoli atau privatisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Seperti kisah Umar bin Khattab yang, saat menjadi Khalifah, menangis ketika membayangkan jika ada keledai terperosok di jalan berlubang. Beliau merasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ atas kelalaiannya dalam memimpin. Umar segera berkata, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti karena ada seekor unta yang terjungkal."

Kisah ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ الإِمَامُ

"Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari).

Makna raa'in di sini adalah penggembala, yang berarti seorang pemimpin bertugas mengayomi dan menjaga rakyatnya. Dalam sistem Islam, kebutuhan primer masyarakat berupa pangan, sandang, rumah, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan dijamin oleh negara.

Sumber dana negara berasal dari Baitul Mal, yang mencakup zakat, kharaj (pajak tanah yang ditaklukkan), jizyah (pajak bagi non-Muslim untuk jaminan keamanan), ghanimah (harta rampasan perang), dan juga sumber daya alam yang dikelola sendiri tanpa campur tangan asing. Semua itu menjadi milik umum yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat.

Dengan demikian, tidak akan ada ketimpangan sosial yang signifikan di antara wilayah Daulah. Setiap orang akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, menjadi bagian dari masyarakat dan keluarga sesuai dengan tuntunan syariat.

Wallahu a'lam bishshawab.

FENOMENA BUNUH DIRI DI KALANGAN REMAJA: URGENSI PENDIDIKAN BERBASIS KARAKTER DAN AKIDAH

2026-04-07T13:53:00.002+07:00

Oleh: Murni Supirman

Aktivis Muslimah

Duka mendalam kembali menyelimuti Luwu Utara. Pada Jumat malam, 3 April 2026, seorang remaja putri berinisial AUDIA (18), seorang pelajar SMA di Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, ditemukan tewas setelah mengakhiri hidupnya di dalam kamar rumahnya. Laporan kronologis mengungkapkan bahwa korban sempat terlihat dalam kondisi emosional yang tidak stabil sebelum kejadian tragis tersebut. Insiden ini bukan sekadar angka dalam statistik kriminal yang ditangani Polsek Bone-Bone, melainkan sebuah alarm keras atas fenomena "epidemi" bunuh diri yang semakin sering menghantui generasi muda di Luwu Utara. (Bedah Nusantara Indonesia, 04/04/2026)

Masalah ini lebih dari sekadar isu kesehatan mental. Bunuh diri di kalangan remaja adalah fenomena kompleks yang tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan kesehatan mental individu semata. Dari sudut pandang intelektual, fenomena ini mencerminkan sakitnya tatanan sosial dan rapuhnya fondasi pemikiran masyarakat kita.

Banyaknya kasus bunuh diri serupa di kalangan remaja dipicu oleh beragam masalah, seperti konflik asmara, tekanan akademis, hingga masalah keluarga. Masalah-masalah ini sering menjadi pemicu utama karena ketidakstabilan emosi yang sering dialami remaja. Namun, di balik pemicu-pemicu tersebut, terdapat akar masalah yang lebih dalam, yaitu dominasi akidah sekuler. Paham ini, yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari, telah menggeser standar kebahagiaan menjadi sekadar pencapaian materi, fisik, dan validasi sosial. Ketika remaja gagal memenuhi standar duniawi tersebut, mereka merasa kehilangan alasan untuk bertahan hidup, karena merasa eksistensinya tidak lagi bernilai.

Dalam perspektif Islam, kehidupan adalah amanah suci dari Sang Pencipta. Allah ﷻ dengan tegas melarang tindakan mengakhiri nyawa sendiri, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Tindakan bunuh diri dipandang sebagai dosa besar, karena merupakan bentuk keputusasaan terhadap rahmat Allah dan upaya untuk mendahului takdir-Nya. Secara ideologis, Islam memandang pencegahan bunuh diri harus dilakukan melalui pendekatan sistemis yang memadukan kekuatan spiritual, intelektual, dan peran negara.

Oleh karena itu, negara harus hadir dalam menyelesaikan krisis mental generasi muda dan tatanan sosial secara menyeluruh. Negara berkewajiban menerapkan kurikulum berbasis akidah dalam pendidikan.

Pendidikan yang menanamkan akidah Islam sebagai landasan berpikir (aqliyah) dan bersikap (nafsiyah) menjadi sangat penting dalam menjaga mental generasi. Generasi muda harus dididik untuk memiliki ketangguhan mental yang bersumber dari rasa takut kepada Allah dan pemahaman akan tujuan hidup yang hakiki.

Dalam Islam, keselamatan satu nyawa merupakan tanggung jawab bersama. Jika seorang remaja menyerah karena tekanan sosial atau ekonomi, maka masyarakat sekitar turut memikul beban moral, karena gagal memberikan dukungan dan pengawasan sosial yang kuat.

Selain itu, negara harus mengontrol arus informasi dan budaya populer yang sering kali mengeksploitasi emosi remaja dan menciptakan standar hidup yang tidak realistis.

Tragedi yang terjadi di Desa Bungadidi harus menjadi titik balik bagi kita semua. Selama akidah sekuler masih menjadi "nakhoda" dalam pendidikan dan kehidupan sosial, maka kerapuhan jiwa akan terus memakan korban. Kita membutuhkan kembalinya peran negara sebagai pelindung (junnah) yang memastikan setiap individu muda memiliki visi hidup yang kuat, bermartabat, dan penuh harapan di bawah naungan syariat.

Wallahu'alam.

MEMBACA SKENARIO GLOBAL: DARI GAZA HINGGA LITANI

2026-04-07T11:12:00.001+07:00

Oleh: Darul Al Fatih

Pemerhati Konstelasi Politik Global

Dunia kembali disuguhi drama geopolitik yang melelahkan. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dengan gaya khasnya yang impulsif dan penuh kejutan, terus memainkan kartu demi kartu di Timur Tengah. Ultimatum 48 jam, lalu diperpanjang menjadi 5 hari, kemudian 10 hari. Ancaman, janji, dan manuver diplomatik silih berganti. Iran disebut-sebut akan dihancurkan, tetapi kemudian diajak berunding. Sementara itu, di Lebanon selatan, Menteri Pertahanan Israel berbicara lantang tentang aneksasi wilayah hingga Sungai Litani.

Di tengah hiruk-pikuk ini, banyak pertanyaan mengemuka, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Apakah Trump benar-benar ingin perdamaian, atau sedang menyusun skenario untuk menjadikan Iran sebagai negara bawahan? Apakah Israel akan dibiarkan memperluas wilayahnya? Dan yang terpenting, di mana posisi umat Islam dalam semua ini?

Lebih dari itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa umat Islam selalu menjadi objek, bukan subjek dalam percaturan global? Mengapa pangkalan-pangkalan militer asing masih berdiri kokoh di tanah Muslim? Dan kapan umat Islam akan kembali menjadi kekuatan yang disegani, sebagaimana masa lalu ketika para kaisar Romawi dan Kisra Persia hancur di tangan mereka?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus membedah fakta, menganalisis niat di balik manuver, dan pada akhirnya, menemukan solusi dalam Islam, satu-satunya sistem yang pernah terbukti mampu menghadapi imperium dunia.

Membaca Peta Konflik yang Rumit

Pada pagi hari, Sabtu, 28 Februari 2026, Trump mengumumkan melalui platform Truth Social-nya bahwa pasukan Amerika telah melancarkan operasi militer besar-besaran di Iran. Ia didampingi oleh Benjamin Netanyahu, sekutu setianya. Serangan kilat ini menargetkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah petinggi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) (Al Jazeera, 28/02/2026).

Perhitungan Amerika sederhana, dengan membunuh para pemimpin kunci, rezim Iran akan runtuh. Para pemimpin tingkat kedua, yang dianggap lebih pragmatis, akan menyerah dan bersedia menjadi negara bawahan, tunduk pada semua tuntutan Amerika. Skenario ini, menurut mereka, telah terbukti di Venezuela ketika presidennya diculik dan para pengikutnya menyerah. Namun, Iran bukan Venezuela.

Ali Khamenei dan sejumlah pemimpin rezim memang gugur. Namun IRGC tetap teguh. Mereka tidak menyerah. Mereka justru melancarkan serangan balasan dengan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rudal dan pesawat tanpa awak Iran menghantam target-target di dalam entitas Zionis serta pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk dan sekitarnya.

Trump sendiri, membuat pernyataan yang mengagetkan dan mengakui bahwa orang-orang yang ia harapkan bisa mengambil alih kekuasaan telah terbunuh tanpa disengaja. “Yang akan menggantikan bukanlah orang-orang yang sebelumnya kami perkirakan, karena mereka semua sudah tewas. Kandidat urutan kedua atau ketiga pun sudah tewas,” ungakapnya (CNN, 02/03/2026). Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa Amerika memiliki agen-agen di dalam rezim Iran, dan bahwa mereka telah gagal mengendalikan situasi.

Setelah serangan awal gagal mencapai tujuannya, Trump mulai bermain dengan waktu. Pada 22 Maret 2026, ia mengumumkan ultimatum 48 jam. Kemudian, pada 23 Maret, ia memperpanjangnya menjadi lima hari dengan alasan “pembicaraan yang konstruktif”. Pada 26 Maret, ia kembali memperpanjang menjadi sepuluh hari, hingga 6 April 2026.

Apa makna di balik perpanjangan ini? Ada dua kemungkinan. Pertama, Trump sedang memberikan tekanan psikologis kepada Iran, berharap rezim yang goyah akan menyerah. Kedua, perpanjangan ini adalah kedok untuk mengerahkan pasukan tambahan. Dilaporkan bahwa Gedung Putih dan Kementerian Pertahanan Amerika sedang mempertimbangkan pengiriman tambahan setidaknya 10.000 tentara tempur ke Timur Tengah.

Ini adalah pola yang pernah dilakukan sebelumnya, memberikan tenggat, lalu memperpanjangnya sambil mengumpulkan kekuatan.

Puncak dari manuver Trump adalah disampaikannya rencana 15 poin kepada Iran melalui perantara Pakistan (Detik, 26/03/2026). Isi rencana ini sangat gamblang, pembongkaran total kemampuan nuklir Iran, penghentian pengayaan uranium, menyerahkan semua bahan yang telah diperkaya kepada Badan Energi Atom Internasional, pelumpuhan fasilitas Natanz, Isfahan, dan Fordow, penghentian dukungan keuangan dan persenjataan bagi sekutu-sekutu di kawasan, serta pembatasan jumlah dan jangkauan rudal.

Media internasional dengan tegas menyebut dokumen ini sebagai “dokumen penyerahan diri”. Jika Iran menerimanya, ia tidak lagi menjadi negara yang berdaulat, melainkan negara bawahan yang melaksanakan semua yang didiktekan Amerika. Iran akan kehilangan kemerdekaannya, menjadi boneka di tangan Trump.

Iran menolak. Televisi resmi Iran mengumumkan penolakan tersebut dengan tegas. Sebaliknya, Iran mengajukan rencananya sendiri yang terdiri dari lima poin: menghentikan pembunuhan pejabat Iran, memberikan jaminan tidak akan melancarkan perang baru, membayar ganti rugi perang, mengakhiri tindakan permusuhan, dan mengakui kedaulatan Iran atas Selat Hormuz (CNN, 26/03/2026).

Meskipun tawaran Iran ini tidak menyentuh isu nuklir dan rudal, namun ia menegaskan bahwa Iran menolak untuk menjadi negara bawahan. Iran memilih untuk tetap merdeka, meskipun harus berperang.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam pernyataannya kepada Al Jazeera pada 31 Maret 2026, mengakui bahwa “ada kontak antara aparat keamanan Iran dan Amerika di bawah pengawasan Dewan Keamanan Nasional.” Namun ia menegaskan bahwa itu bukan negosiasi (Bisniscom, 02/04/2026).

Pernyataan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ada pihak di dalam rezim Iran yang bersedia berkomunikasi dengan Amerika. Di sisi lain, IRGC (yang memegang kendali militer) menolak negosiasi dan terus menyerang kepentingan Amerika di Teluk dan tanah pendudukan.

Ini menunjukkan bahwa di dalam Iran sendiri terjadi tarik-menarik antara mereka yang ingin tetap merdeka dan mereka yang tidak keberatan menjadi negara bawahan. Trump, tentu saja, berharap pada yang terakhir. Ia bahkan pernah berkata bahwa ia berurusan dengan orang-orang yang tepat di Iran. "Tidak ada yang tahu harus berbicara dengan siapa, tetapi kami sebenarnya sedang berbicara dengan orang yang tepat. Mereka sangat ingin mencapai kesepakatan, Anda tidak tahu betapa besarnya keinginan mereka," kata Trump pada upacara pelantikan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS (Antara, 25/03/2026).

Sementara perang berkecamuk di Iran, Israel tidak tinggal diam. Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, pada 24 Maret 2026, mengumumkan bahwa pasukannya akan menguasai wilayah di selatan Lebanon hingga Sungai Litani (Reuters, 24/03/2026). Ia mengatakan bahwa penduduk yang mengungsi tidak akan kembali ke selatan Litani sebelum keamanan penduduk utara Israel terjamin. Pasukannya, katanya, telah meledakkan semua jembatan di atas Sungai Litani dan akan mendirikan zona keamanan yang membentang hingga sungai tersebut.

Dengan kata lain, Israel sedang berusaha menganeksasi selatan Lebanon. Dan Amerika, tampaknya, memberikan persetujuan diam-diam. Iran, sebagai respons, memberitahu para mediator bahwa Lebanon harus menjadi bagian dari setiap gencatan senjata. Namun pertanyaannya apakah Iran memiliki kekuatan untuk mencegah Israel, ketika ia sendiri sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya?

Analisis atas Tujuan Trump

Dari seluruh fakta di atas, satu kesimpulan menjadi sangat jelas, Trump tidak pernah menginginkan Iran yang merdeka. Ia menginginkan Iran yang menjadi negara bawahan, tunduk pada semua perintah Amerika, menyerahkan kekayaan minyak dan gasnya, serta menjadi boneka di kawasan.

Ini bukan tentang senjata nuklir. Ini tentang hegemoni. Jika Iran merdeka, ia akan menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lainnya bahwa kemerdekaan itu mungkin. Jika Iran merdeka, ia akan menjadi ancaman bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika di Teluk. Jika Iran merdeka, ia akan menjadi duri dalam daging bagi Israel.

Oleh karena itu, Trump bersedia membunuh, bersedia berperang, dan bersedia mengeluarkan biaya militer yang sangat besar, semua demi menjadikan Iran kembali ke dalam orbit pengaruh Amerika.

Dalam konflik ini, IRGC muncul sebagai garda terdepan yang mempertahankan kemerdekaan Iran. Mereka menolak negosiasi, menolak gencatan senjata, dan terus menyerang kepentingan Amerika. Mereka menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap tertutup bagi musuh-musuh Iran, dan bahwa setiap pembunuhan akan dibalas dengan penghancuran perusahaan Amerika.

IRGC-lah yang mencegah Iran menjadi negara bawahan. Tanpa mereka, Iran mungkin sudah menyerah pada tekanan Amerika, sebagaimana banyak negara Muslim lainnya yang dengan rela menjadi boneka.

Di sisi lain, para pejabat rezim Iran (seperti Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf) tampak ragu-ragu. Mereka bersedia berkomunikasi dengan Amerika. Mereka bahkan, menurut laporan, dikeluarkan dari daftar target pembunuhan Israel setelah Pakistan meminta Washington untuk tidak menargetkan mereka, dengan alasan bahwa “jika mereka juga dibunuh, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa diajak bicara” (Sindonews, 26/03/2026).

Ini menunjukkan bahwa di dalam rezim Iran, ada pihak yang lebih mengutamakan kelangsungan kekuasaan daripada kemerdekaan. Mereka tidak keberatan jika Iran menjadi negara bawahan, selama mereka tetap berkuasa.

Masa depan Iran tergantung pada dua faktor. Pertama, seberapa kuat IRGC mampu bertahan dan mempertahankan kesatuan negara. Kedua, seberapa jauh para pejabat rezim bersedia berkompromi dengan Amerika.

Jika IRGC tetap teguh, Iran akan menuju kemerdekaan. Perang ini, ironisnya, telah memutuskan tali terakhir yang menghubungkan Iran dengan orbit Amerika. Sebaliknya, jika para pejabat rezim yang mengambil alih kendali, maka Iran akan menjadi negara bawahan, dan Trump akan merayakan kemenangan.

Hanya Khilafah yang Mampu Menghancurkan Hegemoni Amerika

Sementara Iran berjuang sendirian, di mana umat Islam lainnya? Di mana respons negara-negara Muslim? Sebagian besar diam. Bahkan, beberapa di antaranya justru menjadi sekutu Amerika. Mereka mengizinkan pangkalan-pangkalan militer asing berdiri di tanah mereka. Mereka menerima diktat Washington dengan patuh. Mereka lebih takut pada sanksi ekonomi daripada pada Allah.

Tidak ada kebaikan pada penguasa negeri-negeri Islam saat ini. Sangat kecil kemungkinan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, tidak boleh bergantung pada mereka.

Satu-satunya harapan adalah pada umat Islam itu sendiri. Umat Islam harus mendirikan negara untuk diri mereka sendiri, bersatu dalam satu negara yang terwujud dalam Khilafah Rasyidah di bawah kepemimpinan politik yang bersandar pada ideologi yang benar.

Prestasi umat Islam dalam sejarah telah tercatat dengan tinta emas, mereka mengalahkan dua imperium terbesar dunia, Persia dan Romawi, dalam hitungan tahun. Mereka melanjutkan penaklukan di timur dan barat bumi hingga bangsa-bangsa tunduk kepada mereka. Pasukan-pasukan besar hancur di hadapan mereka. Mahkota raja-raja, kaisar-kaisar, dan kisra-kisra jatuh di bawah kaki mereka.

Inilah yang akan menjadi nasib Amerika, dengan izin Allah. Amerika akan hancur, dipaksa menutup pangkalan-pangkalannya dan menarik mundur pasukannya dengan terhina kembali ke seberang Atlantik. Trump dan para pengikutnya akan mengecap debu kekalahan dan kehinaan.

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: ‘Kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.’” (QS. Ali Imran: 12)

Memang benar bahwa Iran sedang melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika di Teluk, dan terhadap entitas Zionis. Namun penguasa Iran tidak mampu mengusir Amerika secara permanen. Mereka tidak mampu membalikkan tipu daya Amerika ke lehernya sendiri.

Hanya Khilafah yang mampu melakukan itu. Karena Khilafah adalah negara yang menolong agama Allah ﷻ dan menerapkan hukum-hukum-Nya. Dan Allah ﷻ telah berjanji:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad: 7)

Khilafah akan memberi pelajaran demi pelajaran kepada Amerika hingga tabirnya terbuka. Ia akan menyerbu benteng-benteng antek Amerika di negeri-negeri Muslim dan mengusir mereka. Khilafah akan mengerahkan segenap kaum Muslimin, sehingga kekuatannya kian bertambah, bagaikan banjir bandang yang menghantam pangkalan-pangkalan Amerika di negeri-negeri Muslim.

Gelombang besar itu akan meluncur untuk menghancurkan singgasana para penguasa, membebaskan Palestina, dan membalas pengusiran serta pembunuhan kaum Muslim oleh bangsa Zionis dengan sepenuhnya.

Allah ﷻ berfirman:

وَكَانَ حَقًّاۖ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

“Dan menjadi kewajiban atas Kami untuk menolong orang-orang yang beriman.” (QS. Ar-Rum: 47)

Semua ini akan terwujud dengan izin Allah, meski banyak orang menganggapnya sebagai khayalan. Umat ini menyimpan akidah yang mengalir deras seperti sungai, dan kaum Muslim juga tidak menyukai Amerika serta Zionis karena kezaliman yang telah mereka perbuat sangat besar. Dengan izin Allah, masa depan kemenangan ini tidaklah jauh ketika pertolongan-Nya yang agung datang.

Menunggu atau Menyongsong?

Manuver Trump, ambisi Israel, dan kebingungan para penguasa Muslim adalah potret buram dari dunia Islam yang kehilangan poros. Iran berjuang sendirian. Palestina terus dijajah. Lebanon terancam aneksasi. Dan umat Islam lainnya hanya bisa menonton.

Namun, jangan berputus asa. Karena sejarah tidak berakhir di sini. Sunnatullah telah menetapkan bahwa pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang beriman dan berjuang di jalan-Nya. Khilafah akan kembali. Dan ketika itu terjadi, Amerika dan Zionis akan merasakan sendiri apa artinya berhadapan dengan umat yang bersatu di bawah kepemimpinan yang menjalankan syariat Allah.

Pertanyaannya bukan lagi “apakah Khilafah akan tegak?” karena janji Allah pasti. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang menyongsongnya, atau hanya menjadi penonton yang terus menunggu?

Allah ﷻ berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

Maka, marilah kita ubah diri kita. Marilah kita bangkit. Marilah kita bersatu di bawah panji Khilafah. Karena hanya dengan itulah, Amerika akan hancur, Palestina akan bebas, dan Islam akan kembali mulia.

Wallahu’alam bish-shawwab.

NESTAPA MUSLIM GAZA TERUS MENDERA

2026-04-07T08:33:00.004+07:00

Oleh: Alpa Dilla, S.Sos

Penulis Lepas

Lebih dari 2,4 juta warga Palestina di Jalur Gaza merayakan hari raya Idul Fitri pada hari Jumat dalam keadaan krisis kemanusiaan yang parah, dengan pembatasan dan penjagaan ketat yang dilakukan Zionis Yahudi. Kehancuran infrastruktur, serta kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan makin memperburuk kondisi. Kantor Media Pemerintah Gaza menyampaikan bahwa hari raya tahun ini berlangsung tanpa sukacita karena sebagian besar keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Lembaga tersebut mencatat, pasukan Zionis Yahudi telah melakukan lebih dari 2.000 pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata sejak Oktober 2025. Pelanggaran itu berupa penembakan, serangan darat, dan serangan udara yang telah menewaskan 677 warga Palestina serta melukai lebih dari 1.800 lainnya, sebagian besar warga sipil (The Guardian, 23/03/2026).

Pengiriman bantuan kemanusiaan juga sangat terhambat. Hanya sekitar 40 persen dari jumlah truk bantuan yang diharapkan dapat masuk ke Gaza. Sementara itu, akses keluar-masuk melalui penyeberangan Rafah masih dibatasi secara ketat, sehingga makin memperparah isolasi warga di wilayah tersebut.

Pasukan penjajah Zionis Yahudi pada Jumat memperketat pembatasan masuk warga Muslim Palestina ke Masjid Ibrahimi di kota Hebron. Sumber-sumber setempat mengatakan, pasukan penjajah memberlakukan pembatasan yang lebih ketat di sekitar masjid, mencegah ribuan jamaah Palestina memasuki masjid untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri. Mereka menambahkan, hanya 50 jamaah yang diizinkan memasuki masjid, sementara sisanya terpaksa melaksanakan shalat di luar ruangan (Mina News, 21/03/2026).

Hari raya Idul Fitri, yang seharusnya disambut dengan bahagia oleh setiap Muslim, berbeda yang dirasakan warga Gaza. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sulit karena isolasi bantuan, belum lagi pembatasan aktivitas yang selalu diawasi Zionis Yahudi. Derita warga Gaza makin terlupakan ketika Amerika Serikat dan Zionis Yahudi fokus memerangi Iran.

Dunia saat ini tidak lagi memperhatikan warga Palestina, tetapi penyerangan terhadap Palestina tetap dilakukan. Baru-baru ini, kita menyaksikan pembatasan shalat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa, masjid suci kaum Muslim, dengan alasan serangan AS terhadap Iran. Hal ini menjadi faktor utama penutupan masjid. Belum lagi bantuan yang tidak bisa masuk karena akses ditutup oleh Israel dengan alasan konflik antara Iran dan Amerika (Mina News, 07/04/2026).

Konflik yang terjadi antara Iran dan AS membuat Gaza makin terlupakan. Di sisi lain, negara-negara Teluk justru bersekutu dengan negara-negara kafir dalam memerangi Iran, sementara kezoliman terhadap Gaza tetap mereka lakukan. Salah satunya, mereka menutup Masjid Al-Aqsa dengan alasan adanya konflik dengan Iran. Konflik saat ini tidak terlepas dari peran serta AS, yang sebagai negeri adidaya ingin menunjukkan kekuasaannya kepada dunia.

Tujuan lain AS adalah meneguhkan dominasi mereka di Timur Tengah, terutama melindungi posisi Israel. Tidak hanya itu, AS juga ingin menunjukkan persenjataan nuklirnya kepada dunia dan memastikan tidak ada yang lebih unggul dari AS. Perdamaian dan kemerdekaan Palestina bukan menjadi prioritas saat ini; AS dan Zionis Yahudi hanya fokus pada hegemoni kekuasaannya di dunia.

Dalam Al-Quran, Surat Al-Fath menggambarkan bagaimana sikap Muhammad sebagai suri teladan kita sangat jelas dan tegas terhadap kaum kafir, sementara terhadap kaum mukmin beliau bersikap kasih sayang. Ukhuwah Islamiyah menjadi pengikat umat Islam di seluruh dunia untuk membebaskan penderitaan saudara sesama Muslim. Allah memerintahkan mukmin untuk berjihad (At-Taubah: 123). Jihad hanya akan sempurna jika negeri Muslim bersatu di bawah kepemimpinan yang satu, yaitu berdasarkan syariat Islam.

NEGARA BERHEMAT, PPPK TERHEMPAS: WAJAH KEBIJAKAN YANG PROBLEMATIS

2026-04-07T07:43:00.006+07:00

Oleh: Hikmah

Penulis Lepas

Gelombang kekhawatiran kini menghantui para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah. Kebijakan disiplin fiskal yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memunculkan ancaman nyata berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Pertanyaannya, apakah efisiensi anggaran harus dibayar dengan mengorbankan para pelayan publik?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman tersebut bukan sekadar wacana. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah daerah bahkan merencanakan pemberhentian sekitar 9.000 PPPK. Sementara itu, pemerintah daerah lain, seperti di Sulawesi, juga mulai mengisyaratkan langkah serupa. Kebijakan ini diambil sebagai konsekuensi dari kewajiban menyesuaikan struktur belanja agar tidak didominasi oleh belanja pegawai (Kompas, 29/03/2026).

Namun, jika dicermati lebih dalam, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari desain sistemik dalam kerangka kapitalisme. Dalam sistem ini, pengelolaan anggaran negara diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi makro. Akibatnya, sektor pelayanan publik seringkali diposisikan sebagai beban yang harus ditekan ketika anggaran terbatas.

Mengorbankan PPPK demi menyeimbangkan neraca fiskal sejatinya merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme itu sendiri. Negara tidak lagi berfungsi sebagai pengurus (raa’in) yang menjamin kesejahteraan rakyat, melainkan lebih berperan sebagai regulator yang memastikan roda ekonomi tetap berjalan sesuai kepentingan pasar.

Lebih jauh, keberadaan PPPK itu sendiri mencerminkan logika kapitalistik dalam pengelolaan tenaga kerja. Aparatur negara diperlakukan layaknya faktor produksi yang bisa dikurangi atau dihentikan ketika dianggap tidak efisien secara anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai beban biaya.

Krisis anggaran yang terjadi pun bukan tanpa sebab. Sistem fiskal dalam negara kapitalis lebih berorientasi pada menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar. Dalam kondisi ini, negara cenderung mengorbankan sektor-sektor vital, termasuk tenaga kerja pelayanan publik, demi menjaga indikator ekonomi.

Berbeda dengan itu, dalam perspektif Islam, negara memiliki fungsi sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang luas serta menjamin kehidupan yang layak bagi para pegawai yang melayani masyarakat.

Dalam sistem Khilafah, pegawai negara mendapatkan gaji dari Baitul Mal yang memiliki sumber pemasukan tetap seperti fai’ dan kharaj. Dengan sistem ini, negara tidak akan mudah mengalami krisis anggaran yang berujung pada pengurangan tenaga kerja pelayanan publik.

Selain itu, sistem fiskal dalam Islam tidak berorientasi pada pasar, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Negara memastikan bahwa setiap warga negara terpenuhi kebutuhan asasiyahnya secara langsung, individu per individu.

Layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dalam Islam merupakan kewajiban negara yang tidak boleh dikurangi, apalagi dikomersialisasikan. Negara bertanggung jawab penuh dalam penyediaannya tanpa menjadikannya sebagai objek efisiensi anggaran.

Dengan demikian, kebijakan pengurangan PPPK demi penghematan anggaran menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem yang diterapkan saat ini. Selama paradigma kapitalisme masih digunakan, kebijakan serupa akan terus berulang dengan dampak yang sama: rakyat, khususnya pelayan publik, menjadi korban.

Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan negara. Bukan sekadar mencari solusi jangka pendek, tetapi membangun sistem yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara hakiki.

Wallahu a'lam bishshawab