GUDANG OPINI

TRAGEDI DAYCARE: BUKTI SISTEM KAPITALIS MEMASUNG PERAN IBU

2026-05-05T14:56:00.002+07:00

Oleh: Yuli Ummu Raihan

Muslimah Peduli Generasi

Siapa yang tidak marah dan geram membaca berita tentang balita yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di tempat yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang? Tempat tersebut tidaklah gratis karena ada biaya yang harus dikeluarkan dengan harapan balita yang dititipkan mendapatkan perhatian memadai ketika orang tua, khususnya ibu, tidak mampu melakukannya karena berbagai alasan.

Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Yogyakarta, digerebek oleh polisi pada Jumat (24/4/2026) karena diduga melakukan tindakan kekerasan kepada sejumlah balita yang dititipkan di sana. Kondisi balita ditemukan sangat memprihatinkan; tangan dan kaki terikat, bahkan ada yang tidak berbusana dan hanya memakai popok. Selama dititipkan, mereka ditidurkan di lantai. Setidaknya ada 13 tersangka kekerasan anak dalam kasus ini, dengan verifikasi bahwa 53 dari total 103 anak menjadi korban kekerasan dan penelantaran (BBC, 27/04/2026).

Kasus tempat penitipan anak (daycare) bermasalah bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, terdapat beberapa kasus yang viral dan menyita perhatian publik, seperti di Depok (2023), Jakarta Timur (2022), Surabaya (2021), dan Tangerang (2020). Hal ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua bahwa keamanan anak tidak boleh dianggap remeh. Masyarakat harus lebih selektif, dan pemerintah wajib memperketat regulasi untuk mencegah kasus serupa terulang.

Jejak Sejarah dan Fenomena Daycare

Daycare muncul pertama kali di Eropa, khususnya Prancis, saat masa Revolusi Industri sekitar tahun 1840-an. Tren ini muncul karena banyak perempuan mulai bekerja di pabrik dan membutuhkan tempat aman untuk mengasuh anak. Konsep ini kemudian berkembang menjadi penyedia pendidikan anak usia dini. Di Indonesia, tren ini semakin pesat; per April 2026, tercatat ada 2.593 daycare berizin yang mayoritas dikelola swasta, dengan Jawa Tengah sebagai provinsi pemilik jumlah terbanyak.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah masyarakat sudah memahami amanah besar terkait anak? Apa penyebab daycare semakin menjamur? Apakah ini murni kebutuhan atau ada pengaruh paradigma kapitalistik di dalamnya?

Cengkeraman Kapitalisme dan Stigma Sosial

Kita harus jujur bahwa paradigma masyarakat hari ini dipengaruhi oleh sistem kapitalis yang menomorsatukan materi. Sistem ini tidak memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu secara memadai. Sistem penggajian berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) nyatanya sering kali hanya cukup untuk kebutuhan pangan, sementara kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan hunian layak sulit dipenuhi. Kondisi ini memaksa para istri ikut mencari nafkah, sehingga anak pun terpaksa dititipkan.

Bagi sebagian pemilik daycare, hal ini dipandang sebagai lahan bisnis yang menggiurkan. Mirisnya, tanpa landasan iman dan nurani, fokus pelayanan hanya berorientasi pada keuntungan. Semakin banyak anak yang dititipkan, semakin besar pundi-pundi rupiah yang didapat, namun sering kali tidak dibarengi dengan penambahan tenaga pengasuh yang kompeten. Akhirnya, anaklah yang menjadi korban.

Selain itu, terdapat stigma di masyarakat terhadap perempuan yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Mereka kerap dianggap tidak produktif atau menjadi beban keluarga. Pandangan sebelah mata ini mendorong banyak ibu memilih bekerja di ruang publik dan menitipkan anak di daycare demi pembuktian diri.

Pandangan Islam Terkait Anak

Dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Allah ﷻ berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim: 6). Rasulullah ﷺ juga bersabda bahwa bukan bagian dari golongan umatnya orang yang tidak menyayangi anak kecil.

Islam membagi tugas secara adil: suami menanggung nafkah, sementara istri berperan sebagai ibu, pengatur rumah tangga, dan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika kondisi memaksa untuk menitipkan anak, orang tua harus sangat selektif melihat akhlak, rekam jejak, dan lingkungan pengasuhan, serta tidak boleh lepas tangan dalam memberikan kedekatan emosional.

Peran Negara

Negara harus hadir dengan kebijakan tegas terkait perizinan dan pengawasan tempat penitipan anak. Regulasi harus mendukung terwujudnya layanan berkualitas dan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan. Lebih dari itu, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif agar peran ibu tidak terpasung oleh tuntutan ekonomi.

Hanya dalam sistem yang menempatkan keimanan sebagai landasan, fitrah ibu untuk merawat anak dan ayah sebagai tulang punggung dapat terjaga dengan baik. Tragedi daycare ini menjadi bukti nyata bahwa sistem kapitalis telah memasung peran fitrah seorang ibu.

Wallahu a’lam bish-shawab.

HARI BURUH: NASIB BURUH DARURAT PERTOLONGAN

2026-05-05T12:55:00.002+07:00

Oleh: Nunung Sulastri

Penulis Lepas

Tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh Sedunia atau Hari Buruh Internasional yang dikenal sebagai May Day. Pada tahun 2026, Hari Buruh jatuh pada hari Jumat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional sejak masa kepemimpinan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada 2014.

Peringatan May Day ditujukan bagi para pekerja di seluruh dunia sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka sekaligus upaya menyebarkan kesadaran akan hak-hak pekerja. Hari Buruh biasanya diperingati di berbagai negara melalui unjuk rasa untuk menuntut hak serta menentang berbagai bentuk eksploitasi terhadap buruh.

Beberapa Poin Tuntutan Buruh

Dalam aksi unjuk rasa pada Jumat, 1 Mei 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya:

Mendesak pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Menolak sistem outsourcing (alih daya).
Menuntut perlindungan terhadap ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Mendorong reformasi pajak yang berpihak pada buruh, termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.

Said Iqbal, selaku Presiden KSPI, menyampaikan bahwa isu-isu yang diangkat dalam May Day tahun ini sebagian besar merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan belum adanya prioritas serius dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan buruh (Bisnis, 27/04/2026). Fenomena demonstrasi besar-besaran ini terus berulang setiap tahun di berbagai negara karena kebijakan yang ada dianggap belum selaras dengan perbaikan nasib buruh.

Sejarah May Day

Hari Buruh lahir di kawasan Eropa dan Amerika pada abad ke-19, tepatnya 1 Mei 1886. Di Amerika Serikat, terjadi demonstrasi besar yang dipicu oleh minimnya upah, buruknya kondisi kerja di pabrik, serta tuntutan pengurangan jam kerja. Para buruh menyuarakan slogan: "8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi".

Pada saat itu, jam kerja sangat tidak manusiawi, berkisar antara 18 hingga 20 jam per hari. Peristiwa yang dikenal sebagai Kerusuhan Haymarket tersebut berlangsung selama empat hari dan memakan banyak korban jiwa serta luka-luka akibat bentrokan. Tiga tahun kemudian, pada 1889, Kongres Sosialis Dunia di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia dan menyepakati standar 8 jam kerja per hari bagi para pekerja di seluruh dunia.

Persoalan Sistem yang Diterapkan

Fenomena demonstrasi tahunan ini menunjukkan bahwa nasib buruh masih jauh dari kata sejahtera. Hal ini berakar dari kesenjangan hidup, biaya hidup yang tinggi, serta perlindungan sosial yang sangat minim. Semua permasalahan ini diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalisme, di mana nasib buruh ditentukan oleh pemilik modal. Prinsip ekonomi kapitalis adalah "pengeluaran modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya". Dengan paradigma ini, nasib pekerja sulit mengalami perbaikan hakiki.

Sistem kapitalisme menciptakan kemiskinan struktural melalui:

Akumulasi Modal: Pemilik modal menginvestasikan surplus untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kebutuhan masyarakat.
Eksploitasi Nilai Lebih: Meminimumkan biaya produksi dan upah buruh demi memaksimalkan laba.
Kesenjangan Pendapatan: Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal.

Regulasi seperti UU PPRT sering kali dipandang hanya sebagai "tambal sulam" untuk meredam gejolak sosial tanpa menyelesaikan akar masalah. Jika pemilik modal merasa terbebani, para pekerja justru terancam kehilangan pekerjaan. Dalam sistem ini, aturan sering kali ditetapkan berdasarkan kepentingan ekonomi penguasa dan pengusaha, bukan berlandaskan syariat Islam. Allah ﷻ berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di bumi terjadi akibat ulah tangan manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Keadilan dalam Sistem Islam

Dalam Islam, solusi kehidupan berbasis pada wahyu, bukan sekadar asas manfaat. Islam memandang persoalan ini sebagai masalah manusia secara utuh. Terkait hubungan kerja, termasuk bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Islam memberikan beberapa ketentuan:

Ijarah (Upah-mengupah): Merupakan transaksi atas manfaat jasa.
Objek Akad: Manfaat pekerjaan, waktu, dan upah harus jelas agar tidak terjadi gharar (ketidakjelasan).
Larangan Kezaliman: Majikan dilarang keras menzalimi pekerja.
Standar Upah: Upah ditentukan berdasarkan nilai manfaat jasa yang diberikan, bukan sekadar UMR/UMK.
Keadilan Akad: Upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang jujur dan adil.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani).

Sistem politik ekonomi Islam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara melalui mekanisme syariat tanpa adanya dikotomi kelas. Hak dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dijamin oleh negara. Sudah saatnya dakwah Islam kaffah terus diserukan agar terjadi perubahan sistem yang menyeluruh, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi para buruh dapat terwujud secara nyata.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PELAJAR JADI PENGEDAR NARKOBA: POTRET BURAM GENERASI DALAM SISTEM SEKULARISME

2026-05-05T11:23:00.007+07:00

Oleh: Rengga Lutfiyanti

Penulis Lepas

Baru-baru ini masyarakat kembali disuguhkan dengan berita kurang mengenakkan dari dunia pendidikan dan generasi. Dua warga Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial SH (26) dan KF ditangkap polisi saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Sementara itu, bandar alias pemasok barang haram tersebut masih diburu. Kasat Resnarkoba, AKP Jahyadi Sibawah, menjelaskan bahwa terduga pengedar SH tidak bekerja, sedangkan KF masih berstatus pelajar.

Kasus narkoba yang menjerat pelajar seperti yang terjadi di NTB bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, banyak kasus serupa telah terungkap. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa bahaya narkoba masih mengintai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Berdasarkan data yang dirilis BNN tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang, dengan peningkatan tertinggi didominasi oleh remaja usia 15–24 tahun. Kondisi lingkungan sosial menjadi faktor utama dari penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat.

Kondisi ini merupakan indikasi serius dari krisis sistemik dalam masyarakat. Keterlibatan pelajar dengan narkoba tidak bisa dipandang sebagai penyimpangan individu semata, melainkan cerminan dari sistem kehidupan yang membentuk pola pikir generasi muda. Para remaja hari ini hidup dalam sistem sekularisme, sebuah sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, hidup mereka jauh dari batasan syariat. Akal tidak lagi memandang perbuatan berdasarkan standar halal atau haram, melainkan untung atau rugi. Standar kebahagiaan pun bergeser menjadi materi dan kesenangan jasmani semata.

Selain itu, lemahnya penanaman pemahaman agama dalam sistem pendidikan menyebabkan terbentuknya generasi yang cenderung pragmatis dan materialistik. Akibatnya, pelajar kehilangan kendali diri. Sabu tidak lagi dipandang sebagai barang haram perusak akal, melainkan komoditas yang menghasilkan uang cepat. Ini bukan sekadar akibat kesempitan ekonomi, melainkan kesempitan berpikir sehingga menempuh jalan haram demi eksistensi materi.

Di sisi lain, sistem hukum yang diterapkan saat ini lemah karena merupakan hasil kesepakatan manusia yang akalnya terbatas. Hal inilah yang memperparah kondisi remaja hingga mereka terlibat narkoba dan terjerat hukum. Keduanya berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuhnya generasi berakhlak mulia.

Supaya para remaja menjadi pribadi yang bertakwa dan menjauhi narkoba, mereka harus dibentuk agar memiliki kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah). Kepribadian Islam menjadikan pola pikir dan pola sikap seseorang sesuai dengan Islam sehingga memiliki pengendalian diri untuk tidak berbuat amoral. Namun, pembentukan ini tidak bisa dilakukan secara personal saja, melainkan butuh peran terintegrasi dari keluarga, masyarakat, dan sistem pendidikan dalam sebuah sistem kepemimpinan Islam.

Negara yang menerapkan sistem Islam memposisikan dirinya sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat). Negara memastikan pendidikan tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi membangun kepribadian Islam yang menjadikan akidah sebagai landasan berpikir dan bersikap. Dengan fondasi ini, generasi memiliki standar jelas dalam menentukan benar dan salah sehingga mampu menjaga diri dari berbagai penyimpangan.

Namun, pembentukan kepribadian tersebut tidak hanya bertumpu pada institusi formal. Islam mewajibkan keluarga berperan sentral sebagai lingkungan pertama anak mengenal akidah. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah ﷻ berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

Pendidikan di keluarga dan sekolah akan saling menguatkan dalam proses pembentukan kepribadian anak. Di sisi lain, masyarakat bertanggung jawab menciptakan lingkungan kondusif melalui aktivitas amar makruf nahi mungkar sebagai kontrol eksternal. Allah ﷻ berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar” (QS. Ali Imran: 110).

Lingkungan yang permisif justru membuka ruang bagi penyimpangan. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat krusial dalam menjaga kualitas generasi. Selain itu, negara akan menegakkan aturan dan memberikan sanksi tegas (uqubat) yang memberikan efek jera, baik bagi produsen, distributor, maupun pengguna narkoba.

Sanksi tegas bukan semata untuk menghukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan masyarakat (zawajir) dan penebus dosa (jawabir) agar pelanggaran tidak terulang. Dengan sistem ini, lahirnya generasi cemerlang bukanlah khayalan semata.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PERBUDAKAN MODERN DAN JAWABAN ISLAM

2026-05-05T10:44:00.002+07:00

Oleh: Mommy Hulya

Penulis Lepas

Presiden Ghana, John Mahama, dengan dukungan Uni Afrika, telah mengajukan resolusi kepada Majelis Umum PBB yang menyatakan perbudakan sebagai “kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan.” Resolusi ini bertujuan membuka jalan menuju pemulihan serta pemberian kompensasi yang dikenal sebagai reparasi (BBC, 02/04/2026).

Perbudakan memiliki sejarah kelam yang panjang. Sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, sekitar 12 hingga 15 juta manusia (baik pria, perempuan, maupun anak-anak) ditangkap dan diperdagangkan ke Amerika untuk menjadi budak. Mereka dikirim oleh negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris (UK). Tercatat sekitar 2 juta orang meninggal di atas kapal budak akibat perlakuan yang sangat kejam.

Eksploitasi yang terjadi selama berabad-abad tersebut dampaknya masih terasa hingga saat ini dalam bentuk ketimpangan sosial-ekonomi dan segregasi rasial. Penjajahan tidak hanya menguras kekayaan alam, tetapi juga memperbudak rakyat dari negara terjajah. Dampak perbudakan yang dilakukan bangsa Eropa terhadap warga Afrika masih nyata meski negara-negara tersebut telah merdeka. Oleh karena itu, mereka mengajukan resolusi kepada PBB sebagai bentuk pemulihan berupa permintaan maaf dan kompensasi.

Meskipun resolusi tersebut disetujui PBB, hal ini dinilai tidak akan menjadi solusi tuntas bagi masalah perbudakan. Selama jiwa kapitalisme yang berintikan penjajahan masih eksis, perbudakan akan tetap ada. Di sinilah dakwah Islam hadir sebagai solusi yang menyentuh akar masalah.

Perbudakan dalam Perspektif Islam

Konsep perbudakan dalam Islam berbeda fundamental dengan konsep kapitalis. Syariat Islam datang dengan visi menghapuskan perbudakan yang ada dan mencegah munculnya perbudakan baru. Dalam syariat, terdapat aturan ketat terkait hal ini:

Sanksi Pelanggaran: Memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (tebusan) atas beberapa pelanggaran syariat.
Kewajiban Memuliakan: Pemilik budak wajib memperlakukan mereka dengan baik. Jika terjadi penganiayaan, sanksinya adalah budak tersebut wajib dimerdekakan.
Perjanjian Mukatab: Para budak dapat membebaskan diri melalui perjanjian pembayaran tertentu dan mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat untuk melunasinya.
Larangan Keras: Islam mengharamkan tindakan menjadikan orang merdeka sebagai budak dan mengharamkan hasil penjualannya.

Islam sejak awal menutup pintu perbudakan dan menjadikan pembebasan budak sebagai amal utama. Allah ﷻ berfirman dalam surah Al-Balad ayat 13: فَكُّ رَقَبَةٍ “(yaitu) memerdekakan budak.” Ayat ini menegaskan bahwa jalan kebajikan bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga pembebasan manusia dari belenggu penindasan.

Bukti Sejarah: Bilal bin Rabah

Kisah Bilal bin Rabah menjadi bukti nyata. Bilal adalah budak yang disiksa secara keji oleh tuannya karena keimanannya kepada Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk menebus dan membebaskannya. Setelah merdeka, Bilal diangkat menjadi muazin pertama. Hal ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya menghapus perbudakan, tetapi juga mengangkat martabat manusia tanpa memandang ras atau status sosial.

Pola Penjajahan yang Berulang

Sejarah mencatat pola penindasan yang serupa di berbagai belahan dunia. Bangsa Indonesia pun mengalaminya selama berabad-abad di bawah penjajahan Belanda. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) memaksa rakyat menanam komoditas demi kepentingan kolonial, sementara rakyat sendiri menderita kelaparan. Rakyat Indonesia menjadi budak di tanah sendiri, kehilangan hak kebebasan dan hidup bermartabat.

Ironisnya, perbudakan dalam bentuk penjajahan masih tampak hingga hari ini, sebagaimana yang dialami warga Palestina akibat kekejaman Israel. Bangsa yang dulu menjadi korban penindasan di Eropa, kini justru menindas bangsa Palestina dengan merampas tanah dan mengekang hak hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa selama sistem kapitalisme dan kolonialisme masih berakar, perbudakan dalam bentuk baru akan selalu muncul.

Islam hadir bukan hanya untuk menghapus perbudakan klasik, tetapi juga membangun masyarakat yang berlandaskan rahmah, keadilan, dan kesetaraan. Dakwah Islam harus menjadi suara lantang melawan segala bentuk eksploitasi ekonomi, politik, maupun sosial.

Umat Islam dituntut aktif melawan perbudakan modern, mendukung perlindungan pekerja, dan menjadikan dakwah sebagai gerakan pembebasan manusia. Dengan demikian, Islam benar-benar menjadi solusi yang menyentuh akar masalah kemanusiaan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

MAY DAY ATAU MAYDAY? JERITAN BURUH DI BAWAH CENGKERAMAN KAPITALISME

2026-05-05T08:49:00.001+07:00

Oleh: Ummi Aqila

Penulis Lepas

Setiap peringatan Hari Buruh, gelombang demonstrasi kembali terjadi. Pada tahun 2026, berbagai tuntutan disuarakan, mulai dari revisi undang-undang ketenagakerjaan, penolakan sistem outsourcing, perlindungan dari ancaman PHK, hingga dorongan reformasi pajak yang lebih berpihak pada buruh. Selain itu, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset juga menjadi sorotan utama.

Namun, hal yang patut direnungkan adalah mengapa tuntutan serupa terus berulang dari tahun ke tahun? Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan buruh belum pernah benar-benar diselesaikan. Demonstrasi yang terus terjadi justru menjadi indikator bahwa kesejahteraan buruh masih jauh dari harapan.

Hari Buruh yang seharusnya menjadi simbol penghormatan terhadap pekerja, justru berubah menjadi “mayday”, tanda darurat yang menandakan adanya krisis serius dalam kehidupan buruh. Ini bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan masalah sistemik yang terus berulang tanpa solusi tuntas.

Kapitalisme: Sistem yang Mengorbankan Buruh

Akar persoalan buruh hari ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, relasi antara buruh dan pemilik modal dibangun di atas asas keuntungan. Prinsip yang digunakan adalah menekan biaya seminimal mungkin demi meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam logika ini, buruh sering kali dipandang sebagai beban produksi, bukan manusia yang harus dimuliakan. Akibatnya, praktik upah murah, outsourcing, dan ancaman PHK menjadi hal yang lumrah. Kesejahteraan buruh bukanlah prioritas, melainkan variabel yang ditekan sesuai kebutuhan pasar.

Kondisi tersebut melahirkan kesenjangan yang semakin tajam antara pemilik modal dan pekerja. Buruh bekerja keras setiap hari, namun tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sementara kekayaan terus terakumulasi pada segelintir pihak. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah sering kali hanya menjadi solusi tambal sulam yang dibuat untuk meredam gejolak sosial, bukan menyelesaikan akar masalah. Bahkan, tidak jarang kebijakan tersebut justru menimbulkan masalah baru.

Islam: Solusi Hakiki yang Menjamin Keadilan

Islam menawarkan solusi yang berbeda secara mendasar. Dalam Islam, aturan kehidupan tidak dibangun atas kepentingan manusia semata, melainkan berdasarkan wahyu Allah ﷻ. Oleh karena itu, solusi yang diberikan bersifat menyeluruh dan sesuai dengan fitrah manusia.

Dalam urusan ketenagakerjaan, Islam mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja melalui akad ijarah (upah-mengupah). Akad ini menuntut kejelasan dalam pekerjaan, waktu, dan upah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Upah dalam Islam tidak ditentukan secara seragam seperti standar minimum, tetapi berdasarkan nilai manfaat dari pekerjaan yang dilakukan melalui kesepakatan yang adil tanpa penindasan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak pekerja, bahkan hingga pada ketepatan waktu pembayaran upah. Selain itu, Islam melarang segala bentuk kezaliman terhadap pekerja. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan ini terwujud.

Lebih luas lagi, sistem ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan jaminan ini, kesejahteraan tidak bergantung sepenuhnya pada hubungan kerja. Allah ﷻ berfirman:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang merata agar tidak terjadi kesenjangan. Dalam sistem Islam, tidak ada dikotomi tajam antara buruh dan pemilik modal. Negara berperan sebagai pengurus (ra’in) yang memastikan keadilan berjalan sesuai syariat.

Hari Buruh seharusnya menjadi momentum refleksi. Selama sistem kapitalisme tetap menjadi dasar pengelolaan ekonomi, nasib buruh akan terus berada dalam kondisi darurat. Sudah saatnya mencari solusi hakiki. Dengan kembali pada sistem Islam, kesejahteraan buruh bukan lagi tuntutan tahunan, melainkan realitas yang benar-benar dirasakan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

UU PPRT: HARAPAN BARU ATAU BUKTI KEGAGALAN NEGARA MENYEJAHTERAKAN PEREMPUAN?

2026-05-05T08:21:00.005+07:00

Oleh: Sri Purwaningsih

Aktivis Muslimah, Pekanbaru-Riau

UU PPRT banyak dinarasikan sebagai bukti kehadiran negara dalam melindungi pekerja rumah tangga (PRT), sekaligus menjadi harapan baru bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sejahtera. Pengesahan undang-undang ini merupakan momentum yang telah lama dinantikan setelah 22 tahun penantian panjang. Namun, muncul pertanyaan krusial: apakah kehadiran UU PPRT benar-benar merupakan solusi hakiki atas problem kesejahteraan perempuan, atau justru sekadar tambal sulam dari sistem yang sejak awal gagal memberikan perlindungan menyeluruh? Mengapa PRT tetap berada dalam posisi rentan selama puluhan tahun? Bagaimana Islam memandang hal ini?

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut bahwa UU PPRT diharapkan menjadi payung hukum maksimal dalam melindungi profesi PRT, menjamin hak-hak dasar, serta meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan mereka. UU ini bertujuan melindungi PRT dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sekaligus mengatur hubungan kerja yang lebih manusiawi (DPR, 22/04/2026).

Senada dengan itu, Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini, menekankan bahwa keberadaan UU ini sangat penting bagi PRT yang mayoritas perempuan, terutama dalam menjamin hak atas upah, jam kerja, tunjangan hari raya (THR), libur, serta akses terhadap jaminan sosial yang selama ini kerap terabaikan (Hukum Online, 21/04/2026).

Kesenjangan Ketenagakerjaan Pekerja Rumah Tangga

Layaknya pekerja pada umumnya, UU PPRT tentu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, upah layak, serta jam kerja yang manusiawi bagi PRT. Padahal, jika dianalisis lebih dalam, persoalan ini tidak lagi sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan menyangkut struktur sosial, ekonomi, dan ideologi yang melingkupinya.

Alih-alih membebaskan perempuan dari jerat kemiskinan dan eksploitasi, UU PPRT justru berpotensi menormalisasi keterlibatan mereka dalam sistem kerja yang sejak awal tidak adil dengan memberi bingkai legal atas relasi yang tetap timpang. Perempuan sering kali harus mengambil peran sebagai pencari nafkah tambahan, bahkan utama, bukan karena pilihan bebas, melainkan akibat tekanan ekonomi yang memaksa. Bisa dibayangkan penderitaan dan ketidakadilan yang dialami para pekerja ini selama bertahun-tahun.

Jika negara benar-benar hadir secara utuh, mengapa perlindungan terhadap PRT baru diwujudkan setelah 22 tahun perjuangan panjang? Fakta ini justru menunjukkan bahwa selama ini negara gagal membebaskan perempuan dari kemiskinan. Akibatnya, perempuan dari kelompok ekonomi lemah terdorong masuk ke sektor PRT bukan sebagai pilihan ideal, melainkan karena keterpaksaan ekonomi.

Permasalahan Sistemik

Kritik terhadap UU PPRT tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh kecacatan pada sisi paradigma. Regulasi ini masih memandang perempuan sebagai bagian dari "mesin" pertumbuhan ekonomi (care economy), bukan sebagai individu yang harus dijamin kesejahteraannya secara utuh. Akibatnya, solusi yang ditawarkan pun cenderung bersifat parsial. UU PPRT lebih banyak berfokus pada pengaturan hubungan kerja melalui mekanisme kontrak, bagaimana mengatur upah, jam kerja, dan hak normatif lainnya.

Namun, pendekatan ini justru menyisakan potensi masalah baru. Dalam praktiknya, posisi tawar PRT tetap lemah dibanding pemberi kerja, sehingga kontrak kerja berisiko menjadi formalitas legal yang tetap membuka ruang eksploitasi. Lebih jauh, UU PPRT dinilai gagal membahas akar struktural mengapa perempuan banyak bekerja sebagai PRT, yakni persoalan kemiskinan. Kemiskinan yang dialami perempuan bukanlah persoalan individual semata, melainkan dampak dari struktur ekonomi kapitalis yang tidak menjamin pemenuhan kebutuhan dasar perempuan.

Akar masalahnya adalah sistem yang mengatur itu semua, yaitu sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan saat ini. Dalam sistem ini, hubungan kerja dibangun atas prinsip keuntungan dan efisiensi, di mana pekerja diposisikan sebagai faktor produksi yang harus ditekan biayanya. Tidak terkecuali pekerja rumah tangga. Dengan demikian, menjadi PRT bagi banyak perempuan bukanlah pilihan rasional yang ideal, melainkan bentuk keterpaksaan struktural akibat kemiskinan.

Solusi Komprehensif dalam Islam

Negara dalam sistem Islam tidak berperan sekadar sebagai regulator, melainkan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyatnya. Negara harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu sehingga tidak ada perempuan yang terpaksa bekerja di sektor rentan hanya demi bertahan hidup.

Islam memberikan mekanisme kontrol terhadap penguasa melalui konsep muhasabah lil hukkam, yaitu kewajiban rakyat untuk mengoreksi dan mengingatkan negara ketika terjadi kelalaian dalam menjalankan amanah. Perempuan, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki hak yang sama untuk menuntut negara apabila kesejahteraan yang menjadi haknya tidak terpenuhi. Jika hak ini tidak didapatkan, perempuan bisa melakukan muhasabah lil hukkam kepada negara, baik meminta lapangan pekerjaan untuk suami atau anak laki-laki mereka yang sudah balig.

Dalam aspek hubungan kontrak kerja, Islam tidak hanya mengatur akad secara formal, tetapi juga membangun kesadaran moral (jawwul iman). Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tidak semata didasarkan pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan demikian, potensi eksploitasi dapat ditekan bukan hanya melalui aturan, melainkan juga melalui kesadaran iman.

Lebih dari itu, Islam menyediakan mekanisme penegakan hukum yang tegas melalui institusi qadhi, yang berwenang menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan sanksi sesuai syariat bagi pihak yang melakukan kezaliman. Hal ini memastikan bahwa keadilan tidak berhenti pada norma kehidupan, tetapi diimplementasikan secara nyata.

Penyelesaian masalah pekerja rumah tangga tidak cukup hanya melalui regulasi seperti UU PPRT yang bersifat tambal sulam. Dibutuhkan perubahan mendasar pada sistem yang mengatur kehidupan. Islam menawarkan solusi yang tidak hanya mengatur dampak, tetapi menyelesaikan akar persoalan melalui jaminan kesejahteraan, kontrol terhadap penguasa, serta penegakan hukum yang berlandaskan syariat Islam.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KALAU SYARIAT KAFFAH DITEGAKKAN, PELECEHAN DI KAMPUS "AUTO" KELAR

2026-05-05T07:52:00.001+07:00

Oleh: Aisyah Nurul Jannati

Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang

Harus diakui, berita mengenai kekerasan terhadap perempuan saat ini seolah tidak ada habisnya. Faktanya, Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 Komnas Perempuan melaporkan terdapat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total laporan tersebut, sebanyak 3.682 kasus diadukan langsung ke Komnas Perempuan, dengan kekerasan seksual muncul sebagai bentuk yang paling banyak dilaporkan, yakni mencapai 37,51%. Tren selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang konsisten di ranah publik, di mana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) tetap menjadi jenis kekerasan yang paling dominan.

Pada tahun 2025 saja, tercatat ada 1.091 kasus KBGO, di mana 977 kasus atau sekitar 90% di antaranya merupakan KBGO seksual. Kondisi ini menunjukkan betapa mendesaknya perlindungan bagi perempuan, mengingat angka yang dilaporkan hanyalah puncak gunung es, sementara banyak korban lain mungkin masih memilih diam karena berbagai hambatan (Komnas Perempuan, 15/04/2026).

Di sisi lain, kampus belum punya SOP yang jelas. Jadi, saat korban melapor, mereka malah ditanya, "pakai baju apa?", "kenapa malam-malam di sana?", atau dimediasi agar "damai" demi nama baik institusi yang akhirnya membuat korban bungkam, sedangkan pelaku mengulanginya kembali.

Kenapa bisa terjadi seperti ini? Pertama, karena "rem" imannya yang copot. Padahal, Islam itu menanamkan rasa diawasi oleh Allah, tetapi begitu iman lemah, yang ditakuti cuma ketahuan guru, bukan dosa kepada Allah. Akibatnya, aktivitas berkhalwat, pacaran, hingga guyonan dewasa (jokes 18+) dianggap sebagai hal biasa saja.

Ditambah lagi sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, yang menganggap campur baur laki-laki dan perempuan itu sebagai "tanda modernitas". Sistem yang hanya fokus pada nama baik institusi saja, dengan sanksi terberat cuma Drop Out (DO), itu pun harus viral dulu. Yang sering terjadi adalah mediasi damai; korban disuruh ikhlas, sementara pelaku dikasih kesempatan kedua. Enak banget, malah jadi menyiksa korban.

Pendidikan seks yang masuk juga menggunakan logika sekuler: "yang penting konsen (consent), yang penting aman". Halal-haram dicoret sehingga akhirnya zina dianggap sah asal suka sama suka. Padahal Islam tegas bahwa zina tetaplah dosa, walaupun keduanya mau. Karena konsep iffah-nya tidak pernah diinstal, ya wajar jika "nabrak" terus.

Akar masalahnya: iman copot ditambah sistem sekuler yang memisahkan agama dari hidup sama dengan pelecehan merajalela, hukumnya lembek, dan korban disalahkan.

Padahal dalam Islam solusinya ada tiga lapis yang harus berjalan beriringan, yaitu:

Diri sendiri: Membenahi "rem" takwa dengan merasa diawasi Allah 24/7, menjaga pergaulan, tidak berdua-duaan, serta berani bersuara (speak up); jika melihat yang aneh, langsung tegur.
Sekolah atau Kampus: Merombak aturan main dengan menutup celah yang memungkinkan terjadinya pelecehan, mewajibkan mata pelajaran iffah (penjagaan diri), mengajarkan batas halal-haram serta dosa zina, dan menyetop mediasi damai.
Negara: Hukumnya harus tegas, menerapkan uqubat Islam, mempermudah pernikahan, serta menyapu bersih pemicunya seperti pemblokiran pornografi dan praktik prostitusi daring.

Begitulah cara Islam mencegah terjadinya pelecehan; Islam menutup semua jalan. Selama syariat tidak dipakai secara kaffah mulai dari diri sendiri, lingkungan masyarakat, sampai negara, kasus pelecehan ini tidak akan pernah kelar.

GETAH KRISIS IRAN HINGGA GONJANG-GANJING BBM

2026-05-05T07:27:00.005+07:00

Oleh: Ummu Ahnaf

Pemerhati Masalah Global

Eskalasi krisis Iran memicu pergolakan perekonomian dalam negeri, khususnya terhadap pasokan dan kenaikan harga BBM. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, bahwa perkembangan situasi global di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM dan dapat berdampak pada harga pangan serta kebutuhan pokok lainnya. Hal ini dikarenakan adanya penutupan Selat Hormuz oleh pihak Iran pascaserangan Israel dan AS beberapa waktu yang lalu.

Selat Hormuz yang terletak di utara Iran merupakan salah satu rute terpenting dalam perdagangan minyak dunia. Sekitar 20% minyak dunia melalui selat ini setiap harinya. Selat ini menjadi gerbang penghubung antara eksportir dan importir; negara produsen minyak seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak mengandalkan jalur ini sebagai pintu keluar minyaknya ke pasar global.

Begitu pula dengan negara-negara net importer seperti Indonesia yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri (seperti minyak mentah, BBM, dan LPG) melalui impor. Untuk itu, penutupan Selat Hormuz dapat memicu gejolak perekonomian dalam negeri. Harga minyak mentah dunia bahkan telah mencapai 102 dolar AS (sekitar Rp1,7 juta) per barel, atau mengalami kenaikan hingga 8% dalam perdagangan pada Senin (13/4/2026).

Indonesia di Tengah Dilema

Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia mengalami dilema. Meskipun melalui Mensesneg dinyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM dan memastikan ketersediaan pasokan aman, faktanya antrean kendaraan mengular di berbagai SPBU. Kelangkaan LPG juga terjadi sehingga harga mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Harga gas melon yang semula berkisar Rp18.000–Rp22.000, di beberapa daerah kini mencapai Rp25.000–Rp30.000.

Di sisi lain, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM berkonsekuensi pada bertambahnya beban APBN. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, meminta pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM untuk menekan defisit APBN 2026 akibat lonjakan harga minyak dunia.

Menurut Lamhot, ketika harga minyak dunia melonjak hingga 100 dolar AS per barel sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS, maka beban negara menjadi sangat besar. Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6 triliun, sehingga lonjakan harga minyak saat ini berpotensi meningkatkan beban hingga ratusan triliun rupiah.

Inilah potret paradigma ekonomi kapitalis yang dibangun atas dasar efisiensi biaya demi meraih keuntungan semata. Negara cenderung berperan hanya sebagai regulator, bukan sebagai pelayan yang melindungi kepentingan rakyat. Ketersediaan barang dan jasa dalam sistem ini diserahkan kepada swasta dan mekanisme pasar.

Negara yang menganut sistem ini kerap memandang subsidi untuk rakyat sebagai beban dan bentuk campur tangan yang harus diminimalisir. Kelangkaan yang terjadi tidak lepas dari paradigma ini; di mana distribusi barang dan jasa tidak dijamin menjangkau setiap individu secara merata, terutama di wilayah yang membutuhkan biaya akomodasi besar.

Salah Kelola Minyak dalam Sistem Kapitalis

Saat ini Indonesia merupakan negara yang bergantung pada impor, padahal kita memiliki sumber daya alam migas yang luar biasa. Data tahun 2024 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 128 cekungan migas, di mana 68 di antaranya (sekitar 53%) belum tereksplorasi. Sebanyak 68 cekungan ini memiliki potensi cadangan minyak sebesar 2,41 miliar barel dengan masa eksplorasi hingga 11 tahun.

Data tersebut menunjukkan potensi minyak di perut bumi Indonesia sangat melimpah. Namun sungguh ironis, negara dengan kandungan minyak besar ini masih mengandalkan impor dari luar. Pertamina mengaku mengalami defisit karena jumlah impor lebih besar daripada ekspor. Dalam kacamata kapitalis, impor dianggap sebagai instrumen untuk meraih efisiensi biaya produksi, bukan ancaman kedaulatan ekonomi.

Lebih ironis lagi, pengelolaan migas dalam negeri tidak sepenuhnya berada di tangan negara, melainkan sebagian besar dikuasai swasta. Di sektor hulu terdapat nama-nama seperti PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, ExxonMobil Cepu Ltd, PT Saka Indonesia Pangkah Ltd, hingga PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Sementara di sektor hilir, terdapat PT ESSA Industries Indonesia Tbk, PT Shell Indonesia, dan lain-lain. Inilah gambaran negeri kaya yang tak mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri akibat adopsi sistem kapitalis.

Pengelolaan Tepat Hanya dengan Syariat

Islam adalah agama sekaligus seperangkat aturan dari Allah untuk menyelesaikan seluruh problem kehidupan. Berbeda dengan kapitalisme yang tegak di atas asas manfaat, Islam berdiri di atas asas keimanan dan ketundukan kepada Allah ﷻ. Syariat Islam merupakan aturan yang diterapkan sebagai undang-undang negara, di mana seorang Khalifah bertindak sebagai periayah (pengurus) urusan umat.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam hadis:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam bidang ekonomi, sistem Islam menjamin terpenuhinya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara pasti. Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang wajib dipenuhi kebutuhannya, bukan memandang manusia secara kolektif sebagai komunitas negara semata. Ekonomi Islam bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, bukan sekadar meningkatkan taraf ekonomi negara seperti dalam sistem kapitalis.

Migas merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib terpenuhi, sehingga termasuk dalam sumber daya alam milik umum yang tidak boleh dikelola atau dikuasai individu maupun swasta. Harta milik umum adalah harta yang ditetapkan kepemilikannya oleh Asy-Syari’ bagi kaum muslim sebagai milik bersama untuk diambil manfaatnya secara kolektif.

Kepemilikan umum yang membutuhkan proses dan biaya pengelolaan wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada umat semata, seperti migas, batu bara, emas, nikel, dan tembaga. Melalui politik dalam negerinya, negara wajib memastikan pasokan domestik terpenuhi tanpa menjadikan impor sebagai jalan pintas ketergantungan.

Demikianlah Islam memiliki sistem sempurna yang menjadikan negara mandiri dan bebas dari pengaruh asing. Politik ekonomi Islam tegak untuk meriayah umat berdasarkan perintah Allah ﷻ, bukan untuk keuntungan materi semata. Negara tidak akan menyerahkan urusan publik kepada swasta atau asing karena hal itu menjadi pintu masuk penjajahan.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

“... Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. An-Nisa' [4]: 141).

Wallahu a’lam bish-shawab.

DEKADENSI MORAL GENERASI MUDA: POTRET BURAM DUNIA PENDIDIKAN SEKULER-KAPITALISTIK

2026-05-04T14:55:00.006+07:00

Oleh: Umma Ghazi

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Beberapa pekan terakhir, publik dihebohkan oleh peristiwa yang terjadi di Purwakarta. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah siswa bersikap tidak pantas terhadap guru mereka. Dalam rekaman tersebut, para siswa terlihat mengejek hingga mengacungkan jari tengah kepada seorang guru bernama Ibu Syamsiah, pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri 1 Purwakarta. Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran tata tertib sekolah, melainkan mencerminkan dekadensi moral yang serius di kalangan generasi muda, khususnya dalam hal penghormatan terhadap guru. Sosok pendidik yang seharusnya dimuliakan justru diperlakukan dengan sangat tidak pantas.

Dikutip dari Detik (18/04/2026), pihak sekolah telah menjatuhkan sanksi berupa skorsing selama 19 hari kepada para pelaku. Namun, muncul pertanyaan: apakah langkah tersebut cukup untuk menyelesaikan persoalan tanpa diiringi pembinaan yang menyentuh kesadaran? Jika sanksi hanya berorientasi pada hukuman tanpa upaya membangun pemahaman dan tanggung jawab moral, skorsing tersebut hanya akan bersifat formalitas semata. Alih-alih menghadirkan efek jera, pendekatan semacam ini justru minim dampak dalam mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh media sosial dalam kehidupan remaja saat ini. Konten yang bersifat sensasional, bahkan merendahkan orang lain, kerap dianggap sebagai hiburan sekaligus sarana meraih perhatian. Dalam situasi ini, guru tidak lagi dipandang sebagai figur yang harus dihormati, melainkan sebagai objek yang dieksploitasi demi mengejar viralitas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang signifikan dalam cara pandang generasi muda terhadap otoritas dan adab.

Kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa sistem pendidikan saat ini belum mampu membentengi peserta didik dari pengaruh nilai-nilai sekuler-liberal yang mengedepankan kebebasan tanpa batas. Dalam perspektif Islam, penghormatan terhadap guru merupakan bagian dari adab yang sangat mendasar. Allah ﷻ berfirman:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat...” (QS. Al-Mujadilah: 11).

Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu.” (HR. Ahmad). Dalil-dalil tersebut menegaskan bahwa menghormati guru bukan sekadar norma sosial, melainkan kewajiban moral yang memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam.

Peristiwa di Purwakarta seharusnya menjadi momentum refleksi untuk melakukan pembenahan mendasar dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi harus dibangun di atas fondasi nilai yang kokoh agar mampu membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Dalam hal ini, negara memiliki peran strategis untuk mengelola arus informasi digital yang masif. Negara harus hadir menyaring konten-konten yang merusak moral, seperti tayangan yang menormalisasi pembangkangan dan pelecehan, sehingga generasi muda tidak terus-menerus terpapar nilai yang bertentangan dengan adab.

Di sisi lain, sistem sanksi yang diterapkan tidak boleh hanya bersifat administratif. Dalam Islam, sanksi memiliki dua fungsi utama: sebagai penebus dosa (jawabir) bagi pelaku dan sebagai pencegah (zawajir) bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Oleh karena itu, sanksi harus mampu memberikan efek jera yang nyata, namun tetap dijalankan secara adil sesuai ketentuan syariat. Dengan mekanisme ini, penindakan juga akan mendorong perbaikan perilaku secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, fenomena ini menegaskan bahwa sistem pendidikan sekuler-kapitalistik sulit mengubah pola pikir dan pola sikap peserta didik secara mendasar. Pendidikan dalam sistem tersebut cenderung berorientasi pada pencapaian akademik tanpa menjadikan nilai spiritual sebagai fondasi utama. Akibatnya, peserta didik tumbuh dalam kerangka berpikir yang memisahkan ilmu dari adab.

Berbeda dengan sistem Islam, kurikulum pendidikan dibangun berlandaskan akidah Islam untuk mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyyah). Dalam sistem ini, guru diposisikan sebagai sosok mulia yang mendapatkan penghargaan tinggi serta penghidupan layak dari negara, sehingga wibawa dan kehormatannya tetap terjaga. Melalui penerapan sistem pendidikan Islam secara menyeluruh, negara akan mampu melahirkan insan yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kokoh dalam adab dan akhlak.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PARKIR BERLANGGANAN RP100 RIBU: SOLUSI PARSIAL DALAM SISTEM YANG KELIRU

2026-05-04T11:15:00.005+07:00

Oleh: Esti Hitatami

Penulis Lepas

Bayangkan, untuk sekadar memarkir kendaraan di ruang publik, masyarakat harus membayar iuran tahunan. Murah memang, hanya Rp50 ribu untuk sepeda motor dan Rp100 ribu untuk mobil per tahun. Namun, pertanyaannya adalah: sejak kapan fasilitas umum berubah menjadi objek pungutan rutin?

Kebijakan parkir berlangganan digital yang digagas di Kabupaten Bandung digadang-gadang sebagai solusi atas semrawutnya pengelolaan parkir. Dengan tarif tetap per tahun, masyarakat diklaim akan lebih hemat dibanding sistem harian yang jika diakumulasi bisa mencapai angka fantastis. Di sisi lain, digitalisasi diharapkan mampu menekan praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini meresahkan (Detik, 24/04/2026).

Sekilas, kebijakan ini tampak menjanjikan. Transparansi meningkat, potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan, dan masyarakat tidak lagi direpotkan oleh transaksi berulang. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang jarang disorot.

Masalah utamanya bukan sekadar pada besar atau kecilnya tarif, melainkan pada cara pandang negara terhadap fasilitas publik. Lahan parkir yang sejatinya milik bersama justru diposisikan sebagai sumber pendapatan daerah. Artinya, negara tetap membebankan biaya kepada rakyat atas sesuatu yang semestinya menjadi hak mereka.

Kondisi ini semakin problematik jika dikaitkan dengan maraknya juru parkir liar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan parkir bukan sekadar soal tarif, melainkan lemahnya tata kelola dan pengawasan. Tanpa pembenahan sistemik, kebijakan baru ini berisiko hanya menjadi lapisan tambahan tanpa menyentuh akar masalah.

Lebih jauh, kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma sekuler-kapitalistik yang menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai orientasi utama. Dalam kerangka ini, layanan publik cenderung dikomersialisasi. Rakyat pun perlahan terbiasa membayar untuk berbagai fasilitas yang seharusnya dijamin oleh negara.

Dalam perspektif Islam, pendekatan seperti ini justru bertolak belakang. Lahan parkir umum termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) yang pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa pungutan. Negara berperan sebagai pengelola, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari penggunaan lahan tersebut.

Jika pun ada biaya, sifatnya seharusnya hanya sebatas kebutuhan operasional riil (seperti pemeliharaan fasilitas, sistem digital, dan upah petugas) bukan berupa iuran tahunan yang berpotensi membebani masyarakat. Dengan prinsip ini, akses publik tetap terbuka luas tanpa hambatan ekonomi.

Selain itu, dalam sistem Islam, sumber pendapatan negara tidak bertumpu pada pungutan dari layanan publik. Negara memiliki mekanisme pembiayaan yang jelas, seperti zakat, kharaj, dan jizyah, yang dikelola sepenuhnya untuk menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Pada akhirnya, parkir berlangganan Rp50 ribu untuk sepeda motor dan Rp100 ribu mungkin mampu merapikan sebagian persoalan di permukaan. Namun, tanpa perubahan paradigma yang lebih mendasar, kebijakan ini tetap menjadi solusi parsial. Yang dibutuhkan bukan sekadar efisiensi teknis, melainkan sistem yang benar-benar menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, bukan dibebani.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KERJA KERAS, NASIB MASIH "NGENES"? BEGINI KATA ISLAM

2026-05-04T10:16:00.010+07:00

Oleh: Khansa

Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang

Setiap tahun, saat peringatan Hari Buruh, hampir selalu ada demonstrasi besar-besaran di berbagai negara. Tujuannya jelas, menuntut kebijakan yang bisa memperbaiki nasib buruh. Namun, di bawah sistem ekonomi kapitalisme yang berjalan saat ini, nasib buruh praktis berada di tangan para pemilik modal. Prinsip utama kapitalisme sangatlah sederhana: "modal keluar sedikit, untung dapat banyak". Selama pola pikir ini terus dipertahankan, sulit bagi pekerja untuk benar-benar memperbaiki nasib mereka. Kalaupun ada perbaikan, biasanya hanya di permukaan dan bukan perubahan yang menyentuh akar permasalahan.

Aturan yang katanya bertujuan membantu, seperti UU PPRT, sebenarnya lebih merupakan cara untuk menenangkan keadaan agar tidak terjadi gejolak sosial, sekaligus menjaga citra agar terlihat pro-rakyat. Namun, hal tersebut hanyalah "tambal sulam" sistem kapitalisme, bukan solusi fundamental. Kebijakan ini bahkan bisa menjadi bumerang: jika majikan merasa aturan tersebut memberatkan, pekerja rumah tangga (PRT) justru berisiko terkena PHK atau semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Bukannya sejahtera, nasib mereka tetap terombang-ambing.

Sebaliknya, Islam memberikan solusi kehidupan yang berpatokan pada wahyu Allah, bukan sekadar apa yang menguntungkan manusia atau kepentingan kelompok tertentu. Standarnya jelas berasal dari Sang Pencipta, bukan dibuat berdasarkan hawa nafsu atau untung-rugi semata. Islam memandang permasalahan hidup secara utuh dengan segala potensi kemanusiaannya, sehingga solusinya bersifat fundamental dan selaras dengan fitrah manusia.

Dalam hal pekerjaan, termasuk bagi PRT, Islam telah memiliki aturan main yang jelas, antara lain:

Ijarah (Upah-mengupah): Merupakan transaksi atas manfaat jasa. Jadi, yang dibayar adalah tenaga atau jasanya.
Akad yang Jelas: Jenis pekerjaan, durasi waktu, dan besaran upah harus terang-benderang sejak awal untuk menghindari gharar (ketidakjelasan).
Larangan Kezaliman: Haram hukumnya bagi majikan bertindak semena-mena. Hak pekerja wajib ditunaikan tanpa ditunda atau dikurangi.

Islam telah mengatur agar hubungan kerja berlangsung adil dan saling rida, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

MENJAGA LISAN DI ERA DIGITAL: SOLUSI ISLAM HADAPI MARAKNYA KEKERASAN SEKSUAL VERBAL

2026-05-04T09:21:00.002+07:00

Oleh: Nur Laila

Penulis Lepas

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan terhadap platform digital menyusul meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Berdasarkan kajian terbaru, jumlah kasus tersebut mencapai lebih dari 1.600 setiap tahunnya. Selain itu, secara keseluruhan terdapat rata-rata sekitar 2.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan setiap tahun, dengan mayoritas berupa kekerasan seksual di ranah digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan terjadinya kekerasan seksual. Ia menjelaskan bahwa ketika kejahatan terjadi di suatu platform, maka pengelola platform tersebut bertanggung jawab untuk melakukan penanganan karena itu merupakan "rumah" mereka. Pemerintah tidak dapat langsung mengintervensi tanpa kewenangan tertentu, namun tetap memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi apabila konten atau aktivitas di platform dinilai membahayakan publik.

Meutya juga menegaskan bahwa sanksi yang diberikan dapat berupa tindakan tegas hingga penutupan platform jika pelanggaran dinilai sangat serius. Oleh karena itu, platform digital wajib bertanggung jawab atas aktivitas yang terjadi di dalamnya (Komdigi, 15/04/2026).

Sistem kapitalisme yang menekankan kebebasan individu sering kali membuat orang merasa bebas bertindak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Dalam konteks sosial, hal ini dapat merusak nilai-nilai kesopanan dan penghormatan, sehingga perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual verbal menjadi semakin marak dan dianggap biasa.

Kekerasan seksual verbal yang berkaitan dengan objektifikasi perempuan merupakan tindakan pelecehan yang dilakukan melalui kata-kata, suara, atau komentar bernuansa seksual. Perempuan dipandang hanya sebagai objek pemuas hasrat, bukan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak untuk dihormati. Akibatnya, bentuk pelecehan seperti ini kerap dianggap sepele dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus kekerasan seksual verbal sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, namun banyak di antaranya baru mendapat perhatian publik setelah menjadi viral di media sosial.

Syariat Islam menetapkan bahwa setiap perbuatan manusia harus terikat dengan hukum syarak, yaitu aturan yang bersumber dari Allah ﷻ. Artinya, segala tindakan tidak boleh semata-mata didasarkan pada keinginan pribadi atau kebebasan tanpa batas, melainkan harus merujuk pada ketentuan halal dan haram. Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur’an:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jasiyah: 18).

Lisan (ucapan) termasuk bagian dari perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kata yang diucapkan tidak boleh mengandung maksiat, seperti penghinaan, pelecehan, atau perkataan kotor. Seorang Muslim seharusnya menjaga lisannya agar hanya berisi kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah dan meraih rida-Nya. Kekerasan seksual verbal termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur pelecehan, penghinaan, dan kerusakan moral.

Dalam Islam, setiap pelanggaran terhadap hukum syarak memiliki konsekuensi. Perbuatan yang diharamkan harus ditindak dengan sanksi tegas sesuai ketentuan syariat demi menjaga kehormatan individu dan ketertiban masyarakat. Sistem pergaulan sosial dalam Islam telah diatur secara rinci untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan ketertiban kehidupan masyarakat. Aturan ini mencakup interaksi antara laki-laki dan perempuan, adab berbicara, hingga batasan dalam bergaul. Allah ﷻ berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya… dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya…” (QS. An-Nur: 30–31).

Penerapan aturan-aturan tersebut secara menyeluruh menjadi kunci dalam menjaga tatanan sosial yang sehat dan bermartabat.

Wallahu a’lam bish-shawab.

POTRET SURAM DUNIA PENDIDIKAN: HARDIKNAS BUKAN SEKADAR PERINGATAN

2026-05-04T08:50:00.002+07:00

Oleh: Nur Laila

Penulis Lepas

Setiap tahun, Hari Pendidikan Nasional diperingati sebagai momen penting untuk merefleksikan kondisi dunia pendidikan. Namun, pada kenyataannya, potret pendidikan kita justru semakin buram dan memprihatinkan. Hal ini tecermin dari berbagai kasus kekerasan yang melibatkan pelajar.

Salah satu contoh nyatanya adalah kasus pengeroyokan terhadap seorang pelajar bernama Ilham Dwi Saputra (16) di Jalan Banyu Urip, Caturharjo, Pandak, Kabupaten Bantul. Korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dideritanya.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita Hidayanto, menjelaskan bahwa dari total pelaku, dua orang telah ditangkap, yaitu BLP (18) asal Kretek dan YP (21) asal Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Keduanya saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, lima pelaku lainnya masih dalam pengejaran, meskipun identitas mereka telah dikantongi polisi berdasarkan keterangan dari pelaku yang telah diamankan (Kumparan, 21/4/2026).

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi peringatan serius bagi semua pihak (pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat) untuk menyadari bahwa pendidikan saat ini masih didera banyak masalah. Oleh karena itu, momen ini perlu dijadikan titik evaluasi bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam sistem pendidikan.

Arah atau peta jalan pendidikan yang seharusnya menjadi pedoman dalam membentuk generasi berkualitas belum diimplementasikan dengan baik. Akibatnya, banyak pelajar mengalami krisis kepribadian, seperti pola pikir yang cenderung sekuler (memisahkan nilai agama dari kehidupan), liberal (bebas tanpa batas yang jelas), dan pragmatis (hanya berorientasi pada hasil praktis). Hal ini menjauhkan mereka dari sosok ideal intelektual yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan bermoral.

Sistem pendidikan yang berlandaskan nilai sekuler dan kapitalistik cenderung mendorong peserta didik untuk mengejar kesuksesan secara instan tanpa melalui proses yang sungguh-sungguh. Selain itu, sistem ini juga berpotensi melahirkan individu yang lebih mengutamakan keuntungan materi, bahkan rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan aspek etika.

Kurangnya ketegasan negara dalam memberikan sanksi terhadap pelajar yang melakukan tindakan kriminal (terutama karena sebagian besar masih di bawah umur) sering kali membuat tindakan tersebut dianggap sebagai kenakalan biasa. Kondisi ini berisiko menumbuhkan sikap permisif terhadap perilaku menyimpang dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Dalam sistem pendidikan yang cenderung sekuler, nilai-nilai agama sering kali kurang mendapat perhatian. Hal ini menyebabkan terbukanya ruang kebebasan tanpa batas yang pada akhirnya mengikis moralitas peserta didik. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku negatif, baik tindak kejahatan maupun perbuatan yang melanggar norma.

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhannya bagi seluruh rakyat. Sistem pendidikan Islam dibangun di atas asas akidah (keimanan), yang bertujuan membentuk manusia paripurna (insan kamil), yaitu individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketakwaan kepada Allah. Dengan landasan ini, seseorang diharapkan tidak akan melakukan kecurangan demi meraih kesuksesan karena memiliki kesadaran moral dan spiritual yang kuat.

Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter atau kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah). Artinya, pelajar dibimbing agar memiliki keselarasan antara pola pikir dan pola sikap berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, apa yang diyakini akan sejalan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, terdapat sistem sanksi (uqubat) yang tegas bagi siapa pun yang melakukan kejahatan, termasuk pelajar. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban, serta mencegah terulangnya tindakan serupa. Ketegasan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dan pembinaan bagi pelaku.

Negara yang menerapkan sistem Islam akan berupaya menciptakan suasana kehidupan yang dilandasi ketakwaan. Lingkungan sosial dibangun agar mendorong setiap individu melakukan kebaikan dan saling berlomba dalam amal saleh. Dengan suasana seperti ini, masyarakat akan lebih terdorong untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.

Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada sinergi antara keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara. Dalam Islam, ketiga unsur ini harus berjalan selaras dan berpijak pada syariat Islam, sehingga mampu membentuk generasi yang berkepribadian kuat, berakhlak mulia, dan konsisten dalam menjalankan ajaran agamanya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

HARI BURUH: NASIB BURUH DARURAT PERTOLONGAN

2026-05-04T07:16:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Pada tahun 2026, para buruh menyuarakan enam tuntutan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, sebagai hasil putusan Mahkamah Konstitusi, segera dilaksanakan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di antaranya menolak sistem outsourcing, menolak kebijakan upah murah, menuntut perlindungan terhadap ancaman PHK yang semena-mena, mendorong reformasi pajak yang berpihak pada buruh, kenaikan PTKP, serta mendesak pengesahan RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset demi memberantas korupsi.

Anehnya, meski setiap tahun Hari Buruh diperingati dengan demonstrasi besar-besaran di berbagai negara untuk menuntut perbaikan nasib, kesejahteraan yang diharapkan tidak kunjung datang. Nasib buruh seolah hanya dijadikan komoditas dan pencitraan penguasa yang berpura-pura memperjuangkan mereka. Demonstrasi dengan beragam tuntutan ini menjadi bukti bahwa nasib buruh masih jauh dari kata sejahtera.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini, nasib buruh ditentukan oleh para pemilik modal. Prinsip ekonomi kapitalis yang mengejar hasil sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya membuat nasib pekerja tidak akan pernah mengalami perbaikan hakiki. Sistem ini meniscayakan kesenjangan yang kian lebar antara buruh dan pemilik modal serta menyebabkan kemiskinan struktural.

Regulasi yang diwacanakan untuk perbaikan, seperti UU PPRT, sering kali hanya bertujuan meredam gejolak sosial dan menjaga citra populis dengan aroma sosialis. Ini hanyalah perbaikan tambal sulam, bukan solusi fundamental. Bahkan, jika majikan merasa berat dengan aturan tersebut, para pekerja rumah tangga (PRT) justru terancam diberhentikan atau sulit mendapatkan pekerjaan. Penguasa dan pengusaha menetapkan aturan yang tidak berlandaskan pada syariat Islam, melainkan pada kepentingan mereka semata.

Sebaliknya, Islam menawarkan solusi kehidupan berbasis wahyu Allah ﷻ, bukan kepentingan atau manfaat sesaat. Islam memandang permasalahan hidup sebagai masalah manusia secara utuh dengan segala potensinya, bukan sekadar masalah teknis antara buruh dan pengusaha. Islam memberikan solusi hakiki yang sesuai dengan fitrah manusia.

Dalam urusan pekerja, Islam memberikan ketentuan melalui ijarah, yakni pengupahan sebagai transaksi atas manfaat jasa. Objek akad yang disewakan adalah manfaat dari pekerjaan tersebut, sehingga jenis pekerjaan, waktu, dan upah harus didefinisikan secara jelas guna menghindari kecurangan. Majikan diharamkan menzalimi pekerja. Upah tidak ditentukan berdasarkan standar minimum seperti UMR atau UMK, melainkan berdasarkan nilai manfaat jasa yang diberikan, sehingga besaran upah dapat berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Upah harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang jujur dan adil tanpa menindas pekerja. Sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, tanpa membedakan antara pengusaha, karyawan, maupun buruh. Hak dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dijamin melalui mekanisme ekonomi berdasarkan syariat Islam. Dalam sistem ini, tidak ada dikotomi kelas antara buruh dan pemilik modal.

Oleh karena itu, dakwah Islam kaffah harus terus diarusutamakan agar perubahan sistem tidak hanya bersifat parsial atau menguntungkan satu pihak saja. Ketetapan hukum dan aturan harus dikembalikan pada syariat Allah agar keadilan dan kesejahteraan terwujud nyata. Umat Islam harus meyakini bahwa hanya dengan kembali kepada aturan Allah ﷻ, kesejahteraan sejati dapat terlaksana. Ketakwaan tidak boleh hanya terbatas pada ranah ritual, tetapi harus menyeluruh mencakup aspek ekonomi, sosial, pemerintahan, hingga peradilan.

Allah ﷻ berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu."

Wallahu a’lam bish-shawab.

BINJAI DIGERUS KEPENTINGAN, AIR RAKYAT JADI KORBAN

2026-05-04T06:47:00.005+07:00

Oleh: Sari Ramadani, S.Pd.

Aktivis Muslimah

Krisis air bersih yang dialami warga bukan sekadar persoalan alam biasa. Hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kebutuhan dasar masyarakat kini terancam akibat aktivitas ekonomi merusak yang terus dibiarkan berjalan.

Puluhan warga Lingkungan IX, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, turun ke jalan pada Kamis (16/4/2026) untuk menyuarakan protes terhadap aktivitas galian C di lahan eks HGU PTPN II. Aksi yang berlangsung di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu sempat memanas dengan pembakaran ban, dipicu kekecewaan warga atas kondisi yang mereka hadapi sehari-hari. Jalan rusak akibat lalu lintas truk, polusi debu yang mengganggu kesehatan, hingga makin sulitnya mendapatkan air bersih menjadi keluhan utama masyarakat (Jawapos, 16/04/2026).

Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Warga mengaku sumur mereka mulai mengering sejak aktivitas galian berlangsung, menandakan adanya gangguan terhadap ekosistem air di sekitar permukiman. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak lagi bersifat sementara, melainkan mengarah pada kerusakan lingkungan permanen. Meski demikian, aktivitas galian tetap berjalan seolah tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

Air bersih adalah kebutuhan mendasar, namun kini terasa sulit diakses akibat aktivitas tambang yang terus berlangsung. Di tengah keluhan warga, muncul kesan bahwa kepentingan ekonomi lebih diprioritaskan dibandingkan hak dasar masyarakat. Fenomena ini memicu tanda tanya besar mengenai arah kebijakan pembangunan saat ini.

Sumber daya dikuras, sementara masyarakat setempat justru menanggung dampaknya. Aktivitas ini bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Wilayah pinggiran kerap menjadi sumber eksploitasi untuk mendukung pembangunan di wilayah lain, sebuah bentuk ketimpangan yang kian nyata.

Padahal, Islam memandang bahwa air bukanlah komoditas yang bebas diperebutkan, melainkan hak bersama yang harus dijaga keberlangsungannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud).

Negara bertanggung jawab memastikan sumber daya vital seperti air tetap dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, bukan malah membiarkannya rusak akibat aktivitas yang tidak terkendali. Oleh karena itu, persoalan galian C di Binjai Timur tidak cukup dipandang sebagai konflik lokal semata. Aktivitas ini mencerminkan persoalan yang lebih besar tentang bagaimana negara mengelola sumber daya alam dan melindungi hak dasar rakyatnya.

Jika tidak ada langkah tegas untuk menghentikan kerusakan dan memulihkan lingkungan, krisis serupa akan terus berulang. Pembangunan seharusnya tidak menyusahkan rakyat maupun memberi dampak buruk pada alam. Ketika air bersih menjadi barang langka di tengah melimpahnya sumber daya, di situlah kita perlu bertanya ulang: untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dijalankan?

Wallahu a’lam bish-shawab.

"TEMAN SURGA" UNGKAP HAKIKAT ILMU

2026-05-03T16:05:00.002+07:00

Oleh: Muhar

Jurnalis Lepas

Buletin dakwah remaja "Teman Surga" mengungkapkan bahwa hakikat ilmu bukan sekadar apa yang memenuhi kepala, tetapi apa yang membentuk hati dan perilaku.

"Banyak yang melihat ilmu cuma sebatas nilai ujian. Selama angkanya bagus, dianggap sukses. Padahal ilmu bukan sekadar apa yang memenuhi kepala, tapi apa yang membentuk hati dan perilaku," ungkapnya dalam edisi 306 berjudul "Buat Apa Sekolah?" melalui buletintemansurga.com, Jumat (1/5/2026).

Informasi (pengetahuan), sebutnya, bisa membuat seseorang tahu banyak hal, tetapi ilmu membuat seseorang berubah karena apa yang ia ketahui. "Itu beda (informasi dan ilmu)," tegasnya.

Mengutip Ihya Ulumuddin karya Imam al-Ghazali, Teman Surga lanjut mengingatkan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang membimbing manusia menuju Allah, bukan sekadar pengetahuan yang menambah kebanggaan.

"Dalam pandangan Islam, ilmu itu harus melahirkan ketundukan, bukan kesombongan. Harus membuat seseorang lebih baik, bukan sekadar lebih pintar," tegasnya.

Allah berfirman, “Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (TQS Az-Zumar [39]: 9).

Teman Surga menjelaskan bahwa ayat tersebut bukan sedang memuji orang yang banyak hafalan, tetapi memuliakan orang yang benar-benar berilmu.

"Orang berilmu bukan cuma tahu mana benar dan salah, tapi komitmen memilih jalan yang benar," imbuhnya.

Sekolah Bukan Tempat Mengunduh Ilmu

Teman Surga juga mengingatkan bahwa sekolah bukan tempat mengunduh (download) ilmu sebagaimana yang bisa dilakukan melalui internet.

"Kalau sekolah cuma urusan memindahkan informasi dari guru ke murid, mungkin benar internet sudah menang. Google lebih cepat. AI lebih praktis. Mesin bahkan bisa menyimpan jauh lebih banyak pengetahuan daripada manusia. Tapi manusia tidak hidup hanya dengan informasi. Hidup butuh arah, dan arah tidak lahir dari sekadar data," ulasnya.

Itulah, ungkapnya, mengapa sekolah seharusnya bukan tempat untuk mengunduh ilmu.

"Sekolah adalah tempat kamu belajar lebih dari sekadar isi buku. Di sana kamu belajar disiplin datang tepat waktu, belajar bertanggung jawab menyelesaikan tugas, belajar kerja sama, belajar menghormati guru, belajar bersikap jujur saat ujian, bahkan belajar sabar menghadapi orang yang berbeda karakter. Semua itu bagian dari pendidikan, meski tidak tertulis di rapor," pesannya memungkasi.

PENGHINAAN TERHADAP GURU: BUKTI GAGALNYA PENDIDIKAN ALA SEKULER-KAPITALIS

2026-05-03T15:29:00.000+07:00

Oleh: Lia Purwati

Penggiat Literasi, Aktivis Muslimah, Pekanbaru-Riau

Dunia pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maraknya aksi siswa yang bertindak kurang ajar terhadap gurunya menjadi cerminan nyata rusaknya fondasi pendidikan saat ini. Guru yang seharusnya dihormati, kini tak jarang dicaci maki, bahkan mengalami kekerasan fisik oleh siswanya sendiri. Ironisnya, guru justru kerap diancam dan dilaporkan ke polisi saat berusaha mendisiplinkan siswa.

Fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. Dalam dunia pendidikan, adab mendahului ilmu. Namun, mengapa moralitas pelajar saat ini begitu merosot? Bagaimana seharusnya negara bersikap?

Dilansir dari kompas.tv (20/4/2026), sejumlah siswa SMA Negeri di Purwakarta melakukan aksi tak terpuji dengan mengacungkan jari tengah kepada salah satu guru. Menanggapi hal ini, tokoh masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar siswa tersebut mendapatkan sanksi yang lebih bermanfaat dan edukatif daripada sekadar hukuman formal.

Akar Masalah: Sekularisme di Ruang Kelas

Penghinaan terhadap guru menandakan adanya masalah sistemik dalam pendidikan kita. Jika ditelusuri secara mendalam, fenomena ini sangat berkaitan dengan penerapan sistem pendidikan sekuler-kapitalis. Pendidikan saat ini cenderung bersifat teoretis dan memisahkan nilai-nilai agama dari sistem kehidupan.

Dalam paradigma kapitalisme, adab terhadap guru bukan lagi prioritas utama. Fokus pendidikan bergeser pada capaian nilai akademis setinggi-tingginya demi mencetak tenaga kerja yang siap pakai di pasar industri. Perihal akhlak, seolah menjadi urusan belakangan. Akibatnya, sistem ini melahirkan generasi yang mungkin cerdas secara intelektual, namun rapuh secara moral; kaya akan angka, namun miskin akan empati dan adab.

Selain faktor sistem, peran guru sebagai teladan juga krusial. Seperti pepatah, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari." Setiap perilaku dan ucapan guru akan menjadi cermin bagi siswa-siswinya. Oleh karena itu, integritas guru sebagai pendidik harus terus diperkuat agar mampu menjadi suri teladan yang benar.

Islam sebagai Solusi Pendidikan Karakter

Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar transfer informasi (transfer of knowledge), melainkan pembentukan kepribadian (transfer of personality) dan adab. Guru memiliki kedudukan mulia sebagai pembina dan pencetak generasi tangguh. Menghormati guru adalah kewajiban, karena keberkahan ilmu sangat bergantung pada adab seorang murid.

Dalam sistem Islam, pendidikan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara tanpa memandang status sosial. Tujuan utamanya adalah membangun Syakhshiyah Islamiyyah (kepribadian Islam) (yakni keselarasan pola pikir dan pola sikap sesuai hukum syara') dengan menanamkan akidah sejak dini.

Pendidikan Islam bertujuan mempersiapkan generasi yang ahli di segala bidang, baik ilmu keislaman, ilmu terapan, maupun ilmu sosial. Generasi yang lahir dari sistem ini bukan sekadar mengejar gelar, melainkan menjadi pejuang yang mendedikasikan ilmunya untuk kemaslahatan umat.

Kesadaran masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai Islam mulai terlihat dari meningkatnya minat orang tua menyekolahkan anak ke pesantren atau sekolah berbasis Islam terpadu. Hal ini menunjukkan kerinduan mendalam akan hadirnya sistem pendidikan yang mampu memuliakan manusia dan memanusiakan pendidik.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KECANDUAN JUDI ONLINE: ALARM KERAS KRISIS MORAL DAN PERAN NEGARA

2026-05-03T13:22:00.006+07:00

Oleh: Ummi Dzikri

Penulis Lepas

Kasus tragis kembali terjadi di Lahat, Sumatera Selatan. Seorang pemuda, Ahmad Fahrozi (23), tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara memutilasi dan membakar jasad korban. Pelaku emosi lantaran sang ibu tidak mau memberikan uang untuk bermain judi online slot (MetroTV News, 9/4/2026).

Kapitalisme Menciptakan Judol Tumbuh Subur

Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan cerminan krisis yang lebih dalam: krisis moral, sosial, dan sistemik. Fakta bahwa kasus serupa sering berulang menunjukkan bahwa persoalan judi online bukan lagi masalah individu semata. Akarnya bukan sekadar "individu lemah iman", melainkan ada sistem yang menyuburkan.

Sekularisme telah memisahkan agama dari pengaturan hidup. Standar halal-haram diganti dengan untung-rugi. Ketika kepuasan materi menjadi tujuan, maka judi online (judol) terlihat seperti jalan pintas. Apalagi aksesnya begitu mudah: bermodal ponsel, deposit Rp10 ribu, ilusi kaya instan langsung ditawarkan.

Kondisi ekonomi yang serba sulit turut memperparah keadaan. Tekanan hidup dan sulitnya memenuhi kebutuhan dasar membuat sebagian orang mencari jalan pintas, termasuk melalui judi online. Alih-alih menjadi solusi, hal ini justru memperdalam masalah dan membuka pintu pada tindak kriminal yang lebih besar.

Peran negara dalam hal ini juga patut dipertanyakan. Penanganan judi online yang cenderung setengah hati (sekadar pemblokiran situs tanpa pemberantasan menyeluruh) tidak menyentuh akar persoalan. Ditambah lagi, sanksi terhadap pelaku yang tidak memberikan efek jera membuat kejahatan serupa terus berulang.

Solusi Islam Mencabut Sampai Akar

Dalam sistem Islam, masalah judol ditangani tidak hanya dengan memblokir situs, tetapi memberantas hingga ke akarnya melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengembalikan Akidah sebagai Fondasi Kehidupan Islam menjadikan akidah sebagai asas kehidupan dan halal-haram sebagai standar berperilaku. Keimanan menjadi benteng pertama bagi individu. Judi telah ditetapkan haram dengan dalil qath'i:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan” (QS. Al-Maidah: 90).

Ketika akidah ini hidup, pencegahan dimulai dari individu. Seorang Muslim akan takut berjudi bukan karena takut ditangkap polisi, tetapi karena takut kepada Allah. Keluarga akan menjaga anaknya bukan karena takut miskin, tetapi paham bahwa judi menghancurkan akhirat. Masyarakat pun akan aktif amar makruf nahi mungkar. Inilah benteng pertama yang hari ini runtuh karena sekularisme.

2. Ekonomi Islam Memutus Motif Ekonomi di Balik Judol Sistem ekonomi Islam memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi orang per orang melalui pengelolaan kepemilikan umum oleh negara, sehingga kesenjangan sosial dapat dicegah. Pemimpin wajib menjamin kebutuhan pokok setiap individu: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Caranya adalah dengan mengelola kepemilikan umum seperti tambang, hutan, laut, migas, dan sumber energi sebagai milik rakyat yang dikelola negara. Hasilnya dikembalikan untuk layanan publik gratis atau murah serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Riba dihapus agar modal usaha tidak mencekik, dan harga kebutuhan pokok dijaga dari permainan spekulan.

3. Negara Hadir sebagai Junnah Negara hadir sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung). Negara tidak berhenti pada pemblokiran situs, tetapi memberantas judol dari hulu hingga hilir. Bandar, penyedia peladen (server), penyedia sistem pembayaran, hingga pemengaruh (influencer) yang ikut mempromosikan, semuanya ditindak tegas.

4. Sanksi yang Tegas Islam memiliki sistem sanksi yang khas dengan tujuan ganda: Zawajir (pencegah agar orang lain takut melakukan kejahatan serupa) dan Jawabir (penebus dosa bagi pelaku di akhirat jika ia bertobat).

Untuk bandar dan penyokong (backing), sanksi bisa sampai hukuman mati jika terbukti merusak masyarakat secara luas. Untuk pemain yang menjadi pelaku kriminal, dikenai uqubat pembunuhan sesuai syariat, ditambah ta'zir atas judinya. Prosesnya cepat dan disaksikan publik sehingga memberikan efek jera yang nyata.

Selama sekularisme masih eksis dan negara hanya menjadi regulator, bukan junnah, maka bandar akan selalu selangkah di depan. Solusinya bukan menunggu korban berikutnya, melainkan mengganti sistem yang melahirkan judol dengan sistem Islam yang memiliki akidah sebagai fondasi dan negara sebagai pelindung sejati.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KEKERASAN SEKSUAL VERBAL: CERMIN KERUSAKAN SISTEM SOSIAL

2026-05-03T12:24:00.006+07:00

Oleh: Hifza al-Jannat

Penulis Lepas

Sebanyak 16 mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan mahasiswi hingga dosen di fakultas tersebut. Kasus ini terungkap setelah tangkapan layar percakapan para terduga pelaku viral di media sosial. Dugaan pelecehan seksual ini pertama kali diungkap ke publik oleh akun media sosial X (dahulu Twitter), @sampahfhui.

Akun tersebut pada Minggu (12/4/2026) membagikan tangkapan layar percakapan para terduga pelaku yang isinya diduga mengandung unsur pelecehan hingga objektifikasi perempuan (BBC Indonesia, 15/4/2026). Kasus ini kini ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Peristiwa ini menambah daftar panjang fenomena kelam di dunia pendidikan saat ini. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, pada Selasa (14/4/2026) menyatakan bahwa kekerasan di dunia pendidikan bukan sekadar kasus per kasus, melainkan telah menjadi pola sistemik. Lebih berbahaya lagi, pelakunya justru banyak berasal dari internal lembaga pendidikan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dan kampus telah gagal menjadi ruang aman bagi warganya.

Tragedi ini merupakan salah satu konsekuensi dari sistem kapitalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu tanpa batas. Akibatnya, sebagian masyarakat cenderung bertindak sesuka hati tanpa landasan nilai moral maupun agama. Kerusakan sistem sosial ini akhirnya memicu maraknya kekerasan seksual, termasuk dalam bentuk verbal.

Kekerasan seksual verbal berupa objektifikasi perempuan adalah tindakan pelecehan berupa kata-kata, suara, atau komentar bernada seksual yang merendahkan martabat perempuan. Dalam pola pikir ini, perempuan hanya dijadikan sebagai objek pemuas hasrat, bukan sebagai manusia utuh yang harus dihargai. Kasus ini disinyalir sudah berlangsung lama, namun baru tertangani secara serius setelah viral di media sosial.

Dalam pandangan Islam, seluruh perbuatan manusia harus selaras dengan hukum syarak, termasuk dalam interaksi antar sesama. Lisan adalah bagian dari perbuatan di mana setiap kata yang terucap tidak boleh mengandung unsur maksiat. Seorang Muslim harus senantiasa menjaga lisannya dengan berkata baik yang dapat mendekatkan diri kepada Allah ﷻ demi meraih rida-Nya.

Kekerasan seksual verbal jelas diharamkan karena mengandung perkataan buruk yang merugikan orang lain. Pelaku kemaksiatan semacam ini harus dikenakan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Islam mengatur interaksi antarmanusia secara rinci dalam sistem pergaulan (nizhamul ijtima'i). Islam melarang adanya ikhtilath (campur baur laki-laki dan perempuan tanpa tujuan syar'i), mewajibkan laki-laki untuk menundukkan pandangan (ghadhul bhashar), serta mewajibkan perempuan menutup aurat secara sempurna. Aturan-aturan ini hanya dapat diterapkan secara komprehensif dalam sistem Islam, bukan dalam sistem sekuler yang memuja kebebasan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

DARURAT KECANDUAN JUDOL MENGANCAM GENERASI

2026-05-03T12:07:00.001+07:00

Oleh: Tyas Ummu Amira

Penulis Lepas

Tren judi online (judol) di kalangan anak muda, khususnya Gen Z, kian diminati meski telah banyak memakan korban akibat kecanduan. Salah satu peristiwa yang menggegerkan terjadi di Desa Karang Dalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan sadis terungkap setelah seorang anak tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri.

Pelaku yang merupakan anak kandung korban bernama Ahmad Fahrozi (23). Ia bahkan memutilasi dan membakar jasad ibunya sebelum menguburkannya di area kebun dekat rumah korban (MetroTV News, 09/04/2025).

Kasus serupa sejatinya telah banyak terjadi di berbagai wilayah negeri ini; peristiwa di Lahat hanyalah salah satu yang terungkap ke publik. Fenomena judol telah memicu keresahan dan kecanduan di semua kalangan. Mulai dari anak usia sekolah dasar yang awalnya hanya iseng bermain game, namun ternyata di dalamnya terdapat unsur judi yang menawarkan keuntungan materi. Hal ini mendidik anak-anak untuk mengejar kebahagiaan materi secara instan tanpa kerja keras.

Realita ini lahir dari paradigma kehidupan sekuler-kapitalistik, di mana tujuan hidup manusia hanya untuk mengejar kepuasan materi sebesar-besarnya. Dalam sistem ini, standar agama dipisahkan dari kehidupan (sekularisme), sehingga aktivitas judol dianggap sah-sah saja meski memberikan dampak negatif yang nyata dan bertentangan dengan nilai-nilai religius.

Atmosfer kapitalisme menjadikan kehidupan kian sulit dan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Jarak yang teramat jauh antara kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah memperkeruh tatanan sosial, yang pada gilirannya mengakibatkan tindak kriminal semakin brutal.

Dalam hal ini, negara kapitalis dinilai lemah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung (periayah) rakyat. Regulasi yang ditelurkan cenderung ambigu dan parsial, sehingga tidak mampu mengatasi masalah hingga ke akarnya. Ditambah lagi dengan sanksi yang tidak tegas, menyebabkan kasus serupa terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan upaya membangun kesadaran di tengah umat bahwa sistem yang berjalan saat ini penuh dengan kecacatan.

Umat membutuhkan solusi fundamental yang mampu menyelesaikan problematika manusia secara menyeluruh, yakni sistem Islam yang mencakup aturan ekonomi, pergaulan, hingga pendidikan. Dalam sistem ekonomi Islam, negara (Khilafah) memastikan kebutuhan primer setiap individu terpenuhi melalui pengelolaan kepemilikan umum dan negara secara tepat. Alhasil, kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

Negara hadir meriayah rakyatnya dengan menetapkan regulasi yang mengatasi problematika umat secara menyeluruh. Khilafah menerapkan sanksi tegas yang bersifat zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa) bagi pelaku pelanggaran hukum.

Allah Ta’ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90).

Islam memandang judi sebagai masalah besar yang merusak tatanan keluarga dan ketertiban masyarakat. Judi merupakan perbuatan terlarang dan termasuk kategori kejahatan yang pelakunya dikenakan sanksi ta'zir (sanksi yang ditetapkan oleh hakim/qadhi maupun Khalifah sesuai hasil ijtihad).

Terkait kadar sanksi ta'zir, hal tersebut merupakan hak bagi Khalifah. Sanksi ini dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang qadhi, atau Khalifah yang menentukan batasannya secara langsung (Syekh Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat, hlm. 219). Untuk praktik judi, sanksi dapat berupa penjara atau cambuk sesuai hasil ijtihad. Sementara itu, untuk pembunuhan akan dikenakan qishash atau diyat. Eksekusi hukuman dilaksanakan di depan umum untuk memberikan efek jera (zawajir).

Demikianlah gambaran sistem Islam. Standar seluruh aktivitas manusia didasarkan pada akidah Islam, sehingga mendatangkan kemaslahatan jika diterapkan secara kaffah. Sudah saatnya kita beralih dari sistem yang rusak menuju sistem yang benar demi mewujudkan rahmatan lil 'alamin.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KUNCI PENYELESAIAN PERSOALAN GENERASI, BUKAN SEKADAR PERINGATAN

2026-05-03T11:42:00.007+07:00

Oleh: Nora Afrilia, S.Pd.

Aktivis Muslimah dan Guru

Perayaan demi perayaan senantiasa diadakan di negeri ini, tak terkecuali dalam dunia formal pendidikan. Namun, yakinkah kita bahwa perayaan tersebut merupakan bentuk azzam atau komitmen kuat untuk mewujudkan cita-cita? Ataukah sekadar basa-basi yang menghabiskan anggaran tanpa adanya komitmen perubahan nyata bagi bangsa?

Kita telah memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Sabtu, 2 Mei 2026. Tema tahun ini adalah "Menguatkan Partisipasi Semesta untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu untuk Semua". Tema tersebut menekankan adanya upaya kolektif dari berbagai pihak untuk menyukseskan dunia pendidikan, terutama terkait revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan kesejahteraan guru.

Namun, kabar tak sedap senantiasa terdengar dari dunia pendidikan. Berita mengenai kriminalitas, penganiayaan, hingga narkoba seolah berseliweran tiada henti. Contohnya, kasus tragis yang menimpa seorang pelajar di Jalan Banyu Urip, Caturharjo, Pandak, Kabupaten Bantul yang tewas karena dikeroyok dan dilindas (Kumparan, 21/04/2026). Di Parung Panjang, Bogor, tiga orang pelajar SMA juga menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal hingga mengalami kerusakan parah pada wajahnya (Detik, 28/04/2026).

Selain kekerasan, terungkap pula praktik joki Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Untuk memperlancar aksinya, pelaku menggunakan identitas palsu berupa KTP dan ijazah (Kompas, 22/04/2026).

Sistem yang Rusak Tak Mampu Menjaga Marwah Pendidikan

Aturan hidup saat ini yang didominasi sistem demokrasi sekuler cenderung memisahkan aturan Tuhan dari kehidupan publik. Akibatnya, pengaturan pemerintahan, ekonomi, hingga pendidikan sepenuhnya diserahkan pada akal manusia yang terbatas.

Kebijakan pendidikan yang lahir dari sistem ini seolah tak mampu mencapai penyelesaian tuntas. Meskipun teknologi berkembang pesat, output pendidikan belum mencapai tujuan terbaik, terutama dalam membentuk pribadi yang berguna bagi bangsa dan agama. Sekularisme menciptakan jarak antara masalah dan solusi. Ketika siswa marak melakukan perundungan (bullying), bunuh diri, hingga bersikap tidak sopan kepada guru, maka diperlukan landasan keyakinan yang paripurna, yakni aturan Islam, untuk membenahinya.

Sistem saat ini sering kali menyelesaikan masalah hanya melalui seremonial yang menghabiskan anggaran. Padahal, diperlukan istiqamah dan tekad kuat untuk mengubah kondisi negeri yang tengah didera persoalan ekonomi yang anjlok, pendidikan yang hanya mengejar nilai dan gelar, serta persoalan buruh yang kian menyesakkan.

Kebangkitan Pendidikan Melalui Aturan yang Baik

Pendidikan tidak hanya berbicara soal output, tetapi perangkat utamanya jauh lebih penting. Kurikulum pendidikan terbaik harus segera ditemukan. Merujuk pada sejarah, Nabi Muhammad ﷺ dan Khulafaur Rasyidin telah menggunakan akidah Islam sebagai landasan kurikulum. Kurikulum ini mengedepankan bahwa belajar adalah untuk mendapatkan rida Sang Khaliq, bukan pujian manusia. Dengan demikian, setiap materi pembelajaran diarahkan agar membuahkan pahala dan keberkahan.

Peran sekolah memang penting, namun bukan satu-satunya. Penguasa, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi mengarahkan generasi pada kebaikan. Orang tua bertanggung jawab atas moral anak, sementara masyarakat dan negara turut membenahi lingkungan. Dalam jiwa setiap Muslim, tertanam prinsip persaudaraan; ketika saudara sesama Muslim berbuat salah, kita memiliki andil untuk menasihatinya.

Tentu hal tersebut akan menjadi impian belaka jika tidak dimulai dari sekarang. Mulailah dengan memperdalam pemahaman dan mendekatkan diri kepada Allah agar sistem yang baik segera hadir di negeri ini. Perlu dicatat, kita tidak bisa memperbaiki pendidikan hanya dengan membenahi bidang pendidikan semata. Perlu pembenahan sistemik pada bagian pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Inilah cara nyata untuk memperjuangkan warisan Nabi Muhammad ﷺ agar kita senantiasa mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah ﷻ, baik di dunia maupun di akhirat.

Wallahu a’lam bish-shawab.

NASIB BURUH DALAM CENGKERAMAN KAPITALISME

2026-05-03T11:16:00.007+07:00

Oleh: Sri Purwaningsih

Aktivis Muslimah, Pekanbaru-Riau

Setiap Hari Buruh, tuntutan yang sama kembali menggema, tak terkecuali pada tahun 2026 ini. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa negara masih gagal menjawab kebutuhan paling dasar para buruh, yakni upah layak, kepastian kerja, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Pertanyaannya, apakah negara memiliki solusi hakiki? Lalu, bagaimana Islam memandang persoalan buruh yang tak kunjung usai ini?

Dilansir dari bisnis.com (28/04/2026), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan enam tuntutan utama pada Hari Buruh 2026. Tuntutan tersebut meliputi: pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penolakan sistem outsourcing dan kebijakan upah murah, perlindungan dari ancaman PHK, reformasi pajak yang berpihak pada buruh (termasuk kenaikan PTKP), serta desakan pengesahan RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.

Ketidakadilan Nasib Kaum Buruh

Jika setiap tahun aspirasi yang sama terus disuarakan, maka yang patut dipertanyakan bukan lagi sekadar kebijakan, melainkan sistem yang melahirkannya. Demonstrasi buruh yang berulang menjadi indikator bahwa kesejahteraan mereka masih sebatas fatamorgana. Jalur formal aspirasi terbukti belum mampu menghasilkan perubahan nyata; buruh tetap terjebak dalam lingkaran upah murah, bahkan banyak yang masuk kategori hampir miskin (near poor).

Ironisnya, di tengah angka pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan, kesejahteraan tidak terdistribusi secara adil. Ketimpangan ini adalah cerminan ketidakadilan yang "dilegalkan" oleh sistem. Akar persoalannya terletak pada sistem kapitalisme yang menjadi fondasi ekonomi saat ini. Dalam paradigma kapitalis, buruh dianggap sekadar alat produksi yang nilainya ditentukan pemilik modal. Prinsip "pengeluaran sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya" menjadikan upah sebagai variabel yang terus ditekan demi efisiensi.

Akibatnya, kemiskinan yang terjadi bukan lagi bersifat individual karena faktor kemalasan, melainkan sistemik. Ketika negara mencoba merespons melalui berbagai regulasi, yang lahir sering kali hanyalah solusi tambal sulam. Kebijakan cenderung dibuat untuk menjaga kepentingan pemilik modal dengan dalih stabilitas ekonomi dan iklim investasi. Pada titik ini, negara kehilangan fungsinya sebagai pelindung dan beralih menjadi fasilitator kepentingan ekonomi tertentu.

Bahkan, regulasi yang tampak pro-buruh seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dapat dipandang sebagai langkah meredam gejolak sosial demi menjaga citra populis. Alih-alih menjadi solusi, regulasi parsial ini berisiko menjadi bumerang; ketika aturan dirasa memberatkan pemberi kerja, pekerja rumah tangga justru menghadapi risiko pemberhentian atau kesulitan memperoleh pekerjaan baru. Selama aturan tidak dibangun di atas prinsip keadilan hakiki, melainkan kepentingan pragmatis, ketimpangan akan terus diproduksi.

Solusi Wahyu: Keadilan di Atas Syariat

Islam hadir sebagai sistem kehidupan komprehensif yang bersumber dari wahyu (Al-Qur’an dan Sunnah), bukan dari kepentingan atau asas manfaat sesaat. Islam memandang persoalan buruh secara utuh sebagai persoalan manusia. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bersifat mendasar dan selaras dengan fitrah.

Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi wajib tunduk pada aturan halal dan haram. Kesejahteraan tidak dibangun di atas eksploitasi, melainkan pada keadilan syariat. Negara diposisikan sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab langsung atas rakyatnya. Hak dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dijamin melalui mekanisme ekonomi syariat, sehingga tidak ada lagi dikotomi kelas antara buruh dan pemilik modal.

Dalam hubungan kerja, termasuk untuk pekerja rumah tangga, Islam menetapkan ketentuan yang jelas melalui konsep ijarah (akad upah-mengupah). Akad ini didasarkan pada manfaat jasa, di mana jenis pekerjaan, waktu, dan besaran upah harus ditentukan secara eksplisit guna menghindari gharar (ketidakjelasan). Upah tidak ditentukan oleh standar minimum (UMR/UMK) yang sering kali tidak mencukupi, melainkan pada nilai manfaat jasa sesuai kesepakatan yang adil.

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar oleh negara, posisi tawar pekerja menjadi kuat dan tidak mudah dieksploitasi. Oleh karena itu, perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar revisi kebijakan, melainkan transformasi sistemik. Dakwah Islam kaffah harus terus digelorakan agar aturan kehidupan dikembalikan pada syariat Allah, sehingga keadilan dan kesejahteraan nyata dapat terwujud bagi seluruh rakyat.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PERLINDUNGAN PRT: DILEMA DI BALIK UU PPRT

2026-05-03T10:39:00.004+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Dalam upaya melindungi masyarakat, khususnya pekerja rumah tangga, pemerintah baru-baru ini mengesahkan UU PPRT pada Selasa, 22 April 2026. Diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut, pekerja di sektor ini bisa mendapatkan hak-hak yang setara dengan pekerja di sektor formal, seperti buruh, pegawai kantor, maupun ASN.

Meskipun statusnya diakui sebagai pekerja informal, pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti pengaturan jam kerja, gaji, THR, dan jaminan sosial. Kehadiran UU PPRT diharapkan dapat menjamin kesejahteraan, keselamatan, serta perlindungan bagi mereka, sehingga pemberi kerja tidak lagi bertindak semena-mena, seperti tidak membayar gaji atau melakukan kekerasan verbal maupun fisik.

Namun, pertanyaannya adalah: apakah penerbitan UU PPRT benar-benar menyelesaikan persoalan mendasar para pekerja rumah tangga? Faktanya, banyak dari mereka terpaksa melakoni pekerjaan ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal dan tidak terjangkau. Mengandalkan gaji suami sering kali dirasa tidak mencukupi, sehingga perempuan terjun ke sektor informal sebagai upaya untuk keluar dari garis kemiskinan.

Seharusnya pemerintah menyadari bahwa yang dibutuhkan perempuan bukan sekadar UU PPRT, melainkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh di mana nafkah suami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sayangnya, realita di lapangan jauh dari harapan tersebut. Paradigma pemerintah yang berpedoman pada sistem kapitalisme menunjukkan kegagalan negara dalam menyejahterakan rakyat. Dalam sistem ini, perempuan justru dipandang sebagai "mesin ekonomi" untuk memacu pertumbuhan negara, sehingga rentan menjadi subjek eksploitasi demi menggerakkan roda ekonomi keluarga dan masyarakat. UU PPRT dinilai tidak menyentuh akar masalah mengapa perempuan harus bekerja di sektor tersebut, yakni kemiskinan sistemik. Oleh karena itu, solusi kapitalisme dianggap hanya bersifat tambal sulam.

Umat Islam memiliki solusi alternatif yang lebih komprehensif. Sistem Islam mengatur manusia untuk tunduk pada syariat Allah ﷻ, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Jika nafkah suami tidak mencukupi, maka pihak wali berkewajiban untuk membantu. Di sisi lain, negara harus menyiapkan lapangan kerja yang luas bagi kaum laki-laki yang sudah baligh dan para suami.

Lebih lanjut, kepemilikan umum dan harta milik negara harus dikelola secara mandiri oleh negara, bukan diserahkan kepada pihak swasta, asing, maupun individu. Hal ini bertujuan agar kekayaan berputar di seluruh lapisan rakyat, sehingga kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan dapat terjamin dengan biaya gratis atau sangat terjangkau. Dengan demikian, beban hidup rakyat tidak lagi terasa berat.

Dalam hukum syara', akad kerja (ijarah) didasarkan pada manfaat jasa yang diberikan antara pemberi kerja dan pekerja dengan upah yang sesuai. Apabila terjadi kontrak yang tidak sesuai atau terjadi kezaliman, maka qadhi (hakim) akan memutuskan perkara tersebut serta memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar.

Islam memberikan solusi tuntas dengan menjaga kemuliaan perempuan. Kodrat perempuan dalam hukum syara' adalah sebagai pengatur rumah tangga (ummun warabbatul bait) serta pendidik generasi agar menjadi pejuang peradaban Islam. Mengembalikan kemuliaan perempuan di dalam rumah dengan jaminan kesejahteraan dari negara adalah solusi yang jauh lebih sempurna dibandingkan sekadar payung hukum seperti UU PPRT.

Saatnya mewujudkan Islam kaffah dalam bingkai negara yang diberkahi Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).

Wallahu a’lam bish-shawab.

REFLEKSI HARDIKNAS: POTRET PENDIDIKAN SEMAKIN BURAM

2026-05-03T10:20:00.007+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Setiap tahun Hari Pendidikan Nasional diperingati, namun kenyataannya dunia pendidikan kita semakin buram dan memprihatinkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelajar serta mahasiswa, sehingga ruang aman di sekolah maupun kampus kian tak terjamin.

Belum lagi kasus kecurangan dalam ujian, seperti maraknya joki UTBK dan budaya plagiarisme yang terjadi merata di berbagai lembaga pendidikan. Di sisi lain, jumlah pelaku dan pengedar narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa terus bertambah. Ditambah lagi perilaku pelajar yang menghina guru, atau bahkan memenjarakan guru hanya karena tindakan pendisiplinan, menunjukkan keberanian yang salah arah.

Peringatan Hardiknas seharusnya memberikan dampak besar bagi semua pihak bahwa dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Krisis kepribadian pelajar yang cenderung sekuler, liberal, dan pragmatis merupakan kegagalan dari penerapan tujuan serta kurikulum pendidikan saat ini. Pelajar semakin menjauh dari predikat intelektual yang beradab dan bermoral.

Dampak sistem pendidikan sekuler-kapitalistik yang memisahkan agama dari kehidupan serta berorientasi materi melahirkan output generasi yang menginginkan sukses instan. Hal ini membentuk karakter yang menghalalkan segala cara demi materi. Di sisi lain, sanksi negara bagi pelaku kriminal usia sekolah terasa sangat longgar karena sering kali hanya dianggap sebagai kenakalan anak semata. Minimnya pendidikan nilai agama memperlebar ruang kebebasan yang mengikis moral dan memicu tindak kejahatan.

Dalam perspektif Islam, pendidikan adalah hal mendasar yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Fondasi pendidikan Islam adalah akidah yang menghasilkan insan kamil, pribadi yang cerdas sekaligus bertakwa, sehingga tidak akan melakukan kecurangan demi meraih kesuksesan. Arah pendidikan Islam berfokus pada pembentukan sifat dan perilaku, di mana pelajar harus memiliki keselarasan antara pola pikir dan pola sikap.

Islam menerapkan sistem sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan, termasuk pelajar yang telah memenuhi kriteria hukum. Negara (Khilafah) akan membangun suasana hidup penuh ketakwaan dan mendorong setiap orang berlomba dalam kebaikan. Hal ini memerlukan sinergi antara pendidikan dalam keluarga, lingkungan, serta sistem pendidikan negara yang berstandar pada nilai akidah dan syariat Islam.

Solusi Islam berperan menuntaskan akar masalah dunia pendidikan yang carut-marut ini. Ketika aturan Islam ditinggalkan dan masyarakat mulai menormalisasi kekerasan, maka hukuman yang diberikan tidak lagi memberikan efek jera. Dengan penerapan hukum Islam, pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya sehingga kasus-kasus di dunia pendidikan dapat terselesaikan secara tuntas.

Saatnya semua elemen masyarakat bekerja sama untuk mencerdaskan generasi dengan aturan yang bersumber dari Allah ﷻ. Diperlukan dakwah agar negara mau menerapkan Islam kaffah sehingga generasi penerus peradaban Islam dapat terselamatkan. Sungguh, Islam adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 9:

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hamba-Nya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang terhadapmu.”

Wallahu a’lam bish-shawab.

NASIB BURUH DALAM CENGKERAMAN KAPITALISME: MENGAPA SOLUSI PARSIAL TAK PERNAH CUKUP?

2026-05-03T09:49:00.005+07:00

Oleh: Murni Supirman

Aktivis Muslimah

Peringatan Hari Buruh 2026 kembali diwarnai oleh gelombang protes yang dipelopori KSPI. Enam tuntutan utama disuarakan, mulai dari desakan pengesahan UU Ketenagakerjaan pasca-putusan MK, penolakan outsourcing dan upah murah, perlindungan dari badai PHK, reformasi pajak (kenaikan PTKP), hingga pengesahan RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset (Bisnis, 30/04/2026).

Namun, jika kita melihat ke belakang, narasi ini adalah pengulangan ritual tahunan yang menunjukkan satu fakta pahit, yakni nasib buruh sedang dalam kondisi darurat pertolongan (SOS). Omnibus Law telah menampakkan taringnya terhadap nasib buruh di negeri ini terkait penghapusan upah minimum sektoral, pengurangan pesangon, dan ketidakpastian status kerja (kontrak seumur hidup).

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi secara global membuktikan bahwa kesejahteraan buruh tetap menjadi fatamorgana. Akar masalahnya bukan sekadar kebijakan yang salah arah, melainkan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi pondasinya. Dalam paradigma kapitalis, buruh dipandang sebagai komponen biaya produksi. Prinsip ekonomi kapitalis "pengeluaran sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya" secara inheren menempatkan nasib pekerja di bawah kendali pemilik modal.

Sistem ini meniscayakan kesenjangan yang kian lebar dan kemiskinan struktural. Regulasi yang muncul, seperti wacana UU PPRT, sering kali hanya berfungsi sebagai "obat penawar" sementara untuk meredam gejolak sosial dan menjaga citra populis penguasa dengan aroma sosialis. Namun, ini hanyalah perbaikan tambal sulam.

Jika aturan tersebut dianggap memberatkan pemilik modal, dampaknya justru berbalik pada pekerja, seperti ancaman PHK atau sulitnya lapangan kerja baru. Hal ini terjadi karena aturannya tidak berpijak pada keadilan hakiki, melainkan kepentingan pragmatis penguasa dan pengusaha. Ketimpangan terjadi karena aturan yang lahir tidak berlandaskan pada syariat, melainkan pada asas manfaat kelompok tertentu. Tanpa standar moral, hukum menjadi elastis mengikuti kepentingan modal. Inilah yang menyebabkan buruh terus terjebak dalam dikotomi kelas yang tidak seimbang.

Islam menawarkan solusi kehidupan berbasis wahyu yang memandang permasalahan ini sebagai masalah manusia, bukan sekadar masalah teknis antara buruh dan majikan. Dalam sistem politik dan ekonomi Islam, ada beberapa poin fundamental bagaimana pekerja (ajir) dan majikan (musta'jir) diatur.

Pertama, adanya akad ijarah yang jelas, di mana dalam hal upah-mengupah adalah transaksi atas manfaat jasa. Jenis pekerjaan, waktu, dan upah harus didefinisikan secara eksplisit untuk menghindari ketidakpastian (gharar). Selanjutnya, standar upah berbasis jasa; upah tidak ditentukan oleh standar minimum (UMR/UMK) yang sering kali di bawah kelayakan hidup, melainkan berdasarkan nilai manfaat jasa yang diberikan melalui kesepakatan yang jujur dan adil. Kemudian penghapusan kezaliman; majikan haram menzalimi pekerja, dan negara menjamin tidak ada penindasan dalam negosiasi kontrak kerja.

Perbedaan fundamental Islam terletak pada jaminan kesejahteraan warga negara. Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh individu, baik ia buruh maupun pengusaha. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar oleh negara, posisi tawar pekerja menjadi kuat dan tidak bisa dieksploitasi oleh pemilik modal.

Maka, tuntutan perubahan tidak boleh berhenti pada kebijakan parsial atau sekadar revisi undang-undang. Diperlukan dakwah Islam kaffah secara masif untuk melakukan transformasi sistemik. Mengembalikan hukum pada syariat Allah adalah satu-satunya jalan untuk menghapus dikotomi kelas dan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wallahu a'lam bish-shawab.