GUDANG OPINI

JANGAN LUPAKAN PALESTINA

2026-05-25T15:53:56.186+07:00

Oleh: Nuning Murniyati Ningsih

Penulis Lepas

Liga Arab mendesak adanya perlindungan internasional bagi rakyat Palestina, sekaligus meminta komunitas global untuk memaksa Israel menghentikan pendudukan ilegal mereka atas tanah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Sebagaimana dilansir oleh Antara News (15/5/2026), organisasi regional tersebut juga mendesak zionis Israel agar segera melaksanakan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) terkait ilegalitas pendudukan tersebut, serta memberikan kompensasi penuh atas segala kerusakan yang telah ditimbulkan.

Sejalan dengan hal itu, para menteri luar negeri negara anggota BRICS menyerukan kepada komunitas internasional agar terus mendukung bangsa Palestina dalam upayanya mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Dokumen hasil Pertemuan Tingkat Menlu BRICS yang disiarkan pada pertengahan Mei tersebut menegaskan bahwa para menteri secara resmi mengakui Jalur Gaza sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki.

Melalui pernyataan bersama usai pertemuan di New Delhi, India, para menlu BRICS juga mendesak diadakannya gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza, serta penarikan penuh pasukan militer Israel. Mereka menyerukan kepada para pihak terkait untuk memiliki iktikad baik dalam negosiasi lanjutan guna mencapai gencatan senjata yang permanen. Selain itu, forum tersebut mendesak pembebasan seluruh sandera serta penyediaan akses bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan tanpa hambatan.

Jika ditarik secara historis, banyak pihak merujuk tanggal 15 Mei 1948 sebagai awal mula tragedi yang oleh warga Palestina disebut sebagai Nakba (malapetaka). Pada periode tersebut, ratusan ribu warga Palestina diusir dan terpaksa melarikan diri dari rumah mereka akibat agresivitas zionis serta pecahnya Perang Arab-Israel 1948. Garis waktu ini berkaitan erat dengan berakhirnya Mandat Britania (British Mandate for Palestine), ketika wilayah Palestina berada di bawah administrasi Inggris (United Kingdom) pascaruntuhnya Kekaisaran Ottoman. Dukungan politik Inggris yang tertuang dalam Deklarasi Balfour (Balfour Declaration) menjadi karpet merah bagi zionis untuk merebut paksa tanah Palestina. Sejak momen kelam 15 Mei tersebut, Palestina telah dicengkeram penjajahan selama 78 tahun.

Perjuangan rakyat Palestina tentu memiliki tempat yang sangat emosional di hati umat Islam. Bagi kaum muslim, Palestina bukan sekadar wilayah konflik politik biasa, melainkan tanah suci yang diberkahi karena di sana berdiri Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sekaligus tempat terjadinya peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena itu, penderitaan rakyat Palestina dipandang bukan hanya sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan juga ujian persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Namun di sisi lain, muncul kekecewaan besar terhadap sikap para penguasa di dunia Islam. Banyak masyarakat muslim menilai negara-negara Islam belum menunjukkan persatuan dan ketegasan yang nyata dalam membela Palestina. Sebagian pemimpin dianggap lebih sibuk menjaga hubungan diplomatik serta kepentingan ekonomi internasional ketimbang memperjuangkan nasib Palestina secara konkret. Dalam pandangan umat, dunia Islam tampak terfragmentasi oleh kepentingan nasional masing-masing, sehingga gaung suara mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan konflik.

Tragedi Nakba bukan sekadar peristiwa sejarah yang berhenti pada tahun 1948. Bagi bangsa Palestina, ini adalah hulu dari rangkaian panjang penindasan yang dampaknya masih menganga hingga hari ini. Berdirinya Israel di atas reruntuhan desa-desa Palestina telah mencerai-beraikan institusi keluarga dan memaksa generasi berikutnya tumbuh sebagai pengungsi, baik di tanah air mereka sendiri maupun di negara-negara suaka.

Bagi masyarakat setempat, Nakba adalah pengalaman traumatis yang terus berulang dalam wujud pendudukan fisik, perluasan permukiman ilegal, pembatasan ruang gerak, blokade ekonomi, hingga agresi militer berkala di Jalur Gaza (Gaza Strip) dan Tepi Barat (West Bank). Hak-hak dasar mereka atas tanah, tempat tinggal, keamanan, dan kemerdekaan mutlak dirampas. Kondisi inilah yang membuat para aktivis dan akademisi kerap menggunakan istilah "The Ongoing Nakba" (Nakba yang terus berjalan) untuk menggambarkan bahwa siklus kekerasan tersebut tidak pernah berhenti membayangi Palestina.

Dalam sudut pandang kemanusiaan dan keimanan, penindasan yang berkepanjangan ini merupakan ujian besar bagi nurani dunia. Islam mengajarkan kewajiban membela orang-orang yang tertindas (mazlum), menegakkan keadilan, dan menolong mereka yang dirampas hak hidupnya. Solidaritas terhadap Palestina lahir dari keyakinan ideologis bahwa penjajahan tidak boleh dinormalisasi, dan setiap manusia berhak hidup dengan martabat, keamanan, serta kebebasan penuh.

Selama kekerasan struktural ini terus ditoleransi, generasi demi generasi di Palestina akan tetap hidup dalam lingkaran trauma dan ketakutan. Oleh karena itu, mengenang Nakba adalah cara mengingatkan dunia bahwa kedamaian sejati tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keadilan. Berlanjutnya penjajahan di Palestina menjadi potret buram kegagalan sistem internasional saat ini dalam menciptakan kerahmatan. Fenomena ini sekaligus menunjukkan kelemahan konsep negara-bangsa (nation-state) yang telah mengikis kekuatan kolektif (power) umat Islam. Pembebasan Palestina tidak bisa lagi digantungkan pada negara-negara adidaya, lembaga internasional, ataupun organisasi regional, sebab eksistensi mereka sering kali justru mengukuhkan hegemoni penjajahan tersebut.

Maka dari itu, pembebasan Palestina harus diletakkan sebagai agenda utama dalam penegakan sistem kepemimpinan Islam global, yaitu Khilafah Islamiyah. Hanya institusi kepemimpinan Islam yang sah yang diharapkan mampu mengoordinasikan kekuatan militer secara terpusat untuk mengusir penjajah. Kepemimpinan ini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga urusan agama, melindungi darah rakyat, serta membela mereka yang dizalimi. Selama dunia Islam masih tersekat dalam kepentingan nasionalisme, perjuangan Palestina akan selalu membentur dinding kemandulan karena tidak adanya dukungan politik yang terorganisasi.

Agenda utama perjuangan hari ini adalah memahamkan umat mengenai urgensi hidup di bawah naungan Khilafah sebagai wujud konsekuensi keimanan. Institusi kepemimpinan Islam inilah yang akan menyatukan serta memobilisasi kekuatan umat secara sistemis, mengembalikan kewibawaan yang sempat hilang, serta siap memimpin dunia guna menebarkan rahmat ke seluruh alam.

Wallahua’lam bish-shawabi.

"PESTA BABI" POTRET BURAM WAJAH KAPITALIS

2026-05-25T15:04:41.574+07:00

Oleh: Amirah Desi

Penulis Lepas

Heboh! Film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonial di Zaman Kita mendadak menjadi perbincangan hangat publik setelah agenda penayangannya di beberapa daerah dibubarkan secara sepihak dengan berbagai alasan. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono ini merupakan dokumenter investigatif yang tajam. Sinema ini mengangkat konflik lahan masyarakat adat Papua serta keterkaitannya yang erat dengan proyek strategis nasional (PSN).

Melansir dari sinopsis Narasi (22/05/2026), film tersebut membedah konflik masyarakat Papua yang meliputi proyek lumbung pangan (food estate), biodiesel sawit, hingga bioetanol tebu yang masif masuk ke wilayah Papua. Berbagai proyek tersebut dinilai membawa dampak serius berupa deforestasi besar-besaran, hilangnya hutan sagu sumber pangan lokal, serta perampasan tanah adat masyarakat Papua. Tidak hanya itu, film ini pun berani menyinggung sejarah panjang operasi militer di Papua yang dianggap berkaitan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika judul film tersebut dianggap sangat sensitif oleh sebagian pihak karena menyentuh persoalan yang selama ini menjadi luka sosial dan politik di Papua.

Secara simbolis, istilah "pesta babi" memiliki makna yang kuat dalam budaya masyarakat Papua. Dalam film tersebut, hutan dan tanah adat Papua digambarkan sedang "dipesta" oleh proyek-proyek raksasa. Mereka yang menikmati "perjamuan" itu adalah korporasi dan para pemilik modal, sedangkan masyarakat adat justru menjadi pihak yang dikorbankan. Film dokumenter ini kembali membuka luka lama tentang bagaimana tanah Papua sejak awal abad ke-20 telah menjadi ruang eksperimen kolonialisme ekonomi.

Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat dari Jawa dan sebagian Timor didatangkan untuk membuka lahan pertanian serta membangun sistem irigasi di wilayah Kuprik dan Sadem, Merauke. Kebijakan tersebut menjadi cikal bakal kolonisasi pertanian di Papua. Hutan rawa yang selama berabad-abad menjadi sumber pangan, tempat berburu, sekaligus ruang spiritual masyarakat adat mulai dibuka paksa menjadi sawah dan kawasan permukiman baru. Kontak dengan pendatangan aparat kolonial membawa perubahan destruktif dalam pola hidup masyarakat, termasuk melemahnya kontrol masyarakat adat atas tanah mereka sendiri.

Dalam konteks saat ini, praktik eksploitasi di Papua dipandang berjalan dalam pola yang tidak jauh berbeda. Proses perampasan SDA tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan sistemis yang saling berkaitan:

1.Membangun Narasi Swasembada:

Negara membangun narasi tentang pentingnya swasembada pangan dan ketahanan energi. Narasi tersebut dibuat seolah-olah seluruh kebijakan dijalankan demi kepentingan rakyat, sehingga eksploitasi hutan dianggap sebagai langkah yang sah demi pembangunan nasional.

2.Menyiapkan Regulasi Karpet Merah:

Negara menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan hukum untuk memuluskan proyek-proyek tersebut. Aparat negara kemudian dilibatkan agar kepentingan para pemilik modal dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

3.Militerisasi Kawasan Target:

Aparat keamanan dikerahkan untuk mensterilisasi kawasan yang menjadi target proyek, baik wilayah hutan maupun kawasan yang telah lama dihuni masyarakat adat. Langkah ini sering kali dijadikan alasan untuk memperkuat penguasaan wilayah dan membatasi ruang gerak warga setempat.

4.Pengusiran dan Perampasan Lahan:

Dimulailah proses pengusiran dan perampasan tanah secara besar-besaran. Dalam situasi intimidatif seperti ini, rakyat kecil kerap menjadi korban kekerasan. Kekuasaan politik dan ekonomi akhirnya saling berkelindan, sementara kepentingan rakyat tersingkir oleh syahwat oligarki.

5.Infiltrasi Pemilik Modal:

Setelah wilayah dinyatakan "aman", para pemilik modal masuk untuk mengelola lahan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Hutan dibuka untuk perkebunan sawit skala industri. Sementara itu, tanaman pangan seperti jagung atau singkong sering kali hanya dijadikan etalase pencitraan program di hadapan publik melalui media.

6.Dampak Kerusakan Sistemis:

Oligarki memperoleh keuntungan berlipat ganda, sedangkan rakyat harus menghadapi kerusakan lingkungan, limbah industri, hilangnya mata pencaharian, dan hancurnya ruang hidup mereka. Ketimpangan sosial pun kian melebar di mana masyarakat adat menanggung beban paling berat.

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana sistem kapitalis-sekuler bekerja. Dalam sistem ini, keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama, sedangkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan selalu ditempatkan di posisi sekunder. Privatisasi aset publik dan penguasaan SDA oleh segelintir pihak menjadi persoalan serius yang dihadapi banyak negeri Muslim, termasuk Indonesia. Negara akhirnya lebih sering bertindak sebagai fasilitator kepentingan pemilik modal dibanding sebagai pelindung rakyat.

Kondisi ini sangat kontras dengan pandangan Islam. Dalam Islam, tanah, hutan, dan kekayaan alam merupakan amanah yang harus dikelola penuh demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk segelintir kelompok. Oleh karena itu, solusi hakiki atas berbagai persoalan agrarian ini adalah kembali kepada syariat Islam secara menyeluruh melalui institusi Khilafah.

Dalam sistem Islam, tanah adat dan hak masyarakat pribumi akan mendapatkan perlindungan mutlak. Hutan dipandang sebagai kepemilikan umum (milkiyah ammah) yang manfaatnya wajib dikembalikan dan dinikmati oleh seluruh rakyat. Negara berkewajiban mengelola SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bukan menyerahkannya kepada korporasi ataupun oligarki.

Dengan demikian, film Pesta Babi bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan sebuah kritik sosial yang tajam terhadap arah pembangunan yang dinilai semakin menjauh dari keadilan bagi rakyat kecil. Film ini mengajak publik untuk melihat kembali siapa yang sebenarnya kenyang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang harus menanggung penderitaannya.

Wallahua’lam bish-shawabi.

RUPIAH MELEMAH, BEBAN RAKYAT SEMAKIN BERAT

2026-05-24T15:13:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Depresiasi rupiah terhadap dolar AS membuat kondisi perekonomian di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini berdampak langsung pada naiknya harga-harga bahan baku sektor industri serta biaya energi. Akibatnya, rakyat kian terhimpit dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hingga tak jarang berujung pada jeratan pinjaman daring (pinjol). Mirisnya, pemerintah justru memandang apa yang dialami masyarakat saat ini masih dalam kondisi yang aman.

Konstelasi politik internasional, seperti ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, turut memengaruhi aktivitas pasar global sehingga memicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sayangnya, ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas kondisi masyarakat dinilai berujung pada kekeliruan penyelesaian masalah ekonomi ini. Masyarakat pada akhirnya harus menanggung sendiri beban hidup yang berat akibat minimnya peran negara. Alih-alih meredam gejolak, kebijakan yang dibuat acap kali memperburuk keadaan dengan jumlah utang negara yang semakin melambung.

Berbeda dengan tatanan saat ini, sistem ekonomi Islam akan menerapkan sistem mata uang yang jauh lebih stabil, yakni berbasis emas dan perak. Negara akan menjaga stabilitas harga komoditas melalui mekanisme tertentu yang ditetapkan syariat, seperti larangan keras terhadap riba, jaminan kelancaran distribusi barang, serta pengaturan kepemilikan. Kesejahteraan masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemimpin. Sebab, dalam pandangan Islam, pemimpin adalah raa'in (pengurus) sekaligus junnah (perisai) yang wajib melindungi masyarakat dari kesengsaraaan hidup.

Sejarah peradaban Islam sejak masa Rasulullah saw. hingga masa Kekhalifahan Utsmaniyah telah membuktikan keandalan sistem ini. Mata uang yang beredar kala itu adalah dinar yang berbahan baku emas dan dirham yang berbahan baku perak. Alasan mendasar penggunaan mata uang ini adalah sifatnya yang tahan terhadap inflasi, serta memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya. Uang yang beredar di tengah masyarakat dijamin secara fisik dengan cadangan emas dan perak yang nyata.

Untuk mengawal peredaran uang tersebut, negara (Khilafah) akan melakukan pengawasan ketat terhadap pasar. Pengawasan ini difokuskan pada ketepatan timbangan serta pencegahan praktik penimbunan barang, yang secara teknis dieksekusi oleh qadhi hisbah (hakim pasar). Di samping itu, peran Baitul Mal sangat vital dalam mengatur pos pengeluaran negara guna mencukupi seluruh kebutuhan pokok rakyat.

Sungguh, Islam hadir sebagai solusi paripurna bagi persoalan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan nalurinya. Islam akan memancarkan rahmat dan berkah secara nyata apabila diterapkan dalam kehidupan secara menyeluruh (kaffah), bukan secara parsial, apalagi sekadar dijadikan simbol belaka. Hal ini membutuhkan aksi nyata dari umat Islam untuk tunduk dan mengimani syariat Islam seutuhnya, tanpa memisahkan atau memilih-milih aturan yang hanya cocok dan menguntungkan hawa nafsu saja. Manusia yang mengambil hukum syariat secara setengah-setengah hanya akan mendapatkan penyelesaian yang tidak utuh pula.

Allah ﷻ berfirman:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

“Wahai Dawud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Sad: 26)

GLOBAL SUMUD FLOTILLA PART 2

2026-05-24T14:16:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Zionis Israel kembali menuai sorotan internasional setelah menyita kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan yang sedang menuju Gaza di perairan internasional dekat wilayah Yunani. Sebanyak 211 aktivis dilaporkan ditangkap oleh militer zionis, dan 31 aktivis lainnya mengalami luka-luka. Tindakan zionis Israel ini layaknya peribahasa "lempar batu sembunyi tangan". Mereka menahan rombongan kapal Global Sumud Flotilla sembari menuding pelayaran kapal tersebut beroperasi di bawah kontrol Hamas.

Di sisi lain, lembaga kemanusiaan PBB seperti OHCHR telah memverifikasi gugurnya hampir 300 jurnalis sejak Oktober 2023, tepat ketika zionis mulai meluncurkan agresi masif ke Gaza. Blokade dan serangan Israel yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun di Gaza ini telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, melukai 172.000 lainnya, serta menghancurkan 90 persen infrastruktur sipil di wilayah tersebut.

Tindakan semena-mena zionis terhadap hukum laut internasional menjadi bukti nyata bahwa entitas ini tidak mengenal batas dalam melanggengkan blokade atas Gaza. Sementara itu, label teroris yang digunakan untuk melegitimasi agresi mereka hanyalah justifikasi palsu. Narasi tersebut berulang kali digunakan zionis untuk mengkriminalisasi setiap bentuk solidaritas terhadap Palestina.

Ironisnya, sampai hari ini tidak ada satu pun negeri Muslim yang mengirimkan angkatan lautnya untuk melindungi kapal-kapal kemanusiaan tersebut. Fenomena ini sekali lagi membuktikan bahwa sistem negara-bangsa (nation-state) yang ada saat ini memang tidak dirancang untuk melindungi umat Islam, melainkan justru menjaga eksistensi zionis. Maka, akar masalah dari keberanian zionis bertindak tanpa batas adalah karena tiadanya negara yang berdiri di atas landasan akidah Islam. Akibatnya, negeri-negeri Muslim, termasuk Palestina, terus menjadi sasaran penjajahan kapitalis Barat.

Dalam perspektif Islam, Gaza adalah bagian dari tanah kaum muslimin yang wajib dilindungi secara fisik dan politik. Membiarkan blokade ini terus berlanjut tanpa tindakan nyata merupakan kemungkaran yang wajib diubah dengan mengerahkan kemampuan tertinggi umat. Khilafah Islamiyah adalah satu-satunya institusi yang secara syar'i memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melindungi jiwa kaum muslimin yang ditindas oleh kekuatan zalim melalui jalur jihad fii sabilillah.

Oleh karena itu, perjuangan mewujudkan Khilafah adalah kewajiban yang harus ditempuh umat dengan membangun kepemimpinan politik Islam yang bertumpu pada ideologi yang sahih. Kemarahan umat atas penyitaan kapal ini harus diarahkan bukan sekadar pada kecaman dan keprihatinan, melainkan pada kesadaran mendalam akan pentingnya aktivitas dakwah yang mengikuti metode perjuangan Rasulullah ﷺ.

Tentu saja, dakwah yang harus disampaikan hari ini wajib menyentuh aspek Islam politik, sebagaimana dakwah Rasulullah saw. yang membangun fondasi politik Islam. Umat tidak boleh terjebak pada aktivitas yang melenakan atau mengambil solusi pragmatis semu. Sebaliknya, umat harus mengambil solusi ideologis, yaitu mengupayakan terwujudnya institusi negara sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ﷺ di Madinah. Keberadaan negara Khilafah inilah yang secara nyata mampu menggetarkan zionis dan Amerika Serikat yang selama ini menyokong kebiadaban tersebut.

Umat harus menyadari bahwa aksi bantuan kemanusiaan seperti Global Sumud Flotilla pada dasarnya tidak memberikan solusi hakiki untuk pembebasan Palestina dari penjajahan. Zionis hanya takut kepada kekuatan politik dan militer dari sebuah negara ideologis Islam. Semoga Allah ﷻ segera memberikan pertolongan bagi tegaknya kembali institusi tersebut di tengah umat. Hanya Khilafah yang akan mampu membebaskan Gaza dan seluruh Palestina dari cengkeraman zionis beserta sekutunya.

Allah ﷻ berfirman:

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal.” (QS. Ali Imran: 160)

REFLEKSI PERINGATAN NAKBA

2026-05-24T14:05:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Ada kesedihan dan duka mendalam dalam setiap peringatan peristiwa Nakba Palestina. Hingga kini, kaum muslimin Palestina masih harus mengalami pengusiran dan penjajahan di tengah diamnya para pemimpin Muslim dunia yang seolah hanya bisa menjadi penonton.

Peringatan Nakba memberikan makna besar sekaligus pengingat bagi kaum muslimin di Palestina. Tragedi kekerasan, perampasan hak hidup, serta pencaplokan tanah air terus membayangi kehidupan mereka sampai hari ini. Di sisi lain, sistem global saat ini terbukti tidak dapat diandalkan untuk menghentikan kebiadaban Israel yang terus-menerus melakukan tindakan genosida.

Kegagalan ini tidak lepas dari konsep negara-bangsa (nation-state) yang diadopsi dunia hari ini. Konsep tersebut dinilai tidak mampu menciptakan kerahmatan, melainkan justru membuat umat Islam kehilangan kekuatan kolektifnya (power). Untuk menolong Palestina, umat Islam semestinya bersatu melakukan perlawanan nyata, bukan justru menggantungkan harapan pada lembaga internasional seperti PBB atau organisasi regional seperti OKI.

Sebab, para pemimpin negeri-negeri Islam saat ini cenderung tersandera oleh kepentingan politik dan bersekutu dengan pelindung utama Israel, yaitu Amerika Serikat. Akibatnya, mereka justru dinilai ikut mengukuhkan eksistensi penjajahan Israel agar tetap bercokol di Palestina. Pemimpin negeri Islam sejauh ini hanya mampu melayangkan kecaman retorika tanpa adanya aksi nyata, seperti mengirimkan armada militer resmi untuk mengusir penjajah dari bumi Palestina.

Oleh karena itu, langkah strategis yang harus ditempuh kaum muslimin untuk membebaskan Palestina adalah dengan menegakkan kembali institusi kepemimpinan Islam global, yaitu Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Hanya di bawah komando seorang Khalifah, tentara dari berbagai negeri Islam dapat digerakkan secara terpusat untuk melakukan jihad guna mengalahkan kekuatan pendukung zionis Israel. Agenda utama perjuangan hari ini adalah membangun kesadaran umat mengenai urgensi hidup di bawah naungan institusi Islam sebagai wujud aktualisasi keimanan.

Dengan membawa panji Rasulullah ﷺ untuk mempersatukan negeri-negeri Islam, kekuatan militer yang terkonsolidasi akan mampu mengusir entitas penjajah dari tanah Palestina. Di bawah naungan Khilafah, dunia Islam akan menjelma sebagai entitas negara adidaya yang kuat, yang mampu menandingi dominasi Amerika Serikat dalam melindungi Israel dari tekanan politik internasional maupun kekebalan hukum.

Umat Islam harus meyakini bahwa jalan keluar satu-satunya adalah kembali kepada hukum Allah ﷻ. Hanya dengan rahmat serta pertolongan Allah ﷻ, bumi Palestina akan kembali merdeka di bawah naungan kepemimpinan Islam, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat." (QS. An-Nasr: 1–3)

TEROR FILM PESTA BABI

2026-05-24T13:50:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Media sosial dihebohkan oleh kemunculan film Pesta Babi yang menimbulkan kericuhan di kalangan pemerintah maupun penonton. Pro dan kontra mencuat tajam terkait isi film tersebut, hingga berujung pada pelarangan acara nonton bareng (nobar) film Pesta Babi di berbagai daerah. Padahal, film ini sejatinya membahas tentang alih fungsi hutan Papua untuk proyek strategis nasional (PSN) food estate, yang diduga kuat hanya menguntungkan segelintir kelompok elite oligarki, sementara rakyat Papua justru kehilangan ruang hidup mereka.

Pelarangan nobar film Pesta Babi ini dengan jelas menunjukkan adanya upaya pembungkaman terhadap suara-suara kritis masyarakat. Fenomena tersebut kian mengonfirmasi wajah demokrasi yang cenderung otoriter dan antikritik, meski selama ini kerap dicitrakan melindungi hak berpendapat. Proyek strategis nasional terbukti hanya menjadi dalih bagi negara untuk menyerahkan lahan jutaan hektare kepada para pengusaha besar yang menyokong kekuasaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa. Cengkeraman sistem kapitalisme inilah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana harta yang semestinya menjadi milik umum justru dikuasai segelintir oligarki, sementara rakyat dipaksa hidup sengsara.

Sebenarnya, acara nobar film Pesta Babi ini harus disikapi secara dewasa, bukan justru dilarang secara represif. Film ini merupakan simbol kritik visual kepada penguasa. Ketika saluran aspirasi masyarakat lewat jalur formal sudah tidak lagi didengar, maka lewat karya sinema inilah mereka bersuara. Rakyat hari ini sudah jenuh dengan janji-janji manis dan berbagai kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Kondisi ini akan sangat berbeda jika diselesaikan dengan kacamata Islam. Islam akan mewujudkan keadilan ekonomi yang hakiki. Lahan milik individu akan diakui penuh oleh negara dan tidak boleh digusur secara paksa. Sementara itu, lahan yang masuk dalam kategori kepemilikan umum wajib dikelola langsung oleh negara demi kemaslahatan rakyat luas. Prinsip keadilan ekonomi Islam mengatur bahwa pengelolaan lahan tidak boleh merusak apalagi melenyapkan tatanan kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, seluruh proyek negara harus berorientasi pada kemaslahatan publik dan dilaksanakan sesuai syariat. Di sisi lain, negara dalam sistem Islam sangat terbuka terhadap kritik serta siap mengoreksi kebijakan kapan pun ketika ada masukan dari rakyat.

Bukti keadilan pengelolaan lahan ini telah terukir jelas dalam sejarah peradaban Islam yang memimpin umat manusia selama 13 abad di bawah naungan institusi Khilafah. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, negara membangun sistem irigasi massal di Basrah dan Kufah untuk membuka lahan pertanian produktif bagi para veteran perang. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perluasan tanah pertanian digenjot dengan membangun kanal-kanal air strategis. Begitu pula pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negara mengambil tindakan tegas dengan mengembalikan tanah-tanah yang sempat dirampas secara zalim oleh penguasa sebelumnya kepada pemilik sahnya, sekaligus membebaskan pajak bagi para petani miskin.

Sungguh, Islam terbukti membawa rahmat serta keberkahan di dunia dan akhirat jika aturan-aturannya diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara. Hanya dengan kembali kepada solusi Islam (yaitu aturan yang diturunkan oleh Allah ﷻ yang sesuai dengan fitrah manusia) pengelolaan lahan dan kekayaan alam dapat diselesaikan secara adil. Sebagaimana firman Allah ﷻ di dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107)

SISTEM ISLAM MAMPU MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BURUH

2026-05-24T08:26:00.000+07:00

Oleh: Yuli Ummu Raihan

Muslimah Peduli Generasi

Peringatan Hari Buruh 1 Mei atau yang dikenal dengan May Day kembali dilaksanakan. Pada tahun ini, agenda tersebut digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Acara dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya, serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ribuan buruh dari berbagai wilayah memadati kawasan Monas untuk merayakan Hari Buruh Internasional bertajuk May Day Fiesta 2026.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan acara ini diperkirakan dihadiri ratusan ribu buruh. Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga turut hadir dalam acara ini. Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan sekitar 50.000 orang anggotanya yang hadir berasal dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, hingga Cirebon Raya. Acara dimeriahkan dengan penampilan artis dan grup musik Tipe-X (Kompas, 29/04/2026).

Dalam aksi kali ini, KSPI membawa 11 tuntutan atau isu yang didukung oleh Partai Buruh untuk disampaikan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Di antara tuntutan itu adalah mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, meminta penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing), dan menolak praktik upah murah. Selain itu, buruh juga menuntut langkah antisipasi dampak konflik global yang berpotensi memicu PHK massal; reformasi pajak dan penghapusan pajak THR, jaminan hari tua, pesangon, dan jaminan pensiun; serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta pemerintah mengangkat guru serta tenaga honorer (termasuk P3K paruh waktu) menjadi ASN penuh waktu.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan kehadirannya adalah bentuk apresiasi, penghormatan, dan penghargaan terhadap perjuangan kaum buruh, tani, dan nelayan.

Kondisi buruh hari ini makin jauh dari kata sejahtera, apalagi banyak terjadi PHK, fenomena pekerja gig, perkembangan digital AI, serta kondisi ekonomi dan politik yang tidak pasti. Kita perlu merenungkan, apakah dengan adanya perayaan May Day setiap tahun memberikan pengaruh signifikan pada tingkat kesejahteraan buruh, atau peringatan ini hanya sekadar seremonial belaka?

Tingkat kesejahteraan di Indonesia ini sangat kontradiktif. Ketika ratusan juta orang masih memikirkan besok makan apa, bayar cicilan ini dan itu apakah cukup atau tidak, serta masih berdesakan di KRL dari pagi buta hingga malam tiba, ada segelintir orang yang kekayaannya kian bertambah. Uang mereka seolah tidak pernah habis meskipun telah mengoleksi rumah, kendaraan mewah, dan fasilitas kehidupan glamor lainnya. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporannya bertajuk "Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" mengungkap bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia. Selama periode 2019–2025, kekayaan 50 orang ini meningkat hampir dua kali lipat. Tentu hal ini membutuhkan penyelesaian secara sistemis, bukan sekadar revisi undang-undang.

Akar Masalah Kesejahteraan Buruh

Kebebasan kepemilikan harta dalam sistem kapitalis telah memunculkerjakan relasi yang tidak setara antara pekerja dan majikan. Akibatnya, sering kali terjadi eksploitasi pekerja. Banyak pekerja yang dibayar dengan upah murah, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menerima kondisi tersebut.

Kedua, negara tidak hadir secara optimal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat. Setiap orang, termasuk buruh, tentu berharap bisa terpenuhi kebutuhan dasar individual mereka mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan dasar sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal ini sangat mustahil terwujud ketika upah yang diterima hanya upah minimum.

Sistem Islam Mampu Mewujudkan Kesejahteraan

Hanya sistem Islam yang mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan buruh karena Islam memiliki mekanisme yang sempurna untuk merealisasikan semua itu. Pertama, dalam Islam, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Mekanismenya dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan agar setiap laki-laki balig, terutama yang berstatus suami dan ayah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara makruf. Ketika suami atau ayah tidak mampu karena alasan syar'i, maka tanggung jawab beralih kepada kerabat terdekat yang memiliki kewajiban menanggung nafkah. Jika mereka tidak ada atau tidak mampu juga, maka negara akan mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Sistem ekonomi Islam memungkinkan negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok karena adanya institusi bernama Baitulmal. Baitulmal memiliki sumber pendapatan dan pos pembelanjaan yang sudah sangat rinci. Islam juga mengatur konsep kepemilikan harta sehingga harta tidak beredar di sekelompok orang saja. Harta milik umum haram dikuasai oleh individu atau swasta. Rasulullah saw. bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Islam juga mengharamkan kegiatan ekonomi yang nonriil seperti pasar modal, saham, obligasi, dan lainnya. Ketika ekonomi berjalan di sektor riil, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak, membuat negara kuat, mandiri, dan berdaulat. Sehingga, negara tidak akan bergantung pada impor dan kestabilan harga dapat tercapai.

Dalam Islam, upah ditentukan oleh nilai manfaat yang dihasilkan dari jasa atau tenaga yang dikeluarkan pekerja. Karena manfaat yang diberikan setiap pekerja berbeda-beda, maka upah tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan kebutuhan hidup minimal. Upah disepakati sejak awal sehingga tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Tidak akan ada pihak yang dirugikan, baik pekerja maupun pemberi kerja.

Pemberi kerja juga tidak bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar sosial karena itu tugas negara. Sehingga, pemberi kerja tidak dibebani yang akhirnya beban tersebut dilimpahkan kembali kepada pekerja. Seperti hari ini, biaya untuk kesehatan, jaminan hari tua, keselamatan kerja, dan lainnya dipotong langsung dari upah pekerja.

Islam mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan fitrahnya, sehingga lahir nuansa keimanan dan keberkahan dalam kehidupan. Pekerja dan pemberi kerja sama-sama beriman dan bertakwa sehingga selalu merasa diawasi Allah dalam berakad, dan keduanya bertanggung jawab pada tugas masing-masing. Begitu pun negara hadir sebagai pelayan rakyat dengan membuat kebijakan yang baik dan adil bagi pekerja dan pemberi kerja. Dengan semua mekanisme ini, maka kesejahteraan pekerja atau buruh akan mampu diwujudkan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

HARGA MAHAL DI BALIK TREN FREESTYLE

2026-05-24T07:14:00.000+07:00

Oleh: Riani Andriyantih, A.Md.

Penulis Lepas

Bahaya mengintai generasi. Istilah "tontonan jadi tuntunan" kini menjadi momok yang menakutkan tanpa pengawasan. Ini merupakan alarm keras bagi generasi hari ini, di tengah gempuran berbagai macam tren yang silih berganti. Di tengah riuh sanjung puji validasi manusia, ada harga yang harus dibayar mahal.

Tren handstand freestyle tengah ramai diperbincangkan masyarakat karena adanya tragedi nahas yang menimpa seorang siswa usia TK dan siswa usia SD di Lombok Timur yang meregang nyawa. Mereka mengalami cedera leher setelah meniru aksi freestyle yang viral di media sosial dan gim daring. Tragedi ini tidak ayal lagi memunculkan kekhawatiran para guru di sekolah dan orang tua (Jawapos, 07/05/2026).

Aksi freestyle belakangan memang cukup mendapat sorotan di tengah masyarakat karena pola perilaku anak-anak yang kerap melakukan gerakan atraktif yang cukup berbahaya. Jika ditelisik, ada dugaan kuat mereka terinspirasi dari gim daring populer seperti Garena Free Fire yang menampilkan gerakan ekstrem dan tayangan viral di berbagai platform media sosial.

Muncul Arahan Pengawasan

Setelah memakan korban, muncul imbauan tegas dari kepolisian, sekolah, dinas pendidikan, psikolog anak, hingga KPAI agar orang tua lebih mengawasi penggunaan ponsel pintar, media sosial, serta tontonan anak-anak. Upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan agar tren tersebut tidak kembali memakan korban.

Nalar anak yang belum sempurna memungkinkan mereka mengikuti begitu saja apa yang dianggap menarik di gim daring dan media sosial. Gawai yang sudah lekat dalam kehidupan mereka menjadi hal yang sulit dikendalikan, terlebih arus opini dan tren yang ritmenya begitu cepat. Hiburan yang dianggap dapat membawa kebahagiaan dan kesenangan semata nyatanya menjadi bom waktu.

Peran orang tua sejatinya sangatlah penting dalam pengasuhan anak. Namun, sistem kapitalisme hari ini meniscayakan tergerusnya peran penting orang tua. Lihatlah saat ini, tidak sedikit kaum ibu yang terjun membantu perekonomian keluarga. Di sisi lain, peran ayah pun makin hilang. Ayah yang sering kali merasa lelah membanting tulang mencari nafkah kerap lalai menjadi nakhoda di dalam keluarganya.

Rasa lelah berjuang demi memenuhi kebutuhan keluarga membuat para orang tua sering kali memilih cara instan agar tidak direpotkan anak-anaknya, yaitu dengan memfasilitasi anak-anak mereka dengan ponsel pintar tanpa pengawasan dan kontrol.

Dengan kemudahan akses menggunakan gawai, anak-anak hanyut di ruang digital secara liar yang membahayakan karena berisi beragam tontonan dan tren yang dapat merusak akal, serta menjadikan anak menjadi pribadi yang antisosial. Hal ini diperparah dengan adanya sikap individualisme di tengah masyarakat yang menganggap urusan orang lain bukan menjadi urusan dirinya selagi tidak mendatangkan manfaat. Faktor tersebut memperlemah adanya kontrol lingkungan sehingga anak-anak dibiarkan bermain sendiri tanpa pengawasan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun masih setengah hati. Pembatasan akses terhadap konten daring oleh negara masih belum efektif sehingga masih banyak konten yang mengandung unsur kekerasan dan amoral yang masih lolos sensor dan bebas tayang.

Sudut Pandang Islam

Dalam paradigma Islam, anak-anak yang masih kecil (mumayyiz) belum dikenai taklif hukum (kewajiban syariat) hingga mereka berusia balig karena akal mereka yang belum sempurna. Anak-anak belum dapat membedakan baik dan buruk sehingga perlu pendampingan dari orang dewasa untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Anak-anak juga membutuhkan keteladanan dan pembiasaan baik, serta mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah kebaikan.

Orang tua memiliki tanggung jawab mendidik dan mengasuh mereka serta melindungi dari segala bentuk bahaya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Hal ini karena anak merupakan amanah dan titipan dari Sang Pencipta kepada orang tuanya. Oleh karena itu, seharusnya orang tua saling bersinergi membangun fondasi dari dalam rumah dengan akidah yang kuat, pemahaman yang lurus, dan standar kebaikan serta keburukan dari kacamata syariat.

Selain itu, sistem pendidikan dalam naungan Islam bertumpu pada tiga pilar utama, yakni peran orang tua, lingkungan, serta negara. Sehingga, terwujud ekosistem yang kondusif untuk tumbuh kembang anak secara optimal demi mencetak generasi-generasi unggul dan cemerlang.

Negara sebagai ra'in (pengurus) akan berupaya maksimal mengeluarkan kebijakan yang tegas dalam mengupayakan kondisi yang ideal dan nyaman, serta memproteksi peluang adanya informasi yang tidak bermanfaat bahkan berpotensi membahayakan generasi. Hal ini dibarengi dengan memperbanyak konten edukasi yang bermanfaat, mendidik, dan menjaga keimanan anak-anak dan generasi sehingga terwujud generasi yang beriman dan bertakwa serta mampu menggetarkan dunia dengan karya dan prestasinya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KEGAGALAN SISTEM KAPITALISME DALAM MEMBENDUNG JUDI ONLINE

2026-05-23T07:03:00.000+07:00

Oleh: Naira Imani Nafisa

Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang

Pada 9 Mei 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangkap 320 warga negara asing (WNA) dan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi admin judi daring (judi online) di salah satu gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Pihak Polri menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini ditujukan agar Indonesia tidak menjadi sarang judi online. Sebagaimana dilansir dari Detik, penggerebekan di gedung tersebut dilakukan pada Kamis (7/5/2026), di mana ratusan pelaku tertangkap tangan saat sedang mengoperasikan situs judi ilegal tersebut.

Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh Kompas, 320 WNA yang ditangkap tersebut terdiri atas 228 warga negara Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, 5 warga Thailand, 3 warga Malaysia, dan 3 warga Kamboja. Sementara itu, seorang pelaku berkewarganegaraan Indonesia kini tengah diproses hukum lebih lanjut di Bareskrim Polri.

Dari penangkapan massal ini, kita dapat melihat bahwa aktivitas perjudian telah berkembang sangat pesat. Praktik yang awalnya hanya ada di gang-gang sempit atau kasino tersembunyi secara sembunyi-sembunyi, kini promosinya justru bebas berseliweran di berbagai platform media sosial. Sebagian masyarakat menganggap aktivitas judi online sebagai jalan pintas untuk menambah penghasilan atau memenuhi keperluan mendesak. Anggapan seperti ini tentu sangat berbahaya. Sebab, judi online sejatinya bukanlah solusi untuk menyelesaikan krisis ekonomi keluarga, melainkan justru menjadi hulu dari berbagai permasalahan besar, seperti hancurnya keharmonisan rumah tangga hingga rusaknya kesehatan mental seseorang.

Maraknya bisnis judi online saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika harga kebutuhan pokok makin mahal dan tuntutan gaya hidup kian meninggi di tengah keterbatasan lapangan kerja, masyarakat menjadi sangat tergiur dengan penawaran instan ini. Di sisi lain, bisnis haram ini terus menggurita karena mendatangkan keuntungan finansial yang sangat besar dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital.

Angka 321 pelaku bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah itu menunjukkan bahwa bisnis judi online di Indonesia sudah bergerak dengan pola industri modern: terorganisasi, profesional, memiliki modal besar, dan memanfaatkan jaringan siber lintas negara. Semua ini tidak akan terjadi jika negara tidak lemah dalam menangani urusan rakyatnya, seperti memperketat pengawasan visa WNA serta mengontrol arus konten di media sosial.

Namun, di dalam sistem kapitalisme saat ini, permasalahan serupa akan terus berulang karena adanya jaminan kebebasan berperilaku tanpa batas yang hakiki. Ironisnya, kebebasan ini sering kali menjadi tameng bagi segelintir kelompok elite oligarki selaku pemegang kendali sistem untuk meraup keuntungan tanpa tersentuh sanksi hukum yang tegas. Dalam rahim kapitalisme, siapa yang memiliki modal besar, dialah yang akan mengendalikan aturan main.

Kasus judi online ini hanyalah sebagian kecil dari bukti gagalnya negara dalam menjalankan perannya sebagai pengurus, pelindung, dan penjamin kesejahteraan rakyat. Alih-alih menyejahterakan, kebijakan yang lahir dari rahim kapitalisme sekuler sering kali justru menambah beban hidup masyarakat. Kesejahteraan dalam sistem ini hanya berputar di kalangan elite penguasa dan pemilik modal.

Oleh karena itu, satu-satunya solusi tuntas untuk mengatasi problematika ini adalah kembali pada sistem kehidupan Islam. Islam memiliki seperangkat aturan paripurna yang ditetapkan langsung oleh Allah ﷻ. Jaminan kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dirasakan oleh manusia, melainkan juga membawa kemaslahatan bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya': 107)

Umat harus segera menyadari bahwa problem sistemis ini hanya bisa diselesaikan dengan adanya institusi politik yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, yakni Khilafah Islamiyah. Hanya di bawah naungan institusi inilah, perlindungan moral, kedaulatan digital, dan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat terwujud.

Wallahua’lam bish-shawabi.

DUKA GAZA YANG TAK KUNJUNG REDA

2026-05-23T06:55:00.000+07:00

Oleh: Syara Aulia I.

Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang

Akhir April lalu, zionis Israel kembali menjadi sorotan internasional setelah menyita kapal-kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza di perairan internasional dekat Yunani. Menanggapi tindakan sepihak tersebut, pemerintah Jerman dan Italia melayangkan kecaman keras agar Israel mematuhi hukum internasional.

Jauh sebelum insiden ini, Israel telah menerapkan blokade ketat terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2007. Kebijakan tersebut menempatkan sekitar 2,4 juta penduduk di wilayah kantong itu berada di ambang bencana kelaparan akut. Kondisinya kian memburuk pascaserangan masif yang dilancarkan pada Oktober 2023.

Duka Palestina seolah tidak kunjung reda. Bahkan, pengesahan Board of Peace yang selama ini digadang-gadang akan menjadi solusi, dinilai belum mampu menghentikan penjajahan yang dirasakan oleh rakyat Palestina.

Sebagai kaum muslim, kita harus membuka mata bahwa selama persatuan hakiki belum terwujud, permasalahan Palestina tidak akan pernah selesai sampai ke akarnya. Apalagi jika urusan kaum muslim diserahkan kepada entitas yang jelas-jelas memusuhi Islam. Oleh karena itu, kita harus menyingkirkan sekat nasionalisme yang terbukti membuat para pemimpin negara Muslim acuh terhadap urusan saudaranya sendiri.

Sudah saatnya kita menyatukan kekuatan kaum muslim dalam satu kepemimpinan negara Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Sebab, pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai junnah (perisai/pelindung) bagi umat secara global. Untuk mewujudkannya, diperlukan perjuangan dakwah ideologis yang harus ditempuh oleh umat Islam saat ini. Kita dapat memulainya dengan bergabung dalam jemaah dakwah Islam ideologis yang mempersatukan kaum muslim di atas kesatuan pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama.

Wallahua’lam bish-shawabi.

PEKERJA INFORMAL MAKIN BANYAK, NEGARA LEMAH CIPTAKAN LAPANGAN KERJA

2026-05-23T06:44:00.000+07:00

Oleh: Syifa Salsabila N.

Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor informal dengan kualitas pekerjaan yang relatif rendah. Beberapa contohnya antara lain pedagang kaki lima (PKL), pekerja lepas (freelancer), buruh tani, dan asisten rumah tangga (ART). Sementara itu, alternatif untuk membuka usaha mandiri atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dihadapkan pada realitas daya beli masyarakat yang kian merosot. Adapun fenomena ekonomi berbasis platform (gig economy) memang mampu menampung banyak tenaga kerja. Namun, tantangan besar yang harus dihadapi para pekerja adalah tidak adanya jaminan sosial serta kejelasan relasi hukum dengan pemilik modal.

Rendahnya kualitas struktur ketenagakerjaan ini disebabkan oleh ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas, sementara jumlah pencari kerja terus melonjak tajam. Negara dinilai belum mampu mengatasi keterbatasan lapangan pekerjaan ini secara tuntas. Kondisi tersebut tidak lepas dari penerapan sistem sekuler-kapitalistik yang eksis saat ini. Dalam sistem tersebut, pemilik modal memiliki kewenangan yang sangat dominan, sehingga pada akhirnya banyak kepentingan publik yang terpinggirkan oleh kepentingan individu atau kelompok yang berkuasa.

Kondisi ini sangat kontras dengan pandangan Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin adalah pelayan (khadim) bagi umatnya. Pemimpin wajib memenuhi hak-hak rakyat serta menjalankan kewajibannya terhadap setiap warga negara, termasuk dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Islam menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi laki-laki dewasa yang memikul beban nafkah, sekaligus memastikan mereka dapat bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya.

Wallahua’lam bish-shawabi.

RUPIAH MELEMAH, BEBAN MASYARAKAT MENENGAH-BAWAH MAKIN BERAT

2026-05-23T06:42:00.000+07:00

Oleh: Ratna Agung

Aktivis Muslimah Peduli Umat

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mencatatkan level terlemah dalam sejarahnya pada tahun 2026. Kurs rupiah menyentuh kisaran lebih dari Rp17.600 per dolar AS meskipun otoritas moneter telah melakukan intervensi pasar. Presiden menyatakan bahwa kondisi ini tidak terlalu mengkhawatirkan karena “Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan?” Namun, di balik retorika optimistis tersebut, realitas hidup masyarakat menengah ke bawah justru menunjukkan tekanan ekonomi yang semakin berat.

Depresiasi rupiah kian memperburuk daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang pendapatannya tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya energi. Saat rupiah melemah, harga impor bahan baku, energi, dan pangan ikut terdorong naik. Meskipun sebagian besar masyarakat tidak bertransaksi langsung dalam mata uang dolar, mereka tetap merasakan dampaknya dalam bentuk inflasi domestik.

Fakta lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah pertumbuhan utang masyarakat, terutama melalui pinjaman daring (pinjol). Laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa total pinjaman daring masyarakat Indonesia telah mencapai angka triliunan rupiah. Fenomena ini merefleksikan betapa banyak keluarga yang terjebak dalam siklus utang tidak sehat hanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara kumulatif, berbagai tekanan ekonomi ini menciptakan situasi di mana rakyat kecil tidak hanya kehilangan kemampuan membeli barang kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi finansial yang berbasis bunga (riba).

Pelemahan Rupiah dan Ketidaktepatan Kebijakan

Secara struktural, pelemahan rupiah tidak muncul sekadar karena faktor internal semata. Konstelasi gejolak global, seperti ketegangan politik di Timur Tengah dan fenomena penguatan dolar sebagai aset aman (safe haven), terus menekan mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan ini menciptakan volatilitas yang tinggi di pasar valuta asing (valas), yang kemudian merembet ke neraca perdagangan serta memengaruhi persepsi risiko investor.

Namun, hal yang lebih fatal adalah ketidakpekaan pemerintah atau setidaknya sikap yang terkesan meremehkan dampaknya terhadap kehidupan rakyat kecil. Retorika bahwa masyarakat desa “tidak memakai dolar” sama sekali telah menghadirkan jarak antara elite pembuat kebijakan dan realitas di lapangan. Padahal, efek pelemahan rupiah menyebar luas lewat jalur kenaikan harga barang, biaya produksi, dan inflasi, bukan sekadar dari transaksi valas secara langsung.

Sementara itu, respons kebijakan seperti penambahan utang negara serta fokus pada pengelolaan kurs tanpa penguatan fundamental ekonomi rakyat memperlihatkan bahwa strategi pemerintah cenderung bersifat reaktif ketimbang preventif. Akibatnya, rakyat harus menyangga beban ekonomi ini sendirian, baik dalam hal meningkatnya biaya hidup maupun ketergantungan pada utang berbunga tinggi.

Konstruksi Ekonomi Islam Sebagai Alternatif Solusi

Dalam tradisi ekonomi Islam, masalah depresiasi nilai tukar, inflasi, dan kesejahteraan tidak dipandang hanya sebagai angka makro, melainkan sebagai persoalan keadilan dan tanggung jawab penuh negara kepada rakyat. Islam mengatur beberapa prinsip penting dalam keuangan dan ekonomi, di antaranya:

Pertama, penggunaan sistem uang yang stabil. Dalam kitab Nidzamul Iqtishadi fi al-Islam karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, sistem ekonomi Islam menjadikan nilai uang tidak bergantung pada aktivitas spekulatif, melainkan berorientasi pada nilai nyata seperti emas dan perak (dinar dan dirham). Secara historis, sistem ini jauh lebih stabil terhadap gejolak ekonomi global, sehingga mampu mencegah depresiasi nilai mata uang yang merugikan rakyat kecil.

Kedua, pengaturan harga, larangan riba, dan keadilan distribusi. Syariat Islam menegaskan bahwa larangan riba bukan sekadar persoalan etika, melainkan sebuah mekanisme sistemis untuk menghentikan eksploitasi finansial yang memperparah penderitaan masyarakat saat terhimpit biaya hidup. Negara dalam sistem Islam wajib menjaga stabilitas harga melalui regulasi, jaminan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, serta melarang keras praktik monopoli ekonomi yang merugikan konsumen.

Ketiga, negara sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan. Islam menekankan bahwa seorang pemimpin (ra’in) bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya, baik dalam aspek keamanan maupun kesejahteraan ekonomi. Ketika rakyat menderita akibat dampak ekonomi seperti inflasi dan beban hidup yang meningkat, pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan syariat untuk turun tangan dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar melakukan intervensi teknokratis sembari menunggu angka statistik pulih.

Penutup

Pelemahan rupiah bukan semata persoalan teknis nilai tukar, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik yang tidak responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Ketika kebijakan ekonomi hanya berputar pada angka dan statistik yang dianggap “aman menurut data resmi”, sementara mayoritas rakyat tengah terseok-seok memenuhi kebutuhan pokok, hal itu menunjukkan adanya krisis moral dan kebijakan.

Sistem ekonomi Islam menawarkan sebuah paradigma alternatif yang mengutamakan stabilitas nilai uang, keadilan dalam transaksi, dan tanggung jawab penuh negara terhadap kemaslahatan publik. Ini bukan sekadar solusi idealis, melainkan sebuah panggilan kembali kepada nilai-nilai syariat yang menempatkan manusia (bukan sekadar angka statistik) sebagai pusat perhatian.

Wallahua’lam bish-shawabi.

TRAGEDI FREESTYLE: SAAT GAWAI MEREBUT NYAWA GENERASI

2026-05-23T06:23:00.000+07:00

Oleh: Nuraeni

Penulis Lepas

Kematian tragis dua bocah di Lombok Timur akibat meniru aksi freestyle dari media sosial dan game online menjadi tamparan keras bagi kita semua. Kejadian ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Peristiwa memilukan ini adalah alarm maut yang membongkar rapuhnya sistem perlindungan anak hari ini (Kumparan, 07/05/2026).

Ketika anak usia TK dan SD harus meregang nyawa akibat leher patah demi meniru konten digital, ada yang salah dengan cara kita mendidik mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa arus digitalisasi tanpa kendali iman telah menjelma menjadi monster yang siap menerkam masa depan generasi kapan saja.

Secara psikologis, anak-anak yang belum balig memiliki nalar yang belum sempurna. Mereka belum mampu membedakan antara fiksi yang berbahaya dan realitas yang aman. Dalam benak polos mereka, apa yang viral, keren, dan menghasilkan banyak likes di media sosial adalah sebuah kebenaran yang patut ditiru.

Ditambah lagi, paparan visual dari game populer seperti Garena Free Fire menyajikan gerakan ekstrem sebagai sesuatu yang menyenangkan tanpa memperlihatkan konsekuensi cedera di dunia nyata. Akibatnya, anak-anak terjebak dalam ruang simulasi buatan yang menjauhkan mereka dari keselamatan fisik dan kematangan jiwa.

Tragedi ini juga menyingkap tabir kelalaian yang sistemis. Kita tidak bisa hanya menyalahkan kelengahan orang tua di rumah atau lemahnya pengawasan guru di sekolah. Arus informasi yang merusak ini mengalir deras karena kontrol lingkungan sosial kita telah mati rasa. Masyarakat cenderung permisif melihat anak-anak kecil kecanduan gawai tanpa batas waktu.

Di sisi lain, negara juga tampak gagap dan tidak efektif dalam membatasi akses konten digital yang membahayakan. Imbauan-imbauan normatif dari kepolisian, KPAI, dan psikolog hanya menjadi obat pereda nyeri sesaat yang tidak menyembuhkan akar penyakitnya.

Pandangan Islam: Menjaga Akal dan Jiwa Generasi

Islam memandang anak-anak sebagai amanah suci sekaligus investasi peradaban, bukan beban atau sekadar objek hiburan. Secara hukum syariat, anak yang belum balig dibebaskan dari beban taklif hukum (pena diangkat dari mereka) karena akal mereka belum sempurna.

Ketetapan hukum ini secara otomatis membebankan tanggung jawab penuh kepada orang dewasa di sekitar mereka untuk membimbing, mengarahkan, dan melindungi mereka dari segala marabahaya.

Dalam konsep Islam, perlindungan anak tidak diserahkan kepada individu perorangan secara parsial. Islam menyelesaikan krisis moral dan keselamatan generasi melalui integrasi sistemis yang bertumpu pada tiga pilar utama:

1. Ketahanan Keluarga dan Edukasi Orang Tua Berbasis Akidah

Orang tua adalah madrasah pertama (al-madrasah al-ula) bagi anak-anaknya. Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka, yang maknanya mencakup perlindungan dari segala hal yang merusak fisik dan pemikiran anak.

Orang tua tidak boleh membiarkan gawai menjadi pengasuh pengganti bagi anak. Pendampingan literasi digital wajib berbasis akidah Islam, di mana anak diajarkan bahwa setiap perbuatan, termasuk menonton dan bermain game, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.

2. Kontrol Sosial Masyarakat yang Hidup

Masyarakat Islam tidak akan membiarkan anak-anak tetangga mereka berada dalam bahaya moral maupun fisik. Pilar kedua ini bergerak melalui budaya amar makruf nahi mungkar. Ketika lingkungan melihat ada anak-anak yang meniru gerakan berbahaya atau kecanduan gawai di tempat umum, masyarakat akan menegur dan mengarahkan mereka secara kolektif dengan rasa kasih sayang, bukan acuh tak acuh.

3. Peran Sentral Negara (Khilafah) sebagai Perisai

Pilar terkuat dalam Islam adalah negara yang berfungsi sebagai pengurus (ra'in) dan pelindung (junnah) rakyatnya. Negara dalam sistem Islam tidak akan berkompromi dengan industri hiburan yang merusak akal generasi demi keuntungan materi.

Negara akan memblokir secara total, tegas, dan preventif terhadap seluruh game online, platform media sosial, dan konten digital yang bermuatan kekerasan, pornografi, maupun aksi ekstrem yang membahayakan jiwa.

Sebagai gantinya, negara akan membanjiri ruang digital dengan konten edukasi, sains, sejarah kejayaan Islam, dan kurikulum ketangkasan fisik yang bermanfaat seperti memanah, berkuda, dan berenang. Negara juga akan menyediakan fasilitas ruang publik yang sehat agar anak-anak dapat menyalurkan energi fitrah mereka secara aman dan produktif.

Tragedi di Lombok Timur adalah bukti nyata kegagalan tata kelola sekuler yang membebaskan informasi tanpa batas demi materi. Jika kita terus bertahan dengan sistem yang abai ini, kita hanya sedang mengantre giliran anak-anak kita menjadi korban berikutnya.

Sudah saatnya kita kembali pada tuntunan Islam yang kaffah untuk menyelamatkan aset terbesar umat ini, demi lahirnya generasi yang kuat secara fisik, mulia secara akhlak, dan cemerlang secara pemikiran.

Wallahu a’lam bish-shawab.

DEHUMANISASI KEJI DILAKUKAN ZIONIS TERHADAP MUSLIM PALESTINA

2026-05-22T08:51:24.388+07:00

Oleh: Nurhy Niha

Penulis Lepas

Kekejaman Zionis di tanah Palestina telah mencapai titik yang sangat mengerikan, berwujud dalam bentuk dehumanisasi total yang merenggut seluruh hak dasar manusia. Serangan demi serangan diluncurkan tiada henti, menghujani wilayah Gaza dan Tepi Barat dengan bom dan mesiu, mengabaikan segala bentuk hukum humaniter internasional.

Dilansir dari SindoNews.com (10/05/2026), bukti nyata kekejaman ini terjadi ketika pemukim ilegal Sa-Nur bersama tentara Israel memaksa warga Palestina membongkar makam keluarganya sendiri. Intimidasi keji tersebut menyasar jasad Hussein Asasa di Tepi Barat, demi ambisi sepihak Israel yang mengklaim area pemakaman desa sebagai lahan permukiman baru mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah mengecam keras insiden pembongkaran kuburan ini karena dinilai sangat tidak manusiawi dan mencederai kehormatan manusia, bahkan yang telah wafat sekalipun.

Dehumanisasi ini bukan sekadar dampak sampingan dari perang, melainkan kebijakan sistematis yang terencana. Hal ini tampak jelas dari adanya instruksi kepada pasukan Zionis untuk segera membunuh setiap pria yang ditemui di Gaza tanpa batasan usia. Perintah ini mengonfirmasi bahwa bagi entitas penjajah tersebut, nyawa warga Palestina (bahkan warga sipil dan lansia) tidak lagi memiliki nilai. Narasi kebencian ini distrukturkan sedemikian rupa untuk melegitimasi pembantaian massal yang mengerikan di mata dunia.

Zionis selalu mengabaikan berbagai kesepakatan gencatan senjata. Mereka terus menggempur Gaza demi memperluas pendudukan dan menjalankan agenda genosida. Dengan dukungan politik, militer, dan keuangan dari Amerika Serikat (AS), agresi ini terus memakan korban jiwa dalam skala yang sangat masif, termasuk anak-anak yang kehilangan masa depan mereka.

Untuk menutupi borok kejahatan ini dari pandangan global, Zionis sengaja menargetkan pembunuhan terhadap para jurnalis. Kini, Gaza menjadi tempat paling mematikan bagi pers, dengan lebih dari 300 jurnalis tewas sejak 7 Oktober 2023. Jumlah pembantaian masyarakat yang menjadi korban di Gaza telah mencapai 72.736 orang tewas dan 172.535 orang luka-luka (Antaranews, 04/05/2026).

Nasionalisme Mengikis Empati Negeri Muslim

Kondisi ini menegaskan bahwa dunia, khususnya kaum muslimin, tidak boleh lagi tinggal diam dan sekadar melayangkan kutukan normatif atas pendudukan Gaza. Kita harus melihat bahwa akar masalah utama dari tragedi ini adalah keberadaan entitas penjajah Zionis di atas tanah milik muslim Palestina. Selama entitas ilegal ini tetap eksis dan mencengkeram wilayah tersebut, pertumpahan darah tidak akan pernah usai. Entitas penjajah ini harus dihapuskan dari muka bumi agar kedamaian dan keadilan yang hakiki dapat dikembalikan ke tanah para nabi.

Sayangnya, respons dari para penguasa negeri-negeri muslim saat ini sangat mengecewakan. Penguasa di lebih dari 50 negeri muslim seolah mati rasa dan tidak tergerak sedikit pun untuk mengirimkan militer demi melakukan jihad membebaskan Palestina. Mereka terbelenggu oleh sekat-sekat nasionalisme modern yang egois. Penderitaan Palestina hanya dianggap urusan luar akibat terkikisnya ikatan ukhuwah islamiah oleh paham nasionalisme.

Khilafah sebagai Institusi Perisai dan Pembebas

Penderitaan ini menunjukkan bahwa pembebasan Palestina tidak bisa bertumpu pada diplomasi semu, melainkan membutuhkan ukhuwah islamiah. Persatuan muslim sedunia secara nyata sangat diperlukan untuk mengonsolidasikan kekuatan militer dalam berjihad melawan penjajah. Ikatan ideologis yang kuat ini hanya dapat terwujud secara sempurna melalui institusi Khilafah, sebuah kepemimpinan global yang berfungsi sebagai perisai dan pemersatu umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"Sesungguhnya al-imam (pemimpin/khalifah) itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung (dari musuh) dengannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Khilafah secara politis dan militer akan menghentikan total pendudukan serta genosida Zionis terhadap Palestina. Khilafah akan mengembalikan setiap jengkal tanah Palestina kepada pemilik sahnya, karena Palestina adalah tanah ribath (tanah perjuangan dan penjagaan) yang suci. Melalui institusi ini, negara akan meriayah warga Palestina dengan jaminan keamanan, sandang, pangan, dan papan, sehingga mereka dapat kembali hidup mulia dan terhormat di tanah air mereka sendiri.

Dalam pandangan Islam, segala bentuk dehumanisasi dan kezaliman terhadap manusia sangat diharamkan. Islam adalah agama yang datang untuk memuliakan manusia, menjaga darah, harta, serta kehormatan mereka tanpa memandang kasta. Allah Swt. telah menegaskan berharganya nyawa manusia ini dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 32:

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

"...Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Persoalan hidup dan mati umat Islam hari ini adalah perjuangan menegakkan kembali Khilafah. Hanya institusi global inilah yang memiliki otoritas sah untuk mengerahkan seluruh kekuatan militer dari berbagai penjuru dunia Islam. Komando khalifah akan memimpin jihad fisabilillah guna membebaskan bumi Palestina secara total dan melenyapkan entitas Zionis dari tanah suci tersebut demi tegaknya keadilan kemanusiaan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

INDONESIA DALAM JERAT MAFIA JUDI ONLINE GLOBAL

2026-05-22T08:25:10.499+07:00

Oleh: Pani Wulansary, S.Pd.

Pendidik dan Ibu Generasi

Pada Maret 2026, Dittipidsiber Bareskrim Polri mengungkap 16 kasus pencucian uang dari perjudian online dengan total sitaan Rp58,1 miliar. Lalu, pada 9 Mei 2026, Bareskrim kembali menahan 321 WNA pelaku sindikat judi online (judol) di Jakarta Barat. Penangkapan demi penangkapan terus terjadi setiap tahun, menunjukkan bahwa judi online bukan lagi kasus kecil, melainkan jaringan besar yang terus tumbuh dan meresahkan masyarakat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai pengungkapan kasus mafia judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, menjadi bukti praktik perjudian daring di Indonesia masih dijalankan secara terorganisasi. Pola operasi judi online tidak lagi bergerak sederhana, melainkan melibatkan berbagai pihak hingga kemungkinan jaringan lintas negara (Metrotvnews, 10/05/2026).

Mengapa hal ini terus terjadi?

Ilusi Materi dan Tuntutan Kapitalisme

Paradigma sekuler-kapitalisme yang menempatkan keuntungan materi sebagai tujuan utama kehidupan ikut mendorong maraknya judi online di tengah masyarakat. Dalam pola pikir ini, keberhasilan sering diukur dari seberapa cepat seseorang memperoleh uang, bukan dari halal-haram atau manfaat-mudaratnya.

Judi online tumbuh subur karena menawarkan ilusi modal kecil dan akses mudah lewat ponsel. Banyak orang tergoda berharap mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ditambah tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan konten media yang sering menampilkan kesuksesan materi, masyarakat makin rentan mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang. Hal ini dipengaruhi oleh sistem yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap uang dan kebahagiaan. Ketika orientasi hidup lebih menekankan profit daripada nilai moral dan keberkahan, maka praktik seperti judi mudah dianggap biasa selama menghasilkan keuntungan.

Akibatnya, judol semakin membudaya dan merusak anak muda, orang tua, miskin maupun kaya, serta terdidik maupun tidak. Indonesia perlahan menjadi lahan subur bagi mafia judi online internasional. Masuknya jaringan judol lintas negara menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak lagi bersifat kecil atau individu, melainkan sudah berubah menjadi organized transnational cyber crime dengan dukungan teknologi digital, aliran dana besar, dan operasi lintas batas negara.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan negara dalam menjaga ruang digital dan keamanan masyarakat. Dalam sistem sekuler-kapitalisme, celah ekonomi dan lemahnya pengawasan sering dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menjadikan rakyat sebagai pasar empuk demi keuntungan besar. Akibatnya, masyarakat bukan hanya menjadi korban kecanduan judi, melainkan juga sasaran eksploitasi jaringan kejahatan global yang terus berkembang.

Sistem Islam Sebagai Solusi Fundamental

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, melainkan juga menjadi ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia: akidah, akhlak, ekonomi, pendidikan, hingga hukum dan pemerintahan. Karena itu, Islam memandang persoalan seperti judi tidak sekadar sebagai dosa individu, melainkan sebagai kerusakan sistemik yang harus dicegah dari akarnya. Islam tidak hanya melarang judol, tetapi juga membangun sistem kehidupan yang menjaga manusia dari budaya instan, kerakusan materi, dan kerusakan moral untuk melindungi manusia serta peradaban.

Islam memandang pentingnya menanamkan ketakwaan dan pemahaman agama masyarakat muslim terkait hukum haramnya judi sebagai benteng individu. Pentingnya ketakwaan akan membuat seseorang menjadi hati-hati dalam melakukan setiap aktivitas karena ia menyadari bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka, negara yang menerapkan Islam akan memastikan semua warganya memiliki ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah dengan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan dan pembinaan.

Islam memandang bahwa pemberantasan judol akan efektif jika syariat Islam terkait judi diterapkan secara menyeluruh. Dalam konsep syariat Islam, pemberantasan judol tidak hanya dilakukan dengan penangkapan pelaku, melainkan dilakukan secara menyeluruh dari sisi individu, masyarakat, media, ekonomi, hingga negara.

Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”

Langkah Strategis dan Fungsi Negara dalam Islam

Sistem Islam secara tegas akan:

Memblokir situs judi,
Melarang promosi perjudian,
Menutup tempat perjudian,
Melarang transaksi keuangan yang mendukung judi, dan
Menghukum pihak yang memfasilitasi.

Sindikat judol tidak boleh diberi toleransi sedikit pun, bahkan harus disanksi secara tegas sesuai syariat Islam dengan tujuan menjaga masyarakat, memberi efek jera, dan mencegah kerusakan lebih luas.

Dalam Islam, negara harus memerankan fungsi sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang bertanggung jawab menjaga akidah, moral, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara Islam akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam Islam, negara wajib memenuhi aspek keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok rakyat.

Selain itu, Islam memandang bahwa negara yang menerapkan Islam harus memiliki kedaulatan teknologi untuk melindungi masyarakat dari bahaya sindikat judol. Negara memegang peran utama menjaga masyarakat, termasuk di dunia digital. Sebab, kedaulatan teknologi dalam Islam bukan sekadar soal kemajuan modern, melainkan bagian dari penjagaan akidah, keamanan, dan masa depan umat dari kerusakan global.

Teknologi dipandang sebagai alat kemaslahatan umat, bukan sekadar industri bisnis. Maka, negara akan melarang aplikasi penyebar judi, memblokir situs secara permanen, mengawasi iklan digital, dan menghukum platform yang memfasilitasi perjudian. Semua itu hanya akan terwujud tatkala Islam diterapkan secara sempurna dalam institusi Khilafah.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PENDIDIKAN, UNTUK INDUSTRI ATAU UMAT?

2026-05-22T07:54:30.722+07:00

Oleh: Dewi

Penulis Lepas

Wacana penghapusan prodi (program studi) yang dianggap "tidak relevan" kembali mencuat. Pemerintah mendorong agar pendidikan tinggi menyesuaikan kebutuhan industri demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Sekilas, kebijakan ini tampak rasional. Namun, jika ditelisik lebih dalam, arah ini justru menunjukkan bagaimana pendidikan sedang direduksi menjadi sekadar alat produksi tenaga kerja.

Pertanyaannya, apakah pendidikan memang harus tunduk pada kebutuhan industri? Ataukah justru industri yang harusnya mengikuti pembangunan manusia?

Kampus Diarahkan Menjadi Penyuplai Industri

Pemerintah melalui Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa keberadaan jurusan kuliah harus menyesuaikan kebutuhan masa depan yang dalam praktiknya dimaknai sebagai kebutuhan industri (Kompas, 27/04/2026).

Narasi "relevansi" ini menjadi pintu masuk untuk menilai keberadaan suatu prodi berdasarkan kontribusinya terhadap pasar kerja. Prodi yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek berpotensi dipangkas atau dihapus.

Namun, wacana ini tidak diterima begitu saja. Sejumlah pimpinan kampus menolak keras pendekatan tersebut. Rektor UMM dan Unisma menegaskan bahwa kampus bukan pabrik pekerja. Perguruan tinggi memiliki fungsi lebih luas, yakni membangun manusia, bukan sekadar mencetak tenaga kerja. Sementara itu, UMY memilih penyesuaian kurikulum, dan UGM menyatakan evaluasi prodi adalah hal biasa, termasuk kemungkinan buka-tutup atau merger. Sejumlah kampus lain juga memberikan respons serupa, memilih transformasi daripada eliminasi (Ketik, 30/04/2026; Tempo, 29/04/2026).

Buah Liberalisme-Sekuler dalam Pendidikan

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma yang mendasarinya, yakni liberalisme-sekuler. Dalam sistem yang berkuasa saat ini, yakni kapitalisme, pendidikan tidak lagi membentuk kepribadian seseorang, melainkan berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan pendidikan pun bergeser; dari yang seharusnya pembentukan pola pikir dan kepribadian, menjadi sekadar angka serapan kerja dan kontribusi ekonomi.

Akibatnya, kampus dipaksa tunduk pada logika pasar. Jurusan-jurusan yang tidak "laku" dianggap tidak penting dan tidak berguna. Padahal, banyak bidang ilmu yang memiliki kontribusi besar dalam membangun peradaban, meskipun tidak langsung menghasilkan keuntungan secara ekonomi.

Lebih jauh, negara dalam sistem kapitalis cenderung berperan sebagai fasilitator, bukan pengarah. Negara tidak menetapkan kebutuhan SDM berdasarkan visi peradaban, tetapi mengikuti dinamika pasar global. Kebijakan pun menjadi reaktif, yakni menyesuaikan dengan tekanan industri, bukan memimpin arah pembangunan manusia.

Dalam perspektif kitab Nidhamul Islam, kondisi ini merupakan konsekuensi dari akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Ketika agama disingkirkan dari pengaturan kehidupan, maka standar benar dan salah digantikan oleh manfaat materi semata, dan pendidikan akhirnya kehilangan arah hakikinya.

Lebih kritis lagi, orientasi industri ini justru berisiko melahirkan ketimpangan ketika semua diarahkan pada kebutuhan pasar. Beberapa risiko yang akan terjadi di antaranya:

Bidang ilmu yang tidak menguntungkan secara materi akan mati.
Keragaman keilmuan menyempit.
Ketergantungan terhadap industri semakin kuat.

Pada titik kondisi saat ini, pendidikan tidak lagi menjadi alat pembebasan umat, tetapi justru memperkuat ketergantungan terhadap sistem kapitalisme global.

Pendidikan sebagai Pilar Peradaban

Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental. Dalam Islam, negara adalah ra'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan dirancang secara sistemik untuk memenuhi kebutuhan umat.

Negara yang menentukan kebutuhan SDM berdasarkan fungsi pelayanan terhadap rakyat, bukan berdasarkan permintaan industri. Dengan demikian, pendidikan menjadi strategi besar pembangun peradaban. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nidhamul Islam, negara wajib:

Menetapkan kurikulum berdasarkan akidah Islam.
Menjamin pembiayaan pendidikan secara penuh.
Menyediakan sarana dan tenaga pendidik berkualitas.
Mengarahkan output pendidikan untuk kemaslahatan umat.

Dengan paradigma ini, negara akan mencetak berbagai ahli sesuai kebutuhan riil. Ulama akan menjaga akidah dan pemikiran, dokter menjamin kesehatan masyarakat, serta ilmuwan untuk pengembangan sains dan teknologi. Semua ini tidak didasarkan pada keuntungan ekonomi semata, tetapi pada kewajiban syar'i dalam melayani umat.

Selain itu, negara dalam daulah Islam bersifat mandiri. Ia tidak tunduk pada tekanan global, baik dari lembaga internasional maupun kepentingan kapitalis. Dengan bersandar pada syariat, arah pendidikan menjadi stabil dan konsisten. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi sistem saat ini, di mana kebijakan pendidikan mudah berubah mengikuti tren ekonomi dan tekanan pasar global.

Menentukan Arah, Menentukan Masa Depan

Polemik penghapusan prodi sejatinya bukan sekadar persoalan teknis pendidikan. Ia adalah cerminan pertarungan dua paradigma, yakni menjadikan pendidikan sebagai alat industri atau menjadikan pendidikan sebagai pilar peradaban.

Jika pendidikan terus diarahkan untuk melayani industri, maka yang lahir adalah generasi pekerja yang siap diserap pasar, tetapi tidak memiliki visi perubahan. Sebaliknya, jika pendidikan dibangun di atas akidah Islam, maka yang lahir adalah generasi perubah peradaban yang berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan, serta memiliki visi membangun peradaban. Inilah perbedaan mendasar antara sistem pendidikan kapitalisme dan Islam.

Karena itu, solusi atas problem pendidikan tidak cukup hanya dengan tambal sulam kebijakan, seperti menutup atau membuka prodi. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar pada paradigma yang melandasinya.

Selama pendidikan masih tunduk pada logika industri, maka selama itu pula ia akan kehilangan fungsinya. Namun, ketika pendidikan dikembalikan kepada syariat, ia akan kembali pada fungsinya, yakni mencetak manusia terbaik untuk memimpin dan melayani umat.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukanlah "prodi mana yang relevan dengan industri," tetapi "pendidikan ini sedang diarahkan untuk siapa? Industri atau umat?"

Wallahu a'lam bish-shawab.

DEHUMANISASI MUSLIM PALESTINA: PENJAJAHAN ZIONIS YANG DINORMALISASI DUNIA

2026-05-21T14:58:20.426+07:00

Oleh: Mekar Sari

Ibu Generasi

Dehumanisasi Muslim Palestina oleh zionis Israel kian hari kian mengerikan. Kekejaman ini menimpa tidak hanya warga yang masih hidup, tetapi juga mereka yang sudah meninggal dunia. Warga yang hidup dibunuh secara keji (termasuk anak-anak) sementara jenazah mereka yang telah wafat dilarang dikuburkan di tanahnya sendiri. Bahkan, makam-makam yang sudah ada dibongkar paksa untuk dipindahkan. Seperti yang dilansir Sindonews (10/5/2026), para pemukim ekstremis Israel memaksa warga Palestina menggali kembali kuburan seorang pria di Tepi Barat bagian utara. Warga dipaksa memindahkan jenazah tersebut ke lokasi lain dengan alasan lokasi makam terlalu dekat dengan permukiman ilegal Israel.

Kebiadaban zionis tidak berhenti di situ. Antaranews (04/05/2026) mengutip laporan Radio Angkatan Darat Israel bahwa wilayah pendudukan di Jalur Gaza telah diperluas hingga mencakup 59 persen kawasan tersebut. Bahkan, pihak militer tengah bersiap untuk memulai kembali agresi ekstrem di wilayah kantong Palestina tersebut. Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa militer Israel kini telah menguasai lebih dari 60 persen wilayah pesisir Palestina. Pejabat militer senior Israel dikabarkan terus mendesak pertempuran baru di Jalur Gaza karena meyakini saat ini adalah momentum terbaik untuk melemahkan kekuatan pertahanan Palestina.

Jauh sebelum agresi terbaru ini, Israel telah memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza sejak tahun 2007. Kebijakan kejam tersebut menyebabkan 2,4 juta jiwa penduduk di wilayah tersebut berada di ambang krisis kelaparan akut. Memasuki pertengahan tahun 2026, serangan brutal yang dilancarkan sejak Oktober 2023 lalu kini telah berlangsung selama hampir tiga tahun. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Antaranews (19/05/2026), korban tewas akibat agresi ini telah mencapai 72.769 orang. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat total korban luka-luka telah menembus angka 172.704 orang.

Penderitaan fisik masyarakat juga menjadi sorotan tajam dunia. Sebagaimana diberitakan oleh Tempo (05/05/2026), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan bahwa satu dari lima penderita amputasi di Jalur Gaza merupakan anak-anak. Minimnya dokter spesialis prostetik serta ketatnya pembatasan masuknya material medis ke Jalur Gaza menyebabkan ribuan orang tidak mendapatkan perawatan yang layak. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menambahkan bahwa lebih dari 6.600 orang kini membutuhkan perawatan prostetik dan rehabilitasi intensif. Sejak tahun 2023, ribuan orang telah menjalani prosedur amputasi, namun mirisnya hanya ada delapan tenaga medis spesialis yang tersedia untuk menangani seluruh masalah tersebut.

Dehumanisasi Zionis Israel

Penjajahan yang dilakukan oleh zionis Israel tak kunjung usai. Walau dunia internasional terus melayangkan kecaman, Israel tetap bergeming tanpa nurani. Bertubi-tubi agresi hingga pembersihan etnis dilakukan terhadap Muslim Palestina, terutama di Gaza. Namun, wilayah Gaza tetap teguh bertahan atas izin Allah ﷻ.

Sebagai salah satu tanah yang disucikan dan berkah, Palestina memiliki pesona tersendiri bagi para pencari keadilan. Banyak jurnalis dari berbagai belahan dunia datang demi menyuarakan kebenaran di lapangan. Namun sayang, nasib para pencari berita ini sangat tragis dalam menjalankan misi kemanusiaannya.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengungkapkan bahwa Jalur Gaza telah menjadi tempat paling mematikan di dunia bagi para jurnalis. Melalui unggahan resminya di media sosial X dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia, badan PBB tersebut mendesak komunitas internasional untuk melakukan tindakan nyata, bukan sekadar menyampaikan kecaman dan solidaritas di atas kertas. OHCHR menekankan pentingnya akuntabilitas hukum, perlindungan fisik bagi jurnalis, serta jaminan akses independen bagi media internasional.

Sementara itu, Kepala HAM PBB, Volker Türk, menyatakan bahwa perang yang berkecamuk di Gaza telah menjelma menjadi jebakan maut bagi awak media. OHCHR sendiri telah memverifikasi gugurnya hampir 300 jurnalis sejak Oktober 2023, tepat ketika zionis Israel meluncurkan agresi masifnya. Selain korban jiwa, sejumlah besar jurnalis juga mengalami luka parah saat melakukan peliputan. Realitas ini menunjukkan secara terang benderang bahwa zionis sengaja menjadikan jurnalis sebagai sasaran guna membungkam kebenaran.

Rentetan serangan yang terus berlangsung (meski ada berbagai seruan internasional) memperlihatkan lemahnya penegakan hukum global terhadap perlindungan warga sipil. Dukungan politik, militer, dan finansial dari Amerika Serikat (United States) dinilai menjadi faktor utama yang memperkuat posisi Israel untuk melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza (Gaza Strip). Penargetan terhadap jurnalis dan fasilitas media merupakan upaya sistemis untuk membatasi arus informasi dari wilayah konflik. Ketika pers dibungkam, transparansi situasi di lapangan terancam hilang, dan masyarakat global akan kehilangan akses terhadap fakta yang independen dan objektif.

Urgensi Persatuan Umat Islam

Dunia dan kaum Muslim secara khusus tidak boleh tinggal diam melihat penjajahan di Gaza. Akar masalah utama di Palestina adalah keberadaan entitas zionis di atas tanah milik kaum Muslim, sehingga secara hakiki entitas penjajah ini harus dihilangkan. Di sisi lain, sikap diplomasi internasional dan negeri-negeri Muslim saat ini dipandang belum mampu menghentikan penderitaan rakyat Palestina secara konkret. Banyak kecaman disampaikan, tetapi belum menghasilkan tekanan politik maupun militer yang efektif untuk menghentikan agresi.

Kondisi negeri-negeri Muslim yang terpecah dalam batas-batas nasionalisme menjadi faktor utama lemahnya respons kolektif umat. Ikatan nasionalisme membuat kepentingan geopolitik negara masing-masing lebih dominan dibandingkan kewajiban persatuan umat Islam global. Akibatnya, potensi kekuatan politik, ekonomi, dan militer dunia Islam tidak terkoordinasi untuk memberikan perlindungan nyata bagi Palestina. Umat Islam terisolasi dalam sekat-sekat bangsa yang mengikis kekuatan ukhuwah islamiyah.

Dalam perspektif Islam, pembebasan Palestina dari penjajahan, blokade, dan krisis kemanusiaan tidak cukup diselesaikan melalui diplomasi semu atau sekadar bantuan logistik darurat. Dibutuhkan wujud ukhuwah islamiyah yang hakiki berupa persatuan politik yang melampaui batas nasionalisme. Persatuan inilah yang akan mengoordinasikan kekuatan umat secara global di bawah naungan institusi Khilafah Islamiyah. Sebagai institusi pemersatu, Khilafah memiliki kewajiban ideologis untuk melindungi wilayah Muslim dari penjajahan, menghentikan genosida secara permanen, mengembalikan tanah Palestina kepada pemilik sahnya, sekaligus me-riayah (mengurusi) seluruh warga agar bisa hidup mulia dan aman.

Khatimah

Oeh karena itu, agenda utama (qadhiyah masiriyah) umat Islam hari ini adalah perjuangan mengembalikan persatuan politik global melalui penegakan Khilafah. Institusi inilah yang secara sah akan mampu menggerakkan dan mengerahkan kekuatan militer dari seluruh dunia Islam untuk melakukan jihad membebaskan Palestina secara independen dan nyata, sekaligus menghadirkan keadilan hakiki yang telah lama dirampas dari bumi para nabi.

Wallahua’lam bish-shawabi.

DUNIA PENDIDIKAN KEMBALI TERKOTORI, ISLAM PUNYA SOLUSI

2026-05-21T11:27:02.541+07:00

Oleh: Nenden

Penulis Lepas

Dunia pendidikan kembali tercoreng kasus pelecehan seksual. Kali ini terjadi di sebuah pesantren di Jawa Tengah. Ironisnya, pelaku justru merupakan pengasuh pondok itu sendiri, yakni seorang kiai bernama Asyari. Berdasarkan laporan sementara, sekitar 50 santriwati diduga menjadi korban pencabulan. Kasus ini mencuat pada April 2026, padahal laporan telah masuk sejak tahun 2024 (TvOneNews, 11/05/2026).

Kasus ini tentu menyayat hati umat. Pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat membina akhlak dan menjaga moral generasi justru tercoreng oleh tindakan bejat oknum pengasuhnya sendiri. Namun, kasus ini sejatinya bukanlah anomali. Kekerasan seksual di dunia pendidikan terus berulang dan menunjukkan adanya persoalan sistemik yang serius.

Berdasarkan catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sejak Januari hingga April 2026 tercatat puluhan kasus kekerasan seksual yang melibatkan peserta didik, baik santri laki-laki maupun perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan sedang mengalami krisis moral yang mengkhawatirkan.

Antara Kuasa dan Kepatuhan

Maraknya pelecehan seksual di lembaga pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kultur paternalistik yang masih kuat. Dalam sebagian lingkungan pesantren, kiai atau pengasuh ditempatkan sebagai figur yang nyaris tidak boleh dikritik. Santri dituntut tunduk dan patuh secara mutlak. Sikap sami’na wa atha’na yang semestinya ditujukan kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya, terkadang bergeser menjadi kepatuhan tanpa batas kepada manusia.

Akibatnya, ketika terjadi penyimpangan, korban sering kali memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Relasi kuasa yang timpang membuat pelaku leluasa memanipulasi korban atas nama agama, keberkahan, ataupun kepatuhan kepada guru.

Di sisi lain, pendidikan agama di sebagian lembaga terkadang hanya berhenti pada transfer ilmu semata. Kitab-kitab diajarkan, tetapi tidak selalu dibarengi pembinaan kepribadian Islam secara menyeluruh. Akibatnya, ada kesenjangan antara ilmu yang dipelajari dengan perilaku nyata.

Padahal, Islam tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membangun ketakwaan, kontrol diri, dan sistem sosial yang menjaga manusia dari penyimpangan. Ketika pembinaan lemah dan pengawasan longgar, maka peluang terjadinya penyimpangan pun semakin besar.

Sistem Sekuler-Liberal Biang Kerusakan

Maraknya kekerasan seksual di dunia pendidikan sejatinya tidak bisa dilepaskan dari sistem kehidupan sekuler-liberal yang diterapkan hari ini. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, sedangkan liberalisme menjadikan kebebasan individu sebagai nilai utama. Akibatnya, standar halal-haram semakin kabur dan manusia didorong mengikuti hawa nafsunya.

Hari ini generasi muda hidup di tengah arus budaya yang rusak. Media sosial dipenuhi konten pornografi, sensualitas, dan pergaulan bebas. Tayangan vulgar menjadi konsumsi harian remaja tanpa filter yang memadai. Bahkan, konten-konten semacam itu justru menjadi yang paling laris dan banyak diminati.

Kerusakan juga tampak dalam gaya hidup generasi. Mulai dari makanan (food), gaya busana (fashion), hingga hiburan (fun), semuanya diarahkan pada budaya hedonisme dan pemuasan syahwat. Cara berpakaian semakin membuka aurat, interaksi lawan jenis semakin bebas, dan batas kesopanan makin kabur. Remaja dianggap “gaul” ketika mampu bercanda tanpa batas dengan lawan jenis, bebas bersentuhan, serta tidak menjaga ucapan dan perilaku.

Kondisi ini tentu sangat berbahaya. Paparan pornografi secara terus-menerus terbukti merusak otak, mengganggu konsentrasi belajar, bahkan mendorong perilaku menyimpang. Tidak heran jika kasus pelecehan seksual kini marak terjadi di sekolah, kampus, bahkan pesantren.

Sistem demokrasi sekuler telah gagal melahirkan generasi beradab. Aturan yang dibuat manusia terbukti tidak mampu menjaga kehormatan dan keselamatan masyarakat. Alih-alih menyelesaikan masalah, sistem ini justru membuka jalan kerusakan makin meluas.

Islam Punya Solusi Tuntas

Berbeda dengan sistem sekuler, Islam menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembentukan generasi yang saleh dan salehah. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan syakhshiyah islamiyah (kepribadian Islam). Karena itu, pola pikir dan pola sikap harus selaras dengan akidah Islam.

Islam memiliki seperangkat aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual. Allah Swt. memerintahkan laki-laki dan perempuan menjaga pandangan serta memelihara kehormatan diri sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30–31.

Islam juga melarang ikhtilat (campur baur bebas laki-laki dan perempuan) serta khalwat (berduaan tanpa mahram). Rasulullah saw. bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim:

لَا يخلون رجل بِامْرَأَة فَإِن ثالثهما الشَّيْطَان

“Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan (yang bukan mahram), karena yang ketiga di antara mereka adalah setan.”

Karena itu, dalam sistem pendidikan Islam, interaksi laki-laki dan perempuan diatur dengan tegas. Tidak ada ruang tertutup untuk khalwat, pergaulan dijaga sesuai syariat, dan seluruh aktivitas diawasi demi menjaga kehormatan peserta didik.

Islam juga melarang segala hal yang mendekatkan pada zina. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga seluruh jalan yang mengarah kepadanya, termasuk pornografi, ucapan genit, candaan seksual, dan interaksi bebas yang membangkitkan syahwat.

Selain itu, Islam menjaga adab berbicara sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 32 agar perempuan tidak melembut-lembutkan suara kepada laki-laki yang bukan mahram sehingga menimbulkan penyakit dalam hati.

Yang paling penting, Islam tidak hanya hadir menghukum setelah kejahatan terjadi, tetapi membangun sistem pencegahan secara menyeluruh. Pendidikan akhlak ditanamkan sejak dini dalam keluarga, masyarakat, sekolah, hingga negara. Negara pun menerapkan aturan sosial yang menjaga aurat, mengontrol media, melarang pornografi, serta menutup seluruh pintu kerusakan.

Di sisi lain, Islam juga memiliki sistem sanksi tegas yang bersifat zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa). Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, kasus pelecehan seksual dapat diminimalisasi bahkan dicegah sejak awal.

Karena itu, solusi atas rusaknya dunia pendidikan hari ini tidak cukup hanya dengan evaluasi kurikulum atau memperketat pengawasan semata. Persoalannya lebih mendasar, yakni rusaknya sistem kehidupan sekuler-liberal yang menjauhkan manusia dari aturan Allah ﷻ.

Umat membutuhkan penerapan Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan syariat Islam yang diterapkan secara kaffah, dunia pendidikan akan kembali menjadi tempat yang aman, bersih, dan mampu melahirkan generasi yang berilmu, beradab, serta bertakwa.

Wallahu a’lam bish-shawab.

TOKO MIRAS BEBAS DI KOTA PENDIDIKAN: CUKUP DITERTIBKAN?

2026-05-21T10:52:18.587+07:00

Oleh: Kurnia Dewi

Penulis Lepas

Malang, kota dengan gelar Kota Pendidikan ini sedang memutar otak bagaimana agar toko minuman keras (miras) tertib peredarannya dan tidak bertambah jumlahnya dari toko-toko yang sudah dilegalkan sebelumnya. Toko miras yang berdiri di Malang harus mengantongi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) Kota Malang.

Tidak hanya itu, Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2020 mengatur agar penjualan minuman beralkohol di Kota Malang memenuhi jarak radius minimal 500 meter dari instansi/lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan rumah sakit. Tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut masih bisa dibobol oleh para pengusaha toko miras yang mencoba peruntungannya. Mereka berdalih telah mengantongi izin dari pusat melalui Online Single Submission (OSS). Kondisi ini mendorong DPRD Kota Malang mendesak agar peredaran toko miras di Kota Pendidikan ini berhenti bertambah.

Pembasmian Total, Bukan Pembatasan Kuota dan Zonasi

Gelar Kota Pendidikan tidak boleh dimaknai sekadar kota dengan jumlah lembaga pendidikan yang besar semata. Ada makna lain yang mendalam yang harus dipahami oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu adanya harapan besar bagi terciptanya generasi kompeten yang mampu membawa negara pada kebangkitan yang hakiki. Apa daya, kapitalisme menuntut segala kebijakan yang berdiri di tengah masyarakat mengarahkan mereka pada perolehan materi atau keuntungan. Inilah yang kemudian mereka sebut “bermanfaat”. Selama toko miras itu legal (yang artinya mendapat izin berdiri serta membayar bea dan cukai kepada pemerintah setempat 'legal versi kapitalisme') maka mereka masih dikategorikan sebagai pemberi manfaat.

Keberadaan toko miras memang memberikan profit pada daerah. Namun, jika dibandingkan dengan dampaknya, jumlah profit tersebut tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Nyatanya, generasi cemerlang pembawa perubahan tidak akan lahir di lingkungan yang menormalisasi keharaman. Yang ada hanyalah generasi lemah fisik, mengalami gangguan kepribadian dan perilaku, menormalisasi penyimpangan, menggeser nilai sosial, serta menjadi sasaran empuk bagi pasar kapitalisme yang berseberangan dengan syariat Islam.

Belum lagi jika dihantam dengan kemiskinan ekonomi, generasi pecandu miras tak jarang terlibat tindak pidana kriminal yang mengharuskan mereka mendekam di penjara. Dengan gambaran demikian, membebaskan diri dan pemikiran saja mereka tak sanggup, lantas bagaimana mereka akan membawa negara pada kebangkitan?

Maka, yang harus dipikirkan oleh penguasa seharusnya bukan bagaimana menertibkan toko miras yang beredar, melainkan bagaimana agar generasi tidak menyentuh dan tersentuh oleh minuman keras. Bukan hanya untuk Malang, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Karena, kebangkitan negara tidak bisa diperjuangkan oleh salah satu atau sebagian masyarakat saja.

Islam dan Kebijakan Terkait Miras

Indonesia adalah negeri kaum muslim dengan sistem pemerintahan yang berakidah sekularisme. Akidah yang berorientasi pada pemisahan agama dari kehidupan yang diemban oleh demokrasi kapitalisme ini berdampak besar pada gaya hidup muslimnya. Jika Indonesia serius peduli pada generasi, pendidikan, dan kebangkitannya, maka Indonesia harus berani melepas kapitalisme sebagai motor penggerak pemerintahan secara total, kemudian beralih pada penerapan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mengatur keberadaan minuman keras.

Islam melarang keras aktivitas produksi, distribusi, dan penjualan miras. Aktivitas pengawasannya dilaksanakan oleh qadhi hisbah yang dibantu oleh syurthah (polisi). Mereka berhak menyita, menutup usaha, bahkan memusnahkan miras yang dijumpai dikonsumsi oleh muslim atau sedang diperjualbelikan. Islam tidak akan berkompromi dengan keberadaan miras melalui kebijakan pembatasan kuota, zonasi (jarak toko miras dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dll.), dan manfaat pendapatan daerah. Islam memastikan pemusnahan secara permanen seluruh tempat penjualan miras, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan.

Sanksi yang diterapkan bagi konsumen, produsen, pejabat yang memuluskan distribusi miras, kurir, dan penjual adalah berupa cambuk (40–80 kali), digunduli, perampasan aset, denda besar, dan penjara. Besaran sanksi-sanksi tersebut ditentukan oleh khalifah (pemimpin negara Islam).

Sedangkan bagi non-muslim yang tinggal di negara Islam, mereka tetap diperbolehkan membuat dan mengonsumsi miras dengan ketentuan bahwa miras tersebut hanya untuk kalangan mereka secara privat dan tidak memperjualbelikannya, meski hanya di lingkungan mereka sendiri. Jika non-muslim melanggar kebijakan ini, maka negara memberikan sanksi yang tegas.

Islam senantiasa membangun lingkungan masyarakat dengan suasana ketakwaan, baik di lingkungan pendidikan maupun di tengah masyarakat sebagai kontrol sosial. Masyarakat di negara Islam dididik untuk bertakwa dan ber-amar makruf nahi mungkar. Pendidikan bagi Islam adalah salah satu aspek terpenting dalam membawa perubahan. Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ

“...Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

Oleh karena itu, Islam tidak akan membiarkan generasi dilemahkan akalnya dengan miras demi memperoleh keuntungan materi. Cara ini wajib diadopsi oleh Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa terlepas dari cengkeraman miras dan Kota Pendidikan akan terbantu untuk mengaplikasikan gelarnya dengan mencetak generasi yang cemerlang, memiliki ketakwaan, dan membawa perubahan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PUNGUT PAJAK HINGGA ANGKAT DUTA PAJAK

2026-05-21T10:23:53.678+07:00

Oleh: Nuri Sumirat

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung terus berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi edukasi perpajakan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni menggelar Grand Final Duta Pajak Kabupaten Bandung 2026 di Hotel Sultan Raja pada Rabu, 6 Mei 2026.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menjelaskan, kehadiran Duta Pajak menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Ajang “Grand Final Duta Pajak Kabupaten Bandung 2026” menunjukkan cara pandang negara kapitalis yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung utama pembiayaan pembangunan daerah. Dalam berita disebutkan bahwa PAD harus diperkuat karena Transfer ke Daerah (TKD) berkurang hampir Rp1 triliun, sehingga pemerintah mendorong edukasi sadar pajak sejak dini melalui pelajar dan mahasiswa. Karena itu, muncul kampanye, duta pajak, penghargaan wajib pajak, hingga pembentukan budaya taat pajak sejak muda. Selain utang, negara sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk menjalankan fungsi pembangunan.

Perspektif Islam terhadap Pajak (Dharibah)

Pajak (dharibah) bukan sumber pemasukan utama negara. Sumber utama keuangan negara salah satunya berasal dari pengelolaan kepemilikan umum seperti tambang, energi, hutan, laut, dan SDA strategis. Pajak dalam Islam bersifat temporer, insidental, dan hanya dipungut saat kas negara kosong.

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan tidak diukur dari total konsumsi nasional melainkan dari pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Dengan pendekatan ini, solusi ekonomi Islam menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Lebih dari itu, distribusi kekayaan juga harus sesuai dengan prinsip Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi bukan sekadar efek samping dari pertumbuhan, tetapi tujuan yang melekat dalam setiap kebijakan ekonomi. Islam tegas melarang kekayaan hanya beredar di antara kalangan segelintir orang kaya saja. Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.”

Islam juga telah melarang segala upaya menumpuk (menimbun) harta. Sebaliknya, Islam mendorong agar setiap harta diputar melalui ragam muamalah dan investasi riil. Islam juga mendorong infak/sedekah, hibah, dan wakaf, serta mewajibkan zakat.

Solusi Islam jika Baitulmal Kosong

Saat kas negara kosong, sedangkan ada kebutuhan negara yang urgen dan mendesak untuk dipenuhi, negara bisa memungut dharibah (pajak) yang berbeda dengan konsep pajak dalam kapitalisme. Dharibah diambil dari kaum muslim yang memiliki kelebihan harta setelah mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkapnya secara sempurna, sesuai dengan standar hidup tempat mereka tinggal. Siapa saja di antara kaum muslim yang memiliki kelebihan harta, setelah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkapnya, atasnya wajib pajak. Siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta, maka pajak tidak diambil darinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

خَيْرُ الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غنى

“Sebaik-baiknya sedekah adalah yang berasal dari orang-orang kaya.” (HR. Bukhari melalui jalur Abu Hurairah ra.).

Orang kaya adalah orang yang keadaan hartanya lebih dari manusia lain dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhannya. Di dalam Islam, pajak hanya dipungut dari laki-laki muslim yang mampu. Tidak boleh memungut pajak, kecuali dari kaum muslim, laki-laki, dan mampu. Bukan dari semua warga negara (Hafidz Abdurrahman, Bagaimana Hukum Pajak Menurut Islam?).

Pajak dipungut sementara, yaitu hanya ketika kas negara kosong, tidak untuk seterusnya. Namun, jika pengumpulan pajak butuh waktu tertentu, sedangkan ada kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi, negara bisa berutang dahulu pada rakyat yang kaya untuk nantinya dilunasi setelah pajak terkumpul. Utang ini tidak boleh mengandung riba.

Alokasi pajak sudah dibatasi oleh syariat. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah bab “Pajak” menjelaskan, kebutuhan yang boleh dipenuhi dari pajak ketika kas negara kosong adalah pembiayaan jihad; industri militer; fakir, miskin, dan ibnu sabil; gaji tentara, pegawai, hakim, guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan untuk kemaslahatan kaum muslim; pembiayaan untuk kemaslahatan kaum muslim yang jika tidak dibiayai akan terjadi bahaya; serta untuk keadaan darurat (bencana).

Dengan demikian, jelas negeri ini mempertahankan ideologi kapitalisme dengan subsistemnya, yaitu ekonomi kapitalis. Sudah jelas terbukti sistem ini gagal karena hanya menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi segelintir orang (oligarki). Di antaranya dengan cara merampas sumber daya alam yang sangat melimpah yang sesungguhnya milik rakyat, yang justru dilegalkan oleh negara melalui berbagai undang-undang yang berpihak pada mereka.

Sudah saatnya negeri ini diatur oleh ideologi Islam dengan subsistemnya, yaitu sistem ekonomi Islam. Karena, inilah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti akan melahirkan aneka keberkahan bagi seluruh rakyat negeri ini.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

DARURAT PENGAWASAN ANAK DI ERA DIGITAL

2026-05-21T09:40:24.783+07:00

Oleh: Tasnim Alimah N.

Penulis Lepas

Game online merupakan hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Tak jarang dalam game online yang menampilkan karakter manusia seperti Free Fire atau Roblox, melakukan gerakan-gerakan yang menginspirasi anak untuk mencobanya.

Seperti yang terjadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang bocah SD berusia 8 tahun diduga mengalami patah tulang leher hingga meninggal dunia usai melakukan aksi freestyle yang didapat melalui game online. Kapolsek Lenek, Ipda Alam Prima Yogi mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, setelah menjalani perawatan medis, nyawanya tak tertolong pada Minggu (03/05/2026).

Kurangnya Pengawasan Anak di Media Sosial

Pada era digital saat ini, dunia maya adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama bagi generasi muda seperti remaja dan anak-anak. Sejak dini mereka sudah dicekoki oleh layar gawai (gadget) sehingga memunculkan kebiasaan untuk terus melihatnya. Konten video yang beredar saat ini pun tidak jauh dari makanan, hiburan, pakaian, dan lagu, di mana semua orang bisa mengakses konten-konten tersebut secara bebas.

Tidak adanya pembatasan akses terhadap video apa pun yang beredar di masyarakat menjadi poin utama yang harus diperhatikan. Kita tahu bahwa anak yang belum balig memiliki nalar yang belum sempurna, sehingga memungkinkan mereka mengikuti begitu saja apa yang dianggap menarik, apalagi jika dikemas dalam video-video pendek di sosial media. Maka, sangat perlu adanya pengawasan atau pendampingan dari orang dewasa terhadap apa yang dilihat oleh anak. Jika pengawasan terhadap anak kurang, hal itu akan berpotensi membuat mereka mengakses informasi yang bisa merusak dan membahayakan pemikiran.

Selain itu, tidak adanya kontrol di masyarakat terkait penggunaan gawai pada anak, serta sikap apatis jika melihat anak bermain gawai tanpa pengawasan orang dewasa, menjadikan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Anak dibiarkan melihat konten-konten video yang beraneka ragam tanpa adanya orang dewasa yang mengawasi.

Pentingnya Peran Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Pendidikan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sejak kecil anak sudah semestinya dibekali ilmu pemahaman mendasar tentang kehidupan, sebab untuk membentuk kepribadian atau karakter seseorang diperlukan waktu yang lama agar ilmu tersebut benar-benar tertanam utuh dalam dirinya. Dalam Islam, pendidikan bertumpu pada tiga aspek utama untuk membentuk karakter (kepribadian) pada anak sehingga terwujud ekosistem yang kondusif dan optimal.

Pertama, peran orang tua atau wali. Dalam pendidikan, rumah menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar segala hal. Tidak jarang anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tua akan membentuk karakter yang bebas dan tidak mau diatur. Orang tua memiliki tanggung jawab mendidik dan mengasuh anak untuk melindungi mereka dari segala bentuk bahaya.

Kedua, peran masyarakat. Tidak dimungkiri bahwa lingkungan menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pola pikir serta pola hidup manusia, terutama anak-anak. Mereka biasa mengikuti algoritma kehidupan yang terjadi di sekitar mereka, dan hal ini menentukan sikap atau perilaku yang muncul dalam diri anak. Jika masyarakat memiliki kesamaan pemikiran, perasaan, serta peraturan dalam menjaga lingkungan, maka akan muncul sikap waspada dan hati-hati. Ketika melihat anak yang belum balig bermain gawai tanpa pengawasan orang dewasa, mereka akan segera mengambil tindakan, bukan malah membiarkan atau bersikap apatis.

Ketiga, peran negara. Peran ini sangat penting sebab dari sinilah muncul sistem yang mampu menjaga aspek keluarga hingga masyarakat agar tidak terjerumus pada suatu tindakan yang negatif atau membahayakan.

Selain itu, negara pun akan melakukan pembatasan ketat terhadap informasi yang masuk. Konten-konten yang tidak bermanfaat (unfaedah) serta konten yang dapat membahayakan generasi tidak akan dibiarkan berseliweran di media sosial. Sebaliknya, konten-konten edukasi yang diizinkan tayang di media sosial, sehingga mampu melahirkan generasi yang berperadaban cemerlang.

Wallahu a’lam bish-shawab.

TREN FREESTYLE MERENGGUT NYAWA, ALARM KERAS BAGI PENDIDIKAN ANAK

2026-05-21T09:22:08.194+07:00

Oleh: Sadawa

Penulis Lepas

Lombok Timur berduka pada Mei 2026. Dua anak meninggal dunia pada usia 5 tahun dan 8 tahun. Mereka tewas karena meniru gerakan freestyle yang viral di media sosial dan game online Garena Free Fire. Korban jatuh dengan posisi kepala terbentur, leher patah, dan nyawa melayang. Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Lalu Rusmaladi menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi di rumah korban, di mana kedua orang tuanya sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tribun Pontianak, 06/05/2026).

Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan, hukum, dan media kita gagal melindungi generasi. Respons negara pun sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu sekadar meminta orang tua untuk lebih mengawasi anak dalam menggunakan ponsel (handphone). Imbauan ini terdengar bijak di atas kertas, tetapi di lapangan itu sama saja dengan membiarkan orang tua berperang sendirian tanpa senjata, tanpa sistem, dan tanpa dukungan negara. Padahal, kita sekarang sedang berhadapan dengan industri digital bernilai triliunan rupiah yang sengaja merancang produk adiktif untuk anak.

Salah satu yang menjadi problem krusial adalah konten berbahaya ini sangat mudah diakses anak-anak. Tidak ada pemblokiran secara sistemik dan penindakan terhadap platform media yang berbahaya. Nyawa anak sudah melayang, tetapi algoritma tetap berjalan. Negara sekuler memperlakukan anak sebagai individu pribadi yang tanggung jawabnya murni ada pada orang tua. Padahal, anak adalah aset umat dan negara. Jika aset ini rusak, negara akan kolaps beberapa tahun mendatang.

Perlindungan dan Fase Pendidikan Anak dalam Islam

Dalam Islam, anak-anak yang belum balig tidak dikenai taklif hukum karena akalnya belum sempurna. Oleh karena itu, perlu pendampingan dari orang dewasa untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Anak-anak yang belum balig tidak akan dibiarkan bebas berbuat tanpa memahami dasar hukum dari perbuatan tersebut.

Islam juga telah menetapkan bahwa ada tahapan-tahapan pendidikan prabalig yang diajarkan oleh orang tua dan guru terkait berpikir dan berbuat dengan benar sesuai tuntutan syariat. Sehingga, pada saat memasuki usia balig, mereka sudah siap untuk menerima taklif hukum syariat.

Negara sebagai Penjaga Gerbang Generasi

Penjaga gerbang dan pembentuk generasi merupakan peran yang paling hilang dari sistem sekuler saat ini. Dalam Islam, negara adalah ra'in (penggembala/pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya dimakan oleh serigala digital. Langkah strategis yang wajib diambil oleh negara meliputi:

Penerapan Sensor Konten Berbasis Syariat: Semua konten digital harus lulus sensor uji halal dan tayib (thayyib). Jika mengandung kekerasan ekstrem, pornografi, judi, atau ajakan bunuh diri, konten tersebut wajib diblokir total tanpa peduli apakah platform tersebut milik perusahaan asing atau penyumbang pajak besar.
Kriminalisasi Korporasi Konten Berbahaya: Negara wajib mengkriminalisasi korporasi yang memproduksi konten berbahaya untuk anak. Platform yang lalai hingga memicu hilangnya nyawa anak mesti dipidanakan, termasuk jajaran direksi dan CEO-nya yang harus bertanggung jawab secara hukum.
Membangun Ekosistem Pendidikan Kaffah: Selain di sekolah, negara bertanggung jawab penuh terhadap kualitas media, perpustakaan, dan ruang publik. Negara harus memfasilitasi produksi kartun edukasi, sinetron moral, dan game halal yang menarik. Tujuannya adalah membentuk generasi yang cerdas secara intelektual dan kuat secara akidah.
Menjamin Kesejahteraan dan Kebutuhan Pokok: Ketika seorang ibu tidak perlu terpaksa bekerja 12 jam di pabrik atau menjadi TKI demi bertahan hidup, ia bisa fokus menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab ra., setiap anak yang lahir mendapat tunjangan bulanan dari Baitulmal agar ibu bisa fokus mengasuh tanpa beban ekonomi.

Saat ini, musuh tidak datang dengan pedang, tetapi dengan algoritma. Musuh tidak menyerang benteng secara fisik, melainkan menyerang akal dan jiwa anak-anak kita. Kita punya pilihan: terus hidup di dalam sistem sekuler yang hanya bisa memberi imbauan sambil membiarkan korporasi merusak generasi, atau kembali kepada sistem Islam yang menempatkan nyawa anak jauh lebih tinggi daripada keuntungan perusahaan.

Wallahu a'lam.

INDONESIA SURGA MAFIA JUDOL INTERNASIONAL?

2026-05-21T09:05:27.991+07:00

Oleh: Saliyah

Penulis Lepas

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wira Satya Triputra di Jakarta, Minggu (10/05/2026), menjelaskan bahwa polisi menangkap 320 orang WNA dan seorang WNI terkait tindak pidana judi daring atau online (judol) jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Mereka memiliki tugas (job) sebagai telemarketing (pemasaran jarak jauh), customer service (pekerja pada layanan pelanggan), bagian admin, termasuk yang menampung. Mereka berasal dari berbagai negara dan menjalankan jaringan judi online internasional secara terorganisasi (Antaranews, 10/05/2026).

Ironisnya, kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi. Hampir setiap tahun aparat membongkar sindikat judol dengan skala besar. Pada Maret 2026 lalu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga telah menyelesaikan 16 laporan kasus tindak pidana pencucian uang dari perjudian online dengan nilai capaian mencapai Rp58,1 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa judol bukan lagi sekadar pelanggaran biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan internasional berbasis teknologi digital.

Akar Persoalan: Paradigma Sekuler Kapitalisme

Akar persoalan ini tidak lepas dari paradigma sekuler kapitalisme yang mendominasi kehidupan saat ini. Dalam sistem kapitalisme, ukuran utama keberhasilan adalah keuntungan materi. Selama menghasilkan uang, banyak hal dianggap wajar tak peduli halal-haram. Pola pikir instan untuk mendapatkan kekayaan tanpa kerja keras akhirnya membuat judol tampak menarik bagi sebagian orang.

Masyarakat dicekoki budaya materialisme dan hedonisme. Kesuksesan diukur dari banyaknya uang dan gaya hidup mewah. Akibatnya, jalan pintas seperti judi dianggap solusi cepat untuk mengubah nasib. Padahal, judol menghancurkan ekonomi keluarga, memicu kriminalitas, merusak kesehatan mental, hingga menyebabkan bunuh diri.

Sindikat judol memiliki jaringan keuangan lintas negara, sistem operasional digital yang rapi, hingga perlindungan teknologi canggih. Mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan dan celah hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Faktanya, banyak WNA yang menjalankan bisnis judol di Indonesia menunjukkan bahwa negeri ini dianggap lahan subur bagi mafia internasional. Mereka melihat Indonesia sebagai pasar bebas dengan pengguna internet tinggi, pengawasan digital yang lemah, dan masyarakat yang rentan secara ekonomi maupun moral.

Hal ini sekaligus membuktikan lemahnya fungsi negara dalam melindungi rakyat. Negara seolah hanya sibuk melakukan penindakan setelah kasus membesar, tetapi gagal menyentuh akar persoalan. Situs judi diblokir, namun muncul lagi dengan nama baru. Pelaku ditangkap, tetapi jaringan tetap tumbuh. Artinya, pendekatan yang digunakan saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah secara mendasar.

Pandangan Hukum dan Syariat Islam

Dalam Islam, judi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai perbuatan haram yang merusak kehidupan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 90).

Allah ﷻ juga menegaskan dampak buruk perjudian:

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

“Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman keras dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Ma'idah [5]: 91).

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

“Barang siapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat keras terhadap perjudian. Ajakan berjudi saja sudah dianggap dosa hingga harus ditebus dengan sedekah, apalagi menjadi pelaku dan bandar judi.

Dalam hukum Islam, judi termasuk perbuatan haram yang pelakunya dikenai sanksi takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh khalifah atau qadhi sesuai tingkat kejahatan dan dampaknya bagi masyarakat. Sanksi dapat berupa penjara, cambuk, denda, pengasingan, hingga hukuman berat bagi bandar dan pelindung sindikat judi.

Ketegasan Negara dalam Menumpas Kemaksiatan

Terlebih, judol modern bukan lagi perjudian biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan siber terorganisasi lintas negara. Maka, negara Islam akan memperlakukan sindikat judol sebagai ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Seluruh jaringan akan dilenyapkan, aliran dana disita, infrastruktur digital dihancurkan, dan pihak yang terlibat dihukum tegas tanpa kompromi.

Negara juga akan membangun sistem pendidikan berbasis akidah Islam agar masyarakat memiliki keimanan kuat dan menjauhi perjudian karena kesadaran takwa, bukan sekadar takut hukuman. Media, teknologi, dan ekonomi juga akan diatur agar tidak menjadi sarana penyebaran maksiat dan eksploitasi manusia.

Karenanya, persoalan judol sejatinya bukan hanya masalah kriminalitas digital, tetapi juga krisis sistem kehidupan. Selama masyarakat didorong mengejar keuntungan instan dan negara gagal menjalankan fungsi perlindungan secara hakiki, Indonesia akan terus menjadi target empuk mafia judol internasional.

Wallahu a'lam.

MAKIN MENGERIKAN, DEHUMANISASI MUSLIM PALESTINA OLEH ZIONIS

2026-05-21T08:38:53.791+07:00

Oleh: Sadawa

Penulis Lepas

Derita belum usai terhadap saudara kita di Palestina. Selalu berulang kesedihan tanpa ada solusi yang dapat mengantarkan mereka pada penyelesaian yang hakiki. Perjanjian yang dibuat hanya menguntungkan negara adikuasa yang ingin mengambil alih negeri para nabi tersebut.

Peperangan yang terjadi sangat kejam; dehumanisasi muslim Palestina oleh Zionis sangat mengerikan. Hal ini menimpa tidak hanya orang yang hidup, tetapi juga yang sudah mati. Orang yang hidup dibunuh, jenazahnya tidak boleh dikuburkan di tanahnya sendiri, bahkan harus dibongkar kembali dan dipindahkan dengan alasan makam itu terlalu dekat dengan permukiman Zionis, seakan tanah di bumi ini adalah milik mereka. Keluarga korban mengatakan, para pemukim ekstremis Israel melempari mereka dengan batu saat mereka memindahkan jenazah keluarganya (SindoNews, 10/05/2026).

Lebih memprihatinkan lagi, anak-anak di Jalur Gaza terjangkit beragam masalah medis. Bahkan, di antara mereka ada yang harus diamputasi. Jubir PBB, Stephane Dujarric mengatakan bahwa lebih dari 6.000 orang membutuhkan perawatan prostetik dan rehabilitasi. Sejak otoritas Israel melakukan blokade, tenaga medis internasional sangat dibutuhkan, namun bahan prostetik terhambat karena pembatasan waktu ke wilayah konflik (Tempo, 05/05/2026).

Dilaporkan Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu (03/05/2026), Israel telah memperluas wilayah pendudukan di Jalur Gaza, Palestina, hingga 59 persen wilayah tersebut, dan tidak menutup kemungkinan akan lebih dari itu. Mereka juga tengah mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah kantong Palestina itu. Pernyataan ini mencuat di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlangsung oleh Israel di Jalur Gaza serta serangan di wilayah Tepi Barat (Antaranews, 04/05/2026).

Seasai badai perang meletus sejak 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas akibat agresi militer Zionis Israel di Jalur Gaza telah mencapai 72.769 orang, dengan 172.704 lainnya terluka. Sementara itu, jumlah keseluruhan warga Palestina yang tewas sejak diberlakukannya gencatan senjata 11 Oktober 2025 telah mencapai 877 orang, korban luka 2.602 orang, dan 776 jasad telah ditemukan dari timbunan reruntuhan (Antaranews, 10/05/2026).

Kegagalan Solusi Damai di Atas Kertas

Penduduk Palestina, terutama perempuan dan anak-anak, mestinya menjadi prioritas utama untuk dilindungi. Israel sudah membabi buta melakukan penyerangan dan melanggar berbagai perjanjian yang sudah disepakati. Meski dunia tahu hal ini adalah pelanggaran, namun tidak ada yang mampu menghentikan. Kejahatan Israel tidak bisa ditoleransi dan diselesaikan hanya lewat solusi damai. Krisis kemanusiaan sudah melanda dunia, terutama pada negeri muslim Palestina. Korban tewas maupun luka-luka makin hari makin meningkat, tetapi tidak membuat Zionis menghentikan serangannya. Bahkan, dengan biadabnya mereka tetap mengebom secara brutal.

Dua miliar kaum muslim belum sanggup bersatu untuk melawan kekejaman Zionis yang didukung oleh AS, serta menuntut penguasa muslim untuk menurunkan pasukan militer demi menolong Gaza. Kerusakan yang dilakukan Zionis sudah melampaui batas dan harus dihentikan dengan jihad oleh tentara kaum muslim.

Persatuan Politik dan Institusi Perisai Umat

Solusi hakiki belum menjadi kesadaran umum, bahkan belum menjadi opini umum mayoritas muslim. Padahal, solusi sebenarnya untuk membebaskan Palestina adalah dengan bersatunya kekuatan kaum muslim di seluruh dunia.

Pembebasan tanah tersebut membutuhkan jihad, dan kewajiban jihad telah ada sejak dulu, bahkan terbukti mampu mengakhiri penjajahan. Kewajiban ini hanya akan terwujud dalam institusi daulah Khilafah Islamiyah, dengan khalifah berperan sebagai penjaga dan pelindung rakyat.

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Muslim).

Edukasi secara masif akan kewajiban umat membela Palestina dengan solusi syar'i tersebut harus terus dilakukan oleh kaum muslimin.

Wallahu a'lam.

REALITA BANTARGEBANG DAN POTRET GAGALNYA PENGELOLAAN SAMPAH

2026-05-21T07:37:01.570+07:00

Oleh: Fajrina Laeli, S.M.

Penulis Lepas

Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang di Bekasi dinobatkan sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia berdasarkan laporan UCLA School of Law tahun 2026. Fakta ini tentu memprihatinkan, sebab tempat pembuangan sampah di Indonesia justru menjadi salah satu penyumbang gas berbahaya terbesar di dunia, yang menunjukkan bahwa persoalan sampah dan pengelolaannya masih menjadi pekerjaan besar yang tak kunjung terselesaikan (CNN Indonesia, 27/04/2026).

Menurut laporan UCLA, TPST Bantargebang tercatat menghasilkan sekitar 6,3 ton metana per jam dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia, bahkan emisinya selalu terdeteksi setiap kali satelit melintas di area tersebut. Pemantauan satelit ini menemukan puluhan gumpalan besar gas metana di kawasan Bantargebang dalam pengamatan selama 13 hari. Bahkan, pada pertengahan 2025, emisinya sempat melonjak hingga lebih dari 12 ton per jam.

Aliansi Zero Waste Indonesia berpendapat, meskipun tidak berbahaya secara langsung dalam skala kecil, gas metana yang menumpuk dalam jumlah besar bisa memicu ledakan dan kebakaran di TPA karena peningkatan suhu udara yang ekstrem.

Ketiadaan Solusi Menyeluruh di Tengah Gunungan Sampah

Fakta ini seolah memperlihatkan bahwa persoalan sampah di Indonesia masih belum ditangani secara serius dan menyeluruh. Sampah terus menumpuk setiap hari, tetapi pengelolaannya masih tak ada solusi; asyik membuang tanpa ada pemilahan. Indonesia masih setia berkutat dengan gunungan sampah yang kian membesar. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tumpukan sampah di TPST Bantargebang sudah mencapai ketinggian setara gedung 16 hingga 20 lantai.

Ironisnya, di tengah persoalan sampah yang kian membeludak, fakta mengatakan bahwa banyak anak muda Indonesia yang sudah mencoba menghadirkan solusi. Pada 12 April 2026 misalnya, mahasiswa Universitas Jember menciptakan insinerator yang mampu mengolah limbah menjadi energi listrik dengan emisi yang lebih rendah. Namun, inovasi seperti ini sering kali hanya berhenti sebagai proyek kampus atau pemberitaan sesaat tanpa dukungan serius agar benar-benar diterapkan secara luas dalam pengelolaan sampah nasional (UNEJ, 09/04/2026).

Terbukti, persoalan sampah hari ini sebenarnya bukan terpaku karena negeri ini kekurangan orang pintar atau minim inovasi. Banyak pelajar dan mahasiswa sudah mampu menciptakan teknologi pengolahan limbah hingga menghasilkan energi yang lebih bermanfaat. Namun, masalahnya sering kali terletak pada minimnya keseriusan dalam mengelola dan mengembangkan inovasi tersebut. Banyak gagasan hanya berhenti sebagai proyek kampus, lomba, atau sekadar bahan pemberitaan tanpa dukungan pembiayaan dan pengembangan yang nyata. Akibatnya, solusi memang ada, tetapi tidak benar-benar dipakai untuk menyelesaikan persoalan sampah yang terus membesar dari tahun ke tahun. Inilah sistem kapitalisme hari ini, yang tidak memberi keuntungan tidak akan ditangani dengan keseriusan.

Paradigma Islam: Jaminan Lingkungan Bersih dan Sehat

Dalam paradigma Islam, menjaga kebersihan dan lingkungan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab negara. Islam memandang sampah dan pencemaran sebagai sesuatu yang tidak boleh dibiarkan merusak kehidupan masyarakat. Karena itu, negara wajib hadir secara serius dalam mengatur pengelolaan lingkungan, mulai dari penyediaan fasilitas, pengolahan limbah, hingga pengawasan agar tidak menimbulkan mudarat bagi manusia.

Pada masa peradaban Islam, kebersihan kota, saluran air, pasar, dan lingkungan menjadi perhatian besar negara. Pemerintah tidak hanya bertindak ketika masalah sudah parah, tetapi juga melakukan pencegahan sejak awal.

Dalam sistem Islam, pengelolaan sampah tidak diserahkan sepenuhnya pada kepentingan bisnis atau sekadar proyek sementara, tetapi menjadi bagian dari pelayanan negara terhadap rakyat karena negara hadir sebagai ra'in (pengurus). Negara juga akan lebih mudah membiayai pengelolaan sampah dan teknologi lingkungan karena pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk kepentingan umat, bukan dikuasai segelintir pihak.

Dengan sistem yang berlandaskan iman dan takwa, negara dalam naungan Islam akan lebih serius mengelola sampah secara menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, daur ulang, pengolahan limbah modern, hingga pemanfaatan sampah menjadi energi yang bermanfaat tanpa merusak lingkungan. Jadi, dapat dipastikan bahwa sistem Islam adalah satu-satunya solusi bagi permasalahan sampah hari ini.

Wallahu a'lam bish-shawab.