GUDANG OPINI

THUFAN AL-AQSHA: DUKA YANG MENJADI PINTU KEBANGKITAN

2026-10-18T07:21:00.000+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Seperti badai dahsyat di zaman Nabi Nuh a.s. yang menyapu segala kerusakan, begitulah Thufan Al-Aqsha menggulung di tanah Gaza, bukan untuk menenggelamkan, melainkan membongkar kerapuhan yang lama tersembunyi di balik tembok kepura-puraan internasional.

Setiap tetes darah syuhada yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan benih kehidupan baru yang ditanam di tanah suci. Duka yang mendalam ini hendaknya menjadi mata air kebangkitan yang membasuh kesadaran umat, bahwa kemuliaan tidak dijemput dengan air mata, melainkan dengan persatuan dan ketundukan total pada syariat Allah ﷻ.

Tiga Tahun Thufan Al-Aqsha dan Kejahatan Genosida

Tiga tahun telah berlalu sejak gelombang perlawanan Thufan Al-Aqsha meletus pada Oktober 2023. Badai ini lahir dari keimanan mendalam bahwa Kompleks Al-Aqsa (kiblat pertama dan tanah yang diberkahi) tidak boleh selamanya berada di bawah pendudukan zionis yang zalim.

Namun, balasan yang dilancarkan entitas penjajah sungguh di luar batas kemanusiaan. Dalam kurun tujuh bulan pertama saja, lebih dari 70.000 ton bom dijatuhkan di Jalur Gaza, melebihi akumulasi bom di kota-kota besar Eropa selama Perang Dunia II (CNN Indonesia, 13/06/2024). Hingga kini, hampir seluruh wilayah Gaza hancur menjadi lautan puing.

Kementerian Pendidikan Palestina mencatat data memilukan: sedikitnya 20.748 pelajar dan 1.058 tenaga pendidik gugur selama tiga tahun konflik. Di Tepi Barat, penindasan berlanjut dengan 1.210 warga tewas dan lebih dari 24.600 orang ditahan secara sewenang-wenang (Metro TV, 07/10/2026). Total korban jiwa di seluruh tanah Palestina mencapai 74.237 orang, dengan 175.206 warga luka-luka (Gaza Media, 06/10/2026; Liputan 6, 09/10/2026).

Lemahnya Umat dan Ilusi Solusi Kompromis

Di tengah pembantaian sistemis ini, keprihatinan terbesar terletak pada sikap abai para penguasa di negeri-negeri muslim. Lebih dari 50 pemimpin negara berpenduduk mayoritas muslim seolah tak berdaya. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) berulang kali digelar dan resolusi ditulis, namun tidak ada langkah konkret pengiriman pasukan militer untuk melindungi warga Palestina.

Di sisi lain, publik terus disodorkan pada ilusi Solusi Dua Negara (Two-State Solution), bantuan kemanusiaan parsial, dan retorika diplomasi PBB yang terbukti gagal menghentikan penjajahan. Mengharapkan keadilan dari lembaga internasional yang dikuasai penyokong pendudukan merupakan tindakan sia-sia. Masalah Palestina bukan sekadar krisis kemanusiaan yang cukup diselesaikan dengan bantuan logistik, melainkan masalah perampasan tanah suci dan penjajahan kolonial.

Penyebab utama kelumpuhan ini adalah sekat nasionalisme (nation-state) hasil rancangan Sykes-Picot yang memecah belah kekuatan politik umat Islam. Umat kehilangan perisai pelindung tunggalnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya seorang imam (Khalifah) itu adalah perisai, di mana kaum muslim akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Muslim no. 1841)

Sejarah mencatat bahwa Al-Quds hanya dapat dibebaskan melalui kepemimpinan Islam yang menyatukan komando tentara muslim, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. dan Panglima Shalahuddin Al-Ayyubi melalui jihad fi sabilillah.

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Curzon, secara terbuka pernah menyatakan strategi penyekatan ini:

“Kita telah mengakhiri segala hal yang menyatukan kaum muslimin, karena kita telah menghancurkan kekuatan moral mereka, yaitu Khilafah dan Islam.”

Persatuan Umat di Bawah Khilafah sebagai Kunci Pembebasan

Pembebasan Palestina tidak akan terwujud hanya melalui ratapan atau penggalangan dana darurat semata. Langkah mendasar harus dimulai dengan menghapuskan sekat geopolitik sekuler yang memisahkan ikatan persaudaraan umat.

Langkah strategis pembebasan Palestina meliputi:

Penyatuan Komando Politik dan Militer: Mendorong lahirnya kepemimpinan Khilafah yang mengintegrasikan seluruh potensi militer dan sumber daya alam negeri-negeri muslim di bawah satu komando syar'i.
Penghentian Ketergantungan Diplomasi Barat: Menghentikan penyandaran harapan pada lembaga PBB dan menggalang kekuatan mandiri berbasis akidah Islam.
Penguatan Kesadaran Ideologis: Membina ketakwaan individu, menyebarkan pemahaman politik Islam, dan memperkuat dakwah demi terwujudnya kembali tatanan kehidupan Islam.

Kesimpulan

Badai Thufan Al-Aqsha telah membongkar kepalsuan tatanan dunia sekuler dan mempertegas bahwa diplomasi kompromistis tidak akan pernah menghentikan mesin penjajahan.

Darah para syuhada di Gaza merupakan benih kebangkitan yang menuntut persatuan nyata seluruh elemen umat Islam.

Hanya melalui penegakan kembali Khilafah yang memimpin jihad fi sabilillah, Kompleks Al-Aqsa dapat dibebaskan secara mutlak dan kemuliaan peradaban Islam dapat diwujudkan kembali di muka bumi.

Wallahu a’lam bish-shawab.

DOWNGRADE: SAAT BERTAHAN HIDUP MENJADI GAYA HIDUP

2026-10-18T06:34:00.000+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Dahulu kehidupan mengalir seperti sungai yang jernih, membawa rezeki yang cukup untuk menumbuhkan harapan di setiap rumah. Namun kini, arus itu makin dangkal dan berbatu. Angin kering kebutuhan yang terus membentang, krisis kebijakan yang tak berpihak, dan hujan rezeki yang tidak lagi turun merata memaksa banyak keluarga menebang dahan kenyamanan, mengurangi bekal gizi, dan menurunkan atap harapan.

Bukan karena ingin hidup lebih sederhana, melainkan karena cuaca ekonomi tak lagi ramah. Inilah downgrade: bukan pilihan untuk berjalan santai, melainkan langkah kecil bertahan hidup di tengah jalan yang semakin menanjak curam.

Fenomena Downgrade dan Penyusutan Populasi Kelas Menengah

Fenomena penurunan taraf hidup atau downgrade belakangan ini ramai diperbincangkan. Apa yang tampak di permukaan seolah-olah sekadar perubahan kebiasaan belanja yang lebih bijak, ternyata menyimpan realitas sosial yang memprihatinkan.

Data menunjukkan bahwa populasi kelas menengah Indonesia yang pada 2018 mencapai 60,8 juta jiwa, kini menyusut drastis tinggal 46,7 juta jiwa. Sebaliknya, kelompok rentan dan rawan miskin justru melonjak dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen (Republika, 10/10/2026).

Berbagai laporan media massa mempertegas kenyataan ini:

Pergeseran Prioritas: Warga mulai beralih dari gaya hidup bergengsi ke pilihan yang lebih fungsional dan hemat akibat beban biaya hidup yang terlampau berat (Kompas, 30/09/2026).
Strategi Bertahan Hidup: Downgrade merupakan strategi bertahan hidup di tengah tekanan krisis finansial, di mana keluarga terpaksa memangkas asupan nutrisi bergizi dan menunda biaya pendidikan (Tirto, 07/10/2026).
Penurunan Akses Kesehatan: Dampak paling mengkhawatirkan adalah penundaan pengobatan medis, beralih ke obat generik murah, dan membatasi kunjungan dokter akibat ketidakmampuan finansial (Kompas, 5/10/2026).
Realitas Pahit: Downgrade bukanlah pilihan gaya hidup yang diinginkan, melainkan keharusan yang dipaksakan oleh kelesuan ekonomi (Mojok, 7/10/2026).

Cacat Sistemik Kapitalisme Sekuler

Fenomena ini tidak lahir di ruang hampa. Downgrade merupakan akibat nyata dari kebijakan yang tidak efisien, lonjakan harga kebutuhan pokok, efisiensi tenaga kerja melalui PHK, serta beban pemajakan yang kian meluas tanpa diimbangi jaminan kesejahteraan yang memadai dari negara.

Akar masalah utama dari krisis ini terletak pada paradigma politik ekonomi kapitalisme sekuler. Sistem ini menempatkan pertumbuhan ekonomi kuantitatif dan akumulasi modal di atas keselamatan rakyat, sehingga kesejahteraan publik selalu dinomorduakan.

Dalam tatanan kapitalisme sekuler, negara berlepas tangan dari tanggung jawab pelayanan publik. Pemenuhan kebutuhan dasar (seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan) dialihkan menjadi beban individu masing-masing, seolah-olah negara sekadar berfungsi sebagai regulator pasar.

Pandangan Islam dan Jaminan Kesejahteraan Paripurna

Dalam pandangan Islam, negara berkedudukan sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai perlindungan) yang mengemban amanah Allah ﷻ untuk menyejahterakan rakyat secara adil.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah ra'in (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Kekayaan alam yang melimpah merupakan milik umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang wajib dikelola langsung oleh negara (Baitulmal) dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, sebagaimana firman Allah ﷻ:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama yang memeras rakyat, Islam menetapkan pemajakan (dharibah) sebagai langkah insidental yang sangat khusus. Dharibah hanya dipungut ketika kas Baitulmal kosong dan hanya diwajibkan atas kaum pria yang kaya (mushir), tanpa membebani rakyat kecil.

Sebagai ra'in, negara wajib mengelola sumber daya alam secara jujur, menyediakan lapangan kerja yang luas, serta menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis dan berkualitas.

Kesimpulan

Fenomena downgrade merupakan sinyal tegas bahwa sistem ekonomi sekuler-kapitalistis gagal memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Selama pemenuhan kebutuhan dasar diserahkan pada mekanisme pasar, rakyat akan terus dipaksa mengorbankan kualitas hidupnya demi bertahan hidup.

Kesejahteraan hakiki hanya dapat terwujud melalui penerapan sistem ekonomi Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Khilafah.

Hanya dengan kepemimpinan yang menjalankan fungsi pengurusan (ri'ayah) berbasis syariat, hak hidup rakyat dapat dilindungi dan krisis ekonomi dapat dituntaskan secara sempurna.

Wallahu a’lam bish-shawab.

JURANG EKONOMI INDONESIA

2026-10-17T08:40:00.000+07:00

Oleh: Mutiara Fairuz

Penulis Lepas

Keadaan ekonomi yang kian tertekan memaksa masyarakat kelas menengah beralih ke barang alternatif yang lebih murah (downgrade). Keputusan ini memicu penurunan daya beli masyarakat secara drastis. Penurunan konsumsi terpaksa dilakukan akibat pendapatan yang cenderung stagnan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok serta lingkaran ketidakpastian ekonomi.

Data statistik kurun 2018–2025 merekam penyusutan signifikan pada populasi kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2018, proporsi kelas menengah mencapai 60,8 juta jiwa (23 persen). Namun, pada tahun 2025, angka tersebut merosot tajam menjadi 46,7 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen. Peralihan ini memperbesar jumlah penduduk kelas ekonomi rapuh (rentan miskin) yang kini mendominasi piramida sosial-ekonomi nasional.

Seorang karyawan swasta di Jakarta, John (38), mengungkapkan bahwa dirinya telah menerapkan skema downgrading sejak tahun 2025. Mengorbankan porsi hiburan baginya merupakan langkah rasional untuk menjaga kesehatan finansial keluarga dan memprioritaskan kebutuhan esensial (Tirto, 7/10/2026).

Yusuf Wibisono, Ekonom dan Direktur Next Policy, turut menanggapi fenomena downgrading yang ramai diperbincangkan publik di masa gejolak ekonomi saat ini. Beliau mengungkapkan:

“Saya melihat pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya di kelas bawah namun justru lebih banyak di kelas menengah. Hal ini kemudian terefleksi antara lain dalam fenomena downgrading gaya hidup dimana kelas menengah kini lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045,” (Republika, 10/10/2026)

Kelesuan ekonomi yang berlangsung lama berisiko menyeret perekonomian ke dalam resesi yang lebih dalam: konsumsi tertahan, perdagangan melambat, perekrutan tenaga kerja terhenti, hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memicu lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan di berbagai wilayah.

Cacat Sistemik Politik Ekonomi Kapitalisme

Krisis ekonomi yang dialami rakyat merupakan buah dari penerapan sistem politik ekonomi sekuler-kapitalistis. Dalam tatanan ini, roda perekonomian digerakkan semata-mata demi mengejar akumulasi modal dan keuntungan materiil sebesar-besarnya bagi para pemilik modal (kapitalis).

Di sisi lain, peran negara terdistorsi menjadi sekadar regulator yang memuluskan kerja sama investasi dan pengerukan sumber daya. Pemerintah disibukkan oleh kesepakatan ekonomi yang diatasnamakan pertumbuhan, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri tanpa jaminan kesejahteraan yang nyata. Sistem ini juga menjadikan perpajakan sebagai instrumen utama penerimaan negara yang bebannya dilimpahkan ke pundak rakyat biasa.

Ketika beban pembiayaan hidup kian berat dan perlindungan negara minim, perubahan pola konsumsi individu tidak akan sanggup mengangkat masyarakat keluar dari jurang kemiskinan selama sistem ekonomi yang melandasinya tetap kapitalistis.

Jaminan Kesejahteraan Paripurna dalam Sistem Islam

Persoalan krisis ekonomi membutuhkan penanganan sistemis melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Islam memandang negara bertindak sebagai pengurus (ra'in) yang berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh individu rakyat secara langsung maupun tidak langsung.

Sistem ekonomi Islam menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan fundamental berikut:

Penyediaan Lapangan Kerja Seluas-luasnya: Negara wajib membuka akses lapangan kerja yang memadai agar setiap kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara bermartabat.
Pengelolaan Kepemilikan Umum: Sumber daya alam strategis dan kekayaan publik dikelola langsung oleh negara (Baitulmal) untuk mengoperasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis.
Penghapusan Pajak Bermotif Pemerasan: Negara tidak menjadikan perpajakan sebagai penerimaan utama yang membebani rakyat biasa, melainkan mengandalkan pos-pos syar'i kas Baitulmal.

Melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh, krisis daya beli dan ketimpangan ekonomi dapat diatasi dari akar masalahnya, sehingga kemakmuran dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Fenomena downgrade dan merosotnya populasi kelas menengah merupakan bukti nyata atas kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Masyarakat tidak bisa terus-menerus dipaksa beradaptasi dengan kemiskinan sementara negara berlepas tangan dari tanggung jawab pelayanan publik.

Kesejahteraan hakiki hanya dapat diwujudkan ketika tatanan ekonomi dikembalikan pada syariat Islam dalam naungan Khilafah. Hanya dengan kepemimpinan yang bertindak sebagai pengurus (ra'in) dan perisai (junnah), hak hidup dan keadilan ekonomi rakyat dapat dijamin secara sempurna.

Wallahu a’lam bish-shawab.

FENOMENA DOWNGRADE: POSITIF ATAU NEGATIF?

2026-10-17T08:18:00.000+07:00

Oleh: Shafura Zulaikha

Penulis Lepas

Keadaan ekonomi nasional yang semakin memprihatinkan memaksa masyarakat kelas menengah menerapkan skema downgrade (penurunan taraf hidup). Alih-alih jatuh miskin, mereka memilih bertahan hidup dengan keadaan seadanya. Di antara kasusnya, sebagian warga memilih mengganti mobil dengan sepeda motor hingga meminimalkan porsi hiburan dan memilih berdiam diri di rumah.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menanggapi fenomena downgrading yang tengah marak diperbincangkan di tengah gejolak ekonomi. Ia menilai fenomena tersebut menunjukkan masyarakat (terutama kelompok kelas menengah) mulai lebih mengunggulkan fungsi ketimbang gengsi (Republika, 10/10/2026).

Meskipun sekilas tampak positif karena menekan perilaku konsumtif, kondisi ini membawa dampak buruk pada berbagai sektor ekonomi. Penurunan taraf hidup secara massal memicu erosi daya beli, penurunan proporsi kelas menengah, serta melonjaknya populasi masyarakat kelas bawah.

Akar Masalah: Cengkeraman Kapitalisme Sekuler

Fenomena downgrade tidak dapat dilepaskan dari tatanan ekonomi yang berlaku saat ini, yakni sistem sekuler-kapitalistis.

Sistem ini melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat demi menguntungkan pemilik modal. Di antaranya melalui ekspansi pemajakan, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), efisiensi anggaran publik, serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok di pasaran.

Pemerintah yang mengadopsi paradigma kapitalisme tidak menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Asas rasio untung-rugi dan pengerukan materiil mendominasi tata kelola negara.

Sayangnya, realitas ini kurang disadari oleh masyarakat. Publik cenderung menganggap krisis berulang sebagai kesalahan oknum pejabat pemerintahan belaka, padahal pemicu utamanya adalah penerapan sistem ekonomi sekuler yang cacat secara mendasar.

Solusi Paripurna Sistem Ekonomi Islam

Sebagai insan yang dibekali akal, umat Islam diwajibkan mencari solusi sahih yang sanggup menuntaskan krisis hingga ke akar masalahnya.

Allah ﷻ telah menurunkan sistem Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem Islam menetapkan kebijakan yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penguasa dalam Islam bertindak sebagai pengurus (ra'in) yang memposisikan kebutuhan rakyat sebagai amanah yang wajib dipenuhi.

Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar publik secara langsung maupun tidak langsung:

Jaminan Kebutuhan Pokok Individual: Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi para pencari nafkah dan membebaskan pemajakan bagi rakyat umum.
Jaminan Pelayanan Publik: Menjamin penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis serta berkualitas.

Kesimpulan

Fenomena downgrade merupakan potret nyata dari melemahnya ketahanan ekonomi rakyat di bawah tatanan sekuler-kapitalistis. Mengubah pola konsumsi pribadi tidak akan menyelesaikan krisis jika sistem ekonomi yang memeras rakyat tetap dipertahankan.

Kesejahteraan hakiki dan keadilan ekonomi hanya dapat terwujud melalui penerapan sistem ekonomi Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Khilafah.

Hanya dengan aturan yang bersumber dari Allah ﷻ, kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat dapat diraih secara utuh.

Wallahu a’lam bish-shawab.

TIGA TAHUN THUFAN AL-AQSHA: MENYINGKAP KEJAHATAN BARAT DAN URGENSINYA KHILAFAH PEMBEBAS PALESTINA

2026-10-16T08:55:00.000+07:00

Oleh: Wahyuni Musa

Aktivis Muslimah

Dunia kembali disuguhi angka-angka kelam yang menembus batas kemanusiaan. Tiga tahun berlalu sejak bergulirnya peristiwa Thufan Al-Aqsha pada Oktober 2023, penderitaan rakyat Palestina belum juga mereda. Bumi Syam yang diberkahi terus disirami darah warga sipil yang tak berdosa, mulai dari bayi, wanita, hingga para penuntut ilmu. Fenomena ini bukan sekadar konflik wilayah atau tragedi kemanusiaan biasa, melainkan cerminan nyata dari kejahatan sistemis penjajahan ideologi kapitalisme yang disokong kekuatan hegemoni global.

Data resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Palestina per Oktober 2026 mencatat realitas pahit yang memilukan. Sebanyak 20.748 pelajar Palestina dan 1.058 tenaga pendidik serta staf administrasi gugur di Jalur Gaza dan Tepi Barat selama tiga tahun berlangsungnya agresi. Generasi muda yang seharusnya menata masa depan justru gugur di bawah hujan bom.

Dalam periode yang sama, pasukan pendudukan beserta pemukim ilegal zionis terus meningkatkan intensitas serangan di Tepi Barat. Sebanyak 1.210 warga Palestina tewas, sekitar 13.350 lainnya luka-luka, dan lebih dari 24.600 warga ditahan secara sewenang-wenang (Metro TV, 7/10/2026). Gedung-gedung sekolah dan universitas hancur lebur. Genosida ini tidak hanya mengincar nyawa, tetapi secara sistematis berusaha mematikan masa depan intelektual bangsa Palestina.

Kegagalan Tatanan Dunia dan Kejahatan Sistemis Zionis

Serangan brutal entitas zionis bukanlah sekadar tindakan balasan militer, melainkan upaya sistematis untuk merampas tanah Palestina dan melenyapkan penduduk aslinya. Paradigma perang dalam pandangan negara-negara sekuler-kapitalis berakar pada dominasi, eksploitasi, dan kolonialisme (colonialism). Dalam pandangan ideologi ini, aturan internasional hanyalah alat retorika yang digunakan untuk melanggengkan kepentingan geopolitik mereka.

Pelajar, tenaga pendidik, dan fasilitas sekolah yang secara eksplisit dilindungi di bawah Hukum Humaniter Internasional (seperti Konvensi Jenewa) justru dijadikan sasaran tembak. Keadaan ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa entitas zionis adalah penjahat perang yang secara terang-terangan mengabaikan seluruh hukum dan moralitas dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), serta berbagai organisasi regional terbukti mandul dan tidak memiliki taring untuk menghentikan kejahatan genosida ini. Di sisi lain, para penguasa negeri-negeri muslim terbelenggu oleh ikatan negara-bangsa (nation-state), sekularisme, dan kepentingan ekonomi belaka. Mereka hanya mampu melontarkan kecaman retoris tanpa mengirimkan pasukan militer untuk melindungi saudara seiman.

Kegagalan tatanan dunia Barat dalam menciptakan perdamaian menegaskan bahwa dunia membutuhkan kekuatan global baru, sebuah kepemimpinan yang berdiri di atas akidah Islam, memiliki daya tawar geopolitik tinggi, serta keberanian untuk melindungi kaum teraniaya.

Etika Perang dan Solusi Paripurna Sistem Islam

Islam memiliki pandangan yang khas, mendasar, dan solutif dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Pembebasan Palestina tidak akan pernah terwujud melalui meja perundingan yang didikte oleh negara-negara imperialis, melainkan melalui penegakan syariat Islam secara kaffah.

Dalam fikih Islam, apabila tanah kaum muslim diserang dan dijajah oleh musuh, hukum pertahanan militer (jihad) berubah menjadi fardhu 'ain (kewajiban individu) bagi warga setempat. Jika mereka tidak mampu, kewajiban tersebut meluas ke negeri-negeri muslim di sekitarnya hingga seluruh umat Islam di dunia berkewajiban membantunya.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

“Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak...” (QS. An-Nisa [4]: 75)

Berbeda dengan perang ala Barat yang menghancurkan fasilitas publik dan membasmi warga sipil, Islam menetapkan etika perang yang sangat mulia. Rasulullah ﷺ melarang keras membunuh warga sipil yang tidak terlibat pertempuran, seperti perempuan, anak-anak, lansia, serta para pemuka agama.

Rasulullah ﷺ bersabda:

انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً

“Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan bantuan Allah, dan di atas agama Rasulullah. Janganlah kalian membunuh orang tua yang renta, anak-anak, balita, dan wanita...” (HR. Abu Dawud no. 2614)

Prinsip ini membuktikan bahwa Islam hadir untuk membawa rahmat dan menjaga kehormatan manusia, bahkan dalam kondisi peperangan sekalipun.

Penyebab utama berlarut-larutnya tragedi Palestina adalah ketiadaan institusi politik global yang menyatukan potensi umat Islam. Rasulullah ﷺ menegaskan pentingnya keberadaan seorang pemimpin (Khalifah) sebagai perisai perlindungan:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya seorang imam (Khalifah) itu adalah perisai, di mana kaum muslim akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Muslim no. 1841)

Hanya melalui institusi Khilafah, potensi militer dan sumber daya alam dari 50 lebih negeri muslim dapat disatukan di bawah satu komando untuk membebaskan Kompleks Al-Aqsa dan menghentikan kejahatan perang zionis.

Kesimpulan

Tragedi tiga tahun genosida di Gaza yang telah menelan puluhan ribu jiwa pelajar dan guru merupakan bukti nyata kegagalan peradaban sekuler-kapitalisme dalam menjaga ketenteraman dunia. Retorika HAM dan hukum internasional hanyalah omong kosong di hadapan kejahatan zionis dan penyokongnya.

Umat Islam tidak boleh terus berharap pada PBB atau penguasa yang terbelenggu sekat nasionalisme. Sudah saatnya umat menyadari bahwa solusi tuntas bagi Palestina dan seluruh negeri muslim yang tertindas adalah dengan mengembalikan kehidupan Islam melalui penegakan kembali Khilafah Islamiyyah.

Hanya Khilafah yang mampu mengerahkan pasukan tentara muslim, membebaskan Kompleks Al-Aqsa, dan mengembalikan peradaban manusia yang mulia, adil, dan sejahtera di bawah naungan syariat-Nya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KARHUTLA BERULANG, TATA KELOLA HUTAN DIPERTANYAKAN

2026-10-15T09:49:56.876+07:00

Oleh: Ifa

Penulis Lepas

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali membawa petaka bagi masyarakat di Sumatra dan Kalimantan. Indeks kualitas udara di sejumlah wilayah dilaporkan menyentuh kategori berbahaya, mengancam keselamatan anak-anak, lansia, dan penderita penyakit saluran pernapasan.

Di Palembang, seorang pengemudi ojek dalam jaringan (online) berusia 41 tahun meninggal dunia setelah mengalami sesak napas berat akibat paparan kabut asap (Tirto, 05/10/2026). Peristiwa serupa terjadi di Kalimantan Selatan, di mana seorang guru dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gangguan pernapasan akut di tengah pekatnya asap.

Dampak karhutla tidak hanya melumpuhkan kesehatan manusia. Satwa liar lindungi (termasuk orangutan) turut kehilangan habitat dan sumber pakan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) melaporkan telah menyelamatkan sedikitnya 46 ekor orangutan dari kawasan rawan karhutla di Kalimantan Barat (Antara, 11/10/2026).

Fakta-fakta ini membuktikan bahwa karhutla bukan sekadar bencana musiman biasa, melainkan krisis ekologis sistemis yang mengancam kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem.

Kegagalan Kapitalisme Sekuler dalam Pengelolaan Lahan

Ketika kebakaran lahan terus berulang setiap tahun, evaluasi tidak boleh dialihkan pada faktor iklim belaka, seperti cuaca kering atau fenomena El Nino. Faktor alam memang memperbesar risiko, namun obral izin eksploitasi lahan dan lemahnya penegakan hukum merupakan akar masalah sesungguhnya.

Dalam paradigma kapitalisme-sekularisme, kebijakan pengelolaan sumber daya alam rusak ketika pengerukan modal dan keuntungan investasi jangka pendek ditempatkan di atas keselamatan ekosistem serta kesehatan masyarakat.

Penguasa bertindak sekadar sebagai regulator yang memuluskan izin pelepasan kawasan hutan bagi korporasi. Kerugian ekonomi dan ekologis dari pencemaran udara, kehancuran habitat satwa, hingga pemulihan kesehatan tidak pernah sebanding dengan keuntungan materiil yang dinikmati segelintir pemilik modal. Pada akhirnya, rakyat kecil dan alam yang menanggung dampak paling parah.

Pengelolaan Hutan dan Tanggung Jawab Negara dalam Islam

Dalam perspektif Islam, menjaga keselamatan jiwa (hifzun nafs) dan kelestarian alam merupakan kewajiban fundamental. Negara tidak boleh sekadar bersikap pasif dengan mengimbau warga memakai masker, melainkan wajib bertindak tegas mencabut akar masalahnya.

Syariat menetapkan bahwa penguasa adalah ra'in (pengurus) dan junnah (perisai perlindungan).

Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah ra'in (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Negara berkewajiban mengelola hutan berdasarkan status kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Hutan haram diserahkan kepada penguasaan swasta/korporasi yang merusak keseimbangan lingkungan.

Dalam aspek penegakan hukum, Islam menerapkan sanksi ('uqubat) yang tegas melalui fungsi zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa) bagi siapa saja yang terbukti membakar lahan dan merusak lingkungan tanpa pandang bulu.

Kesimpulan

Karhutla tidak boleh terus dianggap sebagai bencana musiman yang harus dimaklumi. Tanggung jawab negara tidak berhenti pada aksi pemadaman api di lapangan, melainkan pada pemulihan ekosistem dan penghentian alih fungsi hutan secara permanen.

Di dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ.

Hanya melalui penerapan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Khilafah, pengelolaan sumber daya alam dapat diarahkan untuk kemaslahatan umum, sehingga keselamatan jiwa rakyat dan kelestarian alam dapat terlindungi secara sempurna.

Wallahu a’lam bish-shawab.

DARURAT KASUS PERUNDUNGAN, KAPAN TUNTAS?

2026-10-15T09:06:04.840+07:00

Oleh: Arpah Latifah

Penulis Lepas

Kematian tragis Muhammad Hasbi Al Aqib (7), murid kelas 2 SD Negeri 01 Kebondalem, Pemalang, Jawa Tengah, kembali menampar wajah dunia pendidikan nasional. Korban mengalami perundungan (bullying) dan penganiayaan fisik berupa pukulan serta tendangan di bagian perut dan kaki oleh tiga orang kakak kelasnya di lingkungan sekolah.

Setelah kejadian tersebut, korban mengeluh kesakitan di bagian perut dan tubuhnya mengalami memar. Orang tuanya langsung membawa korban ke RSUD Dr. M. Ashari Pemalang untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, setelah sembilan hari dirawat, nyawanya tidak tertolong akibat luka dalam yang parah (CNN Indonesia, 02/10/2026).

Tragedi ini bukanlah kasus tunggal. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang kian tak terkendali. Pada tahun 2025 saja, tercatat 614 kasus kekerasan menimpa generasi muda (Goodstats, 27/1/2026).

Maraknya aksi serupa di wilayah lain, seperti dugaan perundungan siswi di Grobogan (MSN, 21/9/2026) dan pengeroyokan murid MTs di Garut (Detik, 9/9/2026), membuktikan bahwa perundungan telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa peserta didik.

Gagalnya Sistem Pendidikan Sekuler dan Hukum yang Tumpul

Angka kekerasan yang terus melejit setiap tahun menjadi bukti bahwa penanganan yang ada saat ini tidak menyentuh hulu masalah. Terdapat dua faktor utama yang menjadi pemicunya:

Pendidikan Sekuler yang Minim Akhlak: Sistem pendidikan saat ini berorientasi dominan pada pencapaian akademik dan prestasi materiil. Ketika nilai-nilai agama dipisahkan dari kurikulum sekolah, pembentukan adab dan kepribadian peserta didik terabaikan, sehingga empati dan rasa takut akan dosa di dalam diri anak kian mengikis.
Lemahnya Kontrol Lingkungan dan Hukum: Pemerintah dan dinas terkait cenderung bersikap reaktif, baru bertindak setelah ada korban jiwa. Bebasnya konten kekerasan di media sosial serta lemahnya sanksi hukum bagi pelaku di bawah umur membuat aksi kekerasan terus berulang tanpa menghadirkan efek jera.

Solusi Islam Menuntaskan Perundungan dari Akar Masalah

Perundungan dan celaan antarsesama secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)...” (QS. Al-Hujurat [49]: 11)

Rasulullah ﷺ juga memperingatkan larangan menzalimi sesama muslim dalam sabdanya:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya (disakiti), dan tidak boleh merendahkannya.” (HR. Muslim no. 2564)

Untuk menyelesaikan persoalan perundungan secara tuntas, negara harus menerapkan solusi fundamental berbasis Islam:

Fungsi Sekolah sebagai Pembentuk Kepribadian Islam: Kurikulum pendidikan wajib menjadikan penanaman akidah dan adab sebagai pilar utama guna membentuk kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah) pada diri murid.
Peran Negara sebagai Pengurus dan Pelindung: Negara wajib menyediakan fasilitas sekolah yang aman, mengontrol tayangan media berunsur kekerasan, serta menerapkan sanksi hukum ('uqubat) yang tegas dan mendidik melalui fungsi zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa).

Kewajiban penguasa dalam mengurus rakyatnya ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ:

الإِمَامُ رَاعٍ وَوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah ra'in (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Kesimpulan

Perundungan yang merenggut nyawa anak didik merupakan bukti nyata dari kegagalan sistem pendidikan sekuler. Masalah ini tidak akan tuntas jika pemerintah hanya mengandalkan imbauan formalitas dan penanganan pascabencana.

Sekolah harus kembali dijadikan ruang belajar yang aman dan membina.

Sudah saatnya sistem pendidikan dan tata kelola perlindungan anak dirombak secara menyeluruh berbasis syariat Islam dalam naungan Khilafah, agar tidak ada lagi nyawa pelajar yang melayang sia-sia akibat kekerasan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

70 NEGARA WALK OUT DARI SIDANG PBB KETIKA NETANYAHU HENDAK BERPIDATO, TINTA MEDIA: LANTAS APA?

2026-10-15T07:00:45.466+07:00

Oleh: Muhar

Jurnalis Lepas

Narator Tinta Media mempertanyakan kelanjutan aksi walk out hampir 70 negara dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika pemimpin penjajah Benjamin Netanyahu hendak berpidato.

"Hampir 70 negara, termasuk Indonesia, walk out dari sidang PBB ketika Benyamin Netanyahu hendak berpidato. Aksi itu menjadi bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel di Gaza. Tentu sikap seperti ini penting. Tapi muncul pertanyaan, lantas apa?" ujarnya dalam tayangan video bertajuk "Lantas Apa?" di kanal YouTube @TintaMediaID, Rabu (14/10/2026).

Sebab, lanjutnya, Gaza tetap menderita. Pada akhir September, jumlah korban tewas sejak awal agresi telah mencapai lebih dari 74.000 orang, menurut laporan otoritas kesehatan Palestina yang dikutip Antara.

"Selama bertahun-tahun kecaman telah disampaikan, resolusi dikeluarkan, diplomasi dilakukan. Tetapi kalau semua itu tidak mampu menghentikan penderitaan rakyat Palestina, apakah cukup berhenti pada aksi simbolik?" tanyanya retoris.

Narator kemudian mengingatkan bahwa persoalan Palestina sejatinya bukan sekadar bagaimana dunia menyatakan ketidaksetujuan, melainkan bagaimana penjajahan benar-benar dihentikan.

Dalam pandangan Islam, ia menjelaskan bahwa umat tidak cukup hanya mengecam kezaliman. Umat juga membutuhkan kekuatan politik yang mampu melindungi kaum muslim dan membebaskan negeri mereka.

Oleh karena itu, Tinta Media menyerukan bahwa solusi Palestina tidak boleh berhenti pada forum internasional. Solusi mendasar adalah mengakhiri keberadaan entitas penjajah dan membebaskan Palestina melalui persatuan kaum muslim di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

"Jadi, walkout boleh menjadi tanda penolakan. Namun, pertanyaannya tetap, setelah walkout lantas apa? Sebab Palestina membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya kursi yang kosong," pungkasnya.

AI KIAN CANGGIH, KEMASLAHATAN HARUS TETAP MENJADI TUJUAN

2026-10-14T08:47:29.470+07:00

Oleh: Rahmah Thayyibah

Penulis Lepas

Kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka berbagai peluang bagi peradaban manusia, namun di saat yang sama juga menimbulkan sejumlah risiko dan kekhawatiran serius. AI memang mampu mempermudah pekerjaan di berbagai bidang, termasuk riset medis dan efisiensi teknologi.

Namun, para peneliti AI (termasuk Geoffrey Hinton yang dikenal sebagai pelopor AI dunia) kembali memperingatkan risiko "ledakan kecerdasan" (intelligence explosion). Ancaman tersebut meliputi penyalahgunaan untuk senjata biologis dan siber, hilangnya kendali manusia atas mesin, serta potensi pemanfaatan AI dalam konflik bersenjata antarnegara (CNN Indonesia, 30/09/2026).

Fakta ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kemaslahatan publik. AI dapat membantu menyelesaikan persoalan manusia, tetapi juga berisiko menjadi alat manipulasi, kejahatan siber, hingga ancaman keselamatan masyarakat.

Bahaya tersebut kian membesar ketika pengembangan teknologi hanya berorientasi pada pengerukan keuntungan materiil, persaingan bisnis, atau hegemoni politik tanpa mempertimbangkan nilai moral dan rasa takut kepada Allah ﷻ. Oleh karena itu, kemajuan AI memerlukan panduan ideologis yang jelas agar keberadaannya tidak berbalik menjadi ancaman.

Islam sebagai Landasan dan Filter Pengembangan AI

Dalam pandangan Islam, persoalan AI bukan sekadar masalah teknis atau kalkulasi algoritma semata, melainkan juga menyangkut arah pemikiran dan ideologi yang mendasarinya. Akal merupakan karunia besar Allah ﷻ yang harus difungsikan untuk menjalankan amanah sebagai khalifah fil ardhi (pengelola bumi), bukan untuk memicu kerusakan.

Allah ﷻ berfirman mengenai penetapan fungsi kepemimpinan manusia:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sungguh, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi'...” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Amanah ini menuntut manusia untuk mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntunan wahyu. Kemampuan menciptakan teknologi tidak berarti manusia bebas menggunakannya tanpa batas moralitas dan syariat.

Membedakan Hadharah dan Madaniyah dalam Pemanfaatan Teknologi

Islam memberikan panduan jernih dalam menilai sains dan teknologi dengan membedakan hadharah dan madaniyah:

Hadharah: Pemikiran, budaya, dan pandangan hidup yang berlandaskan ideologi tertentu (seperti sekularisme, kapitalisme, atau liberalisme), yang haram untuk diambil oleh umat Islam.
Madaniyah: Bentuk fisik karya manusia, sains, dan teknologi yang bersifat universal dan netral, yang hukum asalnya boleh dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan hukum syarak.

AI sebagai produk fisik sains tergolong madaniyah yang boleh dimanfaatkan. Namun, informasi yang diproses, data masukan (input), serta keputusan yang dihasilkan AI tidak boleh diterima begitu saja. Data dan algoritma AI dapat membawa bias ideologi pengembangnya, sehingga wajib diperiksa berdasarkan tolok ukur kebenaran Islam.

Sikap kritis ini penting agar manusia tidak menjadikan AI sebagai satu-satunya rujukan dalam mengambil keputusan. Teknologi harus tetap berada pada posisinya sebagai alat bantu, sementara manusia memegang kendali penuh atas penggunaannya.

Peran Manusia dan Negara dalam Pengendalian AI

Pengembangan dan pemanfaatan AI harus berlandaskan akidah Islam yang kokoh agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ketundukan pada syariat mendorong pengembang menimbang manfaat, mudarat, serta tanggung jawab di akhirat atas setiap produk teknologi.

Meski demikian, akidah individu saja tidak cukup. Negara wajib hadir untuk mengendalikan pengembangan AI, mencegah penyalahgunaan data publik, melindungi masyarakat dari kejahatan siber, serta menjatuhkan sanksi hukum ('uqubat) yang tegas terhadap pihak-pihak yang menimbulkan kerusakan.

Kesimpulan

Islam memandang penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. AI tidak perlu ditolak secara mutlak, namun juga tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa batas etika agama.

Dengan berlandaskan akidah dan syariat yang ditopang oleh kesadaran individu serta pengawasan ketat negara (Khilafah), kemajuan teknologi AI dapat diwujudkan secara nyata untuk kemaslahatan umat.

Kemajuan sejati bukan sekadar menciptakan mesin yang makin cerdas, melainkan memastikan kecerdasan buatan tersebut berada di bawah kendali manusia yang bertakwa demi mewujudkan rahmatan lil 'alamin.

Wallahu a’lam bish-shawab.

BANJIR PADANG: SAAT MITIGASI SEBATAS FORMALITAS

2026-10-14T08:26:27.202+07:00

Oleh: Rislia

Penulis Lepas

Nyawa rakyat lagi-lagi menjadi taruhan dari langkah mitigasi bencana yang hanya ada di atas kertas. Air bah yang kembali menggulung Kota Padang pada Sabtu, 10 Oktober 2026, membongkar kenyataan pahit atas rapuhnya tata kelola lingkungan hidup.

Hujan deras berdurasi panjang merendam tiga kecamatan sekaligus: Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Musibah ini merusak sedikitnya 120 rumah, memaksa 672 warga mengungsi, serta melumpuhkan layanan air bersih PDAM di kawasan Guo (Metro TV, 11/10/2026). Akses jalan utama By Pass terputus akibat genangan air yang meluap, sehingga merintangi mobilitas warga (CNN Indonesia, 11/10/2026).

Tragedi paling parah terjadi di Lubuk Minturun, di mana banjir bandang datang mendadak dengan arus deras menggerus tanggul dan permukiman warga di tengah sistem peringatan dini (early warning system) yang tidak berfungsi optimal (Kompas TV, 2/10/2026).

Apresiasi patut diberikan kepada tim SAR gabungan, BPBD, TNI, Polri, dan para relawan yang berjibaku menembus arus demi mengevakuasi warga. Namun, keberanian petugas di lapangan tidak boleh menutupi bobroknya tata kelola di tingkat sistemik.

Cacat Bawaan Sistem Sekuler-Kapitalistis dalam Pengelolaan Lingkungan

Mengapa banjir bandang terus berulang dan dampaknya kian masif? Cuaca ekstrem sering kali dijadikan kambing hitam, padahal pemicu utamanya adalah alih fungsi lahan dan penggundulan hutan hulu di Daerah Aliran Sungai (DAS) demi ekspansi industri ekstraktif.

Data WALHI Sumatra Barat menunjukkan bahwa kawasan perbukitan hulu Kota Padang telah kehilangan sekitar 3.400 hektare tutupan hutan, terutama di DAS Kuranji, Aia Dingin, dan Batang Arau (Liputan 6, 28/11/2025). Pelonggaran regulasi dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan menjadi karpet merah bagi ekploitasi korporasi.

Dalam cengkeraman kapitalisme, pembangunan hanya ditimbang dari rasio untung-rugi materiil. Penguasa bertindak sekadar sebagai regulator yang memuluskan izin bagi pemilik modal. Akibatnya, penanganan bencana selalu reaktif dan tambal sulam, sementara mitigasi berhenti sebagai formalitas proyek semata.

Allah ﷻ telah memperingatkan akar dari krisis ekologis ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum [30]: 41)

Konsep Ri'ayah dan Solusi Sistematis dalam Sistem Islam

Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai perlindungan).

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menegaskan bahwa kewajiban utama penguasa adalah mewujudkan ishlahul 'ammah (kemaslahatan umum) serta mencegah daf'ul mafasid (bahaya dan kerusakan).

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam merinci bahwa negara wajib menyediakan alokasi dana khusus di kas Baitulmal untuk penanganan bencana. Pembiayaan darurat dan pemulihan lingkungan wajib disalurkan secara sigap tanpa kendala birokrasi, tanpa alasan keterbatasan anggaran, dan tanpa bergantung pada utang luar negeri.

Dalam tatanan Islam, kawasan hutan dan daerah resapan air di hulu berstatus sebagai al-milkiyyah al-'ammah (kepemilikan umum) yang haram diserahkan kepada pihak swasta/korporasi, serta wajib dijaga sebagai kawasan konservasi mutlak.

Secara teknis, Daulah Khilafah akan membangun infrastruktur fisik pengendali air yang tangguh, seperti bendungan penampung debit air, kanal pemecah arus, dan jaringan drainase terpadu. Negara juga akan melalukan pengerukan sedimentasi sungai secara berkala serta mewajibkan penyediaan zona resapan air yang ketat pada setiap pembukaan kawasan permukiman baru.

Kesimpulan

Penyelesaian masalah banjir Padang tidak akan tuntas melalui perbaikan teknis yang bersifat temporer. Kerusakan lingkungan yang masif membutuhkan perubahan mendasar pada tatanan ideologis yang mengelolanya.

Keselamatan rakyat secara hakiki hanya akan terwujud apabila umat kembali menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Khilafah.

Hanya melalui kepemimpinan yang bertindak sebagai pengurus (ra'in) dan perisai (junnah), kelestarian alam dapat dijaga dan keselamatan jiwa rakyat dapat dilindungi secara utuh.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KETIKA NEGARA GAGAP MELINDUNGI NYAWA RAKYATNYA

2026-10-14T08:04:12.665+07:00

Oleh: Eulis Anih

Pemerhati Umat

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi bencana tahunan yang tak kunjung usai. Indeks Kualitas Udara (IKU) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan telah menyentuh fase "membahayakan". Langit memutih bukan karena awan, melainkan tertutup kabut asap pekat yang mengancam keselamatan jutaan jiwa.

Bagi kelompok rentan (terutama penderita penyakit saluran pernapasan seperti asma) kondisi ini merupakan ancaman nyata. Jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga kembali terdengar dari berbagai daerah. Seorang pengemudi ojek online di Sumatra Selatan dan seorang guru di Kalimantan Selatan dilaporkan mendadak mengalami sesak napas akut hingga meninggal dunia (BBC, 08/10/2026). Kejadian tragis ini merupakan cerminan dari betapa gentingnya krisis udara bersih yang dialami masyarakat saat ini.

Kegagalan Sistemik dalam Penanganan Karhutla

Sudah lebih dari empat bulan karhutla terus membakar lahan, membawa dampak buruk yang kian meluas: penurunan kualitas kesehatan, kerugian ekonomi, hingga ancaman keselamatan jiwa. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa negara belum optimal menjalankan kewajiban dasarnya untuk melindungi nyawa rakyat terdampak.

Akar masalah dari petaka lingkungan yang berulang ini tidak lepas dari paradigma pengelolaan hutan dalam sistem ekonomi kapitalis-sekuler. Dalam tatanan ini, eksploitasi hutan dan pengerukan lahan kerap memprioritaskan keuntungan materiil jangka pendek korporasi ketimbang kelestarian ekosistem dan keselamatan warga.

Pengawasan yang longgar serta penegakan hukum yang tumpul terhadap para pelaku pembakaran lahan membuat praktik destruktif ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa menghadirkan efek jera yang nyata.

Udara bersih dan jaminan kesehatan merupakan hak dasar publik yang wajib dijamin penuh oleh negara. Dalam kondisi darurat bencana asap, pelayanan medis menyeluruh dan evakuasi kelompok rentan seharusnya menjadi prioritas utama tanpa terhalang oleh birokrasi maupun kompromi ekonomi-politik.

Tata Kelola dan Perlindungan Berbasis Syariat

Dalam pandangan Islam, negara berkedudukan sebagai ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung).

Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah ra'in (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Fungsi perlindungan ini wajib dijalankan secara maksimal, meliputi tindakan pencegahan (prabencana), penanggulangan cepat saat krisis, hingga pemulihan pascabencana.

Guna mencegah krisis ekologis berulang, Islam menetapkan tata kelola lingkungan yang fundamental:

Pengelolaan Kepemilikan Umum: Hutan dan sumber daya alam merupakan milik umum yang wajib dikelola langsung oleh negara (Baitulmal) sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik, bukan diserahkan atau dikuasai oleh segelintir korporasi privat.
Penegakan Hukum yang Cepat dan Tegas: Sanksi hukum ('uqubat) diterapkan secara tegas dan adil guna memberikan efek jera (zawajir) serta pembatalan kejahatan (jawabir) bagi siapa saja yang merusak ekosistem, negara tidak dipengaruhi oleh pemilik modal.

Kesimpulan

Bencana asap karhutla yang berulang mempertegas kegagalan sistem sekuler-kapitalistis dalam melindungi keselamatan rakyat. Tanpa adanya perombakan fundamental dalam kebijakan pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum yang adil, krisis udara bersih akan terus menjadi ancaman tahunan.

Solusi tuntas atas petaka ini hanya dapat terwujud melalui penerapan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Khilafah.

Hanya dengan meletakkan negara sebagai pengurus sejati (ra'in) dan perisai (junnah), keselamatan jiwa dan kelestarian alam dapat dijaga secara sempurna demi kemakmuran seluruh rakyat.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PERUNDUNGAN MENGANCAM GENERASI: BUKTI GAGALNYA SISTEM PENDIDIKAN SEKULER

2026-10-14T07:44:14.833+07:00

Oleh: Nafiisah Azka

Penulis Lepas

Perundungan (bullying) kembali merenggut nyawa anak bangsa. Baru-baru ini publik dihenyakkan oleh berita tragis mengenai seorang murid kelas 2 SD di Pemalang/Palembang yang tewas akibat dirundung oleh kakak kelasnya. Mirisnya, tragedi ini berlangsung di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar yang aman dan kondusif bagi peserta didik (Detik, 2/10/2026).

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan eskalasi kasus kekerasan di satuan pendidikan yang kian mengkhawatirkan sepanjang kurun 2020–2025:

2020: 91 kasus;
2021: 142 kasus;
2022: 194 kasus;
2023: 285 kasus;
2024: 573 kasus;
2025: 614 kasus (Goodstats, 27/1/2026).

Peningkatan kasus selama lima tahun berturut-turut ini membuktikan bahwa penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah hanya sebatas formalitas dan gagal menyentuh akar masalah.

Cacat Bawaan Sistem Sekuler-Kapitalistis

Maraknya perundungan terjadi karena keabaian sistemis. Negara yang menerapkan tatanan sekuler-kapitalistis gagal menghadirkan kurikulum yang berorientasi pada pembentukan kepribadian dan akhlak mulia. Agama dipisahkan dari kehidupan publik, sehingga pendidikan sekadar difokuskan pada capaian akademik dan persaingan materiil.

Akibatnya, sistem ini melahirkan generasi yang krisis empati, minim kontrol diri, dan rentan melakukan tindakan kekerasan. Solusi parsial dan kegiatan seremonial yang dijalankan pemerintah terbukti tidak mampu membendung laju kekerasan di sekolah.

Solusi Paripurna Sistem Pendidikan Islam

Untuk menyelamatkan masa depan generasi, negara wajib mengambil tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis akidah Islam.

Islam menawarkan tatanan komprehensif melalui tiga pilar utama:

Kurikulum Berbasis Akidah: Menyusun sistem pembelajaran yang berfokus membentuk kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah) agar murid memiliki keimanan yang kuat, akhlak mulia, dan rasa kasih sayang terhadap sesama.
Penyediaan Sarana dan Tenaga Pendidik: Menjamin ketersediaan fasilitas sekolah yang aman, serta mencetak guru-guru yang kompeten dan berintegritas moral tinggi.
Penerapan Hukum yang Tegas: Negara mengontrol ruang publik dan menerapkan sanksi hukum ('uqubat) yang tegas bagi pelaku perundungan guna memberikan efek jera (zawajir) dan pencegahan yang efektif.

Kesimpulan

Krisis perundungan di lingkungan sekolah tidak akan tuntas hanya dengan imbauan moral atau tindakan temporer pascatragedi.

Hanya dalam naungan sistem Islam (Khilafah) yang menempatkan negara sebagai pengurus sejati (ra'in), penerapan pendidikan berbasis akidah dan penegakan hukum yang adil dapat diwujudkan secara utuh demi melahirkan generasi pembangun peradaban.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KENAPA MUNCUL LAGI KASUS PENCABULAN DI PESANTREN?

2026-10-13T14:45:08.602+07:00

Oleh: Irma Hidayati

Jurnalis Lepas

Pengasuh Majelis Taklim Kaisha, Ustazah Arien Najaha mempertanyakan kenapa muncul lagi kasus pencabulan di pesantren.

"Fakta kasus pencabulan di pesantren kembali terjadi. Seharusnya pesantren adalah lembaga pendidikan pencetak generasi pembela agama, bangsa, dan negara. Di sanalah santri dibimbing berdasarkan agama. Lantas mengapa tindakan asusila ini marak terjadi?" tanyanya retoris ketika mengisi kajian rutin, Ahad (11/10/2026) di Probolinggo.

Bedakan antara Islam dengan muslim, jelasnya. Islam adalah ajaran agama samawi yang benar, merupakan risalah agama yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan muslim adalah orang yang memeluk agama Islam. Bisa melakukan kebenaran dan kemaksiatan tergantung pada keimanannya.

Padahal, imbuhnya, Islam telah mewajibkan seorang muslim untuk membentuk kepribadian Islam, yaitu memiliki pola pikir islami dan pola sikap islami.

"Ketika Islam diterapkan di tengah masyarakat, maka akan terwujud tiga pilar. Yang pertama adalah ketakwaan individu. Semua orang akan berhati-hati dalam menjalani profesinya. Apakah guru, pejabat, pedagang, pasti ada benteng diri dalam menjalankan tugasnya. Tidak akan berbuat kemaksiatan akan merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala," tegasnya.

Selain itu, katanya, "pilar kedua adalah kontrol masyarakat. Di sana terdapat amar makruf nahi mungkar. Jika terlihat kemaksiatan akan dirubah sesuai kemampuannya, apakah dengan tangan, lisan atau hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Islam memberi ganjaran surga bagi pelaku yang berani mengingatkan penguasa yang dholim," bebernya.

"Pilar ketiga adalah negara yang menerapkan hukum Islam, berkewajiban mengurusi semua urusan umat berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, ﷺ. Kepala negara akan menerapkan sistem pendidikan Islam, kurikulum sesuai Alquran. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dipenuhi secara layak. Gaji besar juga diberikan sebagai penghormatan atas dedikasinya. Menutup akses pornografi dan pornoaksi," sambungnya kembali.

Terakhir, ia menekankan bahwa solusi dari pencabulan ini hanyalah Islam.

"Solusi dari maraknya pelecehan dan pencabulan di pesantren ini tidak lain hanyalah Islam, karena Islam mampu menyolusi sampai tingkat akar masalahnya," pungkasnya.

WORLD MENTAL HEALTH DAY: PERAYAAN TANPA SOLUSI AKAR MASALAH

2026-10-13T07:38:51.189+07:00

Oleh: Netty al-Kayyisa

Penulis Lepas

Setiap tanggal 10 Oktober, masyarakat dunia memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia (World Mental Health Day). Pada tahun 2026 ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusung tema "Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change" atau "Pengalaman Hidup Didengar: Suara Nyata, Perubahan Nyata".

Melalui tema ini, WHO menekankan fakta yang kerap diabaikan: orang dengan gangguan kesehatan mental (mental health) sering diajak bercerita, namun dikecualikan dari proses pengambilan keputusan. Mereka kerap sekadar dijadikan objek cerita inspiratif tanpa dilibatkan dalam merancang sistem layanan, merumuskan kebijakan, hingga mengevaluasi fasilitas rumah sakit jiwa. Akibatnya, layanan kesehatan mental yang ada cenderung berpusat pada prosedur medis teknis semata, bukan pada kebutuhan esensial manusia (Tirto, 10/10/2026).

Fenomena ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia. WHO mencatat hampir 1 dari 7 orang di dunia (sekitar 1,2 miliar jiwa) hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan menandai kelompok usia muda sebagai kelompok yang paling rentan terpapar krisis kesehatan mental.

Isu gangguan kesehatan mental kini kian marak dipicu oleh kompleksitas tekanan hidup, konflik relasi sosial, hingga ketimpangan ekonomi. Kebijakan pemerintah dan rekomendasi lembaga internasional berulang kali diluncurkan, namun belum pernah benar-benar menyentuh akar penyebab utamanya.

Memahami Potensi Manusia dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, Allah ﷻ menciptakan manusia dengan tiga potensi mendasar: akal, kebutuhan jasmani (al-hajat al-udhawiyyah), dan naluri (gharizah). Setiap krisis psikologis dan dinamika kehidupan manusia tidak lepas dari pengelolaan ketiga potensi tersebut.

Gangguan mental yang dipicu oleh tekanan ekonomi berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri mempertahankan diri (gharizah an-naqah). Ketika seseorang dibayangi ketakutan akan kegagalan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, ataupun kecemasan untuk mempertahankan eksistensi sosial di tengah masyarakat, tekanan psikologis akan meningkat.

Di sisi lain, trauma pengalaman buruk dan pola pikir keliru merupakan ranah fungsi akal dan naluri. Manusia dibekali naluri mempertahankan diri yang mencakup rasa takut, keinginan dihargai, serta dorongan pengakuan publik. Apabila naluri ini tidak dipahami dan dituntun sesuai dengan petunjuk syariat Islam, manusia rentan terjangkit penyakit hati dan depresi mental.

Al-Qur'an sebagai Syifa' dan Solusi Paripurna Kesehatan Mental

Allah ﷻ berfirman dalam Surah Yunus:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوِعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus [10]: 57)

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an bertindak sebagai syifa' (penyembuh) bagi penyakit-penyakit jiwa. Sebagai obat, Al-Qur'an tidak cukup hanya dibaca untuk menghadirkan ketenangan sesaat, melainkan wajib dipahami dan diterapkan seluruh hukum-hukumnya dalam kehidupan, termasuk tata cara mengelola seluruh potensi diri.

Akal dianugerahkan Allah ﷻ untuk mentadaburi keagungan-Nya melalui ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Kebutuhan jasmani wajib dipenuhi secara halal dan tayib melalui dukungan sistem ekonomi Islam yang adil.

Islam juga memberikan arahan jernih dalam memenuhi tiga naluri manusia:

Naluri Beragama (Gharizah ad-Din): Dipelihara melalui penguatan akidah dan suasana ketakwaan kondusif yang diciptakan oleh negara.
Naluri Melestarikan Keturunan (Gharizah an-Nasl): Disalurkan secara sah melalui pranata pernikahan, seraya membatasi dorongan pergaulan bebas di ruang publik.
Naluri Mempertahankan Diri (Gharizah an-Baqah): Dijaga dengan menyucikan hati dari sifat iri, dengki, dan kecemasan berlebih.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599)

Jika langkah preventif telah berjalan namun masih terdapat warga yang mengalami gangguan jiwa, negara wajib menjamin pelayanan medis dan perawatan jiwa secara gratis dan manusiawi. Sejarah Kekhalifahan Abbasiyah mencatat keberadaan Bimaristan, rumah sakit yang dilengkapi fasilitas terapi jiwa modern (menggunakan terapi musik, aroma, dan dialog) tanpa perlakuan dehumanisasi seperti pemasungan. Pasien diposisikan sebagai manusia sakit yang wajib disembuhkan, bukan aib yang harus diasingkan.

Kesimpulan

Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang berulang setiap tahun tidak akan membawa perubahan nyata jika hanya berhenti pada seruan empati tanpa menyentuh pemicu utama krisis sistemis.

Penyelesaian tuntas atas krisis kesehatan mental membutuhkan perombakan tata kelola kehidupan secara menyeluruh.

Hanya melalui penerapan sistem Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan akal, dan kepastian pelayanan kesehatan jiwa yang manusiawi dapat diwujudkan secara utuh demi mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi seluruh manusia.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KECANGGIHAN AI: ANTARA HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN

2026-10-13T07:18:17.885+07:00

Oleh: Santy

Penulis Lepas

Dalam menghadapi "ledakan kecerdasan" (intelligence explosion), para peneliti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) (termasuk Geoffrey Hinton yang dijuluki "Bapak AI Dunia") merilis riset yang kembali memperingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi dampaknya (CNN Indonesia, 30/09/2026).

Meskipun dapat menghasilkan dampak positif dalam bidang medis dan efisiensi teknologi, ledakan kecerdasan buatan membawa tiga risiko utama: ancaman biologis dan siber, hilangnya kendali manusia atas mesin, serta potensi eskalasi perang antarnegara.

Fenomena ini memicu kekhawatiran global bagi pengembang, pengguna, maupun negara. Di lain pihak, AI ibarat dua sisi mata uang yang nilai positif atau negatifnya sangat bergantung pada landasan berpikir penggunanya.

Dua Sisi AI dan Bahaya Kapitalisme Sekuler

Perkembangan teknologi AI mampu memberikan kemudahan sekaligus menyimpan potensi bahaya bagi manusia. AI dapat dimanfaatkan untuk kebaikan akademis dan pekerjaan, namun di sisi lain rentan disalahgunakan untuk kejahatan siber.

Apabila laju teknologi buatan ini tidak dikendalikan oleh akidah dan syariat Islam, kekeliruan manusia (human error) dan manipulasi berisiko membawa kebinasaan bagi kehidupan. Mengarahkan AI hanya dengan standar hawa nafsu manusia sangat bahaya dan sarat kepentingan.

Apalagi, perkembangan teknologi digital saat ini tumbuh subur dalam tatanan sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Ketika nilai-nilai agama disingkirkan dari etika pengembangan teknologi, pemanfaatan AI kerap dialihkan sekadar untuk mengejar keuntungan materiil dan kepuasan fisik dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

AI dalam Pandangan Hukum Islam: Hadharah dan Madaniyah

Dalam Islam, Allah ﷻ menetapkan hukum perbuatan (af'al) dan hukum benda (asy-ya'). Pemanfaatan AI wajib didudukkan berdasarkan dua kaidah usul fikih dasar.

Pertama, Kaidah Benda:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu (benda) adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Kedua, Kaidah Perbuatan:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ التَّقَيُّدُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ

“Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syarak.”

Teknologi AI pada dasarnya lahir dari pemikiran manusia yang memanfaatkan karunia akal untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ dan menjalankan peran sebagai khalifah fil ardhi (pengelola bumi). Islam membedakan hasil pemikiran manusia menjadi dua kategori:

Hadharah: Hasil pemikiran yang terikat oleh pandangan hidup atau ideologi tertentu (seperti sekularisme atau kapitalisme), yang haram diambil oleh umat Islam.
Madaniyah: Wujud fisik sains dan teknologi yang bersifat universal dan netral, yang boleh diambil dan dimanfaatkan oleh umat Islam.

Dari segi wujud fisiknya, AI adalah madaniyah, sehingga hukum asalnya boleh dimanfaatkan. Namun, karena AI diproses dari tumpukan data, algoritma, dan pemikiran tertentu, kecanggihannya sangat bergantung pada siapa yang mengendalikannya.

Di tangan manusia yang berakidah kokoh dan tunduk pada syariat, AI akan mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya, di tangan orang-orang yang mengabaikan syariat, AI berpotensi menjadi sarana perusak peradaban.

Regulasi Khilafah Mengendalikan Teknologi AI

Dalam tatanan Khilafah, negara bertindak sebagai pengawas dan pengatur (ra'in) guna memastikan penggunaan teknologi tidak melanggar syariat Allah ﷻ.

Selama pemanfaatan AI ditujukan untuk kemaslahatan publik, negara akan memfasilitasi dan mengoptimalkannya, seperti percepatan diagnosis medis di rumah sakit, akumulasi kalkulasi zakat pada kas Baitulmal, efisiensi distribusi pangan, serta pemetaan prediksi cuaca dan penanganan wabah.

Sebaliknya, jika AI dimanfaatkan untuk kemaksiatan dan perkara haram, negara akan mengambil tindakan tegas seperti memblokir perjudian digital, konten pornografi, transaksi ribawi, penipuan siber, tajasus (mata-mata ilegal), hingga peretasan data pribadi masyarakat.

Prinsip dasar Khilafah sangat tegas: teknologi yang harus tunduk pada syariat, bukan syariat yang tunduk pada perkembangan teknologi.

Kesimpulan

Kecanggihan AI tidak perlu ditakuti secara berlebihan jika ditopang oleh sistem regulasi yang berasaskan akidah Islam. Kebutuhan hadirnya kepemimpinan Khilafah menjadi sangat krusial untuk melindungi umat dari penyalahgunaan teknologi sekuler yang merusak.

Hanya dalam naungan sistem Islam yang menerapkan syariat secara kaffah (menyeluruh), perkembangan teknologi AI akan terarah menjadi instrumen kemaslahatan yang mewujudkan rahmatan lil 'alamin.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PERUNDUNGAN MERENGGUT NYAWA: BUKTI GAGALNYA SISTEM PENDIDIKAN?

2026-10-12T07:01:39.042+07:00

Oleh: Ria

Pemerhati Umat

Kasus meninggalnya seorang murid kelas 2 SD di Pemalang akibat perundungan (bullying) oleh kakak kelasnya menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan nasional. Sekolah yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk menimba ilmu dan mengasah potensi, justru menjelma menjadi lingkungan berbahaya yang mengancam keselamatan jiwa (Detik, 02/10/2026).

Tragedi ini mempertegas eskalasi maraknya kekerasan di satuan pendidikan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan kasus kekerasan dan perundungan yang sangat signifikan sepanjang kurun 2020–2025:

Dari 91 kasus pada 2020, melonjak tajam hingga mencapai 573 kasus pada 2024, dan terus meningkat menembus 614 kasus pada 2025. (JPPI, 2025)

Tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun ini membuktikan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah bukan sekadar insiden individual belaka, melainkan manifestasi dari krisis sistemis.

Akar Masalah: Cacat Bawaan Sistem Sekuler-Kapitalistis

Jika ditelisik lebih dalam, maraknya perundungan tidak lepas dari penerapaan tatanan kehidupan sekuler-kapitalistis. Sistem ini mengagungkan pencapaian materiil dan memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan publik, termasuk dalam kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Akibatnya, luaran (output) pendidikan kerap kali hanya melahirkan individu yang menguasai capaian akademik intelektual, namun miskin empati, krisis moral, dan minim ketakwaan kepada Allah ﷻ.

Di sisi lain, peran negara dalam menangani persoalan ini belum menyentuh hulu masalah. Kebijakan yang diambil kerap sebatas respons pascabencana yang bersifat temporer dan seremonial saat kasus viral di tengah publik, tanpa membongkar paradigma sekuler yang melandasinya.

Solusi Paripurna Berbasis Sistem Islam

Untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman perundungan, dibutuhkan penanganan fundamental melalui perombakan sistemik. Islam menawarkan seperangkat aturan komprehensif untuk mencetak generasi unggul melalui sinergi tiga pilar: individu bertakwa, masyarakat yang peduli, dan negara yang bertanggung jawab.

Penerapan sistem pendidikan Islam yang berlandaskan akidah bertujuan membentuk kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah) pada diri murid. Dengan pembinaan akidah yang kuat sejak dini, murid terbiasa berakhlak mulia, menghormati sesama, dan enggan berbuat zalim.

Negara dalam tatanan Islam (Khilafah) bertanggung jawab penuh menyediakan sarana sekolah yang aman, meningkatkan kompetensi dan integritas moral guru, serta menyusun kurikulum yang menyinergikan kekuatan ilmu pengetahuan dan ketakwaan.

Selain itu, negara wajib menerapkan sanksi hukum ('uqubat) yang tegas dan mendidik melalui fungsi zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa) bagi setiap pelaku kekerasan. Sanksi tegas ini penting untuk memberikan efek jera agar perundungan tidak terus berulang di ruang publik.

Kesimpulan

Perundungan yang berujung pada hilangnya nyawa anak didik merupakan alarm keras atas kegagalan sistem pendidikan sekuler. Masalah ini tidak akan tuntas hanya dengan imbauan moral atau pembentukan panitia pencegahan kekerasan di tingkat sekolah belaka.

Tanpa adanya perubahan mendasar pada paradigma pendidikan dan hadirnya negara sebagai pengurus sejati (ra'in) yang menerapkan syariat secara kaffah, kasus perundungan akan terus berulang dan mengancam keselamatan generasi muda.

Wallahu a’lam bish-shawab.

AI: HARAPAN ATAU JEBAKAN KAPITALISME?

2026-10-12T06:32:58.730+07:00

Oleh: Tety Kurniawati

Aktivis Dakwah dan Penggiat Literasi

Lebih dari 20 peneliti dan pakar kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terkemuka memperingatkan potensi terjadinya "ledakan kecerdasan" (intelligence explosion) ketika AI mulai mampu melakukan riset mandiri untuk menciptakan AI generasi baru. Dalam skenario tersebut, kemajuan yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun dapat terkompresi menjadi hitungan bulan. Di satu sisi fenomena ini membuka peluang manfaat besar, namun di sisi lain menyimpan risiko ekstrem (Kompas, 1/10/2026).

Di balik kemajuan pesat AI di bidang medis dan teknologi yang tampak menjanjikan, tersimpan ancaman serius yang jarang disadari. Ketika kecerdasan buatan terus mengembangkan dirinya tanpa batas, ia berpotensi melampaui kendali manusia hingga berbalik mengancam eksistensi peradaban.

Risiko tersebut mencakup tiga ancaman utama:

Ancaman Biologis dan Siber: AI canggih berpotensi digunakan untuk merancang patogen mematikan sebagai senjata biologis atau melancarkan serangan siber otomatis yang mampu melumpuhkan infrastruktur vital (seperti jaringan listrik dan keuangan) dalam hitungan detik.
Hilangnya Kendali Manusia: Dipicu masalah penyelarasan (alignment problem), ketika tujuan AI yang jauh lebih cerdas tidak lagi sejalan dengan nilai kemanusiaan, sementara ketergantungan mutlak membuat manusia kehilangan otoritas untuk mematikan sistem.
Perlombaan Senjata dan Perang Otonom: Pengembangan senjata otonom mematikan yang dapat mengeksekusi tanpa intervensi moral manusia, serta eskalasi konflik antarnegara dalam kecepatan milidetik yang meningkatkan risiko perang global.

Jebakan Kapitalisme di Balik Kecanggihan AI

Perkembangan teknologi AI sejatinya menghadirkan dua wajah sekaligus: kemudahan di satu sisi dan bahaya di sisi lain. Kondisi ini tidak lepas dari logika kapitalisme yang melahirkannya. Dalam sistem ini, teknologi tidak pernah bersifat netral. Ia dilahirkan dari kepentingan modal untuk mengejar laba korporasi, bukan untuk memuliakan manusia sebagai hamba Allah ﷻ.

AI dibungkus dengan janji manis berupa penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, diagnosis yang lebih tepat, dan kehidupan yang lebih praktis, sehingga manusia menjadi bergantung padanya. Namun saat pengembangannya dibiarkan mengikuti logika pasar bebas tanpa dikendalikan oleh akidah, bahaya yang ditimbulkan menjadi tak terelakkan.

Inilah yang menjadikan AI sebagai jebakan, karena standar kapitalisme bukanlah halal-haram, melainkan untung-rugi. Dengan tolak ukur materiil tersebut, celah untuk kejahatan selalu terbuka lebih lebar dan menggiurkan. Data pribadi diperdagangkan, algoritma dimanfaatkan untuk menggiring opini publik, nirawak (drone) otonom dirancang untuk membunuh, hingga senjata biologis dikembangkan dengan bantuan AI. Teknologi yang awalnya diklaim untuk menolong manusia pada kenyataannya dialihfungsikan menjadi alat yang merusak.

Melalui paham sekularisme, kapitalisme memisahkan agama dari kehidupan, sehingga laju teknologi tidak lagi dituntun oleh tujuan hakiki dan batasan syari. Ketika akidah Islam yang seharusnya memposisikan teknologi sebagai sarana penghambaan kepada Allah ﷻ diabaikan, AI dibiarkan melesat liar menuruti syahwat pemilik modal.

Konsep Hadharah dan Madaniyah: Pemanfaatan Teknologi dalam Islam

Akal merupakan karunia tertinggi yang Allah ﷻ berikan kepada manusia. Keberadaannya tidak sekadar untuk menghitung dan menciptakan mesin, melainkan untuk mentadaburi tanda-tanda kekuasaan-Nya dan menjalankan peran sebagai khalifah fil ardhi (pengelola bumi).

Untuk menjaga kemurnian peran tersebut, Islam memberikan batasan yang sangat jelas dalam menilai seluruh produk pemikiran manusia melalui konsep hadharah dan madaniyah:

Hadharah: Produk pemikiran yang melekat pada akidah atau ideologi tertentu (seperti kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme) sehingga haram untuk diambil.
Madaniyah: Benda, sains, atau teknologi yang bersifat murni dan universal, sehingga hukum asalnya boleh dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan syariat.

Kedudukan AI harus didudukkan secara jernih. Dari sisi wujud fisiknya, AI adalah madaniyah, buah dari kemajuan sains buatan manusia. Namun cara kerja, data masukan (input), hingga keputusan yang dihasilkannya sangat dipengaruhi oleh hadharah. Nilai-nilai sekuler dan kapitalistik yang menjadi basis informasi dan algoritmanya membuat AI tidak bisa dianggap netral sepenuhnya.

Oleh karena itu, baik dan buruknya dampak AI ditentukan oleh ideologi yang mengendalikannya. Ketika berada di tangan manusia yang berakidah lurus dan tunduk pada syariat, AI akan diarahkan untuk kemaslahatan publik, seperti riset kesehatan, kemudahan pendidikan, hingga penguatan dakwah. Sebaliknya, di tangan tatanan kapitalistik yang mempertuhankan materi, AI berbalik menjadi instrumen kerusakan.

Kesimpulan

Keselamatan manusia dari ancaman disrupsi teknologi tidak cukup hanya dengan merumuskan regulasi teknis atas produk AI semata, melainkan harus dengan merombak sistem kehidupan yang melahirkannya. Selama sistem sekuler-kapitalisme berkuasa, AI akan tetap menjadi ancaman eksistensial bagi kemanusiaan.

Keamanan dan keberkahan pemanfaatan teknologi hanya akan terwujud ketika seluruh tatanan kehidupan dikembalikan pada pengaturan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) di bawah naungan Khilafah.

Hanya dalam institusi Khilafah, pengembangan teknologi akan tunduk pada bimbingan wahyu dan benar-benar terarah menjadi rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam).

Wallahu a’lam bish-shawab.

JURNALIS SENIOR OM JOY UNGKAP LIMA FONDASI PENTING DALAM MENULIS OPINI DAKWAH

2026-10-11T15:45:07.247+07:00

Oleh: Diaz

Jurnalis Lepas

Jurnalis senior Joko Prasetyo atau yang akrab disapa Om Joy membagikan pandangannya mengenai dasar-dasar penulisan opini dakwah yang dinilai tidak cukup hanya berisi pendapat yang disertai dalil, tetapi harus mampu mengurai persoalan, menguji pemikiran, serta menghadirkan sikap Islam terhadap berbagai isu kehidupan.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya (11/10/2026), Om Joy menjelaskan bahwa opini dakwah memiliki karakter berbeda dengan tulisan opini pada umumnya. Menurutnya, tulisan dakwah harus memiliki landasan pemikiran yang kuat, argumentasi yang tajam, serta tetap berpegang pada fakta.

"Opini dakwah bukan sekadar pendapat tentang suatu persoalan yang diberi dalil. Tulisan harus mampu membongkar persoalan, menguji pemikiran di baliknya, dan menunjukkan sikap Islam terhadapnya," tulis Om Joy dalam unggahannya.

Ia menyebut terdapat lima fondasi utama yang perlu diperhatikan dalam menyusun opini dakwah, yaitu karakter tulisan, alur argumentasi, pilihan bahasa, ketegasan ideologis, serta amanah terhadap bahan tulisan.

Dalam aspek karakter tulisan, Om Joy menjelaskan bahwa opini dakwah harus menjadikan Islam sebagai landasan dalam menilai berbagai persoalan kehidupan, termasuk bidang ibadah, politik, ekonomi, hukum, sosial, hingga peradaban.

Menurutnya, tulisan dakwah tidak cukup hanya membahas gejala suatu masalah, tetapi perlu menggali akar persoalan, mengidentifikasi asumsi yang keliru, serta melihat ideologi yang melatarbelakanginya.

"Ketajaman itu harus tetap proporsional dan faktual. Kritik ditujukan pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada fakta rekaan atau serangan pribadi," ujarnya.

Selain karakter tulisan, Om Joy menekankan pentingnya membangun alur argumentasi yang logis. Ia menjelaskan bahwa opini yang baik perlu memiliki pembuka yang menarik, pembongkaran masalah, benturan ideologis, argumentasi yang didukung fakta dan dalil, serta penutup yang memperkuat kesimpulan.

Ia mengatakan bahwa susunan tulisan tidak harus selalu mengikuti pola yang sama, tetapi setiap bagian harus memiliki hubungan yang jelas agar gagasan dapat diterima pembaca secara utuh.

Pada aspek bahasa, Om Joy mengingatkan agar penulis menggunakan bahasa Indonesia yang alami, lugas, konkret, dan mudah dipahami masyarakat luas. Menurutnya, penggunaan retorika, analogi, maupun contoh harus bertujuan memperjelas gagasan, bukan menutupi kelemahan argumentasi.

"Retorika, analogi, dan contoh digunakan untuk memperkuat penjelasan, bukan menutupi kelemahan argumen," tulisnya.

Om Joy juga menyoroti pentingnya ketegasan ideologis dalam opini dakwah. Ia menilai kritik terhadap suatu persoalan tidak seharusnya berhenti pada kesalahan individu, tetapi juga perlu melihat faktor sistem yang menyebabkan persoalan tersebut terjadi.

Ia memberikan contoh bahwa persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan moral individu, tetapi juga perlu dikaji dari sisi aturan dan sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi. Begitu pula persoalan kemiskinan yang menurutnya tidak cukup hanya dilihat dari perilaku individu, tetapi juga harus mempertimbangkan pengelolaan sumber daya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penggunaan dalil dalam tulisan dakwah harus dilakukan secara tepat dan tidak dipaksakan.

"Islam harus hadir dalam argumentasi dan solusi, bukan sekadar menjadi kutipan di akhir tulisan," tegasnya.

Fondasi terakhir yang ditekankan Om Joy adalah amanah terhadap bahan tulisan. Ia meminta penulis agar mampu membedakan fakta, opini, dan interpretasi, serta tidak memelintir pernyataan atau mengabaikan konteks suatu informasi.

Menurutnya, ketajaman kritik tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan akurasi informasi. Setiap sumber, berita, kutipan, maupun dokumen yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Tujuannya bukan sekadar menghasilkan tulisan yang terdengar keras, melainkan tulisan yang kuat secara fakta, tajam secara argumentasi, tegas secara ideologis, dan menghunjam pada kesimpulan," tulis Om Joy dalam penutup unggahannya.

Pandangan tersebut menjadi penekanan bahwa penulisan opini dakwah membutuhkan perpaduan antara kemampuan jurnalistik, ketajaman analisis, pemahaman ideologi, serta tanggung jawab terhadap kebenaran informasi.

STRATEGI INTELIJEN DALAM PENINDAKAN OPM: PENYELESAIAN MASALAH ATAU PENANGANAN PERMUKAAN?

2026-10-11T15:04:00.694+07:00

Oleh: Netty al-Kayyisa

Penulis Lepas

Aparat gabungan Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkul 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema berhasil melakukan penindakan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV Sorong Raya di wilayah Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dalam kontak senjata tersebut, pimpinan kelompok bersenjata Manfret Fatem bersama dua anggotanya dilaporkan tewas.

Keberhasilan operasi militer ini ditopang oleh sinergi intelijen antara TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dukungan data yang akurat menjadi elemen kunci dalam memetakan pergerakan kelompok bersenjata di lapangan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap warga sipil (Liputan 6, 10/10/2026).

Dari sisi taktis, negara menunjukkan keberhasilan terukur. Lokasi persembunyian ditemukan, pimpinan kelompok separatis dapat dilumpuhkan, dan barang bukti senjata disita. Namun secara strategis, persoalan Papua tidak kunjung usai meski pimpinan OPM berguguran.

Aksi kekerasan dan rasa tidak aman masih membayangi masyarakat Papua. Pemerintah selama ini baru menangani gejala yang tampak di permukaan, tanpa menyentuh akar masalah yang memicu konflik berkepanjangan.

Ketimpangan Sosial-Ekonomi sebagai Akar Konflik

Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganugerahi kekayaan alam melimpah, mulai dari deposit emas, tembaga, kawasan hutan, hingga cadangan gas alam. Namun secara kontradiktif, masyarakat asli di pelosok masih dihadapkan pada ketertinggalan, tingginya angka stunting, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan dasar.

Di daerah pedalaman seperti Intan Jaya, Puncak, dan Yahukimo, warga terpaksa menempuh perjalanan darat berjam-jam hanya untuk menjangkau puskesmas terdekat. Anak-anak belajar di gedung sekolah darurat, sementara di tanah yang mereka pijak tersimpan potensi tambang raksasa.

Ketimpangan inilah yang menjadi pupuk bagi munculnya kekecewaan sosial. Perasaan terabaikan di tengah eksploitasi sumber daya alam melahirkan narasi ketidakadilan. Narasi luka sosial inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk merekrut anggota baru. OPM tidak sekadar gerakan bersenjata, melainkan dampak dari luka sosial yang belum terobati secara adil.

Oleh karena itu, pendekatan intelijen dan kekuatan militer murni hanya mampu menangkap pergerakan di lapangan atau mengamankan titik koordinat tertentu. Operasi taktis tidak akan pernah mampu menuntaskan akar persoalan jika ketimpangan mendasar tidak diselesaikan secara menyeluruh.

Tinjauan Islam: Batasan Tajasus dan Kewajiban Ri’ayah

Dalam tata kelola negara Islam, aktivitas intelijen dikenal dengan istilah tajasus. Pada dasarnya, negara dilarang melakukan tajasus atau memata-matai warga negaranya sendiri.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...” (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

Hukum asal tindakan memata-matai warga negara oleh negara adalah haram, kecuali terdapat indikasi kuat yang membahayakan keamanan nasional atau keterlibatan dengan pihak musuh (kafir harbi).

Dalam Islam, tajasus diposisikan sebatas instrumen menjaga keamanan, bukan solusi utama untuk meredam disintegrasi internal. Tugas pokok negara bukan sekadar mengawasi rakyat, melainkan menjalankan fungsi ri'ayah (pengurusan).

Prinsip ri'ayah mewajibkan penguasa bertindak sebagai ra'in (penjaga) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara secara merata, baik yang berada di pusat pemerintahan maupun di pedalaman Papua. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan keamanan wajib dijamin langsung oleh negara secara berkelanjutan.

Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah menegaskan rasa takutnya kepada Allah ﷻ apabila ada jalan rusak di wilayah kekuasaannya yang menyebabkan binatang ternak terperosok. Begitu besar tanggung jawab seorang pemimpin dalam memastikan infrastruktur dan kesejahteraan rakyatnya terjamin tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam Papua yang tergolong kepemilikan umum wajib dikelola penuh oleh negara (Baitulmal) dan hasilnya dikembalikan secara utuh untuk kemakmuran rakyat, dalam bentuk pendidikan gratis berkualitas, layanan kesehatan tanpa biaya, serta infrastruktur yang memudahkan kehidupan warga.

Kesimpulan

Tindakan taktis terhadap kelompok bersenjata mungkin memberikan hasil sementara di bidang keamanan. Namun selama akar ketimpangan ekonomi dan sosial tidak diselesaikan secara mendasar, konflik serupa akan terus berulang di lokasi yang berbeda.

Penyelesaian tuntas atas persoalan Papua membutuhkan pergeseran paradigma dari pendekatan sekuler-kapitalistis yang berorientasi eksploitasi menuju tatanan yang menempatkan negara sebagai pengurus sejati (ra'in).

Hanya dengan penerapan sistem Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat di setiap jengkal wilayah negara.

Wallahu a’lam bish-shawab.

GENERASI DALAM ANCAMAN: MENGAPA BULLYING TERUS BERULANG?

2026-10-11T14:39:36.714+07:00

Oleh: Agung Ratna

Aktivis Muslimah Peduli Umat

Kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan kembali menyentak perhatian publik. Seorang siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah diduga mengalami kekerasan oleh kakak kelasnya. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab pasti kematian serta mengungkap fakta-fakta hukum di balik kejadian tragis tersebut (Tribunnews, 7/10/2026).

Peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan tumbuh berkembang, justru berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan. Ironisnya, kasus seperti ini bukanlah fenomena tunggal. Data pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan terus mengalami peningkatan yang amat tajam. Pada 2020 tercatat 91 kasus, naik menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, 285 kasus pada 2023, 573 kasus pada 2024, dan melonjak hingga mencapai 614 kasus pada 2025 (Goodstats, 27/1/2026).

Bukan Sekadar Kenakalan Anak

Maraknya fenomena bullying tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyalahkan atau menghukum pelaku secara individual. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dalam tatanan sistem pendidikan saat ini. Sistem pendidikan sekuler-kapitalistik cenderung memandang pendidikan terutama sebagai sarana teknokratis untuk menyiapkan sumber daya manusia demi memenuhi kebutuhan pasar ekonomi. Sementara itu, pembentukan kepribadian, akhlak, dan ketakwaan tidak selalu ditempatkan sebagai fondasi utama.

Akibatnya, sistem pendidikan berisiko tinggi menghasilkan generasi yang memiliki kecakapan akademik, tetapi tidak cukup kuat dalam kendali diri serta minim kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ.

Memang, negara telah menerbitkan berbagai regulasi teknis untuk mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Namun, lonjakan kasus di lapangan membuktikan bahwa regulasi administratif saja tidak akan pernah cukup. Langkah pencegahan wajib menyentuh akar persoalan, yaitu bagaimana membentuk karakter individu yang tidak suka menzalimi orang lain serta bagaimana menciptakan lingkungan sosial yang menolak pembiaran kekerasan.

Islam Membangun Generasi Secara Menyeluruh

Islam memiliki konsep pendidikan yang menjadikan akidah sebagai fondasi utama. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan manusia yang cerdas secara kognitif, melainkan membentuk syakhsiyah Islamiyah, yakni kepribadian yang pola pikir dan pola sikapnya senantiasa berlandaskan pada syariat Islam. Larangan tegas terhadap tindakan intimidasi dan perundungan ini tercantum dalam firman Allah ﷻ:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang diolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Hujurat [49]: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa merendahkan, mengejek, dan menyakiti orang lain bukanlah perkara sepele. Pembentukan generasi bertakwa yang terhindar dari perundungan membutuhkan sinergi empat pilar utama secara terpadu:

Ketahanan Pembinaan di Tingkat Keluarga: Orang tua bertindak sebagai pendidik pertama dan utama yang menanamkan fondasi akidah, akhlak mulia, rasa kasih sayang, serta kesadaran tanggung jawab kepada anak sejak dini.
Kurikulum Berbasis Akidah di Lingkungan Sekolah: Guru bertindak tidak hanya sebagai pengajar materi, melainkan sebagai pendidik dan teladan moral. Kurikulum sekolah harus dibentuk untuk membangun pola pikir dan pola sikap Islam sekaligus membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan masa depan.
Kontrol Sosial dan Kepedulian Masyarakat: Masyarakat menghidupkan fungsi kontrol sosial (amar makruf nahi munkar). Kekerasan atau intimidasi terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai urusan pribadi orang lain yang boleh dibiarkan tanpa kepedulian.
Perlindungan Hukum dan Pelayanan Negara: Negara bertanggung jawab penuh menjamin sistem pendidikan yang berkualitas, menyediakan fasilitas sekolah yang aman, menghadirkan tenaga pengajar yang kompeten, serta menegakkan sanksi hukum (uqubat) yang tegas dan berkeadilan terhadap pelaku kekerasan demi memberikan efek jera (zawajir).

Penanganan perundungan tidak boleh berhenti sekadar pada kampanye stop bullying atau tindakan reaktif setelah jatuhnya korban. Langkah pencegahan harus dilakukan secara sistemis, mulai dari pembentukan kepribadian individu hingga penegakan aturan yang mengikat.

Tragedi di Pemalang semestinya menjadi momentum evaluasi total. Generasi berkualitas tidak akan lahir hanya dari megahnya fasilitas sekolah, melainkan lahir dari sistem pendidikan yang membentuk manusia berilmu sekaligus bertakwa. Maraknya kasus perundungan tidak cukup direspons dengan pertanyaan, "Bagaimana menghukum pelaku?" melainkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: "Sistem seperti apa yang mampu membentuk generasi agar tidak menjadi pelaku kezaliman sekaligus melindungi mereka dari kezaliman?"

Islam memiliki jawabannya secara utuh, yaitu melalui sistem pendidikan yang berlandaskan akidah Islam dan didukung oleh penerapan aturan syariat secara menyeluruh dalam naungan Khilafah.

Wallahua’lam bish-shawab.

MISKIN KARENA MALAS BEKERJA, BENARKAH?

2026-10-11T14:12:00.211+07:00

Oleh: Yuli Ummu Raihan

Muslimah Peduli Generasi

Ramai di media sosial rekaman video dan cemoohan netizen merespons unggahan publik figur, Maia Estianty, yang menulis di akun Threads pribadinya tentang pentingnya bekerja keras dan tidak malas-malasan jika ingin hidup berkecukupan. Ia mengumpamakan seekor burung yang harus terbang untuk bisa makan, serta mengaitkan kemalasan dan ketidakmauan bersedekah sebagai penyebab utama seretnya rezeki (Beritasatu, 9/10/2026).

Unggahan tersebut menuai kritik pedas dari publik karena dinilai tuna empati dan tidak sesuai dengan realitas empiris masyarakat saat ini. Mayoritas rakyat Indonesia telah bekerja membanting tulang setiap hari, bahkan ada yang berangkat sebelum fajar dan pulang melintasi tengah malam, tetapi kondisi ekonomi mereka tetap berada di bawah garis kelayakan.

Lihat saja para petani, nelayan, pemulung, pengemudi ojek daring (ojol), kuli bangunan, pemecah batu, hingga kuli panggul yang telah mengerahkan seluruh tenaga fisik secara maksimal demi mengubah nasib. Namun, kondisi ekonomi mereka nyaris tidak mengalami perubahan berarti karena tetap terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan.

Unggahan tersebut makin terasa tidak relevan jika melihat latar belakang Maia yang telah menikmati keistimewaan (privilege) ekonomi sejak lahir. Analogi burung yang dilontarkan pun sangat pincang jika dihadapkan pada kenyataan lingkungan hari ini, seperti di Kalimantan. Betapa banyak burung yang mati atau kehilangan daya hidup karena hutan tempatnya mencari makan hangus terbakar. Bagaimana mungkin seekor burung dapat terbang mencari makan jika ruang hidupnya dihancurkan oleh industri?

Hulu Masalah: Sekularisme dan Kemiskinan Struktural

Masyarakat hari ini terjerat oleh apa yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Mereka miskin bukan karena kurangnya usaha atau tidak mau bekerja keras, melainkan karena hadirnya hambatan sistemik yang menutup ruang mobilitas sosial mereka. Orang miskin seolah "dilarang pintar" karena tidak memiliki akses biaya ke perguruan tinggi, Ingin membuka usaha terhalang modal, dan ketika bekerja terpaksa bertahan dengan upah murah yang jauh dari kata layak.

Kemiskinan struktural ini merupakan buah pahit dari penerapan sistem kapitalisme-sekuler yang menempatkan kebebasan kepemilikan dan pasar bebas di atas keselamatan rakyat. Tiga indikator utama cacat struktural ini meliputi:

Dominasi Oligarki dan Privatisasi Kekayaan Alam: Sistem kapitalisme menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) strategis kepada korporasi swasta dan asing. Akibatnya, kekayaan alam yang melimpah hanya berputar di lingkaran segelintir elite oligarki, sementara rakyat hanya mendapatkan dampak kerusakan lingkungan dan pengangguran.
Negara Hanya Bertindak Sebagai Regulator: Fungsi pelayanan publik dipangkas. Negara lepas tangan dari kewajiban langsung menjamin kebutuhan dasar rakyat, lalu menyerahkan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih kepada mekanisme bisnis komersial.
Ambiguitas Indikator Kemiskinan Negara: Pemerintah justru menyibukkan diri dengan membagi-bagi peringkat ekonomi masyarakat ke dalam tingkatan teknokratis bernama desil. Banyak warga miskin riil justru terkategori desil tinggi sehingga tercoret dari jaring bantuan, sementara kelompok berkecukupan mendapat desil rendah. Kesejahteraan rakyat akhirnya direduksi menjadi permainan data dan angka semata.

Solusi Komprehensif dan Jaminan Kesejahteraan Islam

Islam memiliki paradigma yang khas dan revolusioner dalam memandang kemiskinan. Dalam Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyah) seseorang (meliputi pangan, sandang, dan papan) tidak terpenuhi secara utuh per individu, bukan per kepala keluarga atau sekadar kalkulasi rata-rata pendapatan per kapita.

Untuk mengentaskan kemiskinan secara tuntas, Islam menetapkan mekanisme pemenuhan kebutuhan publik melalui empat pilar integratif:

Penanggung Jawab Utama Nafkah Keluarga: Setiap laki-laki dewasa wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya serta orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Allah ﷻ berfirman: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS Al-Baqarah [2]: 233). Jika kepala keluarga tidak mampu secara syar'i, kewajiban bergeser ke kerabat terdekat, dan jika tidak ada, negara mengambil alih secara penuh.
Pembukaan Lapangan Kerja dan Pengelolaan Mandiri SDA: Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang luas bagi rakyatnya. Hal ini diwujudkan melalui penguasaan dan pengelolaan mandiri atas kekayaan alam (tambang, hutan, laut) oleh negara, di mana seluruh hasilnya digunakan untuk membangun sektor industri nasional, pertanian, dan fasilitas publik.
Keharaman Penimbunan Harta (Kanzul Maal): Islam melarang keras penimbunan harta pada segelintir orang kaya. Harta diwajibkan terus berputar melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, serta penyediaan modal usaha tanpa riba agar sirkulasi ekonomi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Penjaminan Melalui Struktur Anggaran Baitulmal: Seluruh sistem jaminan sosial dan infrastruktur publik ditopang oleh Baitulmal yang memiliki pos pendapatan tetap dan melimpah. Jika kas Baitulmal dalam kondisi darurat kosong, Khalifah diperbolehkan memungut pajak (dharibah) secara sementara dan situasional yang hanya diambil dari warga berkategori kaya.

Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai kemiskinan di tanah air, bekerja keras secara individu saja tidak akan pernah cukup. Banting tulang masyarakat harus didukung oleh tatanan sistem kehidupan yang adil. Kesejahteraan yang merata hanya dapat terwujud ketika aturan Islam diterapkan secara menyeluruh (kaffah) dalam naungan sistem Khilafah.

Wallahua’lam bish-shawab.

BULLYING MENGGILA: DI MANA PERAN NEGARA?

2026-10-11T08:14:32.581+07:00

Oleh: Vika

Penggiat Literasi

Kerapuhan ruang aman bagi anak-anak di Indonesia kembali memicu keprihatinan mendalam. Kasus perundungan (bullying) anak di berbagai daerah kian hari kian menggila, bahkan tidak sedikit yang harus berujung pada hilangnya nyawa korban secara tragis. Di manakah kehadiran negara dan mengapa kasus kekerasan anak di lingkungan pendidikan terus berulang tanpa henti?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas meninggalnya siswa kelas 2 SDN 1 Kebondalem, Pemalang, Jawa Tengah, bernama Aqib (7 tahun), setelah diduga kuat menjadi korban perundungan oleh senior atau kakak kelasnya. Abdul Mu'ti memastikan bahwa proses investigasi resmi telah diterjunkan oleh pihak kementerian.

"Sudah ada investigasi oleh Irjen dan BBPMP Jawa Tengah, masalahnya juga sedang ditangani oleh pihak berwajib," ujar Abdul saat dikonfirmasi oleh media (Detik, 9/10/2026).

Sungguh miris ketika hampir setiap hari publik disuguhi kabar kekerasan anak di lingkungan sekolah. Tragedi yang terjadi di Pemalang menjadi bukti nyata betapa gagalnya sistem pendidikan saat ini dalam mencetak generasi yang berorientasi pada nilai-nilai kebaikan. Dunia pendidikan yang terseret dalam arus kapitalisme cenderung lebih mengedepankan capaian angka-angka materiil ketimbang pembentukan karakter bertakwa dan bermoral tinggi. Akibatnya, perundungan di sekolah terus berulang dan karakter generasi muda kian sulit diarahkan.

Maraknya Perundungan Generasi

Jika diurai secara mendalam, maraknya fenomena perundungan anak saat ini lahir dari akumulasi tiga pemicu utama di tingkat keluarga, media, dan lingkungan masyarakat:

Masifnya Paparan Konten Kekerasan Digital: Setiap hari anak-anak terpapar secara masif oleh konten kekerasan melalui platform YouTube, film, media sosial, gim daring, anime, dan jejaring digital lainnya. Intensitas paparan visual negatif ini jauh lebih dominan memengaruhi pola pikir mereka dibandingkan edukasi moral yang didapat di ruang kelas.
Kerapuhan Benteng Pengasuhan Keluarga: Banyak keluarga di era kapitalisme sekuler ini terjebak pada kesibukan mengejar materi demi menopang biaya hidup. Akibatnya, orang tua cenderung mengabaikan penanaman ilmu agama dan pembinaan akidah anak, sehingga benteng moralitas anak menjadi sangat rentan dirusak oleh pengaruh buruk lingkungan luar.
Sikap Individualistis Masyarakat Sekuler: Masyarakat yang hidup dalam sistem sekuler-kapitalisme cenderung bersikap apatis (cuek) dan mengagungkan prinsip individualisme. Perundungan kerap dinormalisasi atau dianggap sebagai urusan pribadi orang lain yang tidak boleh dicampuri. Sikap pembiaran (masa bodoh) dari lingkungan sekitar inilah yang memberi ruang bagi pelaku perundungan untuk terus melancarkan aksinya tanpa rasa takut.

Solusi Sistemis dan Paripurna dalam Islam

Kegagalan negara dalam menangani kasus perundungan hingga tuntas menunjukkan adanya ketidakmampuan struktural dalam sistem kapitalisme-sekularisme. Sistem ini membuat negara lepas tangan dari kewajiban membina akidah dan moralitas publik.

Sikap zalim menyakiti sesama, termasuk perundungan, secara tegas dilarang oleh Allah ﷻ sebagaimana firman-Nya:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“Ketahuilah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang-orang zalim.” (QS Hud [11]: 18)

Sangat berbeda dengan tatanan sekuler, Islam menyelesaikan persoalan perundungan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir melalui tiga pilar integratif:

Pembentukan Individu Berakidah Melalui Sistem Pendidikan: Akidah Islam dijadikan fondasi utama dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk kepribadian (syakhsiyah) murid. Keimanan yang kokoh melahirkan kesadaran bahwa setiap perbuatan (termasuk perundungan dan kezaliman) akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, sehingga anak terdorong secara internal untuk menjauhi tindakan mencelakai orang lain.
Edukasi Kontrol Sosial Masyarakat (Amar Makruf Nahi Munkar): Masyarakat dididik untuk memiliki kepekaan sosial dan kepedulian antar-sesama. Tradisi saling menasihati (amar makruf nahi munkar) dihidupkan kembali sehingga masyarakat tidak akan membiarkan tindakan intimidasi atau kekerasan terjadi di lingkungan sekitarnya.
Penegakan Hukum dan Sanksi (Uqubat) yang Menjerakan: Negara hadir secara penuh sebagai perisai (junnah) yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Sistem sanksi hukum (uqubat) yang tegas akan dijatuhkan kepada para pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera (zawajir) sekaligus mencegah agar siklus perundungan tidak terulang secara terus-menerus.

Hanya dengan kembali pada penerapan aturan Islam secara menyeluruh (kaffah), seluruh persoalan krisis moral dan kekerasan yang dialami oleh para remaja saat ini dapat diselesaikan secara tuntas. Ketaatan individu yang ditopang oleh sistem hukum yang adil dan diridai Allah ﷻ akan mewujudkan ruang hidup yang aman, tenteram, dan penuh kasih sayang bagi seluruh generasi masa depan.

Wallahua’lam bish-shawab.

GURU BESAR UI SEBUT KLAIM DOA MENGUBAH STRUKTUR AIR BELUM TERBUKTI ILMIAH

2026-10-11T07:53:09.720+07:00

Oleh: Darul Iaz

Jurnalis Lepas

Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (FFUI), Prof. Zulis, menyatakan klaim bahwa doa dan kata-kata positif dapat mengubah struktur kristal air belum terbukti secara ilmiah. Ia menjelaskan, pembentukan kristal es dipengaruhi oleh kandungan zat terlarut dan kondisi lingkungan, bukan semata-mata karena kata-kata yang diberikan kepada air.

Dalam tayangan Behind the Science, Prof. Zulis membahas klaim eksperimen Masaru Emoto, penulis asal Jepang yang dikenal melalui buku The Hidden Messages in Water. Emoto mengklaim air yang diberi kata-kata positif, doa, atau musik klasik dapat membentuk kristal yang indah. Sebaliknya, air yang diberi kata-kata negatif disebut menghasilkan kristal yang rusak atau tidak simetris.

Eksperimen tersebut dilakukan dengan memberikan perlakuan berupa kata-kata, doa, dan musik pada air. Air kemudian dibekukan dan kristalnya difoto menggunakan mikroskop. Foto-foto tersebut selanjutnya dipilih untuk menggambarkan hasil yang dianggap mewakili perlakuan yang diberikan.

Menurut Prof. Zulis, struktur molekul air dan pembentukan kristal es perlu dipahami berdasarkan prinsip kimia. Molekul air (H₂O) memiliki struktur menyerupai huruf V. Dalam keadaan cair, molekul-molekul air membentuk ikatan hidrogen yang dinamis, sedangkan dalam keadaan beku air dapat membentuk kristal dengan pola dasar heksagonal.

Ia menjelaskan, pola kristal air dapat dipengaruhi oleh kandungan mineral, konsentrasi ion, temperatur, pencahayaan, serta getaran mekanis. Perlakuan gelombang suara juga dapat memengaruhi kondisi fisik selama proses pembentukan kristal.

Karena itu, perbedaan bentuk kristal tidak serta-merta menunjukkan bahwa air merespons makna kata-kata positif maupun negatif.

Prof. Zulis juga menyoroti metode penelitian Emoto yang dinilainya tidak memenuhi standar pembuktian ilmiah. Ia menyebut sejumlah persoalan, antara lain tidak adanya pengujian buta (blind test) yang memadai, analisis statistik yang valid, publikasi dalam jurnal ilmiah dengan penelaahan sejawat yang ketat, serta pemilihan foto yang berpotensi subjektif.

Dalam penelitian ilmiah, hasil eksperimen harus dapat diulang oleh peneliti lain untuk menguji konsistensi temuan. Klaim yang tidak memenuhi standar tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat.

Terkait doa, Prof. Zulis membedakan pengaruhnya pada aspek fisika dan kimia dari pengaruhnya terhadap kondisi psikologis manusia.

“Pada level fisika dan kimia tidak ada bukti bahwa struktur molekul H2O berubah secara permanen dengan doa,” ujarnya dalam tayangan tersebut.

Ia menjelaskan, doa dapat memberikan dampak pada aspek psikologis, seperti menenangkan pikiran, mengurangi stres, meningkatkan harapan, dan mengubah persepsi seseorang. Namun, dampak tersebut tidak membuktikan bahwa struktur molekul air mengalami perubahan akibat doa.

Prof. Zulis juga mengingatkan agar klaim ilmiah tidak dicampuradukkan dengan keyakinan agama tanpa bukti yang memadai. Menurutnya, persoalannya bukan pada doa, melainkan pada klaim ilmiah yang belum terbukti.

“Iman tidak butuh pembenaran sains dan sains tidak boleh dipaksa melemahkan tafsir agama,” pungkasnya.

SAINS PATAHKAN MITOS EMAS BERACUN BAGI PRIA, PROF AGUSTINO ZULYS: JANGAN ASAL COCOKOLOGI

2026-10-11T07:27:47.742+07:00

Oleh: Darul Iaz

Jurnalis Lepas

Narasi populer yang menyebutkan bahwa larangan penggunaan emas bagi pria muslim terjadi akibat bahaya emas terlarut menjadi nanopartikel beracun di dalam pembuluh darah dipastikan tidak valid secara sains. Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI), Prof. Agustino Zulys, meluruskan kekeliruan narasi "cocokologi" tersebut melalui penjelasan ilmiah di kanal YouTube resminya pada segmen #BehindTheScience.

Dalam penjelasannya, Prof. Agustino menepis anggapan beberapa penceramah yang menyebutkan perhiasan emas yang menempel pada kulit pria dapat terlarut oleh keringat, masuk ke pori-pori, lalu menyebabkan penyakit saraf, kejang, kemandulan, hingga penyakit Alzheimer.

"Secara sains, emas adalah material yang sangat stabil. Dia disebut sebagai logam mulia atau nobel metal. Artinya apa? Dia tidak akan mudah larut di dalam asam kuat sekalipun," ujar Prof. Agustino Zulys.

Ia menambahkan bahwa keringat pada kulit manusia hanya memiliki kadar asam lemah yang mustahil mampu melarutkan bongkahan emas menjadi ukuran atomik.

"Namun pada kulit kita ini kan cuma keringat dan asamnya adalah asam lemah. Bagaimana mungkin emas akan larut di dalam kulit kita dan masuk ke dalam pembuluh darah? Sungguh ini tidak masuk akal," tegasnya.

Prof. Agustino juga menerangkan bahwa proses pembentukan nanopartikel emas membutuhkan tahapan laboratorium yang sangat rumit, baik melalui metode top down penggerusan ekstrem maupun metode bottom up dengan pelarut kimia keras seperti aqua regia atau sianida. Proses kimiawi tersebut dipastikan tidak dapat terjadi secara alami pada permukaan kulit manusia.

Selain itu, ia membantah argumen bahwa wanita aman memakai emas karena memiliki siklus haid bulanan yang dapat mengeluarkan racun.

"Jika alasan laki-laki tidak ada siklus bulanan, maka seharusnya dalam hadis tersebut wanita yang menopause juga diharamkan karena wanita menopause tidak ada siklus bulanan," katanya.

Mengenai hikmah hukum larangan dalam Islam, Prof. Agustino menjelaskan bahwa emas dan sutra disandingkan dalam hadis sebagai perhiasan yang diperuntukkan bagi wanita. Larangan bagi pria tersebut sejatinya bertujuan untuk menjaga identitas dan jati diri maskulinitas seorang pria muslim.

"Jadi apa sebetulnya inti dari pelarangan ini? Bahwa lelaki muslim jangan menyerupai wanita karena emas adalah perhiasan untuk wanita. Ini membuktikan bahwa lelaki muslim memiliki identitas yang jelas sebagai lelaki yang sesungguhnya," ungkapnya.

Di akhir pemaparannya, Prof. Agustino mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengaitkan hukum agama dengan klaim sains yang belum teruji kebenarannya.

"Jadi janganlah kita mencocok-cocokkan kaidah agama yang sudah jelas referensinya dengan sains tanpa dasar, tanpa pijakan ilmiah yang valid," tutur Prof. Agustino.

MENJAGA KESEHATAN BUKAN TANGGUNG JAWAB INDIVIDU BELAKA

2026-10-11T07:01:32.444+07:00

Oleh: Resma A. Pratiwi

Penulis Lepas

Kasus Influenza-Like Illness (ILI) di Kabupaten Bandung dilaporkan melonjak drastis sebesar 53,3 persen, sementara kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) naik sebesar 36,38 persen dalam kurun dua minggu terakhir (Tribun Jabar, 25/09/2026).

Lonjakan lonjakan penyakit ini berdampak langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah. Di RSUD Otista Soreang, terjadi penumpukan jumlah pasien yang mengakibatkan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang rawat inap melebihi kapasitas. Kunjungan IGD yang dalam kondisi normal berkisar 70–80 pasien per hari melonjak menjadi 100–120 pasien per hari (Detik, 28/09/2026).

Para pasien mengeluhkan beragam gejala, mulai dari demam tinggi hingga gangguan saluran pernapasan dan pencernaan. Peningkatan kasus serta kepadatan rumah sakit ini membuktikan bahwa jaminan kesehatan tidak boleh sekadar dibebankan sebagai urusan pribadi, melainkan wajib menjadi perhatian serius negara.

Ketika wabah penyakit mulai menginfeksi masyarakat secara luas, ikhtiar individu seperti menerapkan pola hidup bersih, memakai masker, dan beristirahat dengan cukup tentu penting untuk dilakukan. Namun, apakah permasalahan kesehatan masyarakat dapat tuntas hanya dengan mengubah perilaku individu belaka?

Ketika seorang ibu membutuhkan pertolongan medis darurat untuk anaknya yang sakit, ikhtiar individu akan membentur tembok tebal jika fasilitas kesehatan di rumah sakit penuh, lokasi berjarak jauh, atau biaya pengobatan tidak terjangkau oleh kondisi ekonominya.

Realitas ini menegaskan bahwa permasalahan kesehatan adalah tanggung jawab sistemis negara. Negara wajib menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang proporsional, pasokan obat-obatan yang merata, serta pelayanan medis yang terjangkau oleh seluruh lapisan rakyat.

Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Islam

Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual individu, melainkan memberikan panduan komprehensif dalam mengurus kemaslahatan publik, termasuk sektor kesehatan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 7138 dan Muslim no. 1829)

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah pelayanan. Dalam sektor kesehatan, negara tidak boleh sekadar menjadi regulator yang mengimbau rakyat agar hidup sehat, melainkan bertindak sebagai penjamin utama yang menyediakan akses pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas.

Negara wajib mengambil langkah strategis dari hulu ke hilir: memberikan edukasi pencegahan penyakit, memantau perkembangan kasus epidemi, hingga membangun infrastruktur medis yang memadai. Jangan sampai ada rakyat yang terhalang mendapatkan pertolongan medis hanya karena keterbatasan ekonomi.

Kesimpulan

Upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang gratis, adil, dan berkualitas bagi seluruh rakyat mustahil terwujud selama paradigma kapitalisme masih mendasari kebijakan publik. Sistem kapitalis yang memosisikan kesehatan sebagai komoditas bisnis selalu menempatkan keuntungan di atas keselamatan jiwa, sehingga pembenahan di tingkat individu dan kepedulian masyarakat tidak akan pernah cukup.

Satu-satunya solusi mendasar adalah dengan menerapkan Islam secara kaffah di bawah naungan negara. Melalui tatanan ini, pelayanan kesehatan dijamin sepenuhnya secara gratis dan merata bagi seluruh warga negara sebagai bentuk pelaksanaan amanah syariat dalam menjaga keselamatan jiwa (hifzun nafs).

Wallahu a’lam bish-shawab.