GUDANG OPINI

KEKERASAN TERHADAP ANAK, BUKTI LEMAHNYA PERLINDUNGAN GENERASI

2026-06-20T14:53:04.325+07:00

Oleh: Salwa 'Ainiyyah

Santriwati PPTQ Darul Bayan Sumedang

Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan krusial yang terus terjadi hingga saat ini. Bentuknya sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dunia digital.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang bulan Januari hingga April 2026 terdapat 426 laporan kasus yang melibatkan anak. Kasus terbanyak yang mendominasi adalah pelecehan seksual, dan mirisnya, rumahlah yang menjadi salah satu tempat utama terjadinya kekerasan tersebut. Sementara di ranah digital, keterlibatan anak dalam pusaran kasus judi online (judol) juga menjadi perhatian serius bagi ketahanan generasi.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas sebagai kesalahan individu semata. Sistem sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan telah melemahkan peran keimanan sebagai benteng pertahanan individu dan keluarga. Akibatnya, anak tidak lagi dipandang sebagai amanah mulia yang wajib dijaga, melainkan rentan dieksploitasi dan menjadi korban pelampiasan dari berbagai persoalan pelik yang dihadapi oleh orang dewasa.

Tekanan Ekonomi Sistem Kapitalisme

Di sisi lain, tatanan ekonomi dalam sistem kapitalisme menciptakan tekanan hidup yang sangat berat bagi banyak keluarga. Kemiskinan sistemik dan kesenjangan sosial yang ekstrem kerap menjadi pemicu utama konflik internal, yang pada akhirnya berujung pada tindakan kekerasan di dalam rumah tangga.

Negara juga dinilai belum mampu memberikan fungsi perlindungan yang menyeluruh, karena solusi hukum yang dihadirkan selama ini cenderung bersifat kuratif di hilir dan belum menyentuh akar masalah di hulu. Ditambah lagi, sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku kekerasan sering kali terlampau lemah sehingga belum mampu memberikan efek jera (zawajir).

Islam Menawarkan Solusi Menyeluruh

Islam menawarkan solusi yang komprehensif dan menyeluruh melalui penerapan akidah Islam sebagai fondasi utama kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan pemahaman Islam yang kafah, setiap orang tua akan memandang anak sebagai amanah suci dari Allah ﷻ yang wajib dijaga, disayangi, dan dipenuhi hak-hak tumbuh kembangnya dengan baik.

Selain itu, sistem ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat secara per individu, sehingga tekanan ekonomi yang memicu stres sosial di dalam keluarga dapat diminimalkan secara total.

Dalam hal ini, negara bertindak nyata sebagai pengurus dan pelindung (raa'in) rakyat. Negara akan membangun sistem pendidikan berbasis akidah, mengontrol konten media massa agar bersih dari pornografi maupun perjudian, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif guna mendukung terbentuknya generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Wallahu a'lam bish-shawab.

HARGA PERTAMAX NAIK, RAKYAT MAKIN TERCEKIK

2026-06-20T12:41:54.694+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Harga Pertamax nonsubsidi kini melonjak naik menjadi Rp16.250,00 per liter, sedangkan Pertamax Green dibanderol Rp17.000,00 per liter. Alasan pemerintah melakukan penyesuaian harga ini adalah untuk mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia yang trennya kian menguat, sebagai imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kenaikan harga Pertamax ini dipastikan akan berimbas langsung pada penurunan daya beli masyarakat. Ketika harga Pertamax melejit, kelompok masyarakat kelas menengah diprediksi akan bermigrasi massal ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Fenomena ini membuktikan adanya kekeliruan mendasar pada tata kelola energi nasional yang diadopsi dari paradigma kapitalistik. Akibat menjadikan bahan bakar minyak (BBM) sekadar sebagai komoditas ekonomi, rakyat terus-menerus tercekik di tengah lemahnya kedaulatan energi Indonesia.

Kerusakan akibat Paradigma Kapitalistik

Pengelolaan sektor migas yang diserahkan pada logika kapitalisme merupakan sebuah kesalahan sistemis yang menzalimi hak-hak rakyat. Dalam pandangan kapitalisme, sumber daya alam (SDA) strategis seperti minyak dan gas bumi boleh diprivatisasi atas nama investasi. Negara pun melegalkan penyerahan hak kelola tersebut kepada pihak swasta, baik korporasi lokal maupun asing. Untuk memayungi tindakan ini secara legal, lahirlah regulasi seperti undang-undang sektor minerba dan migas yang mengatur tata kelola dari hulu ke hilir.

Maka wajar jika hari ini negara kesulitan untuk mengontrol harga agar tetap stabil dan murah, sebab hak penguasaan sebagian ladang minyak sudah berpindah tangan. Bahkan, jika pasokan bahan baku minyak domestik milik Pertamina kurang, BUMN tersebut terpaksa harus membeli dari pihak swasta dengan harga pasar.

Contoh riil pada sektor hulu migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta dan asing dibolehkan mengeksplorasi kekayaan alam dengan syarat bagi hasil di bawah pengawasan SKK Migas. Realitas ini menunjukkan bahwa negara sekadar bertindak sebagai pengawas, bukan pemilik mutlak. Sementara pada sektor hilir, perusahaan swasta dibebaskan membuka SPBU komersial sehingga tercipta iklim kompetisi liberal.

Dalam hal ini, peran negara telah bergeser menjadi sekadar "wasit" atau regulator yang membagi komoditas menjadi harga subsidi dan nonsubsidi. Akibat berpijak pada motif keuntungan korporasi serta memberikan kendali pasokan kepada swasta dan asing, kedaulatan energi yang hakiki tidak akan pernah bisa tercapai.

Solusi Hakiki dalam Paradigma Islam

Berbeda mendasar dengan sistem sekuler, paradigma Islam memandang bahwa BBM adalah hak publik yang bersumber dari pos kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah). Syariat Islam memerintahkan negara untuk mengelola penuh seluruh sumber daya energi tersebut, lalu mendistribusikannya kembali kepada rakyat dengan harga semurah-murahnya, bahkan gratis jika kas negara mencukupi.

Dalam pengelolaan ini, negara wajib menerapkan aturan yang bersumber dari hukum syarak. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Karena BBM adalah milik seluruh rakyat, maka implikasi hukumnya adalah negara hanya bertindak sebagai wakil pengelola saja. Islam mengharamkan secara mutlak aset-aset strategis ini dijual atau dikelola oleh pihak swasta maupun asing. Seluruh keuntungan bersih dari pengelolaan komoditas publik ini wajib dialokasikan kembali untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.

Negara juga berkewajiban menjamin pasokan BBM selalu tersedia dan mencegah terjadinya kelangkaan. Hal ini karena pemimpin dalam sistem Islam bertindak sebagai pengurus rakyat (raa'in), bukan sebagai pedagang yang mencari laba.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kalian semua adalah pemimpin (penggembala) dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin.” (HR. Bukhari).

Selain itu, Islam melarang keras segala bentuk transaksi ribawi, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) dalam rantai distribusi energi. Sistem pembayaran di SPBU wajib bersih dari riba, takaran volume BBM harus tepat tanpa boleh dicurangi, dan permainan spekulasi harga yang disesuaikan dengan pasar bebas diharamkan secara mutlak. Melalui institusi Khilafah, negara akan memastikan ketersediaan energi yang murah tanpa merusak ekosistem lingkungan, yang disokong penuh oleh mekanisme finansial Baitulmal.

Kebutuhan akan Aksi Nyata

Melalui penerapan Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam kehidupan bernegara (khususnya pada pilar sistem ekonomi dan sistem politik Islam) umat akan merasakan kemudahan yang nyata dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidupnya. Keadilan, rahmat, dan keindahan syariat Islam hanya akan terwujud nyata jika umat mau kembali pada hukum Allah ﷻ di seluruh lini kehidupan.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).

Wallahu a'lam bish-shawab.

PERSATUAN UMAT ISLAM UNTUK MELAWAN AMBISI ISRAEL RAYA

2026-06-20T12:03:11.387+07:00

Oleh: Reka Putri Aslama

Penulis Lepas

Sejak Oktober 2023, entitas zionis terus menggempur wilayah Jalur Gaza tanpa henti. Tragedi ini telah menelan banyak korban jiwa dan luka-luka, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan dewasa hingga bayi dan balita. Meski kesepakatan gencatan senjata sempat beberapa kali terjadi, kekejaman mereka terhadap warga Palestina terus berlangsung tanpa memandang belas kasih.

Bahkan baru-baru ini, zionis telah merencanakan untuk memperluas cakupan wilayah kendali militernya hingga mencapai 70 persen di Jalur Gaza. Langkah agresif ini memicu kekhawatiran besar bagi warga Palestina yang tinggal di sekitar kawasan pembatas, yang kerap disebut sebagai garis kuning, sebagaimana dilansir oleh Metro TV (5/6/2026).

Tak cukup dengan itu, pada Senin (1/6/2026), para pemukim Yahudi mengibarkan bendera Israel di halaman Masjid Al-Aqsa. Menurut Direktur Departemen Media pada Otoritas Yerusalem, Omar Rajoub, ritual provokatif ini adalah bagian dari kebijakan resmi Israel yang sistematis dan disengaja. Dipimpin langsung oleh pemerintah mereka, aksi tersebut bertujuan untuk memaksakan realitas baru di Yerusalem Timur yang diduduki, sekaligus merusak status quo historis dan legal di Masjid Al-Aqsa, sebagaimana dilaporkan oleh Detik (1/6/2026).

Ambisi Membangun Israel Raya

Setelah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza, entitas zionis kini berusaha keras memperluas penguasaan tersebut hingga mencapai 70 persen. Semua itu dilakukan demi mewujudkan ambisi teologis mereka, yaitu membangun "Israel Raya" (Greater Israel).

Apa yang dilakukan oleh entitas zionis tersebut adalah sebuah kebiadaban, kekejaman, kejahatan kemanusiaan, dan kerusakan terbesar di muka bumi. Bagaimana tidak, warga Gaza kini terjebak dalam area yang sangat sempit dan terisolasi. Di tengah situasi terjepit itu, ke mana lagi warga harus pergi dan berlindung? Sementara itu, tank-tank Israel secara rutin mengawal buldoser untuk meruntuhkan rumah-rumah warga, ditambah rentetan tembakan dari kendaraan militer dan pesawat tanpa awak (drone) hampir tidak pernah berhenti. Keselamatan jiwa mereka benar-benar terancam kapan saja.

Amerika Serikat (AS) pun turut menyokong terwujudnya ambisi Israel Raya tersebut, bahkan aktif mengajak para penguasa negeri-negeri Muslim untuk berkompromi mendukung solusi dua negara (two-state solution). Penderitaan kaum muslimin di Palestina seolah tak kunjung usai. Ditambah lagi, sikap pasif para penguasa kaum Muslim yang terkesan membiarkan pendudukan zionis atas Palestina kian memperberat beban yang selama ini dirasakan warga di lapangan.

Lawan Ambisi Israel Raya dengan Institusi Global

Besarnya kekuatan zionis yang didukung penuh oleh negara adidaya menunjukkan bahwa solusi untuk Palestina tidak bisa hanya bersandar pada kecaman normatif ataupun bantuan moril semata. Terlebih ketika ambisi Israel Raya telah tertancap kuat di benak para kafir penjajah, maka hal ini sudah sepatutnya menjadi perhatian serius kaum Muslim di seluruh dunia. Ambisi batil ini harus dilawan secara nyata!

Namun, perlawanan ini membutuhkan kekuatan politik dan persatuan umat Islam dalam wujud yang riil, yaitu institusi Khilafah. Oleh karena itu, upaya menegakkan kembali Khilafah seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda perjuangan umat Islam di seluruh dunia, karena hanya institusi inilah yang mampu mewujudkan persatuan umat secara hakiki.

Khilafah akan menghapus sekat-sekat nasionalisme yang selama ini memecah-belah negeri-negeri Muslim. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kaum Muslim yang berpikir egois bahwa apa yang menimpa warga Gaza bukanlah urusannya. Institusi ini juga akan menghentikan sikap kompromistis para penguasa sekuler, lalu menggerakkan seluruh potensi militer negeri Muslim untuk melawan para kafir penjajah demi mewujudkan kemerdekaan penuh bagi Palestina. Seorang khalifah akan memegang tanggung jawab mutlak untuk mengirimkan pasukan tentaranya guna memberangus penjajahan di tanah kiblat pertama umat Islam tersebut.

Status Tanah Palestina dalam Syariat

Saat pembebasan wilayah Syam dan Baitulmakdis (Palestina) pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab, tanah tersebut ditetapkan berstatus sebagai fa'i. Khalifah Umar RA (radhiyallahu 'anhu) memutuskan bahwa tanah ini tidak dibagikan kepada para tentara sebagai harta ganimah, melainkan dijadikan sebagai wakaf milik bersama bagi seluruh kaum Muslim. Oleh karena itu, sampai kapan pun, hak kepemilikan hakiki atas tanah Palestina tetap berada di tangan kaum Muslim, bukan entitas asing.

Sementara kondisi hari ini, tanah suci Palestina sedang dijajah dan terus memakan korban jiwa. Maka sejatinya, mewujudkan kemerdekaan Palestina merupakan tanggung jawab keimanan kita semua sebagai seorang Muslim. Setiap Muslim hendaknya memiliki kepedulian yang sama terhadap nasib Palestina dan berupaya sekuat tenaga mengambil bagian dalam perjuangan membebaskannya dari cengkeraman penjajahan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

THE ABANDONMENT FEARS DAN UPAYA MENGEMBALIKAN KEDAULATAN KORSEL

2026-06-20T11:46:00.734+07:00

Oleh: Kurnia Dewi

Penulis Lepas

Komando Amerika Serikat (AS) telah menggantung kedaulatan Korea Selatan (Korsel) selama puluhan tahun lamanya. Bantuan militer AS sudah merambah ke Korsel sejak meletusnya Perang Korea pada tahun 1950 melawan Korea Utara (Korut) yang kala itu didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Operasi militer Korsel saat itu dikomandoi langsung oleh United Nations Command yang dipimpin oleh jenderal bintang lima AS, Douglas MacArthur.

Pada tahun 1994, hak kendali operasi militer pada masa damai (Peacetime OPCON) memang telah dikembalikan kepada Korsel. Namun, isu perang di Semenanjung Korea antara Korsel dan Korut masih terus menghantui hingga kini. Jika perang kembali meletus, maka panglima tertinggi militer AS akan kembali terjun untuk memimpin operasi secara penuh.

Wartime Operational Control (Wartime OPCON) ini sendiri belum memiliki batas waktu akhir yang pasti, sehingga memengaruhi siapa pemegang kendali mutlak operasi militer di lapangan. AS baru akan memberikan transfer kendali jika Korsel memenuhi tiga kondisi utama: kemandirian kemampuan militer, sistem pertahanan yang mampu membendung rudal Korut, dan kemampuan menjaga stabilitas keamanan regional di kawasan Semenanjung Korea.

Hingga hari ini, ketiga kondisi tersebut belum bisa dipenuhi oleh pihak Seoul. Oleh sebab itu, kecemasan akan ditinggalkan (abandonment fears) menjadi beban psikologis tersendiri bagi Korsel, yang memaksa mereka untuk tetap tunduk di bawah bayang-bayang militer Washington.

Sifat Bantuan Militer Kapitalisme: Hegemony over Sovereignty

Wartime OPCON memberikan keuntungan geopolitik yang luar biasa besar bagi pihak AS. Secara geografis, Korsel memiliki letak yang sangat strategis bagi penempatan pangkalan militer AS. Korsel digunakan sebagai pintu masuk utama menuju wilayah Tiongkok dan Pasifik Barat. Keberadaan Korsel dimanfaatkan demi kepentingan AS dalam mengimbangi kekuatan musuh besarnya, yaitu Cina dan Rusia.

Artinya, Korsel diposisikan sebagai tameng terdepan bagi AS jika perang antara poros Washington melawan Rusia-Cina meletus. Ditambah lagi, syarat transfer komando yang rumit membuat pengembalian kedaulatan militer Korsel tidak pernah memiliki batas waktu yang jelas.

Korsel memang mendapatkan fasilitas militer “mewah” dari AS. Namun di balik itu, Korsel harus terlibat dalam perjanjian bilateral jangka panjang, yaitu Special Measures Agreement (SMA), yang mengharuskan Korsel membayar biaya perawatan militer AS sebesar USD 1,14 miliar atau setara dengan Rp18 triliun per tahunnya. Perjanjian ini dinilai sangat asimetris karena terlampau menguntungkan pihak AS.

Korsel terpaksa secara sukarela mempertahankan hubungan ini demi mendapatkan perlindungan payung nuklir dan militer. Namun, sebagai konsekuensinya, kedaulatan Korsel harus menjadi tumbal bagi kepentingan global AS. Ketergantungan Korsel terhadap AS menciptakan dilema eksistensial: bantuan keamanan yang mereka terima justru menjelma menjadi belenggu bagi kedaulatan politik mereka sendiri.

Korsel sebenarnya telah berupaya mengembangkan teknologi militer berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), membangun hubungan geopolitik dengan menjadikan dirinya eksportir senjata bagi negara-negara NATO, serta membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara ekonomi militer menengah ke bawah di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Langkah ini diambil sebagai jaring pengaman jika perang AS meletus di kawasan Selat Asia. Namun, selama kesepakatan AS-Korsel masih berjalan, selama itu pula kepentingan dalam negeri Korsel harus selalu berkompromi dan disesuaikan dengan agenda global AS.

Apa yang Bisa Muslim Pelajari?

Kekuatan militer memegang harga diri dan marwah bagi suatu negara. Dalam pandangan Islam, sebuah negara diharamkan secara mutlak untuk menggantungkan kekuatan militernya pada bantuan asing atau negara kafir. Allah ﷻ berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan atau menguasai orang-orang mukmin.” (QS. An-Nisa': 141).

Diriwayatkan dari Aisyah RA, Nabi ﷺ bersabda saat seseorang dari kaum musyrik ingin bergabung dalam pasukan perang umat Islam: “Kembalilah, karena aku tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang musyrik dalam peperangan.” (HR. Muslim).

Bergantung pada kekuatan militer asing hanya akan memudahkan mereka untuk mengobrak-abrik stabilitas dalam negeri. Pemikiran dan kepentingan asing akan dengan mudah ditancapkan pada negara Islam, yang pada akhirnya dapat menghancurkan eksistensi negara. Pola ketergantungan inilah yang dahulu terjadi pada masa-masa menjelang keruntuhan Kekhilafahan Utsmaniyah. Pola serupa juga tengah menimpa Korsel hari ini; jika mereka tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan militer terhadap AS, selamanya mereka hanya akan menjadi tumbal geopolitik Washington ketika perang diletuskan.

Prinsip Utama Kekuatan Militer dalam Mabda Islam

Kitab Ajhizah fii ad-Daulah al-Khilafah menggali prinsip militer Islam secara institusional struktural. Sementara itu, kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah mengurai prinsip pembentukan kepribadian militer Islam secara fundamental. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, secara institusional dan kepribadian, militer Islam wajib dibangun berdasarkan asas-asas baku berikut:

Khalifah sebagai Panglima Tertinggi Militer: Struktur Institusional.

Khalifah memegang kendali penuh atas seluruh kebijakan militer negara. Khalifah memiliki wewenang mutlak untuk mendeklarasikan perang, membuat perjanjian damai, melakukan misi penjagaan perdamaian (peacekeeping), mengangkat jenderal, serta menyusun strategi pertempuran. Hak komando ini diharamkan untuk diserahkan atau didelegasikan kepada pihak asing.

Departemen Militer di Bawah Amirul Jihad: Struktur Institusional.

Amirul Jihad memimpin departemen militer (diwanul jaisyi) yang bertanggung jawab penuh terhadap pembagian korps militer. Departemen ini mengatur pembagian pasukan reguler (jaisyul fardhi) dan pasukan cadangan (jaisyul ittihadi) yang dihimpun dari kewajiban militer seluruh warga negara laki-laki yang balig dan mampu.

Kemandirian Mutlak Industri Manufaktur Militer: Struktur Institusional.

Industri militer Islam dituntut wajib memiliki kemandirian mutlak dalam hal penciptaan, riset, dan inovasi alutsista. Negara wajib membangun industri manufaktur berbasis militer dalam negeri secara mandiri guna menghindari ketergantungan pasokan senjata dari pihak asing.

Pola Pikir Militer Berbasis Dakwah dan Jihad: Kepribadian Pikir.

Secara pemikiran (aqliyah), pasukan tentara (al-jaisy) dibentuk sebagai prajurit yang memiliki misi suci menerapkan syariat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui jihad fi sabilillah. Militer dalam Islam bukanlah alat untuk melakukan penjajahan ekonomi (imperialisme), mempertahankan fanatisme nasionalisme, atau sekadar meraih label pasukan terkuat di dunia.

Pola Jiwa Militer Berbasis Ketaatan dan Ketaqwaan: Kepribadian Jiwa.

Secara jiwa (nafsiyah), negara wajib menanamkan nilai-nilai ketakwaan yang menghujam ke dalam diri setiap prajurit. Senjata yang canggih dan tentara yang kuat tanpa dibarengi ketaatan syariat hanya akan melahirkan monster penjajah pembunuh layaknya militer AS. Ketakwaan inilah yang melahirkan militer tangguh yang merindukan mati syahid, bukan militer yang takut mati dihantam rudal musuh seperti kondisi psikologis Korsel hari ini.

Penutup

Sebuah negara yang mengadopsi Islam secara kafah secara otomatis akan memiliki kekuatan militer yang mandiri dan berwibawa di panggung global. Keberadaannya akan sangat diperhitungkan serta ditakuti oleh lawan. Sejarah telah mencatat bagaimana Daulah Islam di masa Rasulullah SAW mampu mengalahkan sekutu Quraisy dan Yahudi pada Perang Khandaq, meraih kemenangan gemilang pada Perang Mu'tah, serta membuat pasukan Romawi lari tunggang langgang pada Perang Tabuk.

Penempaan kepribadian dan kekuatan militer yang mandiri tanpa ketergantungan pada pihak asing inilah yang terbukti mampu menghasilkan deterrence effect (efek gentar) yang nyata di hadapan musuh-musuh ideologis.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KENAIKAN PERTAMAX: BUKTI LEMAHNYA KEDAULATAN ENERGI

2026-06-19T11:18:00.000+07:00

Oleh: A. Mutoharo, S.M.

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali menjadi sorotan publik. Mulai 10 Juni 2026, PT Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250,00 per liter, sementara Pertamax Green dibanderol Rp17.000,00 per liter. Pemerintah menjelaskan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan karena mengikuti tren kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi oleh memanasnya konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini dinilai sebagai konsekuensi dari mekanisme penyesuaian harga energi terhadap kondisi pasar global, sebagaimana dilansir oleh Kompas (10/6/2026) dan BBC Indonesia (10/6/2026).

Meskipun pemerintah menyebut dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif kecil, kenyataan di lapangan menunjukkan beban hidup masyarakat semakin berat. Harga BBM memiliki pengaruh yang luas terhadap aktivitas ekonomi karena menjadi komponen vital dalam sistem transportasi dan distribusi barang. Ketika harga BBM meningkat, biaya operasional ikut naik dan pada akhirnya berpotensi kuat menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini semakin dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadikan Pertamax sebagai pilihan utama, sebagaimana diulas oleh Kompas (10/6/2026).

Sejumlah laporan menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertamax telah mendorong banyak pengguna beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran. Akibatnya, antrean di sejumlah SPBU semakin panjang dan tekanan terhadap konsumsi BBM bersubsidi pun meningkat tajam. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa kenaikan harga BBM bukan hanya berdampak pada pengguna Pertamax, melainkan juga memengaruhi pola konsumsi energi masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas (12/6/2026).

Ketergantungan pada Mekanisme Pasar Global

Persoalan ini sesungguhnya menunjukkan lemahnya kedaulatan energi Indonesia. Sebagai negara yang memiliki sumber daya energi melimpah, harga BBM di dalam negeri justru sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia. Ketergantungan terhadap mekanisme pasar global membuat rakyat harus ikut menanggung dampak setiap kali terjadi gejolak geopolitik internasional. Akibatnya, kepentingan masyarakat sering kali berada di bawah logika pasar dan pertimbangan bisnis.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari paradigma kapitalisme dalam pengelolaan energi. Dalam sistem kapitalisme, BBM diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang mengikuti mekanisme pasar dan orientasi keuntungan. Negara hanya berperan sebagai regulator yang menyesuaikan harga berdasarkan biaya produksi dan harga minyak dunia, sementara rakyat menjadi pihak yang harus menerima konsekuensi setiap kali harga mengalami kenaikan. Akibatnya, akses terhadap energi yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat menjadi semakin mahal dan tidak stabil.

Pandangan Islam: Energi sebagai Kepemilikan Umum

Padahal, energi merupakan kebutuhan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Islam memandang bahwa sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah) yang tidak boleh dikuasai oleh individu maupun korporasi swasta untuk mencari keuntungan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلَإِ، وَالنَّارِ

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kata “api” mencakup seluruh sumber energi dan bahan bakar yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Berdasarkan prinsip tersebut, negara dalam sistem Islam wajib mengelola seluruh sumber daya energi secara langsung untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas ataupun kepentingan korporasi, melainkan berada di bawah pengawasan negara sebagai pengurus urusan umat (raa'in).

Hasil pengelolaan sumber daya energi dimasukkan ke dalam Baitulmal dan digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menyediakan BBM dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan memungkinkan diberikan secara cuma-cuma apabila kondisi keuangan negara sudah mencukupi.

Selain itu, Islam membangun kedaulatan energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara mandiri dan tidak bergantung pada tekanan pasar global. Negara akan mengembangkan eksplorasi, produksi, hingga distribusi energi berdasarkan peta kebutuhan rakyat, bukan semata-mata mengikuti kepentingan investasi maupun keuntungan ekonomi sepihak. Dengan demikian, gejolak harga minyak dunia tidak secara otomatis membebani masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini.

Penutup

Karena itu, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar persoalan penyesuaian tarif BBM berkala, melainkan mencerminkan cacat paradigma pengelolaan energi yang menjadikan kebutuhan dasar rakyat sebagai komoditas ekonomi. Selama sistem kapitalisme tetap menjadi landasan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat akan terus menghadapi ketidakpastian harga dan beban ekonomi yang berulang.

Solusi mendasar terletak pada perubahan paradigma menuju sistem Islam secara kafah, yang menjadikan energi sebagai hak seluruh rakyat, dikelola oleh negara sebagai kepemilikan umum, serta didistribusikan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PERTAMAX NAIK TAJAM, RAKYAT KEMBALI JADI KORBAN

2026-06-19T11:08:00.000+07:00

Oleh: Fajrina Laeli S.M.

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Rabu, 10 Juni 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pertamax (RON 92) yang sebelumnya dijual Rp12.300,00 per liter kini melonjak menjadi Rp16.250,00 per liter, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900,00 menjadi Rp17.000,00 per liter. Kenaikan harga ini diumumkan oleh Pertamina Patra Niaga pada Selasa malam (9/6/2026) dan dinilai berpotensi besar menambah beban ekonomi masyarakat, sebagaimana dilansir oleh bbc.com (10/6/2026).

Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan evaluasi harga minyak dunia dan formula harga keekonomian. Namun, yang membuat rakyat kembali mengelus dada bukan hanya besarnya kenaikan nominal tersebut, melainkan pola yang terus berulang, yakni harga berubah saat sebagian besar masyarakat terlelap. Pagi harinya, rakyat terbangun dengan kenyataan pahit bahwa biaya hidup mereka kembali bertambah.

Kenaikan harga Pertamax ini memicu pergeseran konsumsi BBM di tengah masyarakat secara masif. Di sejumlah daerah, antrean Pertalite dilaporkan mengular panjang, bahkan beberapa SPBU mengalami kekosongan stok atau kehabisan pasokan lebih cepat dari biasanya. Banyak pengguna Pertamax memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang kini hampir mencapai Rp4.000,00 per liter dari harga sebelumnya. Akibatnya, permintaan Pertalite melonjak tajam dan menimbulkan kekhawatiran serius akan kelangkaan BBM bersubsidi tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh antaranews.com (10/6/2026).

Kerapuhan Ketahanan Energi akibat Sistem Sekuler

Kenaikan harga Pertamax ini memperlihatkan bagaimana perekonomian negeri ini masih sangat rentan terhadap dinamika global. Ketika konflik internasional memanas, harga komoditas dunia bergejolak, atau nilai tukar rupiah melemah, dampaknya langsung dihantamkan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum mampu membangun kemandirian ekonomi yang kuat, sehingga tata kelola hajat hidup publik masih sangat bergantung pada faktor eksternal yang berada di luar kendalinya.

Sejatinya, Indonesia dianugerahi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun, kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya dikelola secara mandiri untuk menjadi penopang ekonomi nasional. Akibatnya, setiap gejolak internasional kerap dijadikan alasan logis untuk menaikkan harga barang dan jasa di dalam negeri, sementara rakyat harus menanggung beban yang semakin berat. Keadaan ini menegaskan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam tata kelola ekonomi, agar kesejahteraan rakyat tidak terus-menerus digantungkan pada situasi global yang tidak menentu akibat adopsi sistem kapitalisme sekuler.

Pengelolaan Berbasis Ri'ayah dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, negara wajib mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan mewujudkan kemandirian hakiki. Dengan pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan (ri'ayah), bukan komersialisasi demi meraup keuntungan, negara tidak akan mudah terseret oleh tekanan ekonomi global. Walhasil, kebutuhan dasar masyarakat dapat tetap terpenuhi dengan harga yang sangat murah dan terjangkau.

Setiap kali isu internasional memanas, rakyat Indonesia hari ini selalu ikut cemas. Sebaliknya, dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab mutlak mengelola SDA untuk memenuhi kebutuhan domestik rakyat, bukan sekadar mengejar profit korporasi. Kekayaan yang dikategorikan milik umat (al-milkiyyah al-ammah) wajib dikelola langsung oleh negara, dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan serta penyediaan kebutuhan pokok gratis atau murah. Dengan demikian, kebijakan ekonomi tidak disetir oleh kepentingan pasar bebas, melainkan digerakkan oleh kewajiban syariat negara dalam mengurus urusan rakyat.

Ketika Islam diterapkan secara menyeluruh (kaffah) dalam institusi Khilafah, negara akan membangun kemandirian ekonomi berdasarkan potensi internal yang dimilikinya. Sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi diharamkan diserahkan kepada pihak swasta lokal maupun asing untuk dikuasai. Karena itu, fluktuasi harga di pasar global tidak serta-merta menjadi alasan legal untuk mencekik rakyat dengan kenaikan harga kebutuhan vital.

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa tugas utama negara dalam Islam adalah melayani (khadim) dan menjamin kesejahteraan publik. Maka, ketika Islam memimpin, orientasi kebijakan tidak akan pernah digunakan untuk menjaga keuntungan segelintir oligarki atau menyesuaikan diri dengan tekanan pasar global, melainkan memastikan hak-hak dasar seluruh individu rakyat terpenuhi dengan baik.

Penutup

Jika hari ini rakyat harus cemas setiap kali harga minyak dunia naik, di bawah naungan sistem Islam, rakyat tidak akan pernah dijadikan tameng untuk menanggung dampak gejolak ekonomi global. Sebab, negara hadir sebagai pengurus yang melindungi (junnah), bukan sekadar bertindak sebagai regulator hamba pasar yang menyerahkan urusan hajat hidup rakyat kepada mekanisme pasar bebas.

Wallahu a'lam bish-shawab.

JERITAN TANPA SUARA DI BALIK SUNYI GAZA

2026-06-19T10:20:00.000+07:00

Oleh: Nurhy Niha

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Kabar Gaza kian tenggelam, tersamarkan oleh bisingnya konflik Iran dan gejolak ekonomi global. Ketidakpedulian dunia mencerminkan kerusakan tatanan global saat ini, ketika empati publik mudah teralihkan dan genosida di Palestina dibiarkan berlarut-larut. Akibat perang yang tak kunjung usai, Gaza kini diselimuti kesunyian yang mengerikan. Sunyi di sini bukanlah kedamaian, melainkan jeritan tanpa suara dari anak-anak yang kehilangan kemampuan bicara akibat trauma ekstrem.

Dilansir dari BBC (29/5/2026), psikoterapis anak Katrin Glatz Brubakk menyoroti hilangnya kemampuan bicara atau mutisme pada puluhan anak Gaza sebagai respons neurologis ekstrem akibat trauma parah. Fenomena membisu ini merupakan barikade terakhir sistem saraf untuk bertahan hidup dari krisis mental yang meremukkan psikologis mereka. Salah satu contohnya adalah Adam yang berusia lima tahun; ia mendadak diam total setelah menyaksikan kematian tragis ayahnya secara langsung.

Membisunya anak-anak Gaza adalah dampak langsung dari bombardir sistematis entitas zionis yang dilakukan tanpa jeda. Secara biologis, tekanan luar biasa ini memicu cedera kognitif yang merusak fisik otak, memperbesar amigdala sebagai pusat emosi, dan mengikis korteks prefrontal sebagai pengendali fungsi kognitif serta interaksi sosial. Ini adalah pembunuhan biologis terhadap masa depan generasi Palestina. Susunan saraf lebih dari satu juta anak rusak permanen; sebuah upaya licik untuk memutus rantai perlawanan agar rakyat lumpuh dan tak mampu bangkit di masa depan.

Skenario genosida ini dirancang keji untuk melumat fisik sekaligus mental hingga titik nadir. Dengan korban tewas menembus 72.000 jiwa, termasuk lebih dari 20.000 anak-anak, dan 172.000 luka-luka, zionis secara sadar menyasar warga sipil demi menciptakan keputusasaan massal. Penjajah berharap masa depan Palestina dihuni oleh generasi yang cacat mental dan penakut, sehingga kehilangan taji untuk mempertahankan tanah airnya.

Kelumpuhan Geopolitik Sekuler dan Pengkhianatan Penguasa

Sayangnya, dunia internasional lumpuh total. Lembaga kemanusiaan seperti MSF (Médecins Sans Frontières) hanya mampu mengobati di hilir dengan terapi penunjang, seperti meniup gelembung sabun atau merakit rumah kardus untuk memancing kembali kata-kata anak-anak. Bantuan psikologis ini sangat berharga, namun ibarat mengobati kanker hanya dengan selembar plester.

Sementara itu, para penguasa negeri Muslim mempertontonkan pengkhianatan nyata. Mereka sibuk mengamankan jalur dagang dan stabilitas diplomatik demi kepentingan pragmatis sendiri di balik retorika kosong, tanpa berani mengirimkan pasukan militer resmi.

Kelumpuhan geopolitik ini terjadi karena umat Islam telah kehilangan perisai hakiki, yaitu institusi Khilafah Islam. Tanpa adanya kesatuan komando politik global tersebut, kekuatan militer kaum muslim tersandera oleh sekat nasionalisme sekuler. Akibatnya, Gaza dikepung dan dihujani bom sendirian, sementara jutaan tentara di negeri Muslim tetangga hanya menjadi penonton pasif di balik barak-barak militer.

Penderitaan anak-anak Palestina tidak bisa diselesaikan hanya dengan obat penenang, terapi psikologis, atau bantuan logistik di tenda pengungsian. Solusi hakiki dan mutlak adalah membebaskan seluruh jengkal tanah Palestina dari belenggu penjajahan zionis. Selama mesin perang masih meraung dan blokade mencekik Gaza, trauma anak-anak tidak akan pernah sembuh total.

Jihad dan Institusi Khilafah sebagai Solusi Hakiki

Dalam pandangan Islam, kejahatan sistematis penjajah tidak akan pernah selesai di meja perundingan formalitas yang selalu mereka khianati. Bahasa yang dipahami penjajah hanyalah kekuatan fisik yang nyata, yaitu melalui jihad fi sabilillah yang terorganisasi dalam skala negara. Untuk menggerakkan kekuatan militer raksasa ini, dibutuhkan institusi Khilafah Islamiah sebagai komando tertinggi yang akan mengirimkan pasukan tentara untuk mengusir penjajah.

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama itu hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 193).

Mengingat urgensi yang amat mendesak ini, langkah strategis yang diperlukan adalah membangun kesadaran politik umat untuk menegakkan kembali Khilafah. Ini adalah kunci utama bagi pembebasan tanah Palestina sekaligus kunci persatuan hakiki kaum muslimin sedunia.

Umat Islam, khususnya para pemuda, akademisi, dan kelompok pemilik kekuatan (ahlu nushrah), harus segera disadarkan bahwa isu Palestina bukanlah sekadar duka kemanusiaan lokal, melainkan kewajiban iman. Kesadaran politik Islam ini harus digelorakan untuk mendobrak sekat nasionalisme demi mewujudkan kepemimpinan Islam yang kaffah.

Penutup

Sembari proses politik ideologis berjalan, aksi nyata berupa dakwah menyuarakan kondisi terkini Gaza harus terus digencarkan di berbagai platform agar dunia tidak mengidap amnesia kolektif. Menyuarakan kebenaran ini adalah wujud nyata dari aktivitas amar makruf nahi mungkar serta ikatan akidah sesama muslim, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagai satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.” (HR. Muslim).

Penderitaan anak-anak Gaza adalah ujian keimanan terbesar sekaligus cerminan runtuhnya kemanusiaan di hadapan geopolitik sekuler. Mengembalikan suara mereka yang terenggut hanya bisa diwujudkan dengan mencabut akar penjajahan melalui kepemimpinan Islam yang tangguh, bukan sekadar meratapi kesunyian mereka dalam ketidakberdayaan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MARAKNYA PERUNDUNGAN HINGGA PESANTREN TERSASAR, AKIBATNYA ADA SANTRI DIBAKAR

2026-06-18T11:47:33.641+07:00

Oleh: Nuri Sumirat

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Kasus tiga santri yang diduga kuat dibakar oleh seniornya di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Lombok Tengah akhirnya resmi dilaporkan ke polisi. Orang tua korban melayangkan laporan ke Polres Lombok Tengah karena kecewa dengan sistem pengawasan internal ponpes yang dinilai lemah hingga memicu terjadinya insiden pembakaran tersebut. Diduga kuat, tragedi memilukan ini merupakan buntut panjang dari aksi perundungan (bullying), sebagaimana dilansir oleh Tribunnews (05/06/2026).

Praktik perundungan di lingkungan pesantren belakangan ini makin menjadi perhatian serius di Indonesia. Penelitian akademis menunjukkan bahwa angka kasus perundungan di lingkungan ponpes berkisar antara 61% hingga 73%. Manifestasinya meliputi kekerasan fisik, pengancaman, pemerasan, hingga perampasan barang milik sesama santri. Data Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pusdatin KPAI) mencatat bahwa 48% kekerasan anak terjadi di lingkungan pendidikan, di mana 35% dari 114 kasus yang ada masuk dalam kategori tingkat kekhawatiran tinggi serta berdampak pada trauma mendalam hingga fatalitas (kematian).

Tragedi di Lombok Tengah yang berujung pada pembakaran santri ini sejatinya bukan lagi sekadar kenakalan remaja biasa. Ini merupakan tindak kriminalitas murni, bahkan tergolong sadis karena menghilangkan nyawa manusia. Peristiwa ini sebenarnya terjadi pada November 2025, namun baru viral tujuh bulan kemudian karena sebelumnya sempat diredam dengan alasan menjaga nama baik dan aib ponpes, sehingga pihak keluarga korban diminta bersabar dan memaafkan.

Padahal, para orang tua menitipkan pendidikan anak-anak mereka ke pesantren dengan harapan besar agar sang buah hati bisa menimba ilmu agama di tempat yang dinilai aman dan dipimpin oleh para ahli ilmu, ahli ibadah, serta ahli dakwah. Pada akhirnya, tragedi ini menjadi alarm keras bagi kita semua: ada apa dengan sistem pendidikan dan pesantren kita hari ini?

Dampak Sistem Pendidikan Sekuler-Kapitalistik

Pesantren sejatinya merupakan pabrik pencetak para ulama. Oleh karena itu, menjadi sebuah tamparan keras ketika tindak kriminalitas di dalam pesantren justru menjadi sorotan utama di berbagai media massa. Ke mana perginya ilmu-ilmu syariat yang setiap hari dipelajari? Mengapa santri yang saban hari mengakrabkan diri dengan ayat-ayat Allah justru perilakunya menyimpang jauh dari syariat-Nya? Bukankah seharusnya dengan bekal ilmu tersebut para santri menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai mulia? Padahal, dari rahim pesantrenlah umat berharap akan lahir para ulama yang mencerahkan masyarakat.

Dalam tatanan sekuler-kapitalistik hari ini, pesantren bukan lagi struktur independen yang sakral, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari arus besar sistem pendidikan nasional. Pendidikan sekuler saat ini hanya berorientasi mencetak individu siap kerja demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi pasar. Kurikulum yang diadopsi bersifat kapitalistik; hanya mementingkan aspek kognitif pencapaian nilai angka akademik, sehingga mengabaikan esensi ketaatan moral dan ketakwaan individu.

Ketika negara menerapkan sistem pendidikan sekuler, institusi pesantren pun tidak luput dari imbas negatifnya. Apalagi, kini marak anggapan keliru di tengah masyarakat bahwa ponpes adalah tempat "laundry" atau pencucian untuk membersihkan perilaku anak-anak yang bermasalah. Kondisi ini diperparah dengan kurikulum pendidikan umum yang sarat akan muatan moderasi beragama yang menipiskan pemahaman terhadap Islam kafah (menyeluruh).

Moderasi yang diaruskan oleh opini global ini tanpa disadari menjauhkan umat dari pemahaman Islam yang murni. Hasilnya adalah kerusakan syakhshiyah (kepribadian) para santri, karena pola pikir (aqliyah) dan pola sikap (nafsiyah) mereka tidak lagi dikendalikan oleh akidah Islam. Di sisi lain, sistem sanksi hukum yang diterapkan negara saat ini terbukti mandul dan tidak efektif dalam memberikan efek jera bagi para pelaku perundungan. Sering kali, kasus-kasus kekerasan diselesaikan sebatas di atas kertas lewat jalur kekeluargaan yang mencederai keadilan korban.

Perlindungan Jiwa dalam Payung Syariat

Kasus perundungan massal tidak dapat dipandang sebagai satu persoalan personal yang berdiri sendiri. Ini merupakan hilir dari rentetan masalah panjang yang tidak akan bisa diurai jika hanya membebankan evaluasi pada individu, keluarga, maupun lembaga pesantren saja. Kerusakan yang terjadi saat ini bersifat sistemis, sehingga solusinya pun wajib bersifat sistemis dengan melibatkan tanggung jawab kolektif. Semua komponen umat (mulai dari individu, masyarakat, hingga negara) harus kembali pada penerapan Islam secara menyeluruh. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan...” (QS. Al-Baqarah: 208).

Negara yang tegak di atas fondasi akidah Islam memiliki mekanisme komprehensif dalam melindungi nyawa (hifzhun nafs), kehormatan, nasab, akal, agama, keamanan, harta, dan akidah rakyatnya. Penerapan hukum syariat secara totalitas mampu memberikan perlindungan prima: mencegah (preventif) sebelum kriminalitas terjadi, dan menindak tegas (kuratif) dengan adil jika pelanggaran hukum telanjur dilakukan.

Islam secara mutlak mengharamkan segala bentuk perundungan, intimidasi, dan penghinaan. Allah ﷻ menegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)...” (QS. Al-Hujurat: 11).

Dalam persoalan perlindungan darah, Islam menetapkan sanksi hukum yang sangat tegas. Allah ﷻ berfirman: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (QS. Al-Isra: 33). Bahkan, Allah ﷻ memberikan analogi ancaman yang mengerikan: “...barang siapa membunuh seseorang... maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya.” (QS. Al-Maidah: 32).

Rasulullah ﷺ juga bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara: ...dan jiwa dengan jiwa (orang yang membunuh).” (HR. Bukhari dan Muslim). Penerapan hukuman kisas (qishash) dalam Islam bukanlah bentuk pelampiasan dendam, melainkan berfungsi sebagai zawajir (pencegah bagi masyarakat luas) sekaligus jawabir (penebus dosa bagi pelaku di akhirat). Tanpa adanya ketegasan hukum syariat ini, tindakan sadisme serupa akan terus berulang di tengah generasi.

Metode Talqiyan Fikriyan sebagai Solusi Karakter

Proses belajar dalam Islam merupakan jalan utama untuk meraih makrifat dan mewujudkan pemikiran yang mendalam. Islam memiliki metode khas dalam pengajaran, di mana setiap ilmu pengetahuan dipelajari bukan sekadar untuk dihafalkan, melainkan wajib diwujudkan dalam amal nyata.

Pelajaran harus disampaikan kepada para santri melalui proses talqiyan fikriyan muatsaran (menerima secara berpikir dan berpengaruh terhadap perasaan). Melalui metode ini, tanggung jawab perilaku dalam kehidupan santri lahir dari kesadaran berpikir yang membekas, sehingga memunculkan semangat yang berkobar-kobar untuk mengamalkan dan mendakwahkannya dalam keseharian.

Perbuatan manusia sangat ditentukan oleh pemahamannya (mafahim). Antara pemahaman dan perilaku (suluk) tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suluk manusia dalam memenuhi naluri (gharizah) maupun kebutuhan fisiknya sangat ditentukan oleh kecenderungan (muyul) yang lahir dari pemahamannya. Oleh karena itu, dua tonggak utama dari syakhshiyah Islamiyah (kepribadian Islam) adalah pola pikir (aqliyah) dan pola jiwa (nafsiyah).

Memiliki pola pikir Islam berarti memiliki sudut pandang akidah Islam saat mengurai berbagai persoalan kehidupan. Sementara itu, memiliki pola jiwa Islam berarti menjadikan seluruh kecenderungan emosional dan sikapnya tunduk pada syariat Islam.

Untuk mengembalikan para santri agar memiliki kepribadian mulia ini, kurikulum pendidikan Islam wajib diterapkan secara total dengan mengembalikan visi awal pendidikan. Metode belajar secara talqiyan fikriyan muatsaran akan memberikan dampak (atsar) yang menghujam kuat di dalam dada. Hasilnya, siapa pun yang belajar dalam kerangka kurikulum ini akan memiliki dorongan iman yang kuat untuk mengamalkan ilmunya, sebagaimana kaidah ulama: “Al-amalu tsamratul iman” (amal itu adalah buah nyata dari keimanan).

Demikianlah tatanan kehidupan yang dibangun di bawah naungan sistem Islam. Melalui institusi Khilafah, negara akan membangun sistem pendidikan, sosial, ekonomi, serta politik yang sahih. Sistem inilah yang mampu memisahkan umat dari berbagai kerusakan moral, sehingga anak-anak dan para santri dapat tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dipenuhi kasih sayang, serta bersih total dari tindakan perundungan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KABUPATEN BANDUNG KEKURANGAN GURU, USULKAN STRATEGI PENATAAN PENDIDIKAN

2026-06-18T11:17:00.731+07:00

Oleh: Elsa Agustin

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menghadiri program konsultasi dan koordinasi peningkatan layanan pendidikan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Pertemuan strategis tersebut membahas langkah penataan Ruang Kelas Baru (RKB) serta perumusan solusi atas krisis kurangnya tenaga pengajar di Kabupaten Bandung.

Pada periode tahun 2026–2030, terdapat lebih dari 3.000 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun. Fenomena ini menjadi titik terberat bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung karena saat ini daerah tersebut tengah berada dalam kondisi kekurangan ribuan tenaga pendidik.

Guna mengantisipasi perubahan tren demografi pada tahun 2030 serta membantu menekan defisit guru, Pemkab Bandung menerapkan kebijakan pembatasan daya tampung pada jenjang SD dan SMP agar kapasitas sekolah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, Pemkab Bandung juga mendorong penataan kebutuhan tenaga pendidik jangka panjang, penguatan status guru ASN dan PPPK, pemerataan distribusi guru di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, serta penguatan literasi melalui rencana standardisasi kemampuan baca, tulis, dan hitung (calistung).

Pihak Kemendikdasmen berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti usulan strategis yang disampaikan oleh Pemkab Bandung demi meningkatkan layanan pendidikan dan meratakan hak memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegagalan Sistem Kapitalisme dalam Dunia Pendidikan

Dalam tatanan sistem kapitalisme, pendidikan kerap diposisikan sebagai industri jasa penilai ekonomi, bukan sebagai kewajiban pelayanan dasar negara. Akibatnya, seluruh regulasi yang lahir cenderung mengikuti logika pasar, yakni prinsip untung-rugi (supply and demand). Sektor yang dinilai mendatangkan keuntungan materi akan dibiayai, sementara wilayah pelosok yang minim profit akan mengalami kelangkaan guru dan biaya akses yang mahal akibat penerapan logika efisiensi biaya.

Dampak dari komersialisasi pendidikan ini sangat fatal. Ketika ilmu diposisikan layaknya barang dagangan, maka asas keadilan akan hilang: tidak ada uang, tidak akan mendapatkan fasilitas dan guru yang berkualitas.

Tujuan hakiki pendidikan pun bergeser; sekolah tidak lagi berorientasi mencetak manusia yang bertakwa dan beradab, melainkan sekadar mencetak buruh dan karyawan yang siap diserap oleh pasar kerja industri. Negara terkesan lepas tangan dari tanggung jawab mutlaknya. Jika ada daerah terpencil yang mengalami kekosongan guru, kebijakan sekuler akan melemparkannya sebagai beban otonomi pemerintah daerah (pemda) atau diserahkan pada mekanisme pasar.

Perspektif Islam: Solusi Sistemis Atas Kekurangan Guru

Islam menetapkan pandangan yang mendasar bahwa menuntut ilmu merupakan kebutuhan asasi setiap rakyat, bukan barang komoditas yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, solusi Islam dalam mengatasi krisis kekurangan guru mewajibkan negara untuk turun tangan 100%, tanpa melibatkan logika korporasi atau pasar bebas.

Sebab, dalam Islam, pendidikan adalah kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin penuh oleh negara, setara dengan hak atas air bersih, keamanan, dan kesehatan. Jika di suatu wilayah terdapat anak-anak yang terlantar pendidikannya karena ketiadaan guru, maka seorang khalifah (kepala negara) akan dihisab secara langsung di akhirat kelak.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin.” (HR. Bukhari).

Untuk menyelesaikan problem krisis tenaga pendidik secara tuntas, sistem Islam menerapkan tujuh strategi taktis sebagai berikut:

Negara Wajib Mencetak Guru Sesuai Kebutuhan Riil: Hulu Regulasi. Negara melakukan pemetaan demografi berkala dan membiayai penuh pencetakan sarjana-sarjana keguruan di perguruan tinggi guna memastikan jumlah pasokan guru selalu seimbang dengan jumlah pertumbuhan usia anak didik di setiap daerah.
Memuliakan Guru dengan Gaji dan Status Sosial Tinggi: Kesejahteraan Mutlak. Negara memberikan gaji yang sangat tinggi bagi profesi guru yang bersumber dari anggaran tetap, sehingga guru dapat fokus mengajar tanpa perlu mencari pekerjaan sampingan demi menyambung hidup.
Pemerataan Distribusi Tenaga Pendidik: Zonasi Adil. Haram hukumnya menumpuk guru-guru berkualitas hanya di wilayah perkotaan besar. Negara akan menyebarkan tenaga pendidik secara merata hingga ke pelosok daratan dan kepulauan. Prinsip ini sejalan dengan spirit firman Allah ﷻ dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 agar perputaran kemaslahatan (harta/ilmu) tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya atau kota saja.
Pemberian Beban Kerja yang Manusiawi: Fokus Tarbiyah. Guru dibebaskan dari beban administrasi birokrasi yang rumit dan melelahkan, sehingga mereka dapat fokus pada fungsi utama, yaitu proses tarbiyah (pembentukan kepribadian Islam) dan transfer ilmu pengetahuan secara optimal.
Mengharamkan Komersialisasi dan Guru Digital Massal:Sentuhan Edukasi. Islam melarang digitalisasi guru secara massal yang menggantikan peran manusia dengan dalih efisiensi anggaran. Sentuhan akhlak guru di ruang kelas fisik tidak dapat digantikan oleh mesin digital dalam pembentukan karakter anak didik.
Kurikulum Berbasis Akidah Islam:Visi Output. Kurikulum pendidikan dirancang bersandarkan pada akidah Islam untuk mewujudkan tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah ﷻ (QS. Adz-Dzariyat: 56). Output yang dihasilkan adalah generasi ilmuwan berpola pikir dan berpola sikap Islam (syakhshiyah islamiyah).
Pembiayaan Penuh dari Pos Baitulmal:Sistem Anggaran. Seluruh pendanaan pendidikan (termasuk pembangunan infrastruktur sekolah, laboratorium, hingga gaji para guru dan staf) ditanggung sepenuhnya oleh kas negara (Baitulmal), sehingga seluruh rakyat dapat mengakses pendidikan berkualitas tinggi secara gratis tanpa pungutan SPP.

Penutup

Krisis kekurangan guru di Kabupaten Bandung merupakan alarm nyata atas kegagalan sistem hari ini dalam mengelola aset sumber daya manusia pendidikan. Solusi yang dibutuhkan bukan sekadar tambal sulam regulasi lokal, melainkan perombakan paradigma ke arah sistem Islam yang menempatkan kesejahteraan serta penyebaran guru sebagai amanah pelayanan negara yang suci.

Wallahu a'lam bish-shawab.

BELUM ADA TANDA

2026-06-18T10:10:21.264+07:00

Oleh: L. Nur Salamah

Sahabat Feature News

"Bu Nur, Jumat bisa hadir acara makan bersama?" tanya Ustazah Endang melalui pesan singkat WhatsApp.

Ustazahku yang memiliki nama lengkap Endang Hertuti ini biasa disapa Ustazah Endang Ummu Zahro. Beliaulah salah satu sosok utama yang membuatku jatuh cinta pada bahasa Arab. Dua tahun lebih beliau dengan sabar membersamai dan membimbingku belajar bahasa Arab benar-benar dari nol.

"Insya-Allah, saya mengupayakan untuk bisa hadir, Ustazah," jawabku singkat.

Jumat (19/06/2026) memang hari yang direncanakan untuk agenda makan bersama kelas bahasa Arab Markaz Ummu Sulaim, Batam. Sebuah momentum kecil yang dirancang untuk memupuk ruh jama'i (semangat kebersamaan) sesama thalibah (santriwati).

"Ditunggu kehadirannya ya, Bu Nur. Kangen, di kelas enggak ada Bu Nur," lanjut Ustazah Endang dalam baris pesan WhatsApp berikutnya.

Sepekan terakhir ini aku memang tidak pergi ke mana-mana. Beberapa jadwal kajian rutin tidak kuhadiri. Dua kelas bahasa Arab yang diasuh oleh Ustazah Endang pun terpaksa kulewatkan. Bukan karena ingin melalaikan atau enggan, melainkan karena ada satu hal di hidupku yang harus mutlak diprioritaskan: orang tuaku yang kini tinggal satu-satunya.

Pak Darman namanya. Beliau dinyatakan positif mengidap tuberkulosis (TBC). Kondisinya sangat lemah, didera mual dan muntah yang konstan, hingga sama sekali tidak bisa memasukkan makanan. Sebagai anak semata wayang, tidak ada pilihan lain bagiku selain berdiri merawatnya, sebuah kewajiban dan jalan bakti tertinggi kepadanya.

Ibarat kata, urusan dunia ini tak akan pernah ada habisnya, tetapi orang tua hanya satu. Jangan sampai ada ruang penyesalan tersisa di kemudian hari karena belum berbuat yang terbaik. Sembilan bulan lalu, Emak sudah pergi terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta akibat penyakit diabetes melitus yang dideritanya.

Kalau dahulu sewaktu Emak sakit, aku masih bisa membagi waktu untuk pergi mengaji dan melakukan aktivitas luar rumah lainnya karena ada Pak yang setia menjaganya. Namun kini, Pak seorang diri. Tidak ada pilihan lain, akulah yang harus berdiri menjadi benteng penjaganya.

Aku tersadar, mungkin kondisi ini adalah jawaban langsung atas doa-doaku beberapa tahun lalu yang meminta diberikan kesempatan untuk berbakti secara total. Semoga aku mampu menjalani semua ini dengan rida Allah ﷻ.

Berat? Insya-Allah tidak. Aku berusaha dan terus belajar menjalani ini semua dengan kesabaran penuh.

"Bukankah ini bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya-Allah adalah bentuk kasih dan sayang-Nya?" gumamku lirih suatu sore, sambil memandangi tubuh Pak yang terbaring lemah.

Namun, ada satu hal yang kerap membuatku tak sanggup menahan air mata: mendengarkan keluh kesahnya. Kondisi fisik Pak semakin hari semakin merosot. Ketiadaan nutrisi yang masuk membuat tubuhnya limbung hingga bolak-balik terjatuh. Tangan dan kakinya sempat terluka dan berdarah, kulitnya pun terkelupas.

Aku sangat mengenal Pak. Beliau adalah sosok yang sangat kuat dan tangguh sepanjang hidupnya dalam menghadapi berbagai badai ujian. Beliau hampir tidak pernah mengeluh. Hatinya begitu bersih, tanpa ada riak iri atau dengki terhadap siapa pun. Jika hari ini beliau sampai berkeluh kesah, aku tahu pasti bahwa rasa sakit yang didekapnya sudah teramat luar biasa.

Sesak napasnya kian berat. Beliau tak bisa tidur. Duduk terasa sakit, berbaring pun tak nyaman.

"Aku kok dikei loro koyo ngene (Aku kok diberikan ujian sakit yang begini rupa)?" ucapnya dengan suara gemetar. Mulutnya memerah, sementara bibirnya kering dan pecah-pecah.

Itu tanda pasti bahwa tubuhnya kekurangan cairan. Wajar saja, Pak sangat enggan minum air putih karena setiap kali air menyentuh lambungnya, rasa mual langsung bergejolak. Ada trauma dan rasa takut yang tertanam di kepalanya untuk sekadar mengonsumsi air putih.

Melihat kondisinya yang tak bisa makan maupun minum, Pak seharusnya menjalani rawat inap di rumah sakit. Namun, beliau bersikeras menolak. Beberapa hari lalu, terpaksa kuambil langkah alternatif sebelum kondisi Pak semakin drop. Aku menghubungi seorang teman tenaga medis untuk memberikan bantuan cairan infus di rumah. Alhamdulillah, setelah dua botol infus masuk, badan Pak terlihat sedikit lebih segar.

Namun, sampai kapan beliau harus bergantung pada jarum infus? Pak bukan tidak mau makan. Beliau sudah berusaha meminta makan, bahkan mencoba sekuat tenaga untuk mengunyah makanan yang kusuapkan. Namun, di tenggorokannya, makanan itu serasa macet dan menolak tertelan. Sungguh, menyaksikan pemandangan itu serasa tersayat-sayat hati ini.

Satu hal lagi yang membuat hatiku mencelos adalah saat melihat Pak harus meminum obat TBC-nya. Ada empat kapsul berukuran besar yang harus ditelannya sekaligus dalam satu waktu. Bagi Pak, momen itu adalah siksaan terbesar karena memicu rasa mual yang hebat.

"Ya Allah..." Hanya kata itu yang bisa kuucapkan seraya menarik napas panjang.

Padahal, obat ini harus dikonsumsi secara rutin tanpa boleh terputus, tepat waktu selama 6 hingga 9 bulan penuh. Namun, jika kondisi fisik Pak terus seperti ini, bagaimana beliau bisa bertahan, ya Allah? Hatiku terus bermonolog pasrah. Tidak ada kata yang bisa kuucapkan saat duduk di dekatnya, selain berbisik lirih mengingatkannya untuk terus berzikir.

Hingga detik ini, belum ada tanda-tanda kesembuhan yang tampak. Sebagai hamba yang lemah dan tak berdaya, biarlah seluruh jalinan takdir ini aku serahkan dan aku sandarkan sepenuhnya kepada-Nya.

“La yukallifullahu nafsan illa wus'aha” (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya).

ANCAMAN HOAKS DI ERA KECERDASAN BUATAN

2026-06-18T09:44:54.215+07:00

Oleh: Ilma Nafiah

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Kemajuan teknologi seharusnya menjadi alat untuk memudahkan kehidupan manusia. Namun, kasus beredarnya video pocong membawa parang di Batam yang dipastikan sebagai rekayasa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) justru menunjukkan sisi lain dari perkembangan tersebut: potensi mudarat yang besar ketika teknologi tidak diiringi dengan nilai dan aturan yang jelas. Masyarakat yang semula resah dan takut akhirnya menyadari bahwa ancaman itu tidak nyata, tetapi dampak psikologis serta keresahan publik yang ditimbulkan sudah terlanjur terjadi, sebagaimana dilaporkan oleh batamnews.co.id (6/6/2026).

Fenomena ini menegaskan bahwa teknologi tidak pernah bersifat bebas nilai atau netral. Di tangan yang tidak bertanggung jawab, kecanggihan seperti AI dapat dimanipulasi untuk menciptakan kebohongan yang tampak sangat nyata (deepfake). Akibatnya, hoaks menjadi semakin sulit dibedakan dari fakta, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, panik, bahkan saling menaruh curiga. Dalam kondisi kapitalistik seperti ini, informasi tidak lagi diposisikan sebagai sumber kebenaran, melainkan bertransformasi menjadi alat manipulasi opini.

Masalah hoaks bukan sekadar persoalan moral individu yang menyebarkan berita bohong, melainkan potret nyata dari lemahnya sistem dalam mengatur arus informasi publik. Dalam tatanan sekuler hari ini, kebebasan berekspresi dan informasi sering kali tidak diimbangi dengan tanggung jawab keimanan yang kuat. Akibatnya, siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan konten tanpa kontrol sosial yang memadai. Hal ini menciptakan ruang yang sangat luas bagi penyebaran fitnah dan kebohongan yang merugikan hajat hidup masyarakat.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan absennya jaminan keamanan yang utuh, baik secara fisik maupun psikologis. Masyarakat hari ini tidak hanya menghadapi ancaman dunia nyata, tetapi juga dihantui oleh ancaman semu yang diciptakan melalui rekayasa teknologi. Ketakutan kolektif yang muncul akibat informasi palsu bisa berdampak destruktif sama besarnya dengan ancaman yang sebenarnya di lapangan.

Perspektif Islam: Verifikasi Informasi dan Jaminan Keamanan Publik

Dalam perspektif Islam, keamanan merupakan hak dasar dan tanggung jawab mutlak negara yang harus dijamin secara menyeluruh. Negara tidak hanya berkewajiban melindungi fisik masyarakat dari ancaman kriminalitas, tetapi juga wajib membentengi pemikiran mereka dari informasi yang menyesatkan (tsaqafah madzmumah). Setiap informasi yang disampaikan ke ruang publik harus melalui mekanisme filter yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak memicu keresahan (riaj) atau kerusakan di tengah masyarakat.

Prinsip kehati-hatian informasi ini sejalan dengan firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya…” (QS. Al-Hujurat: 6).

Ayat ini menegaskan kewajiban melakukan proses tabayyun (verifikasi informasi) secara ketat sebelum sebuah berita disebarluaskan, agar tidak menimbulkan penyesalan dan kerugian sosial di kemudian hari.

Selain itu, Islam melarang keras segala bentuk penyebaran fitnah, rumor, dan berita bohong. Pelaku yang dengan sengaja memproduksi serta menyebarkan hoaks akan dikenai sanksi takzir (ta'zir) yang tegas dari negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan masyarakat. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik (trust) serta mencegah terjadinya disintegrasi sosial akibat infodemik yang tidak benar.

Dalam hal pengelolaan teknologi, Islam tidak pernah menolak kemajuan zaman. Sebaliknya, perkembangan sains dan teknologi tetap didorong secara masif, namun pemanfaatannya wajib bersandar penuh pada koridor hukum syarak. Artinya, setiap aspek pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk kemaslahatan (mashlahah) dakwah serta pelayanan publik, dan diharamkan secara mutlak digunakan untuk merugikan atau menakut-nakuti orang lain. Dengan adanya regulasi syariat yang jelas, potensi penyalahgunaan teknologi dapat diminimalisasi secara total.

Penutup

Akhirnya, kasus video rekayasa AI di Batam ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemajuan teknologi tanpa kendali nilai keimanan dapat berubah menjadi monster ancaman yang mengerikan. Yang dibutuhkan umat hari ini bukan sekadar kecanggihan digital, melainkan sebuah sistem baku yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi agar tetap berada dalam koridor kebenaran dan kemaslahatan hakiki. Tanpa adanya perombakan sistemis tersebut, masyarakat akan terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian yang melelahkan antara fakta dan rekayasa.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MEMBELAH PULAU ATAU MEMECAH PERSATUAN? PELAJARAN DARI SENGKETA PULAU TUJUH

2026-06-18T09:13:38.011+07:00

Oleh: Ilma Nafiah

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Usulan pembagian Pulau Tujuh untuk mengakhiri sengketa antara Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau kembali membuka diskusi lama tentang batas wilayah, kepentingan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai solusi praktis untuk meredam konflik administratif. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah membagi wilayah benar-benar menyelesaikan masalah, ataukah hanya memindahkan potensi konflik ke bentuk yang lain? sebagaimana diulas oleh Kompas.com (11/6/2026).

Sengketa wilayah sering kali tidak lepas dari faktor ekonomi, terutama ketika wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar. Pulau dan kawasan perairan bukan sekadar batas geografis, melainkan juga sumber kekayaan yang bernilai tinggi. Dalam sistem yang ada saat ini, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya sering kali dikaitkan erat dengan otoritas wilayah. Akibatnya, perebutan batas wilayah menjadi hal yang sulit dihindari.

Konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada masing-masing wilayah pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, otonomi ini juga membuka ruang kompetisi antardaerah yang tidak sehat. Ketika kepentingan ekonomi dan politik sektoral bertemu, potensi konflik pun meningkat. Sengketa Pulau Tujuh menjadi salah satu potret nyata bagaimana batas administratif dapat berubah menjadi sumber ketegangan.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi dalam tata kelola wilayah nasional. Alih-alih memperkuat persatuan, pembagian kewenangan yang terlalu luas dan berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berpotensi memecah belah. Masing-masing daerah cenderung egois memperjuangkan kepentingannya sendiri, bahkan jika harus berhadapan dengan wilayah tetangga yang secara historis dan kultural masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.

Perspektif Islam: Kepemilikan Umum dan Kesatuan Wilayah

Dalam perspektif Islam, persoalan sengketa wilayah seperti ini diselesaikan dengan pendekatan paradigma yang sangat berbeda. Sumber daya alam yang melimpah tidak dipandang sebagai milik daerah penemu tertentu, melainkan dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah) yang wajib dikelola secara mutlak oleh negara, di mana hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi suatu wilayah untuk saling memperebutkan kekayaan alam, karena distribusinya akan dirasakan secara merata.

Prinsip pengelolaan ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلَإِ، وَالنَّارِ

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini secara gamblang menunjukkan bahwa seluruh sumber daya vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli oleh individu, swasta, kelompok, maupun daerah tertentu, melainkan harus dikelola terpusat untuk kepentingan bersama.

Selain itu, dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), seluruh wilayah berada di bawah satu kesatuan kepemimpinan politik tunggal. Tidak ada dikotomi pemisahan kepentingan berbasis sekat kedaerahan sebagaimana dalam konsep otonomi daerah saat ini. Setiap wilayah dipimpin oleh seorang wali (gubernur) yang bertugas menjalankan kebijakan politik sentralisasi dari pusat dan desentralisasi dalam urusan administratif.

Walhasil, tarik-menarik kepentingan ekonomi antardaerah tidak akan terjadi. Dengan sistem kesatuan ini, potensi konflik tapal batas wilayah dapat diminimalisasi secara total karena tidak ada perebutan hak otoritas ataupun penguasaan finansial atas sumber daya.

Kesatuan wilayah ini juga mencerminkan implementasi nyata dari prinsip persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam. Wilayah yang berbeda bukanlah entitas otonom yang saling bersaing ketat, melainkan laksana satu tubuh yang saling menguatkan. Dengan demikian, solusi atas sengketa batas negara atau daerah bukanlah dengan membelah wilayah tersebut, melainkan dengan mengelola kebersamaan di bawah payung keadilan syariat.

Penutup

Akhirnya, usulan membagi Pulau Tujuh seharusnya tidak hanya dipandang sebatas solusi teknis-birokratis semata. Momentum ini harus dijadikan titik balik untuk mengevaluasi arah kebijakan sistemik yang lebih mendasar.

Tanpa adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam, konflik ego sektoral serupa akan terus berulang di berbagai pelosok negeri. Yang dibutuhkan umat hari ini bukan sekadar pembagian wilayah baru, melainkan sebuah sistem shahih yang mampu menyatukan saf dan menyejahterakan seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MEMBACA KASUS PENCURIAN DARI AKAR SISTEM

2026-06-17T14:25:24.299+07:00

Oleh: Ilma Nafiah

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan seorang wanita muda di kawasan Batam Center kembali menyita perhatian publik, sebagaimana dilansir oleh gotvnews.co.id (06/06/2026). Peristiwa ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan menjadi cermin dari persoalan yang lebih dalam: tekanan hidup di tengah sistem yang menjadikan materi sebagai ukuran utama kebahagiaan. Ketika standar kesuksesan diukur dari kepemilikan materi dan gaya hidup, batas antara yang hak dan yang batil pun kerap terabaikan.

Dalam realitas hari ini, tidak sedikit individu yang terjebak dalam tuntutan ekonomi yang berat. Kebutuhan hidup yang terus meningkat, lapangan kerja yang terbatas, serta minimnya jaminan kesejahteraan membuat sebagian orang mengambil jalan pintas, termasuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kasus ini memperlihatkan bagaimana sistem yang ada belum mampu menjamin kebutuhan dasar setiap individu secara menyeluruh.

Lebih jauh, fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran peran dalam struktur sosial. Dalam pandangan Islam, perempuan pada hakikatnya adalah pihak yang berhak dinafkahi, baik oleh ayah, suami, maupun kerabat wali. Namun dalam sistem sekuler saat ini, banyak perempuan yang terpaksa harus berjuang sendiri di ruang publik demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika tekanan ekonomi semakin besar dan tidak ada penopang yang kuat, risiko terjerumus pada tindakan yang salah pun menjadi semakin tinggi.

Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan kriminalitas tidak bisa hanya dilihat dari aspek moral individu semata. Ada faktor sistemik yang turut berperan, terutama ketika negara belum sepenuhnya hadir dalam menjalankan fungsinya sebagai pengurus urusan rakyat (raa'in). Ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi secara makmur, sebagian orang akan mencari cara apa pun untuk bertahan hidup, meskipun harus melanggar hukum syarak.

Perspektif Islam: Kesejahteraan dan Pencegahan Kriminalitas

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab mutlak dalam memastikan kesejahteraan setiap warga negara. Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan harus dijamin pemenuhannya secara per individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan asasi ini, celah terjadinya kriminalitas seperti kasus pencurian dapat ditekan secara signifikan. Islam tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum, tetapi mengutamakan langkah pencegahan (preventif) melalui penerapan sistem ekonomi yang adil dan distribusi kekayaan yang merata.

Prinsip keadilan distribusi ini ditegaskan dalam firman Allah ﷻ:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).

Ayat ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang ekstrem, yang berpotensi memicu berbagai patologi sosial, termasuk tindak kriminal.

Di sisi lain, Islam memang menetapkan sanksi hukum yang sangat tegas (uqubat) terhadap pelaku pencurian sebagai bentuk perlindungan (hifzhun mal) terhadap hak milik dan penjagaan keamanan masyarakat. Namun, penerapan sanksi tegas ini tidak berdiri sendiri secara kaku. Ia berjalan selaras dengan sistem yang menjamin kesejahteraan ekonomi, sehingga hukuman berat benar-benar menjadi langkah terakhir (ultimum remedium), bukan solusi utama.

Selain itu, Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat terhormat dengan memberikan jaminan nafkah mutlak dari laki-laki yang menjadi walinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari tekanan ekonomi yang berlebihan, sehingga mereka tidak dipaksa berada dalam kondisi rentan yang mengancam kehormatan serta keselamatan jiwa mereka.

Penutup

Akhirnya, kasus pencurian di Batam Center ini memberikan pelajaran berharga bahwa kriminalitas bukan sekadar persoalan moralitas individu, melainkan sebuah refleksi dari kegagalan sistem yang belum mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan secara merata.

Tanpa adanya perbaikan mendasar dalam cara negara mengelola sumber daya ekonomi dan menjamin kebutuhan rakyat, peristiwa serupa akan terus berulang secara siklikal. Solusi komprehensif yang kita butuhkan tidak hanya menindak tegas pelaku di hilir, melainkan merombak total akar masalah yang melatarbelakanginya di hulu.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MENUJU INDONESIA BANGKRUT, MAHASISWA TURUN AKSI

2026-06-17T11:00:28.073+07:00

Oleh: Riani Andriyantih, A.Md.

Aktivis Muslimah

Pemuda dengan semangat besarnya memiliki idealisme yang tinggi sebagai motor penggerak perubahan. Kita tentu ingat perkataan Bung Karno, "Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia." Ungkapan tersebut menandakan bahwa keberadaan pemuda sangatlah penting dan potensial.

Indonesia adalah negeri kaya raya yang gemah ripah loh jinawi. Sayangnya, dengan sumber daya alam yang melimpah, rakyatnya justru masih didera derita. Hari ini, kondisi rakyat Indonesia dipaksa untuk terus mengencangkan ikat pinggang, mengingat selalu ada saja gebrakan yang dibuat oleh penguasa yang dinilai menyusahkan rakyat. Di tengah deraan penderitaan yang seolah-olah tidak ada habisnya, berbagai persoalan sistemis ini tidak ayal memicu kekesalan serta kekecewaan masyarakat luas, hingga akhirnya memicu gelombang aksi demonstrasi mahasiswa.

Demonstrasi Mahasiswa

Pada Jumat, 12 Juni 2026, terjadi aksi demonstrasi mahasiswa yang mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Aksi tersebut dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan tajuk "Menuju Indonesia Bangkrut".

Aksi demonstrasi dinilai sebagai ruang sah untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapat, sekaligus menjadi fungsi kontrol atas kebijakan para penguasa. Aksi demonstrasi lanjutan pun kembali digelar pada Senin, 15 Juni 2026, yang diikuti oleh gabungan BEM dari berbagai perguruan tinggi serta serikat mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia, sebagaimana dilansir oleh Tribunnews (15/06/2026).

Aksi demonstrasi mahasiswa ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi Indonesia yang dinilai sedang tidak baik-baik saja, sekaligus respons terhadap rentetan kasus yang menunjukkan indikasi memburuknya perekonomian nasional. Sebut saja pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat menembus angka Rp18.000,00 per dolar, pemborosan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) beserta dugaan mega korupsinya, kenaikan harga BBM Pertamax, serta berbagai kebijakan lain yang dinilai tidak prorakyat. Dalam aksi demonstrasi tersebut, disuarakan pula beberapa tuntutan yang menjadi alarm keras terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Program yang Menyengsarakan

Masyarakat menilai ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan: utang Rp800 triliun yang mendekati masa jatuh tempo, defisit APBN, kenaikan harga BBM, meroketnya harga pangan, hingga badai PHK massal. Ironisnya, berbagai program dan kebijakan baru yang lahir dirasa bukan berlandaskan pada keberpihakan kepada masyarakat. Sebaliknya, rakyat seolah-olah hanya dijadikan sebagai objek "sapi perah" yang diperas keringatnya. Akibatnya, masyarakat kian kesulitan untuk sekadar bertahan memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

Sebagai respons terhadap berbagai kebijakan yang menyusahkan rakyat tersebut, pada aksi 12 Juni 2026 yang lalu muncul berbagai tuntutan, beberapa di antaranya adalah: stop pemborosan APBN; turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; hentikan militerisme di ranah sipil; serta tuntutan agar Presiden Prabowo berhenti mengelak dan segera mengakui kesalahan tata kelola yang terjadi.

Jika diamati, isi tuntutan tersebut hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak persoalan yang mendera negeri serta kezaliman yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Maka dari itu, pada aksi demonstrasi lanjutan yang digelar pada 15 Juni 2026, setidaknya ada 11+9 tuntutan baru yang dibawa oleh massa aksi ke jalan.

Upaya Pembungkaman

Menyuarakan pendapat di muka umum merupakan suatu aktivitas yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tertuang dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sangat disayangkan, kondisi kritis dan gerakan koreksi ini sering kali dicurigai sebagai upaya makar atau direspons secara represif oleh pemerintah. Akibatnya, tak jarang terjadi penghadangan dan upaya pembungkaman demi menutupi kebobrokan sistem pemerintahan yang ada.

Rakyat ditakut-takuti dengan ancaman intimidasi, intervensi, hingga hilangnya nyawa. Bahkan tidak jarang, publik disuguhkan dengan kondisi pembenturan di lapangan antara masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan para aparat penegak hukum (konsep rakyat bentrok lawan rakyat). Sementara itu, para pemangku kebijakannya dinilai berlindung di balik dinding istana dan manisnya narasi retorika. Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem demokrasi dalam menjamin hak rakyat dalam mengemukakan pendapat, sekaligus kegagalan dalam melahirkan pemimpin yang terbuka terhadap kritik serta transparan dalam kebijakan.

Arah Perubahan Semu

Aksi mahasiswa dari berbagai universitas ini tentu perlu diapresiasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa nalar kritis dari para kaum intelektual masih hidup dan memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap kondisi negeri. Aksi demonstrasi turun ke jalan menjadi bagian penting sebagai upaya mengoreksi kebijakan penguasa.

Namun, menjadi catatan krusial bahwa arah pergerakan diharapkan tidak hanya mencukupkan diri pada persoalan personal figural yang memimpin. Jauh dari itu, perlu disadari bahwa kerusakan dan kezaliman yang terjadi hari ini merupakan buah dari penerapan sistem demokrasi-kapitalisme yang sudah cacat sejak lahir.

Sistem kapitalisme secara nyata berorientasi pada manfaat material dan keuntungan jangka pendek semata. Sebab, dalam sistem ini, ada harga kos politik yang sangat mahal yang harus dibayar demi memperoleh kedudukan dan jabatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selalu ada intervensi dari para pemilik modal dan oligarki yang turut menopang dana para calon pemimpin di pesta politik lima tahunan. Oleh karena itu, dianggap sebagai hal yang wajar jika dalam perumusan kebijakan, kepentingan oligarki ini menjadi bayangan nafsu dan kepentingan politik balas budi.

Standar benar dan salah pun seolah-olah menjadi abu-abu. Siapa pun orang yang menjadi pemimpin, selagi sistem yang diterapkannya masih berupa demokrasi-kapitalisme, dipastikan akan melahirkan kebijakan zalim yang polanya serupa meski tak sama. Sistem yang rusak ini niscaya akan terus memproduksi kebijakan yang menyengsarakan publik.

Analoginya, kita sedang berada di dalam sebuah kendaraan yang sudah tua, sering mogok, dan bobrok. Meskipun pengemudinya adalah seorang ahli yang tersertifikasi, hal itu tidak akan berpengaruh apa pun selagi kendaraan bututnya tidak diganti dengan yang baru. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dan tipu muslihat politik memungkinkan aksi-aksi koreksi semacam ini akan terus dibungkam.

Potensi Pemuda sebagai Agent of Change

Berbicara tentang sebuah perubahan berarti kita sedang berbicara tentang sebuah cita-cita besar yang mulia. Mahasiswa sebagai generasi muda dengan energi yang besar dan semangat membara sudah selayaknya menjadi bagian penentu arah peradaban bangsa. Masa depan bangsa berada di tangan pemuda hari ini; merekalah penerus tonggak kepemimpinan dan di tangan merekalah masa depan negeri ini digenggam.

Maka dari itu, jangan sampai potensi besar yang ada berhenti pada idealisme sesaat ketika masih menyandang status sebagai mahasiswa saja. Idealisme dan semangat tersebut harus tetap terjaga hingga mampu mengantarkan pada perubahan yang fundamental, menyentuh akar permasalahan, dan menjadi solusi hakiki dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, aktivitas amar makruf nahi mungkar akan tetap konsisten dilakukan dalam status profesi apa pun kelak, karena menyadari bahwa hal ini adalah bagian dari perintah Allah ﷻ.

Sebab, mengoreksi kebijakan penguasa merupakan aktivitas muhasabah lil hukkam sebagai kontrol sosial: berbicara sesuai fakta dan data, serta memberikan solusi tanpa menimbulkan masalah baru. Itulah peran pemuda yang kita harapkan, di mana rasa peduli dan cinta melahirkan empati yang tinggi bagi umat.

Mahasiswa seharusnya bergerak sesuai dengan fikrah (pemikiran) dan thariqah (metode) yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jika kita mau merenung, sejatinya Indonesia bergerak menuju kebangkrutannya justru karena mencampakkan syariat Allah ﷻ sebagai peta hidup dan jalan keselamatan. Jika pemimpin hari ini tidak berlandaskan iman dan takwa kepada Allah, serta sistem kehidupan hanya mengandalkan nafsu dan akal manusia yang terbatas semata, maka tinggal menunggu waktu kehancurannya.

Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana peradaban Islam berhasil melahirkan generasi muda terbaik dunia, seperti Shalahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, yang mampu mengubah sejarah dunia. Maka, peran kita hari ini tidak lepas dari visi mulia untuk menyadarkan umat agar bergerak atas dasar kesadaran penuh: bahwa tidak ada satu pun sistem mulia yang mampu mengantarkan pada kesejahteraan hakiki selain kita kembali kepada sistem Islam.

Sistem mulia inilah yang niscaya akan memimpin dunia dan memberikan rasa aman bagi seluruh alam, serta menjadikan Indonesia sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MUHARAM, SAATNYA UMAT BANGKIT MEMPERJUANGKAN ISLAM KAFFAH

2026-06-17T10:36:18.603+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Berbagai masalah dalam negeri terus membelit rakyat sepanjang tahun, mulai dari kemiskinan struktural, judi online, prostitusi anak, perundungan, eksploitasi seksual, hingga kekerasan yang kian merajalela. Sementara itu di tingkat internasional, genosida di Palestina terus berlangsung; umat Islam di Gaza dibuat mati kelaparan, sedangkan para penguasa negeri Muslim tidak kunjung bergerak untuk mengirimkan pasukan militer mereka. Padahal, jika menilik kalender Hijriah, 1 Muharam 1448 H telah tiba, namun kondisi umat Islam saat ini masih sangat jauh dari predikat khairu ummah (umat terbaik).

Refleksi Muharam

Seluruh kenestapaan di dalam negeri merupakan buah dari penerapan sistem sekularisme-kapitalisme. Standar manfaat materi telah menggantikan batasan halal dan haram, sehingga kerusakan terjadi secara merata di seluruh lini kehidupan. Hal ini diperparah oleh lemahnya posisi umat Islam di panggung internasional, termasuk ketidakberdayaan dalam membela Palestina karena tiadanya institusi Khilafah yang berfungsi menyatukan dan melindungi umat. Akibatnya, umat Islam terpecah oleh sekat nasionalisme dan tunduk pada hegemoni kekuatan asing.

Oleh karena itu, Muharam harus dijadikan sebagai momentum refleksi bahwa semua kenestapaan ini terjadi akibat jauhnya umat dari aturan Allah ﷻ, bukan takdir mati yang harus diterima dengan pasrah. Makna hijrah hakiki adalah berjuang untuk bermigrasi dari sistem kufur sekularisme-kapitalisme menuju penerapan sistem Islam di bawah naungan Daulah Khilafah.

Rasulullah ﷺ telah mengajarkan bahwa perubahan hakiki membutuhkan perjuangan panjang dan terorganisasi, sebagaimana yang beliau dan para sahabat lakukan. Atas dasar itulah, umat Islam hari ini wajib berjuang bersama jemaah dakwah Islam ideologis yang konsisten mengambil metode (manhaj) dakwah Rasulullah ﷺ untuk menegakkan kembali Khilafah.

Rasulullah ﷺ sebagai Teladan Hijrah

Rasulullah ﷺ memutuskan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah karena dakwah di Makkah selama 13 tahun belum mendapatkan kekuasaan untuk menerapkan wahyu Allah ﷻ, yaitu mendirikan negara yang seluruh tatanan kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum Allah ﷻ secara kaffah. Guna membuka jalan, beliau mengutus Mush'ab bin Umair untuk berdakwah di tengah masyarakat Madinah guna memperkenalkan Islam secara menyeluruh.

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ melakukan agenda thalabun nushrah (mencari pertolongan dan perlindungan) kepada kabilah-kabilah yang memiliki pengaruh serta kekuatan militer untuk membantu perjuangan dakwah beliau. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika dua kabilah besar Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, memberikan pertolongan mereka dan membaiat Rasulullah ﷺ untuk menerapkan sistem Islam secara kaffah dalam tatanan negara. Melalui momentum ini, rakyat Madinah menerima kepemimpinan Islam dengan rida tanpa ada perlawanan sedikit pun.

Selama 10 tahun berikutnya, Madinah menjelma menjadi negara pioner peradaban Islam yang agung setelah Rasulullah ﷺ menerapkan wahyu Allah ﷻ secara sempurna hingga beliau wafat. Kepemimpinan negara tersebut kemudian dilanjutkan oleh para sahabat (Khulafaur Rasyidin) yang diawali oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, hingga institusi kekhalifahan terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah, runtuh oleh Mustafa Kemal Ataturk.

Hari ini, umat Islam hidup tanpa adanya perisai (junnah) yang melindungi mereka. Maka wajar jika kondisi umat saat ini dipenuhi kesengsaraan dan kehinaan hidup, karena enggan tunduk pada wahyu Allah ﷻ. Bahkan, sebagian umat Islam justru mengingkari hukum dan ajaran Islam untuk diterapkan dalam tatanan individu, masyarakat, dan negara.

Semestinya, Muharam dijadikan tonggak untuk mengaruskan pemikiran bahwa di balik makna hijrah, ada tugas agung bagi umat untuk beralih dari darul kufur menuju darul Islam, yaitu kembali pada fitrah umat Islam di bawah naungan negara Khilafah.

Rujukan Dalil Al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 41:

وَالَّذِيْنَا هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

“Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami akan tempatkan mereka di dunia pada tempat yang baik. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, seandainya mereka mengetahui.” (QS. An-Nahl: 41).

Allah ﷻ juga berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 110:

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا ۗ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“Kemudian Tuhanmu bagi orang yang berhijrah setelah mereka mengalami fitnah, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl: 110).

Wallahu a'lam bish-shawab.

MUHARAM: SAATNYA UMAT BANGKIT MEMPERJUANGKAN ISLAM KAFFAH

2026-06-17T10:13:43.382+07:00

Oleh: Sela

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Tahun berganti tahun, namun wajah kehidupan umat Islam di negeri ini tak banyak berubah. Kemiskinan struktural masih mencengkeram jutaan keluarga. Judi online (judol) merasuk ke ruang-ruang paling pribadi, bahkan menelan korban dari kalangan pelajar dan ibu rumah tangga. Perundungan, prostitusi anak, eksploitasi seksual, dan kekerasan terus merajela seolah-olah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian.

Di panggung dunia, pemandangan yang tersaji tidak kalah menyayat hati: saudara-saudara kita di Gaza dibiarkan mati kelaparan di tengah bom yang tak henti berjatuhan, sementara para penguasa negeri Muslim hanya menonton dari kejauhan tanpa sekali pun menggerakkan pasukan militer mereka.

Kini, 1 Muharam 1448 Hijriah telah tiba. Namun, kondisi umat Islam (baik di dalam negeri maupun di pentas internasional) masih sangat jauh dari predikat khairu ummah, yaitu umat terbaik yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya bukan sekadar mengapa, melainkan sudah berapa lama kita memilih untuk berdiam diri?

Akar yang Busuk: Sekularisme-Kapitalisme

Jika kita mau jujur menelusuri akar dari segala kenestapaan ini, jawabannya bukan pada kurangnya program kerja pemerintah atau minimnya alokasi anggaran sosial. Akarnya jauh lebih dalam, yaitu sistem sekularisme-kapitalisme yang diterapkan hari ini memisahkan agama dari kehidupan publik dan menjadikan manfaat materi sebagai tolok ukur segala sesuatu.

Dalam sistem ini, halal dan haram bukan lagi menjadi penentu utama dalam pengambilan kebijakan. Yang menentukan adalah hitungan untung dan rugi. Maka wajar jika aktivitas judi online terkesan lambat diberantas karena perputaran ekonominya yang masif. Maka wajar pula jika industri hiburan yang merusak moral justru mendapat ruang atas nama kebebasan berekspresi.

Kerusakan yang merata di seluruh lini kehidupan ini bukan sebuah kecelakaan sejarah. Ini merupakan hasil logis dari sebuah sistem yang memang tidak dirancang untuk menjaga kemuliaan manusia, apalagi menjaga kemuliaan umat Islam.

Palestina dan Absennya Institusi Pelindung Umat

Tragedi di Jalur Gaza bukan semata-mata soal kekejaman fisik yang kasat mata. Di baliknya tersimpan pertanyaan besar yang menohok kesadaran kita: ke mana umat Islam yang berjumlah hampir dua miliar jiwa ini? Mengapa tidak ada satu pun negara Muslim yang berani mengirimkan pasukan militernya secara resmi?

Jawabannya terletak pada absennya satu institusi politik global yang pernah menyatukan umat selama lebih dari tiga belas abad, yaitu Khilafah. Tanpa institusi ini, umat Islam terpecah-pecah dalam bingkai negara-bangsa (nation-state) yang lahir dari peta geopolitik buatan penjajah. Nasionalisme sempit memisahkan Muslim satu dengan Muslim lainnya, sementara saudara seiman dibantai di depan mata dunia. Selama umat tidak memiliki satu kepemimpinan tunggal yang menyatukan, maka nasib memilukan seperti di Palestina akan terus berulang di belahan bumi Muslim mana pun.

Muharam Bukan Sekadar Perayaan Tahun Baru

Sebagian besar umat menyambut 1 Muharam hanya dengan doa bersama atau sekadar unggahan ucapan seremonial di media sosial. Ritual tersebut tidak salah, namun tentu jauh dari kata cukup. Muharam sejatinya adalah momentum refleksi mendalam. Semua kenestapaan yang menimpa umat hari ini bukan takdir mati yang harus diterima dengan pasrah. Ini adalah akibat langsung dari jauhnya kita dari penerapan aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Hijrah yang sesungguhnya bukan hanya peristiwa perpindahan fisik Rasulullah ﷺ dari Makkah ke Madinah. Hijrah adalah simbol transformasi sistemik dari tatanan yang batil menuju tatanan yang hak. Maka, makna hijrah hakiki bagi umat hari ini adalah berjuang meninggalkan sistem kufur sekularisme-kapitalisme dan bersungguh-sungguh menuju tegaknya sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah.

Jalan Panjang Menuju Perubahan Hakiki

Rasulullah ﷺ tidak membangun peradaban Islam dalam waktu semalam. Beliau dan para sahabat menempuh jalan yang panjang, penuh ujian, dan terorganisasi dengan sangat rapi. Fase Makkah mengajarkan pembinaan akidah (tatsqif) dan pembentukan kelompok dakwah yang solid (katslah hizbiyah). Sementara itu, fase Madinah merupakan buah dari kesabaran panjang yang akhirnya melahirkan institusi negara Islam (Daulah Islamiyah). Pola ini bukan kebetulan sejarah, melainkan metode (manhaj) baku yang dicontohkan untuk menghasilkan perubahan hakiki.

Karena itu, umat Islam hari ini memiliki kewajiban yang jelas, yaitu berjuang bersama jemaah dakwah Islam ideologis yang mengadopsi metode dakwah Rasulullah ﷺ secara utuh: membina akidah, berinteraksi di tengah masyarakat (tafa'ul ma'al ummah), dan berjuang menegakkan kembali Khilafah sebagai solusi sistemik atas seluruh persoalan umat.

Kembali ke Sistem Islam secara Kaffah

Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan umat Islam lahir ketika Islam diterapkan secara menyeluruh (kaffah) dalam sebuah sistem pemerintahan yang bersumber dari wahyu Allah. Aturan itu tidak hanya bergema di masjid dan madrasah, melainkan diterapkan di istana, di pasar, di pengadilan, serta di seluruh sudut kehidupan bermasyarakat.

Kembali kepada sistem Islam bukan berarti membalikkan jarum jam secara naif ke masa lalu. Ini merupakan pilihan sadar bahwa manusia dengan segala keterbatasannya tidak akan pernah mampu merancang sistem yang lebih sempurna daripada aturan yang datang dari Sang Pencipta. Sekularisme telah diberi kesempatan panjang untuk membuktikan dirinya, dan hasilnya ada di depan mata: kemiskinan sistemik, kerusakan moral, ketidakadilan hukum, dan umat yang tak berdaya membela saudaranya sendiri.

Maka, tidak ada alasan lagi untuk ragu. Muharam 1448 Hijriah ini biarlah menjadi awal dari kebangkitan yang sesungguhnya, bukan sekadar semangat emosional sesaat, melainkan perjuangan panjang yang terencana dan berpijak teguh pada manhaj Rasulullah ﷺ. Sebab, hanya dengan kembali kepada sistem Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah, umat ini akan kembali meraih kemuliaannya sebagai khairu ummah, umat terbaik yang memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Barakallahu fikum.

NAKBA: LUKA PALESTINA YANG TAK PERNAH USAI

2026-06-17T09:45:47.038+07:00

Oleh: Amirah Desi

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Setiap tanggal 15 Mei, rakyat Palestina memperingati Hari Nakba. Dalam bahasa Arab, Nakba berarti malapetaka atau bencana besar. Namun, bagi rakyat Palestina, Nakba bukan sekadar peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1948. Nakba adalah luka panjang yang hingga hari ini masih terus menganga.

Tujuh puluh delapan tahun telah berlalu sejak peristiwa yang mengiringi deklarasi berdirinya negara Israel pada 15 Mei 1948. Peristiwa tersebut mengakibatkan terusirnya ratusan ribu warga Palestina dari tanah kelahirannya, hancurnya ratusan desa, serta hilangnya sebagian besar wilayah Palestina dari tangan penduduk aslinya. Jutaan rakyat Palestina kemudian harus hidup sebagai pengungsi di berbagai negara dan kamp-kamp pengungsian hingga hari ini.

Jika dicermati, penderitaan Palestina tidak berhenti pada peristiwa tahun 1948 saja. Berbagai bentuk penjajahan dan penindasan terus berlangsung dengan metode yang berbeda. Pendudukan wilayah Palestina, perluasan permukiman ilegal, pembongkaran rumah warga, blokade Gaza, hingga pembatasan berbagai hak dasar rakyat Palestina menunjukkan bahwa tragedi tersebut masih terus berlanjut. Karena itu, banyak pihak menyebut Nakba bukan sebagai peristiwa masa lalu, melainkan sebagai proses kolonisasi yang terus berlangsung (ongoing Nakba).

Dunia mungkin memperingatinya setahun sekali, tetapi rakyat Palestina merasakannya setiap hari. Mereka hidup dalam ketidakpastian, kehilangan tanah air, kehilangan keluarga, dan kehilangan hak untuk hidup secara aman dan merdeka di negeri mereka sendiri. Konflik yang kembali memanas sejak Oktober 2023 makin memperlihatkan betapa rapuhnya posisi rakyat Palestina di hadapan kekuatan global. Ribuan nyawa melayang, infrastruktur hancur, dan jutaan warga kehilangan tempat tinggal.

Kegagalan Diplomasi Internasional dan Sikap Pasif Negeri Muslim

Ironisnya, di tengah tragedi kemanusiaan yang begitu besar, dunia internasional terlihat gagal total menghentikan kekerasan yang terus berlangsung. Berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diterbitkan. Beragam pertemuan internasional juga telah digelar. Namun, semua itu belum mampu memberikan solusi yang benar-benar menghentikan penderitaan rakyat Palestina. Kecaman demi kecaman hanya menjadi deretan pernyataan normatif tanpa kekuatan nyata untuk mengubah keadaan di lapangan.

Di sisi lain, negeri-negeri Muslim yang memiliki sumber daya alam dan militer besar juga belum mampu menunjukkan peran yang signifikan dalam membebaskan Palestina dari penjajahan. Sebagian hanya menyampaikan kecaman retoris, sementara sebagian lain bahkan menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan pihak zionis yang selama ini melakukan berbagai pelanggaran berat terhadap rakyat Palestina.

Sungguh, fakta ini menunjukkan bahwa persoalan Palestina bukan semata-mata persoalan kemanusiaan, melainkan juga persoalan politik dan kepemimpinan global. Selama tidak ada kekuatan politik yang benar-benar memiliki keberpihakan ideologis dan kemampuan militer untuk melindungi umat Islam, penderitaan Palestina berpotensi terus berulang dari generasi ke generasi.

Solusi Kepemimpinan dan Persatuan Islam Hakiki

Dalam pandangan Islam, menjaga darah, kehormatan, dan harta kaum muslim merupakan kewajiban agung yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pembebasan Palestina tidak cukup hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan kemanusiaan atau dukungan moral semata. Lebih dari itu, diperlukan sebuah kepemimpinan politik global (Khilafah) yang mampu menyatukan potensi umat Islam dan menggerakkan pasukan untuk melindungi wilayah-wilayah yang terjajah.

Oleh karena itu, gagasan tentang pentingnya persatuan umat dan tegaknya kepemimpinan Islam kembali mengemuka di tengah berbagai krisis yang menimpa dunia Islam, termasuk Palestina. Umat membutuhkan institusi politik yang tidak hanya mampu menyuarakan keprihatinan di mimbar PBB, tetapi juga memiliki kemampuan nyata untuk menjaga kepentingan umat dan menghentikan berbagai bentuk penjajahan secara fisik.

Penutup

Peringatan Nakba seharusnya tidak berhenti pada seremonial mengenang sejarah kelam belaka. Nakba harus menjadi momentum muhasabah bagi umat Islam untuk menyadari bahwa penjajahan masih berlangsung nyata, dan bahwa pembebasan Palestina membutuhkan lebih dari sekadar simpati atau air mata.

Dibutuhkan kesadaran politik yang sahih, persatuan umat secara transnasional, serta perjuangan yang terarah untuk menghadirkan solusi sistemis yang mampu mengakhiri penderitaan rakyat Palestina secara tuntas. Selama Palestina belum merdeka dan rakyatnya belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, maka esensi Nakba akan terus berlangsung.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MUHARAM UPGRADE: RESET HATI, RESET IMAN

2026-06-17T09:20:23.079+07:00

Oleh: Sarah Siti Maryam

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Tinggal menghitung hari untuk menunggu datangnya bulan Muharam 1448 Hijriah. Tahun baru Islam ini dijadwalkan bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026. Bulan Muharam merupakan bulan yang istimewa karena menjadi momentum tepat untuk bertobat dan melipatgandakan pahala kebaikan bagi kaum muslim.

Sebagai bulan Allah (Syahrullah), Muharam memiliki kedudukan yang sangat mulia karena dinisbatkan langsung kepada Allah ﷻ. Hal ini menjadikannya sebagai waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Di bulan Muharam, pahala dari segala bentuk ketaatan akan dilipatgandakan oleh Allah ﷻ.

Puncak kemuliaan bulan ini berada pada 10 Muharam, yaitu hari Asyura. Puasa pada hari tersebut diyakini dapat menghapus dosa selama setahun yang lalu. Oleh karena itu, awal tahun Hijriah ini harus diposisikan sebagai pembuka lembaran baru dalam kalender Islam.

Bulan istimewa ini seharusnya diisi dengan bersegera dan berlomba-lomba dalam ibadah. Namun, pada realitas hari ini, sungguh sangat disayangkan karena masih banyak diisi dengan aktivitas yang sia-sia, bahkan aktivitas dosa. Salah satu contohnya adalah maraknya kecurangan dan dugaan korupsi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai yang sangat fantastis.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan dan menetapkan Dadan Hindayana, serta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka kasus tata kelola MBG. Presiden Prabowo pun telah mencopot ketiga orang tersebut dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional (BGN), sebagaimana dilansir oleh News Indonesia (5/6/2026). Imbas dari kejadian tersebut, menu MBG di beberapa sekolah sempat diberhentikan selama beberapa hari lalu karena dananya belum turun dari pemerintah ke dapur umum MBG.

Kasus tersebut menjadi representasi nyata dari aktivitas dosa yang merusak generasi. Mereka yang menduduki jabatan ketua dan wakil tersebut adalah orang-orang berpendidikan yang telah menempuh pendidikan tinggi. Sungguh sangat disayangkan mengapa mereka tega melakukan hal tersebut. Harusnya mereka paham bahwa perbuatan itu adalah sebuah kesalahan besar, tetapi pada kenyataannya, mereka justru jauh dari kata paham.

Ada peribahasa yang mengatakan, “Bila berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan turut berbau wangi. Bila berkawan dengan tukang besi, kita akan turut berbau besi.” Artinya, bergaul dengan orang baik akan menularkan kebaikan, sebaliknya bergaul dengan yang buruk akhlaknya dapat membawa pengaruh negatif.

Dari peribahasa tersebut, kita dapat mengambil pelajaran penting. Walaupun seseorang pada dasarnya berkepribadian baik, tetapi jika ia hidup dalam jangka waktu lama di lingkungan yang tidak baik (toxic), besar kemungkinan ia akan terbawa oleh arus lingkungan tersebut. Lingkungan yang korup mendukungnya untuk melakukan perbuatan sia-sia bahkan dosa secara berjamaah tanpa merasa bersalah. Lebih parah lagi, pelaku akan menganggap perbuatan itu sebagai hal yang wajar untuk menambah pendapatan pribadi, tanpa berpikir apakah hal itu mendatangkan dosa atau tidak.

Lingkungan yang beracun (toxic environment) tersebut mengondisikan manusia untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dalam hal ini, sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan menjadi pemicu utamanya. Hal ini sangat berbahaya bagi seorang muslim, karena seorang muslim sejatinya harus selalu terikat pada aturan agama. Agama harus menjadi panduan hidup tunggal. Jika manusia dijauhkan dari agama, mereka akan berperilaku tanpa batas, bebas tanpa aturan, dan tidak bisa berpikir secara hakiki tentang hakikat kehidupan.

Itulah yang saat ini terjadi pada mayoritas individu yang teracuni oleh lingkungan sekuler. Oleh karena itu, untuk membersihkan racun-racun pemikiran tersebut, seorang muslim harus keluar dari cara pandang sekuler, bertobat nasuha kepada Allah ﷻ, mengakui kesalahan, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Langkah yang paling penting adalah kembali menuju iman dan merujuk kepada Al-Qur'an sebagai kitab suci penuntun umat.

Allah Maha Pengampun, maka pergunakanlah waktu di bulan Muharam ini dengan sebaik-baiknya. Orang yang berlumuran dosa sekalipun, jika ia tulus bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Allah ﷻ berfirman:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

“Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun.” (QS. Maryam: 60).

Bulan Muharam ini adalah kesempatan luar biasa jika kita mampu menggunakannya dengan optimal. Saatnya melakukan upgrade diri: reset hati, reset iman, dan kembali pada "setelan" hamba yang selalu taat kepada aturan Allah ﷻ, serta senantiasa berada di lingkungan baik yang mendukung amal-amal saleh.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KABUPATEN BANDUNG KRISIS GURU: MENATAP KEGAGALAN SISTEMIS DAN SOLUSI ISLAM

2026-06-17T08:56:57.855+07:00

Oleh: Midayati

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menghadiri agenda konsultasi dan koordinasi peningkatan layanan pendidikan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, hingga saat ini wilayah tersebut masih mengalami kekurangan ribuan tenaga pendidik. Kondisi ini diperkirakan akan semakin berat karena lebih dari 3.000 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan memasuki masa pensiun dalam periode tahun 2026–2030.

Dalam tatanan sistem kapitalisme saat ini, terdapat banyak faktor sistemis yang menyebabkan terjadinya krisis atau kekurangan guru di berbagai daerah, di antaranya:

Distribusi Tenaga Pendidik yang Timpang: Penyaluran tenaga kerja profesi guru tidak merata antara wilayah perkotaan dan pelosok daerah.
Pendidikan Dianggap Beban Anggaran: Alokasi dana untuk sektor pendidikan dalam sistem kapitalistik cenderung dianggap sebagai beban pengeluaran negara, bukan investasi masa depan.
Pengabaian Kewajiban Negara: Pendidikan diposisikan sebatas komoditas, sehingga negara tidak bertindak sebagai penjamin penuh.
Kesejahteraan Guru Honorer Rendah: Para guru honorer diberi upah yang sangat minim dengan status kepegawaian yang tidak jelas.
Prioritas Kesejahteraan yang Minim: Kesejahteraan guru secara umum tidak dijadikan sebagai skala prioritas utama dalam kebijakan negara.
Kurangnya Penghargaan Masa Bakti: Banyak guru yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun tidak kunjung mendapatkan hak-hak kesejahteraan yang semestinya.

Berbagai persoalan di dunia pendidikan ini muncul akibat penerapan sistem kapitalis. Tanpa disadari, negara mengondisikan tatanan yang rusak, sehingga visi untuk menciptakan "Generasi Emas" sering kali berakhir sebatas slogan politik belaka.

Untuk mewujudkan generasi emas yang hakiki, negara harus serius menyediakan fasilitas penunjang guna memudahkan distribusi guru secara merata ke seluruh pelosok daerah. Selain itu, negara juga wajib memberikan penghargaan berupa upah yang layak untuk menyejahterakan para pendidik.

Semua hal tersebut hanya akan terwujud, dan generasi emas akan terbentuk secara merata (tidak hanya di satu wilayah Bandung Raya, melainkan di seluruh kota hingga pelosok daerah) jika negara menerapkan sistem Islam secara kaffah (menyeluruh).

Islam memiliki sumber hukum yang jelas, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah (hadis), kias, dan ijmak sahabat. Dengan pemikiran dan metode yang sahih, sistem Islam mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan, termasuk karut-marut dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan nasib dan pembiayaan guru. Sejarah telah membuktikan bahwa sistem Islam pernah memimpin peradaban dunia dan berhasil mencetak generasi emas yang gemilang.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PAJAK KENDARAAN BANTU WUJUDKAN JALAN MULUS

2026-06-17T08:27:11.264+07:00

Oleh: Siti Nurbani

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disebut menjadi salah satu penopang utama pembangunan di Kabupaten Bandung, mulai dari perbaikan jalan hingga peningkatan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung pun terus mendorong kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak demi mempercepat pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Kolaborasi Optimalisasi Penerimaan Daerah melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dome Bale Rame, Soreang, Sabtu (23/5/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung dengan Angkutan Indonesia Club (AIC) Nusantara, sebagaimana dilansir dari satumedia.id (25/05/2026).

Perbaikan jalan nasional maupun jalan provinsi sebenarnya bersumber dari beberapa pendanaan utama, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga dana khusus infrastruktur dari pemerintah pusat. Sementara itu, sumber dana perbaikan jalan di internal Kabupaten Bandung bertumpu pada APBD Kabupaten Bandung yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, serta dana bagi hasil pajak, termasuk PKB.

PKB itu sendiri memiliki skema bagi hasil, yaitu 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah kabupaten/kota. Meskipun sumber pendanaannya sudah jelas, pada kenyataannya sepanjang tahun 2024–2025 Pemkab Bandung mencatat sekitar 40% jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak hingga rusak berat. Walaupun dana APBD telah digelontorkan, target capaian jalan mulus 100% masih belum terealisasi.

Bukan hanya itu, jalan-jalan di wilayah pelosok pun masih terbengkalai dari pemeliharaan dan perbaikan. Tidak mengherankan jika kondisi infrastruktur yang rusak ini rawan memicu kecelakaan, terlebih saat musim hujan. Jalan berlubang sulit dihindari dan sangat membahayakan kendaraan yang melintas. Pada akhirnya, faktor jalan rusak ini menyumbang hingga 30% dari total angka kecelakaan lalu lintas.

Infrastruktur Jalan dalam Kacamata Islam

Dalam pandangan Islam, negara wajib menjalankan fungsi ri'ayah (pengurusan urusan rakyat). Negara bertindak sebagai pelayan (khadim) rakyat yang bertanggung jawab penuh atas kemudahan akses publik, termasuk dalam hal penyediaan hingga perbaikan infrastruktur jalan. Di samping itu, sistem Islam juga memiliki lembaga keuangan negara yang mandiri, yaitu Baitulmal.

Baitulmal memiliki beberapa pos pemasukan harta, di antaranya adalah zakat, jizyah, kharaj, ushr, ganimah, fa'i, dan dharibah. Dharibah (pajak dalam Islam) merupakan harta yang dipungut hanya dari kalangan rakyat yang kaya atau mampu, dan sifatnya temporer ketika terjadi keadaan mendesak atau saat kas Baitulmal kosong. Konsep ini tentu berbeda dengan sistem pajak di era sekuler saat ini yang bersifat wajib dan mengikat seluruh lapisan rakyat, baik miskin maupun kaya.

Dalam hal ini, negaralah yang wajib menuntaskan permasalahan jalan, baik dari segi perbaikan maupun pemeliharaan, tanpa harus menggantungkan pembiayaannya pada kepatuhan rakyat dalam membayar pajak. Peran negara menjadi prioritas utama dalam urusan ri'ayah.

Urgensi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh karena itu, negara seharusnya mampu memaksimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan aset kepemilikan umum yang seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, aparatur negara juga harus bersikap jujur dan amanah agar dana publik yang dikelola benar-benar 100% terealisasi untuk perbaikan fasilitas umum secara merata hingga ke pelosok desa.

Negara juga wajib menindak tegas segala bentuk praktik kecurangan, seperti korupsi uang pajak, demi mencegah terjadinya kebocoran dana anggaran. Apabila pilar-pilar ini diterapkan secara serius, insya-Allah rakyat akan dapat menikmati fasilitas jalan yang jauh lebih aman, mulus, dan nyaman.

Wallahu a'lam bish-shawab.

JALAN UNTUK RAKYAT: SIAPA SEBENARNYA YANG HARUS MEMIKUL TANGGUNG JAWAB? NEGARA ATAU RAKYAT?

2026-06-17T07:54:30.317+07:00

Oleh: Dhalia Novianti

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penopang utama pembangunan di Kabupaten Bandung. Melalui kegiatan sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), masyarakat diajak untuk semakin sadar dan patuh dalam membayar pajak. Pemerintah daerah menilai bahwa penerimaan dari sektor tersebut berperan penting dalam pembangunan infrastruktur jalan serta peningkatan pelayanan publik demi mendukung kelancaran aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebagaimana dilansir oleh satumedia.id (25/05/2026).

Namun demikian, pernyataan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan mendasar. Jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari pelayanan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Jika demikian, mengapa rakyat harus terus dibebani pungutan rutin untuk memperoleh hak atas fasilitas publik tersebut? Jalan rusak diperbaiki, jembatan dibangun, layanan publik berjalan lancar, semuanya seolah-olah bergantung pada kontribusi langsung rakyat melalui pajak.

Di lapangan, masyarakat masih kerap menjumpai jalan berlubang, rusak, atau belum tersentuh perbaikan secara merata. Sementara itu, kewajiban membayar pajak tetap berjalan setiap tahunnya. Akibatnya, masyarakat bukan hanya harus membayar pajak kendaraan, melainkan juga menanggung biaya tambahan akibat kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pembangunan tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan kesadaran membayar pajak. Fenomena ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi mendalam terhadap efektivitas penggunaan dana yang telah terkumpul dari masyarakat.

Infrastruktur dalam Pandangan Islam

Islam memandang bahwa negara adalah pengurus urusan rakyat (raa'in) yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan publik, termasuk menyediakan infrastruktur yang aman dan layak seperti sarana transportasi dan jaringan jalan. Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan kebutuhan umum pada dasarnya bersumber dari Baitulmal melalui berbagai pos pemasukan yang telah ditetapkan oleh syariat. Pos-pos tersebut di antaranya adalah hasil pengelolaan kepemilikan umum (seperti tambang, energi, dan sumber daya alam) serta kharaj, fa'i, dan sumber syari lainnya.

Pajak (dharibah) bukanlah sumber pemasukan utama yang dipungut secara terus-menerus dari rakyat. Dalam fikih Islam, pajak bersifat temporer (sementara) dan hanya diterapkan dalam kondisi tertentu ketika kas negara kosong atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Kondisi saat ini justru berbalik, di mana pajak telah berubah menjadi struktur utama pembiayaan negara, sehingga rakyat secara sistematis dijadikan sebagai penopang utama jalannya pemerintahan.

Penutup

Pada akhirnya, pembangunan memang membutuhkan biaya besar. Namun, pertanyaan tentang siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab tersebut tidak boleh diabaikan. Ketika rakyat telah memenuhi berbagai kewajibannya, mereka berhak memperoleh pelayanan terbaik tanpa harus terus-menerus dibebani pungutan. Sudah saatnya kita kembali mendiskusikan model pengelolaan negara yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan kas, tetapi berfokus pada pemenuhan hak-hak rakyat secara adil.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).

Ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa besar pajak yang berhasil dipungut dari rakyat, melainkan seberapa baik negara menjalankan amanahnya dalam melayani, mengayomi, dan menyejahterakan masyarakat secara hakiki.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PHK MASSAL: BUKTI NYATA GAGALNYA KAPITALISME, ISLAM SOLUSINYA

2026-06-17T07:32:33.988+07:00

Oleh: Ika Kartika Sari

Pegiat Literasi & Komunitas Ibu Peduli Generasi

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi saat ini masih jauh dari kata stabil. Di tengah biaya hidup yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan yang kian sempit, ribuan pekerja justru harus kehilangan sumber nafkah akibat badai PHK yang belum juga mereda.

Salah satu kasus terbaru terjadi pada perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat, yaitu PT Xacti Indonesia yang melakukan PHK terhadap 350 karyawannya sekaligus menutup operasional pabrik, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia (26/05/2026).

Ancaman PHK saat ini masih terus menghantui akibat tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan biaya produksi yang membebani dunia usaha. Kondisi tersebut memaksa banyak perusahaan mengambil langkah efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.

Di sisi lain, persaingan mencari pekerjaan juga semakin ketat. Saat ini, satu lowongan pekerjaan bahkan bisa diperebutkan oleh ribuan pelamar. Akibatnya, banyak masyarakat usia produktif kesulitan memperoleh pekerjaan meskipun mereka telah memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Akar Persoalan Sistemik Kapitalisme

Fenomena PHK massal ini bukan sekadar persoalan perusahaan yang merugi atau kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Lebih dari itu, masalah ini menunjukkan adanya persoalan sistemik yang berakar pada sistem ekonomi yang diterapkan saat ini.

PHK pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan tenaga kerja sebagai komoditas ekonomi semata. Dalam sistem ini, pekerja dipandang berdasarkan nilai keuntungan (profit) yang dihasilkan. Ketika dianggap tidak lagi menguntungkan atau justru membebani biaya produksi, tenaga kerja akan dengan sangat mudah dikurangi atau diberhentikan.

Sistem kapitalisme juga menyebabkan pemusatan modal pada segelintir pihak. Lapangan kerja akhirnya tidak dibuka berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan keuntungan pemilik modal (kapitalis). Akibatnya, kesempatan kerja menjadi terbatas bukan karena kurangnya kebutuhan tenaga kerja, melainkan karena pertimbangan untung-rugi perusahaan.

Di sisi lain, negara dalam sistem kapitalisme sering kali hanya berperan sebagai regulator dan penjaga kepentingan ekonomi para pemilik modal. Ketika gelombang PHK melanda, solusi yang ditawarkan umumnya sebatas bantuan sosial sementara dan pelatihan kerja yang belum menyentuh akar persoalan.

Jaminan Lapangan Kerja dalam Sistem Islam

Padahal dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negara adalah raa'in (pengurus rakyat) yang wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya pembuat kebijakan, melainkan penanggung jawab utama kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, negara tidak boleh lepas tangan ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme yang jauh berbeda dengan kapitalisme. Islam mengatur kepemilikan secara seimbang antara kepemilikan individu (milkiyah fardiyah), kepemilikan negara (milkiyah daulah), dan kepemilikan umum (milkiyah ammah), sehingga tidak terjadi monopoli kekayaan pada segelintir pihak. Distribusi kepemilikan yang adil ini akan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas dan membuka lebih banyak peluang kerja produktif.

Selain itu, dalam sistem Islam, Baitulmal hadir sebagai institusi yang mengelola keuangan negara demi kemaslahatan rakyat. Negara bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, serta keamanan secara langsung dan gratis, sehingga beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat sekalipun sedang kehilangan pekerjaan.

Penutup

Oleh karena itu, maraknya PHK massal saat ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai dampak fluktuasi ekonomi global, melainkan bukti adanya kerusakan sistemik yang mendasari kehidupan hari ini. Solusi yang dibutuhkan bukan hanya program jaring pengaman sementara, melainkan perubahan mendasar menuju sistem Islam yang benar-benar menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SANKSI UQUBAT: SATU-SATUNYA PEMUTUS MATA RANTAI PERUNDUNGAN MASSAL

2026-06-16T13:26:52.809+07:00

Oleh: Fatma Komala

Ibu Rumah Tangga

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim: 6).

Berpijak pada perintah agung inilah, di tengah derasnya arus modernisasi dan paparan teknologi digital yang kian sulit dibendung, kecemasan terbesar para orang tua hari ini adalah menjaga agar kompas moral anak-anak mereka tidak hilang arah. Menyekolahkan anak ke pesantren kini bukan lagi sekadar pilihan alternatif pendidikan, melainkan sebuah keputusan sadar dan penuh harapan untuk menitipkan masa depan sang anak di tempat terbaik.

Di balik dinding-dinding pondok yang sarat kedisiplinan itu, para orang tua menaruh asa besar agar buah hati mereka tidak hanya tumbuh cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki benteng iman yang kokoh, akhlak yang mulia, serta kemandirian hidup yang kelak mampu menjaga mereka di tengah kerasnya tantangan zaman.

Namun, tragedi pilu yang menimpa tiga santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah pada November 2025 akhirnya tersingkap ke publik tujuh bulan kemudian setelah videonya viral. Kasus dugaan penganiayaan berat berupa pembakaran oleh sang senior ini tidak hanya menyisakan luka bakar hingga 80 persen serta trauma psikologis yang mendalam bagi korban selamat, tetapi juga telah merenggut satu nyawa santri lainnya. Di tengah jerat nestapa tersebut, pihak keluarga kini harus berjuang sendirian menanggung beban finansial pengobatan yang mencekik, sementara aparat kepolisian baru mulai mengusut tuntas perkara yang sempat diselimuti alibi "bakar sampah" oleh pihak pengelola pesantren, sebagaimana dilansir dari kompas.com (08/06/2026).

Kasus ini kini resmi memasuki babak baru di ranah hukum. Polres Lombok Tengah sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan terhadap anak tersebut melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) guna mengumpulkan keterangan dan membuat terang perkara. Di tengah proses hukum yang berjalan terhadap status terduga pelaku, pihak kepolisian juga mengeluarkan imbauan keras agar setiap lembaga pendidikan memperketat pengawasan terhadap perilaku siswa demi memutus mata rantai kekerasan serupa, seperti dikutip dari Tribunnews.com (05/06/2026).

Kegagalan Sistem Sekuler dalam Membentuk Karakter

Jika ditelaah lebih dalam, akar dari semua karut-marut ini muncul ketika Islam sengaja dipisahkan dari urusan kehidupan. Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi yang kehilangan kompas iman; mereka tumbuh cerdas secara materi, namun rapuh secara moral, hingga tega menindas sesama dengan keji. Sistem pendidikan sekuler yang hanya mengejar angka dan pencapaian akademik telah gagal membentuk syakhshiyah islamiyah (kepribadian Islam), sehingga menyuburkan budaya senioritas yang berujung pada kekerasan.

Di sisi lain, negara belum sepenuhnya hadir sebagai raa'in (yaitu pemimpin yang tulus melindungi rakyatnya) karena penanganan perundungan (bullying) masih bersifat reaktif dan parsial. Belum lagi penegakan hukum yang kerap berlindung di balik dalih "pelaku di bawah umur". Tanpa adanya sanksi hukum yang tegas dan menjerakan dalam bingkai syariat, lingkaran setan kekerasan ini akan terus berulang dan kian parah dari tahun ke tahun.

Hal ini terbukti dari kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang terus mengalami peningkatan dan semakin mengkhawatirkan. Dalam tiga bulan awal semester terakhir saja, hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan terdapat setidaknya 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.id (15/04/2026).

Solusi Sistemis dan Ketegasan Sanksi Hukum Islam

Islam memandang perundungan sebagai dosa besar yang merusak tatanan ukhuwah. Oleh karena itu, benteng utama untuk menghentikannya harus dimulai dari ketakwaan yang tertanam kokoh di dalam dada setiap anak. Melalui sistem pendidikan yang berasaskan akidah Islam, orientasi belajar diubah total; bukan lagi sekadar mencetak generasi yang pintar mengejar materi, melainkan membentuk kepribadian mulia (syakhshiyah islamiyah).

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi generasi muda kami dan tidak mengetahui kemuliaan (menghormati) orang tua (senior) kami.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Melalui tuntunan hadis ini, ekosistem pendidikan yang berkah akan tercipta, di mana budaya senioritas yang jamak berujung kekerasan dilebur menjadi hubungan kasih sayang yang berpahala. Kakak kelas bertindak sebagai pembimbing yang menuntun adik kelasnya dengan kelembutan iman, bukan dengan intimidasi fisik.

Pilar penentu dari tatanan mulia ini adalah hadirnya negara sebagai raa'in (penggembala/penjaga) dan junnah (perisai) yang mengawasi seluruh lembaga pendidikan secara mutlak agar terbebas dari segala bentuk kezaliman. Jika kekerasan tetap terjadi, Islam tidak mengenal wilayah abu-abu dalam penegakan hukum. Setiap individu yang telah menginjak usia balig wajib memikul tanggung jawab penuh (taklif) atas seluruh perbuatannya tanpa pembatasan usia pidana yang melonggarkan keadilan.

Negara akan menjatuhkan sanksi tegas (uqubat) yang berfungsi sebagai penebus dosa pelaku (jawabir) sekaligus pencegah bagi masyarakat luas (zawajir). Hanya dengan ketegasan hukum syariat inilah, lingkaran setan perundungan massal dapat diputus sampai ke akar-akarnya, sehingga sekolah dan pesantren kembali menjadi tempat yang aman bagi masa depan generasi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PELITA JIWA ANAK GAZA REDUP: DIHANTAM OMBAK TRAUMA GENOSIDA, SAATNYA MENUNTUT CAHAYA PEMBEBASAN

2026-06-16T12:44:00.059+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Anak-anak Gaza kini bagaikan kain kehidupan yang benang-benangnya tercabik satu per satu oleh cakar kejam mesin perang Zionis, hingga tak lagi mampu menyuarakan warna hatinya. Dulu mereka adalah lilin-lilin kecil yang menyala cerah menerangi tanah Palestina, namun kini nyala suara mereka padam ditiup badai kehancuran, menyisakan kegelapan sunyi yang mencekam.

Diam mereka bukanlah ketenangan, melainkan benteng pertahanan diri yang runtuh hingga ke dasar, sebab hati kecil mereka tak sanggup lagi menampung derasnya air mata dan darah yang terus mengalir. Mereka ibarat pohon muda yang kulit kayunya dikupas habis dan akarnya diputus paksa; berdiri kaku di tengah puing-puing, tak berdaun, tak berbunga, tak bersuara, hanya diam menahan perihnya luka yang menganga lebar. Di dada mereka tersimpan samudra rasa sakit yang tak bertepi, tetapi mulut mereka terkunci rapat bagai gerbang yang kehilangan anak kuncinya, karena tak ada lagi tempat aman untuk bersuara.

Kekerasan, kehancuran, dan kematian yang melanda Jalur Gaza sejak Oktober 2023 tidak hanya menyisakan puing-puing bangunan dan jumlah korban jiwa yang mengerikan, tetapi juga meninggalkan luka mendalam yang tak kasat mata pada generasi penerus bangsa Palestina. Sebuah fakta pahit yang diungkapkan oleh psikoterapis anak asal Norwegia, Katrin Glatz Brubakk, dalam wawancaranya bersama BBC, menjadi bukti nyata betapa kejamnya dampak agresi yang terjadi di tanah suci tersebut.

Katrin, yang telah dua kali melakukan misi kemanusiaan ke Gaza pada 2024 dan 2025 bersama Médecins Sans Frontières (MSF), menegaskan satu hal yang menyayat hati: “Tidak ada satu pun anak di Gaza yang tidak trauma.” Ia mencatat lebih dari satu juta anak di wilayah itu telah mengalami trauma parah. Salah satu dampak paling mengerikan dari penderitaan tersebut adalah hilangnya kemampuan berbicara secara mendadak (mutisme selektif). Bagi anak-anak Gaza, diam bukanlah pilihan, melainkan respons neurologis pertahanan diri akibat stres dan trauma yang telah melampaui batas kemampuan manusia untuk menanggungnya.

Kisah Adam, bocah laki-laki berusia lima tahun, adalah cerminan nyata dari derita ini. Dulu ia dikenal ceria, banyak bicara, dan sangat aktif. Namun, setelah menyaksikan kematian ayahnya sendiri di ruang gawat darurat rumah sakit, serta harus terluka parah dan kehilangan satu kakinya akibat serangan proyektil yang tak terduga, Adam berhenti berinteraksi dengan dunia. Ia membungkam suaranya, seolah menarik diri sepenuhnya dari kenyataan yang terlalu kejam untuk dihadapi. Dokter-dokter setempat bahkan melaporkan kepada jaringan Al Jazeera bahwa jumlah kasus anak yang kehilangan kemampuan berkomunikasi ini terus meningkat seiring berlanjutnya agresi, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Genosida Sistemik dan Pengkhianatan Penguasa

Di balik fenomena derita sunyi ini, jelas terlihat siapa pelaku utama dari semua penderitaan itu: entitas Zionis Israel. Sejak gencatan senjata diumumkan enam bulan lalu, serangan nyatanya terus dilakukan secara rutin. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 846 orang tewas pascagencatan senjata itu diumumkan. Secara keseluruhan, agresi Israel telah merenggut nyawa lebih dari 72.000 jiwa yang mayoritasnya adalah warga sipil (di antaranya lebih dari 20.000 adalah anak-anak) satu kondisi yang melukai lebih dari 172.000 orang.

Ini bukan sekadar peperangan biasa, melainkan sebuah skenario genosida yang dirancang untuk menghancurkan rakyat Palestina, baik secara fisik maupun mental. Tujuannya jelas: mematikan masa depan Palestina dengan merusak akal sehat, jiwa, dan raga anak-anaknya agar mereka tumbuh dalam ketakutan, kepatahan, dan kehilangan jati diri, sebagaimana dilansir oleh bbc.com.

Yang lebih menyakitkan lagi adalah respons dunia internasional yang nyaris tak berdaya menghentikan kejahatan ini. Sekadar bantuan kemanusiaan, terapi psikologis, atau ucapan belasungkawa tidak akan pernah cukup untuk mengobati luka yang telah merenggut cahaya hidup mereka. Sementara itu, ironi terbesar justru datang dari para penguasa negara-negara Muslim. Alih-alih berdiri tegak membela Palestina dan rakyatnya, sebagian mereka malah melakukan pengkhianatan dengan menjalin hubungan mesra dengan Zionis, diam membisu, atau hanya memberikan bantuan seadanya tanpa berani menekan penjajah.

Keadaan ini menegaskan satu kepahitan: umat Islam hari ini telah kehilangan institusi yang seharusnya menjadi perisai pelindung mereka, yaitu Khilafah Islamiah. Tanpa kepemimpinan yang menyatukan kekuatan, harta, dan jiwa umat, Palestina dan anak-anaknya dibiarkan sendirian menghadapi mesin pembunuh Zionis yang didukung oleh kekuatan besar dunia.

Menuntut Cahaya Pembebasan Hakiki

Derita sunyi anak-anak Gaza, seperti Adam dan ribuan lainnya, harus segera diakhiri. Terapi gelembung sabun atau permainan sederhana yang dilakukan oleh para relawan kemanusiaan hanyalah langkah darurat untuk meredakan ketegangan saraf anak-anak tersebut, bukan solusi akhir. Penyelesaian sejati hanya ada satu, yaitu membebaskan tanah Palestina sepenuhnya dari cengkeraman penjajah Israel. Kejahatan yang terus-menerus dilakukan entitas Zionis tidak bisa dihadapi dengan diplomasi normatif atau gencatan senjata rapuh, melainkan harus dilawan dengan jihad fi sabilillah, sebuah perjuangan mengerahkan jiwa dan harta demi memulihkan kemuliaan Islam.

Namun, kekuatan perlawanan yang sesungguhnya hanya akan terwujud jika umat Islam kembali menegakkan institusi Khilafah Islamiah. Hanya Khilafah yang memiliki kedaulatan, kekuasaan, dan kemampuan nyata untuk mengerahkan pasukan militer, menggerakkan kekuatan ekonomi, serta menyatukan seluruh potensi umat demi membebaskan Palestina.

Kesadaran akan pentingnya menegakkan kembali Khilafah adalah kunci pembebasan Palestina, kunci penghentian derita anak-anak Gaza, serta kunci persatuan dan kemenangan kaum muslimin di seluruh dunia. Jangan biarkan suara anak-anak Gaza tetap membisu selamanya; bangkitlah, tegakkan kebenaran, dan tuntut pembebasan sejati.

Wallahu a'lam bish-shawab.

DUKA AKI DI BALIK ANGKA SURPLUS DOKTER KANDUNGAN: MENGAPA NYAWA IBU MASIH MAHAL?

2026-06-16T12:24:02.163+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Di jantung kota, dokter tumbuh subur bagai jamur setelah hujan lebat. Rumah sakit menjulang megah bak istana kaca, alat medis canggih berderet rapi, dan setiap detak jantung serta setiap tarikan napas diawasi ketat oleh teknologi. Di sini, nyawa dijaga rapat dan kesehatan menjadi kemewahan yang mudah digapai, seolah-olah hidup sudah dijamin oleh fasilitas yang serba lengkap.

Namun, beralihlah pandangan ke pelosok negeri, dan Anda akan menemukan dunia yang berbeda jauh. Di sana, pusat kesehatan sunyi senyap seperti gedung tua yang ditinggalkan zaman. Dokter hanyalah cerita dongeng yang jarang didengar, sementara bidan berdiri sendirian menjadi benteng terakhir yang menahan gempuran kematian.

Jalan menuju pertolongan bukanlah akses yang mulus, melainkan jalur terjal berliku yang penuh rintangan: lumpur yang lengket, sungai yang deras, dan jembatan yang nyaris roboh. Ambulans sering kali hanya ada dalam angan, dan jika pun ada, ia kerap datang terlambat, tepat setelah nyawa melayang pergi untuk selamanya.

Tragedi memilukan menimpa seorang ibu hamil berusia 31 tahun pada akhir tahun 2025. Ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan di Jayapura, Papua, saat sedang berjuang melahirkan anaknya. Duka mendalam itu menjadi kisah nyata yang menggambarkan betapa mahalnya harga nyawa di ujung negeri. Sebelum mengembuskan napas terakhir, wanita itu pernah ditolak di beberapa rumah sakit di wilayahnya.

Alasannya beragam: mulai dari persoalan surat rujukan yang tak terkoordinasi, ketersediaan kamar perawatan yang penuh sesak, hingga kenyataan pahit bahwa di tempat itu tidak ada dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang bertugas. Peristiwa pilu ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan satu dari sekian banyak wajah nyata dari persoalan besar kesehatan nasional kita, sebagaimana disorot oleh BBC Indonesia.

Berdasarkan data terbaru dari hasil Survei Penduduk Antarsensus (SUPAS) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026 (seperti yang dilaporkan dalam rilis resmi bps.go.id dan berita Bloomberg Technoz) angka kematian ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) di Indonesia tercatat mencapai 144 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini memang menunjukkan tren penurunan sebanyak 45 poin jika dibandingkan dengan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.

Namun di balik angka penurunan itu, tersembunyi fakta yang memilukan. Menurut data berbagai sumber termasuk Koran Indo Pos, Indonesia masih mencatat angka kematian ibu tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menjadi semakin ironis dan tajam disoroti dalam artikel Kompas.id berjudul "Ironi Tingginya Angka Kematian Ibu di Tengah Surplus Jumlah Dokter Kandungan di Indonesia", yang menegaskan bahwa tingginya angka kematian ibu terjadi justru saat jumlah dokter kandungan di negara ini berada dalam kondisi surplus atau berlebih.

Analisis Ketimpangan

Ketimpangan distribusi menjadi akar masalah utama di balik kontradiksi tersebut. Sebagian besar dokter kandungan memilih berpraktik di kota-kota besar dan pusat perkotaan yang memiliki fasilitas lengkap, akses mudah, serta tingkat kesejahteraan yang lebih terjamin. Sebaliknya, di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal (daerah 3T) (terutama di wilayah Papua) jumlah tenaga medis spesialis ini sangat minim. Di sana, fasilitas kesehatan masih terbatas, sarana prasarana belum memadai, dan kesejahteraan tenaga kesehatan belum terjamin, sehingga daerah tersebut kurang diminati para dokter.

Berbagai upaya pemerataan tenaga kesehatan pun menemui jalan buntu. Salah satunya adalah program penempatan dokter wajib yang diharapkan bisa menjangkau wilayah kekurangan, namun tidak dapat berjalan optimal karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Akibatnya, kesenjangan layanan kesehatan semakin melebar: sementara ibu hamil di kota besar mendapatkan pelayanan medis lengkap, ibu hamil di daerah 3T harus menempuh risiko tinggi saat melahirkan karena keterbatasan akses dan penanganan medis.

Kondisi ini menjadi cerminan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan nyawa ibu, yang secara langsung juga membahayakan kelangsungan hidup anak yang dilahirkannya. Secara analisis, masalah ini tidak hanya sekadar soal jumlah atau distribusi tenaga kesehatan, melainkan persoalan sistemik. Dalam tatanan kapitalisme yang berlaku saat ini, kesehatan sering kali dipandang sebagai komoditas dagang, di mana pelayanan lebih diarahkan untuk mencari keuntungan materi daripada memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Negara pun berperan lebih banyak sebagai regulator, namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai pihak yang menjamin pemenuhan hak dasar kesehatan bagi seluruh warga. Fokus hanya pada penambahan jumlah tenaga kesehatan tanpa disertai pemerataan yang nyata tidak akan pernah menyelesaikan masalah mendasar ini.

Pemerataan Sempurna: Solusi Islam atas Duka Akses Kesehatan

Jika merujuk pada pandangan Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar mutlak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam sistem Islam, khususnya di bawah naungan Khilafah, pemenuhan hak kesehatan dijalankan dengan prinsip keadilan dan pemerataan sempurna melalui dua pilar utama:

Distribusi Tenaga Medis dan Infrastruktur yang Adil: Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan tenaga kesehatan dalam jumlah cukup serta terdistribusi merata ke seluruh wilayah. Tidak boleh ada satu pun daerah yang tertinggal atau kekurangan layanan kesehatan, baik itu di pusat kota maupun di pelosok negeri. Pemerataan ini memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang tempat tinggalnya, memiliki hak yang sama atas pelayanan medis yang layak. Lebih jauh lagi, Khilafah juga membangun infrastruktur pendukung yang memadai (seperti jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi) guna memudahkan akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan, sehingga jarak dan lokasi tidak lagi menjadi penghalang nyawa seseorang untuk tertolong.

Jaminan Layanan Kesehatan Gratis: Negara menjamin akses kesehatan yang bebas dari beban biaya. Khilafah membiayai seluruh kebutuhan sektor kesehatan, mulai dari pembangunan fasilitas, pengadaan alat medis, hingga gaji tenaga kesehatan, yang seluruhnya bersumber dari kas negara atau Baitulmal. Dengan demikian, layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis. Tidak ada lagi ibu yang harus mempertaruhkan nyawanya atau menunda penanganan medis karena terkendala biaya, dan tidak ada lagi perbedaan kualitas layanan antara warga kaya maupun warga miskin.

Penutup

Ironi tingginya angka kematian ibu di tengah surplus dokter kandungan menunjukkan bahwa tantangan kesehatan nasional bukan lagi soal kuantitas, melainkan keadilan dan pemerataan. Tanpa perubahan sistemik yang mampu menjamin pemerataan fasilitas, kesejahteraan tenaga medis, dan akses yang setara bagi semua warga, celah kematian ibu di daerah tertinggal akan terus menjadi noda dalam capaian kesehatan bangsa.

Wallahu a'lam bish-shawab.