GUDANG OPINI

KOBARAN API KARHUTLA, BUKTI NYATA KEABAIAN NEGARA

2026-10-02T10:45:53.863+07:00

Oleh: Adzkia Fatiha

Santri Ideologis

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan publik tahun ini, mengulang trauma bencana serupa yang pernah melanda pada 2015 silam. Bencana yang terjadi di tanah Kalimantan ini telah berlangsung selama lebih dari dua bulan dan tak kunjung reda.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebutkan bahwa berdasarkan pemutakhiran data per 28 September 2026, total luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 527,6 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 431,53 hektare berhasil dipadamkan, sedangkan 96,07 hektare sisanya masih terus berkobar (Detik, 30/9/2026).

Dampak karhutla bahkan telah melintasi batas negara. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina mulai bersuara akibat kabut asap yang sampai ke wilayah mereka. Bahkan, Malaysia dan Brunei Darussalam berencana membawa persoalan ini ke tingkat regional ASEAN (BBC, 2/9/2026).

Kobaran api tidak hanya membakar hutan dan lahan, tetapi juga membakar harapan rakyat terhadap penguasa. Selama ini, negara terkesan abai dalam pengelolaan hutan. Hutan terus diprivatisasi dan diserahkan kepada korporasi demi keuntungan segelintir pihak. Sementara itu, dampak buruk berupa limbah, polusi, dan kerusakan lingkungan justru ditanggung oleh rakyat kecil. Fenomena ini menunjukkan bobroknya sistem sekuler-kapitalisme yang melegalkan privatisasi sumber daya alam demi kepentingan penguasa dan kroni-kroninya.

Karhutla hanyalah satu dari sekian banyak dampak penerapan sistem sekuler-kapitalisme di negeri ini. Hutan sengaja dibakar untuk dialihfungsikan demi kepentingan segelintir orang tanpa mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun panjang (Sindo News, 11/9/2026). Sementara itu, peran penguasa seolah terbatas pada pemberian solusi parsial yang tidak menyentuh akar masalah. Teguran dan perhatian dari negara-negara tetangga makin mempertegas ketidakseriusan pemerintah dalam menangani bencana ini.

Fungsi Hakiki Negara

Jika sistem sekuler-kapitalisme terus melahirkan kerusakan, lantas sistem apakah yang mampu menghadirkan keselamatan? Jawabannya adalah sistem Islam.

Islam mengatur bahwa negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat) yang wajib mengelola dan melayani kepentingan publik dengan sebaik-baiknya. Negara akan mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk melindungi rakyat, termasuk dalam penanganan bencana karhutla, meskipun harus mengalokasikan anggaran besar untuk penyediaan infrastruktur dan teknologi pemadaman. Dengan demikian, tidak boleh ada lagi warga yang menderita sakit atau kehilangan nyawa akibat kabut asap.

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil 'alamin), Islam menetapkan batas-batas kepemilikan harta secara jelas. Hutan tergolong dalam kepemilikan umum yang haram untuk diprivatisasi. Apabila ditemukan oknum yang memprivatisasi atau sengaja membakar hutan untuk menguasai lahan secara pribadi, sanksi tegas dan hukum berat wajib dijatuhkan.

Kemaslahatan hakiki hanya dapat diraih ketika seluruh aturan tersebut diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi kelestarian lingkungan. Aturan-aturan ini hanya dapat diwujudkan secara utuh di bawah naungan institusi Khilafah al-Rasyidah. Kini saatnya kita menentukan pilihan: menjadi bagian dari perjuangan perubahan atau sekadar diam menyaksikan kerusakan yang terus berulang.

Wallahu waliyyut taufiq.

"KULIAH GRATIS" DI TENGAH UKT MENCEKIK: SAMPAI KAPAN PENDIDIKAN HANYA JADI KOMODITAS POLITIK?

2026-10-02T10:26:26.907+07:00

Oleh: Rislia

Penulis Lepas

Pernahkah membayangkan, di negeri yang diklaim sedang menikmati bonus demografi, puluhan ribu anak cerdas yang sudah lolos seleksi nasional justru harus mengubur mimpinya di gerbang kampus hanya karena lembaran slip Uang Kuliah Tunggal (UKT)?

Ironis. Tatkala jeritan calon mahasiswa dan orang tua yang terjerat tarif UKT mengudara di berbagai penjuru negeri, publik justru disuguhi janji manis wacana kuliah gratis. Pemerintah mengumbar janji untuk segera menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) (Kompas, 23/09/2026). Sekilas terdengar bagai angin segar, namun jika dibedah dengan kacamata jernih, ini bukanlah kepedulian hakiki, melainkan komoditas politik yang utopis.

Secara objektif, niat baik pemerintah untuk membentuk tim khusus lintas kementerian guna mengkaji skema pembiayaan bertahap patut diapresiasi sebagai langkah awal (Tempo, 23/09/2026). Namun fakta di lapangan memperlihatkan jurang yang teramat lebar antara retorika dan realita. Lebih dari 60 ribu calon mahasiswa yang telah lolos seleksi nasional tercatat tidak melakukan daftar ulang akibat himpitan biaya dan beban hidup (Kompas, 09/07/2026).

Kemasan Ulang Program Populis dan Komersialisasi Kampus

Di sinilah letak kejanggalan yang luput dibedah. Wacana kuliah gratis ini sejatinya bukanlah program baru. Ia adalah program lama yang sudah berjalan dengan berbagai skema bantuan seperti Bidikmisi yang kini berganti menjadi KIP Kuliah. Fakta bahwa hingga hari ini masih puluhan ribu mahasiswa gagal daftar ulang karena beban UKT menjadi bukti bahwa skema lama tersebut gagal menyelesaikan masalah secara sistemik.

Namun kini, program lama yang sama kembali digembar-gemborkan seolah-olah menjadi terobosan baru. Inilah ciri khas sistem sekuler-kapitalistis: program lama dikemas ulang dengan narasi populis sekadar untuk memikat hati rakyat, bukan untuk menyelesaikan akar masalah.

Cacat bawaannya makin terlihat dari aspek pembiayaan. Kemendiktisaintek sendiri memperhitungkan kebutuhan kuliah gratis di PTN mencapai Rp93,74 triliun per tahun (Detik, 22/09/2026), sementara total pembiayaan sekolah hingga kuliah gratis secara nasional ditaksir menembus Rp300 triliun (Tempo, 24/09/2026).

Angka raksasa ini digantungkan pada APBN yang fluktuatif, bahkan diwacanakan bersumber dari dana hasil sitaan koruptor, sebuah skema yang jauh dari kata stabil dan berkelanjutan. Ketika kampus didorong menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), perguruan tinggi justru dipaksa berbisnis layaknya korporasi. Inilah bentuk komersialisasi pendidikan yang nyata. Lebih tidak adil lagi, wacana gratis ini hanya difokuskan untuk PTN, sehingga mengabaikan jutaan mahasiswa dari keluarga miskin yang terpaksa kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan biaya jauh lebih tinggi (Detik, 28/09/2026).

Pandangan Islam: Pendidikan sebagai Kebutuhan Pokok Komunal

Islam memandang sektor pendidikan secara sangat berbeda dan jauh lebih komprehensif. Dalam pandangan Islam, pendidikan (bersama dengan fasilitas kesehatan dan jaminan keamanan) bukanlah barang dagangan dan bukan pula bantuan sosial yang selektif hanya untuk si miskin. Ketiganya adalah kebutuhan pokok komunal (al-hajat al-asasiyah lil jama'ah) yang wajib dipenuhi oleh negara secara menyeluruh, gratis, dan berkualitas untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Baik yang kaya maupun miskin, muslim maupun zimmi, semua berhak mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara.

Sebagaimana dipaparkan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, pembiayaan kebutuhan pokok komunal ini bersifat kokoh dan mandiri. Negara tidak akan menggantungkannya pada APBN yang seret, pajak yang mencekik, utang luar negeri, apalagi dana insidental sitaan koruptor.

Negara dalam Islam (Khilafah) membiayai seluruh fasilitas pendidikan dan gaji pengajar secara penuh dari pos kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) di kas Baitulmal, seperti hasil pengelolaan tambang, migas, dan kekayaan alam yang melimpah. Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum ad-Din menegaskan bahwa kewajiban utama penguasa adalah mengurus kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dan menjamin sarana penuntut ilmu demi menjaga peradaban.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Allah ﷻ juga berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Kesimpulan

Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa bualan kuliah gratis di bawah naungan kapitalisme-sekuler hanyalah penawar sementara yang akan selalu berujung pada kekecewaan. Selama paradigma komersialisasi pendidikan dipertahankan dan pendidikan hanya dipandang sebagai bantuan sosial untuk orang miskin (bukan hak mutlak seluruh rakyat) selama itu pula nasib akademik generasi muda akan terus dihitung menggunakan kalkulator untung-rugi.

Solusi hakiki tidak akan lahir dari sistem yang cacat sejak dari pandangan dasarnya. Hanya dengan kembali pada penerapan syariat secara kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyah, jaminan pendidikan gratis yang berkualitas, inklusif untuk seluruh rakyat, dan melahirkan generasi pembangun peradaban dapat diwujudkan secara nyata.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PENGABURAN MAKNA MISKIN: KETIKA ANGKA RATA-RATA MENUTUPI KELAPARAN NYATA

2026-10-02T09:47:40.342+07:00

Oleh: Nur Aulia Rahmah, S.Pd.

Aktivis dan Ibu Rumah Tangga

Bagaimana mungkin sebuah negara dengan bangga mengklaim tingkat kemiskinan telah menembus angka terendah dalam sejarah, sementara di sudut-sudut kota dan perdesaan, jutaan kepala keluarga harus mengelus dada saat menyaksikan harga beras dan kebutuhan pokok melonjak tak terjangkau? Polemik sengit terkait perbedaan angka kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia yang mengemuka baru-baru ini bukanlah sekadar perbedaan hitungan di atas kertas, melainkan wujud nyata pengaburan makna kemiskinan di tengah penderitaan riil masyarakat.

Berdasarkan rilis resmi BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa dengan ambang garis kemiskinan nasional Rp669.235 per kapita per bulan (Detik, 02/09/2026). Angka ini dihitung menggunakan pendekatan biaya kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN) yang mencakup konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari beserta kebutuhan non-makanan (Kompas, 03/09/2026).

Sebaliknya, laporan Macro Poverty Outlook Bank Dunia memperkirakan bahwa 64,2 persen penduduk Indonesia sebenarnya hidup di bawah garis kemiskinan apabila diukur dengan standar negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Country) sebesar US$8,30 per hari berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) (Kabar Bursa, 20/09/2026).

Secara objektif, keberadaan data BPS patut dihargai sebagai acuan teknis pemerintah dalam memetakan target bantuan sosial di tingkat daerah. Namun, penggunaan standar rata-rata sebesar Rp22.308 per hari per orang jelas tidak lagi menggambarkan biaya hidup riil masyarakat saat ini. Menilai seseorang "sejahtera" hanya karena pengeluarannya berada sedikit di atas angka tersebut adalah ilusi statistik yang menutupi kelaparan nyata di lapangan.

Akar Masalah: Kapitalisme dan Ketimpangan Penguasaan SDA

Akar masalah dari persoalan menahun ini terletak pada sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme mengagungkan kebebasan kepemilikan yang mengizinkan korporasi swasta memonopoli Sumber Daya Alam (SDA) milik umum.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elite pemilik modal. Ketika kekayaan alam yang melimpah diraup oleh pihak swasta, rakyat justru dibiarkan berjuang sendiri memenuhi kebutuhan asasi mereka tanpa jaminan negara yang memadai.

Pandangan Islam: Pemenuhan Kebutuhan Pokok Per Individu

Islam menghadirkan pandangan yang jauh lebih adil dan riil. Islam menetapkan bahwa kemiskinan tidak diukur berdasarkan angka rata-rata makro atau paritas daya beli, melainkan dari pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) setiap individu rakyat secara langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, kemiskinan adalah kondisi ketika kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi secara menyeluruh pada setiap warga negara.

Dalam sistem Islam, negara berkedudukan sebagai pemelihara urusan rakyat (ra'in) dan pelindung (junnah). Khilafah menjamin pengentasan kemiskinan melalui tiga pilar utama:

Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi laki-laki dewasa;
Memberikan jaminan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis; serta
Mengelola SDA milik umum untuk dikembalikan seluruh hasilnya kepada rakyat.

Islam melarang keras penumpukan harta pada segelintir orang kaya saja, sebagaimana firman Allah ﷻ:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Rasulullah ﷺ juga menegaskan tanggung jawab mutlak seorang pemimpin:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Terkait kewajiban pemerintah dalam menegakkan keadilan dan melarang kezaliman ekonomi, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hisbah fi al-Islam menguraikan bahwa tugas utama penguasa adalah mengurus kemaslahatan publik, memastikan setiap individu memperoleh hak dasarnya, serta mencegah praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas.

Kesimpulan

Sudah saatnya kita menyadari bahwa memperdebatkan angka statistik tidak akan pernah mengenyangkan perut rakyat yang lapar. Solusi hakiki atas kemiskinan bukanlah mempercantik angka di atas kertas, melainkan menghentikan sistem ekonomi kapitalisme yang sarat kezaliman, lalu kembali menerapkan seluruh syariat Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Hanya dalam naungan Khilafah, kesejahteraan bukan sekadar angka statistik, melainkan jaminan nyata yang dirasakan oleh setiap jiwa.

Wallahu a’lam bish-shawab.

SEL MEWAH, HUKUM MURAH: SIAPA YANG MEMANJAKAN KRIMINAL ELITIS?

2026-10-02T08:57:07.241+07:00

Oleh: Erni Puji Astuti

Aktivis Dakwah dan Ibu Rumah Tangga

Miris dan memuakkan. Di saat rakyat kecil yang berhadapan dengan hukum terpaksa tidur berdesakan di sel pengap, para pelaku kejahatan anggaran triliunan rupiah justru menikmati fasilitas kamar ber-AC lengkap dengan pendingin udara dan televisi berlayar lebar. Inikah cermin keadilan di negeri ini?

Temuan Ombudsman RI mengenai ketersediaan deretan fasilitas mewah di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/9) menyingkap fakta memprihatinkan (CNN, 24/9/2026). Di lokasi tersebut ditemukan hunian serupa vila mini dengan fasilitas lengkap yang ditempati warga binaan, bahkan berencana melengkapinya dengan area gym dan arena mini golf (Kompas, 25/9/2026).

Tak berhenti di situ, di dalam hunian narapidana elitis tersebut didapati televisi berukuran besar, pendingin ruangan (AC), alat kebugaran, hingga botol minuman keras yang disimpan di balik unit pendingin makanan (Liputan 6, 27/9/2026). Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: apakah lembaga pemasyarakatan kini telah beralih fungsi menjadi wahana resort pribadi?

Buntut dari pengungkapan tersebut, DPR RI bersama Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menggelar rapat kerja khusus untuk menelusuri polemik ini (CNN, 28/9/2026). Pemerintah didesak melancarkan investigasi mendalam dengan melibatkan KPK atas indikasi kuat adanya praktik transaksi komersialisasi fasilitas (Kompas, 25/9/2026). Tindakan awal diambil Kementerian Imipas dengan menonaktifkan lima pejabat Lapas Cibinong, termasuk Kepala Lapas (iNews, 26/9/2026). Fakta-fakta ini menegaskan bahwa komersialisasi ruang tahanan bukan sebatas kasus insidental, melainkan indikasi kelalaian yang terstruktur.

Bisnis di Balik Jeruji: Ketika Hukum Dapat Ditawar

Praktik penyediaan fasilitas istimewa bagi warga binaan berduit merupakan persoalan berulang. Institusi pemasyarakatan yang semestinya menjadi sarana pembinaan dan pembentukan efek jera rentan berubah menjadi pasar transaksi. Selama ada kemampuan finansial, kenyamanan hidup, kebebasan beraktivitas, hingga komoditas terlarang dapat diakses di balik jeruji besi.

Kondisi ini merusak esensi penegakan hukum. Bagaimana mungkin hukuman pidana dapat membentuk efek jera jika pelaku kejahatan tetap menikmati kenyamanan materiil serupa kehidupan di luar penjara? Efek jera menjadi tumpul, sementara pesan yang tersampaikan kepada publik adalah bahwa hukuman dan fasilitas kebebasan dapat dikompromikan dengan materi. Tatanan ini mencederai rasa keadilan masyarakat, di mana pelanggar hukum kelas bawah menerima sanksi tanpa kompromi, sedangkan narapidana elit memperoleh keistimewaan.

Akar Masalah: Sekularisme dan Komersialisasi Hukum

Pengulangan kasus serupa berakar pada paradigma sekuler-kapitalistik yang menjiwai tatanan hukum dan birokrasi. Dalam pandangan berbasis materi, wewenang dan institusi publik rentan dipandang sebagai komoditas bisnis untuk mengumpulkan keuntungan materiil. Ketika nilai-nilai keagamaan dipisahkan dari tata kelola pemerintahan, integritas aparat penegak hukum menjadi rentan goyah oleh godaan finansial.

Aturan hukum buatan manusia yang tidak berlandaskan prinsip ketauhidan cenderung elastis dan berorientasi pada kepentingan kelompok yang memiliki akses kekuasaan dan modal. Akibatnya, penegakan hukum berjalan tidak seimbang dan kehilangan kewibawaannya di hadapan publik.

Paradigma Sanksi dan Keadilan Hakiki dalam Islam

Sangat berbeda dengan tatanan sekuler, Islam memiliki konsep yang utuh dan tegas mengenai penegakan hukum (nizham al-uqubat). Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam karya beliau, Nizham al-Uqubat, menjelaskan bahwa sanksi hukum dalam Islam memikul dua fungsi utama: sebagai jawabir (penebus dosa bagi pelaku di akhirat) dan sebagai zawajir (pencegah bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa).

Sanksi dalam Islam ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, memelihara ketertiban sosial, serta membersihkan dosa pelaku. Oleh karena itu, hukum wajib ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial maupun kepemilikan harta. Islam mensyaratkan aparat penegak hukum yang memiliki ketakwaan, integritas tinggi, dan sikap amanah, sehingga menutup celah terjadinya komersialisasi hukum.

Hukum syariat bersumber dari Allah ﷻ, Sang Pencipta, sehingga terbebas dari benturan kepentingan manusia, diskriminasi, dan praktik tebang pilih.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 179).

Rasulullah ﷺ menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa pandang bulu:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

“Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya (bebas dari hukuman). Namun jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penutup

Fenomena sel mewah merupakan cermin dari rapuhnya sistem penegakan hukum yang berlandaskan sekularisme-kapitalistik. Solusi mendasar atas persoalan ini memerlukan pembenahan paradigma hukum secara menyeluruh. Hanya melalui penerapan syariat Islam secara utuh (kaffah) dalam wadah Khilafah, keadilan hukum yang murni, tegas, dan tidak membedakan status sosial dapat terwujud, sekaligus menutup rapat celah praktik komersialisasi di balik lembaga pemasyarakatan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SAAT MAKANAN BERGIZI MALAH MENYAKITI: SIAPA YANG SEBENARNYA DILINDUNGI?

2026-10-01T09:07:11.075+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Rabu, 23 September 2026, menjadi hari yang memprihatinkan bagi para siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap. Ratusan peserta didik yang seharusnya fokus belajar di kelas justru mendadak jatuh sakit (mengalami mual, pusing, diare, hingga penglihatan berkunang-kunang) usai menyantap sajian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dampaknya dirasakan secara masif di seluruh jenjang, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12, dengan rincian 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Sebanyak 19 siswa terpaksa dirujuk ke RSUD Cilacap, 6 siswa menjalani perawatan inap di Puskesmas Sampang, serta puluhan lainnya mendapatkan penanganan medis (Detik, 23/9/2026).

Gejala awal sejatinya telah dirasakan beberapa siswa sejak Selasa malam, 21 September 2026. Namun, ketiadaan prosedur tanggap darurat yang cepat membuat kondisi para siswa memburuk saat beraktivitas di sekolah keesokan harinya. Kejadian ini bukanlah kasus terisolasi; di tempat lain sebelumnya juga ditemukan pengabaian standar kualitas berupa pembagian bahan makanan mentah dalam porsi yang sama.

Kelalaian Sistemik dan Absensinya Akuntabilitas

Insiden keracunan terkait program pasokan pangan ini telah terjadi berulang kali di berbagai daerah di Indonesia. Namun hingga kini, penanganan yang dilakukan cenderung bersifat apologi tanpa menyentuh mekanisme akuntabilitas hukum yang berkeadilan. Fenomena ini memperlihatkan kelemahan tatanan sekuler-kapitalistik dalam menjamin perlindungan publik, di mana struktur birokrasi dan pengelola program kerap berlindung di balik prosedur administratif tanpa ada penegakan hukum yang berorientasi pada efek jera.

Program penyediaan pangan bergizi sejatinya merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memelihara kualitas generasi penerus. Akan tetapi, ketika orientasi pengadaan tergeser oleh logika proyek "yang mengejar kecepatan ketercapaian target tanpa pengawasan kualitas (quality control) yang memadai" aspek keselamatan anak-anak menjadi terabaikan. Lemahnya rantai pengawasan rantai pasok (supply chain) dari hulu ke hilir pada akhirnya menempatkan masyarakat kecil sebagai pihak yang paling dirugikan.

Penjagaan Pangan dan Keberlanjutan Generasi dalam Islam

Kondisi berulang ini menuntut evaluasi mendasar terhadap paradigma pengurusan rakyat. Dalam tatanan Islam, setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup masyarakat ditata atas dasar amanah dan ketelitian yang tinggi.

Penyediaan pangan wajib memenuhi kriteria halal dan layak (halalan thayyiban), di mana negara bertanggung jawab penuh memastikan higiene, keamanan, dan nutrisi makanan sebelum dikonsumsi publik.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Penegakan Hukum yang Mendidik dan Membekas

Dalam tatanan Islam, hukum dan sanksi syariat (uqubat) dirancang tidak hanya untuk memberi efek jera bagi pelaku kelalaian, tetapi juga mencegah berulangnya kecerobohan yang mengancam keselamatan umum. Islam dilarang untuk diambil secara parsial atau sebatas ritual belaka, melainkan harus diterapkan sebagai tatanan hidup yang menyeluruh (kaffah) dalam institusi negara (Khilafah).

Anak-anak adalah amanah dari Allah ﷻ. Memastikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang mereka bukan sekadar formalitas program, melainkan kewajiban syar'i yang harus ditunaikan dengan integritas dan rasa tanggung jawab penuh di hadapan Sang Pencipta.

Wallahu a'lam bish-shawab.

ANTREAN BBM YANG TAK BERUJUNG: BUKTI SISTEM KAPITALIS GAGAL MENGURUS RAKYAT

2026-10-01T08:54:19.065+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melanda hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Makassar, Sulawesi Selatan, selama sepekan terakhir. Warga terpaksa mengantre hingga berjam-jam di bawah terik matahari demi mendapatkan bahan bakar. Ada yang menunggu satu setengah jam dan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain, namun pasokan habis sebelum gilirannya tiba. Dampak krisis ini memaksa Pemerintah Kota Makassar memberlakukan pembelajaran daring bagi siswa PAUD, SD, dan SMP mulai 12 hingga 19 September 2026, yang disusul tingkat SMA, SMK, dan SLB pada 14–18 September demi menekan kepadatan kendaraan (BBC, 14/9/2026).

Endang, seorang pekerja kantoran, mengungkapkan kesulitannya: "Mau ke kantor tidak bisa, mau ke pasar juga tidak bisa." Saat tak mampu mengantre, ia terpaksa membeli BBM eceran seharga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per botol besar, padahal alokasi uang makannya hanya Rp15 ribu per hari. Amiruddin, pekerja serabutan berusia 62 tahun, turut mengeluh: "Bagaimana kita mau mencari nafkah kalau BBM ini langka, sedangkan kendaraan butuh bensin?" Fenomena serupa melanda wilayah Sumatra pada Juli 2026 dan bahkan menelan korban jiwa, yakni seorang sopir truk berusia 50 tahun yang meninggal dunia akibat kelelahan saat mengantre solar di Palembang.

Komersialisasi Kekayaan Alam dan Solusi Parsial

Otoritas terkait menyebut stok nasional dalam posisi aman, namun terjadi lonjakan permintaan akibat pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi, ditambah indikasi penimbunan serta reaksi kepanikan warga (panic buying). Pertamina mencatat peningkatan kebutuhan BBM sebesar 10 hingga 15 persen sepanjang Juni–Agustus 2026.

Namun di balik penjelasan matematis tersebut, akar persoalan terletak pada paradigma pengelolaan sumber daya alam yang didominasi logika keuntungan materi dan mekanisme pasar. Disparitas harga yang lebar mendorong peralihan konsumsi secara masif, sementara fungsi pengawasan yang lemah membiarkan penimbunan serta perembesan BBM subsidi ke pihak yang tak berhak.

Inilah konsekuensi dari tata kelola sekuler-kapitalistik. Sumber daya alam yang melimpah (seperti minyak bumi dan gas) dikomandani sebagai komoditas dagang yang harganya terus berfluktuasi demi mengejar marjin keuntungan. Ketika aspek bisnis mengungguli pemenuhan hajad hidup publik, ketimpangan distribusi dan kelangkaan buatan akan terus berulang. Kebijakan darurat seperti pembatasan jam pembelian, skema pelat nomor ganjil-genap, maupun pengalihan aktivitas sekolah ke metode daring hanyalah penanganan sementara yang tidak menyentuh akar masalah.

Konsep Kepemilikan Umum dalam Tatanan Islam

Kondisi ini bertolak belakang dengan syariat Islam. Dalam Islam, sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah). Negara bertindak sebagai pengelola atas nama rakyat untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses secara adil dan terjangkau, tanpa menjadikannya sarana komersialisasi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Minyak bumi dan bahan bakar masuk dalam cakupan kategori "api" (sumber energi) yang menjadi hak kolektif seluruh rakyat. Negara dilarang menyerahkan pengelolaannya kepada swasta atau menimbunnya demi menaikkan harga. Negara wajib mengelola dari hulu ke hilir, menjamin kelancaran distribusi ke seluruh penjuru wilayah, menetapkan harga yang terjangkau, serta menindak tegas segala bentuk ikhtikar (penimbunan) dan penyimpangan.

Menghentikan Kerusakan Sistemik

Tindakan menimbun BBM, mengabaikan kesulitan masyarakat dalam mencari nafkah, dan menyerahkan kepemilikan umum kepada korporasi demi marjin keuntungan merupakan bentuk kerusakan di muka bumi.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Selama pengelolaan sumber daya alam tetap bersandar pada hukum manusia yang berorientasi materi semata, krisis pasokan, antrean panjang, dan ketidakadilan distribusi akan terus terjadi.

Penerapan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam institusi Khilafah merupakan sarana untuk memastikan kekayaan alam dikelola murni demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Katakanlah: Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 17).

Wallahu a'lam bish-shawab.

"PESTA BANDIT" YANG TERGANGGU: KETIKA PENGUASA MELINDUNGI PENJAHAT

2026-10-01T08:38:22.817+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Pernyataan Immanuel Ebenezer (Noel) yang disampaikan beberapa bulan lalu seolah menemukan relevansinya. Saat itu, Noel melayangkan peringatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: "Siapa pun yang mengganggu pesta para bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk menggigit Pak Purbaya."

Pada Senin, 14 September 2026, peringatan itu seolah terbukti ketika Purbaya mendadak dicopot dari jabatannya di tengah pemaparan laporan anggaran rapat resmi DPD RI, hanya melalui sambungan telepon dari Istana Kepresidenan (Tribunnews, 15/9/2026).

Istilah "pesta" yang dimaksud merujuk pada praktik penyelewengan dalam sektor perdagangan barang ilegal dan penggelapan pajak (seperti penyusupan komoditas impor dan manipulasi bea) yang semestinya menjadi ranah pengawasan ketat Kementerian Keuangan. Selama masa jabatannya, Purbaya gencar menindak praktik-praktik penggelapan pajak serta perdagangan ilegal, bahkan menyatakan komitmennya untuk tidak berkompromi dengan penyelewengan tersebut hanya beberapa saat sebelum pencopotannya diumumkan.

Hukum yang Tunduk pada Kepentingan Oligarki

Realitas ini menyingkap paradoks dalam tatanan sekuler-kapitalistik. Ketika seorang pejabat berupaya menegakkan aturan, menutup celah kebocoran keuangan negara, dan menindak kejahatan ekonomi, posisinya justru menjadi rentan tergeser lantaran bersinggungan dengan kepentingan kelompok berkuasa.

Sistem ini kerap kali membiarkan penyimpangan ekonomi berlangsung selama memberikan keuntungan pragmatis bagi lingkaran elite. Hukum buatan manusia yang sejatinya ditujukan untuk menegakkan keadilan akhirnya rentan diabaikan atau dikompromikan apabila berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi segelintir pihak.

Kepemimpinan Amanah dalam Islam

Kondisi ini bertolak belakang dengan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan amanah yang wajib dijalankan sesuai ketentuan Allah ﷻ, bukan komoditas politik untuk menguntungkan kelompok tertentu.

Rasulullah ﷺ mengingatkan akibat buruk dari kepemimpinan yang culas dan salah urus:

إِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُخَحَاءَكُمْ ، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ ، فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا ، وَإِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ ، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

“Apabila pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang terbaik di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang dermawan, dan urusan-urusan kalian diputuskan secara musyawarah di antara kalian, maka permukaan bumi lebih baik bagi kalian daripada perutnya. Namun apabila pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang terburuk di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang kikir, dan urusan-urusan kalian diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka perut bumi lebih baik bagi kalian daripada permukaannya.” (HR. At-Thabrani).

Dalam tatanan Islam, segala bentuk penggelapan harta, kejahatan ekonomi, dan perampasan hak publik dikategorikan sebagai tindakan batil yang diharamkan secara tegas.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Seorang pemimpin dalam Islam dilarang keras melindungi pelaku kejahatan atau memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan haram. Setiap penguasa memikul tanggung jawab penuh di hadapan Allah ﷻ atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya.

Keadilan Hakiki Melalui Syariat

Selama tatanan kehidupan masih diatur oleh sistem sekuler yang memberi ruang bagi praktik kecurangan ekonomi dan kompromi politik, ketidakadilan akan terus berulang.

Penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai Khilafah menjadi satu-satunya sarana untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil, kejahatan ekonomi ditindak tegas tanpa pandang bulu, dan hak-hak rakyat terlindungi sepenuhnya.

Allah ﷻ berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan keadilan agar manusia dapat menegakkan keadilan.” (QS. Al-Hadid [57]: 25).

Wallahu a'lam bish-shawab.

PENCOPOTAN MENDADAK: BUKTI SISTEM DEMOKRASI TAK MELINDUNGI RAKYAT

2026-10-01T08:20:47.381+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Pada Senin, 14 September 2026, publik dikejutkan oleh keputusan pencopotan mendadak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat tengah memaparkan strategi anggaran negara dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, ia menerima telepon dari Istana Kepresidenan yang menandai berakhirnya masa jabatannya. Tanpa peringatan maupun penjelasan transparan kepada publik, dalam hitungan jam posisinya langsung digantikan oleh wakilnya, Suahasil Nazara. Menjabat hanya selama satu tahun enam hari, dinamika pergantian Purbaya menyingkap betapa rapuhnya tatanan kepemimpinan dalam tatanan politik yang tidak berlandaskan syariat Islam (Kompas, 14/9/2026).

Keputusan perombakan (reshuffle) yang secara tiba-tiba ini menyisakan banyak pertanyaan publik. Mengapa pejabat yang memegang kewenangan krusial dalam pengelolaan keuangan negara mendadak diberhentikan di tengah tugasnya? Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari isu dinamika internal kementerian, kritik terhadap arah kebijakan fiskal, gaya komunikasi publik, hingga ketegangan dengan pemerintah daerah terkait pemotongan serta penundaan penyaluran dana transfer daerah. Keputusan sepihak dalam pergantian pejabat strategis negara memperlihatkan betapa arah kebijakan nasional sangat bergantung pada kompromi elite dan kehendak subjektif penguasa, bukan pada mekanisme hukum yang transparan dan mengikat.

Pragmatisme Politik dalam Tatanan Sekuler

Kondisi ini menegaskan kelemahan mendasar tatanan sekuler-kapitalistik. Dalam sistem ini, standar kepemimpinan dan aturan tata negara dapat bergeser sewaktu-waktu mengikuti konstelasi politik dan kepentingan pragmatis kelompok berkuasa.

Tidak ada tolok ukur yang baku dan objektif dalam mengukur integritas maupun kinerja pejabat publik. Seorang pejabat yang hari ini disanjung dapat diberhentikan seketika tanpa akuntabilitas yang jelas kepada masyarakat. Rakyat akhirnya hanya menjadi penonton dalam proses pengambilalihan keputusan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kepemimpinan Berbasis Syariat dan Kepastian Hukum

Sangat berbeda dengan tatanan sekuler, Islam menetapkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan wahyu Allah ﷻ. Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan amanah (amanah ar-ri'ayah) yang dibatasi oleh ketentuan hukum syarak, bukan selera pribadi penguasa.

Rasulullah ﷺ mengingatkan pentingnya berpegang pada petunjuk agama dalam mengelola urusan publik:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

“Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah.” (HR. At-Thabrani).

Dalam tatanan Islam, pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara (mu'awin, wali, atau amil) diatur berdasarkan kriteria syar'i yang jelas, seperti kapabilitas (kafa'ah), ketakwaan, kejujuran, dan keadilan. Penguasa tidak dapat memberhentikan pejabat secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan syar'i atau atas dasar perbedaan kepentingan politik pragmatis belaka.

Kembali pada Ketentuan Pencipta

Selama tata kelola negara masih bersandar pada sistem demokrasi-sekuler yang serba tidak pasti, ketidakstabilan kebijakan dan pergeseran kepemimpinan yang sarat kompromi politik akan terus berulang.

Oleh karena itu, pengembalian tata kehidupan bernegara pada sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai Khilafah menjadi kebutuhan mendasar agar urusan rakyat diatur dengan aturan yang tetap, adil, dan diridai Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

“Menerapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia adalah Pemberi keputusan yang paling baik.” (QS. Al-An'am [6]: 57).

Wallahu a'lam bish-shawab.

1.415 SISWA KERACUNAN MBG: KETIKA RAKYAT MENJADI KORBAN SISTEM YANG TAK BERTANGGUNG JAWAB

2026-10-01T08:08:22.651+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Sebanyak 1.415 siswa di Jawa Tengah diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini melanda puluhan sekolah di Kabupaten Rembang, Blora, dan Pati. Puluhan siswa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan lantaran mengeluhkan sakit perut parah, mual, dan muntah. Program yang sejatinya digadang-gadang untuk menyehatkan generasi muda justru berujung ancaman nyata bagi keselamatan jiwa mereka.

Yang kian memprihatinkan adalah sikap birokrasi penanggung jawab. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, selaku Ketua Satgas Percepatan MBG daerah, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau memberikan sanksi tegas kepada dapur MBG maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar keselamatan (Kompas, 9/9/2026). Ia menyebut kewenangan penindakan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Satgas daerah hanya bertugas memantau dan melaporkan. Di hadapan bahaya yang menimpa ribuan anak, struktur pemerintahan daerah tampak tak berdaya akibat sekat pembagian kewenangan yang kaku.

Karut-Marut Birokrasi dan Logika Kapitalistik

Peristiwa ini menyingkap kerapuhan tatanan sekuler-kapitalistik dalam mengelola pelayanan publik. Ketika pengelolaan program vital seperti pemenuhan gizi anak ditata dengan logika efisiensi materi dan birokrasi yang berbelit-belit, aspek keselamatan rakyat kerap kali terabaikan. Terjadi Saling lempar tanggung jawab antara pelaksana di lapangan dengan pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Pemerintah daerah yang menyaksikan kelemahan pengelolaan di depan mata merasa tidak memiliki wewenang menindak, sementara otoritas pusat berjarak jauh dari lokasi kejadian. Di satu sisi, anggaran besar dialokasikan untuk operasional dan insentif petugas SPPG, tetapi di sisi lain, jaminan higiene, sanitasi, dan kelayakan makanan bagi anak-anak sekolah gagal dipastikan secara memadai. Tanpa adanya mekanisme sanksi yang cepat dan berefek jera, kelalaian serupa berpotensi terus berulang di berbagai daerah.

Paradigma Pelayanan dan Perlindungan Jiwa dalam Islam

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Dalam syariat Islam, negara bertindak sebagai pengurus (raa'in) yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kebutuhan dasar rakyat, termasuk jaminan makanan yang halal, bersih, dan aman.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Atas dasar nilai tersebut, setiap makanan yang disajikan untuk masyarakat wajib terjamin kualitas dan keamanannya. Jika terjadi kelalaian yang membahayakan jiwa, hukum Islam menetapkan sanksi tegas tanpa alasan benturan kewenangan administrasi, karena pemimpin memikul tanggung jawab penuh di dunia dan akhirat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesatuan Kewenangan untuk Kemaslahatan Umat

Dalam tatanan Daulah Islam (Khilafah), struktur kepemimpinan bersifat menyatu dalam menjamin keadilan dan keselamatan umum. Penguasa memiliki kewenangan langsung untuk menindak tegas setiap bentuk kelalaian yang mengancam jiwa warga negara. Perlindungan jiwa (hifzh an-nafs) merupakan salah satu maqashid syariah utama yang tidak boleh dikompromikan.

Allah ﷻ berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 32).

Penyelesaian tuntas atas karut-marut pelayanan publik hanya dapat terwujud dengan mengembalikan tata kelola kehidupan pada aturan Allah ﷻ. Hanya melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah), setiap kebijakan berorientasi murni pada kemaslahatan rakyat, bukan akumulasi materi, sehingga setiap anak bangsa tumbuh dalam jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang diridai Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KARNAVAL ATAU RITUAL? KETIKA SIMBOL SYIRIK DIJADIKAN HIBURAN

2026-10-01T07:52:01.822+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Kamis, 10 September 2026, menjadi sorotan masyarakat luas. Dalam parade karnaval tersebut, sekelompok peserta tampak mengenakan topeng tengkorak dan jubah putih seraya membawa seekor kambing hidup. Kambing itu kemudian ditampilkan seolah-olah disembelih di atas peti mati putih yang dihiasi simbol-simbol berbau okultisme (Kilat, 13/9/2026).

Pihak penyelenggara menyampaikan klarifikasi bahwa adegan tersebut hanyalah bagian dari sandiwara seni. Kambing hidup tidak benar-benar disembelih, melainkan disembunyikan di dalam peti mati, sedangkan kepala kambing yang bersimbah darah dibeli dari pasar dan dicat merah agar terlihat menyerupai aslinya. Namun, klarifikasi tersebut tidak meredam keresahan publik. Apa pun dalih di baliknya, visualisasi dan simbol yang ditampilkan sangat identik dengan ekspresi ritual satanic dan paganisme yang bertentangan dengan prinsip akidah Islam.

Invasi Pemikiran di Balik Industri Hiburan

Fenomena ini bukan sekadar persoalan seni atau hiburan rakyat belaka. Peristiwa ini menjadi bukti bagaimana sistem sekuler-kapitalistik membiarkan, bahkan menormalisasi, penampilan simbol-simbol yang merusak akidah di ruang publik. Lebih dari itu, pertunjukan semacam ini mengindikasikan derasnya pergeseran pemikiran yang menyusup ke tengah kehidupan kaum Muslimin melalui hiburan, tontonan, gaya busana, hingga kebudayaan, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan Islam perlahan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Dua ideologi besar di luar Islam terus menginvasi pemikiran umat Islam. Pertama, ideologi kapitalisme yang berlandaskan akidah sekularisme (yakni memisahkan agama dari kehidupan, menjadikan rasionalitas manusia sebagai tolok ukur tunggal, dan mengutamakan keuntungan materi di atas segalanya. Kedua, ideologi komunisme yang berlandaskan pandangan materialisme atheistik) menolak keberadaan Sang Pencipta dan mengabaikan nilai-nilai keagamaan.

Pertarungan pemikiran (ghazwul fikr) ini berlangsung secara masif. Melalui ranah pendidikan, tontonan, tren gaya hidup, hingga hiburan karnaval, nilai-nilai asing dimasukkan agar kaum Muslimin makin menjauh dari pemahaman Islam yang kaffah. Tujuannya adalah mencegah kesadaran dan kebangkitan ideologis umat. Ketika umat kehilangan pijakan syariatnya, mereka menjadi rentan terombang-ambing dan kehilangan jati dirinya sebagai khairu ummah.

Penjagaan Akidah dalam Tatanan Islam

Sangat berbeda dengan tatanan sekuler yang serbabebas, dalam sistem Islam seluruh ekspresi seni dan hiburan wajib tunduk pada bingkai akidah dan hukum syarak. Negara berkewajiban menjaga murninya pemikiran dan ketauhidan masyarakat. Negara tidak akan mengizinkan penampilan atau tontonan berbau syirik, mistisisme, maupun kebudayaan destruktif dipertontonkan di hadapan publik, karena dampaknya dapat mengikis kesadaran tauhid generasi secara sistematis.

Islam diturunkan sebagai petunjuk dan penjaga bagi seluruh tata kehidupan manusia, termasuk dalam aspek kebudayaan dan hiburan.

Allah ﷻ berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl [16]: 89).

Hanya dengan penerapannya secara menyeluruh (kaffah) dalam institusi negara (Khilafah), kemurnian akidah umat dan lingkungan sosial dapat terjaga dari berbagai pemikiran serta kebudayaan merusak, sehingga masyarakat dapat hidup dalam naungan kebenaran yang diridai Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

TIGA PEGAWAI DINAS PERTANIAN TEWAS: BUKTI KEGAGALAN SISTEM MELINDUNGI RAKYAT

2026-10-01T07:33:50.349+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Tiga orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Muliama, Papua Pegunungan, meninggal dunia usai ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Rabu, 9 September 2026. Ketiganya ditembak dalam perjalanan kembali ke Wamena setelah memberikan bantuan ternak, mengecek lahan cetak sawah, serta memberikan penyuluhan peternakan, sebuah tugas pelayanan masyarakat. Di tengah perjalanan, kendaraan mereka dihadang, para korban diminta turun, digiring ke belakang kendaraan, lalu ditembak. Korban berinisial WM (24), AR (49) selaku Kepala Bidang Peternakan, dan AAM (35) tewas di lokasi kejadian.

Pelaku juga sempat mengambil ponsel salah satu korban dan melakukan panggilan video kepada pihak keluarga korban (CNN, 12/9/2026).

Tragedi ini merupakan bagian dari deretan peristiwa yang menunjukkan lemahnya jaminan keamanan bagi warga negara. Di bawah tatanan sekuler-kapitalistik, fungsi pelayanan publik dan perlindungan jiwa sering kali dikesampingkan oleh dominasi kepentingan pragmatis. Hukum buatan manusia terbukti lambat dan tidak tegas dalam memutus rantai kejahatan. Dua orang yang teridentifikasi dalam panggilan video tersebut (PN dan KT) ternyata telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas berbagai aksi kekerasan sebelumnya, termasuk penembakan warga sipil hingga penyanderaan pilot Susi Air. Bebasnya para pelaku selama bertahun-tahun mencerminkan kerapuhan sistem hukum yang ada.

Jaminan Keamanan Jiwa dalam Paradigma Islam

Sangat berbeda dengan sistem sekuler, Islam menempatkan perlindungan jiwa (hifzh an-nafs) sebagai kewajiban mutlak negara yang tidak dapat ditawar. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh menelantarkan saudaranya atau menyerahkannya pada kebinasaan. Dalam pandangan Islam, menghilangkan satu jiwa manusia tanpa hak merupakan kejahatan luar biasa.

Allah ﷻ berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 32).

Untuk menjamin keadilan dan memberikan efek jera (zawajir), Islam menetapkan sanksi tegas berupa hukum qishash bagi pelaku pembunuhan sengaja, yaitu pembalasan nyawa dibalas nyawa. Namun, jika keluarga korban memberikan maaf, sanksi dialihkan menjadi pembayaran diyat (denda pengganti nyawa) yang wajib diserahkan kepada ahli waris korban.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang membunuh) membayar diyat kepadanya dengan cara yang baik pula.” (QS. Al-Baqarah [2]: 178).

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

إِنَّ العَمْدَ قَوَدٌ

“Sesungguhnya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja diancam dengan hukuman qishash.” (HR. Abu Dawud).

Ketegasan Hukum untuk Keadilan Hakiki

Sistem sanksi dalam Islam tidak memihak pada status, jabatan, atau kekayaan. Hukum qishash dan diyat ditegakkan untuk menjaga kehormatan serta jiwa rakyat, sekaligus menciptakan efek jera yang nyata agar tindakan serupa tidak berulang. Di bawah naungan Daulah Islam (Khilafah), jaminan keamanan negara dijalankan secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan.

Selama penataan hukum dan keamanan masih bergantung pada regulasi buatan manusia yang sarat kepentingan pragmatis, ancaman terhadap keselamatan rakyat akan terus berulang. Keamanan dan keadilan sejati hanya akan terwujud secara tuntas saat syariat Islam diterapkan secara menyeluruh (kaffah) dalam tatanan kehidupan bernegara.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MENOLAK FITRAH, MELAHIRKAN KERUSAKAN: SYARIAT ADALAH JAWABAN

2026-10-01T06:44:46.291+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Seorang biksu senior sekaligus mantan kepala biara Wat Phutthaisawan di Ayutthaya, Thailand, bernama Phra Wachirayan Wi (66 tahun), ditangkap kepolisian setempat atas dugaan penggelapan dana kuil sebesar US$2,8 juta atau sekitar Rp49,2 miliar. Kasus ini kian mengguncang publik ketika rekaman CCTV mengungkap dugaan hubungan seksual terlarang antara sang biksu dengan seorang wanita bernama Aey Punyavee (49 tahun), yang juga diduga membantu menyembunyikan aliran dana tersebut (Detik, 11/9/2026).

Skandal ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Peristiwa ini menyingkap kebenaran mendasar mengenai fitrah manusia dan bagaimana Islam secara sempurna mengelolanya. Fitrah yang Allah ﷻ tanamkan dalam diri manusia (seperti dorongan berkasih sayang, kebutuhan biologis, keinginan memiliki harta, dan dorongan berkeluarga) merupakan naluri (gharizah) yang tidak dapat dihapuskan, dipendam, atau diabaikan. Naluri tersebut akan selalu ada sebagai bagian utuh dari kemanusiaan.

Namun, beberapa doktrin ajaran non-Islam mengajarkan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang harus menjauhi keduniaan secara ekstrem, termasuk melarang pernikahan dan menekan seluruh potensi naluri manusiawi. Padahal, menyalahi kodrat dan dorongan alamiah manusia merupakan hal yang mustahil dapat dijalankan secara konsisten. Akibatnya, penekanan yang dipaksakan tersebut meledak menjadi bentuk penyimpangan, kemaksiatan, kebohongan, dan kerusakan, sebagaimana yang tampak nyata dalam skandal ini.

Islam Mengatur Fitrah, Bukan Memenangjarakannya

Sangat berbeda dengan ajaran lain, Islam tidak pernah memerangi fitrah manusia, melainkan menyatukan dan mengaturnya secara proporsional. Kebutuhan biologis dan kasih sayang tidak dilarang, melainkan disalurkan melalui ikatan pernikahan yang sah. Dalam syariat Islam, hubungan suami-istri yang sah bukanlah penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, melainkan sarana meraih rahmat, keberkahan, dan ketenangan jiwa.

Allah ﷻ berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Begitu pula dalam mengelola harta dan menjalankan amanah. Seorang Muslim dididik dengan akidah dan keimanan yang kokoh bahwa setiap perbuatan, sekecil apa pun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ di akhirat kelak.

Di dunia, Islam menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi tindakan kejahatan harta seperti pencurian dan penggelapan guna menjaga kepemilikan. Hukuman ini bukan bentuk kekejaman, melainkan tindakan pencegahan (zawajir) yang memberikan efek jera nyata bagi pelaku maupun masyarakat luas. Di akhirat, ancaman dosa dan siksa yang jauh lebih berat menanti siapa saja yang mengkhianati amanah.

Kegagalan Aturan Manusia dan Kepastian Syariat

Inilah bukti kesempurnaan Islam. Hukum Islam bersumber langsung dari Allah ﷻ Pencipta manusia yang paling mengetahui kebaikan bagi makhluk-Nya. Hal ini berbanding terbalik dengan hukum dan doktrin buatan manusia yang tidak pernah mampu menyelesaikan problematika kehidupan secara tuntas.

Manusia adalah makhluk yang lemah, terbatas, dan cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu serta kepentingan. Oleh karena itu, aturan yang lahir dari pemikiran manusia pasti memiliki cela. Bencana korupsi, penggelapan uang, dan pelanggaran moral yang terus berulang (bahkan dilakukan oleh figures yang dianggap sebagai teladan spiritual) menjadi bukti telanjang bahwa sistem buatan manusia gagal memberikan keadilan dan ketenangan yang hakiki.

Jika akal digunakan untuk berpikir secara mendalam dan mengaitkan setiap fakta dengan akidah yang lurus, tampak jelas bahwa Islam adalah satu-satunya tata kehidupan yang shahih dari Allah ﷻ Sang Pencipta sekaligus Pengatur alam semesta.

Ketika umat Islam menerapkan seluruh syariat Allah ﷻ secara menyeluruh (kaffah) dalam seluruh aspek kehidupan (mulai dari keluarga, masyarakat, ekonomi, hingga tata hukum negara dalam bingkai Khilafah) keseimbangan, keadilan, dan kesempurnaan hidup baru dapat terwujud secara nyata. Sistem yang memerangi fitrah pasti berakhir dengan kegagalan, sedangkan sistem yang mengarahkan fitrah sesuai petunjuk Pencipta adalah jalan lurus yang menyelamatkan.

Allah ﷻ berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum [30]: 30).

Wallahu a'lam bish-shawab.

POTRET BURAM TATA KELOLA PERTANAHAN

2026-09-30T08:42:59.356+07:00

Oleh: Tety Kurniawati

Aktivis Dakwah dan Penggiat Literasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 September 2026 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dugaan suap pengurusan dan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), di mana pihak swasta diduga diminta fee sebesar Rp2 miliar untuk membuka blokir tersebut hingga disepakati pembayaran senilai Rp1,5 miliar yang diserahkan melalui perantara (Kompas, 21/9/2026).

Sejak 15 September 2026, KPK telah menetapkan dan menahan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut. Tersangka utamanya meliputi Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan Adrianto Pitojo Adhi (ADR) selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, serta beberapa pihak lain berinisial ARF, FEZ, EW, dan MF yang diduga menjadi orang kepercayaan dan perantara yang dekat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Berdasarkan hasil kajian KPK, sektor pertanahan memiliki delapan titik rawan korupsi terkait layanan penerbitan sertifikat dan tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) akibat tingginya nilai ekonomi tanah. Titik rawan tersebut meliputi: rendahnya akses layanan langsung oleh masyarakat, ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan (Service Level Agreement/SLA), adanya biaya tambahan atau pungli di luar tarif resmi, belum diserahkannya berkas yang selesai kepada pemohon, lemahnya pengawasan proses penerbitan sertifikat, penyimpangan SOP dalam penerbitan HGU, belum adanya pemetaan yang jelas atas sertifikat HGU, serta minimnya pengawasan pengelolaan dan penerbitan HGU.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kerawanan tersebut diperparah oleh tingginya keterlambatan layanan dan pungli yang bisa mencapai 200 persen hingga 250 persen dari biaya resmi, terutama pada peralihan hak jual beli dan penerbitan HGU.

Kapitalisme Menyuburkan Korupsi dan Praktik Kapitalisasi Agraria

Potret buram tata kelola pertanahan di negeri ini terlihat jelas ketika korupsi sudah begitu menggurita. Pejabat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan agraria justru bertransformasi menjadi bagian dari mafia tanah itu sendiri, sehingga batas antara regulator dan pelanggar hukum menjadi kabur.

Kewenangan untuk melayani penerbitan sertifikat, membuka atau memblokir HGB dan HGU, hingga mengelola data pertanahan diperdagangkan demi kepentingan pribadi. Layanan sengaja diperlambat, dokumen dimanipulasi, dan pungutan liar dibiarkan tumbuh subur, sehingga praktik mafia tidak lagi datang dari luar, melainkan bersarang di dalam tubuh birokrasi.

Kondisi ini tidak terlepas dari cara pandang kapitalisme yang menempatkan tanah semata sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi. Tanah tidak lagi dipandang sebagai amanah dan sumber kehidupan bersama, melainkan sebagai barang yang bebas dimiliki oleh siapa saja yang memiliki modal dengan cara apa pun.

Ketika keuntungan materi menjadi satu-satunya tolok ukur, suap, pemalsuan data, dan pungli dianggap wajar sebagai ongkos transaksi untuk mengamankan aset. Di sinilah pejabat bersikap aji mumpung, menjadikan jabatan sebagai ladang untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Pada akhirnya, logika tersebut menstimulasi kepentingan para kapitalis untuk terus memperluas penguasaan tanah demi akumulasi modal. Tanah dibeli, ditimbun, dan dimonopoli bukan untuk dikelola demi kemaslahatan bersama, melainkan untuk dijual kembali dengan harga berlipat ganda.

Akibatnya, ketimpangan penguasaan tanah menjadi sangat ekstrem. Segelintir korporasi menguasai jutaan hektare lahan, sementara rakyat kecil kesulitan mendapatkan sepetak tanah. Bahkan tanah milik umum, seperti tanah negara dan tanah adat, dapat beralih kepemilikan menjadi milik pribadi melalui rekayasa perizinan dan sertifikasi.

Islam Mengatasi Problem Agraria

Dalam Islam, tata kelola pertanahan diatur dengan hukum yang adil untuk mencegah ketimpangan. Islam membagi kepemilikan tanah menjadi tiga kategori: milik individu, milik umum, dan milik negara. Tanah yang termasuk milik umum (seperti sumber air, padang rumput, dan tambang yang depositnya melimpah) sama sekali tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi, sehingga monopoli dapat dicegah secara mutlak. Bahkan untuk mencegah penelantaran, tanah yang dibiarkan kosong dan tidak produktif selama tiga tahun berturut-turut akan diambil alih oleh negara untuk diberikan kepada rakyat yang mampu mengelolanya.

Untuk menjalankan aturan ini, Islam mensyaratkan pejabat dan petugas pertanahan haruslah sosok yang amanah dan bertakwa. Amanah tersebut dibentuk melalui sistem pendidikan Islam yang bertujuan mencetak kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyah), yaitu pola pikir dan pola sikap yang selalu terikat pada syariat. Dengan ketakwaan ini, pejabat memandang jabatannya sebagai amanah dari Allah ﷻ yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, bukan sebagai peluang untuk memperkaya diri.

Jika tetap terjadi pelanggaran, Islam memiliki sistem sanksi yang tegas untuk memberantas korupsi. Pelaku kejahatan seperti suap, pungli, dan manipulasi data pertanahan akan dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh Khalifah atau qadhi (hakim) agar memberikan efek jera yang nyata.

Bobroknya tata kelola pertanahan hari ini (mulai dari pungli sertifikat hingga monopoli jutaan hektare lahan oleh segelintir korporasi) bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan buah dari penerapan sistem kapitalisme.

Selama tanah diatur dengan aturan buatan manusia yang berorientasi pada keuntungan materi, korupsi, mafia, dan ketimpangan akan terus berulang meski berganti pejabat maupun regulasi. Oleh karena itu, penerapakan aturan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara menjadi keniscayaan yang mendesak. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah institusi Khilafah, pengelolaan agraria akan kembali pada tujuan hakikinya untuk kemaslahatan umat, terbebas dari korupsi, monopoli, dan kapitalisasi agraria.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KULIAH GRATIS DARI UANG KORUPSI: SOLUSI ATAU ILUSI ELEKTORAL?

2026-09-30T08:15:19.649+07:00

Oleh: Sajidah

Penulis Lepas

Untuk apa dijanjikan kuliah gratis jika sistem pendidikannya sendiri masih dibiarkan komersial dan menyusahkan rakyat?

Inilah ironi pahit yang terjadi di dunia pendidikan tinggi hari ini. Di satu sisi negara berwacana menggratiskan kuliah, tetapi di sisi lain kampus dibiarkan bertransformasi menjadi mesin pencari uang. Jika program gratis tersebut hanya menggeser pihak penanggung beban biaya sementara logika bisnis kampus tetap berjalan, lantas di mana fungsi hakiki negara sebagai pengurus (ra'in) yang menjamin pendidikan rakyat?

Secara faktual, Presiden Prabowo merencanakan pembebasan biaya pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi negeri (PTN) secara bertahap. Instruksi resmi ini disampaikan melalui laman Sekretariat Negara agar skema kuliah gratis di PTN disiapkan secepatnya (Setneg, 23/9/2026).

Hal yang mengejutkan, Presiden juga menyebut dana hasil sitaan aset korupsi sebagai salah satu opsi sumber pembiayaan kuliah gratis tersebut, dengan alokasi anggaran yang disebut-sebut disiapkan mencapai Rp824 triliun (Kompas, 24/9/2026).

Sontak wacana ini memantik keraguan publik. Sejumlah pengamat menilai program kuliah gratis memang memungkinkan, tetapi penerapannya sangat bergantung pada kapasitas dan fleksibilitas fiskal negara. Artinya, program ini dapat berjalan selama kondisi APBN kuat, dan sewaktu-waktu dapat terhenti ketika kondisi fiskal tertekan.

Kenyataan yang lebih memprihatinkan, rencana ini muncul di tengah tren menurunnya subsidi negara untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) selama satu dekade terakhir. Kebijakan ini mendorong kampus PTN-BH bergerak otonom dan mandiri mencari pundi-pundi pendapatan sendiri, yang berujung pada melonjaknya tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) (BBC, 26/9/2026).

Gratis yang Tidak Menghapus Komersialisasi: Potret Negara Sekuler

Akar masalah dari tingginya biaya pendidikan tinggi bukan semata-mata pada ketersediaan nominal anggaran, melainkan pada paradigma sekuler-kapitalistik yang diadopsi dalam penataan sistem pendidikan nasional.

Tingginya beban biaya kuliah dipicu oleh penetapan status PTN-BH. Kampus dituntut mandiri secara finansial melalui pembebanan UKT yang tinggi, kemitraan komersial dengan industri, hingga penyewaan aset lembaga. Penggratisan kuliah tanpa merombak status PTN-BH tidak otomatis menghapus komersialisasi pendidikan. Yang berubah hanyalah pihak pembayar (negara menggantikan posisi mahasiswa melalui talangan APBN) tanpa menghentikan mekanisme komersialisasi di internal kampus.

Inilah potret tata kelola dalam sistem sekuler. Peran negara sebagai pengurus (ra'in) tidak berjalan secara otentik. Pendidikan dipandang bukan sebagai hak publik yang wajib dijamin penuh, melainkan sebagai komoditas jasa yang harus dibeli. Kebijakan publik pun menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi kemampuan fiskal tahunan dan dinamika politik elektoral.

Gagasan pembiayaan berbasis uang sitaan korupsi juga mencerminkan rapuhnya perencanaan jangka panjang. Pendapatan dari penyelamatan aset korupsi bersifat tidak pasti dan tidak berkelanjutan (unsustainable). Bagaimana mungkin pemenuhan hak dasar rakyat yang bersifat permanen digantungkan pada sumber penerimaan negara yang fluktuatif?

Pendidikan Gratis dan Fungsi Negara dalam Islam

Islam memandang pendidikan melalui paradigma yang fundamentally berbeda dan berorientasi pada kemaslahatan hakiki. Dalam Islam, pendidikan adalah kewajiban negara yang wajib disediakan secara gratis bagi seluruh warga negara tanpa mensyaratkan kriteria kondisi fiskal tahunan.

Negara haram membiarkan warganya terhalang memperoleh pendidikan hanya karena ketidakmampuan finansial. Hak atas pendidikan merupakan pelayanan publik mutlak yang wajib dipenuhi oleh penguasa.

Islam mewajibkan penguasa menjalankan fungsi pelayanan (ri'ayah) secara totalitas. Seorang pemimpin adalah ra'in yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kondisi rakyatnya, termasuk dalam memastikan keterjangkauan dan kualitas pendidikan.

Fungsi ini dapat terealisasi secara optimal ketika sistem ekonomi Islam diterapkan secara kaffah.

Dalam tatanan Islam, pembiayaan pendidikan ditopang oleh sistem keuangan negara (Baitul Maal) yang mandiri dan kokoh. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam serta Imam Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, Baitul Maal memiliki pos-pos penerimaan tetap yang bersumber dari fai', kharaj, jizyah, serta hasil pengelolaan kepemilikan umum seperti tambang, minyak, gas, dan hutan.

Dengan basis finansial yang kokoh ini, negara memiliki kemampuan independen untuk membiayai pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tanpa bergantung pada utang luar negeri maupun dana insidental sitaan korupsi.

Sejarah mencatat, pada masa Kekhilafahan Islam, negara mendirikan institusi pendidikan dan perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang menyediakan fasilitas belajar secara gratis, lengkap dengan beasiswa dan asrama bagi para penuntut ilmu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA, para pengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan digaji secara memadai langsung dari kas negara.

Allah ﷻ berfirman:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah [58]: 11).

Ayat ini menegaskan penghormatan Islam yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Negara yang memuliakan ilmu tidak akan membiarkan rakyatnya terhalang menuntut ilmu akibat kendala biaya.

Menuju Pemenuhan Hak Pendidikan yang Hakiki

Krisis mahalnya biaya pendidikan tinggi tidak akan terurai secara tuntas hanya melalui pemanfaatan dana sitaan korupsi. Permasalahan mendasarnya terletak pada tata kelola komersial yang diadopsi. Selama status otonomi kampus PTN-BH dan paradigma kapitalistik tetap dipertahankan, pembebasan biaya kuliah hanya akan bersifat sementara (seasonal), sementara komersialisasi pendidikan tetap berlangsung secara permanen.

Pendidikan yang adil dan bermartabat membutuhkan transformasi sistemik yang menempatkan negara kembali pada fungsi aslinya sebagai ra'in. Yakni melalui penerapan sistem kepemimpinan Islam (Khilafah) sebagai metode (thariqah) penerapan syariat secara kaffah yang diperjuangkan bersama partai politik ideologis, guna menjamin hak pendidikan gratis secara nyata, merata, dan berkelanjutan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

JIKA PENJARA SAJA BISA DIBELI, MASIH ADAKAH KEADILAN DI NEGERI INI?

2026-09-30T07:51:15.314+07:00

Oleh: Rislia

Penulis Lepas

Prinsip keadilan kembali dipertontonkan secara telanjang di negeri ini, bukan di ruang persidangan, melainkan di balik tembok lembaga pemasyarakatan. Ombudsman RI menemukan deretan fasilitas mewah dalam bangunan petak menyerupai vila mini di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Bogor, saat menggelar inspeksi mendadak (CNN Indonesia, 24/9/2026).

Temuan tersebut sangat mencengangkan. Vila mini tersebut dilengkapi dengan televisi berlayar lebar, pendingin ruangan (AC), alat fitnes, area mini golf, bahkan botol minuman keras yang ditemukan di atas unit AC.

Skandal ini langsung memantik rapat gabungan DPR RI, Ombudsman, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (CNN Indonesia, 28/9/2026). Pemerintah mendesak keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi mendalam (Kompas, 25/9/2026). Mirisnya, saat pemeriksaan internal dilakukan, sebagian fasilitas mewah tersebut dilaporkan mendadak hilang hingga berujung pada pencopotan lima pejabat lapas, termasuk Kepala Lapas (RCTI+, 27/9/2026).

Langkah cepat Ombudsman dan DPR RI dalam membongkar kasus ini tentu patut diapresiasi. Pimpinan MPR RI pun secara tegas menyatakan bahwa penghuni lapas tidak sepantasnya memperoleh keistimewaan fasilitas mewah (Liputan 6, 27/9/2026). Namun di sisi lain, publik menyadari bahwa praktik semacam ini bukanlah barang baru. Fasilitas istimewa bagi narapidana elitis telah lama menjadi rahasia umum dan berkembang menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.

Komersialisasi Hukum dalam Tatanan Sekuler

Penjara yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pemasyarakatan kini kehilangan efek jera. Narapidana berdasi dapat menikmati hidup nyaman layaknya di hotel berbintang, sementara narapidana miskin harus berdesakan di sel yang tidak layak. Dari celah inilah bisnis haram tumbuh subur, mulai dari sewa kamar khusus, jual beli minuman keras, hingga peredaran narkoba.

Kondisi ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Hukuman dan kenyamanan fisik di dalam sel dapat diperjualbelikan dengan uang.

Akar masalah dari bobroknya sistem pemasyarakatan ini adalah paradigma kapitalisme-sekuler yang merusak sendi penegakan hukum. Institusi penjara tidak lagi dipandang sebagai sarana rehabilitasi moral, melainkan sebagai komoditas berorientasi bisnis. Selama hukum buatan manusia yang sarat kepentingan dijadikan pijakan dan materi ditempatkan di atas segala-galanya, keadilan akan selalu dapat ditawar dan diperjualbelikan.

Paradigma Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Islam

Islam memiliki paradigma yang sangat fundamental dan kontras dalam penegakan hukum. Sistem sanksi ('uqubat) dalam Islam dirancang bukan untuk memanjakan pelaku kejahatan, melainkan memiliki dua fungsi utama: sebagai jawabir (penebus dosa bagi pelaku di akhirat) dan zawajir (pencegah agar masyarakat takut melakukan kejahatan serupa).

Untuk menegakkan keadilan hakiki, Islam mensyaratkan aparat penegak hukum memiliki kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyyaha), bertakwa, amanah, dan adil. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam menegaskan bahwa tugas seorang qadhi (hakim) dan aparat hukum adalah menerapkan hukum Allah ﷻ secara adil tanpa pandang bulu, karena kedaulatan hukum (as-siyadah) berada di tangan syarak, bukan materi atau kekuasaan.

Penegakan hukum syariah bernilai ruhiyah dan menjamin keadilan yang mutlak karena bersumber dari Allah ﷻ Yang Mahaadil dan tidak dapat disuap. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

“Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang yang berkedudukan (elit) di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang yang lemah (rakyat biasa) mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Allah ﷻ juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...” (QS. An-Nisa' [4]: 135).

Ketika lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat penjeraan justru dapat disulap menjadi vila mewah yang dapat dibeli dengan uang, maka keadilan di negeri ini telah sirna dari ruang publik. Fakta ini menjadi bukti telanjang bahwa sistem sekuler telah gagal total melahirkan keadilan sosial. Keadilan sejati hanya akan terwujud ketika sistem sanksi Islam yang menjerakan dan adil diterapkan secara kaffah dalam naungan Khilafah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

BERTARUH NYAWA DI PENGUNGSIAN, DUKA DI BALIK BENCANA GEMPA

2026-09-29T10:21:54.191+07:00

Oleh: Nesti Arista

Pegiat Literasi Islam

Bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) menyisakan duka mendalam dan persoalan penanganan darurat yang krusial. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 94 pengungsi meninggal dunia di lokasi penampungan pascabencana. Angka ini amat memprihatinkan karena mencapai hampir dua kali lipat dari jumlah korban jiwa akibat dampak langsung guncangan gempa yang tercatat sebanyak 48 orang.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai insiden ini tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, besarnya angka kematian di pengungsian harus menjadi alarm keras dan bahan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelayanan serta perlindungan pengungsi (CNN Indonesia, 18/9/2026).

Mitigasi Buruk, Kesehatan Rakyat Terpuruk

Tingginya angka kematian di lokasi pengungsian tidak sekadar dipicu oleh kondisi fisik pengungsi sebelum bencana, melainkan cerminan dari terbatasnya kapasitas penanganan darurat di lapangan.

Fasilitas kesehatan darurat yang amat terbatas menyebabkan penanganan luka, dehidrasi, infeksi, serta kondisi medis kritis tidak dapat direspon secara cepat. Dalam situasi darurat kebencanaan, keterlambatan penanganan medis sangat berisiko memicu komplikasi fatal, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis bawaan.

Kondisi tersebut diperparah oleh paparan cuaca ekstrem. Terik matahari yang menyengat pada siang hari memicu dehidrasi berat dan kelelahan termal (heat exhaustion). Sebaliknya, penurunan suhu yang drastis pada malam hari makin memperburuk kondisi fisik pengungsi yang minim pakaian hangat, selimut, maupun tenda darurat yang layak.

Keterbatasan air bersih, fasilitas sanitasi yang buruk, minimnya pasokan makanan bergizi, keterbatasan obat-obatan, serta penampungan yang padat menjadi gumpalan masalah yang tidak kunjung terurai. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, pengungsian berubah menjadi episentrum penyebaran penyakit menular yang mengancam jiwa.

Sekularisme Gagal Melindungi Nyawa

Ketimpangan di mana jumlah korban meninggal di pengungsian jauh melampaui korban dampak langsung bencana menjadi bukti sahih adanya kegagalan sistemis dalam manajemen krisis. Respons yang lambat serta birokrasi yang kaku terbukti meningkatkan risiko keselamatan bagi para penyintas.

Sistem sekuler yang memisahkan agama dari tata kelola publik kerap memandang pelayanan kebencanaan sebatas tugas administratif prosedural. Akibatnya, pengurusan kebutuhan dasar, keselamatan jiwa, dan pemulihan pascabencana berjalan tidak optimal, meninggalkan masyarakat dalam kerentanan yang berkepanjangan.

Islam Mewujudkan Perlindungan Hakiki

Dalam tatanan Islam, negara berkewajiban mutlak untuk melindungi keselamatan jiwa (hifzh an-nafs) seluruh warga negara. Kesehatan dan keselamatan publik tidak dipandang sebagai barang dagangan atau beban anggaran, melainkan kebutuhan dasar yang wajib dijamin penuh oleh negara.

Negara bertindak sebagai penanggung jawab utama untuk memastikan setiap korban bencana memperoleh penanganan medis darurat, pengobatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak secara cuma-cuma dan cepat.

Islam menetapkan posisi penguasa sebagai ra'in (pengurus) sekaligus junnah (perisai) bagi rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Oleh sebab itu, ketika krisis atau bencana melanda, negara wajib hadir secara langsung dan maksimal di garis depan, bukan sekadar membagikan bantuan ala kadarnya atau menyerahkan urusan pemulihan kepada lembaga sosial swasta.

Dalam sistem kesehatan dan kebencanaan Islam, pembiayaan dialokasikan secara independen melalui kas negara (Baitul Maal). Pos pembiayaan ini didukung oleh sumber-sumber pendapatan syari yang kokoh seperti zakat, kharaj, jizyah, khumus, dan fai'.

Dengan dukungan dana publik tersebut, pelayanan kesehatan dan mitigasi bencana ditempatkan sebagai bentuk pelayanan kemaslahatan publik, bukan komoditas bisnis yang bergantung pada daya beli individu.

Wallahu a'lam bish-shawab.

BULLYING MARAK, NEGARA TAK BERGERAK, MAU GENERASI RUSAK?

2026-09-29T09:58:30.145+07:00

Oleh: Hafshah Zahidah

Penulis Lepas

Kasus perundungan (bullying) yang terus berulang di lingkungan pendidikan kembali menegaskan bahwa sekolah maupun pesantren belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak. Tiga santri di Lombok Tengah dilaporkan diduga menjadi korban pembakaran oleh seniornya, yang dipicu oleh praktik perundungan yang dibiarkan berlangsung sebelumnya. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa perundungan yang diabaikan dapat tereskalasi menjadi kekerasan fatal yang mengancam keselamatan jiwa (Kompas, 5/6/2026).

Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) mengonfirmasi skala persoalan ini secara lebih luas. Sebanyak 24 persen siswa Indonesia mengaku mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan, angka yang melampaui rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di kisaran 20 persen. Modusnya pun beragam: 15,2 persen siswa dijadikan bahan lelucon, 11,6 persen menjadi sasaran rumor buruk, 7 persen mengalami perundungan siber (cyberbullying), 5,6 persen mengalami kekerasan fisik seperti dipukul atau didorong, serta 3,2 persen mendapatkan ancaman.

Fenomena ini membuktikan bahwa bullying bukan sekadar kenakalan remaja atau lelucon biasa. Maraknya kasus ini menuntut evaluasi mendasar terhadap proses pembentukan karakter individu, kepekaan sosial masyarakat, serta keandalan sistem pendidikan dan perlindungan negara.

Akar Masalah: Sekularisme dan Kelumpuhan Kontrol Sosial

Dalam tatanan sistem sekuler, agama dipisahkan dari tata kelola kehidupan, sehingga akidah gagal difungsikan sebagai fondasi utama pembentukan kepribadian. Tanpa benteng keimanan yang kokoh, anak-anak tumbuh tanpa kendali internal (self-control) dalam mengekang dorongan berbuat aniaya. Padahal, Islam secara tegas melarang segala bentuk penghinaan dan perundungan.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka...” (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Ayat ini secara eksplisit melarang tindakan merendahkan dan mengintimidasi sesama. Seorang Muslim yang memahami syariat akan menyadari bahwa kebebasan bertindak dibatasi oleh hukum Allah ﷻ, sehingga tidak ada ruang untuk menyakiti orang lain.

Selain melemahkan benteng moral individu, tatanan sekuler-kapitalistik juga membentuk masyarakat yang individualistis dan permisif. Perundungan kerap dianggap sebatas urusan pribadi antara pelaku dan korban, sehingga warga sekitar cenderung bersikap apatis. Ketidakpedulian publik inilah yang memberi ruang bagi kezaliman untuk berulang tanpa hambatan sosial.

Padahal, Islam mewajibkan masyarakat untuk menjalankan kontrol sosial melalui mekanisme amar ma'ruf nahi munkar. Allah ﷻ berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali 'Imran [3]: 104).

Budaya ini menuntut masyarakat untuk tidak berdiam diri. Setiap indikasi kekerasan harus dihentikan sejak dini demi melindungi korban dan mengoreksi pelaku.

Kegagalan Sistemik dan Solusi Totalis Islam

Di sisi lain, sistem pendidikan sekuler lebih memprioritaskan capaian akademis dan angka statistik ketimbang pembentukan kepribadian Islam. Akibatnya, penanganan bullying bersifat reaktif (baru bertindak setelah timbul korban) tanpa mampu menyentuh akar penyebab masalah.

Islam menawarkan konstruksi yang menyeluruh melalui tiga pilar penopang:

Pembentukan Individu Bertakwa: Pendidikan berbasis akidah mendidik anak sejak dini agar memiliki ketakwaan yang melahirkan kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat.
Kontrol Masyarakat: Masyarakat difungsikan sebagai pengawas sosial yang peka melalui penegakan amar ma'ruf nahi munkar.
Penerapan Hukum oleh Negara: Negara bertanggung jawab penuh menjamin keamanan publik. Dalam sistem Islam, pendidikan berbasis akidah berjalan seiring dengan penegakan sistem sanksi ('uqubat) yang berfungsi sebagai pencegah kejahatan baru (zawajir) sekaligus penebus dosa bagi pelaku (jawabir).

Dalam fikih Islam, seseorang yang telah mencapai usia baligh dan berakal dianggap telah terkena beban taklif, sehingga wajib bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan kekerasan yang dilakukannya. Tidak ada pembiaran atas nama usia administrative semata jika kezaliman telah terjadi.

Persoalan bullying yang masif tidak akan selesai hanya dengan imbauan moral, deklarasi sekolah ramah anak, atau regulasi teknis di atas kertas. Diperlukan sinergi antara individu yang bertakwa, masyarakat yang peduli, serta negara yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam bingkai institusi Khilafah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MBG GAGAL, KETIKA PERUT RAKYAT JADI PROYEK BISNIS

2026-09-29T08:56:34.851+07:00

Oleh: Mafrukha

Aktivis Muslimah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi tumpuan harapan rakyat nyatanya menjelma menjadi mimpi buruk kesehatan publik. Hanya dalam rentang waktu 72 jam pada 1–3 September 2026, sekitar 2.000 orang dilaporkan mengalami keracunan masal di lima daerah berbeda. Kabupaten Sidoarjo mencatat 664-668 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam keracunan, sementara di Rembang sebanyak 750-777 orang, terdiri dari 725 siswa dan 25 guru keracunan usai mengonsumsi hidangan ayam yang dimasak sejak pukul 03.00 pagi dan baru dibagikan pada siang hari (RMOL, 7/9/2026).

Secara nasional, Kementerian Kesehatan mencatat 50.059 orang terdampak dalam 560 insiden keracunan yang tersebar di 36 provinsi per 2 September 2026. Angka fantastis ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan bukti telanjang atas kegagalan sistemis negara dalam melindungi keselamatan jiwa rakyatnya.

Ketika program yang bertujuan menyehatkan generasi justru merenggut kesehatan anak-anak, maka terdapat kesalahan mendasar pada fondasi pembentuknya. Menyalahkan ketidakpatuhan terhadap standard operating procedure (SOP) adalah bentuk pengalihan isu. Setiap kali gelombang keracunan terjadi, narasi pembelaan yang dilontarkan selalu seragam: pelanggaran SOP oleh petugas lapangan. Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan mengklaim bahwa 90 persen kasus dipicu oleh ketidakpatuhan di tingkat operasional.

Klaim ini terasa nyaman bagi penguasa karena berhasil menggeser beban pertanggungjawaban dari negara sebagai penanggung jawab utama ke dapur penyedia sebagai pelaksana teknis. Namun, logika ini rapuh. Tidak masuk akal jika pelanggaran SOP terjadi secara serentak, masif, dan berulang di berbagai daerah dari Rembang hingga Agam, dari Pulau Jawa hingga Sulawesi. Pola kegagalannya selalu identik: pengolahan bahan pangan terlalu awal, keterlambatan distribusi, serta penyimpanan yang tidak memenuhi standar higiene.

Jika satu atau dua dapur mengalami kesalahan, hal itu dapat dikategorikan sebagai kelalaian manusia (human error). Namun ketika ratusan dapur runtuh dengan pola kesalahan yang presisi sama, maka rancangan sistem itulah yang cacat. Ini bukan sekadar persoalan teknis dapur, melainkan kegagalan sistem yang sengaja dibiarkan sejak awal.

Kapitalisasi Pangan dan Kelumpuhan Pengawasan

Akar masalah utama dari Tragedi MBG adalah komersialisasi dan kapitalisasi kebutuhan dasar pangan. Program MBG dirancang dengan logika proyek bisnis, di mana negara menempatkan diri sekadar sebagai makelar. Fungsi pengolahan, belanja bahan baku, hingga rantai distribusi diserahkan kepada pihak swasta melalui skema kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketika urusan pemenuhan gizi anak-anak diserahkan pada mekanisme pasar, tiga konsekuensi berbahaya dipastikan terjadi:

Pertama, negara berubah fungsi menjadi perantara transaksi. Muncul praktik jual-beli lisensi titik lokasi SPPG bernilai ratusan juta rupiah, disertai skema bagi hasil (profit sharing) antara pemilik yayasan, investor pemodal, dan pelaksana teknis. Akibatnya, orientasi utama program bergeser dari pemenuhan gizi anak menjadi kalkulasi balik modal dan perburuan keuntungan.
Kedua, standar keamanan pangan dikorbankan. Demi menekan biaya produksi dan mengejar kuota harian, kualitas bahan makanan menjadi tumbal. Pembelian bahan baku dipangkas murah dan dapur dipaksa beroperasi melampaui kapasitas ideal, seperti mengolah daging ayam sejak dini hari demi mengejar jangkauan distribusi ke sepuluh sekolah berbeda. Persyaratan izin teknis, sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kerap diabaikan demi meloloskan pencairan dana.
Ketiga, kelumpuhan sistem pengawasan. Negara hanya hadir sebagai verifikator dokumen di atas kertas tanpa pengawasan fisik yang ketat di lapangan. Akibatnya, dapur-dapur SPPG yang beroperasi di kawasan pemukiman atau rumah pribadi tanpa standar sanitasi memadai tetap dapat lolos verifikasi karena yang dikejar adalah target kuantitas pencairan, bukan kelayakan fasilitas. Inilah wajah sejati tatanan kapitalistik: efisiensi biaya meniadakan keselamatan, dan keuntungan materi melampaui nilai nyawa manusia.

Restorasi Fungsi Negara dalam Perspektif Islam

Solusi atas krisis ini adalah mengembalikan fungsi hakiki negara sebagai pengurus dan pelayan rakyat (ra'in). Retorika evaluasi dan permohonan maaf formal tidak lagi memadai. Korban dan orang tua murid membutuhkan jaminan pasti bahwa makanan yang disajikan aman tanpa risiko perawatan darurat di Rumah Sakit.

Islam telah memberikan pedoman tata kelola yang jernih. Penguasa dalam Islam difungsikan sebagai ra'in yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Jaminan ketersediaan dan keamanan pangan merupakan kewajiban langsung negara yang tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme tender atau komersialisasi. Rekam jejak sejarah mencatat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab secara langsung mengelola pendistribusian gandum, minyak, dan bahan pangan pokok dari kas negara (Baitul Maal) pada masa paceklik. Beliau bahkan membangun jalur logistik khusus dan mengoptimalkan fungsi Wilayatul Hisbah (lembaga pengawas pasar dan standar publik) untuk memastikan kualitas serta keterjangkauan pangan rakyat.

Jika paradigma ini diterapkan dalam tata kelola modern, negara wajib membangun dan mengelola fasilitas dapur umum secara mandiri, merekrut serta mengaji juru masak profesional secara langsung, serta menjalankan pengawasan mutu secara ketat dari hulu hingga hilir. Dalam skema ini, tidak ada ruang bagi investor swasta, tidak ada skema bagi hasil, dan tidak ada kalkulasi untung-rugi. Pemenuhan gizi rakyat dijamin secara person per person sebagai hak dasar, bukan dihitung berdasarkan rata-rata statistik semata.

Selama bahan pangan pokok rakyat masih dipandang sebagai komoditas dagang dan proyek anggaran, maka instalasi gawat darurat (IGD) akan terus menjadi muara akhir dari kegagalan program MBG.

Sudah saatnya kita menyadari secara jujur bahwa program MBG gagal bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran, melainkan karena kesalahan mendasar pada paradigma pengelolaannya. Saatnya mengembalikan jaminan keselamatan dan pemenuhan pangan rakyat penuh ke tangan negara, bukan menyerahkannya kepada kalkulasi pasar.

Wallahu a'lam bish-shawab.

24 PERSEN SISWA INDONESIA ALAMI BULLYING: ADA YANG SALAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN

2026-09-28T07:46:00.000+07:00

Oleh: Ina Febri Anti, S.Pd.

Aktivis Muslimah

Hasil laporan Programme for International Student Assessment (PISA) mengungkap persoalan mendasar dan serius dalam lingkungan pendidikan Indonesia. Sebanyak 24 persen siswa Indonesia yang menjadi responden asesmen mengaku mengalami setidaknya satu bentuk perundungan (bullying) beberapa kali dalam sebulan. Angka ini berada di atas rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang sebesar 20 persen. Data ini menjadi alarm keras bahwa persoalan perundungan di sekolah bukan sekadar kenakalan individual antarsiswa, melainkan cerminan dari persoalan sistemis dalam lingkungan dan paradigma pendidikan kita (Detik, 9/9/2026).

Asesmen PISA melibatkan sekitar 760 ribu siswa dari 91 negara dan wilayah ekonomi, dengan Indonesia menyertakan 14.168 siswa dari 419 sekolah. Bentuk perundungan yang dialami siswa di Indonesia sangat beragam: 15,2 persen siswa menjadi bahan lelucon, 11,6 persen menjadi korban rumor buruk, 7 persen mengalami perundungan siber (cyberbullying), 5,6 persen pernah dipukul atau didorong, dan 3,2 persen mendapat ancaman fisik. Data ini mengonfirmasi bahwa bullying tidak hanya mewujud dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan verbal, sosial, dan digital.

Perundungan tidak berhenti pada intimidasi verbal atau fisik ringan, tetapi dalam banyak kasus berkembang menjadi kekerasan fatal yang merenggut nyawa. Tragedi yang menimpa tiga santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada November 2025 baru terungkap ke publik pada Juni 2026 setelah rekaman video salah satu korban tular secara luas. Dua santri mengalami luka bakar parah dan satu santri meninggal dunia. Menurut pihak keluarga dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, insiden memilukan tersebut diduga kuat dipicu oleh aksi balas dendam setelah para korban melaporkan praktik perundungan yang dilakukan senior mereka kepada pihak pesantren (Kompas, 5/6/2026).

Root Cause: Sekularisme dalam Sistem Pendidikan

Maraknya kasus perundungan tidak dapat dipandang sebatas perilaku buruk individu, melainkan berkaitan erat dengan sistem nilai yang membentuk kehidupan masyarakat. Penerapan sekularisme (yang memisahkan agama dari kehidupan publik) telah menjauhkan nilai-nilai Islam dari ranah individu, keluarga, dan sekolah. Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa benteng keimanan yang kokoh dan minim kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ. Ketika agama terpinggirkan dari pembentukan perilaku, kontrol diri serta dorongan untuk menghormati dan melindungi hak sesama menjadi melemah.

Sistem pendidikan berlandaskan sekularisme cenderung berorientasi pada capaian akademik dan kesiapan menghadapi pasar kerja ketimbang pembentukan kepribadian yang beriman dan berakhlak mulia. Keberhasilan pendidikan kerap diukur semata-mata dari nilai ujian, prestasi kompetisi, dan kecerdasan intelektual, sementara pembinaan moral dan agama tergeser ke pinggir. Anak tumbuh cerdas secara akademis, tetapi miskin pemahaman agama dan gagap menjadikan nilai keimanan sebagai pedoman hidup. Padahal, kecerdasan tanpa dasar keimanan membuat seseorang kehilangan filter moral dalam berpikir dan bertindak, sehingga abaikan aturan dan larangan Allah ﷻ.

Sikap Individualistis Masyarakat dan Tumpulnya Sanksi Hukum

Masyarakat yang terbentuk dalam tatanan sekuler-kapitalistik cenderung bersikap individualistis dan pragmatis, sehingga acuh terhadap masalah sosial di sekitarnya. Dalam atmosfer seperti ini, bullying kerap dianggap sebatas urusan pribadi antarsiswa yang tidak perlu dicampuri. Sikap "bukan urusan saya" atau "yang penting bukan keluarga saya" merebak ketika kekerasan terjadi. Akibatnya, tindakan perundungan mengalami normalisasi, sementara korban dibiarkan berjuang sendirian. Ketika masyarakat kehilangan keberanian dan kepedulian untuk mencegah kemungkaran, perilaku menyimpang makin subur karena pelaku tidak merasakan tekanan sosial yang berarti.

Di sisi lain, penanganan bullying oleh negara yang berlandaskan sekularisme-kapitalisme kerap membentur jalan buntu. Mekanisme perlindungan anak yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada pendekatan pembinaan dan pemulihan semata, khususnya ketika pelaku masih berstatus anak di bawah umur (di bawah 18 tahun). Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan kerap tumpul dan gagal memberikan efek jera (zawajir), baik bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Solusi Sistemis Perspektif Islam

Kondisi ini berbeda mendasar dengan sistem Islam yang menempatkan akidah sebagai fondasi utama dalam membina kepribadian individu, keluarga, dan masyarakat sejak dini. Anak tidak hanya didorong untuk meraih kecerdasan intelektual, tetapi juga dibina agar memiliki keimanan yang mantap serta paham akan hakikat pertanggungjawaban di akhirat. Ketakwaan menjadi kontrol internal (self-control) yang membimbing anak dalam berpikir, bersikap, dan berinteraksi, sekaligus menjadi benteng pencegah dari perilaku aniaya dan kekerasan.

Islam juga membangun masyarakat yang tanggap dan peduli melalui pilar amar ma'ruf nahi munkar. Setiap individu memiliki kewajiban moral untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika perundungan atau kekerasan terjadi, masyarakat tidak boleh berdiam diri, melainkan wajib bertindak aktif untuk melindungi korban, menghentikan kejahatan, dan mengarahkan pelaku agar tindakan serupa tidak berulang.

Secara sistemis, negara Khilafah akan menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam guna membentuk pola pikir (aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyyah) Islam pada setiap warga negara. Sementara itu, penegakan hukum melalui sistem sanksi ('uqubat) difungsikan sebagai pencegah tindak kejahatan baru (zawajir) sekaligus penebus dosa bagi pelaku di akhirat (jawabir).

Dalam fikih Islam, batas pertanggungjawaban hukum (taklif) tidak ditentukan oleh kriteria usia administratif semata, melainkan oleh status baligh dan berakal. Seseorang yang telah mencapai usia baligh dianggap telah terkena beban taklif, sehingga wajib bertanggung jawab secara penuh atas segala tindakan kejahatan atau kekerasan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan syariat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

DESIL DAN CARA ISLAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

2026-09-28T07:13:00.000+07:00

Oleh: Ririn Ekawati

Reporter

"Desil adalah pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan," pemaparan Ustazah Irma Hidayati, S.Pd. mengawali materi dalam majelis taklim KAISHA yang dilaksanakan di Probolinggo pada Ahad (20/9/2026).

"Mereka yang masuk desil 1–4 adalah yang berhak menerima bansos, desil 4–8 untuk mereka yang kelas menengah, dan desil 9–10 untuk mereka yang dianggap mampu. Kekacauan data, angka desil bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan yang jelas, data yang tercatat juga belum tentu mencerminkan kondisi nyata sebuah keluarga. Sementara status desil sangat menentukan terhadap bantuan sosial yang diterima," jelasnya.

Ia memaparkan, kategori miskin dalam sistem demokrasi berbeda dengan sistem Islam.

"Kategori miskin menurut Islam adalah saat kebutuhan primer seseorang tidak terpenuhi secara menyeluruh. Itu pun disertai dengan keadaan secara fakta dan nyata," terangnya.

Untuk menyejahterakan rakyat, lanjut Irma, negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam dengan membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum.

"Sehingga hasil dari pengelolaan ini akan masuk dalam Baitulmaal, yang akan digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan individu. Negara juga akan menyediakan lapangan kerja. Jika ada individu yang tidak mampu, maka akan ada kewajiban ahli waris dan kewajiban Baitulmaal yang akan menanggungnya," tambahnya.

Ia menegaskan, begitulah solusi Islam mengentaskan kemiskinan dan hal tersebut hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan Islam.

"Begitulah solusi Islam mengentaskan kemiskinan, dan ini hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan Islam," pungkasnya.

DARURAT BULLYING DI INDONESIA, ALARM BAGI DUNIA PENDIDIKAN

2026-09-27T07:10:34.627+07:00

Oleh: Yuni Umma Uwais

Penulis Lepas

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan bukan sekadar masalah kenakalan anak biasa. Ketika seorang siswa mengalami ejekan, penghinaan, pengucilan, penyebaran rumor, atau intimidasi "baik secara langsung di sekolah maupun melalui media digital (cyberbullying)" rasa aman dan kenyamanan mereka dalam belajar akan terganggu secara mendasar.

Oleh karena itu, meningkatnya kasus bullying harus menjadi bahan evaluasi kritis dan kolektif bagi keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah.

Data PISA menunjukkan bahwa 24 persen siswa di Indonesia melaporkan mengalami setidaknya satu bentuk bullying beberapa kali dalam sebulan atau lebih. Angka ini berada di atas rata-rata negara anggota OECD yang sebesar 20 persen. OECD juga mencatat bahwa prevalensi perundungan di Indonesia mengalami peningkatan dari periode PISA sebelumnya. Selain itu, sekitar 7 persen siswa di Indonesia melaporkan menjadi korban cyberbullying, yakni berupa penyebaran informasi pribadi yang mengganggu secara daring tanpa persetujuan, setidaknya beberapa kali dalam sebulan (Detik, 9/9/2026).

Laporan PISA menegaskan bahwa bullying berdampak langsung pada rasa aman, rasa memiliki (sense of belonging) terhadap sekolah, serta capaian prestasi akademik siswa. Secara terperinci, OECD mencatat sekitar 25 persen siswi dan 30 persen siswa laki-laki di Indonesia mengaku menjadi korban perundungan beberapa kali dalam kurun waktu satu bulan.

Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian nilai akademik semata. Siswa membutuhkan pembentukan akidah, adab, karakter, empati, rasa tanggung jawab, serta kemampuan untuk menghargai sesama manusia.

Perspektif Islam dalam Menangani Perundungan

Dalam pandangan Islam, perilaku merendahkan, mengejek, dan menyakiti sesama merupakan tindakan tercela yang haram untuk dilakukan. Pendidikan tidak sekadar bertujuan melahirkan siswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membina sosok yang berakhlak mulia serta memiliki kesadaran penuh bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ.

Islam menempatkan pendidikan akidah dan moral sebagai fondasi utama dalam pembentukan kepribadian (syakhsiyyah). Nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, saling menghormati, menjaga lisan, serta tidak merendahkan orang lain harus ditanamkan secara konsisten sejak usia dini.

Dalam hal ini, keluarga memegang peran sentral dalam membangun karakter dasar anak. Sementara itu, lembaga sekolah bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang aman serta memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan bullying yang jelas dan tegas.

Masyarakat pun perlu membangun budaya saling peduli, bukannya membiarkan tindakan perundungan dianggap sebagai sekadar candaan lumrah di kalangan remaja.

Tanggung Jawab Negara dan Solusi Sistemik

Syariat Islam memandang bahwa setiap jiwa wajib dilindungi dan hak dasar atas keamanan serta kesehatan jiwa-raga setiap individu harus dijamin oleh negara.

Dengan demikian, penyelesaian masalah bullying tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi atau hukuman setelah peristiwa terjadi. Islam mewajibkan penguasa untuk menjalankan fungsi pengurusan (ri'ayah) dan perlindungan (junnah) secara optimal dan sistematis.

Upaya pencegahan, pendidikan karakter berbasis akidah, pengawasan lingkungan sekolah, pendampingan korban, pembinaan pelaku, serta keterlibatan aktif keluarga harus berjalan beriringan. Syariat Islam tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan pendidikan yang konkret dan sistem perlindungan siswa yang efektif.

Oleh sebab itu, dibutuhkan negara yang menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah secara terpadu, sekaligus menindak tegas para pelaku melalui sistem sanksi ('uqubat) yang berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus dosa (jawabir). Dalam penegakan hukum Islam, tidak ada area abu-abu terkait usia legal pertanggungjawaban: setiap Muslim yang telah mencapai usia dewasa (baligh) wajib menanggung beban hukum (taklif) atas seluruh perbuatan yang dilakukannya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KETIKA KESELAMATAN WARGA DIHITUNG PAKAI KALKULATOR DISKON

2026-09-27T06:51:40.381+07:00

Oleh: Rislia

Penulis Lepas

Membaca angka anggaran bencana 2026, saya seperti melihat nyawa warga diberi label diskon di etalase fiskal. Pagu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam APBN 2026 hanya dialokasikan Rp491 miliar, anjlok drastis dari Rp1,4 triliun pada 2025. Padahal, realisasi belanja kebencanaan nasional rata-rata berada di kisaran Rp5 triliun per tahun (INA News, 16/9/2026).

Jika ditarik ke belakang, pada 2020 anggaran BNPB pernah menyentuh Rp11,78 triliun ketika menjadi gugus tugas penanganan pandemi (Kabar Bursa, 8/9/2026). Artinya, penurunan dari Rp11,78 triliun ke Rp491 miliar merupakan penyusutan ekstrem hingga 95,83 persen. Ruang fiskal untuk keselamatan warga tampak kian dikerdilkan.

Pemerintah berupaya menenangkan publik dengan dalih ketersediaan dana cadangan. Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa setiap tahun BNPB diberi alokasi cadangan Rp5 triliun dan masih terdapat Rp900 miliar dana siap pakai. Secara prosedur, anggaran akan ditambah jika BNPB mengajukan usulan baru. Sekilas narasi ini tampak menenangkan. Namun, logika penganggaran seperti ini menyimpan bahaya laten.

Pertama, inilah bentuk penghematan semu. Memangkas anggaran mitigasi prabencana demi efisiensi jangka pendek justru memicu kerugian ekonomi dan kemanusiaan yang jauh lebih besar saat bencana terjadi. Kerusakan infrastruktur, terhentinya roda produksi, kehancuran hunian, keterlambatan logistik, dan pembengkakan biaya rekonstruksi adalah konsekuensi logisnya. Negara menghemat ratusan miliar di atas kertas, tetapi merugi triliunan rupiah di lapangan.

Kedua, logika ini menjebak tata kelola bencana pada ketergantungan tanggap darurat. Anggaran baru dapat dicairkan setelah korban berjatuhan, rumah hanyut, dan kerugian meluas. Bahkan, dokumen resmi jalur evakuasi penanganan risiko megathrust untuk wilayah kritis seperti Jakarta belum tersedia secara matang. Padahal, kajian internasional merekomendasikan alokasi dana kebencanaan minimal 0,5–1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan, Jepang (yang sama-sama berada di kawasan Ring of Fire) mengalokasikan sekitar 13 miliar dolar AS per tahun khusus untuk investasi mitigasi. Sementara kita justru menurunkan anggaran hingga di bawah batas kewajaran.

Ketiga, dampak pemangkasan ini tidak pernah bersifat netral. Bencana senantiasa menghantam paling keras kelompok masyarakat miskin dan rentan, mereka yang bermukim di bantaran sungai, lereng rawan longsor, serta tidak memiliki bantalan tabungan. Ketika mitigasi dilemahkan, sistem peringatan dini (early warning system) minim maintenance, dan bantuan darurat terlambat, kelompok rentan inilah yang paling cepat terperosok ke dalam kemiskinan kronis. Di titik ini, anggaran bencana sejatinya adalah instrumen perlindungan sosial, bukan pos yang bisa didiskon demi efisiensi fiskal.

Evaluasi Objektif dan Batasan Dana Cadangan

Kita perlu menilai secara objektif. Keberadaan Dana Siap Pakai (DSP) Rp5 triliun beserta sisa cadangan Rp900 miliar memang patut dicatat sebagai instrumen penopang. Positifnya, negara masih memiliki instrumen cadangan likuiditas. Namun sisi krusialnya, tanpa transparansi prosedur pencairan, kecepatan respons operasional, audit pengadaan darurat, serta peta mitigasi yang presisi, cadangan tersebut rentan sekadar menjadi angka statis di lembaran berita. Rakyat membutuhkan jaminan keselamatan sebelum bencana menghantam, bukan sekadar janji kompensasi anggaran setelah kehancuran terjadi.

Paradigma Pengelolaan Bencana dalam Perspektif Islam

Di sinilah Islam memberikan konstruksi pemikiran yang jernih. Keselamatan jiwa (hifzh an-nafs) merupakan bagian dari maqashid asy-syari'ah utama yang wajib dijamin oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Pengelolaan anggaran publik merupakan amanah besar yang menuntut pertanggungjawaban mutlak di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah ﷻ:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa': 58).

Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, Syekh Abdul Qadim Zallum menegaskan bahwa pembiayaan untuk menanggulangi musibah dan menyelamatkan masyarakat merupakan kewajiban mengikat bagi negara. Kewajiban ini tidak gugur meskipun kas Baitul Maal berada dalam kondisi terbatas. Negara wajib hadir secara aktif, bukan melempar tanggung jawab penanganan bencana kepada donasi sukarela masyarakat atau dana zakat semata.

Senada dengan hal tersebut, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam menjelaskan bahwa politik ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan keselamatan setiap individu masyarakat secara riil. Hasil pengelolaan kepemilikan umum (seperti tambang, hutan, dan sumber daya energi) harus difungsikan sebagai cadangan fiskal permanen demi ketahanan rakyat, termasuk untuk pembiayaan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Solusi Fondasional Kebijakan Bencana

Solusi Islam terhadap kebencanaan tidak bersifat kompromistis atau tambal sulam, melainkan bersandar pada lima pilar utama:

Keselamatan Jiwa sebagai Prioritas Fiskal: Penyelamatan nyawa rakyat ditetapkan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran negara.
Skema Anggaran Adekuat dan Responsif: Dana kebencanaan dialokasikan secara mencukupi dan dapat diakses dengan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Mitigasi sebagai Investasi Sosial: Penguatan mitigasi dilakukan secara terstruktur melalui pemetaan kawasan rawan, penataan tata ruang yang tegas, serta pembangunan infrastruktur evakuasi yang memadai.
Optimalisasi Kepemilikan Umum: Kekayaan publik dikelola penuh oleh negara untuk membangun ketahanan dan perlindungan masyarakat.
Pemulihan Ekonomi Pascabencana: Pemulihan pascabencana berfokus pada rekonstruksi mandiri agar warga terdampak tidak terjerat utang dan dapat kembali memiliki hunian serta penghidupan yang layak.

Efisiensi anggaran yang sejati adalah memangkas alokasi seremoni dan perjalanan dinas birokrasi, bukan memotong alokasi keselamatan rakyat. Ketika keselamatan warga dihitung dengan kalkulator diskon, negara pada hakikatnya sedang mengompromikan nilai keselamatan warganya sendiri. Dan diskon keselamatan tidak pernah murah; taruhannya adalah duka para korban yang tak sempat dievakuasi.

Hanya sistem yang menempatkan penguasa sebagai pengurus rakyat (ra'in) dan anggaran sebagai amanah yang akan menghentikan kalkulasi diskon terhadap keselamatan jiwa manusia dalam naungan kepemimpinan Islam (Khilafah).

Wallahu a'lam bish-shawab.

OTT DI ATR/BPN: KETIKA MAFIA TANAH BERSERAGAM DINAS

2026-09-27T06:11:51.196+07:00

Oleh: Sajidah

Penulis Lepas

Bagaimana rakyat bisa tenang memiliki sebidang tanah jika penjaga sertifikatnya sendiri yang berubah menjadi mafia?

Inilah kabar memuakkan yang kembali mencoreng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Lembaga yang seharusnya menjadi benteng keadilan agraria justru terindikasi menjadi sarang penyamun berdasi. Ketika pejabat yang digaji dari pajak rakyat untuk menjaga hak atas tanah malah sibuk memperdagangkan wewenangnya, lantas kepada siapa lagi masyarakat harus menggantungkan kepercayaan?

Fakta di lapangan terpampang telanjang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikelola PT Summarecon Agung (Kompas, 16/9/2026). Hal yang kian mengejutkan, sejumlah oknum pejabat yang terjaring operasi tersebut merupakan lingkaran dekat pimpinan kementerian (Hukum Online, 16/9/2026).

KPK bahkan menemukan indikasi dua struktur kekuasaan di internal ATR/BPN, yakni struktur resmi dan struktur bayangan (circle bayangan) yang bertindak di balik layar mengatur transaksi pertanahan (Kompas, 16/9/2026). Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pun akhirnya memberikan pernyataan resmi merespons pengusutan kasus korupsi tersebut (CNN Indonesia, 18/9/2026).

Praktik ini bukanlah kasus tunggal. KPK mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya 8 titik rawan korupsi di sektor pertanahan sebelum OTT ini meluncur (Kompas, 19/9/2026). Tata kelola pertanahan sangat rentan terhadap penyimpangan karena memiliki nilai komersial dan ekonomi yang tinggi (Antara, 19/9/2026). Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) turut menegaskan bahwa muara utama dari maraknya korupsi ini berakar dari data pertanahan yang tertutup dan tidak transparan (Kompas, 17/9/2026).

Langkah OTT oleh KPK tentu patut diapresiasi sebagai ikhtiar penegakan hukum. Namun, selama paradigma kapitalisme masih dijadikan landasan tata kelola, OTT sekadar memotong satu kepala mafia, sementara kepala-kepala baru akan terus bermunculan.

Komersialisasi Lahan dan Monopoli Kapitalistik

Mengapa penyimpangan di sektor pertanahan terus menggurita? Dalam sistem kapitalisme (paham yang menjadikan modal sebagai asas utama) tanah dipandang semata-mata sebagai komoditas perdagangan bernilai ekonomi tinggi. Pemilik modal besar diberikan keleluasaan menguasai lahan secara masif, bahkan walau harus ditempuh melalui cara-cara haram seperti suap, pemalsuan berkas, maupun penggelapan sertifikat. Mentalitas aji mumpung pun tumbuh di tubuh birokrasi, di mana kursi jabatan dipandang sebagai ladang investasi untuk meraih keuntungan finansial pribadi selama berkuasa.

Para pemilik modal (kapitalis) memiliki kepentingan besar memperluas penguasaan tanah demi akumulasi modal. Alhasil, ketimpangan penguasaan lahan menjadi tak terelakkan. Realitas menunjukkan segelintir konglomerat menguasai jutaan hektar lahan melalui skema HGB dan Hak Guna Usaha (HGU), sementara masyarakat luas harus berjuang keras sekadar untuk memiliki sepetak tanah hunian. Bahkan, area milik publik kerap beralih fungsi menjadi milik privat.

Tata Kelola Pertanahan dan Penegakan Hukum dalam Islam

Islam memiliki hukum pertanahan yang adil, proporsional, dan menutup rapat celah praktik mafia tanah melalui empat pilar utama:

1. Pembagian Kategori Kepemilikan yang Jelas

Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kekayaan milik umum (seperti padang gembalaan, hutan, sumber air, dan tambang berskala besar) haram hukumnya dikuasai secara privat oleh perorangan maupun korporasi. Negara wajib mengelolanya secara langsung untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

2. Optimalisasi Lahan dan Larangan Penimbunan

Islam mendorong pemanfaatan tanah secara produktif melalui mekanisme ihya'ul mawat (menghidupkan tanah mati). Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa lahan yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut akan dicabut hak pengelolaannya oleh negara (iqtha') untuk dialihkan kepada warga yang sanggup memproduktifkannya. Mekanisme ini mencegah penimbunan tanah ribuan hektar oleh korporasi.

3. Integritas dan Integritas Aparatur Negara

Sistem pendidikan Islam berbasis akidah melahirkan aparatur negara yang bertakwa, berintegritas, serta memiliki kesadaran tinggi akan pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ (hisab). Perekrutan pejabat didasarkan pada kapabilitas dan amanah, bukan atas dasar nepotisme atau kedekatan personal.

4. Sanksi Hukum yang Tegas ('Uqubat)

Tindakan korupsi, suap, dan perampasan tanah dikategorikan sebagai jarimah yang dijatuhi sanksi ta'zir. Sanksi hukumannya dapat berupa penyitaan seluruh harta hasil kejahatan, hukuman penjara, hingga hukuman yang sangat berat bagi pelaku yang merugikan hajat hidup masyarakat luas. Ketetapan ini diuraikan secara mendalam oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam dan Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizham Al-'Uqubat.

Rasulullah ﷺ memperingatkan dengan tegas ancaman bagi pelaku perampasan tanah:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

“Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkannya di lehernya pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Jika mengambil sejengkal tanah milik orang lain secara zalim diancam dengan siksa sedahsyat itu, maka betapa besarnya dosa pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk merampok ribuan hektar tanah rakyat melalui praktik suap.

Kesimpulan

Persoalan di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar isu oknum di lapangan, melainkan masalah tata kelola yang bersifat sistemik. Selama tanah masih diperlakukan sebatas komoditas komersial dan sistem sekuler masih dipertahankan, mafia tanah akan terus bermunculan di balik seragam dinas.

Solusi fundamental atas krisis pertanahan ini adalah mengembalikan tata kelola agraria pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam naungan kepemimpinan Islam yang tepercaya (Khilafah 'ala minhajin nubuwwah), yang menempatkan kekuasaan sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan sebagai pedagang lahan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

24 PERSEN ANAK KITA DIBULLY: SEKOLAH SEKULER GAGAL JAGA NYAWA GENERASI

2026-09-27T05:35:26.556+07:00

Oleh: Sajidah

Penulis Lepas

Bayangkan, anak-anak kita berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu, tetapi pulang membawa luka, trauma, bahkan ada yang pulang tinggal nama.

Inilah kondisi darurat yang tengah dihadapi dunia pendidikan nasional. Sekolah yang seharusnya menjadi lingkungan paling aman bagi tumbuh kembang anak kini terancam berubah menjadi arena perundungan (bullying) yang mengkhawatirkan. Jika para siswa tidak lagi merasa aman di dalam ruang kelas, lantas apa yang sesungguhnya diarusutamakan oleh sistem pendidikan kita hari ini?

Fakta ini bukan asumsi belaka. Data riset Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 mengungkap angka yang memprihatinkan: sebanyak 24 persen siswa di Indonesia mengalami tindakan perundungan beberapa kali dalam sebulan. Angka ini berada di atas rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang tercatat sebesar 20 persen (Detik, 9/9/2026; New Indonesia, 18/7/2026). Rinciannya memperlihatkan potret yang muram: 15,2 persen siswa dijadikan bahan lelucon, 11,6 persen menjadi sasaran rumor buruk, 7 persen mengalami perundungan siber (cyberbullying), 5,6 persen mengalami kekerasan fisik berupa pukulan atau dorongan, serta 3,2 persen diancam secara terbuka.

Ini bukan sekadar deretan angka statistik di atas kertas. Di Lombok Tengah, tiga orang santri diduga menjadi korban pembakaran oleh seniornya yang dipicu oleh tindakan perundungan (Kompas, 5/6/2026). Rentetan kasus perundungan berulang di pelbagai daerah menunjukkan bahwa langkah pencegahan di lapangan masih tertinggal (Harian Kompas, 17/9/2026). Fenomena ini merupakan refleksi dari kelemahan sistemik dalam perlindungan generasi.

Akar Masalah: Sekularisme Pendidikan dan Budaya Permisif

Akar masalah dari maraknya perundungan ini terletak pada adopsi paradigma sekularisme (paham yang memisahkan nilai-nilai agama dari tata kelola kehidupan) dalam dunia pendidikan. Ketika akidah dan ketakwaan terpinggirkan dari kurikulum serta pembentukan karakter, anak-anak tumbuh tanpa benteng moral yang kokoh. Tanpa rasa takut kepada Allah ﷻ dan tanpa pemahaman bahwa menyakiti sesama merupakan perbuatan dosa, pendidikan rentan melahirkan generasi yang unggul secara akademik namun minim empati.

Di sisi lain, tatanan masyarakat sekuler-kapitalistik turut memperparah keadaan. Lingkungan sosial cenderung menjadi permisif, individualistik, dan kurang peduli terhadap iklim di sekitarnya. Budaya amar ma'ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) kian memudar. Ketika menyaksikan tindakan perundungan, tidak sedikit pihak yang memilih bersikap pasif dengan dalih tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Alhasil, perundungan acap kali dinormalisasi sebatas lelucon antarremaja.

Peran negara pun patut dikritisi. Pendidikan yang bercorak sekuler cenderung memprioritaskan pencapaian angka kuantitatif dan peringkat capaian ketimbang pembentukan karakter mulia. Di samping itu, belum tersedianya mekanisme penegakan sanksi yang memberikan efek jera (rad'an) bagi pelaku membuat mata rantai perundungan sulit diputus secara tuntas.

Tatanan Islam: Solusi Sistemik Memutus Rantai Perundungan

Islam menawarkan solusi komprehensif dan sistemik untuk mengatasi problematika perundungan hingga ke akarnya melalui tiga pilar utama:

1. Penguatan Akidah dan Pembentukan Kepribadian Islam

Islam menempatkan akidah sebagai fondasi utama dalam pendidikan individu dan keluarga sejak usia dini. Anak yang dibina dengan keimanan mendalam akan menjadikan ketakwaan sebagai pengontrol utama perilakunya. Ia memahami secara sadar bahwa seluruh perbuatannya berada dalam pengawasan Allah ﷻ. Sistem pendidikan berbasis akidah Islam difokuskan untuk melahirkan generasi yang memiliki kepribadian Islam (syakhsiyyah Islamiyyah).

2. Penguatan Kepedulian Masyarakat melalui Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Islam membangun kontrol sosial yang aktif di tengah masyarakat. Setiap Muslim didorong untuk memiliki rasa kepedulian dan saling melindungi, sehingga tindakan kezaliman atau perundungan yang terjadi di lingkungan sekitar tidak akan dibiarkan berlalu tanpa penanganan.

3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Dalam tatanan pemerintahan Islam, penegakan sanksi hukum ('uqubat) berfungsi sebagai pencegah kejahatan (zawajir) sekaligus penebus dosa bagi pelaku (jawabir). Setiap individu yang telah mencapai usia balig diposisikan sebagai mukallaf yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum syarak. Tindakan kekerasan fisik dijatuhi hukuman qisas atau ta'zir yang menjerakan, sementara perundungan verbal dikenai sanksi ta'zir yang sesuai. Prinsip penegakan hukum ini diuraikan secara teoretis dan aplikatif oleh Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizham Al-'Uqubat serta Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Hadis shahih ini menetapkan tolok ukur utama dari kepribadian seorang Muslim. Menjaga lisan dan tangan dari perbuatan yang menyakiti sesama merupakan cerminan langsung dari kualitas keimanan seseorang.

Kesimpulan

Pelaksanaan pelbagai program anti-perundungan di sekolah merupakan ikhtiar bertahap yang patut dihargai. Namun, tanpa penanganan pada tingkatan akar masalah, upaya tersebut riskan sebatas penanganan di permukaan. Penyelesaian tuntas atas maraknya kasus perundungan membutuhkan transformasi paradigma pendidikan yang mengintegrasikan penguatan akidah, kepekaan sosial masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan tegas dalam naungan kepemimpinan Islam yang tepercaya (Khilafah 'ala minhajin nubuwwah).

Wallahu a'lam bish-shawab.

DARI RERUNTUHAN KE NISAN: MITIGASI BENCANA GAGAL TOTAL

2026-09-26T12:37:45.474+07:00

Oleh: Tety Kurniawati

Aktivis Dakwah dan Penggiat Literasi

DPR RI mendesak audit menyeluruh terhadap manajemen penanganan pengungsian pascagempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) pertengahan Agustus lalu, menyusul laporan mengenai 94 korban yang meninggal dunia selama masa pemulihan di penampungan darurat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyebut angka kematian tersebut sangat memprihatinkan karena melampaui jumlah korban meninggal secara langsung akibat dampak guncangan gempa yang tercatat sebanyak 48 jiwa. Dengan demikian, total korban meninggal dunia terkait bencana gempa NTT menembus angka 142 orang (CNN Indonesia, 19/9/2026).

Data menunjukkan mayoritas dari 94 korban yang meninggal di pengungsian pascagempa NTT merupakan kelompok lanjut usia (lansia) yang memiliki riwayat penyakit bawaan atau komplikasi. Kondisi fisik yang rentan, minimnya akses terhadap layanan kesehatan rutin dan pasokan obat-obatan, serta lingkungan pengungsian yang tidak ramah lansia (seperti kondisi tenda yang lembap, terpaparnya udara dingin di malam hari, dan fasilitas sanitasi yang terbatas) diduga kuat memicu penurunan kondisi kesehatan mereka secara drastis hingga berujung pada kematian.

Bukti Kegagalan Mitigasi Bencana

Para penyintas tersebut berhasil selamat dari reruntuhan bangunan, namun nyawa mereka tidak tertolong di lokasi pengungsian. Inilah ironi tragis yang dialami 94 korban gempa NTT yang mengembuskan napas terakhir bukan saat bumi berguncang, melainkan ketika berjuang bertahan hidup di dalam tenda-tenda darurat. Mayoritas korban adalah warga lansia berpenyakit bawaan yang dibiarkan bertaruh nyawa di tengah keterbatasan sarana dan minimnya penanganan medis darurat. Paparan terik matahari yang menyengat pada siang hari serta udara malam yang menusuk tulang menjadi tekanan fisik tambahan yang meruntuhkan daya tahan tubuh mereka.

Fakta bahwa jumlah korban meninggal di pengungsian melampaui korban akibat dampak gempa itu sendiri merupakan alarm keras atas kegagalan mitigasi dan tata kelola bencana. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan rapor merah atas lemahnya kapasitas penanganan negara. Manajemen pengungsian yang tidak teratur, distribusi logistik yang lambat, serta keterbatasan ketersediaan tenaga medis di lini terdepan membuktikan gagapnya penanganan pada fase krusial pascabencana. Pengungsian yang seharusnya menjadi ruang perlindungan aman justru berubah menjadi tempat pemakaman kedua.

Tragedi dari reruntuhan ke nisan ini sekaligus menelanjangi absennya peran negara sebagai raa'in (pengurus dan pelayan rakyat). Dalam ekosistem sekuler yang berjalan saat ini, negara belum berfungsi secara optimal sebagai pelindung. Kehadirannya kerap lebih menonjol dalam agenda seremoni dan konferensi pers, namun alpa dalam memenuhi kebutuhan mendasar warga yang berada dalam posisi paling rentan. Akibatnya, penderitaan rakyat yang lolos dari gempa harus berlanjut hingga ke liang kubur. Masyarakat tidak hanya menjadi korban dari bencana alam, tetapi juga menjadi korban dari buruknya tata kelola bencana.

Islam Menjamin Kehormatan Jiwa dan Kesehatan

Syariat Islam menetapkan bahwa setiap jiwa wajib dilindungi dan hak dasarnya atas jaminan kesehatan harus dipenuhi oleh negara. Prinsip ini berakar kuat pada ketetapan syarak mengenai tingginya nilai sebuah kehidupan manusia.

Allah ﷻ berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

“...barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...” (QS. Al-Ma'idah [5]: 32).

Konsekuensi dari prinsip ini menegaskan bahwa layanan kesehatan bukanlah komoditas komersial atau fasilitas publik yang penerapannya dibatasi oleh kalkulasi anggaran belanja. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar individual yang wajib dijamin. Meninggalnya 94 lansia penyintas gempa NTT di pengungsian akibat keterbatasan obat dan layanan medis merupakan bukti nyata terabaikannya hak dasar yang dalam Islam wajib ditanggung oleh negara tanpa alasan teknis.

Jaminan ini mengikat penguasa untuk menjalankan fungsi ri'ayah (pelayanan) sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) secara maksimal dan menyeluruh.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan seorang Imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari & Muslim).

Makna raa'in bukan sekadar regulator kebijakan, melainkan pengurus yang memastikan tidak boleh ada satu pun nyawa rakyat yang melayang akibat kelalaian negara. Dalam penanganan bencana, fungsi junnah menuntut negara hadir sebagai perisai utama, tidak hanya mengevakuasi warga dari reruntuhan, tetapi juga memastikan area pengungsian benar-benar aman, lengkap dengan ketersediaan dokter, pasokan obat, sanitasi, dan fasilitas penampungan yang layak.

Pelaksanaan fungsi ri'ayah yang optimal membutuhkan dukungan sistem ekonomi dan keuangan yang mandiri dan kokoh. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tata kelola keuangan Islam seperti Al-Amwal maupun literatur Politik Pemeliharaan Kesehatan Negara Khilafah, Islam memiliki mekanisme pembiayaan khas melalui kas Baitulmal. Pendapatan negara yang bersumber dari pos fai', kharaj, jizyah, hingga hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) milik umum dikelola penuh untuk membiayai kebutuhan publik, termasuk penyediaan layanan kesehatan gratis dan berkualitas. Dengan kedaulatan fiskal ini, negara memiliki kemampuan finansial untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, bahkan dalam situasi krisis dan darurat bencana.

Model pengelolaan ini tercatat dalam rekam jejak sejarah peradaban Islam. Negara mendirikan Bimaristan (rumah sakit) seperti Rumah Hospital Al-Mansuri di Kairo yang membebaskan seluruh biaya pengobatan, menjamin pasokan nutrisi pasien, serta memberikan santunan finansial bagi pasien yang telah sembuh agar dapat beristirahat tanpa harus langsung bekerja berat. Begitu pula pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a., negara secara khusus mendata para lansia dan warga sakit untuk ditanggung seluruh biaya hidupnya melalui kas Baitulmal. Jika dalam kondisi normal jaminan sosial diberikan secara maksimal, maka dalam kondisi bencana tidak akan ada penyintas yang harus meregang nyawa di dalam tenda darurat karena ketiadaan fasilitas medis dan selimut hangat.

Tragedi dari reruntuhan ke nisan ini menjadi cermin bahwa selama tata kelola negara masih disandarkan pada regulasi yang sekuler, lokasi pengungsian bencana akan selalu rentan bertransformasi menjadi kuburan kedua. Kegagalan penanganan ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan cerminan dari paradigma pengelolaan bernegara yang perlu dievaluasi secara fundamental.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini membutuhkan penerapan prinsip-prinsip Islam secara komprehensif dalam seluruh lini kehidupan. Hanya dengan tatanan yang mendasarkan fungsinya pada syariat, negara dapat bertindak optimal sebagai raa'in dan junnah yang benar-benar menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan seluruh rakyatnya.

Wallahu a'lam bish-shawab.