GUDANG OPINI

JANJI BERHENTI YANG BERKHIANAT: DUKA TAK KUNJUNG REDA

2026-07-11T14:19:23.130+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik

Janji berhenti itu hanyalah daun kering yang ditiup angin; terdengar berdesir seolah membawa kabar damai, namun nyatanya tidak mampu menahan derasnya banjir darah yang terus meluap di tanah Gaza. Gencatan senjata itu ibarat kabut tipis yang sesaat menyamarkan pandangan. Namun, di balik selubung samar itu, api kejahatan justru menyala lebih terang dan memakan korban tanpa henti. Kata-kata penenangan yang diucapkan hanyalah topeng yang dipasang rapi. Sementara itu, di bawahnya, pisau pembunuhan tetap berputar dan melukai tanpa ampun.

Duka di sini bukan sekadar bayang-bayang yang bisa diusir dengan janji manis; ia telah berakar kuat seperti pohon tua yang tumbuh di atas reruntuhan, setiap hari bertambah rimbun dengan air mata dan jeritan yang tidak pernah berhenti menggema. Damai yang diharapkan ternyata hanya mimpi buruk yang berpura-pura indah. Kenyataan pahitnya, maut tetap menari di setiap sudut jalan, dan luka Gaza tetap basah, perih, serta tak kunjung sembuh.

Gencatan senjata yang digembar-gemborkan oleh dunia internasional (khususnya yang dimediasi oleh Amerika Serikat 'AS' pada Oktober 2025 lalu) ternyata hanyalah topeng tipis yang menutupi kelanjutan pembantaian di tanah Palestina. Data menunjukkan kenyataan pahit yang tidak terbantahkan: sejak perjanjian itu diberlakukan, serangan rezim Zionis Israel dilaporkan telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 jiwa warga Gaza. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan bukti nyata bahwa "perdamaian" yang ditawarkan hanyalah ilusi. Sementara itu, peluru dan kehancuran tetap menghantui setiap sudut kota yang sudah hancur lebur tersebut, sebagaimana dilansir oleh Al Jazeera (17/6/2026).

Konspirasi Bantuan Militer dan Standar Ganda AS

Pelanggaran kemanusiaan ini tidak terjadi secara kebetulan atau insidental, melainkan berjalan secara sistematis dan terencana di hulu kebijakan. Di balik layar, Amerika Serikat yang mengaku sebagai penjamin perdamaian sekaligus penengah utama, justru bertindak sebagai pendukung terbesar dan penyedia logistik utama bagi rezim Zionis. Laporan dari Arab Center Washington DC (4/6/2026) mengungkapkan bahwa di tengah derasnya desakan publik dunia untuk menghentikan dukungan persenjataan, AS justru menyusun strategi baru. Mereka mengubah bentuk bantuan militer agar tetap mengalir tanpa diawasi publik, serta mempererat integrasi sistem pertahanan dan intelijen mereka dengan Israel.

Artinya, di satu sisi AS berbicara normatif soal pentingnya gencatan senjata di mimbar PBB, namun di sisi lain tangan mereka tetap menyuplai bom dan amunisi yang digunakan untuk membunuh anak-anak, wanita, serta warga sipil Gaza. Fakta empiris ini menegaskan satu hal penting: gencatan senjata semacam ini tidak pernah dirancang untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Ia hanyalah strategi politik Barat untuk meredakan kemarahan opini publik dunia, sekaligus memberi waktu bagi rezim Zionis untuk mengatur ulang kekuatan (regrouping), namun tetap membiarkan pembunuhan berjalan secara terukur dan terkendali.

Mengandalkan Amerika Serikat (yang secara terbuka menjadi sekutu abadi dan pendukung utama penjajah) untuk menjadi penengah yang adil adalah sebuah kesalahan fatal yang terus berulang. Menggantungkan nasib umat Islam kepada negara kapitalis penjajah sama saja dengan melanggengkan penjajahan dan membiarkan darah kaum muslim terus mengalir sia-sia.

Ketiadaan Khilafah sebagai Akar Krisis Umat

Akar masalah yang sesungguhnya bukanlah pada pelanggaran perjanjian teknis atau kurangnya mediasi internasional, melainkan pada hilangnya perisai yang seharusnya melindungi umat Islam di seluruh dunia. Selama lebih dari satu abad, pascaruntuhnya institusi Khilafah Islamiah pada 1924, umat Islam hidup tanpa naungan politik tunggal. Padahal, institusi tersebut merupakan satu-satunya sistem kenegaraan yang memiliki kewajiban syar'i untuk menjaga kedaulatan tanah air, melindungi nyawa dan harta benda umat, serta mengusir segala bentuk penjajahan dari bumi Islam.

Tanpa kehadiran negara yang menerapkan syariat Allah ﷻ secara utuh (kaffah), umat Islam terpecah-belah menjadi lebih dari 50 negara bangsa (nation-state) yang lemah, kerdil, dan mudah dijadikan sasaran kejahatan imperialisme. Sementara itu, tanah suci Palestina terus-menerus terjajah dan darah penduduknya ditumpahkan secara sewenang-wenang. Kondisi memprihatinkan ini menuntut lahirnya kesadaran ideologis baru bagi seluruh komponen umat Islam. Sudah saatnya kita berhenti berharap pada janji manis musuh atau mengandalkan organisasi internasional seperti PBB yang tidak memiliki keberpihakan pada keadilan.

Solusi untuk Palestina tidak akan pernah lahir dari lembar resolusi PBB, pertemuan diplomatik formalitas, atau belas kasihan Barat. Solusi sejati hanya ada dalam jalan hukum yang digariskan oleh Allah ﷻ, yaitu mobilisasi kekuatan militer kaum muslim melalui institusi jihad fi sabilillah untuk mengusir penjajah Zionis dari tanah wakaf Palestina yang suci. Ini bukan sekadar opsi pilihan politik kontemporer, melainkan kewajiban syar'i yang melekat pada pundak setiap pemeluk Islam yang memiliki kemampuan. Rasulullah ﷺ menegaskan kedudukan pemimpin yang bertindak sebagai benteng pertahanan umat dalam sabdanya:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan

Kekuatan jihad itu akan menjadi jauh lebih dahsyat, terorganisasi secara militer, dan mampu membalikkan peta geopolitik global sepenuhnya apabila umat Islam bersatu kembali di bawah naungan Khilafah Islamiah. Hanya dengan bersatu kembali dalam satu komando kepemimpinan yang menerapkan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam akan memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan politik yang tangguh, yang membuat musuh-musuh Allah segan serta takut untuk menyakiti satu pun warganya.

Maka dari itu, fokus perjuangan hari ini tidak boleh hanya bertumpu pada kemerdekaan parsial wilayah Gaza semata, melainkan juga perjuangan strategis untuk mengembalikan kembali perisai bagi seluruh umat. Memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah adalah langkah paling mendasar untuk memastikan bahwa di masa depan tidak ada lagi gencatan senjata palsu, tidak ada lagi pembunuhan massal yang dibiarkan, dan tidak ada lagi tanah Islam yang terjajah. Bumi Palestina akan kembali suci, aman, dan damai hanya ketika umat Islam kembali memegang teguh syariat Allah ﷻ dan bersatu rapat di bawah panji-Nya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

DEPRESI BUKAN AKHIR: BAGAIMANA GEN Z MENGUBAH LUKA MENJADI RESISTENSI

2026-07-11T13:24:07.532+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik

Depresi bukanlah jurang pekat yang menelan segalanya, melainkan tanah gersang penuh luka tempat benih-benih kesadaran dan keberanian justru dapat bertumbuh subur. Generasi Z (Gen Z) ibarat pohon yang tumbuh di tengah badai; dahan-dahannya mungkin patah dan daunnya layu diterpa angin ketidakpastian, tekanan sosial, serta ketidakadilan zaman, namun akarnya justru menancap semakin dalam dan kuat.

Rasa sakit, kecemasan, dan keterpurukan yang dulu dianggap sebagai kelemahan, kini bertransformasi menjadi api yang membakar semangat, mengubah setiap luka menjadi perisai, setiap air mata menjadi tenaga, dan setiap rasa tertekan menjadi langkah perlawanan. Dari kegelapan yang pernah membelenggu, mereka kini menjulang tegak menantang keadaan, sekaligus membuktikan bahwa apa yang dulu berusaha mematikan mereka, kini justru menjadi sumber energi perlawanan sistemik.

Sekitar 60 persen Gen Z di Indonesia mengaku hidup dalam kecemasan mendalam akan masa depan. Data survei terbaru dari GoodStats (2026) menunjukkan bahwa angka ini bukan sekadar keluhan musiman, melainkan gambaran nyata kondisi kesehatan mental generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 ini.

Mulai dari gangguan suasana hati (mood swings) yang mencapai 62 persen, sulit tidur (50 persen), hingga kecemasan berlebih dan kesulitan mengelola emosi (masing-masing 38 persen), telah menjadi luka harian yang wajib mereka pikul. Di seluruh dunia, kondisinya tidak jauh berbeda; Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat lebih dari 262 juta pemuda berusia 15–24 tahun berada dalam status tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET).

Ketidakpastian karier, tekanan biaya hidup yang melonjak (57 persen responden menyebutnya sebagai pemicu utama), hingga ancaman penggantian peran manusia oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), seolah membangun tembok tinggi yang menghalangi jalan masa depan mereka, sebagaimana dilansir oleh Kompas (18/6/2026).

Dehumanisasi Kapitalistik dan Stigmatisasi Generasi

Segala tekanan ini tidak muncul dari ruang hampa, melainkan buah pahit dari krisis multidimensi yang melanda dunia hari ini. Media sosial yang menjadi ruang tumbuh kembang mereka, kerap berubah menjadi arena perbandingan tak berujung yang merusak jati diri. Gaya hidup artifisial yang ditampilkan seolah sempurna memicu rasa rendah diri (inferiority complex) dan kecemasan sosial.

Sebagaimana diulas oleh Mojok.co (30/4/2026), Gen Z yang berani menyuarakan kesehatan mental justru sering dicap “berlebihan” atau “rapuh” oleh generasi pendahulunya, padahal mereka sedang berjuang keras untuk bertahan hidup. Sistem kehidupan yang dibangun di atas nilai-nilai sekuleristik dan kapitalistik telah mereduksi manusia sekadar sebagai alat produksi; nilai kesuksesan seseorang diukur murni dari pencapaian materi duniawi, bukan martabat kemanusiaannya. Akibatnya, potensi besar pemuda dilemahkan secara struktural, kreativitas dikungkung, dan mimpi-mimpi indah mereka dipatahkan oleh realitas pasar yang kejam.

Lebih menyakitkan lagi, negara pun sering kali absen dan abai dalam menjalankan fungsi kepengurusannya (ri'ayah). Belum ada sistem penopang yang kuat untuk menjamin kebutuhan dasar, lapangan pekerjaan yang layak, atau ruang aman bagi kesehatan mental generasi muda. Survei yang dimuat oleh Tirto.id (12/3/2026) menegaskan bahwa hampir 10 persen anak Indonesia (setara dengan 700 ribu jiwa) mengalami gejala kecemasan dan depresi klinis, namun akses penanganan medis dan psikologis masih sangat minim.

Alih-alih dirangkul dan diberikan solusi sistemis, Gen Z malah kerap mendapatkan stigmatisasi buruk: dicap sebagai generasi manja (snowflake generation), mudah mengeluh, atau selalu serba salah di mata generasi milenial dan generasi tua. Padahal, mereka hidup di masa transisi peradaban yang sangat berat: dihantam isu perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, hingga disrupsi teknologi yang mengancam eksistensi masa depan mereka sendiri.

Mengubah Kecemasan Menjadi Energi Perlawanan

Namun, di balik pekatnya awan kelabu itu, muncul sinar harapan baru. Rasa cemas dan kekecewaan yang mendalam perlahan bermutasi menjadi kekuatan berpikir kritis. Gen Z mulai bangkit dan menolak diam menerima keadaan. Sebagaimana diulas oleh Kompas (25/5/2026), di berbagai belahan dunia kini bergulir gelombang resistensi yang nyata: mulai dari protes terhadap kebijakan yang merugikan publik, penolakan terhadap eksploitasi korporasi AI, hingga cara-cara kreatif menyuarakan ketidaksetujuan lewat media sosial.

Kecemasan yang dulu membuat terpuruk, kini berubah menjadi energi besar untuk menuntut perubahan tatanan. Sikap skeptis mereka terhadap sistem yang gagal memberi keadilan, justru menjadi benih kesadaran ideologis bahwa dunia ini perlu dirombak secara fundamental, dan merekalah yang harus mengambil peran sebagai agen perubahan tersebut.

Pertanyaan besarnya kini: ke mana arah gelombang perlawanan ini akan bergerak? Perubahan sejati tentu tidak akan pernah cukup jika hanya bermuara pada aksi protes atau penolakan di jalanan semata. Perubahan yang hakiki membutuhkan kerangka besar ideologis dan nilai hukum yang kokoh. Di sinilah Islam hadir menawarkan solusi menyeluruh (kaffah) atas krisis multidimensi masa kini. Islam bukan sekadar pedoman ritual ibadah individual di dalam masjid, melainkan sebuah sistem kehidupan utuh (mabda') yang menjamin kesejahteraan lahir dan batin, guna mewujudkan rahmatan lil 'alamin, rahmat bagi seluruh alam.

Visi Politik Islam dalam Membina Pemuda

Sejarah emas peradaban telah mencatat dengan tinta emas bahwa di masa kejayaan Islam, pemuda adalah pilar dan kekuatan utama peradaban. Mereka memiliki kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) yang kokoh, berilmu luas, berkarakter mulia, dan hidup dengan visi misi yang jelas: beribadah kepada Allah ﷻ serta memberi manfaat luas bagi kemanusiaan.

Di bawah naungan negara Khilafah yang menerapkan hukum syarak, pemuda mendapatkan perlindungan penuh. Negara hadir nyata sebagai perisai (junnah) dan pelayan umat (khadimul ummah); menjamin pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan tinggi berkualitas yang gratis, serta lingkungan sosial yang aman dan adil. Di dalam ekosistem inilah, potensi besar pemuda tidak dipadamkan oleh jeratan ekonomi, melainkan dikembangkan sepenuhnya demi kemajuan peradaban bersama.

Kini, sudah saatnya Gen Z menyadari bahwa jalan keluar sejati dari labirin depresi dan keterpurukan bukanlah dengan meratapi keadaan atau larut dalam kesenangan hedonistik semu. Langkah pertamanya adalah dengan kembali pada nilai-nilai akidah yang benar. Umat membutuhkan pemuda yang siap mengemban misi ideologi Islam, peduli terhadap nasib penderitaan kaum muslim, dan berjuang mewujudkan kembali tatanan kehidupan yang adil di bawah rida Allah ﷻ.

Dengan berpegang pada prinsip Ilahi, kekuatan kritis dan semangat resistensi yang kini tumbuh subur akan berubah menjadi kekuatan pembangun peradaban mulia. Masa depan emas yang selama ini hanya menjadi jargon kosmetik akan berubah menjadi kenyataan sejarah yang nyata. Dari depresi menuju resistensi, dari resistensi menuju kebangkitan peradaban Islam, itulah jalan ideologis yang hari ini terbentang luas bagi Gen Z.

Wallahu a'lam bish-shawab.

BAIT YANG UTUH: DINAMIKA HUBUNGAN PENGUASA DAN RAKYAT SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM ISLAM

2026-07-11T13:02:29.430+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik

Negara bagaikan sebuah bait yang utuh dan hidup; satu kesatuan jiwa yang tersusun dari dua unsur yang tidak terpisahkan, saling menyatu, dan bernapas dalam satu irama. Penguasa adalah ruh yang menggerakkan, yang memberi arah, makna, dan tujuan bagi setiap langkah strategis yang diambil, sekaligus memastikan segala sesuatu berjalan pada tempatnya serta terlindungi dari kerusakan. Sementara itu, rakyat adalah raga yang menopang, wadah tempat ruh itu bersemayam, yang memberi wujud, kekuatan, dan keberlangsungan agar visi agung tersebut dapat terealisasi di bumi.

Keduanya terikat dalam jalinan yang erat: tidak ada ruh yang dapat berfungsi tanpa raga yang sehat, dan tidak ada raga yang memiliki nilai filosofis tanpa ruh yang hidup di dalamnya. Jika salah satu bagian melemah, menyimpang, atau tidak menjalankan perannya dengan benar, maka keutuhan bait itu akan terganggu dan kehilangan hakikatnya. Inilah gambaran hubungan penguasa dan rakyat dalam pandangan Islam, satu kesatuan harmonis yang saling melengkapi di bawah naungan aturan Allah ﷻ.

Namun, realitas yang berlangsung belakangan ini memperlihatkan gambaran yang jauh panggang dari api dari kesatuan indah tersebut. Gelombang demonstrasi dan kritik tajam mewarnai berbagai ruang publik, mulai dari jalanan hingga jagat media sosial. Berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, menyuarakan keberatan keras terkait paket kebijakan pemerintah; mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan subsidi energi, beban biaya hidup yang kian mencekik, hingga sorotan tajam terhadap amburadulnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagaimana dilaporkan oleh Kompas (14/6/2026), tuntutan terhadap MBG tidak berdiri sendiri, melainkan selalu disandingkan dengan persoalan ekonomi lain karena publik menilai program ini menyentuh langsung isi dompet mereka sehari-hari. Dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada 19 Juni 2026, aliansi mahasiswa mengusung tuntutan penghentian sementara serta evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG, yang disertai desakan penurunan harga BBM dan jaminan ketersediaan energi rakyat (Suara, 19/62026).

Program yang menggelontorkan anggaran fantastis hingga ratusan triliun rupiah ini justru memicu polemik panjang; mulai dari dugaan korupsi di tubuh pengelola Badan Gizi Nasional (BGN), ketidakjelasan tata kelola, hingga fakta yang mengherankan publik. Ketika pemerintah berupaya melakukan evaluasi atau penghentian sementara saat masa libur sekolah, penolakan paling keras justru datang dari kalangan pengusaha mitra pelaksana, bukan dari siswa, orang tua, atau pihak sekolah yang seharusnya menjadi sasaran utama manfaat. Hal ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa ada kepentingan oligarki yang lebih diperjuangkan daripada gizi anak, seperti yang juga diulas oleh Kompas (27/6/2026).

Rakyat kini semakin berani menyampaikan aspirasi dan kritik, baik dalam pertemuan terbuka, forum diskusi akademis, maupun di ruang maya. Namun, respons yang muncul dari kalangan penguasa dan para pendukungnya tampak bertolak belakang: cenderung tertutup, defensif, dan terkesan anti-kritik. Alih-alih mendengarkan dan membuka ruang dialog yang jujur, kebijakan yang dianggap prioritas elite tetap didorong berjalan terus seolah suara rakyat hanyalah gangguan kecil yang harus diredam.

Janji perbaikan memang sesekali terlontar; seperti diberitakan Kompas (19/6/2026), pimpinan DPR berjanji akan melakukan efisiensi anggaran hingga Rp70 triliun serta menjamin ketersediaan BBM bersubsidi. Namun, publik masih skeptis menanti apakah itu hanya respons kepanikan sesaat atau komitmen nyata yang akan dijalankan. Sikap anti-kritik ini semakin kentara ketika kritik dipandang sebagai penghalang pembangunan, bukan sebagai masukan yang berharga. Bahkan dalam kunjungan kerja ke berbagai daerah yang diliput Kompas (18/6/2026), pesan utama yang disampaikan Wakil Presiden lebih menekankan pada aspek perbaikan citra politik dan komitmen formal, belum menyentuh akar persoalan mengapa kebijakan tersebut justru menimbulkan gesekan tajam dengan aspirasi rakyat di akar rumput.

Analisis Akar Masalah Hubungan Penguasa dan Rakyat

Dinamika ini membawa kita pada satu analisis mendasar: standar hubungan antara penguasa dan rakyat saat ini masih sangat didominasi oleh pertimbangan kepentingan materi dan asas manfaat (utilitarianisme), sama sekali belum didasarkan pada syariat Ilahi. Penguasa tampak selalu memiliki instrumen regulasi untuk memaksakan kebijakannya, merancang aturan hukum, dan mengelola negara demi melanggengkan kekuasaan serta akumulasi keuntungan kelompoknya, sekalipun rakyat banyak yang menjerit menentang.

Di sisi lain, sistem politik demokrasi sekuler yang dianut hari ini memang memberi ruang kebebasan bersuara secara semu, namun justru melahirkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sangat pelik. Kebijakan sering kali dikemas manis dengan narasi indah “atas nama rakyat”, padahal sejatinya lebih banyak menguntungkan segelintir pihak elit, pengusaha mitra, atau kelompok politik tertentu. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi dan pencitraan berkala, sementara hak-hak dan pemenuhan kebutuhan dasarnya terabaikan secara struktural.

Solusi Hubungan Ideal menurut Sistem Islam

Kondisi carut-marut ini berbeda jauh dengan tatanan Islam yang menawarkan konstruksi hubungan yang jelas, adil, dan benar. Dalam Islam, dinamika hubungan penguasa dan rakyat diatur murni berdasarkan aturan Allah ﷻ, bukan bersandar pada keinginan pribadi, syahwat kekuasaan, atau keuntungan materi semata. Penguasa di dalam Islam dipandang sebagai wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksana syariat, bukan pemilik kedaulatan hukum yang mutlak.

Kekuasaannya hanya sah dan wajib dipatuhi oleh rakyat sejauh ia menerapkan hukum Allah ﷻ secara totalitas (kaffah) di seluruh aspek kehidupan: mulai dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum peradilan, hingga pertahanan dan keamanan. Penguasa bertanggung jawab penuh untuk menjamin keadilan hukum, memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyat secara gratis atau terjangkau, serta melindungi jiwa, harta, dan kehormatan setiap warga negara. Sebagai imbalannya, rakyat memiliki kewajiban syar'i untuk taat dan patuh kepada penguasa selama ia berjalan di jalur syariat. Namun, prinsip dasarnya tegas: tidak ada ketaatan dalam maksiat atau kezaliman hukum.

Lebih dari itu, Islam meletakkan hak syuro atau musyawarah sebagai kewajiban tata negara yang utama. Dalam kitab Ajhizah Dawlah al-Khilafah pada Bab Majelis Umat, dijelaskan dengan rinci bahwa umat memiliki hak penuh dan wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (syuro dan masyurah). Musyawarah di dalam Islam bukan sekadar formalitas birokrasi atau pemanis kalimat politik, melainkan mekanisme kewajiban untuk mencari keputusan terbaik yang selaras dengan dalil hukum syarak dan kebenaran objektif. Penguasa diharamkan memutuskan kemaslahatan publik sendirian; ia wajib mendengarkan aspirasi jernih dari majelis rakyat, pendapat para ahli (ahlu keahlian), dan kebutuhan riil masyarakat agar kebijakan yang diketok tepat sasaran, bermanfaat, dan diridai oleh Allah ﷻ.

Poin paling krusial yang menjadi solusi utama atas sikap anti-kritik penguasa hari ini adalah prinsip muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa). Kitab Nizam al-Hukmi fi al-Islam dengan tegas menyatakan bahwa mengoreksi tindakan penguasa yang berbuat zalim, menyimpang, atau menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan syariat hukumnya adalah fardu (wajib), bukan sekadar perkara mubah atau boleh. Diam melihat kezaliman penguasa di dalam Islam disetarakan dengan membiarkan kerusakan merajalela di muka bumi.

Kritik di dalam Islam bukan bertujuan untuk menjatuhkan wibawa negara tanpa arah atau sekadar protes anarkis, melainkan bentuk pertanggungjawaban akidah agama demi menjaga tegaknya syariat dan keadilan sosial. Jika penguasa secara terbuka menolak perbaikan dan bersikeras berbuat kerusakan secara terang-terangan (kufrun bawah), umat memiliki hak syar'i untuk menuntut perubahan secara sistemik.

Kesimpulan

Mari kita kembali pada hakikat bait yang utuh: agar kesatuan politik dan sosial ini tidak retak atau kehilangan maknanya, irama penguasa dan bunyi suara rakyat harus sama-sama lurus, saling menguatkan, dan sama-sama bersandar pada aturan yang benar. Hubungan ideal di dalam Islam bukan tentang siapa yang lebih kuat secara militer atau siapa yang paling berkuasa secara kapital, melainkan tentang kesadaran bersama dalam memikul amanah di bawah hukum Allah ﷻ.

Hanya dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan Islam (yaitu institusi Khilafah Islamiah) celah menganga antara rakyat dan pemerintah yang terbuka lebar hari ini bisa kita rapatkan kembali. Melalui sistem inilah, hubungan antara penguasa dan rakyat akan kembali utuh, bernyawa, dan bermakna sebagai satu kesatuan yang diridai oleh Sang Pencipta.

Wallahu a'lam bish-shawab.

GENERASI CEMAS, KEMBALIKAN PERISAI UMAT

2026-07-11T12:22:56.654+07:00

Oleh: Amila Shaliha

Penulis Lepas

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 57 kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang periode Januari hingga April 2026. Berdasarkan siaran pers resmi di laman utamanya, KPAI juga merinci adanya 76 kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis. Di samping itu, tercatat sebanyak 242 anak berusia 5–12 tahun dilaporkan menjadi korban berbagai bentuk pelanggaran hak anak dalam rentang waktu empat bulan yang sama, sebagaimana dilansir oleh Kompas (18/5/2026).

Maraknya kasus kekerasan seksual di tengah kehidupan masyarakat, khususnya yang menyasar anak-anak di bawah umur, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan tindakan khusus. Berbagai kalangan turut menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Sebab, rentetan kasus asusila ini tidak lagi terjadi satu atau dua kali, melainkan angka akumulasinya telah menyentuh angka ratusan bahkan ribuan kasus secara nasional. Data di atas menjadi bukti empiris bahwa kondisi sosial masyarakat, terutama dunia anak-anak, sedang tidak baik-baik saja. Ruang gerak mereka kian dihantui oleh rasa takut, trauma mendalam, kekecewaan, dan kecemasan massal.

Grafik kekerasan psikis yang dialami anak pun terus melambung tinggi. Padahal, jika kondisi psikologis anak terus-menerus dinodai oleh benturan kekerasan di ruang domestik maupun publik, hal itu akan merusak dan membentuk karakter anak yang tidak baik saat dewasa. Anak akan mengalami depresi klinis serta trauma yang berkelanjutan. Dinding trauma inilah yang kemudian menjadi penghalang besar bagi terwujudnya visi "generasi emas". Akibatnya, alih-alih mencetak generasi unggul, potret generasi muda dari waktu ke waktu justru menjelma menjadi "generasi cemas".

Desensitisasi Publik dan Abainya Sistem Pendidikan

Masyarakat hari ini kian sering disuguhkan oleh tayangan berita kriminal yang menyayat hati. Pada awal mendengar berita tersebut, publik mungkin akan merasa prihatin dan geram. Namun, akibat paparan berita buruk yang konstan tanpa ada solusi hulu, lama-kelamaan lingkaran kekerasan tersebut dianggap sebagai hal yang biasa. Terjadilah fenomena desensitisasi moral, di mana sebagian kelompok masyarakat mulai menormalisasi berita-berita penyimpangan tersebut. Akibatnya, daya kritis masyarakat terhadap masalah sosial, terutama kekerasan seksual, perlahan tumpul dan padam.

Di sisi lain, minimnya pengawasan penggunaan gawai (gadget) secara ketat oleh orang tua turut andil menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Akibat kontaminasi digital, anak-anak pada usia yang masih belia sudah terpapar oleh berbagai konten negatif dan materi pornografi yang sama sekali belum layak mereka konsumsi. Sebagian orang tua abai dalam melakukan pendampingan karena terikat kesibukan meniti karier ekonomi masing-masing.

Kondisi carut-marut ini sejatinya merupakan buah pahit dari buruknya tata kelola sistem sekuler-kapitalisme saat ini. Ketika agama Islam dijauhkan dari kehidupan publik (sekularisme), masyarakat yang secara kuantitas mayoritas muslim justru asing dari nilai-nilai agamanya sendiri. Benteng pertahanan internal berupa keimanan pada tiap individu melonggar. Akibatnya, banyak orang tua kehilangan orientasi hakiki sebagai pendidik utama (madrasatul ula). Anak tidak lagi dipandang sebagai amanah agung dari Allah ﷻ yang wajib dijaga kesucian fitrahnya, melainkan sekadar dianggap sebagai beban ekonomi atau penerus generasi biologis belaka.

Solusi Parsial Kapitalisme versus Ketegasan Sistem Uqubat

Sistem kapitalisme hadir di tengah umat bukan membawa solusi yang fundamental, melainkan justru memporak-porandakan tatanan sosial dari waktu ke waktu. Pendekatan hukum yang digunakan sistem sekuler ini terbukti gagal total karena hanya bersifat reaktif, kosmetis, dan parsial di hilir tanpa pernah berani menyentuh akar persoalannya di hulu kebijakan.

Umat hari ini telah kehilangan perisai hakiki (junnah) yang bertugas melindungi darah dan kehormatan mereka, di mana perisai politik tersebut telah runtuh satu abad lebih lamanya. Tanpa adanya perlindungan ideologis dari negara, fungsi pengawasan di ruang publik menjadi mandul. Negara sekuler cenderung menjatuhkan sanksi hukum yang lemah dan tidak menjerakan bagi para pelaku kekerasan seksual. Longgarnya celah hukum ini membuat para predator seksual dengan leluasa mempermainkan sanksi pidana. Inilah alasan utama mengapa kasus kejahatan serupa terus berulang dan polanya kian sadis.

Kondisi salah urus ini akan berbanding terbalik jika kita menengok tatanan kehidupan di bawah naungan sistem Islam yang kafah. Islam menyelesaikan problematika ini melalui tiga lapis pengamanan sistemis:

Pendidikan Akidah sejak Dini: Per individu warga negara akan ditanamkan nilai-nilai keimanan yang kokoh sejak belia melalui kurikulum pendidikan negara yang terintegrasi, sehingga terbentuk pribadi yang bertakwa dan terdidik secara moral. Orang tua akan memahami fungsi fitrahnya sebagai pelindung utama anak karena sadar akan pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.
Penyaringan Media Massa secara Ketat: Negara Khilafah akan hadir sebagai perisai yang aktif menyeleksi, menyaring, dan memblokir seluruh konten negatif, berbau pornografi, maupun kekerasan di ruang digital. Media diarahkan sepenuhnya untuk membangun kecerdasan berpikir dan keluhuran akhlak umat.
Penerapan Sistem Sanksi (Uqubat) yang Menjerakan: Sanksi hukum atas pelanggaran asusila dan kekerasan seksual di dalam Islam dikategorikan sebagai ta'zir yang sangat keras, bahkan dapat menyentuh hukuman mati tergantung tingkat kejahatannya. Sanksi Islam ini berfungsi ganda: sebagai pencegah bagi masyarakat umum (zawajir) sekaligus penebus dosa bagi pelaku di akhirat (jawabir), sehingga rantai kriminalitas dapat diputus secara total.

Kesimpulan

Oleh karena itu, persoalan krisis mental dan kekerasan pada generasi hari ini tidak akan pernah selesai jika kita hanya berharap pada perbaikan regulasi teknis di dalam sistem yang rusak. Kita membutuhkan perubahan paradigma yang mendasar dan menyeluruh.

Sudah saatnya seluruh elemen umat bersama-sama memperjuangkan tegaknya kembali sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) yang menempatkan kemaslahatan manusia di atas kepentingan materi. Mari kita sambut janji suci dari Allah ﷻ untuk mengembalikan kemuliaan peradaban ini dengan terlibat aktif dalam dakwah ideologis. Jadilah pemain utama di medan perubahan, bukan sekadar penonton pasif di tengah keruntuhan generasi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

HUBUNGAN RAKYAT-PEMERINTAH KACAU, ADA APA?

2026-07-11T11:59:50.054+07:00

Oleh: Sarah Balqis

Penulis Lepas

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menggema di kawasan gedung DPR RI akhirnya mendapat respons langsung dari pimpinan parlemen. Dalam audiensi tertutup yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, sejumlah tuntutan krusial mahasiswa dibahas secara intensif, mulai dari polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan subsidi energi, sebagaimana dilansir oleh Suara (19/6/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan aliansi mahasiswa dari Universitas Trisakti, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, serta sejumlah kampus lainnya. Usai audiensi berlangsung, Pimpinan DPR menyampaikan sederet janji formalitas untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.

Sudah berkali-kali mahasiswa turun ke jalan untuk mengadakan aksi demonstrasi. Entah didengar atau tidak oleh para pemangku kebijakan, mereka tidak pernah bosan untuk menyuarakan kebenaran secara berulang-kali, baik yang diikuti oleh satu universitas secara independen maupun gabungan dari beberapa elemen kampus.

Persoalan lonjakan harga BBM dan karut-marut program MBG sendiri sebenarnya bukan masalah baru. Namun, jika tidak segera diselesaikan secara tuntas di hulu kebijakan, masalah ini dipastikan akan menjadi semakin buruk serta kian memperkeruh beban kehidupan masyarakat bawah. Pemerintah sendiri cenderung abai dan lamban dalam mengatasi krisis energi dan pangan ini. Sikap acuh tak acuh inilah yang pada akhirnya menyulut amarah masyarakat, hingga mereka memutuskan melakukan aksi demonstrasi dengan orasi yang berisi berbagai tuntutan hakiki.

Ilusi Demokrasi: Dari Janji Manis hingga Represi

Namun faktanya, lingkaran setan ini telah berulang kali terjadi tanpa pernah ada perubahan kebijakan yang signifikan pascaaksi para mahasiswa. Solusi alternatif yang disodorkan oleh pemerintah biasanya hanya berupa janji-janji manis belaka tanpa adanya implementasi rill di lapangan.

Penguasa bahkan memanfaatkan berbagai cara represif untuk membungkam suara kritis, seperti memberlakukan pungutan yang mencekik, atau bahkan melakukan penangkapan terhadap para aktivis mahasiswa untuk menjebloskannya ke meja hijau hingga mendekam di balik jeruji besi.

Konflik horizontal dan vertikal ini dipastikan akan terus terjadi selama sistem sekuler-demokrasi masih dipelihara di negeri ini. Sistem demokrasi hanya menyuarakan kebebasan berkumpul di satu sisi secara semu, namun melahirkan fungsi kelompok kepentingan (interest group) di sisi lain yang kerap kali dibungkus rapi dengan label 'demi rakyat'.

Hal ini tentu merusak tatanan hubungan ideal antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyat, justru kerap berbuat sewenang-wenang tanpa batas. Imbasnya, rakyat yang seharusnya patuh kepada pemimpin justru memilih untuk melakukan pembangkangan sosial akibat ketidakbecusan pemimpin mereka sendiri dalam mengurus urusan publik (ri'ayah).

Harmonisasi Hubungan Pemimpin dan Rakyat dalam Islam

Kondisi carut-marut ini sangat berbeda secara diametral dengan penerapan sistem Islam. Islam mengatur interaksi pemimpin dan rakyatnya dengan tolok ukur syariat Allah ﷻ, bukan berdasarkan asas kepentingan materi, asas asas manfaat (utilitarianisme), ataupun demi melanggengkan kekuasaan oligarki.

Kepala negara (Khalifah) memiliki kewajiban mutlak untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam setiap keadaan. Sebaliknya, rakyat juga memiliki kewajiban syar'i untuk menaati setiap perintah pemimpin selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ menegaskan kedudukan pemimpin yang amanah dalam sabdanya:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jikalau sewaktu-waktu pemimpin berbuat kezaliman atau menyimpang dari koridor hukum syarak, rakyat memiliki hak sekaligus kewajiban muhasabah (mengoreksi penguasa) dan hak syuro untuk mengingatkan. Dalam tatanan Islam, pemimpin justru wajib mendengar, menyerap, dan menerima setiap keluh-kesah rakyatnya dengan penuh rasa tanggung jawab karena sadar akan adanya hisab yang berat di akhirat kelak.

Kesimpulan

Apabila tata kelola politik Islam ini benar-benar dijalankan dalam institusi Khilafah, maka hubungan antara pemimpin dan rakyat akan berjalan dengan sangat harmonis. Tidak akan ditemukan lagi aksi demonstrasi di jalanan yang berujung anarkis, ataupun tawaran solusi-solusi kosong dari penguasa dalam mengelabui rakyatnya.

Maka dari itu, hanya sistem Islamlah yang terbukti mampu menata struktur tata negara dengan baik dan bersih. Penerapan syariat secara kafah dipastikan akan melahirkan suasana kehidupan di mana setiap individu rakyat dapat hidup sejahtera, aman, dan damai berdampingan di atas rida Sang Pencipta.

Wallahu a'lam bish-shawab.

URGENSI KEPEMIMPINAN ISLAM GLOBAL

2026-07-11T11:39:49.838+07:00

Oleh: Afifah

Penulis Lepas

Serangan militer Israel terhadap sebuah kendaraan di Kota Gaza dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 400 warga Palestina. Jumlah korban tewas akibat agresi brutal tersebut kini telah melampaui 1.000 jiwa sejak gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2023 silam, sebagaimana dilansir oleh Aljazeera (17/6/2025).

Berdasarkan fakta memilukan tersebut, solusi diplomasi berupa gencatan senjata terbukti tidak akan pernah menghasilkan perdamaian hakiki. Gencatan senjata tersebut tak lain hanyalah strategi politik Barat untuk meredakan gejolak opini dunia, sekaligus memberikan ruang bagi entitas Zionis untuk terus melancarkan aksi genosidanya secara leluasa. Negara penjajah seperti AS sama sekali tidak pantas diberi andil untuk mengurusi urusan umat Islam. Memberikan panggung negosiasi kepada mereka adalah sebuah kesalahan fatal yang berujung petaka.

Penjajahan atas tanah Palestina sesungguhnya tidak akan pernah bisa diakhiri di meja perundingan yang timpang. Bumi para nabi tersebut sama sekali tidak akan pernah dibebaskan oleh dewan-dewan internasional buatan kaum kafir penjajah. Oleh karena itu, solusi sahih untuk membebaskan Gaza dan seluruh wilayah Palestina bukanlah dengan jalan negosiasi kompromistis, melainkan melalui mobilisasi kekuatan militer untuk mengusir entitas Zionis dari tanah wakaf umat Islam melalui institusi jihad.

Kewajiban Syar'i Membebaskan Tanah Khiraj

Dalam pandangan syariat, tidak ada satu jengkal pun tanah milik umat Islam yang boleh dikuasai dan dihinakan oleh kaum kafir harbi fi'lan (kafir yang nyata memerangi Islam). Apabila perampasan wilayah itu terjadi, hukum Islam menetapkan status hukum mutlak: wajib bagi seluruh kaum muslim untuk membebaskannya. Maka dari itu, upaya membebaskan Palestina bukan sekadar aksi solidaritas kemanusiaan universal, melainkan perintah langsung dari Allah ﷻ. Setiap tetes keringat dan darah untuk mempertahankan tanah suci tersebut adalah bagian dari ibadah jihad fi sabilillah.

Potensi kekuatan fisik maupun geopolitik umat Islam sejatinya sangat besar dan tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Sayangnya, modal kuantitas dan kekayaan yang melimpah ini tidak benar-benar dikonsolidasikan untuk membela kemuliaan Islam dan melindungi nyawa kaum muslim. Fenomena ini terjadi bukan karena ketiadaan kekuatan militer, melainkan akibat absennya institusi kepemimpinan politik tunggal yang menyatukan mereka.

Pasacakeruntuhan institusi politik Islam global (Khilafah), umat ini terpecah-belah menjadi lebih dari 50 negara bangsa (nation-state) yang lemah, kerdil, dan saling terikat dengan kepentingan hegemoni asing. Hari ini, benteng penjaga dan pelindung fisik Palestina seolah lenyap. Masing-masing penguasa negeri muslim justru sibuk menjaga kursi kekuasaan mereka, bukan menjaga kehormatan umat. Akibatnya, tidak ada satu pun negara muslim yang mengirimkan pasukan militer pembebasan ke Gaza, meskipun secara kalkulasi pertahanan mereka sangat mampu menghadapi militer Israel. Respons yang lahir dari para penguasa hari ini hanyalah sebatas doa formalitas dan kecaman retoris yang sama sekali tidak membuat entitas Zionis gentar.

Hujah Fardu Ain dan Ketegasan Ulama

Ketiadaan komando tunggal inilah yang membuat potensi tentara kaum muslim yang begitu besar membeku di dalam barak-barak mereka. Lebih dari itu, karena syariat Islam tidak tegak dalam institusi negara, perintah dan larangan Allah ﷻ terkait pembelaan darah kaum muslim terabaikan. Padahal, Allah ﷻ telah berfirman dengan tegas:

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

“Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia selaras dengan serangannya terhadapmu...” (QS. Al-Baqarah: 194).

Berdasarkan dalil tersebut, jihad fi sabilillah berubah status hukumnya menjadi fardu 'ain (kewajiban individu) saat negeri kaum muslim diserang atau dijajah secara terbuka. Fakar fikih terkemuka, Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (wafat 620 H), menegaskan dalam kitab Al-Mughni bahwa jika kaum kafir menduduki suatu negeri muslim, maka wajib hukumnya atas seluruh penduduk negeri tersebut untuk mengangkat senjata memerangi mereka. Jika penduduk setempat tidak mampu, maka kewajiban militer itu meluas ke wilayah kaum muslim yang ada di sekitarnya hingga kemudaratan berhasil dihilangkan.

Sayangnya, perintah Allah ﷻ yang mulia ini justru dicampakkan oleh para penguasa muslim saat ini. Sebagian dari mereka malah menjulurkan tangan untuk membuka hubungan diplomatik yang mesra dengan entitas Yahudi. Bahkan di tengah genosida yang membantai penduduk Gaza, sebagian penguasa tetap menyokong urat nadi ekonomi Zionis dengan mempertahankan hubungan dagang.

Oleh karena itu, kaum muslim wajib bersikap tegas dan tidak boleh tinggal diam. Umat Islam memiliki kewajiban kolektif untuk melakukan muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa) dan amar makruf nahi mungkar dalam persoalan krusial ini, bukan malah condong dan merasa puas terhadap sikap pragmatis para penguasa mereka.

Khilafah sebagai Perisai Hakiki Umat

Umat hari ini sedang berada dalam urgensi yang mendesak akan hadirnya kepemimpinan Islam global (Khilafah Islamiah) yang akan melindungi setiap jengkal wilayah dari cengkeraman penjajah. Seorang Khalifah tidak akan pernah membiarkan darah muslim berceceran sia-sia di tangan kaum kafir. Sejarah panjang peradaban telah mengukir bukti otentik bahwa saat negeri-negeri muslim bersatu di bawah satu bendera, kaum muslim di seluruh penjuru dunia merasakan keamanan dan kemuliaan yang nyata. Hal ini berjalan selaras dengan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Institusi Khilafah bukanlah sekadar konsep politik historis masa lalu. Ia adalah sebuah kewajiban syar'i teragung (mahkutul fardh) yang menentukan masa depan, darah, dan kehormatan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kaum muslim hanya akan mampu kembali menjadi umat terbaik (khairu ummah) jika memiliki institusi pemerintahan global yang kuat dan mandiri sebagai perisai mereka. Jika institusi ini tetap dicampakkan, maka umat Islam akan terus berada dalam keterpurukan dan berada dalam posisi tertindas (mazlum) seperti saat ini.

Wallahu a'lam bish-shawab.

GEN Z: DARI DEPRESI MENUJU RESISTENSI

2026-07-11T11:17:14.954+07:00

Oleh: Ummu Khadeejah

Penulis Lepas

Generasi Z (Gen Z) hari ini kerap kali dilabeli oleh publik sebagai generasi yang rapuh, cemas, dan rentan terhadap gangguan mental. Berbagai hasil survei nasional maupun global mengonfirmasi fenomena tersebut. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa lebih dari 60% Gen Z merasa cemas akan masa depan mereka, menjadikan mereka kelompok usia yang paling rentan mengalami depresi. Pengaruh masif media sosial, tekanan lingkungan sosial yang kian meninggi, serta ketidakpastian karier global yang ditandai dengan fenomena tingginya angka pengangguran muda, semakin memperparah kondisi psikologis mereka. Fenomena "generasi cemas" ini bukan sekadar isu kesehatan mental individu, melainkan sebuah manifestasi dari krisis global yang lebih mendalam.

Jika ditelisik lebih mendalam, krisis psikologis multidimensi yang menimpa Gen Z bersumber langsung dari tatanan peradaban sekuleristik-kapitalistik. Sistem ini memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme) dan menjadikan materi serta eksistensi duniawi sebagai standar kebahagiaan tertinggi. Akibatnya, potensi besar pemuda dilemahkan secara sistemik; jati diri mereka dirusak oleh gaya hidup hedonistik, sementara masa depan mereka digadaikan dalam pasar tenaga kerja yang eksploitatif dan tidak pasti.

Di sisi lain, negara abai dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan generasi (ri'ayah). Alih-alih dirangkul dan diberikan solusi sistemis, Gen Z justru sering kali mendapatkan stigma buruk dari generasi pendahulunya; dianggap manja, lemah (snowflake generation), dan kurang gigih. Padahal, kelelahan mental mereka adalah akibat logis dari rusaknya sistem penopang kehidupan saat ini. Fenomena ini sangat relevan dengan firman Allah ﷻ mengenai kehidupan yang sempit akibat berpaling dari peringatan-Nya:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS. Thaha: 124).

Momentum Anomali: Lahirnya Gelombang Resistensi

Kendati dihadapkan pada depresi dan skeptisisme, kondisi psikologis yang tertekan ini justru melahirkan anomali yang positif, yaitu lahirnya gelombang resistensi. Ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ada memicu kesadaran baru di kalangan Gen Z bahwa harus ada perubahan mendasar pada tatanan dunia saat ini. Mereka tidak lagi diam menerima keadaan.

Sikap kritis, skeptis terhadap janji manis kapitalisme, dan keaktifan mereka di ruang publik merupakan modal berharga. Ini adalah peluang besar bagi mereka untuk bangkit, menolak tunduk pada arus destruktif sekuler, dan bergerak menuju kondisi kehidupan yang lebih ideal dan berkeadilan. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd: 11).

Islam hadir sebagai solusi komprehensif atas krisis peradaban hari ini. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) terbukti membawa ketenangan, keselamatan hidup, serta mewujudkan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta alam). Sejarah mencatat betapa gemilangnya karakter pemuda di masa kejayaan Islam, seperti Ali bin Abi Thalib, Mush'ab bin Umair, hingga Muhammad al-Fatih yang sukses menaklukkan Konstantinopel pada usia muda.

Mencetak Syakhshiyah Islamiyah Unggul

Para pemuda ideologis pada masa khilafah memiliki kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) yang kokoh; pola pikir (aqliyah) dan pola sikapnya (nafsiyah) senantiasa berlandaskan pada akidah Islam, sekaligus cakap dalam menguasai sains dan teknologi. Kualitas agung ini lahir karena negara hadir sebagai junnah (perisai/pelindung) yang menjamin seluruh aspek kebutuhan hidup, sistem pendidikan berbasis akidah, serta layanan kesehatan secara adil dan gratis.

Dengan topangan sistem jaminan tersebut, para pemuda dapat fokus mengoptimalkan potensinya untuk umat tanpa dibayangi kecemasan finansial maupun ketakutan akan masa depan. Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah ﷺ juga pernah memberikan kabar gembira tentang kedudukan para pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah ﷻ di hari akhir kelak:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ... وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya... [di antaranya] seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah (ketaatan) kepada Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan

Depresi dan kecemasan massal yang dialami Gen Z bukanlah takdir genetis mereka, melainkan produk gagal dari peradaban sekuler-kapitalistik. Momentum resistensi yang muncul hari ini harus diarahkan ke jalan yang benar. Sudah saatnya menyadarkan pemuda untuk melepaskan diri dari belenggu ideologi rusak tersebut, lalu beralih mengemban prinsip-prinsip ideologi (mabda') Islam.

Gen Z harus dibina agar peduli terhadap kondisi umat dan aktif menjadi agen perubahan ideologis. Dengan mengembalikan peran pemuda sebagai pembela kebenaran dan pilar peradaban Islam, masa depan emas yang mandiri, sejahtera, dan tenang lahir batin bukan lagi sebatas angan-angan kosong atau jargon politik, melainkan sebuah keniscayaan sejarah yang akan segera terwujud secara nyata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

HIV/AIDS PADA USIA PRODUKTIF DAN URGENSI SOLUSI ISLAM DALAM MENJAGA GENERASI

2026-07-11T10:26:18.456+07:00

Oleh: Ummu Aqila

Penulis Lepas

Indonesia saat ini tengah menyongsong momentum bonus demografi, yaitu suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif. Kondisi strategis ini diproyeksikan menjadi modal besar untuk mewujudkan visi negara yang maju dan sejahtera. Namun, harapan tersebut kini dihadapkan pada ancaman nyata yang sangat serius, yakni melesatnya kasus HIV/AIDS yang justru didominasi oleh kelompok usia produktif.

Berbagai daerah melaporkan tingginya temuan kasus baru HIV/AIDS pada kelompok usia muda. Kondisi memprihatinkan ini merata terjadi di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Karawang, Kabupaten Tangerang, Palu, hingga Semarang. Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa generasi yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan justru menghadapi ancaman kesehatan sistemis yang dapat menggerus produktivitas serta menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Apabila kondisi ini terus dibiarkan berlanjut tanpa penanganan di hulu, bonus demografi yang dielu-elukan menjadi berkah dipastikan akan berbalik menjadi bencana demografi yang mematikan.

Ketika Kebebasan Melahirkan Bencana

Meningkatnya kasus HIV/AIDS secara signifikan tidak dapat dilepaskan dari pola interaksi sosial pergaulan yang semakin bebas. Budaya permisif yang berkembang subur dalam masyarakat sekuler menjadikan hubungan di luar pernikahan, tren bergonta-ganti pasangan, hingga perilaku seksual menyimpang dipandang lumrah sebagai hak urusan pribadi yang tidak boleh diintervensi. Padahal, Allah ﷻ telah memberikan peringatan keras dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Ayat mulia ini tidak hanya melarang tindakan intinya (zina), melainkan juga mengharamkan segala bentuk aktivitas perantara (wasilah) yang mengantarkan kepadanya. Pergaulan bebas tanpa batas, maraknya industri pornografi, dan pembentukan opini permisif di tengah publik merupakan pintu utama yang membuka berbagai kerusakan sosial, termasuk akselerasi penyebaran penyakit menular seksual. Ketika generasi muda kehilangan batasan moralitas agama, maka yang lahir bukanlah generasi emas peradaban, melainkan generasi rapuh yang cacat secara fisik maupun mental.

Normalisasi Maksiat dan Bahaya LSL

Data di lapangan menunjukkan bahwa salah satu kelompok dengan tingkat penularan kasus HIV tertinggi diduduki oleh komunitas lelaki suka lelaki (LSL). Fenomena penyimpangan orientasi seksual ini menjadi salah satu faktor primer yang wajib mendapatkan perhatian khusus secara nasional. Allah ﷻ berfirman mengenai kaum Sodom terdahulu:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A'raf: 81).

Ironisnya, dalam sistem hari ini, perilaku homoseksual tersebut justru semakin dinormalisasi di ruang publik atas nama hak asasi manusia (HAM). Sebagian kelompok pelaku bahkan secara demonstratif memamerkan identitas dan gaya hidup menyimpang mereka melalui platform media sosial tanpa tersentuh hukum. Kondisi ini secara perlahan meracuni dan memengaruhi cara pandang generasi muda untuk memaklumi perilaku yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum kodrat fitrah manusia. Jika perilaku menyimpang ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, maka potensi ledakan penyebaran penyakit menular dan kehancuran sosial peradaban akan semakin besar.

Sekularisme: Akar Persoalan yang Diabaikan

Pemerintah selama ini cenderung lebih banyak berfokus pada penanganan di aspek hilir, seperti program deteksi dini (screening), pembagian alat kontrasepsi, pengobatan antiretroviral (ARV), serta pendampingan psikologis terhadap penderita HIV/AIDS. Upaya medis tersebut tentu penting untuk aspek kemanusiaan, namun penyelesaian di hilir sama sekali belum menyentuh akar persoalan yang mendasar di hulu kebijakan.

Sistem sekuler-kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme) telah mencabut standar halal-haram, sehingga benar dan salah hanya ditentukan oleh asas kebebasan manusia (liberalisme). Selama aktivitas pergaulan bebas diposisikan sebagai hak privasi dan orientasi seksual dipandang sebagai pilihan individu yang dilindungi hukum, maka sumber masalahnya akan tetap lestari. Akibatnya, penanganan yang dilakukan negara hanya sebatas mengobati dampak (symptomatic) tanpa pernah sanggup menghilangkan penyebab utamanya (causal).

Kondisi ini diperparah oleh rusaknya benteng moral akibat media massa yang bebas. Tayangan media hari ini gencar mempertontonkan gaya hidup liberal yang melemahkan keimanan generasi muda. Rasulullah ﷺ telah mengingatkan dampak sosial dari pembiaran maksiat ini dalam sabdanya:

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا

“Tidaklah tampak perbuatan keji (zina dan kemaksiatan) pada suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan akan tersebar di tengah mereka wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi sebelum mereka.” (HR. Ibnu Majah).

Sistem Islam Menutup Rapat Pintu Kerusakan

Islam memiliki sekumpulan sistem yang komprehensif (kaffah) dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat. Islam menata interaksi antara laki-laki dan perempuan melalui sistem pergaulan Islam (nidzamul ijtima'i) agar tetap berada dalam koridor kesucian. Interaksi hanya dibolehkan dalam ranah yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam hal pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan aktivitas sosial kedinasan yang mendesak.

Islam melarang keras segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, serta mengharamkan hubungan sesama jenis secara mutlak karena merusak nasab dan memicu penyakit fisik. Tidak hanya menetapkan aturan normatif, Islam di bawah institusi Khilafah juga menerapkan sanksi hukum pidana (uqubat) yang sangat tegas terhadap para pelaku zina maupun homoseksual sebagai pencegah (zawajir) dan penebus dosa (jawabir).

Di samping itu, kebijakan media massa negara akan disaring ketat agar hanya menyiarkan konten yang membangun kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) serta menjaga keluhuran akhlak umat. Konten yang merusak moral dan berbau pornografi akan ditindak tegas dan ditutup aksesnya secara total. Dengan demikian, Islam bertindak secara preventif di hulu: menutup rapat seluruh pintu penyebab kerusakan (saddud dzari'ah).

Kesimpulan

Bonus demografi tidak akan pernah cukup jika hanya ditopang oleh keunggulan kuantitas jumlah penduduk usia produktif semata. Bangsa ini mutlak membutuhkan generasi yang sehat fisiknya, mulia akhlaknya, dan kokoh ketakwaannya. Allah SWT menegaskan konsekuensi bagi bangsa yang mencampakkan syariat-Nya dalam firman-Nya:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit...” (QS. Thaha: 124).

Oleh karena itu, persoalan HIV/AIDS tidak boleh dipandang sebatas masalah kesehatan medis an-sich. Problem ini adalah cermin dari rusaknya sistem pergaulan, sistem media, dan arah orientasi pendidikan sekuler. Ketika aturan Allah ﷻ kembali diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, barulah generasi yang sehat dan berkualitas akan terwujud nyata, sehingga bonus demografi benar-benar menjelma menjadi berkah peradaban, bukan ancaman kepunahan bagi masa depan bangsa.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MENAKAR KOPDES MERAH PUTIH: ANTARA ILUSI POPULIS DAN SOLUSI SISTEMIK

2026-07-10T09:58:00.000+07:00

Oleh: Murni Supirman

Aktivis Muslimah

Pemerintah tengah gencar menjalankan program nasional pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program ambisius ini diklaim sebagai pusat layanan utama untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, sebagaimana dilansir oleh BBC.

Kendati membawa narasi kesejahteraan yang memikat, implementasi di lapangan justru memicu gelombang polemik yang masif. Mulai dari penentuan lokasi gerai yang tidak strategis, ketidakjelasan mekanisme operasional, hingga indikasi kuat terjadinya penyimpangan realisasi proyek fisik. Tragedi paling memilukan bahkan terjadi pada aspek pengelolaan sumber daya manusia; kultur pelatihan semi-militer bagi calon manajer KDMP dilaporkan telah merenggut nyawa lima orang peserta pelatihan.

Merespons carut-marut ini, pemerintah memang memberikan sinyal untuk melakukan evaluasi dan pengembangan teknis agar program berjalan lebih efektif. Namun, perbaikan yang bersifat teknis-parsial di hilir dipastikan tidak akan pernah menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya di hulu kebijakan.

Meskipun demikian, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjelaskan alasan di balik pemberian pelatihan dasar militer bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tersebut. Menurut Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan, dunia kemiliteran memiliki nilai-nilai yang sangat baik untuk membentuk karakter serta kedisiplinan para calon pengelola koperasi merah putih dan kampung nelayan, sebagaimana dimuat dalam laman Bisnis.

Paradigma Top-Down dan Cengkeraman Kapitalisme

Jika dibedah secara kritis, kegagalan adopsi program ini berakar pada paradigma pembangunan yang bersifat top-down (dari atas ke bawah). Pembangunan ekonomi yang dipaksakan secara seragam dari pusat (tanpa berangkat dari pemetaan kebutuhan riil masyarakat desa) hanya akan melahirkan lembaga koperasi yang minim partisipasi warga. Institusi ekonomi yang lahir tanpa kedaulatan anggotanya mustahil mampu menjelma menjadi penggerak ekonomi lokal yang organik.

Di bawah cengkeraman sistem kapitalisme sekuler, program populis seperti ini kerap bertransformasi menjadi sekadar proyek fisik berskala raksasa. Alokasi dana publik yang fantastis berpadu dengan rantai birokrasi pengawasan yang kompleks justru menciptakan celah lebar bagi terjadinya inefisiensi, praktik perburuan rente (rent-seeking), hingga potensi tindak pidana korupsi. Regulasi yang mengikat keuangan desa pada akhirnya cenderung lebih menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pemilik modal selaku kontraktor proyek.

Anggaran negara dan dana desa digelontorkan dalam jumlah besar demi mengejar target kuantitas gerai fisik, sementara manfaat konkretnya bagi kesejahteraan rakyat jelata masih buram. Hakikatnya, dana publik terus terkuras untuk membiayai proyek baru yang superfisial. Sementara itu, persoalan multidimensi yang mendasar di desa (seperti krisis agraria, kemiskinan struktural, dan minimnya akses modal mandiri) tetap dibiarkan tanpa solusi nyata. Padahal, masalah-masalah struktural inilah yang paling mendesak (urgent) untuk diselesaikan di tingkat perdesaan selama ini.

Rekonstruksi Kesejahteraan Berbasis Paradigma Islam

Untuk keluar dari lingkaran setan pembangunan yang semu ini, diperlukan sebuah rekonstruksi fundamental berbasis paradigma Islam. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi harus dibangun murni untuk memenuhi kebutuhan primer publik, bukan demi mengejar target capaian proyek fisik atau penyerapan anggaran penguasa semata.

Dalam konsep tata negara Islam (Khilafah), negara berkewajiban mutlak bertindak sebagai pengurus rakyat (raa'in) yang bertanggung jawab penuh terhadap tegaknya kesejahteraan individu per individu. Sebab dalam pandangan Islam, masalah ekonomi yang sesungguhnya bukanlah kelangkaan barang, melainkan tidak meratanya distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

Tanggung jawab pengurusan ini diwujudkan secara nyata melalui tiga kebijakan strategis:

Pengelolaan Aset Publik secara Mandiri: Negara mengelola penuh harta milik umum (al-milkiyyah al-ammah) seperti sumber daya alam dan tambang, lalu mengembalikan seluruh hasilnya untuk fasilitas rakyat.
Penyediaan Lapangan Kerja Luas: Negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sektor riil agar para kepala keluarga di desa dapat mandiri secara finansial.
Jaminan Distribusi Kekayaan yang Adil: Negara memastikan harta tidak hanya berputar di segelintir kaum elit pemilik modal (kapitalis) saja melalui instrumen zakat, infak, dan kepemilikan tanah.

Kesejahteraan sejati di tingkat desa tidak akan pernah lahir dari proyek hilir berbentuk koperasi komando yang dipaksakan secara birokratis. Kesejahteraan baru akan terwujud melalui penerapan syariat ekonomi Islam secara menyeluruh (kaffah). Di dalam sistem Islam, sektor hulu pertanian, kelautan, dan perdagangan rakyat akan diperkuat terlebih dahulu melalui kepastian kepemilikan lahan secara syar'i serta penghapusan total sistem ribawi yang mencekik peternak dan nelayan.

Kesimpulan

Oleh karena itu, solusi Islam terhadap polemik Koperasi Desa Merah Putih tidak bersifat tambal sulam atau sekadar evaluasi kelembagaan. Islam menawarkan perubahan sistemik pada sistem pengelolaan ekonomi secara holistik. Sistem Islam akan mengganti asas kapitalistik yang eksploitatif dengan asas syariat yang menempatkan kemaslahatan manusia di atas kepentingan bisnis para pemodal. Hanya dengan kembali pada aturan Sang Pencipta, kemandirian desa dan berkahnya peradaban dapat terwujud secara nyata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

RESISTENSI GEN Z DI TENGAH GELOMBANG KRISIS MENTAL

2026-07-09T09:34:00.000+07:00

Oleh: Ina Febri Anti, S.Pd.

Aktivis Muslimah

Dunia yang semakin canggih hari ini justru melahirkan tekanan psikologis baru yang membuat generasi Z (Gen Z) kerap terjebak dalam pusaran kecemasan yang perlahan menggerogoti pikiran. Bayang-bayang masa depan, problem finansial, hingga ekspektasi sosial berubah menjadi beban hidup yang tidak lagi dipandang sekadar sebagai tantangan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan mental mereka.

Berdasarkan hasil survei daring yang dirilis oleh Jakpat (Desember 2025) terhadap 1.158 responden Gen Z dengan margin of error di bawah 5%, terungkap bahwa kekhawatiran terhadap masa depan menjadi penyebab utama gangguan mental Gen Z (60%), diikuti oleh tekanan finansial (57%), ekspektasi sosial (42%), dan perasaan tidak berdaya (36%). Dampak klinisnya pun terlihat jelas pada perubahan suasana hati (mood swings) yang mencapai 62%, gangguan tidur (50%), kecemasan berlebih (38%), serta kesulitan dalam mengelola emosi (38%), sebagaimana dilansir oleh Goodstat.

Faktor pemicu krisis mental ini sangat beragam, mulai dari algoritma media sosial yang terus mendikte standar hidup "sempurna" hingga tekanan sosial lingkungan yang menuntut anak muda untuk selalu terlihat berhasil, bahagia, dan produktif secara instan. Selain itu, arus informasi yang membanjir tanpa henti (information overload) serta kebiasaan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain kian memperburuk kondisi kejiwaan generasi digital ini.

Penyakit Sosial Global dan Stigmatisasi Generasi

Fenomena ini sejatinya telah menggejala di seluruh penjuru dunia. Ketidakpastian karier dan kondisi ekonomi yang sulit diprediksi membuat Generasi Z cenderung bersikap skeptis terhadap masa depan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa sekitar satu dari tujuh anak berusia 10–19 tahun, atau sekitar 14,3 persen, mengalami gangguan kesehatan mental secara global. Angka ini berkontribusi terhadap 15 persen beban penyakit peradaban pada kelompok usia tersebut. Meskipun angkanya sangat masif, mayoritas kasus ini tidak terdeteksi sejak dini akibat minimnya penanganan yang tepat, seperti diulas oleh Kompas.

Namun, dari pekatnya kondisi tersebut, kini muncul gelombang resistensi yang diprediksi dapat menjadi titik balik penting bagi gerakan pemuda. Di tengah ketidakpastian yang terus meningkat, Gen Z mulai menunjukkan kesadaran kolektif untuk bertahan hidup dan melawan berbagai tantangan sistemis yang menjepit mereka.

Krisis multidimensi yang melanda dunia hari ini merupakan buah pahit dari penerapan peradaban sekuler-kapitalistik yang mendewakan pencapaian materi. Dalam sistem ini, potensi besar pemuda perlahan dilemahkan. Gen Z didehumanisasi oleh tuntutan produktivitas dengan standar kesuksesan yang serbamaterialistis. Alhasil, banyak dari mereka kehilangan arah dalam memahami tujuan hidup yang hakiki karena terus-menerus dipaksa berpikir pragmatis oleh sistem yang rusak.

Mirisnya, kondisi ini diperparah oleh absennya peran pengurusan (ri'ayah) negara dalam membina ketahanan mental dan spiritual generasi muda. Bukannya dirangkul dan diberi jaminan keamanan serta ruang berkembang, mereka justru sering kali mendapatkan cap atau stigmatisasi negatif dari generasi di atasnya, seperti dituduh kurang disiplin, bermental rapuh (snowflake generation), hingga tidak bertanggung jawab. Padahal, rapuhnya mentalitas tersebut merupakan produk langsung dari sistem lingkungan yang membentuk mereka.

Mengubah Kecemasan Menjadi Energi Perubahan

Di sisi lain, jika kita jeli melihat peluang, rasa cemas dan sikap kritis yang dimiliki Gen Z sebenarnya dapat dialihkan menjadi motor penggerak perubahan sosial. Rasa cemas membuat mereka lebih peka terhadap ketidakadilan di sekitar mereka, sementara sikap kritis membantu mereka mempertanyakan status quo yang dianggap tidak ideal. Jika potensi ini diarahkan dengan kompas yang benar, kedua hal tersebut akan menjadi kekuatan pembebas untuk meruntuhkan hegemoni sistem sekuler saat ini.

Islam hadir sebagai solusi hakiki atas berbagai krisis peradaban yang melanda dunia saat ini melalui prinsip rahmatan lil 'alamin. Penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan bernegara tidak hanya akan mengatur hubungan spiritual individu dengan Sang Pencipta, melainkan juga membentuk ketenangan jiwa (tumaninah) dan rasa aman yang rill dalam menjalani kehidupan sehari-hari melalui jaminan kesejahteraan ekonomi.

Sejarah emas kejayaan Islam telah membuktikan bahwa di bawah naungan Khilafah, generasi muda dibina agar memiliki karakter yang kuat dengan kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) yang matang, sekaligus unggul dalam berbagai bidang sains dan keilmuan. Sosok seperti Muhammad al-Fatih, Ibnu Sina, dan Zaid bin Tsabit tidak hanya fokus pada kesalehan spiritual di atas sajadah, melainkan aktif memimpin peradaban dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia.

Penutup

Kehadiran negara yang bertindak nyata sebagai pelindung (junnah) dan pelayan umat (khadimul ummah) memegang peran krusial dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dasar secara adil dan merata bagi seluruh pemuda. Dalam tatanan Islam, negara akan menyediakan fasilitas konseling berbasis akidah, menggratiskan biaya pendidikan, dan membuka lapangan pekerjaan yang berkah di bawah payung sistem ekonomi Islam.

Hal ini sekaligus akan menyadarkan pemuda masa kini untuk memahami dan mengemban ideologi (mabda') Islam secara serius, serta menumbuhkan kepedulian yang tinggi terhadap nasib umat. Dengan kesadaran ideologis itulah, harapan akan lahirnya "generasi emas" yang membawa perubahan peradaban tidak lagi sekadar menjadi jargon atau angan-angan utopia di atas baliho, melainkan dapat diwujudkan secara nyata di muka bumi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

GELOMBANG PENOLAKAN TERUS BERGULIR, MBG TAK TERHENTI?

2026-07-08T08:30:45.319+07:00

Oleh: Fajrina Laeli, S.M.

Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak negatif terhadap keberlanjutan karier serta kesejahteraan guru di berbagai jenjang. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyebut program MBG telah mendegradasi kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini terlihat nyata dari terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal yang menimpa guru honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, hingga pegawai PPPK penuh waktu.

Iman memaparkan bahwa di Tuban, Jawa Timur, terdapat sedikitnya 39 guru PPPK yang diputus kontraknya secara sepihak. Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun P2G, masih banyak guru yang memperoleh upah jauh di bawah standar kelayakan. Di Langkat (Sumatera Utara) maupun di Blitar (Jawa Timur) misalnya, guru PPPK paruh waktu dilaporkan hanya memperoleh gaji sebesar Rp500.000,00 per bulan, sebagaimana dilansir oleh Jawapos (11/1/2026).

Program MBG sejatinya telah menuai penolakan masif dari berbagai kalangan. Kritik tajam datang dari akademisi, asosiasi tenaga pendidik, hingga gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang sedang berlangsung di berbagai daerah. Berbagai persoalan krusial turut disorot, mulai dari pemangkasan anggaran sektor pelayanan publik lain, dugaan ketidaktepatan skala prioritas, hingga dampak buruknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Namun, di tengah derasnya arus penolakan tersebut, proyek populis ini tetap dipaksakan berjalan tanpa menunjukkan tanda-tanda akan dievaluasi secara mendasar.

Ironi Dapur SPPG dan Cengkeraman Kapitalisme

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: apa sebenarnya tujuan substantif yang hendak dicapai dari program ini? Keuntungan oligarki sebesar apa yang sedang dipertahankan, hingga berbagai kritik dan penolakan seolah tidak cukup kuat untuk menghentikan lajunya? Suara rintihan rakyat di akar rumput terus bergema, tetapi gerak kebijakan tetap melaju tanpa perubahan berarti. Wajar jika muncul kecurigaan publik bahwa ada kepentingan kapitalistik yang jauh lebih besar daripada sekadar alasan normatif meningkatkan gizi generasi.

Iman Zanatul Haeri bahkan bersuara lantang bahwa saat ini hampir tidak ada saluran birokrasi yang bersih untuk menyuarakan keresahan para guru. Mau melapor ke polisi, instansi kepolisian memiliki proyek dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Mau melapor kepada TNI, pihak tentara pun mengelola dapur SPPG. Ingin mengadu ke DPR RI, nyatanya banyak anggota dewan yang kedapatan memegang proyek dapur SPPG. Akibatnya, makin terlihat jelas bahwa perputaran roda ekonomi dari proyek bernilai ratusan triliun ini hanya dinikmati oleh kalangan elit kelas atas.

Di sinilah watak asli sistem kapitalisme sekuler menampakkan wajah aslinya. Negara direduksi fungsinya hanya sebagai regulator atau makelar proyek, bukan pengurus (raa'in) yang tulus melayani rakyat. Kebijakan publik tidak lagi dirumuskan berdasarkan asas kebutuhan masyarakat, melainkan disetir oleh syahwat politik, pencitraan, dan perburuan rente ekonomi yang menguntungkan segelintir pemilik modal.

Politik Pengurusan Urusan Rakyat dalam Sistem Islam

Kondisi salah urus ini sangat berbeda secara diametral dengan pandangan Islam. Dalam tatanan politik Islam, pengelolaan urusan rakyat (ri'ayatus syu'un) merupakan amanah ruhyah yang wajib dijalankan negara berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan atas dasar kepentingan politik elektoral maupun kepentingan korporasi. Setiap kebijakan negara wajib lahir dari kajian hukum syarak yang sahih dan berorientasi mutlak pada kemaslahatan rakyat.

Oleh karena itu, apabila suatu program dalam perjalanannya terbukti menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi publik (seperti pemangkasan hak gaji guru) maka negara wajib segera mengevaluasi, bahkan menghentikan program tersebut. Rasulullah ﷺ menegaskan kaidah preventif ini dalam sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi diri sendiri) dan tidak boleh saling membahayakan (orang lain).” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Islam menetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (Baitulmal) harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Anggaran pendidikan mutlak diperuntukkan bagi kemajuan taraf berpikir umat, jaminan kesejahteraan guru secara layak, penyediaan sarana belajar yang mutakhir, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik. Negara diharamkan mengurangi hak finansial suatu sektor fundamental demi membiayai program lain yang tidak menjadi prioritas mendesak. Dalam tatanan Islam, kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan tanggung jawab langsung negara yang wajib dipenuhi secara gratis dan optimal.

Kemandirian Fiskal Berbasis Pos Kepemilikan Umum

Khilafah Islamiah memiliki mekanisme pembiayaan yang sangat kuat dan mandiri melalui pengelolaan pos kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah). Seluruh sumber daya alam yang melimpah ruah (seperti tambang emas, minyak bumi, gas alam, hutan, dan kekayaan strategis lainnya) haram diprivatisasi atau diserahkan kepada pihak swasta maupun korporasi asing. Negara akan mengelolanya secara mandiri dan mengembalikan seluruh keuntungan bersihnya untuk membiayai fasilitas publik.

Dengan pengelolaan fiskal yang mandiri dan sesuai syariat tersebut, negara tidak perlu melakukan kebijakan tambal sulam yang mengorbankan anggaran pendidikan atau memotong gaji guru demi menjalankan suatu program parsial. Penerapan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) adalah satu-satunya solusi sistemis yang mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, melenyapkan konflik kepentingan (conflict of interest), serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran demi kemaslahatan umat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PERTAMAX YANG TAK SELALU RAMAH, MIGRASI MASSAL KE JALUR KIRI?

2026-07-07T07:59:00.000+07:00

Oleh: A. Tenri Sarwan, S.M.

Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik

Melambungnya harga minyak dunia hari ini merupakan dampak berantai dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Ketergantungan struktural Indonesia terhadap pasokan impor minyak mentah membuat ketahanan energi dalam negeri seketika rapuh dan pasti terkena imbasnya. Lonjakan harga komoditas ini pun menjadi tajuk utama (headline news) di berbagai media massa yang tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, muara dari ketidakstabilan ini melayangkan pukulan telak bagi isi dompet masyarakat bawah.

PT Pertamina (Persero) telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green, Rabu (10/6/2026). Harga Pertamax melonjak menjadi Rp16.250,00 per liter dari harga sebelumnya yang bertengger di angka Rp12.300,00 per liter, sebagaimana dilansir oleh Kompas (10/6/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa Pertamax merupakan jenis BBM nonsubsidi yang penentuan harganya mutlak mengekor mekanisme pasar bebas, berbeda dengan jenis BBM bersubsidi yang kuota anggarannya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, sejalan dengan menguatnya harga minyak mentah global, penyesuaian harga di tingkat eceran dalam negeri menjadi hal yang tidak terhindarkan, seperti dimuat dalam Kompas (11/6/2026).

Realitas ini melahirkan dilema sosial yang serbasulit. Di satu sisi, keran impor komoditas minyak harus tetap dibuka lebar demi mengamankan ketersediaan pasokan energi nasional. Namun, di sisi lain, tingginya volume impor tersebut kian menguras postur APBN. Ironisnya, pihak yang paling dirugikan dari rantai kebijakan fiskal ini lagi-lagi adalah rakyat kecil.

Kenaikan harga Pertamax yang terlampau tinggi ini dipastikan memicu migrasi massal konsumen ke "jalur kiri", yaitu beralih mengonsumsi Pertalite. Jika migrasi ini terus berkepanjangan, maka pasokan Pertalite di berbagai SPBU akan mengalami kelangkaan, yang pada gilirannya berpotensi mengerek harga kebutuhan pokok lainnya.

Sebagian besar kelompok pengguna Pertamax adalah masyarakat kelas menengah; mereka tidak cukup miskin untuk berburu BBM bersubsidi, namun tidak pula cukup kaya untuk bertahan menikmati kepulan harga BBM nonsubsidi. Akibat tarif Pertamax yang kian tidak ramah ini, antrean kendaraan di jalur pengisian Pertalite dipastikan akan semakin membeludak. Mengapa lingkaran setan ini terus berulang tanpa menemukan titik terang?

Kapitalisme: Paradigma Penguasa Sebatas Regulator

Akar masalah dari ketidakstabilan harga energi ini tidak lain adalah adopsi sistem ekonomi kapitalisme sekuler. Dalam dekapan sistem ini, paradigma penguasa dalam merumuskan kebijakan publik bergeser; negara tidak lagi menempatkan diri sebagai pengurus (raa'in) yang menjamin pemenuhan hajat hidup rakyat, melainkan hanya bertindak sebatas pengatur (regulator) lalu lintas bisnis. Negara absen terlibat langsung dalam menjamin kesejahteraan, dan justru menyerahkan tata kelola pelayanan publik kepada korporasi swasta dan mekanisme pasar bebas.

Akibatnya, komoditas vital seperti BBM tidak lagi bisa dinikmati oleh rakyat secara murah dengan kualitas terbaik. Publik justru kerap dihadapkan pada kasus kelangkaan, manipulasi BBM oplosan, hingga hantaman harga ejeran yang mencekik leher. Selama paradigma kapitalistik ini masih mengakar di dalam birokrasi, ketahanan ekonomi negeri ini akan selalu rapuh.

Meskipun Indonesia memiliki keberagaman sumber energi alam yang melimpah ruah, kekayaan SDA tersebut tidak akan pernah mampu menyejahterakan rakyat selama pengelolaannya diserahkan kepada para pemilik modal (kapitalis global). Negara kehilangan kemandirian ekonominya karena terjebak dalam skema liberalisasi hulu-hilir dan sangat tergantung pada pasokan impor. Alhasil, rakyat selalu diposisikan sebagai tumbal kebijakan demi mengamankan keuntungan segelintir elite.

Tata Kelola Kemandirian Energi dalam Sistem Islam

Kondisi carut-marut ini sangat berbeda secara diametral dengan pandangan Islam. Islam adalah aturan hidup yang sempurna dan paripurna, yang diturunkan oleh Allah ﷻ sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil 'alamin). Sistem politik Islam akan melahirkan sosok pemimpin yang memiliki visi pelayanan (ri'ayah). Kepala negara (Khalifah) memiliki komitmen ideologis yang kuat untuk mewujudkan kedaulatan mutlak di bidang ekonomi dan ketahanan energi.

Di dalam fikih Islam, seluruh barang publik yang jumlah depositnya melimpah ruah di perut bumi dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah). Kepemilikan ini wajib dikelola secara mandiri oleh negara dan seluruh hasil keuntungannya dikembalikan seutuhnya kepada rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Implementasi sistem ekonomi Islam ini akan menempatkan komoditas tambang, minyak bumi, gas alam, laut, hingga hutan sebagai aset publik yang dikelola negara secara profesional. Hasil keuntungan kas bersihnya akan dialirkan menuju Baitulmal, berpadu dengan pos-pos penerimaan syar'i lainnya seperti ghanimah, fai, kharaj, jizyah, usyur, rikaz, serta zakat.

Jaminan Keadilan Tanpa Sekat Subsidi

Dengan topangan dana Baitulmal yang melimpah tersebut, negara memiliki keleluasaan finansial yang sangat besar untuk membiayai seluruh lini pelayanan publik. Di samping menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu (seperti sandang, pangan, dan papan), negara juga menggratiskan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu representasi energi api (an-naar) dalam hadis di atas, haram hukumnya diserahkan atau diprivatisasi kepada korporasi swasta maupun asing. Negara akan mengelola rantai produksinya dari hulu hingga hilir secara mandiri, kemudian mendistribusikannya kepada rakyat dengan kualitas premium dan harga yang sangat murah, bahkan gratis jika kas Baitulmal mencukupi.

Dalam sistem Islam, tidak akan pernah ditemukan lagi dikotomi diskriminatif seperti "BBM bersubsidi untuk si miskin" atau "BBM nonsubsidi untuk si kaya". Seluruh warga negara memiliki hak yang setara dan adil untuk mengakses energi milik umum tersebut.

Dengan demikian, harga BBM dalam negeri akan dikontrol penuh oleh negara secara mandiri dan tidak akan terombang-ambing oleh fluktuasi harga minyak global yang spekulatif. BBM diposisikan murni sebagai sarana pelayanan hidup rakyat, bukan sebagai ladang bisnis komersial untuk memperkaya segelintir orang.

Kesimpulan

Sistem Islam menata pengelolaan sumber daya alam secara bersih, kuat, dan kokoh karena ditopang oleh sinergi tiga pilar utama: penegakan syariat secara tegas oleh negara, ketakwaan individu di ruang domestik, serta aktifnya kontrol sosial masyarakat melalui aktivitas amar makruf nahi mungkar. Penguasa dalam sistem Islam akan senantiasa mendengarkan suara dan rintihan rakyatnya di luar masa kampanye, karena mereka paham makrifat bahwa setiap kebijakan yang mereka tetapkan akan dihisab secara ketat di padang mahsyar kelak.

Kembalinya penerapan sistem Islam secara kafah adalah satu-satunya jalan untuk mencabut akar krisis energi ini dan menghadirkan keberkahan yang nyata bagi peradaban umat manusia. Allah ﷻ telah memberikan janji kemenangan tersebut dalam firman-Nya:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur: 55).

Wallahu a'lam bish-shawab.

MARAKNYA PELECEHAN SEKSUAL: GEJALA KERUSAKAN SISTEMIK DAN SOLUSI ISLAM

2026-07-06T07:08:00.000+07:00

Oleh: Tini

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Maraknya kasus pelecehan seksual di tengah publik bukanlah sebuah fenomena sosial yang berdiri sendiri. Masalah krusial ini berkelindan erat dengan semakin terbukanya keran pornografi, kian normalnya aktivitas pergaulan bebas, suburnya budaya pacaran yang permisif, kampanye LGBT yang semakin agresif di ruang publik, serta semakin menipisnya rasa malu di tengah kehidupan masyarakat hari ini.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual justru marak terjadi di berbagai lingkungan yang selama ini dianggap suci sebagai tempat lahirnya ilmu dan moral, seperti kampus, sekolah, pesantren, gereja, hingga lembaga keagamaan lainnya. Publik belum lama ini dikejutkan oleh kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dengan puluhan korban. Di waktu yang hampir bersamaan, terungkap pula kasus dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di sebuah pondok pesantren di Pati. Rentetan fenomena memilukan ini menjadi bukti empiris bahwa tidak ada satu pun institusi sosial hari ini yang benar-benar kebal dari ancaman dekadensi moral.

Semua fenomena tersebut sejatinya saling terhubung dalam satu arus besar liberalisasi kehidupan. Sistem sekuler yang memisahkan agama dari roda kehidupan (sekularisme) telah melahirkan standar kebebasan berperilaku (liberalisme) yang membuka ruang selebar-lebarnya bagi berbagai bentuk penyimpangan moral. Akibatnya, pelecehan seksual tidak lagi menjadi kasus kriminalitas individual semata, melainkan telah berkembang menjadi penyakit sosial sistemis yang mengancam keselamatan fisik, psikis, serta masa depan generasi muda bangsa.

Pendekatan Komprehensif Islam Menyentuh Akar Masalah

Berbeda dengan penanganan sistem sekuler yang cenderung reaktif di hilir, Islam menawarkan solusi mutlak yang menyentuh langsung hulu akar persoalan. Solusi tersebut mewujud melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari sistem sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pergaulan, peradilan, politik, hingga tatanan pemerintahan.

Penerapan syariat Islam secara kafah ini wajib ditopang oleh sinergi tiga pilar utama:

Individu yang Bertakwa dan Terikat pada Hukum Allah: Setiap muslim sejak dini dididik melalui akidah Islam agar memiliki benteng kontrol internal (self-control) yang kokoh. Mereka didorong untuk senantiasa menjaga pandangan (ghadhul bhashar), menjaga kehormatan diri, serta menjauhi segala bentuk pintu kemaksiatan karena memiliki kesadaran makrifat akan pengawasan Allah ﷻ (muraqabatullah).
Masyarakat yang Menjalankan Amar Makruf Nahi Mungkar: Masyarakat di dalam sistem Islam tidak akan bersikap acuh tak acuh atau permisif terhadap gejala kemaksiatan di lingkungannya. Opini umum masyarakat akan bergerak aktif melakukan kontrol sosial untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap kondusif bagi terpeliharanya akhlak, ketertiban umum, dan kehormatan kaum perempuan.
Negara yang Menerapkan dan Menjaga Syariat Islam: Melalui institusi Khilafah, negara bertindak sebagai perisai (junnah) yang berkewajiban menutup rapat seluruh pintu kerusakan (saddud dzari'ah). Negara akan menyaring konten media massa dari pornografi, menata interaksi sosial laki-laki dan perempuan melalui sistem pergaulan Islam (nidzamul ijtima'i), serta menerapkan sistem sanksi hukum pidana (uqubat) yang tegas dan menjerakan bagi para pelaku kejahatan seksual.

Kesimpulan

Melalui keterpaduan tiga pilar sistemis tersebut (ketakwaan individu, kontrol sosial masyarakat, dan ketegasan regulasi negara) berbagai problematika umat termasuk maraknya kasus pelecehan seksual dipastikan dapat dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Keadilan, keamanan, dan kehormatan manusia hanya akan terjamin secara nyata ketika bumi pertiwi diatur oleh hukum-hukum yang bersumber dari Sang Pencipta, bukan dari produk akal manusia yang lemah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MENYUKSESKAN TAHUN AJARAN BARU, APAKAH HANYA PERAN ORANG TUA?

2026-07-05T11:23:00.000+07:00

Oleh: Nora Afrilia, S.Pd.

Aktivis dan Pendidik Generasi

Tahun ajaran baru 2026/2027 telah tiba. Menempati bangku sekolah baru seharuslah menjadi momen yang membawa kebahagiaan bagi semua pihak, baik bagi orang tua maupun para siswa-siswi baru. Namun, ada hal yang terasa aneh dan mengganjal pada momentum tahun ajaran baru kali ini. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Bagaimana tidak, masyarakat kini semakin menyadari bahwa kesulitan dan kesempitan ekonomi adalah realitas nyata yang harus mereka cicipi di tengah pusaran kehidupan. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memicu lonjakan harga barang pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kian sulitnya mengakses lapangan pekerjaan yang layak.

Terkhusus di sektor pendidikan, problem tahun ajaran baru semakin menyesakkan dada para orang tua. Kehadiran sistem zonasi dalam pencarian sekolah alih-alih mempermudah, justru kerap menjadi labirin rumit bagi anak-anak mereka. Bukan lagi sekadar berbicara tentang kesulitan biaya, namun mencari sekolah terbaik dengan mutu pengajaran yang memadai kini telah bertransformasi menjadi masalah utama di hulu kebijakan. Celakanya, ketika orang tua baru saja selesai dengan urusan penempatan sekolah anak, mereka langsung dihadapkan pada dinding masalah baru: pembiayaan perlengkapan dan peralatan sekolah yang mahal.

Kontradiksi Regulasi dan Realitas di Lapangan

Persoalan ini sebenarnya telah diatur secara legal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181. Regulasi ini menyebutkan dengan tegas bahwa pendidik maupun tenaga kependidikan, baik secara perorangan maupun kolektif, dilarang keras menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, ataupun bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Menindaklanjuti aturan tersebut, pemerintah daerah sebenarnya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 400.3/2265/2026 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. SE tertanggal 25 Juni 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang, Budi Riyanto, untuk menegaskan larangan komersialisasi seragam di seluruh sekolah negeri, sebagaimana dilansir oleh Kompas (25/6/2026).

Namun, meski aturan hukum sudah terpampang jelas di atas kertas, lain lubuk lain ikannya dengan apa yang terjadi di lapangan. Berbagai oknum di institusi sekolah, termasuk oknum guru, disinyalir masih saja melalaikan amanah dan menabrak aturan tersebut demi meraup keuntungan materi.

Padahal, pendidikan adalah kebutuhan primer masyarakat yang hakiki. Segala hal yang berkaitan dengan kecerdasan generasi seharusnya selalu ditempatkan pada skala prioritas tertinggi. Lantas, melihat carut-marut tahunan ini, siapakah pihak yang paling bertanggung jawab? Apakah beban menyukseskan tahun ajaran baru ini mutlak hanya diletakkan di pundak orang tua?

Kegagalan Sistem Sekuler dan Solusi Integratif Islam

Pendidikan laksana kebutuhan pokok hidup yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Kehidupan bernegara hanya akan berjaya ketika negara tersebut dipenuhi oleh pemuda-pemuda cerdas yang visioner. Namun, sejarah membuktikan bahwa kecerdasan manusia yang bersandar pada sistem sekuler-kapitalistik terbukti serbaterbatas. Manusia mutlak membutuhkan aturan yang bersumber dari Sang Pencipta (yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah) untuk memecahkan problematika hidupnya, termasuk dalam menata sistem pendidikan yang berkeadilan.

Penerapan Islam secara menyeluruh (kaffah) di bawah institusi Khilafah akan menjamin setiap warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, dapat menikmati hak pendidikannya secara terhormat. Islam memandang bahwa akses pendidikan yang mudah dijangkau dan bermutu tinggi adalah hak mutlak bagi setiap generasi yang wajib dipenuhi melalui sinergi empat elemen penting:

Negara sebagai Penanggung Jawab Utama (Raa'in): Khilafah bertindak sebagai pelayan yang memastikan seluruh sekolah (baik di kota maupun di desa terpencil) memiliki fasilitas dan kualitas mutu guru yang setara. Proses administrasinya dipermudah tanpa birokrasi yang rumit, dan yang paling mendasar: seluruh biayanya digratiskan karena ditopang oleh pos kepemilikan umum di Baitulmal hasil pengelolaan mandiri kekayaan alam.
Sekolah sebagai Pelaksana Teknis (Mudaris): Lembaga sekolah difokuskan penuh untuk meningkatkan kualitas mutu akademis dan pembentukan kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah), bukan dijadikan sebagai badan usaha atau wahana komersialisasi seragam. Visi utamanya adalah mencetak generasi yang beriman kokoh, berakhlak mulia, cerdas, dan terdepan dalam penguasaan sains teknologi.
Orang Tua sebagai Fondasi Pertama (Madrasatul Ula): Orang tua memegang tanggung jawab fitrah di rumah untuk menanamkan akidah dan moralitas, serta dapat fokus mendidik anak tanpa perlu dibayangi oleh depresi finansial akibat mahalnya biaya masuk sekolah.
Masyarakat sebagai Pengawas Sosial (Muhasabah): Masyarakat menjalankan fungsi kontrol sosial dengan aktif melakukan aktivitas makruf nahi mungkar. Mereka akan saling menasihati dan mengoreksi jika mendapati adanya penyimpangan kebijakan oleh pihak sekolah maupun kelalaian yang dilakukan oleh negara.

Kesimpulan

Sinergi yang harmonis ini bukanlah sebuah teori utopia. Sejarah panjang masa keemasan Islam telah membuktikan bahwa ketika negara mengoptimalkan peran setiap elemen tersebut, lahirlah universitas-universitas tertua di dunia dan para ulama serta ilmuwan lintas disiplin ilmu yang hebat (seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Imam Asy-Syafii). Bahkan setelah mereka tiada, karya-karya emas mereka tetap abadi menjadi rujukan umat manusia hingga hari ini.

Sudah saatnya kita mencampakkan tata kelola pendidikan sekuler yang kapitalistik dan kembali pada tuntunan Islam yang kafah, demi menyelamatkan masa depan generasi muda dan membawa keberkahan bagi peradaban bangsa.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PENDIDIKAN MAHAL, BUAH KAPITALISASI PENDIDIKAN

2026-07-04T10:57:00.000+07:00

Oleh: Lathifa Rohmani

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Menjelang tahun ajaran baru, banyak orang tua di berbagai wilayah Indonesia harus memeras keringat lebih keras demi mencari dana tambahan untuk memenuhi biaya pendidikan anak yang terus meningkat. Di saat yang sama, mereka juga kesulitan untuk memperoleh akses ke sekolah yang berkualitas dengan biaya terjangkau, terutama karena keterbatasan pilihan akibat aturan sistem zonasi di sekolah negeri, sebagaimana dilansir oleh Kompas (24/6/2026).

Sebenarnya, banyak orang tua menaruh harapan besar agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas di wilayah tempat mereka tinggal. Namun, harapan tersebut sering kali kandas karena kualitas pendidikan yang belum merata di setiap daerah. Kondisi ini diperparah oleh biaya pendidikan yang semakin meroket dari tahun ke tahun, sehingga beban ekonomi yang wajib dipikul oleh kepala keluarga pun menjadi semakin berat.

Industri Jasa dalam Cengkeraman Kapitalisme

Berbagai tantangan pelik tersebut terjadi karena di dalam sistem kapitalisme, sektor pendidikan cenderung direduksi menjadi komoditas industri jasa yang diperjualbelikan secara bebas. Padahal, pendidikan adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu warga negara. Sayangnya, negara tidak bertindak sebagai pengurus (raa'in) yang bertanggung jawab penuh dalam membiayai pendidikan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah secara perlahan mengalihkan beban pembiayaan pendidikan ini kepada rakyat.

Sebagai contoh nyata dalam persoalan paket seragam sekolah; masih banyak sekolah yang memegang kewenangan terselubung untuk menjual seragam dengan harga fantastis kepada peserta didik. Mirisnya, pemerintah sama sekali tidak menindak tegas praktik pungutan liar berkedok koperasi ini di lapangan.

Selain itu, gelombang keluhan mengenai sistem zonasi membuktikan bahwa negara belum mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan secara merata ke seluruh pelosok Indonesia. Masalah ini kian diperparah dengan hadirnya proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran sangat besar, sehingga berimplikasi pada tersedotnya alokasi dana pendidikan di dalam APBN. Di sisi lain, pada tataran pelaksanaannya, publik justru disuguhkan oleh rentetan penyimpangan dan skandal kasus korupsi di internal birokrasi terkait.

Negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme sekuler dipastikan tidak akan pernah mampu mewujudkan jaminan pendidikan gratis yang berkualitas dan merata. Sektor strategis yang semestinya menjadi tanggung jawab mutlak negara dalam pembiayaannya, justru dilepas dan diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, bahkan korporasi asing melalui skema liberalisasi.

Jaminan Mutu dan Pendidikan Gratis dalam Sistem Islam

Kondisi salah urus ini sangat berbeda seratus delapan puluh derajat saat aturan Islam diterapkan secara menyeluruh. Islam menetapkan bahwasanya pendidikan adalah hak publik yang pemenuhannya wajib disediakan utuh oleh negara. Dengan demikian, masyarakat hanya perlu fokus melaksanakan proses menuntut ilmu tanpa perlu dibebani oleh jeratan biaya pendidikan yang mahal.

Negara yang menerapkan Islam secara komprehensif (Khilafah) akan berupaya sekuat tenaga mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah kekuasaan. Artinya, bukan hanya kota-kota besar tertentu saja yang mendapatkan fasilitas layanan pendidikan yang baik, melainkan setiap wilayah dan seluruh warga negara benar-benar mendapatkan hak jaminan mutu yang setara.

Pos pembiayaan untuk seluruh sektor pendidikan ini diambil secara mutlak dari Baitulmal, khususnya dari pos kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah). Hasil dari tata kelola mandiri kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah milik publik dialokasikan penuh untuk membiayai operasional sekolah, sehingga pendidikan gratis berkualitas tinggi dapat terwujud nyata bagi siapa pun tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, maupun latar belakang agamanya.

Islam mengharamkan penguasa berlepas tangan dalam mengurusi urusan rakyatnya. Dalam pandangan Islam, jabatan pemerintahan bukanlah sekadar alat meraih privilese atau status sosial semata, melainkan sebuah amanah ruhyah untuk mengurus dan melayani kebutuhan masyarakat (khadimul ummah). Oleh karena itu, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk menyediakan akses dan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Berulangnya jeritan orang tua di setiap tahun ajaran baru menjadi bukti empiris bahwa paradigma pendidikan sekuler telah gagal total. Selama komersialisasi sekolah di bawah sistem kapitalisme tetap dipertahankan, maka pendidikan berkualitas akan selalu menjadi barang mewah yang menjauh dari jangkauan rakyat kecil.

Sudah saatnya umat beralih menuju sistem Islam yang menempatkan pendidikan sebagai investasi masa depan peradaban, bukan sebagai ladang bisnis. Hanya di bawah naungan sistem Islam yang kafah, keadilan dan pemerataan intelektual generasi muda dapat terwujud secara nyata dan membawa keberkahan bagi bumi pertiwi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PENDIDIKAN ADALAH HAK BAGI SETIAP INDIVIDU

2026-07-03T10:23:00.000+07:00

Oleh: Amira Karim

Penulis Lepas

Kemiskinan ekstrem menyebabkan banyak orang tua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kesulitan menyediakan perlengkapan sekolah dasar bagi anak-anak mereka menjelang tahun ajaran baru. Akibatnya, banyak warga yang terpaksa berutang dan banyak pula yang berburu seragam bekas dari murid angkatan terdahulu. Meskipun solidaritas sosial tampak tumbuh subur di tengah keterbatasan, fenomena ini tetap menjadi potret pilu, sebagaimana dilansir oleh Kompas (24/6/2026).

Dunia luar saat ini memang sudah semakin berkembang pesat dan segala hal tampak mudah untuk didapat. Namun, di balik kemegahan tersebut, mayoritas masyarakat bawah tetap mengalami keterbelakangan ekonomi. Jangankan untuk membiayai sekolah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan keluarga sehari-hari pun mereka kerap tidak mampu, apalagi jika harus berhadapan dengan biaya pendidikan anak yang nominalnya tidak sedikit.

Manusia sebagai makhluk yang dibekali kelebihan akal harus menggunakan dan mengembangkannya secara optimal, dan salah satu wasilah utamanya adalah lewat jalur pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap individu yang wajib dipenuhi oleh negara yang bertindak sebagai raa'in (pengurus rakyat). Namun, di dalam dekapan sistem sekuler saat ini, yaitu kapitalisme, sektor pendidikan telah direduksi menjadi sebatas komoditas industri jasa yang diperjualbelikan secara bebas.

Komersialisasi Sekolah dan Ironi Salah Urus SDA

Institusi pendidikan kini bertransformasi menjadi wahana bertransaksi bisnis oleh para pemilik modal (kapitalis). Mereka menghalalkan berbagai regulasi agar seluruh akumulasi keuntungan finansial kembali masuk ke kantong mereka lagi dan lagi. Di sisi lain, rakyat biasa hanya mampu melayangkan protes tanpa pernah mendapatkan umpan balik (feedback) yang berkeadilan. Fakta bahwa banyak orang tua yang harus berutang dan mencari baju seragam bekas seharusnya menjadi tamparan keras bagi penguasa, sekaligus bukti betapa abainya negara dalam mengurus hajat hidup publik.

Jeratan kemiskinan struktural yang membelenggu masyarakat masih menjadi benang kusut yang sampai hari ini tidak kunjung usai. Tingginya biaya hidup ditambah mahalnya biaya pendidikan seolah mencekik leher masyarakat kecil. Padahal, Indonesia sangat terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah, di mana seluruh keuntungan pengelolaannya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat. Sayangnya, aset-aset strategis tersebut justru diserahkan secara legal kepada korporasi asing melalui skema liberalisasi, tanpa adanya persyaratan yang tegas yang menguntungkan kedaulatan negara.

Tidak hanya itu, maraknya keluhan masyarakat terhadap penerapan sistem zonasi di sekolah-sekolah negeri menjadi bukti otentik kegagalan negara dalam mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di setiap wilayah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di zona tempat tinggal masyarakat miskin tidak selalu tersedia sekolah dengan mutu dan fasilitas yang berkualitas.

Jaminan Pendidikan Gratis dalam Tatanan Islam

Kondisi carut-marut ini sangat berbeda dengan perspektif Islam. Dalam tatanan Islam, pendidikan dipandang sebagai hak mutlak masyarakat yang pemenuhannya wajib dijamin penuh oleh negara. Mulai dari penyediaan infrastruktur bangunan sekolah, kurikulum, fasilitas laboratorium, hingga perlengkapan belajar mengajar, seluruhnya wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma tanpa pungutan sepeser pun. Ini adalah bukti ketulusan visi politik negara dalam melayani rakyatnya secara terhormat.

Seluruh biaya operasional pendidikan tersebut akan ditanggung mutlak oleh negara melalui Baitulmal. Sumber pendanaannya diambil dari pos kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah) yang diperoleh dari hasil pengelolaan mandiri kekayaan SDA milik publik. Dengan mekanisme finansial yang kokoh ini, akses pendidikan gratis berkualitas tinggi dapat dinikmati oleh seluruh individu warga negara secara merata, tanpa adanya pemetaan atau diskriminasi kelas antara si kaya dan si miskin.

Islam mengharamkan negara berlepas tangan dalam mengurusi urusan rakyat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi penguasa untuk menciptakan sistem pendidikan gratis, berkualitas tinggi, dan merata di seluruh penjuru wilayah, sekaligus memastikan setiap warga negara tanpa kecuali mendapatkan hak pendidikannya dengan baik.

Kesimpulan

Beginilah cara agung sistem Islam mengatur, melayani, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak dasarnya. Aturan Islam dipastikan mampu menyejahterakan umat secara menyeluruh karena hukum-hukumnya lahir dari wahyu Sang Pencipta (Allah SWT), bukan dari produk akal pemikiran manusia yang serbaterbatas dan lemah.

Sebaliknya, peraturan hidup yang murni lahir dari akal ego manusia hanya akan terus menciptakan kesengsaraan, ketimpangan, dan penderitaan panjang dalam kehidupan, sebagaimana berbagai krisis multidimensi yang melanda dunia hari ini akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler.

Wallahu a'lam bish-shawab.

TAHUN AJARAN BARU, BEBAN ORANG TUA KIAN BERAT

2026-07-02T11:13:03.097+07:00

Oleh: Ilma Nafiah

Penulis Lepas

Tahun ajaran baru yang seharusnya menjadi momen penuh harapan bagi para orang tua dan siswa, justru kerap berubah menjadi sumber kegelisahan finansial yang berulang. Di berbagai daerah, masyarakat mengeluhkan sulitnya mencari sekolah yang berkualitas sekaligus terjangkau. Belum lagi beban biaya pelengkap yang terus meroket tajam, seperti harga paket seragam sekolah yang menyentuh angka fantastis hingga jutaan rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak dan berkeadilan masih menjadi persoalan serius di negeri ini, sebagaimana dilansir oleh Kompas (23/6/2026).

Fenomena tahunan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi logis dari sistem sekuler yang mengatur dunia pendidikan hari ini. Dalam dekapan sistem kapitalisme, pendidikan cenderung diposisikan sebagai komoditas industri jasa yang dapat diperjualbelikan secara bebas. Sekolah-sekolah berlomba menawarkan fasilitas fisik dan citra label "unggulan", yang pada akhirnya berimplikasi langsung pada tingginya biaya investasi pendidikan yang harus ditanggung oleh wali murid.

Di sisi lain, negara lebih memosisikan diri sebagai regulator daripada pengurus langsung (raa'in) yang menjamin kebutuhan dasar rakyat. Berbagai aturan dan larangan tertulis dibuat, namun dalam praktiknya sering kali mandul dan tidak ditegakkan secara tegas di lapangan. Contoh nyatanya adalah polemik komersialisasi penjualan seragam oleh pihak sekolah yang tetap saja langgeng terjadi meskipun menuai banyak kritik dan protes dari wali murid. Realitas ini semakin memperkuat kesan bahwa beban pembiayaan pendidikan secara perlahan namun pasti dialihkan dari pundak negara ke pundak masyarakat.

Kegagalan Sistem Zonasi dan Komersialisasi Pendidikan

Kebijakan sistem zonasi yang semula digadang-gadang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan juga terbukti belum mampu menjawab persoalan mendasar di hulu. Banyak orang tua justru merasa terbatasi haknya dalam memilih sekolah terbaik yang sesuai dengan potensi dan minat anak mereka. Ini menunjukkan bahwa pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum benar-benar terwujud secara substantif. Sekolah dengan fasilitas lengkap dan guru berprestasi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan tertentu, sementara sekolah di daerah penyangga tetap tertinggal.

Lebih jauh lagi, ketidakmampuan negara dalam menghadirkan jaminan pendidikan yang gratis, berkualitas, dan merata tidak bisa dilepaskan dari salah urus pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ketika kekayaan alam yang melimpah (yang seharusnya menjadi hak milik publik) justru dikuasai dan dikelola oleh korporasi swasta atau asing lewat skema liberalisasi, maka potensi besar pendapatan negara untuk membiayai sektor pendidikan gratis menjadi tidak optimal. Rakyat akhirnya dipaksa membiayai sendiri kebutuhan pendidikannya melalui jeratan berbagai pungutan dan komersialisasi kampus.

Jaminan Pendidikan Gratis dan Merata dalam Sistem Islam

Kondisi carut-marut ini sangat berbeda dengan perspektif Islam, di mana pendidikan merupakan hak dasar setiap individu warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara secara mutlak. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab strategis ini kepada pihak swasta maupun dibebankan kepada rakyat. Rasulullah ﷺ menegaskan fungsi kepemimpinan ini dalam sabdanya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari).

Islam memandang bahwa pelayanan terhadap rakyat adalah amanah ruhyah yang harus ditunaikan secara maksimal. Negara harus hadir sebagai pelayan (khadim) umat, bukan sekadar pengatur regulasi. Dalam bidang pendidikan, hal ini berarti menyediakan akses masuk sekolah yang mudah, jaminan biaya yang gratis, serta mutu kualitas pengajar yang merata di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun di pedalaman.

Pembiayaan Berbasis Baitulmal dan Kepemilikan Umum

Dalam sistem pemerintahan Islam, seluruh pos pembiayaan sektor pendidikan diambil secara mutlak dari Baitulmal, khususnya dari pos kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah). Hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang melimpah (seperti minyak, gas, batu bara, dan tambang emas) dikembalikan seutuhnya untuk kepentingan rakyat, salah satunya untuk membiayai operasional pendidikan secara total. Dengan mekanisme finansial yang kokoh ini, negara mampu menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tanpa mengurangi kualitas fasilitas maupun kesejahteraan tenaga pendidiknya.

Selain itu, pemerataan sebaran pendidikan menjadi prioritas politik utama bagi negara Khilafah. Negara memastikan bahwa setiap wilayah memiliki fasilitas gedung sekolah yang memadai serta rasio tenaga pendidik yang sejahtera dan kompeten secara berimbang, sehingga tidak ada lagi kesenjangan kualitas antar-daerah. Dengan demikian, setiap anak dari berbagai latar belakang sosial memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tingkat pendidikan terbaik tanpa perlu khawatir terganjal masalah biaya.

Kesimpulan

Berbagai persoalan pelik yang selalu muncul di setiap momen tahun ajaran baru seharusnya menjadi bahan refleksi ideologis bersama. Pendidikan bukan sekadar program dinas atau layanan komersial musiman, melainkan hak fundamental yang akan menentukan masa depan dan kualitas peradaban generasi penerus bangsa.

Tanpa adanya perubahan paradigma sistem yang mendasar (dari sekuler-kapitalistik menuju penerapan sistem Islam yang menyeluruh) beban finansial yang mencekik orang tua ini akan terus berulang setiap tahunnya, dan harapan akan hadirnya pendidikan yang adil, merata, serta mencerdaskan umat akan selalu sulit untuk diwujudkan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MODUS BARU, MASALAH LAMA: NARKOBA DAN LEMAHNYA PENANGANAN SISTEMIK

2026-07-01T10:56:00.000+07:00

Oleh: Ilma Nafiah

Penulis Lepas

Kasus penyelundupan narkotika kembali mencuat dengan modus yang semakin tidak manusiawi, yaitu menyembunyikan sabu di dalam perlengkapan bayi untuk dikirim dari Batam menuju Kendari. Fakta memilukan ini bukan hanya mengejutkan publik, melainkan juga menunjukkan bahwa kejahatan narkoba terus berkembang dengan cara-cara yang semakin nekat dan kian sulit dideteksi, sebagaimana dilansir oleh iNews (26/06/2026).

Fenomena miris ini menegaskan bahwa peredaran gelap narkoba masih menjadi ancaman luar biasa yang belum mampu ditangani secara tuntas hingga ke akarnya. Ironisnya, kejadian ini berlangsung tidak lama setelah peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang seharusnya menjadi momentum penguatan komitmen pemberantasan barang haram tersebut. Namun, realitas di lapangan justru berkata sebaliknya; peredaran zat adiktif ini tetap menggeliat, bahkan dengan modus operandi yang semakin rapi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan wilayah serta penegakan hukum. Selama ini, upaya pemberantasan narkoba cenderung bersifat reaktif, yakni baru bertindak setelah kasus terjadi di hilir. Padahal, jaringan sindikat narkoba bekerja secara terorganisasi dan sistematis lintas negara, sehingga mutlak membutuhkan pendekatan strategis yang jauh lebih kuat, ideologis, dan menyeluruh.

Pandangan Islam terhadap Narkotika dan Akibat Kerusakannya

Dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang merusak akal sehat dan membahayakan keselamatan jiwa manusia (seperti narkoba) hukumnya adalah haram mutlak. Islam tidak hanya melarang zat tersebut, tetapi juga menetapkan sekumpulan langkah preventif dan represif untuk membentengi masyarakat dari kehancuran ekologis. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma'idah: 90).

Para ulama fukaha menjelaskan bahwa narkoba (mukhaddirat) disetarakan dengan khamar dalam hal dampak kerusakannya (illat), yaitu sama-sama melumpuhkan fungsi akal sehat manusia (an-narjan). Oleh sebab itu, seluruh zat berbahaya yang merusak tersebut wajib dijauhi dan diberantas secara total tanpa kompromi regulasi.

Islam memandang bahwa negara memiliki peran sentral (raa'in) dalam menjaga ketahanan moral dan fisik masyarakat dari bahaya narkoba. Negara wajib menerapkan sanksi pidana (uqubat) yang tegas berbentuk ta'zir (bahkan hingga hukuman mati bagi para produsen dan bandar besarnya) demi memberikan efek jera yang nyata (zawajir). Ketegasan hukum tanpa pandang bulu ini menjadi kunci utama untuk memutus rantai peredaran narkoba yang kian merajalela.

Benteng Akidah Individu dan Integritas Aparat

Namun, penegakan hukum di hilir tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi dengan pembentukan kepribadian masyarakat yang berlandaskan iman dan takwa di hulu. Dalam tatanan sistem yang berlandaskan syariat Islam, pendidikan akidah dan pembentukan syariat menjadi fondasi utama keluarga dan sekolah. Dengan demikian, setiap individu masyarakat memiliki kesadaran internal (self-control) yang kuat untuk menjauhi maksiat, bahkan saat peluang terbuka lebar.

Ketika aparat penegak hukum dibina dengan integritas akidah yang kokoh, maka peluang terjadinya praktik lancung seperti suap, mafia peradilan, permainan hukum, hingga pembiaran terhadap gembong narkoba akan terkikis habis. Sistem hukum yang bersih hanya dapat mewujud jika ditopang oleh individu-individu aparat yang juga bersih secara akidah dan moralitasnya.

Di samping itu, penguatan sistem keamanan di gerbang perbatasan negara menjadi langkah geopolitik yang tidak boleh diabaikan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan geografis yang besar dalam mengawasi jalur laut tikus, darat, maupun udara. Melalui institusi Khilafah, negara akan membangun sistem intelijen perbatasan yang kuat, patroli laut yang canggih, serta pengawasan bea cukai yang ketat agar celah penyelundupan internasional dapat ditutup rapat.

Kesimpulan

Kasus penyelundupan dalam perlengkapan bayi ini menjadi alarm keras bahwa perang konvensional melawan narkoba hari ini mengalami kebuntuan. Dibutuhkan keseriusan politik dan perubahan pendekatan yang bersifat menyeluruh, tidak sekadar sebatas seremonial tahunan atau jargon slogan di baliho.

Tanpa adanya perubahan paradigma sistem yang mendasar dari sekuler-kapitalistik menuju sistem Islam yang kafah, jaringan narkoba akan selalu menemukan celah hukum untuk merembes masuk, meraup keuntungan materi, dan menghancurkan masa depan generasi muda bangsa.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PELAJAR BUKAN ALAT: EVALUASI KETERLIBATAN ANAK DALAM PAWAI PROGRAM MBG

2026-06-30T23:01:00.000+07:00

Oleh: Ilma Nafiah

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Isu keterlibatan pelajar dalam aksi pawai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan kekhawatiran serius terkait prinsip perlindungan anak. Di tengah sorotan tajam publik terhadap dugaan skandal korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), langkah mengerahkan pelajar ke jalanan untuk menyuarakan dukungan justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah anak-anak sedang dilibatkan secara sadar, atau justru tengah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Sebagaimana dilansir oleh Tempo (23/6/2026).

Pascapencabutan dan mencuatnya kasus korupsi yang mengguncang kepercayaan publik tersebut, program MBG berada dalam posisi yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Namun, alih-alih melakukan pembenahan sistemik di internal birokrasi, muncul upaya untuk menggiring opini publik melalui mobilisasi pelajar dalam aksi pawai. Tindakan ini berpotensi kuat melanggar prinsip dasar perlindungan anak, karena dunia anak seharusnya steril dari kepentingan politik praktis maupun sekadar pencitraan program pemerintah.

Pelajar adalah generasi yang masih berada dalam tahap pembentukan karakter dan pemahaman. Melibatkan mereka dalam aktivitas yang sarat kepentingan tertentu berisiko mengaburkan fungsi utama dari institusi pendidikan itu sendiri. Sekolah bukanlah tempat untuk mobilisasi dukungan massa, melainkan ruang suci untuk membangun ilmu, akhlak, dan kepribadian yang utuh.

Akar Masalah Pendidikan: Lebih dari Sekadar Gizi

Lebih jauh lagi, persoalan pendidikan di Indonesia tidak bisa disederhanakan hanya pada aspek pemenuhan gizi. Memang, makanan bergizi penting bagi tumbuh kembang fisik anak, namun itu hanyalah salah satu bagian kecil dari sistem pendidikan yang sangat kompleks.

Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan di hulu kebijakan, seperti:

Tingkat kesejahteraan guru yang masih sangat rendah dan memprihatinkan.
Infrastruktur pendidikan yang belum merata secara nasional.
Fasilitas sekolah yang rusak dan tidak layak, terutama di daerah-daerah terpencil.

Fenomena pawai ini menunjukkan adanya pendekatan parsial dan pragmatis dalam menyelesaikan masalah bangsa. Program seperti MBG terkesan menjadi solusi tambal sulam yang sama sekali tidak menyentuh akar persoalan pendidikan yang sesungguhnya. Tanpa adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem ekonomi dan pendidikan nasional, kebijakan semacam ini hanya akan bersifat kosmetis sementara dan tidak berdampak signifikan dalam jangka panjang.

Perlindungan dan Hak Anak dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, anak memiliki kedudukan mulia yang wajib dilindungi dan dijaga hak-hak fitrahnya. Mereka tidak boleh direduksi menjadi alat propaganda atau tameng politik untuk kepentingan pihak tertentu. Rasulullah ﷺ menegaskan tanggung jawab ini dalam sabdanya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya…” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa negara, sebagai pengurus rakyat (raa'in), memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melindungi anak-anak, termasuk membentengi mereka dari segala bentuk eksploitasi di ruang publik.

Islam menetapkan mekanisme perlindungan anak dan penataan generasi melalui tiga pilar sistemis:

1.Jaminan Pemenuhan Hak Dasar Anak:Hak Dasar.

Islam mewajibkan negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anak, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, maupun keamanan. Hak gizi anak dipenuhi melalui jaminan kesejahteraan kepala keluarga dalam sistem ekonomi Islam, bukan melalui program populis jangka pendek yang rawan dikorupsi.

2.Pendidikan Berorientasi Syakhshiyah Islamiyah:Sistem Tarbiyah.

Negara wajib menyediakan sistem pendidikan gratis yang berkualitas dan merata. Fokus utamanya adalah membentuk pola pikir (aqliyah) dan pola sikap (nafsiyah) yang islami, serta menguasai sains teknologi, tanpa menempatkan sekolah sebagai arena mobilisasi massa untuk kepentingan penguasa.

3.Negara sebagai Pelindung Mutlak (Junnah):Fungsi Perisai.

Khilafah akan bertindak sebagai perisai yang mensterilkan lingkungan anak-anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi, pencitraan politik, maupun propaganda merusak. Negara memastikan anak-anak dapat belajar dengan aman dan tenang di ruang kelas mereka tanpa dibayangi kepentingan oligarki.

Kesimpulan

Akhirnya, polemik keterlibatan pelajar dalam pawai MBG ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Pendidikan bukan sekadar deretan proyek atau program administratif, melainkan fondasi utama bagi masa depan peradaban bangsa.

Melibatkan pelajar dalam aksi pawai untuk mendukung kebijakan tertentu bukanlah solusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan justru berpotensi memicu masalah sosial baru. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian politik untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mencampakkan paradigma sekuler-kapitalistik, dan menghadirkan sistem pendidikan Islam yang benar-benar berpihak pada tumbuh kembang anak, bukan memanfaatkan mereka demi kepentingan jangka pendek.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PARTAI DAKWAH BUKAN ARENA TEMPAT ADU HEBAT, TETAPI WADAH UNTUK PERJUANGAN ISLAM

2026-06-29T10:06:00.000+07:00

Oleh: Muhar

Jurnalis dan Praktisi Pendidikan

Dakwah dan perjuangan Islam bukan jalan untuk mencari siapa yang paling hebat, paling menonjol, atau paling mendapatkan keuntungan pribadi. Sebab, dakwah dan perjuangan yang dibangun atas dasar ideologi bukanlah ajang persaingan individu, melainkan jalan lurus untuk mengemban sebuah misi besar yang diyakini sebagai wujud ketaatan mutlak kepada Allah ﷻ.

Oleh karena itu, partai dakwah berideologi Islam sejatinya bukan tempat untuk berburu kedudukan, popularitas, maupun keuntungan materi. Ia adalah wadah perjuangan kolektif yang menghimpun orang-orang yang memiliki kesamaan pemikiran (fikrah) dan metode (thariqah) dalam mengemban dakwah Islam ke tengah masyarakat.

Setiap orang yang bergabung di dalamnya dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan perjuangan. Jangan sampai ada individu yang merasa lebih tinggi hanya karena kemampuan akademis atau kedudukan struktural, namun jangan pula sampai ada anggota yang bersikap pasif dan tidak mengambil peran perjuangan. Sebagai sebuah jemaah yang tak terpisahkan, semua yang tergabung di dalamnya didorong untuk senantiasa melakukan fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan), saling menguatkan, serta menunaikan amanah dakwah sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.

Menempa Kepemimpinan dalam Barisan Dakwah

Dalam proses perjuangannya, setiap kader dibina oleh partai agar siap menjadi pemimpin ketika diberi amanah, sekaligus siap dipimpin ketika berada dalam barisan dakwah. Sebab, kepemimpinan di dalam Islam bukanlah sebuah hak keistimewaan pribadi (privilege), melainkan sebuah tanggung jawab (mas'uliyah) berat untuk menjalankan roda tujuan perjuangan.

Konsep ini sejalan dengan pembahasan mendalam dalam kitab At-Takattul Al-Hizbi (Pembentukan Partai Politik Islam) karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau menjelaskan bahwa pembentukan sebuah partai ideologis wajib dibangun berdasarkan kesatuan pemikiran (takahul fikri), kesatuan perasaan (takahul syu'uri), dan keterikatan pada aturan yang mengikat seluruh anggotanya dalam mengemban satu tujuan perjuangan yang sama.

Artinya, ikatan internal dalam perjuangan ini bukanlah jalinan yang rapuh karena faktor kepentingan pragmatis atau keuntungan duniawi, melainkan karena kesadaran ideologis terhadap mabda' (ideologi) Islam yang diyakini dan diperjuangkan secara bersama-sama.

Pentingnya Pembinaan Ideologis yang Kokoh

Oleh karena itu, anggota sebuah partai dakwah yang memperjuangkan Islam tidak cukup hanya sekadar berkumpul secara kuantitas. Mereka wajib dibina secara kontinu agar memiliki pemahaman tsaqafah yang kuat, kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) yang matang, serta kesadaran politik yang tajam terhadap tujuan dakwah. Melalui proses pembinaan (tatsqif) tersebut, derap perjuangan tidak akan berjalan hanya berdasarkan modal semangat emosional sesaat, melainkan berdiri tegak di atas fondasi pemikiran yang kokoh.

Pada akhirnya, dakwah dan perjuangan Islam bukanlah tentang membesarkan nama individu, ketokohan figur, atau eksklusivitas kelompok. Orientasi hakiki dari seluruh lelah ini adalah meraih keridaan Allah ﷻ dengan konsisten menjalankan kewajiban dakwah, serta memperjuangkan tegaknya kembali kehidupan Islam yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Penutup

Maka, partai dakwah sekali lagi bukanlah arena tempat untuk adu hebat. Wadah ini adalah tempat mulia untuk menempa diri, menyatukan langkah perjuangan, dan bergerak bersama dalam satu jemaah dakwah. Kita melangkah bukan untuk mencari keuntungan materi yang semu, melainkan dalam rangka menunaikan amanah perjuangan Islam demi mengharapkan pahala yang mengalir dan keridaan Ilahi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PERSOALANNYA BUKAN PAJAK, TAPI SISTEMNYA

2026-06-28T08:17:00.000+07:00

Oleh: Joko Prasetyo

Jurnalis

Sebagian orang menyalahkan pajak. Sebagian lainnya mengkritik retribusi. Lainnya lagi mempersoalkan berbagai iuran. Sisanya, mengeluhkan biaya pelayanan publik yang terus bertambah. Semua kritik tersebut tentu dapat dipahami. Namun sesungguhnya, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar:

Apakah persoalannya terletak pada jenis pungutannya?
Ataukah persoalannya terletak pada sistem yang melahirkan pungutan-pungutan tersebut?

Pertanyaan ini penting diajukan agar perdebatan publik tidak berhenti pada gejala, tetapi mampu menyentuh akar persoalan secara rill.

Gejala dan Akar Masalah

Gejala dan akar merupakan dua hal yang berbeda. Ketika masyarakat memperdebatkan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi terminal, iuran BPJS, biaya SIM, biaya paspor, biaya sertifikat tanah, hingga berbagai pungutan lainnya, sesungguhnya mereka baru sebatas membahas gejala.

Padahal, gejala selalu lahir dari akar masalah. Karena itu, persoalan yang lebih mendasar bukanlah berapa persen tarif yang dikenakan atau berapa besar nominal pungutan yang harus dibayar, melainkan paradigma apa yang digunakan dalam membiayai negara.

Selama akar persoalan tidak disentuh, bentuk pungutan boleh berubah, nama pungutan boleh berganti, bahkan tarif dapat dinaikkan atau diturunkan. Namun, logika dasarnya tetap akan sama: negara membutuhkan pemasukan, dan masyarakat senantiasa ditempatkan menjadi salah satu sumber utamanya.

Paradigma Kapitalisme

Paradigma kapitalisme memandang negara sebagai entitas yang harus memiliki sumber penerimaan untuk menjalankan berbagai fungsi dan aktivitasnya. Dalam praktiknya, berbagai sumber daya strategis sering kali dikelola melalui mekanisme liberalisasi yang memungkinkan dominasi korporasi swasta dan kepentingan pasar.

Pada saat yang sama, negara tetap membutuhkan pemasukan yang stabil untuk membiayai birokrasi, pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program lainnya. Akibatnya, berbagai bentuk pungutan terhadap masyarakat menjadi instrumen fiskal yang terus-menerus digunakan.

Karena itu, perdebatan mengenai pajak sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari paradigma ekonomi yang melatarbelakanginya. Pajak, retribusi, iuran, hingga biaya pelayanan publik hanyalah instrumen-instrumen turunan. Yang melahirkan semuanya adalah cara pandang sekuler mengenai hubungan antara negara, kekayaan alam, dan masyarakat.

Milkiyyah 'Ammah

Konsep milkiyyah 'ammah (kepemilikan umum) menawarkan cara pandang yang berbeda secara diametral. Dalam kitab Nidzamul Iqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi Islam), Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa Islam membagi kepemilikan menjadi tiga pos: kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan milkiyyah 'ammah.

Konsep ini menunjukkan bahwa tidak semua kekayaan boleh diperlakukan sebagai komoditas bebas yang dapat dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak swasta. Berbagai sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak dipandang sebagai milkiyyah 'ammah yang wajib dikelola penuh oleh negara demi kemaslahatan umat.

Karena itu, pembahasan mengenai tata kelola minyak, gas, batu bara, emas, nikel, tembaga, energi, hutan, laut, dan berbagai sumber daya strategis lainnya tidak dapat dilepaskan dari konsep kepemilikan dalam Islam. Di sinilah letak salah satu perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan kapitalisme. Islam memulai pembahasannya dari status kepemilikan barang, sedangkan kapitalisme lebih banyak memulai pembahasannya dari mekanisme pasar dan penguasaan modal.

Kembali kepada Umat

Kembali kepada umat merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep milkiyyah 'ammah. Dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), Syaikh Abdul Qadim Zallum menjelaskan berbagai sumber pemasukan Baitulmal yang telah ditetapkan oleh syariat, termasuk yang berasal dari pengelolaan aset-aset yang tergolong milkiyyah 'ammah.

Hasil pengelolaan tersebut tidak berhenti sebagai angka statistik dalam laporan keuangan negara semata. Hasilnya wajib dikembalikan seutuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana publik, operasional pendidikan, operasional kesehatan, dan berbagai hajat hidup rakyat lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan tidak dipandang sebagai komoditas komersial yang harus dibeli oleh masyarakat, melainkan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh negara. Karena pembiayaannya ditopang kuat oleh sumber-sumber yang telah ditetapkan syariat, seluruh rakyat dapat mengaksesnya dengan biaya yang sangat murah, bahkan gratis.

Dalam kapitalisme, kekayaan strategis sering kali berpindah ke tangan korporasi swasta atau asing, sementara negara kemudian berbalik mencari sumber pembiayaan dari kantong masyarakat. Sebaliknya, Islam mengarahkan agar hasil pengelolaan milkiyyah 'ammah dikembalikan secara murni kepada umat dalam bentuk pelayanan dan kemaslahatan yang nyata.

Thariqah Penerapan

Thariqah (metode baku) penerapan syariat Islam tidak berhenti pada tataran konsep dan teori utopia. Islam tidak hanya menetapkan hukum-hukum yang mengatur kepemilikan, pengelolaan harta, distribusi kekayaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, tetapi juga menetapkan mekanisme penerapannya secara institusional.

Karena itu, pembahasan mengenai milkiyyah 'ammah, Baitulmal, dan berbagai hukum ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari institusi politik yang menjalankannya. Dalam khazanah pemikiran politik Islam, Khilafah dipandang sebagai thariqah satu-satunya untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Melalui institusi global inilah, berbagai hukum yang berkaitan dengan pengelolaan milkiyyah 'ammah, distribusi kekayaan, pengelolaan Baitulmal, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat diterapkan secara nyata. Pembahasan ekonomi Islam tidak cukup berhenti pada pengenalan konsep-konsep normatif, melainkan bagaimana hukum-hukum tersebut diterapkan dalam bingkai negara sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh umat.

Hisab Sistem

Hisab sistem mengingatkan bahwa setiap sistem yang diterapkan oleh manusia akan melahirkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ. Islam tidak memandang ekonomi semata-mata sebagai urusan teknis pengelolaan keuangan negara. Ekonomi juga berkaitan erat dengan amanah, keadilan, dan ketaatan kepada hukum Allah.

Karena itu, para penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang mereka tetapkan. Para ekonom akan dimintai pertanggungjawaban atas gagasan yang mereka tawarkan. Para ulama akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang mereka sampaikan. Dan kaum Muslim akan dimintai pertanggungjawaban atas sikap mereka terhadap hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan.

Jadi, persoalannya bukan sekadar pajak. Bukan pula sekadar retribusi, iuran, atau biaya pelayanan publik. Namun, sistem apa yang digunakan untuk mengatur harta, kekayaan, dan kehidupan manusia. Sebab, selama perdebatan hanya berkutat di hilir membahas gejala, akar persoalan di hulu akan tetap tersembunyi. Dan selama akar persoalan tidak disentuh, berbagai bentuk pungutan akan terus muncul dengan nama yang boleh jadi berbeda, tetapi dengan logika kapitalistik yang tetap sama.

UIY: MEWUJUDKAN DAULAH KHILAFAH ADALAH KEWAJIBAN YANG AGUNG

2026-06-27T11:01:00.000+07:00

Oleh: Muhar

Jurnalis Lepas

Cendekiawan Muslim, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY), mengingatkan kembali kepada umat bahwa upaya mewujudkan kembali Daulah Khilafah merupakan sebuah kewajiban yang sangat agung. Hal ini ia sampaikan melalui tayangan video berjudul "Mimpi" di kanal YouTube resmi Khilafah News, Ahad (14/6/2026).

"Saudara! Jika kita membahas tentang pentingnya kembalinya kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariat secara kaffah di bawah naungan Daulah Khilafah untuk terwujudnya kembali izzul Islam wal muslimin, ini tentu bukanlah sebuah mimpi. Ini adalah sebuah kewajiban yang sangat agung," ujar UIY.

Menurutnya, para ulama terdahulu bahkan sampai menyebut kewajiban menegakkan institusi pelindung umat ini sebagai taajul furuudh atau mahkotanya kewajiban.

"Jikapun hal itu disebut sebagai sebuah cita-cita, ia adalah cita-cita mulia yang memiliki dasar hujah yang amat kokoh di dalam sumber ajaran Islam," tegasnya.

UIY menambahkan bahwa Daulah Khilafah bukanlah sekadar keinginan emosional perorangan yang timbul akibat keprihatinan sesaat atas suatu fakta kerusakan hidup hari ini. Secara historis, institusi Daulah Khilafah telah terwujud nyata di masa lalu dalam bentangan waktu yang sangat panjang, melintasi berbagai benua.

"Para sejarawan dunia bahkan menyebut rentang waktu lebih dari 700 tahun itu sebagai the golden age atau abad keemasan peradaban Islam," ungkap UIY.

Dalam penjelasannya, UIY sempat menyinggung rekam jejak tokoh zionis global, Theodor Herzl, yang dikenal luas dengan ungkapan terkenalnya, "If you will it, it is no dream" (Jika ada kemauan, hal itu bukan sekadar mimpi).

Menurut UIY, meskipun gagasan awal pendirian negara Yahudi pada akhir abad ke-19 tersebut sempat mendapat banyak penolakan serta dianggap sebagai mimpi utopia oleh komunitas Yahudi sendiri, Herzl tetap memiliki kemauan politik yang keras untuk memperjuangkannya hingga mewujud.

Oleh karena itu, ia menilai umat Islam seharusnya merasa malu apabila memiliki kemauan yang lebih lemah dibandingkan seorang tokoh zionis dalam memperjuangkan cita-cita besarnya. Padahal, cita-cita umat Islam memiliki landasan wahyu yang sangat kokoh dalam syariat, yakni tegaknya kembali kehidupan Islam dengan penerapan syariat secara menyeluruh (kaffah) di bawah naungan Khilafah Islamiah.

IJM: KENAIKAN HARGA BENSIN DI INDONESIA MENGIKUTI SISTEM KAPITALISME GLOBAL

2026-06-26T09:42:00.000+07:00

Oleh: Muhar

Jurnalis Lepas

Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM), Agung Wisnuwardana, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia merupakan dampak langsung dari adopsi sistem kapitalisme global. Hal itu disampaikannya melalui unggahan video berjudul "Pertamax Naik, Dompet Makin Tipis?" di akun Facebook resmi miliknya, Agung Wisnu, Sabtu (13/6/2026).

"Kenapa harga bensin kita kok harus ikut naik juga? Ya, karena kita hidup dalam sistem kapitalisme global," ujar Agung.

Ia memaparkan bahwa Indonesia terjebak dalam arus liberalisasi sektor minyak dan gas bumi (migas) melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Regulasi tersebut dinilai membuka pintu penguasaan sektor energi secara luas bagi korporasi asing dari hulu hingga hilir.

"Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 sudah melarang harga BBM diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar bebas. Namun nyatanya, formula penentuan harga BBM kita hari ini tetap mengekor pada harga pasar Singapura atau Means of Platts Singapore (MOPS) dan kurs dolar Amerika Serikat," beber Agung.

Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap dolar Amerika Serikat turut membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global.

"Dan terkait dolar ini, rupiah kita sangat rapuh. Sewaktu-waktu bisa digoyang oleh sentimen global," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa meskipun kapasitas kilang minyak nasional mengalami peningkatan melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), Indonesia secara faktual masih berstatus sebagai negara importir bersih (net importer) minyak mentah.

"Jadi, mau gonta-ganti presiden atau menteri, kalau sistem pengelolaannya masih seperti ini, rakyat tetap akan menjadi korban dari fluktuasi harga global," tandasnya.

Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa komoditas minyak bumi telah lama dijadikan sebagai instrumen geopolitik oleh negara-negara adidaya, bahkan sejak era Perang Dunia I.

"Bahkan, runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani tidak bisa dilepaskan dari konspirasi bagi-bagi ladang minyak di Timur Tengah lewat Perjanjian Sykes-Picot," ungkapnya.

Menurut Agung, harga minyak dunia saat ini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh biaya produksi riil di lapangan. Harga tersebut telah dikendalikan oleh perdagangan minyak berbasis kontrak berjangka (paper oil atau futures trading) yang bersifat spekulatif di pasar finansial. Ia menilai kondisi ini membuat harga minyak dunia menjadi sangat sensitif terhadap gangguan pasokan, sekecil apa pun itu.

"Gangguan pasokan minyak satu persen saja, pasar langsung goyang. Bayangkan krisis Selat Hormuz yang mengancam 20 persen pasokan minyak dunia. Ini mengerikan. Para spekulan langsung panik dan 'menggoreng' harga kontrak berjangka tersebut hingga melambung tinggi," pungkas Agung memungkasi pernyataan dalam videonya.

AMBISI ISRAEL REBUT AL-AQSA, DI MANA PERSATUAN UMAT?

2026-06-25T09:52:26.996+07:00

Oleh: Aniroh, A.Md.Akt.

Aktivis Muslimah

Entitas zionis Israel terbukti tidak pernah memedulikan kesepakatan gencatan senjata dengan Palestina. Gempuran militer Israel di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza, terus dilakukan secara bertubi-tubi tanpa henti. Di ranah geopolitik, perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat terus digenjot demi merampas tanah Palestina hingga target mencapai 70 persen.

Teranyar, aksi provokatif pengibaran bendera Israel di halaman Masjid Al-Aqsa secara telanjang dipertontonkan sebagai simbol penguasaan sepihak entitas zionis untuk merendahkan muruah umat Islam. Realitas ini menegaskan betapa kuatnya ambisi Israel untuk benar-benar mencengkeram dan menguasai seluruh wilayah Palestina sepenuhnya, yang kian memicu kekhawatiran besar bagi warga Palestina akan nasib masa depan mereka.

Dikutip dari metrotvnews.com (17/5/2026), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa militer Israel saat ini telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan siap untuk memperluas cakupan wilayah tersebut. Langkah agresif ini dilakukan demi mewujudkan ambisi teologis mereka, yaitu membangun "Israel Raya" (Greater Israel).

Demi ambisi tersebut, entitas zionis menghalalkan segala cara: menghancurkan infrastruktur Gaza, memperluas pemukiman ilegal di Tepi Barat, hingga melakukan genosida massal. Apa yang diperlihatkan oleh zionis adalah sebuah kebiadaban, kekejaman, kejahatan kemanusiaan, dan kerusakan terbesar di muka bumi pada abad ini. Bagaimana tidak, serangan fisik dan psikis terhadap warga Palestina tak pernah berhenti, bahkan belum ada satu pun institusi global yang mampu menghentikannya.

Ilusi Solusi Dua Negara dan Pengkhianatan Penguasa

Kelumpuhan dunia internasional ini terjadi karena Amerika Serikat (AS) berdiri kokoh menyokong terwujudnya ambisi Israel Raya. Washington bahkan aktif menyeret para penguasa negeri-negeri Muslim untuk berkompromi mendukung solusi dua negara (two-state solution). Mirisnya, banyak penguasa negeri Muslim yang justru menyambut hangat ajakan tersebut. Padahal, setiap hari mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana penderitaan dan genosida yang menimpa warga Palestina.

Sikap pasif dan kompromistis dari para penguasa sekuler ini justru kian menambah beban penderitaan yang dirasakan warga di lapangan. Realitas memilukan ini tentu memicu pertanyaan besar di benak publik: "Di mana persatuan umat?" Sungguh ironis, dunia memiliki puluhan negeri Muslim dengan jutaan personel militer, namun tidak ada satu pun yang mampu bergerak menghentikan agresi Israel. Kondisi ini terjadi tidak lain karena tersekatnya umat oleh batas nasionalisme serta pengkhianatan politik para penguasanya.

Khilafah sebagai Wujud Nyata Persatuan Umat

Untuk menghentikan penderitaan warga Palestina sekaligus mematahkan ambisi zionis merebut Al-Aqsa, tidak ada jalan lain selain melawan kebiadaban mereka dengan kekuatan yang sepadan. Menghadapi kekuatan militer zionis yang disokong negara adidaya membutuhkan kekuatan politik dan militer global yang terpadu dari umat Islam, yang mewujud dalam institusi sahih, yaitu Khilafah Islamiah.

Oleh karena itu, penegakan kembali sistem Khilafah harus diletakkan sebagai prioritas perjuangan umat Islam di seluruh dunia, karena institusi inilah wujud persatuan hakiki yang diperintahkan oleh syariat.

Khilafah akan menghapus sekat-sekat nasionalisme sempit yang selama ini membelenggu dan memecah-belah kekuatan negeri-negeri Muslim. Institusi ini juga akan menghentikan sikap tunduk para penguasa terhadap agenda Barat. Sebaliknya, seorang khalifah akan menjalankan fungsi utamanya sebagai perisai (junnah) umat dengan memobilisasi pasukan militer resmi dari berbagai penjuru dunia untuk membebaskan tanah suci Palestina secara total, serta mengusir entitas zionis dari tanah wakaf milik kaum muslimin tersebut.

Mewujudkan kemerdekaan Palestina bukan sekadar urusan bantuan kemanusiaan lokal, melainkan kewajiban akidah yang mengikat setiap individu Muslim. Sudah saatnya umat ini mencabut akar penderitaan Palestina dengan mencampakkan sistem sekuler dan kembali menyatukan barisan di bawah naungan kepemimpinan Islam yang kaffah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

HIV/AIDS MERAJALELA, SAATNYA ISLAM MENJADI SOLUSI PRIMA

2026-06-24T11:13:27.701+07:00

Oleh: Fasa Zabila

Penulis Lepas

Laporan Kasus Penyakit Menurut Provinsi dan Jenis Penyakit 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 16 Februari 2026 menempatkan Jawa Timur di peringkat teratas nasional dalam penambahan kasus baru Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS). Selama tahun 2025, tercatat ada 10.612 kasus baru di provinsi tersebut, melampaui Jawa Barat yang melaporkan 9.212 kasus serta Jawa Tengah dengan 6.057 kasus.

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa beban penyakit ini terpusat di 11 provinsi dengan kontribusi mencapai 76 persen dari total kasus nasional. Wilayah tersebut meliputi: Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Tengah. Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah mayoritas penderita merupakan masyarakat usia produktif. Sekitar 74 persen Orang Dengan HIV (ODHIV) yang terdeteksi berada di kelompok umur 25 sampai 49 tahun, sebuah generasi yang berperan penting sebagai penopang ekonomi keluarga sekaligus motor pembangunan negara.

Kementerian Kesehatan mengategorikan mekanisme penularan virus ini ke dalam dua jalur utama, yakni melalui darah dan cairan kelamin. Berdasarkan jalur tersebut, tindakan yang memperbesar risiko penularan meliputi:

Hubungan seksual berisiko (berganti pasangan atau lewat anus) tanpa alat pelindung/kondom.
Pemakaian jarum suntik secara bergantian.
Transmisi dari ibu yang sedang mengandung ke janinnya lewat plasenta.
Prosedur medis seperti suntikan atau donor darah yang tidak steril dan tidak sesuai standar profesional.

Salah satu pemicu meningkatnya statistik ini adalah aktivitas seksual sesama jenis (homoseksual). Saat ini, kelompok tersebut dinilai semakin terbuka memperlihatkan perilakunya di ruang publik. Sebagai contoh yang baru-baru ini viral, yakni perilaku asusila yang dilakukan oleh sepasang laki-laki di area kampus Politeknik Negeri Jakarta. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena perilaku menyimpang tersebut sudah merambah ke kaum intelektual. Bahkan, terdapat penderita yang telah terpapar sejak usia sekolah dasar berdasarkan laporan terkait kasus HIV/AIDS di Kota Palu. Jika tren ini terus dibiarkan, Indonesia terancam menghadapi bencana demografi alih-alih mendapatkan bonus demografi.

Pada dasarnya, persoalan HIV/AIDS adalah persoalan yang memerlukan solusi mendasar. Tidak cukup hanya dengan solusi hilir yang bersifat kuratif dan rehabilitatif saja, seperti penanganan melalui konsumsi Antiretroviral (ARV). Persoalan hulu HIV/AIDS adalah tata pergaulan yang bebas dalam sistem sekuler kapitalistik. Keberadaan media yang berorientasi keuntungan tanpa mempertimbangkan moral menjadikan konten terkait seks sesama jenis merebak. Selain itu, minimnya pengawasan terkait konten tersebut dari negara serta sistem sanksi yang tidak menjerakan menjadikan kerusakan pergaulan makin luas.

Tata kelola yang sistemis berdasarkan sistem Islam adalah solusi prima untuk mencegah dan menangani HIV/AIDS. Sistem Islam terdiri dari tiga pilar, yakni individu, masyarakat, dan negara. Pada aspek individu, terdapat penerapan penanaman akidah yang kuat sejak dini oleh orang tua kepada anak. Selain itu, orang tua membiasakan anak agar tidak boleh tidur dalam satu selimut, melakukan pemisahan tempat tidur, membiasakan menutup aurat walau di hadapan saudara, serta larangan mandi bersama. Anak laki-laki dan perempuan dididik sesuai fitrahnya masing-masing tanpa saling menyerupai.

Masyarakat dalam sistem Islam adalah masyarakat yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan). Kondisi ini berbeda dengan masyarakat di sistem sekuler kapitalis yang cenderung acuh tak acuh.

Pada aspek negara, sistem Islam melarang keras pergaulan bebas. Sistem pergaulan dalam Islam mewajibkan pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan, kecuali pada hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, seperti muamalah, pengobatan, dan pendidikan. Media dalam sistem Islam diatur agar mendukung pembentukan kepribadian Islam serta melarang keras segala bentuk tayangan yang melanggar norma agama.

Sistem Islam juga melarang hubungan seksual sesama jenis sehingga tidak menjadi sarana penularan HIV/AIDS. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ, "Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth." (Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali) [HR. Ahmad].

Selain itu, sistem sanksi (uqubat) dalam Islam bagi pelaku zina dan homoseksual (liwath) sangat tegas dan memberikan efek jera (jawazir dan jawabir), sehingga efektif mencegah orang melakukan keharaman tersebut. Sebagaimana Hadis Riwayat Abu Daud, Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya (objeknya)."

Wallahualam bissawab.

Referensi:

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTA1Q1ptRmhUMEpXWTBsQmQyZzBjVzgwUzB4aVp6MDkjMyMwMDAw/kasus-penyakit-menurut-provinsi-dan-jenis-penyakit.html?year=2025
https://memorandum.disway.id/surabaya/read/161238/hivaids-jatim-tertinggi-di-indonesia-didominasi-usia-produktif/15
https://nusantaraabadinews.com/2026/06/09/hiv-aids-di-indonesia-mengancam-bonus-demografi-mayoritas-menyerang-usia-produktif/
https://siwalima.id/berita/seks-sesama-jenis-penyebab-kasus-hiv-aids-tinggi-di-ambon
https://upk.kemkes.go.id/new/kenali-faktor-risiko-hivaids-dan-pencegahannya
https://20.detik.com/detikupdate/20260603-260603006/video-viral-aksi-ciuman-sesama-jenis-mahasiswa-pnj-di-kampus
https://www.instagram.com/p/CFydV-Rhfbp/