GUDANG OPINI

RUSAKNYA GENERASI HARI INI, SALAH SIAPA?

2026-08-21T09:31:59.811+07:00

Oleh: Nurlis

Aktivis Muslimah

Isu penyebaran perilaku penyimpangan seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat terus menjadi sorotan serius di Indonesia. Berdasarkan data estimasi Central Intelligence Agency (CIA), perkiraan paparan penyimpangan perilaku di Indonesia mencapai sekitar 3 persen. Jika populasi Indonesia berada pada angka 278 juta jiwa, angka 3 persen tersebut merepresentasikannya lebih dari 8,34 juta orang.

Dampak kesehatan dari gaya hidup berisiko ini pun nyata: laporan kesehatan mencatat ada sekitar 564 ribu orang di Indonesia yang terinfeksi HIV/AIDS, yang menempatkan Indonesia pada deretan negara dengan estimasi kasus HIV cukup tinggi di kawasan regional maupun global.

Di sisi lain, fenomena sosial yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah makin menguatnya isu fatherless, yakni fenomena ketidakhadiran peran pengasuhan dan keteladanan sosok ayah dalam pendidikan keluarga. Indonesia bahkan kerap disebut-sebut masuk dalam jajaran negara dengan tingkat keterlibatan ayah yang rendah (fatherless country).

Kondisi fatherless ini kerap terjadi karena seorang ayah menganggap kewajiban pengasuhannya telah usai sebatas ketika ia berhasil memenuhi kebutuhan finansial atau materi keluarga. Padahal, minimnya keterlibatan emosional dan pendidikan karakter dari seorang ayah berisiko menjadi awal rapuhnya ketahanan rumah tangga serta pembentukan mental generasi penerus.

Akar Masalah: Ketimpangan Sistemik dan Peran Negara

Merebaknya gaya hidup menyimpang serta krisis pengasuhan keluarga saat ini tidak bisa sekadar dipandang sebagai kesalahan pergaulan individu atau kelalaian pengawasan keluarga semata. Fenomena ini merupakan dampak sistemik dari adopsi sistem sekularisme-kapitalisme yang memisahkan nilai-nilai agama dari tata kehidupan publik.

Dalam sistem sekuler, pendidikan kerap gagal membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyyah) pada diri individu. Di saat yang sama, media sosial diberikan kebebasan tanpa batas untuk mengejar keuntungan materi demi segelintir pemilik modal. Eksistensi dan kebebasan perilaku individu diagungkan atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa memedulikan batas-batas moral dan syariat.

Dalam kondisi ini, negara belum menjalankan fungsi utamanya sebagai raa'in (pengurus dan pelindung urusan rakyat). Anak-anak dibiarkan mencari jati diri di tengah derasnya arus informasi tanpa kendali dan penyaringan (filtering).

Keluarga akhirnya dipaksa berjuang sendirian dalam menangani seluruh aspek kehidupan, mulai dari tingginya biaya kesehatan, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan dapur. Akibatnya, seorang ayah kehabisan energi dan waktu untuk mendidik anak-anaknya karena seluruh fisiknya telah terkuras hanya untuk menyambung hidup.

Keluarga bertarung sendirian menanamkan nilai-nilai keimanan di dalam rumah, sementara lingkungan luar (seperti sekolah, media tontonan, dan pergaulan publik) justru menarik anak-anak ke arah yang berlawanan.

Ayah sebagai Qawwam dan Solusi Islam

Padahal dalam pandangan Islam, ayah memegang kedudukan kepemimpinan yang sangat vital dalam keluarga. Ayah adalah qawwam (pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab utama). Ketika sosok ayah tidak hadir secara utuh dalam fungsi pendidikan rumah tangga, anak-anak akan kehilangan figur teladan dalam belajar kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta keteguhan keimanan.

Allah ﷻ berfirman mengenai kewajiban utama kepala keluarga:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS. At-Tahrim: 6).

Semua aturan pengasuhan dan perlindungan moral generasi ini tidak akan dapat diterapkan secara optimal kecuali apabila didukung oleh sistem kehidupan yang kondusif. Diperlukan peran aktif negara untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berbasis akidah, media yang mendidik, serta sistem ekonomi yang menyejahterakan sehingga para ayah memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi kepemimpinannya di dalam keluarga.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MEMUTUS AKAR MASALAH PADA FENOMENA JOBLESS GROWTH

2026-08-21T08:47:46.204+07:00

Oleh: Sayyidatus Syarifa Ats Tsabita

Mahasiswa dan Pengajar Al-Qur’an

Pemerintah meyakini proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia hingga 5,4 persen dapat terealisasi. Namun, angka ini menjadi paradoks karena masyarakat justru dihadapkan pada fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang gagal menciptakan lapangan kerja baru, yang ditandai dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta tingginya angka pengangguran (Kompas, 4/8/2026).

Fenomena jobless growth ini berdampak langsung pada para lulusan baru (fresh graduate). Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan, per Mei 2026, sebanyak 1.033.182 sarjana masih menganggur (Kompas, 7/8/2026).

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat, khususnya para mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas ketidaksesuaian antara arah kebijakan ekonomi dan realitas pasar kerja, mengingat janji pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan sampai sekarang belum terasa dampaknya secara signifikan.

Pemerintah memang telah berupaya menciptakan lapangan kerja melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, pelaksanaannya dinilai masih belum tepat sasaran karena banyak tenaga kerja yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Akibatnya, gelombang pencari kerja terus meningkat dan terakumulasi setiap tahunnya.

Akar Masalah: Konsekuensi Sistem Ekonomi Kapitalisme

Fenomena ini menegaskan bahwa akar persoalan bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan konsekuensi langsung dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme.

Dalam sistem kapitalisme, indikator pertumbuhan ekonomi hanya diukur dari akumulasi modal dan angka pertumbuhan statistik, bukan dari realitas kesejahteraan masyarakat secara individu per individu. Paradigma kapitalistik lebih memprioritaskan keuntungan pemilik modal daripada keberlangsungan hidup para pekerja.

Lebih jauh lagi, sistem kapitalisme membiarkan kepemilikan umum (seperti sumber daya alam dan pertambangan yang seharusnya dikelola mandiri oleh negara demi kemakmuran rakyat) dikuasai oleh korporasi swasta dan asing. Akibatnya, negara berlepas tangan dan menyerahkan mekanisme penciptaan lapangan pekerjaan kepada pihak investor, sementara pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Solusi Islam: Tata Kelola Ekonomi Berbasis Pemenuhan Kebutuhan

Oleh karena itu, krisis pengangguran ini harus diselesaikan dengan menyasar akar masalahnya, bukan hanya dengan menambal sulam kebijakan yang ada. Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini jelas gagal menjamin kesejahteraan rakyat karena hanya berfokus pada keuntungan pemilik modal.

Islam membawa solusi komprehensif dengan menghadirkan tata kelola ekonomi yang menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, bukan sekadar mengejar pertumbuhan akumulasi modal.

Dalam sistem kepemimpinan Islam (Khilafah), negara berperan sebagai raa'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab penuh menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan melalui penerapan hukum syariat yang mengatur hubungan kerja dan melindungi hak-hak pekerja.

Lebih lanjut, sistem Islam mengatur kepemilikan sumber daya alam agar dikelola langsung oleh negara untuk kesejahteraan umum, bukan dikuasai demi keuntungan pribadi. Pada akhirnya, negara akan memiliki sumber daya dan daya serap industri yang besar untuk menampung jutaan sarjana serta menutup celah pengangguran hingga ke akarnya.

Allah ﷻ berfirman mengenai prinsip perputaran harta:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7).

Wallahu a'lam bish-shawab.

TEPI BARAT BERDARAH: KEJAHATAN ZIONIS, DIAMNYA DUNIA, DAN KEWAJIBAN UMAT UNTUK MELAWAN

2026-08-21T08:37:34.609+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Tepi Barat kini bagai luka yang tak kunjung diobati, terus meneteskan darah setiap harinya. Anak-anak yang seharusnya tumbuh bagai tunas yang segar, justru dipatahkan sebelum sempat mekar, dihantam peluru, dikurung dalam sel, atau diusir dari tanah tempat mereka lahir.

Kejahatan Zionis bergerak bagai api yang menyebar perlahan, melahap rumah-rumah, kebun-kebun, dan masa depan satu per satu, sementara dunia hanya berdiri mematung bagai penonton yang tak berani memadamkan apinya. Diamnya penguasa dan bangsa-bangsa di dunia bukanlah kedamaian, melainkan air yang justru menyiram api kejahatan agar makin berkobar.

Di tengah keheningan yang memalukan itu, suara hati umat Islam bagai lonceng yang tak boleh berhenti berbunyi, memanggil untuk bangkit, menyatukan barisan, dan menggalang kekuatan, karena tanah Palestina tidak akan kembali damai hanya dengan doa yang tertahan di tenggorokan, melainkan dengan perlawanan yang tegak di atas kebenaran.

Darah anak-anak Palestina terus mengalir di tanah Tepi Barat. Sejak Januari 2024 hingga Juli 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memverifikasi kematian 174 anak Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, itu berarti lebih dari satu anak tewas setiap minggunya. Sebagaimana dilansir Republika pada 12 Agustus 2026, Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, menyatakan bahwa hanya hingga 10 Agustus 2026 saja, sebanyak 76 warga Palestina telah syahid di Tepi Barat sepanjang tahun ini, termasuk 18 anak di bawah umur.

Lebih dari 1.500 anak lainnya menderita luka-luka, dan hampir separuh dari mereka terkena peluru tajam. Bahkan yang lebih memilukan, sebanyak 355 anak Palestina saat ini tertahan di dalam tahanan militer Israel, jumlah tertinggi dalam delapan tahun terakhir.

Kekerasan yang dilakukan oleh tentara dan pemukim Zionis telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. PBB mencatat lebih dari 1.430 insiden kekerasan pemukim pada tahun 2026 saja, yang berdampak pada sekitar 260 komunitas Palestina. Polanya sangat jelas: warga Palestina dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, lalu tanah yang telah dikosongkan itu diambil alih oleh para pemukim ilegal (Republika, 12/8/2026).

Sebagaimana dilansir Antara pada 15 Agustus 2026, Otoritas Kepresidenan Palestina menilai eskalasi serangan ini makin memperburuk situasi dan mengancam setiap peluang perdamaian. Di Kota Qusra, misalnya, puluhan warga dikepung selama berhari-hari di dalam rumah mereka dan diblokir dari akses kebutuhan pokok, sementara dunia hanya menyaksikan dalam diam.

Pola Penindasan yang Sama, Keheningan yang Sama: Sampai Kapan?

Kejahatan Zionis Israel terhadap anak-anak Palestina sungguh sangat biadab. Tubuh-tubuh kecil yang seharusnya bermain, belajar, dan bermimpi tentang masa depan, justru menjadi sasaran peluru, penjara, dan teror yang tak henti-henti. Setiap tetes darah anak yang tumpah adalah bukti nyata kebiadaban yang merobek hati setiap manusia yang memiliki nurani. Penderitaan yang dialami anak-anak Palestina tidak hanya berupa luka fisik, melainkan juga trauma mendalam yang melekat seumur hidup, ketakutan saat mendengar suara ledakan, kegelisahan saat melihat orang berseragam militer, dan kehilangan rasa aman di rumah mereka sendiri.

Zionis sengaja meningkatkan teror, ribuan serangan, pengusiran, perampasan tanah, dan pembantaian secara bertahap untuk menguasai seluruh Tepi Barat. Mereka mengikuti pola yang sama yang telah mereka terapkan di Gaza: menekan, memecah, dan mengusir, hingga penduduk asli tidak lagi memiliki pilihan selain pergi atau binasa. Serangan-serangan ini bukanlah kebetulan atau bentrokan biasa, melainkan rencana sistematis untuk membersihkan tanah Palestina dari penduduk aslinya agar dapat dikuasai penuh oleh entitas penjajah.

Hal yang paling menyakitkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa dunia internasional, termasuk para penguasa di negeri-negeri muslim, justru bungkam. Mereka melihat darah anak-anak mengalir di jalanan Palestina, namun tidak berani mengambil langkah konkret untuk melawan kejahatan ini. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang dan mengeluarkan pernyataan retoris (tetapi tanpa tindakan nyata. Para pemimpin negara-negara Islam menyampaikan belas kasihan dan kecaman) tetapi tidak ada pengerahan kekuatan militer untuk membebaskan Palestina. Kejahatan ini terus berlanjut dan makin ganas karena tidak ada yang berani memutusnya secara tegas.

Saatnya Ukhuwah Menjadi Kekuatan: Hanya Khilafah yang Mampu Membebaskan Palestina

Islam mengharamkan secara total pembiaran kejahatan terhadap anak-anak dan terhadap kemanusiaan. Membiarkan pembunuhan berlangsung tanpa perlawanan sama saja dengan turut melapangkan jalan bagi kezaliman tersebut. Islam menegaskan bahwa tolong-menolong dalam kemaksiatan dan kezaliman adalah hal yang dilarang keras oleh Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma'idah: 2).

Inilah saatnya ukhuwah Islamiyah tidak lagi sekadar jargon yang diucapkan di atas mimbar, melainkan diwujudkan melalui persatuan politik negeri-negeri muslim dan penegakan Khilafah. Hanya kekuatan politik dan militer yang bersatu di bawah naungan syariat yang mampu berdiri tegak melawan kejahatan Zionis. Selama umat Islam terpecah belah dan diperintah oleh kepemimpinan yang terikat oleh kepentingan nasionalisme sempit, darah anak-anak Palestina akan terus mengalir tanpa ada yang mampu membentenginya.

Seruan jihad dan pengerahan tentara kaum muslimin untuk membebaskan Palestina harus terus digelorakan oleh partai politik ideologis dan seluruh elemen umat, sampai tanah Palestina benar-benar merdeka dari penjajahan secara nyata. Belas kasihan dalam pidato, pernyataan kecaman, dan Sidang Umum PBB tidak akan menghentikan peluru Zionis.

Palestina tidak akan merdeka melalui perundingan kompromistis atau belas kasihan dunia Barat. Palestina baru akan merdeka secara hakiki ketika umat Islam bersatu di bawah naungan Khilafah, menggalang kekuatan militer (jihad), dan bergerak bersama untuk membebaskan tanah suci Al-Quds dari cengkeraman penjajah Zionis.

Kesimpulan

Tidak ada lagi waktu untuk sekadar berdiam diri. Setiap tetes darah anak Palestina yang tumpah adalah peringatan keras bagi kita semua: Sampai kapan kita akan membiarkan kejahatan berkuasa tanpa perlawanan yang sepadan?

Jawabannya hanya satu: Palestina tidak akan merdeka melalui perundingan diplomasi kompromis atau belas kasihan internasional. Palestina akan merdeka ketika umat Islam bersatu di bawah naungan Khilafah, menggalang pengerahan kekuatan (jihad), dan bergerak bersama untuk membebaskan tanah suci dari cengkeraman penjajah Zionis.

Wallahu a'lam bish-shawab.

GEN Z TERHIMPIT: ANTARA TEKANAN HIDUP DAN KRISIS TUJUAN HIDUP

2026-08-21T08:13:39.312+07:00

Oleh: Santy

Penulis Lepas

Lebih dari 48 persen generasi Z (Gen Z) menyatakan tidak merasa aman secara finansial. Di tengah kondisi tekanan ekonomi yang makin berat, alokasi belanja Gen Z untuk self-reward, healing, dan gaya hidup justru terus meningkat karena dianggap sebagai kebutuhan emosional, bukan sekadar kemewahan.

Melalui self-reward, Gen Z merasa ingin menghargai diri sendiri yang telah bekerja keras selama sebulan penuh. Pro dan kontra memang melingkupi fenomena self-reward ini: ada yang menganggapnya sebagai pemborosan karena bukan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, sementara di sisi lain ada yang menilai self-reward bergantung pada kondisi pribadi masing-masing sehingga tidak perlu diperdebatkan, terutama jika disesuaikan dengan tingkat gaji yang diterima.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup Gen Z kerap kali dipengaruhi oleh standar hidup yang dibentuk oleh algoritma media sosial. Hal ini diperparah oleh harga hunian yang makin mahal dan sulit dijangkau oleh Gen Z berpendapatan pas-pasan, sehingga banyak dari mereka memilih menunda pernikahan akibat pertimbangan biaya hidup yang makin tinggi yang tidak seimbang dengan kenaikan gaji maupun ketersediaan lapangan kerja.

Sistem Kapitalisme: Biang Kerok Krisis Generasi

Kehidupan Gen Z hari ini yang sangat dekat dengan dunia digital membuat mereka mampu mengakses informasi dengan sangat cepat. Namun, kondisi ini membuat standar hidup mereka rentan menyesuaikan algoritma media sosial, hingga akhirnya platform digital dijadikan panduan gaya hidup (lifestyle), bukan lagi sekadar sarana hiburan atau sumber berita. Hal ini sangat berbahaya bagi pembentukan pola pikir dan perilaku, karena generasi muda menjadi mudah terjebak arus tren viral tanpa menyaring mana yang benar dan salah menurut standar agama.

Sistem sekularisme-kapitalisme merupakan biang kerok utama dari fenomena ini. Kapitalisme menciptakan tekanan ekonomi yang menghimpit Gen Z di mana biaya hidup terus melambung sementara upah stagnan. Dalam sistem ini, negara berlepas tangan dari kewajiban langsung untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat (seperti sandang, pangan, dan papan) sehingga generasi muda dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang serba sulit.

Di sisi lain, tekanan ekonomi tersebut diperparah oleh gaya hidup sekuler-liberal yang menjadikan self-reward, healing, dan konsumsi hedonis sebagai sarana pelarian sesaat. Media sosial pun tanpa henti mencekoki generasi muda dengan tren populer yang memicu kecemasan tertinggal (fear of missing out/FOMO) dan budaya belanja impulsif.

Namun di balik itu semua, terdapat krisis yang jauh lebih mendalam: Gen Z kehilangan pemahaman tentang tujuan hidupnya yang hakiki. Kebahagiaan kerap diukur dari kepemilikan materi yang melimpah (padahal hal itu hanya memberikan kesenangan semu dan sementara) bukan diukur dari ridha Allah ﷻ dan kemuliaan Islam. Inilah jebakan sistem kapitalisme yang merusak Gen Z dan menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan mereka.

Al-Qur'an sebagai Petunjuk Hidup Manusia

Islam diturunkan oleh Allah ﷻ kepada Rasulullah ﷺ untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai jalan kemuliaan. Al-Qur'an merupakan wahyu yang berfungsi sebagai petunjuk hidup (huda) agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Islam juga memiliki sistem pemerintahan yang dinamakan Khilafah.

Sistem Khilafah akan dengan mudah menyelesaikan persoalan Gen Z karena seluruh kebijakannya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Negara Khilafah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara mandiri, sebab syariat melarang privatisasi kekayaan publik.

Selain itu, Khilafah memastikan ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi setiap laki-laki dewasa "misalnya melalui pemberian modal usaha dari kas Baitul Mal, santunan bagi warga yang tidak mampu, fasilitasi kemitraan (syirkah), dan pembangunan infrastruktur" sehingga rakyat, termasuk Gen Z, tidak berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di samping itu, Islam menutup rapat pintu gaya hidup hedonis dan melindungi generasi dari paparan konten yang merusak. Media massa dalam naungan Khilafah diarahkan untuk fungsi edukasi dan peningkatan ketakwaan publik. Islam membangun paradigma yang benar tentang hakikat hidup manusia, yaitu murni untuk beribadah kepada Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Dengan akidah yang kokoh, generasi muda tidak akan lagi terjebak dalam pelarian sesaat, melainkan memiliki visi jernih sebagai pembangun peradaban Islam.

Meraih Ridha Allah ﷻ dan Mengubah Keadaan

Penting untuk meniatkan sejak awal bahwa Islam menuntun manusia agar memiliki tujuan hidup yang benar dan diridhai Allah ﷻ. Oleh karena itu, Gen Z perlu menata ulang fokus hidupnya untuk menjadi hamba Allah yang bermanfaat di dunia sebagai bekal menuju akhirat.

Seluruh aktivitas Gen Z dapat bernilai ibadah jika didasari niat karena Allah ﷻ "mulai dari berkuliah, bekerja, menjadi pembuat konten (content creator), hingga berwirausaha" sehingga hidup tidak habis hanya untuk bekerja dan berganti-ganti gulir (scrolling) media sosial.

Selain itu, terdapat perintah untuk senantiasa bertakwa di mana pun berada serta aktif menggiatkan amar ma'ruf nahi munkar. Gen Z perlu meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, mengejar validasi sesama manusia, maupun memburu tujuan-tujuan kosong. Sistem pendidikan Islam akan membentuk Gen Z menjadi generasi emas yang tangguh, karena luaran (output) pendidikannya mencetak pola pikir ('aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyyah) yang sesuai dengan syariat.

Maka, Gen Z perlu didorong untuk mempelajari dan memperjuangkan Islam secara menyeluruh (kaffah) agar kemuliaan umat dapat kembali diraih melalui penerapan syariat dalam kehidupan bernegara. Gen Z adalah tonggak perubahan untuk menyelamatkan generasi dari kerusakan sistem yang batil menuju sistem yang haq dan adil.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd: 11).

Wallahu a'lam bish-shawab.

DARI SUBSIDI KE DISKRIMINASI: WAJAH BARU KETIDAKADILAN ENERGI

2026-08-21T07:29:24.218+07:00

Oleh: Tety Kurniawati

Penulis Lepas

Pemerintah berniat memperketat akses pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Sasarannya adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling atas. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pembatasan tersebut akan diberlakukan khusus untuk warga yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 (Kompas, 14/8/2026).

Wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10 dilegitimasi melalui tiga narasi normatif: ketepatan sasaran subsidi, efisiensi fiskal, dan keadilan distributif. Pemerintah berargumen bahwa kelompok berpendapatan tinggi tidak memiliki klaim moral atas subsidi energi, sehingga penghematan fiskal dapat direalokasi untuk kelompok rentan. Rasionalisasi ini juga dikaitkan dengan kebutuhan menekan beban APBN akibat pembengkakan subsidi energi.

Penentuan klasifikasi desil 9 dan 10 merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Instrumen ini menilai status kesejahteraan rumah tangga melalui serangkaian indikator multidimensi, meliputi tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, capaian pendidikan, kualitas tempat tinggal, daya listrik yang digunakan, serta kepemilikan aset. Dengan demikian, pembatasan akses Pertalite tidak didasarkan pada kategori subjektif, melainkan pada pemetaan statistik yang mengukur posisi ekonomi rumah tangga secara komposit.

Rencananya, pembatasan Pertalite akan diterapkan secara bertahap pada akhir tahun 2026, setelah sistem verifikasi dan data penunjang dianggap siap. Mekanisme verifikasi status desil diserahkan kepada masyarakat melalui portal Cek Bansos Kementerian Sosial berbasis NIK.

Namun, instrumen ini menuai kritik mendasar. Para pengamat menilai terdapat potensi ketidakcocokan data yang signifikan. Sistem desil mengukur kesejahteraan rumah tangga secara kolektif, sementara konsumsi BBM bersifat individual dan transaksional. Dalam praktiknya, kendaraan operasional, kendaraan perusahaan, atau kendaraan milik anggota keluarga lain dapat digunakan oleh satu orang, sehingga pemilahan berbasis rumah tangga tidak serta-merta merefleksikan profil pengguna BBM riil di lapangan. Dengan kata lain, kebijakan ini berisiko melahirkan kesalahan sasaran baru karena menyamakan unit analisis ekonomi dengan unit konsumsi energi.

Kapitalisme Melahirkan Ketidakadilan Energi

Wacana pembatasan Pertalite untuk desil 9–10 tidak bisa dilepaskan dari cara pandang negara dalam memposisikan energi. Keberadaannya bukan ditujukan sebagai hak dasar rakyat, melainkan sebagai komoditas pasar.

BBM, khususnya Pertalite, diikat pada fluktuasi harga pasar global, bukan pada daya beli rakyat. Ketika harga minyak dunia naik, beban fiskal subsidi ikut terkoreksi. Kategori desil 9–10 kemudian dijadikan alat pembenaran agar pembengkakan APBN terlihat terkelola.

Narasi "tepat sasaran" dalam kebijakan subsidi energi sesungguhnya berfungsi sebagai alat legitimasi untuk menormalisasi penghematan anggaran negara dengan cara memangkas konsumsi rakyat, bukan membenahi struktur masalahnya. Logika ini secara selektif hanya menyasar titik akhir rantai, yaitu rumah tangga.

Penyusutan subsidi diposisikan sebagai sumber daya terbatas yang harus diperebutkan sesama warga, sehingga yang lahir justru potensi konflik horizontal. Sementara itu, persoalan di hulu (seperti skema impor, tata niaga, dan rente korporasi) luput dari evaluasi dan pembenahan mendasar. Negara dengan demikian tidak menyelesaikan krisis energi, melainkan memproduksi kompetisi atas sisa-sisa kesejahteraan.

Tampak jelas cara kerja logika kapitalisme dalam kebijakan berbasis desil DTSEN: ia memindahkan tanggung jawab struktural negara menjadi beban individual warga. Energi yang seharusnya menjadi layanan publik dan hak warga negara dibingkai sebagai barang langka yang harus diperebutkan. Secara halus, negara melegitimasi prinsip bahwa pihak yang layak mendapatkan energi ditentukan oleh peringkat daya beli, bukan oleh prinsip keadilan sosial.

Islam Menjaga Ketahanan Energi

Dalam perspektif Islam, ketahanan energi dijaga secara komprehensif melalui empat pilar utama:

Pertama, Kepemilikan Umum (al-milkiyyah al-'ammah). Prinsip kepemilikan umum dalam Islam menempatkan minyak bumi dan sumber energi strategis sebagai harta milik bersama seluruh rakyat yang dilarang diprivatisasi untuk kepentingan segelintir korporasi. Statusnya sebagai kepemilikan kolektif mengharuskan negara hadir sebagai pengelola tunggal yang bertanggung jawab mengimbaskan hasilnya demi kemaslahatan umum, bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar.
Kedua, Larangan Pemborosan (israf). Islam menolak pemborosan energi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah sumber daya. Prinsip ini mewajibkan efisiensi dalam penggunaan BBM di tingkat individu maupun sistemik. Namun, efisiensi tidak diserahkan pada kesadaran pasar semata. Negara wajib mengatur, mengawasi, dan memastikan energi dikelola secara hemat, adil, serta tidak jatuh ke dalam pola konsumsi boros yang dipicu oleh tata niaga komersial.
Ketiga, Optimalisasi Peran Negara. Negara tidak boleh lepas tangan dari urusan energi. Sebagai pengelola tunggal yang amanah, pemerintah wajib menjamin tiga hal utama: ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan pencegahan kelangkaan. Ketika fungsi ini diabaikan atau diserahkan ke mekanisme pasar, negara dianggap gagal menjalankan mandatnya dan rakyatlah yang menanggung akibatnya berupa antrean panjang, tingginya harga BBM, dan krisis berulang.
Keempat, Pengembangan Energi Alternatif. Prinsip kemandirian dalam Islam mewajibkan negara untuk proaktif mengembangkan energi alternatif dan terbarukan seiring menipisnya cadangan fosil. Inisiatif ini bukan sekadar pilihan teknokratik, melainkan kewajiban strategis untuk memutus ketergantungan dan menjamin keberlanjutan pasokan bagi kepentingan publik jangka panjang.

Inilah gambaran kerangka jaminan ketahanan energi yang sistemik dan berkeadilan dalam Islam. Ketika keempat prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, negara mampu memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

GAME CHANGER ATAU PENGALIH PERHATIAN? MOLINAS DAN REALITAS YANG TERSEMBUNYI

2026-08-20T08:28:17.491+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Proyek ini dipuji bagai pelita baru yang akan menerangi jalan bangsa. Namun di balik cahayanya, ternyata hanya para pengusaha besar yang merasakan terangnya. Di jalanan memang tak lagi ada asap emisi, tetapi jauh di tengah hutan, tanah dibuka dan digali sedalam-dalamnya, meninggalkan luka lingkungan yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat.

Katanya ini adalah jalan menuju kemandirian, padahal sebagian besar komponen utamanya masih harus diimpor dari luar negeri. Rakyat dibuat sibuk memandang kendaraan baru yang mengilap, sampai lupa bertanya mengapa BBM masih mahal dan devisa negara masih terbuang puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Ini bukan perubahan yang nyata, melainkan pertunjukan politik yang dikemas rapi, tampak berubah di depan mata, tetapi di dalamnya tetap saja yang kaya makin kaya, sementara rakyat tetap menanggung beban.

Setelah peluncuran program Motor Listrik Nasional yang disebut Molinas, Presiden Prabowo Subianto menargetkan produksi massal mobil listrik nasional paling lambat pada tahun 2028 dan menyebut gagasan ini sebagai sebuah game changer. Sebagaimana dilansir Liputan 6 pada 14 Agustus 2026, ekosistem industri kendaraan listrik nasional sedang dibangun di kawasan Subang, Jawa Barat, tepat di kilometer 84 jalur Purwakarta–Subang.

Pengembangan Molinas ini melibatkan kolaborasi pelaku usaha dalam negeri seperti PT Indika Energy Tbk selaku pemilik merek Alva, serta didukung pembiayaan ekosistem oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dikutip dari Beritasatu.com, Presiden Prabowo mencontohkan Molinas sebagai wujud konsep Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi antara perusahaan swasta, BUMN, akademisi, dan peneliti dalam satu ekosistem industri.

Namun di sisi lain, sejumlah pabrikan global seperti VinFast Automobile dan BYD Motor Indonesia telah menanamkan investasi besar dan membangun fasilitas manufaktur di kawasan Subang tersebut, sebagaimana diuraikan Otodream pada 18 Agustus 2026. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan ada sekitar 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap proyek Mobil Listrik Nasional. Bahkan pimpinan Grup Lippo, James Riady, telah menyatakan komitmennya untuk memborong 20.000 unit motor listrik nasional.

Gemerlap yang Menipu: Keuntungan Oligarki di Balik Proyek Nasional

Saat meluncurkan Molinas di pabrik Alva, Kabupaten Bekasi, pada 13 Agustus 2026, Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pelaku usaha yang berani mengambil inisiatif dan risiko dalam membangun industri kendaraan listrik nasional. Laporan Presidenri mencatat pernyataan Presiden bahwa tidak ada kemenangan tanpa inisiatif dan keberanian. Apresiasi ini menjadi indikasi jelas mengenai siapa pihak yang diprioritaskan dan akan menikmati keuntungan terbesar dari proyek Molinas.

Sekalipun pemerintah menetapkan syarat pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui Kementerian Perindustrian, angka tersebut masih berada di kisaran 40%–60%. Artinya, sebagian besar komponen vital kendaraan masih harus diimpor dari luar negeri. CNBC Indonesia melaporkan bahwa GAIKINDO menyambut baik program ini karena berpotensi mengembangkan industri komponen lokal, namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai perusahaan mana yang resmi ditunjuk sebagai produsen mobil listrik nasional.

Upaya pemerintah menyediakan skema pembiayaan agar masyarakat mampu membeli kendaraan listrik sejatinya merupakan strategi pengalihan perhatian dari ketidakmampuan negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan BBM murah bagi rakyat. Warta Ekonomi mencatat bahwa Indonesia masih mengeluarkan devisa sekitar US$28 miliar hingga US$30 miliar setiap tahun untuk mengimpor bahan bakar minyak. Namun, alih-alih menyelesaikan akar masalah ketergantungan impor tersebut, pemerintah justru menawarkan solusi yang tetap menguntungkan pihak ketiga dan industri otomotif.

Klaim bahwa Molinas adalah strategi kedaulatan industri nasional pun tampak meragukan. Pihak yang paling banyak diuntungkan justru kelompok oligarki dan investor asing. Lebih dari itu, dampak lingkungan dari rantai pasok kendaraan listrik sering kali diabaikan. Demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia akibat penambangan bahan baku baterai seperti nikel. Kendaraan listrik mungkin tidak menghasilkan emisi langsung di jalan raya, tetapi jejak ekologisnya merusak bumi di kawasan hulu, keuntungan diraup oleh segelintir korporasi, sementara kerusakan lingkungan ditanggung oleh masyarakat.

Islam: Negara Bertugas Mengurus Rakyat, Bukan Memperkaya Pengusaha

Berbeda dengan sistem sekularisme-kapitalisme yang menjadikan keuntungan bisnis sebagai tujuan utama kebijakan, dalam Islam pemenuhan kebutuhan sarana transportasi umum dan pengelolaan energi adalah tanggung jawab langsung negara sebagai raa'in (pengurus rakyat). Negara wajib menyediakan, mencukupi, dan mempermudah akses fasilitas publik bagi seluruh rakyat secara adil, bukan mengutamakan margin keuntungan bagi kelompok pengusaha tertentu.

Pengadaan sarana transportasi dan pengelolaan energi harus berbasis kemaslahatan publik (maslahah al-'ammah), bukan keuntungan bisnis oligarki. Sumber daya energi yang melimpah di negeri ini tergolong sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang wajib dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dijadikan komoditas dagang yang memperkaya segelintir pemilik modal. Sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kedaulatan finansial negara sehingga tidak tergantung pada pengusaha besar maupun kekuatan modal asing.

Namun, tata kelola yang ideal ini hanya dapat terwujud secara utuh dalam naungan sistem Khilafah, yang berdiri di atas prinsip-prinsip syariat dan bertentangan secara fundamental dengan sistem sekularisme-kapitalisme. Hanya dalam naungan Khilafah, negara akan benar-benar bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan mitra bisnis para pengusaha besar.

Kesimpulan

Di balik gemerlap proyek Molinas dan rencana mobil listrik nasional, pihak yang sebenarnya diuntungkan bukanlah rakyat luas, melainkan para pemilik modal, baik konglomerat dalam negeri maupun investor asing. Selama negara masih berpegang pada sistem yang mengutamakan akumulasi modal di atas kemaslahatan umum, kebijakan ekonomi apa pun yang diambil akan selalu lebih berpihak kepada pemilik modal daripada rakyat kecil.

Solusi sejati tidak terletak pada sekadar pergantian merek kendaraan atau peralihan bahan bakar, melainkan pada perubahan sistemik: menghadirkan negara yang mengelola kekayaan alam secara mandiri untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat sebagaimana yang dituntunkan dalam Islam.

Wallahu a'lam bish-shawab.

DI BAWAH TEKANAN ZAMAN: GEN Z, GAYA HIDUP SEMU, DAN KRISIS MAKNA KEHIDUPAN

2026-08-20T07:41:07.457+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Di bawah langit zaman yang makin berat, Gen Z berjalan di atas jembatan yang makin sempit. Di satu sisi, beban ekonomi bagai batu karang yang membebani pundak; di sisi lain, gemerlap gaya hidup semu bagai pelangi yang tampak indah namun tidak pernah meneduhkan dahaga.

Mereka berlari mengejar bayang-bayang kebahagiaan yang terlihat di layar gawai, meminum dari cawan yang tak pernah mengenyangkan, hingga lupa bahwa jiwa ini diciptakan bukan untuk mengejar bayangan, melainkan untuk bersandar pada Sang Cahaya yang tiada pernah redup. Di tengah riuhnya dunia yang menawarkan seribu pelarian kosong, hati-hati muda ini perlahan merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apa pun, karena mereka mencari makna di mana makna itu tidak pernah ada.

Media Berita Detik mengutip survei Deloitte yang menunjukkan sebanyak 48% Gen Z menyatakan tidak merasa aman secara finansial, sebuah angka yang membuktikan betapa beratnya beban yang kini dipikul oleh mereka yang baru memasuki dunia kerja. Di tengah biaya hidup yang terus menanjak sementara pendapatan stagnan, tekanan yang menghimpit dada Gen Z makin berat setiap harinya.

Namun hal yang menarik, justru di saat sulit seperti ini, pengeluaran untuk self-reward, healing, dan gaya hidup konsumtif tidak menurun, melainkan terus meningkat. Sebagaimana dilaporkan Kompas pada 12 Agustus 2026, bagi banyak Gen Z, membeli sesuatu setelah menerima gaji bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan cara sederhana untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah bekerja selama sebulan penuh, serta dianggap sebagai kebutuhan emosional ketimbang sekadar pemborosan. Fenomena ini terlihat jelas dari kebiasaan pekerja muda yang setelah melunasi kewajiban pokok (seperti sewa tempat tinggal) langsung membuka keranjang belanja daring untuk membeli kosmetik, kopi, tiket konser, atau mencoba restoran yang sedang tren.

Akar Himpitan: Antara Ketidakpedulian Negara dan Hilangnya Tujuan Hidup

Fenomena ini bukanlah kebetulan semata. Sistem sekularisme-kapitalisme yang berjalan menempatkan negara berlepas tangan dari tanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyat. Sebagaimana diuraikan dalam analisis Kompas pada 3 Mei 2026, biaya perumahan dan kebutuhan pokok bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan upah, sehingga kemandirian finansial di tahap awal karier menjadi sangat sulit dicapai.

Di kota besar seperti Jakarta, kebutuhan dasar individu sudah mendekati Rp7 juta per bulan bahkan sebelum menyentuh biaya tempat tinggal, sementara upah minimum masih berada di bawah angka tersebut. Rasio harga rumah terhadap pendapatan tahunan di Jakarta bahkan telah mencapai lebih dari 10 kali lipat, jauh di atas standar ideal sebesar 3 kali lipat. Akibatnya, ruang antara pendapatan dan kebutuhan primer menjadi terlalu sempit, sehingga generasi muda dipaksa berjuang sendirian di tengah jalan yang makin terjal.

Di tengah kepayahan itu, budaya sekuler-liberal datang menawarkan pelarian. Media sosial tanpa henti menayangkan kehidupan yang tampak sempurna, memicu ketakutan tertinggal (fear of missing out/FOMO), dan mendorong pola pikir bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Kebiasaan self-reward yang awalnya hanya cara meredakan lelah, perlahan berubah menjadi gaya hidup yang sulit dilepaskan.

Di balik pelarian itu tersembunyi krisis yang jauh lebih dalam: Gen Z kehilangan pemahaman tentang hakikat hidup yang sejati. Kebahagiaan diukur dari kepuasan materi sesaat, bukan dari ridha Allah ﷻ Pencipta alam semesta. Ketika seseorang tidak mengetahui untuk apa ia hidup, ia akan mencari makna di mana saja, termasuk di dalam barang-barang yang bisa dibeli dengan uang.

Solusi Menyeluruh: Jaminan Kebutuhan, Perlindungan Generasi, dan Kembali kepada Tujuan Ilahi

Islam hadir menawarkan jalan keluar yang menyentuh akar masalah. Dalam naungan sistem kepemimpinan Islam (Khilafah), negara tidak akan membiarkan rakyatnya berjuang sendirian. Sumber daya alam dikelola secara adil untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh masyarakat, dan lapangan kerja yang layak disediakan bagi setiap orang yang wajib bekerja. Dengan begitu, generasi muda tidak lagi terjebak dalam keputusasaan ekonomi.

Selain itu, Islam menutup pintu gaya hidup hedonis dan melindungi generasi dari paparan ideologi yang merusak. Media yang beroperasi di bawah sistem ini tidak menjadi sarana penyebaran tren kosong, melainkan alat edukasi yang memperkuat ketakwaan.

Hal yang paling penting, Islam membangun kembali pemahaman tentang tujuan hidup manusia sebagaimana ditegaskan Allah ﷻ dalam Al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Ketika akidah berdiri kokoh di dalam dada dan generasi muda memahami bahwa seluruh kehidupan ini adalah untuk beribadah kepada Allah ﷻ, Gen Z tidak lagi menjadi korban pelarian sesaat. Mereka justru akan tumbuh menjadi generasi yang memiliki visi jelas, sebagai pembangun peradaban Islam yang kuat dan mulia.

Kesimpulan

Tekanan ekonomi dan pelarian konsumtif adalah dua sisi dari mata uang yang sama, sama-sama lahir dari sistem yang salah. Tanpa perubahan sistemik dan kembalinya pemahaman tentang makna hidup, generasi muda akan terus berputar dalam lingkaran setan ketidakamanan finansial dan krisis makna.

Hanya Islam yang menawarkan solusi menyeluruh: menjamin kebutuhan lahiriah melalui peran negara yang adil, sekaligus memenuhi kebutuhan batiniah melalui akidah dan syariat yang menenangkan jiwa, sesuai dengan tujuan penciptaan yang telah ditetapkan Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

DARI LADANG AMAL KE LANTAI BURSA: KE MANA ARAH WAKAF KITA?

2026-08-19T09:48:45.373+07:00

Oleh: Tety Kurniawati

Penulis Lepas

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa Masjid Istiqlal tidak akan melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Keterlibatan pengelolanya di pasar modal murni hanya untuk memfasilitasi penyaluran wakaf saham melalui Gerakan Yuk Wakaf Saham, bukan untuk menghimpun dana publik komersial. Pernyataan ini sekaligus meluruskan kekhawatiran publik pascapernyataan Menteri Agama.

Namun, di balik upaya memproduktifkan instrumen wakaf, kita perlu bersikap waspada agar wakaf yang merupakan amanah sosial keagamaan tidak bergeser menjadi instrumen pasar yang diukur secara kaku dengan logika untung-rugi (Kabarbisnis, 13/8/2026; Detik, 12/8/2026).

Gerakan Yuk Wakaf Saham merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf produktif yang memfasilitasi para investor untuk menyalurkan sebagian kepemilikan saham syariah atau hasil keuntungannya kepada Nazhir melalui Anggota Bursa yang menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS). Tujuan utamanya adalah menjadikan aset pasar modal sebagai sumber kemaslahatan umat yang dikelola secara profesional.

Dalam skema ini terdapat beberapa aktor, yakni Wakif sebagai pemilik saham syariah, Nazhir sebagai pengelola aset wakaf (seperti Badan Wakaf Indonesia/BWI atau Nazhir Masjid Istiqlal), Anggota Bursa sebagai perantara transaksi, serta Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertugas mengelola serta menyimpan aset.

Mekanismenya terbagi dua:

Pertama, wakaf lot saham, yaitu pengalihan langsung sejumlah kepemilikan saham syariah dari investor kepada Nazhir.
Kedua, wakaf hasil atau dividen, yaitu menyalurkan sebagian keuntungan investasi, sementara pokok saham tetap menjadi milik Wakif.

Terdapat tiga ketentuan utama dalam program ini:

Saham yang diwakafkan wajib terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).
Program ini bukan mekanisme IPO dan dilarang menggunakan dana operasional lembaga penerima.
Hasil dividen atau hasil pengembangan aset wajib disalurkan untuk program pelayanan sosial, pendidikan, dan penyediaan sarana keumatan.

Wakaf saham secara sah diakui oleh hukum di Indonesia berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta fatwa ulama kontemporer. Wakaf saham juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan instrumennya berasal dari Daftar Efek Syariah.

Namun, statusnya tidak serta-merta steril dari risiko keuangan. Nilai aset ini bersifat fluktuatif mengikuti dinamika pasar modal, dan proses peralihan hak kepemilikan kepada Nazhir menuntut pencatatan administratif yang sangat ketat. Tanpa tata kelola profesional dari Nazhir dan pengawasan objektif, wakaf saham berisiko terdegradasi dari amanah sosial menjadi sekadar instrumen investasi komersial yang rentan terdistorsi oleh kepentingan pasar.

Paradoks Kesejahteraan Kapitalisme

Sistem sekularisme-kapitalisme perlahan mengubah makna wakaf dari amanah sosial murni menjadi aset komersial produktif, sekaligus menggeser ibadah dan nilai sakral agama menjadi komoditas bernilai ekonomi. Wakaf yang semula dipahami sebagai amal ibadah berorientasi kemaslahatan langsung bagi publik, kini digeser menjadi investasi sosial berkelanjutan yang dituntut untuk terus "berputar" di pasar melalui dividen, sukuk, dan instrumen bursa.

Integrasi ini juga mendorong lembaga-lembaga pengelola wakaf masuk sebagai investor institusional (institutional investor) untuk menopang likuiditas pasar modal syariah, dengan mengadopsi manajemen risiko, portofolio investasi, dan transparansi ala korporasi kapitalis modern.

Akibatnya, Nazhir tidak lagi berfokus sebagai pengelola amanah spiritual, melainkan dituntut bertindak sebagai manajer investasi. Ukuran keberhasilan wakaf tidak lagi ditimbang dari seberapa banyak tingkat kemiskinan yang terentaskan atau kemaslahatan riil yang tercipta, melainkan dari rasio pengembalian modal (return) pada laporan keuangan. Ibadah pun tereduksi menjadi kesalehan simbolik yang diukur dari seberapa "modern" dan "produktif" pencapaian kinerjanya di ruang publik.

Di sisi lain, paradoks kapitalisme tampak jelas pada klaim kesejahteraan atas hasil pengelolaan wakaf yang berbenturan dengan praktik pelepasan tanggung jawab negara. Negara secara bertahap menarik diri dari fungsi utama pemenuhan kebutuhan dasar sosial, pendidikan, dan kesehatan rakyat, lalu menyerahkannya kepada mekanisme pasar melalui komodifikasi ibadah.

Wakaf diposisikan sebagai instrumen investasi mikro yang dijanjikan mampu memberikan keuntungan berkelanjutan dan inklusi keuangan melalui nominal terjangkau (seperti Rp10.000) dengan dalih pemberdayaan UMKM dan program keagamaan. Dengan demikian, alih-alih menjadi penyempurna kesejahteraan, skema ini justru berisiko menjadi mekanisme pengalihan tanggung jawab publik negara kepada rakyatnya sendiri. Di bawah logika pasar, ibadah dikomodifikasi dan risiko keuangan dilimpahkan kepada umat, sementara negara hanya berperan sebagai fasilitator modal.

Islam Menjamin Kesejahteraan Melalui Tanggung Jawab Negara

Dalam sistem Islam, jaminan kesejahteraan rakyat bukanlah amal sukarela yang dilempar ke mekanisme pasar, melainkan kewajiban politik (siyasah) utama negara. Konsep kepemimpinan sebagai raa'in menegaskan bahwa penguasa wajib mengurus urusan rakyat secara langsung, mulai dari menjamin akses pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan keamanan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan).

Sumber pembiayaan publik dalam Islam telah terinstitusi secara kokoh melalui kas Baitul Mal yang berasal dari hasil pengelolaan kepemilikan umum (tambang, energi, hutan), kepemilikan negara, fay', ghanimah, hingga jizyah bukan dari penggalangan dana swadaya masyarakat melalui bursa saham.

Zakat dan wakaf dalam Islam memiliki kedudukan sebagai instrumen pelengkap (takamuli), bukan substitusi bagi pengeluaran anggaran publik negara. Zakat bersifat struktural-wajib sebagai mekanisme redistribusi harta dari golongan berkecukupan (muzakki) kepada delapan golongan penerima (mustahik) demi mewujudkan keadilan ekonomi. Sementara wakaf bersifat sukarela (tabarru') yang berfungsi membangun infrastruktur sosial jangka panjang, seperti masjid, rumah sakit, perpustakaan, dan fasilitas publik. Keduanya hadir untuk menguatkan kemaslahatan, bukan untuk menggantikan peran kewajiban negara sebagai raa'in.

Di sisi lain, guna menjamin agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil, Islam menetapkan pelarangan risywah, manipulasi, serta pengharaman transaksi ribawi sebagai benteng utama dari eksploitasi ekonomi. Pengharaman riba ditujukan untuk mencegah penumpukan harta tanpa sektor produktif riil dan melindung rakyat dari jeratan utang. Sementara larangan kecurangan (ghabsy) dan manipulasi pasar (najasy) diberlakukan untuk menjaga keadilan transaksi agar kekayaan tidak berputar di antara segelintir orang kaya saja.

Tujuan utamanya sangat jelas: mencegah konsentrasi kekayaan dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan riil yang layak. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap laki-laki dewasa yang memikul tanggung jawab nafkah dijamin kemudahannya untuk bekerja secara produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri, tanpa bergantung pada skema utang maupun ketidakpastian pasar modal.

Inilah bentuk jaminan komprehensif Islam dalam mewujudkan kesejahteraan hakiki. Hanya dengan penerapan Islam secara menyeluruh (kaffah), negara dapat memastikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, mewujudkan sistem ekonomi bebas riba, serta menempatkan zakat dan wakaf pada posisi syariat yang semestinya, sehingga hak-hak rakyat tidak tergadaikan dan ibadah tidak lagi dijadikan komoditas bisnis.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MUHASABAH 'ALAL HUKKAM: WUJUD INDAHNYA RELASI PENGUASA DAN RAKYATNYA

2026-08-19T09:02:49.601+07:00

Oleh: Santi Susanti

Penulis Lepas

Muhasabah 'alal hukkam (mengoreksi dan mengkritik penguasa) adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan atas dasar keimanan kepada Allah ﷻ. Kritik tidak hanya ditujukan kepada oknum pejabat, melainkan juga kepada sistem politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan zalim yang merugikan rakyat, seperti obral perizinan tambang di kawasan pegunungan dan pengerukan emas secara ugal-ugalan yang mengakibatkan deretan bencana alam di berbagai wilayah negeri ini.

Sistem politik Islam telah menyediakan wadah resmi bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah melalui lembaga Majelis Umat. Majelis Umat terdiri dari wakil-wakil terpilih yang merepresentasikan aspirasi kaum muslimin maupun seluruh warga negara dalam proses musyawarah.

Majelis Umat berfungsi sebagai penyambung aspirasi dari umat kepada Khalifah. Majelis ini juga menjadi sarana bagi Khalifah untuk meminta pendapat, pertimbangan, dan masukan terkait berbagai urusan maupun permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan publik.

Adapun fungsi krusial lainnya adalah untuk melakukan kontrol sosial (mas'uliyyah ijtima'iyyah), koreksi, dan kritik terhadap setiap kebijakan maupun tindakan para pejabat pemerintahan (termasuk terhadap Khalifah sendiri) agar seluruh roda pemerintahan tetap berjalan lurus di atas koridor syariat Islam.

Nasihat dan Keutamaan Mengkritik Penguasa Zalim

Rasulullah ﷺ bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

“Agama itu adalah nasihat (termasuk nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan rakyat pada umumnya).” (HR. Muslim).

Rasulullah ﷺ bahkan memberikan predikat afdhalul jihad (jihad yang paling utama) bagi seseorang yang berani menyampaikan kebenaran dan menasihati penguasa yang zalim. Apabila ia gugur dan terbunuh karena aktivitas menyampaikan kebenaran tersebut, kedudukannya disamakan dengan pemimpin para syuhada, yakni Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib RA.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Ingatlah, seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat keadilan/kebenaran (haq) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Hubungan antara penguasa dan rakyat telah diatur secara rinci dalam syariat Islam. Penguasa wajib menjalankan tugasnya sebagai raa'in (pengurus dan pengayom) serta junnah (perisai dan pelindung) umat, bukan bertindak sebagai penindas atau peneror yang menakut-nakuti rakyatnya. Di sisi lain, rakyat berkewajiban untuk senantiasa melakukan muhasabah 'alal hukkam terhadap penguasa secara santun dan terencana.

Keteladanan Rasulullah ﷺ dan Para Sahabat

Aktivitas musyawarah dan keterbukaan terhadap kritik ini sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah ﷺ dan para Khulafaur Rasyidin. Rasulullah ﷺ sangat gemar bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam aktivitas tersebut, Beliau senantiasa meminta masukan dari para tokoh terkemuka kalangan Anshar dan Muhajirin sebelum mengambil keputusan strategis.

Disebutkan dalam sejarah bahwa sebelum meletusnya Perang Uhud, Rasulullah ﷺ bermusyawarah dengan para sahabat mengenai strategi menghadapi pasukan musuh. Rasulullah ﷺ menerima pendapat mayoritas pemuda dan sahabat yang menginginkan pasukan muslim keluar menghadapi musuh di luar kota, meskipun pendapat pribadi Beliau cenderung ingin bertahan di dalam Kota Madinah. Keputusan ini menunjukkan bahwa musyawarah dalam ranah teknis-strategis benar-benar dijadikan rujukan nyata, bukan sekadar formalitas basa-basi.

Begitu pula yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA saat beliau mengeluarkan wacana pembatasan kadar mahar pernikahan. Ketika seorang wanita melayangkan kritik secara terbuka di hadapan publik dengan menyandarkan argumennya pada ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 20), Khalifah Umar RA dengan penuh kerendahan hati mengakui kekeliruannya secara tulus di hadapan jamaah. Beliau lalu berkata: "Wanita itu benar, dan Umar yang salah."

Inilah gambaran nyata bahwa dalam Islam, seorang pemimpin sangat menghargai koreksi dan kritik dari rakyatnya. Melalui interaksi yang sehat ini, rakyat dan penguasa akan saling bersinergi menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan syariat. Kehidupan bermasyarakat pun akan berjalan harmonis serta mendapatkan ridha dari Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

ANTARA NEW GAZA DAN SOLUSI PARIPURNA

2026-08-19T08:42:20.539+07:00

Oleh: Santi Susanti

Penulis Lepas

Aneksasi wilayah Tepi Barat terus dilancarkan oleh Zionis Israel melalui ribuan serangan, ancaman, dan teror pemukim ilegal terhadap rakyat Palestina. Bahkan, penghancuran puluhan masjid serta rencana pembangunan 2.300 unit rumah ilegal baru di atas tanah Palestina terus berjalan secara masif hingga saat ini (CNN Indonesia, 6/8/2026).

Data PBB mencatat bahwa terdapat rata-rata 190 serangan pemukim ilegal per bulan dalam empat bulan pertama pada tahun 2026. Aksi kekerasan pemukim ilegal di Tepi Barat pun diproyeksikan menembus 2.000 kasus per akhir tahun 2026. Bahkan Otoritas Palestina melaporkan sedikitnya 20 warga tewas akibat aksi kekerasan pemukim hingga awal Agustus 2026 (UN News, 29/7/2026).

Aneksasi akan terus dilakukan oleh Zionis meskipun PBB dan dunia internasional menentang tindakan tersebut. Israel tetap melaksanakan seluruh agenda ekspansinya tanpa mau mempedulikan kecaman dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa ambisi Zionis untuk mewujudkan proyek "Israel Raya" (Greater Israel) sangatlah serius.

Dengan demikian, kemerdekaan penuh bagi Palestina tidak akan pernah diberikan secara sukarela oleh Zionis karena hal itu bertentangan secara mendasar dengan skema Israel Raya yang sedang mereka bangun. Wacana solusi dua negara (two-state solution) pun mustahil disepakati oleh Zionis Israel, sehingga alih-alih memberikan kedaulatan, proyek New Gaza melalui kesepakatan Board of Peace (BoP) justru didorong makin masif.

Pada faktanya, sangat mustahil mengharapkan Zionis Israel dapat berdamai secara tulus dengan Palestina. Sebab, tindakan penjajahan dan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina terbukti makin biadab dari hari ke hari.

Kepedulian Semu dan Siasat Bisnis AS

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Al-Bukhari no. 6011 dan Muslim no. 2586).

Oleh karena itu, kita tidak boleh bernapas lega ketika Amerika Serikat berpura-pura memberikan perhatian kepada rakyat Palestina melalui pendorongan proyek New Gaza. Proyek tersebut rawan dijadikan ladang investasi bisnis komersial melalui skema BoP yang justru berpotensi makin menambah penderitaan dan membelenggu kedaulatan rakyat Palestina.

Sebab pada faktanya, berbagai langkah politik dan strategi diplomasi yang diambil kekuatan besar lebih didominasi oleh kepentingan geopolitik dan kontrol internasional, ketimbang upaya nyata untuk mewujudkan keadilan dan pembebasan hakiki bagi rakyat Palestina. Mengharapkan solusi hakiki yang datang dari Amerika Serikat tidak lain adalah sebuah ilusi politik yang tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Solusi Paripurna Pembebasan Palestina

Oleh sebab itu, solusi tuntas atas tragedi Palestina memerlukan perubahan paradigma yang mendasar. Persatuan negeri-negeri muslim di bawah kepemimpinan sistem Khilafah (yang terus diperjuangkan melalui dakwah politik Islam) diiringi dengan pengerahan kekuatan militer (jihad fi sabilillah) merupakan kunci utama untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajah, menghentikan agresi Zionis Israel, serta memutus dominasi sekutunya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

ANEKSASI TEPI BARAT MEMBARA, NEW GAZA MENJADI AJANG BISNIS AS

2026-08-19T08:20:45.556+07:00

Oleh: Han’s Soedibyo

Penulis Lepas

Hingga tulisan ini dibuat, Palestina belum juga keluar dari lingkaran penjajahan. Ketika perhatian dunia tertuju pada Gaza, wilayah Tepi Barat justru terus dikoyak oleh ekspansi Zionis Israel. Kekerasan pemukim ilegal, penggerebekan kamp pengungsian, perampasan tanah, penghancuran tempat ibadah, hingga percepatan pembangunan permukiman ilegal menunjukkan bahwa aneksasi bukanlah kebijakan sesaat, melainkan proyek politik yang berjalan secara sistematis. Berbagai laporan terbaru mencatat meningkatnya aksi kekerasan pemukim dan percepatan legalisasi permukiman Israel di Tepi Barat (Kompas, 14/8/2026).

Sementara itu, rencana pembangunan sekitar 2.300 unit permukiman baru di Yerusalem Timur makin memperjelas arah kebijakan tersebut. Ketika kecaman PBB dan penolakan internasional tidak mampu menghentikannya, pertanyaan mendasarnya adalah: Apa sebenarnya tujuan akhir Israel?

Aneksasi akan terus dilakukan oleh Zionis sekalipun PBB dan dunia menentang. Ini menunjukkan bahwa tujuan Zionis membangun "Israel Raya" (Greater Israel) sangat serius. Kemerdekaan Palestina tidak akan pernah diberikan oleh Zionis karena hal itu bertentangan dengan proyek Israel Raya. Oleh karena itu, wacana solusi dua negara (two-state solution) mustahil disepakati oleh Zionis Israel.

Di sinilah jawabannya tampak makin terang. Proyek Zionis tidak berhenti pada penguasaan sebagian wilayah Palestina. Ekspansi permukiman, penyitaan tanah, dan pengusiran penduduk Palestina merupakan bagian dari upaya memperluas kontrol penuh atas wilayah yang mereka klaim. Karena itu, berharap Israel secara sukarela memberikan kemerdekaan penuh kepada Palestina adalah sebuah ilusi politik. Gagasan negara Palestina yang berdaulat berhadapan langsung dengan proyek ekspansionis yang terus berjalan.

Al-Qur’an telah mengingatkan kaum beriman agar tidak kehilangan kejernihan berpikir dalam menghadapi kezaliman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...” (QS. Al-Ma'idah: 8).

Prinsip ini sangat penting: membela Palestina bukan berarti membenarkan kezaliman terhadap siapa pun, melainkan berdiri tegas melawan penjajahan dan mempertahankan hak rakyat yang dirampas.

Topeng "Perdamaian" dan Proyek New Gaza

Di tengah tragedi kemanusiaan tersebut, mencuat wacana proyek New Gaza di bawah naungan Board of Peace (BoP) yang dimotori oleh Amerika Serikat. Sejak awal, cetak biru proyek ini telah merancang Gaza sebagai kawasan baru serbamodern yang dilengkapi zona ekonomi khusus, pusat data, area komersial-hunian, hingga destinasi pariwisata. Langkah ini diperkuat oleh kesepakatan antara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan Kepala Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), Nickolay Mladenov, untuk membentuk dua komite khusus yang bertugas mengelola tata kelola Jalur Gaza (CNN Indonesia, 18/8/2026).

Di sinilah umat Islam harus ekstra waspada. Pemulihan Gaza tentu sangat mendesak; rakyat Palestina jelas membutuhkan kembali rumah tinggal, fasilitas rumah sakit, sekolah, pasokan pangan, serta kehidupan yang bermartabat. Namun, proses rekonstruksi tersebut tidak boleh melenceng menjadi alat baru untuk mengikis kedaulatan Palestina, melucuti kekuatan politiknya, serta mengubah tanah bekas perang menjadi sekadar ladang investasi korporasi asing. Terlebih lagi, BoP secara eksplisit menempatkan agenda demiliterisasi Gaza dan pembentukan sistem keamanan internasional sebagai pilar utama rencananya.

Oleh karena itu, topeng "perdamaian" ini harus kita bedah secara kritis. Negeri-negeri Muslim tidak boleh hanya diposisikan sebagai juru bayar (penyandang dana) atau sekadar pelaksana proyek teknis yang dirancang oleh kekuatan imperialis. Dukungan sejati terhadap Palestina wajib berorientasi pada pembebasan total dan kedaulatan penuh rakyatnya, bukan sekadar pembangunan fisik di atas isu utama penjajahan yang sengaja dibiarkan tanpa penyelesaian.

Persatuan negeri-negeri muslim menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Jihad dalam makna kesungguhan membela keadilan harus diwujudkan melalui kekuatan politik, diplomasi tegas, bantuan kemanusiaan, perlindungan rakyat Palestina, dan persatuan umat, bukan tindakan serampangan yang justru mengorbankan warga sipil. Allah ﷻ berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai...” (QS. Ali 'Imran: 103).

Palestina tidak membutuhkan belas kasihan yang bersifat sementara. Palestina membutuhkan kekuatan politik nyata yang mampu menghentikan penjajahan. Karena itu, persatuan negeri-negeri muslim harus terus diperjuangkan melalui dakwah politik yang menyerukan kedaulatan, keadilan, dan perlindungan terhadap rakyat Palestina. Bagi mereka yang meyakini Khilafah sebagai sistem politik Islam, perjuangan tersebut diarahkan pada upaya membangun persatuan politik umat secara damai, pemikiran, dan terorganisasi. Sebab, selama umat terpecah, kekuatan besar akan terus datang membawa "perdamaian" versinya sendiri, sementara tanah Palestina terus menyusut di bawah proyek aneksasi.

Konstruksi Islam atas Isu Palestina

Islam memandang persoalan Palestina bukan sekadar konflik wilayah atau sengketa perbatasan biasa, melainkan persoalan kezaliman penjajahan yang menuntut sikap yang tegas. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhenti pada kecaman setiap kali terjadi agresi militer, lalu kembali terdiam ketika pemberitaan mereda. Solidaritas harus dibangun menjadi kesadaran politik yang kokoh: bahwa penjajahan, perampasan tanah, pengusiran penduduk, dan penghancuran tempat ibadah adalah bentuk kezaliman yang tidak boleh dinormalisasi.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak...” (QS. An-Nisa': 75).

Ayat ini menunjukkan bahwa keberpihakan kepada kaum yang tertindas (al-mustadh'afin) bukan sekadar pilihan emosional, melainkan bagian dari tanggung jawab syariat umat ketika menghadapi kezaliman.

Karena itu, proyek perdamaian yang tidak menyentuh akar persoalan harus dikritisi. Jika Gaza dibangun kembali tetapi penjajahan tetap berlangsung; jika rumah sakit dan jalan diperbaiki tetapi tanah Palestina terus dirampas; jika investasi asing mengalir tetapi rakyat Palestina kehilangan kendali atas masa depannya, maka rekonstruksi semacam itu berisiko menjadi komoditas kosmetik politik atas sebuah persoalan yang jauh lebih mendasar.

Umat juga perlu melihat secara jernih posisi negara-negara muslim hari ini. Mereka memiliki sumber daya alam, potensi populasi, posisi geopolitik strategis, dan kekuatan ekonomi yang besar. Namun, kekuatan tersebut akan kehilangan daya tekan apabila berjalan sendiri-sendiri terkunci nasionalisme sempit. Persatuan menjadi kata kunci utama. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...” (QS. Al-Hujurat: 10).

Dalam konteks inilah gagasan persatuan politik umat perlu terus didiskusikan secara terbuka dan ilmiah. Bagi kelompok yang memperjuangkan Khilafah, persatuan negeri-negeri muslim di bawah sistem tersebut dipandang sebagai jalan struktural untuk mengakhiri fragmentasi politik umat. Gagasan itu diperjuangkan melalui dakwah, pendidikan, argumentasi intelektual, dan proses politik yang damai, tanpa kekerasan maupun tindakan yang membahayakan masyarakat.

Dakwah politik juga harus membentuk keberanian umat untuk menguji setiap kebijakan penguasa (muhasabah 'alal hukkam) dengan standar kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip Islam. Bergabung dalam skema internasional tidak otomatis salah, tetapi setiap kesepakatan harus ditimbang secara kritis: Apakah benar memperkuat posisi rakyat Palestina atau justru membuat mereka makin bergantung kepada kekuatan asing?

Inilah tugas besar umat: membongkar narasi yang menyamakan investasi dengan pembebasan, rekonstruksi dengan kemerdekaan, serta Stabilitas palsu dengan keadilan. Palestina membutuhkan lebih dari sekadar deretan bangunan baru. Palestina membutuhkan penghentian penjajahan, pemulihan hak kedaulatan, dan jaminan kehidupan yang bermartabat.

Selama umat Islam tercerai-berai, kekuatan eksternal akan dengan mudah menentukan arah masa depan negeri-negeri muslim. Sebaliknya, persatuan yang dibangun melalui kesadaran, dakwah, pendidikan, dan perjuangan politik yang damai akan melahirkan umat yang tidak mudah didikte. Palestina dengan demikian bukan hanya persoalan sebuah negeri di Timur Tengah, melainkan cermin apakah umat masih memiliki kepedulian, keberanian, dan kemampuan untuk berdiri bersama menghadapi kezaliman.

Wallahu a'lam bish-shawab.

NEW GAZA JADI AJANG BISNIS AMERIKA

2026-08-18T10:21:00.000+07:00

Oleh: Santy

Penulis Lepas

Aneksasi wilayah Tepi Barat terus dilancarkan oleh Zionis Israel melalui ribuan serangan, ancaman, teror pemukim ilegal, penghancuran puluhan tempat ibadah, hingga rencana pembangunan 2.300 unit perumahan ilegal. Proyek New Gaza melalui kesepakatan Board of Peace (BoP) makin masif digaungkan.

Di sisi lain, militer Israel terus melakukan penangkapan terhadap para pengungsi di Kamp Qalandiya dan tidak pernah berhenti merampas tanah warga secara ilegal, terstruktur, sistematis, serta didukung penuh oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu. Sementara itu, PBB hanya sebatas mengeluarkan peringatan retoris yang tidak memberikan dampak apa pun untuk menghentikan perampasan tanah warga Palestina.

Setelah Gaza, Beralih ke Tepi Barat

Aneksasi ini dijalankan dalam upaya memperluas wilayah permukiman warga Yahudi sekaligus mengusir warga Palestina agar pindah dan meninggalkan tanah air mereka. Ini adalah strategi licik Israel untuk menduduki seluruh wilayah Palestina secara utuh. Langkah ini akan terus dijalankan oleh Zionis sekalipun PBB dan dunia internasional menentang. Tampak jelas bahwa Israel ingin menunjukkan ambisinya untuk mewujudkan proyek "Israel Raya" (Greater Israel) secara serius dengan menghalalkan segala cara.

Kemerdekaan penuh bagi Palestina tidak akan pernah diberikan oleh Zionis karena hal itu bertentangan secara mendasar dengan proyek Israel Raya yang sedang mereka bangun. Bahkan wacana solusi dua negara (two-state solution) yang pernah menjadi opsi penawaran diplomasi mustahil disepakati oleh Zionis Israel. Apalagi, proyek New Gaza kini terbukti menjadi ladang investasi bisnis Amerika Serikat melalui strategi BoP-nya.

Kembali ke Syariat Islam

Cukup banyak upaya yang telah dilakukan oleh para pemimpin negeri-negeri Islam untuk menghentikan kejahatan Israel, bahkan dengan menawarkan solusi kompromi yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Namun, hasilnya tetap nihil. Zionis Israel tidak akan pernah menepati perjanjian kesepakatan damai, gencatan senjata, maupun solusi dua negara. Pada dasarnya, Zionis bersifat melanggar janji dan merasa jumawa karena terus dilindungi oleh negara komprador imperialis seperti Amerika Serikat beserta sekutunya.

Mengharapkan Zionis Israel untuk berdamai secara tulus adalah hal yang mustahil. Hanya pengerahan kekuatan militer (jihad fi sabilillah) dan persatuan negeri-negeri muslim yang mampu melawan Zionis, inilah kunci utama untuk membebaskan Palestina.

Bahkan, topeng diplomasi BoP harus dibongkar di hadapan umat agar masyarakat tidak tertipu atau mendukung penguasanya bergabung dalam skema tersebut. Sebab, bergabung dalam skema tersebut merupakan bentuk pengkhianatan penguasa muslim terhadap rakyatnya. Persatuan negeri-negeri muslim di bawah sistem Khilafah harus makin masif diperjuangkan melalui gerakan dakwah politik.

Allah ﷻ berfirman:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali 'Imran: 104).

Kembalinya Institusi Khilafah

Allah ﷻ memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk membentuk kelompok dakwah berjemaah yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yakni untuk mengajak umat menerapkan Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam kehidupan mereka. Untuk menghadapi Zionis Israel beserta sekutunya, diperlukan institusi negara Islam yang kuat dan mampu mengusir penjajah dari bumi Palestina, negara Islam tersebut adalah Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah.

Maka, fungsi strategis dari kelompok dakwah jemaah tersebut adalah mengembalikan kehidupan Islam di tengah-tengah umat melalui terwujudnya persatuan negeri-negeri Islam. Kelompok dakwah melakukan pembinaan (tatsqif) dan mengedukasi kesadaran politik umat akan krusialnya keberadaan Khilafah dalam kehidupan mereka. Sebab, Khilafah akan bertindak sebagai junnah (perisai) dan pelindung bagi kaum muslimin di seluruh dunia.

Saatnya umat menyambut seruan dakwah tersebut untuk bersama-sama mewujudkan persatuan hakiki. Dengan demikian, kehinaan, kesengsaraan, dan penderitaan saudara-saudari muslim yang selama ini terpisah oleh sekat-sekat nasionalisme dapat diakhiri di bawah naungan panji Rasulullah ﷺ yang menggentarkan musuh-musuh Islam.

Langkah selanjutnya, Khilafah akan menghadapi musuh-musuh Islam dan mengarahkan pasukan tentara muslim melalui komando jihad untuk membebaskan bumi Palestina secara tuntas. Sungguh, pertolongan Allah ﷻ itu dekat dan kemenangan Islam pasti akan datang, meskipun musuh-musuh Islam terus melancarkan tipu daya.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

“Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. Ali 'Imran: 54).

Wallahu a'lam bish-shawab.

ELEKTABILITAS ANJLOK KARENA AROGANSI, KEGAGALAN PEMIMPIN DI SISTEM SEKULER

2026-08-18T09:59:00.000+07:00

Oleh: Ummu Taqiya

Penulis Lepas

Elektabilitas bisa melesat naik karena pencitraan, namun juga bisa anjlok drastis karena satu hal: hilangnya kepercayaan publik.

Pemberitaan media merilis laporan terkait elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mengalami penurunan. Pengamat politik Ubedilah Badrun (Kang Ubed) menilai salah satu pemicunya terletak pada komunikasi publik, minimnya rasa empati, serta gestur kepemimpinan yang terkesan arogan (BBC, 14/8/2026).

Menurut Kang Ubed, retorika pidato publik yang disampaikan tanpa mengindahkan empati ditangkap oleh publik sebagai bentuk kesombongan karena enggan mendengarkan kritik. Ini bukan sekadar persoalan suka atau tidak suka secara personal, melainkan persoalan standar dan ekspektasi kepemimpinan di mata rakyat (JPNN, 6/8/2026).

Pidato Cerminan Hati Pemimpin

Pidato bukan sekadar aktivitas membaca teks. Pidato merupakan cerminan sikap batin seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin bersikap ceplas-ceplos, menyampaikan diksi yang keras, serta enggan memakai rujukan teks maupun masukan staf, pesan yang ditangkap oleh publik bukanlah "ketegasan", melainkan keengganan untuk mendengar.

Sementara hari ini, rakyat membutuhkan tiga hal mendasar dari seorang pemimpin: kejujuran, empati, dan kesediaan untuk mendengar. Jika ketiga hal ini sirna, sekuat apa pun program kerja yang ditawarkan berisiko mendapat penolakan publik akibat krisis kepercayaan. Sebab, politik hari ini bukan sekadar soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling dipercaya.

Kepemimpinan Sekuler Melahirkan Arogansi

Dalam sistem kepemimpinan sekuler hari ini, penguasa kerap enggan mendengarkan kritik karena memandang kekuasaan sebatas kekuatan, bukan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka demokrasi liberal, setelah memenangkan pemilu, pemimpin merasa telah menggenggam "mandat lima tahun", sehingga kritik kerap dipandang sebagai gangguan dan masukan dianggap sebagai upaya menjatuhkan.

Akibatnya, hilang rasa takut akan hari perhitungan (hisab). Pemimpin hanya takut kalah pada pemilu berikutnya, tetapi tidak takut pada pertanyaan Allah ﷻ: "Apa yang telah engkau perbuat atas rakyatmu?"

Prinsip tata kelola yang baik (good governance) akhirnya hanya menjadi slogan di atas kertas. Prinsip mendengar, musyawarah, dan penyusunan skala prioritas sering kali kalah oleh keputusan subjektif penguasa. Empati tidak dibentuk dalam kurikulum kepemimpinan sekuler, sehingga pemimpin makin jauh dari rasa lapar rakyat, rintihan warga di pasar, maupun antrean panjang masyarakat di rumah sakit.

Hasilnya, lahirlah gaya kepemimpinan yang merasa paling benar. Bahasa yang kasar dianggap "apa adanya" dan menolak panduan teks dianggap "keberanian", padahal itu bukanlah bentuk keberanian, melainkan sikap abaikan tanggung jawab.

Pemimpin dalam Pandangan Islam

Islam menetapkan standar kepemimpinan yang sangat tinggi karena jabatan dipandang sebagai amanah yang paling berat di akhirat kelak.

Pertama, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan tuan yang minta dilayani. Rasulullah ﷺ bersabda:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka.” (HR. Abu Nu'aim).

Maka, pidato seorang pemimpin bukan untuk mempertontonkan kekuasaan, melainkan untuk menenangkan dan mengayomi rakyat. Bahasa yang digunakan harus santun dan penuh kelembutan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu...” (QS. Ali 'Imran: 159).

Kedua, mengedepankan musyawarah dan terbuka terhadap kritik. Allah ﷻ berfirman:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” (QS. Ali 'Imran: 159).

Khalifah Umar bin Khattab RA menunjukkan keteladanan luar biasa dalam hal ini. Beliau pernah menegaskan di hadapan rakyatnya: "Siapa saja di antara kalian yang melihat penyimpangan pada diriku, luruskanlah aku!" Demikian pula keteladanan Rasulullah ﷺ yang senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan mendengarkan masukan mereka, sementara para sahabat pun tidak segan memberikan saran konstruktif dengan bahasa yang santun.

Ketiga, kepemimpinan bertujuan mengurus kebutuhan primer rakyat. Dalam Islam, negara wajib mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar yang paling mendesak (seperti jaminan pangan, pendidikan, dan kesehatan) bukan mengejar proyek-proyek prestise. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Setiap kebijakan pemimpin akan dihisab secara terperinci di hadapan Allah ﷻ.

Tak Hanya Ganti Pemimpin, Tapi Ganti Sistem

Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan mengubah figur atau karakter pemimpin, melainkan akar yang memproduksi kepemimpinan yang arogan juga harus diselesaikan. Selama paradigma sistem masih mengajarkan bahwa pemimpin adalah "bos" dan pemegang kekuasaan mutlak, kerendahan hati yang hakiki akan sulit terwujud.

Karakter pemimpin harus membaik, dan sistem yang menaunginya juga harus diperbaiki, yakni beralih dari sekularisme menuju sistem Islam. Dalam sistem kepemimpinan Islam (Khilafah), pemimpin menyadari penuh bahwa jabatan adalah amanah berat yang akan dihisab, bukan alat kesombongan di dunia.

Keberhasilan kepemimpinan dijaga melalui kontrol sosial dan koreksi (muhasabah) dari masyarakat. Rakyat memiliki wadah resmi seperti Majelis Umat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Selain itu, keberadaan partai politik berbasis akidah Islam berfungsi membina masyarakat agar peka terhadap penegakan hukum syariat oleh penguasa. Tolok ukur keberhasilan dalam sistem Islam pun bukan terletak pada deretan angka statistik semata, melainkan pada pemenuhan kesejahteraan nyata di lapangan.

Rakyat tidak sekadar membutuhkan pemimpin yang mahir beretorika, melainkan pemimpin yang ikut merasakan penderitaan ketika rakyatnya tertimpa kesulitan. Kepemimpinan yang adil dan mengayomi seperti ini akan terwujud secara optimal dalam naungan sistem pemerintahan Islam (Khilafah).

Wallahu a'lam bish-shawab.

HILMI: KATA MERDEKA HARUS TERUS DIUJI

2026-08-18T06:48:00.000+07:00

Oleh: Muhar

Jurnalis Lepas

Momentum maraknya perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan oleh Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) untuk menyerukan pesan penting kepada kaum terpelajar. HILMI mengimbau para intelektual untuk terus menguji dan mengawal makna kata "merdeka" agar tidak bergeser menjadi sekadar seremoni ritual tahunan yang meninabokokakan.

"Saudara-saudara para intelektual! Di sinilah tugas kita. Jangan biarkan kata merdeka menjadi sekadar ritual tahunan! Intelektual harus terus menguji apakah kemerdekaan telah hadir di meja makan rakyat, sekolah, tempat kerja, pengadilan, masjid, pasar, sawah, laboratorium, parlemen, hingga kebijakan luar negeri," tegas HILMI dalam rilis tertulis bertajuk Letter to Intellectuals No. 013, Senin (17/8/2026).

Sebab menurut HILMI, kemerdekaan pada hakikatnya bukan sekadar sebuah tanggal peringatan di kalender. Kemerdekaan merupakan sebuah kondisi riil kehidupan manusia: merdeka dari ketakutan, kelaparan, kebodohan, ketidakadilan, penindasan, dan penghambaan kepada sesama makhluk; serta merdeka untuk beribadah, berpikir, berkarya, menentukan masa depan, membela yang tertindas, hingga merdeka untuk sepenuhnya menjadi hamba Allah ﷻ.

Puncak kemerdekaan manusia yang sejati, terang HILMI, adalah ketika seseorang tidak lagi menjadi hamba bagi siapa pun atau apa pun, kecuali hanya kepada Sang Pencipta.

"Manusia belum sepenuhnya merdeka ketika keputusan-keputusannya masih diperbudak hawa nafsu, tekanan lingkungan, tradisi yang tidak pernah diuji, kepentingan nasional yang dianggap mutlak, kekuatan pasar, atau perjanjian internasional yang bertentangan dengan kebenaran. Dalam pandangan Islam, manusia justru mencapai tingkat kemerdekaan tertingginya ketika ia memilih tunduk hanya kepada Allah SWT, menjadikan wahyu sebagai referensi utama, dan menjadikan hukum halal-haram sebagai standar tertinggi dalam menilai tindakan pribadi maupun kebijakan publik," tandas HILMI.

BENARKAH NEGARA KITA SUDAH MERDEKA?

2026-08-17T09:14:00.000+07:00

Oleh: Ai Ita

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Benarkah negara kita sudah bebas? Benarkah kita benar-benar sudah merdeka?

Setiap tahun, kemerdekaan Indonesia diperingati dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara, perlombaan, hingga karnaval. Semua itu menjadi bentuk kegembiraan dan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.

Namun, di tengah semarak perayaan tersebut, sudahkah kita bertanya: Apakah kemerdekaan benar-benar telah menghadirkan kehidupan yang aman, sejahtera, dan terbebas dari berbagai persoalan?

Jangan sampai kemerdekaan hanya dimaknai sebatas seremonial dan hiburan sesaat, sementara berbagai persoalan kehidupan masih terus menghimpit masyarakat.

Kita tidak seharusnya menutup mata dan merasa bahwa keadaan baik-baik saja. Di sekitar kita masih begitu banyak persoalan yang membutuhkan perhatian. Ketika kita memilih diam, bungkam, dan tidak mau peduli, tanpa disadari kita ikut membiarkan berbagai bentuk kezaliman terus berlangsung.

Secara fisik mungkin bangsa ini telah terbebas dari penjajahan. Namun, apakah kita benar-benar telah merdeka dalam seluruh aspek kehidupan?

Ketika Rakyat Masih Tercekik

Berbagai persoalan terus datang silih berganti. Kondisi ekonomi makin berat. Lapangan pekerjaan terbatas, harga kebutuhan pokok meningkat, sementara daya beli masyarakat menurun. Bagi sebagian rakyat, memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan menjadi perjuangan hidup-mati.

Pendidikan dan masa depan anak-anak pun menjadi kekhawatiran besar. Persoalan akhlak dan adab makin memprihatinkan. Pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Di sisi lain, praktik riba, kekerasan seksual, perceraian, perselingkuhan, pembunuhan, korupsi, penipuan, dan berbagai bentuk kriminalitas terus terjadi.

Padahal, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Hutan, laut, tambang, dan berbagai kekayaan alam lainnya terbentang luas. Namun, mengapa kekayaan tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat? Mengapa masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan masih ada yang menderita kelaparan?

Salah satu gambaran kecil tentang beratnya kehidupan rakyat terlihat dari kasus seorang pengemudi ojek daring (ojol) di Jakarta Timur.

Pada 17 Juni 2026, Sulis Agung Wibowo, seorang pengemudi ojol, menangis dan memohon ketika sepeda motornya diangkut oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) karena parkir di atas trotoar saat menunggu pesanan makanan. Bagi Sulis, motor tersebut bukan sekadar kendaraan, melainkan alat utama untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kasus itu kemudian tular (viral) dan mendapat perhatian publik hingga akhirnya pihak Dishub melakukan evaluasi dan mengembalikan motor tersebut tanpa dipungut biaya (Kompas, 20/6/2026).

Kasus tersebut memang tidak bisa serta-merta disebut sebagai bentuk penjajahan, sebab pelanggaran aturan lalu lintas tetap harus dipertanggungjawabkan. Namun, kasus ini semestinya membuat kita berpikir lebih dalam: Ketika rakyat kecil begitu rentan kehilangan alat utama pencari nafkahnya, sudahkah sistem yang ada benar-benar menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka?

Dan ini hanyalah satu contoh kecil. Masih banyak persoalan rakyat yang menunjukkan bahwa kemerdekaan secara fisik belum otomatis berarti terbebas dari berbagai belenggu kehidupan.

Bukan Sekadar Siapa yang Memerintah

Di sinilah kita perlu mulai berpikir lebih dalam. Apakah berbagai persoalan yang terjadi hanya disebabkan oleh siapa yang sedang memegang kekuasaan?

Jika pemerintah berganti berkali-kali, tetapi sistem yang digunakan tetap sama, apakah persoalan mendasar akan benar-benar berubah?

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memimpin, melainkan aturan seperti apa yang digunakan untuk mengatur kehidupan. Sebab, pemimpin hanya menjalankan aturan yang berlaku dalam sistem. Jika sistem yang digunakan memiliki paradigma yang keliru, pergantian pejabat tidak otomatis mengubah akar persoalan.

Ketika kehidupan diatur dengan sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, agama akhirnya hanya ditempatkan pada wilayah ibadah ritual pribadi. Sementara ekonomi, politik, pendidikan, hukum, pergaulan, dan berbagai urusan kehidupan publik lainnya diserahkan kepada aturan buatan manusia.

Padahal, manusia memiliki keterbatasan. Manusia bisa salah, memiliki kepentingan subjektif, dipengaruhi hawa nafsu, bahkan dapat membuat aturan yang menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lainnya.

Berbeda dengan Allah ﷻ. Allah adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta manusia dan seluruh kehidupan. Karena itu, hanya Allah ﷻ yang paling mengetahui aturan yang sesuai dengan fitrah manusia dan mampu memberikan kemaslahatan secara hakiki. Allah ﷻ berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Yusuf: 40).

Merdeka dari Penjajahan Pemikiran

Kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik. Ada bentuk penjajahan yang jauh lebih halus, yaitu ketika manusia kehilangan kebebasan berpikir karena menerima suatu pemikiran sebagai kebenaran tanpa mengujinya dengan akidah Islam (ghazwul fikri).

Kita hidup di tengah arus pemikiran sekuler yang menganggap agama cukup mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya semata, sementara urusan kehidupan publik diserahkan sepenuhnya kepada akal dan kepentingan manusia. Lama-kelamaan umat menganggap wajar ketika aturan Allah ﷻ hanya diterapkan dalam urusan ibadah individual, sementara kehidupan bermasyarakat dan bernegara berjalan dengan aturan lain.

Inilah persoalan mendasar yang perlu disadari. Sebab ketika umat tidak lagi menjadikan wahyu sebagai standar benar dan salah, ukuran kehidupan akan mudah bergeser. Yang halal dan haram dapat ditentukan oleh kepentingan, azas manfaat, suara mayoritas, atau pertimbangan materi semata. Akibatnya, berbagai persoalan kehidupan terus bermunculan dan penyelesaiannya hanya bersifat tambal-sulam.

Karena itu, persoalan umat sesungguhnya bukan hanya persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, atau moralis. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu persoalan akidah dan cara berpikir umat.

Maka, layak bagi kita untuk bertanya: Benarkah kita sudah merdeka jika kehidupan kita masih jauh dari aturan Allah ﷻ?

Islam Kaffah dan Kemerdekaan Hakiki

Oleh karena itu, sudah saatnya umat tidak hanya sibuk merayakan kemerdekaan secara seremonial, melainkan juga merenungkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.

Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana seseorang salat, berpuasa, dan beribadah secara pribadi. Islam adalah agama yang sempurna dan memiliki aturan bagi seluruh aspek kehidupan. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah).” (QS. Al-Baqarah: 208).

Maka, mempelajari Islam secara menyeluruh (kaffah) berarti memahami Islam bukan hanya sebagai agama ritual, melainkan sebagai pedoman tatanan kehidupan. Umat perlu memahami bagaimana Islam memandang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, pergaulan, keluarga, hingga bagaimana negara mengurus rakyatnya.

Dalam pandangan Islam, penguasa bukan sekadar pihak yang memiliki kekuasaan, melainkan raa'in, pengurus dan pelindung urusan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah raa'in (pemelihara/pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Maka, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan sekadar banyaknya megaproyek pembangunan atau meriahnya perayaan kemerdekaan, melainkan sejauh mana kebutuhan rakyat terjamin, keadilan ditegakkan, dan kehidupan masyarakat diatur berdasarkan hukum Allah ﷻ.

Jangan sampai kita begitu meriah merayakan kemerdekaan dengan berbagai hiburan dan karnaval, tetapi lupa mengajukan pertanyaan yang jauh lebih penting:

Sudahkah kita benar-benar merdeka?
Sudahkah kita merdeka dari penjajahan pemikiran?
Sudahkah kita terbebas dari penghambaan kepada selain Allah ﷻ?
Sudahkah aturan Allah ﷻ menjadi pedoman dalam kehidupan?

Kemerdekaan hakiki bukan sekadar terbebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan hakiki adalah ketika manusia hanya tunduk dan menghamba kepada Allah ﷻ, bukan kepada hawa nafsu, kepentingan materi, maupun aturan yang bertentangan dengan syariat-Nya.

Karena itu, mari bangkit membangun kesadaran umat. Mari mempelajari Islam secara kafah, memahami akar persoalan kehidupan, dan berusaha mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah ﷻ. Sebab, merdeka sejati bukanlah ketika manusia bebas melakukan apa saja, melainkan ketika manusia terbebas dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju ketaatan penuh kepada Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

MERDEKA DARI ANCAMAN LGBT

2026-08-17T07:55:12.480+07:00

Oleh: Nadiya Shidqin

Penulis Lepas

Bulan Agustus selalu membawa atmosfer perjuangan dan refleksi mendalam bagi bangsa Indonesia. Di tengah gemuruh perayaan kemerdekaan, kita patut merenungkan kembali makna hakiki dari kata "merdeka".

Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni lepasnya bangsa ini dari belenggu penjajahan fisik masa lalu. Lebih dari itu, merdeka adalah kemampuan sebuah bangsa untuk berdaulat secara penuh atas budaya, moral, pemikiran, dan spiritualnya tanpa didikte oleh nilai-nilai asing. Sayangnya, hari ini, di saat kita memimpikan lonjakan Generasi Emas, anak-anak muda Indonesia justru sedang dikepung oleh bentuk penjajahan gaya baru yang sangat halus, sistemis, namun mematikan: infiltrasi gerakan global LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

Pemerintah sesungguhnya telah mengonfirmasi betapa seriusnya persoalan ini bagi kedaulatan bangsa. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, negara secara resmi menetapkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara. Penetapan ini sangat krusial karena menempatkan bahaya krisis moral LGBT pada posisi yang sejajar dengan ancaman destruktif lainnya, seperti terorisme dan peredaran gelap narkotika.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) bergerak menyusun konten edukasi pencegahan budaya LGBT untuk diinsersikan (disisipkan) ke dalam kurikulum pendidikan mulai tahun ajaran 2026/2027, yang menyasar siswa dari kelas IV SD hingga jenjang SMA (Kemenag, 22/7/2026). Langkah ini diperkuat oleh rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tengah menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pidana LGBT, sebuah inisiatif yang mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI sebagai instrumen hukum untuk membendung arus propaganda.

Meskipun demikian, dinamika di lapangan menunjukkan adanya kontradiksi normatif yang membingungkan. Di satu sisi, lembaga keagamaan dan kementerian mencoba membangun benteng pertahanan. Namun di sisi lain, muncul arus penolakan dari berbagai lembaga masyarakat sipil atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Kontradiksi ini kian dipertegas oleh pernyataan pejabat negara (seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) yang menekankan bahwa Perpres tersebut tidak boleh menjadi legalisasi diskriminasi, serta bahwa perlindungan HAM tetap berlaku mutlak bagi individu LGBT. Tarik-menarik kepentingan ini memicu satu pertanyaan mendasar: Apakah pendekatan regulasi parsial yang serba terbatas dalam kerangka negara sekuler ini mampu menyelesaikan persoalan dari akarnya?

Akar Persoalan LGBT

Untuk menjawabnya, kita harus membedah secara tajam bagaimana pergerakan ini beroperasi. LGBT bukan lagi sekadar urusan preferensi seksual personal yang bersifat privat. Ia telah bermutasi menjadi gerakan politik global yang lahir dari rahim peradaban Barat sekuler yang menuhankan kebebasan syahwat.

Dalam cara pandang sekuler, seksualitas dipersepsikan murni sebagai pemuas kebutuhan biologis (selayaknya rasa lapar yang harus dituntaskan) bukan lagi sebagai sarana suci untuk melestarikan keturunan manusia. Melalui ekspansi globalisasi kapitalisme, gerakan ini merangsek masuk ke negara-negara berkembang, termasuk dunia Islam seperti Indonesia, dengan target jangka panjang yang rapi: meraih pengakuan sosial, menguasai panggung politik, hingga puncaknya mengesahkan pernikahan sesama jenis (same-sex marriage).

Agresi gerakan ini disokong secara masif melalui alokasi dana internasional yang fantastis. Sebagai contoh nyata, Program Pembangunan PBB (UNDP) melalui program The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative (BLIA-2) mengucurkan dana jutaan dolar untuk mempromosikan hak-hak komunitas ini di Asia. Di Indonesia sendiri, pergerakan mereka telah mengakar kuat melalui jaringan nasional seperti GWL-INA dan Forum LGBT Indonesia yang menaungi ratusan organisasi di puluhan provinsi, bergerak di bidang kesehatan, hiburan, hingga pendidikan.

Dampak propagandanya memprihatinkan. Sebuah studi mencatat estimasi pertumbuhan populasi gay di Indonesia mencapai rata-rata 15% per tahun. Jika diproyeksikan dari data Kementerian Kesehatan, populasi gay dan waria diperkirakan menembus angka 6,74 juta jiwa, sebuah angka fantastis yang belum mencakup kelompok biseksual dan lesbian.

Jika fenomena ini dibiarkan tumbuh subur atas nama toleransi, malapetaka yang mengancam generasi muda bukan lagi sekadar prediksi, melainkan bom waktu yang siap meledak. Bahaya pertama menyerang fisik dan kesehatan individu. Data kesehatan secara konsisten menunjukkan bahwa perilaku homoseksual, khususnya kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL), menyumbang angka penularan HIV tertinggi yang terus melonjak drastis dibandingkan klaster heteroseksual.

Kedua, kehancuran institusi keluarga. Ketika orientasi seksual menyimpang dianggap legal, esensi pernikahan runtuh. Angka perceraian akibat perselingkuhan sesama jenis meningkat, dan fungsi reproduksi alami terhenti, yang dalam jangka panjang mengancam kelangsungan demografi bangsa.

Bahaya ketiga, dan yang paling mengerikan, adalah sifat penularannya yang berantai melalui pembiasaan sosial dan trauma. Penyimpangan ini menyerang psikologis generasi muda secara sistemis. Banyak fakta hukum dan medis membuktikan bahwa para pelaku kekerasan seksual, pencabulan anak, atau sodomi ternyata di masa lalunya merupakan korban dari kejahatan serupa. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang terus memakan korban baru jika tidak diputus secara tegas. Ketika remaja yang sedang mencari identitas diri terus-menerus disuguhi konten, film, dan narasi pop yang menormalisasi LGBT di media sosial, logika mereka akan bergeser. Mereka mulai menganggap penyimpangan ini sebagai tren modern, hingga akhirnya meruntuhkan fondasi akidah mereka.

Sayangnya, langkah pencegahan pemerintah saat ini diprediksi akan kurang efektif karena tidak berani menyentuh akar masalah. Akar persoalannya adalah diadopsinya sistem sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik. Sistem yang memproduksi kebebasan tidak akan pernah bisa memberantas dampak negatif dari kebebasan itu sendiri. Hukum kita tersandera oleh paradigma HAM Barat, terbukti dengan terbatasnya pasal pemidanaan terkait perbuatan kesusilaan dalam revisi hukum pidana akibat tekanan internasional. Edukasi kurikulum di sekolah akan menghadapi kendala besar selama arus informasi, media sosial, dan budaya pop masih dibiarkan menampilkan konten menyimpang secara terbuka.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma bernegara secara fundamental, yaitu beralih dari sistem sekuler menuju paradigma Islam secara menyeluruh (kafah). Islam memandang LGBT sebagai perbuatan keji (fahisyah), dosa besar, dan tindakan kriminal (jarimah) yang bertentangan dengan fitrah penciptaan. Al-Qur'an telah mengabadikan kisah kaum Nabi Luth AS yang diazab dengan cara dibalikkan buminya dan dihujani batu belerang yang membara. Ini adalah pelajaran sepanjang zaman bahwa penyimpangan seksual adalah ancaman nyata bagi ketahanan sebuah peradaban.

Langkah Praktis dan Sinergi Peran Masyarakat

Sembari mengupayakan perubahan sistemis di tingkat negara, kita tidak boleh tinggal diam menunggu regulasi sempurna. Di tengah kepungan sistem sekuler hari ini, diperlukan langkah taktis dan riil dari seluruh lapisan masyarakat untuk membentengi generasi:

Peran Orang Tua di Rumah (Benteng Pertama): Orang tua harus hadir secara utuh, bukan sekadar menjadi penyedia fasilitas materi. Langkah riilnya adalah membangun komunikasi yang hangat dan terbuka agar anak tidak mencari kenyamanan di luar rumah. Ayah harus terlibat aktif dalam mendidik anak laki-lakinya agar tumbuh dengan maskulinitas yang kuat, dan ibu mengasuh anak perempuannya dengan feminitas yang selaras. Selain itu, orang tua wajib menerapkan literasi digital yang ketat, mengawasi tontonan serta gawai anak, dan secara konsisten menanamkan konsep kebersihan diri (thaharah) serta batasan aurat sejak dini.
Peran Pendidik: Guru di sekolah dan pengajar di majelis ilmu memegang kendali atas pemikiran anak. Mereka berperan mengintegrasikan nilai akidah dan syariat ke dalam setiap materi pelajaran, bukan sekadar mengajarkan biologi atau kesehatan reproduksi secara sekuler. Guru harus mampu menjelaskan secara rasional dan emosional konsekuensi dosa besar dari perilaku menyimpang. Di samping itu, pendidik wajib memiliki kepekaan tinggi terhadap tanda-tanda perundungan (bullying) atau kedekatan yang tidak wajar antarsesama jenis di lingkungan sekolah, serta segera melakukan intervensi edukatif sebelum terlambat.
Peran Teman dan Lingkungan Masyarakat (Sistem Pengawas Sosial): Sebagai teman, kita harus berani menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang bijak. Jika melihat teman mulai menunjukkan kecenderungan atau mengonsumsi konten menyimpang, rangkul dan ingatkan mereka secara personal tanpa mengucilkannya dari pergaulan yang sehat. Sementara sebagai tetangga, masyarakat harus menghidupkan kembali fungsi kepedulian sosial. Lingkungan RT/RW harus menciptakan suasana yang religius, mengadakan aktivitas kepemudaan yang positif, serta berani menegur dan menolak segala bentuk aktivitas komunal yang mengarah pada kampanye atau perkumpulan komunitas menyimpang di lingkungan tempat tinggal.

Langkah-langkah di atas merupakan manifestasi dari pilar pergaulan Islam yang bersifat preventif. Islam mengatur interaksi dengan mewajibkan menundukkan pandangan (ghaddul bashar), menutup aurat secara sempurna (QS. Al-Ahzab: 59), melarang berdua-duaan tanpa mahram (khalwat), serta menyalurkan naluri seksual (gharizah an-nau') hanya melalui jalur pernikahan yang sah (QS. An-Naba': 8) demi melestarikan keturunan, bukan untuk memuaskan syahwat tanpa batas.

Jika pencegahan di tingkat individu dan masyarakat ini diperkuat, fungsi negara sebagai pengurus umat (ri'ayah syu'unil ummah) akan berjalan selaras. Dalam pandangan Islam, negara wajib menegakkan sistem hukum yang kuratif dan memberikan efek jera. Para ulama fikih sepakat mengenai keharaman perilaku ini. Perilaku lesbianisme (as-sihaq) dikenai sanksi ta'zir yang tegas, sedangkan homoseksual (liwath) dikenai sanksi berat berdasarkan tuntunan syariat. Sanksi tegas ini bukan bentuk kekejaman, melainkan obat pelindung masyarakat sekaligus penebus dosa bagi pelaku di akhirat (jawabir).

Kesimpulan

Momentum bulan kemerdekaan ini harus menjadi titik balik perjuangan kita bersama. Kita tidak akan pernah bisa mencetak generasi emas yang tangguh jika mentalitas dan fitrah anak mudanya dibiarkan rusak oleh paham yang menyalahi kodrat Sang Pencipta.

Menyelamatkan generasi dari kehancuran membutuhkan kerja keras kolektif yang nyata dari rumah, sekolah, lingkungan, hingga ketegasan hukum negara. Sudah saatnya kita bersatu, merapatkan barisan, dan menyatakan sikap dengan lantang: demi menyelamatkan masa depan peradaban bangsa, Indonesia harus merdeka dari ancaman LGBT.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SATU JUTA SARJANA MENGANGGUR, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

2026-08-16T17:28:00.000+07:00

Oleh: Ummu Khadeejah

Muslimah Peduli Umat

Gelar sarjana selama ini sering dipandang sebagai jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Bertahun-tahun seseorang menempuh pendidikan tinggi, menguras waktu, tenaga, dan biaya dengan harapan setelah lulus dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

Namun, fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi kini menjadi persoalan serius. Angka pengangguran dari kalangan sarjana disebut telah menembus lebih dari satu juta orang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan tajam antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi.

Ironisnya, di tengah narasi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak tumbuh sebanding. Bahkan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus meluas di berbagai sektor.

Di sisi lain, mahasiswa dan masyarakat menagih janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, tetapi dinilai belum menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, terutama bagi lulusan perguruan tinggi.

Realitas di lapangan pun begitu memilukan. Bursa kerja (job fair) dipenuhi ribuan pencari kerja yang membludak. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang harus mendampingi, mengantar, dan menunggu anak-anak mereka berburu pekerjaan. Pemandangan tersebut seolah menjadi gambaran nyata bahwa mendapatkan pekerjaan layak kini menjadi perjuangan yang teramat berat, bahkan setelah seseorang menyandang gelar sarjana.

Ketika Sistem Kapitalisme Mengabaikan Kesejahteraan Riil

Dalam paradigma ekonomi sekularisme-kapitalisme, keberhasilan ekonomi sangat sering direpresentasikan melalui angka pertumbuhan ekonomi, arus investasi, volume produksi, dan akumulasi modal. Persoalannya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti setiap individu memperoleh kesejahteraan.

Di sinilah terlihat adanya persoalan mendasar. Sistem kapitalisme menempatkan mekanisme pasar sebagai penggerak utama perekonomian. Penciptaan lapangan kerja pun sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan sektor swasta untuk melakukan ekspansi bisnis.

Negara lebih banyak berperan sebagai regulator yang sekadar menciptakan iklim investasi dan menjaga agar mekanisme pasar tetap berjalan. Akibatnya, kalkulasi keuntungan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan ekonomi korporasi. Ketika perusahaan menganggap tenaga kerja tidak lagi efisien atau dapat mengurangi margin keuntungan, PHK menjadi pilihan yang mudah diambil.

Padahal, bagi seorang pekerja, kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan angka dalam laporan laba-rugi perusahaan. Itu berarti hilangnya sumber penghidupan utama bagi dirinya dan keluarganya.

Ketika Kekayaan Alam Tidak Menjadi Jalan Keluar

Ironi lainnya adalah negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Minyak, gas, batu bara, mineral, hutan, dan kekayaan laut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, ketika sumber daya strategis dikelola dengan orientasi investasi dan keuntungan korporasi, manfaat yang diterima rakyat tidak sebanding dengan besarnya kekayaan yang dimiliki.

Padahal, Islam memiliki konsep yang sangat berbeda mengenai kepemilikan sumber daya alam. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi dasar bahwa terdapat jenis harta yang merupakan kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) dan dilarang dikuasai secara eksklusif oleh individu maupun segelintir korporasi. Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya strategis semestinya diarahkan penuh untuk kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata pengerukan keuntungan pihak tertentu.

Jika kekayaan alam dikelola dengan orientasi kemaslahatan publik, negara memiliki dana yang besar untuk membangun industri strategis, infrastruktur, pendidikan, dan berbagai sektor produktif yang pada akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan berkualitas dalam skala luas.

Islam Tidak Menjadikan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Satu-Satunya Ukuran

Islam memiliki paradigma ekonomi yang фундаментал (fundamental). Keberhasilan ekonomi tidak semata-mata diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan dari bagaimana kebutuhan dasar setiap individu rakyat dapat terjamin pemenuhannya.

Allah ﷻ berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Islam memandang bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang wajib dijamin pemenuhannya. Negara tidak boleh sekadar berlepas tangan dengan mengklaim bahwa lapangan pekerjaan adalah urusan mekanisme pasar semata. Sebab, negara dalam Islam adalah raa'in, pengurus dan pelindung urusan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (khalifah) adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah dan pertanggungjawaban besar di hadapan Allah ﷻ.

Negara Bertanggung Jawab Membuka Lapangan Kerja

Dalam sistem Islam (Khilafah), negara tidak menyerahkan penciptaan lapangan kerja sepenuhnya kepada pasar. Negara berperan aktif menciptakan kondisi agar rakyat dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara bertugas mengembangkan industri strategis, mengelola sumber daya alam milik umum, membangun infrastruktur publik, memfasilitasi pendidikan dan keahlian, serta menyelaraskan pencari kerja dengan kebutuhan industri.

Bahkan, Rasulullah ﷺ pernah memberikan bantuan modal dan alat kerja secara langsung kepada seseorang agar dapat bekerja secara mandiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kapak kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan memerintahkannya untuk mencari kayu bakar lalu menjualnya ke pasar.

Pesan pentingnya adalah: Islam mendorong manusia untuk bekerja, dan negara memikul tanggung jawab menciptakan iklim yang memungkinkan rakyat memperoleh penghidupan yang layak. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, negara tidak boleh membiarkannya begitu saja. Negara harus memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi sembari menciptakan peluang agar mereka kembali produktif.

Sarjana Seharusnya Tidak Hanya Menjadi Angka Statistik

Satu juta sarjana yang menganggur bukan sekadar deretan angka statistik. Ketika mereka berdiri berdesakan di job fair, membawa map berisi ijazah dan riwayat hidup (CV), sementara lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, persoalannya tidak cukup dijawab dengan imbauan kaku agar lulusan meningkatkan keahlian (skill).

Negara harus menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap kompetensi tersebut. Sebab, pendidikan tinggi tanpa ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai berpotensi menghasilkan paradoks: masyarakat didorong untuk berpendidikan tinggi, tetapi setelah lulus mereka justru kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai.

Pertanyaan tentang satu juta sarjana menganggur akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah negara hanya bertugas menjaga pertumbuhan ekonomi, ataukah negara bertanggung jawab memastikan setiap rakyatnya mampu memenuhi kebutuhan hidup?

Islam memberikan jawaban yang tegas. Kepemimpinan adalah amanah. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Maka, persoalan pengangguran tidak semestinya hanya dibebankan kepada individu. Bukan berarti individu tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diri, melainkan negara memikul tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang menyediakan kesempatan kerja dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan ekonomi harus dikembalikan kepada tujuan syariat: mewujudkan kemaslahatan dan memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Sumber daya alam yang menjadi kepemilikan umum harus dikelola penuh untuk kepentingan rakyat. Negara harus berperan sebagai raa'in, bukan sekadar regulator pasar. Lapangan kerja harus diciptakan melalui pembangunan industri riil dan pengelolaan kekayaan negara secara benar. Sebab, rakyat bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi; mereka adalah manusia yang memiliki kebutuhan, keluarga, harapan, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Satu juta sarjana yang menganggur seharusnya menjadi peringatan keras: ketika ekonomi diklaim tumbuh tetapi pekerjaan tidak tumbuh sebanding, hal yang perlu dipertanyakan bukan hanya kemampuan para pencari kerja, melainkan juga sistem ekonomi yang sedang berjalan. Sebab pada akhirnya, sebuah negara tidak cukup hanya mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonominya di atas kertas, melainkan harus mampu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghadirkan kesejahteraan riil bagi seluruh rakyatnya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SARJANA MENGANGGUR, BUKTI JANJI LAPANGAN KERJA YANG KIAN LUNTUR

2026-08-16T17:12:00.000+07:00

Oleh: Fajrina Laeli, S.M.

Penulis Lepas

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 kembali menunjukkan persoalan serius di dunia ketenagakerjaan Indonesia. Sebanyak 7,22 juta penduduk usia kerja tercatat belum memperoleh pekerjaan. Yang lebih memprihatinkan, lebih dari satu juta di antaranya merupakan lulusan pendidikan tinggi, mulai dari sarjana terapan hingga lulusan S-1, S-2, dan S-3 (Kompas, 8/8/2026).

Tentu saja fenomena ini memunculkan kekhawatiran mendalam di kalangan mahasiswa. Pendidikan tinggi yang selama ini dianggap sebagai jalan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik ternyata belum mampu menjamin tersedianya lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak mahasiswa mulai mempertanyakan kejelasan masa depan mereka setelah lulus nanti.

Kondisi tersebut juga memunculkan kembali pertanyaan publik mengenai realisasi janji pemerintah. Saat masa kampanye, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja. Namun, meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan sarjana menimbulkan keraguan tentang sejauh mana program tersebut telah direalisasikan secara nyata. Bahkan muncul sinisme di media sosial yang berseloroh bahwa "19 juta lapangan" yang tercipta justru lapangan padel, menyindir maraknya tren olahraga tersebut di tengah hiruk-pikuk pencarian kerja.

Mirisnya, program dengan alokasi dana fantastis yang digaungkan pemerintah "seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Kartu Desa Mandiri/Program Desa (KDMP)" dinilai belum mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini diklaim mengalami peningkatan ternyata tidak berjalan seiring dengan perluasan lapangan kerja. Di atas kertas angka ekonomi memang tampak membaik, namun realita di lapangan tidaklah demikian. Lowongan pekerjaan makin terbatas, persaingan makin ketat, sementara gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meluas di berbagai sektor.

Padahal, perjuangan orang tua yang bekerja siang dan malam hingga banting tulang bercucuran keringat dalam membiayai kuliah anak tidaklah main-main. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah jembatan untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Sayangnya, harapan besar itu justru berhadapan dengan kenyataan yang menyakitkan.

Kegagalan Sistem Kapitalisme dalam Menyediakan Lapangan Kerja

Kondisi ini tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan individu semata, melainkan bukti ketidakmampuan sistem dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Dalam sistem sekularisme-kapitalisme, keberhasilan pembangunan sering kali hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi angka pertumbuhan, makin besar pula klaim keberhasilan yang disampaikan kepada publik.

Sementara itu, kesejahteraan rakyat terabaikan, PHK di mana-mana tidak digubris, dan angka pengangguran tinggi tidak ditangani hingga tuntas. Mengapa demikian? Karena dalam sistem kapitalisme, kepentingan pemilik modal memang lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup para pekerjanya. Negara secara sadar menyerahkan penyediaan lapangan kerja sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan pihak swasta.

Islam Menjamin Pekerjaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem Islam yang berhasil menyelaraskan kebangkitan ekonomi dengan kesejahteraan rakyatnya. Negara hadir dan sadar penuh bahwa keberlangsungan hidup umat (termasuk penyediaan lapangan pekerjaan) merupakan kewajiban utama penguasa untuk menjamin dan melindungi kehidupan rakyatnya sesuai syariat.

Islam memandang pekerjaan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin penyediaannya oleh negara bagi setiap laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya akumulasi investasi semata, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan setiap individu di tengah masyarakat.

Dalam sistem kepemimpinan Islam (Khilafah), negara berkewajiban mengelola sumber daya alam secara langsung untuk kepentingan rakyat. Sumber daya yang melimpah (seperti pertambangan, energi, hutan, laut, dan aset publik lainnya) dilarang diserahkan kepada segelintir korporasi untuk dikuasai demi keuntungan pribadi. Pengelolaan sektor-sektor strategis milik umum (al-milkiyyah al-'ammah) inilah yang membuka peluang lahirnya berbagai aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan berkualitas dalam jumlah raksasa.

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan bukanlah janji manis yang dipamerkan melalui deretan angka statistik, melainkan kenyataan riil yang harus dirasakan oleh setiap individu masyarakat. Maka sudah saatnya kita menyadari bahwa penerapan syariat Islam secara utuh merupakan jalan keluar pasti atas krisis ketenagakerjaan hari ini.

Wallahu a'lam bish-shawab.

IRONI MBG: KETIKA ANGGARAN BESAR, TAPI BELUM MENJAMIN MASALAH GIZI TERSELESAIKAN

2026-08-15T19:38:00.000+07:00

Oleh: Rengga Lutfiyanti

Penulis Lepas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal membawa harapan besar di tengah masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus menjadi salah satu upaya strategis dalam mengatasi persoalan tengkes (stunting) dan gizi buruk.

Namun, di tengah alokasi anggaran yang fantastis dan jangkauan program yang luas, muncul sejumlah persoalan krusial yang patut menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah ketimpangan pelaksanaan di wilayah-wilayah yang justru menghadapi ancaman krisis gizi paling serius.

Persoalan yang disoroti adalah ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Papua yang masih sangat terbatas dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kondisi ini memicu pertanyaan publik, mengingat Papua termasuk wilayah yang menghadapi tantangan paling berat dalam hal layanan kesehatan dan pemenuhan gizi (BBC, 28/7/2026).

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya anomali pada 414 unit SPPG. Setelah verifikasi dilakukan, ditemukan SPPG yang memiliki rekening ganda, rekening yang menerima transfer dana meskipun dapurnya belum beroperasi, bahkan terdapat dapur yang keberadaannya fiktif (Kumparan, 31/7/2026).

Temuan tersebut tentu tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh dana telah disalahgunakan. Namun, fakta bahwa ada anggaran negara yang sempat mengalir kepada unit yang belum beroperasi menunjukkan bahwa tata kelola dan pengawasan program masih perlu diperbaiki secara serius. BGN sendiri menyatakan bahwa pemantauan telah dilakukan terhadap ribuan dapur SPPG dan terus mengembangkan sistem pengawasan operasional yang lebih terukur.

Mengukur Keberhasilan dari Hasil Riil, Bukan Serapan Anggaran

Persoalannya kemudian bukan sekadar berapa banyak anggaran yang telah terserap atau berapa ribu dapur SPPG yang berhasil dibangun di atas kertas. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: Apakah program tersebut benar-benar berhasil menyelesaikan persoalan gizi masyarakat yang menjadi alasan utama program ini dibentuk?

Di sinilah letak persoalan yang paling krusial. Dalam sebuah kebijakan publik, penyerapan anggaran memang penting, tetapi penyerapan anggaran tidak boleh dijadikan indikator utama keberhasilan. Anggaran adalah instrumen untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

Jika tujuan utama program adalah memperbaiki status gizi masyarakat, ukuran keberhasilannya semestinya terlihat dari perbaikan gizi secara riil, meningkatnya akses rakyat terhadap makanan berkualitas, menurunnya angka gizi buruk dan stunting, serta makin mudahnya kelompok rentan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jangan sampai pemerintah merasa berhasil hanya karena anggaran telah tersalurkan 100 persen, jumlah dapur bertambah, dan program terlihat besar di permukaan, sementara masyarakat yang paling membutuhkan justru belum merasakan manfaatnya secara optimal. Persoalan ini makin penting mengingat Indonesia memiliki kondisi geografis dan demografis yang sangat bervariasi. Kebijakan yang disaratkan secara seragam tidak selalu menghasilkan dampak yang sepadan di setiap daerah.

Wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) membutuhkan pendekatan, infrastruktur, tenaga kesehatan, rantai distribusi pangan, serta pengawasan yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan publik seharusnya berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan data lapangan, bukan semata-mata mengejar target pencapaian administratif.

Kritik terhadap program MBG juga tidak seharusnya berhenti pada persoalan teknis di lapangan. Ada pertanyaan lebih besar mengenai bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan untuk kepentingan siapa anggaran negara dialokasikan. Dalam sistem sekularisme-kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan materi murni, kebijakan publik rawan bergeser dari orientasi pelayanan hakiki menjadi sekadar instrumen pencitraan politik maupun media distribusi keuntungan bagi lingkaran elite tertentu.

Islam Menjadikan Penguasa sebagai Pengurus Rakyat

Islam memiliki pandangan yang sangat fundamental mengenai kekuasaan dan pelayanan publik. Penguasa bukan sekadar pemegang jabatan politik, melainkan raa'in, yakni pengurus dan pelindung urusan rakyat. Kekuasaan adalah amanah berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin (raa'in) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Melalui perspektif tersebut, kebijakan negara tidak boleh dirancang hanya untuk mengejar popularitas atau formalitas administratif semata. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar rakyat benar-benar terpenuhi secara adil.

Jika masih ada anak yang menderita gizi buruk, masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, atau wilayah terpencil yang belum memperoleh akses pangan layak, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab langsung negara untuk diselesaikan. Dalam Islam, rakyat bukan sekadar angka statistik dalam laporan kinerja, melainkan amanah syariat yang wajib dilayani.

Islam menempatkan kemaslahatan rakyat (maslahah al-'ammah) sebagai standar utama kebijakan negara. Artinya, ketika pemerintah menghadapi persoalan krisis gizi, langkah yang diambil bukan sekadar membuat program yang terkesan masif, melainkan merumuskan solusi tuntas yang menyentuh akar masalah.

Untuk penanganan stunting, misalnya, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan membagikan makanan siap saji. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan bergizi yang terjangkau, menguatkan layanan kesehatan ibu dan anak, memberikan edukasi gizi, menyediakan sanitasi dan air bersih, serta memfasilitasi akses pelayanan kesehatan yang merata. Wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang lebih tinggi semestinya memperoleh porsi perhatian dan alokasi sumber daya yang lebih besar berdasarkan data empiris, bukan justru tertinggal karena kendala jangkauan.

Dalam perspektif Islam, keadilan bukan berarti membagikan sesuatu dalam jumlah yang sama rata kepada semua pihak, melainkan menunaikan hak sesuai dengan skala kebutuhan dan memastikan tidak ada satu pun warga negara yang terabaikan.

Selain itu, Islam menempatkan keuangan negara sebagai amanah publik yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Sistem anggaran harus dibentengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat (hisbah) sehingga setiap rupiah dana negara dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum harus segera bertindak tegas sesuai syariat. Tidak boleh ada celah bagi kepentingan pribadi, kelompok, maupun jaringan politik untuk mengeruk keuntungan dari dana milik rakyat.

Dalam kerangka ini, temuan bermasalah pada 414 SPPG harus menjadi ikhtiar evaluasi yang mendasar. Sistem pencegahan harus mampu membendung aliran dana negara kepada unit yang belum memenuhi kualifikasi, memastikan keberadaan fisik penerima, serta mengawal pengawasan sejak tahap perencanaan hingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Kesimpulan

Islam menawarkan paradigma bahwa kekuasaan adalah amanah dan penguasa adalah pelayan urusan rakyat (khadim al-ummah). Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus berangkat dari kebutuhan riil rakyat, berbasis data yang akurat, diawasi secara ketat, dan diabdikan sepenuhnya untuk kemaslahatan publik. Pemimpin tidak boleh sibuk membangun pencitraan di atas kertas sementara masih ada rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada akhirnya, persoalan pemenuhan gizi bukan sekadar masalah penyediaan makanan; ia menentukan kualitas dan masa depan peradaban generasi penerus. Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan negara harus dipastikan memberikan kemanfaatan nyata. Jangan sampai negara berhasil membuat banyak program masif, tetapi gagal menyelesaikan persoalan mendasar rakyatnya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PELUCUTAN SENJATA HAMAS, BISAKAH MENJADI SOLUSI PERDAMAIAN?

2026-08-15T16:46:00.000+07:00

Oleh: Afifah Nur

Penulis Lepas

Gaza, tanah muslim yang tengah digenosida oleh Zionis Israel, tak kunjung menemukan jalan keluar. Solusi demi solusi diujarkan dan perundingan demi perundingan dilakukan, namun nihil tak satu pun membuahkan hasil. Pelucutan senjata Hamas adalah salah satu wacana yang bergulir.

RFI memberitakan bahwa wacana pelucutan senjata Hamas tersebut diklaim sebagai langkah menuju perdamaian dan keamanan. Setelah pelucutan senjata, tentara Zionis Israel diminta mundur dari Gaza, lalu Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force) akan bekerja sama dengan polisi Palestina untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas keamanan Gaza (Detik, 31/7/2026). Namun kenyataannya, serangan Zionis Israel tetap berlangsung dan faksi-faksi perlawanan di Gaza secara tegas menolak pelucutan senjata tersebut.

Pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara di Jalur Gaza pada Sabtu dan Minggu (1–2/8/2026) yang menewaskan sedikitnya delapan warga Palestina. Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana pelucutan senjata Hamas (IDN Times, 3/8/2026).

Hamas sempat menyetujui penarikan senjata dengan syarat Israel menghentikan serangan dan menarik seluruh pasukannya secara permanen. Keputusan persetujuan rancangan ganjalan di Jalur Gaza tersebut mendapat sambutan dari Presiden AS Donald Trump. Kendati demikian, poin perdamaian yang memuat rencana penarikan pasukan Israel serta pengakuan kekuasaan kepada otoritas Palestina justru direspons dingin oleh para pejabat dan publik di Tel Aviv. Pejabat diplomatik Israel menegaskan tidak akan ada penarikan pasukan tanpa pelucutan senjata penuh dari Hamas.

Siasat Pelemahan Perlawanan

Pelucutan senjata Hamas dan kelompok perlawanan lainnya di Gaza tak lain hanyalah siasat Amerika Serikat dan Zionis Israel belaka. Mereka menggunakan instrumen dewan perdamaian Board of Peace (BoP) untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestina, sehingga dapat dengan mudah menumpas perlawanan mereka. Bergabung dengan kerangka BoP sama saja dengan menyerahkan Gaza ke mulut harimau (Zionis Israel dan AS). Oleh karena itu, umat harus disadarkan akan bahaya dari diplomasi palsu ini.

Pelucutan senjata bukanlah solusi bagi perdamaian, keamanan, maupun pembebasan Gaza. Sebab, perampasan tanah dan aksi kemanusiaan di Gaza akan terus mereka lakukan selama penjajahan berdiri. Selain itu, seharusnya bukan senjata rakyat Palestina yang dilucuti, melainkan militer Zionis Israel itu sendiri, karena merekalah sumber masalah utama di tanah Palestina. Kehadiran Pasukan Stabilitas Internasional pun sama sekali tidak ditujukan untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajah.

Oleh karena itu, umat harus terus disadarkan akan bahaya tipu daya Zionis Israel dan AS, sebab mereka akan terus merancang siasat-siasat baru yang melanggengkan penjajahan atas Palestina. Berbagai perundingan sengaja dilakukan demi menghasilkan kesepakatan yang menundukkan rakyat Palestina.

Maka, sudah saatnya kritik dan koreksi (muhasabah 'alal hukkam) terhadap para pemimpin negeri muslim terus digelorakan atas pengkhianatan mereka yang memilih bersekutu dengan AS dan kerangka BoP-nya. Umat Islam harus bersikap tegas terhadap para penguasa tersebut, bukan malah merasa puas dengan retorika diplomasi sesaat.

Urgensi Kepemimpinan Global Islam

Umat hari ini membutuhkan kepemimpinan Islam global (Khilafah) yang akan melindungi setiap jengkal wilayah negeri-negeri Islam. Khilafah tidak akan membiarkan darah kaum muslimin tercecer sia-sia di tangan musuh. Sejarah telah membuktikan bahwa saat negeri-negeri muslim bersatu dalam institusi Khilafah di bawah kepemimpinan seorang Khalifah, kaum muslim di seluruh dunia merasakan perlindungan nyata. Hal ini karena Khalifah berfungsi sebagai perisai (junnah) bagi rakyatnya.

Khilafah bukan sekadar konsep politik, melainkan kewajiban syariat (fardhu syar'i) yang menentukan masa depan dan kemuliaan umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Kaum muslimin akan kembali menjadi umat terbaik (khairu ummah) jika memiliki institusi pemerintahan Islam global yang kuat sebagai pelindung mereka. Jika tidak, umat Islam akan terus terpuruk dan terzalimi sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Maka, kita harus meyakini bahwa Palestina baru akan benar-benar merdeka dan bebas ketika tentara kaum muslimin bergerak di bawah komando Khilafah untuk membebaskan bumi Al-Quds dari penjajahan Zionis Israel.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PAJAK: BEBAN RAKYAT DALAM KAPITALISME

2026-08-14T19:17:00.000+07:00

Oleh: Endang Setyowati

Penulis Lepas

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai isu keterlibatan aparat TNI/Polri dalam mendukung pengawasan wajib pajak (WP). Bakom bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) tidak memiliki kewenangan perpajakan, baik dalam bentuk pengawasan mandiri, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum perpajakan. Seluruh kewenangan teknis tersebut sepenuhnya tetap menjadi ranah tugas penangung jawab perpajakan di DJP.

Pemerintah menegaskan kembali bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukanlah petugas pajak. Keterlibatan mereka di lapangan murni merupakan bagian dari koordinasi kewilayahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administratif di tingkat daerah. Pengaturan koordinasi ini sebenarnya telah menjadi pedoman internal DJP sejak 2020 dan diperbarui melalui acuan terbaru pada pertengahan 2026.

Langkah tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Beleid yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 tersebut diterbitkan untuk mendukung implementasi PMK Nomor 111 Tahun 2025, sekaligus menyesuaikan proses bisnis pengawasan dengan implementasi coretax DJP dan perkembangan teknologi informasi (Detik, 18/7/2026).

Ketergantungan Fiskal Sistem Kapitalisme pada Rakyat

Fenomena pengetatan pengawasan pajak ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari sistem sekularisme-kapitalisme yang menjadikan pajak sebagai sumber utama dalam menopang keuangan negara. Ketika kebutuhan belanja APBN makin membesar sementara pos penerimaan lain terbatas, pemerintah cenderung mengambil langkah intensifikasi dengan memperluas objek pajak, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperketat pengawasan di lapangan.

Dalam situasi demikian, rakyat akhirnya ditempatkan sebagai pihak yang berkewajiban menanggung beban fiskal negara melalui beragam jenis pungutan. Beginilah potret kapitalisme membentuk ketergantungan keuangan negara terhadap kantong rakyatnya.

Pada saat yang sama, kekayaan alam melimpah yang semestinya menjadi kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) dan dikelola langsung oleh negara untuk kemaslahatan publik, justru banyak diserahkan kepada penguasaan korporasi swasta maupun asing. Kondisi ini membuat rakyat terus dibebani berbagai kewajiban perpajakan, sementara hasil pengelolaan sumber daya alam publik belum sepenuhnya dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan riil bagi masyarakat.

Akhirnya terjadi kejanggalan: rakyat menanggung beban pembiayaan operasi negara melalui bayangan pajak yang mengejar hingga ke wilayah-wilayah perdesaan, sedangkan potensi kekayaan alam yang seharusnya menjadi penopang utama perekonomian justru mengalir ke pemegang modal.

Ketimpangan Perlakuan Fiskal

Persoalan ini menunjukkan bahwa masalah perpajakan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan paradigma negara dalam mengelola kekayaan publik. Ketika sumber daya alam yang melimpah tidak dikelola dengan orientasi pemenuhan kebutuhan rakyat, negara akan makin bergantung pada pemerasan fiskal dari warganya.

Pada akhirnya, rakyat menghadapi beban ganda: membayar berbagai jenis pajak untuk membiayai negara, sementara hak mereka untuk menikmati manfaat sumber daya alam nasional tidak terpenuhi. Inilah wajah negara dalam cengkeraman sistem sekularisme-kapitalisme. Negara bergeser fungsi dari pelindung menjadi regulator yang memuluskan ruang bagi pemilik modal.

Sementara rakyat didorong untuk makin patuh membayar pajak melalui pengawasan yang makin ketat, kelompok pemilik modal justru menikmati berbagai kelonggaran dan insentif, seperti fasilitas tax holiday, tax amnesty, hingga kemudahan investasi lainnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan perlakuan fiskal yang nyata: rakyat dituntut makin patuh, sedangkan kapitalis diberi berbagai jalan pintas untuk memperbesar keuntungan.

Prinsip Ri'ayah dalam Pengelolaan Ekonomi Islam

Berbeda jauh dari sistem kapitalisme yang menjadikan pajak sebagai instrumen pendapatan rutin, Islam membangun relasi antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip ri'ayah, yakni kewajiban mengurus, melindungi, dan memenuhi kemaslahatan rakyat secara tuntas. Negara dilarang memandang rakyat sekadar sebagai sumber pemasukan fiskal.

Dalam Islam, penguasa memikul amanah besar untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah ﷺ:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu, orientasi negara dalam Islam bukan menjadikan rakyat sebagai objek pemungutan harta, melainkan pihak yang wajib diurus kesejahteraannya. Pelayanan publik merupakan konsekuensi langsung dari amanah kekuasaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nizham al-Hukmi fi al-Islam, hubungan penguasa dan rakyat dibangun atas dasar penerapan hukum syariat dan pengurusan urusan masyarakat secara bertanggung jawab. Kas negara (Baitul Mal) diisi terutama dari hasil pengelolaan kepemilikan umum (seperti migas, tambang, hutan), kepemilikan negara, serta pos syar'i lainnya (seperti zakat, jizyah, kharaj, ushur).

Solusi Tuntas Sistemik

Pada akhirnya, persoalan pajak bukan sekadar tentang perbaikan mekanisme pemungutan atau penyempurnaan aplikasi pengawasan. Persoalan ini berakar pada paradigma negara dalam mengelola kekayaan dan menjalankan fungsi pelayanannya.

Islam menawarkan solusi yang fundamentally berbeda. Negara hadir sebagai raa'in yang bertanggung jawab mengelola sumber daya alam milik umum untuk kemakmuran rakyat, sehingga hasilnya dapat membiayai fasilitas publik secara gratis dan berkualitas. Dalam sistem kepemimpinan Islam (Khilafah), pemungutan pajak (dharibah) bukanlah sumber pendapatan rutin bulanan/tahunan, melainkan hanya diberlakukan temporer dalam kondisi darurat tertentu, yakni ketika kas Baitul Mal kosong dan ada kebutuhan mendesak yang wajib dipenuhi. Pajak tersebut pun hanya dipungut dari kaum laki-laki muslim yang berkategori kaya.

Oleh karena itu, penyelesaian atas beban penarikan pajak terhadap rakyat tidak cukup dengan sekadar merapikan aturan perpajakan. Sudah saatnya kita beralih dari tatanan kapitalisme menuju penerapan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) yang membawa rahmat dan kesejahteraan hakiki bagi seluruh rakyat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

PERUNDUNGAN PASIEN BPJS: BUKA TOPENG SISTEM KESEHATAN YANG NIREMPATI

2026-08-14T18:49:00.000+07:00

Oleh: Nur Aulia Rahmah, S.Pd.

Aktivis dan Ibu Rumah Tangga

Peristiwa yang menimpa almarhum Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS Kesehatan asal Bogor, seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua. Kasus ini membuka topeng realitas sistem kesehatan hari ini. Deretan komentar nirempati dari oknum tenaga medis dan kesehatan juga menunjukkan potret buram kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) kita.

Kronologinya sederhana, tetapi sangat menyakitkan. Pada 22 Juli 2026, Yurizal mengunggah keluhannya di platform Threads. Ia mengaku sudah menunggu 8 jam di rumah sakit rujukan nasional, namun belum juga mendapat ruang rawat inap karena menggunakan BPJS. RSCM memang memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pasien harus mengantre panjang untuk mendapatkan kamar perawatan (CNN Indonesia, 8/8/2026).

Hal yang membuat luka makin dalam: alih-alih simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar merendahkan dari sejumlah akun yang diduga milik dokter dan tenaga kesehatan. Beberapa di antaranya bahkan menyindir: "PP-nya kayak orang have tapi aslinya haven't kah? haven't some brain cells", dan "Potong aja kak nadinya nanti juga cepet dapet ruangan".

Sahabat almarhum, Firhan Arief, menceritakan bahwa Yurizal menangis dan kondisinya langsung drop setelah membaca komentar-komentar tersebut. Ia sampai mematikan ponselnya karena sangat sakit hati. Sembilan hari setelah curhatan itu, tepatnya pada 31 Juli 2026, Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada usia 29 tahun.

Kementerian Kesehatan kemudian turun tangan mendalami kasus ini, termasuk komentar nirempati dari para nakes. Salah satu dokter yang diduga terlibat, Elda Putri Rahardini, akhirnya merilis permintaan maaf terbuka pada Selasa, 4 Agustus 2026. Di sisi lain, RS Pusri juga mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dokter mitra buntut komentar nirempati kepada pasien BPJS tersebut (Tribunnews, 6/8/2026).

SDMK dan Realitas Sistem Kesehatan Hari Ini Jauh dari Islam

Tampak jelas bahwa kualitas SDMK dan realitas sistem kesehatan hari ini masih jauh dari tuntunan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, sikap nirempati para nakes termasuk kecacatan kepribadian (su' dalam syakhsiyah). Seorang muslim, apalagi tenaga kesehatan yang telah bersumpah untuk menolong sesama, seharusnya memiliki sifat rahmah (kasih sayang), amanah, serta senantiasa menjaga lisan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ

“Allah tidak akan meredai/merahmati orang yang tidak mengasihi manusia.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ketika empati dicabut, profesi mulia berubah menjadi perwujudan arogansi kekuasaan. Media sosial tidak membuat orang menjadi jahat; platform tersebut hanya membuka topeng siapa kita sebenarnya.

Namun, kasus ini tidak boleh hanya dipandang sebagai krisis empati SDMK semata. Akar masalahnya ada pada sistem yang berlaku.

Fakta bahwa pasien BPJS harus menunggu berjam-jam di IGD RSCM (rumah sakit rujukan nasional) menunjukkan adanya masalah struktural yang mendasar. Keterbatasan kamar, antrean panjang, dan birokrasi berlapis membuat pasien diperlakukan tidak setara.

Inilah bentuk nyata sistem kesehatan yang nirempati: ia tidak hadir untuk menyembuhkan secepatnya, melainkan menuntut rakyat untuk "bersabar" sambil menahan sakit. Ketika keselamatan nyawa dipertaruhkan pada antrean kaku, sistem itu telah gagal menjalankan fungsi dasarnya.

Dalam sistem sekularisme-kapitalisme, layanan kesehatan diubah menjadi komoditas. Fasilitas, kecepatan pelayanan, bahkan perlakuan petugas sangat bergantung pada kemampuan bayar. Pasien BPJS sering dianggap sebagai "beban" dan "tidak menguntungkan" oleh pihak rumah sakit karena skema klaim dan pembatasan tarifnya. Akibatnya, pasien dilihat sebagai objek bisnis, bukan manusia yang harus diselamatkan. Negara seolah berlepas tangan, rakyat diminta bergotong-royong membayar iuran, sementara rumah sakit dituntut mengejar efisiensi operasional semata.

Kembalikan Paradigma Kesehatan sebagai Hak Dasar, Bukan Komoditas

Kepribadian nirempati yang kita lihat hari ini tidak lahir begitu saja. Sikap tersebut tumbuh dari pola pikir ('aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyyah) yang jauh dari nilai-nilai Islam. Salah satu buktinya adalah sistem pendidikan sekuler yang belum berhasil membentuk karakter kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyyah). Akibatnya, lahir individu-individu yang kering empati, termasuk dalam ranah pelayanan publik.

Karena itu, kita memerlukan perubahan paradigma secara mendasar. Diperlukan sistem jaminan kesehatan berbasis paradigma Islam.

Dalam Islam, kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin penuh oleh negara. Pembiayaannya tidak dibebankan langsung kepada rakyat, melainkan bersumber dari kas Baitul Mal. Dana Baitul Mal dikelola dari pemanfaatan harta milik umum (al-milkiyyah al-'ammah), seperti minyak, gas, tambang, dan hutan.

Dengan skema ini, akses pelayanan kesehatan menjadi gratis, berkualitas, dan merata tanpa membedakan status sosial maupun kemampuan ekonomi. Di sini peran negara sangat menonjol sebagai raa'in, yakni pengurus dan pelindung urusan rakyat. Negara tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada mekanisme pasar, melainkan hadir secara langsung menjamin pelayanan medis terbaik.

Sejarah telah membuktikannya. Pada masa Kekhilafahan Islam (Khilafah), rumah sakit (bimaristan) didirikan di mana-mana, dokter digaji layak oleh negara, obat-obatan disediakan secara gratis, dan siapa pun boleh berobat tanpa dipungut biaya sedikit pun. Semangat utamanya sangat jelas: melayani manusia demi menunaikan kewajiban syariat, bukan untuk mengejar keuntungan materi.

Sudah saatnya kita berani mengevaluasi sistem hari ini dan kembali pada sistem yang meletakkan kemanusiaan serta tanggung jawab negara di atas keuntungan finansial. Sistem kesehatan Islam dalam naungan Khilafah adalah jawaban tuntas atas krisis ini.

Wallahu a'lam bish-shawab.

GELAR SARJANA VS. REALITA PENGANGGURAN: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

2026-08-14T18:30:00.000+07:00

Oleh: Erni Puji Astuti

Aktivis Dakwah dan Ibu Rumah Tangga

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau lulusan jenjang S-1, S-2, dan S-3 (Kompas, 8/8/2026).

Angka ini menunjukkan tantangan besar berupa ketidaksesuaian (mismatch) antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan ketersediaan lapangan kerja yang sepadan. Ironisnya, di tengah prosesi wisuda yang meriah dan toga yang berkibar, realita yang menunggu para lulusan justru antrean panjang di bursa kerja (job fair).

Di tengah kondisi ini, mahasiswa mulai menagih janji pemerintah terkait pembukaan 19 juta lapangan kerja. Sayangnya, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi (Kompas, 7/8/2026).

Paradoks lain juga terjadi. Angka pertumbuhan ekonomi memang dilaporkan naik, namun tidak diikuti dengan perluasan lapangan kerja yang sebanding. Kita sedang menghadapi fenomena jobless growth, yakni kondisi di mana ekonomi tumbuh tanpa penciptaan kesempatan kerja yang memadai. Di saat yang sama, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru makin meluas (Kompas, 4/8/2026).

Dampaknya terasa langsung di tengah masyarakat. Arena job fair kini dipenuhi lautan pencari kerja. Bahkan saking sulitnya mendapatkan pekerjaan, sejumlah orang tua tidak lagi hanya melepas anaknya, melainkan ikut mengantar dan menunggu selama proses rekrutmen berlangsung (Kompas, 5/6/2026).

Kegagalan Sistem Sekularisme-Kapitalisme

Problem meningkatnya angka pengangguran terdidik adalah bukti nyata ketidakmampuan sistem saat ini dalam mengurus rakyat. Persoalan ini tidak lepas dari paradigma sekularisme-kapitalisme yang diadopsi oleh negara.

Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan ekonomi diukur dari akumulasi modal dan angka pertumbuhan di atas kertas, bukan dari terpenuhinya kesejahteraan riil masyarakat secara individu. Klaim pertumbuhan ekonomi dari pemerintah tidak otomatis berarti makin banyak orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan layak.

Di sisi lain, PHK dan pengangguran seolah dibiarkan. Hal ini terjadi karena dalam kapitalisme, keuntungan pemilik modal ditempatkan di atas keberlangsungan hidup para pekerja. Efisiensi dan raihan laba menjadi prioritas utama, sementara nasib tenaga kerja menjadi konsekuensi yang mudah dikorbankan.

Lebih lanjut, negara dalam sistem ini menyerahkan penciptaan lapangan kerja sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan pihak swasta. Peran negara sebatas sebagai regulator yang memastikan pasar berjalan, bukan sebagai penjamin utama atas tersedianya pekerjaan bagi rakyat.

Kapitalisme juga membiarkan kekayaan milik umum (seperti sumber daya alam, tambang, dan energi) dikuasai oleh korporasi swasta maupun asing demi menarik investasi. Padahal, jika sektor-sektor strategis ini dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, potensinya sangat besar untuk menyerap tenaga kerja dalam skala luas.

Pandangan dan Solusi Islam

Islam memiliki tolok ukur yang sangat berbeda dalam menilai keberhasilan ekonomi. Bukan pada pertumbuhan angka agregat atau akumulasi modal, melainkan pada terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat secara merata. Inilah prinsip dasar tata ekonomi Islam.

Dalam sistem kepemimpinan Islam (Khilafah), negara berperan sebagai raa'in (pengurus dan pelindung urusan rakyat). Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga yang belum memiliki pekerjaan. Selain itu, syariat Islam mengatur hubungan kerja secara adil, melindungi hak-hak pekerja, serta mewajibkan pemberi kerja menunaikan kewajibannya secara penuh.

Lebih dari itu, negara dalam Khilafah aktif membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Caranya adalah dengan menguasai dan mengoperasikan industri-industri strategis milik negara, membangun infrastruktur publik, serta memfasilitasi pendidikan keterampilan dan penempatan kerja bagi seluruh rakyat yang membutuhkan.

Sumber daya strategis (seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air) dalam pandangan Islam adalah milik umum (al-milkiyyah al-'ammah). Pengelolaannya diserahkan penuh kepada negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada seluruh rakyat. Dengan prinsip ini, negara mampu menyerap tenaga kerja dalam skala raksasa sekaligus mencegah terjadinya pengangguran massal.

Selama negara masih mengadopsi sistem sekularisme-kapitalisme, problematika ketenagakerjaan dan kemasyarakatan akan makin parah. Sudah saatnya umat memperjuangkan penerapan sistem Islam yang sahih di bawah naungan Khilafah, sistem yang mampu menjamin keadilan, kesejahteraan, serta keselamatan di dunia dan akhirat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

CELAH DALAM RENCANA PELUCUTAN SENJATA

2026-08-14T10:04:00.000+07:00

Oleh: Ha-em

Aktivis

Jejak perjuangan Palestina terus melangkah penuh darah. Sedikitnya 7 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka sejak Sabtu dini hari hingga Minggu. Gempuran serangan udara tentara Israel melanda beberapa kawasan di Jalur Gaza yang menyasar permukiman pengungsi, area rumah sakit, dan sekitarnya, tutur juru bicara Lembaga Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal (The New Arab, 2/8/2026).

Tragedi ini kembali terjadi beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersama Board of Peace (BoP) mengumumkan rencana pelucutan senjata Hamas dan kelompok perlawanan lainnya di Gaza (AFP, 31/7/2026). Rencana tersebut klaimnya merupakan momentum bersejarah demi meraih perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan (IDN Times, 2/8/2026).

Pihak Hamas disambut hangat oleh Presiden AS dalam keputusan yang menyetujui rencana tersebut. Seorang anggota tim negosiasi Hamas, Ghazi Hamad, menekankan bahwa konsesi ini dibuat demi rakyat di Jalur Gaza agar selamat dari pembantaian dan pengusiran. Hal ini berkaitan erat dengan penarikan pasukan Israel, pembentukan komite nasional, dan rekonstruksi wilayah Gaza. Hamas juga mendesak negara-negara mediator dan dewan perdamaian untuk memastikan kesepakatan tersebut dipatuhi oleh Israel, terutama dalam hal penarikan militer secara bertahap dan pengalihan kekuasaan kepada otoritas Palestina.

Kendati demikian, para pejabat dan publik di Tel Aviv merespons dingin poin kesepakatan itu. Pemerintah Israel sendiri belum merilis pernyataan resmi. Namun, seorang pejabat senior mengonfirmasi bahwa penarikan tentara menuntut bukti pelucutan senjata Hamas secara nyata, sehingga penarikan tidak akan terjadi dalam waktu dekat (Kompas, 2/8/2026).

Tujuan Sebenarnya di Balik Siasat Damai

Tujuan terselubung tidak lepas dari seluruh rangkaian kesepakatan tersebut. Bentuk "perdamaian" ini tak ubahnya siasat baru kolonialisme yang berkelanjutan serta upaya pelemahan kekuatan pendukung perlawanan Palestina melalui pelucutan senjata Hamas, termasuk alasan di balik pendirian BoP.

Keikutsertaan negara-negara Timur Tengah termasuk Indonesia dalam skema BoP bukan semata-mata untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki Palestina. Salah satu agendanya adalah pembangunan proyek New Gaza sebagai wajah kolonialisme ekonomi dan politik yang lebih luas. Berbagai narasi propaganda disuarakan, bahkan memanfaatkan aktor-aktor lokal untuk meraih penerimaan masyarakat.

Dalam aspek keamanan wilayah, kehadiran Pasukan Stabilitas Internasional atau International Stabilization Force (ISF) berstandar global bukan mengarah pada pengusiran tentara Israel. Rencana ini memiliki satu misi dominasi yang sama sejak dulu: menundukkan kekuatan umat Islam. Langkah demi langkah yang diatasnamakan "perdamaian" merupakan permainan siasat yang dirancang oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Kontrol terhadap berbagai lini kehidupan telah dikuasai, mulai dari media sosial, ekonomi, hingga aspek keamanan. Otoritas global ini tidak akan berpihak pada rakyat mana pun, termasuk umat muslim, melainkan pada kepentingan elite global. Orientasi utama kekuasaan ini adalah pengerukan keuntungan sebanyak-banyaknya dan materi duniawi. Penjajahan atas negeri-negeri muslim dalam berbagai bentuknya terus dicoba dan dilegitimasi.

Membangun Kesadaran dan Persatuan Hakiki

Menyerah dengan keadaan tidak akan pernah bisa melepaskan umat dari akar masalah. Melihat skema gencatan senjata untuk meraih "perdamaian" sebagai solusi tuntas adalah sebuah kegagalan dalam membaca rencana besar di baliknya. Amerika Serikat menyusun langkah untuk meredakan opini publik dunia dan menstabilkan fokus politik, sedangkan Israel terus merangsek dan berupaya melumpuhkan perjuangan Palestina.

Sikap kritis harus terus dibangkitkan tanpa henti. Keterlibatan para pemimpin negeri-negeri muslim dalam skema BoP harus dipandang sebagai buah dari penerapan sistem sekularisme-kapitalisme global. Tentu diperlukan perjuangan nyata, bukan sekadar luapan emosi semata. Langkah yang diambil harus tegas, terukur, dan konsisten.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

“Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka...” (QS. At-Tahrim: 9).

Ayat di atas menegaskan bahwa kepasrahan kepada pihak penyerang (kafir harbi) hanya akan membawa petaka. Melawan ketidakadilan tidak boleh dilakukan dengan pembiaran nasib.

Keputusan besar melawan kezaliman hegemoni asing tidak bisa dilakukan secara individual. Kekuatan besar hanya bisa dihadapi dengan kekuatan yang sepadan. Kondisi saat ini jelas belum memadai karena negeri-negeri muslim terpecah belah oleh sekat-sekat nasionalisme.

Sudah selayaknya gerakan perjuangan ini menyatukan seluruh elemen umat Islam. Kepemimpinan harus disatukan agar berjalan dalam satu komando yang sama. Menyadarkan umat Islam melalui dakwah merupakan teladan dari Rasulullah ﷺ.

Pembebasan Palestina adalah janji Allah ﷻ yang pasti menjadi nyata. Gelombang kekuatan besar yang menjadi pemeran utama adalah saudara-saudara muslim di berbagai belahan dunia. Urusan ini tidak sepantasnya dipercayakan pada penerapan sistem tatanan dunia hari ini. Persatuan nyata kaum muslimin harus terus dibangun kembali.

Oleh karena itu, komando gerakan ini harus berpijak pada sistem yang menerapkan seluruh aturan Allah ﷻ. Islam harus kembali menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaannya diwadahi oleh institusi kepemimpinan Islam, yaitu Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah, yang sekaligus menjadi komando utama dalam misi mulia membebaskan tanah Palestina.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KORUPSI: JALAN KEADILAN ABSURD

2026-08-14T09:31:00.000+07:00

Oleh: Yulia Nursyabiha

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Korupsi adalah penyelewengan kekuasaan yang memberikan keuntungan harta atau akses kekuasaan untuk diri sendiri maupun orang lain. Kasus korupsi di Indonesia kini seolah telah menjadi wabah. Kasus-kasus yang terbongkar justru kerap menginspirasi pihak lain, bahkan oknum aparat penegak hukum itu sendiri.

Belum lama ini, kepolisian membongkar skandal korupsi yang diduga melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal, sebelumnya ia dikenal berprestasi dalam membongkar sejumlah skandal besar korupsi (Kompas, 31/7/2026).

Perkara tersebut mencakup dugaan korupsi dan TPPU berkaitan dengan komoditas batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PT Asabri, hingga PT Krakatau Steel.

Sangat mengenaskan ketika tindakan korupsi justru dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum di negara kita sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan dalam kurun waktu 2010–2025 terdapat 31 hakim, 19 pengacara, 13 jaksa, dan 6 polisi yang terjerat kasus korupsi.

Kejahatan yang merugikan keuangan negara ini justru tidak ditindak secara lebih tegas, melainkan instrumen penegakannya kian melemah. Lewat revisi UU KPK oleh DPR, sejumlah wewenang KPK dipangkas sehingga ruang gerak pemberantasan korupsi menjadi makin terbatas.

Di sisi lain, sering disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena gaji para pejabat dan aparat terlalu kecil. Karena alasan itu, Presiden Prabowo memutuskan untuk menaikkan gaji para hakim hingga 280 persen agar mereka tidak dapat disogok. Padahal, kejahatan korupsi erat kaitannya dengan buruknya integritas serta mentalitas para pejabat, bukan sekadar urusan nominal gaji.

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa jabatan seharusnya tidak dipilih hanya berdasarkan penampilan atau gelar seseorang. Jabatan wajib diserahkan kepada orang yang memiliki ketakwaan luhur serta iman yang kokoh. Selain itu, ia juga harus memiliki kapabilitas (kafaah) yang mumpuni untuk menduduki jabatan yang diembannya.

Mekanisme Pencegahan dan Sanksi dalam Islam

Kondisi ini sangat berbeda dengan syariat Islam yang memiliki mekanisme dan aturan ketat mengenai tata kelola para pejabat publik, antara lain:

Penerapan Pembuktian Terbalik Kekayaan Pejabat: Mekanisme pembuktian terbalik diberlakukan bagi para pejabat yang dicurigai mendapatkan peningkatan kekayaan secara tidak wajar. Hal ini pernah dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA yang menegur Abu Hurairah RA setelah mendapati kekayaannya meningkat usai menjabat sebagai Gubernur di Bahrain. Abu Hurairah RA menjelaskan bahwa harta tersebut merupakan hasil usahanya selama bertugas. Khalifah Umar RA kemudian memeriksa laporan keuangan tersebut dan mendapati kebenaran ucapannya. Beliau lantas memerintahkan agar keuntungan dari usaha tersebut dimasukkan ke kas negara (Baitul Mal), sedangkan modal awal dan gajinya tetap menjadi milik Abu Hurairah RA.
Penerapan Sanksi Tasyhir (Publikasi Pelanggaran): Publikasi terhadap pelaku korupsi dilakukan sebagai bentuk pengusutan moral di depan umum (tasyhir). Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ saat mengetahui Ibnu Al-Lutbiyyah (petugas yang diangkat untuk mengumpulkan zakat) menerima hadiah pribadi dari seseorang. Rasulullah ﷺ menegurnya secara langsung dan mengumumkan pelanggaran tersebut di hadapan kaum muslimin.
Pemberlakuan Sanksi Tegas dan Efek Jera: Sanksi hukum terhadap pelaku korupsi dan penerima gratifikasi/hadiah diserahkan pada keputusan hakim (qadhi) melalui bentuk sanksi ta'zir. Sanksinya dapat berupa hukuman cambuk, pemenjaraan, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kerugian dan dampak kejahatan korupsi yang dilakukan.

Kesimpulan

Kasus demi kasus seharusnya telah membuka mata kita bahwa korupsi di negeri ini sudah menjadi bencana yang luar biasa. Pangkal persoalan dari krisis ini adalah sistem sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan, kekuasaan, dan tata pemerintahan.

Maka dari itu, untuk membasmi korupsi tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat lama dengan pejabat baru, karena hal itu hanya akan melestarikan kebiasaan korupsi yang sama. Harus ada perubahan sistem kehidupan yang menyeluruh melalui penerapan sistem pemerintahan Islam yang mampu memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, tanpa ada kompromi antara yang hak (haq) dan yang batil.

Wallahu a'lam bish-shawab.