GUDANG OPINI

RUPIAH MEROSOT, EKONOMI RAKYAT TERPEROSOK

2026-05-26T14:18:57.724+07:00

Oleh: Saliyah

Penulis Lepas

Ketika kurs dolar menyentuh Rp17.600, masyarakat akan menghadapi gejolak ekonomi dan ancaman kenaikan biaya hidup. Kondisi ini berdampak pada naiknya harga bahan baku dan energi, yang membuat kebutuhan sehari-hari masyarakat ikut tertekan (BBC, 16/05/2026).

Melemahnya rupiah yang terus terjadi menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap dinamika politik dan ekonomi global. Memanasnya konstelasi politik internasional, khususnya konflik antara AS dan Iran di kawasan Timur Tengah, memicu ketidakstabilan pasar global dan mendorong penguatan dolar AS. Ketergantungan ekonomi nasional terhadap sistem keuangan global membuat Indonesia mudah terkena imbas setiap kali terjadi gejolak internasional.

Dampak Riil di Tengah Masyarakat

Dampak melemahnya rupiah langsung dirasakan oleh nelayan dengan kenaikan harga solar hingga empat kali lipat, yang memicu aksi demonstrasi nelayan di Pati (Detik, 04/05/2026).

Begitu pula akibat himpitan ekonomi, banyak masyarakat akhirnya bergantung pada pinjaman online (pinjol). Sebagaimana dilaporkan Bisnis.com (03/03/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pinjaman online di Indonesia mencapai Rp98,54 triliun pada Januari 2026.

Respons Pemerintah dan Solusi Tambal Sulam

Di sisi lain, respons pemerintah menunjukkan ketidakpekaan terhadap realitas kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo menilai bahwa masyarakat kecil, terutama di desa, tidak terlalu terdampak langsung oleh gejolak kurs dolar (Kompas, 16/05/2026).

Padahal, dampaknya jelas sudah dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, dan biaya produksi. Akibatnya, solusi yang diambil bersifat tambal sulam dan tidak menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat. Bahkan, sejumlah kebijakan justru berpotensi memperburuk keadaan hingga masyarakat semakin bergantung pada utang untuk bertahan hidup.

Wallahu a’lam bish-shawab.

REFLEKSI PERINGATAN NAKBA, KAPAN PENDERITAAN PALESTINA BERAKHIR?

2026-05-26T09:48:41.276+07:00

Oleh: Sally

Penulis Lepas

Peringatan Nakba menjadi momentum penting bagi dunia internasional. Dikutip dari Antaranews.com (15/05/2026), dalam peringatan tersebut Liga Arab mendesak perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dan meminta komunitas global untuk memaksa Israel agar menghentikan pendudukan mereka atas tanah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Organisasi tersebut juga mengkritik kekejaman Zionis yang di luar nalar serta kebijakan aneh yang menargetkan situs-situs suci Islam dan Kristen. Lebih lanjut, Liga Arab memperingatkan tindakan Zionis yang melemahkan kerja UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), padahal perannya sangat penting dalam mendukung pengungsi Palestina, serta menyerukan pendanaan berkelanjutan yang bebas dari tekanan politik.

Dalam sebuah pernyataan yang menandai peringatan 78 tahun Nakba Palestina, Sektor Liga Arab untuk Palestina dan Wilayah Arab yang Diduduki menekankan perlunya mengakhiri ketidakadilan historis terhadap rakyat Palestina. Mereka juga menyerukan kelanjutan upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah yang dikuasai sejak 1967.

Sayangnya, hukum internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab menginginkan penyelesaian Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution), bukan pada upaya membebaskan Palestina dan menghentikan keganasan Israel atas tanah kaum muslimin yang secara hakiki harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Sungguh, Palestina telah terjajah selama 78 tahun lamanya. Entitas Yahudi merebut paksa wilayah tersebut dengan dukungan Inggris. Kini, umat muslim Palestina masih terus berjuang mengusir penjajahan di tengah diamnya para pemimpin muslim dunia.

Batas Solusi Internasional dan Sekat Negara Bangsa

Tragedi Nakba bukan sekadar sejarah masa lalu. Tragedi itu telah menggambarkan betapa siklus kekerasan dan perampasan hak terus menimpa Palestina hingga kini. Detik demi detik, penjajahan Palestina terus berlanjut. Ini membuktikan kegagalan sistem yang tegak dalam kehidupan saat ini yang tidak mampu menciptakan keberkahan dan kedamaian di dunia.

Kebusukan konsep negara bangsa (nation-state) yang digadang-gadang selama ini telah membuat umat Islam kehilangan kekuatannya (power). Sekuat apa pun lembaga dunia saat ini, realitas telah memaparkan bahwa pembebasan Palestina tidak akan datang dari negara adidaya, lembaga internasional, ataupun regional. Nyatanya, semua lembaga yang ada hanya kian mengukuhkan penjajahan terhadap umat Islam.

Jihad dan Urgensi Kesatuan Politik Islam

Sejarah umat Islam adalah sejarah jihad dan kemenangan. Misi utama jihad di dalam Islam adalah mengemban risalah ke seluruh penjuru dunia hingga Islam menjadi pemimpin umat manusia, baik bagi muslim maupun non-muslim.

Sejak Khilafah runtuh dan tegaknya entitas Zionis Yahudi di Palestina, tanah suci itu terus terjajah hingga harus dibebaskan untuk bisa kembali ke pangkuan kaum muslim. Pembebasan Palestina membutuhkan ukhuwah islamiah hakiki berupa persatuan kaum muslim sedunia untuk berjihad. Jelas, ukhuwah ini hanya terwujud secara sempurna dengan Khilafah sebagai institusi pemersatu umat. Allah ﷻ berfirman:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖوَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًاۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali 'Imran [3]: 103).

Jihad adalah solusi satu-satunya untuk Palestina saat ini, baik dipimpin oleh penguasa kaum muslim ketika Khilafah belum ada, atau dipimpin oleh seorang khalifah ketika institusi tersebut sudah tegak kembali. Inilah solusi yang benar dan sesuai dengan akar masalah yang dihadapi Palestina saat ini. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Sesungguhnya al-imam (pemimpin/khalifah) itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Muslim).

Kesimpulan

Agenda utama umat saat ini adalah penegakan Khilafah yang akan mengerahkan kekuatan militer dunia Islam untuk melakukan jihad membebaskan Palestina dan melenyapkan entitas Zionis. Inilah langkah politik sahih untuk mengembalikan Palestina ke pangkuan kaum muslim.

Dengan memahamkan umat bahwa urgensi hidup di bawah naungan kepemimpinan Islam adalah wujud keimanan, maka umat harus menyadari bahwa Palestina hanya akan selamat dengan Islam yang tidak tersekat. Solusi dua negara tidak akan membuat Zionis musnah. Tegaknya Islam kaffah dalam naungan Khilafah Islamiah sajalah harapan untuk mengakhiri kebiadaban yang mendunia ini.

Wallahu a’lam bish-shawab.

DOLAR MEMANAS, PINJOL MENGGANAS: MENGAPA KITA BUTUH SISTEM MONETER ISLAM?

2026-05-26T09:18:49.309+07:00

Oleh: Fatma Komala

Ibu Rumah Tangga

ﻳَﺄِﰐْعَلَى النَاسِ زَمَانﻻَيَنْفَعُ فِيْهِ اِﻻَالدِيْنَارُ وَالدِرهَمُ

"Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar (uang emas) dan dirham (uang perak)." (HR. Ahmad).

Konflik politik global seperti perseteruan AS-Iran serta kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) di bawah Kevin Warsh yang diprediksi tidak akan menurunkan suku bunga akibat inflasi tinggi, menjadi pemicu utama merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi ini membawa ujian ekonomi berat bagi Indonesia karena melonjaknya harga bahan baku dan energi, sementara keterbatasan Bank Indonesia (BI) dalam mengintervensi pasar luar negeri saat hari libur membuat rupiah kian tertekan.

Ekonom memprediksi rupiah berisiko melemah hingga ke level Rp18.000 bahkan Rp22.000 per dolar AS pada akhir Mei 2026, yang berpotensi memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 hingga 50 basis poin pada Juni mendatang demi menstabilkan mata uang (Tempo, 15/05/2026).

Ketergantungan ekonomi Indonesia yang sangat tinggi terhadap bahan baku impor mencapai 70% di berbagai sektor seperti kimia, tekstil, elektronik, migas, obat, hingga kendaraan membuat barang-barang kebutuhan di dalam rumah kita sangat rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, produsen domestik terpaksa menaikkan harga jual atau mengurangi porsi produk, yang berdampak langsung pada peningkatan biaya hidup sehari-hari masyarakat (BBC, 16/05/2026).

Outstanding pembiayaan pinjaman online (pinjol) per Januari 2026 juga tumbuh 25,52% (year on year/YoY) mencapai Rp98,54 triliun dengan TWP90 berada di angka 4,38%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 9 dari 95 penyelenggara belum memenuhi ekuitas minimum dan telah memberikan sanksi administratif kepada 22 perusahaan, di tengah optimisme Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan pertumbuhan positif dari sektor produktif (Bisnis, 03/03/2026).

Kelalaian Regulasi di Tengah Badai Ekonomi

Sayangnya, di tengah badai ekonomi yang kian nyata ini, ketidakpekaan para pemangku kebijakan dalam membaca realitas kehidupan masyarakat awam justru melahirkan kekeliruan fatal dalam merumuskan solusi serta mengelola keuangan negara. Akibat ketiadaan peran nyata dan perlindungan yang efektif dari pemerintah, masyarakat pada akhirnya dipaksa menanggung sendiri beban hidup yang kian menjepit.

Sementara itu, kebijakan yang diambil tidaklah meringankan, melainkan justru memperburuk keadaan dengan tumpukan utang negara yang semakin melambung tinggi. Sungguh, kepemimpinan adalah sebuah amanah yang berat, di mana setiap kebijakan yang abai terhadap nasib rakyat tidak hanya mencederai rasa keadilan di dunia, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban yang mutlak di hadapan Allah Yang Maha Adil kelak.

Kerapuhan Uang Fiat dan Keunggulan Moneter Islam

Sistem keuangan modern hari ini terbukti rapuh karena terus bersandar pada mata uang kertas (fiat money) yang nilainya mudah goyah dan menciptakan ketidakadilan menyeluruh bagi rakyat kecil. Sebagai gantinya, Islam menawarkan tatanan ekonomi yang jauh lebih kokoh dan adil, yakni dengan mengembalikan fungsi alat tukar pada emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik stabil dan tahan terhadap badai inflasi. Ketegasan syariat ini pun melarang keras praktik riba yang mencekik, menutup celah penimbunan barang, serta meregulasi kepemilikan dan distribusi harta secara ketat agar kekayaan tidak hanya berputar di segelintir orang kaya saja.

Namun, sistem yang agung ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kesadaran kritis dari para pemangku kebijakan yang memegang kendali kekuasaan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang imam (penguasa) adalah pengurus (ra'in) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya..."

Kesejahteraan masyarakat sejatinya bukan sekadar target angka statistik, melainkan beban amanah mutlak yang diletakkan di pundak seorang pemimpin. Dalam pandangan Islam, penguasa wajib hadir sebagai pengurus (ra'in) yang melayani keperluan umat sekaligus benteng perisai (junnah) yang melindungi rakyat dari kesengsaraan hidup. Mengabaikan peran ini, apalagi membiarkan masyarakat berjuang sendiri di tengah himpitan ekonomi, adalah bentuk kelalaian besar terhadap amanah yang kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah ﷻ.

Wallahu a'lam.

PESTA BABI: SAAT KRITIK DIBUNGKAM DAN LAHAN RAKYAT JADI REBUTAN

2026-05-26T08:44:40.997+07:00

Oleh: Reni Tri Wahyuni

Penulis Lepas

Belakangan ini, jagat media sosial dan ruang publik sedang ramai membahas film dokumenter investigasi terbaru garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono yang berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Film ini memicu perhatian besar bukan karena masuk ke bioskop komersial, melainkan karena acara nonton bareng (nobar) sinema ini berulang kali dilarang, diintimidasi, bahkan dibubarkan paksa oleh aparat di berbagai daerah.

Menurut catatan Watchdoc dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), setidaknya ada 21 bentuk intimidasi yang terjadi di lapangan. Salah satu kasus yang paling viral terjadi di Kota Ternate pada 8 Mei lalu, di mana acara diskusi dan nobar dibubarkan paksa oleh personel TNI.

Kasus serupa juga menjalar ke wilayah lain, seperti di Kabupaten Sumbawa Barat. Menanggapi fenomena ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak berdalih bahwa pembubaran oleh Kodim dilakukan atas koordinasi dengan pemerintah daerah demi mengantisipasi risiko keributan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi bahwa pemerintah pusat secara resmi tidak pernah mengeluarkan larangan nobar. Pemerintah justru menilai kritik di dalam film tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, meskipun pemerintah menolak keras penggunaan narasi kata "kolonialisme" untuk konteks Papua.

Bedah Isi Pesta Babi

Jika kita bedah isinya, film dokumenter ini memotret realitas pahit konflik agraria di Papua Selatan, khususnya di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film ini menyoroti bagaimana hutan adat dan hak ulayat masyarakat lokal pelan-pelan terkikis demi kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan (food estate).

Alih-alih membawa kemakmuran instan bagi warga lokal, proyek skala besar ini dikritik keras karena diduga kuat hanya menguntungkan oligarki dan para pemilik modal. Sementara itu, rakyat Papua justru kehilangan ruang hidup, mengalami deforestasi hebat, dan dihadapkan pada situasi militerisasi kawasan.

Analisis Sosial-Politik

Dari kacamata analisis sosial-politik, pola pelarangan dan pembubaran nobar yang terjadi di lapangan seolah mengonfirmasi adanya penyempitan ruang demokrasi yang kian antikritik. Rezim sering kali mencitrakan diri di podium sebagai pelindung hak kebebasan berekspresi. Namun, begitu ada karya seni investigatif yang menohok langsung ke jantung kebijakan ekonomi dan agraria, respons di tingkat lokal justru represif.

Di bawah sistem demokrasi yang berkelindan dengan kapitalisme, proyek pembangunan nasional raksasa kerap kali berubah fungsi menjadi stempel legal untuk membagikan jutaan hektare lahan subur kepada segelintir pengusaha kakap. Dampaknya, terjadilah ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa. Kekayaan alam dikuasai oleh segelintir orang, sementara mayoritas rakyat adat setempat dipaksa gigit jari dan kehilangan masa depan mereka.

Lalu, bagaimana kita melihat sengkarut ekonomi dan pembungkaman suara kritis ini dari perspektif pengelolaan yang lebih mendasar melalui tata kelola ekonomi Islam?

Paradigma Islam

Dalam konstruksi Islam, masalah pengelolaan lahan dan sumber daya alam memiliki aturan main yang sangat ketat agar tercipta keadilan yang merata. Islam membagi kepemilikan secara tegas menjadi tiga kategori: milik individu (milkiyah fardiyah), milik negara (milkiyah daulah), dan milik umum (milkiyah ammah).

Hutan belantara yang luas, air yang melimpah, serta barang tambang yang jumlahnya depositnya besar mutlak masuk dalam kategori kepemilikan umum. Artinya, secara hukum syariat, negara sama sekali tidak boleh menyerahkan lahan jutaan hektare tersebut kepada swasta atau kelompok oligarki untuk dikuasai dan dikeruk secara pribadi.

Negara wajib mengelola harta milik umum tersebut secara mandiri, di mana seluruh hasilnya harus dikembalikan seutuhnya kepada rakyat dalam bentuk fasilitas publik, layanan gratis, atau bantuan sosial. Hak atas lahan milik warga atau masyarakat adat pun diakui penuh secara hukum dan tidak boleh digusur paksa atas nama proyek pembangunan terpusat. Dalam Islam, proyek yang dijalankan negara harus murni berorientasi pada kemaslahatan riil masyarakat banyak, bukan demi memuaskan syahwat ekonomi para penyokong dana politik.

Terakhir, dalam menghadapi kritik masyarakat, pemimpin dalam sistem Islam tidak boleh antikritik atau menggunakan tangan besi untuk membungkam warganya. Menyampaikan masukan dan mengoreksi kebijakan penguasa yang keliru justru dianggap sebagai kewajiban moral yang tinggi, yakni bagian dari aktivitas amar makruf nahi munkar.

Khatimah

Sengkarut agraria di Papua dan represifnya pembungkaman kritik atas film Pesta Babi sejatinya menjadi bukti autentik kegagalan sistem demokrasi-kapitalisme dalam mengurus rakyat. Alih-alih membiarkan aparat melakukan pembubaran ruang diskusi ilmiah atau acara nobar, negara seharusnya membuka telinga lebar-lebar, menerima otokritik tersebut dengan lapang dada, dan siap mengevaluasi kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Namun, perbaikan hakiki tidak akan lahir dari sistem yang mengagungkan modal. Keadilan ruang hidup dan keterbukaan politik hanya akan terwujud secara sempurna ketika tata kelola bernegara dikembalikan pada sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) di bawah naungan institusi Khilafah Islamiyah. Hanya dengan cara itulah, bumi dan seluruh kekayaan alamnya akan dikelola sebagai amanah yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Wallahua’lam bish-shawabi.

RUPIAH MELEMAH DI ANGKA RP17.744, KEBIJAKAN MONETER MULAI KESULITAN MELINDUNGI RAKYAT?

2026-05-26T07:56:06.459+07:00

Oleh: Putri Pratiwi, S.Pd., Gr.

Penulis Lepas

Kondisi ekonomi domestik mengirimkan sinyal peringatan. Rupiah ditutup melemah di pasar spot pada perdagangan Senin (25/5/2026). Mata uang Indonesia ini terdepresiasi sebesar 27 poin (0,15 persen) menjadi Rp17.744 per dolar Amerika Serikat (AS), angka ini menjadi alarm bagi stabilitas moneter dalam negeri.

Di tingkat makro, fenomena ini kerap dilihat sebagai angka statistik. Namun di tingkat mikro, pelemahan kurs adalah masalah serius yang memicu kenaikan harga bahan baku industri, melambungnya biaya logistik, hingga menggerogoti daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Jatuhnya nilai tukar ini sejalan dengan laporan BBC News Indonesia yang berjudul "Rupiah cetak rekor terlemah, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Laporan tersebut menyoroti bahwa tekanan struktural tersebut paling berdampak pada pelaku UMKM dan sektor riil yang bergantung pada bahan baku impor. Transmisi ke inflasi domestik menjadi ancaman nyata yang langsung mengurangi pengeluaran harian rumah tangga miskin.

Realitas Global dan Batas Kebijakan Moneter

Kita harus mengakui bahwa pelemahan rupiah tidak terjadi tanpa alasan. Guncangan ini adalah bagian dari badai makro global akibat kekuatan dolar AS yang meningkat karena tingginya inflasi di AS sebesar 3,80% YoY, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dampaknya terasa di seluruh kawasan Asia.

Data pasar spot pekan ini menunjukkan bahwa mata uang regional juga melemah: baht Thailand turun 0,28%, won Korea Selatan berkurang 0,26%, sementara rupiah menurun 0,18% ke level Rp17.698–Rp17.717 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) tidak tinggal diam. Otoritas moneter kita telah mengambil langkah defensif dengan menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,25% untuk menjaga selisih suku bunga dengan bank sentral AS. Langkah ini perlu dihargai sebagai upaya untuk mencegah arus modal keluar yang masif, yang bisa membuat rupiah terjun lebih dalam.

Namun, kita harus jujur tentang keadaan di lapangan. Intervensi moneter ini pada dasarnya adalah tindakan darurat jangka pendek. Ketika biaya hidup terus naik akibat rantai pasok yang mahal, sementara pendapatan masyarakat stagnan, ekonomi rakyat kecil terpaksa jatuh ke dalam kondisi bertahan hidup.

Untuk menyambung hidup, jutaan rakyat terpaksa terjebak dalam pinjaman online (pinjol). Maraknya pinjaman online saat ini bukan hanya masalah literasi keuangan, melainkan juga menunjukkan adanya lubang besar dalam sistem jaminan sosial dan ketahanan ekonomi negara saat menghadapi guncangan eksternal.

Kerapuhan Sistemik Uang Fiat

Fakta bahwa ekonomi domestik terpuruk setiap kali terjadi dinamika politik internasional atau perubahan kebijakan di Washington menunjukkan adanya kerapuhan sistemik dalam sistem moneter kita. Kerentanan ini berakar dari adopsi global sistem uang kertas kosong (fiat money).

Merujuk pada pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nidzamul Iqtishadi fil Islam, sumber utama dari instabilitas moneter adalah hilangnya hubungan antara uang dan aset nyata. Ketika mata uang tidak dijamin oleh komoditas yang memiliki nilai intrinsik, nilainya menjadi rapuh dan mudah dipengaruhi oleh spekulasi pasar serta hegemoni politik global. Negara-negara berkembang selalu berada dalam posisi terjajah secara ekonomi, terpaksa menanggung inflasi yang diekspor oleh negara-negara kapitalis besar.

Paradigma Ekonomi Islam sebagai Solusi Jangka Panjang

Melihat masalah sistemik yang terus berulang ini, sudah saatnya dunia mempertimbangkan alternatif paradigma ekonomi Islam, bukan hanya sebagai tambahan, melainkan sebagai solusi mendasar dalam jangka panjang melalui tiga pilar utama:

Rekonstruksi Standar Moneter Berbasis Emas dan Perak: Islam menetapkan bahwa sistem moneter yang sahih harus berbasis logam mulia, yakni emas dan perak. Logam mulia memiliki nilai yang melekat secara alami sehingga terlindung dari inflasi. Dalam konteks transisi ekonomi modern, paradigma ini dapat diterapkan secara bertahap dengan mengalihkan cadangan devisa negara ke dalam aset emas atau menginisiasi sistem perdagangan internasional berbasis komoditas nyata.
Penghapusan Distorsi Pasar dan Sektor Non-Riil: Stabilitas harga domestik harus dijaga dengan menghapus sektor non-riil yang spekulatif dan melarang praktik ribawi. Ekonomi Islam harus fokus pada penguatan sektor riil, seperti pangan, pertanian, dan manufaktur lokal. Selain itu, negara harus menindak praktik penimbunan serta mengurangi rantai distribusi yang tidak sehat agar harga tidak dikendalikan oleh spekulan.
Kedaulatan Pengelolaan Kepemilikan Umum: Dalam pengelolaan sumber daya, Islam memisahkan kepemilikan secara jelas. Sumber daya penting untuk kehidupan, seperti air, hutan, dan energi, harus dikelola sebagai kepemilikan umum. Negara berkewajiban mengelolanya dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat dengan harga terjangkau. Jika sektor hulu energi dan pangan dikuasai negara, maka saat terjadi guncangan kurs di sektor hilir, negara bisa melindungi harga kebutuhan pokok rakyat agar tidak meroket.

Kesimpulan

Secara filosofis, seluruh regulasi ini bersandar pada fungsi kepemimpinan. Dalam Islam, pemimpin adalah pengurus (ra'in) dan pelindung (junnah) rakyat. Keterpurukan kurs yang terus berulang bukanlah siklus ekonomi biasa, melainkan pengingat akan keterbatasan sistem ekonomi kapitalis dalam melindungi kesejahteraan masyarakat miskin.

Menggantungkan nasib dan kedaulatan ekonomi pada fluktuasi mata uang asing adalah jalan buntu. Mengembalikan peran negara sebagai pengurus rakyat yang berfokus pada penguatan sektor riil dan pengelolaan sumber daya alam sesuai syariat Islam adalah solusi yang logis, berorientasi jangka panjang, dan mendesak untuk dipertimbangkan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

POLEMIK PESTA BABI: OLIGARKI DILINDUNGI, KRITIK DIBATASI

2026-05-26T07:24:27.563+07:00

Oleh: A. Mutoharo, S.M.

Penulis Lepas

Polemik film dokumenter Pesta Babi belakangan memicu perhatian publik setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) di berbagai daerah dilaporkan mengalami pelarangan maupun pembatasan. Film tersebut diketahui mengangkat isu alih fungsi hutan di Papua untuk proyek strategis nasional (PSN) food estate yang dinilai lebih menguntungkan oligarki, sementara masyarakat Papua justru kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu ini, respons negara terhadap pemutaran film tersebut justru memunculkan pertanyaan baru tentang kebebasan berekspresi dan ruang kritik dalam sistem demokrasi hari ini (Kompas, 25/05/2026; BBC Indonesia, 14/05/2026; Tempo, 11/05/2026).

Pemerintah melalui berbagai pihak memang menyatakan bahwa tidak ada pelarangan resmi terhadap film tersebut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah kegiatan nobar dibatasi, dibubarkan, atau mendapat tekanan tertentu sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa negara masih memandang kritik sebagai ancaman yang harus dikendalikan, terutama ketika kritik tersebut menyentuh proyek-proyek besar yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Padahal, demokrasi selama ini selalu dipromosikan sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan keterbukaan terhadap kritik.

Fenomena ini memperlihatkan kontradiksi yang nyata. Di satu sisi, demokrasi mengklaim diri sebagai sistem yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi kebebasan berekspresi. Akan tetapi, ketika muncul kritik terhadap proyek strategis negara yang melibatkan kepentingan besar, ruang tersebut justru menyempit. Pelarangan atau pembatasan nobar film Pesta Babi menunjukkan bahwa kebebasan dalam demokrasi ternyata tidak benar-benar bebas. Kritik tetap memiliki batas, terutama jika dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan, citra pemerintah, atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan negara.

Kontradiksi PSN di Bawah Payung Kapitalisme

Lebih jauh, polemik ini juga membuka kembali persoalan mendasar mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam sistem demokrasi kapitalisme. Dalam beberapa tahun terakhir, PSN kerap dijadikan dalih untuk mempercepat pembangunan dan investasi. Namun, di balik narasi pembangunan tersebut, tidak sedikit proyek yang justru memunculkan konflik agraria, penggusuran masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan penguasaan lahan. Dalam konteks Papua, alih fungsi hutan untuk food estate dinilai telah mengancam kehidupan masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, budaya, dan ruang hidup mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dalam sistem kapitalisme sering kali lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal dibandingkan kepentingan rakyat. Negara memberi ruang yang sangat besar kepada oligarki melalui berbagai proyek investasi berskala luas. Lahan jutaan hektare dapat dengan mudah dialihkan atas nama pembangunan nasional, sementara rakyat kecil justru kehilangan tanah, pekerjaan, bahkan identitas sosialnya. Akibatnya, ketimpangan kepemilikan lahan semakin tajam dan kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik bersama justru terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi.

Dalam sistem kapitalisme, pembangunan pada akhirnya sangat ditentukan oleh logika keuntungan. Selama suatu proyek dianggap mampu mendatangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka dampak sosial maupun ekologis sering kali dikesampingkan. Rakyat hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang kepentingannya benar-benar dijaga. Tidak mengherankan jika kritik terhadap proyek-proyek semacam ini kemudian dianggap mengganggu agenda besar negara dan akhirnya berusaha dibatasi. Inilah watak demokrasi kapitalisme: kebebasan dijunjung selama tidak mengusik kepentingan oligarki dan kekuatan modal.

Tata Kelola Pertanahan dan Kritik dalam Islam

Padahal, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lahan seharusnya benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Islam memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan ekonomi dan melindungi hak-hak masyarakat atas tanah maupun sumber penghidupannya. Lahan milik individu diakui dan tidak boleh dirampas atau digusur secara zalim. Adapun lahan milik umum wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi atau oligarki demi kepentingan bisnis semata.

Islam juga menegaskan bahwa pengelolaan lahan tidak boleh merusak kehidupan masyarakat maupun lingkungan. Negara tidak dibenarkan menjalankan proyek yang justru menimbulkan penderitaan rakyat, menghilangkan ruang hidup masyarakat adat, atau merusak keseimbangan alam. Seluruh kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan dilaksanakan sesuai syariat, bukan berdasarkan kepentingan elite ekonomi atau tekanan investasi. Karena itu, pembangunan dalam Islam bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan keadilan distribusi dan perlindungan hak rakyat secara nyata.

Selain itu, Islam memandang kritik sebagai bagian penting dalam kehidupan negara. Penguasa tidak kebal terhadap koreksi dan wajib terbuka terhadap nasihat maupun masukan dari rakyat. Kritik bukan dianggap ancaman, melainkan mekanisme kontrol agar kebijakan tetap berjalan sesuai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, negara tidak akan membungkam suara-suara kritis, melainkan justru menjadikannya bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan yang keliru.

Kesimpulan

Karena itu, polemik film Pesta Babi sejatinya bukan sekadar persoalan nobar atau kebebasan menonton film dokumenter. Peristiwa ini menjadi cermin tentang bagaimana demokrasi kapitalisme bekerja: ruang kritik dibatasi ketika menyentuh kepentingan besar, sementara proyek-proyek strategis terus berjalan meski berpotensi merugikan rakyat.

Jika pembangunan terus dibangun di atas kepentingan oligarki dan logika kapitalisme, maka konflik agraria, ketimpangan lahan, serta pembungkaman kritik akan terus berulang. Solusi hakiki terletak pada perubahan paradigma pembangunan dan tata kelola negara secara menyeluruh, yakni menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai orientasi utama di bawah penerapan syariat Islam secara kaffah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

TREN FREESTYLE MARAK AKIBAT LEMAHNYA PENDIDIKAN ANAK

2026-05-26T07:01:35.265+07:00

Oleh: Titin Surtini

Muslimah Peduli Umat

Informasi lara kembali datang dari dunia anak-anak. Seorang bocah berusia 8 tahun bernama Hamad Izan Wadi yang beralamat di Desa Lenek Baru, Kabupaten Lombok Timur, dikabarkan meninggal dunia usai melakukan aksi freestyle yang diduga terinspirasi dari game online. Siswa sekolah dasar tersebut mengalami cedera patah tulang leher yang fatal. Walau sempat menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong pada Minggu (03/05/2026).

Menurut Kapolsek Lenek, Ipda Alam Prima Yogi, aksi tersebut sering terjadi di kalangan anak-anak dan diduga kuat meniru gerakan berbahaya dalam game populer seperti Free Fire atau konten viral di media sosial. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi kita bahwa konten digital bukan sekadar tontonan, melainkan bisa memicu dan menjadi ancaman bagi nyawa generasi muda.

Usia anak sekitaran 8 tahun belum memiliki pemikiran yang sempurna. Mereka cenderung menerima dan meniru apa yang dilihat karena dianggap menarik atau menantang, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ketika konten di media sosial bebas diakses siapa saja termasuk anak-anak, mereka akan tertarik dan menjadikannya sebagai permainan baru yang dianggap keren.

Faktor Lemahnya Pengawasan dan Kontrol Sosial

Jika kita teliti, penyebab peristiwa itu adalah lemahnya pendampingan orang tua. Orang tua sering kali memberikan akses ponsel pintar kepada anaknya dengan tujuan agar mereka tenang, tanpa batas waktu dan pengawasan yang ketat. Padahal, informasi yang masuk ke benak anak bisa bersifat destruktif serta membahayakan keselamatan fisik dan pemikiran anak-anak.

Di samping lemahnya pengawasan orang tua, lingkungan di sekitar anak-anak sering kali tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Padahal, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh dalam memantau anak-anak.

Dan yang paling utama yaitu peran negara yang memiliki kewajiban untuk mendidik generasi muda, terutama anak-anak. Sampai saat ini, negara belum efektif memfilter konten media sosial maupun game online. Pemerintah tidak bisa maksimal meriayah atau mengurus rakyat karena aturan yang mereka terapkan dalam menjalankan pemerintahannya masih memegang teguh sistem demokrasi kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan.

Dalam sistem ini, tujuan utamanya adalah keuntungan materi semata tanpa memikirkan yang lain. Mereka yang mempunyai modal besar, maka mereka akan berkuasa. Selama sebuah platform atau game menghasilkan banyak uang, maka mereka tidak akan memikirkan dampak buruk bagi moral maupun keselamatan fisik generasi muda. Negara hanya bertindak sebagai fasilitator pasar daripada menjadi pelindung rakyat.

Pandangan Islam terhadap Perlindungan Anak

Hal ini sangat berbeda dengan pandangan Islam. Islam memandang anak yang belum balig belum dikenai beban hukum (taklif) karena akalnya belum sempurna. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan perlindungan dan pengawasan dari orang tua. Tanggung jawab pengasuhan adalah amanah besar bagi orang tua atau wali untuk melindungi anak dari segala bentuk bahaya, baik ideologis maupun fisik.

Islam menyediakan suasana yang kondusif melalui tiga pilar utama, yaitu:

Peran Orang Tua: Sebagai madrasah pertama yang menanamkan akidah dan kewaspadaan terhadap hal-hal berbahaya.
Kontrol Masyarakat: Lingkungan yang peduli pada keadaan sekitar akan melakukan amar makruf nahi mungkar, sehingga anak-anak tidak dibiarkan melakukan aksi berbahaya di ruang publik tanpa teguran.
Peran Negara: Dalam Islam, negara (Khilafah) bertindak sebagai perisai (junnah). Negara secara tegas akan membatasi dan menyaring arus informasi. Konten yang tidak bermanfaat serta membahayakan nyawa dan moral tidak akan dibiarkan beredar. Tayangan yang disediakan hanyalah konten edukatif yang membangun kepribadian Islam dan kecerdasan berpikir.

Maka, tragedi di Lombok Timur adalah teguran bagi kita dan seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita sedang hidup dalam sistem yang tidak aman bagi tumbuh kembang anak. Kesejahteraan dan keselamatan generasi tidak akan terjamin selama sistem kapitalisme sekuler masih bertahta.

Sudah saatnya kita beralih pada sistem Islam yang memuliakan manusia, di mana negara hadir bukan untuk mengejar keuntungan semata, melainkan untuk mewujudkan peradaban cemerlang yang melindungi setiap nyawa rakyatnya. Islam adalah solusi, dan dengan penerapan aturan Islam secara kaffah akan dapat menyelesaikan semua problematika kehidupan umat, sehingga tindakan freestyle tidak akan pernah terulang lagi. Dan dengan Islam pula, tumbuh kembang anak akan terlindung.

Wallahu a’lam bish-shawab.

JANGAN LUPAKAN PALESTINA

2026-05-25T15:53:56.186+07:00

Oleh: Nuning Murniyati Ningsih

Penulis Lepas

Liga Arab mendesak adanya perlindungan internasional bagi rakyat Palestina, sekaligus meminta komunitas global untuk memaksa Israel menghentikan pendudukan ilegal mereka atas tanah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Sebagaimana dilansir oleh Antara News (15/5/2026), organisasi regional tersebut juga mendesak zionis Israel agar segera melaksanakan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) terkait ilegalitas pendudukan tersebut, serta memberikan kompensasi penuh atas segala kerusakan yang telah ditimbulkan.

Sejalan dengan hal itu, para menteri luar negeri negara anggota BRICS menyerukan kepada komunitas internasional agar terus mendukung bangsa Palestina dalam upayanya mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Dokumen hasil Pertemuan Tingkat Menlu BRICS yang disiarkan pada pertengahan Mei tersebut menegaskan bahwa para menteri secara resmi mengakui Jalur Gaza sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki.

Melalui pernyataan bersama usai pertemuan di New Delhi, India, para menlu BRICS juga mendesak diadakannya gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza, serta penarikan penuh pasukan militer Israel. Mereka menyerukan kepada para pihak terkait untuk memiliki iktikad baik dalam negosiasi lanjutan guna mencapai gencatan senjata yang permanen. Selain itu, forum tersebut mendesak pembebasan seluruh sandera serta penyediaan akses bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan tanpa hambatan.

Jika ditarik secara historis, banyak pihak merujuk tanggal 15 Mei 1948 sebagai awal mula tragedi yang oleh warga Palestina disebut sebagai Nakba (malapetaka). Pada periode tersebut, ratusan ribu warga Palestina diusir dan terpaksa melarikan diri dari rumah mereka akibat agresivitas zionis serta pecahnya Perang Arab-Israel 1948. Garis waktu ini berkaitan erat dengan berakhirnya Mandat Britania (British Mandate for Palestine), ketika wilayah Palestina berada di bawah administrasi Inggris (United Kingdom) pascaruntuhnya Kekaisaran Ottoman. Dukungan politik Inggris yang tertuang dalam Deklarasi Balfour (Balfour Declaration) menjadi karpet merah bagi zionis untuk merebut paksa tanah Palestina. Sejak momen kelam 15 Mei tersebut, Palestina telah dicengkeram penjajahan selama 78 tahun.

Perjuangan rakyat Palestina tentu memiliki tempat yang sangat emosional di hati umat Islam. Bagi kaum muslim, Palestina bukan sekadar wilayah konflik politik biasa, melainkan tanah suci yang diberkahi karena di sana berdiri Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sekaligus tempat terjadinya peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena itu, penderitaan rakyat Palestina dipandang bukan hanya sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan juga ujian persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Namun di sisi lain, muncul kekecewaan besar terhadap sikap para penguasa di dunia Islam. Banyak masyarakat muslim menilai negara-negara Islam belum menunjukkan persatuan dan ketegasan yang nyata dalam membela Palestina. Sebagian pemimpin dianggap lebih sibuk menjaga hubungan diplomatik serta kepentingan ekonomi internasional ketimbang memperjuangkan nasib Palestina secara konkret. Dalam pandangan umat, dunia Islam tampak terfragmentasi oleh kepentingan nasional masing-masing, sehingga gaung suara mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan konflik.

Tragedi Nakba bukan sekadar peristiwa sejarah yang berhenti pada tahun 1948. Bagi bangsa Palestina, ini adalah hulu dari rangkaian panjang penindasan yang dampaknya masih menganga hingga hari ini. Berdirinya Israel di atas reruntuhan desa-desa Palestina telah mencerai-beraikan institusi keluarga dan memaksa generasi berikutnya tumbuh sebagai pengungsi, baik di tanah air mereka sendiri maupun di negara-negara suaka.

Bagi masyarakat setempat, Nakba adalah pengalaman traumatis yang terus berulang dalam wujud pendudukan fisik, perluasan permukiman ilegal, pembatasan ruang gerak, blokade ekonomi, hingga agresi militer berkala di Jalur Gaza (Gaza Strip) dan Tepi Barat (West Bank). Hak-hak dasar mereka atas tanah, tempat tinggal, keamanan, dan kemerdekaan mutlak dirampas. Kondisi inilah yang membuat para aktivis dan akademisi kerap menggunakan istilah "The Ongoing Nakba" (Nakba yang terus berjalan) untuk menggambarkan bahwa siklus kekerasan tersebut tidak pernah berhenti membayangi Palestina.

Dalam sudut pandang kemanusiaan dan keimanan, penindasan yang berkepanjangan ini merupakan ujian besar bagi nurani dunia. Islam mengajarkan kewajiban membela orang-orang yang tertindas (mazlum), menegakkan keadilan, dan menolong mereka yang dirampas hak hidupnya. Solidaritas terhadap Palestina lahir dari keyakinan ideologis bahwa penjajahan tidak boleh dinormalisasi, dan setiap manusia berhak hidup dengan martabat, keamanan, serta kebebasan penuh.

Selama kekerasan struktural ini terus ditoleransi, generasi demi generasi di Palestina akan tetap hidup dalam lingkaran trauma dan ketakutan. Oleh karena itu, mengenang Nakba adalah cara mengingatkan dunia bahwa kedamaian sejati tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keadilan. Berlanjutnya penjajahan di Palestina menjadi potret buram kegagalan sistem internasional saat ini dalam menciptakan kerahmatan. Fenomena ini sekaligus menunjukkan kelemahan konsep negara-bangsa (nation-state) yang telah mengikis kekuatan kolektif (power) umat Islam. Pembebasan Palestina tidak bisa lagi digantungkan pada negara-negara adidaya, lembaga internasional, ataupun organisasi regional, sebab eksistensi mereka sering kali justru mengukuhkan hegemoni penjajahan tersebut.

Maka dari itu, pembebasan Palestina harus diletakkan sebagai agenda utama dalam penegakan sistem kepemimpinan Islam global, yaitu Khilafah Islamiyah. Hanya institusi kepemimpinan Islam yang sah yang diharapkan mampu mengoordinasikan kekuatan militer secara terpusat untuk mengusir penjajah. Kepemimpinan ini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga urusan agama, melindungi darah rakyat, serta membela mereka yang dizalimi. Selama dunia Islam masih tersekat dalam kepentingan nasionalisme, perjuangan Palestina akan selalu membentur dinding kemandulan karena tidak adanya dukungan politik yang terorganisasi.

Agenda utama perjuangan hari ini adalah memahamkan umat mengenai urgensi hidup di bawah naungan Khilafah sebagai wujud konsekuensi keimanan. Institusi kepemimpinan Islam inilah yang akan menyatukan serta memobilisasi kekuatan umat secara sistemis, mengembalikan kewibawaan yang sempat hilang, serta siap memimpin dunia guna menebarkan rahmat ke seluruh alam.

Wallahua’lam bish-shawabi.

"PESTA BABI" POTRET BURAM WAJAH KAPITALIS

2026-05-25T15:04:41.574+07:00

Oleh: Amirah Desi

Penulis Lepas

Heboh! Film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonial di Zaman Kita mendadak menjadi perbincangan hangat publik setelah agenda penayangannya di beberapa daerah dibubarkan secara sepihak dengan berbagai alasan. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono ini merupakan dokumenter investigatif yang tajam. Sinema ini mengangkat konflik lahan masyarakat adat Papua serta keterkaitannya yang erat dengan proyek strategis nasional (PSN).

Melansir dari sinopsis Narasi (22/05/2026), film tersebut membedah konflik masyarakat Papua yang meliputi proyek lumbung pangan (food estate), biodiesel sawit, hingga bioetanol tebu yang masif masuk ke wilayah Papua. Berbagai proyek tersebut dinilai membawa dampak serius berupa deforestasi besar-besaran, hilangnya hutan sagu sumber pangan lokal, serta perampasan tanah adat masyarakat Papua. Tidak hanya itu, film ini pun berani menyinggung sejarah panjang operasi militer di Papua yang dianggap berkaitan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika judul film tersebut dianggap sangat sensitif oleh sebagian pihak karena menyentuh persoalan yang selama ini menjadi luka sosial dan politik di Papua.

Secara simbolis, istilah "pesta babi" memiliki makna yang kuat dalam budaya masyarakat Papua. Dalam film tersebut, hutan dan tanah adat Papua digambarkan sedang "dipesta" oleh proyek-proyek raksasa. Mereka yang menikmati "perjamuan" itu adalah korporasi dan para pemilik modal, sedangkan masyarakat adat justru menjadi pihak yang dikorbankan. Film dokumenter ini kembali membuka luka lama tentang bagaimana tanah Papua sejak awal abad ke-20 telah menjadi ruang eksperimen kolonialisme ekonomi.

Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat dari Jawa dan sebagian Timor didatangkan untuk membuka lahan pertanian serta membangun sistem irigasi di wilayah Kuprik dan Sadem, Merauke. Kebijakan tersebut menjadi cikal bakal kolonisasi pertanian di Papua. Hutan rawa yang selama berabad-abad menjadi sumber pangan, tempat berburu, sekaligus ruang spiritual masyarakat adat mulai dibuka paksa menjadi sawah dan kawasan permukiman baru. Kontak dengan pendatangan aparat kolonial membawa perubahan destruktif dalam pola hidup masyarakat, termasuk melemahnya kontrol masyarakat adat atas tanah mereka sendiri.

Dalam konteks saat ini, praktik eksploitasi di Papua dipandang berjalan dalam pola yang tidak jauh berbeda. Proses perampasan SDA tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan sistemis yang saling berkaitan:

1.Membangun Narasi Swasembada:

Negara membangun narasi tentang pentingnya swasembada pangan dan ketahanan energi. Narasi tersebut dibuat seolah-olah seluruh kebijakan dijalankan demi kepentingan rakyat, sehingga eksploitasi hutan dianggap sebagai langkah yang sah demi pembangunan nasional.

2.Menyiapkan Regulasi Karpet Merah:

Negara menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan hukum untuk memuluskan proyek-proyek tersebut. Aparat negara kemudian dilibatkan agar kepentingan para pemilik modal dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

3.Militerisasi Kawasan Target:

Aparat keamanan dikerahkan untuk mensterilisasi kawasan yang menjadi target proyek, baik wilayah hutan maupun kawasan yang telah lama dihuni masyarakat adat. Langkah ini sering kali dijadikan alasan untuk memperkuat penguasaan wilayah dan membatasi ruang gerak warga setempat.

4.Pengusiran dan Perampasan Lahan:

Dimulailah proses pengusiran dan perampasan tanah secara besar-besaran. Dalam situasi intimidatif seperti ini, rakyat kecil kerap menjadi korban kekerasan. Kekuasaan politik dan ekonomi akhirnya saling berkelindan, sementara kepentingan rakyat tersingkir oleh syahwat oligarki.

5.Infiltrasi Pemilik Modal:

Setelah wilayah dinyatakan "aman", para pemilik modal masuk untuk mengelola lahan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Hutan dibuka untuk perkebunan sawit skala industri. Sementara itu, tanaman pangan seperti jagung atau singkong sering kali hanya dijadikan etalase pencitraan program di hadapan publik melalui media.

6.Dampak Kerusakan Sistemis:

Oligarki memperoleh keuntungan berlipat ganda, sedangkan rakyat harus menghadapi kerusakan lingkungan, limbah industri, hilangnya mata pencaharian, dan hancurnya ruang hidup mereka. Ketimpangan sosial pun kian melebar di mana masyarakat adat menanggung beban paling berat.

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana sistem kapitalis-sekuler bekerja. Dalam sistem ini, keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama, sedangkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan selalu ditempatkan di posisi sekunder. Privatisasi aset publik dan penguasaan SDA oleh segelintir pihak menjadi persoalan serius yang dihadapi banyak negeri Muslim, termasuk Indonesia. Negara akhirnya lebih sering bertindak sebagai fasilitator kepentingan pemilik modal dibanding sebagai pelindung rakyat.

Kondisi ini sangat kontras dengan pandangan Islam. Dalam Islam, tanah, hutan, dan kekayaan alam merupakan amanah yang harus dikelola penuh demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk segelintir kelompok. Oleh karena itu, solusi hakiki atas berbagai persoalan agrarian ini adalah kembali kepada syariat Islam secara menyeluruh melalui institusi Khilafah.

Dalam sistem Islam, tanah adat dan hak masyarakat pribumi akan mendapatkan perlindungan mutlak. Hutan dipandang sebagai kepemilikan umum (milkiyah ammah) yang manfaatnya wajib dikembalikan dan dinikmati oleh seluruh rakyat. Negara berkewajiban mengelola SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bukan menyerahkannya kepada korporasi ataupun oligarki.

Dengan demikian, film Pesta Babi bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan sebuah kritik sosial yang tajam terhadap arah pembangunan yang dinilai semakin menjauh dari keadilan bagi rakyat kecil. Film ini mengajak publik untuk melihat kembali siapa yang sebenarnya kenyang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang harus menanggung penderitaannya.

Wallahua’lam bish-shawabi.

ISLAM SOLUSI KESEJAHTERAAN BURUH

2026-05-25T08:04:00.000+07:00

Oleh: Maya Dhita

Penulis Lepas

May Day atau Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei selalu diwarnai dengan aksi turun ke jalan. Momen ini seakan menjadi agenda wajib para buruh untuk memperjuangkan ketidakadilan yang mereka rasakan agar didengar dan mendapat perhatian pemerintah. Tuntutan buruh saat ini tak lagi hanya soal jam kerja 8 jam, melainkan juga terkait kesejahteraan seperti upah yang layak, sistem kontrak kerja, jaminan sosial, serta kebijakan pemerintah yang dianggap kurang memihak pekerja. Namun, bukannya mendapat solusi dan kebijakan positif, buruh dan pekerja masih saja berada dalam lingkaran ketidakadilan dan hidup yang tidak sejahtera.

Meski tak pernah mendapat solusi yang memuaskan dari pemerintah, buruh dan pekerja masih saja melakukan aksi May Day setiap tahunnya dan berharap kesejahteraan pada sistem pemerintahan saat ini. Yang menjadi pertanyaan, akankah perjuangan buruh dan pekerja selama ini berakhir bahagia (happy ending)?

Tantangan Buruh Saat Ini

Pada triwulan I tahun 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61% (YoY), rekor tertinggi sejak pandemi. Pihak pemerintah mengeklaim pertumbuhan 5,61% menandakan struktur ekonomi Indonesia makin membaik dan ketahanan ekonominya cukup kuat di tengah ketidakpastian global. Menjadi wajar karena dalam sistem kapitalisme, perekonomian dikatakan berhasil saat terjadi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Keberhasilan ekonomi tidak diukur dari terpenuhinya kebutuhan rakyat. Sehingga, selama investasi meningkat dan pasar stabil, penderitaan buruh hanya dianggap sebagai efek samping pembangunan.

Namun, di tengah klaim pertumbuhan ekonomi dan investasi yang meningkat, buruh dan pekerja dihadapkan pada kenyataan naiknya kebutuhan barang pokok, mahalnya biaya pendidikan, sulitnya memiliki perumahan, dan upah buruh yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Buruh dipaksa bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Namun, hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal.

Sebuah studi memperlihatkan terdapat konsentrasi kekayaan yang sangat tinggi di tangan segelintir elite ekonomi. Diketahui, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari sekitar Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun selama periode 2019–2025. Hingga tahun 2026, harta 50 orang superkaya yang berasal dari sektor ekstraktif melonjak mencapai 57,8% (CNBC Indonesia, 28/04/2026). Para oligarki terus menumpuk kekayaan, di mana lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya Indonesia berasal dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam, seperti batu bara, sawit, dan nikel.

Kondisi ketimpangan kekayaan ini menunjukkan ada persoalan struktural dari sistem ekonomi saat ini. Sehingga, butuh penyelesaian secara sistemis agar bisa memperbaiki struktur ekonomi, bukan sekadar revisi undang-undang.

Masalah Ketenagakerjaan

Kapitalisme selalu menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama ekonomi. Negara berperan sebagai regulator yang menjaga iklim investasi, sedangkan buruh diposisikan sebagai faktor produksi yang harus ditekan biayanya demi meningkatkan profit perusahaan. Hal ini mengakibatkan banyak kebijakan lahir yang sering kali merugikan pekerja. Seperti halnya sistem outsourcing, kontrak kerja yang berkepanjangan, tenaga kerja yang fleksibel, hingga gig economy yang menjadikan pekerja sekadar mitra tanpa kepastian hak.

Di era digital, sering kali terjadi eksploitasi tanpa disadari. Pengemudi online, kurir aplikasi, dan pekerja platform digital bekerja panjang setiap hari. Namun, mereka tidak memperoleh jaminan kerja memadai. Perusahaan teknologi memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan risiko hidup ditanggung oleh pekerja sendiri.

Ketergantungan impor negara berkembang akibat perdagangan bebas menjadikan industri manufaktur Indonesia kalah saing dengan produk Tiongkok. Akibatnya, banyak pabrik gulung tikar dan menyebabkan tingginya tingkat PHK. Keterbatasan bahan baku, kompleksitas birokrasi, beban pajak, dan praktik korupsi turut mendorong fenomena deindustrialisasi dini. Kondisi ini memengaruhi struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang kini didominasi oleh sektor informal. Dampak lanjutannya, para pekerja informal tersebut belum terlindungi oleh mekanisme jaminan kesehatan, pendidikan, maupun ketenagakerjaan.

Ketergantungan terhadap impor pangan pokok memicu inflasi dan mengikis pendapatan riil masyarakat. Ketika persentase kenaikan upah tidak sejalan dengan lonjakan harga barang, daya beli pekerja otomatis menurun. Fenomena ini mendorong maraknya side hustle, yaitu kondisi di mana pekerja formal terpaksa mencari pekerjaan sampingan guna menutupi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.

Buruh Sejahtera dalam Sistem Islam

Persoalan buruh tidak boleh hanya dilihat dari segi ketenagakerjaan saja, tetapi penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama ekonomi, bukan terpenuhinya kebutuhan rakyat. Untuk itu, solusi yang diambil tidak hanya sekadar tambal sulam regulasi, tetapi lebih luas dan mendasar, yaitu perubahan sistem ke arah penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam bingkai daulah Islam. Solusi masalah buruh akan terselesaikan jika Islam diterapkan secara kaffah. Hal ini bisa dilihat dari sudut pandang berikut:

1. Negara adalah Ra'in

Dalam daulah Islam, negara adalah ra'in (periayah/pengurus rakyat). Dalam kitab Nidhamul Islam dan Muqaddimah ad-Dustur dijelaskan bahwa negara wajib mengurus kebutuhan rakyat, menyediakan keamanan ekonomi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individual seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, negara juga wajib memenuhi kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok individu dan kebutuhan sosial ini, maka beban kepala keluarga dan pencari nafkah menjadi lebih ringan, buruh tidak mudah dieksploitasi perusahaan, dan kesejahteraan tidak bergantung pada upah. Majikan atau pemberi kerja pun tidak dirugikan dengan tekanan untuk memenuhi kebutuhan ini karena semua telah dijamin oleh negara. Negara juga tidak boleh sekadar menjadi fasilitator investasi sebagaimana dalam kapitalisme. Negara memiliki kewajiban menyediakan lapangan pekerjaan, mencegah monopoli, dan melarang eksploitasi tenaga kerja.

2. Mekanisme Perburuhan

Mekanisme perburuhan diatur oleh syariat dalam pembahasan ijarah (akad kerja antara pekerja dan pemberi kerja). Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam dijelaskan bahwa dalam Islam, hubungan kerja disebut akad ijarah (akad jasa/manfaat). Di dalam akad tersebut harus memuat aturan yang jelas mengenai jobdesk atau deskripsi pekerjaan yang harus dijalankan, besarnya upah harus jelas, waktu kerja yang jelas, dan tidak boleh ada kezaliman sedikit pun.

Standar upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan besarnya manfaat atau jasa yang diberikan oleh pekerja kepada pemberi kerja. Dalam penerapannya nanti, akan ada khubara (tim ahli independen) yang bertugas menentukan standar upah pekerja.

Dalam sistem kerja Islam, upah idealnya disepakati di awal antara pekerja (ajir) dan pemberi kerja (musta'jir). Namun, jika terjadi sengketa, salah satu pihak merasa dirugikan, atau tidak ada kesepakatan nominal, negara akan menurunkan tim khubara untuk menilai berapa upah yang adil berdasarkan nilai pasar umum pada saat itu. Sebab, pada daulah Khilafah, negara tidak menggunakan sistem Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dipukul rata. Dengan adanya transparansi akad kerja ini, maka bentuk kezaliman seperti sistem outsourcing yang eksploitatif, ketidakjelasan kontrak, penahanan upah, serta manipulasi kerja akan minim terjadi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis inilah yang menjadi dasar kewajiban menjaga hak pekerja.

3. Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

Sistem kepemilikan dalam Islam menjadi faktor penting dalam pendistribusian harta. Dengan adanya sistem kepemilikan harta, negara mampu memenuhi kewajibannya dalam menjamin kebutuhan pokok individu dan kebutuhan sosial. Negara mengelola sendiri SDA seperti tambang, minyak, gas, hutan, dan energi. Dasar pengelolaannya karena faktor kepemilikan umum yang haram diprivatisasi oligarki atau asing.

Hasil pengelolaannya akan digunakan untuk membiayai layanan publik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk buruh. Selain itu, negara juga memiliki sumber harta yang berasal dari pos fai dan kharaj. Dalam syariat, harta milik umum dan harta milik negara ini akan menjadi bagian dari pos pemasukan bagi APBN negara.

4. Larangan Sistem Ekonomi Ribawi Kapitalistik

Dalam Islam, sistem riba, utang luar negeri, dominasi korporasi, dan liberalisasi ekonomi merupakan penyebab ketimpangan sosial dan PHK massal. Islam melarang riba dan menjadikan ekonomi berbasis sektor riil sehingga produksi lebih stabil, spekulasi berkurang, dan krisis ekonomi tidak mudah menghantam buruh.

5. Negara Mengawasi Pasar dan Mencegah Kezaliman

Dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur dijelaskan bahwa dalam Islam, negara wajib mengawasi pasar, menindak kecurangan perusahaan, memastikan standar kerja manusiawi, dan melarang praktik yang merugikan pekerja. Pengusaha yang menzalimi pekerja akan diberi sanksi tegas oleh negara.

6. Politik Ekonomi Islam Berorientasi Individu

Dalam kapitalisme, keberhasilan diukur dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam Islam, ukuran keberhasilan adalah terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat. Artinya, negara tidak boleh membanggakan investasi, ekspor, atau pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product), tetapi wajib memastikan rakyat benar-benar sejahtera secara merata.

Khatimah

Problem buruh tidak akan selesai selama sistem kapitalisme tetap diterapkan karena buruh diposisikan sebagai alat produksi, negara berpihak pada pemilik modal, dan kesejahteraan tunduk pada kepentingan investasi.

Ketika syariat diterapkan secara menyeluruh, kekayaan alam dikelola untuk rakyat, kebutuhan dasar dijamin negara, praktik eksploitasi dilarang, dan penguasa terikat hukum Allah dalam mengurus masyarakat, termasuk penerapan sistem ekonomi Islam dalam institusi Khilafah. Di saat itulah kesejahteraan tidak lagi bergantung pada belas kasihan korporasi atau negosiasi tahunan.

May Day tidak lagi menjadi simbol jeritan kaum pekerja, melainkan berubah menjadi pengingat bahwa keadilan sejati hanya lahir dari sistem yang menjadikan wahyu sebagai dasar pengaturan kehidupan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

RUPIAH MELEMAH, BEBAN RAKYAT SEMAKIN BERAT

2026-05-24T15:13:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Depresiasi rupiah terhadap dolar AS membuat kondisi perekonomian di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini berdampak langsung pada naiknya harga-harga bahan baku sektor industri serta biaya energi. Akibatnya, rakyat kian terhimpit dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hingga tak jarang berujung pada jeratan pinjaman daring (pinjol). Mirisnya, pemerintah justru memandang apa yang dialami masyarakat saat ini masih dalam kondisi yang aman.

Konstelasi politik internasional, seperti ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, turut memengaruhi aktivitas pasar global sehingga memicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sayangnya, ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas kondisi masyarakat dinilai berujung pada kekeliruan penyelesaian masalah ekonomi ini. Masyarakat pada akhirnya harus menanggung sendiri beban hidup yang berat akibat minimnya peran negara. Alih-alih meredam gejolak, kebijakan yang dibuat acap kali memperburuk keadaan dengan jumlah utang negara yang semakin melambung.

Berbeda dengan tatanan saat ini, sistem ekonomi Islam akan menerapkan sistem mata uang yang jauh lebih stabil, yakni berbasis emas dan perak. Negara akan menjaga stabilitas harga komoditas melalui mekanisme tertentu yang ditetapkan syariat, seperti larangan keras terhadap riba, jaminan kelancaran distribusi barang, serta pengaturan kepemilikan. Kesejahteraan masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemimpin. Sebab, dalam pandangan Islam, pemimpin adalah raa'in (pengurus) sekaligus junnah (perisai) yang wajib melindungi masyarakat dari kesengsaraaan hidup.

Sejarah peradaban Islam sejak masa Rasulullah saw. hingga masa Kekhalifahan Utsmaniyah telah membuktikan keandalan sistem ini. Mata uang yang beredar kala itu adalah dinar yang berbahan baku emas dan dirham yang berbahan baku perak. Alasan mendasar penggunaan mata uang ini adalah sifatnya yang tahan terhadap inflasi, serta memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya. Uang yang beredar di tengah masyarakat dijamin secara fisik dengan cadangan emas dan perak yang nyata.

Untuk mengawal peredaran uang tersebut, negara (Khilafah) akan melakukan pengawasan ketat terhadap pasar. Pengawasan ini difokuskan pada ketepatan timbangan serta pencegahan praktik penimbunan barang, yang secara teknis dieksekusi oleh qadhi hisbah (hakim pasar). Di samping itu, peran Baitul Mal sangat vital dalam mengatur pos pengeluaran negara guna mencukupi seluruh kebutuhan pokok rakyat.

Sungguh, Islam hadir sebagai solusi paripurna bagi persoalan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan nalurinya. Islam akan memancarkan rahmat dan berkah secara nyata apabila diterapkan dalam kehidupan secara menyeluruh (kaffah), bukan secara parsial, apalagi sekadar dijadikan simbol belaka. Hal ini membutuhkan aksi nyata dari umat Islam untuk tunduk dan mengimani syariat Islam seutuhnya, tanpa memisahkan atau memilih-milih aturan yang hanya cocok dan menguntungkan hawa nafsu saja. Manusia yang mengambil hukum syariat secara setengah-setengah hanya akan mendapatkan penyelesaian yang tidak utuh pula.

Allah ﷻ berfirman:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

“Wahai Dawud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Sad: 26)

GLOBAL SUMUD FLOTILLA PART 2

2026-05-24T14:16:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Zionis Israel kembali menuai sorotan internasional setelah menyita kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan yang sedang menuju Gaza di perairan internasional dekat wilayah Yunani. Sebanyak 211 aktivis dilaporkan ditangkap oleh militer zionis, dan 31 aktivis lainnya mengalami luka-luka. Tindakan zionis Israel ini layaknya peribahasa "lempar batu sembunyi tangan". Mereka menahan rombongan kapal Global Sumud Flotilla sembari menuding pelayaran kapal tersebut beroperasi di bawah kontrol Hamas.

Di sisi lain, lembaga kemanusiaan PBB seperti OHCHR telah memverifikasi gugurnya hampir 300 jurnalis sejak Oktober 2023, tepat ketika zionis mulai meluncurkan agresi masif ke Gaza. Blokade dan serangan Israel yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun di Gaza ini telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, melukai 172.000 lainnya, serta menghancurkan 90 persen infrastruktur sipil di wilayah tersebut.

Tindakan semena-mena zionis terhadap hukum laut internasional menjadi bukti nyata bahwa entitas ini tidak mengenal batas dalam melanggengkan blokade atas Gaza. Sementara itu, label teroris yang digunakan untuk melegitimasi agresi mereka hanyalah justifikasi palsu. Narasi tersebut berulang kali digunakan zionis untuk mengkriminalisasi setiap bentuk solidaritas terhadap Palestina.

Ironisnya, sampai hari ini tidak ada satu pun negeri Muslim yang mengirimkan angkatan lautnya untuk melindungi kapal-kapal kemanusiaan tersebut. Fenomena ini sekali lagi membuktikan bahwa sistem negara-bangsa (nation-state) yang ada saat ini memang tidak dirancang untuk melindungi umat Islam, melainkan justru menjaga eksistensi zionis. Maka, akar masalah dari keberanian zionis bertindak tanpa batas adalah karena tiadanya negara yang berdiri di atas landasan akidah Islam. Akibatnya, negeri-negeri Muslim, termasuk Palestina, terus menjadi sasaran penjajahan kapitalis Barat.

Dalam perspektif Islam, Gaza adalah bagian dari tanah kaum muslimin yang wajib dilindungi secara fisik dan politik. Membiarkan blokade ini terus berlanjut tanpa tindakan nyata merupakan kemungkaran yang wajib diubah dengan mengerahkan kemampuan tertinggi umat. Khilafah Islamiyah adalah satu-satunya institusi yang secara syar'i memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melindungi jiwa kaum muslimin yang ditindas oleh kekuatan zalim melalui jalur jihad fii sabilillah.

Oleh karena itu, perjuangan mewujudkan Khilafah adalah kewajiban yang harus ditempuh umat dengan membangun kepemimpinan politik Islam yang bertumpu pada ideologi yang sahih. Kemarahan umat atas penyitaan kapal ini harus diarahkan bukan sekadar pada kecaman dan keprihatinan, melainkan pada kesadaran mendalam akan pentingnya aktivitas dakwah yang mengikuti metode perjuangan Rasulullah ﷺ.

Tentu saja, dakwah yang harus disampaikan hari ini wajib menyentuh aspek Islam politik, sebagaimana dakwah Rasulullah saw. yang membangun fondasi politik Islam. Umat tidak boleh terjebak pada aktivitas yang melenakan atau mengambil solusi pragmatis semu. Sebaliknya, umat harus mengambil solusi ideologis, yaitu mengupayakan terwujudnya institusi negara sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ﷺ di Madinah. Keberadaan negara Khilafah inilah yang secara nyata mampu menggetarkan zionis dan Amerika Serikat yang selama ini menyokong kebiadaban tersebut.

Umat harus menyadari bahwa aksi bantuan kemanusiaan seperti Global Sumud Flotilla pada dasarnya tidak memberikan solusi hakiki untuk pembebasan Palestina dari penjajahan. Zionis hanya takut kepada kekuatan politik dan militer dari sebuah negara ideologis Islam. Semoga Allah ﷻ segera memberikan pertolongan bagi tegaknya kembali institusi tersebut di tengah umat. Hanya Khilafah yang akan mampu membebaskan Gaza dan seluruh Palestina dari cengkeraman zionis beserta sekutunya.

Allah ﷻ berfirman:

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal.” (QS. Ali Imran: 160)

REFLEKSI PERINGATAN NAKBA

2026-05-24T14:05:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Ada kesedihan dan duka mendalam dalam setiap peringatan peristiwa Nakba Palestina. Hingga kini, kaum muslimin Palestina masih harus mengalami pengusiran dan penjajahan di tengah diamnya para pemimpin Muslim dunia yang seolah hanya bisa menjadi penonton.

Peringatan Nakba memberikan makna besar sekaligus pengingat bagi kaum muslimin di Palestina. Tragedi kekerasan, perampasan hak hidup, serta pencaplokan tanah air terus membayangi kehidupan mereka sampai hari ini. Di sisi lain, sistem global saat ini terbukti tidak dapat diandalkan untuk menghentikan kebiadaban Israel yang terus-menerus melakukan tindakan genosida.

Kegagalan ini tidak lepas dari konsep negara-bangsa (nation-state) yang diadopsi dunia hari ini. Konsep tersebut dinilai tidak mampu menciptakan kerahmatan, melainkan justru membuat umat Islam kehilangan kekuatan kolektifnya (power). Untuk menolong Palestina, umat Islam semestinya bersatu melakukan perlawanan nyata, bukan justru menggantungkan harapan pada lembaga internasional seperti PBB atau organisasi regional seperti OKI.

Sebab, para pemimpin negeri-negeri Islam saat ini cenderung tersandera oleh kepentingan politik dan bersekutu dengan pelindung utama Israel, yaitu Amerika Serikat. Akibatnya, mereka justru dinilai ikut mengukuhkan eksistensi penjajahan Israel agar tetap bercokol di Palestina. Pemimpin negeri Islam sejauh ini hanya mampu melayangkan kecaman retorika tanpa adanya aksi nyata, seperti mengirimkan armada militer resmi untuk mengusir penjajah dari bumi Palestina.

Oleh karena itu, langkah strategis yang harus ditempuh kaum muslimin untuk membebaskan Palestina adalah dengan menegakkan kembali institusi kepemimpinan Islam global, yaitu Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Hanya di bawah komando seorang Khalifah, tentara dari berbagai negeri Islam dapat digerakkan secara terpusat untuk melakukan jihad guna mengalahkan kekuatan pendukung zionis Israel. Agenda utama perjuangan hari ini adalah membangun kesadaran umat mengenai urgensi hidup di bawah naungan institusi Islam sebagai wujud aktualisasi keimanan.

Dengan membawa panji Rasulullah ﷺ untuk mempersatukan negeri-negeri Islam, kekuatan militer yang terkonsolidasi akan mampu mengusir entitas penjajah dari tanah Palestina. Di bawah naungan Khilafah, dunia Islam akan menjelma sebagai entitas negara adidaya yang kuat, yang mampu menandingi dominasi Amerika Serikat dalam melindungi Israel dari tekanan politik internasional maupun kekebalan hukum.

Umat Islam harus meyakini bahwa jalan keluar satu-satunya adalah kembali kepada hukum Allah ﷻ. Hanya dengan rahmat serta pertolongan Allah ﷻ, bumi Palestina akan kembali merdeka di bawah naungan kepemimpinan Islam, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat." (QS. An-Nasr: 1–3)

TEROR FILM PESTA BABI

2026-05-24T13:50:00.000+07:00

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Media sosial dihebohkan oleh kemunculan film Pesta Babi yang menimbulkan kericuhan di kalangan pemerintah maupun penonton. Pro dan kontra mencuat tajam terkait isi film tersebut, hingga berujung pada pelarangan acara nonton bareng (nobar) film Pesta Babi di berbagai daerah. Padahal, film ini sejatinya membahas tentang alih fungsi hutan Papua untuk proyek strategis nasional (PSN) food estate, yang diduga kuat hanya menguntungkan segelintir kelompok elite oligarki, sementara rakyat Papua justru kehilangan ruang hidup mereka.

Pelarangan nobar film Pesta Babi ini dengan jelas menunjukkan adanya upaya pembungkaman terhadap suara-suara kritis masyarakat. Fenomena tersebut kian mengonfirmasi wajah demokrasi yang cenderung otoriter dan antikritik, meski selama ini kerap dicitrakan melindungi hak berpendapat. Proyek strategis nasional terbukti hanya menjadi dalih bagi negara untuk menyerahkan lahan jutaan hektare kepada para pengusaha besar yang menyokong kekuasaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa. Cengkeraman sistem kapitalisme inilah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana harta yang semestinya menjadi milik umum justru dikuasai segelintir oligarki, sementara rakyat dipaksa hidup sengsara.

Sebenarnya, acara nobar film Pesta Babi ini harus disikapi secara dewasa, bukan justru dilarang secara represif. Film ini merupakan simbol kritik visual kepada penguasa. Ketika saluran aspirasi masyarakat lewat jalur formal sudah tidak lagi didengar, maka lewat karya sinema inilah mereka bersuara. Rakyat hari ini sudah jenuh dengan janji-janji manis dan berbagai kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Kondisi ini akan sangat berbeda jika diselesaikan dengan kacamata Islam. Islam akan mewujudkan keadilan ekonomi yang hakiki. Lahan milik individu akan diakui penuh oleh negara dan tidak boleh digusur secara paksa. Sementara itu, lahan yang masuk dalam kategori kepemilikan umum wajib dikelola langsung oleh negara demi kemaslahatan rakyat luas. Prinsip keadilan ekonomi Islam mengatur bahwa pengelolaan lahan tidak boleh merusak apalagi melenyapkan tatanan kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, seluruh proyek negara harus berorientasi pada kemaslahatan publik dan dilaksanakan sesuai syariat. Di sisi lain, negara dalam sistem Islam sangat terbuka terhadap kritik serta siap mengoreksi kebijakan kapan pun ketika ada masukan dari rakyat.

Bukti keadilan pengelolaan lahan ini telah terukir jelas dalam sejarah peradaban Islam yang memimpin umat manusia selama 13 abad di bawah naungan institusi Khilafah. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, negara membangun sistem irigasi massal di Basrah dan Kufah untuk membuka lahan pertanian produktif bagi para veteran perang. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perluasan tanah pertanian digenjot dengan membangun kanal-kanal air strategis. Begitu pula pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negara mengambil tindakan tegas dengan mengembalikan tanah-tanah yang sempat dirampas secara zalim oleh penguasa sebelumnya kepada pemilik sahnya, sekaligus membebaskan pajak bagi para petani miskin.

Sungguh, Islam terbukti membawa rahmat serta keberkahan di dunia dan akhirat jika aturan-aturannya diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara. Hanya dengan kembali kepada solusi Islam (yaitu aturan yang diturunkan oleh Allah ﷻ yang sesuai dengan fitrah manusia) pengelolaan lahan dan kekayaan alam dapat diselesaikan secara adil. Sebagaimana firman Allah ﷻ di dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107)

SISTEM ISLAM MAMPU MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BURUH

2026-05-24T08:26:00.000+07:00

Oleh: Yuli Ummu Raihan

Muslimah Peduli Generasi

Peringatan Hari Buruh 1 Mei atau yang dikenal dengan May Day kembali dilaksanakan. Pada tahun ini, agenda tersebut digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Acara dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya, serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ribuan buruh dari berbagai wilayah memadati kawasan Monas untuk merayakan Hari Buruh Internasional bertajuk May Day Fiesta 2026.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan acara ini diperkirakan dihadiri ratusan ribu buruh. Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga turut hadir dalam acara ini. Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan sekitar 50.000 orang anggotanya yang hadir berasal dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, hingga Cirebon Raya. Acara dimeriahkan dengan penampilan artis dan grup musik Tipe-X (Kompas, 29/04/2026).

Dalam aksi kali ini, KSPI membawa 11 tuntutan atau isu yang didukung oleh Partai Buruh untuk disampaikan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Di antara tuntutan itu adalah mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, meminta penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing), dan menolak praktik upah murah. Selain itu, buruh juga menuntut langkah antisipasi dampak konflik global yang berpotensi memicu PHK massal; reformasi pajak dan penghapusan pajak THR, jaminan hari tua, pesangon, dan jaminan pensiun; serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta pemerintah mengangkat guru serta tenaga honorer (termasuk P3K paruh waktu) menjadi ASN penuh waktu.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan kehadirannya adalah bentuk apresiasi, penghormatan, dan penghargaan terhadap perjuangan kaum buruh, tani, dan nelayan.

Kondisi buruh hari ini makin jauh dari kata sejahtera, apalagi banyak terjadi PHK, fenomena pekerja gig, perkembangan digital AI, serta kondisi ekonomi dan politik yang tidak pasti. Kita perlu merenungkan, apakah dengan adanya perayaan May Day setiap tahun memberikan pengaruh signifikan pada tingkat kesejahteraan buruh, atau peringatan ini hanya sekadar seremonial belaka?

Tingkat kesejahteraan di Indonesia ini sangat kontradiktif. Ketika ratusan juta orang masih memikirkan besok makan apa, bayar cicilan ini dan itu apakah cukup atau tidak, serta masih berdesakan di KRL dari pagi buta hingga malam tiba, ada segelintir orang yang kekayaannya kian bertambah. Uang mereka seolah tidak pernah habis meskipun telah mengoleksi rumah, kendaraan mewah, dan fasilitas kehidupan glamor lainnya. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporannya bertajuk "Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" mengungkap bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia. Selama periode 2019–2025, kekayaan 50 orang ini meningkat hampir dua kali lipat. Tentu hal ini membutuhkan penyelesaian secara sistemis, bukan sekadar revisi undang-undang.

Akar Masalah Kesejahteraan Buruh

Kebebasan kepemilikan harta dalam sistem kapitalis telah memunculkerjakan relasi yang tidak setara antara pekerja dan majikan. Akibatnya, sering kali terjadi eksploitasi pekerja. Banyak pekerja yang dibayar dengan upah murah, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menerima kondisi tersebut.

Kedua, negara tidak hadir secara optimal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat. Setiap orang, termasuk buruh, tentu berharap bisa terpenuhi kebutuhan dasar individual mereka mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan dasar sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal ini sangat mustahil terwujud ketika upah yang diterima hanya upah minimum.

Sistem Islam Mampu Mewujudkan Kesejahteraan

Hanya sistem Islam yang mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan buruh karena Islam memiliki mekanisme yang sempurna untuk merealisasikan semua itu. Pertama, dalam Islam, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Mekanismenya dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan agar setiap laki-laki balig, terutama yang berstatus suami dan ayah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara makruf. Ketika suami atau ayah tidak mampu karena alasan syar'i, maka tanggung jawab beralih kepada kerabat terdekat yang memiliki kewajiban menanggung nafkah. Jika mereka tidak ada atau tidak mampu juga, maka negara akan mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Sistem ekonomi Islam memungkinkan negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok karena adanya institusi bernama Baitulmal. Baitulmal memiliki sumber pendapatan dan pos pembelanjaan yang sudah sangat rinci. Islam juga mengatur konsep kepemilikan harta sehingga harta tidak beredar di sekelompok orang saja. Harta milik umum haram dikuasai oleh individu atau swasta. Rasulullah saw. bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Islam juga mengharamkan kegiatan ekonomi yang nonriil seperti pasar modal, saham, obligasi, dan lainnya. Ketika ekonomi berjalan di sektor riil, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak, membuat negara kuat, mandiri, dan berdaulat. Sehingga, negara tidak akan bergantung pada impor dan kestabilan harga dapat tercapai.

Dalam Islam, upah ditentukan oleh nilai manfaat yang dihasilkan dari jasa atau tenaga yang dikeluarkan pekerja. Karena manfaat yang diberikan setiap pekerja berbeda-beda, maka upah tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan kebutuhan hidup minimal. Upah disepakati sejak awal sehingga tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Tidak akan ada pihak yang dirugikan, baik pekerja maupun pemberi kerja.

Pemberi kerja juga tidak bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar sosial karena itu tugas negara. Sehingga, pemberi kerja tidak dibebani yang akhirnya beban tersebut dilimpahkan kembali kepada pekerja. Seperti hari ini, biaya untuk kesehatan, jaminan hari tua, keselamatan kerja, dan lainnya dipotong langsung dari upah pekerja.

Islam mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan fitrahnya, sehingga lahir nuansa keimanan dan keberkahan dalam kehidupan. Pekerja dan pemberi kerja sama-sama beriman dan bertakwa sehingga selalu merasa diawasi Allah dalam berakad, dan keduanya bertanggung jawab pada tugas masing-masing. Begitu pun negara hadir sebagai pelayan rakyat dengan membuat kebijakan yang baik dan adil bagi pekerja dan pemberi kerja. Dengan semua mekanisme ini, maka kesejahteraan pekerja atau buruh akan mampu diwujudkan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

HARGA MAHAL DI BALIK TREN FREESTYLE

2026-05-24T07:14:00.000+07:00

Oleh: Riani Andriyantih, A.Md.

Penulis Lepas

Bahaya mengintai generasi. Istilah "tontonan jadi tuntunan" kini menjadi momok yang menakutkan tanpa pengawasan. Ini merupakan alarm keras bagi generasi hari ini, di tengah gempuran berbagai macam tren yang silih berganti. Di tengah riuh sanjung puji validasi manusia, ada harga yang harus dibayar mahal.

Tren handstand freestyle tengah ramai diperbincangkan masyarakat karena adanya tragedi nahas yang menimpa seorang siswa usia TK dan siswa usia SD di Lombok Timur yang meregang nyawa. Mereka mengalami cedera leher setelah meniru aksi freestyle yang viral di media sosial dan gim daring. Tragedi ini tidak ayal lagi memunculkan kekhawatiran para guru di sekolah dan orang tua (Jawapos, 07/05/2026).

Aksi freestyle belakangan memang cukup mendapat sorotan di tengah masyarakat karena pola perilaku anak-anak yang kerap melakukan gerakan atraktif yang cukup berbahaya. Jika ditelisik, ada dugaan kuat mereka terinspirasi dari gim daring populer seperti Garena Free Fire yang menampilkan gerakan ekstrem dan tayangan viral di berbagai platform media sosial.

Muncul Arahan Pengawasan

Setelah memakan korban, muncul imbauan tegas dari kepolisian, sekolah, dinas pendidikan, psikolog anak, hingga KPAI agar orang tua lebih mengawasi penggunaan ponsel pintar, media sosial, serta tontonan anak-anak. Upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan agar tren tersebut tidak kembali memakan korban.

Nalar anak yang belum sempurna memungkinkan mereka mengikuti begitu saja apa yang dianggap menarik di gim daring dan media sosial. Gawai yang sudah lekat dalam kehidupan mereka menjadi hal yang sulit dikendalikan, terlebih arus opini dan tren yang ritmenya begitu cepat. Hiburan yang dianggap dapat membawa kebahagiaan dan kesenangan semata nyatanya menjadi bom waktu.

Peran orang tua sejatinya sangatlah penting dalam pengasuhan anak. Namun, sistem kapitalisme hari ini meniscayakan tergerusnya peran penting orang tua. Lihatlah saat ini, tidak sedikit kaum ibu yang terjun membantu perekonomian keluarga. Di sisi lain, peran ayah pun makin hilang. Ayah yang sering kali merasa lelah membanting tulang mencari nafkah kerap lalai menjadi nakhoda di dalam keluarganya.

Rasa lelah berjuang demi memenuhi kebutuhan keluarga membuat para orang tua sering kali memilih cara instan agar tidak direpotkan anak-anaknya, yaitu dengan memfasilitasi anak-anak mereka dengan ponsel pintar tanpa pengawasan dan kontrol.

Dengan kemudahan akses menggunakan gawai, anak-anak hanyut di ruang digital secara liar yang membahayakan karena berisi beragam tontonan dan tren yang dapat merusak akal, serta menjadikan anak menjadi pribadi yang antisosial. Hal ini diperparah dengan adanya sikap individualisme di tengah masyarakat yang menganggap urusan orang lain bukan menjadi urusan dirinya selagi tidak mendatangkan manfaat. Faktor tersebut memperlemah adanya kontrol lingkungan sehingga anak-anak dibiarkan bermain sendiri tanpa pengawasan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun masih setengah hati. Pembatasan akses terhadap konten daring oleh negara masih belum efektif sehingga masih banyak konten yang mengandung unsur kekerasan dan amoral yang masih lolos sensor dan bebas tayang.

Sudut Pandang Islam

Dalam paradigma Islam, anak-anak yang masih kecil (mumayyiz) belum dikenai taklif hukum (kewajiban syariat) hingga mereka berusia balig karena akal mereka yang belum sempurna. Anak-anak belum dapat membedakan baik dan buruk sehingga perlu pendampingan dari orang dewasa untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Anak-anak juga membutuhkan keteladanan dan pembiasaan baik, serta mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah kebaikan.

Orang tua memiliki tanggung jawab mendidik dan mengasuh mereka serta melindungi dari segala bentuk bahaya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Hal ini karena anak merupakan amanah dan titipan dari Sang Pencipta kepada orang tuanya. Oleh karena itu, seharusnya orang tua saling bersinergi membangun fondasi dari dalam rumah dengan akidah yang kuat, pemahaman yang lurus, dan standar kebaikan serta keburukan dari kacamata syariat.

Selain itu, sistem pendidikan dalam naungan Islam bertumpu pada tiga pilar utama, yakni peran orang tua, lingkungan, serta negara. Sehingga, terwujud ekosistem yang kondusif untuk tumbuh kembang anak secara optimal demi mencetak generasi-generasi unggul dan cemerlang.

Negara sebagai ra'in (pengurus) akan berupaya maksimal mengeluarkan kebijakan yang tegas dalam mengupayakan kondisi yang ideal dan nyaman, serta memproteksi peluang adanya informasi yang tidak bermanfaat bahkan berpotensi membahayakan generasi. Hal ini dibarengi dengan memperbanyak konten edukasi yang bermanfaat, mendidik, dan menjaga keimanan anak-anak dan generasi sehingga terwujud generasi yang beriman dan bertakwa serta mampu menggetarkan dunia dengan karya dan prestasinya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

KEGAGALAN SISTEM KAPITALISME DALAM MEMBENDUNG JUDI ONLINE

2026-05-23T07:03:00.000+07:00

Oleh: Naira Imani Nafisa

Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang

Pada 9 Mei 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangkap 320 warga negara asing (WNA) dan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi admin judi daring (judi online) di salah satu gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Pihak Polri menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini ditujukan agar Indonesia tidak menjadi sarang judi online. Sebagaimana dilansir dari Detik, penggerebekan di gedung tersebut dilakukan pada Kamis (7/5/2026), di mana ratusan pelaku tertangkap tangan saat sedang mengoperasikan situs judi ilegal tersebut.

Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh Kompas, 320 WNA yang ditangkap tersebut terdiri atas 228 warga negara Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, 5 warga Thailand, 3 warga Malaysia, dan 3 warga Kamboja. Sementara itu, seorang pelaku berkewarganegaraan Indonesia kini tengah diproses hukum lebih lanjut di Bareskrim Polri.

Dari penangkapan massal ini, kita dapat melihat bahwa aktivitas perjudian telah berkembang sangat pesat. Praktik yang awalnya hanya ada di gang-gang sempit atau kasino tersembunyi secara sembunyi-sembunyi, kini promosinya justru bebas berseliweran di berbagai platform media sosial. Sebagian masyarakat menganggap aktivitas judi online sebagai jalan pintas untuk menambah penghasilan atau memenuhi keperluan mendesak. Anggapan seperti ini tentu sangat berbahaya. Sebab, judi online sejatinya bukanlah solusi untuk menyelesaikan krisis ekonomi keluarga, melainkan justru menjadi hulu dari berbagai permasalahan besar, seperti hancurnya keharmonisan rumah tangga hingga rusaknya kesehatan mental seseorang.

Maraknya bisnis judi online saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika harga kebutuhan pokok makin mahal dan tuntutan gaya hidup kian meninggi di tengah keterbatasan lapangan kerja, masyarakat menjadi sangat tergiur dengan penawaran instan ini. Di sisi lain, bisnis haram ini terus menggurita karena mendatangkan keuntungan finansial yang sangat besar dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital.

Angka 321 pelaku bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah itu menunjukkan bahwa bisnis judi online di Indonesia sudah bergerak dengan pola industri modern: terorganisasi, profesional, memiliki modal besar, dan memanfaatkan jaringan siber lintas negara. Semua ini tidak akan terjadi jika negara tidak lemah dalam menangani urusan rakyatnya, seperti memperketat pengawasan visa WNA serta mengontrol arus konten di media sosial.

Namun, di dalam sistem kapitalisme saat ini, permasalahan serupa akan terus berulang karena adanya jaminan kebebasan berperilaku tanpa batas yang hakiki. Ironisnya, kebebasan ini sering kali menjadi tameng bagi segelintir kelompok elite oligarki selaku pemegang kendali sistem untuk meraup keuntungan tanpa tersentuh sanksi hukum yang tegas. Dalam rahim kapitalisme, siapa yang memiliki modal besar, dialah yang akan mengendalikan aturan main.

Kasus judi online ini hanyalah sebagian kecil dari bukti gagalnya negara dalam menjalankan perannya sebagai pengurus, pelindung, dan penjamin kesejahteraan rakyat. Alih-alih menyejahterakan, kebijakan yang lahir dari rahim kapitalisme sekuler sering kali justru menambah beban hidup masyarakat. Kesejahteraan dalam sistem ini hanya berputar di kalangan elite penguasa dan pemilik modal.

Oleh karena itu, satu-satunya solusi tuntas untuk mengatasi problematika ini adalah kembali pada sistem kehidupan Islam. Islam memiliki seperangkat aturan paripurna yang ditetapkan langsung oleh Allah ﷻ. Jaminan kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dirasakan oleh manusia, melainkan juga membawa kemaslahatan bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya': 107)

Umat harus segera menyadari bahwa problem sistemis ini hanya bisa diselesaikan dengan adanya institusi politik yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, yakni Khilafah Islamiyah. Hanya di bawah naungan institusi inilah, perlindungan moral, kedaulatan digital, dan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat terwujud.

Wallahua’lam bish-shawabi.

DUKA GAZA YANG TAK KUNJUNG REDA

2026-05-23T06:55:00.000+07:00

Oleh: Syara Aulia I.

Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang

Akhir April lalu, zionis Israel kembali menjadi sorotan internasional setelah menyita kapal-kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza di perairan internasional dekat Yunani. Menanggapi tindakan sepihak tersebut, pemerintah Jerman dan Italia melayangkan kecaman keras agar Israel mematuhi hukum internasional.

Jauh sebelum insiden ini, Israel telah menerapkan blokade ketat terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2007. Kebijakan tersebut menempatkan sekitar 2,4 juta penduduk di wilayah kantong itu berada di ambang bencana kelaparan akut. Kondisinya kian memburuk pascaserangan masif yang dilancarkan pada Oktober 2023.

Duka Palestina seolah tidak kunjung reda. Bahkan, pengesahan Board of Peace yang selama ini digadang-gadang akan menjadi solusi, dinilai belum mampu menghentikan penjajahan yang dirasakan oleh rakyat Palestina.

Sebagai kaum muslim, kita harus membuka mata bahwa selama persatuan hakiki belum terwujud, permasalahan Palestina tidak akan pernah selesai sampai ke akarnya. Apalagi jika urusan kaum muslim diserahkan kepada entitas yang jelas-jelas memusuhi Islam. Oleh karena itu, kita harus menyingkirkan sekat nasionalisme yang terbukti membuat para pemimpin negara Muslim acuh terhadap urusan saudaranya sendiri.

Sudah saatnya kita menyatukan kekuatan kaum muslim dalam satu kepemimpinan negara Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Sebab, pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai junnah (perisai/pelindung) bagi umat secara global. Untuk mewujudkannya, diperlukan perjuangan dakwah ideologis yang harus ditempuh oleh umat Islam saat ini. Kita dapat memulainya dengan bergabung dalam jemaah dakwah Islam ideologis yang mempersatukan kaum muslim di atas kesatuan pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama.

Wallahua’lam bish-shawabi.

PEKERJA INFORMAL MAKIN BANYAK, NEGARA LEMAH CIPTAKAN LAPANGAN KERJA

2026-05-23T06:44:00.000+07:00

Oleh: Syifa Salsabila N.

Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor informal dengan kualitas pekerjaan yang relatif rendah. Beberapa contohnya antara lain pedagang kaki lima (PKL), pekerja lepas (freelancer), buruh tani, dan asisten rumah tangga (ART). Sementara itu, alternatif untuk membuka usaha mandiri atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dihadapkan pada realitas daya beli masyarakat yang kian merosot. Adapun fenomena ekonomi berbasis platform (gig economy) memang mampu menampung banyak tenaga kerja. Namun, tantangan besar yang harus dihadapi para pekerja adalah tidak adanya jaminan sosial serta kejelasan relasi hukum dengan pemilik modal.

Rendahnya kualitas struktur ketenagakerjaan ini disebabkan oleh ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas, sementara jumlah pencari kerja terus melonjak tajam. Negara dinilai belum mampu mengatasi keterbatasan lapangan pekerjaan ini secara tuntas. Kondisi tersebut tidak lepas dari penerapan sistem sekuler-kapitalistik yang eksis saat ini. Dalam sistem tersebut, pemilik modal memiliki kewenangan yang sangat dominan, sehingga pada akhirnya banyak kepentingan publik yang terpinggirkan oleh kepentingan individu atau kelompok yang berkuasa.

Kondisi ini sangat kontras dengan pandangan Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin adalah pelayan (khadim) bagi umatnya. Pemimpin wajib memenuhi hak-hak rakyat serta menjalankan kewajibannya terhadap setiap warga negara, termasuk dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Islam menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi laki-laki dewasa yang memikul beban nafkah, sekaligus memastikan mereka dapat bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya.

Wallahua’lam bish-shawabi.

RUPIAH MELEMAH, BEBAN MASYARAKAT MENENGAH-BAWAH MAKIN BERAT

2026-05-23T06:42:00.000+07:00

Oleh: Ratna Agung

Aktivis Muslimah Peduli Umat

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mencatatkan level terlemah dalam sejarahnya pada tahun 2026. Kurs rupiah menyentuh kisaran lebih dari Rp17.600 per dolar AS meskipun otoritas moneter telah melakukan intervensi pasar. Presiden menyatakan bahwa kondisi ini tidak terlalu mengkhawatirkan karena “Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan?” Namun, di balik retorika optimistis tersebut, realitas hidup masyarakat menengah ke bawah justru menunjukkan tekanan ekonomi yang semakin berat.

Depresiasi rupiah kian memperburuk daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang pendapatannya tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya energi. Saat rupiah melemah, harga impor bahan baku, energi, dan pangan ikut terdorong naik. Meskipun sebagian besar masyarakat tidak bertransaksi langsung dalam mata uang dolar, mereka tetap merasakan dampaknya dalam bentuk inflasi domestik.

Fakta lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah pertumbuhan utang masyarakat, terutama melalui pinjaman daring (pinjol). Laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa total pinjaman daring masyarakat Indonesia telah mencapai angka triliunan rupiah. Fenomena ini merefleksikan betapa banyak keluarga yang terjebak dalam siklus utang tidak sehat hanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara kumulatif, berbagai tekanan ekonomi ini menciptakan situasi di mana rakyat kecil tidak hanya kehilangan kemampuan membeli barang kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi finansial yang berbasis bunga (riba).

Pelemahan Rupiah dan Ketidaktepatan Kebijakan

Secara struktural, pelemahan rupiah tidak muncul sekadar karena faktor internal semata. Konstelasi gejolak global, seperti ketegangan politik di Timur Tengah dan fenomena penguatan dolar sebagai aset aman (safe haven), terus menekan mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan ini menciptakan volatilitas yang tinggi di pasar valuta asing (valas), yang kemudian merembet ke neraca perdagangan serta memengaruhi persepsi risiko investor.

Namun, hal yang lebih fatal adalah ketidakpekaan pemerintah atau setidaknya sikap yang terkesan meremehkan dampaknya terhadap kehidupan rakyat kecil. Retorika bahwa masyarakat desa “tidak memakai dolar” sama sekali telah menghadirkan jarak antara elite pembuat kebijakan dan realitas di lapangan. Padahal, efek pelemahan rupiah menyebar luas lewat jalur kenaikan harga barang, biaya produksi, dan inflasi, bukan sekadar dari transaksi valas secara langsung.

Sementara itu, respons kebijakan seperti penambahan utang negara serta fokus pada pengelolaan kurs tanpa penguatan fundamental ekonomi rakyat memperlihatkan bahwa strategi pemerintah cenderung bersifat reaktif ketimbang preventif. Akibatnya, rakyat harus menyangga beban ekonomi ini sendirian, baik dalam hal meningkatnya biaya hidup maupun ketergantungan pada utang berbunga tinggi.

Konstruksi Ekonomi Islam Sebagai Alternatif Solusi

Dalam tradisi ekonomi Islam, masalah depresiasi nilai tukar, inflasi, dan kesejahteraan tidak dipandang hanya sebagai angka makro, melainkan sebagai persoalan keadilan dan tanggung jawab penuh negara kepada rakyat. Islam mengatur beberapa prinsip penting dalam keuangan dan ekonomi, di antaranya:

Pertama, penggunaan sistem uang yang stabil. Dalam kitab Nidzamul Iqtishadi fi al-Islam karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, sistem ekonomi Islam menjadikan nilai uang tidak bergantung pada aktivitas spekulatif, melainkan berorientasi pada nilai nyata seperti emas dan perak (dinar dan dirham). Secara historis, sistem ini jauh lebih stabil terhadap gejolak ekonomi global, sehingga mampu mencegah depresiasi nilai mata uang yang merugikan rakyat kecil.

Kedua, pengaturan harga, larangan riba, dan keadilan distribusi. Syariat Islam menegaskan bahwa larangan riba bukan sekadar persoalan etika, melainkan sebuah mekanisme sistemis untuk menghentikan eksploitasi finansial yang memperparah penderitaan masyarakat saat terhimpit biaya hidup. Negara dalam sistem Islam wajib menjaga stabilitas harga melalui regulasi, jaminan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, serta melarang keras praktik monopoli ekonomi yang merugikan konsumen.

Ketiga, negara sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan. Islam menekankan bahwa seorang pemimpin (ra’in) bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya, baik dalam aspek keamanan maupun kesejahteraan ekonomi. Ketika rakyat menderita akibat dampak ekonomi seperti inflasi dan beban hidup yang meningkat, pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan syariat untuk turun tangan dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar melakukan intervensi teknokratis sembari menunggu angka statistik pulih.

Penutup

Pelemahan rupiah bukan semata persoalan teknis nilai tukar, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik yang tidak responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Ketika kebijakan ekonomi hanya berputar pada angka dan statistik yang dianggap “aman menurut data resmi”, sementara mayoritas rakyat tengah terseok-seok memenuhi kebutuhan pokok, hal itu menunjukkan adanya krisis moral dan kebijakan.

Sistem ekonomi Islam menawarkan sebuah paradigma alternatif yang mengutamakan stabilitas nilai uang, keadilan dalam transaksi, dan tanggung jawab penuh negara terhadap kemaslahatan publik. Ini bukan sekadar solusi idealis, melainkan sebuah panggilan kembali kepada nilai-nilai syariat yang menempatkan manusia (bukan sekadar angka statistik) sebagai pusat perhatian.

Wallahua’lam bish-shawabi.

TRAGEDI FREESTYLE: SAAT GAWAI MEREBUT NYAWA GENERASI

2026-05-23T06:23:00.000+07:00

Oleh: Nuraeni

Penulis Lepas

Kematian tragis dua bocah di Lombok Timur akibat meniru aksi freestyle dari media sosial dan game online menjadi tamparan keras bagi kita semua. Kejadian ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Peristiwa memilukan ini adalah alarm maut yang membongkar rapuhnya sistem perlindungan anak hari ini (Kumparan, 07/05/2026).

Ketika anak usia TK dan SD harus meregang nyawa akibat leher patah demi meniru konten digital, ada yang salah dengan cara kita mendidik mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa arus digitalisasi tanpa kendali iman telah menjelma menjadi monster yang siap menerkam masa depan generasi kapan saja.

Secara psikologis, anak-anak yang belum balig memiliki nalar yang belum sempurna. Mereka belum mampu membedakan antara fiksi yang berbahaya dan realitas yang aman. Dalam benak polos mereka, apa yang viral, keren, dan menghasilkan banyak likes di media sosial adalah sebuah kebenaran yang patut ditiru.

Ditambah lagi, paparan visual dari game populer seperti Garena Free Fire menyajikan gerakan ekstrem sebagai sesuatu yang menyenangkan tanpa memperlihatkan konsekuensi cedera di dunia nyata. Akibatnya, anak-anak terjebak dalam ruang simulasi buatan yang menjauhkan mereka dari keselamatan fisik dan kematangan jiwa.

Tragedi ini juga menyingkap tabir kelalaian yang sistemis. Kita tidak bisa hanya menyalahkan kelengahan orang tua di rumah atau lemahnya pengawasan guru di sekolah. Arus informasi yang merusak ini mengalir deras karena kontrol lingkungan sosial kita telah mati rasa. Masyarakat cenderung permisif melihat anak-anak kecil kecanduan gawai tanpa batas waktu.

Di sisi lain, negara juga tampak gagap dan tidak efektif dalam membatasi akses konten digital yang membahayakan. Imbauan-imbauan normatif dari kepolisian, KPAI, dan psikolog hanya menjadi obat pereda nyeri sesaat yang tidak menyembuhkan akar penyakitnya.

Pandangan Islam: Menjaga Akal dan Jiwa Generasi

Islam memandang anak-anak sebagai amanah suci sekaligus investasi peradaban, bukan beban atau sekadar objek hiburan. Secara hukum syariat, anak yang belum balig dibebaskan dari beban taklif hukum (pena diangkat dari mereka) karena akal mereka belum sempurna.

Ketetapan hukum ini secara otomatis membebankan tanggung jawab penuh kepada orang dewasa di sekitar mereka untuk membimbing, mengarahkan, dan melindungi mereka dari segala marabahaya.

Dalam konsep Islam, perlindungan anak tidak diserahkan kepada individu perorangan secara parsial. Islam menyelesaikan krisis moral dan keselamatan generasi melalui integrasi sistemis yang bertumpu pada tiga pilar utama:

1. Ketahanan Keluarga dan Edukasi Orang Tua Berbasis Akidah

Orang tua adalah madrasah pertama (al-madrasah al-ula) bagi anak-anaknya. Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka, yang maknanya mencakup perlindungan dari segala hal yang merusak fisik dan pemikiran anak.

Orang tua tidak boleh membiarkan gawai menjadi pengasuh pengganti bagi anak. Pendampingan literasi digital wajib berbasis akidah Islam, di mana anak diajarkan bahwa setiap perbuatan, termasuk menonton dan bermain game, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.

2. Kontrol Sosial Masyarakat yang Hidup

Masyarakat Islam tidak akan membiarkan anak-anak tetangga mereka berada dalam bahaya moral maupun fisik. Pilar kedua ini bergerak melalui budaya amar makruf nahi mungkar. Ketika lingkungan melihat ada anak-anak yang meniru gerakan berbahaya atau kecanduan gawai di tempat umum, masyarakat akan menegur dan mengarahkan mereka secara kolektif dengan rasa kasih sayang, bukan acuh tak acuh.

3. Peran Sentral Negara (Khilafah) sebagai Perisai

Pilar terkuat dalam Islam adalah negara yang berfungsi sebagai pengurus (ra'in) dan pelindung (junnah) rakyatnya. Negara dalam sistem Islam tidak akan berkompromi dengan industri hiburan yang merusak akal generasi demi keuntungan materi.

Negara akan memblokir secara total, tegas, dan preventif terhadap seluruh game online, platform media sosial, dan konten digital yang bermuatan kekerasan, pornografi, maupun aksi ekstrem yang membahayakan jiwa.

Sebagai gantinya, negara akan membanjiri ruang digital dengan konten edukasi, sains, sejarah kejayaan Islam, dan kurikulum ketangkasan fisik yang bermanfaat seperti memanah, berkuda, dan berenang. Negara juga akan menyediakan fasilitas ruang publik yang sehat agar anak-anak dapat menyalurkan energi fitrah mereka secara aman dan produktif.

Tragedi di Lombok Timur adalah bukti nyata kegagalan tata kelola sekuler yang membebaskan informasi tanpa batas demi materi. Jika kita terus bertahan dengan sistem yang abai ini, kita hanya sedang mengantre giliran anak-anak kita menjadi korban berikutnya.

Sudah saatnya kita kembali pada tuntunan Islam yang kaffah untuk menyelamatkan aset terbesar umat ini, demi lahirnya generasi yang kuat secara fisik, mulia secara akhlak, dan cemerlang secara pemikiran.

Wallahu a’lam bish-shawab.

DEHUMANISASI KEJI DILAKUKAN ZIONIS TERHADAP MUSLIM PALESTINA

2026-05-22T08:51:24.388+07:00

Oleh: Nurhy Niha

Penulis Lepas

Kekejaman Zionis di tanah Palestina telah mencapai titik yang sangat mengerikan, berwujud dalam bentuk dehumanisasi total yang merenggut seluruh hak dasar manusia. Serangan demi serangan diluncurkan tiada henti, menghujani wilayah Gaza dan Tepi Barat dengan bom dan mesiu, mengabaikan segala bentuk hukum humaniter internasional.

Dilansir dari SindoNews.com (10/05/2026), bukti nyata kekejaman ini terjadi ketika pemukim ilegal Sa-Nur bersama tentara Israel memaksa warga Palestina membongkar makam keluarganya sendiri. Intimidasi keji tersebut menyasar jasad Hussein Asasa di Tepi Barat, demi ambisi sepihak Israel yang mengklaim area pemakaman desa sebagai lahan permukiman baru mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah mengecam keras insiden pembongkaran kuburan ini karena dinilai sangat tidak manusiawi dan mencederai kehormatan manusia, bahkan yang telah wafat sekalipun.

Dehumanisasi ini bukan sekadar dampak sampingan dari perang, melainkan kebijakan sistematis yang terencana. Hal ini tampak jelas dari adanya instruksi kepada pasukan Zionis untuk segera membunuh setiap pria yang ditemui di Gaza tanpa batasan usia. Perintah ini mengonfirmasi bahwa bagi entitas penjajah tersebut, nyawa warga Palestina (bahkan warga sipil dan lansia) tidak lagi memiliki nilai. Narasi kebencian ini distrukturkan sedemikian rupa untuk melegitimasi pembantaian massal yang mengerikan di mata dunia.

Zionis selalu mengabaikan berbagai kesepakatan gencatan senjata. Mereka terus menggempur Gaza demi memperluas pendudukan dan menjalankan agenda genosida. Dengan dukungan politik, militer, dan keuangan dari Amerika Serikat (AS), agresi ini terus memakan korban jiwa dalam skala yang sangat masif, termasuk anak-anak yang kehilangan masa depan mereka.

Untuk menutupi borok kejahatan ini dari pandangan global, Zionis sengaja menargetkan pembunuhan terhadap para jurnalis. Kini, Gaza menjadi tempat paling mematikan bagi pers, dengan lebih dari 300 jurnalis tewas sejak 7 Oktober 2023. Jumlah pembantaian masyarakat yang menjadi korban di Gaza telah mencapai 72.736 orang tewas dan 172.535 orang luka-luka (Antaranews, 04/05/2026).

Nasionalisme Mengikis Empati Negeri Muslim

Kondisi ini menegaskan bahwa dunia, khususnya kaum muslimin, tidak boleh lagi tinggal diam dan sekadar melayangkan kutukan normatif atas pendudukan Gaza. Kita harus melihat bahwa akar masalah utama dari tragedi ini adalah keberadaan entitas penjajah Zionis di atas tanah milik muslim Palestina. Selama entitas ilegal ini tetap eksis dan mencengkeram wilayah tersebut, pertumpahan darah tidak akan pernah usai. Entitas penjajah ini harus dihapuskan dari muka bumi agar kedamaian dan keadilan yang hakiki dapat dikembalikan ke tanah para nabi.

Sayangnya, respons dari para penguasa negeri-negeri muslim saat ini sangat mengecewakan. Penguasa di lebih dari 50 negeri muslim seolah mati rasa dan tidak tergerak sedikit pun untuk mengirimkan militer demi melakukan jihad membebaskan Palestina. Mereka terbelenggu oleh sekat-sekat nasionalisme modern yang egois. Penderitaan Palestina hanya dianggap urusan luar akibat terkikisnya ikatan ukhuwah islamiah oleh paham nasionalisme.

Khilafah sebagai Institusi Perisai dan Pembebas

Penderitaan ini menunjukkan bahwa pembebasan Palestina tidak bisa bertumpu pada diplomasi semu, melainkan membutuhkan ukhuwah islamiah. Persatuan muslim sedunia secara nyata sangat diperlukan untuk mengonsolidasikan kekuatan militer dalam berjihad melawan penjajah. Ikatan ideologis yang kuat ini hanya dapat terwujud secara sempurna melalui institusi Khilafah, sebuah kepemimpinan global yang berfungsi sebagai perisai dan pemersatu umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"Sesungguhnya al-imam (pemimpin/khalifah) itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung (dari musuh) dengannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Khilafah secara politis dan militer akan menghentikan total pendudukan serta genosida Zionis terhadap Palestina. Khilafah akan mengembalikan setiap jengkal tanah Palestina kepada pemilik sahnya, karena Palestina adalah tanah ribath (tanah perjuangan dan penjagaan) yang suci. Melalui institusi ini, negara akan meriayah warga Palestina dengan jaminan keamanan, sandang, pangan, dan papan, sehingga mereka dapat kembali hidup mulia dan terhormat di tanah air mereka sendiri.

Dalam pandangan Islam, segala bentuk dehumanisasi dan kezaliman terhadap manusia sangat diharamkan. Islam adalah agama yang datang untuk memuliakan manusia, menjaga darah, harta, serta kehormatan mereka tanpa memandang kasta. Allah Swt. telah menegaskan berharganya nyawa manusia ini dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 32:

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

"...Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Persoalan hidup dan mati umat Islam hari ini adalah perjuangan menegakkan kembali Khilafah. Hanya institusi global inilah yang memiliki otoritas sah untuk mengerahkan seluruh kekuatan militer dari berbagai penjuru dunia Islam. Komando khalifah akan memimpin jihad fisabilillah guna membebaskan bumi Palestina secara total dan melenyapkan entitas Zionis dari tanah suci tersebut demi tegaknya keadilan kemanusiaan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

INDONESIA DALAM JERAT MAFIA JUDI ONLINE GLOBAL

2026-05-22T08:25:10.499+07:00

Oleh: Pani Wulansary, S.Pd.

Pendidik dan Ibu Generasi

Pada Maret 2026, Dittipidsiber Bareskrim Polri mengungkap 16 kasus pencucian uang dari perjudian online dengan total sitaan Rp58,1 miliar. Lalu, pada 9 Mei 2026, Bareskrim kembali menahan 321 WNA pelaku sindikat judi online (judol) di Jakarta Barat. Penangkapan demi penangkapan terus terjadi setiap tahun, menunjukkan bahwa judi online bukan lagi kasus kecil, melainkan jaringan besar yang terus tumbuh dan meresahkan masyarakat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai pengungkapan kasus mafia judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, menjadi bukti praktik perjudian daring di Indonesia masih dijalankan secara terorganisasi. Pola operasi judi online tidak lagi bergerak sederhana, melainkan melibatkan berbagai pihak hingga kemungkinan jaringan lintas negara (Metrotvnews, 10/05/2026).

Mengapa hal ini terus terjadi?

Ilusi Materi dan Tuntutan Kapitalisme

Paradigma sekuler-kapitalisme yang menempatkan keuntungan materi sebagai tujuan utama kehidupan ikut mendorong maraknya judi online di tengah masyarakat. Dalam pola pikir ini, keberhasilan sering diukur dari seberapa cepat seseorang memperoleh uang, bukan dari halal-haram atau manfaat-mudaratnya.

Judi online tumbuh subur karena menawarkan ilusi modal kecil dan akses mudah lewat ponsel. Banyak orang tergoda berharap mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ditambah tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan konten media yang sering menampilkan kesuksesan materi, masyarakat makin rentan mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang. Hal ini dipengaruhi oleh sistem yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap uang dan kebahagiaan. Ketika orientasi hidup lebih menekankan profit daripada nilai moral dan keberkahan, maka praktik seperti judi mudah dianggap biasa selama menghasilkan keuntungan.

Akibatnya, judol semakin membudaya dan merusak anak muda, orang tua, miskin maupun kaya, serta terdidik maupun tidak. Indonesia perlahan menjadi lahan subur bagi mafia judi online internasional. Masuknya jaringan judol lintas negara menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak lagi bersifat kecil atau individu, melainkan sudah berubah menjadi organized transnational cyber crime dengan dukungan teknologi digital, aliran dana besar, dan operasi lintas batas negara.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan negara dalam menjaga ruang digital dan keamanan masyarakat. Dalam sistem sekuler-kapitalisme, celah ekonomi dan lemahnya pengawasan sering dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menjadikan rakyat sebagai pasar empuk demi keuntungan besar. Akibatnya, masyarakat bukan hanya menjadi korban kecanduan judi, melainkan juga sasaran eksploitasi jaringan kejahatan global yang terus berkembang.

Sistem Islam Sebagai Solusi Fundamental

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, melainkan juga menjadi ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia: akidah, akhlak, ekonomi, pendidikan, hingga hukum dan pemerintahan. Karena itu, Islam memandang persoalan seperti judi tidak sekadar sebagai dosa individu, melainkan sebagai kerusakan sistemik yang harus dicegah dari akarnya. Islam tidak hanya melarang judol, tetapi juga membangun sistem kehidupan yang menjaga manusia dari budaya instan, kerakusan materi, dan kerusakan moral untuk melindungi manusia serta peradaban.

Islam memandang pentingnya menanamkan ketakwaan dan pemahaman agama masyarakat muslim terkait hukum haramnya judi sebagai benteng individu. Pentingnya ketakwaan akan membuat seseorang menjadi hati-hati dalam melakukan setiap aktivitas karena ia menyadari bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka, negara yang menerapkan Islam akan memastikan semua warganya memiliki ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah dengan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan dan pembinaan.

Islam memandang bahwa pemberantasan judol akan efektif jika syariat Islam terkait judi diterapkan secara menyeluruh. Dalam konsep syariat Islam, pemberantasan judol tidak hanya dilakukan dengan penangkapan pelaku, melainkan dilakukan secara menyeluruh dari sisi individu, masyarakat, media, ekonomi, hingga negara.

Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”

Langkah Strategis dan Fungsi Negara dalam Islam

Sistem Islam secara tegas akan:

Memblokir situs judi,
Melarang promosi perjudian,
Menutup tempat perjudian,
Melarang transaksi keuangan yang mendukung judi, dan
Menghukum pihak yang memfasilitasi.

Sindikat judol tidak boleh diberi toleransi sedikit pun, bahkan harus disanksi secara tegas sesuai syariat Islam dengan tujuan menjaga masyarakat, memberi efek jera, dan mencegah kerusakan lebih luas.

Dalam Islam, negara harus memerankan fungsi sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang bertanggung jawab menjaga akidah, moral, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara Islam akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam Islam, negara wajib memenuhi aspek keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok rakyat.

Selain itu, Islam memandang bahwa negara yang menerapkan Islam harus memiliki kedaulatan teknologi untuk melindungi masyarakat dari bahaya sindikat judol. Negara memegang peran utama menjaga masyarakat, termasuk di dunia digital. Sebab, kedaulatan teknologi dalam Islam bukan sekadar soal kemajuan modern, melainkan bagian dari penjagaan akidah, keamanan, dan masa depan umat dari kerusakan global.

Teknologi dipandang sebagai alat kemaslahatan umat, bukan sekadar industri bisnis. Maka, negara akan melarang aplikasi penyebar judi, memblokir situs secara permanen, mengawasi iklan digital, dan menghukum platform yang memfasilitasi perjudian. Semua itu hanya akan terwujud tatkala Islam diterapkan secara sempurna dalam institusi Khilafah.

Wallahu a’lam bish-shawab.

PENDIDIKAN, UNTUK INDUSTRI ATAU UMAT?

2026-05-22T07:54:30.722+07:00

Oleh: Dewi

Penulis Lepas

Wacana penghapusan prodi (program studi) yang dianggap "tidak relevan" kembali mencuat. Pemerintah mendorong agar pendidikan tinggi menyesuaikan kebutuhan industri demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Sekilas, kebijakan ini tampak rasional. Namun, jika ditelisik lebih dalam, arah ini justru menunjukkan bagaimana pendidikan sedang direduksi menjadi sekadar alat produksi tenaga kerja.

Pertanyaannya, apakah pendidikan memang harus tunduk pada kebutuhan industri? Ataukah justru industri yang harusnya mengikuti pembangunan manusia?

Kampus Diarahkan Menjadi Penyuplai Industri

Pemerintah melalui Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa keberadaan jurusan kuliah harus menyesuaikan kebutuhan masa depan yang dalam praktiknya dimaknai sebagai kebutuhan industri (Kompas, 27/04/2026).

Narasi "relevansi" ini menjadi pintu masuk untuk menilai keberadaan suatu prodi berdasarkan kontribusinya terhadap pasar kerja. Prodi yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek berpotensi dipangkas atau dihapus.

Namun, wacana ini tidak diterima begitu saja. Sejumlah pimpinan kampus menolak keras pendekatan tersebut. Rektor UMM dan Unisma menegaskan bahwa kampus bukan pabrik pekerja. Perguruan tinggi memiliki fungsi lebih luas, yakni membangun manusia, bukan sekadar mencetak tenaga kerja. Sementara itu, UMY memilih penyesuaian kurikulum, dan UGM menyatakan evaluasi prodi adalah hal biasa, termasuk kemungkinan buka-tutup atau merger. Sejumlah kampus lain juga memberikan respons serupa, memilih transformasi daripada eliminasi (Ketik, 30/04/2026; Tempo, 29/04/2026).

Buah Liberalisme-Sekuler dalam Pendidikan

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma yang mendasarinya, yakni liberalisme-sekuler. Dalam sistem yang berkuasa saat ini, yakni kapitalisme, pendidikan tidak lagi membentuk kepribadian seseorang, melainkan berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan pendidikan pun bergeser; dari yang seharusnya pembentukan pola pikir dan kepribadian, menjadi sekadar angka serapan kerja dan kontribusi ekonomi.

Akibatnya, kampus dipaksa tunduk pada logika pasar. Jurusan-jurusan yang tidak "laku" dianggap tidak penting dan tidak berguna. Padahal, banyak bidang ilmu yang memiliki kontribusi besar dalam membangun peradaban, meskipun tidak langsung menghasilkan keuntungan secara ekonomi.

Lebih jauh, negara dalam sistem kapitalis cenderung berperan sebagai fasilitator, bukan pengarah. Negara tidak menetapkan kebutuhan SDM berdasarkan visi peradaban, tetapi mengikuti dinamika pasar global. Kebijakan pun menjadi reaktif, yakni menyesuaikan dengan tekanan industri, bukan memimpin arah pembangunan manusia.

Dalam perspektif kitab Nidhamul Islam, kondisi ini merupakan konsekuensi dari akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Ketika agama disingkirkan dari pengaturan kehidupan, maka standar benar dan salah digantikan oleh manfaat materi semata, dan pendidikan akhirnya kehilangan arah hakikinya.

Lebih kritis lagi, orientasi industri ini justru berisiko melahirkan ketimpangan ketika semua diarahkan pada kebutuhan pasar. Beberapa risiko yang akan terjadi di antaranya:

Bidang ilmu yang tidak menguntungkan secara materi akan mati.
Keragaman keilmuan menyempit.
Ketergantungan terhadap industri semakin kuat.

Pada titik kondisi saat ini, pendidikan tidak lagi menjadi alat pembebasan umat, tetapi justru memperkuat ketergantungan terhadap sistem kapitalisme global.

Pendidikan sebagai Pilar Peradaban

Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental. Dalam Islam, negara adalah ra'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan dirancang secara sistemik untuk memenuhi kebutuhan umat.

Negara yang menentukan kebutuhan SDM berdasarkan fungsi pelayanan terhadap rakyat, bukan berdasarkan permintaan industri. Dengan demikian, pendidikan menjadi strategi besar pembangun peradaban. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nidhamul Islam, negara wajib:

Menetapkan kurikulum berdasarkan akidah Islam.
Menjamin pembiayaan pendidikan secara penuh.
Menyediakan sarana dan tenaga pendidik berkualitas.
Mengarahkan output pendidikan untuk kemaslahatan umat.

Dengan paradigma ini, negara akan mencetak berbagai ahli sesuai kebutuhan riil. Ulama akan menjaga akidah dan pemikiran, dokter menjamin kesehatan masyarakat, serta ilmuwan untuk pengembangan sains dan teknologi. Semua ini tidak didasarkan pada keuntungan ekonomi semata, tetapi pada kewajiban syar'i dalam melayani umat.

Selain itu, negara dalam daulah Islam bersifat mandiri. Ia tidak tunduk pada tekanan global, baik dari lembaga internasional maupun kepentingan kapitalis. Dengan bersandar pada syariat, arah pendidikan menjadi stabil dan konsisten. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi sistem saat ini, di mana kebijakan pendidikan mudah berubah mengikuti tren ekonomi dan tekanan pasar global.

Menentukan Arah, Menentukan Masa Depan

Polemik penghapusan prodi sejatinya bukan sekadar persoalan teknis pendidikan. Ia adalah cerminan pertarungan dua paradigma, yakni menjadikan pendidikan sebagai alat industri atau menjadikan pendidikan sebagai pilar peradaban.

Jika pendidikan terus diarahkan untuk melayani industri, maka yang lahir adalah generasi pekerja yang siap diserap pasar, tetapi tidak memiliki visi perubahan. Sebaliknya, jika pendidikan dibangun di atas akidah Islam, maka yang lahir adalah generasi perubah peradaban yang berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan, serta memiliki visi membangun peradaban. Inilah perbedaan mendasar antara sistem pendidikan kapitalisme dan Islam.

Karena itu, solusi atas problem pendidikan tidak cukup hanya dengan tambal sulam kebijakan, seperti menutup atau membuka prodi. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar pada paradigma yang melandasinya.

Selama pendidikan masih tunduk pada logika industri, maka selama itu pula ia akan kehilangan fungsinya. Namun, ketika pendidikan dikembalikan kepada syariat, ia akan kembali pada fungsinya, yakni mencetak manusia terbaik untuk memimpin dan melayani umat.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukanlah "prodi mana yang relevan dengan industri," tetapi "pendidikan ini sedang diarahkan untuk siapa? Industri atau umat?"

Wallahu a'lam bish-shawab.

DEHUMANISASI MUSLIM PALESTINA: PENJAJAHAN ZIONIS YANG DINORMALISASI DUNIA

2026-05-21T14:58:20.426+07:00

Oleh: Mekar Sari

Ibu Generasi

Dehumanisasi Muslim Palestina oleh zionis Israel kian hari kian mengerikan. Kekejaman ini menimpa tidak hanya warga yang masih hidup, tetapi juga mereka yang sudah meninggal dunia. Warga yang hidup dibunuh secara keji (termasuk anak-anak) sementara jenazah mereka yang telah wafat dilarang dikuburkan di tanahnya sendiri. Bahkan, makam-makam yang sudah ada dibongkar paksa untuk dipindahkan. Seperti yang dilansir Sindonews (10/5/2026), para pemukim ekstremis Israel memaksa warga Palestina menggali kembali kuburan seorang pria di Tepi Barat bagian utara. Warga dipaksa memindahkan jenazah tersebut ke lokasi lain dengan alasan lokasi makam terlalu dekat dengan permukiman ilegal Israel.

Kebiadaban zionis tidak berhenti di situ. Antaranews (04/05/2026) mengutip laporan Radio Angkatan Darat Israel bahwa wilayah pendudukan di Jalur Gaza telah diperluas hingga mencakup 59 persen kawasan tersebut. Bahkan, pihak militer tengah bersiap untuk memulai kembali agresi ekstrem di wilayah kantong Palestina tersebut. Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa militer Israel kini telah menguasai lebih dari 60 persen wilayah pesisir Palestina. Pejabat militer senior Israel dikabarkan terus mendesak pertempuran baru di Jalur Gaza karena meyakini saat ini adalah momentum terbaik untuk melemahkan kekuatan pertahanan Palestina.

Jauh sebelum agresi terbaru ini, Israel telah memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza sejak tahun 2007. Kebijakan kejam tersebut menyebabkan 2,4 juta jiwa penduduk di wilayah tersebut berada di ambang krisis kelaparan akut. Memasuki pertengahan tahun 2026, serangan brutal yang dilancarkan sejak Oktober 2023 lalu kini telah berlangsung selama hampir tiga tahun. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Antaranews (19/05/2026), korban tewas akibat agresi ini telah mencapai 72.769 orang. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat total korban luka-luka telah menembus angka 172.704 orang.

Penderitaan fisik masyarakat juga menjadi sorotan tajam dunia. Sebagaimana diberitakan oleh Tempo (05/05/2026), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan bahwa satu dari lima penderita amputasi di Jalur Gaza merupakan anak-anak. Minimnya dokter spesialis prostetik serta ketatnya pembatasan masuknya material medis ke Jalur Gaza menyebabkan ribuan orang tidak mendapatkan perawatan yang layak. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menambahkan bahwa lebih dari 6.600 orang kini membutuhkan perawatan prostetik dan rehabilitasi intensif. Sejak tahun 2023, ribuan orang telah menjalani prosedur amputasi, namun mirisnya hanya ada delapan tenaga medis spesialis yang tersedia untuk menangani seluruh masalah tersebut.

Dehumanisasi Zionis Israel

Penjajahan yang dilakukan oleh zionis Israel tak kunjung usai. Walau dunia internasional terus melayangkan kecaman, Israel tetap bergeming tanpa nurani. Bertubi-tubi agresi hingga pembersihan etnis dilakukan terhadap Muslim Palestina, terutama di Gaza. Namun, wilayah Gaza tetap teguh bertahan atas izin Allah ﷻ.

Sebagai salah satu tanah yang disucikan dan berkah, Palestina memiliki pesona tersendiri bagi para pencari keadilan. Banyak jurnalis dari berbagai belahan dunia datang demi menyuarakan kebenaran di lapangan. Namun sayang, nasib para pencari berita ini sangat tragis dalam menjalankan misi kemanusiaannya.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengungkapkan bahwa Jalur Gaza telah menjadi tempat paling mematikan di dunia bagi para jurnalis. Melalui unggahan resminya di media sosial X dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia, badan PBB tersebut mendesak komunitas internasional untuk melakukan tindakan nyata, bukan sekadar menyampaikan kecaman dan solidaritas di atas kertas. OHCHR menekankan pentingnya akuntabilitas hukum, perlindungan fisik bagi jurnalis, serta jaminan akses independen bagi media internasional.

Sementara itu, Kepala HAM PBB, Volker Türk, menyatakan bahwa perang yang berkecamuk di Gaza telah menjelma menjadi jebakan maut bagi awak media. OHCHR sendiri telah memverifikasi gugurnya hampir 300 jurnalis sejak Oktober 2023, tepat ketika zionis Israel meluncurkan agresi masifnya. Selain korban jiwa, sejumlah besar jurnalis juga mengalami luka parah saat melakukan peliputan. Realitas ini menunjukkan secara terang benderang bahwa zionis sengaja menjadikan jurnalis sebagai sasaran guna membungkam kebenaran.

Rentetan serangan yang terus berlangsung (meski ada berbagai seruan internasional) memperlihatkan lemahnya penegakan hukum global terhadap perlindungan warga sipil. Dukungan politik, militer, dan finansial dari Amerika Serikat (United States) dinilai menjadi faktor utama yang memperkuat posisi Israel untuk melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza (Gaza Strip). Penargetan terhadap jurnalis dan fasilitas media merupakan upaya sistemis untuk membatasi arus informasi dari wilayah konflik. Ketika pers dibungkam, transparansi situasi di lapangan terancam hilang, dan masyarakat global akan kehilangan akses terhadap fakta yang independen dan objektif.

Urgensi Persatuan Umat Islam

Dunia dan kaum Muslim secara khusus tidak boleh tinggal diam melihat penjajahan di Gaza. Akar masalah utama di Palestina adalah keberadaan entitas zionis di atas tanah milik kaum Muslim, sehingga secara hakiki entitas penjajah ini harus dihilangkan. Di sisi lain, sikap diplomasi internasional dan negeri-negeri Muslim saat ini dipandang belum mampu menghentikan penderitaan rakyat Palestina secara konkret. Banyak kecaman disampaikan, tetapi belum menghasilkan tekanan politik maupun militer yang efektif untuk menghentikan agresi.

Kondisi negeri-negeri Muslim yang terpecah dalam batas-batas nasionalisme menjadi faktor utama lemahnya respons kolektif umat. Ikatan nasionalisme membuat kepentingan geopolitik negara masing-masing lebih dominan dibandingkan kewajiban persatuan umat Islam global. Akibatnya, potensi kekuatan politik, ekonomi, dan militer dunia Islam tidak terkoordinasi untuk memberikan perlindungan nyata bagi Palestina. Umat Islam terisolasi dalam sekat-sekat bangsa yang mengikis kekuatan ukhuwah islamiyah.

Dalam perspektif Islam, pembebasan Palestina dari penjajahan, blokade, dan krisis kemanusiaan tidak cukup diselesaikan melalui diplomasi semu atau sekadar bantuan logistik darurat. Dibutuhkan wujud ukhuwah islamiyah yang hakiki berupa persatuan politik yang melampaui batas nasionalisme. Persatuan inilah yang akan mengoordinasikan kekuatan umat secara global di bawah naungan institusi Khilafah Islamiyah. Sebagai institusi pemersatu, Khilafah memiliki kewajiban ideologis untuk melindungi wilayah Muslim dari penjajahan, menghentikan genosida secara permanen, mengembalikan tanah Palestina kepada pemilik sahnya, sekaligus me-riayah (mengurusi) seluruh warga agar bisa hidup mulia dan aman.

Khatimah

Oeh karena itu, agenda utama (qadhiyah masiriyah) umat Islam hari ini adalah perjuangan mengembalikan persatuan politik global melalui penegakan Khilafah. Institusi inilah yang secara sah akan mampu menggerakkan dan mengerahkan kekuatan militer dari seluruh dunia Islam untuk melakukan jihad membebaskan Palestina secara independen dan nyata, sekaligus menghadirkan keadilan hakiki yang telah lama dirampas dari bumi para nabi.

Wallahua’lam bish-shawabi.