GUDANG OPINI

KHILAFAH: AGENDA VITAL YANG TAK BOLEH DILUPAKAN

2026-09-11T15:51:54.297+07:00

Oleh: Abu Faqih

Sahabat Dakwah Gudang Opini

Ada perkara agung yang semestinya tidak boleh kehilangan tempat di dalam hati sanubari seorang muslim: bagaimana agar seluruh sendi kehidupan ini benar-benar berjalan mulus di bawah naungan syariat Allah ﷻ.

Sebab, bagi seorang muslim, Islam bukan sebatas sekumpulan wawasan pengetahuan yang diendapkan di dalam benak. Islam adalah risalah penerang yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari tata cara beribadah, muamalah, menjaga kehormatan, menegakkan keadilan, hingga membangun tatanan masyarakat yang tunduk pada hukum Allah ﷻ.

Lantas, bagaimana seluruh bentangan syariat Islam tersebut dapat diwujudkan secara utuh dalam kehidupan umat?

Di sinilah letak krusialnya memahami institusi Khilafah sebagai agenda vital dan masalah utama kaum muslim (qadhiyah al-muslim al-mashiriyah).

Khilafah bukanlah sebatas wacana politik pragmatis atau kerinduan nostalgia masa lalu. Dalam pandangan Islam ideologis, Khilafah merupakan sarana kewajiban syar'i untuk menerapkan syariat Allah ﷻ secara menyeluruh (kaffah).

Dengan naungan Khilafah, kewajiban hukum pidana Islam (hudud) dapat ditegakkan, kehormatan dan darah manusia terlindungi, serta ekspansi dakwah dan pembebasan (futuhat) negeri-negeri dari cengkeraman kezaliman dapat dilangsungkan. Melalui Khilafah pula, kemuliaan Islam dan martabat kaum muslimin dapat terwujud kembali di panggung peradaban dunia.

Namun, kemuliaan tersebut tidak akan lahir dari sekadar rasa kagum. Ia menuntut adanya kesadaran ideologis, perjuangan konsisten, serta kesungguhan untuk memahami apa yang telah diwajibkan oleh Allah ﷻ.

Kedudukan Syar'i Kepemimpinan Umat

Cukuplah seorang muslim merenungkan pesan tegas Rasulullah ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam al-Kabir:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang khalifah), maka dia mati seperti kematian jahiliah.” (HR. Ath-Thabrani).

Hadis ini semestinya menggugah kesadaran keimanan kita. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa keberadaan kepemimpinan umum umat yang menerapkan Kitabullah bukanlah perkara sepele yang boleh diabaikan. Keberadaan seorang khalifah bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan pilar utama yang memiliki kedudukan sangat vital dalam syariat.

Apabila seorang muslim begitu bersungguh-sungguh menjaga kewajiban individu seperti salat dan saum, namun mengabaikan kewajiban besar yang menopang keberlangsungan syariat umat secara keseluruhan, sudah semestinya ia mengevaluasi pemahamannya. Mengapa kewajiban sebesar ini kerap dipandang sebelah mata?

Keteladanan Sahabat: Ijmak atas Kewajiban Khilafah

Kesungguhan para Sahabat radhiyallahu 'anhum dalam menegakkan Khilafah dan membaiat seorang khalifah sesaat setelah wafatnya Rasulullah ﷺ menjadi cermin keteladanan yang nyata.

Para Sahabat mendahulukan proses pembaiatan Khalifah Abu Bakar ash-Siddiq r.a. sebelum menuntaskan pemakaman jasad mulia Rasulullah ﷺ. Padahal, menyegerakan pengurusan jenazah merupakan kewajiban syariat yang sangat ditekankan. Langkah para Sahabat ini menjadi bukti betapa krusialnya keberlangsungan kepemimpinan politik umat. Mereka memahami bahwa seluruh urusan penerapan syariat, keamanan, dan keutuhan umat bergantung pada keberadaan seorang pemimpin.

Jika generasi terbaik umat ini begitu serius memikirkan keberlanjutan kepemimpinan Islam, bagaimana mungkin generasi hari ini justru menganggapnya sebagai isu yang tidak relevan?

Perkara ini dipertegas oleh tindakan Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. menjelang wafatnya. Beliau menetapkan batas waktu pemilihan khalifah pengganti melalui dewan musyawarah (Ahlul Halli wal 'Aqd) tidak boleh melebihi batas tiga hari. Keputusan ini ditegaskan sebagai Ijmak Sahabat bahwa kaum muslimin tidak boleh dibiarkan kosong dari kepemimpinan seorang khalifah lebih dari tiga hari tiga malam.

Namun kini, kehidupan kaum muslimin telah berlalu begitu lama tanpa kehadiran Khilafah yang menerapkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. La haula wa la quwwata illa billah.

Menjadikan Khilafah Perjuangan Nyata

Khilafah tidak boleh dibiarkan sebatas istilah akademis yang dikaji dalam majelis, lalu dilupakan saat kehidupan kembali pada rutinitas sekuler. Ia wajib menjadi bagian dari kesadaran ideologis setiap muslim tentang bagaimana Islam harus diwujudkan secara utuh.

Ketika seorang muslim memahami kesempurnaan Islam, ia tidak akan puas menjadikan Islam sebatas urusan ritual pribadi. Ia paham betul bahwa syariat Allah ﷻ diturunkan untuk mengatur tatanan sosial, ekonomi, hukum, dan bernegara.

Oleh karena itu, membangun kesadaran politik umat merupakan langkah yang tidak boleh ditawar. Pembinaan ini dijalankan bukan sekadar membakar emosi, melainkan dengan memaparkan dalil-dalil syar'i, memahamkan peta kewajiban, serta menancapkan akidah yang kokoh bahwa hukum Allah ﷻ adalah satu-satunya jalan keselamatan.

Khilafah adalah agenda vital kaum muslimin. Perjuangan untuk mewujudkannya bukanlah agenda sampingan, melainkan kewajiban agung yang wajib dipahami, diperjuangkan, dan ditempatkan pada posisi utama dalam kehidupan umat.

Semoga Allah ﷻ senantiasa mengistiqamahkan para pengembannya, membangkitkan kesadaran umat, serta menguatkan pertolongan-Nya bagi kemenangan Islam.

Wallahu a'lam bish-shawab.

DI BALIK RUU PERAMPASAN ASET: SOLUSI TUNTAS ATAU TAMBAL SULAM?

2026-09-11T14:54:47.603+07:00

Oleh: Nur Aulia Rahmah, S.Pd.

Aktivis dan Ibu Rumah Tangga

Dinamika politik di tanah air kembali diwarnai insiden memprihatinkan. Aksi penyampaian aspirasi publik di depan Gedung DPR RI pada akhir Agustus 2026 berujung riak ketegangan yang menyisakan duka mendalam. Seorang pedagang cermin paruh baya, Bambang Setiawan, dilaporkan meninggal dunia akibat insiden pengeroyokan di kawasan Pejompongan. Selain korban jiwa, puluhan demonstran mengalami cedera dan 322 orang sempat diamankan oleh aparat kepolisian (Amnesty, 1/9/2026).

Gejolak ini dipicu oleh aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi para koruptor (Kompas, 27/8/2026). Tuntutan tersebut mencerminkan kejenuhan publik terhadap kejahatan korupsi yang kian mengakar (Tirto, 30/8/2026). Padahal, Allah ﷻ telah memberikan peringatan keras terhadap praktik perampasan harta secara batil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu di antara kamu dengan cara yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Potensi Celah Hukum dan Ketidakadilan Regulasi

Lantas, apakah RUU Perampasan Aset ini akan menjadi solusi tuntas atau justru sebatas regulasi tambal sulam yang menyimpan kerawanan hukum bagi masyarakat? Sebagian masyarakat memahami bahwa undang-undang ini dirancang khusus untuk menjerat para penjahat rasuah. Namun, draf rancangan tersebut secara formal mengusung judul RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana secara umum (generalist), yang berarti jangkauannya mencakup ranah pidana umum (BBC, 29/8/2026).

Dalam draf RUU tersebut, norma kriteria aset yang dapat dirampas mencakup kekayaan bernilai minimal seratus juta rupiah yang berindikasi dengan tindak pidana berancaman penjara minimal empat tahun. Diatur pula mekanisme perampasan atas lonjakan kekayaan yang tidak seimbang dengan profil pendapatan sah (unexplained wealth) (Kontan, 30/8/2026). Mekanisme pembuktian terbalik ini berpotensi salah sasaran dan membebani masyarakat sipil biasa yang tidak memiliki akses perlindungan hukum, sementara lingkaran elite tetap memiliki celah tawar-menawar (BBC, 29/8/2026).

Kekhawatiran publik kian diperkuat oleh fakta adanya kompromi subtansial dalam draf versi DPR per Juli 2026 jika dibandingkan dengan draf usulan pemerintah tahun 2023 (Tirto, 30/8/2026). Norma terkait peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment) justru dihapus dari draf DPR, sehingga memicu persepsi bahwa aturan ini rentan tumpul ke atas demi melindungi kekayaan para pejabat. Selain itu, pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) turut dikeluarkan, padahal TPPU merupakan instrumen utama untuk melacak dan merampas aset gelap (BBC, 29/8/2026). Tanpa reformasi peradilan yang mendasar, regulasi baru ini rentan disalahgunakan sebagai instrumen tebang pilih untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa (Tirto, 30/8/2026).

Sistem Sekuler sebagai Akar Suburnya Korupsi

Korupsi tumbuh subur dalam tatanan politik demokrasi-kapitalistik yang berbiaya tinggi. Biaya kompetisi politik yang mahal memaksa para penguasa berkoalisi dengan pemilik modal atau oligarki, sehingga fungsi jabatan publik yang semestinya menjadi amanah pelayanan bergeser menjadi komoditas transaksional.

Di saat yang sama, penguasaan sumber daya alam strategis yang diserahkan kepada pihak swasta menghasilkan marjin keuntungan materiil yang besar. Modal melimpah tersebut kerap dimanfaatkan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum agar bisnis mereka aman dari jerat hukum. Selama sistem sekuler yang menjadi pemicunya tidak dibenahi, penerbitan regulasi baru sebatas pencitraan politik yang tumpul di hilir.

Solusi Sistemis dan Ketegangan Hukum dalam Islam

Islam memandang korupsi sebagai kejahatan penyalahgunaan wewenang administrasi dan keuangan publik yang dikenal dengan istilah al-fasad al-mali wa al-idari. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam dan Nizham al-Hukm fi al-Islam menjelaskan bahwa negara wajib menjalankan pengawasan serta audit ketat terhadap perolehan harta para penguasa dan pejabat publik.

Pendekatan ini telah dicontohkan secara nyata oleh Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. yang melakukan pencatatan aset awal dan menyita separuh kekayaan para pejabat yang terbukti mengalami pembengkakan harta secara tidak wajar selama menjabat, untuk kemudian dikembalikan ke Kas Negara (Baitul Maal).

Penegakan hukum dalam Islam menuntut keadilan mutlak tanpa diskriminasi status sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Karena korupsi menggerus hak-hak publik, maka secara hukum syariat tidak ada kompromi atau amnesti bagi para pelakunya. Solusi komprehensif ini hanya dapat diwujudkan secara nyata tatkala masyarakat beralih dari tatanan sekuler-kapitalistik menuju penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam seluruh aspek kehidupan. Sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya perubahan mendasar pada akar masalah, bukan sekadar menaruh harapan pada janji regulasi parsial yang semu.

Wallahu a'lam bish-shawab.

RUU PERAMPASAN ASET: KETIKA HUKUM MENJADI ALAT PENINDASAN

2026-09-10T11:08:02.434+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang semula digadang-gadang sebagai instrumen hukum tegas bagi para pelaku tindak pidana korupsi, ternyata menyimpan celah kerawanan bagi masyarakat kecil. Ketentuan dalam draf RUU tersebut tidak sebatas menargetkan kejahatan korupsi, melainkan diperluas ke ranah tindak pidana umum, yang artinya berpotensi menyasar setiap warga negara.

Nominal batas harta yang dapat disita ditetapkan mulai dari seratus juta rupiah. Angka ini relatif tidak berarti bagi para koruptor yang meraup modal miliaran hingga triliunan rupiah, tetapi sangat besar dan memberatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ancaman pidana penjara yang diatur pun tergolong ringan bagi kejahatan keuangan skala besar, namun berisiko fatal bagi warga awam yang tertuduh (UMY, 28/8/2026).

Mekanisme penindakan dalam RUU ini juga memicu kecemasan publik tatkala penangkapan dan penyitaan aset dapat dieksekusi tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pembuktian terbalik (reverse onus of proof) dibebankan sepenuhnya kepada pihak tertuduh. Jika seseorang gagal membuktikan asal-usul kepemilikan hartanya (padahal mayoritas masyarakat kecil tidak memiliki dokumen administratif resmi atas aset harian mereka) maka aset tersebut berisiko disita oleh negara. Di sinilah letak kerawanan hukum buatan manusia: ketetapan hukum rentan bergeser menjadi instrumen penindasan bagi rakyat kecil, sementara pemilik modal dan lingkaran kekuasaan tetap terlindungi.

Wajah Hukum dalam Tatanan Sekuler-Kapitalistik

Inilah potret nyata tatanan sekuler-kapitalistik: produk hukum dirancang dan diubah sesuai dengan kalkulasi kepentingan elite pemegang kekuasaan. Karena hukum dirumuskan oleh akal manusia yang sarat kepentingan subjektif, ia sangat mudah dimanipulasi dan diperalat untuk melanggengkan dominasi politik. Gelombang protes publik yang menuntut keadilan kerap diabaikan, dan regulasi yang lahir di kemudian hari justru kembali membebani rakyat kecil.

Sistem sekuler berakar pada orientasi materialisme yang menempatkan kebahagiaan fisik dan pengumpulan harta sebagai tujuan utama kehidupan. Cara memperoleh kekayaan tidak lagi ditimbang berdasarkan batasan syariat, sehingga garis pemisah antara harta yang halal dan haram menjadi kabur. Pemisahan agama dari kehidupan publik (sekaralime) mereduksi nilai-nilai spiritual sebatas ritual formal, sementara sektor ekonomi, sosial, hukum, dan muamalah diserahkan pada sistem sekuler Barat. Pemisahan inilah yang menjadi akar pemicu ketidakadilan hukum yang terus berulang tanpa solusi tuntas.

Larangan Kedzaliman Harta dalam Pandangan Islam

Islam melarang keras segala bentuk perampasan harta secara zalim dan pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan. Allah ﷻ berfirman:

Allah ﷻ juga memberi peringatan keras terhadap penyalahgunaan harta secara zalim:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. An-Nisa': 10).

Rasulullah ﷺ menegaskan ancaman bagi para pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk mengambil harta rakyat secara tidak sah:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa di antara kalian yang kami angkat untuk suatu jabatan, lalu dia menyembunyikan dari kami sebuah jarum atau yang lebih dari itu, maka itu adalah perbuatan ghulul (pengkhianatan) yang akan dibawanya pada hari kiamat.” (HR. Muslim dan Ahmad).

Beliau ﷺ juga bersabda tentang kehormatan harta seorang muslim:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad).

Kesempurnaan Sistem Hukum Islam

Islam merupakan syariat yang sempurna dan dihadirkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Hukum-hukum Islam dirancang tidak untuk memihak kelompok tertentu, menindas rakyat kecil, atau melindungi penguasa zalim. Islam menegakkan keadilan mutlak bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial.

Sanksi hukum ('uqubat) bagi para pelaku kejahatan keuangan dan korupsi dijatuhkan secara tegas tanpa pandang bulu. Tidak ada pasal karet yang membebani rakyat kecil, tidak ada penangkapan sewenang-wenang tanpa pembuktian yang sah menurut syariat, dan tidak ada azas praduga bersalah yang merugikan orang tak bersalah.

Hukum Allah ﷻ (Al-Khaliq) memiliki fungsi ganda (jawabir wa zawajir): memberikan efek jera (rad'an) bagi pelaku tindak kejahatan sekaligus menjadi sarana pencegahan (mitigasi) agar masyarakat lain takut melakukan tindakan serupa. Keadilan hukum yang transparan dan tegas menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di hadapan negara.

Sistem Islam bersumber dari Allah ﷻ (Al-Mudabbir) yang Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Peradaban Islam telah membuktikan keberhasilannya dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan umat manusia selama lebih dari tiga belas abad. Allah ﷻ berfirman:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; janganlah kamu ikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu akan mereraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-An'am: 153).

Rasulullah ﷺ juga telah mengingatkan bahaya mengekor pada tata hukum asing:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ

“Sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, bahkan jikalau mereka masuk ke dalam lubang kadal sekalipun, niscaya kamu akan mengikuti mereka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan

Kerapuhan dan ketidakadilan produk hukum buatan manusia merupakan pelajaran berharga bagi umat untuk kembali pada tata kelola syariat Islam secara utuh (kaffah). Satu-satunya jalan untuk mewujudkan keadilan hukum yang sejati adalah dengan menerapkan syariat Allah ﷻ dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga hukum dapat berdiri adil tanpa diskriminasi jabatan, harta, maupun kedudukan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

HUKUM KAPITALIS: ATURAN DIBUAT UNTUK DILANGGAR?

2026-09-10T10:39:25.363+07:00

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Dinamika publik belakangan ini menyajikan fakta yang sungguh memprihatinkan. Seorang anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, menjadi perbincangan usai menghadiri ajang kontes transgender internasional Miss Equality World di Thailand. Dalam klarifikasinya, ia mengklaim kehadirannya bukan atas nama jabatan lembaga negara, melainkan sebagai tokoh masyarakat Bali yang mewakili lembaga keagamaan. Ia menerima penghargaan dalam acara tersebut dan mengaku tidak mengetahui bahwa agenda itu terikat dengan isu propaganda LGBTQ. Kehadirannya kian menyedot perhatian tatkala seorang oknum anggota TNI berbusana dinas tampak mendampinginya (CNN Indonesia, 2/9/2026).

Beragam apologi pun disampaikan ke publik, mulai dari klaim bagian dari promosi pariwisata, bentuk apresiasi menghargai penghargaan pihak lain, hingga alasan tidak ingin mencampuri urusan internal penyelenggara. Namun, hal yang paling krusial di balik peristiwa ini adalah paradoks nyata antara tindakan oknum pejabat publik dan arah kebijakan resmi negara.

Pemerintah Indonesia melalui jajaran kementerian secara berulang menegaskan penolakan terhadap legalisasi dan penyebaran budaya LGBTQ karena bertentangan dengan kesusilaan, nilai agama, dan Pancasila. Kebijakan ini dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter di bidang sosial, budaya, dan ideologi.

Terdapat kontradiksi tajam antara konsistensi norma larangan yang ditegaskan negara dan manuver pejabat publik tersebut. Di satu sisi negara mengklasifikasikannya sebagai ancaman sosial-ideologis yang wajib dicegah, tetapi di sisi lain seorang wakil rakyat justru hadir, duduk anggun, dan menerima penghargaan di tengah perhelatan yang memuliakan perilaku penyimpangan tersebut.

Watak Sekuler-Kapitalistik: Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Inilah potret buram dalam tatanan sekuler-kapitalistik: aturan tertulis secara normatif di atas kertas, tetapi pelaksanaannya kerap berkompromi tatkala bersentuhan dengan lingkaran kekuasaan atau figur publik. Penegakan hukum tidak berjalan secara presisi dan adil, melainkan bergantung pada siapa subjek pelanggarnya.

Inilah kelemahan sistem yang mengabaikan hukum Allah ﷻ regulasi dirancang oleh manusia, tetapi tumpul dalam konsistensi penegakan tanpa pandang bulu.

Padahal, Allah ﷻ telah berfirman dengan sangat tegas mengenai kehancuran kaum Nabi Luth a.s. akibat perbuatan yang merusak fitrah manusia:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۝ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Dan (Kami telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan; bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.' Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, 'Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.' Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu.” (QS. Al-A'raf: 80–84).

Allah ﷻ melaknat perbuatan kaum Nabi Luth a.s. dan menurunkan azab dahsyat atas penyimpangan fitrah tersebut. Lantas, bagaimana mungkin seorang pejabat publik justru hadir, memuliakan, dan menerima penghargaan dalam acara yang mengagungkan perbuatan yang dimurkai Allah ﷻ? Kehadiran figur publik, apalagi dikawal atribut resmi, memberikan penyesatan opini seolah penyimpangan perilaku adalah hal wajar yang patut ditoleransi dan dipromosikan atas nama bisnis pariwisata.

Tatanan sekuler-kapitalistik menjadikan jargon "kebebasan" dan "toleransi" sebagai dalih pembenaran atas penyimpangan moral. Nilai-nilai syariat dan kesucian fitrah manusia dikorbankan demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan marjin materiil. Padahal, tidak ada alasan keuntungan ekonomi yang dapat membatalkan ketentuan hukum Allah ﷻ.

Kepemimpinan Amanah dan Menjaga Fitrah Umat

Dalam pandangan Islam, menghadiri atau memuliakan majelis yang melanggar hukum Allah ﷻ merupakan tindakan yang dilarang keras. Rasulullah ﷺ bersabda mengenai kewajiban menghentikan kemungkaran:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya). Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selema-lemah iman.” (HR. Muslim).

Kewajiban utama seorang pejabat dan tokoh masyarakat bukanlah memburu penghargaan di tengah perhelatan maksiat, melainkan menjadi benteng pertahanan yang menjaga moralitas umat dari tindakan murka Allah ﷻ. Mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar demi dalih keprotokoleran merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah kepemimpinan. Allah ﷻ mengingatkan pertanggungjawaban setiap perbuatan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sungguh, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra': 36).

Kesimpulan

Umat tidak membutuhkan pejabat yang mahir bersilat kata dalam retorika pergaulan, tetapi abai terhadap batasan hukum Allah ﷻ. Masyarakat merindukan kepemimpinan tegas yang berani menolak penghormatan di tempat yang dimurkai Allah ﷻ serta berdiri teguh sebagai perisai penjaga fitrah publik.

Di bawah naungan sistem Islam (Khilafah), hukum syariat ditegakkan secara mutlak tanpa diskriminasi, baik terhadap rakyat biasa maupun jajaran penguasa. Tidak ada kebal hukum bagi pelanggar syariat. Kembali pada penerapan hukum Allah ﷻ secara menyeluruh (kaffah) merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan keadilan yang sejati, meluruskan norma hukum, dan menyelamatkan peradaban manusia dari kehancuran moral.

Wallahu a'lam bish-shawab.

ANAK-ANAK JADI KORBAN, SISTEM MASIH DIPERTAHANKAN

2026-09-10T09:57:14.409+07:00

Oleh: Rislia

Penulis Lepas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diwarnai dugaan insiden keracunan massal. Pada kurun 1–3 September 2026, sekitar 1.950 orang (yang didominasi oleh pelajar) terdampak di sejumlah daerah seperti Sidoarjo, Rembang, Agam, Aceh, dan Tana Toraja, dengan gejala klinis mual, muntah, hingga diare (AP News, 5/9/2026).

Ironisnya, kasus ini kian memperpanjang daftar korban. Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 mencatat setidaknya 50.059 orang telah menjadi korban dalam 560 insiden yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota (Bisnis, 4/9/2026).

Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa 80–90 persen kasus sebelumnya berkaitan erat dengan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan, mulai dari tata cara penyimpanan bahan, pengolahan, hingga batas waktu konsumsi (MetroTV News, 4/9/2026).

Dalam skema pelaksanaannya, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dirancang melayani hingga 2.500 porsi per hari, atau dapat mencapai 3.000 porsi dengan persyaratan teknis tertentu (BGN, 29/10/2025). Satu kesalahan kecil di lingkungan dapur dapat langsung berdampak fatal pada kesehatan ribuan anak sekaligus. Besarnya cakupan layanan ini menuntut kapasitas dapur, kualitas bahan baku, kompetensi SDM, keandalan distribusi, serta pengawasan berjenjang yang sepadan agar keselamatan penerima manfaat tidak dikorbankan.

Problem Sistemik di Balik Pelanggaran Prosedur

Penegakan SOP tentu sangat krusial dan setiap bentuk pelanggaran wajib ditindak secara tegas. Namun, tatkala krisis serupa terus berulang dan akumulasi korbannya menembus angka puluhan ribu jiwa, persoalan tersebut tidak lagi wajar jika sebatas dibebankan kepada para petugas dapur. Ada kelemahan mendasar dalam sistem yang membiarkan celah kesalahan serupa terus berulang.

Di sinilah letak titik kritisnya. Ketika pemenuhan kebutuhan rakyat dikelola dengan paradigma pencapaian target kuantitas, efisiensi anggaran, dan formalitas administratif, publik berisiko diposisikan sebatas angka capaian program. Padahal, ketersediaan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak menyangkut langsung keselamatan jiwa manusia (hifz an-nafs).

Paradigma Pengurusan Rakyat dalam Islam

Sistem Islam memiliki standar yang fundamentally berbeda dalam memandang pelayanan publik. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur (Jilid II, hlm. 143) menjelaskan bahwa negara memikul tanggung jawab mutlak dalam mengurusi seluruh kebutuhan dasar rakyat. Dalam pembahasan mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan keselamatan publik, ditegaskan bahwa negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma dan berkualitas.

Prinsip dasar kepemimpinan ini bersumber dari sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sebatas jabatan administratif atau proyek politik, melainkan amanah agung untuk mengurus (ri'ayah) kepentingan rakyat dan mempertanggungjawabkan keselamatan mereka di hadapan Allah ﷻ. Dalam kerangka hukum Islam, negara dilarang mengabaikan jaminan kebutuhan dasar publik, khususnya yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa.

Oleh karena itu, tatkala korban keracunan telah menembus puluhan ribu orang, respons negara tidak boleh sebatas memastikan ketersediaan SOP tertulis atau melokalisasi kesalahan pada tingkatan teknis di lapangan. Negara wajib memastikan seluruh rantai pemenuhan kebutuhan rakyat teruji aman, terkontrol secara presisi, dan bebas dari pemicu bahaya.

Khilafah dan Jaminan Keselamatan Publik

Dalam sistem Khilafah, pemenuhan kebutuhan rakyat bukanlah target pencitraan atau komoditas program, melainkan kewajiban hukum yang terikat penuh oleh syariat. Pengawasan dijalankan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari sertifikasi pengadaan bahan baku, standardisasi dapur pengolahan, hingga titik distribusi akhir di tangan masyarakat. Fungsi pengawasan publik diperkuat melalui keberadaan lembaga Qadhi Hisbah untuk mencegah dan menindak setiap bentuk penyelewengan yang merugikan masyarakat secara dini.

Maka, tatkala anak-anak terus menjadi korban krisis pangan MBG, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar “Siapa yang melanggar SOP?”, melainkan “Mengapa sistem yang ada terus melahirkan masalah yang sama?”

Masyarakat tidak sekadar membutuhkan permohonan maaf formalis pascabencana. Hal yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma mendasar, bukan sebatas perbaikan kebijakan yang bersifat tambal sulam, melainkan pengembalian tata kelola publik pada prinsip yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai amanah utama.

Jika ingin menghentikan jatuhnya korban di kalangan anak-anak secara tuntas, perbaikan teknis harus ditopang oleh penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam naungan Khilafah. Dengan begitu, fungsi pelayanan (ri'ayah) dan perlindungan (junnah) rakyat benar-benar dijalankan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab keimanan.

Sebab, keselamatan rakyat bukanlah deretan angka statistik dalam laporan bulanan, melainkan amanah agung yang kelak akan dihisab di hadapan Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.

AL-AQSA DINODAI, GAZA TERANCAM PENGUSIRAN: SAATNYA PERISAI UMAT KEMBALI TEGAK

2026-09-10T08:54:53.401+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Kubah Al-Aqsa yang suci kini bagai luka yang terus mengucurkan darah, dan tanah Gaza yang sempit sedang dihimpit tembok kebijakan gelap yang kian merapat. Rencana pengusiran masif itu bukan sekadar peta yang digambar ulang di atas kertas, ia bagai angin badai yang dirancang untuk merontokkan pohon berakar ratusan tahun, membuang buah dan dahannya tanpa tempat kembali. Setiap langkah entitas penjajah yang melintasi halaman suci dan setiap konspirasi yang disusun untuk mengusir jutaan manusia adalah bunyi lonceng peringatan yang kian nyaring, memanggil agar perisai yang telah lama tergeletak di tanah segera diangkat kembali. Selama tameng itu tak tegak, pedang musuh akan terus membelah tanah umat Islam.

Realitas Penodaan dan Rencana Pengusiran Massal

Langkah-langkah provokasi penjajah Zionis makin terbuka tanpa rasa malu. Pada akhir Agustus 2026, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali menerobos masuk ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur di bawah pengawalan ketat pasukan militer. Di sana, ia memimpin doa dan ritual Talmud di halaman timur masjid, bahkan secara terbuka menyerukan pembangunan kuil Yahudi di lokasi suci tersebut. Ini merupakan pelanggaran telanjang terhadap status historis (status quo) Masjid Al-Aqsa sejak 1967 (Detik, 1/9/2026).

Tidak hanya mengancam kesucian Al-Aqsa, Ben-Gvir juga memaparkan Rencana pembersihan etnis (ethnic cleansing): memindahkan 1,86 juta warga Palestina dari Jalur Gaza dalam kurun waktu tujuh tahun dengan narasi manipulatif "migrasi sukarela". Rencana bertajuk Disengagement 710 ini menargetkan 250.000 warga keluar dari Gaza pada tahun pertama, membengkak menjadi 1,11 juta dalam tiga tahun, hingga mencapai 1,86 juta orang (MetroTV, 4/9/2026).

Kebijakan ini sejalan dengan cetak biru kabinet pemerintah Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka mengakui bahwa pemerintahnya telah menyiapkan infrastruktur logistik untuk memindahkan warga Palestina keluar dari Gaza, sembari menegaskan tidak ada solusi permanen tanpa migrasi tersebut. Ia menambahkan bahwa pihak Israel masih berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menentukan negara penampung (Detik, 3/9/2026).

Di saat yang sama, serangan terhadap situs suci Islam meluas ke Tepi Barat. Pemukim ilegal Zionis berupaya membakar Masjid Nur al-Din Zengi di Bazariya, barat laut Nablus, serta mencoretkan tulisan rasis dan ancaman pembunuhan. Kementerian Wakaf Palestina mengecam insiden ini sebagai eskalasi berbahaya yang dirancang untuk memprovokasi umat Islam global (Anadolu Agency, 1/9/2026).

Konsekuesi Sekat Nation-State dan Tatanan Dunia Unipolar

Rangkaian tragedi ini bukanlah insiden kebetulan. Ini merupakan konsekuensi logis dari sekat sistem negara-bangsa (nation-state) yang memecah belah kekuatan politik umat Islam. Umat Islam yang berjumlah hampir dua miliar jiwa terfragmentasi ke dalam puluhan negara kebangsaan dengan batas geografis dan kepentingan nasional yang berbeda-beda. Ketiadaan satu komando politik tunggal membuat entitas penjajah leluasa melanggar batas-batas kemanusiaan dan hukum internasional.

Di sisi lain, tatanan hukum internasional modern produk negara-negara Barat cenderung bertindak sebagai alat normalisasi penjajahan. Istilah halus seperti "migrasi sukarela" difungsikan untuk menyamarkan pengusiran paksa dan kejahatan genosida. Warga Palestina dipaksa meninggalkan tanah air mereka melalui pemboman, pembantaian, dan blokade kelaparan, namun diklaim pergi atas kehendak sendiri.

Ketergantungan penuh entitas Zionis pada restu dan pasokan militer Amerika Serikat mempertegas bahwa entitas tersebut merupakan proyek kolonial yang disokong oleh kekuatan imperium Barat. Segala eskalasi militer dan rencana aneksasi selalu menunggu sinyal hijau dari Washington. Oleh karena itu, akar persoalan Palestina tidak sebatas pada entitas penjajah di lapangan, melainkan pada tatanan geopolitik global yang melindunginya.

Khilafah sebagai Perisai dan Solusi Hakiki Umat

Tidak ada solusi permanen bagi Palestina selama umat Islam masih menyandarkan harapan pada perundingan diplomasi formalis, resolusi PBB yang tumpul, atau kompromi geopolitik yang hanya mengukuhkan pendudukan. Solusi hakiki atas persoalan Palestina adalah dengan mengembalikan institusi kepemimpinan politik global Islam (yakni Khilafah) yang bertindak sebagai junnah (perisai) bagi seluruh darah, kehormatan, dan tanah kaum muslimin.

Khilafah bukan sekadar lembaga administrasi, melainkan institusi persatuan yang menyatukan seluruh potensi militer, ekonomi, dan geostrategis umat Islam di bawah satu komando syariat Allah ﷻ. Melalui doktrin politik luar negeri Islam, kewajiban jihad fi sabilillah akan dijalankan secara terorganisasi melalui angkatan bersenjata resmi negara untuk membebaskan tanah-tanah Muslim yang terjajah.

Sebagai kekuatan adidaya mandiri, Khilafah akan memutus secara total ketergantungan politik-ekonomi dengan negara-negara imperialis. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di dunia Islam "termasuk cadangan minyak dan gas sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah)" dikelola mandiri untuk membangun fondasi industri militer dan ekonomi yang kuat. Umat Islam tidak akan lagi berada pada posisi lemah dalam negosiasi geopolitik.

Kesimpulan

Kewajiban seluruh umat Islam yang mencintai Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestina adalah mengambil bagian dalam perjuangan mengembalikan kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah sesuai thariqah kenabian.

Jangan biarkan Al-Aqsa terus dinodai dan warga Gaza terus diusir secara sistematis hanya karena umat ini kehilangan kepemimpinan politik yang sanggup membela mereka dengan ketegasan militer. Saatnya perisai umat kembali ditegakkan di muka bumi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KARHUTLA YANG MEMBARA, NYAWA YANG MELAYANG: AKUMULASI KEJAHATAN NEGARA-KORPORASI

2026-09-10T08:20:17.935+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi sekadar krisis iklim musiman. Ia telah menjelma menjadi bencana kemanusiaan yang merenggut nyawa, melintasi batas lintas negara, dan menampakkan wajah sesungguhnya dari tata kelola yang memprioritaskan akumulasi devisa di atas keselamatan jiwa. Kabut asap pekat yang menyelimuti pemukiman warga di Kalimantan dan Sumatra bukan sebatas embun biasa, ia adalah bayangan kelam dari ekspansi korporasi yang dilindungi oleh kompromi regulasi, yang terus membiarkan hutan dibakar demi marjin keuntungan modal.

Realitas Dampak Kemanusiaan dan Ekologis

Kabut asap karhutla kini tidak sekadar membatasi jarak pandang, melainkan telah bertindak sebagai ancaman maut secara nyata. Di Kalimantan Tengah, seorang anak berusia 11 tahun di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, mengembuskan napas terakhir setelah mengalami sesak napas berat akibat kepulan asap yang memperburuk riwayat asmanya.

Tak lama berselang, seorang pengendara sepeda motor berusia 26 tahun, Taufik Hidayat, meninggal dunia di Ketapang, Kalimantan Barat, akibat kehabisan oksigen di tengah kabut pekat. Bahkan, dua relawan gugur di garis depan pemadaman: Akhmad Rizani (Ketua Tim Serbu Api Kecamatan Jekan Raya) dan Ahmadin (relawan Damkar di Kotawaringin Barat).

Angka krisis kesehatan publik yang tercatat sangat memprihatinkan. Data Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 12,3 juta jiwa terdampak langsung, 87.219 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merebak, dan ribuan lainnya menderita gangguan paru, infeksi kulit, hingga komplikasi sistemik.

Asap karhutla mengandung emisi karbon monoksida, partikulat mikro PM2.5, dioksin, dan senyawa karsinogenik yang dapat merusak fungsi organ paru secara permanen, memicu kanker, serta meningkatkan risiko penyakit jantung koronari.

Eskalasi kabut asap ini bahkan melintasi batas teritorial wilayah. Di Sarawak, Malaysia, hampir 600 sekolah terpaksa diliburkan akibat Indeks Pencemaran Udara (IPU) melonjak ke level sangat tidak sehat. Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam telah membawa isu krisis ini ke forum diplomasi ASEAN, sementara pakar hukum internasional menyoroti kelemahan mitigasi penanganan di dalam negeri.

Analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengonfirmasi bahwa sebaran titik panas terdeteksi secara masif di dalam kawasan konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan skala besar. Karhutla berulang merupakan bentuk akumulasi kejahatan struktural, tatkala penguasaan lahan diserahkan kepada modal swasta, sementara masyarakat kecil menanggung dampak krisis dengan kesehatan dan nyawa.

Tatanan Kapitalistik yang Melegalkan Pembakaran

Mengapa krisis karhutla terus berulang dan bertambah parah setiap tahunnya? Jawabannya berakar pada tata kelola kehutanan yang disandarkan pada asas kapitalisme sekuler. Penanganan yang digulirkan pemerintah cenderung terfokus pada tindakan reaktif di hilir (mengerahkan helikopter water bombing, menerjunkan satgas darat, dan membagikan masker gratis) tanpa menyentuh akar persoalan di hulu.

Hutan dan kawasan gambut yang merupakan penyangga ekosistem diprivatisasi dan diserahkan kepada korporasi demi pertumbuhan ekonomi statistik. Metode pembakaran lahan kerap dipilih sebagai opsi efisiensi biaya oleh pemilik modal, sementara fungsi pengawasan perizinan dan penegakan hukum di lapangan belum berjalan optimal.

Dalam tatanan ini, penguasa belum memposisikan diri secara utuh sebagai raa'in (pengurus dan pelindung rakyat). Kebijakan publik kerap lebih memihak pada jaminan investasi ketimbang pemenuhan hak dasar rakyat atas udara bersih dan keselamatan jiwa. Tatkala bencana terjadi, masyarakat diminta beradaptasi secara mandiri, sementara entitas bisnis yang kawasannya terbakar berulang kali jarang dijatuhi sanksi yang memberikan efek jera (rad'an). Hutan yang mestinya menjadi milik bersama dan penyeimbang iklim berubah menjadi arena komersialisasi modal.

Negara sebagai Pelindung dan Pengurus Rakyat dalam Islam

Islam memandang hutan dan sumber daya alam strategis sebagai amanah Allah ﷻ yang diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan barang dagangan yang bebas diprivatisasi oleh korporasi. Negara dalam Islam (Khilafah) bertindak penuh sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai pelindung). Tugas utama negara adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar publik, termasuk ketersediaan udara bersih, air, dan lingkungan yang sehat.

Dalam paradigma hukum Islam, pencegahan kerusakan ekologis jauh lebih diutamakan ketimbang penanganan pascabencana. Kawasan hutan dikembalikan pada status kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang haram diserahkan kepada kepemilikan privat atau swasta.

Siapa pun yang terbukti secara sengaja membakar hutan atau merusak lingkungan demi keuntungan pribadi dijatuhi sanksi pidana ('uqubat) yang tegas dan memberatkan. Tata kelola hutan diarahkan penuh untuk keberlanjutan fungsi lingkungan dan kemaslahatan seluruh umat. Penyelamatan nyawa rakyat diletakkan di atas segala kalkulasi keuntungan modal maupun kompromi politik.

Kesimpulan

Bencana karhutla yang terus berulang bukanlah takdir ekologis yang tidak dapat dicegah. Ia merupakan dampak langsung dari tata kelola yang keliru, di mana kawasan hutan diprivatisasi, keuntungan materiil diagungkan di atas keselamatan jiwa, dan penegakan hukum berjalan tumpul.

Solusi hakiki tidak terletak pada pengerahan armada pemadam reaktif setiap musim kemarau, melainkan pada pengembalian fungsi hutan sebagai amanah Allah ﷻ dan kepemilikan umum milik rakyat. Negara wajib bertindak tegas mencabut izin konsesi yang merusak lingkungan, menegakkan hukum syariat secara adil, serta menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sebab, tidak ada akumulasi materiil yang lebih berharga daripada udara yang bersih, dan tidak ada aset yang lebih mahal daripada keselamatan nyawa manusia.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Referensi:

KERACUNAN MASSAL MBG: BUKAN SEKADAR LANGGAR SOP, TAPI SISTEM YANG SAKIT

2026-09-10T07:58:14.166+07:00

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Standar Operasional Prosedur (SOP) hanyalah catatan di atas kertas, bagai peta yang digambar rapi, namun tidak menjamin jalan yang dilalui itu rata dan aman. Keracunan yang terus berulang bukan sekadar penumpang yang tersesat, melainkan jembatan penyeberangan yang dirancang lemah, dibangun terburu-buru, dan dijaga tanpa pengawas. Setiap kali beban produksi yang berat melintas, jembatan itu retak pelan-pelan, lalu runtuh menimpa ribuan anak yang tak berdosa. Kita hanya menambal permukaan yang retak tanpa pernah memperbaiki fondasi yang rapuh, fondasi yang dibangun di atas kepentingan keuntungan, bukan keselamatan nyawa.

Menanggapi rentetan peristiwa keracunan massal yang terus berulang di berbagai daerah (mulai dari Sidoarjo dengan 730 korban, Rembang dengan 777 siswa dan guru, Agam dengan 334 orang, hingga Tana Toraja dengan 161 pelajar) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan bahwa lebih dari 80 persen kasus keracunan terjadi akibat pelanggaran SOP, seperti ketidakpatuhan terhadap tata cara penyimpanan makanan dan batas waktu konsumsi. Pemerintah pun menyampaikan permohonan maaf dan berjanji memberikan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab. Namun, penjelasan yang hanya berhenti pada pelanggaran SOP dinilai belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Jumlah korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total 43.838 orang yang tersebar di 36 provinsi, terdiri dari pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita. Angka ini mencakup 28.103 korban pada tahun 2025 dan 15.735 korban pada kurun Januari hingga awal September 2026. Fakta yang semakin memprihatinkan: hingga kini belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pidana.

Pola Pikir Komersial di Balik Keracunan Berulang

Menudingkan seluruh kesalahan pada pelanggaran SOP hanyalah permukaan dari gunung es yang jauh lebih besar. Keracunan massal yang berulang terus-menerus ini bukan sekadar kelalaian individu, melainkan cerminan kegagalan sistemik yang berakar pada pola pikir bisnis-komersial yang diusung negara dalam menjalankan program MBG.

Tekanan Target Produksi Masif

Regulasi yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani minimal 2.500 porsi per hari menciptakan tekanan produksi yang memaksa dapur beroperasi di luar kapasitas optimalnya. Dalam kasus Sidoarjo, misalnya, SPPG Kalitengah memasak 2.800 porsi setiap hari dan mendistribusikannya ke 19 sekolah, di mana makanan yang dimasak pukul 05.00 WIB baru dikonsumsi pada pukul 12.00–13.00 WIB, jeda waktu rawan yang memicu kontaminasi. Sekalipun SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), memproduksi makanan dalam jumlah masif dalam waktu terbatas sangat sulit menjamin standar kebersihan dan keselamatan pangan secara konsisten.

Formalitas Perizinan dan Persekongkolan Modal

Proses perizinan pendirian SPPG terlalu berfokus pada kelengkapan dokumen administratif tanpa verifikasi mendalam mengenai kelayakan lokasi, peralatan pengolahan makanan, serta kompetensi tenaga pengelola. Guru Besar Mikrobiologi Pangan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ignatius Srianta, menegaskan bahwa meskipun SPPG telah berizin resmi dan memiliki sertifikat, peluang terjadinya keracunan massal tetap sangat terbuka jika standar operasional terabaikan. Ditambah lagi, praktik "jual beli titik" dan pembagian keuntungan antara yayasan, investor, serta mitra SPPG menjadi hal yang lumrah terjadi. Ketika keuntungan menjadi prioritas utama, kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan kerap dikorbankan demi menekan biaya produksi.

Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Sistem pengawasan negara terhadap program ini masih sangat lemah dan belum berjalan menyeluruh. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa selama ini tidak ada penegakan hukum yang tegas, sehingga pihak SPPG seolah-olah merasa kebal hukum. Tanpa pengawasan yang ketat, berjenjang, dan berkelanjutan dari hulu ke hilir (mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi) berbagai bentuk kelalaian dan pelanggaran SOP menjadi sesuatu yang hampir pasti terjadi secara berulang.

Mengembalikan Pangan sebagai Amanah Pelayanan

Dalam pandangan Islam, negara bukanlah pelaku bisnis yang mencari keuntungan dari urusan rakyat. Negara adalah pelayan (raa'in) dan pelindung (junnah) rakyat yang wajib menjamin kesejahteraan dan keselamatan warganya secara menyeluruh. Prinsip ini harus tertanam pada setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga unit pelaksana teknis di lapangan. Ketika penyediaan makanan anak-anak didasari niat murni melayani, bukan mencari untung, maka tanggung jawab atas keamanan dan kehalalan makanan akan menjadi prioritas utama.

Sistem penyediaan makanan bagi masyarakat harus dikelola dengan tata kelola yang sederhana, transparan, dan mudah diawasi. Tidak boleh ada tekanan kuantitas yang mengorbankan kualitas. Setiap proses mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyajian harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat, bukan sekadar formalitas sertifikat di dinding dapur. Para ahli hukum pun menegaskan bahwa penyelesaian kasus keracunan ini tidak boleh hanya diselesaikan secara administratif, melainkan harus diproses secara hukum untuk memberikan efek jera (rad'an) yang nyata.

Selain itu, mekanisme pengawasan harus berjalan optimal dan menyeluruh. Dalam sistem Islam (Khilafah), lembaga pengawasan seperti Qadhi Hisbah berperan aktif dalam memastikan kebenaran, keamanan, dan keadilan dalam urusan publik, termasuk penyediaan pangan. Pengawasan tidak boleh bersifat reaktif atau hanya dilakukan setelah bencana terjadi, melainkan berlangsung terus-menerus, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kesimpulan

Ribuan anak yang jatuh sakit karena program yang seharusnya memberi gizi bukanlah kegagalan pada SOP semata, melainkan bukti bahwa sistem yang mengutamakan kuantitas, efisiensi biaya, dan kepentingan bisnis di atas keselamatan rakyat pasti akan terus menelan korban. Selama akar persoalan (pola pikir bisnis, tekanan produksi berlebih, perizinan yang longgar, dan pengawasan yang lemah) tidak ditangani secara tuntas, maka sanksi administratif dan janji perbaikan hanyalah penangkal sementara yang tidak akan menghentikan keracunan berikutnya.

Sudah saatnya kita menuntut perubahan yang mendasar: mengembalikan urusan pangan rakyat sepenuhnya sebagai amanah pelayanan, bukan ladang keuntungan. Sebab, tidak ada gizi yang lebih penting daripada keselamatan nyawa anak-anak bangsa.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Referensi:

DI BALIK KECANGGIHAN AI, ADA AKAL MANUSIA YANG HARUS DIJAGA

2026-09-09T11:00:37.044+07:00

Oleh: Diaz

Jurnalis Lepas

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berkembang dengan kecepatan yang sulit diabaikan. Dalam hitungan detik, sebuah sistem komputasi dapat menghasilkan gambar, audio, tulisan, bahkan video yang sangat menyerupai realitas. Teknologi yang dahulu membutuhkan alokasi waktu berjam-jam kini dapat dieksekusi melalui beberapa baris instruksi (prompt).

Namun, di tengah kekaguman publik terhadap performa mesin, ada pertanyaan mendasar yang patut diajukan: Apa yang sebenarnya membedakan manusia dari mesin?

Jawabannya bukan sebatas kapasitas komputasi, pemrosesan big data, atau sintesis visual semata. Manusia dikaruniai akal, kesadaran, pertimbangan moral, kehendak, dan tanggung jawab di hadapan Allah ﷻ. Di sinilah Islam menempatkan manusia pada posisi mulia. Teknologi boleh melaju pesat, tetapi manusia dilarang keras kehilangan kendali atas potensi akal yang telah dianugerahkan padanya.

Mesin Makin Cerdas, Manusia Jangan Kehilangan Akal

Perkembangan AI menunjukkan bahwa pekerjaan yang sebelumnya sangat bergantung pada kemampuan kognitif manusia kini dapat dibantu, bahkan digantikan oleh mesin. AI mampu mengenali pola, mengolah bahasa, merancang gambar, dan menciptakan manipulasi visual yang kian sempurna.

Kajian K.H. Muhammad Shiddiq Al-Jawi, M.Si. (3/9/2026) memperlihatkan persoalan krusial dari fenomena tersebut: maraknya foto dan video buatan AI yang kian sulit dibedakan dari objek aslinya. Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa sebelum menetapkan hukum syariat terhadap suatu produk teknologi, fakta teknisnya (manath al-hukm) harus dipahami secara presisi dan akurat. Kesalahan mendiagnosis fakta teknologi akan berujung pada kekeliruan penetapan hukum.

Persoalan ini kian mengkhawatirkan tatkala AI tidak sekadar dipakai memperjelas resolusi foto, melainkan merekayasa wajah, usia, lokasi, waktu, hingga memproduksi narasi seolah seseorang melakukan tindakan tertentu yang tak pernah ia perbuat. Teknologi tidak lagi sebatas alat merekam realitas, melainkan instrumen merekonstruksi dan memanipulasi kenyataan.

Di titik inilah aksentuasi akal manusia menjadi kian krusial. Otak dan akal bukan sekadar organ biologis, melainkan sarana utama untuk berpikir, mengingat, menimbang, dan membedakan kebenaran dari kebatilan. Mesin dapat mengolah jutaan data, tetapi manusialah yang wajib memilah mana informasi yang sahih, bermakna, bermanfaat, atau justru destruktif.

AI Boleh Berkembang, Akal Manusia Tidak Boleh Mati

Tantangan terbesar peradaban AI bukan semata ketakutan bahwa mesin akan lebih pintar dari manusia, melainkan keterasingan manusia yang malas menggunakan akalnya tatkala mesin menyajikan jawaban instan. Kita wajib membedakan antara kecerdasan komputasional mesin dan hakikat akal manusia.

AI bekerja berdasarkan algoritma, data historis, dan skema instruksi. Ia dapat menghasilkan keluaran yang tampak meyakinkan. Namun, manusialah yang memegang kendali tujuan, memberikan pertimbangan moral, dan memikul tanggung jawab hukum atas pemanfaatan teknologi tersebut.

Dalam tinjauan Fikih, tidak semua hasil buatan AI dipandang seragam. Penggunaan AI yang sebatas mentransfer atau memperjelas realitas fotografis memiliki implikasi hukum berbeda dibanding AI yang memanipulasi, menggambar dari ketiadaan, atau menciptakan kebohongan visual.

Pesan mendasarnya jelas: manusia tidak boleh tumpul berpikir hanya karena teknologi dapat berpikir secara komputasional. Ketika masyarakat malas memverifikasi informasi dan kehilangan nalar kritis, persoalannya bergeser dari sekadar masalah teknologi menjadi krisis sosial dan politik.

Tatkala Manipulasi AI Merambah Ruang Politik

Risiko besar membayangi tatkala teknologi manipulasi visual (deepfake) disalahgunakan dalam arena politik. Rekayasa AI dapat membuat seorang pejabat terlihat menerima suap, tokoh agama seolah menyampaikan narasi yang bertentangan dengan syariat, atau figur publik tampak mendiskreditkan kelompok tertentu.

Jika deepfake dijadikan senjata propaganda, dampaknya jauh melampaui pembunuhan karakter individual; ia meruntuhkan kepercayaan publik (public trust). Politik tanpa kejujuran akan menjelma menjadi panggung manipulasi persepsi, di mana publik memilih bukan berdasarkan data objektif, melainkan manipulasi emosi.

Di sinilah akal sehat dan tradisi tabayyun menjadi benteng pertahanan sosial. Masyarakat yang terbiasa berpikir kritis tidak akan mudah terprovokasi oleh potongan video manipulatif. Negara dan lembaga pendidikan bertanggung jawab membangun ekosistem yang melatih masyarakat untuk menguji informasi berbasis ilmu dan kebenaran.

Islam Mengatur Pemanfaatan Teknologi

Islam tidak memusuhi teknologi. Islam memberikan panduan hukum agar keahlian manusia digunakan sesuai tujuan penciptaannya. Sebuah teknologi tidak dihakimi sebatas label namanya, melainkan dari fakta operasional, aktivitas, dan konsekuensi praktisnya.

Pertanyaan yang tepat dalam memandang AI bukanlah sekadar "Apakah AI itu halal atau haram?", melainkan: Untuk apa AI digunakan? Bagaimana prosesnya? Apakah hasilnya merepresentasikan kebenaran atau kepalsuan? Serta adakah unsur penipuan, fitnah, dan kerugian bagi pihak lain?

Penggunaan AI untuk merestorasi dokumen lama tanpa mengubah substansi tentu berbeda hukumnya dari penggunaan AI untuk membuat identitas palsu atau mereka-reka peristiwa yang tidak pernah ada. Islam mengarahkan manusia untuk menguasai teknologi dengan kesadaran hukum dan etika.

Pengembalian Akal sebagai Pusat Peradaban

Jika AI merupakan produk dari kecerdasan manusia, maka manusia dilarang membangun peradaban yang justru mendegradasi daya pikirnya sendiri. Islam menawarkan tiga pilar solusi:

Membangun Masyarakat Berbasis Literasi Kritis

Masyarakat harus dibiasakan melakukan tabayyun, meneliti sumber, dan menguji keshahihan data di ruang digital. Literasi digital wajib dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai keagamaan.

Menundukkan Politik pada Kejujuran dan Hukum

Penggunaan AI untuk menyebarkan fitnah, memanipulasi persepsi publik, atau merusak reputasi lawan politik merupakan tindakan yang diharamkan oleh syariat. Politik wajib dikembalikan pada orientasi pelayanan umat (ri'ayah), bukan kebohongan publik.

Peran Negara dalam Mengatur dan Melindungi Rakyat

Negara tidak boleh berlepas tangan. Pemerintah wajib merancang regulasi perlindungan data, menindak tegas kejahatan pemalsuan digital, serta memastikan teknologi difungsikan sebagai alat bantu kesejahteraan manusia, bukan alat manipulasi.

Kesimpulan

Kecerdasan buatan tidak lahir sendiri. Ia merupakan akumulasi pengetahuan dan karya pemikiran manusia. Oleh karena itu, hal yang paling patut dikhawatirkan bukanlah keberadaan mesin yang makin cerdas, melainkan manusia yang kian malas menggunakan akalnya.

Mesin yang memproduksi informasi palsu memang berbahaya, tetapi masyarakat yang menelan mentah-mentah kebohongan tersebut jauh lebih berbahaya. Islam mengajarkan bahwa kecerdasan dan akal adalah amanah agung dari Allah ﷻ yang wajib dijaga (hifz al-'aql).

Masa depan peradaban tidak ditentukan oleh siapa yang menguasai mesin paling canggih, melainkan oleh siapa yang mampu memanfaatkan akal dan ilmunya secara benar demi kemaslahatan umat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

LGBTQ DAN MASA DEPAN GENERASI: CUKUPKAH PERPRES? ISLAM MENAWARKAN SOLUSI

2026-09-09T07:51:03.293+07:00

Oleh: Suci Musada, S.M.

Penulis Lepas

Kota Medan kembali menjadi sorotan publik. Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kota Medan menyatakan dukungan terbuka terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara. Organisasi tersebut bahkan mendesak Pemerintah Kota Medan bersama DPRD setempat untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melarang aktivitas dan propaganda LGBTQ di ruang publik (Antara, 5/7/2026).

Desakan ini lahir dari akumulasi keresahan para orang tua terhadap kian masifnya pemaparan konten dan propaganda LGBTQ di media sosial maupun ruang publik. Persoalannya bukan lagi sebatas pilihan ranah privat perorangan, melainkan ketika suatu perilaku menyimpang mulai dinormalisasi dan diarsip ke dalam cara pandang generasi muda.

Penyebaran budaya LGBTQ tidak dapat dipandang sepele tatkala telah merambah ruang publik dan merusak tatanan berpikir generasi. Ini merupakan benturan nilai yang serius. Jika pembiaran dan normalisasi terus berlangsung, nilai-nilai tersebut akan menggerus doktrin keagamaan, meruntuhkan ketahanan keluarga, mengaburkan pemahaman fitrah penciptaan laki-laki dan perempuan, serta mengancam tatanan sosial masyarakat.

Pencantuman penyebaran budaya LGBTQ dalam kategori ancaman nonmiliter melalui Perpres 111/2025 menunjukkan adanya ikhtiar kesadaran politik di tingkat negara. Namun, lahirnya Perpres saja tentu jauh dari kata cukup. Ancaman yang bergerak melalui perang pemikiran dan budaya (ghazwul fikri) tidak dapat dibendung sebatas melalui regulasi administratif di pusat. Mitigasi harus dijalankan secara terintegrasi hingga ke tingkat daerah, sekolah, keluarga, media massa, dan lingkungan pergaulan anak.

Kapitalisme Sekuler sebagai Akar Normalisasi

Akar dari menjamurnya propaganda ini terletak pada tatanan sekuler-kapitalistik yang memisahkan syariat agama dari kehidupan publik. Dalam sistem ini, agama direduksi sebatas urusan ritual pribadi, sementara dalam menentukan tolok ukur perbuatan di ruang publik, standar yang dijagokan adalah kebebasan individu, hak asasi tanpa batas, serta utilitas kebermanfaatan material.

Akibatnya, tolok ukur halal dan haram perlahan tersingkir dari pertimbangan publik. Suatu tindakan tidak lagi ditimbang melalui pertanyaan “Apakah hal ini diridai oleh Allah ﷻ?”, melainkan bergeser menjadi “Apakah ini hak asasi saya?” atau “Apakah saya merasa nyaman menjalankannya?”

Inilah yang menyebabkan doktrin agama sangat mudah digeser oleh narasi kebebasan hedonistik. Tatkala standar kebenaran dilepaskan dari wahyu ilahi, sesuatu yang secara tegas dilarang oleh syariat dapat dipoles sedemikian rupa atas nama toleransi, keberagaman, dan hak asasi manusia.

Proses normalisasi tidak selalu hadir secara frontal. Ia menyusup secara halus melalui tayangan hiburan, algoritma media sosial, pergeseran istilah bahasa, dan kampanye hak individu hingga sesuatu yang bertentangan dengan fitrah dianggap sebagai kewajaran baru. Padahal bagi seorang muslim, tolok ukur perbuatan yang sah bukanlah kebebasan subjektif manusia, melainkan batasan halal dan haram yang ditetapkan Allah ﷻ.

Solusi Sistemis dan Perlindungan Generasi dalam Islam

Islam tidak menyelesaikan persoalan ini secara reaktif atau sepotong-sepotong. Islam membangun perlindungan yang kokoh dari hulu hingga hilir, berlandaskan akidah yang kuat, pembinaan keluarga yang harmonis, kurikulum pendidikan berbasis kepribadian Islam, lingkungan sosial yang kondusif, serta peran negara yang bertanggung jawab penuh menjaga moral publik.

Islam menegaskan bahwa pencripaan manusia secara berpasangan sesuai fitrahnya merupakan sunnatullah yang mutlak. Allah ﷻ berfirman:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

“Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.” (QS. An-Naba': 8).

Allah ﷻ juga menegaskan fitrah jenis kelamin dalam Al-Qur'an:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.” (QS. An-Najm: 45).

Penerapan hukum Islam tidak berhenti pada kecaman terhadap perilaku menyimpang, melainkan menutup rapat seluruh celah (sadd adz-dzari'ah) yang mengantarkan pada kemaksiatan. Pembinaan anak wajib disandarkan pada penanaman akidah dan keterikatan pada hukum syariat. Orang tua memikul kewajiban utama untuk membimbing dan mengawasi tumbuh kembang anak dari ancaman pemikiran rusak. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim: 6).

Di sisi lain, negara dalam sistem Islam (Khilafah) bertindak sebagai perisai pelindung (junnah) dan pengurus (raa'in) rakyat. Negara wajib merancang sistem pendidikan nasional berlandaskan akidah Islam, mengontrol tata kelola media informasi dari propaganda yang merusak moral, serta menerapkan sanksi hukum ('uqubat) yang tegas bagi para pelaku dan penyebar propaganda penyimpangan seksual.

Solusi Islam tidak sebatas melahirkan satu Perda atau merancang aturan parsial belaka. Solusi hakiki adalah membangun tatanan masyarakat berbasis hukum Islam secara menyeluruh (kafah), di mana keluarga menjadi benteng pertahanan utama, sekolah menjadi pilar pembentukan kepribadian Islam (syakhsiyyah Islamiyyah), masyarakat menjadi kontrol sosial yang aktif, dan negara hadir sebagai pelindung utama moralitas generasi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

EFEK DOMINO PROGRAM MBG: LEBIH PANTAS DILANJUTKAN ATAU DIHENTIKAN?

2026-09-09T07:33:41.553+07:00

Oleh: Yuni Oktaviani

Aktivis Muslimah, Pekanbaru, Riau

Kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berulang dan menyita perhatian publik. Akumulasi korban yang terdampak di berbagai wilayah Indonesia disinyalir telah menembus angka ribuan jiwa. Keselamatan para peserta didik kini terancam akibat kelalaian dalam tata kelola program tersebut.

Anehnya, operasional MBG tetap berjalan tanpa ada tindakan tegas berupa penghentian total. Alih-alih dijatuhi sanksi hukum yang mengikat, pengelola unit penanggung jawab dapur sebatas dikenai teguran atau suspensi administratif sementara. Sampai kapan keselamatan generasi mendatang dipertaruhkan dalam skema program semacam ini?

Sebagaimana dilaporkan media massa, jumlah korban dugaan keracunan massal seusai menyantap hidangan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mencapai 664 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmita Herawati, mengonfirmasi bahwa 581 orang di antaranya telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Sementara itu, puluhan santri lainnya masih harus menjalani perawatan intensif dan observasi medis di fasilitas kesehatan (CNN Indonesia, 3/9/2026).

Lemahnya Pengawasan dan Praktik Korup Rantai Pasok

Maraknya insiden keracunan MBG di berbagai daerah tidak dapat ditimpakan sebatas pada kecerobohan teknis Standard Operating Procedure (SOP) di tingkat dapur. Dalam skala distribusi harian yang masif, jaminan kebersihan (higienitas) dan pemenuhan nutrisi menjadi tantangan krusial ketika pengawasan internal berjalan longgar.

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini terkesan minim pengawasan ketat dan cenderung sebatas menguji pemenuhan kriteria administratif di atas kertas. Penilaian atas kelayakan sanitasi tempat pengolahan, ketersediaan peralatan higienis, serta kualifikasi penjamah makanan belum menjadi standar mutlak yang diawasi secara berkala. Padahal, negara memikul peran sentral untuk menjamin keselamatan publik dalam setiap instrumen kebijakan yang digulirkan.

Dalam tatanan sekuler-kapitalistik, fungsi kontrol negara kerap mengendur tatkala tata kelola porsi makanan diserahkan pada mekanisme pengadaan pihak ketiga. Selain kelonggaran pengawasan, persekongkolan dalam pembagian alokasi titik dapur serta kompromi margin antara pengelola, investor, dan mitra SPPG berisiko menggerus alokasi anggaran bahan baku. Alhasil, mutu dan kesegaran bahan makanan dikompromikan demi mengejar tingkat keuntungan modal. Keselamatan penerima manfaat pun rentan terabaikan di bawah cengkeraman logika bisnis semata.

Urgensi Kepemimpinan Amanah dan Solusi Islam

Islam memiliki tata kelola yang komprehensif dalam menjamin ketersediaan pangan yang halal, aman, dan berkualitas bagi seluruh rakyat. Dalam sistem ekonomi Islam, negara bertanggung jawab penuh atas jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara secara personal (per individu).

Di samping itu, kepemimpinan Islam yang berlandaskan ketaatan kepada Allah ﷻ akan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Penguasa yang bertakwa menyadari sepenuhnya bahwa setiap jengkal wewenang kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam ajaran Islam, keselamatan jiwa (hifdz an-nafs) merupakan salah satu maqashid syariah utama yang tidak boleh dikompromikan atas alasan efisiensi anggaran atau target program semata. Mekanisme pengadaan dan penyediaan fasilitas publik dikelola secara efisien, profesional, dan transparan di bawah pengawasan langsung badan kontrol negara (Hisbah).

Negara dalam sistem Islam (Khilafah) bertindak sebagai penjamin kebutuhan pokok publik, baik melalui penciptaan lapangan kerja yang luas maupun penyediaan layanan publik vital seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan secara terjangkau dan berkualitas. Dengan mengembalikan tata kelola negara pada syariat Islam secara utuh (kaffah), keselamatan rakyat akan terlindungi dari kebijakan reaktif yang merugikan publik.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KARHUTLA BERULANG, PEREMPUAN DAN GENERASI MENANGGUNG BEBAN BERLAPIS

2026-09-09T07:09:58.725+07:00

Oleh: Suryani, S.A.P.

Penulis Lepas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan sebaran titik api dan gumpalan kabut asap. Karhutla merupakan krisis ekologis, kesehatan, sosial, dan ekonomi multidimensi yang dampaknya dirasakan secara tidak merata oleh masyarakat. Balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, serta penderita gangguan pernapasan dan jantung berada pada posisi paling rentan.

Di dalam lingkup rumah tangga, perempuan sering menanggung dampak yang jauh lebih kompleks: selain menghadapi risiko gangguan kesehatan pribadi, mereka harus merawat anggota keluarga yang sakit dan memastikan keberlangsungan kebutuhan domestik tetap berjalan di tengah krisis.

Di Kalimantan Selatan, dampak ekologis tersebut hadir secara berlapis. Paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan reproduksi dan kelancaran kehamilan, sementara beban pekerjaan rumah tangga bengkak akibat timbunan abu asap. Ketika pasokan air bersih mendadak langka dan sumber pencaharian harian terganggu, kaum perempuan kembali dituntut menjadi penyangga utama ketahanan keluarga. Mereka berhadapan dengan krisis sebagai individu, perawat, pengelola rumah tangga, sekaligus penopang ekonomi keluarga.

Asap Mengancam Kelompok Rentan

Dokter spesialis paru dan pernapasan, Dr. dr. Feni Fitriani Taufik, Sp.P(K), memaparkan bahwa kelompok paling rentan terhadap paparan asap karhutla meliputi ibu hamil, anak-anak, balita, lansia, serta penderita penyakit kronis pada saluran pernapasan dan jantung (Antara, 26/8/2026). Asap karhutla bukan sebatas kabut fisik yang mengurangi jarak pandang, melainkan mengandung emisi gas dan partikel beracun seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, ozon, hingga partikulat mikro berukuran PM2.5 (Mongabay, 18/8/2026).

Tatkala konsentrasinya melampaui ambang batas aman, masyarakat akan mengalami iritasi saluran napas, batuk, flu, hidung berair, dan peradangan mata. Pada penderita asma, paparan asap memicu serangan sesak mendadak. Pada penderita penyakit jantung, pencemaran udara mengganggu pasokan oksigen dan memperburuk kondisi klinis yang ada. Jika paparan ini berlangsung berulang dari tahun ke tahun, risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berkepanjangan meningkat, fungsi paru merosot, dan beban rawat inap medis membengkak.

Balita dan anak-anak berhadapan dengan ancaman ISPA serta penurunan kualitas udara saat belajar dan beraktivitas. Dampaknya dapat berlanjut pada gangguan tumbuh kembang dan lonjakan biaya pengobatan. Bagi ibu hamil, paparan gas beracun meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, hingga gangguan perkembangan janin.

Ibu menyusui dan kaum perempuan harus bertarung melawan gangguan kesehatan pribadi sembari melipatgandakan energi untuk mengurus keluarga yang menderita sakit, mulai dari membasuh debu abu dari rumah, merawat anak, hingga berjuang menyediakan pasokan air bersih dan obat-obatan.

Beban Berlapis yang Ditanggung Perempuan

Bencana karhutla menempatkan perempuan dalam impitan beban berlapis:

Risiko Kesehatan Langsung: Mengalami ancaman gangguan kesehatan reproduksi dan pernapasan akibat paparan racun asap secara terus-menerus.
Beban Kerja Domestik yang Membengkak: Dituntut tetap menjalankan fungsi pengurusan rumah tangga meski kondisi fisik pribadi sedang rentan.
Peran Utama Perawatan Keluarga (Caregiver): Menjadi garda terdepan saat anak atau anggota keluarga jatuh sakit akibat ISPA, yang membutuhkan pengawasan ekstra, waktu, tenaga, dan biaya pengobatan.
Penyangga Krisis Ekonomi: Terganggunya sumber pendapatan utama memaksa perempuan memutar otak mencari strategi pengerahan dana cadangan atau mata pencaharian tambahan demi memenuhi kebutuhan pangan harian.

Krisis ini makin diperparah oleh kelangkaan air bersih yang sangat dibutuhkan untuk sanitasi, memasak, dan merawat anggota keluarga yang sakit. Dampak karhutla akhirnya berwujud pada bertambahnya jam kerja domestik, pembengkakan biaya kesehatan, hilangnya pendapatan, terganggunya pendidikan anak, serta ancaman serius terhadap kualitas kesehatan generasi mendatang.

Karhutla Berulang dan Kegagalan Menangani Akar Masalah

Berulangnya bencana karhutla setiap tahun menegaskan bahwa persoalan tidak akan selesai sebatas dengan tindakan pemadaman api di lapangan. Operasi pemadaman memang diperlukan untuk mereduksi dampak darurat, tetapi sifatnya sekadar respons sementara di hilir. Jika orientasi kebijakan pemerintah berhenti pada tahap responsif, negara akan terus terjebak dalam siklus tahunan yang sama: lahan dibuka, titik api membara, asap pekat menyebar, warga jatuh sakit, bantuan masker dibagikan, lalu masalah yang sama berulang pada musim kemarau berikutnya.

Akar masalah yang sesungguhnya berada di hulu: pembukaan lahan secara masif, pengawasan perizinan yang longgar, perusakan kawasan konservasi ekologis, serta regulasi yang memberi porsi luas bagi konsesi korporasi besar. Tatanan sekuler-kapitalistik memfasilitasi akumulasi modal dan monopoli penguasaan lahan. Korporasi meraup devisa dari eksploitasi alam, sementara masyarakat luas dipaksa menanggung dampak udara beracun, penyakit kronis, hilangnya mata pencaharian, terhentinya aktivitas sekolah, dan rusaknya sumber air.

Inilah bentuk ketidakadilan ekologis: marjin keuntungan diprivatisasi oleh pemilik modal, tetapi beban kerugian disosialisasikan kepada publik. Ketika bencana terjadi, keluarga diminta membeli masker secara mandiri, membatasi aktivitas, dan mengobati anggota keluarga yang sakit. Negara sekadar menyampaikan imbauan administratif, sementara para pelaku perusakan lingkungan belum dijatuhi sanksi hukum yang setimpal dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Negara Tidak Boleh Sekadar Menjadi "Pemadam Kebakaran"

Imbauan untuk memakai masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan mengurung diri di dalam rumah berguna dalam situasi darurat, tetapi tidak dapat dijadikan strategi utama dalam menghadapi krisis karhutla tahunan. Jika setiap tahun generasi muda dipaksa menghirup udara racun, persoalannya bukan terletak pada kurangnya kewaspadaan masyarakat, melainkan pada kegagalan negara dalam menghentikan pemicu pencemaran di hulu.

Negara wajib menerapkan kebijakan mitigasi dan pencegahan yang tegas. Setiap izin pemanfaatan dan pembukaan lahan wajib dievaluasi berdasarkan daya dukung ekosistem serta jaminan keselamatan publik. Fungsi pengawasan lingkungan wajib dijalankan secara ketat sebelum kebakaran terjadi. Korporasi yang terbukti melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban penuh: mencabut izin konsesi, memulihkan ekosistem gambut, serta menanggung seluruh biaya ganti rugi pemulihan kesehatan masyarakat.

Perlindungan Manusia dan Alam dalam Sistem Islam

Islam menempatkan manusia sebagai pengelola bumi (khalifah fi al-ardh) yang diemban amanah untuk menjaga kelestarian alam, bukan mengeksploitasinya secara destruktif. Setiap tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan merusak ekosistem bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Rasulullah ﷺ menegaskan kaidah hukum:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Hutan, lahan gambut, sumber air, dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup publik diklasifikasikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Hukum syariat melarang keras penguasaan dan privatisasi sumber daya alam oleh segelintir individu atau korporasi demi meraup keuntungan pribadi.

Negara dalam Islam (Khilafah) bertindak sebagai pengurus (raa'in) dan perisai pelindung (junnah) rakyat. Negara wajib mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, mencegah alih fungsi lahan yang merusak ekosistem, serta menjamin kelestarian lingkungan.

Negara hadir secara proaktif mulai dari tahap pencegahan di hulu hingga penanganan krisis di hilir. Fasilitas kesehatan yang memadai, obat-obatan gratis, pasokan air bersih, pusat penampungan yang aman, serta jaminan sosial wajib disediakan secara langsung bagi kelompok rentan tanpa membebani keuangan keluarga.

Di sisi lain, negara menerapkan sanksi hukum ('uqubat) yang tegas dan memberikan efek jera (rad'an) bagi setiap pelaku pembakaran, pemodal, maupun pejabat yang membiarkan perusakan lingkungan terjadi. Sanksi dijatuhkan berbanding lurus dengan skala kerusakan, disertai kewajiban memulihkan kondisi lahan serta mengganti kerugian kesehatan masyarakat.

Kesimpulan

Bencana karhutla yang berulang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis pemadaman dan pembagian masker gratis. Sistem kapitalisme membiarkan eksploitasi alam demi keuntungan korporasi, sementara masyarakat dipaksa menanggung dampak kerusakannya.

Islam menawarkan solusi fundamental: mengembalikan fungsi alam sebagai amanah untuk kemaslahatan publik, meng fungsikan negara sebagai penjamin kebutuhan dasar dan pelayanan umum, serta menjatuhkan sanksi hukum yang tegas bagi para perusak lingkungan. Perlindungan terhadap kaum perempuan dan generasi mendatang menuntut penghentian eksplorasi destruktif di hulu, penyediaan layanan publik yang memadai di hilir, serta penempatan keselamatan manusia di atas segala kalkulasi keuntungan modal.

Karhutla wajib dihentikan langsung dari sumber apinya agar perempuan tidak terus-menerus dijadikan penyangga krisis, dan generasi mendatang tidak diwarisi udara yang beracun.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SWASEMBADA PANGAN, TETAPI HARGA MAKIN MELAMBUNG

2026-09-09T06:41:19.597+07:00

Oleh: Lathifa Rohmani

Penulis Lepas

Ironi kerap kali terjadi antara klaim swasembada dan kenyataan harga bahan pokok yang terus melambung tinggi. Di tengah klaim pemerintah bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan, masyarakat di lapangan justru dihadapkan pada kenaikan harga komoditas utama yang bervariasi dan tidak merata antarwilayah.

Akhir-akhir ini, lonjakan harga bahan pokok kembali memicu keresahan publik. Komoditas yang mengalami kenaikan signifikan di antaranya cabai, telur ayam, dan daging ayam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga daging ayam ras pada akhir Agustus 2026 dialami oleh 220 kabupaten/kota atau setara dengan 61,11 persen wilayah Indonesia. Eskalasi kenaikan tersebut bergerak cepat dari 110 daerah pada minggu ketiga Juli menjadi 188 daerah pada awal Agustus (CNN Indonesia, 27/8/2026).

Kondisi ini memicu pertanyaan kritis di tengah masyarakat: Jika Indonesia diklaim telah mencapai swasembada pangan, lantas mengapa rakyat terus-menerus diimpit oleh lonjakan harga bahan pokok?

Menelanjangi Defisit Makna Swasembada

Akar persoalannya terletak pada pemaknaan swasembada itu sendiri. Swasembada pangan tidak boleh sebatas diukur dari keberhasilan indikator produksi fisik semata. Ada beberapa aspek penting yang wajib diperhatikan secara terpadu, mulai dari tata kelola rantai distribusi, kepastian pengadaan barang, hingga struktur pasarnya. Swasembada yang hakiki bukan sekadar ketersediaan pasokan di lumbung di atas kertas, melainkan jaminan bahwa seluruh rakyat mampu mengakses pangan dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Sementara itu, dalam tatanan sekuler-kapitalistik, indikator swasembada pangan sebatas difokuskan pada pemenuhan target volume produksi nasional semata. Masalah penetapan harga dan kelancaran distribusi dianggap sebagai ranah terpisah yang diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Capaian kesejahteraan masyarakat pun sekadar dihitung dari angka grafik produksi, tanpa memastikan apakah bahan pangan tersebut benar-benar terdistribusi secara adil hingga ke meja makan rakyat.

Praktik monopoli dan oligopoli yang menjamur dalam sistem kapitalisme memberi ruang bagi korporasi dan spekulan besar untuk mengontrol arus rantai pasok. Akibatnya, harga dapat dipermainkan demi meraih marjin keuntungan modal, sementara jaminan ketersediaan pangan murah bagi rakyat kian terabaikan.

Dalam kerangka ini, peran negara cenderung terdistorsi. Negara melepaskan tanggung jawab utamanya sebagai pengurus publik dan mereduksi fungsinya sebatas regulator pasif, yang berfokus pada pembuatan aturan formal, pemantauan, dan penegakan hukum administratif semata tanpa terlibat langsung mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat secara mendasar. Swasembada pangan akhirnya gagal mewujudkan keterjangkauan harga karena tata kelola distribusi diserahkan pada pemilik modal.

Jaminan Kedaulatan Pangan dalam Sistem Pemerintahan Islam

Berbeda dengan kapitalisme, sistem pemerintahan Islam memandang pangan sebagai kebutuhan primer (al-hajaj al-asasiyyah) yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara bagi setiap individu rakyat. Negara dilarang keras membiarkan masyarakat kesulitan memperoleh bahan makanan, karena jaminan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian utuh dari kewajiban kepemimpinan. Oleh karena itu, negara wajib memastikan ketersediaan pasokan pangan yang melimpah agar setiap warga negara dapat hidup secara layak.

Negara dalam Islam (Khilafah) juga memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin kelancaran rantai distribusi hingga bahan pokok dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pangan tidak boleh hanya menumpuk di kawasan atau kelompok ekonomi tertentu sementara wilayah lainnya mengalami kelangkaan.

Di saat yang sama, negara bertindak tegas mencegah praktik penimbunan (ihtikar), kartel, atau tindakan spekulan yang sengaja menahan pasokan demi memicu kelangkaan dan kenaikan harga yang membebani publik.

Selain jaminan pemenuhan dan pemerataan distribusi, negara wajib mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional agar tidak tergantung pada tekanan luar. Tata kelola sektor pertanian dan pangan diabadikan penuh untuk kemaslahatan publik, bukan dijadikan arena komersialisasi bagi segelintir pemegang modal.

Oleh karena itu, segala bentuk praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan masyarakat dilarang keras dan ditindak melalui sanksi hukum yang tegas. Dengan begitu, negara dapat memastikan bahan pangan selalu tersedia, terjangkau, serta berada dalam kendali kebijakan politik yang memihak rakyat, sehingga seluruh warga, baik muslim maupun non-muslim, merasakan keamanan dan kesejahteraan yang nyata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KARHUTLA: DIBAKAR BERULANG, KORBANKAN ALAM DAN RAKYAT

2026-09-08T15:42:57.636+07:00

Oleh: Aurora Pajiga

Aktivis Muslimah Peduli Umat

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terus berulang hampir setiap musim kemarau. Data pemantauan SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat setidaknya 15.563 titik panas (hotspot) karhutla terdeteksi pada awal September 2026.

Titik panas terbanyak berada di Kalimantan Tengah sebanyak 4.894 titik. Sementara itu, Kalimantan Barat berada di posisi kedua dengan 3.684 titik, disusul Sumatra Selatan (1.624 titik), Kalimantan Timur (712 titik), Papua Selatan (523 titik), Maluku (464 titik), dan Kalimantan Selatan (453 titik) (Katadata, 4/9/2026).

Sebaran gumpalan asap karhutla ini memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada anak-anak, perempuan, dan ibu hamil. Menurut Kementerian Kesehatan, sepanjang kurun Juli hingga Agustus 2026 saja, kasus ISPA telah terakumulasi sebanyak 50.891 kasus (Kompas, 1/9/2026).

Di wilayah terdampak seperti Kalimantan Selatan, kaum perempuan menanggung beban ganda: selain berhadapan dengan risiko kesehatan reproduksi dan komplikasi kehamilan, mereka harus mengurus anggota keluarga yang sakit di tengah kelangkaan air bersih dan rusaknya sumber pencaharian harian.

Mengapa bencana krisis ini terus berulang dari tahun ke tahun? Mengapa kebijakan di lapangan belum mampu menghentikan akar masalahnya? Lantas, bagaimana solusi tuntas atas bencana tahunan ini?

Dampak Sistemis Karhutla dan Dilema Tata Kelola

Bencana karhutla pada hakikatnya lahir dari tatanan sekuler-kapitalistik. Dalam kerangka ini, lahan dan kawasan hutan diperlakukan sebatas komoditas ekonomi yang dapat dikuasai dan dieksploitasi demi marjin keuntungan segelintir pemilik modal. Logika efisiensi biaya sering kali menoleransi metode pembakaran lahan secara ilegal karena dianggap paling murah.

Di sisi lain, peran negara dalam penanganan lingkungan kerap bertindak sebatas "pemadam kebakaran" di hilir. Dampak ekologis berupa kabut asap lintas negara tidak hanya menurunkan kualitas udara di dalam negeri, melainkan juga menyelimuti negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Kelompok paling rentan yang terdampak paparan racun asap karhutla adalah balita, anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Bagi ibu hamil, paparan partikel mikro abu bakar membahayakan keselamatan ibu dan janin. Selain manusia, keanekaragaman hayati dan satwa langka turut terancam punah. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar mengancam kehidupan hari ini, melainkan juga memusnahkan kualitas hidup generasi mendatang.

Langkah darurat seperti pembagian masker, anjuran berdiam di dalam rumah, dan penyediaan layanan kesehatan sementara memang diperlukan. Namun, seluruh tindakan tersebut tidak menyelesaikan akar masalah jika izin ekspansi dan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem di hulu tidak dihentikan secara permanen.

Alam Sebagai Amanah dan Solusi Sistem Ekonomi Islam

Islam memandang alam semesta dan kawasan hutan sebagai amanah dari Allah ﷻ yang wajib dijaga kelestariannya. Islam merupakan din yang sempurna dan memiliki tatanan rinci dalam mengelola sumber daya alam. Karhutla dapat diatasi secara tuntas tatkala syariat Islam diterapkan secara utuh melalui pilar-pilar berikut:

Tunduk pada Ketentuan Syariat dalam Kepemilikan Lahan

Setiap individu wajib tunduk pada hukum Islam. Kepemilikan lahan pribadi diperbolehkan selama diperoleh secara sah menurut syariat. Namun, lahan tersebut wajib dikelola secara produktif dan tidak boleh ditelantarkan lebih dari tiga tahun berturut-turut. Jika ditelantarkan, statusnya menjadi lahan mati dan negara berhak mengambil alih untuk diserahkan kepada pihak yang mampu memproduksikannya. Pengelolaan lahan juga diharamkan menggunakan metode pembakaran yang merusak unsur hara dan ekosistem tanah.

Pengelolaan Hutan sebagai Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah al-'Ammah)

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكاَءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput (hutan), dan api (sumber energi).” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup publik haram diprivatisasi oleh korporasi swasta. Negara bertindak sebagai pengelola tunggal yang amanah. Seluruh hasil pengelolaannya dimasukkan ke Kas Negara (Baitul Maal) pos Kepemilikan Umum untuk dibiayai kembali bagi Kesejahteraan rakyat, seperti penyediaan fasilitas umum, pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas, dan infrastruktur.

Peran Negara sebagai Raa'in dan Junnah

Dalam sistem Islam (Khilafah), negara bertindak sebagai pengurus (raa'in) dan perisai pelindung (junnah) rakyat. Negara memiliki wewenang menetapkan kawasan hutan lindung (Hima), khususnya pada area konservasi dan lahan gambut yang rentan. Khalifah dapat mengerahkan para ahli dan teknologi terbaik untuk menjaga kelembapan alami lahan gambut guna mencegah pemicu kebakaran.

Penegakan Hukum ('Uqubat) yang Tegas

Negara menjatuhkan sanksi hukum yang berat dan memberikan efek jera (rad'an) bagi siapa pun yang secara sengaja membakar hutan atau merusak lingkungan.

Dengan mengembalikan tata kelola alam pada asas hukum Islam, eksploitasi hutan secara ugal-ugalan dapat dihentikan secara permanen, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin).

Wallahu a'lam bish-shawab.

BIMBEL PENUH, SISTEM PENDIDIKAN KETETERAN

2026-09-08T14:33:02.788+07:00

Oleh: Tety Kurniawati

Aktivis Dakwah dan Penggiat Literasi

Fenomena perburuan tiket (war ticket) Bimbingan Belajar (bimbel) kini tengah menyedot perhatian publik. Di balik antrean panjang calon peserta, para orang tua rela menggelontorkan dana hingga belasan jutaan rupiah per tahun demi memastikan anak-anak mereka tidak tertinggal dalam arena persaingan pendidikan (Kumparan, 3/9/2026).

Menjamurnya industri komersial bimbel ini kian memperlebar jurang disparitas pendidikan. Keluarga dari kelompok Mampu dapat "membeli" fasilitas persiapan ujian terbaik bagi buah hatinya. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa bertarung dengan modal seadanya, meski secara kecerdasan intelektual memiliki potensi yang sejajar.

Ketergantungan tinggi masyarakat terhadap bimbel merupakan cermin dari krisis kepercayaan terhadap efektivitas sekolah formal dan ketidakpastian sistem seleksi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Tatkala sekolah dinilai belum memadai dalam membekali kompetensi taktis siswa untuk bersaing, industri bimbel hadir menawarkan kepastian metode dan strategi. Alhasil, alokasi dana jutaan rupiah untuk bimbel bergeser dari sekadar pilihan sekunder menjadi kebutuhan mendesak demi mengamankan masa depan anak.

Pendidikan dalam Cengkeraman Komodifikasi

Ledakan industri bimbel tidak muncul di ruang hampa. Ia tumbuh subur dari ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara tatkala pendidikan diperlakukan layaknya komoditas komersial, bukan hak dasar warga negara.

Ketika sekolah formal tidak memfasilitasi persiapan intensif, simulasi ujian (try out) berkala, dan pelatihan strategi taktis, pasar bebas mengambil alih peran tersebut. Fungsi edukasi yang mestinya dijamin utuh oleh institusi sekolah kini harus dibeli secara terpisah dengan patokan harga pasar. Negara kerap memposisikan diri sebatas regulator pasif, sehingga kualitas persiapan ujian siswa sangat bergantung pada daya beli masing-masing keluarga.

Terbatasnya kuota penerimaan di sekolah unggulan dan PTN makin memperuncing iklim kompetisi. Ketimpangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan kursi negeri memicu persaingan ketat. Logika yang berlaku menjadi sangat rasional-kapitalistik: siapa yang memiliki modal lebih besar untuk membeli fasilitas bimbel dan paket latihan intensif, maka peluang kelolosannya membumbung lebih tinggi. Pendidikan pun bergeser dari proses pematangan nalar menjadi ajang persaingan modal.

Di saat yang sama, sekolah formal kerap dibebani oleh target capaian nilai administratif ketimbang penguatan penalaran kritis. Industri bimbel lantas memanfaatkan "kecemasan struktural" ini dengan menjual kepastian prediksi soal dan kepraktisan metode. Ketika tolok ukur pendidikan disandarkan pada logika pasar, kesenjangan sosial akan terus diproduksi, dan industri bimbel akan terus bertumbuh dari rasa cemas para orang tua.

Mengembalikan Pendidikan sebagai Hak Mutlak Rakyat

Islam menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar publik yang tidak boleh dikomersialkan. Kualitas pendidikan warga negara tidak boleh ditentukan oleh tebal-tipisnya dompet keluarga.

Negara wajib hadir sebagai penanggung jawab utama (raa'in) untuk menjamin ketersediaan pendidikan berkualitas, merata, dan terjangkau dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini menuntut pembenahan sarana fisik, penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan fasilitas belajar hingga ke pelosok daerah.

Sistem seleksi penerimaan peserta didik baru dan mahasiswa PTN wajib disandarkan pada prinsip keadilan sosial. Kesenjangan antara jumlah pendaftar dan kuota PTN harus diatasi melalui perluasan kapasitas tampung serta penguatan mutu sekolah-sekolah di daerah. Dengan demikian, peluang sukses tidak lagi dimonopoli oleh mereka yang sanggup membeli fasilitas bimbel termahal.

Standardisasi dan peningkatan mutu sekolah formal harus dijamin secara intensif oleh negara. Kurikulum pembelajaran perlu dirancang relevan dengan kebutuhan penguasaan ilmu dan tantangan zaman. Jika sekolah formal telah mampu membekali peserta didik secara utuh dan menyeluruh, maka ketergantungan masyarakat terhadap industri bimbel akan terurai dengan sendirinya.

Perbaikan yang bersifat tambal-sulam tidak akan pernah mengurai akar persoalan sistem pendidikan yang keteteran. Selama negara hanya menempatkan diri sebagai regulator pasar, komersialisasi pendidikan akan terus menggerus hak-hak masyarakat.

Dalam perspektif Islam, negara memikul kewajiban syar'i untuk menjamin pendidikan sebagai kebutuhan dasar seluruh warga negara secara gratis, merata, dan berkualitas tinggi tanpa membedakan status sosial-ekonomi.

Oleh karena itu, penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam institusi negara (Khilafah) menjadi solusi mendasar. Dengan mengembalikan fungsi negara sebagai pengurus dan pelindung (junnah) rakyat, tidak ada lagi orang tua yang harus "berperang" memperebutkan kursi bimbel mahal, karena jaminan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan telah tersedia penuh bagi seluruh rakyat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KARHUTLA BERULANG, RAKYAT TERPAPAR, SIAPA YANG MENIKMATI UNTUNGNYA?

2026-09-08T09:35:54.543+07:00

Oleh: A. Mutoharo, S.M.

Penulis Lepas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali berulang di sejumlah wilayah Indonesia. Asap mengepung pemukiman, kualitas udara merosot tajam, aktivitas masyarakat lumpuh, sementara kawasan hutan dan lahan terus membara. Luas lahan terbakar di Sumatra dan Kalimantan tercatat menembus puluhan ribu hektare.

Di Papua Tengah, karhutla bahkan mencapai ratusan hektare dan titik api belum sepenuhnya padam (CNN Indonesia 24/8/2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar insiden sesaat, melainkan problem struktural yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Pemerintah kembali mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla. Satgas darat diperkuat dan operasi water bombing menggunakan armada helikopter diterbangkan untuk memadamkan api. Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pembakaran, bahkan menginstruksikan pencabutan izin korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla (Presidenri, 7/9/2026).

Namun, jika karhutla terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana memadamkan api, melainkan mengapa api terus menyala? Petugas di lapangan menemukan indikasi kuat bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja untuk memangkas biaya pembukaan lahan perkebunan.

Di Kalimantan Timur, sekitar 1.260 hektare lahan terbakar dan sebagian besar terindikasi berada di dalam areal milik perusahaan. Puluhan tersangka pun telah ditetapkan dalam kasus karhutla (CNN Indonesia, 24/8/2026).

Fakta ini memperlihatkan bahwa karhutla tidak selalu lahir dari faktor alamiah. Ada kalkulasi keuntungan ekonomi di balik kobaran api. Hutan dan lahan memiliki nilai komersial yang besar, dan ketika pembukaan lahan secara cepat dapat menghasilkan margin keuntungan melimpah, kelestarian lingkungan berpotensi dikorbankan demi kepentingan bisnis.

Kapitalisme dan Privatisasi Kerugian Ekologis

Inilah wajah nyata paradigma kapitalisme dalam mengelola sumber daya alam. Hutan tidak lagi dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga, melainkan sebatas aset ekonomi yang bebas dieksploitasi demi meraup materiil. Lahan diburu untuk dikuasai, hutan dibuka demi ekspansi investasi, dan sumber daya alam diperebutkan karena memiliki nilai jual tinggi.

Dalam paradigma seperti ini, pertanyaan utamanya bukan lagi “bagaimana hutan tetap lestari dan rakyat terlindungi?”, melainkan “berapa besar marjin keuntungan yang dapat dihasilkan dari lahan tersebut?” Ketika orientasi materiil menjadi tolok ukur utama, kerusakan ekologis diperlakukan sebagai batas toleransi biaya produksi yang dapat dimaklumi.

Yang lebih ironis, marjin keuntungan bersifat privat untuk korporasi, tetapi dampak kerugiannya ditanggung oleh publik. Ketika lahan berhasil dibuka dan menghasilkan devisa bisnis, manfaat ekonominya dinikmati oleh pemilik modal. Namun ketika pembakaran memicu gumpalan kabut asap, udara tercemar, kesehatan terganggu, dan ekosistem rusak, rakyat kecil yang harus membayar harganya.

Di sinilah letak ketidakadilan sistemis yang melekat. Rakyat tidak pernah diajak menikmati devisa eksploitasi secara adil, tetapi dipaksa menanggung dampak krisis ketika eksploitasi tersebut memicu Bencana.

Negara kerap hadir setelah kerusakan meluas di lapangan. Satgas dikerahkan, helikopter water bombing diterbangkan, pelaku ditangkap, dan izin perusahaan diancam dicabut. Semua itu memang diperlukan sebagai tindakan darurat. Namun, jika pendekatan negara berhenti pada pemadaman dan penindakan pascabencana, persoalan akan terus berputar pada siklus yang sama: hutan terbakar, rakyat terdampak, pelaku ditindak, lalu kebakaran kembali berulang.

Sebab, akar persoalannya tidak hanya terletak pada siapa yang menyalakan api, melainkan pada sistem yang membiarkan hutan dan lahan diperlakukan sebagai komoditas bisnis bebas.

Selama sumber daya alam diletakkan dalam kerangka kepentingan modal, akan selalu ada dorongan untuk mencari celah hukum demi meluaskan ekspansi lahan. Regulasi dapat diperketat dan sanksi dapat dijatuhkan, tetapi selama paradigma dasarnya belum bergeser dari logika keuntungan privat, persoalan serupa akan terus menemukan bentuknya setiap musim kemarau.

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari tatanan sekuler yang memisahkan tata kelola kehidupan publik dari aturan Allah ﷻ. Ketika hukum agama diabaikan dalam mengatur negara, jabatan dan wewenang sangat rentan dipandang sebagai sarana meraih kepentingan materiil. Amanah kepemimpinan bergeser menjadi kekuasaan, kekuasaan berkelindan dengan kekuatan modal, sementara masyarakat berada pada posisi yang rentan menanggung akibatnya.

Kedaulatan Pangan dan Perlindungan Lingkungan dalam Islam

Berbeda dengan tatanan kapitalisme, Islam tidak menjadikan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup publik sebagai barang dagangan yang bebas dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Dalam ajaran Islam, terdapat konsep kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah), yakni harta kekayaan yang keberadaannya menyangkut kepentingan masyarakat luas dan haram diprivatisasi oleh individu maupun korporasi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (hutan), air, dan api (sumber energi).” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis ini menegaskan bahwa terdapat sumber daya alam strategis yang menjadi hak publik secara bersama. Negara bertindak sebagai pengelola mandiri agar seluruh manfaatnya dikembalikan murni untuk kesejahteraan rakyat, bukannya diserahkan kepada korporasi swasta melalui izin konsesi.

Dengan paradigma ini, hutan tidak dipandang sebatas hamparan lahan kosong yang menunggu dikonversi menjadi perkebunan. Hutan merupakan bagian dari kepemilikan umum yang wajib dijaga kelestariannya sesuai ketentuan syariat. Pemanfaatannya oleh masyarakat tetap dimungkinkan dalam batas wajar, tetapi tidak boleh mengancam kelestarian ekosistem atau merugikan hak-hak publik.

Islam melarang keras segala bentuk tindakan yang memicu pengrusakan di bumi. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf: 56).

Oleh karena itu, negara dalam Islam tidak sebatas disibukkan oleh tugas reaktif pemadaman api di hilir. Negara wajib melakukan pengawasan ketat sejak hulu, mencegah alih fungsi lahan yang merusak ekosistem, menindak tegas para pelaku pengrusakan lingkungan, serta memastikan jaminan keselamatan publik.

Rasulullah ﷺ bersabda mengenai hakikat kewajiban seorang penguasa:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Inilah konsep raa'in (pengurus) dan junnah (perisai pelindung) dalam kepemimpinan Islam. Penguasa bertindak sebagai pelayan kepentingan rakyat sekaligus pelindung mereka dari ancaman krisis. Keselamatan jiwa (hifz an-nafs) dan pelestarian lingkungan bukan sekadar target indikator kinerja, melainkan amanah agung yang akan dihisab di hadapan Allah ﷻ.

Tatkala karhutla terjadi, negara tidak hanya bertanya “berapa hektare yang terbakar?” atau “berapa tersangka yang ditangkap?”, melainkan juga mengevaluasi mengapa hutan bisa diprivatisasi, demi kepentingan siapa izin diberikan, siapa yang meraup marjin keuntungan, dan bagaimana jaminan perlindungan rakyat diwujudkan.

Kesimpulan

Bencana karhutla yang berulang semestinya menjadi peringatan keras bahwa akar persoalannya jauh lebih mendalam daripada sekadar kobaran api dan gumpalan asap. Ketika hutan diperlakukan sebagai komoditas bisnis, marjin keuntungan dijadikan tolok ukur utama, dan rakyat dijadikan pihak yang menanggung dampak kerusakan, maka krisis ekologis akan terus berulang sebagai bencana tahunan.

Islam menawarkan paradigma yang fundamental berbeda. Hutan dan sumber daya alam adalah amanah Allah ﷻ yang wajib dikelola secara adil untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Negara tidak memposisikan diri sebagai fasilitator pemilik modal, melainkan bertindak penuh sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Sebab, negara wajib memastikan sejak hulu bahwa tidak boleh ada kepentingan bisnis yang mengorbankan keselamatan warga dan kelestarian alam.

Wallahu a'lam bish-shawab.

ASAP HARI INI, ANCAMAN BAGI GENERASI NANTI

2026-09-08T09:09:27.975+07:00

Oleh: A. Mutoharo, S.M.

Penulis Lepas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya persoalan hutan yang terbakar dan asap yang mengepul. Di balik luasnya lahan yang hangus, ada kehidupan masyarakat yang ikut terdampak secara mendasar. Asap karhutla membawa ancaman serius bagi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Paparan asap dapat memperburuk gangguan pernapasan dan meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Dokter spesialis paru juga mengingatkan kelompok rentan untuk lebih waspada terhadap dampak kesehatan akibat asap karhutla (Antara, 26/8/2026).

Dampak karhutla bahkan tidak berhenti pada persoalan kesehatan fisik semata. Di Kalimantan Selatan, perempuan menghadapi dampak yang berlapis. Selain harus berhadapan dengan risiko gangguan terhadap kesehatan reproduksi dan kehamilan, perempuan juga harus menanggung beban domestik ketika anggota keluarga (terutama anak-anak) mengalami sakit akibat paparan asap. Kondisi kian berat ketika ketersediaan air bersih terganggu dan sumber penghidupan masyarakat ikut terdampak (Mongabay, 18/8/2026).

Inilah sisi karhutla yang sering luput dari perhatian publik. Ketika pemerintah berbicara mengenai jumlah titik api, luas lahan terbakar, atau pengerahan operasi pemadaman, ada persoalan sosial berat yang berlangsung di balik pintu rumah-rumah warga. Ketika seorang anak jatuh sakit akibat asap, ada ibu yang harus berjaga merawatnya. Ketika air bersih sulit diperoleh, ada perempuan yang harus memutar otak memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika aktivitas ekonomi terganggu, keluarga harus kembali mengatur kehidupan dengan sumber daya yang kian terbatas.

Dengan kata lain, bencana ekologis tidak pernah berdampak secara netral. Bebannya berlapis dan jatuh paling berat kepada kelompok yang memikul tanggung jawab perawatan dalam keluarga.

Kapitalisme dan Dilema Tata Kelola Lahan

Karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata bencana alamiah. Faktor cuaca dan kondisi iklim memang dapat memperbesar risiko kebakaran, tetapi pembukaan lahan secara masif dan praktik pembakaran yang disengaja menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam.

Di sinilah sistem kapitalisme memperlihatkan dampaknya. Dalam tatanan yang menjadikan margin keuntungan sebagai orientasi utama, tanah dan hutan dipandang sebagai komoditas ekonomi yang sangat besar. Lahan diperlakukan sebagai aset yang bebas dikonversi, dikuasai, dan dieksploitasi demi meraup keuntungan finansial. Ketika kepentingan ekspansi bisnis bertemu dengan lemahnya regulasi perlindungan lingkungan, alam dan masyarakat menjadi pihak yang dikorbankan.

Hutan boleh terbakar demi efisiensi biaya pembukaan lahan, tetapi asapnya tidak berhenti di batas areal konsesi perusahaan. Asap menyusup ke rumah-rumah rakyat, memenuhi udara yang dihirup anak-anak, mengganggu kesehatan ibu hamil, dan memaksa keluarga menanggung biaya perawatan medis.

Ironisnya, ketika dampak tersebut muncul, beban penanganannya kembali dikembalikan kepada masyarakat. Warga sekadar diimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan bertahan di dalam ruangan ketika kualitas udara merosot. Imbauan tersebut memang penting sebagai perlindungan darurat jangka pendek. Namun, jika setiap tahun rakyat hanya diminta beradaptasi dengan asap sementara sumber masalahnya tidak dihentikan, negara seolah meminta rakyat untuk terus belajar hidup berdampingan dengan Bencana.

Negara akhirnya lebih terlihat bertindak sebagai "pemadam kebakaran" di hilir daripada pencegah kerusakan di hulu. Api dipadamkan ketika sudah membesar, masyarakat diberi imbauan ketika asap telah menyebar pekat, sementara persoalan monopoli penguasaan lahan dan aktivitas bisnis yang memicu kebakaran belum diselesaikan secara tuntas. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan masyarakat hari ini, melainkan juga kualitas hidup generasi yang akan datang.

Perlindungan Lingkungan dan Tanggung Jawab Negara dalam Islam

Islam memiliki paradigma yang fundamentally berbeda terhadap alam dan kehidupan manusia. Islam melarang keras segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan keselamatan jiwa. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf: 56).

Hutan dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup publik tidak diperlakukan sebagai komoditas yang bebas diprivatisasi untuk kepentingan segelintir pemilik modal. Dalam ajaran Islam, terdapat konsep kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah), yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab mutlak negara agar manfaatnya dikembalikan murni untuk kemaslahatan rakyat secara luas.

Dengan konsep tersebut, negara tidak memberikan ruang bagi kepentingan bisnis untuk mengorbankan kelestarian lingkungan dan keselamatan publik. Pengelolaan sumber daya alam ditempatkan dalam kerangka pelayanan, bukan semata-mata mengejar akumulasi materiil.

Islam menempatkan negara sebagai pengurus (raa'in) dan pelindung (junnah) rakyat. Negara memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk ketika terjadi bencana. Ketika perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, negara wajib memastikan mereka memperoleh perlindungan dan pelayanan medis yang memadai. Ketersediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan gratis, pasokan air bersih, serta jaminan kebutuhan dasar wajib disediakan secara proaktif.

Lebih dari itu, negara harus bekerja menyelesaikan persoalan dari hulu. Pelaku pembakaran hutan yang terbukti sengaja melakukan perusakan ditindak tegas dan dijatuhi sanksi ('uqubat) yang memberikan efek jera. Negara juga wajib membatalkan dan menghentikan perizinan pengelolaan lahan yang terbukti merusak ekosistem dan membahayakan masyarakat. Tidak boleh ada kepentingan bisnis yang diletakkan lebih tinggi daripada keselamatan rakyat.

Sebab, tugas hakiki negara bukan sekadar memastikan api padam di lapangan, melainkan memastikan api tidak kembali membakar kehidupan dan masa depan rakyat.

Kesimpulan

Bencana karhutla yang berulang memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembagian masker, imbauan kesehatan, atau operasi pemadaman darurat. Selama sumber daya alam masih dikelola dengan paradigma yang membuka ruang eksploitasi demi keuntungan modal, rakyat akan terus menjadi pihak yang menanggung kerugian paling berat.

Perempuan tidak seharusnya dipaksa menjadi penyangga terakhir setiap kali negara gagal mencegah bencana. Anak-anak tidak seharusnya tumbuh dengan ancaman racun asap yang berulang. Dan generasi mendatang tidak seharusnya mewarisi lingkungan yang rusak akibat keserakahan tatanan hari ini.

Islam menempatkan keselamatan rakyat sebagai amanah kekuasaan yang utama. Negara wajib menjaga kelestarian alam, mencegah kerusakan lingkungan sejak dini, melindungi kelompok rentan, serta memastikan sumber daya alam dikelola sepenuhnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KARHUTLA BERULANG, ISLAM SOLUSINYA

2026-09-07T07:33:00.000+07:00

Oleh: Rastias

Penulis Lepas

Kalimantan dikenal sebagai “paru-paru dunia” karena memiliki kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas dan lebat. Hutan ini berperan vital menyerap karbon dioksida (CO₂) dan menghasilkan oksigen (O₂) dalam jumlah besar bagi bumi dan keberlangsungan makhluk hidup. Sayangnya, julukan agung tersebut kian terancam tatkala kawasan hutan Kalimantan kembali membara, sebuah krisis ekologis yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berfluktuasi sepanjang periode 2015–2025. Pada 2015, area hutan yang terbakar mencakup 196.516,77 hektare. Pada 2019, angkanya kembali membumbung tinggi menjadi 137.848 hektare, serta mencapai 190.394,58 hektare pada 2023.

Tren kebakaran berlanjut pada 2026: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan mencatat 512 kejadian karhutla dengan luas area terdampak menembus 1.345,79 hektare sepanjang Januari hingga akhir Juli (Mongabay, 18/8/2026). Data rilis Human Initiative merinci akumulasi hutan yang terbakar hingga awal Agustus 2026 telah menembus 28.680,47 hektare. Pola ini menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar bencana musiman akibat kemarau panjang, melainkan pemicu sistemis akibat kombinasi fenomena iklim, pembukaan saluran drainase gambut, dan ketamakan eksploitasi manusia.

Dampak Sistemis Karhutla bagi Masyarakat

Karhutla di Kalimantan memicu gumpalan kabut asap pekat yang merusak kualitas udara, mengancam kesehatan publik, dan meruntuhkan kelestarian ekosistem. Asap tebal mengganggu mobilitas transportasi darat dan udara hingga memicu rentetan kecelakaan. Masyarakat pun terimpit beban berlapis tatkala dihadapkan pada pemadaman listrik bergilir dan kelangkaan pasokan air bersih.

Dampak yang paling mengkhawatirkan adalah krisis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat yang menyasar kelompok rentan: balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, lansia, serta penderita asma dan jantung. Dokter spesialis paru dan pernapasan, Dr. dr. Feni Fitriani Taufik, Sp.P(K), M.Pd.Ked., juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan (Antara, 26/8/2026).

Pada kurun 19–25 Juli 2026, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat 6.329 kasus ISPA, melonjak 20,1 persen dibanding pekan sebelumnya (Mongabay, 18/8/2026). Paparan asap yang panjang memaksa sebagian warga menjalani rawat inap di fasilitas medis.

Di saat yang sama, karhutla memperberat beban domestik perempuan: frekuensi membersihkan tempat tinggal membengkak akibat debu abu, perawatan anggota keluarga yang sakit bertambah, dan pendampingan anak belajar secara daring terganggu. Beban pengeluaran rumah tangga pun melambung demi mengakses masker dan obat-obatan.

Akar Masalah: Cengkeraman Kapitalisme dan Penegakan Hukum yang Lemah

Berulangnya insiden karhutla mengindikasikan bahwa tindakan hukum terhadap pelaku penyelewengan di sektor kehutanan masih tergolong longgar. Pemerintah sebagai pemegang wewenang utama dalam pemberian izin pemanfaatan hutan semestinya mampu mengambil pelajaran dari krisis terdahulu untuk melakukan mitigasi pencegahan secara maksimal.

Sayangnya, kebijakan yang digulirkan belum menyentuh hakekat masalah. Sanksi bagi korporasi pembakar lahan cenderung tergolong ringan dan kurang berimbang dibanding skala kerusakan lingkungan serta dampak kesehatan publik. Peran pemerintah kerap sebatas pada fungsi reaktif pemadaman dan penyampaian imbauan administratif di hilir, sementara jaminan perlindungan lingkungan di hulu belum berjalan memadai.

Kondisi ini merupakan cerminan dari tatanan sekuler-kapitalistik, di mana pertimbangan materialistis menyingkirkan standar hukum agama. Kebijakan tata kelola hutan yang sejatinya merupakan hajat hidup publik justru diserahkan kepada penguasaan korporasi swasta melalui skema konsesi.

Atas nama efisiensi anggaran bisnis, pembukaan lahan gambut melalui metode pembakaran menjadi pilihan paling murah bagi pemilik modal demi melipatgandakan margin keuntungan. Selama sistem yang mengagungkan keuntungan modal ini dipertahankan, krisis karhutla akan terus berulang sebagai bencana tahunan.

Solusi Sistemis dalam Islam

Sudah saatnya masyarakat beralih pada tatanan hukum Pencipta, sistem Islam yang bersifat universal, adil, dan relevan sepanjang zaman. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kafah), dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208).

Islam melarang keras segala bentuk perbuatan yang memicu kerusakan alam dan membahayakan keselamatan jiwa. Dalam tata hukum Islam, hutan dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang milik seluruh rakyat. Hukum syariat melarang keras penyerahan hak penguasaan dan privatisasi hutan kepada entitas swasta atau korporasi. Dengan penutupan pintu privatisasi ini, alih fungsi lahan secara ugal-ugalan dapat dihentikan secara permanen.

Dalam sistem Islam (Khilafah), kekayaan kepemilikan umum dikelola langsung oleh negara secara mandiri dan seluruh hasilnya dikembalikan murni untuk pelayanan publik dan kemaslahatan rakyat. Negara juga menjalankan pembinaan secara intensif untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga fungsi ekologisnya dapat diwariskan secara aman bagi generasi mendatang.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN TERBAIK UNTUK RAKYAT INDONESIA

2026-09-07T07:12:00.000+07:00

Oleh: Nora Afrilia

Pengamat Kebijakan Publik

Nasib rakyat kecil seolah tiada habisnya diterpa himpitan ekonomi. Belum usai dampak krisis lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti ruang udara, kini harga bahan pangan pokok kembali melonjak tajam. Beban hidup rakyat kian berat di tengah impitan daya beli yang merosot.

Melonjaknya harga daging ayam potong hingga menembus Rp42.000 per kg dan disusul harga telur ayam yang berada di kisaran Rp28.000 per kg memicu kecemasan publik. Masyarakat terpaksa memutar otak untuk mengatur kembali anggaran dapur harian mereka.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, komoditas cabai merah besar naik 3,35 persen menjadi Rp50.900 per kg, cabai merah keriting naik 3,8 persen menjadi Rp53.250 per kg, cabai rawit merah naik 5,08 persen menjadi Rp59.950 per kg, dan cabai rawit hijau melonjak 8,72 persen hingga menembus Rp76.050 per kg.

Komoditas minyak goreng curah turut naik 4,4 persen menjadi Rp21.350 per kg. Begitu pula dengan gula pasir lokal yang naik menjadi Rp19.050 per kg. Di sektor beras, beras kualitas bawah I bergerak naik menjadi Rp14.850 per kg, sementara beras kualitas bawah II bertahan di angka Rp14.650 per kg (Bloomberg Technoz, 29/8/2026).

Dilema Sistemis Pengelolaan Pangan

Tatanan sekuler-kapitalistik hari ini menempatkan kebutuhan pokok dalam cengkeraman logika pasar bebas. Kesejahteraan rakyat seolah menjadi capaian yang makin sulit dijangkau karena biaya hidup terus membengkak dan layanan publik tidak lepas dari pungutan Pajak.

Fluktuasi harga di tingkat konsumen acap kali dipicu oleh permainan distorsi rantai pasok oleh distributor spekulan. Mereka membeli komoditas dari petani atau peternak dengan harga murah di hulu, lalu menjualnya kembali ke pasar dengan margin keuntungan berlipat. Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pun cenderung bersifat reaktif dan belum memberi dampak signifikan dalam menertibkan praktik penyimpangan pasar.

Di sisi lain, klaim pencapaian swasembada pangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kedaulatan pangan nasional. Keran impor bahan pokok masih dibuka lebar. Ketergantungan pada Impor komoditas vital (seperti biji kedelai melalui skema perdagangan internasional) membuat harga dalam negeri sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar mata uang asing. Padahal, kedelai merupakan bahan baku utama bagi industri pangan rakyat seperti tahu, tempe, dan susu kedelai.

Kunci Utama Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Masyarakat membutuhkan kehadiran kepemimpinan yang bertindak penuh sebagai pengurus dan pelindung kepentingan rakyat (raa'in dan junnah). Pemimpin wajib menjalankan amanah kekuasaan dengan rasa takut kepada Allah ﷻ serta berorientasi penuh pada pelayanan publik.

Rasulullah ﷺ memberikan teladan agung mengenai hakikat kepemimpinan yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya... Seorang imam (penguasa) yang memimpin manusia adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Secara teknis dan akademis (sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Ir. Elisa Julianti, M.Si.) Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan mandiri melalui tiga pilar utama:

Kekayaan Sumber Daya Alam yang Melimpah: Keunggulan iklim tropis Indonesia mempermudah budi daya aneka pangan lokal berkarbohidrat tinggi (jagung, talas, ubi kayu) di darat, serta potensi perikanan yang kaya di wilayah laut.
Kapasitas Sumber Daya Manusia: Kelimpahan akademisi, ahli pertanian, perikanan, dan gizi merupakan aset strategis nasional jika diberdayakan secara maksimal melalui riset dan pengembangan teknologi pangan mandiri.
Pengendalian Kebijakan Impor secara Ketat: Membatasi impor komoditas yang dapat diproduksi di dalam negeri guna melindungi keberlanjutan usaha petani dan peternak lokal dari gempuran barang impor murah.

Seluruh potensi geografis dan keahlian SDM tersebut akan berfungsi secara optimal tatkala ditopang oleh kepemimpinan politik yang memegang teguh amanah syariat. Politik ketahanan pangan dalam Islam berfokus pada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh individu rakyat melalui penguatan produksi dalam negeri, pengawasan rantai distribusi, dan penegakan hukum yang adil.

Saatnya masyarakat membangun kesadaran kritis bahwa ketercukupan pangan dan Kesejahteraan sejati hanya dapat diwujudkan tatkala tata kelola negara disandarkan pada hukum Allah ﷻ secara menyeluruh (kaffah).

Wallahu a'lam bish-shawab.

KARHUTLA BERULANG, PEREMPUAN DAN GENERASI MENANGGUNG BEBAN BERLAPIS

2026-09-07T06:57:00.000+07:00

Oleh: Alda Iswi Dwi Septiani

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Api membakar hutan, lalu asapnya menyusup ke rumah-rumah warga. Di sana, persoalan tidak berhenti pada dada yang sesak. Anak-anak batuk berkepanjangan, balita terancam Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), ibu hamil menghadapi risiko kesehatan reproduksi, sementara perempuan kembali memikul pekerjaan domestik yang tak pernah masuk dalam kalkulasi kerugian Bencana: merawat anggota keluarga yang sakit dan menjaga rumah tetap bertahan (Antara, 26/8/2026; Mongabay, 18/8/2026).

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata cerita tentang sebaran titik panas di peta atau ribuan hektare lahan yang hangus. Karhutla adalah cerita tentang tubuh manusia yang dipaksa menghirup udara racun. Di Kalimantan Selatan, sepanjang Januari–Juli 2026 tercatat 512 kejadian karhutla dengan luas area terdampak menembus 1.345,79 hektare. Pada kurun 19–25 Juli 2026 saja, lonjakan kasus ISPA mencapai 6.329 kasus, melonjak 20,1 persen dibanding pekan sebelumnya.

Pihak yang paling rentan adalah mereka yang memiliki paling sedikit pilihan. Anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, serta penderita gangguan pernapasan dan jantung menghadapi ancaman paling serius tatkala kualitas udara merosot ke level berbahaya. Para praktisi medis mengingatkan bahwa paparan partikel abu karhutla dapat memperburuk kondisi kesehatan kronis.

Di sisi lain, perempuan menanggung lapisan masalah yang tak kalah berat. Ketika anak jatuh sakit, perempuanlah yang bertindak sebagai garda terdepan perawat domestik. Ketika pasokan air bersih mendadak langka, mereka yang berjuang mengaturnya. Ketika aktivitas ekonomi keluarga lumpuh, beban pengurusan rumah tangga justru membengkak. Krisis lingkungan akhirnya menjelma menjadi krisis perawatan (care crisis), dan beban tersebut bermuara di pundak perempuan.

Tata Kelola Lahan dan Dilema Hakekat Masalah

Pertanyaan mendasarnya: Mengapa bencana karhutla ini terus-menerus berulang setiap tahun?

Kebakaran bukan murni dipicu faktor kemarau dan cuaca Kering. Ada persoalan tata kelola dan penguasaan lahan di belakangnya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menemukan 907 titik panas berada di wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan sawit sepanjang periode Mei hingga Juli 2026. Riset Pantau Gambut juga menyoroti alih fungsi lahan gambut, pembuatan kanal drainase, hilangnya tutupan hutan alami, serta eksploitasi skala masif sebagai pemicu utama kerentanan kebakaran.

Di sinilah peran negara semestinya tidak sekadar menjadi "pemadam kebakaran". Memadamkan api di lapangan memang penting, membagikan masker dan mengimbau warga berdiam di dalam rumah juga perlu. Namun, seluruh tindakan tersebut berada di jalur hilir. Jika sumber persoalan perizinan dan eksploitasi di hulu tidak disentuh, masyarakat sekadar menunggu jatuhnya bencana berikutnya.

Paradigma ini menelanjangi kelemahan tatanan kapitalisme yang menempatkan eksploitasi sumber daya alam dalam logika marjin keuntungan modal. Pembukaan lahan secara masif menghasilkan keuntungan finansial bagi korporasi, tetapi ketika ekosistem rusak, masyarakatlah yang membayar harganya, melalui udara beracun, kesehatan yang merosot, rusaknya sumber pencaharian, dan beban keluarga yang membengkak. Kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai eksternalitas: biaya yang diabaikan dalam pembukuan korporasi, tetapi ditanggung oleh publik.

Perlindungan Ekologis dalam Pandangan Islam

Islam memiliki paradigma yang fundamentally berbeda. Alam semesta bukanlah milik segelintir pemilik modal yang bebas dieksploitasi sesuka hati. Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup publik tergolong dalam konsep kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Pengelolaannya merupakan tanggung jawab mutlak negara demi menjamin kemaslahatan rakyat, bukan dijadikan komoditas bisnis privat.

Rasulullah ﷺ menegaskan kaidah dasar perlindungan jiwa dan lingkungan:

لَا ضَرَر وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Kaidah hukum ini menjadi fondasi bahwa segala tindakan yang memicu bahaya (dharar) bagi keselamatan manusia dan ekosistem wajib dilarang serta ditindak tegas. Negara diwajibkan mencegah kerusakan lingkungan sebelum berubah menjadi Bencana.

Dalam konsep Islam, negara bertindak sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (perisai pelindung masyarakat). Oleh karena itu, negara tidak boleh sekadar hadir secara administratif atau reaktif di hilir. Negara wajib mengambil alih kendali pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, menghentikan perizinan yang merusak lingkungan, serta menegakkan sanksi hukum yang adil demi menjamin udara bersih, kesehatan, dan keselamatan bagi seluruh rakyat, khususnya perempuan dan generasi mendatang.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KURIKULUM CEGAH LGBTQ: MENAMBAL MASALAH ATAU MENAMBAH MASALAH?

2026-09-07T06:41:00.000+07:00

Oleh: Elsa Agustin

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Rencana Kementerian Agama untuk memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) ke dalam kurikulum sekolah mulai tahun ajaran 2026/2027 menjadi isu yang menyedot perhatian publik. Materi ini rencananya disisipkan (diinsersikan) ke dalam kurikulum yang sudah ada dan ditargetkan bagi peserta didik mulai dari kelas IV SD hingga jenjang SMP dan SMA, sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Secara prinsip, upaya memberikan pemahaman kepada anak mengenai nilai agama, moral, keharmonisan keluarga, dan batas-batas pergaulan merupakan hal yang sangat krusial. Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mendukung rencana tersebut dan menilai bahwa edukasi preventif perlu diberikan sejak usia sekolah dengan penyampaian materi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik.

Namun, persoalannya bukan sekadar apakah materi pencegahan LGBTQ perlu diajarkan atau tidak. Pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah: Apakah memasukkan materi pencegahan LGBTQ ke dalam kurikulum sekolah selama bertahun-tahun mampu menyelesaikan akar masalah secara tuntas?

Keterbatasan Kurikulum di Tengah Arus Lingkungan Sosial

Pendidikan tidak berlangsung di ruang hampa yang terisolasi. Anak-anak tidak hanya menyerap pengetahuan dari guru dan buku pelajaran di kelas, melainkan juga dibentuk oleh lingkungan keluarga, interaksi teman sebaya, internet, media sosial, tontonan film, serta budaya populer yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, memberikan materi pencegahan di sekolah tanpa membenahi lingkungan sosial yang membentuk pola pikir anak berpotensi membuat sektor pendidikan berjalan sendirian tanpa dukungan ekosistem yang memadai.

Bahkan, ada risiko lain yang perlu diantisipasi. Jika anak terus-menerus diperkenalkan dengan materi isu LGBTQ di sekolah, sementara di luar lingkungan sekolah mereka diterpa narasi kebebasan individu, Hak Asasi Manusia (HAM) yang sekuler, dan konsep inklusivitas tanpa batas, bukan tidak mungkin muncul kebingungan mendasar mengenai batas antara menghormati sesama manusia dan membenarkan suatu perilaku menyimpang. MUI sendiri menekankan pentingnya membedakan antara sikap toleransi dan permisivisme, yakni sikap membiarkan penyimpangan terjadi tanpa kendali nilai.

Di sinilah letak titik kritis kebijakan tersebut. Kurikulum di sekolah dapat mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi tidak otomatis membentuk paradigma hidup (way of life). Jika akar persoalannya bersumber pada benturan nilai dan kebebasan individu, maka solusinya tidak cukup dengan sekadar menambahkan satu sub-materi ke dalam mata pelajaran. Anak-anak membutuhkan fondasi kepribadian dan nilai yang kokoh agar mampu menentukan sikap tatkala berhadapan dengan ragam pemikiran di ruang publik dan media digital.

Pendidikan Kepribadian Islam dan Peran Negara

Dalam perspektif Islam, tata kelola pergaulan dan perilaku seksual tidak diserahkan pada kebebasan individu tanpa batas. Islam memiliki tatanan yang rinci dan teratur mengenai hubungan lawan jenis, pernikahan, perlindungan keluarga, serta menjaga kehormatan diri. Oleh sebab itu, pendidikan berbasis Islam tidak sebatas mengajarkan daftar larangan, melainkan menanamkan akidah yang kokoh dan keterikatan pada hukum syariat sebagai landasan bertindak.

Artinya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kurikulum serba "bahaya LGBTQ", melainkan pendidikan terpadu yang membangun kepribadian Islam (syakhsiyyah Islamiyyah) sejak dini. Anak-anak perlu dibekali pemahaman mendasar tentang hakikat tujuan hidup, batasan halal dan haram, keagungan menjaga kehormatan diri, sistem pergaulan Islam, serta konsekuensi moral dari setiap pilihan perilaku.

Pemerintah menyatakan bahwa materi yang disiapkan Kemenag akan mengacu pada ajaran agama masing-masing, nilai Pancasila, dan UUD 1945 melalui kolaborasi lintas direktorat pendidikan keagamaan. Ini menunjukkan adanya ikhtiar pencegahan preventif melalui jalur edukasi.

Namun, strategi edukasi preventif sulit berjalan efektif jika hanya dibebankan pada sekolah. Keluarga wajib diperkuat sebagai benteng perlindungan pertama. Masyarakat perlu ditopang oleh lingkungan sosial yang sehat dan amar ma'ruf nahi munkar. Di saat yang sama, negara harus hadir secara konsisten melalui kebijakan publik yang tegas untuk melindungi anak-anak dari paparan konten pornografi dan propaganda penyimpangan seksual di media digital.

Penyelesaian atas persoalan LGBTQ tidak cukup sebatas insersi materi kurikulum di atas kertas, melainkan membutuhkan sinergi total antara kurikulum yang mengakar pada syariat, pembinaan keluarga yang kokoh, serta tatanan sosial-politik yang melindungi moral generasi secara menyeluruh.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Referensi:

MBG: ANTARA TARGET KUANTITAS DAN JAMINAN MUTU

2026-09-06T16:30:43.706+07:00

Oleh: Tety Kurniawati

Aktivis Dakwah dan Penggiat Literasi

Kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memicu sorotan publik. Pada kurun 1–3 September 2026, laporan warga dan media mencatat sedikitnya 1.111 pelajar, santri, dan guru di Jawa Timur mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga diare. Rangkaian insiden bermula dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Sidoarjo, yang kemudian menyusul di SMAN 3 Nganjuk serta wilayah Kabuh, Mojokerto (Detik, 4/9/2026).

Tumpang tindih kewenangan disinyalir memperlemah fungsi pengawasan di lapangan. Pengelolaan dan pengawasan MBG yang tersentralisasi penuh di bawah Badan Gizi Nasional berakibat pada terbatasnya ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan mendadak maupun penindakan langsung. Kondisi ini terlihat tatkala ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami keracunan; tanpa fungsi kendali dari Pemda lokal, respons darurat di lapangan terkesan lamban dan memicu kekosongan fungsi pertanggungjawaban.

Absennya akuntabilitas hukum yang tegas turut menjadi catatan kritis. Kelalaian prosedur dalam rantai pasok MBG belum dikategorikan sebagai delik pidana yang mengikat. Alhasil, sanksi yang dijatuhkan terhadap penanggung jawab dapur cenderung sebatas tindakan administratif, seperti yang terjadi pada SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, di mana Badan Gizi Nasional menghentikan sementara (suspensi) operasional dapur selama 30 hari dan mengusulkan pergantian pimpinan unit. Minimnya konsekuensi hukum ini dikhawatirkan mengikis efek jera dan melemahkan mitigasi risiko di masa mendatang.

Saat Efisiensi dan Target Mengalahkan Standar Keamanan

Implementasi MBG dalam skala masif menunjukkan kecenderungan orientasi pada efisiensi dan pencapaian target produksi. Tatkala pengelolaan dapur MBG diserahkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan pasar, fokus kebijakan berisiko bergeser dari penjaminan mutu dan keselamatan jiwa menuju pemenuhan kuantitas dan percepatan target program.

Dalam skema tersebut, posisi penerima manfaat rentan bergeser dari subjek yang hak kesehatannya wajib dijamin secara penuh oleh negara menjadi sebatas sasaran program berskala besar. Konsekuensinya, fungsi pengawasan mutu (quality control) berisiko dikompromikan demi mengejar kelancaran alokasi distribusi.

Penilaian keberhasilan program yang terfokus pada angka capaian penyerapan tecermin tatkala insiden yang menimpa lebih dari 1.000 korban dimaknai sebatas konsekuensi teknis yang cukup dievaluasi tanpa perlu menghentikan jalannya program secara menyeluruh. Kerangka berpikir ini menempatkan efisiensi dan kelancaran program di atas pemenuhan hak dasar individu atas jaminan keselamatan.

Tatkala kesalahan struktural tidak ditindak melalui penegakan hukum yang kuat, risiko insiden serupa berpotensi terus berulang. Pembenaran berbasis target kuantitatif berisiko menoleransi dampak yang dialami penerima manfaat sebagai batas toleransi program, ketimbang memandangnya sebagai ancaman serius terhadap keselamatan publik.

Negara sebagai Penjamin Pangan yang Aman dan Berkualitas

Dalam pandangan Islam, negara memikul kewajiban mutlak (obyektif) untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk ketersediaan pangan yang aman, bersih, dan bergizi. Kewajiban ini tidak dapat dikompromikan atas nama efisiensi anggaran, keterbatasan teknis, maupun target angka semata. Karena menyangkut keselamatan jiwa (hifz an-nafs), negara wajib mengelola langsung pemenuhan kebutuhan pangan publik tanpa menyerahkannya pada logika pasar bebas.

Sistem tata kelola Islam menegaskan pentingnya pengawasan terpusat yang transparan dan akuntabel. Skema yang tumpang tindih wajib disederhanakan di bawah kendali tunggal institusi negara (Khilafah). Pengawasan mutu dilakukan melalui badan kontrol mandiri (Hisbah) yang memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa kelayakan higienis serta menindak setiap bentuk kelalaian secara hukum. Setiap kecerobohan yang mengancam keselamatan rakyat dikenai sanksi tegas ('uqubat) demi memberikan efek jera secara nyata.

Prinsip dasar tata kelola publik dalam Islam menetapkan bahwa keberhasilan program diukur dari terpenuhinya hak dasar setiap individu rakyat secara adil dan merata, bukan dari besarnya persentase angka statistik. Kebijakan disusun murni untuk kemaslahatan publik (maslahah 'ammah).

Kasus keracunan massal pada program MBG menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi mendasar. Perbaikan yang hakiki menuntut penguatan fungsi negara sebagai pengurus (raa'in) dan pelindung (junnah) rakyat.

Dalam kerangka Islam, jaminan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat hanya dapat diwujudkan secara konsisten tatkala hukum syariat diterapkan secara menyeluruh (kaffah), di mana keselamatan jiwa dan keadilan sosial diletakkan di atas segala bentuk kalkulasi efisiensi modal.

Wallahu a'lam bish-shawab.

IRONI KLAIM SWASEMBADA PANGAN DI TENGAH LONJAKAN HARGA

2026-09-06T07:19:32.635+07:00

Oleh: Lilik Solekah, S.H.I.

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Fenomena menarik sekaligus memprihatinkan terjadi di tengah masyarakat: harga sejumlah bahan pokok melejit jauh dari kata stabil, padahal pemerintah baru saja mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Di lapangan, tingkat harga pangan justru tidak merata antarwilayah.

Sebagai contoh, minyak goreng MinyaKita yang pada awal peluncurannya diklaim seharga Rp14.000 per liter, kini telah tertera harga eceran Rp15.900 pada kemasannya. Namun tatkala masyarakat membelinya di pasar, harganya telah melambung hingga kisaran Rp20.000–Rp21.000 per liter. Kondisi serupa terjadi pada komoditas beras, telur ayam, hingga daging ayam potong (TVOne News, 28/8/2026).

Jika dicermati lebih mendalam, indikator swasembada pangan yang digaungkan pemerintah sebatas mengukur akumulasi jumlah produksi fisik di atas kertas, bukan jaminan keterjangkauan harga dan keadilan distribusi. Di saat yang sama, praktik monopoli dan oligopoli oleh korporasi besar memicu distorsi harga di tingkat konsumen. Fenomena ini mengindikasikan dominasi logika sekuler-kapitalistik dalam tata kelola pangan nasional.

Dalam tatanan kapitalisme, capaian kesejahteraan masyarakat sebatas diukur dari besarnya grafik produksi nasional tanpa diiringi kepastian bahwa bahan pangan tersebut benar-benar terdistribusi secara adil ke tangan rakyat. Peran negara cenderung direduksi sebatas regulator dan pemantau pasar, bukannya sebagai penjamin penuh kebutuhan pokok warga.

Kedaulatan Pangan dalam Sistem Ekonomi Islam

Lantas, bagaimana agar capaian swasembada pangan berbanding lurus dengan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat? Jawabannya terletak pada pengembalian tata kelola pangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan pangan ditetapkan sebagai hak dasar setiap individu rakyat yang wajib dijamin penuh oleh negara secara personal (per individu), bukan sebatas perhitungan rata-rata per kepala keluarga. Jangankan manusia, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan makhluk hidup serta lingkungan pun menjadi perhatian utama dalam tata kelola Islam.

Dalam sistem Islam (Khilafah), negara wajib menjamin kelancaran rantai distribusi hingga bahan pangan dapat diakses oleh semua warga dengan harga yang wajar dan terjangkau. Penguasa bertindak proaktif sejak di hulu: memastikan ketersediaan lahan pertanian, pasokan benih berkualitas, serta kecukupan pupuk untuk sektor pertanian dan peternakan. Pendekatan ini ditujukan untuk menghasilkan bahan pangan yang tidak hanya melimpah secara kuantitas, tetapi juga terjamin kehalalan dan kebaikannya (halalan thayyiban).

Terakhir, negara wajib mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional agar tidak tergantung pada pasokan luar atau tekanan pasar bebas. Praktik monopoli, kartel, dan penimbunan bahan pokok (ihtikar) dilarang keras dengan ancaman sanksi hukum ('uqubat) yang tegas, sehingga mencegah para spekulan melakukan kecurangan yang merugikan publik.

Hanya dengan menyandarkan pengelolaan pangan pada hukum syariat, klaim swasembada dapat diwujudkan secara nyata di meja makan seluruh rakyat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

QUDWAH MAULID: MENELADANI PERJUANGAN NABI ﷺ

2026-09-05T15:37:00.000+07:00

Oleh: Santy Al Mustaniroh

Penulis Lepas

Tanggal 12 Rabiulawal merupakan momentum kelahiran manusia teragung, Baginda Nabi Muhammad Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta dia banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21).

Umat Islam menyambut peringatan Maulid Nabi dengan berbagai agenda perayaan, seperti pengajian selawatan hingga tabligh akbar dengan tema keteladanan akhlak Rasulullah ﷺ. Namun, keteladanan Nabi ﷺ tidak sebatas pada aspek akhlak perorangan. Kesadaran umat belum banyak disentuh untuk meninggalkan tatanan hukum buatan manusia.

Ada hal mendasar yang sangat krusial dari momentum Maulid: keteladanan perjuangan politik Rasulullah ﷺ dalam menegakkan negara Islam di Madinah. Sisi perjuangan ini masih jarang disampaikan, sehingga peringatan Maulid rentan terkesan sebatas seremonial formalitas belaka tanpa makna perubahan yang mendalam.

Reduksi Makna Peringatan Maulid

Peringatan Maulid kerap tereduksi sebatas ekspresi kecintaan emosional tanpa konsekuensi ideologis. Seharusnya, bukti cinta kepada Rasulullah ﷺ diwujudkan dalam bentuk keterikatan mutlak pada risalah dan metode perjuangan yang beliau bawa.

Saat ini, banyak umat Islam kehilangan kesadaran bahwa penghambaan kepada selain Allah ﷻ masih berlangsung secara sistemik melalui penerapan sistem demokrasi, kapitalisme, dan liberalisme yang menjadikan materi serta hawa nafsu sebagai orientasi hidup. Di saat yang sama, tatanan sekuler berupaya mempertahankan dominasinya dengan mereduksi peringatan Maulid sebatas keteladanan akhlak pribadi semata.

Akibatnya, pemahaman umat menjadi terkaburkan. Seusai perayaan digelar, masyarakat kembali pada rutinitas harian tanpa membawa kesadaran untuk mengubah kondisi kehidupan yang masih jauh dari penerapan syariat Islam secara utuh.

Makna Hakiki Ittiba' dan Metode Perjuangan

Makna hakiki Maulid adalah mengembalikan esensi ittiba' sebagai keterikatan total pada syariat dan metode dakwah Nabi ﷺ, bukan sekadar ritual tahunan. Allah ﷻ berfirman:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Katakanlah (wahai Muhammad), jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Ali 'Imran: 31).

Cengkeraman sistem kapitalisme-sekuler di negeri-negeri muslim mewajibkan umat Islam untuk memperjuangkan penerapan syariat secara menyeluruh (kaffah) melalui kepemimpinan Islam (Khilafah), sebagaimana dakwah yang dicontohkan Rasulullah ﷺ. Metode perjuangan Rasulullah ﷺ ditempuh melalui tiga tahapan (marhalah):

Tatsqif: Pembinaan akidah dan pemikiran Islam untuk membentuk kepribadian Islam pada individu.
Tafa'ul ma'al Ummah: Berinteraksi dengan masyarakat untuk mengoreksi pemikiran yang rusak serta membangun kesadaran politik umat.
Istilamul Hukmi: Penerimaan kekuasaan secara damai guna menerapkan syariat Islam dalam institusi negara.

Melalui metode ini, kehidupan Islam akan kembali tegak sehingga Islam benar-benar hadir mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).

Kesimpulan

Sudah saatnya umat Islam menjadikan momentum Maulid Nabi ﷺ sebagai titik tolak perubahan menuju penegakan syariat Islam di tengah masyarakat dengan menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai qudwah (suri teladan utama). Hanya dengan kembali pada metode perjuangan kenabian, kebangkitan dan keadilan Islam dapat diwujudkan secara nyata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

KENAIKAN HARGA PANGAN DI TENGAH KLAIM SWASEMBADA

2026-09-05T14:32:00.000+07:00

Oleh: Santy Al Mustaniroh

Penulis Lepas

Harga sejumlah bahan pangan pokok dilaporkan mengalami kenaikan di berbagai daerah di Indonesia. Komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam, cabai, dan daging sapi melonjak di tengah pengumuman pemerintah mengenai capaian swasembada pangan.

Di sisi lain, tingkat harga pangan di pasar tidak merata antarwilayah akibat perbedaan ketersediaan pasokan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengimbau para produsen (mulai dari peternak ayam, pemilik toko sembako, pedagang pasar, hingga petani) agar mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan HET ini digulirkan bersamaan dengan penyelenggaraan operasi pasar murah guna mengendalikan gejolak harga. Namun di tingkat peternak, disparitas harga yang terlalu tajam (seperti telur seharga Rp26.000 per kilogram dibandingkan daging ayam yang menembus Rp41.000 per kilogram) berisiko menekan margin usaha mereka.

Klaim Swasembada yang Kontradiktif

Pengumuman pemerintah mengenai keberhasilan swasembada pangan tidak serta-merta berbanding lurus dengan penurunan atau stabilitas harga di tingkat konsumen. Hal ini terjadi karena indikator swasembada yang dipakai sebatas berfokus pada volume produksi fisik, bukan pada tingkat keterjangkauan harga dan keadilan distribusi.

Di saat yang sama, praktik monopoli dan oligopoli oleh korporasi besar masih membayangi rantai pasok, sehingga harga dapat dipermainkan demi margin keuntungan modal. Fenomena ini terus berulang karena dalam tatanan ekonomi kapitalisme, tolok ukur kesejahteraan hanya diukur dari besarnya kapasitas produksi nasional tanpa menjamin ketersediaan bahan pokok di tangan setiap individu rakyat.

Peran negara dalam sistem sekuler-kapitalistik pun cenderung direduksi sebatas regulator dan pemantau pasar. Akibatnya, instrumen kebijakan yang dihadirkan (seperti penetapan HET dan operasi pasar murah) cenderung bersifat sementara dan belum menyentuh akar masalah tata kelola pangan nasional.

Pandangan dan Solusi Sistem Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan pangan dipandang sebagai hak dasar setiap individu rakyat yang wajib dijamin penuh oleh negara. Negara bertindak memastikan pasokan pangan terdistribusi secara adil hingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, negara wajib mewujudkan kedaulatan pangan mandiri sekaligus melarang keras segala bentuk praktik monopoli dan kartel.

Sejarah mencatat keteladanan para pemimpin Islam dalam mengelola krisis pangan. Pada masa paceklik (Aam ar-Ramadah), Khalifah Umar bin Khattab r.a. menjalankan strategi mitigasi dengan melarang ekspor gandum, membuka lumbung cadangan pangan negara, serta membatasi konsumsi pribadinya demi memastikan seluruh rakyat memperoleh bantuan pangan secara merata.

Demikian pula pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negara melakukan penindakan tegas terhadap distorsi pasar yang disebabkan oleh kezaliman spekulan, seperti penimbunan (ihtikar), mafia, dan kartel pangan. Dalam hukum Islam, negara dilarang menetapkan patokan harga secara paksa (tas'ir) tatkala pasar berjalan normal. Syariat memerintahkan negara untuk fokus menjaga kelancaran pasokan, memberantas kartel, menyederhanakan rantai distribusi, serta memastikan tidak ada satu pun warga negara yang mengalami kelaparan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Referensi: