indomedia

Giliran Tiga Kapolda dan Kakorlantas Dimutasi

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Sun, 11 Oct 2026 15:47:13 +0000

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. (Istimewa)

Indomedia.co - Setelah melakukan mutasi terhadap 19 Kapolda, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi. Kali ini mutasi dilakukan terhadap tiga Kapolda dan Kakorlantas.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP./2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Irjen Pol Agus Wijayanto dipercaya sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing. Jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini dijabat Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik, menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto.

Adapun jabatan Kapolda Lampung dipercayakan kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf.

Sedangkan jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Wibowo kini diemban Brigjen Pol Aries Syahbudin.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 11 Oktober 2026.

Sebelumnya, Suyudi yang dilantik menjadi Kapolri pada 1 Oktober 2026, langsung melakukan mutasi terhadap 19 Kapolda pada 2 Oktober 2026. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Lagi, Kapolri Mutasi 199 Pati-Pamen

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Sun, 11 Oct 2026 15:38:12 +0000

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. (Istimewa)

Indomedia.co - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto Kembali melakukan mutasi. Kali ini mutasi dilakukan terhadap 199 personel yang terdiri atas Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, di antaranya Wakabaintelkam Polri, Kakorlantas Polri, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung.

Pada jabatan Wakabaintelkam Polri, Irjen Pol Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri dan digantikan Brigjen Pol Anom Setyadji. Sementara itu, jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Wibowo kini diemban Brigjen Pol Aries Syahbudin.

Di tingkat kewilayahan, Irjen Pol Agus Wijayanto dipercaya sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing. Jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini dijabat Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik, menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto. Adapun jabatan Kapolda Lampung dipercayakan kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugas dan memberikan kontribusi bagi organisasi. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pejabat berikutnya untuk melanjutkan program dan meningkatkan kinerja sesuai bidang tugas masing-masing.

Kepada para pejabat yang mendapat amanah baru, Johnny berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kesinambungan program yang telah dilaksanakan.

“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya dilansir dari laman resmi Divisi Humas Polri.

Ia menegaskan, penguatan organisasi melalui mutasi jabatan harus sejalan dengan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.

“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri 'Polisi Bersama Masyarakat'. Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Johnny.

Sebelumnya, Suyudi yang dilantik menjadi Kapolri pada 1 Oktober 2026, langsung melakukan mutasi terhadap 88 Pati dan Pamen Polri pada 2 Oktober 2026. ***

Editor: Suwardi Sinaga

Baru Menjabat, Wakapolda Sumut Diganti

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Sun, 11 Oct 2026 07:08:16 +0000

Mapolda Sumatera Utara. (FB)

Indomedia.co - Belum genap menjabat tiga bulan, Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) Brigjen Pol Naek Pamen Sumanjuntak sudah diganti.

Pergantian itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2251/X/KEP./2026 Tanggal 10 Oktober 2026 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Deni Dharmapala.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tersebut Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

Selanjutnya, Analis Kebijakan Utama Bidang Sahbhara Baharkam Polri Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Sumut.

Sebelumnya, Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak diangkat menjadi Wakapolda Sumut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1584/VII/KEP./2026 Tanggal 30 Juli 2026 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar.

Ketika itu, Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak diangkat menjadi Wakapolda Sumut menggantikan Brigjen Pol Sonny Irawan yang diangkat menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Setelah pergantian Kapolri dari Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Pol Suyudi lantas mengangkat Irjen Pol Sonny Irawan menjadi Kapolda Sumut menggantikan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Berselang beberapa hari kemudian, tepatnya pada 10 Oktober 2026, Kapolri juga mengganti Wakapolda Sumut dari Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak ke Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Stasiun Rantauprapat, Simpul Perjalanan Masyarakat yang Tumbuh Bersama Daerah

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Sun, 11 Oct 2026 04:27:30 +0000

Stasiun Rantauprapat. (Humas KAI Divre I)

Indomedia.co - Stasiun Rantauprapat yang berlokasi di Kelurahan Padang Matingi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, terus memperkuat perannya sebagai simpul transportasi penting yang tumbuh dan berkembang bersama daerah. Stasiun yang berada pada ketinggian 27 meter di atas permukaan laut ini mencatatkan kinerja operasional yang kian menguat dalam melayani mobilitas masyarakat.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan keberadaan konektivitas kereta api di Rantauprapat menjadi salah satu pilar utama penggerak aktivitas dan perekonomian warga.

"Konektivitas menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Melalui layanan kereta api dari Rantauprapat menuju Medan dan kota-kota lain yang terhubung dalam jaringan perjalanan, masyarakat memiliki alternatif transportasi untuk menjalankan berbagai keperluan secara lebih terencana," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Oktober 2026.

Anwar mengungkapkan, sepanjang periode Januari hingga September 2026, Stasiun Rantauprapat telah melayani sebanyak 389.881 pelanggan. Angka tersebut tumbuh signifikan sebesar 12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatatkan 349.263 pelanggan.

Secara historis, Stasiun Rantauprapat mulai dioperasikan sejak tahun 1937 bersamaan dengan dibukanya jalur kereta api lintas Kisaran–Rantauprapat. Pada awal berdirinya, stasiun ini berfungsi mendukung distribusi hasil perkebunan karet dan kelapa sawit yang marak di wilayah Labuhanbatu sejak awal abad 20 menuju Pelabuhan Belawan untuk kebutuhan ekspor.

Pascanasionalisasi perusahaan Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) oleh Pemerintah Indonesia dan integrasinya ke dalam sistem perkeretaapian nasional, fungsi Stasiun Rantauprapat diperkuat, tidak hanya melayani distribusi komoditas, tetapi juga angkutan penumpang.

Tingginya minat masyarakat terlihat dari rekor pelayanan di stasiun ini. Pada tahun 2025, rekor tertinggi layanan tercatat pada bulan April dengan total 48.252 pelanggan naik dan turun. Rekor tersebut kembali terpecahkan pada Maret 2026 yang bertepatan dengan momen Idulfitri 1447 Hijriah, di mana Stasiun Rantauprapat melayani hingga 55.561 pelanggan naik dan turun.

"Transportasi yang terhubung dengan baik dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat dan memperluas akses terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Semakin mudah akses dan mobilitas dari dan menuju suatu daerah, turut berdampak meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut," jelas Anwar.

Untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan warga, setiap harinya Stasiun Rantauprapat melayani enam perjalanan KA Sribilah Utama yang datang dan berangkat. Selain itu, pada momen-momen tertentu seperti libur panjang hari besar nasional maupun keagamaan, dioperasikan pula perjalanan tambahan KA Sribilah Fakultatif relasi Medan–Rantauprapat pergi-pulang (PP).

"Pertumbuhan kebutuhan mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan konsistensi dalam menjaga keselamatan dan kualitas pelayanan. KAI Divre I Sumatera Utara terus berupaya memastikan perjalanan kereta api berjalan sesuai standar operasional, didukung kesiapan sarana, prasarana, dan petugas dalam menjalankan tugasnya," tutup Anwar. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Tiga Anggota OPM Tewas Kontak Tembak dengan TNI di Maybrat

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Sun, 11 Oct 2026 03:29:42 +0000

Barang bukti yang berhasil disita prajurit TNI. (Puspen TNI)

Indomedia.co - Satgas Yonif 9 Marinir terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata OPM Kodap IV/Sorong Raya di kawasan Sungai Frambu, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat, 9 Oktober 2026.

Tiga anggota kelompok bersenjata OPM terkena tembakan dan meninggal dunia. Satu jenazah diduga Manfred Fatem, Danops OPM Kodap IV/Sorong Raya, sedangkan dua lainnya, diduga Anton Fatem dan Yesias Fatem, terbawa arus sungai dan masih dalam pencarian. Satgas mengamankan satu pucuk AK-101, sementara satu pucuk Caracal juga dilaporkan terbawa arus.

Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, menegaskan bahwa operasi dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai hukum dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Setiap ancaman bersenjata yang membahayakan keselamatan masyarakat dan aparat harus ditangani secara tegas dan profesional. Namun tujuan utama kami adalah menciptakan ruang aman agar masyarakat dapat hidup tenang, pelayanan publik berjalan, dan kehidupan sosial kembali tumbuh,” tegas Pangkoops.

Di tempat terpisah Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan komitmen TNI dalam melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus mengajak anggota OPM untuk meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami mengajak anggota OPM untuk meletakkan senjata, kembali ke pangkuan NKRI, dan bersama-sama membangun Papua yang aman dan damai demi masa depan masyarakat yang lebih baik,” tegasnya. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Marc Marquez Juara Sprint Mandalika

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Sat, 10 Oct 2026 13:18:48 +0000

Marc Marquez berhasil keluar sebagai pemenang pada balapan Sprint MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, Sabtu, 10 Oktober 2026. (MotoGP)

Indomedia.co - Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) berhasil keluar sebagai pemenang, diikuti Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) serta Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), pada balapan Sprint MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Dilansir dari laman MotoGP, drama terjadi pada awal balapan. Di Giannantonio dan Marc Marquez melancarkan manuver agresif di Tikungan 1. Diggia melakukan divebomb dari sisi dalam tikungan untuk menyalip #93. Secara bersamaan, Marc Marquez juga melakukan divebomb ke Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Mencoba untuk menghindari Marc Marquez, Bez justru kontak dengan Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) yang mengenai bagian belakang motornya. Bezzecchi dan Fernandez pun terjatuh.

Memanfaatkan kekacauan di depannya, Jorge Martin (Aprilia Racing) merebut posisi terdepan, dibuntuti Marc Marquez. Sementara itu, Ogura naik ke posisi ketiga, menggeser Di Giannantonio yang turun ke posisi keempat.

Memimpin jalannya Sprint Mandalika, Martin langsung meningkatkan kecepatannya. Namun, ia ditempel Marc Marquez. Kedua penantang gelar juara lalu terlibat persaingan selama beberapa saat, sebelum kemudian #93 menjauh dari Martinator pada Lap 6.

Keunggulan Martin lalu bertambah menjadi 1,5 detik lebih. Di saat pembalap Aprilia itu mulai nyaman memimpin, tiba-tiba laju motornya melambat karena masalah tekanan ban. Situasi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Marc Marquez. Sang Juara Dunia bertahan mengambil alih pimpinan balapan pada Lap 9.

Martin kemudian berupaya mengejar rivalnya dan dapat memangkas keunggulan Marc Marquez. Akan tetapi, sebuah kesalahan dilakukan Martin pada dua lap terakhir. Ia melebar di Tikungan 10. Berusaha memulihkan posisi, #89 justru disalip Ogura dan Di Giannantonio.

Marc Marquez melenggang mulus ke garis finis untuk meraih kemenangan Sprint Mandalika, sementara Ogura finis kedua serta Di Giannantonio naik podium. Martin sebaliknya harus puas finis keempat.

Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) finis kelima, disusul Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)—bangkit dari Long Lap Penalty karena pelanggaran track limit—untuk posisi keenam. Sedangkan finis ketujuh diraih Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP).

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) mengklaim posisi kedelapan, dengan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha Team) mendulang satu poin berkat raihan finis kesembilan.

Menyusul kemenangan di Sprint Mandalika, Marc Marquez kembali memuncaki klasemen Kejuaraan Dunia. Namun, sang Juara bertahan unggul tipis empat poin saja dari Jorge Martin.

Marco Bezzecchi sekarang tertinggal 59 poin. Lalu, peringkat kelima masih ditempati oleh Ai Ogura, walau kini hanya berjarak satu poin di belakang Pedro Acosta. Sementara raihan podium ketiga menambah perolehan Fabio Di Giannantonio menjadi 237 poin.

Balapan MotoGP Indonesia bakal berlangsung pada Minggu, 11 Oktober 2026 pukul 14.00 WIB. ***

Editor: Suwardi Sinaga

Deklarasi Bali, Sejumlah Negara ASEAN Sepakat Lindungi Karya Jurnalistik dari Eksploitasi Platform Digital dan AI

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Sat, 10 Oct 2026 12:18:25 +0000

Pertemuan tokoh pers dan pemangku kepentingan kekayaan intelektual se-Asia Tenggara dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era resmi menghasilkan kesepakatan bersama bertajuk ASEAN Joint Statement atau Deklarasi Bersama ASEAN. (Istimewa)

Indomedia.co - Pertemuan bersejarah para tokoh pers dan pemangku kepentingan kekayaan intelektual se-Asia Tenggara dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era resmi menghasilkan kesepakatan bersama bertajuk ASEAN Joint Statement atau Deklarasi Bersama ASEAN.

Kesepakatan ini menjadi langkah konkret dan suara bulat kawasan ASEAN dalam merespons ancaman kelangsungan industri media di tengah pesatnya gempuran platform digital dan kecerdasan buatan.

Deklarasi tersebut dibacakan secara langsung oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Hermansyah Siregar, beserta puluhan delegasi yang terdiri dari perwakilan Dewan Pers, pimpinan media, dan pakar hukum dari berbagai negara ASEAN hingga Skotlandia.

Pembacaan deklarasi pembuka jalan bagi pelindungan hak cipta jurnalistik ini berlangsung pada hari penutupan forum, di The Patra Bali Resort and Villas, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Dalam pernyataan sikap yang tertuang pada Deklarasi Bali, seluruh delegasi menyepakati empat komitmen utama:

Pengakuan Nilai Karya: Mengakui karya jurnalistik sebagai ciptaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi utuh serta memberikan kontribusi esensial bagi kepentingan publik.

Penguatan Kerangka Hukum: Mendorong implementasi dan pengembangan kerangka hak cipta nasional yang efektif guna melindungi karya jurnalistik dari penggunaan tanpa izin, dengan tetap menjamin hak dan akses publik terhadap informasi.

Keadilan Tata Niaga: Mendukung terwujudnya pengaturan yang adil, transparan, dan akuntabel terkait penggunaan, reproduksi, distribusi, dan kesepakatan komersial karya jurnalistik oleh platform digital maupun entitas lainnya.

Kerja Sama dan Negosiasi Kolektif: Mendorong dialog dan kerja sama konstruktif lintas sektor di tataran ASEAN guna mengeksplorasi solusi praktis, mekanisme negosiasi secara kolektif, dan tindak lanjut kebijakan yang konkret.

Menggarisbawahi poin-poin deklarasi tersebut, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa inisiatif ini bermuara pada penyelamatan ekosistem informasi yang sehat, bukan sekadar urusan kalkulasi keuntungan semata.

“Pelindungan terhadap karya jurnalistik pada dasarnya bukanlah semata-mata urusan mengejar kepentingan komersial perusahaan media. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk menjaga napas jurnalisme sebagai barang publik yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi,” tegas Komaruddin usai membacakan deklarasi.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen KI Kemenkum RI Hermansyah Siregar menyambut baik lahirnya kesepakatan regional ini. Ia menilai bahwa tantangan pemanfaatan karya oleh teknologi AI tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan butuh kesamaan visi di tingkat regional.

“Deklarasi Bali ini adalah tonggak pijakan yang sangat baik bagi negara-negara anggota ASEAN. Melalui komitmen ini, kita bersama-sama mendorong terciptanya ekosistem informasi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ekosistem di mana para pencipta konten, distributor, dan pengembang teknologi saling menghormati kontribusi serta tanggung jawab masing-masing secara hukum,” papar Hermansyah.

Pertemuan yang digagas oleh Dewan Pers bersama DJKI Kemenkum RI ini diharapkan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan peta jalan (roadmap) regulasi di masing-masing negara anggota, sehingga praktik pengambilan konten tanpa izin maupun kompensasi dapat segera ditertibkan melalui rezim pelindungan kekayaan intelektual yang adaptif. ***

Reporter: Budi W

Editor: Suwardi Sinaga

Menkum Supratman di Forum Jurnalis ASEAN: Teknologi Berkembang, Nilai Karya Jurnalistik Harus Terlindungi

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Sat, 10 Oct 2026 06:39:32 +0000

Foto Bersama peserta ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, Sabtu, 10 Oktober 2026. (Istimewa)

Indomedia.co - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus berjalan seiring dengan pelindungan hak cipta dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik. Menurutnya, jurnalis dan organisasi media perlu memperoleh kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang layak dari karya yang mereka hasilkan. Hal tersebut disampaikan dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, Sabtu, 10 Oktober 2026.

“Teknologi harus berkembang, tetapi perkembangan teknologi tidak boleh membuat nilai atas karya manusia menjadi semakin tidak terlihat,” ujar Supratman dalam sambutan kuncinya.

Supratman menjelaskan bahwa karya jurnalistik kini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara instan hingga menjangkau masyarakat lintas negara. Situasi ini menghadirkan tantangan dalam memastikan penggunaan karya, distribusi, dan pemanfaatannya secara komersial tetap menghormati hak pihak yang menghasilkan karya tersebut. Ia menegaskan bahwa pelindungan karya jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem informasi, kualitas demokrasi, dan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat serta tepercaya.

“Dalam konteks ASEAN, tantangannya menjadi lebih kompleks. Karya jurnalistik tidak lagi berhenti pada batas wilayah negara,” lanjut Supratman.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional melalui tiga aspek utama, yaitu transparansi penggunaan karya, remunerasi yang adil dan proporsional, serta interoperabilitas data dan sistem pengelolaan hak lintas negara. Upaya ini diperlukan agar pemanfaatan karya jurnalistik di berbagai yurisdiksi dapat dikelola secara lebih transparan dan memberikan kepastian bagi para pemegang hak.

Ketimpangan Pembagian Nilai Ekonomi

Dari perspektif industri pers, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti ketimpangan pembagian nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Ia menilai bahwa platform digital memperoleh manfaat besar dari perhatian masyarakat, data, dan pendapatan iklan yang dihasilkan melalui distribusi konten, sedangkan jurnalis dan organisasi media yang memproduksi konten tersebut belum tentu mendapatkan bagian nilai ekonomi yang sepadan.

“Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika orang-orang yang menyelidiki realitas tidak memperoleh kompensasi yang layak atas realitas yang mereka hasilkan, sementara pihak yang mendistribusikan, mengumpulkan, dan memonetisasi karya tersebut memperoleh bagian nilai ekonomi yang tidak proporsional,” tegas Komarudin pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan etika dan keberlanjutan jurnalisme. Jika karya jurnalistik tidak memiliki fondasi ekonomi yang memadai, kemampuan media untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan menopang demokrasi juga dapat terdampak.

Komaruddin turut menyoroti penggunaan karya jurnalistik untuk pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Teknologi AI dapat merangkum, menerjemahkan, merekomendasikan, hingga menghasilkan konten dengan memanfaatkan hasil kerja intelektual manusia yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.

Pentingnya Memastikan Penggunaan Karya Jurnalistik oleh Platform Digital Tetap Pemperhatikan Hak Atas Karya

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menekankan pentingnya memastikan penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital dan sistem AI tetap memperhatikan hak atas karya serta kejelasan sumber informasi. Ia menjelaskan bahwa perkembangan AI generatif menghadirkan tantangan baru karena karya jurnalistik dapat dimanfaatkan melalui proses crawling, scraping, dan pengolahan data untuk pengembangan sistem AI.

“Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, membuka peluang baru, tetapi juga menghadirkan pertanyaan mengenai pengakuan, pelindungan, dan penghargaan yang layak bagi jurnalis serta organisasi media,” ujar Fifi.

Fifi menambahkan bahwa kebijakan pelindungan karya jurnalistik perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak pencipta dan pemegang hak, kebebasan berekspresi, serta kepentingan publik. Di Indonesia, pelindungan hak cipta berjalan berdampingan dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Kedua instrumen tersebut memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendorong penghormatan terhadap karya jurnalistik dan pengelolaan nilai ekonominya secara adil serta transparan. Menurutnya, kebijakan yang dikembangkan juga perlu memperhatikan keberlanjutan perusahaan media dan akses masyarakat terhadap informasi yang tepercaya serta beragam.

Ruang untuk Membahas Pilihan Kebijakan Pelindungan Karya Jurnalistik dalam Rezim Hak Cipta

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang untuk membahas pilihan kebijakan pelindungan karya jurnalistik dalam rezim hak cipta, termasuk hak terkait bagi penerbit pers serta tantangan pemanfaatan karya oleh platform digital dan AI. Forum yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 tersebut diikuti 45 peserta, terdiri atas perwakilan dewan pers dan pemimpin redaksi media dari Indonesia serta sejumlah negara ASEAN, akademisi, dan pakar hukum kekayaan intelektual.

“Forum ini menjadi ruang untuk membahas berbagai pilihan kebijakan dalam melindungi karya jurnalistik, termasuk hak terkait bagi penerbit pers, serta tantangan pemanfaatan karya oleh platform digital dan teknologi kecerdasan buatan. Kami berharap diskusi bersama para pemangku kepentingan di kawasan ASEAN dapat memperkaya perspektif mengenai status hukum dan praktik perlindungan karya jurnalistik, sehingga menjadi bahan bagi penguatan kebijakan ke depan,” ujar Hermansyah.

DJKI mengajak insan pers, organisasi media, platform digital, dan masyarakat untuk menghormati hak cipta dalam setiap pemanfaatan karya jurnalistik. Penggunaan karya perlu memperhatikan izin atau lisensi apabila diperlukan, ketentuan penggunaan yang berlaku, serta pencantuman atribusi dan sumber secara tepat. Pencipta atau pemegang hak juga dapat memanfaatkan layanan pencatatan hak cipta DJKI untuk mendukung pembuktian kepemilikan apabila terjadi sengketa. Meski demikian, hak cipta pada prinsipnya timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan semata-mata karena pencatatannya. Melalui penguatan kesadaran hukum dan kerja sama regional, Indonesia mendorong ekosistem digital yang inovatif sekaligus menghormati hak dan nilai ekonomi karya jurnalistik. ***

Reporter: Budi W

Editor: Suwardi Sinaga

Empat Tersangka Kasus KMP Virgo Ditahan

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Fri, 09 Oct 2026 16:55:05 +0000

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. (Divhumas Polri)

Indomedia.co - Polri terus melakukan penyidikan terkait kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap empat tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pelayaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka-luka, serta kerugian harta benda.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, empat tersangka tersebut terdiri dari nakhoda KMP Virgo Transport 8 dan tiga pihak dari perusahaan terkait.

"Benar, dalam perkembangan penyidikan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah dilakukan penahanan," kata Trunoyudo dilansir dari laman resmi Divhumas Polri, Jumat, 9 Oktober 2026.

Trunoyudo menjelaskan, satu tersangka merupakan nakhoda KMP Virgo Transport 8, yakni AY telah ditahan sejak 25 September 2026.

Sementara tiga tersangka lainnya merupakan pihak perusahaan, yakni LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku Manager Operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku General Manager Cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya mulai ditahan sejak 4 Oktober 2026.

"Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang melihat adanya dugaan kelalaian, penyertaan, maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal," jelasnya.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 474 ayat (3) KUHP, serta ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Jadi, penyidikan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang secara langsung mengoperasikan kapal, tetapi juga mendalami keterlibatan pihak perusahaan apabila berdasarkan alat bukti terdapat dugaan penyertaan atau pembantuan dalam terjadinya kecelakaan," jelas Trunoyudo.

Keempat tersangka saat ini ditempatkan di Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan. Masa penahanan terhadap AY berlangsung pada 25 September hingga 14 Oktober 2026, sedangkan tiga tersangka dari pihak perusahaan ditahan pada 4 hingga 23 Oktober 2026. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Kapolri Pimpin Sertijab Irwasum dan Empat Kapolda

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Fri, 09 Oct 2026 16:48:51 +0000

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memimpin upacara sertijab Irwasum Polri dan empat Kapolda, di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. (Divhumas Polri)

Indomedia.co - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan empat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Jabatan Irwasum Polri diserahterimakan dari Komjen Pol Wahyu Widada kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri. Selanjutnya, jabatan Kapolda Metro Jaya diserahterimakan dari Komjen Pol Asep Edi Suheri kepada Komjen Pol Dadang Hartanto, yang kemudian digantikan Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebagai Kapolda Maluku.

Sementara itu, jabatan Kapolda Jawa Timur diserahterimakan dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, sedangkan jabatan Kapolda Bali diserahterimakan dari Irjen Pol Daniel Adityajaya kepada Irjen Pol Pasma Royce.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier personel. Penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas sesuai kebutuhan organisasi.

Johnny juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi, pengabdian, dan sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja Polri.

“Pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel sesuai kompetensi, kapabilitas, dan integritasnya. Kami juga mengapresiasi pengabdian pejabat lama yang telah memberikan kontribusi bagi institusi. Setiap amanah jabatan diharapkan dapat dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny.

Ia menambahkan, Kapolri berharap para pejabat yang menerima amanah baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan dan tanggung jawabnya, melanjutkan program yang telah berjalan, serta meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Johnny menegaskan, pelaksanaan tugas kepolisian juga harus senantiasa mengedepankan kedekatan dengan masyarakat, sejalan dengan semangat Polri melalui tagline "Polisi Bersama Masyarakat.” Dengan semangat tersebut, para pejabat diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Mobilitas Warga Sumut Menguat, Kereta Api Perkuat Konektivitas Ekonomi Antarwilayah

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Fri, 09 Oct 2026 09:40:07 +0000

Kereta berhenti dii stasiun. (Humas KAI Divre I)

Indomedia.co - Mobilitas masyarakat di Sumatera Utara terus bergerak seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan kegiatan sosial antardaerah. Dalam dinamika tersebut, transportasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat berpindah dari satu pusat aktivitas ke pusat aktivitas lainnya secara aman, nyaman, dan efisien.

Sepanjang periode Januari hingga September 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat sebanyak 2.061.785 pelanggan menggunakan layanan kereta api. Capaian ini tumbuh 5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1.972.872 pelanggan.

Manajer Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan bahwa kereta api menjadi salah satu moda transportasi publik yang berperan menghubungkan masyarakat dari Medan dengan berbagai wilayah di pantai timur Sumatera Utara, mulai dari Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjungbalai hingga Rantauprapat.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan antarkota di Sumatera Utara, sekaligus menggambarkan tingginya kebutuhan terhadap konektivitas transportasi yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan masyarakat," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Oktober 2026.

Memasuki Kuartal III 2026, tren penggunaan kereta api juga menunjukkan pergerakan positif. Pada periode Juli hingga September 2026, KAI Divre I Sumatera Utara melayani 670.665 pelanggan, meningkat 4 persen dibandingkan Kuartal III 2025 yang tercatat sebanyak 644.500 pelanggan.

"Pergerakan tersebut menjadi indikasi bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi antarkota tetap terjaga hingga memasuki paruh kedua tahun 2026. Kereta api tidak hanya digunakan untuk perjalanan pada momentum tertentu, tetapi telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat sehari-hari maupun perjalanan antardaerah," terang Anwar.

Sementara itu, sepanjang September 2026, jumlah pelanggan kereta api di wilayah Divre I Sumatera Utara tercatat sebanyak 204.726 pelanggan, dengan pertumbuhan sebesar 5.560 pelanggan atau 3 persen dibandingkan September 2025 yang mencapai 199.166 pelanggan.

Anwar menjelaskan, mobilitas penumpang membawa dampak ekonomi yang lebih luas karena perjalanan masyarakat menciptakan aktivitas turunan di wilayah asal maupun tujuan. Penumpang yang tiba di suatu daerah akan membutuhkan berbagai layanan, seperti transportasi lanjutan, makanan dan minuman, akomodasi, pusat perdagangan, hingga destinasi wisata.

"Oleh karena itu, peran kereta api tidak hanya dapat dilihat dari jumlah pelanggan yang berhasil diangkut, tetapi juga dari kemampuannya membuka akses masyarakat terhadap berbagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Sumatera Utara," jelasnya.

Anwar menambahkan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan transportasi publik di Sumatera Utara. Dengan jaringan yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas, kereta api diharapkan tidak hanya menjadi sarana perjalanan masyarakat, tetapi juga bagian dari ekosistem konektivitas yang memperkuat hubungan antardaerah.

"Bagi KAI Divre I Sumatera Utara, peningkatan jumlah pelanggan menjadi dorongan untuk terus menjaga keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan keandalan layanan sehingga kereta api dapat semakin berperan sebagai penghubung mobilitas masyarakat dan penggerak konektivitas ekonomi Sumatera Utara," tutup Anwar. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Kabut Asap Selimuti Kota Palembang, Warga Diimbau Gunakan Masker

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Thu, 08 Oct 2026 13:42:03 +0000

Situasi kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis, 8 Oktober 2026. (BNPB)

Indomedia.co - Di tengah upaya penanganan intensif pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, kabut asap masih dirasakan warga. Situasi ini menyelimuti Kota Palembang pada Kamis sore, 8 Oktober 2026. Sehari sebelumnya ratusan titik panas atau hot spot terpantau di wilayah tersebut.

"Pada hari ini, Kamis, 8 Oktober 2026, asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tampak menyelimuti Kota Palembang sejak pagi hingga sore. Kondisi asap pekat membuat masyarakat tidak nyaman dalam beraktivitas. Tampak masyarakat kota menggunakan masker ketika berlalu lintas. Namun, ada juga warga yang tidak menggunakannya saat beraktivitas di luar ruang. Kualitas udara perlu diwaspadai karena sejumlah wilayah terpantau dalam kategori berbahaya," jelas Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan dalam keterangan resmi, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dijelaskan, selain berdampak pada aktivitas warga, kabut asap membuat jadwal penerbangan menuju bandara Palembang tertunda karena jarak pandang yang minim. Bahkan jarak pandang hari ini, Kamis, 8 Oktober 2026, tercatat sempat mengalami penurunan hingga 400 meter. Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II mengalami penundaan demi alasan keamanan dan keselamatan. Pada Rabu, 7 Oktober 2026, tiga penerbangan sipil terganggu jadwal keberangkatan dan kedatangannya.

"Berdasarkan data Rabu, 7 Oktober 2026, BNPB mencatat sebanyak 354 titik panas terdeteksi dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sedangkan titik api atau fire spot, sebanyak 92 titik yang masih membakar lahan seluas 390,61 hektare," paparnya.

Penanganan Intensif

Pada Rabu, 7 Oktober 2026, penanganan karhutla terus diupayakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Darat dan Udara. Prioritas penanganan terfokus pada beberapa wilayah. Berdasarkan patroli dari Satgas Udara, wilayah terpantau yaitu Ogan Komering Ilir dengan 7 titik api yang membakar luas lahan 56 hektare.

"Prioritas lain, yaitu di Musi Banyuasin 1 titik api membakar luasan lahan 10 hektare. Di Muara Enim, terdapat 1 titik api yang membakar lahan 15 hektare dan Ogan Komering Ulu dengan 1 titik api dan luas lahan terbakar 1 hektare.

Data per 7 Oktober 2026, lahan seluas 319,41 hektare berhasil dipadamkan Satgas Darat dan Udara. Pemadaman Satgas Darat mencapai luas 298,41 hektare dan Satgas Udara 21 hektare. Sedangkan sisa lahan terbakar, sekitar 71,20 hektare diupayakan pemadaman pada hari ini," ujarnya.

Operasi modifikasi cuaca belum dilakukan karena tidak ada kondisi potensi pertumbuhan awan hujan.

Sementara itu, dalam kurun waktu 24 jam, titik panas terpantau satelit NOAA20 dengan tingkat kepercayaan tinggi sebanyak 49 titik. Jumlah hot spot terbanyak ada di Ogan Komering Ilir dengan 45 titik, sedangkan di Muara Enim 4 titik. Berdasarkan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan pada kategori sangat mudah terbakar.

"Menyikapi kondisi asap yang masih menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, BNPB mengimbau warga untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas luar rumah. Di samping itu, warga juga diharapkan untuk selalu berhati-hati saat berkendara karena jarak pandang yang kurang," pungkasnya. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Irjen Pol Sonny Irawan Resmi Pimpin Polda Sumut: Rezeki Sudah Diatur Tuhan

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Thu, 08 Oct 2026 13:31:14 +0000

Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan mendapat sambutan adat dan penghormatan jajar saat tiba di Mapolda Sumut, Medan, Kamis pagi, 8 Oktober 2026. (Istimewa)

Indomedia.co - Kapolda Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan mendapat sambutan adat dan penghormatan jajar saat tiba di Mapolda Sumut, Medan, Kamis pagi, 8 Oktober 2026, ditandai dengan pengalungan bunga dan ulos serta pertunjukan tarian khas Melayu dan Batak.

Penyambutan tersebut dihadiri Wakapolda Sumut, Pejabat Utama Polda Sumut, Kapolres jajaran, dan personel Polda Sumut sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan tugas Irjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut.

Setelah prosesi penyambutan, Irjen Pol Sonny kemudian memimpin apel di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut dan memberikan arahan kepada seluruh personel.

Dalam arahannya, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah secara terbuka dan berintegritas serta mengajak seluruh jajaran memperkuat komunikasi dan kedewasaan dalam berorganisasi.

Ia meminta personel mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

"Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Layani dengan tulus, dengan baik, karena kita hadir untuk melayani masyarakat," kata Irjen Pol Sonny.

Menurut Irjen Pol Sonny, soliditas internal dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolda Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tugas. Ia menyatakan tindakan tegas akan dilakukan apabila diperlukan, namun tetap dengan menghargai setiap individu untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Irjen Pol Sonny mengingatkan personel untuk senantiasa berdoa dan bersyukur serta terus berusaha dan berikhtiar dalam menjalankan tugas maupun mencapai prestasi dan karier.

"Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur," ujarnya.

Ia juga mengajak jajaran membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara.

Kapolda Sumut juga meminta seluruh personel menjaga kebersamaan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis.

Irjen Pol Sonny menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan seluruh jajaran Polda Sumut. Ia berharap kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kinerja Polda Sumut ke depan.

"Kita lanjutkan apa yang sudah baik, kita evaluasi apa yang masih kurang, dan bersama-sama kita bangun Polda Sumatera Utara agar semakin baik," katanya. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Pemkab Madina Siapkan 170 Ha Lahan Bawang Putih Demi Swasembada Pangan

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Thu, 08 Oct 2026 11:58:13 +0000

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution didampingi Plt Kadis Pertanian usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027, di Aula Lantai I Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 7 Oktober 2026. (Istimewa)

Indomedia.co - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menyiapkan lahan seluas 170 hektare untuk budi daya bawang putih sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027 di Aula Lantai I Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu, 7 Oktober 2026.

"Kami memasukkan permohonan ke Direktorat Holtikultura Kementerian Pertanian sekitar 170 hektare untuk penanaman bawang putih Tahun Anggaran 2027 karena sarana produksi pertanian (Saprodi) akan difasilitasi oleh Direktorat Holtikultura dan untuk keperluan Alsintan nanti kami bersurat ke Direktorat PSP," kata dia.

Lebih lanjut, Wabup Atika mengungkapkan dirinya juga menyampaikan permohonan bantuan lain, termasuk pendampingan dan menjadikan keberadaan lahan ganja di Madina sebagai bahan kajian Kementan agar bisa dialihkan ke budidaya bawang putih.

"Tentu dengan catatan, akses dibetulkan kemudian ada juga kepastian hasil panen petani ada pembelinya," ujar Atika.

Wakil Bupati mengungkapkan, luas yang diajukan baru 170 ha karena beberapa hal. Pertama, kondisi bawang putih yang harus ditanam pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang umumnya sudah banyak ditanami kopi dan sayuran.

Kedua, bawang putih merupakan komoditas baru di Madina sehingga diperlukan pilot project.

"Ini bagian dari dukungan Pemkab Madina mewujudkan swasembada pangan sesuai Asta Cita Pak Presiden, khususnya swasembada bawang putih," lanjut Wabup Atika.

Di sisi lain, dia juga berharap Pemkab Madina bisa berkolaborasi dengan Pemprov Sumatera Utara untuk membuka lahan-lahan tidur yang sesuai dengan kebutuhan budidaya bawang putih.

"Lahan-lahan tidur ini tentu masih banyak di Mandailing Natal yang harapannya dapat digunakan, dimaksimalkan oleh masyarakat," pungkas Wabup Atika. ***

Reporter: MS Putra

Editor: Suwardi Sinaga

Dari Dairi ke Guangzhou, Daniel Simarmata Menimba Ilmu dan Pengalaman di China

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Thu, 08 Oct 2026 11:30:24 +0000

Daniel Fransiskus Simarmata bersama lima mahasiswa asal Dairi, Sumut. (Istimewa)

Indomedia.co - Pukul 06.00 waktu setempat, aktivitas mulai terasa di sebuah asrama mahasiswa di Guangzhou, China. Di tengah kesibukan kota dan lingkungan kampus, Daniel Fransiskus Simarmata bersama lima mahasiswa asal Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, bersiap menjalani rutinitas sebagai mahasiswa di negeri orang.

Daniel merupakan penerima beasiswa PT Dairi Prima Mineral (DPM) angkatan ketiga yang mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce (GDPIC), China.

Jauh dari suasana kampung halaman di Dairi, Daniel dan teman-temannya harus belajar hidup mandiri. Mulai dari mengatur waktu, menyiapkan kebutuhan kuliah, mengelola uang saku hingga menyelesaikan tugas akademik.

“Di Guangzhou, biasanya saya bangun di asrama, mandi, mempersiapkan diri untuk kelas. Kalau di Indonesia biasanya sarapan di rumah, sedangkan di China kami biasanya langsung ke kelas dengan berjalan kaki karena asrama masih di lingkungan kampus,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurut Daniel, salah satu hal yang menarik dari kehidupan di Guangzhou adalah perbedaan budaya dan kebiasaan masyarakat. Sistem pembayaran yang hampir seluruhnya dilakukan secara digital menjadi salah satu pengalaman baru baginya.

“Hal yang pertama kali menarik perhatian saya ketika tiba di Guangzhou adalah melihat orang-orang China, kemudian sistem pembayaran yang semuanya serba online,” katanya.

Belajar Teknologi dan Disiplin Waktu

Perkuliahan dimulai pukul 08.00. Daniel mengambil bidang "Machinery Manufacturing and Automation", yang tidak hanya memberikan pembelajaran teori, tetapi juga praktik terkait mesin, teknologi, otomasi, dan proses manufaktur.

Ia menilai salah satu hal yang paling berkesan dari sistem pendidikan di China adalah kedisiplinan waktu.

“Semua serba tepat waktu. Liburnya juga tergolong lebih sedikit dibanding Indonesia. Bahkan ada hari Minggu yang digunakan sebagai hari belajar untuk mengganti hari libur sebelumnya,” ungkapnya.

Selain teknologi, kehidupan di China juga membuat Daniel harus beradaptasi dengan bahasa Mandarin. Bahasa tersebut digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari perkuliahan hingga berkomunikasi dengan masyarakat setempat.

Ia bahkan pernah mengalami kejadian lucu ketika seorang warga China bertanya mengenai arah jalan di lingkungan kampus. Karena belum memahami bahasa Mandarin dengan baik, Daniel hanya bisa terdiam.

Pengalaman tersebut justru mendorongnya untuk terus belajar bahasa Mandarin sedikit demi sedikit.

Rindu Masakan Rumah

Kesibukan kuliah tidak membuat Daniel melupakan kampung halaman. Jarak ribuan kilometer dari Dairi membuat makanan rumah menjadi salah satu hal yang paling dirindukannya.

“Kami selalu rindu masakan rumah, terutama masakan mama. Saya kangen semua masakan mamak, terutama ayam goreng bumbu,” katanya.

Di sela perkuliahan, Daniel dan teman-temannya juga menghabiskan waktu bersama mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa China. Mereka terkadang makan malam bersama, bernyanyi, atau sekadar berkumpul untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas akademik.

Malam hari biasanya kembali diisi dengan mengerjakan tugas dan mempersiapkan materi perkuliahan untuk keesokan harinya.

Di tengah kesibukan itu, komunikasi dengan keluarga menjadi pengobat rindu. Pertanyaan sederhana dari orang tua seperti sudah makan, sehat atau bagaimana kuliah terasa semakin berarti ketika berada jauh dari rumah.

“Ada rasa rindu karena jaraknya jauh, sedih karena tidak akan berjumpa selama tiga tahun, tetapi juga senang karena masih bisa berkomunikasi dan menceritakan pengalaman baru di China,” ujar Daniel.

Membawa Pulang Ilmu ke Dairi

Bagi Daniel, kesempatan belajar di China bukan sekadar mendapatkan pendidikan di luar negeri. Ia ingin membawa pengalaman dan keterampilan yang diperolehnya untuk masa depan.

Ia berharap dapat menguasai bahasa Mandarin sekaligus meningkatkan kemampuan praktik di bidang mesin sesuai dengan jurusannya.

“Saya berharap bisa memaksimalkan segala hal yang saya pelajari di sini, termasuk ilmu dari jurusan dan kemampuan berbahasa Mandarin. Semoga kelak saya bisa bekerja di perusahaan tambang dengan membawa pengalaman dari China,” harapnya.

Program Beasiswa PT DPM telah berjalan sejak 2019 sebagai bagian dari program pengembangan masyarakat perusahaan. Bagi Daniel dan mahasiswa asal Dairi lainnya, kesempatan tersebut menjadi jalan untuk mengenal teknologi, budaya dan lingkungan pendidikan internasional.

Dari Guangzhou, mereka tidak sekadar mengejar ijazah. Mereka sedang mengumpulkan ilmu, pengalaman dan keterampilan yang diharapkan dapat dibawa pulang untuk membangun masa depan setelah kembali ke Indonesia. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Mahasiswa UUM Berkunjung ke FISIP UMSU, Gelar Sharing Session

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Thu, 08 Oct 2026 06:29:58 +0000

FISIP UMSU menerima kunjungan rombongan dari UUM di Aula Gedung FISIP UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri, Medan, Kamis, 8 Oktober 2026. (Istimewa)

Indomedia.co - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) menerima kunjungan rombongan dari Universitas Utara Malaysia (UUM) dan menggelar kegiatan sharing session di Aula Gedung FISIP UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri, Medan, Kamis, 8 Oktober 2026.

Kunjungan UUM tersebut diikuti belasan mahasiswa UUM yang berasal dari berbagai program studi. Rombongan UUM didampingi oleh dua dosen pendamping, yakni Dr. Nurul Rezuana Binti Buyung dan Prof. Madya Ts. Dr. Nurul Azita Binti Salleh.

Kehadiran mahasiswa UUM menjadi bagian dari kegiatan berbagi pengalaman akademik dan kehidupan perkuliahan bersama mahasiswa FISIP UMSU, khususnya mahasiswa Kelas Internasional Program Studi Ilmu Komunikasi. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa dari kedua universitas untuk saling mengenal lingkungan akademik dan kegiatan kemahasiswaan yang dijalankan di masing-masing kampus.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Nurul Rezuana Binti Buyung dan Prof. Madya Ts. Dr. Nurul Azita Binti Salleh menyampaikan rasa senang dapat mendampingi mahasiswa UUM berkunjung ke FISIP UMSU sekaligus mengikuti sesi diskusi dan berbagi pengalaman bersama mahasiswa.

“Kami amat berbesar hati dapat bersama-sama hadir di UMSU dan bertemu dengan mahasiswa FISIP. Kami sangat gembira dapat berkongsi pengalaman dan berdiskusi bersama mahasiswa di sini. Semoga pertemuan ini dapat memberikan pengalaman baharu kepada mahasiswa kami dan juga mahasiswa UMSU,” ungkapnya.

Mereka juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada mahasiswa UUM selama mengikuti rangkaian kegiatan di UMSU. Menurutnya, interaksi langsung dengan mahasiswa dari negara lain menjadi pengalaman yang baik bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan serta membangun hubungan akademik dan persahabatan.

UUM salah satu perguruan tinggi di Malaysia yang berlokasi di Sintok, Kedah, Malaysia. Kampus ini dikenal sebagai "Campus in the Forest" atau kampus di rimba hijau karena memiliki area yang sangat luas (lebih dari 1.000 hektar) dengan banyak pepohonan.

Prodi utama di kampus ini adalah Manajemen, bisnis, ekonomi, hukum, teknologi informasi, dan komunikasi.

Kunjungan tersebut diterima Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UMSU Dr. Abrar Adhani S.Sos., M.I.Kom, didampingi Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Dr. Faizal Hamzah Lubis S.Sos., M.I.Kom, serta dosen FISIP UMSU Riswanda Imawan S.IP., M.HI dan Rafieqah Nalar Rizky S.Sos.

Kegiatan sharing session mengusung konsep diskusi yang santai dan interaktif serta berlangsung dalam suasana riang gembira. Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi perkenalan mahasiswa FISIP UMSU dan UUM, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan berbagai aktivitas yang dilakukan selama masa perkuliahan.

Dalam sesi tersebut, mahasiswa dari kedua universitas berbagi pengalaman mengenai berbagai kegiatan akademik maupun kemahasiswaan, seperti kegiatan gotong royong, program pertukaran pelajar, hingga aktivitas mahasiswa lainnya yang menjadi bagian dari pengalaman perkuliahan di masing-masing universitas.

Wakil Dekan I FISIP UMSU Dr. Abrar Adhani mengatakan, kegiatan berbagi pengalaman antarmahasiswa perlu dikemas dalam suasana yang menyenangkan agar komunikasi dan diskusi dapat berlangsung secara lebih terbuka.

“Sharing session ini harus kita laksanakan dengan riang gembira. Dengan suasana yang santai dan menyenangkan, adik-adik mahasiswa akan lebih nyaman untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, dan saling mengenal satu sama lain,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi pengalaman perkuliahan, tetapi juga dapat mempererat hubungan antara mahasiswa FISIP UMSU dan UUM serta membuka peluang kolaborasi akademik dan kemahasiswaan di masa mendatang.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan interaksi antarmahasiswa yang berlangsung secara aktif. Melalui kegiatan ini, mahasiswa kedua universitas memperoleh kesempatan untuk mengenal lingkungan akademik, budaya kampus, serta pengalaman kemahasiswaan satu sama lain. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Jaksa Agung Lantik Prof Pujiyono Suwadi Rektor Universitas Adhyaksa

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Thu, 08 Oct 2026 06:17:03 +0000

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Prof Dr Pujiyono Suwadi SH MH sebagai Rektor Universitas Adhyaksa, di Kampus Universitas Adhyaksa, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. (Istimewa)

Indomedia.co - Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, pengelola Universitas Adhyaksa, mengangkat dan memberi amanah kepada Prof Dr Pujiyono Suwadi SH MH sebagai Rektor Universitas Adhyaksa.

Mengambil tempat di Kampus Universitas Adhyaksa di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026, Jaksa Agung yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap Rektor, Wakil Rektor, Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan dan Kepala Badan Kajian Kejaksaan Universitas Adhyaksa periode 2026-2031.

Ada pun yang dilantik hari itu yakni, Prof Dr Pujiyono Suwadi SH MH untuk jabatan sebagai Rektor Universitas Adhyaksa, Prof Dr Hasbullah SH MH untuk jabatan Wakil Rektor Universitas Adhyaksa, Zul Karmen SS MSi untuk jabatan Wakil Rektor Universitas Adhyaksa.

Selanjutnya, Dr Amir Firmansyah SH MH untuk jabatan Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Universitas Adhyaksa. Terakhir, Suci Wijayanti SH MKn untuk jabatan Kepala Lembaga Kajian Kejaksaan Universitas Adhyaksa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bhakti menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat rektorat yang baru dilantik hari itu, Rektor, Wakil Rektor dan Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan, dan Kepala Lembaga Kajian Kejaksaan.

Khusus kepada Rektor Universitas Adhyaksa yang baru, Jaksa Agung ST Burhanuddin menaruh harapan besar dibawah kepemimpinan Prof Pujioyono Suwadi kampus kebanggaan warga Adhyaksa ini berkembang pesat dan mampu menelurkan sarjana hukum yang berkualitas.

"Semoga Universitas Adhyaksa dapat menjadi pusat pembelajaran yang mendukung perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Universitas Adhyaksa berkomitmen dalam mendukung pendidikan hukum berkualitas dan menjawab kebutuhan akan lulusan hukum yang unggul dan bertaraf global," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya pembentukan mentalitas dan nilai-nilai hukum yang harus diinternalisasi mahasiswa selama proses pendidikan.

“Keberhasilan seorang lulusan hukum tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada niat dan usaha untuk mengembangkan diri serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu hukum yang semakin dinamis,” ungkap Jaksa Agung.

Rektor Universitas Adhyaksa Pujiyono Suwadi mengaku bangga dan terharu atas amanah yang diberikan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa kepada dirinya, sebagai rektor kampus kebanggaan Insan Adhyaksa ini. Dia meneguh komitmen dan dedikasinya kampus ini terus berkembang, mahasiswa bertambah dan sarjana yang dihasilkan berkualitas.

"Mohon dukungannya, khususnya para guru besar, dosen, pegawai Universitas Adhyaksa dan mahasiswa agar kepemimpinan dan menejerial kita dapat kita laksanakan dengan baik, profesional dan berintegritas," ujar Pujiyono Suwadi.

Sebelum menjadi Universitas Adhyaksa, lembaga pendidikan tinggin yang dikelola Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa ini awalnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa.

Sejak peresmian awal STIH Adhyaksa pada 3 Oktober 2022, kampus ini telah berkembang pesat dengan berhasil memperoleh akreditasi kategori “Baik Sekali” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Sertifikasi ISO 9001:2015, yang menjamin penerapan standar manajemen mutu internasional di institusi tersebut. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

PTPN IV PalmCo Akselerasi Sertifikasi Keberlanjutan, Premium Price Tumbuh Pesat

noreply@blogger.com (Budi W) — Thu, 08 Oct 2026 00:31:34 +0000

Kebun kelapa sawit PTPN IV PalmCo. (Istimewa)

Indomedia.co - PTPN IV PalmCo terus mengakselerasi sertifikasi keberlanjutan di seluruh wilayah operasionalnya. Hingga Agustus 2026, 67 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 124 kebun telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Akselerasi sertifikasi ini, sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola sekaligus mendorong nilai ekonomi yang tercermin dari penjualan CPO dan PKO dengan Premium Price Produk Sertifikat s.d September tumbuh 148 persen secara year-on-year (YoY).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan, pencapaian tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan yang diarahkan untuk memastikan standar keberlanjutan benar-benar diterapkan dalam proses bisnis dan operasional.

“Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan harus menjadi sistem kerja yang nyata, terintegrasi dalam operasional, dan mampu memastikan setiap proses berjalan secara konsisten, efisien, serta bertanggung jawab,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulisnya diterima, Rabu, 8 Oktober 2026 malam.

Menurut Jatmiko, penerapan standar keberlanjutan yang konsisten menjadi bagian penting dalam membangun sistem operasional perusahaan yang semakin terukur sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan nilai ekonomi bagi perusahaan.

Perluas Standar, Perkuat Nilai Ekonomi

Selain RSPO, PTPN IV PalmCo terus memperluas penerapan berbagai standar manajemen untuk memperkuat kualitas pengelolaan operasional. Hingga Agustus 2026, ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan pada 176 unit, ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan pada 143 unit, serta SMK3 pada 191 unit.

Penguatan standar juga mencakup ISO 22000 tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang telah diterapkan pada tiga unit dan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada delapan unit. Keseluruhan standar tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan yang mencakup mutu, lingkungan, keselamatan kerja, keamanan pangan, integritas, hingga keberlanjutan.

Direktur Strategi & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan penguatan sertifikasi berjalan beriringan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), termasuk mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam kegiatan operasional perusahaan.

“Penerapan ESG tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi bagaimana prinsip tersebut terintegrasi dalam proses bisnis. Salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah sawit sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan,” ujar Ugun.

Capaian tersebut memperlihatkan hubungasirkular penerapan standar keberlanjutan dan manfaat bisnis yang dapat dihasilkan. Hingga September 2026, penjualan CPO dan PKO dengan Premium Price Produk Sertifikat bertumbuh hingga 148 persen YoY menjadi salah satu indikator bahwa produk yang memenuhi standar keberlanjutan memiliki peluang untuk menghasilkan nilai tambah di pasar.

Ke depan, PalmCo akan melanjutkan akselerasi sertifikasi sekaligus memperkuat integrasi aspek ESG dalam operasional perusahaan. Pendekatan tersebut mencakup peningkatan kualitas tata kelola, pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, serta pengembangan ekonomi sirkular agar aktivitas perkebunan dan pengolahan sawit dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan bagi masyarakat, lingkungan, perusahaan dan negara. ***

Reporter: Budi W

Editor: Budi W

Tragedi Pembakaran Ekskavator di Kotanopan Puncak Kekecewaan Warga, DPRD Madina Minta Pemkab dan APH Tindak Tegas Tambang ILegal

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Wed, 07 Oct 2026 15:45:47 +0000

Anggota DPRD Madina Teguh W Hasahatan. (Istimewa)

Indomedia.co - Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Fraksi Amanah Perjuangan, Teguh W Hasahatan, meminta Pemerintah Kabupaten Madina beserta aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil tindakan tegas dan nyata terhadap aktivitas tertambangan ilegal yang kian marak.

Pernyataan keras ini disampaikan Teguh menanggapi insiden pembakaran tiga unit alat berat (ekskavator) oleh massa di Kecamatan Kotanopan baru-baru ini. Menurutnya, aksi tersebut merupakan sinyal kuat atas kemarahan warga yang sudah mencapai puncaknya.

"Tragedi pembakaran tiga ekskavator ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap tambang ilegal. Seharusnya pemerintah daerah dan APH jangan diam. Lakukan penindakan yang tegas bagi pelaku tambang ilegal," ujar Teguh di Panyabungan, Rabu, 7 Oktober 2026.

Teguh juga menyoroti kinerja Satuan Tugas (Satgas) PETI yang dibentuk oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menilai, meski telah dibentuk selama beberapa bulan, keberadaan Satgas belum menunjukkan langkah konkret yang memberikan efek jera kepada para penambang ilegal.

"Dengan peristiwa ini, Satgas seharusnya malu. Masyarakat Kotanopan sudah mulai bergerak. Jangan akhirnya memancing masyarakat di daerah-daerah lain untuk bersikap anarkis. Ini tidak kita harapkan, kasihan masyarakat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Teguh mengkritik sikap Pemerintah Kabupaten Madina yang dinilainya abai dan membiarkan persoalan tambang ilegal berlarut-larut. Ia menyayangkan pernyataan jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, yang terkesan melempar tanggung jawab penindakan kepada warga.

"Ungkapan wakil bupati beberapa waktu lalu menjadi polemik dan akhirnya memunculkan sikap reaktif dari masyarakat. Apakah memang sebegitu tidak berdaya pemimpin daerah sehingga meminta masyarakat yang langsung melaporkan ke APH," tegas Teguh.

Melalui siaran pers ini, Fraksi Amanah Perjuangan DPRD Madina mendesak Pemkab Madina dan APH untuk segera turun ke lapangan, menindak tegas para pemodal serta aktor di balik aktivitas tambang ilegal, guna mengembalikan kondusifitas wilayah serta mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri oleh warga di masa mendatang. ***

Reporter: MS Putra

Editor: Suwardi Sinaga

Kunjungan BAKN DPR RI Bahas Efektivitas JTTS, Hutama Karya Dorong Konektivitas dan Manfaat Ekonomi

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Wed, 07 Oct 2026 14:58:27 +0000

Hutama Karya. (HK)

Indomedia.co - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Pekanbaru, pada Jumat, 2 Oktober 2026, terkait penelaahan tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kegiatan ini membahas pelaksanaan penugasan pemerintah, akuntabilitas pengelolaan infrastruktur, serta manfaat JTTS bagi masyarakat dan perekonomian Sumatra, sejalan dengan Asta Cita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mendorong pemerataan ekonomi.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Andreas Eddy Susetyo bersama jajaran anggota BAKN RI lainnya. Turut mendampingi Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono; Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan; Plt Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Ira Ariani Chaerunisa; Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dail Umamil Asri; Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Fadjar Judisiawan; serta Senior Vice President Business Performance & Asset Optimization Cluster Infrastructure Business 3 PT Danantara Asset Management Bangun Imanullah. Dari badan usaha, hadir Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro; Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho; serta Direktur Bisnis PT Jasa Marga (Persero) Tbk Reza Febriano, beserta jajaran kementerian, lembaga, dan perusahaan masing-masing.

Dalam paparannya, Hutama Karya menyampaikan perkembangan pelaksanaan penugasan JTTS yang hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 1.160 kilometer jalan tol terbangun, dengan sekitar 982 kilometer telah beroperasi. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kesiapan proyek dan pendanaan, dengan memperhatikan kebutuhan konektivitas serta manfaat setiap koridor bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Hutama Karya turut menjelaskan penguatan tata kelola pembangunan melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, penyusunan kajian risiko, dan peningkatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Langkah tersebut mendukung penyiapan proyek yang lebih matang serta keselarasan antara prioritas pembangunan, kebutuhan investasi, dan kesiapan pendanaan.

Lebih lanjut, Hutama Karya juga menyampaikan persiapan pengembangan koridor Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang sesuai tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaannya. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, perusahaan menyiapkan alternatif pendanaan, antara lain Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling, yaitu pemanfaatan nilai aset yang telah beroperasi untuk mendukung investasi berikutnya. Pengembangan jaringan diarahkan untuk menghubungkan pusat kegiatan ekonomi sehingga dapat memperlancar distribusi barang dan memperluas akses pasar.

Di kesempatan terpisah, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa pembangunan JTTS diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menghadirkan manfaat yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman. Manfaat inilah yang ingin terus kami hadirkan melalui dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Iwan.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Andreas Eddy Susetyo menekankan pentingnya manfaat yang terukur dalam menilai efektivitas pembangunan infrastruktur.

“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.

Sementara itu, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Herman Khaeron menyoroti pentingnya pengembangan potensi daerah di sepanjang koridor jalan tol.

“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Herman.

Melalui kunjungan kerja ini, Hutama Karya terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung tata kelola dan keberlanjutan pembangunan JTTS. Dengan kesiapan pendanaan dan arah pengembangan yang terencana, perusahaan berkomitmen menghadirkan konektivitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Sumatra. Komitmen ini sejalan dengan Asta Cita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing daerah serta mendorong pemerataan ekonomi. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Kereta Api Perkuat Distribusi Barang, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sumut

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Wed, 07 Oct 2026 14:44:54 +0000

Kereta barang. (Humas KAI Divre I)

Indomedia.co - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatatkan peningkatan kinerja angkutan barang pada kuartal III 2026. Selama periode Juli hingga Agustus 2026, KAI Divre I Sumut melayani sebanyak 238.334 ton angkutan barang, tumbuh signifikan sebesar 45 persen dibandingkan kuartal III 2025 yang melayani 164.800 ton.

Manajer Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyampaikan bahwa pertumbuhan pergerakan logistik berbasis rel ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kelancaran pergerakan barang. Ketika aktivitas industri, perdagangan, pertanian maupun distribusi meningkat, kebutuhan terhadap transportasi logistik yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar juga semakin penting. Dalam konteks tersebut, kereta api menjadi salah satu bagian dari ekosistem logistik yang mendukung pergerakan ekonomi di Sumatera Utara," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2026.

Pertumbuhan volume angkutan barang tersebut sejalan dengan tren positif pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang pada kuartal II 2026 tumbuh sebesar 5,06 persen secara tahunan (year-on-year). Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumatera Utara pada periode Januari–Juli 2026 mencapai US$7,933 miliar, naik 12,48 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

"KAI Divre I Sumatera Utara melihat pertumbuhan kebutuhan logistik di Sumatera Utara sebagai peluang untuk terus memperkuat layanan angkutan barang berbasis rel, terutama untuk komoditas dengan volume besar dan membutuhkan kepastian jadwal pengiriman,” terang Anwar.

Secara kumulatif, sepanjang periode Januari hingga September 2026, KAI Divre I Sumatera Utara melayani sebanyak 625.886 ton angkutan barang. Angka ini tumbuh 20 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatatkan 523.385 ton.

Sementara untuk kinerja bulanan pada September 2026, volume angkutan barang mencapai 75.724 ton atau meningkat drastis hampir 50 persen dibandingkan capaian September 2025 yang tercatat sebanyak 50.775 ton.

Penggunaan kereta api sebagai moda angkutan barang memberikan pilihan bagi pelaku usaha untuk mendistribusikan komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan demikian, keberadaan angkutan barang berbasis rel diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan sistem logistik yang semakin efisien dan terintegrasi.

"KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melihat potensi pengembangan angkutan barang berdasarkan kebutuhan ekonomi daerah. Kami ingin kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi penumpang, tetapi juga menjadi salah satu tulang punggung konektivitas logistik yang mendukung industri, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Utara," pungkas Anwar. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

313 Warga Binaan Risiko Tinggi Dipindahkan ke Nusakambangan

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Wed, 07 Oct 2026 09:54:49 +0000

Ditjenpas Kementerian Imipas memindahkan 313 warga binaan ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari, 7 Oktober 2026. (Ditjenpas)

Indomedia.co - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kembali memindahkan 313 warga binaan dari lima wilayah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari, 7 Oktober 2026. Sebanyak 313 warga binaan itu berasal dari Sumatera Selatan 39 orang, Lampung 47 orang, Jakarta 57 orang, Jawa Barat 125 orang, dan Jawa Timur 45 orang.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Brigjen Pol Tatan Dirsan Atmaja, menjelaskan bahwa pemindahan tersebut merupakan upaya memperkuat pengamanan dan pembinaan terhadap warga binaan yang masuk kategori berisiko tinggi.

“Pemindahan ini dilakukan sebagai pengamanan dan pembinaan secara lebih ketat terhadap warga binaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sebelumnya melakukan pelanggaran,” jelasnya,

Pemindahan dilakukan secara serentak melalui jalur darat dengan pengawalan ketat. Rangkaian pemberangkatan berasal dari beberapa titik, yakni Lapas Kelas I Tangerang untuk wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, Lapas Kelas I Cipinang untuk wilayah Jakarta, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok untuk wilayah Jawa Barat, dan Lapas Kelas I Surabaya untuk wilayah Jawa Timur.

Salah satu rangkaian pemindahan tersebut juga mencakup sejumlah warga binaan dari Rutan Kelas I Depok yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredarnya video dugaan pesta narkoba di kamar hunian. Berdasarkan pemeriksaan internal, warga binaan yang terkait dengan kejadian tersebut dinyatakan positif menggunakan amphetamine dan methamphetamine.

"Sebanyak 38 warga binaan dari Rutan Kelas I Depok yang masih berstatus Tahanan dan belum berkekuatan hukum tidak diberangkatkan dalam pemindahan kali ini," tambah Tatan.

Dari Lapas Kelas I Surabaya, 45 warga binaan berasal dari tiga Lapas di Jawa Timur, yakni 30 orang dari Lapas Kelas I Malang, 12 orang dari Lapas Kelas I Surabaya, dan tiga orang dari Lapas Kelas I Madiun. Dengan jenis perkara, 37 orang warga binaan adalah narkotika dan delapan sisanya adalah perkara kriminal.

Proses pemindahan dilaksanakan dengan pengawalan dan pengamanan terpadu. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak tujuh petugas Lapas Kelas I Surabaya turut melakukan pengawalan. Selain itu, pengamanan diperkuat oleh satu personel Ditjenpas, dua personel Patroli dan Pengawalan Lantas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, dan enam personel Satuan Brigade Mobil Polda Jawa Timur.

Penataan Pola Pembinaan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menyampaikan pemindahan warga binaan tersebut tidak hanya menjadi strategi pengamanan, tetapi juga berkaitan dengan penataan pola pembinaan di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur. Menurutnya, penataan tersebut diharapkan mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan khususnya wilayah Jawa Timur menjadi lebih kondusif sekaligus memastikan warga binaan mendapatkan penanganan sesuai karakteristik, tingkat risiko, dan kebutuhan pembinaannya.

“Lapas Kelas I Surabaya akan kami jadikan sebagai sentra pembinaan bagi warga binaan bermasalah yang ada di Lapas dan Rutan seluruh Jawa Timur. Kami juga berkomitmen bahwa untuk warga binaan kategori high risk akan kita kirimkan ke Nusakambangan,” ujar Kusnali.

Kalapas Surabaya Dukung

Kepala Lapas Kelas I Surabaya, Sohibur Rachman, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.

“Kami akan terus berupaya memberikan pembinaan secara optimal sekaligus mendukung penanganan Warga Binaan sesuai tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing,” tegasnya.

Langkah pemindahan ini menjadi komitmen Ditjenpas dalam memperkuat pengawasan dan memastikan pembinaan berjalan sesuai ketentuan. Terhadap warga binaan yang terbukti melakukan pelanggaran, Ditjenpas akan menerapkan langkah penanganan secara tegas dan terukur, termasuk penempatan di Lapas dengan tingkat pengamanan sesuai profil risikonya guna menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di lingkungan Pemasyarakatan. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

MK Tidak Temukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah SLTA

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Tue, 06 Oct 2026 15:40:22 +0000

Ketua MK Suhartoyo memimpin sidang pengucapan Putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, di Ruang Sidang MK, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. (Humas MK/Ifa)

Indomedia.co - Mahkamah Konstitusi tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

"Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Mahkamah juga menilai perkara yang diajukan oleh para pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, karena secara faktual Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dengan demikian, menurut mahkamah, berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Berwenang

Dalam pertimbangan hukum terkait kewenangan mahkamah dalam memutus permohonan ini, objek perkara yang dimohonkan pembatalan oleh para pemohon, antara lain Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Terkait hal tersebut, mahkamah berpendapat terhadap objek perkara a quo, secara formal merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Terlebih, mahkamah juga terikat pada asas ius curia novit sebagaimana diatur dalam norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

"Dengan asas tersebut, mahkamah bertanggung jawab menggali kebenaran materil, alih-alih melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden setelah adanya pelantikan calon terpilih," papar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Bukan Bukti Kelulusan

Mahkamah juga mempertimbangkan dalil para pemohon yang menyatakan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 cacat administratif karena tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud 29/2014. Setelah mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Menurut mahkamah, fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen ijazah/sertifikat/diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri, melainkan certificate of attendance dan dokumen lain seperti academic records dan explanation of grades. Mahkamah menilai certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

"Dalam hal ini secara umum, ijazah/sertifikat/diploma yang menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan sebuah jenjang pendidikan tertentu biasanya ditulis: 'This is to certify that… (nama yang tamat) has been awarded…'. Tidak hanya itu, menyertai sertifikat tersebut juga dilampirkan atau dicantumkan nilai atau hasil pendidikan yang diperoleh karena dari nilai tersebut diterbitkan ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," jelas Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Pemohon Bukan Pasangan Calon

Terkait kedudukan hukum, para pemohon dalam perkara a quo terdiri atas organisasi masyarakat sipil yang berbentuk perkumpulan (Pemohon I), partai politik (Pemohon II), perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon III sampai dengan Pemohon XII), sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan norma Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Oleh karena itu, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo," ucap Hakim Konstitusi Liliek P Adi.

Untuk itu, dalam amar putusan yang diucapkan oleh Ketua MK Suhartoyo, menyatakan mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum dan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya.

"Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo.

Dilansir dari laman resmi MK, permohonan PHPU ini diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Dalam permohonannya para pemohon mendalilkan ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wapres kala itu.

Para pemohon mendalilkan syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi setiap calon (conditio precedent), termasuk cawapres dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, menurut mereka, seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai cawapres, dan tidak dapat dilantik sebagai wakil presiden. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Mayjen TNI Nefra Firdaus Lubis Dilantik Sebagai Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Tue, 06 Oct 2026 14:50:47 +0000

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan lambang satuan kepada Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI Nefra Firdaus Lubis pada Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. (Tangkapan Layar)

Indomedia.co - Mayjen TNI Nefra Firdaus Lubis resmi menjabat sebagai Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 5 Oktober 2026.

Pelantikan Mayjen TNI Nefra Firdaus Lubis berlangsung dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Lapangan Prima Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan tongkat komando dan lambang satuan kepada Mayjen TNI Nefra Firdaus Lubis sebagai tanda dimulainya tugasnya sebagai Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha.

Mayjen TNI Nefra Firdaus Lubis merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992. Sebelum dipercaya memimpin Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, ia telah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Danyon 812/Bantuan Sat 81/Kopassus, Komandan Kodim 1415/Selayar, Asisten Teritorial (Aster) Kasdam Iskandar Muda.

Selain itu, Nefra Firdaus Lubis pernah menjabat sebagai Komandan Korem 012/Teuku Umar, Paban IV/Komsos Staf Teritorial (Ster) TNI.

Kariernya terus berlanjut sebagai Kadispenad, Wair Kodiklatad, Kepala Staf Kodam XV/Pattimura, hingga Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan).

Dengan pelantikan tersebut, Mayjen TNI Nefra Firdaus Lubis kini mengemban tugas sebagai Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha yang berkedudukan di wilayah Maluku Utara. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Mayjen TNI Edi Saputra Dilantik Sebagai Pangdam XXX/Rinambora

noreply@blogger.com (indomedia.co) — Tue, 06 Oct 2026 14:49:07 +0000

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan lambang satuan kepada Pangdam XXX/Rinambora Mayjen TNI Edi Saputra pada Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. (Tangkapan Layar)

Indomedia.co - Mayjen TNI Edi Saputra resmi menjabat sebagai Pangdam XXX/Rinambora setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 5 Oktober 2026.

Pelantikan Mayjen TNI Edi Saputra berlangsung dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Lapangan Prima Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan tongkat komando dan lambang satuan kepada Mayjen TNI Edi Saputra sebagai tanda dimulainya tugasnya sebagai Pangdam XXX/Rinambora.

Mayjen TNI Edi Saputra merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1994. Sebelum dipercaya memimpin Kodam XXX/Rinambora, ia telah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Wakil Komandan (Wadan) Batalyon Infanteri 134/Tuah Sakti, Kasi Teritorial Korem 142/Taroada Tarogau, Komandan Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha.

Selain itu, Edi Saputra pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 0725/Sragen, Asisten Personel Kasdivif 1 Kostrad, dan Asisten Personel Kepala Staf Daerah Militer I/Bukit Barisan.

Kariernya terus berlanjut sebagai Wakil Komandan Resimen Induk Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Paban II/Puanter Sterad, Wakil Komandan Pusat Pendidikan Teritorial, Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, hingga Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Geografi Lembaga Ketahanan Nasional.

Dengan pelantikan tersebut, Mayjen TNI Edi Saputra kini mengemban tugas sebagai Pangdam XXX/Rinambora yang berkedudukan di wilayah Nusa Tenggara Barat. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga