Artikel ini sebelumnya telah terbit di Alternative Viewpoints; diterjemahkan dan diterbikan ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.

Kekosongan Kekuasaan Kaum Muda

PADA sore hari 5 Agustus 2024, Sheikh Hasina naik helikopter militer dan kabur dari Dhaka, ibukota Bangladesh, saat ratusan ribu mahasiswa dan buruh berkumpul di kediamannya. Lima belas tahun kekuasaannya yang semakin otoriter berakhir dalam hitungan jam. Ia dijatuhkan oleh sebuah pemberontakan yang bermula lima minggu sebelumnya sebagai protes atas kuota lapangan kerja sektor publik. Pemberontakan itu coba dibungkam negara dengan darah, menewaskan sekitar 1.400 orang, tapi nasib sudah ditentukan: tumbang.

Tiga belas bulan kemudian, pada September 2025, larangan atas platform media sosial memicu pemberontakan di Kathmandu, Nepal. Dalam dua hari, sedikitnya tujuh puluh tujuh pengunjuk rasa tewas dan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli lengser. Kantor pusat partainya terbakar. Beberapa minggu setelah itu, di tempat yang berbeda, kaum muda Malagasi yang turun ke jalan karena pemadaman listrik dan krisis air, menyaksikan Andry Rajoelina, presiden Madagaskar yang memegang kewarganegaraan bekas negara penjajah, Prancis, meninggalkan ibu kota Antananarivo dengan pesawat militer Prancis. Tiga tahun sebelumnya, Aragalaya atau pemberontakan rakyat, sudah lebih dulu memberi kawasan ini contohnya. Saat itu, rakyat Sri Lanka menduduki istana kepresidenan di Kolombo dan berenang di kolam renang milik presiden Gotabaya Rajapaksa,  sementara empunya memilih kabur dari negara yang diperlakukan keluarganya bak tanah warisan.

Daftar rentetetan kejadian ini masih bisa ditambahkan: penyerbuan gedung parlemen Kenya pada Juni 2024 akibat rancangan undang-undang keuangan titipan IMF; pembakaran gedung-gedung DPRD di Indonesia setelah seorang pengemudi ojek online muda tewas dilindas kendaraan polisi; gerakan Gen Z 212 di Maroko yang terorganisir lewat Discord, yang menuntut rumah sakit alih-alih stadion Piala Dunia; delapan belas bulan blokade mahasiswa di Serbia pada Juni 2026, yang akhirnya memaksa Aleksandar Vučić mengumumkan pengunduran dirinya sendiri; serta letupan-letupan di Peru, Filipina, Togo, Timor-Leste, dan Mongolia. Diukur dengan tolok ukur kasar berupa pemerintahan yang jatuh atau terguncang, gelombang pemberontakan kaum muda 2022–2026 merupakan gelombang pemberontakan populer paling berhasil sejak era dekolonisasi.

Namun, dalam hampir setiap kasus, pihak lainlah yang menangguk keuntungannya. Di Dhaka, hasil pemilu Februari 2026 menunjukkan bahwa mayoritas dua pertiga suara diraup oleh Bangladesh Nationalist Party, mesin politik tertua yang masih bertahan dari tatanan politik yang justru ingin dikubur oleh pemberontakan Juli tersebut, dan sebuah partai Islamis sebagai oposisi utama. Sementara, partai bentukan para mahasiswa yang berdarah demi pemberontakan itu justru tersingkir ke pinggiran. Di Antananarivo, kolonel yang unitnya menolak menembaki para pengunjuk rasa kini tengah mengonsolidasikan rezim militer, menangkapi para pemimpin gerakan, dan menerima kiriman senjata Rusia. Di Kathmandu, kotak suara justru mengganjar sebuah partai antikorupsi yang diisi para insinyur dan pembawa acara televisi. Di Nairobi, presiden yang hendak digulingkan kaum muda tetap menjabat, dan rancangan undang-undang keuangan yang berhasil mereka paksa untuk ditarik kini diagendakan kembali, pasal demi pasal, lewat regulasi yang lebih senyap.

Generasi yang terbukti mampu mengosongkan istana, hampir di mana pun, gagal menempatinya.

Mari kita renungkan jarak antara letupan dan pewarisan itu, tanpa terjebak ke dalam dua narasi yang mendominasi komentar seputar Generasi Z. Narasi pertama, merayakan: kaum muda sebagai nurani dunia yang terpecah, secara moral jernih, fasih secara digital, dan secara naluriah internasionalis. Narasi kedua, meremehkan: kaum muda sebagai impulsif, terfragmentasi, terlalu sensitif, dan tak mampu berkomitmen secara berkelanjutan. Kedua narasi ini memperlakukan generasi muda sebagai karakter moral, bukan posisi sosial; keduanya keliru mengira gejala sebagai penyebab. Pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah angkatan ini lebih radikal atau lebih dangkal dibanding pendahulunya. Pertanyaannya, mengapa generasi sekarang harus terjun ke panggung politik, serta mengapa popularitas yang mereka rengkuh justru gagal bertransformasi menjadi kekuatan politik yang solid?

Generasi yang Terpanggil

Sumber foto: Reuters

Agar bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, kita perlu memperlakukan Gen Z sebagai kategori sosial-politik, bukan kategori demografis. Kesadaran generasional tidak muncul dari kesamaan tahun kelahiran; ia lahir pada titik pertemuan antara kondisi material, kebangkrutan institusional, dan jalan buntu historis. Sebuah angkatan mulai terlihat secara politik ketika tatanan sosial yang ada tidak lagi mampu membendung krisis yang mereka hadapi secara personal. Teori sosiologi klasik memisahkan dengan jelas antara dua konsep: “lokasi generasi” (kesamaan nasib akibat kondisi sejarah) dan “unit generasi” (kelompok di dalam angkatan tersebut yang mulai sadar, mengorganisasi diri, dan bergerak secara politik). Kesalahan analisis masa kini sering kali muncul karena mencampuradukkan keduanya. Label seperti “Gen Z” hanyalah penunjuk posisi demografis, bukan sebuah kelompok gerakan yang seragam. Apakah sebuah gerakan nyata akan lahir dari generasi ini, serta bagaimana bentuknya, merupakan hal yang sedang diperjuangkan melalui pergolakan di kota-kota seperti Dhaka, Beograd, Jakarta, dan Antananarivo.

Lokasi itu sendiri bisa dirinci. Ada empat kondisi yang mendefinisikannya, tersebar tidak merata namun dapat dikenali secara global. Yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi yang permanen. Berbeda dari generasi-generasi sebelumnya yang radikalisasinya berlangsung di dalam ekonomi yang berkembang atau setidaknya dapat direformasi, angkatan ini memasuki usia dewasa dalam kapitalisme di mana krisis bukan lagi pengecualian melainkan prinsip pengorganisasiannya. Upah stagnan sementara produktivitas meningkat; perumahan telah berubah dari barang sosial menjadi aset spekulatif; pendidikan, yang dulu dijual sebagai tangga naik kelas, kini berfungsi sebagai mekanisme penagihan utang yang merantai tenaga kerja masa depan pada ekstraksi masa kini. Di Global North, ini muncul sebagai kasualisasi pekerjaan yang dulunya aman; di Global South, muncul sebagai informalitas massal, lenyapnya lapangan kerja formal, dan migrasi yang terpaksa dijalani. Nepal mengekspor lebih dari sepersepuluh penduduknya ke pasar tenaga kerja luar negeri sebelum pemberontakannya meletus; pemberontakan September itu, di antara hal-hal lain, adalah pemberontakan keluarga-keluarga pekerja migran melawan kelas politik yang hidup dari remitansi mereka.

Kedua adalah kerusakan iklim sebagai kondisi yang dijalani, bukan risiko masa depan; panas ekstrem, gagal panen, penjatahan air, serta pengungsian. Perlu ditegaskan bahwa pemberontakan di Madagaskar bermula bukan dari sebuah abstraksi bernama korupsi, melainkan dari pemadaman listrik dan keran yang kering: infrastruktur reproduksi sosial yang runtuh.

Ketiga adalah sosialisasi era pandemi. COVID-19 tidak sekadar menyela pendidikan dan pekerjaan generasi ini; ia berfungsi sebagai peristiwa pedagogis, membongkar dengan kejelasan yang brutal siapa yang nyawanya dianggap bisa dikorbankan dan siapa yang tenaganya dianggap “esensial” namun sekaligus bisa dibuang. Ia mengikis ilusi yang tersisa tentang kapasitas negara, tepat pada saat angkatan ini sedang merangkai imajinasinya tentang dunia.

Keempat adalah pembentukan diri di dalam infrastruktur digital milik swasta; sebuah kondisi yang akan kita bahas kembali, karena ia lazim disalahpahami sebagai soal “kebiasaan bermedia,” padahal sesungguhnya ia adalah relasi kelas.

Poin kelima yang kerap dilupakan adalah krisis sosial yang paling berat menghantam kaum perempuan. Di berbagai belahan dunia, perempuan muda selalu memimpin demonstrasi, mulai dari gerakan feminis di Amerika Latin hingga protes siswi sekolah di Antananarivo. Saat para pengamat menyebutnya sebagai aksi “anak muda”, mereka sebenarnya sedang melihat perlawanan yang diatur oleh kemarahan perempuan muda. Merekalah yang selama ini bekerja keras tanpa bayaran demi menutupi hilangnya peran dan bantuan dari pemerintah.

Semua hal ini menjelaskan sebuah keanehan: generasi muda saat ini terpaksa terjun ke politik karena sistem yang diwariskan kepada mereka sudah rusak parah, bukan karena kemauan mereka sendiri. Selama puluhan tahun, sistem neoliberal membuat masyarakat acuh pada politik dengan cara merusak kebersamaan, menyerahkan semua risiko hidup pada individu, dan menganggap kemiskinan sebagai kesalahan pribadi. Namun, kembalinya anak muda ke panggung politik membuktikan bahwa sistem ini mulai gagal. Ketika hidup makin susah tanpa kepastian dan masa depan habis hanya untuk bertahan hidup, suka atau tidak suka, nasib yang dialami generasi ini langsung berubah menjadi gerakan politik.

Kontras 1968

Sumber foto: news-decoder.com

Setiap kali membahas demonstrasi saat ini, kita pasti tergoda untuk membandingkannya dengan gerakan besar mahasiswa di akhir tahun 1960-an. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan. Tujuannya bukan untuk menilai gerakan mana yang lebih hebat atau asli, melainkan untuk melihat bagaimana sistem kapitalisme saat ini telah mengubah cara anak muda melakukan perlawanan.

Gerakan perlawanan tahun 1968 lahir dalam tatanan spesifik: sistem produksi Fordisme, stabilitas kerja, perluasan negara kesejahteraan, serta pertumbuhan universitas yang memicu lonjakan ekspektasi sosial baru melampaui kapasitas sistem untuk menampungnya. Generasi tersebut menantang kapitalisme bukan sebagai sistem yang hampir runtuh, melainkan sebagai sistem yang penuh kontradiksi antara kemakmuran dan hierarki, produktivitas dan keterasingan, serta demokrasi formal dan perang imperialistis. Radikalisme mahasiswa dipicu oleh ketegangan tersebut. Mereka mampu bertindak sebagai katalis perubahan besar karena didukung oleh kekuatan riil di masyarakat. Peristiwa Mei 1968 di Prancis menjadi monumental bukan karena aksi mahasiswa semata, melainkan karena gerakan tersebut bertepatan dengan aksi mogok kerja terbesar dalam sejarah Eropa. Ditambah lagi, atmosfer ideologis saat itu masih didominasi oleh tradisi sosialis dan komunis yang kuat. Bahkan, kelompok yang menentang partai politik resmi pun tetap berinteraksi dengan mereka; aksi spontanitas dapat terbentuk karena ada struktur politik yang jelas untuk dilawan.

Pemberontakan hari ini berlangsung dalam lanskap yang sangat berbeda. Kapitalisme yang dihadapi generasi ini tidak lagi bisa menstabilkan dirinya lewat pertumbuhan atau menyerap perlawanan lewat reformasi. Kelas pekerja muncul bukan sebagai kekuatan sosial yang terkonsentrasi, melainkan sebagai kekuatan yang terfragmentasi – informal, dimediasi platform, migratori, dan kronis setengah menganggur. Partai-partai massa dan serikat pekerja yang dulu merumuskan dan mewariskan teori, ingatan, dan strategi lintas generasi kini telah dikosongkan isinya atau diubah menjadi instrumen manajemen. Sekat pembatas antara dunia kuliah dan dunia kerja yang dahulu terlihat jelas pada tahun 1968, kini telah sepenuhnya hilang. Mahasiswa masa kini telah menjadi bagian dari angkatan kerja yang harus membagi waktu antara ruang kelas dan gig economy. Bagi mereka, ketidakpastian finansial dan kerja rentan bukan lagi sekadar tahap sementara, melainkan realitas hidup yang permanen.

Fenomena ini mengungkap sebuah paradoks politik modern, di mana pemerintahan saat ini jauh lebih mudah runtuh dibandingkan masa lalu, tetapi kejatuhannya justru membawa perubahan yang sangat minim. Berbeda dengan Charles de Gaulle yang berhasil bertahan dari pergolakan tahun 1968, para pemimpin modern seperti Hasina, Rajapaksa, Oli, dan Rajoelina justru tumbang oleh pemberontakan di negara mereka. Hal ini terjadi karena rezim pascaperang yang makmur masih memiliki ruang fiskal untuk memberikan konsesi nyata seperti kenaikan upah, jaminan sosial, dan reformasi pendidikan demi meredam kemarahan publik. Sebaliknya, rezim modern yang terjebak dalam krisis permanen tidak lagi memiliki komoditas ekonomi apa pun untuk dikorbankan selain para pejabatnya sendiri. Akibatnya, ketika seorang presiden melarikan diri atau kabinet mengundurkan diri, beban utang negara dan program penghematan IMF tetap berjalan tanpa tersentuh. Negara modern hanya mengganti lapisan luarnya namun tetap mempertahankan struktur utamanya. Jadi jika pemberontakan tahun 1960-an berhadapan dengan sistem kuat yang mampu mereformasi diri, pemberontakan tahun 2020-an justru menghadapi sistem rapuh yang mudah runtuh di tingkat lokal namun sangat cepat memulihkan kembali tatanan lamanya sambil mengunci para pemberontak di luar kekuasaan.

Perbandingan ini, karenanya, tidak seharusnya menghasilkan kemurungan maupun sikap meremehkan. Radikalisme 1968 bukanlah buah dari kesadaran yang lebih unggul; ia dimungkinkan oleh sebuah konfigurasi di mana kapitalisme masih memiliki ruang gerak dan karenanya memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Pemberontakan Gen Z muncul dari sebuah dunia di mana ruang itu sebagian besar telah lenyap. Intensitasnya mencerminkan bukan kedekatan dengan kemenangan, melainkan kedalaman jalan buntu itu – dan kemudahannya menumbangkan pemerintahan mencerminkan bukan kekuatan gerakan itu sendiri, melainkan kekosongan dari apa yang ditumbangkannya.

Buku Besar Letupan-letupan

Periode 2022–2026 kini menawarkan sesuatu yang lama absen dari perdebatan tentang politik kaum muda: sebuah buku besar berisi rangkaian peristiwa yang telah tuntas. Pemberontakan-pemberontakan telah menjalani siklusnya; masa peralihan telah berganti menjadi pemilu atau pengukuhan kekuasaan baru yang membuahkan hasil nyata. Membaca buku besar itu kasus demi kasus lebih mencerahkan ketimbang teori umum apa pun, sebab kasus-kasusnya berbeda-beda dan perbedaan itu memiliki pola yang konsisten.

Bangladesh: Mahasiswa yang berjuang, elite lama yang berkuasa. Pemberontakan Juli 2024 di Bangladesh menjadi pergolakan terbesar dan paling berdarah dalam gelombang protes modern. Gerakan yang awalnya dipicu oleh protes terhadap sistem kuota kerja formal – sebuah isu krusial di tengah kelangkaan lapangan kerja dalam ekonomi yang bertumpu pada industri garmen dan ekspor tenaga kerja – dengan cepat meluas menjadi aksi penggulingan rezim akibat represi aparat yang mematikan. Kepemimpinan mahasiswa dalam aksi ini bukanlah hal baru di Dhaka, mengingat gerakan mahasiswa merupakan kekuatan politik terorganisir tertua dengan sejarah panjang yang membentang dari perjuangan bahasa 1952, gerakan massa 1969, hingga kejatuhan Ershad pada 1990. Warisan sejarah inilah yang diperbarui dalam aksi Juli tersebut.

Setelah Sheikh Hasina melarikan diri, para tokoh mahasiswa sempat masuk ke dalam pemerintahan sementara pimpinan Muhammad Yunus, membentuk National Citizen Party, dan menyusun “Piagam Juli” untuk dibawa ke referendum. Namun ketika pemungutan suara akhirnya tiba pada Februari 2026, Bangladesh Nationalist Party, yang telah dua dekade tersingkir dari kekuasaan namun mesin organisasinya tetap utuh sepanjang tahun-tahun pengasingan, meraih lebih dari dua ratus dari tiga ratus kursi, dengan Jamaat-e-Islami muncul sebagai oposisi utama. Para mahasiswa yang telah menumbangkan rezim itu gagal mengonversi delapan belas bulan kekuatan otoritas moral menjadi mesin elektoral.

Pada akhirnya, mahasiswa hanya berhasil membersihkan arena politik, sementara organisasi politik tertualah yang mengambil alih kekuasaan. Di sisi lain, gelombang mogok kerja buruh garmen yang terus berlanjut di kawasan industri pasca-kejatuhan Hasina, menjadi pengingat bahwa akar masalah kelas dan ketimpangan ekonomi yang memicu protes kuota belum terselesaikan, bahkan di bawah pemerintahan yang baru.

Madagaskar: barak militerlah yang mengangkat piala. Peristiwa di Madagaskar ini mengakar pada memori kolektif yang panjang, di mana gerakan mahasiswa dalam tragedi Rotaka Mei 1972 pernah menumbangkan Republik Pertama yang neokolonial, sebuah preseden sejarah yang selalu ditakuti oleh setiap rezim Malagasi. Berawal dari protes di Facebook dan Instagram akibat krisis air dan listrik, gerakan ini meluas menjadi pemberontakan nasional dalam hitungan minggu. Di tengah tindakan represi pasukan keamanan yang menewaskan sedikitnya dua puluh dua orang, situasi berbalik arah ketika unit CAPSAT pimpinan Kolonel Michael Randrianirina menolak perintah untuk menembak dan berpihak pada massa. Para pengunjuk rasa menyambut pembelotan itu sebagai bentuk pembebasan; ”akhirnya bebas,” kenang seorang organisator yang berteriak saat itu.

Dalam hitungan hari Rajoelina lengser dan Mahkamah Konstitusi kemudian segera menyerahkan kekuasaan kepada sang kolonel. Kosakata pemberontakan pun mengudara dengan kencang dari dalam gedung istana kepresidenan. Tetapi bulan madu itu tak berlangsung lama, dan harapan akan perubahan pun langsung kandas. Dalam hitungan bulan, transisi inklusif yang dijanjikan telah berubah menjadi enam ratus penunjukan sepihak, sebuah undang-undang keuangan yang disahkan meski ditentang gerakan, penangkapan para pemimpin Gen Z dengan tuduhan konspirasi, mendatangkan bantuan militer dari  Rusia dan pelatih dari Africa Corps untuk  mengawal ambisi politik sang penguasa baru.

Para analis menyebut rangkaian peristiwa ini sebagai “coupvolution” (kudeta-revolusi), yang sebenarnya hanya mengulang pola sejarah Mesir 2013 dan Sudan 2019. Ketika sebuah pemberontakan rakyat tidak memiliki basis kekuatan yang terorganisir, maka militer sebagai institusi paling solid di negara tersebut yang akan mengambil alih kekuasaan, bukan dengan cara mencuri revolusi, melainkan sekadar mengisi kekosongan struktural yang ditinggalkan oleh massa.

Nepal: Poros anti-politik mewarisi kekuasaan. Pemberontakan yang meletus di Kathmandu pada September 2025, merangkum seluruh potret dinamika gerakan modern hanya dalam waktu dua hari. Gejolak besar ini dipicu oleh kebijakan pemblokiran media sosial yang direspons massa dengan mengalihkan ruang koordinasi ke server Discord. Eskalasi protes berjalan sangat cepat hingga berujung pada pembakaran gedung parlemen, jatuhnya puluhan korban jiwa, dan mundurnya perdana menteri dari jabatannya.

Peristiwa ini menandai momen ketiga dalam kurun waktu empat dekade di mana aksi massa di Nepal berhasil merombak struktur fundamental negara. Berbeda dengan gerakan Jana Andolan 1990 yang meruntuhkan otokrasi Panchayat atau gerakan 2006 yang mengakhiri sistem monarki, pergolakan kali ini menjadi yang pertama terjadi tanpa adanya komando dari partai politik maupun serikat pekerja. Kondisi pasca-pemberontakan ini melahirkan situasi yang sepenuhnya baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, di mana mantan Ketua Hakim Agung Sushila Karki, dipilih sebagian melalui jajak pendapat daring dari gerakan itu sendiri sebagai perdana menteri sementara. Ini adalah sebuah eksperimen plebisit digital yang memukau pers dunia. Saat pemilu akhirnya digelar pada Maret 2026, Rastriya Swatantra Party (RSP) yang dipimpin oleh Balen Shah – rapper sekaligus Wali Kota Kathmandu – meraih kemenangan mutlak dengan mengamankan 182 dari 275 kursi parlemen. Kemenangan yang meraup hampir setengah suara proporsional ini menjadi mayoritas satu partai pertama dalam sejarah konstitusi federal Nepal, sekaligus menghancurkan dominasi partai-partai komunis lama dan membuat K.P. Sharma Oli kehilangan basis massanya sendiri.

Hasil pemilu ini merupakan manifestasi elektoral nyata dari gerakan protes sebelumnya, menjadikannya satu-satunya peristiwa di mana aspirasi jalanan langsung terkonversi menjadi suara di kotak penentuan. Kendati demikian, kemenangan ini mengusung agenda spesifik, yaitu antikorupsi, kecakapan teknokratis, dan regenerasi kepemimpinan. Program kerja RSP menjanjikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan iklim reformasi yang ramah bisnis, namun tetap beroperasi di dalam pusaran ekonomi remitansi, beban utang, serta ketergantungan geopolitik pada negara-negara tetangga yang sama. Tuntutan kelas dari anak-anak para pekerja migran yang menggerakkan pemberontakan ini akhirnya bergeser menjadi sekadar janji manajemen pemerintahan yang lebih baik. Apakah perubahan ini akan membawa kepuasan atau hanya menunda gejolak baru, menjadi babak berikutnya bagi dinamika politik Nepal.

Sri Lanka: kiri yang terorganisir yang mewarisi, karena ia sudah lebih dulu ada. Gerakan Aragalaya pada tahun 2022 menjadi sebuah pengecualian dalam dinamika politik Sri Lanka yang justru mempertegas aturan main struktural, dan pembuktian ini terjadi dalam dua fase. Pertama secara negatif, kepergian Gotabaya Rajapaksa tidak serta-merta menyerahkan kendali pemerintahan kepada para demonstran di alun-alun, melainkan jatuh ke tangan Ranil Wickremesinghe. Sebagai perdana menteri enam periode yang hanya memiliki satu kursi parlemen, ia bertindak sebagai penyelamat sistem lama dengan membubarkan kamp-kamp protes dan menyepakati program IMF yang ketujuh belas. Tanpa adanya kendaraan politik mandiri, gelombang protes tersebut langsung kehilangan momentum kekuasaannya dalam hitungan hari.

Pembuktian kedua terjadi secara positif dua tahun kemudian, ketika aliansi National People’s Power (NPP) – yang dimotori oleh partai Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) dengan pengalaman kaderisasi dan rekonstruksi selama setengah abad – berhasil memenangkan pemilu presiden dan meraih kemenangan mutlak di parlemen berkat transformasi kesadaran politik pemilih pasca-gerakan Aragalaya. Meskipun aksi massa tidak langsung merebut kekuasaan, mereka membuka jalan konstitusional bagi organisasi mapan yang sudah ada sebelumnya. Terlepas dari berbagai kritik terhadap kebijakan NPP selama memerintah, termasuk kelanjutan kerangka kerja IMF yang kontroversial, pelajaran struktural dari peristiwa ini tetap tidak berubah: satu-satunya momen di mana kekuatan berhaluan kiri mampu memanen hasil pemberontakan adalah ketika organisasi kiri tersebut telah memiliki akumulasi basis massa selama puluhan tahun dan siap sedia saat pergolakan meletus.

Kekuasaan politik pada akhirnya jatuh ke tangan mereka yang paling siap secara organisasi.

Kenya: pengepungan dan contoh paling murni dari pemberontakan melawan jeratan utang luar negeri. Pemberontakan Nairobi Juni 2024 layak mendapat tempat khusus dalam buku besar ini karena mampu mengidentifikasi target sasarannya dengan sangat akurat. Rancangan Undang-Undang Keuangan yang ditentang oleh generasi muda Kenya merupakan perpanjangan tangan dari program IMF, berupa kebijakan pajak atas kebutuhan pokok seperti roti, pembalut, hingga transaksi uang digital demi melunasi utang kepada kreditor asing.

Gerakan ini menciptakan sejarah baru dalam politik Kenya karena bergerak organik tanpa pemimpin, melintasi batas kesukuan, serta dikonsolidasikan melalui platform X dan TikTok. Aksi ini sempat membuahkan hasil ketika Presiden William Ruto menarik draf undang-undang tersebut setelah demonstran berhasil menerobos gedung parlemen dan menghadapi represi aparat yang menewaskan puluhan orang. Namun, respons negara berikutnya menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan modern meredam perlawanan publik. Berbagai poin pajak yang sempat dibatalkan perlahan-lahan dimasukkan kembali melalui regulasi baru, sementara para aktivis yang vokal mulai diculik oleh aparat berpakaian preman menggunakan kendaraan tak resmi. Bahkan, aksi peringatan pada Juni dan Juli 2025, yang sengaja digelar bertepatan dengan momentum historis demokrasi Saba Saba 1990, kembali disambut dengan tembakan peluru tajam yang memakan korban jiwa baru, sementara Presiden Ruto tetap kokoh di kursinya.

Kenya berhasil memetakan musuh ekonominya dengan sangat tepat, namun pada akhirnya harus menghadapi realitas bahwa meskipun gedung parlemen pembuat regulasi bisa diserbu, beban utang yang mendiktenya tetap tidak tersentuh.

Sumber foto: Suara.com

Indonesia: konvergensi yang sekilas terlihat. Peristiwa Agustus 2025 di Indonesia dipicu oleh kemarahan publik atas ketimpangan ekstrem, di mana tunjangan perumahan anggota DPR bernilai berkali-kali lipat dari upah rata-rata warga Jakarta. Ketegangan ini bermutasi menjadi gerakan massa nasional setelah sebuah kendaraan lapis baja polisi melindas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) berusia dua puluh satu tahun. Momentum ini menyajikan potret paling benderang di era modern mengenai konsolidasi dan pergerakan kelas pekerja baru. Ribuan pengemudi berjaket hijau dari berbagai platform digital – yang merepresentasikan fraksi tenaga kerja informal paling mencolok – bergerak dalam konvoi besar bersama kelompok mahasiswa, menyatukan rasa duka dan amarah mereka.

Menghadapi situasi tersebut, negara mengadopsi strategi ganda dengan memberikan konsesi, seperti penghapusan sejumlah tunjangan dan penyampaian permohonan maaf, yang dikombinasikan dengan tindakan represif serta penangkapan massal. Pendekatan ini menunjukkan kalkulasi matang dari kelas penguasa yang belajar dari sejarah kelam 1998 saat mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Suharto. Meskipun konvergensi massa ini tidak sempat mengkristal menjadi sebuah organisasi formal akibat sistem algoritma platform yang mendisiplinkan ruang koordinasi pekerja, peristiwa ini mencetak sejarah penting. Selama sepekan, kelompok yang kerap dianggap mustahil untuk dikonsolidasikan berhasil mengorganisir diri mereka demi seorang martir, dan fenomena ini menjadi catatan serius bagi setiap rezim penguasa di Asia Tenggara. 

Maroko: monarki yang menyerap. Rangkaian peristiwa di Maroko menyajikan sebuah variasi taktik peredaman massa yang unik dan tidak dimiliki oleh negara-negara berbentuk republik. Gerakan “GenZ 212”, yang mengambil nama dari kode panggilan internasional negara tersebut, mengonsolidasikan diri melalui server Discord yang beranggotakan lebih dari 200.000 orang untuk menentukan aksi mereka secara demokratis setiap malam. Pemberontakan ini meledak pada akhir September 2025 dipicu oleh kematian tragis delapan perempuan pasca-operasi caesar di rumah sakit umum Agadir, yang ironisnya terletak berdekatan dengan proyek renovasi mewah stadion untuk Piala Dunia 2030. Slogan yang lahir kemudian, ”stadion ada di sini, tapi di mana rumah sakitnya?”, menjadi kritik paling tajam di era ini terhadap prioritas pembangunan yang hanya mengejar kemegahan fisik. Selain itu, kematian para ibu melahirkan tersebut mempertegas bahwa akar terdalam dari krisis modern sesungguhnya berada pada ranah reproduksi sosial.

Rezim Maroko merespons dengan kombinasi tindakan represif standar – yang menewaskan tiga orang, menahan ribuan demonstran termasuk anak di bawah umur, serta menuntut ratusan lainnya – ditambah dengan instrumen politik yang tidak dimiliki pemimpin seperti Rajoelina atau Oli, yaitu institusi takhta kerajaan. Monarki mampu meredam gejolak dengan cara mengorbankan para menteri, mengumumkan anggaran sosial, serta memosisikan diri sebagai penerima petisi rakyat yang dihormati. Taktik yang pernah menyelamatkan kerajaan pada tahun 2011 ini kembali berhasil: kabinet disalahkan, istana dibersihkan, dan tuntutan publik dikemas ulang sebagai bentuk kemurahan hati raja.

Kendati demikian, Maroko juga melahirkan salah satu manuver paling menarik ketika pada pertengahan Oktober, GenZ 212 secara sadar menangguhkan protes mereka sebagai ”langkah strategis untuk memperkuat organisasi dan koordinasi.” Gestur ini menjadi bukti nyata bahwa fokus gerakan telah bergeser; tantangannya bukan lagi sekadar cara memicu ledakan massa, melainkan bagaimana mempertahankan keberlangsungan gerakan.

Serbia: daya tahan sebagai organisasi. Gerakan perlawanan di Beograd menunjukkan tren yang sangat kontras jika dibandingkan dengan pola pemberontakan modern lainnya di dunia. Ketika runtuhnya atap stasiun kereta api di Novi Sad pada November 2024 merenggut enam belas korban jiwa, aksi protes mahasiswa di Serbia secara sadar menolak dua model pergerakan konvensional era kini: penggalangan massa kilat tanpa pemimpin ataupun ketergantungan pada sosok ikonik yang karismatik. Sebagai gantinya, mereka menerapkan sistem pleno, yakni mekanisme rapat umum di universitas-universitas yang diblokade dengan sistem juru bicara bergilir, pengambilan keputusan yang deliberatif, serta manajemen ritme aksi yang dirancang untuk bertahan selama berbulan-bulan.

Format ini memiliki akar historis yang kuat, mewarisi tradisi mahasiswa Beograd tahun 1968 yang menduduki universitas untuk menentang ”borjuasi merah” Yugoslavia hingga memaksa Presiden Tito merespons lewat siaran televisi. Model majelis sebagai organ kekuasaan ini berakar dari sistem swakelola Yugoslavia yang sempat direvitalisasi dalam pleno warga Bosnia pada 2014. Melalui kultur politik yang memandang majelis sebagai instrumen riil kekuasaan, gerakan ini menjadikan isu korupsi proyek infrastruktur sebagai pintu masuk untuk membongkar kebobrokan struktural negara. Konsistensi organisasi ini terbukti mampu menghadapi represi gas air mata, kriminalisasi hukum, hingga intimidasi kelompok loyalis penguasa, bahkan sukses mendesak mundurnya perdana menteri dalam waktu tiga bulan. Pada akhirnya, kampanye protes berkelanjutan terpanjang di Eropa dalam satu generasi ini membuahkan hasil signifikan saat Presiden Aleksandar Vučić mengumumkan pengunduran dirinya serta mempercepat pemilu pada Juni 2026.

Keberhasilan Beograd mematahkan stereotipe bahwa generasi muda saat ini tidak memiliki kapasitas organisasi untuk bertahan dalam jangka panjang; jika dikonsolidasikan dengan struktur yang matang, gerakan rakyat terbukti mampu bertahan di tengah krisis.

Global North: visibilitas tanpa daya ungkit. Gerakan perkemahan solidaritas Gaza (the Gaza solidarity encampments) yang meluas ke ratusan universitas pada tahun 2024, merupakan bagian dari fenomena perlawanan serupa, meskipun dinamika lapangannya berbeda. Tidak seperti gerakan di negara lain yang menghadapi rezim rapuh, para mahasiswa ini berhadapan dengan institusi pendidikan yang sangat mapan dan terikat kuat dengan sistem utang, sertifikasi, serta aparat keamanan negara. Alih-alih ruang negosiasi, universitas merespons dengan pendekatan administratif yang represif, mulai dari skorsing, pengeluaran massal, hingga penahanan lebih dari tiga ribu pengunjuk rasa. Di Universitas Columbia, intervensi kepolisian yang pertama kali terjadi sejak demonstrasi era Perang Vietnam pada 1968 membuktikan semakin menyempitnya batas toleransi birokrasi kampus terhadap mahasiswanya sendiri. Dari segi capaian divestasi, gerakan perkemahan ini memang membuahkan hasil yang minim. Namun, dari segi pergeseran ideologis, mereka sukses meruntuhkan konsensus politik yang telah bertahan puluhan tahun di pusat kekuasaan global mengenai isu Palestina, sekaligus memperlihatkan realitas pahit bahwa kejernihan moral memiliki daya tawar yang sangat kecil ketika berhadapan dengan kepentingan akumulasi kapital.

Kegagalan ini mengulang pelajaran berharga dari Chile, di mana gejolak besar estallido 2019 yang semula diharapkan mampu merombak struktur negara justru diredam ke dalam prosedur konvensi konstitusional, yang drafnya kemudian berujung pada kekalahan dalam referendum tahun 2022 dan 2023, sehingga konstitusi neoliberal tetap tegak berdiri. Pola ini menegaskan bahwa letupan massa yang disalurkan menjadi prosedur birokratis sering kali berujung pada kekalahan.

Arus pergerakan di Amerika Latin, khususnya gelombang feminisme, memberikan pelajaran yang berbeda mengenai ketahanan sebuah gerakan rakyat. Demonstrasi menentang kekerasan gender dan tuntutan legalisasi aborsi di Argentina, digerakkan secara konsisten oleh anak-anak muda melalui pertemuan rutin, pengorganisasian komunitas lokal, dan aksi berkelanjutan yang akhirnya sukses mengubah undang-undang negara. Gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa aksi yang lahir dari persoalan kesejahteraan sehari-hari (reproduksi sosial) dan dirawat lewat diskusi majelis yang sabar bisa menghasilkan perubahan mendasar yang awet. Alasan mengapa gerakan perempuan memiliki napas yang lebih panjang dibanding demonstrasi mahasiswa lainnya adalah karena mereka berfokus pada krisis hidup mendasar yang dihadapi setiap hari di rumah dan lingkungan mereka, sebuah realitas pahit yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja seperti keluar dari media sosial.

Jika membaca seluruh rangkaian peristiwa global ini, kita akan melihat sebuah pola akhir yang serupa. Bentuk pemberontakannya bisa bermacam-macam, tetapi hasil akhirnya hampir selalu sama. Di negara yang gerakannya tidak memiliki basis organisasi yang kuat, kemenangan politiknya justru dipanen oleh pihak luar yang mapan: partai politik usang di Bangladesh, militer di Madagaskar, elite penyelamat sistem di Sri Lanka, atau kelompok anti-politik di Nepal. Sebaliknya, jika organisasi tersebut sudah mengakar lama sebelum konflik meletus, seperti partai kiri JVP di Sri Lanka, sistem rapat pleno di Serbia, atau kelompok majelis perempuan di Amerika Latin, para demonstran bisa mengontrol sendiri arah perubahan negaranya. Pada akhirnya, penentu keberhasilan sebuah revolusi bukanlah seberapa berani massa di lapangan, seberapa jelas tuntutan mereka, atau seberapa besar jumlah demonstran yang turun ke jalan. Kunci utamanya adalah apa yang sudah dipersiapkan oleh masyarakat sebelum gerakan dimulai, dan apa yang berhasil mereka bangun di tengah-tengah momentum protes tersebut.

Pertanyaan Kelas, Diuji Ulang

Hipotesis awal analisis ini menyatakan bahwa kondisi generasi muda saat ini mencerminkan dinamika kelas yang dialami secara riil namun tanpa diiringi oleh kesadaran atau narasi kelas yang eksplisit. Struktur kelas hadir dalam ranah pengalaman sehari-hari, tetapi absen dalam artikulasi politik; dirasakan sebagai beban namun gagal dikonsolidasikan, serta dijalani tanpa ada landasan teoritis yang matang.

Berbagai pergolakan massal dalam dua tahun terakhir telah menguji tesis tersebut dan sebagian besar membenarkannya, sekaligus memunculkan satu kompleksitas baru yang krusial. Pembuktian ini terlihat dari fakta bahwa setiap pemberontakan pada dasarnya membawa tuntutan material yang mendasar, meskipun dikemas dalam retorika moral. Narasi mengenai ”korupsi” – yang menjadi jargon utama di Nairobi, Indonesia, Kathmandu, hingga Beograd – sebenarnya merupakan cara generasi tanpa kesadaran kelas ini untuk mendefinisikan eksploitasi dan perampasan ekonomi. Istilah tersebut merujuk pada kesadaran publik bahwa surplus sosial dialirkan ke atas, dana pajak digunakan untuk memperkaya kreditor dan kapitalis alih-alih mendanai fasilitas kesehatan, serta anak-anak elite politik menikmati pendidikan di luar negeri dari hasil keringat remitansi rakyat jelata.

Demonstrasi di Kenya dipicu oleh penolakan atas beban utang, protes di Nepal menyasar dominasi nepotisme dalam ekonomi remitansi, kemarahan di Madagaskar berakar pada lumpuhnya infrastruktur dasar, dan gerakan di Maroko mengkritik megahnya stadion di tengah buruknya pelayanan rumah sakit. Dengan demikian, kritik terhadap korupsi sebenarnya merupakan bentuk ekonomi politik terselubung yang memiliki naluri akurat namun cacat secara konseptual. Narasi ”korupsi” secara keliru berasumsi bahwa sistem kapitalistik ini akan berjalan ideal hanya dengan mengganti personelnya dengan figur yang lebih jujur, sebuah ilusi politik yang melambungkan tokoh seperti Balen Shah, sekaligus menjadi batasan struktural yang kelak akan mengecewakan para pendukungnya sendiri.

Kompleksitas baru muncul karena periode ini berhasil menciptakan titik temu yang nyata, meskipun singkat, antara pemberontakan generasi muda dan kelas pekerja yang telah bertransformasi – sebuah aliansi yang dalam analisis sebelumnya dianggap mustahil terjadi akibat hambatan struktural. Fenomena ini terlihat dari konvoi pengemudi ojol di Jakarta, keterlibatan pekerja transportasi informal serta pedagang kaki lima yang menyokong logistik protes di Nairobi, gelombang pemogokan buruh garmen pasca-runtuhnya rezim di Dhaka, hingga bergabungnya serikat pekerja pada fase akhir gerakan Aragalaya dan blokade di Serbia. Sekat pemisah antara mahasiswa dan buruh yang sebelumnya telah lebur dalam realitas kehidupan sehari-hari, sempat runtuh pula dalam implementasi praktik politik di lapangan.

Kendati demikian, tidak ada satu pun dari titik temu tersebut yang berhasil dikonversi menjadi sebuah organisasi bersama yang permanen. Sistem platform digital terus mengatomisasi para pekerja gig, ekonomi informal cenderung membubarkan diri secara mandiri, sedangkan serikat pekerja konvensional yang tersisa telah kehilangan taji atau bersikap defensif. Kelas pekerja wajah baru ini saling bersua di jalanan, tetapi tidak memiliki ruang institusional untuk terus berkonsolidasi. Hambatan strategis utama pada era ini bukanlah minimnya kesadaran, karena naluri kolektif mereka sebenarnya sudah memahami posisi kelas tersebut. Tantangan sesungguhnya adalah membangun instrumen mediasi yang mampu menyatukan kelas pekerja yang hari ini masih tercerai-berai di berbagai platform digital, batas-batas negara, dan sektor informal agar dapat bergerak sebagai satu kesatuan, sebuah wadah penghubung yang hingga kini belum tercipta dalam skala yang memadai.

Platform Bukanlah Ruang Bersama

Salah satu instrumen mediasi yang hilang sesungguhnya berada di depan mata, namun sering kali disalahpahami sebagai sekadar alat bantu teknis. Setiap ulasan mengenai gerakan-gerakan ini selalu menyoroti kemahiran digital generasi muda, mulai dari pemanfaatan server Discord oleh GenZ 212 dan pemberontakan Nepal, metode edukasi TikTok dalam aksi di Kenya, hingga internasionalisme tagar yang membuat aktivis Madagaskar menyadari momentum perlawanan mereka saat melihat Kathmandu membara. Seluruh fenomena digital ini memang nyata terjadi. Kendati demikian, mengidentifikasi platform digital sebagai infrastruktur asli dari gerakan-gerakan ini merupakan kekeliruan fatal yang mengulang kesalahan sejarah dalam perjuangan agraria masa lalu, yaitu menganggap ladang milik tuan tanah sebagai ruang publik bersama hanya karena massa diizinkan untuk berkumpul di atas tanah tersebut.

Platform digital yang menjadi panggung kehidupan politik generasi saat ini bukanlah ruang publik yang netral, melainkan wilayah privat berpagar yang dikomersialkan, mengekstraksi nilai dari penggunanya, dan secara inheren terawasi. Para pemilik platform ini bukanlah penonton pasif dalam konflik kelas, melainkan aktor yang terlibat langsung karena terintegrasi dalam sirkuit kapital yang sama dengan yang dilawan oleh gerakan-gerakan tersebut. Perhatian massa dipanen sebagai keuntungan bisnis, koordinasi aksi terbaca oleh dinas keamanan melalui akses data, dan penyebaran informasi sepenuhnya diatur oleh sistem algoritma yang bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pemerintah Nepal memahami realitas ini ketika mencoba memblokir platform digital, sebuah tindakan yang tepat dinilai oleh kaum muda sebagai perampasan atas balai pertemuan mereka.

Namun, pelajaran struktural yang lebih mendalam justru menunjukkan sebaliknya: balai pertemuan yang bisa ditutup oleh negara atau dimodifikasi oleh pemiliknya pada dasarnya tidak pernah benar-benar dimiliki oleh gerakan itu sendiri. Arsitektur teknologi yang memungkinkan pemberontakan meluas dalam hitungan jam adalah sistem yang sama yang membuat pergerakan tersebut dapat dipetakan secara langsung, dimatikan jangkauannya lewat manipulasi algoritma, atau bahkan dijadikan basis data penculikan aktivis seperti yang terjadi di Kenya. Mobilisasi yang lahir secara digital bukan sekadar metode politik yang instan, melainkan bentuk politik yang dijalankan di atas tanah sewaan milik fraksi kapital yang pada akhirnya akan selalu berpihak pada stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, strategi organisasi yang berdaya tahan tanpa adanya upaya membangun infrastruktur komunikasi mandiri yang benar-benar dimiliki oleh gerakan – yang bersifat terfederasi, terenkripsi, fungsional, dan bebas dari orientasi profit – hanya akan menjadi strategi yang membuat massa selamanya berkumpul di atas tanah milik orang lain.

Represi, Perampasan, Penyerapan

Jika aksi-aksi demonstrasi belakangan ini terlihat meledak-ledak di awal namun cepat meredup, alasannya bukan karena anak muda zaman sekarang cepat lelah atau kurang gigih. Masalah sebenarnya adalah sistem kekuasaan hari ini sudah sangat lihai dalam memutus dan menjinakkan perlawanan rakyat sebelum gerakan itu sempat membesar dan mengakar kuat, sebuah taktik peredaman yang seluruh strateginya telah diperlihatkan secara blak-blakan dalam dua tahun terakhir.

Sumber foto: amnesty.id

Represi telah menjadi tindakan pencegahan dini (pre-emptif ) dan semakin mengabaikan jalur hukum resmi (extrajudicial). Penculikan-penculikan di Kenya, para aktivis yang dibawa oleh unit-unit berpakaian preman, sebagian dikembalikan dalam keadaan cacat fisik, sebagian tak pernah dikembalikan, menandai babak baru tindakan represif, dimana negara tak lagi repot-repot mengkriminalisasi perlawanan lewat pengadilan sebab penghilangan paksa lebih murah biayanya. Pola serupa terjadi di Serbia yang menuduh para organisator mahasiswa dengan tuduhan terorisme; junta militer di Madagaskar justru menangkapi sosok-sosok Gen Z yang menjadi basis legitimasi dari pemerintahannya; dan pemberontakan Bangladesh yang melakukan pembantaian massal terbesar di masa damai sebelum akhirnya ditumbangkan. Pada akhirnya, sistem pengawasan yang tertanam kuat di dalam platform digital membuat infrastruktur yang semula digunakan untuk mobilisasi massa seketika berubah fungsi menjadi alat pelacakan dan pemburuan manusia oleh negara.

Rangkaian sejarah ini memperlihatkan bahwa ada tiga cara bagaimana hasil perjuangan rakyat akhirnya direbut oleh pihak lain. Pertama melalui pembajakan oleh militer, di mana angkatan bersenjata menumpangi pemberontakan warga untuk melegalkan kudeta dan perebutan kekuasaan mereka sendiri, mirip dengan skenario di Antananarivo, Kairo, serta Khartoum. Kedua melalui pembajakan pemilu oleh elite lama, yaitu bangkitnya partai-partai politik tradisional yang sempat tenggelam di masa kediktatoran untuk merebut suara masyarakat pasca-revolusi, seperti yang terjadi di Dhaka. Ketiga melalui pembajakan teknokratis, di mana tuntutan antikorupsi dari para demonstran hanya diubah menjadi janji manajemen pemerintahan yang lebih rapi, tanpa menyentuh akar ketimpangan sosial yang ada, contohnya di Kathmandu serta berbagai uji coba serupa di banyak kota dunia.

Ketiga taktik perampasan ini sama-sama memanfaatkan satu kelemahan mendasar: sebuah gerakan massa yang sukses menciptakan momentum perubahan besar, namun tidak memiliki struktur organisasi yang cukup kuat untuk menjaga dan memegang kendali kekuasaan tersebut.

Pada akhirnya, mekanisme penyerapan atau kooptasi tetap menjadi strategi yang paling halus dan berkelanjutan untuk meredam gerakan rakyat. Berbagai LSM, yayasan, dan institusi liberal bekerja dengan cara mengonversi energi pemberontakan massa menjadi deretan proyek, kampanye formal, serta jalur karier profesional. Retorika radikal jalanan dikemas ulang menggunakan jargon-jargon baru seperti inklusi dan resiliensi, sementara para penggerak gerakan yang paling potensial direkrut secara bertahap ke dalam struktur birokrasi yang bertugas mengelola keluhan-keluhan yang dahulu mereka mobilisasi. Siklus pemilu berkala pun berfungsi memanfaatkan amarah generasi muda ini, lalu membuangnya kembali setelah kepentingannya terpenuhi.

Di balik seluruh proses tersebut, kelelahan (burnout) massal mulai mengalir; sebuah kondisi yang bukan sekadar kegagalan psikologis individu, melainkan konsekuensi politik yang sudah terprediksi. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan sistemik ketika sebuah kelompok inti yang kecil dan tidak terorganisir dipaksa mempertahankan konfrontasi melawan institusi negara serta kreditor global yang solid, hanya dengan modal waktu sukarela dan platform digital sewaan. Sistem kekuasaan modern telah belajar cara bertahan lebih lama dari amarah publik, memprofesionalkan perlawanan, menunggu massa membubarkan diri dari ruang publik, serta mengkriminalisasi kegigihan aksi. Oleh karena itu, apa yang tampak sebagai kelelahan aktivis sesungguhnya merupakan manifestasi riil dari asimetri berkepanjangan antara kekuatan mobilisasi massa dan struktur kekuasaan global.

Dari Pembawa Pesan Menjadi Subjek

Sebelumnya sempat dinyatakan bahwa generasi muda (Gen Z) bukanlah aktor utama yang menggerakkan sejarah, melainkan sekadar pembawa pesan yang menandai rapuhnya cara-cara lama penguasa dalam mempertahankan kepatuhan publik, tanpa mereka sendiri mampu membentuk kekuatan baru sebagai penggantinya. Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir telah menyampaikan pesan tersebut dengan eskalasi kekerasan yang tidak terduga oleh siapa pun; ditandai dengan runtuhnya lima pemerintahan, terkepungnya sejumlah rezim, serta perombakan peta politik di Asia Selatan, Balkan, hingga Samudra Hindia oleh generasi yang terlalu muda untuk mengingat era Perang Dingin. Fenomena ini membuktikan bahwa sang pembawa pesan ternyata memiliki kapasitas untuk menghancurkan institusi lamanya sendiri secara total. Kendati demikian, satu hal yang tetap tidak mampu dilakukan oleh sang pembawa pesan adalah menentukan atau mendikte arah balasan politik dari kehancuran yang mereka ciptakan tersebut.

Namun, rangkuman sejarah ini tidak boleh membuat kita putus asa atau bersikap pasrah, sebab di dalamnya terdapat contoh-contoh keberhasilan yang semuanya bergantung pada satu kunci utama. Kasus Sri Lanka memperlihatkan bahwa sebuah pemberontakan bisa membawa kelompok kiri yang teratur untuk memimpin negara, asalkan mereka sudah bersiap diri membangun kekuatan selama setengah abad. Di Serbia, gerakan anak muda sanggup bertahan melawan penguasa selama satu setengah tahun hingga memaksa sang diktator mundur karena mereka memakai sistem rapat pleno yang membagi tugas secara adil, menjaga wilayah pergerakan, dan menolak adanya pemimpin tunggal yang bisa ditarget oleh musuh. Di Amerika Latin, gerakan perempuan membuktikan bahwa protes yang lahir dari masalah kehidupan sehari-hari bisa terus menumpuk kekuatan selama sepuluh tahun hingga berhasil merombak undang-undang dan sudut pandang masyarakat.

Pada akhirnya, semua peristiwa ini membawa kita pada satu pelajaran paling kuno dari gerakan buruh masa lalu yang kini terbukti lagi: aksi spontan di jalanan berfungsi untuk mempertanyakan siapa yang berkuasa, tetapi hanya organisasi yang solid yang bisa memberikan jawaban nyatanya. Gelombang protes massa belakangan ini sudah menuntaskan tugas mereka dengan sangat baik. Mereka berhasil menghapus ilusi bahwa sistem hari ini kokoh atau sah, memaksa masalah utang, iklim, perang, dan penindasan kembali dibahas secara politik, serta membuktikan berulang kali bahwa istana para penguasa sebenarnya rapuh dan kosong di dalam. Mengharapkan gerakan spontan yang tanpa persiapan organisasi untuk melakukan hal yang lebih besar dari itu, sama saja dengan meminta kobaran api untuk mendirikan sebuah bangunan.

Hal yang mendesak untuk dibangun saat ini adalah wadah penghubung yang sesuai dengan wajah asli kelas pekerja modern. Kita membutuhkan sebuah bentuk gerakan yang bisa menyatukan pengemudi ojol dengan sarjana lulusan universitas, buruh pabrik kain dengan programer komputer, serta para pekerja migran dengan mereka yang memilih tinggal di kampung halaman. Gerakan ini harus memiliki dan mengelola infrastruktur digitalnya sendiri, bukan malah menumpang di media sosial milik para pemilik modal yang menjadi lawan mereka. Belajar dari ketahanan rapat pleno mahasiswa dan kelompok perempuan, gerakan baru ini harus bisa mengatur napas perjuangan agar awet bertahun-tahun, serta melihat pemilu hanya sebagai salah satu medan tempur kecil, bukan hasil akhir yang dikejar. Gerakan ini juga harus cerdas dalam menghubungkan perlawanan di dalam negeri dengan jaringan utang luar negeri dan sistem global yang selalu menyelamatkan penguasa lama saat krisis terjadi.

Tidak ada satu generasi pun yang bisa mewujudkan hal ini sendirian, dan tidak ada satu pun generasi yang boleh lepas tangan dari kewajiban ini. Anak muda zaman sekarang sudah melakukan tugas mereka dengan sangat baik sebagai pembawa pesan; mereka berhasil membongkar bobroknya sistem hari ini dan menunjukkan bahwa perubahan besar sedang dimulai. Apakah masa transisi ini akan melahirkan masa depan baru atau justru mengembalikan kenyamanan elite lama, semuanya akan ditentukan oleh apa yang kita bangun dan organisir sekarang – di tahun-tahun yang sunyi di antara jeda protes massal, ketika kamera wartawan sudah menjauh dan algoritma media sosial telah pindah memikirkan tren yang lain.

Sementara itu, lembaran sejarah perlawanan ini belum selesai ditulis, dan babak selanjutnya mungkin akan menjadi yang paling mengguncang dunia. India, yang selama ini adem ayem dari gelombang protes anak muda, kini mulai mengambil langkah pertamanya lewat kemunculan Cockroach Janta Party. Kelompok sindiran ini lahir dari nol hanya dalam beberapa minggu setelah Ketua Mahkamah Agung India menyamakan anak-anak muda pengangguran dengan “kecoak”. Secara mengejutkan, gerakan ini sukses menjaring dua puluh juta pengikut hanya dalam waktu sebulan. Alun-alun Jantar Mantar pun dipenuhi oleh massa yang memakai topeng kecoak sambil membawa buku-buku panduan ujian yang lecek, menuntut menteri pendidikan mundur akibat bocornya soal ujian masuk. Semua ciri khas dari pemberontakan zaman sekarang langsung terlihat di sini: ejekan dari pejabat diubah menjadi kebanggaan kelompok, kekuatan media sosial yang mampu mengalahkan mesin partai politik mana pun, serta akar masalah yang bersumber dari sulitnya mencari pekerjaan formal. Persis seperti kejadian di Bangladesh, masa depan anak muda yang sudah belajar mati-matian bertahun-tahun bisa hancur seketika hanya karena selembar soal ujian yang bocor.

Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah gerakan kecoak ini hanya akan berakhir menjadi meme lucu di internet, dijinakkan oleh penguasa, atau justru mulai membangun organisasi yang solid. Generasi muda terbesar dalam sejarah umat manusia kini sedang melempar tantangan tersebut di medan tempur yang paling sulit, melawan partai penguasa dengan organisasi paling kuat dan rapi yang pernah ada.

Rangkaian pemberontakan ini telah berhasil menggugat kemapanan kekuasaan dengan tingkat kejelasan yang jauh lebih tajam daripada isi manifesto politik mana pun. Namun, solusi atas tantangan tersebut tidak akan pernah lahir secara otomatis dari perbedaan generasi maupun sekadar aksi spontanitas massa. Jawaban nyata atas pengambilalihan kekuasaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi yang matang, atau perubahan yang dicita-citakan itu tidak akan pernah terwujud sama sekali.***

Sushovan Dhar adalah anggota dewan editor Alternative Viewpoint

WAWANCARA di bawah ini merupakan adaptasi dari episode kedua Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

Pada bagian sebelumnya, para narasumber menjelaskan bagaimana kolonialisme Belanda membentuk struktur ekonomi dan sosial Hindia Belanda melalui Sistem Tanam Paksa, Politik Liberal, hingga Politik Etis. Kebijakan terakhir ini melahirkan generasi baru kaum terpelajar bumiputra yang memperoleh akses terhadap pendidikan Barat, birokrasi kolonial, dan ruang publik modern. Ironisnya, kelompok yang semula dipersiapkan untuk menopang pemerintahan kolonial justru menjadi pelopor munculnya kesadaran kebangsaan dan gerakan antikolonial.

Dalam episode kedua ini, pembahasan beralih pada kebangkitan politik Indonesia pada awal abad ke-20. Daniel Denvir berbincang dengan Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih mengenai lahirnya nasionalisme Indonesia, perkembangan politik Islam dan komunisme, serta dinamika politik Hindia Belanda pada dekade-dekade terakhir pemerintahan kolonial Belanda. Percakapan ini mengulas kemunculan organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI), sekaligus memperlihatkan bagaimana berbagai arus politik tersebut saling berinteraksi, bersaing, dan memengaruhi satu sama lain di tengah menguatnya represi kolonial.

Daniel Denvir (DD): Sebelum membahas kemunculan nasionalisme Indonesia, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang lebih umum. Bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada akhir abad ke-19 menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya gerakan antikolonial modern?

Rianne Subijanto (RS): Salah satu konsekuensi terpenting dari Politik Etis adalah terbukanya ruang yang lebih luas bagi masyarakat bumiputra untuk berorganisasi. Pembatasan terhadap perkumpulan dan rapat umum secara bertahap dilonggarkan sehingga membuka peluang baru bagi partisipasi politik. Masa yang dalam historiografi Indonesia dikenal sebagai Masa Kebangkitan Nasional ini ditandai oleh menjamurnya organisasi politik, perkumpulan sosial, serikat buruh, dan surat kabar pada dekade pertama abad ke-20.

Organisasi-organisasi tersebut mencerminkan berbagai gagasan mengenai nasionalisme. Budi Utomo, yang didirikan pada tahun 1908, pada dasarnya mewakili aspirasi kaum terpelajar Jawa dan berupaya menghidupkan kembali tradisi budaya serta politik Jawa. Sebaliknya, Indische Partij yang didirikan pada tahun 1912 oleh Ernest Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat secara terbuka menyerukan kemerdekaan politik dari pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi penting lainnya adalah Insulinde, yang memperoleh dukungan cukup besar dari komunitas Indo-Eropa.

Gerakan buruh juga berkembang dengan sangat pesat. Organisasi seperti Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat pekerja kereta api dan trem, menunjukkan bahwa rakyat jajahan mulai membangun organisasi bukan hanya berdasarkan identitas etnis atau daerah, tetapi juga atas dasar kepentingan ekonomi bersama.

Perkembangan ini berlangsung dalam konteks Asia yang lebih luas. Revolusi Xinhai di Tiongkok pada tahun 1911 di bawah kepemimpinan Sun Yat-sen berhasil menggulingkan Dinasti Qing dan menginspirasi komunitas Tionghoa perantauan di seluruh Asia Tenggara. Organisasi-organisasi Tionghoa di Hindia Belanda aktif memobilisasi masyarakat melalui surat kabar dan berbagai perkumpulan, sekaligus memberikan contoh penting bagi para aktivis bumiputra yang semakin memanfaatkan media cetak sebagai sarana pengorganisasian politik.

Budaya cetak kemudian menjadi salah satu penggerak utama nasionalisme Indonesia. Kaum intelektual bumiputra yang sedang tumbuh mendirikan surat kabar, majalah, dan penerbit yang menyebarkan gagasan-gagasan politik baru ke seluruh Nusantara. Salah satu pelopor paling berpengaruh adalah Tirto Adhi Soerjo, yang oleh Pramoedya Ananta Toer dijuluki Sang Pemula. Melalui surat kabar Medan Prijaji, Tirto membangun salah satu pers bumiputra modern pertama di Hindia Belanda. Penulis-penulis lain seperti Mas Marco Kartodikromo dan Haji Misbach juga memanfaatkan jurnalisme dan sastra untuk menyebarkan gagasan antikolonial sekaligus memperkenalkan cara-cara baru dalam membayangkan masyarakat Indonesia.

Salah satu peristiwa yang paling menentukan pada masa ini terjadi pada tahun 1913 ketika Suwardi Suryaningrat—yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara—menerbitkan esainya yang terkenal, Als Ik Eens Nederlander Was (“Seandainya Aku Seorang Belanda”). Ditulis dalam bahasa Belanda sebagai sebuah satire yang tajam, esai tersebut mempertanyakan bagaimana pemerintah kolonial dapat mengharapkan rakyat jajahannya merayakan kemerdekaan Belanda sementara mereka sendiri masih hidup di bawah penjajahan.

Esai tersebut menjadi jauh lebih berpengaruh setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sebagaimana dikemukakan antropolog James Siegel, penerjemahan kata ganti orang pertama ik menjadi saya memungkinkan pembaca bumiputra membayangkan dirinya sebagai subjek politik yang aktif, bukan sekadar objek kolonial yang pasif. Dari “aku” kemudian lahir “kita”, sebuah kesadaran kolektif yang mendorong tumbuhnya identitas politik baru dan menghidupkan apa yang oleh para sezaman disebut sebagai zaman bergerak.

Tulisan tersebut memancing reaksi keras dari pemerintah kolonial. Suwardi, bersama dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Douwes Dekker—yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai—dibuang oleh pemerintah Belanda. Ironisnya, tindakan represif tersebut justru memperluas pengaruh gagasan mereka. Ki Hadjar Dewantara bahkan kemudian menerjemahkan lagu The Internationale ke dalam bahasa Melayu, sebuah contoh yang menunjukkan semakin eratnya pertukaran gagasan antara nasionalisme, sosialisme, dan gerakan antikolonial pada masa itu.

Organisasi lain yang mengalami perkembangan sangat penting adalah Sarekat Islam. Berbeda dengan anggapan umum bahwa organisasi ini didirikan oleh H.O.S. Tjokroaminoto, asal-usulnya sebenarnya dapat ditelusuri pada Sarekat Dagang Islam, sebuah perkumpulan pedagang batik Muslim yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta dengan dukungan penting dari Tirto Adhi Soerjo. Pada awalnya organisasi ini bertujuan memperkuat posisi pedagang Muslim bumiputra dalam menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat. Namun, dalam waktu singkat organisasi tersebut berkembang melampaui tujuan ekonominya.

Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Sambil tetap mempertahankan identitas Islamnya, organisasi ini semakin menonjolkan agenda politik antikolonial dan berhasil memperoleh dukungan yang jauh melampaui Pulau Jawa. Basis anggotanya terutama berasal dari kalangan wong cilik, yaitu rakyat biasa yang tidak berasal dari kalangan aristokrat. Karena itu, Sarekat Islam mampu mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh politik modern.

Pada saat yang sama, gerakan ini masih mempertahankan unsur-unsur penting budaya politik Jawa yang lebih tua. Banyak pengikutnya memandang Tjokroaminoto sebagai seorang Ratu Adil, sosok pemimpin yang dinubuatkan akan membebaskan masyarakat dari ketidakadilan. Dengan demikian, Sarekat Islam memadukan bentuk mobilisasi politik modern dengan tradisi mesianistik yang telah lama mengakar di Jawa, sebagaimana juga tampak dalam gerakan-gerakan populer seperti Saminisme. Baru pada dekade 1920-an politik Indonesia mulai bergerak menuju bentuk organisasi yang lebih terlembaga dan lebih jelas batas-batas ideologinya.

Made Supriatma (MS): Budaya cetak layak mendapat perhatian yang lebih besar. Sebagian besar industri penerbitan awal di Hindia Belanda justru dipelopori oleh komunitas Tionghoa. Surat kabar, novel, dan percetakan yang mereka dirikan telah berkembang jauh sebelum lembaga-lembaga kolonial seperti Balai Pustaka memainkan peran penting.

Pramoedya Ananta Toer menegaskan hal ini dalam kajiannya mengenai sastra Melayu-Tionghoa awal. Berbeda dengan sejarah sastra kolonial yang menempatkan Balai Pustaka sebagai titik awal sastra Indonesia modern, Pramoedya berpendapat bahwa tradisi sastra modern sesungguhnya telah tumbuh lebih dahulu melalui dunia penerbitan yang dibangun oleh para penulis dan pengusaha Tionghoa.

Yang tidak kalah penting adalah bahasa yang mereka gunakan. Alih-alih menerbitkan karya dalam bahasa Jawa—bahasa kelompok etnis terbesar di Nusantara—mereka memilih bahasa Melayu Rendah, lingua franca perdagangan di seluruh kepulauan. Pilihan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia. Ketika Ki Hadjar Dewantara menerjemahkan esai “Als Ik Eens Nederlander Was”, ia tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa, melainkan ke dalam bahasa Melayu sehingga dapat dibaca oleh masyarakat lintas etnis.

Pada masa itu, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perdagangan, jurnalisme, pendidikan, dan komunikasi sehari-hari di banyak wilayah Nusantara. Para penerbit Tionghoa memainkan peran sentral dalam membangun ruang bahasa bersama ini, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat berkomunikasi melalui satu bahasa yang sama, bukan hanya melalui bahasa-bahasa lokal.

Periode ini juga ditandai oleh pesatnya pertumbuhan sekolah-sekolah swasta dan apa yang disebut sebagai wilde scholen atau “sekolah liar”, yaitu sekolah yang beroperasi di luar pengawasan resmi pemerintah kolonial. Bersama dengan penerbitan independen dan apa yang pada masa itu sering disebut sebagai bacaan liar, lembaga-lembaga ini menciptakan ruang intelektual yang berada di luar kendali langsung negara kolonial.

Semaun kemudian menyebut masa ini sebagai zaman bergerak, sebuah istilah yang kelak dipopulerkan oleh sejarawan Takashi Shiraishi sebagai judul karya monumentalnya tentang nasionalisme Indonesia awal. Ini adalah masa ketika rakyat biasa mulai mengorganisasi diri di luar struktur desa tradisional. Para petani berhimpun sebagai petani, buruh kereta api sebagai buruh kereta api, tukang sepatu sebagai tukang sepatu. Identitas sosial secara perlahan tidak lagi ditentukan oleh asal-usul daerah atau status aristokrat, melainkan oleh pekerjaan, gagasan politik, dan kepentingan sosial bersama.

Yang paling menarik, komunisme dan Islam sering kali dibicarakan dalam ruang politik yang sama. Batas-batas antarideologi masih sangat cair. Banyak orang meyakini bahwa perubahan besar dalam masyarakat sudah di ambang pintu. Justru rasa optimisme dan harapan kolektif inilah—lebih daripada ideologi tertentu—yang membuat pemerintah kolonial Belanda merasa sangat khawatir.

DD: Pada tahun 1914, sosialis Belanda Henk Sneevliet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), organisasi yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika itu, Sneevliet merupakan anggota Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda sekaligus partai sosialis terbesar di Negeri Belanda. Siapakah sebenarnya Sneevliet, dan bagaimana sikap SDAP terhadap kolonialisme Belanda serta hak bangsa-bangsa jajahan untuk menentukan nasib sendiri?

RS: Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami terlebih dahulu pandangan politik sosialisme Eropa pada masa tersebut. SDAP berafiliasi dengan Second International. Seperti banyak gerakan sosialis Eropa lainnya, partai ini umumnya tidak memandang kolonialisme sebagai persoalan politik yang mendasar. Banyak kaum sosialis Eropa menerima gagasan tentang “tahapan” perkembangan sejarah. Mereka percaya bahwa kolonialisme, betapapun eksploitatifnya, akan memodernisasi masyarakat jajahan, melahirkan kapitalisme, dan pada akhirnya menciptakan kelas pekerja industri yang mampu membangun sosialisme.

Dengan kata lain, banyak kaum sosial demokrat menganggap kolonialisme sebagai tahap sejarah yang memang disesalkan, tetapi tetap diperlukan. Mereka mengkritik berbagai penyalahgunaan dalam praktik kolonial, namun tidak mempertanyakan proyek kolonial itu sendiri.

Gerakan sosialis di Hindia Belanda pada awalnya juga mencerminkan asumsi tersebut. Kaum sosialis Eropa merupakan kelompok kecil yang umumnya berorganisasi melalui SDAP atau serikat-serikat pekerja berdasarkan profesi, seperti organisasi guru, serikat buruh kereta api, dan serikat pegawai angkatan laut. Yang penting dicatat, organisasi-organisasi ini hampir sepenuhnya diperuntukkan bagi orang Eropa. Orang Indonesia pribumi, bahkan sering kali orang Indo-Eropa, tidak diperbolehkan menjadi anggota.

Pada awalnya Sneevliet juga berasal dari lingkungan politik seperti ini. Namun ia semakin tidak puas terhadap sikap SDAP yang moderat dan reformis. Setelah pindah ke Hindia Belanda, ia bergabung dengan Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat buruh kereta api dan trem yang berkedudukan di Semarang. Berbeda dengan kebanyakan serikat buruh Eropa, VSTP menerima anggota dari kalangan pribumi sehingga menjadi salah satu dari sedikit organisasi tempat orang Eropa dan Indonesia dapat berorganisasi bersama.

Semarang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat utama politik radikal di Hindia Belanda. Melalui VSTP, Sneevliet naik menjadi salah satu pemimpin serikat dan bergabung dalam dewan redaksi surat kabar De Volharding. Karena meyakini bahwa SDAP tidak mampu menentang kolonialisme secara mendasar, pada 9 Mei 1914 ia bersama sekitar tiga puluh sosialis Eropa lainnya mendirikan ISDV. Meskipun pada awalnya anggotanya hampir seluruhnya orang Eropa, organisasi ini mengambil posisi yang jauh lebih radikal dan secara tegas bersifat antikolonial dibandingkan SDAP.

Namun, kontribusi terpenting Sneevliet bukanlah pada tingkat ideologi, melainkan organisasi. Ia secara aktif merekrut para aktivis pribumi ke dalam gerakan sosialis. Salah satu di antaranya adalah Semaun yang bergabung dengan VSTP ketika masih remaja dan kemudian menjadi salah seorang pemimpin utama komunisme Indonesia. Sneevliet juga mendorong aktivis-aktivis pribumi lainnya untuk bergabung dengan ISDV, sehingga meletakkan dasar bagi sebuah gerakan yang pada akhirnya akan dipimpin oleh orang Indonesia sendiri.

Revolusi Rusia tahun 1917 mempercepat proses tersebut secara dramatis. Kabar kemenangan Bolshevik membangkitkan semangat para aktivis antikolonial di berbagai belahan dunia. Terinspirasi oleh revolusi itu, Sneevliet menulis artikel berjudul Zegepraal (“Kemenangan”), yang membandingkan runtuhnya Tsarisme di Rusia dengan kemungkinan berakhirnya kekuasaan kolonial di Hindia Belanda.

Pemerintah kolonial kemudian menuntut Sneevliet ke pengadilan. Dalam persidangan itu ia menyampaikan pidato pembelaan selama sembilan jam. Salah seorang yang mendengarkan pidato tersebut dari ruang sidang adalah Darsono, yang kemudian mengakui bahwa pidato itu sangat memengaruhi pandangan politiknya. Tidak lama kemudian, Darsono bergabung dengan ISDV.

Pada akhirnya, Sneevliet diusir dari Hindia Belanda dan kembali ke Eropa. Di sana ia kemudian aktif dalam Communist International (Komintern). Tokoh-tokoh sosialis Belanda lainnya, seperti Adolf Baars, juga dideportasi. Akibatnya, kepemimpinan ISDV semakin beralih ke tangan para aktivis Indonesia.

Tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono mewakili generasi baru pemimpin sosialis pribumi. Meskipun banyak di antara mereka berasal dari kalangan terdidik atau keluarga priyayi, mereka memilih mengabdikan diri untuk mengorganisasi kaum buruh dan rakyat biasa. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa gerakan sosialis di Indonesia bukan sekadar impor dari Eropa, melainkan dengan cepat diubah dan dibentuk kembali oleh para aktivis Indonesia sendiri.

Perkembangan penting lainnya terjadi pada tahun 1918 ketika Darsono dan Semaun mengambil alih surat kabar Sinar Djawa dan mengubah namanya menjadi Sinar Hindia. Sebagaimana surat kabar nasionalis sebelumnya, media ini menjadi instrumen utama pendidikan politik dan pengorganisasian massa. Namun terdapat satu perbedaan penting. Jika generasi pertama jurnalis kemudian menjadi aktivis politik, maka generasi ini justru terdiri atas para aktivis yang dengan sengaja menjadi jurnalis karena memandang surat kabar sebagai senjata yang sangat penting dalam perjuangan melawan kolonialisme.

Ciri khas lain dari periode ini adalah hubungan yang sangat cair antarlembaga politik. Sebagaimana dicatat oleh Ruth McVey, partai-partai pada masa itu lebih menyerupai gerakan sosial yang luas daripada organisasi elektoral modern. Para aktivis kerap menduduki posisi kepemimpinan di beberapa organisasi sekaligus. Semaun, misalnya, memimpin VSTP sekaligus aktif di ISDV dan Sarekat Islam. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antarkekuatan politik dalam lanskap politik Indonesia yang sedang tumbuh.

MS: Yang paling menonjol bagi saya adalah kemampuan para organisator sosialis awal dalam menemukan dan mendidik kader-kader muda. Banyak tokoh yang kelak menjadi pemimpin revolusi mulai terlibat dalam politik pada usia yang sangat muda. Penekanan pada pendidikan politik dan pembentukan kader menjadi salah satu ciri utama gerakan kiri pada masa awal.

Pada saat yang sama, perkembangan ini tidak dapat dipahami hanya dalam konteks Indonesia. Dekade 1910-an merupakan periode pergolakan global yang sangat besar. Revolusi Tiongkok tahun 1911, Perang Dunia Pertama, dan Revolusi Rusia mengubah cara berpikir politik di Asia, Amerika Latin, dan berbagai wilayah lain. Gagasan-gagasan baru tentang politik massa, kedaulatan rakyat, dan revolusi sosial beredar melintasi batas negara serta menginspirasi berbagai gerakan di dunia kolonial.

Perang Dunia Pertama memiliki arti yang sangat penting karena menghancurkan keyakinan lama tentang superioritas Eropa. Perang tersebut menunjukkan bahwa tatanan internasional yang ada bukanlah sesuatu yang tetap dan tak tergoyahkan. Kesadaran ini mendorong para aktivis antikolonial untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan politik yang baru.

RS: Ada satu hal terakhir mengenai Sneevliet yang perlu ditekankan. Sebelum kedatangannya, sebagian besar kaum sosialis Eropa di Hindia Belanda tidak memiliki minat untuk mengorganisasi penduduk pribumi. Mereka meragukan bahwa rakyat jajahan memiliki pendidikan ataupun kapasitas politik untuk menjadi pelaku perubahan sosial. Tuntutan kemerdekaan segera pun dianggap tidak realistis.

Sneevliet memutuskan hubungan secara tegas dengan pandangan tersebut. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia harus mengorganisasi dirinya sendiri, memimpin gerakannya sendiri, dan menentukan masa depan politiknya sendiri. Dalam pengertian itu, warisan terbesarnya bukan semata-mata memperkenalkan gagasan sosialisme, melainkan membantu menciptakan kondisi-kondisi organisatoris yang memungkinkan para pemimpin Indonesia muncul dan pada akhirnya mengambil alih kepemimpinan gerakan tersebut.

Represi Kolonial dan Dinamika Politik Islam pada Masa Hindia Belanda

DD: Selama masa Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda berusaha menjaga keseimbangan yang rapuh. Di satu sisi, mereka memperkenalkan berbagai reformasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi serta membuka ruang partisipasi politik yang terbatas. Namun di sisi lain, mereka semakin mengandalkan pengawasan, kepolisian, dan tindakan represif untuk membendung gerakan-gerakan politik yang justru lahir dari reformasi tersebut. Bagaimana pemerintah kolonial mengelola kontradiksi ini?

RS: Dalam banyak hal, pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyesali keterbukaan yang diciptakan oleh Politik Etis. Apa yang semula dipromosikan sebagai program reformasi kolonial justru menghasilkan konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan maupun inginkan. Ketika organisasi-organisasi pribumi bermunculan dan gerakan nasionalis, Islam, serta sosialis berkembang pesat sepanjang dekade 1910-an dan 1920-an, negara kolonial beralih secara tegas menuju politik represi.

Perubahan ini dijalankan atas nama rust en orde—”ketertiban dan keamanan”. Di seluruh Hindia Belanda, pemerintah kolonial memperluas aparat kepolisian dan intelijen, sekaligus mengeluarkan berbagai peraturan baru untuk mengawasi aktivitas politik. Hak berkumpul dan berserikat yang sebelumnya sedikit dilonggarkan melalui Politik Etis perlahan kembali dibatasi.

Sasaran utama kebijakan ini adalah organisasi-organisasi yang berkaitan dengan gerakan kiri yang sedang berkembang. Pemerintah mengawasi rapat umum, penerbitan politik, organisasi buruh, hingga sekolah-sekolah independen. Karena para aktivis radikal sangat bergantung pada komunikasi dan pendidikan rakyat, kegiatan-kegiatan tersebut semakin dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban umum.

Salah satu contohnya adalah pembatasan rapat umum pada awal 1920-an, terutama setelah Semaun memimpin pemogokan besar buruh kereta api dan kemudian dipaksa menjalani pengasingan. Pemerintah kolonial melarang berbagai pertemuan massa dan kemudian menetapkan bahwa hanya mereka yang berusia minimal delapan belas tahun yang boleh menghadiri rapat politik. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi alat represi yang sewenang-wenang. Sebagian besar penduduk pribumi tidak memiliki akta kelahiran ataupun kartu identitas, sehingga usia mereka tidak dapat diverifikasi. Polisi cukup menyatakan bahwa seseorang tampak terlalu muda untuk melarangnya mengikuti rapat.

Pendidikan juga menjadi arena pengendalian kolonial. Meskipun Wilde Scholen Ordonnantie (Ordonansi Sekolah Liar) baru diberlakukan pada tahun 1932 setelah penumpasan gerakan komunis, pembatasan terhadap sekolah-sekolah independen sebenarnya telah dimulai jauh sebelumnya. Organisasi-organisasi nasionalis dan sosialis mendirikan lembaga pendidikan sendiri karena akses terhadap pendidikan kolonial masih sangat terbatas. Hingga sekitar tahun 1930, hanya sebagian kecil anak-anak pribumi yang bersekolah di lembaga pendidikan Belanda, sementara tingkat melek huruf di kalangan masyarakat Jawa masih sangat rendah.

Pemerintah kolonial juga memperketat pengawasan terhadap pers dengan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyensor penerbitan dan menyita peralatan percetakan. Atas nama menjaga “ketertiban dan keamanan”, Belanda secara bertahap mempersempit ruang bagi masyarakat sipil, diskusi publik, dan organisasi politik.

MS: Masa ini juga menandai lahirnya negara keamanan kolonial dalam bentuk modern. Perluasan lembaga kepolisian dan intelijen menjadi instrumen utama untuk mengawasi organisasi politik sekaligus mengendalikan peredaran gagasan.

Salah satu perhatian utama pemerintah kolonial adalah apa yang mereka sebut sebagai bacaan liar, yaitu berbagai penerbitan independen yang beredar di luar pengawasan resmi pemerintah. Untuk menandingi berkembangnya literatur radikal tersebut, pemerintah memperkuat Balai Pustaka, lembaga penerbitan resmi yang didirikan pada tahun 1917.

Balai Pustaka menerbitkan novel, buku pelajaran, dan karya sastra dari banyak penulis Indonesia berbakat. Namun, kebijakan editorialnya secara sengaja menghindari tema-tema politik yang eksplisit. Sebaliknya, penerbit ini lebih menekankan pendidikan moral dan persoalan sosial, seperti kawin paksa, konflik antargenerasi, serta ketegangan antara adat dan kehidupan modern.

Dari sudut pandang pemerintah kolonial, strategi ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat terdidik dari bacaan-bacaan politik yang radikal menuju karya-karya yang dianggap aman secara sosial maupun politik. Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, sejarah sastra Indonesia sering menempatkan Balai Pustaka sebagai titik awal sastra modern, sementara tradisi penerbitan Melayu-Tionghoa dan surat kabar nasionalis yang jauh lebih awal serta lebih dinamis secara politik justru sering terabaikan.

Tujuan besarnya cukup jelas: membatasi akses masyarakat terhadap penafsiran alternatif mengenai masyarakat kolonial sekaligus memperkuat legitimasi tatanan politik yang sedang berkuasa.

DD: Sebelum beralih kepada gerakan komunis pada dekade 1920-an, ada baiknya kita membahas satu arus besar lain yang sangat membentuk politik Indonesia pada masa itu, yaitu Islam. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan-gagasan pembaruan Islam dari Timur Tengah menyebar ke seluruh Nusantara. Arus ini menantang praktik-praktik Islam Jawa yang lebih lama sekaligus menginspirasi lahirnya berbagai gerakan pendidikan dan pembaruan sosial. Pada saat yang sama, para ulama tradisional mempertahankan praktik-praktik keagamaan yang berakar pada jaringan pesantren dan tradisi Islam lokal.

Perkembangan tersebut pada akhirnya melahirkan dua organisasi Islam paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia: Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926. Bagaimana kedua organisasi ini lahir? Apa yang membedakan pandangan keagamaan mereka? Dan kelompok-kelompok sosial seperti apa yang mereka wakili?

MS: Muhammadiyah lahir sebagai bagian dari arus modernisme Islam yang berkembang secara global. Pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, menempuh pendidikan di Mekkah dan di sana ia bersentuhan dengan gagasan-gagasan pembaruan Islam yang dipengaruhi para pemikir Muslim dari Mesir dan kawasan Timur Tengah lainnya. Setelah kembali ke Yogyakarta, ia menghadapi dua tantangan sekaligus: pesatnya aktivitas misi Kristen di bawah pemerintahan kolonial serta kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap masyarakat Islam dari dalam.

Muhammadiyah berupaya memperkuat Islam melalui modernisasi pendidikan dan organisasi keagamaan. Dengan mengadopsi sebagian model kelembagaan modern, organisasi ini mendirikan sekolah, rumah sakit, klinik, dan berbagai lembaga sosial di berbagai wilayah Nusantara. Pendidikan dan pelayanan sosial menjadi bidang utama kegiatannya, sehingga dalam perkembangannya Muhammadiyah tumbuh menjadi salah satu organisasi Islam modern terbesar di dunia.

Dalam bidang politik, Muhammadiyah pada umumnya menghindari keterlibatan langsung dalam politik kepartaian. Organisasi ini berusaha mempertahankan kemandirian kelembagaannya sambil tetap bekerja sama dengan pemerintah apabila hal tersebut mendukung misi pendidikan dan pelayanan sosialnya.

Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada tahun 1926, lahir dari tradisi intelektual yang berbeda. Para pendirinya merupakan para kiai yang berakar kuat dalam tradisi pesantren. Mereka berupaya mempertahankan tradisi keilmuan Sunni dan praktik-praktik keagamaan lokal yang semakin sering dikritik oleh kalangan modernis sebagai bid’ah.

Perdebatan tersebut banyak berkaitan dengan praktik keagamaan sehari-hari. Kaum modernis mendorong bentuk-bentuk ibadah yang lebih sederhana dan menolak berbagai ritual seperti tahlilan pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, atau keseratus setelah seseorang meninggal dunia. Sebaliknya, para ulama tradisional mempertahankan praktik-praktik tersebut sebagai bagian yang sah dari tradisi Islam Indonesia.

Karena itu, NU berkembang sebagai jaringan pesantren yang luas, bukan sebagai organisasi modern yang sangat tersentralisasi. Para kiai menempati posisi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat desa. Selain menjadi ulama dan pendidik, banyak di antara mereka juga merupakan pemilik tanah, sementara pesantren berfungsi sekaligus sebagai lembaga pendidikan dan pusat otoritas sosial di tingkat lokal.

Para santri umumnya tinggal di pesantren, mempelajari kitab-kitab klasik Islam yang dikenal sebagai kitab kuning, sekaligus membantu pekerjaan pertanian pada siang hari. Setelah menyelesaikan pendidikan di bawah seorang kiai, banyak santri melanjutkan belajar kepada kiai lain yang memiliki keahlian dalam cabang ilmu yang berbeda. Dari proses inilah terbentuk jaringan pesantren yang sangat luas di Jawa maupun daerah-daerah lain.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang relatif terpusat, NU berkembang sebagai federasi longgar para kiai yang masing-masing memiliki tingkat otoritas dan basis pengikut yang berbeda-beda. Ada yang hanya membina puluhan santri, tetapi ada pula yang memiliki puluhan ribu pengikut. Karakter yang terdesentralisasi ini tetap menjadi salah satu ciri khas NU hingga sekarang.

Pada periode ini, pembedaan antara kelompok santri dan abangan juga semakin penting. Istilah abangan umumnya merujuk kepada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, tetapi tidak secara konsisten menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, ataupun zakat. Banyak di antara mereka masih mempertahankan praktik-praktik yang dipengaruhi tradisi Jawa lama, warisan Hindu-Buddha, maupun kepercayaan lokal.

Sebelum gelombang Islamisasi yang menguat pada akhir abad ke-20, terutama pada masa Orde Baru, komunitas abangan merupakan bagian yang sangat besar dari masyarakat Jawa. Kehadiran mereka menunjukkan betapa beragamnya praktik keagamaan dalam Islam Indonesia jauh sebelum kemerdekaan.

DD: Meskipun Islam politik dan komunisme pada akhirnya menjadi dua kekuatan yang saling bermusuhan di Indonesia, hubungan keduanya pada dekade 1910-an hingga awal 1920-an jauh lebih cair. Beberapa tokoh penting, termasuk Haji Misbach, bahkan berpendapat bahwa Islam dan komunisme bukan saja dapat dipadukan, tetapi juga saling menguatkan. Dalam banyak hal, ini merupakan salah satu momen paling unik dalam sejarah politik Indonesia, ketika Islam dan komunisme dapat dibicarakan dalam satu tarikan napas.

RS: Untuk memahami titik temu tersebut, kita perlu membedakan beberapa cara memandang Islam pada masa kolonial. Sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara santri dan abangan, serta antara Islam modernis dan Islam tradisional. Namun, ada satu pembedaan lain yang tidak kalah penting, yaitu klasifikasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial sendiri antara “Islam politik” dan “Islam nonpolitik”.

Pembedaan ini sebagian besar dirumuskan oleh orientalis sekaligus penasihat pemerintah kolonial Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje. Menurutnya, pemerintah kolonial sebaiknya membiarkan Islam berkembang sebagai agama, tetapi harus menindaknya ketika Islam berubah menjadi kekuatan politik yang mampu menantang kekuasaan Belanda. Dengan demikian, konsep ini memiliki tujuan yang sangat praktis, yakni membedakan bentuk-bentuk Islam yang dianggap tidak berbahaya dari bentuk-bentuk Islam yang dipandang mengancam negara kolonial.

Sayangnya, kerangka kolonial ini juga menutupi keragaman pemikiran politik yang sesungguhnya berkembang dalam Islam Indonesia. Berbagai tokoh Muslim mengembangkan pandangan yang berbeda, bahkan saling bersaing, mengenai hubungan antara Islam dan sosialisme.

Salah satu arus penting adalah sosialisme Islam yang terutama dikembangkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Dalam bukunya Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto berpendapat bahwa prinsip-prinsip etis sosialisme pada dasarnya telah terkandung dalam ajaran Islam. Menurutnya, umat Islam tidak perlu meminjam doktrin sosialisme dari Eropa karena Islam sendiri telah menawarkan tatanan sosial yang adil berdasarkan persamaan dan tanggung jawab bersama.

Arus lain berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Haji Misbach, Semaun, Tan Malaka, dan sejumlah intelektual pembaru yang terkait dengan jaringan sekolah Sumatra Thawalib. Berbeda dengan Tjokroaminoto yang menurunkan sosialisme dari Islam, mereka berusaha membangun sintesis yang sejati antara Islam dan komunisme. Tujuan mereka bukan menempatkan salah satunya di bawah yang lain, melainkan menunjukkan bahwa keduanya dapat bersama-sama menjadi kekuatan dalam perjuangan melawan kolonialisme dan kapitalisme.

Tan Malaka mengemukakan pandangan ini secara sangat kuat setelah menjalani pengasingan dari Hindia Belanda. Dalam Kongres Keempat Komunis Internasional (Komintern) pada tahun 1922, ia mengkritik pandangan sejumlah revolusioner Eropa, termasuk Lenin, yang menganggap gerakan komunis perlu menjaga jarak dari Pan-Islamisme. Tan Malaka berpendapat bahwa pandangan tersebut mengabaikan kenyataan dunia kolonial, di mana sebagian besar buruh dan petani juga merupakan umat Islam.

Intervensi Tan Malaka merupakan sumbangan intelektual yang penting. Ia menegaskan bahwa Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teologi atau fikih, melainkan juga harus dipahami melalui kondisi material masyarakat kolonial. Eksploitasi kolonial, hubungan kelas, dan perkembangan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup masyarakat Muslim. Karena itu, memahami Islam berarti juga memahami kondisi sosial-ekonomi tempat umat Islam hidup.

Perdebatan ini memperlihatkan betapa kaya dan majunya pemikiran politik Indonesia pada masa tersebut. Namun karena pemerintah kolonial mengelompokkan berbagai arus itu ke dalam satu kategori besar yang disebut “Islam politik”, keragaman intelektual tersebut sering kali luput dari perhatian.

Pada saat yang sama, ketegangan di dalam Sarekat Islam terus meningkat. Tjokroaminoto semakin khawatir bahwa para aktivis sosialis dan komunis memperoleh pengaruh yang semakin besar di dalam organisasi. Sebagai respons, ia memberlakukan kebijakan partijdiscipline atau disiplin partai, yang melarang anggota Sarekat Islam merangkap keanggotaan dalam organisasi komunis.

Konflik tersebut semakin tajam karena berbagai persoalan internal. Tjokroaminoto sendiri menghadapi tuduhan penyalahgunaan keuangan, sementara surat kabar komunis secara terbuka mengkritiknya. Kritik-kritik tersebut mengikis wibawa Tjokroaminoto yang sebelumnya hampir dipandang sebagai seorang Ratu Adil. Hubungan yang semula sangat bertumpu pada kharisma pemimpin perlahan berubah menjadi persaingan politik yang terbuka.

Perselisihan itu akhirnya melahirkan perpecahan resmi di tubuh Sarekat Islam. Organisasi tersebut terbelah menjadi Sarekat Islam “Putih” dan Sarekat Islam “Merah”. Kelompok radikal kemudian membentuk Sarekat Rakyat. Pergantian nama ini mencerminkan perubahan ideologis yang penting. Mereka tidak lagi mengorganisasi rakyat semata-mata atas nama Islam, melainkan berupaya mewakili seluruh kaum tertindas tanpa memandang agama, etnis, maupun latar belakang sosial.

Bagi saya, inilah salah satu eksperimen politik paling menarik pada masa tersebut. Pertemuan antara Islam dan komunisme melahirkan bahasa politik tentang demokrasi, persamaan, dan emansipasi rakyat yang melampaui batas-batas identitas komunal.

MS: Perkembangan Sarekat Islam memang sangat menarik. Organisasi ini bermula sebagai Sarekat Dagang Islam, sebuah perkumpulan yang didirikan untuk melindungi kepentingan para pedagang Muslim. Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, organisasi tersebut berkembang menjadi gerakan massa antikolonial sebelum akhirnya terpecah ke dalam berbagai kubu politik.

Seiring semakin radikalnya gerakan ini, banyak pendukung awal dari kalangan pedagang mulai menarik diri. Basis sosial Sarekat Islam bergeser secara nyata ke kalangan rakyat biasa—buruh, petani, dan kaum miskin perkotaan—yang semakin melihat Sarekat Islam bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Transformasi inilah yang mungkin menjadi pencapaian sejarah terbesar Sarekat Islam. Bagi begitu banyak rakyat pribumi, Sarekat Islam merupakan organisasi pertama yang mengajarkan bahwa mereka memiliki hak, martabat, dan suara politik sebagai suatu kolektivitas. Dalam pengertian tersebut, Sarekat Islam berhasil menciptakan salah satu gerakan politik massa pertama yang benar-benar berakar di masyarakat Hindia Belanda.

Lintasan perkembangannya juga berbeda dengan organisasi seperti Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah memusatkan perhatian pada pembangunan lembaga pendidikan dan pelayanan sosial, Sarekat Islam berkembang menjadi kendaraan mobilisasi politik langsung di kalangan rakyat biasa, sehingga mengubah secara mendasar watak perjuangan antikolonial di Indonesia.

DD: Menjelang pertengahan 1910-an, politik anti-kolonial di Hindia Belanda memasuki fase baru ketika sosialisme dan komunisme mulai berkembang pesat berdampingan dengan nasionalisme dan Islam politik. Berdirinya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) memperkenalkan gagasan-gagasan Marxis ke Hindia Belanda, sementara peristiwa-peristiwa global—terutama Revolusi Rusia—menunjukkan bahwa gerakan revolusioner mampu menggulingkan tatanan politik yang telah lama mengakar. Dalam kurun satu dekade berikutnya, komunisme berkembang dari sebuah organisasi kecil yang didominasi sosialis Belanda menjadi gerakan massa Indonesia yang berakar di kalangan buruh, petani, guru, jurnalis, dan pemuda. Pertumbuhannya tidak hanya ditopang oleh para pemimpin karismatik, tetapi juga oleh kerja-kerja pengorganisasian akar rumput, surat kabar, sekolah, dan pendidikan politik rakyat, yang mengubah perlawanan anti-kolonial menjadi salah satu gerakan sosial paling dinamis di Asia Tenggara pada masa kolonial.

ISDV yang didirikan pada 1914 kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagaimana proses transformasi itu terjadi? Dan bagaimana komunisme Indonesia dapat tumbuh menjadi gerakan massa yang begitu kuat pada dekade 1920-an?

RS: ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) didirikan pada 9 Mei 1914 oleh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, yang merasa kecewa terhadap orientasi reformis Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Berbeda dengan sebagian besar sosialis Belanda di Hindia, Sneevliet meyakini bahwa perjuangan sosialisme harus dilakukan dengan mengorganisasi rakyat Indonesia, bukan membatasi aktivitas politik hanya di kalangan orang Eropa. Pandangan ini merupakan penyimpangan mendasar dari sikap dominan Internasionale Kedua, yang umumnya menganggap kolonialisme sebagai tahap historis yang diperlukan sebelum sosialisme dapat terwujud.

Setelah tiba di Hindia Belanda, Sneevliet bergabung dengan Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat buruh kereta api dan trem yang berpusat di Semarang. Berbeda dengan sebagian besar serikat buruh Eropa, VSTP menerima anggota bumiputra. Melalui organisasi inilah Sneevliet merekrut kader-kader yang kelak menjadi tokoh utama komunisme Indonesia, termasuk Semaun yang bergabung ketika masih remaja. Bersama sejumlah sosialis radikal Belanda lainnya, ia kemudian mendirikan ISDV yang mengusung program revolusioner dan anti-kolonial jauh lebih tegas dibandingkan SDAP.

Revolusi Rusia 1917 mempercepat perkembangan gerakan ini secara dramatis. Setelah menulis artikel berjudul Zegepraal (“Kemenangan”) yang memuji keberhasilan Bolshevik, Sneevliet ditangkap dan akhirnya diusir dari Hindia Belanda. Namun, pidato pembelaannya di pengadilan justru menginspirasi banyak aktivis Indonesia, termasuk Darsono yang kemudian bergabung dengan ISDV. Meskipun para pemimpin Belanda seperti Sneevliet dan Adolf Baars akhirnya dibuang dari Hindia, kepemimpinan gerakan ini justru semakin beralih ke tangan orang Indonesia.

Pada 1920, ISDV resmi berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH), sebelum kemudian menggunakan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1924. Berbeda dengan anggapan sebagian sejarawan terdahulu, gerakan ini tidak runtuh setelah para pemimpin utamanya diasingkan. Sebaliknya, buruh, petani, perempuan, guru, dan jurnalis biasa justru menjadi motor yang mempertahankan sekaligus memperluas gerakan melalui inisiatif lokal. Rapat-rapat umum (openbare vergaderingen), surat kabar seperti Sinar Hindia, sekolah rakyat, proyek penerjemahan, dan jaringan komunikasi informal membentuk infrastruktur dari apa yang saya sebut sebagai Pencerahan Merah (Red Enlightenment). Pendidikan politik—bukan perjuangan bersenjata—menjadi strategi utama untuk mengorganisasi rakyat.

Perempuan juga memainkan peran penting. Warojuina menjadi salah satu editor pertama Sinar Hindia, sementara aktivis seperti Moenasiah berkeliling Jawa sebagai propagandis, mengorganisasi rapat-rapat politik. Para pelaut menyelundupkan literatur revolusioner dari Eropa ke Asia Tenggara, bahkan kerap menyamarkan terjemahan karya-karya Lenin di balik sampul buku-buku roman. Gerakan ini menyebar jauh melampaui Jawa hingga Sumatra Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Timor, menghimpun berbagai kelompok etnis, agama, dan latar sosial dalam satu gerakan anti-kolonial yang benar-benar berskala Nusantara.

Di tingkat internasional, kaum komunis Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap gerakan komunis dunia. Pada Kongres Kedua Komintern tahun 1920, Sneevliet mengusulkan strategi yang kemudian dikenal sebagai bloc within, yakni mendorong kaum komunis bekerja di dalam organisasi-organisasi nasionalis yang lebih luas. Tan Malaka kemudian mewakili Komintern di Tiongkok dan Asia Tenggara, sementara Semaun menjadi wakil kaum komunis Indonesia di Belanda. Para delegasi Indonesia juga berhasil mendorong Komintern agar memberi perhatian lebih besar pada perjuangan anti-kolonial dan pentingnya aliansi dengan gerakan-gerakan Islam—sesuatu yang sebelumnya kurang dipahami oleh banyak Marxis Eropa.

Di balik berbagai keberhasilan itu, represi kolonial semakin meningkat. Pemerintah Hindia Belanda, dibantu organisasi-organisasi anti-komunis seperti Sarekat Hijau, membubarkan rapat umum, menyita penerbitan, dan menangkap para aktivis. Pada Desember 1925, sejumlah pemimpin PKI mengadakan pertemuan rahasia di Prambanan dan memutuskan untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Pemberontakan yang meletus di Jawa pada November 1926 dan di Sumatra Barat pada Januari 1927 ternyata tidak terkoordinasi dengan baik serta tidak memperoleh dukungan rakyat secara luas. Pemerintah kolonial dengan cepat menghancurkannya: sekitar 13.000 orang ditangkap, lebih dari 4.000 dipenjara, dan ratusan lainnya dibuang ke kamp tahanan Boven-Digoel di Papua.

Represi tersebut memaksa PKI bergerak di bawah tanah, tetapi tidak memusnahkan gerakan itu. Banyak aktivis melarikan diri ke Singapura, Mekkah, Eropa, atau Tiongkok, sementara yang lain tetap bekerja secara sembunyi-sembunyi di dalam negeri. Tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Musso, Semaun, dan Rustam Effendi terus aktif di luar negeri dan kemudian kembali tampil pada masa pendudukan Jepang maupun Revolusi Indonesia. Gagasan-gagasan yang mereka sebarkan tetap membentuk arah politik Indonesia jauh setelah pemerintah kolonial mengira komunisme telah berhasil dilenyapkan.

MS: Komunisme Indonesia tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteks internasionalnya. Dasawarsa 1910–1920 merupakan masa pergolakan global yang luar biasa: Perang Dunia I, Revolusi Rusia, dan berbagai gerakan revolusioner di Asia menginspirasi para aktivis di seluruh dunia kolonial. Pada masa itu, buku, pamflet, dan surat kabar menjadi sangat berharga karena menjadi saluran utama penyebaran gagasan. Teks-teks revolusioner disembunyikan di balik novel-novel roman atau diselundupkan melintasi perbatasan, sebab gagasan itu sendiri telah menjadi senjata politik.

Salah satu kekuatan terbesar gerakan komunis adalah kemampuannya merekrut dan mendidik kader-kader muda. Organisasi seperti ISDV membina calon-calon pemimpin masa depan sekaligus menghubungkan perjuangan Indonesia dengan perdebatan global mengenai kolonialisme, kapitalisme, dan revolusi. Perkembangan di berbagai belahan dunia juga menunjukkan bahwa aktor sejarah bukan hanya kalangan elite, tetapi juga rakyat biasa.

Meskipun demikian, pemberontakan 1926–1927 pada dasarnya merupakan sebuah revolusi yang gagal. Sebagian besar pemimpin utamanya telah lebih dahulu diasingkan sehingga para penggerak di tingkat lokal bergerak tanpa koordinasi maupun persiapan yang memadai. Dalam banyak hal, pemberontakan itu lebih menyerupai gerakan-gerakan mesianistik atau gerakan Ratu Adil dibandingkan revolusi modern yang terencana dengan baik.

Namun demikian, warisannya tetap bertahan dalam bentuk-bentuk yang tidak selalu terlihat. Di sejumlah desa di sekitar Prambanan, misalnya, tradisi pengelolaan tanah secara kolektif dan pemeliharaan ternak bersama terus dipraktikkan selama beberapa generasi. Nilai-nilai tersebut memiliki kemiripan yang kuat dengan semangat egalitarian yang dahulu diperkenalkan oleh para organisator komunis. Bahkan setelah puluhan tahun mengalami represi, sebagian praktik sosial yang menekankan kerja sama dan kesetaraan tetap hidup dalam kehidupan masyarakat setempat.

DD: Kita telah membahas dua dari tiga arus besar gerakan anti-kolonial di Indonesia, yakni komunisme dan Islam politik. Arus ketiga adalah nasionalisme. Pada 1927, di tengah gelombang represi setelah pemberontakan PKI 1926, Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kelak, partai ini memimpin perjuangan kemerdekaan dan menjadi kekuatan politik utama pada masa kepresidenan Sukarno. Penerusnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hingga kini tetap menjadi salah satu partai politik paling berpengaruh di Indonesia. Siapakah Sukarno? Apa visi yang ia tawarkan melalui sintesis antara Islam, Marxisme, dan nasionalisme? Mengapa ia memiliki daya tarik massa yang begitu besar? Dan bagaimana PNI dibentuk di bawah kepemimpinannya?

RS: Sukarno lahir pada 1901 sebagai putra seorang guru Jawa yang bekerja dalam sistem pendidikan kolonial dan ibu berdarah Bali. Ia bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah sahabat ayahnya, H.O.S. Tjokroaminoto, yang kelak juga menjadi mertuanya. Masa mudanya berlangsung ketika Pergerakan Merah mencapai puncak pengaruhnya pada dekade 1920-an.

Pada awalnya Sukarno dikenal sebagai sosok yang pemalu. Namun, di bawah bimbingan Tjokroaminoto ia berkembang menjadi seorang orator yang luar biasa. Tjokroaminoto terkenal karena kemampuannya menggerakkan massa melalui pidato-pidato yang memikat, dan Sukarno secara sadar menjadikannya sebagai teladan.

Di samping kemampuan berpidato, Sukarno memiliki bakat lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuannya merangkai berbagai tradisi politik yang berbeda. Rumah Tjokroaminoto menjadi tempat berkumpul para tokoh utama gerakan anti-kolonial sehingga Sukarno sejak muda akrab dengan berbagai perdebatan ideologis. Ia membaca banyak buku, menulis di Utusan Hindia, surat kabar Sarekat Islam, dan kerap berbicara dalam berbagai pertemuan organisasi tersebut. Meskipun belum jelas sejauh mana ia terlibat langsung dalam mobilisasi Pergerakan Merah, aktivitas politiknya melalui Sarekat Islam berlangsung sangat intensif.

Pada 1921, Sukarno pindah ke Bandung untuk belajar teknik. Di kota itu ia bertemu dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, termasuk para anggota Tiga Serangkai—Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara—pendiri Indische Partij. Seperti telah kita bahas sebelumnya, mereka merupakan tokoh pertama yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas dasar nasionalisme, bukan atas dasar agama, Marxisme, ataupun identitas etnis. Dari mereka, Sukarno mengembangkan gagasan tentang nasionalisme yang inklusif dan tidak terikat pada eksklusivisme agama maupun etnis.

Setelah Pergerakan Merah dihancurkan pemerintah kolonial, Sukarno mengusulkan agar kelompok Islam, Marxis, dan nasionalis sekuler berhenti saling bersaing. Meskipun memiliki perbedaan ideologi, ketiganya menghadapi musuh yang sama, yaitu imperialisme dan kolonialisme Belanda. Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai Nasakom. Berangkat dari prinsip tersebut, Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada Juli 1927, hanya beberapa bulan setelah pemberontakan komunis berhasil dipadamkan. PNI menempatkan nasionalisme anti-kolonial sebagai prioritas utama, menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia.

Farabi Fakih (FF): Sukarno berasal dari kalangan priyayi rendah sehingga memiliki kesempatan memperoleh pendidikan Barat. Namun, berbeda dengan Mohammad Hatta atau Sutan Sjahrir, ia tidak pernah belajar di luar negeri. Bahkan sebelum menjadi presiden pada 1950-an, ia belum pernah meninggalkan wilayah Hindia Belanda. Karena itu, pandangan politiknya dibentuk hampir sepenuhnya oleh pengalaman hidup di bawah kolonialisme. Pemahamannya tentang imperialisme dan perjuangan anti-kolonial lahir langsung dari pengalaman kolonial, bukan dari kehidupan intelektual di Eropa.

Nasakom menjadi prinsip paling mendasar dalam pemikiran politiknya. Gagasan ini mencerminkan kecenderungan khas Jawa untuk menyintesiskan berbagai unsur yang berbeda. Sukarno mampu mempertemukan nasionalisme, Islam, dan komunisme karena ia melihat ketiganya memiliki landasan yang sama, yaitu penolakan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi Marhaenisme, yang dapat dipahami sebagai penerapan analisis Marxis terhadap kondisi Indonesia. Marhaenisme menggunakan perangkat analisis Marxis untuk menjelaskan imperialisme, sekaligus menyediakan landasan ideologis bagi nasionalisme, Islam, dan komunisme Indonesia.

MS: Kemampuan melakukan sintesis itulah yang menjadi salah satu sumbangan terbesar Sukarno. Ia memahami masyarakat Indonesia dengan sangat baik sehingga menyadari bahwa tidak ada satu ideologi pun yang dapat menjadi dasar tunggal bagi bangsa ini. Alih-alih mengadopsi satu doktrin secara murni, ia memilih unsur-unsur dari berbagai tradisi pemikiran dan memadukannya ke dalam suatu nasionalisme Indonesia.

Pendekatan yang sama juga tampak dalam Pancasila. Lima sila Pancasila pada dasarnya merupakan sintesis dari berbagai tradisi intelektual dan politik. Karena itu, Pancasila kadang tampak ambigu secara konseptual. Namun justru keluwesan itulah yang membuatnya mampu bertahan sebagai dasar ideologi negara hingga sekarang. Sangat sedikit pemimpin politik yang memiliki kemampuan seperti Sukarno dalam memadukan gagasan-gagasan yang begitu beragam menjadi satu proyek kebangsaan yang utuh.

DD: Sukarno bukan satu-satunya tokoh nasionalis penting. Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir juga memainkan peran yang sangat besar. Apa perbedaan pandangan politik mereka dengan Sukarno, dan apa yang dapat kita pelajari dari perbedaan tersebut mengenai gerakan nasionalis Indonesia secara keseluruhan?

FF: Secara garis besar, kepemimpinan nasionalis Indonesia dapat dibedakan ke dalam dua tipe. Pertama adalah para pembangun solidaritas, yaitu pemimpin yang mampu memobilisasi massa. Sukarno merupakan representasi utama dari tipe ini. Daya tarik politiknya bertumpu pada kemampuannya menggerakkan rakyat biasa, dan ideologinya pun mencerminkan orientasi populis tersebut.

Kelompok kedua adalah para pemimpin manajerial, yang diwakili oleh Hatta dan Sjahrir. Berbeda dengan Sukarno, mereka lebih berfokus pada pembentukan kader intelektual, administrator, dan teknokrat yang kelak mampu mengelola negara merdeka.

Latar belakang daerah juga berpengaruh. Sukarno berasal dari Jawa, sedangkan Hatta dan Sjahrir berasal dari Sumatra Barat. Keduanya tidak memiliki daya tarik massa yang sebanding dengan Sukarno, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Perbedaan ini semakin tampak pada dekade 1930-an. Ketika PNI di bawah Sukarno memusatkan perhatian pada mobilisasi massa, PNI Baru yang dipimpin Hatta lebih menekankan pendidikan politik dan pembentukan kader. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, meskipun ketegangan di antara keduanya semakin terlihat setelah Indonesia merdeka.

MS: Hatta dan Sjahrir sama-sama menempuh pendidikan di Belanda. Hatta dididik sebagai ekonom dan memiliki gaya kepemimpinan yang teknokratis. Ia tidak sekarismatik Sukarno, tetapi dikenal sebagai pemimpin yang cermat, disiplin, dan sistematis.

Sjahrir, di sisi lain, terutama dikenal sebagai seorang intelektual. Pamfletnya yang berjudul Perjuangan Kita menjadi salah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia modern. Sangat mengesankan bahwa pada pertengahan 1940-an telah lahir seorang pemikir Indonesia yang mampu merumuskan visi demokrasi secara begitu matang. Warisan intelektual itu tetap berpengaruh hingga sekarang.

Hatta juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui gagasannya mengenai koperasi, sehingga kemudian dikenang sebagai “Bapak Koperasi Indonesia.”

DD: Hal lain yang menarik dari periode ini adalah rumah H.O.S. Tjokroaminoto melahirkan begitu banyak tokoh besar dengan arah politik yang sangat berbeda: Semaun, Alimin, dan Musso yang menjadi tokoh komunis; Sukarno; hingga Kartosuwiryo yang kemudian memimpin pemberontakan Darul Islam. Apa makna dari kenyataan bahwa mereka semua pernah hidup di bawah satu atap sebelum akhirnya menempuh jalan politik yang berbeda-beda?

RS: Fakta bahwa Semaun, Alimin, Musso, Sukarno, dan Kartosuwiryo pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto menunjukkan sesuatu yang sangat khas tentang komposisi sosial generasi awal pemimpin anti-kolonial Indonesia. Mereka berasal dari generasi yang kecil jumlahnya, terdidik, mobilitasnya tinggi, dan sangat terbuka terhadap berbagai eksperimen politik.

Mereka merupakan produk sistem pendidikan kolonial Belanda, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari tatanan kolonial itu sendiri. Mereka bukan kiai kampung, buruh perkebunan, petani, ataupun bangsawan tradisional. Sebagian besar berasal dari kalangan priyayi rendah: cukup terdidik untuk mengakses gagasan-gagasan politik modern, tetapi tetap tersingkir dari kekuasaan politik yang sesungguhnya.

Rumah Tjokroaminoto berfungsi layaknya sebuah seminari politik. Di sanalah kaum komunis, Islamis, dan nasionalis saling berdiskusi jauh sebelum batas-batas ideologis mereka mengeras pada akhir 1920-an. Pada masa itu, hubungan antara Islam, sosialisme, dan nasionalisme masih sangat cair.

Perbedaan mereka bukan terletak pada cara memandang persoalan utama, melainkan pada solusi yang ditawarkan. Ada yang membayangkan negara Islam, ada yang menginginkan revolusi komunis, dan ada pula yang menekankan persatuan nasional. Namun semuanya berhadapan dengan pertanyaan yang sama: bagaimana bangsa Indonesia dapat merebut kembali kedaulatan di tengah tatanan kolonial yang sangat hierarkis dan dibangun di atas stratifikasi rasial.

Dalam pengertian itu, rumah Tjokroaminoto merupakan miniatur masyarakat politik Indonesia pada awal abad ke-20. Perdebatan-perdebatan yang berlangsung di dalamnya terus membentuk arah politik Indonesia sepanjang dekade 1930-an dan 1940-an.

Reaksi Kolonial, Politik Etis, dan Dilema Kaum Indo-Eropa

DD: Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan.

Pada 1935, seperti yang Anda jelaskan, kalangan elite aristokrat yang berakar pada Budi Utomo di bawah kepemimpinan dr. Sutomo mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra merupakan partai konservatif berhaluan kanan yang memilih memperjuangkan kemerdekaan secara bertahap melalui kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, alih-alih melalui konfrontasi langsung.

Anda juga menjelaskan bahwa Parindra mengadopsi sejumlah estetika politik fasis meskipun tetap bersikap antikolonial. Dalam sebuah artikel di New Left Review, Rohana Kudus berpendapat bahwa Parindra mengembangkan gagasan negara-keluarga (family-state organicism) yang kemudian memengaruhi Angkatan Bersenjata Indonesia, Orde Baru di bawah Soeharto, bahkan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto saat ini.

Bagaimana Anda menilai warisan politik Parindra? Apakah Anda sepakat bahwa partai ini meletakkan dasar bagi konsep negara-keluarga yang kemudian membentuk politik Indonesia modern? Dan bagaimana kita membedakan lapisan elite aristokrat ini dari latar sosial para aktivis nasionalis, komunis, dan Islam?

FF: Menurut saya, akar Parindra jauh lebih tua daripada dekade 1930-an. Jejaknya dapat ditelusuri hingga kemunculan Budi Utomo pada awal abad ke-20.

Pada masa itu, ketika gagasan Marxis belum banyak dikenal, pembahasan tentang nasionalisme masih berpusat pada kebangkitan budaya. Yang muncul belumlah nasionalisme Indonesia dalam pengertian modern, melainkan nasionalisme budaya Jawa. Kolonialisme dipandang telah melemahkan peradaban Jawa, sehingga tugas utama adalah memulihkan kembali martabatnya.

Proyek ini sangat dipengaruhi oleh munculnya kembali minat terhadap sejarah Majapahit dan berbagai unsur peradaban Jawa klasik yang mulai diteliti para sarjana Belanda sejak akhir abad ke-19. Imajinasi sejarah inilah yang kemudian turut membentuk visi Indonesia Raya yang diusung Parindra.

Namun, imajinasi kebudayaan tersebut tidak hanya dimiliki kalangan aristokrat konservatif. Sukarno pun mengadopsi banyak simbol yang sama. Pancasila, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahkan posisi simbolik Majapahit sebagai sumber kebanggaan nasional, semuanya lahir dari arus kebangkitan budaya yang sama.

Karena itu, politik Indonesia sulit dipilah secara tegas ke dalam kategori kiri dan kanan. Banyak gagasan yang mula-mula berkembang di lingkungan aristokrat atau konservatif kemudian diterima oleh berbagai aliran politik lain.

Pengaruh penting lainnya datang dari Mazhab Hukum Adat (Adat Law School). Konsep hukum adat dikembangkan oleh ahli hukum Belanda, Cornelis van Vollenhoven, salah seorang pendukung utama Politik Etis. Pemikirannya dipengaruhi tradisi Jerman tentang Volksgeist, yaitu gagasan bahwa hukum tumbuh secara organik dari pengalaman historis suatu masyarakat.

Kalangan sarjana hukum di Batavia yang mengembangkan pemikiran tersebut mewakili sayap liberal masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Banyak di antara mereka mendukung kemerdekaan Indonesia, tetapi sekaligus mengembangkan gagasan korporatis yang berakar pada hukum adat. Karena itu, pemikiran politik Indonesia kemudian berkembang sebagai perpaduan yang unik antara tradisi liberal, konservatif, nasionalis, dan intelektual pribumi.

RS: Abhi, saya justru bertanya-tanya apakah lebih tepat menyebut Parindra sebagai partai konservatif daripada partai fasis.

Memang benar Parindra memandang bangsa sebagai suatu keluarga besar yang harmonis. Mereka lebih menekankan persatuan daripada pluralisme, serta kepemimpinan daripada konflik sosial. Gagasan-gagasan semacam ini memang muncul kembali pada masa Orde Baru.

Namun, berbeda dengan gerakan-gerakan fasis di Eropa, Parindra tidak pernah mengusulkan sistem satu partai yang totaliter, tidak membangun organisasi paramiliter dalam pengertian fasis, tidak mengusung supremasi ras, dan tetap bergerak melalui jalur konstitusional.

Karena itu, bukankah lebih tepat jika Parindra disebut sebagai partai konservatif, bukan fasis? Lalu, bagaimana kita membedakannya dengan organisasi-organisasi Indo-Eropa yang memang memiliki kecenderungan fasis?

FF: Saya sepenuhnya setuju. Sejak awal saya tidak pernah mengatakan bahwa Parindra adalah partai fasis. Yang saya maksud adalah Parindra mengadopsi sebagian estetika politik fasis.

Misalnya, mereka membentuk kelompok-kelompok pemuda semi-paramiliter dan bahkan menggunakan salam yang menyerupai salam Nazi. Kemiripan-kemiripan semacam itu memang ada.

Namun, tradisi korporatis di Indonesia tidak berasal dari Parindra semata. Ia tumbuh dari berbagai sumber sekaligus: pemikiran hukum adat, kebangkitan budaya yang dipelopori Budi Utomo, dan kemudian juga nasionalisme Indonesia sendiri.

Bahkan Demokrasi Terpimpin ala Sukarno juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk politik korporatis. Karena itu, sulit menjadikan Parindra sebagai satu-satunya sumber korporatisme Indonesia. Gagasan-gagasan serupa beredar luas, baik di kalangan nasionalis kiri maupun kanan.

Itulah sebabnya sejarah politik Indonesia sangat kompleks.

MS: Politik pada masa itu memang bersifat sangat eksperimental.

Sekarang kita mengaitkan fasisme dengan konotasi yang sepenuhnya negatif. Namun pada dekade 1930-an, banyak gaya visual dan metode organisasi fasis justru menjadi bagian dari budaya politik global.

Banyak tokoh di Gerindo maupun Parindra memiliki komitmen kuat untuk menghidupkan kembali kejayaan peradaban Jawa. Dr. Sutomo, misalnya, memimpin Parindra hingga wafat, lalu posisinya digantikan oleh R.P. Soeroso.

Tokoh penting lainnya adalah Prof. Soepomo—yang berbeda dengan Sutomo—seorang ahli hukum adat. Kelak ia menjadi salah satu perancang utama Undang-Undang Dasar Indonesia dan turut merumuskan konsep negara kekeluargaan (family state atau organic state).

Ketika dasar-dasar konstitusi Indonesia dibahas pada masa-masa terakhir pendudukan Jepang, muncul perbedaan tajam antara gagasan nasionalisme yang berakar pada tradisi politik Jawa dan nasionalisme yang berkembang di luar Jawa.

Perdebatan mengenai Papua merupakan salah satu contohnya. Sebagian anggota BPUPKI berpendapat bahwa Papua tidak seharusnya menjadi bagian dari negara Indonesia, sedangkan kelompok lain menegaskan bahwa Papua harus masuk ke dalam Indonesia karena mengacu pada imajinasi Indonesia Raya yang berakar pada warisan Majapahit.

Perdebatan itu sebenarnya belum pernah benar-benar selesai. Bahkan wacana kontemporer mengenai penggunaan istilah “Nusantara” sebagai pengganti “Indonesia” juga mengandung implikasi politik, sebab secara historis konsep Nusantara dapat mencakup bukan hanya wilayah Indonesia sekarang, tetapi juga Malaysia dan sebagian Filipina Selatan. Di dalamnya tersimpan pula suatu imajinasi imperium.

RS: Saya juga ingin menambahkan satu perkembangan penting lainnya.

Sepanjang dekade 1930-an, represi kolonial semakin menguat. Sukarno, Hatta, dan banyak tokoh lain dipenjara atau diasingkan, sementara organisasi-organisasi politik mengalami pelemahan.

Ketika organisasi seperti Parindra semakin memilih jalur kerja sama dengan pemerintah kolonial, gerakan revolusioner justru mengalihkan fokusnya dari mobilisasi massa menuju pendidikan politik.

Gagasan tentang kemerdekaan Indonesia tetap hidup melalui surat kabar, kelompok diskusi, klub belajar, pamflet, organisasi kepemudaan, dan berbagai karya kebudayaan.

Salah satu contoh yang sangat menarik adalah Pacar Merah Indonesia, novel lima jilid karya Matu Mona yang diterbitkan sekitar 1938–1940.

Novel tersebut mengisahkan petualangan Tan Malaka yang terus berpindah-pindah dari Tiongkok, Rusia, Filipina, Palestina, Iran, Jerman, hingga berbagai tempat lain sambil menghindari kejaran aparat kolonial.

Melalui kisah-kisah semacam itu, semangat revolusioner dan keyakinan akan kemenangan tetap diwariskan meskipun organisasi-organisasi politik telah dihancurkan. Memori tentang Gerakan Merah terus bertahan melalui budaya cetak dan imajinasi kolektif, sehingga dapat muncul kembali pada masa-masa berikutnya.

DD: Sebelum kita beralih ke pendudukan Jepang, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Mengapa fasisme memperoleh daya tarik di Hindia Belanda? Secara khusus, mengapa kaum Indo—mereka yang memiliki keturunan campuran Indonesia dan Eropa dan menempati posisi yang serba tanggung dalam hierarki rasial kolonial—justru banyak tertarik pada fasisme? Dalam banyak masyarakat kolonial, kelompok pemukim memang kerap bergerak ke arah politik ekstrem. Tetapi mengapa hal itu begitu menonjol di kalangan Indo?

FF: Secara umum, terdapat dua arus besar di kalangan masyarakat Eropa di Hindia Belanda.

Kelompok pertama mendukung Politik Etis, yang pada dasarnya merupakan proyek demokratisasi kolonial secara bertahap. Dari sinilah lahir Volksraad, pemerintahan daerah, serta perluasan terbatas partisipasi politik bagi penduduk pribumi. Para pendukung Politik Etis berharap kolonialisme akan berkembang menjadi tatanan politik yang lebih inklusif, dengan mengintegrasikan orang Indonesia ke dalam negara kolonial sebagai bagian dari suatu proyek kebangsaan bersama.

Sebaliknya, kelompok kedua menolak pandangan tersebut. Banyak kalangan kapitalis kolonial menganggap Politik Etis sebagai kesalahan besar. Mereka yakin bahwa perluasan pendidikan, partisipasi politik, dan lembaga-lembaga perwakilan hanya akan melahirkan nasionalisme Indonesia yang pada akhirnya mengancam kekuasaan kolonial. Pemberontakan komunis 1926 dianggap membuktikan kekhawatiran itu dan secara efektif mengakhiri pengaruh Politik Etis, meskipun kritik terhadap kebijakan tersebut sebenarnya sudah muncul beberapa tahun sebelumnya.

Sejak saat itu, orientasi politik kolonial bergeser menuju pembelaan yang lebih terbuka terhadap imperialisme Belanda. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai masyarakat yang kelak akan diintegrasikan secara politik, melainkan sebagai wilayah jajahan yang harus terus melayani kepentingan kapitalisme Belanda.

Kaum Indo-Eropa menempati posisi kelas yang khas. Berbeda dengan pemukim Eropa, mereka jarang menguasai lapisan atas kapitalisme kolonial. Pada saat yang sama, mereka juga sulit bersaing dengan jaringan perdagangan Tionghoa pada lapisan ekonomi menengah dan bawah. Karena itu, jalur utama mobilitas sosial mereka adalah birokrasi kolonial.

Inilah sebabnya banyak kaum Indo menentang Politik Etis. Ketika semakin banyak orang Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan dan pekerjaan pemerintahan, kaum Indo mulai melihat mereka sebagai pesaing langsung dalam memperebutkan posisi birokrasi. Dukungan terhadap tatanan kolonial yang lebih otoriter menjadi cara mempertahankan status sosial mereka.

Identitas mereka sendiri juga penuh kontradiksi. Di satu sisi, mereka ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat Eropa karena status itu memberikan prestise dan berbagai hak hukum. Namun di sisi lain, mereka juga ingin diakui sebagai kelompok pribumi karena status tersebut membuka akses terhadap hak atas tanah yang tidak dimiliki orang Eropa. Akibatnya, mereka terjebak di antara dua identitas tanpa sepenuhnya diterima oleh salah satunya.

Dilema ini semakin tampak setelah Indonesia merdeka. Banyak keluarga Indo-Eropa yang telah tinggal di Nusantara selama beberapa generasi—bahkan sejak abad ke-17 atau ke-18—memilih pindah ke Belanda pada dekade 1950-an. Namun ketika tiba di sana, mereka justru merasa asing di negeri yang seharusnya menjadi tanah air mereka. Secara budaya mereka adalah orang Indonesia, tetapi secara politik mereka telah memilih mengidentifikasikan diri dengan tatanan kolonial Belanda.

DD: Sebelum kita membahas pendudukan Jepang, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir mengenai pemerintahan kolonial Belanda. Apakah para pejabat kolonial yang sejak awal mendorong pendekatan represif sebenarnya benar secara praktis? Apakah Politik Etis pada akhirnya justru menjadi bumerang karena melahirkan kekuatan-kekuatan nasionalis dan antikolonial yang sejak awal dikhawatirkan oleh para pengkritiknya?

RS: Jawaban singkatnya: ya.

Politik Etis diperkenalkan untuk mengurangi dampak paling buruk dari Sistem Tanam Paksa. Seperti telah kita bahas sebelumnya, kebijakan ini pada dasarnya merupakan strategi manajemen krisis. Tujuannya bukan memberikan kesetaraan politik atau kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, melainkan memodernisasi masyarakat pribumi sambil tetap mempertahankan kekuasaan politik Belanda.

Namun, konsekuensi yang tidak diinginkan justru berupa meluasnya pendidikan Barat dan lahirnya generasi baru kaum terdidik pribumi. Kita telah membahas tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo. Politik Etis melahirkan birokrat, guru, jurnalis, dan mahasiswa yang memperoleh pendidikan Belanda, termasuk mereka yang melanjutkan studi ke Eropa. Selain Hatta, ada pula tokoh-tokoh dari kalangan rakyat biasa seperti Sumantri yang belajar di Universitas Leiden, kemudian di Communist University of the Toilers of the East di Moskwa, bahkan menulis tesis dalam bahasa Prancis. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mulai melampaui batas elite tradisional.

Generasi baru inilah yang kemudian menjadi arsitek nasionalisme Indonesia. Politik Etis tanpa sengaja menciptakan kelompok sosial yang kelak memimpin perjuangan antikolonial.

Setelah pemberontakan PKI 1926–1927, pemerintah kolonial merespons dengan berbagai peraturan yang semakin represif. Kebebasan berserikat dan berkumpul dibatasi, pengawasan terhadap pers diperketat, dan aktivitas politik diawasi semakin ketat. Pada 1932 pemerintah mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie) yang melarang sekolah-sekolah yang didirikan di luar kendali pemerintah kolonial. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang tidak didirikan atau dibiayai pemerintah Belanda pada praktiknya dinyatakan ilegal.

Instrumen represi lain yang sangat penting adalah kamp tahanan Boven Digul, yang dibentuk setelah pemberontakan 1926–1927. Awalnya kamp ini diperuntukkan bagi tahanan komunis, tetapi kemudian juga digunakan untuk menahan berbagai aktivis radikal lainnya.

Boven Digul, yang terletak di wilayah Papua sekarang, merupakan tempat pembuangan yang sangat keras. Daerah itu dipenuhi malaria dan hampir tidak memiliki fasilitas kesehatan. Banyak tahanan meninggal bukan karena dieksekusi, melainkan akibat penyakit dan kondisi lingkungan yang sangat berat. Sebagian besar tahanan berasal dari Jawa dan sama sekali tidak mengenal kondisi ekologis setempat. Masyarakat Papua sebenarnya telah memiliki pengetahuan, obat-obatan tradisional, dan strategi bertahan hidup sendiri, tetapi para tahanan hampir tidak memiliki akses terhadap semua itu. Dalam praktiknya, Boven Digul menjadi semacam kamp konsentrasi yang ditempatkan di lingkungan yang dengan sendirinya mematikan.

MS: Saya sangat tertarik dengan penjelasan Abhi mengenai kaum Indo-Eropa. Warisan keluarga-keluarga Indo yang bermigrasi ke Belanda pada dekade 1950-an masih dapat kita lihat hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah Geert Wilders, yang juga berasal dari keturunan Indo.

RS: Betul. Ia berasal dari latar belakang Indo dan kini menjadi salah satu tokoh utama sayap kanan di Belanda. Dalam pengertian tertentu, memang ada kesinambungan sejarah di sana.

FF: Saya juga pernah mendengar bahwa perdana menteri Belanda saat ini, yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai gay, juga berasal dari latar belakang Indo.

Setelah Perang Dunia Kedua, ketika Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, mereka menghadapi persoalan besar: apa yang harus dilakukan terhadap komunitas Indo? Mereka tidak lagi merasa sepenuhnya menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima di Belanda.

MS: Jumlah mereka saat itu sekitar seratus ribu orang. Salah satu usulan adalah memindahkan mereka secara permanen ke Nugini Barat, yang sekarang menjadi Papua. Karena itu, pemerintah Belanda mulai membangun berbagai infrastruktur di wilayah tersebut.

Misalnya, di Papua bagian selatan mereka membuka salah satu proyek persawahan berskala besar yang pertama. Komunitas Indo telah tinggal di Indonesia selama beberapa generasi dan lebih terbiasa mengonsumsi nasi daripada roti. Karena itu, Belanda membangun jaringan irigasi dan lahan persawahan untuk menopang permukiman mereka. Saya sendiri sudah beberapa kali mengunjungi lokasi tersebut, dan sebagian infrastruktur irigasinya masih dapat ditemukan hingga sekarang.

Hal ini juga menjelaskan mengapa dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949 Belanda bersikeras agar Papua Barat tidak menjadi bagian dari Republik Indonesia. Mereka membayangkan wilayah itu sebagai tanah air baru bagi komunitas Indo. Baru kemudian, melalui kampanye nasionalisme Sukarno, Papua akhirnya bergabung dengan Indonesia.

Hubungan antara komunitas Indo dan Papua Barat sebenarnya jauh lebih erat daripada yang disadari banyak orang. Pada akhirnya, sebagian besar orang Indo memang bermigrasi ke Belanda, dan keturunan mereka hingga kini masih cukup aktif dalam kehidupan politik di sana. Ini merupakan salah satu lintasan sejarah yang sangat menarik.

Catatan Redaksi: Episode ini membahas kebangkitan nasional Indonesia sebagai titik temu berbagai arus pemikiran pada awal abad ke-20. Melalui pembahasan mengenai nasionalisme, Islam, dan komunisme, percakapan ini memperlihatkan bagaimana perubahan sosial pada masa kolonial melahirkan fondasi politik yang kemudian mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.

Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir mewawancarai tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Penelitiannya berfokus pada sejarah media, komunikasi politik, dan gerakan kiri di Indonesia. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, yang menekuni kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Adapun Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Penelitiannya berfokus pada sejarah dekolonisasi negara Indonesia, pembentukan negara modern, serta sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas.

Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta arahan editorial dari penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.

Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih ke masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan yang berlangsung singkat itu mengakhiri lebih dari tiga abad kekuasaan Belanda, tetapi sekaligus membuka babak baru yang penuh kontradiksi: eksploitasi ekonomi perang, mobilisasi rakyat, pembentukan organisasi-organisasi militer, hingga lahirnya peluang politik yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia menuju Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

LAGI-LAGI negara, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadi mesin perampas dan kekerasan yang meninggalkan jejak amis yang menyeruak di wilayah-wilayah pinggiran. Kali ini di Poco Leok. Kehidupan ekologis yang telah terjalin, bahkan sebelum keberadaan Negara itu dipikirkan, kini terancam digilas oleh proyek pembangunan yang tidak pernah benar-benar mereka sepakati.

Terkesan klise, pola serupa ini kembali hadir dan terulang secara ironis dengan wajah yang berbeda. Bukan tambang batu bara, kebun sawit, smelter nikel atau proyek ekstraktif yang selama ini menjadi postulat kerusakan ekologis di Indonesia, kita di Poco Leok menyaksikan mesin dan formulasi penghancur baru, yang dunia internasional rayakan sebagai solusi paling menjanjikan atas krisis yang mengintai kita bersama: energi-terbarukan.

Di atas kertas, memang, tak ada yang bisa menyangkal, penggunaan fosil telah lama mengutuk kita hingga tiba di era katastrofi ini. Namun, beralih ke energi terbarukan saja tidak cukup, jika dalam prosesnya syarat dengan perampasan, pengrusakan dan kekerasan yang juga tidak kalah terkutuknya. Kontradiksi itu kembali lahir di Poco Leok. Sekali pun dibungkus sangat rapi dengan bingkisan “serba-hijau”, ia belum benar-benar menjadi kado untuk jalan keluar dari krisis yang mendera kita semua.

Rencana perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu unit 5–6 yang akan mengebor, membangun sumur, dan mendirikan infrastruktur di atas kawasan adat, bukti terang dari watak asli pembangunan hijau global yang tidak pernah berdiri di atas kepentingan keberlanjutan bersama. Sebagai kontraktor, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mendapat dukungan pendanaan dari Bank Jerman KfW, berencana meningkatkan kapasitas produksi dari 7,5 megawatt menjadi 40 megawatt. Proyek ini bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, yang dikemas rapi dalam agenda transisi energi dan dekarbonisasi global sebagai Proyek Strategis Nasional.

Ironisnya, kesepakatan mutakhir lahir di momentum para pemimpin dunia berunding tentang keadilan iklim dan masa depan yang berkelanjutan. Sementara itu, warga adat Poco Leok terus berjaga di depan alat bor, menahan langkah negara dengan tubuh dan tekad mereka sendiri. Di sinilah kita menemui paradoks terbesar dari agenda lingkungan global hari ini: proyek yang diklaim dan didukung oleh serenteng narasi keberlanjutan untuk menyelamatkan bumi, tidak mengubah logika dasar ekstraktivisme yang merampas ruang hidup dan merusak lingkungan orang-orang yang paling bergantung pada bumi itu.

Membaca Poco Leok Lewat Akumulasi Lewat Perampasan

Tidak berlebihan jika persoalan yang terjadi di Poco Leok kembali dibaca sebagai akumulasi perampasan hijau. Bukan sekadar kemarahan moral, kejenuhan akan dinamika politik hijau ala kapitalis merupakan momentum yang menunntut pembacaan lebih serius yang tidak berhenti pada narasi etisnya, tapi juga struktur yang mendasarinya. David Harvey, dalam The New Imperialism (2003), telah mengabadikan logika kritis “akumulasi primitif” warisan Marx. Berkat gagasan accumulation by dispossession, kita terus memiliki peralatan untuk membaca kapitalisme  sebagai mesin yang terus bekerja hingga hari ini, dalam berbagai rupa dan bentuknya.

Konsep ini setia berdiri di satu premis utama Marx, yaitu masalah struktural yang menghantui internal kapitalisme: keharusan untuk terus menanamkan kembali surplus yang dihasilkannya, karena modal yang diam adalah modal yang mati. Pada titik tertentu, sirkuit produksi dan pasar yang sudah ada menjadi jenuh. Terlalu banyak modal yang mencari hasil, sementara secara bersamaan, ruang investasi yang menguntungkan semakin menyempit. Dampaknya adalah krisis over-akumulasi atau ketidakseimbangan supply and demand, yang diteorikan sebagai tahapan pembusukan kapitalisme.

Krisis itulah yang dihadapi kapitalisme kontemporer. Pasca-krisis finansial 2008, diperparah oleh perlambatan pertumbuhan di banyak ekonomi maju serta ancaman stranded asset pada investasi bahan bakar fosil yang kian ditinggalkan regulasi iklim, kapitalisme mencari cara-cara baru untuk akumulasinya. Solusi klasik terhadap krisis semacam ini, kata Harvey, adalah spatial fix: kapital mencari ruang geografis baru untuk diserap, atau, ketika ruang “kosong” sudah menipis, menciptakan ruang baru dengan merampas aset-aset yang sebelumnya berada di luar sirkuit pasar: tanah komunal, sumber daya publik, pengetahuan lokal.

Agenda transisi energi global bukan sebagai respons terhadap krisis ekologis semata, tapi upaya struktural atas kontraksi kapitalisme itu sendiri. Tatkala sirkuit lama seperti: manufaktur konvensional yang menjenuh, energi fosil yang kian terancam menjadi stranded asset akibat tekanan regulasi iklim, tidak lagi mampu menyerap surplus kapital yang terus menumpuk, kapitalisme membutuhkan front dan ruang abstrak ekspansi baru. Kebutuhan akan investasi infrastruktur energi bersih senilai triliunan dolar di seluruh dunia menyediakan presisi front itu, lengkap dengan legitimasi moral yang nyaris tak terbantahkan: siapa yang berani menolak proyek yang mengatasnamakan penyelamatan bumi? Krisis iklim yang nyata dan mendesak, dengan kata lain, bertemu secara kebetulan-yang-tidak-kebetulan dengan kebutuhan kapital global akan ruang ekspansi baru, dan pertemuan inilah yang menjelaskan mengapa gelombang dispossession justru menguat, bukan mereda, persis pada momen dunia gencar bicara soal keberlanjutan.

Harvey (2003) memetakan empat mekanisme utama yang dipakai kapital untuk merampas ruang ekspansi baru ini: (1) privatisasi dan komodifikasi aset-aset yang tadinya berada di luar pasar; (2) finansialisasi, menambatkan aset lokal ke sirkuit modal global; (3) manajemen dan manipulasi krisis, menjadikan krisis sebagai dalih untuk akumulasi baru; dan (4) redistribusi oleh negara, ketika kebijakan publik dipakai untuk memindahkan nilai dari komunitas menuju kapital. Keempatnya membutuhkan satu prasyarat yang sama: kekuatan negara, karena pasar sendiri tidak bisa memaksa orang melepas tanah. Poco Leok adalah contoh hampir sempurna dari keempat mekanisme ini bekerja secara bersamaan.

Dua Logika yang Berpadu: Teritorial dan Kapitalis

Sebelum membedah mekanisme itu satu per satu, ada satu lapisan penjelas yang perlu digarisbawahi, karena ialah yang membuat semuanya bisa berjalan serempak dan mulus: pembedaan Harvey antara logika teritorial kekuasaan dan logika kapitalis kekuasaan.

Logika teritorial adalah logika negara dan aktor politik: kekuasaan yang diukur lewat penguasaan wilayah, populasi, dan kedaulatan dalam batas ruang yang tetap—diwujudkan lewat hukum, administrasi, aparat keamanan, dan klaim legitimasi politik. Sementara, logika kapitalis adalah logika yang sama sekali berbeda wataknya: akumulasi yang mengalir lintas ruang dan waktu, tidak terikat batas teritorial, bergerak ke mana pun keuntungan paling tinggi berada, dan pada dasarnya tidak peduli pada makna yang melekat di sebuah tempat—baginya tanah Poco Leok dan tanah di belahan bumi lain sama-sama sekadar entri dalam kalkulasi pengembalian investasi.

Imperialisme, bagi Harvey, adalah perpaduan kontradiktif dari dua logika ini: negara meminjamkan kekuatan teritorialnya seperti, hukum, birokrasi, dan aparat untuk mengamankan kondisi yang dibutuhkan kapital agar bisa mengalir dan terserap, Pada saat yang sama, kapital memanfaatkan keamanan itu tanpa pernah terikat pada kepentingan teritorial negara itu sendiri. Keduanya saling membutuhkan, tapi tidak pernah benar-benar identik kepentingannya—dan ketegangan inilah yang menjelaskan banyak hal di Poco Leok yang sekilas tampak kontradiktif.

Status Proyek Strategis Nasional, SK Bupati Manggarai, dan Pasal 73 UU Cipta Kerja adalah wujud murni logika teritorial: negara menggunakan otoritas kedaulatannya atas wilayah dan rakyatnya untuk menetapkan lokasi, memberi izin, dan mengancam pidana siapa pun yang menghalangi. Tapi modal yang sebenarnya bergerak di proyek ini—pendanaan KfW, target RUPTL, kalkulasi pengembalian investasi—adalah murni logika kapitalis, yang lahir dan dihitung jauh dari Poco Leok, di ruang rapat bank pembangunan dan forum iklim internasional. PLN berdiri tepat di titik pertemuan kedua logika ini: sebagai badan usaha milik negara, ia memakai wajah teritorial (kedaulatan, kepentingan publik, kebutuhan listrik nasional) untuk membungkus operasi yang sesungguhnya tunduk pada logika kapitalis (target investasi, kelayakan finansial, kewajiban kepada pemberi pinjaman asing).

Ketegangan antara dua logika ini juga menjelaskan mengapa negara tampak begitu berusaha mempertahankan citra “dialog” dan “sosialisasi”—ritual sosialisasi yang berulang, klaim keterlibatan masyarakat, retorika menghormati adat-istiadat. Ini bukan murni kepentingan kapital, yang sebenarnya tidak peduli pada legitimasi lokal selama proyek bisa berjalan. Ini adalah kepentingan teritorial negara: mempertahankan legitimasi politiknya sendiri di mata rakyat, menjaga citra sebagai negara yang demokratis dan menghormati hak asasi, bahkan ketika substansi kebijakannya tetap melayani akumulasi kapital. Ketika legitimasi politik itu gagal dijaga—seperti pada kasus intimidasi yang berujung kekalahan Bupati Manggarai di PTUN Kupang—yang terungkap bukan cuma pelanggaran prosedural, tapi retaknya topeng teritorial yang selama ini menutupi logika kapitalis di baliknya.

Mekanisme Pertama: Privatisasi dan Komodifikasi Tanah Ulayat

Mekanisme paling dasar dari akumulasi lewat perampasan adalah mengubah sesuatu yang sebelumnya berada di luar logika pasar menjadi properti yang bisa disertifikasi dan dipindahtangankan. Inilah yang sedang terjadi di Poco Leok.

Untuk memahami skala persoalan ini, kita perlu menelusuri bagaimana Flores sampai dirancang sebagai lanskap kapital hijau. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017, menandai frontierisasi dan produksi ulang ruang Flores sebagai “Pulau Geothermal”—sebuah kategorisasi yang mengubah cara negara memandang seluruh ekosistem pulau itu. Dari 307 titik geothermal yang tersebar di seluruh Indonesia, Flores menyimpan 16 titik yang tersebar di enam kabupaten. Indonesia menyimpan sekitar 40 persen cadangan geothermal dunia—potensi besar untuk mendukung target bauran energi terbarukan 31 persen. Namun di balik angka-angka yang menjanjikan itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan: siapa yang menanggung biaya sosial dari ekstraksi itu, dan siapa yang mengubah hak komunal menjadi properti yang bisa diperjualbelikan?

PLTP Ulumbu sendiri sudah beroperasi sejak 2012 di wilayah yang lebih jauh dari permukiman adat. Selama beberapa tahun, proyek ini berjalan tanpa konflik yang berarti. Masalah muncul ketika rencana perluasan ke unit 5–6 menyentuh kawasan adat Poco Leok—kawasan seluas ribuan hektar yang bukan hanya tempat bercocok tanam, tetapi juga menyimpan situs-situs ritual, sumber air, hutan komunal, dan makam leluhur yang menjadi pusat kosmologi masyarakat setempat. Penetapan lokasi perluasan dilakukan berdasarkan SK Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022, mencakup tiga desa: Lungar, Mocok, dan Golo Muntas. Enam puluh titik pengeboran direncanakan.

Inilah komodifikasi dalam pengertian paling harfiah yang dimaksud Harvey: tanah yang selama ini berstatus hak bersama, terikat kosmologi leluhur dan tidak pernah dirancang untuk dijual, diubah lewat prosedur administratif—pengukuran, pendataan, sertifikasi, ganti rugi—menjadi objek “pengadaan tanah untuk kepentingan umum” yang bisa dipindahtangankan. Keputusan ini, seperti yang kerap terjadi dalam proyek-proyek serupa di Indonesia, diambil tanpa proses konsultasi yang bermakna. Bukan sekadar soal formalitas sosialisasi yang tidak memadai, ini adalah absennya penghormatan terhadap prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang diakui hukum internasional sebagai hak dasar masyarakat adat.

Mekanisme Kedua: Negara sebagai Alat Pemaksa

Komodifikasi tanah komunal tidak pernah bisa berjalan murni lewat mekanisme pasar dan persetujuan sukarela—dan di sinilah Harvey menambahkan elemen yang sering dilupakan dalam analisis ekonomi-politik konvensional: dispossession selalu membutuhkan extra-economic coercion, kekuatan pemaksa di luar logika pasar, yang hanya bisa dipasok oleh institusi negara dan monopoli kekerasannya.

Status Proyek Strategis Nasional pada PLTP Ulumbu bukan sekadar label administratif. Ia adalah instrumen hukum yang mempercepat pembebasan lahan dan, dalam praktiknya, melegitimasi pengerahan aparat keamanan secara koersif ketika warga menolak. Jika perlawanan verbal tidak cukup dibungkam oleh narasi keberlanjutan global, negara punya senjata lain: hukum. Pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja—yang mengubah regulasi panas bumi—menyebutkan bahwa siapa pun yang “dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi” bisa dipidana hingga tujuh tahun penjara atau denda Rp70 miliar. Ini adalah pasal karet klasik: cukup luas untuk menjangkau siapa pun yang berdiri di hadapan alat bor, yang memblokir jalan masuk ke lokasi pengeboran, atau bahkan yang memimpin demonstrasi penolakan.

Pasal serupa juga ada dalam regulasi pertambangan. Artinya, meski secara resmi geothermal telah “dikeluarkan” dari kategori pertambangan melalui UU Nomor 21 Tahun 2014, logika kriminalisasi yang sama tetap dipertahankan. Negara memberikan perlindungan hukum kepada investor dan operator energi, tetapi tidak kepada komunitas yang terdampak.

Tapi di bawah pasal-pasal itu, berjuang mempertahankan tanah adat bisa berbuah jeratan pidana. Tindakan yang secara moral defensif—mempertahankan apa yang memang milik mereka—diubah oleh hukum menjadi tindakan kriminal. Inilah yang oleh para peneliti disebut sebagai kriminalisasi masyarakat adat: mekanisme di mana negara menggunakan aparatus hukum untuk menghukum perlawanan yang sah. Dalam kerangka Harvey, ini adalah wajah paling telanjang dari akumulasi lewat perampasan—bukti bahwa di balik retorika dialog dan sosialisasi, proses ini pada akhirnya bertumpu pada kekuatan pemaksa yang hanya dimiliki negara. Tanpa monopoli kekerasan dan hukum yang berpihak pada investor, komodifikasi tanah ulayat di Poco Leok tidak akan pernah bisa berjalan secepat dan setegas yang terjadi sekarang.

Mekanisme Ketiga: Finansialisasi dan Pencarian Ruang Ekspansi Baru

Di balik proyek Poco Leok, ada arsitektur finansial global yang perlu kita bongkar—dan inilah mekanisme ketiga yang dipetakan Harvey: finansialisasi, ketika aset yang sebelumnya berada di luar sirkuit modal ditambatkan ke aliran finansial transnasional yang mencari ruang investasi baru.

Perjanjian Paris yang ditandatangani pada 2015—kesepakatan monumental yang menjadi peta jalan dekarbonisasi dunia—mengandung mekanisme yang tidak banyak dibicarakan di ruang publik: keuangan iklim dan perdagangan karbon. Pasal 6 Perjanjian Paris membuka pintu bagi mekanisme pasar karbon internasional. Pasal 9 mengatur pendanaan iklim dari negara maju ke negara berkembang. Di atas kertas, kerangka ini terlihat adil: negara kaya yang paling bertanggung jawab atas emisi historis membantu negara berkembang bertransisi ke energi bersih. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menciptakan insentif bagi modal internasional untuk mengalir ke proyek-proyek yang dianggap “hijau”, tanpa mempertanyakan siapa yang menanggung biaya sosialnya di lapangan.

Indonesia membutuhkan sekitar Rp7.500 triliun untuk mencapai target bebas emisi 2050, dengan 43 persen harus datang dari pendanaan asing. Angka yang mencengangkan ini menciptakan tekanan struktural: pemerintah perlu terus menarik investor hijau, yang berarti perlu terus menunjukkan bahwa proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia bisa berjalan—dengan atau tanpa persetujuan komunitas lokal.

Bank Jerman KfW yang mendanai perluasan PLTP Ulumbu adalah contoh konkret dari spatial fix yang dijelaskan Harvey: kapital finansial Eropa, menghadapi jenuhnya sirkuit investasi konvensional dan tekanan untuk terus menanamkan surplus pada proyek-proyek berlabel hijau, menemukan ruang ekspansi baru justru di kawasan yang sebelumnya berada di luar sirkuit pasar global—tanah ulayat yang belum jadi properti, panas bumi yang belum dikomodifikasi. Lembaga keuangan pembangunan ini memiliki standar perlindungan sosial dan lingkungan yang tertulis dengan baik di atas kertas. Namun kenyataan di Poco Leok mempertanyakan seberapa jauh standar itu benar-benar ditegakkan ketika kepentingan investasi bertabrakan dengan hak-hak masyarakat adat. Begitu tanah ditambatkan ke logika finansial semacam ini, nilainya tidak lagi ditentukan oleh makna yang diberikan komunitas yang hidup di atasnya, melainkan oleh proyeksi pengembalian investasi yang dihitung jauh dari Poco Leok

Mekanisme Keempat: Manajemen Krisis sebagai Pembenaran

Mekanisme keempat yang dipetakan Harvey adalah yang paling halus, dan karenanya paling sulit dilawan: manajemen dan manipulasi krisis. Krisis—apa pun bentuknya, finansial maupun ekologis—selalu bisa dimanfaatkan sebagai dalih moral untuk membuka front baru akumulasi, karena siapa yang berani menolak solusi atas krisis yang mengancam semua orang?

Kita perlu waspada terhadap cara kata “transisi” bekerja secara politis dalam mekanisme ini. Kata ini menyiratkan perubahan yang mulus, berbasis konsensus, bertahap, dan tanpa guncangan berarti. Ia menyembunyikan konflik, perampasan, dan penderitaan yang nyata terjadi di lapangan. Dengan menggunakan kata “transisi” alih-alih “revolusi” atau “perampasan”, wacana ini menciptakan ilusi bahwa semua pihak bergerak bersama, bahwa tidak ada yang ditinggalkan, bahwa prosesnya adil—padahal yang sedang berlangsung adalah pendepolitisasian sebuah proses yang sangat politis. Pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban, siapa yang diuntungkan, siapa yang kehilangan apa, semua itu menghilang di balik kesepakatan konsensual yang terkesan saintifik dan teknis.

Di Poco Leok, mekanisme ini terlihat jelas dalam cara penolakan warga direspons. Masyarakat adat yang menolak proyek ini tidak dipandang sebagai pihak yang mempertahankan hak-hak konstitusional mereka. Mereka dicitrakan sebagai penghalang pembangunan, sebagai orang-orang yang tidak mau maju, yang tidak memahami kepentingan yang lebih besar dalam menghadapi krisis iklim. Siapa yang berani mempertahankan tanah adatnya ketika narasi yang berlawanan adalah “menyelamatkan planet dari kehancuran”? Persis di sinilah krisis dimanipulasi: ancaman yang nyata dan mendesak—perubahan iklim—dipakai untuk membungkam pertanyaan soal proses, persetujuan, dan siapa yang sesungguhnya menanggung biaya dari solusi yang ditawarkan.

Mekanisme Kelima: Redistribusi oleh Negara—Siapa Sungguh Diuntungkan?

Mekanisme terakhir yang dipetakan Harvey adalah redistribusi oleh negara: ketika kebijakan dan institusi publik dipakai bukan untuk meratakan kesejahteraan, melainkan untuk memindahkan nilai dari komunitas menuju kapital, dengan negara bertindak sebagai perantara yang menyamarkan pemindahan ini sebagai “pembangunan untuk semua”.

PLN, sebagai badan usaha milik negara, secara formal hadir untuk melayani kepentingan publik—termasuk kebutuhan listrik warga Manggarai dan Flores secara umum, yang memang nyata dan sah. Tapi pertanyaan yang diajukan kerangka Harvey adalah: siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang menerima manfaat, dari skema penyediaan listrik ini? Tanah dan risiko ekologis ditanggung oleh sepuluh gendang di Poco Leok. Listrik yang dihasilkan mengalir ke jaringan Flores secara keseluruhan, sementara pendanaan dan keuntungan finansial proyek mengalir ke PLN, kontraktor, dan bank pemberi pinjaman di Jerman. Ini bukan tuduhan bahwa kebutuhan listrik warga lain tidak sah—melainkan pengamatan bahwa struktur kebijakan ini mendistribusikan risiko dan manfaat secara sangat tidak merata, dengan komunitas adat menanggung beban paling berat dari sebuah proyek yang keuntungannya dinikmati jauh lebih luas.

Penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat justru memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi dan tingkat deforestasi paling rendah. Mereka bukan hambatan untuk agenda lingkungan—mereka adalah bagian terpenting dari solusinya, tanpa perlu label hijau, insentif karbon, atau rating ESG. Memperlakukan mereka sebagai pihak yang harus dikorbankan demi “kepentingan yang lebih besar” adalah redistribusi nilai dalam pengertian paling mentah: kesejahteraan ekologis yang mereka jaga selama berabad-abad dipindahkan untuk membiayai krisis yang sebagian besar bukan mereka yang menyebabkan.

Indonesia, dengan geopolitiknya yang khas sebagai negara kepulauan kaya sumber daya namun miskin distribusi kekuasaan, sangat rentan terhadap pola ini. Poco Leok bukan satu-satunya kasus. Film dokumenter “Barang Panas” mendokumentasikan penolakan serupa di Dieng, Mataloko, dan Sumatera Utara. Ini adalah fenomena nasional yang menuntut respons strukturasl yang sistematis, bukan penanganan kasus per kasus yang selalu menempatkan komunitas lokal dalam posisi bertahan yang melelahkan.

Melampaui FPIC: Pertanyaan yang Lebih Jujur

Ada godaan untuk mengakhiri kritik semacam ini dengan seruan standar: penuhi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), perbaiki mekanisme konsultasi, pastikan ganti rugi yang adil. “Free” berarti tanpa paksaan dan intimidasi. “Prior” berarti sebelum proyek dimulai, bukan setelah alat bor tiba. “Informed” berarti dengan informasi yang lengkap dan jujur. Di Poco Leok, ketiga prasyarat ini nyata-nyata tidak dipenuhi: penetapan lokasi dilakukan sepihak, sosialisasi berlangsung tanpa dialog yang setara, dan penolakan yang disampaikan sejak 2018 tidak pernah benar-benar diterima sebagai jawaban yang valid.

Namun, kalau kita jernih mengikuti logika yang sudah dibangun sepanjang tulisan ini, menuntut prosedur konsultasi yang lebih rapi saja tidak cukup, dan bisa jadi menyesatkan. Akar masalahnya, dalam kerangka Harvey, bukan cacat prosedural yang bisa ditambal dengan formulir persetujuan yang lebih baik. Akar masalahnya adalah keharusan struktural kapitalisme untuk terus mencari ruang ekspansi baru ketika sirkuit lama jenuh. Selama keharusan itu tidak dipertanyakan, kapital akan selalu punya insentif untuk mendekati batas-batas persetujuan itu, mencari celah, atau—jika perlu—meminjam kekuatan teritorial negara untuk melewatinya. FPIC yang sempurna sekalipun tidak mengubah fakta bahwa proyek semacam ini lahir dari tekanan krisis overakumulasi yang tidak pernah berhenti mencari tanah baru untuk dirampas.

Maka pertanyaan yang lebih tepat bukan “bagaimana membuat proses ini lebih partisipatif”, melainkan dua pertanyaan yang lebih mendasar. Pertama: apakah perlawanan yang sudah berlangsung di Poco Leok sejak 2018—warga yang berjaga di depan alat bor, gendang yang menolak menyerahkan tanah meski diancam pidana—perlu terus dibingkai sebagai “korban yang menunggu keadilan prosedural”, atau justru sudah menjadi bentuk pertahanan atas commons: penjagaan atas tanah, air, dan relasi sosial yang sengaja dipertahankan di luar logika pasar, sebagai perlawanan struktural terhadap dispossession itu sendiri, bukan sekadar permintaan untuk didengar oleh sistem yang sama?

Kedua: mengapa penyediaan listrik yang adil harus terus mengikuti skala dan logika yang sama—proyek raksasa yang dirancang justru untuk menyerap modal finansial internasional dalam jumlah besar, dengan segala tekanan struktural yang menyertainya—alih-alih skema energi yang dikelola dalam skala dan kontrol komunitas sendiri? Pertanyaan ini tidak populer, karena ia menyentuh bukan cuma proyek Ulumbu, tapi cara kita membayangkan transisi energi itu sendiri: sebagai perpanjangan dari mesin pertumbuhan kapital tanpa henti, atau sebagai kesempatan untuk membangun sistem energi yang dirancang dari skala kecil, kepemilikan komunal, dan kontrol lokal—yang secara struktural tidak membutuhkan aliran modal transnasional dalam jumlah yang memaksa negara meminjamkan kekuatan teritorialnya untuk merampas tanah.

Kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi palsu antara “menyelamatkan bumi” versus “membela masyarakat adat”. Dua hal ini bukan musuh. Justru sebaliknya: masyarakat adatlah yang selama berabad-abad telah menjaga keanekaragaman hayati, memelihara hutan, dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang jauh lebih berkelanjutan dari skema industri modern mana pun—tanpa perlu label hijau, insentif karbon, atau rating ESG. Keberlanjutan yang mereka praktikkan justru lahir dari menolak menjadikan tanah sebagai komoditas—persis logika yang berlawanan dengan mekanisme yang dibedah sepanjang tulisan ini.

Muh Abdilla Akbar adalah mahasiswa Antropologi UGM yang mengkaji isu transisi energi, masyarakat adat, dan keadilan ekologis di Indonesia.

Sejak muda, Kolonel Latief adalah andalan Jenderal Soeharto. Ia dikorbankan setelah G30S.

TANGGAL 27 Juli 2026 tahun ini adalah 30 tahun Peristiwa Kudatuli (penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh aparat Orde Baru), sekaligus 100 tahun kelahiran Kolonel Abdul Latief. Salah satu pelaku Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang sebenarnya menguntungkan bekas atasannya di Jawa Tengah, Soeharto. Sejak muda Abdul Latief adalah tentara.

Kala itu Perang Dunia II sudah meletus di Eropa dan beberapa negara penguasa koloni di Asia, termasuk Belanda sedang bersiap di Hindia Belanda. Setelah 1940, tentara Belanda merekrut lebih banyak tentara dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama untuk KNIL.

“Tahun 1941-1942 pada saat Perang Dunia II pemerintah Belanda mengadakan wajib milisi, para pegawai negeri atau pelajar dimasukan wajib militer untuk menghadapi serangan tentara Jepang. Pada waktu itu saya sebagai pelajar juga terkena wajib militer itu,” ingat Abdul Latief. [1]

Kekuatan KNIL dan Angkatan Laut Belanda Koninklijk Marine (KM) rupanya tidak begitu berdaya menghadapi serbuan tentara Jepang yang menerobos Asia Tenggara dengan cepat. Pada Januari 1942 saja, armada Jepang sudah mencapai Kalimantan dan daerah Indonesia Timur lainnya.

Militer Belanda tampak tidak siap dalam perang apapun, kecuali tentunya perang kolonial saja. Bahkan dengan bantuan tentara sekutu pun, pihak Belanda tak mampu bertahan di tanah koloninya. Onghokham menulis begini:

Belanda terutama militernya tidak mempunyai konsepsi tentang dimensi-dimansi perang modern, melawan musuh dengan industri dan angkatan perang modern. Pimpinan tidak untuk berperang dalam rangka persekutuan mereka hanya siap untuk satu peperangan kolonial.[2]

Armada laut sekutu, dimana militer Belanda juga berada di dalamnya, tidak mampu menghadapi armada Jepang yang sudah mereka keroyok. Jepang sendiri, setelah 1930-an menampakan diri sebagai kekuatan asia yang mampu menyaingi bangsa-bangsa Eropa yang sudah lebih dulu industrinya maju.

Dikirim Berperang Ke Jawa Barat

Usia Latief ketika pertama kali ikut perang di tahun 1942 itu belumlah genap 16 tahun. “Saya orang Madura kelahiran Surabaya tanggal 27 Juli 1926,” aku Abdul Latief.[3] Jadi usianya masih 15 tahun ketika tentara Jepang mulai mendekati Hindia Belanda. Pada usia itu Latief pertama kalinya mendapat latihan militer. Mereka lalu menjadi bagian dari KNIL.[4]

Abdul Latief muda agak mirip dengan Kaboen (1832-1906), yang pada 1848 masih berusia sekitar 16 tahun mendaftar masuk KNIL lalu bergabung dengan batalyon infanteri KNIL ke-13 di Surabaya. Dia berkali-kali dikirim ke Bali. Kaboen dengan cepat menjadi kopral lalu sersan di KNIL. Setelah jadi sersan, Kaboen masuk Korps Barisan Bangkalan lalu dikenal sebagai Raden Ario Majang dan pernah dikirim dalam Perang Aceh yang terakhir di Korps Barisan berpangkat Letnan Kolonel.[5]

Jika Kaboen dengan sukarela masuk KNIL, maka Latief lebih karena wajib militer. Latief tidak berakhir seperti Kaboen alias Ario Majang Koro di dalam KNIL. Latief wajib militer pada bulan-bulan terakhir kejatuhan Hindia Belanda. Dia baru mendapat pelajaran militer dasar saja. Meski berpeluang menjadi kader, namun peluang itu hilang setelah 1942 karena Jepang makin dekat dan menang.

“Kemudian dilatih di Magetan, Madiun dan kalau tidak salah komandan pendidikan adalah Kapten Soemarno, sedangkan omandan peleton saya Sersan Mayor Moorman. Sebagian pelajar dan pegawai berpendidikan dicalonkan menjadi kader,” ingat Latief.[6]

Komandan pendidikan Latief di Magetan-Madiun itu adalah orang yang cukup langka di KNIL. Hanya sedikit orang pribumi yang jadi kapten. Raden Soemarno, yang kelahiran 15 Mei 1893 itu, adalah kakak kelas dari Raden Oerip Soemohardjo di kursus calon perwira pribumi di Sekolah Militer KNIL di Jatinegara. Raden Soemarno punya seorang keponakan bernama Soewardjo Tirtosoepono yang hanya belajar di tahun terakhir akademi militer Breda dan dipecat karena dikaitkan dengan pergerakan nasional Perhimpoenan Indonesia (PI). Soemarno dipanggil berdinas lagi setelah pensiun sebagai kapten. [7]

Di bawah komando Kapten Soemarno, Latief dilatih selama 6 bulan. Latief mengaku bertugas sejak Oktober 1941. Selain Sersan Mayor Moorman sebagai komandan peleton, ada juga Sersan kelas satu Glundung sebagai komandan regunya serta wakil komandan regunya Kopral Sara’an. Selain itu dalam pasukan yang diikuti Latief ada Spandrig (Prajurit kelas satu) Emot.[8]

Ia teruskan kenangannya:

Setelah selesai latihan dan karena keadaan perang lebih gawat, maka asrama pendidikan (yang) berada 2 KM di luar kora itu dipindahkan di batas pinggi kota Magetan; di sebuah pasar sekaligus membuat lubang-lubang pertahanan. Tidak lama kemudian semua pasukan dipindahkan ke Soreang, Ciwidey Bandung, Jawa Barat, untuk membuat pertahanan di sana, yang ditempatkan di sebuah sekolah.[9]

Selama di Ciwidey, komandan kompi pasukan yang diikuti Latief bukan lagi Kapten Soemarno, tapi sudah Kapten Bosch.[10]

Anehnya kita tidak pernah diberitahu tentang keadaan perang itu sampai di mana. Kita pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pesawat terbang Belanda dikejar-kejar oleh pesawat pemburu Jepang dan pasukan kita tidak melihat dengan asyiknya tanpa mengerti apa yang telah terjadi.[11]

Dalam hitungan minggu, tentara Jepang sudah menyentuh Jawa. Awal maret 1942, tentara Jepang sudah mencapai pantai Banten. Dalam hitungan hari, tentara Jepang mendekati Jakarta dari arah Tangerang.[12] Gerak maju pasukan infanteri Jepang bahkan mampu mengelabui pasukan sekutu yang membantu Belanda mempertahankan Jawa.

Ditawan Tentara Jepang

Kekutan tentara Jepang tak terbendung memasuki Jakarta. Jenderal Mayor Schilling lalu memutuskan untuk melepaskan kota kota Jakarta (Batavia) dan memerintahkan pasukan-pasukannya untuk bergerak mundur ke daerah Bandung.[13] Di Jawa Timur, tentara Jepang masuk dari arah Tuban memasuki kota Surabaya tanpa letusan senapan pun. Melainkan hanya dengan petasan.[14]

Masuknya tentara Jepang ke Surabaya dan Jakarta, tentu kabar buruk bagi pertahanan Hindia Belanda. Hingga pejabat tertinggi Hindia Belanda pun merasa terjepit dan menyerah menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Ketika Hindia Belanda menyerah, sangat wajar bagi Latief yang masih remaja untuk tidak lagi perlu berperang.

Beberapa hari kemudian tahu-tahu kita mendengar bahwa tentara Belanda telah menyerah. Bersamaan dengan itu terjadi pemberontakan dan Belanda menyatakan itu adalah perampokan ke toko-toko Cina di Soreang. Entah bagaimana senjata kita yang sudah dilucuti itu tiba-tiba diambil kembali dan kita disuruh mengadakan patroli pengamanan. Itu terjadi atas perintah siapa saya tidak tahu. [15]

Jadi, setelah tentara Jepang berkuasa, pasukan yang diikuti Latief untuk sementara diperbantukan menjaga ketertiban. Mengindari kerugian di kalangan sipil. Latief lalu tidak menemukan pertempuran berarti.

Perwira Tentara Belanda tampaknya tidak begitu bersemangat menghadapi tentara Jepang dengan pertempuran hebat. Meski ada pula tentara-tentara Belanda yang ingin bergerilya melawan Jepang. Salah satu gerilyawan terkenal di Jawa Bawat adalah pimpinan Letnan Kolonel Laurent van der Post.

Keterangan pendudukan kepada kita terutama para pelajar yang masih muda belia itu, bahwa tentara Belanda telah menyerah kepada Jepang. Dimana-mana sudah dikuasai oleh tentara Jepang. Mereka minta kepada kita agar tidak menembak penduduk bahkan ada yang mempengaruhi kita untuk lari saja. Kira-kira satu minggu berpatroli ternyata tidak terjadi apa-apa dan kita disuruh kembali. [16]

Seperti kebanyakan tentara Belanda, Abdul Latief kemudian menjadi tawanan perang juga. Setidaknya untuk beberapa bulan pertama di masa pendudukan Jepang di Jawa. Penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada tentara Jepang lalu terjadi pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat.

Panglima KNIL Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenbourgh Stachhouwer mewakili Hindia Belanda. Keduanya lalu dikeluarkan dari Jawa oleh tentara Jepang. Mereka pernah ditawan di Taiwan pada 1943 lalu pada 1944 dipindah ke Manchuria.[17]

Kala itu masih ada sebagian tentara Belanda yang bersemangat melawan Jepang dengan mengajak serdadu-serdadu pribumi. Abdul Latief tidak termasuk golongan serdadu-serdadu yang ingin gerilya. Ia menulis:

Masih saya ingat, kita pernah dikumpulkan oleh perwira Belanda, Kapten Bosh mengajak kita untuk mengadakan perlawanan dengan jalan gerilya lari ke hutan. Ajakan ini tidak mendapat sambutan. Kapten Bosh kulitnya hampir sama dengan kita, tidak seperti Belanda totok lainnya. Dia juga pendek. [18]

Kapten Bosh komandan kompi yang diikuti Latief itu, dari ciri yang diingat Latief itu jelas orang Indo. Sebuah keturunan campuran antara orang Belanda dengan pribumi. Golongan Indo kelasnya berada diantara di atas orang pribumi dan dibawah orang-orang Belanda. Banyak dari orang-orang Indo terserap di pemerintahan sipil dan militer.

Biasanya mereka ikut gelijkgesteld meminta diri mereka dipersamakan status hukum dan kewarganegaraannya seperti orang-orang Belanda. Tak hanya orang Indo, pribumi yang jadi pegawai atau perwira juga melakukannya.

Tidak beberapa lama datanglah tentara Jepang yang berpakaian sederhana dril kuning yang sudah kumal dan baunya apek menjaga kita di sebuah sekolah di Soreang. Pasukan kita lalu pindah ke Batujajar, dengan berjalan kaki.  Aneh sewaktu dalam perjalanan teman-teman saya yang lebih tua menyanyikan lagu-lagu Indonesia dan bahkan lagu Indonesia Raya versi lama. Tentara Jepang yang mengawal diam saja dan tidak berbuat apa-apa, tetapi tentara belanda nyengir dan marah, namun tidak berani mencegahnya. [19]

Nyanyian Indonesia Raya oleh tentara Belanda yang pribumi itu seolah jadi pertanda runtuhnya wibawa Belanda sebagai penguasa nusantara. Lagu ciptaan wartawan criminal Surabaya bernama Wage Rudolf Supratman itu tentu sesuatu yang subversive bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Abdul Latief sebelum 1942 tentu saja seperti kebanyakan pemuda Indonesia pada umumnya. Kaum pergerakan nasional tentu berusaha memengaruhi sebanyak mungkin orang, termasuk Latief. Latief adalah remaja terpelajar untuk ukuran sebelum tahun 1942, Latief pernah lulus sekolah dasar sebelum akhirnya belajar di sekolah menengah.[20]

Sampai di asrama Batujajar kita dimasukan dalam kamp campur aduk dengan tentara KNIL Belanda bule. Pada suatu pagi kami dikumpulkan sendiri-sendiri. Orang-orang Indonesia sendiri dan orang-orang Belanda sendiri. Anehnya tentara Belanda tidak dipindahkan keluar asrama, sedang semua barang-barang sudah dipindahkan ikeluar asrama. Sedang semua barang-barang sudah dikeluarkan di lapangan. Kami berpikir tentu akan dipindahkan.[21]

Tempat penahanan Latief itu kemudian menjadi instalasi bagi pasukan elit Komando Pasukan Khusus (Kopassus).[22] Daerah Batujajar sebelumnya pernah pula dipakai pasukan elit Belanda Korps Special Troepen (KST)—yang pernah dipimpin Kapten Raymond Paul Pierre Westerling (1919-1987).

Aneh bin ajaib sewaktu tentara Belanda keluar dari pagar asrama, serdadu-serdadu KNIL pribumi termasuk para milisi menyerbu barang-barang yang ditinggalkan di lapangan milik serdadu Belanda totok itu, sedang tentara Jepang yang menjaga diam saja.[23]

Orang-orang Indonesia asal Maluku atau Ambon dan Manado dianggap dekat dengan Kerajaan Belanda. Kedua etnis tersebut kerap dicurigai Jepang sebagai mata-mata Belanda.[24] Jadi orang Indo, Manado atau Ambon termasuk golongan yang dipandang Jepang sama berbahayanya dengan orang-orang Belanda. Abdul Latief yang tidak termasuk golongan tadi agak beruntung. Abdul latief punya peluang lebih besar untuk dibebaskan.

Akhirnya kami semua dipindahkan ke asrama Cimahi bekas batalyon IV. Di situlah kami berkumpul. Kalau tidak salah seorang Groot Majoor (mayor) Indonesia Bapak Oerip Soemohardjo diangkat sebagai wakil komandan tawanan perang khusus orang-orang pribumi. Warga Belanda dipisahkan di Kamp sebelahnya. Kami tidak terlalu lama di tawan dan segera dipulangkan kembali, terutama para milisi.[25]

Usaha pelarian tidaklah sedikit di kamp tawanan perang Jepang. Diantaranya dilakukan oleh Alex Evert Kawilarang, Rachmat Suryo dan Tjhwa Siong Pik. Mereka kabur dari sebuah kamp tawanan di Bandung. Mereka kemudian menyebar. Alex lari sampai ke Palembang dan Tjhwa ke Malang.[26] Ketiganya cukup berhasil. Meski Tjhwa kemudian terbunuh di zaman Jepang setelah agak lama bebas.

Tak selamanya pelarian para tawanan itu berhasil. Tidak sedikit yang tertangkap. Tentara Jepang berlaku keras kepada mereka-mereka yang kabur dari kamp. Begitulah cara tentara Jepang mengajari para tawanan perangnya agar tidak kabur dari kamp.

Kurang dua hari dari kepulangan kami, terjadilah pelarian serdadu KNIL Belanda sebanyak 12 orang dan akhirnya ditangkap. Setelah mereka dihajar habis-habisan pada pagi harinya diarak keliling kamp tawanan kita dengan tambang (tali) kapal dan terus dibawa ke lapangan dan dijajarkan. Di Belakangnya ada rumah gas susun untuk latihan. Kami semua dikumpulkan di lapangan, disuruh melihat. Tidak beberapa lama kemudian muncul tentara Jepang bersenjata juga bersatu demi berhadapan dengan jarak kira-kira jarak 10 meter. Barulah kami mengetahui bahwa mereka itu akan ditembak mati dengan jalan ditembak. Untuk pertama kalinya saya melihat orang dihukum mati dengan jalan tembak, bahkan ada yang didatangi setelah ditembak mati dan ditembak lagi, rupanya mereka belum mati.[27]

Begitu kengerian yang dipertontonkan tentara Jepang kepada remaja Abdul Latief yang masih 15 tahun itu. Aksi tentara Jepang di kamp itu tentu membuat Abdul Latief jadi terbiasa dengan kematian orang lain. Banyak orang sudah sadar bahwa kematian itu pasti dan hanya perkara waktu saja. Tapi Abdul Latief menyaksikannya dari dekat di awal kedatangan tentara Jepang itu.

Peristiawa pembunuhan 12 tawanan yang disaksikan Latief itu terjadi sekitar Mei 1942. Latief menyaksikannya bersama anggota milisi pelajar lainnya, yang usianya seumuran dengan Latief.[28] Setelah “pelajaran” dari tentara Jepang itu mereka saksikan, maka hari pembebasan pun tiba. “Baru pada paginya harinya kami digunduli dan terus dipulangkan ke rumah masing-masing dengan naik kereta ke Jawa Timur,” ingat Abdul Latief.[29]

Dari 10 November ke 30 September

SETELAH turun dari kereta api, Abdul Latief tentu berpisah dengan kawan-kawannya yang bekas tawanan perang Jepang. Ia pulang ke rumah keluarganya. Dalam usia yang masih belia itu, ia memilih hidup tenang di Jawa Timur. Menjauhkan diri dari perang dan tentara Jepang.

Pada zaman Jepang saya kembali ke Jawa Timur, ikut kakek saya, yang jadi kepala sekolah.  Kemudian ada pengumuman agar semua bekas tentara melaporkan diri. Semua keluarga saya tidak setuju dan disuruh meninggalkan Mojokerto. Saya pergi ke Kecamatan Muluk daerah Ngimbang. Berkenalan dengan Opziechter Boswesen (pengawas kehutanan) dan diberi pekerjaan di tempat itu beberapa lamanya. Di tengah hutan jemu dan bertemu teman yang bekerja di Perikanan Darat di Kantor Keresidenan Bojonegoro, dan saya ikut bekerja di sana. [30]

Bersembunyi dianggap pilihan terbaik bagi Abdul Latief dan keluarganya. Abdul Latief sepanjang Perang Dunia II belum selesai, lebih banyak beredar di sekitar Jawa Timur saja. “Pada 1943, saya ikut latihan di Chu O Seinen Kun Ren Sho di Jakarta di bawah pimpinan Latief Hendraningrat,” akunya. Setelahnya dia menjadi pelatih untuk latihan militer para Seinendan di keresidenan Bojonegoro.[31]

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dirinya ikut melucuti tentara di Bojonegoro dan Cepu. Dirinya sempat mengunjungi Surabaya sebelum 10 November 1945 dan kembali lagi ke Surabaya jelang 10 November 1945 hingga dia dan pemuda-pemuda asal Bojonegoro terlibat dalam Pertempuran 10 November di Surabaya. Setelah 1946 dia berada di Jawa Tengah. Latief sempat menjadi mayor, namun setelah penurunan pangkat besar-besaran pada 1948, pangkatnya menjadi kapten.

Kapten Abdul Latief memimpin sebuah kompi bersenjata lengkap bernama Kompi 100 di Yogyakarta. Mulanya di bawah Letnan Kolonel Abdul Latief Hendraningrat dan setelah Agresi MIliter II 19 Desember 1948 ketika Yogyakarta diserbu, Kapten Latief berada di bawah Letnan Kolonel Soeharto. Kapten Latief dan pasukannya ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan bertempur di sekitar Malioboro.

Setelah tentara Belanda angkat kaki dari Indonesi Kapten Latief meneruskan karir militernya di beberapa batalyon di Jawa Tengah. Dia pernah memimpin batalyon yang moralnya hancur karena korupsi komandannya lalu ke batalyon yang personilnya banyak orang Madura. Pernah pula dia dikirim ke Sumatra Barat dalam rangka operasi penumpasan PRRI. Pada 1965 pangkat Latief adalah Kolonel, ketika itu Soeharto sudah mayor jenderal.

Kolonel Latief pernah ditugasi di Rindam Jakarta dan menjadi pendiri Brigade Infanteri (Brigif) 1 Jaya Sakti yang berada dibawah KODAM Jaya. Setelah Agustus 1965 Kolonel Latief ikut beberapa rapat bersama beberapa perwira yang kemudian mengamankan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang dipimpin Letnan Kolonel Untung. Gerakan itu gagal dan pelaku digulung. Kaki Latief ditembak ketika ditangkap hingga cacat seumur hidup.

“Karena ditembak itu kakinya pincang. Dia memakai sepatu kayu yang tinggi sebelah agar kakinya bisa berjalan,” ingat Wilson. Latief memiliki semangat hidup yang tinggi ketika ditahan di Penjara Cipinang, Jakarta. Meski tak bisa berlari dia aktif dalam olahraga sepakbola.[32]

Bekas atasannya, Soeharto dari 1967 hingga 1998 menjadi Presiden RI.Dari 1965 hingga 1999 Latief menjadi tahanan politik (tapol). Untung dihukum mati sementara Latief seolah dibiarkan hidup oleh Soeharto. Dia termasuk tahanan yang dihormati, namun beberapa mantan anggota Tjakrabirawa yang menculik para jenderal Angkatan Darat

“Orang-orang Tjakra ini nuduh Latief berkhianat. Nah Latief sempat “dibalok” di Cipinang oleh Pak Leman,” kata Fauzi Isman. Dibalok maksudnya dipukul dengan kayu panjang berbentuk balok. Semasa di penjara Cipinang, Latief terlihat sering shalat dan bahkan pernah menjadi imam shalat berjamaah. [33]

Latief baru bebas setelah 1999 dan kemudian hidup bersama keluarganya. Kesehatannya makin menurun setelah bebas. Abdul Latief meninggal dunia pada 6 April 2005 di Rumah Sakit Qodar, Karawaci, Tangerang. Dia telah meninggalkan lima anak, 17 cucu dan 6 cicit. Kolonel Latief dimakamkan di sekitar pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Sebagai orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, makamnya layak diberi tanda merah-putih.

[1] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat dalam usaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah serta pengabdian terhadap negara, bangsa dan tanah air Indonesia (Manuskrip), 1993, hlm. 18. (Koleksi Anton Lucas).

[2] Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda, Jakarta, Gramedia, 1987, hlm. 218.

[3] Julius Pour, G30S: Fakta dan Rekayasa, Jakarta, Kata, 2013, hlm. 254.

[4] Julius Pour, G30S: Fakta dan Rekayasa, Jakarta, Kata, 2013, hlm. 254.

[5] Hoever een eenvoudige Madoerees ‘t kan brengen, De locomotief30-09-1903

[6] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18.

[7] Benjamin Bouman, Van Driekleur tot Rood-Wit: De Indonesische officieren uit het KNIL 1900-1950, Belanda, Sectie Militaire Geschiedenis, 1995, hlm. 369.

[8] Abdul Latief, Pleidoi Kol. A. Latief, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, 2000, hlm. xviii.

[9] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18.

[10] Abdul Latief, Pleidoi Kol. A. Latief, op. cit., hlm. xviii.

[11] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18.

[12] Rosihan Anwar, Musim berganti, sekilas sejarah Indonesia, 1925-1950, Jakarta, Grafitipers, 1985, hlm. 98.

[13] Djajusman, Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL), Bandung, Angkasa, 1978, hlm. 197.

[14] Mohamad Jasin, Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 77.

[15] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18.

[16] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 18-19.

[17] R. H. A. Saleh, Mari Bung, rebut kembali!, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 53.

[18] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19.

[19] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19.

[20] Abdul Latief, Pleidoi Kol. A. Latief, op. cit., hlm. xviii.

[21] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19.

[22] Julius Pour, G30S: Fakta dan Rekayasa, Jakarta, Kata, 2013, hlm. 254.

[23] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19.

[24] R. H. A. Saleh, Mari Bung, rebut kembali!, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 52.

[25] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 19-20.

[26] Ramadhan K.H., AE Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 5.

[27] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 20.

[28] Abdul Latief, Pleidoi Kol. A. Latief, op. cit., hlm. xviii.

[29] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 20.

[30] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat dalam usaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah serta pengabdian terhadap negara, bangsa dan tanah air Indonesia (Manuskrip), 1993, hlm. 18. (Koleksi Anton Lucas).

[31] Abdul Latief, Riwayat Hidup Singkat, op. cit., hlm. 20.

[32] Wawancara Wilson (Beji Depok, 5 Juni 2023).

[33] Wawancara Fauzi Isman (Citayam, Bogor, 7 Juni 2023).

Petrik Matanasi adalah periset sejarah dengan fokus pada sejarah militer Indonesia.

PERDEBATAN mengenai watak ekonomi politik Tiongkok dewasa ini kerap terjebak dalam dikotomi yang menyederhanakan persoalan. Di satu sisi, sebagian kalangan kiri larut dalam narasi campist yang memandang Tiongkok secara romantis sebagai fajar sosialisme otentik abad ke-21. Di sisi lain, para pengkritiknya di Barat dengan mudah melabelinya sebagai “kapitalisme negara” (state capitalism), seolah-olah struktur institusional Tiongkok tidak berbeda dari Washington atau Ottawa hanya karena sama-sama mengenal kerja upahan dan akumulasi modal.

Di tengah lanskap intelektual yang dipenuhi pertentangan itulah artikel Theryn Arnold, “Toward a Marxist State Theory of the Socialist Market Economy” (Cosmonaut, April 2026), menawarkan jalan lain. Dengan memanfaatkan analisis dialektika dan teori hubungan internal dalam tradisi Marxis mengenai totalitas sosial, Arnold berargumen bahwa negara sosialis dan pasar di Tiongkok bukanlah dua unsur yang dipaksakan hidup berdampingan. Keduanya merupakan satu totalitas yang di dalamnya kontradiksi dan saling pembentukan berlangsung secara bersamaan.

Namun, mengamati Tiongkok dari dekat, terutama dari perspektif negara-negara Dunia Ketiga, mendorong kita melampaui perdebatan akademis semata. Kita berhadapan dengan kenyataan material yang mengagumkan sekaligus problematis: sebuah sistem yang berhasil menegakkan disiplin sosialis di dalam negeri, tetapi tidak sepenuhnya mampu melepaskan diri dari hukum kapitalisme global ketika modalnya melintasi batas negara.

Menjinakkan Pasar dari Atas

Salah satu kontribusi penting Arnold adalah penjelasannya mengenai perbedaan antara Socialist Market Economy (SME) di Tiongkok dan tradisi market socialism di Barat yang pernah dikembangkan oleh ekonom seperti Oskar Lange (1936) maupun melalui eksperimen swakelola pekerja di Yugoslavia dalam kerangka workers’ self-management (Estrin, 1991).

Tradisi market socialism di Barat berangkat dari bawah (bottom-up). Fokus utamanya adalah merancang model demokrasi di tempat kerja, ketika dewan pekerja memiliki otonomi untuk mengelola perusahaan kolektif yang saling bersaing di pasar. Tiongkok justru menempuh jalur sebaliknya. Pendekatannya bersifat top-down: pasar dibiarkan beroperasi dengan seluruh dinamika dan efisiensinya, sementara negara secara bertahap menanamkan karakter sosialis melalui instrumen kekuasaan politik.

Model ini bertumpu pada dominasi negara atas sektor-sektor strategis (commanding heights) melalui penguasaan BUMN, sistem keuangan, dan tata kelola korporasi. Dengan posisi tersebut, negara mempertahankan kapasitas untuk mengarahkan akumulasi kapital di dalam ekonomi pasar (Pearson, Rithmire, & Tsai, 2023).

Ketika sektor-sektor hulu berada di bawah kendali negara, ruang gerak pasar swasta pun berlangsung dalam koridor yang telah ditentukan. Selain itu, penempatan Komite Partai Komunis Tiongkok (CPC) dalam struktur manajemen perusahaan swasta membuat negara tetap memegang “rem dan kemudi” kapital, sehingga dapat sewaktu-waktu mengendalikan arah akumulasi demi menjaga stabilitas sosial maupun menjalankan agenda common prosperity.

Keberhasilan Domestik dan Paradoks Ekspansi Global

Pragmatisme Tiongkok menghasilkan capaian material yang sulit disangkal, bahkan oleh para pengamat yang paling kritis. Selama empat dekade, negara ini berhasil menggugat dogma neoliberal Barat dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak harus ditempuh melalui resep Washington Consensus yang menekankan privatisasi dan penyusutan peran negara.

Melalui pendekatan eksperimental yang oleh Deng Xiaoping diibaratkan sebagai “menyeberangi sungai sambil meraba batu”, Tiongkok menjalankan salah satu rekayasa sosial terbesar dalam sejarah modern. Laporan bersama Bank Dunia dan Pemerintah Tiongkok, Four Decades of Poverty Reduction in China (2022), mencatat bahwa lebih dari 800 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem. Ketika krisis keuangan global melanda pada 2008, kapasitas intervensi makro Tiongkok yang bertumpu pada perencanaan strategis berbasis proyek berskala besar (New Projectment Economy) terbukti jauh lebih tangguh dibandingkan mekanisme pasar bebas di negara-negara Barat. Di tingkat domestik, kegagalan pasar tidak dibiarkan menentukan nasib masyarakat, tetapi dikendalikan melalui intervensi negara yang berorientasi pada hasil.

Namun, keberhasilan inilah yang sekaligus melahirkan paradoks mendasar. Pasar, dalam jangka panjang, bukanlah instrumen yang netral. Di dalamnya melekat dorongan untuk terus mengakumulasi modal, berekspansi, dan meningkatkan efisiensi. Ketika Tiongkok memanfaatkan mekanisme pasar sebagai mesin utama pertumbuhan, negara ini juga harus menghadapi konsekuensi inherennya, yakni kejenuhan pasar domestik dan kelebihan produksi (overproduction) (Li, 2016).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Beijing melakukan apa yang oleh David Harvey (2010) disebut sebagai spatio-temporal fix, yakni ekspansi geografis guna menyerap surplus kapital dan komoditas. Dalam kerangka ini, megaproyek Belt and Road Initiative (BRI) lebih tepat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan struktural ekonomi Tiongkok untuk menyalurkan kelebihan kapasitas produksi semen, baja, teknologi, dan kapital ke pasar-pasar baru, alih-alih sebagai wujud altruisme sosialis internasional.

Di titik inilah kontradiksi tersebut menjadi semakin nyata. Ketika modal Tiongkok memasuki arena internasional, ia harus beroperasi di bawah aturan persaingan kapitalisme global. BUMN Tiongkok dituntut mengejar profitabilitas, mengamankan pasokan bahan baku strategis, menekan biaya produksi, dan meminimalkan risiko investasi sebagaimana korporasi multinasional lainnya. Dengan demikian, prinsip-prinsip sosialisme yang relatif efektif mengatur perekonomian domestik tidak lagi menjadi landasan utama ketika modal bergerak melampaui batas negara. Di luar negeri, ekspansi ekonomi Tiongkok pada akhirnya mereproduksi logika akumulasi kapital yang menjadi ciri sistem kapitalisme global.

Refleksi bagi Indonesia: Menjadi Pinggiran di Hadapan Raksasa

Bagi Indonesia, membaca Tiongkok melalui lensa ini memberikan kejernihan analitis yang penting. Posisi Indonesia saat ini berada dalam struktur kapitalisme pinggiran (periphery capitalism), yakni kondisi yang secara historis ditandai oleh ketergantungan pada modal, teknologi, dan pasar eksternal. Persoalan ini sesungguhnya telah lama menjadi perhatian para pendiri republik dalam merumuskan arah ekonomi politik Indonesia.

Ketika pemerintah menggaungkan hilirisasi komoditas tambang sebagai wujud kedaulatan ekonomi, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan kontradiksi yang sulit diabaikan. Hilirisasi nikel Indonesia tidak sepenuhnya ditopang oleh kemandirian teknologi dan modal domestik, melainkan sangat bergantung pada investasi serta teknologi dari Tiongkok. Data BKPM menunjukkan bahwa investasi dari Tiongkok dan Hong Kong meningkat tajam sepanjang satu dekade terakhir. Pada 2023, keduanya menyumbang sekitar 28,6 persen dari total investasi asing yang masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, sejumlah kawasan industri nikel strategis, seperti Morowali dan Weda Bay, didominasi oleh konsorsium perusahaan asal Tiongkok, terutama Tsingshan Holding Group beserta afiliasinya.

Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk spatio-temporal fix, yaitu ekspansi modal ke wilayah baru untuk mengatasi tekanan akumulasi di negara asalnya. Dampaknya tidak hanya berupa ketergantungan struktural terhadap modal asing, tetapi juga reproduksi relasi kerja yang eksploitatif. Berbagai persoalan muncul, mulai dari kontroversi penggunaan tenaga kerja asing (TKA), lemahnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tercermin dalam berbagai kecelakaan kerja fatal di kawasan smelter, konflik agraria dengan masyarakat lokal, hingga kerusakan ekologis yang semakin meluas. Ironisnya, meskipun nilai ekspor nikel meningkat, penguasaan teknologi, rantai pasok strategis, dan akumulasi keuntungan masih terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan transnasional yang menjadi aktor utama dalam proyek hilirisasi tersebut (BBC News Indonesia, 29 Januari 2024).

Realitas ini mengingatkan kita pada konsensus mendasar yang pernah dibangun para pendiri republik. Terlepas dari perbedaan ideologi politik mereka, mulai dari Sukarno dengan Marhaenisme dan gagasan Berdikari, Mohammad Hatta dengan konsep Demokrasi Ekonomi dan koperasi, H.O.S. Tjokroaminoto dengan penekanannya pada keadilan distribusi, hingga Partai Komunis Indonesia yang kritis terhadap sirkuit kapitalisme internasional, mereka berbagi satu titik temu: penolakan yang tegas terhadap imperialisme dalam segala bentuknya.

Mereka menyadari bahwa negara yang baru merdeka tidak akan benar-benar berdaulat apabila membiarkan dirinya ditentukan oleh logika pasar bebas tanpa perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Dalam kondisi demikian, kemerdekaan politik hanya menjadi lapisan luar yang menutupi ketergantungan ekonomi dalam bentuk baru. Namun, benteng itu kini semakin rapuh. Negara perlahan bergeser dari pelindung kepentingan publik menjadi fasilitator bagi ekspansi kapital internasional, sebagaimana dijelaskan Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004) mengenai dominasi oligarki dalam struktur politik Indonesia pascakrisis.

Menjemput Kembali Watak Negara Kerakyatan

Membaca kembali dinamika ekonomi politik global, mulai dari dialektika Socialist Market Economy (SME) di Tiongkok, pengalaman Vietnam, hingga memudarnya gagasan proteksi ekonomi yang pernah diperjuangkan para pendiri republik, membawa kita pada satu kesimpulan mendasar: arah kebijakan negara pada akhirnya ditentukan oleh watak kelas yang menguasai negara.

Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya meratapi posisinya sebagai negara kapitalisme pinggiran ataupun berharap pada kemurahan hati modal internasional, baik yang datang dari Barat maupun Timur. Selama negara masih dikuasai oleh aliansi oligarki domestik dan broker kapital global, cita-cita kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 akan tetap menjadi norma konstitusional yang kehilangan daya hidup.

Jalan keluar bagi Indonesia bukanlah nostalgia untuk kembali ke masa lalu, melainkan membangun proyek politik yang aktif, terorganisasi, dan berorientasi pada perebutan kekuasaan negara. Dari titik ini, setidaknya terdapat dua agenda strategis.

Pertama, merebut kembali imajinasi kolektif rakyat dari cengkeraman fatalisme neoliberal, yakni keyakinan bahwa ketergantungan pada modal asing merupakan satu-satunya jalan menuju kemajuan ekonomi. Dalam batas tertentu, pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa negara dapat mendisiplinkan pasar dan mengendalikan kapital tanpa sepenuhnya tunduk pada resep neoliberal. Keberhasilan tersebut tidak lahir dari privatisasi radikal, melainkan dari kemampuan negara mempertahankan kendali atas sektor-sektor strategis sembari mengarahkan pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan. Pengalaman itu menunjukkan bahwa pasar dapat ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, bukan sebagai penguasa pembangunan.

Kedua, gerakan rakyat perlu melampaui perannya sebagai pressure group dan mulai membangun konsolidasi politik yang mampu merebut negara. Hal ini menuntut pelembagaan kekuatan politik yang mandiri, berakar pada kelas pekerja dan produsen rakyat, serta memiliki disiplin organisasi. Hanya dengan perubahan komposisi kekuasaan seperti itulah watak negara dapat diubah, dari instrumen yang melayani akumulasi kapital menjadi institusi yang mengabdi pada kemakmuran dan kedaulatan rakyat.

Pada akhirnya, menghidupkan kembali semangat anti-imperialisme para pendiri republik bukan berarti menolak keterhubungan dengan dunia modern. Tantangannya justru terletak pada kemampuan membangun fondasi ekonomi domestik yang kuat, menguasai teknologi secara mandiri, dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dijalankan untuk kepentingan manusia, bukan demi supremasi modal. Hanya melalui perubahan watak negara itulah Indonesia dapat keluar dari posisi sebagai objek dalam tata ekonomi global dan tampil sebagai subjek yang berdaulat.

Daftar Pustaka

Arnold, T. (2026). Toward a Marxist State Theory of the Socialist Market Economy. Cosmonaut Magazine, April.

Estrin, S. (1991). Yugoslavia: The case of self-managing market socialism. Journal of Economic Perspectives, 5(4), 187–194. https://doi.org/10.1257/jep.5.4.187

Harvey, D. (2010). Imperialisme Baru (edisi terjemahan). Yogyakarta: Resist Book.

Li, M. (2016). China and the 21st Century Crisis. London: Pluto Press.

Pearson, M. M., Rithmire, M., & Tsai, K. S. (2023). The State and Capitalism in China. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009356732

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Oligarki: Ekonomi Politik Penguasaan Modal di Indonesia (edisi terjemahan). Jakarta: LP3ES.

Singgih, V. (2024, 29 Januari). Setumpuk masalah di balik investasi China: “Demam nikel membuat pemerintah kehilangan akal sehat”. BBC News Indonesia.

World Bank. (2022). Four Decades of Poverty Reduction in China: Drivers, Insights for the World, and the Way Forward. Washington, DC: World Bank Group & Development Research Center of the State Council, PRC.

Ahmad Khoirul Anwar adalah seorang Pembelajar hukum yang berminat tentang ekonomi-politik dan lingkungan.

MELALUI penelusuran terhadap surat kabar, buku, pidato, memoar, novel, dan berbagai bentuk budaya cetak lainnya, Hongxuan menunjukkan bahwa hubungan Islam dan Marxisme di Indonesia pada 1915–1965 tidak pernah bersifat tunggal ataupun statis. Sebaliknya, keduanya terus bernegosiasi, berkompromi, dan berkontestasi dalam konteks sejarah yang berbeda. Dengan demikian, buku ini mengajak pembaca meninjau kembali anggapan bahwa Islam dan Marxisme merupakan dua tradisi yang secara inheren saling bertentangan.

Pendahuluan

Hubungan antara Islam dan Marxisme di Indonesia sejak lama dibingkai sebagai dua hal yang saling bertentangan. Narasi ini berakar pada warisan Perang Dingin yang mengidentikkan komunisme dengan ateisme, lalu menguat di Indonesia pasca 1965 setelah pembantaian massal terhadap mereka yang dituduh komunis (Cribb 1990; Roosa 2008). Sejak itu, anggapan bahwa Islam dan Marxisme merupakan dua kutub yang tak mungkin dipertemukan dipelihara melalui kebijakan politik (Roosa 2008), kebudayaan resmi (Herlambang 2013), dan kontrol terhadap wacana publik (Farid 2005). Padahal, pandangan tersebut bersifat reduktif dan ahistoris karena mengabaikan sejarah panjang interaksi keduanya yang dinamis dan penuh kontestasi.

Melalui Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic (2023), Lin Hongxuan menunjukkan bahwa Islam dan Marxisme tidak selalu berada dalam posisi berseberangan. Dalam perjuangan antikolonial, banyak aktivis di Hindia Belanda justru memadukan keduanya tanpa merasa perlu menyelesaikan kontradiksi ideologis secara eksplisit. Islam hadir dengan kekuatan ummah dan warisan spiritualnya, sementara Marxisme menawarkan kritik terhadap kapitalisme dan imperialisme. Dalam praktik sejarah, keduanya kerap bertemu dalam pemikiran maupun gerakan perlawanan.

Hongxuan menempatkan budaya cetak awal abad ke-20 sebagai medium utama pertemuan tersebut. Kapitalisme cetak yang melahirkan surat kabar, pamflet, dan majalah bukan hanya membuka ruang bagi tumbuhnya nasionalisme (Anderson 2006), tetapi juga memperluas penyebaran gagasan Islam dan Marxisme sekaligus memungkinkan keduanya saling berinteraksi. Karena itu, asumsi bahwa Islam dan Marxisme mustahil berdampingan perlu ditinjau ulang.

Buku ini menelusuri relasi tersebut dengan menjadikan 1915 sebagai titik awal penting, ditandai oleh terbitnya Het Vrije Woord (Kata yang Merdeka), surat kabar Marxis milik Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). Gagasan Marxisme yang mula-mula beredar dalam bahasa Belanda kemudian memperoleh padanannya melalui Soeara Ra’jat (Suara Rakyat) berbahasa Melayu-Indonesia. Interaksi Islam dan Marxisme terus berkembang dalam ranah intelektual maupun politik hingga mencapai puncaknya pada gagasan NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang dipopulerkan Soekarno pada akhir 1950-an, berakar pada tulisannya pada 1926. Kemungkinan kompromi itu berakhir tragis setelah kontra-kudeta terhadap Soekarno pada 1965 yang memicu pembantaian massal terhadap mereka yang dituduh komunis.

Bersandar pada beragam arsip, terutama surat kabar vernakular seperti Djago! Djago! dan Pemandangan Islam, Hongxuan memperlihatkan bahwa Islam dan Marxisme bukan sekadar pernah bersentuhan, tetapi juga membangun berbagai bentuk kompromi, mulai dari sintesis teoretis hingga strategi retoris yang menekankan kesamaan tujuan: melawan kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme. Dengan menelusuri penggunaan istilah Marxisme, komunisme, dan sosialisme secara bergantian, Hongxuan menunjukkan bagaimana kompromi itu dibentuk oleh konteks sosial-historis tertentu. Pembacaan ulang ini membuka ruang untuk melampaui dikotomi sempit yang diwariskan rezim politik pasca 1965.

Zaman Pergerakan: Komunisme Islam

Awal gerakan komunis di Hindia Belanda dapat ditelusuri pada berdirinya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) di Surabaya pada 1914 di bawah Adolf Baars dan Henk Sneevliet. Organisasi ini menyebarkan gagasan revolusioner melalui Het Vrije Woord (1915) dan Soeara Ra’jat (1918), lalu memperluas pengaruhnya melalui hubungan erat dengan Sarekat Islam (SI). Sebagai organisasi massa dengan struktur longgar, SI menjadi ruang yang subur bagi berkembangnya gagasan sosialisme dan komunisme (Fogg 2019b).

Sejak Kongres SI 1916, gagasan penggabungan Islam dan sosialisme mulai mengemuka. Hasan Ali Suriati, saudagar SI asal Surabaya, bahkan menyebut Nabi Muhammad sebagai “sosialis sejati” yang menghapus ketimpangan gender, kelas, dan kekuasaan. Pidato-pidato semacam ini menunjukkan bahwa embrio persilangan Islam dan Marxisme telah muncul jauh sebelum pemberontakan 1926.

Keanggotaan ganda dalam SI dan ISDV memungkinkan banyak aktivis Muslim berkenalan dengan komunisme. Dinamika ini melahirkan perpecahan antara SI “merah” yang dipengaruhi komunisme dan SI “putih” yang menekankan identitas keislaman. Dari SI merah kemudian lahir Partai Komunis Indonesia (PKI). Walaupun hubungan organisatoris SI dan PKI berakhir pada 1923, jejaring intelektual antara Tan Malaka, Semaun, Darsono, dan Tjokroaminoto tetap membuka ruang dialog. Tan Malaka secara terbuka menyerukan kerja sama Islam dan Marxisme dalam menghadapi kolonialisme Belanda.

Persilangan tersebut tidak berhenti pada tataran gagasan. Pemberontakan 1926–1927 memperlihatkan keterjalinan Islam dan Marxisme dalam praktik perlawanan. Di Padang dan Banten, retorika Islam digunakan untuk menyerukan berakhirnya kekuasaan kaum kafir, sementara komunisme menyediakan kerangka organisasi perjuangan. Meskipun pemberontakan berhasil dipadamkan, slogan PKI seperti “sama rata sama rasa” memperoleh resonansi karena beririsan dengan gagasan keadilan sosial dalam Islam. Di Silungkang, kepemimpinan PKI bahkan didominasi ulama dan pedagang yang kecewa terhadap kolonialisme. Pengalaman ini menjadi preseden historis bahwa Islam dan komunisme pernah bersatu menghadapi musuh bersama.

Menurut Hongxuan, perpaduan tersebut lahir melalui budaya cetak yang menyebarkan gagasan kompatibilitas Islam dan komunisme. Surat kabar seperti Djago! Djago!, Pemandangan Islam, Hindia Sepakat, dan Oetoesan Ra’jat menjadi medium utama penyebaran wacana ini. Para redakturnya terhubung melalui jaringan guru, ulama, dan serikat pekerja di berbagai wilayah Hindia Belanda.

Di antara semuanya, Djago! Djago! merupakan surat kabar komunis Islam paling berpengaruh. Diterbitkan Nathar Zainuddin dan Haji Datuk Batuah—anggota PKI sekaligus pengajar Thawalib Padang Panjang—surat kabar ini memperlihatkan sintesis Islam dan Marxisme secara eksplisit. Hongxuan menemukan tulisan Bermawy Latief yang menunjukkan bahwa banyak alumni Thawalib kemudian bergabung dengan PKI dan menyebarkan gagasan komunisme Islam (Hongxuan 2023). Setelah pemberontakan 1926–1927 gagal dan represi kolonial meningkat, ruang bagi komunisme Islam semakin menyempit. Meski demikian, sebagaimana dicatat Shiraishi (2020), surat kabar, kelompok studi, dan organisasi perempuan tetap menjadi medium penting bagi kelangsungan gagasan tersebut, meskipun dalam bentuk yang lebih tersamar.

Sosialisme Religius

Komunisme Islam yang sempat berkembang pada dekade 1920-an mulai meredup setelah 1927 akibat represi negara kolonial. Pada 1930-an, aktivis pergerakan tidak lagi menampilkan komunisme secara terbuka, melainkan beralih kepada korpus sosialisme Eropa yang dipadukan dengan Islam. Pergeseran ini juga diikuti perubahan strategi gerakan: dari rapat akbar, pemogokan, dan organisasi buruh menuju koperasi, pendidikan, serta gerakan hak-hak perempuan. Dari sinilah lahir wacana sosialisme religius.

Kelompok Islam modernis menjadi ruang penting bagi perkembangan gagasan ini karena keterbukaannya terhadap pemikiran global. Dua organisasi, Persatuan Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Muslim Indonesia (Permi), secara eksplisit menggabungkan Islam dan sosialisme, sementara aktivis perempuan menjadi produsen utama wacananya.

Media cetak memainkan peran sentral. Surat kabar Medan Ra’jat, yang terbit sejak 1931 di bawah Iljas Jacoub, secara terbuka mengkritik kapitalisme dan imperialisme, sekaligus menyatakan simpati kepada Sardjono, Alimin, Musso, dan Rustam Effendi. Selain mengulas pengalaman gerakan sosialis Eropa, surat kabar ini menawarkan solusi konkret seperti koperasi tani untuk mengatasi ketergantungan petani pada rentenir dan pasar. Kapitalisme diposisikan sebagai sistem yang bertentangan dengan moral Islam, sementara koperasi dipandang sebagai bentuk ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Bahkan, beberapa artikel menyandingkan berbagai aliran Marxisme dengan tarekat sufi agar lebih mudah dipahami dalam kosakata Islam.

Wacana serupa juga berkembang melalui pamflet Tabligh Oemoem (1930). Setelah memaparkan dasar-dasar Islam, pamflet ini menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan, lalu menghadirkan tulisan M. Ali Tholib Siregar yang mengembangkan gagasan Tjokroaminoto tentang Islam dan Sosialisme (1924). Bagi Siregar, sosialisme merupakan prinsip yang inheren dalam Islam, bahkan Islam adalah sosialisme sejati yang berbeda dari sosialisme Barat. Menurut Hongxuan, corak ini sudah bergeser dari komunisme Islam menuju sosialisme religius.

Sekolah-sekolah Islam modernis, terutama jaringan Diniyyah yang didirikan Zainuddin Labai al-Junusy dan Rahmah el-Junusiyyah, turut menjadi ruang penting penyebaran gagasan tersebut. Seperti Thawalib sebelumnya, sekolah-sekolah ini terbuka terhadap ide-ide Marxis, meski tidak dalam bentuk komunisme Islam yang eksplisit. Murid-muridnya merupakan pembaca setia Djago! Djago! dan Pemandangan Islam, sehingga sekolah menjadi institusi yang reseptif terhadap berbagai wacana politik global. Pengalaman ini membantu menjelaskan temuan Benedict Anderson (1972) mengenai peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter revolusioner pemuda.

Menurut Hongxuan, sosialisme religius juga berkembang di kalangan intelektual melalui jurnal Kritiek en Opbouw, yang mempertemukan Marxisme, feminisme, dan Islam dalam kritik terhadap kolonialisme (Hongxuan 2023). Ketika represi kolonial semakin menguat, gagasan tersebut kemudian berpindah ke karya sastra seperti Buiten het Gareel karya Soewarsih Djojopoespito dan Hadji Dadjal karya Xarim M. S. Di saat yang sama, Soekarno mengembangkan gagasan “Islam Progresif” melalui tulisan dan korespondensinya dengan Ahmad Hassan. Dengan memadukan kerangka Islam dan Marxisme, Soekarno menunjukkan bahwa keduanya dapat menjadi landasan bersama bagi perjuangan antikolonial (Hongxuan 2023).

Islam dan Marxisme di Era Revolusi Indonesia

Berbeda dengan situasi represif pada dekade 1930-an, Revolusi Indonesia (1945–1949) membuka ruang yang lebih luas bagi berkembangnya sosialisme religius. Masa pendudukan Jepang tidak dibahas dalam buku ini. Menurut Hongxuan, era revolusi memungkinkan masyarakat membayangkan diri sebagai bagian dari ummah sekaligus gerakan revolusioner global untuk mengakhiri imperialisme Eropa, meskipun benih gagasan ini telah muncul dalam memori kolektif perlawanan sebelumnya (Schrieke 1954, 1957). Ummah dipahami bukan hanya sebagai komunitas global umat Islam, tetapi juga jejaring solidaritas antikolonial yang terbentang dari India, Turki, dan Mesir hingga Filipina dan Tiongkok. Jaringan ekonomi dan budaya yang dibentuk kolonialisme inilah yang memungkinkan gagasan-gagasan global diterjemahkan ke dalam konteks Indonesia (Hongxuan 2023).

Pasca kemerdekaan, fragmentasi politik membuat wacana persatuan nasional menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks ini, penyatuan Islam dan Marxisme dipandang sebagai strategi untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus melawan imperialisme. Menurut Hongxuan, tidak ada satu faksi pun yang mampu mendominasi secara permanen sehingga koalisi antara kelompok Islam dan Marxis menjadi sesuatu yang lazim dalam politik maupun perjuangan bersenjata.

Hongxuan mengidentifikasi tiga faksi utama. Pertama, kaum republikan militan yang terinspirasi Tan Malaka, seperti Persatuan Perjuangan (PP), Gerakan Revolusi Rakyat (GRR), dan Benteng Republik. Kedua, kelompok sosialis-komunis yang dipimpin Amir Sjarifuddin, mula-mula dikenal sebagai Sajap Kiri dan kemudian Front Demokrasi Rakyat (FDR). Ketiga, kelompok “sosialis religius” yang berafiliasi dengan Masyumi (Kahin 1952). Meskipun berbeda orientasi politik, ketiganya sama-sama berupaya mempertemukan Islam dan Marxisme.

Tan Malaka secara konsisten menegaskan pentingnya sintesis tersebut. Surat kabar Soeara Merdeka (1945–1947), yang dekat dengan PP, memadukan seruan pemogokan buruh, solidaritas proletariat internasional, dan ajakan beriman kepada Allah melalui kutipan Al-Qur’an dan hadis. Pembacanya diposisikan sekaligus sebagai ummah dan proletariat, suatu gagasan yang juga tercermin dalam Islam dalam Tindjauan Madilog (1948).

Di kubu FDR, sintesis itu tampak pada tokoh-tokoh seperti S. K. Trimurti, Jusuf Muda, Nathar Zainuddin, dan Hasan Raid yang memadukan identitas Muslim dengan politik Marxis. Surat kabar Kebangoenan (1936–1941), yang berkaitan dengan Amir Sjarifuddin, secara rutin memuat rubrik “Doenia Islam” sembari mengadvokasi reforma agraria dan menerbitkan biografi tokoh-tokoh sosialis. Corak ini menunjukkan Marxisme yang adaptif terhadap masyarakat Indonesia dan menjadi cikal bakal visi yang kemudian dikenal sebagai NASAKOM.

Sementara itu, kelompok “sosialis religius” di Masyumi, terutama Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Jusuf Wibisono, Kasman Singodimedjo, dan Buya Hamka, mengembangkan pembacaan kreatif atas sosialisme (Fogg 2019a; Madinier 2015). Pamflet Faham Islamisme dan Komoenisme menolak anggapan bahwa pertentangan Islam dan komunisme bersifat alamiah, sedangkan Prawiranegara menilai stigmatisasi komunisme sebagai propaganda kolonial. Dalam Revolusi Agama (1946), Hamka bahkan mengutip Marx dan memandang filsafat Marxis sebagai salah satu jalan memperkaya penafsiran atas ajaran Islam. Bagi Hongxuan, upaya-upaya tersebut mencerminkan ikhtiar intelektual Indonesia untuk mengadaptasi berbagai ideologi global dalam membangun masyarakat pascakolonial, sebagaimana juga terjadi di berbagai gerakan antikolonial Asia Tenggara (Anderson 1998, 2015).

Komunis Saleh

Memasuki era demokrasi parlementer (1950–1959), penyatuan Islam dan Marxisme tidak lagi diarahkan untuk mengalahkan kolonialisme Belanda, melainkan untuk menjawab persoalan negara baru Indonesia. Pada masa ini, berkembang semangat merumuskan jalan politik yang “khas Indonesia”, sehingga berbagai ideologi global diterjemahkan sesuai kebutuhan nasional. Karena itu, perhatian intelektual tidak lagi tertuju pada Marxisme ala Uni Soviet atau Republik Rakyat Tiongkok, tetapi pada upaya menggabungkan etika Islam dengan kritik Marxis terhadap kapitalisme.

Konsolidasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950 melahirkan parlemen yang semakin beragam dengan masuknya berbagai faksi baru. Konstelasi politik yang cair membuat koalisi antara partai-partai Islam dan Marxis menjadi hal yang lazim. Partai-partai Muslim kerap bekerja sama dengan PKI, Partai Murba, Partai Buruh, maupun PSI, meskipun konflik ideologis tetap berlangsung. Respons kalangan Muslim pun tidak pernah monolitik. Pimpinan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk Gerakan Pemuda Ansor, secara terbuka mengecam PKI sebagai bertentangan dengan agama, tetapi tokoh-tokoh NU di parlemen tetap bersedia bekerja sama dengan PKI demi tujuan politik tertentu. Sebaliknya, ketika Masyumi menegaskan bahwa Islam dan komunisme saling bertentangan, Murtadji Bisri justru menilai sikap tersebut berpotensi memecah persatuan nasional. Bagi Hongxuan, dinamika inilah yang melahirkan salah satu bentuk paling khas penyatuan Islam dan Marxisme, yakni “komunis saleh”.

Wacana komunis saleh menjadi saluran bagi Muslim yang taat di dalam PKI untuk menyatukan keyakinan agama dengan komitmen politiknya. Setelah istilah komunisme Islam memperoleh konotasi negatif sejak 1927, identitas komunis saleh menawarkan cara baru untuk menjembatani iman dan Marxisme. Menurut Hongxuan, fenomena ini merupakan puncak gunung es dari beragam bentuk sintesis Islam dan Marxisme pada era demokrasi parlementer.

Tokoh yang paling menonjol ialah Kyai Haji Achmad Dasuki Siradj, anggota Konstituante dari PKI. Dalam pidato-pidatonya, ia selalu membuka dengan salam, doa, dan kutipan Al-Qur’an berbahasa Arab. Ketika menolak usulan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, Siradj berpendapat bahwa PKI menghormati semua agama dan bahwa negara agama justru berpotensi menimbulkan kekacauan. Tuduhan anti-Islam dari Masyumi dijawabnya dengan argumentasi keagamaan yang menunjukkan penguasaan mendalam atas tradisi Islam. Siradj bahkan menyatakan bahwa selama tiga puluh tiga tahun menjadi kader PKI, ia meyakini partai tersebut merupakan kendaraan politik paling efektif untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Posisi ini memperlihatkan kesinambungan dengan warisan Haji Misbach dan Tan Malaka yang memandang komunisme sebagai instrumen perjuangan, bukan pengganti agama.

Fenomena serupa juga tampak dalam memoar Hasan Raid, Pergulatan Muslim Komunis (2001), yang menafsirkan Al-Qur’an selaras dengan prinsip-prinsip Marxisme. Bagi Raid, bergabung dengan PKI merupakan konsekuensi logis dari keimanan Islamnya. Namun, Hongxuan menegaskan bahwa sintesis Islam dan Marxisme tidak hanya berkembang di lingkungan PKI. Gagasan serupa juga ditemukan di PSI, sayap kiri PNI, Masyumi, Partai Murba, Acoma, dan Partai Buruh. Keberagaman ini menunjukkan bahwa penyatuan Islam dan Marxisme pada era demokrasi parlementer bertumpu pada tradisi intelektual yang telah tumbuh jauh sebelum 1927, bukan semata-mata produk dinamika politik pascakemerdekaan.

Penutup

Pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1966), Soekarno berupaya mengatasi kebuntuan politik Demokrasi Parlementer dengan menyatukan berbagai aliran ideologi melalui konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM). Menurut Hongxuan, proyek ini pada awalnya dimaksudkan sebagai jalan tengah yang dapat mengakomodasi semua kekuatan politik, tetapi pada praktiknya hanya memuaskan sebagian kelompok. Akibatnya, relasi Islam dan Marxisme yang sebelumnya cair dan beragam justru berubah menjadi lebih kaku.

Dalam pidatonya pada 1964, Soekarno menegaskan bahwa tujuan Revolusi Indonesia adalah membangun masyarakat sosialis. Ia menjelaskan sejarah Indonesia melalui kerangka materialisme dialektis Marx dan Engels, sembari menempatkan Islam sebagai unsur penting dalam perjalanan menuju sosialisme. Bagi Soekarno, baik Islam maupun komunisme secara terpisah tidak mampu menjawab persoalan Indonesia. Karena itu, NASAKOM diposisikan sebagai fondasi ideologis yang sesuai dengan semangat revolusi dan pembangunan masyarakat sosialis.

NASAKOM kemudian menjadi ideologi resmi yang sekaligus melegitimasi konsolidasi kekuasaan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin. Berkat karisma Soekarno, gagasan ini memperoleh dukungan luas, termasuk dari PKI. Melalui Harian Rakjat, PKI mendukung NASAKOM sebagai wadah yang menyatukan kekuatan progresif dan antikapitalis, sekaligus membuka peluang menjalankan reforma agraria sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Aidit juga berupaya meyakinkan masyarakat bahwa komunisme dan agama dapat hidup berdampingan dalam kerangka NASAKOM.

Namun, menurut Hongxuan, PKI gagal menerjemahkan cita-cita tersebut ke dalam kebijakan yang efektif. Pelaksanaan reforma agraria melalui aksi sepihak 1964–1965 tidak berjalan sebagaimana diharapkan, sementara perjuangan hak-hak buruh, nasionalisasi industri, dan perkebunan juga berlangsung lambat. Di sisi lain, Soekarno lebih banyak memanfaatkan PKI sebagai penyangga politik untuk memperkuat kekuasaan eksekutif. Kedekatan PKI dengan pemerintahan yang semakin otoriter turut merusak citra partai tersebut.

Hongxuan berpendapat bahwa pembekuan kategori “Nasionalis”, “Agama”, dan “Komunis” justru menyederhanakan realitas sosial Indonesia. Sebelum 1960, identitas politik bersifat cair dan saling bertumpang tindih. Banyak Muslim tidak merasa perlu menjelaskan keanggotaannya dalam PKI atau partai-partai Marxis, sebagaimana banyak kader Marxis tidak merasa perlu menegaskan identitas keagamaannya. Dalam situasi seperti itu, ekspresi penyatuan Islam dan Marxisme berkembang dalam beragam bentuk.

Sebaliknya, melalui NASAKOM, identitas Muslim dan komunis diposisikan sebagai dua kategori yang berbeda sehingga harus dipersatukan secara formal oleh negara. Menurut Hongxuan, langkah ini justru mengikis tradisi panjang perjumpaan Islam dan Marxisme yang sebelumnya tumbuh secara organik. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh mengerasnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memperkuat penolakan terhadap Marxisme, termasuk NASAKOM. Sejak runtuhnya kekuasaan Soekarno pada 1965, hubungan Islam dan Marxisme praktis terputus, lalu semakin dibungkam sepanjang Orde Baru. Warisan dikotomis itu, sebagaimana ditunjukkan Hongxuan dalam keseluruhan bukunya, masih membentuk cara masyarakat Indonesia memahami relasi Islam dan Marxisme hingga hari ini.

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict. 1972. Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Anderson, Benedict. 1998. The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World. London: Verso.

Anderson, Benedict. 2006. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Anderson, Benedict. 2015. Di Bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial. Jakarta: Marjin Kiri.

Cribb, Robert. 1990. The Indonesian Killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali. Clayton, VIC: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.

Farid, Hilmar. 2005. “Indonesia’s Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965–66.” Inter-Asia Cultural Studies 6(1): 3–16. https://doi.org/10.1080/1462394042000326879.

Fogg, Kevin W. 2019a. Indonesia’s Islamic Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Fogg, Kevin W. 2019b. “Indonesian Islamic Socialism and Its South Asian Roots.” Modern Asian Studies 53(6): 1736–1761. https://doi.org/10.1017/S0026749X17000646.

Fogg, Kevin W. 2020. “Indonesian Socialism of the 1950s: From Ideology to Rhetoric.” Third World Quarterly 42(3): 465–482. https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1794805.

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film. Jakarta: Marjin Kiri.

Hongxuan, Lin. 2023. Ummah Yet Proletariat: Islam, Marxism, and the Making of the Indonesian Republic. Oxford: Oxford University Press.

Kahin, George McT. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Kartodirdjo, Sartono. 1966. The Peasants’ Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel. The Hague: Martinus Nijhoff.

Madinier, Rémy. 2015. Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism. Singapore: NUS Press.

Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Hasta Mitra.

Schrieke, B. J. O. 1954. Indonesian Sociological Studies, Part One. The Hague: The Royal Tropical Institute.

Schrieke, B. J. O. 1957. Indonesian Sociological Studies, Part Two. The Hague: The Royal Tropical Institute.

Shiraishi, Takashi. 1990. An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Ronald Adam adalah dosen Departemen Sosiologi dan Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah.

PASCAREFORMASI 1998, peran kalangan intelektual publik dalam mengedukasi dan mempolitisasi kehidupan politik begitu dominan. Mereka hadir di hampir seluruh platform media, baik media arus utama maupun media alternatif, dari media tradisional hingga media sosial. Dominasi pengaruh mereka mendorong banyak intelektual kampus berlomba-lomba menjadi intelektual publik.

Dari semua intelektual publik tersebut, Rocky Gerung (RG) merupakan sosok yang paling menonjol. Berbeda dari yang lain, karier RG sebagai intelektual publik juga paling bertahan lama. Namanya terus berkibar di hampir setiap periode pemerintahan. Pernyataan dan tulisan-tulisannya selalu menjadi rujukan, sementara kehadirannya senantiasa ditunggu-tunggu. “No Rocky, no party,” begitu slogan yang kerap diucapkan para pembawa acara ketika memperkenalkan dirinya di atas panggung.

Apa yang membuat RG begitu populer dan mampu bertahan lama? Apakah karena pernyataan-pernyataannya yang selalu kontroversial? Apakah karena kemampuannya membangun argumentasi yang masuk akal, mengutip sumber-sumber akademik yang tepercaya dengan enteng, sekaligus menyampaikannya dalam bahasa yang mudah dicerna, baik oleh publik maupun kalangan akademisi? Apakah karena kesanggupannya menciptakan istilah-istilah yang jenaka dan aktual? Atau karena ketangkasannya dalam berdebat serta keberaniannya yang nyaris tanpa batas ketika, misalnya, menyebut Jokowi sebagai presiden “dungu”?

Jawabannya bisa jadi merupakan kombinasi dari semuanya. Namun, pada era reformasi, ketika hampir semua orang bebas berbicara, tidak sedikit intelektual publik yang memiliki kemampuan seperti RG. Bedanya, mereka umumnya hanya bertahan pada periode pemerintahan tertentu, lalu tenggelam dan akhirnya hilang dari peredaran ketika rezim berganti.

Yang paling khas dari RG, menurut saya, ialah bahwa ia bukan intelektual publik karbitan yang muncul karena momentum tertentu, lalu tiba-tiba mendapat sorotan media secara luas. RG telah membangun reputasinya sejak masa kediktatoran Orde Baru dan secara konsisten mengusung satu gagasan politik, yakni “politik akal sehat”. Ia bahkan dijuluki “Presiden Akal Sehat”. Apa pun komentar, kritik, ataupun pujian terhadap sikap dan pernyataannya, ia selalu kembali pada satu penjelasan: “karena saya menyuarakan politik akal sehat”. Dengan “politik akal sehat” itu pula, ia tidak merasa takut menghadapi konsekuensi apa pun, sebab segala konsekuensi yang mungkin menimpanya merupakan akibat dari “politik akal busuk” yang dijalankan oleh “mereka yang dungu”.

Gagasan politik inilah yang, menurut saya, tidak dimiliki oleh intelektual publik lainnya. Kebanyakan dari mereka hanya “menunggangi arah angin” politik sehingga tidak memiliki satu gagasan besar yang benar-benar hendak diperjuangkan. Yang mereka tawarkan sebatas analisis, ulasan, kritik, atau pujian terhadap isu yang sedang menjadi bahan percakapan.

Atas dasar itulah, artikel ini akan membahas secara khusus esensi dan konsekuensi politik dari gagasan “politik akal sehat” yang diusung oleh RG.

Politik Akal Sehat?

Istilah politik akal sehat sebenarnya bukan hal baru dalam kosakata politik Indonesia. Pada edisi perdana yang terbit 6 Maret 1971, dalam rubrik “Pengantar Redaksi”, Tempo menulis: “Djurnalisme madjalah ini bukanlah djurnalisme untuk memaki atau mentjibirkan bibir; djuga tidak dimaksudkan untuk mendjilat atau menghamba. Jang memberinya komando bukanlah kekuasaan atau uang, tetapi niat baik, sikap adil dan akal sehat….” Sebuah manifesto yang indah, dengan latar belakang kanvas pembantaian massal 1965.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 16 Desember 1971, ketika muncul aksi penolakan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh kelompok yang menamakan dirinya “Gerakan Penghematan”, istilah akal sehat kembali muncul. John Pemberton (1994:243), seorang antropolog sekaligus Indonesianis, mencatat bahwa istilah tersebut pertama kali muncul di Bandung dalam bentuk “Gerakan Akal Sehat” (The Sound Mind Movement).

Setelah itu, politik akal sehat tenggelam di tengah hingar-bingar mesin pembangunan dan baru muncul kembali dalam pidato politik Sjahrir pada peringatan ulang tahun ke-2 Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) pada 2001. Dalam pidatonya yang berjudul “Membangun Indonesia Baru”, Sjahrir menyatakan, “Demokrasi tidak lain adalah pelembagaan aneka kepentingan, tempat di mana konflik dan kekuasaan dikelola secara beradab. Dan pelembagaan itu hanya dapat diatur melalui akal sehat. Kita menyebutnya rasionalitas” (2003:11).

Mengingat RG terlibat aktif dalam pembentukan Perhimpunan Indonesia Baru, lalu ikut mendirikan Partai Indonesia Baru (PIB), dapat diduga bahwa cetak biru politik akal sehat yang diperjuangkannya telah muncul sejak masa-masa tersebut. Tentu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah RG dan PIB juga memperoleh inspirasi, atau bahkan menjadi pewaris, dari gagasan politik akal sehat yang sebelumnya dicanangkan oleh Tempo maupun gerakan penolakan TMII.

Namun demikian, pidato politik Sjahrir menunjukkan bahwa esensi politik akal sehat adalah rasionalitas atau kemasukakalan. “Demokrasi memang memerlukan tuntunan rasionalitas. Politik adalah soal yang harus dipersaingkan dan diuji secara akal sehat, dan bukan dipertahankan melalui paham-paham doktriner” (ibid.). Akan tetapi, kembali pada subjudul artikel ini, apa yang dimaksud dengan akal sehat atau rasionalitas dalam politik? Bagaimana praktiknya secara konkret?

Bagi Sjahrir, jawabannya terletak pada seperangkat kebijakan teknokratik. Bagi RG, jawabannya justru ditemukan pada praktik demokrasi liberal dekade 1950-an, “di mana retorika politik diukur berdasarkan mutu argumen di parlemen dan bukan jumlah spanduk partai di jalanan. Periode itu adalah masa ketika politik bekerja dalam kendali etika. Ada debat publik yang keras, tetapi kehangatan sosial tetap terjalin. Ada prinsip di dalam menyelenggarakan politik, tetapi tidak jatuh dalam fundamentalisme. Penghargaan terhadap kualitas manusia menjamin tidak terjadinya ‘pembunuhan karakter’ dalam perselisihan politik. Dalam satu istilah: ruang publik berfungsi secara beradab. Di era itu, politik lebih dihayati sebagai inisiasi kebudayaan ketimbang transaksi kekuasaan” (Gerung dalam Tempo, 2007:43).

Menurut RG, hasil dari politik akal sehat yang berkembang pada periode 1950-an itu tampak dalam “editorial media massa yang kritis, pengkaderan politik yang pedagogis, polemik kebudayaan yang konseptual, dan koalisi-koalisi politik yang rasional-programatis” (ibid.).

Pernyataan serupa kembali dikemukakan RG dalam Pidato Kebudayaan yang disampaikannya pada 2010:

Kita seperti hidup dalam dua Republik: Republic of Fear dan Republic of Hope. Akal sehat kita tentu menghendaki perwujudan Republic of Hope itu secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi tampaknya, penguasa politik lebih memilih memelihara Republic of Fear, karena di situlah statistik pemilu dipertaruhkan. Kemajemukan hanya diucapkan di dalam pidato; selebihnya adalah tukar-tambah kepentingan yang diatur para broker. Hak asasi manusia dipromosikan ke mancanegara, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan di dalam negeri diputihkan demi modal pemilu. Toleransi diserukan kepada seluruh rakyat, tetapi ketegasan tidak hendak dijalankan. Mengapung di atas bara sosial sambil membayangkan siasat politik suksesi menjadi agenda harian elite politik hari-hari ini.

Politik tidak diselenggarakan di ruang publik, tetapi ditransaksikan secara personal. Tukar-tambah kekuasaan berlangsung bukan atas dasar kalkulasi ideologis, melainkan semata-mata karena oportunisme individual. Di layar nasional, politik elite tampil dalam bentuknya yang paling dangkal: jual-beli di tempat! Tidak ada sedikit pun upaya ‘sofistikasi’ untuk sekadar memperlihatkan sifat ‘elitis’ dari percaloan politik itu. Dengan wajah standar, para koruptor menatap kamera karena yakin putusan hakim dapat dibatalkan oleh kekuasaan bila menolak ditukar saham. Dan sang hakim (juga jaksa dan polisi) memang mengondisikan sebuah keputusan yang transaksional. Kepentingan bertemu kepentingan, keinginan bersua kebutuhan.

Kita menyelenggarakan republik bukan karena keunggulan teoretis dari konsep itu. Kita juga bukan menyelenggarakan republik karena asal-usul kebudayaannya. Kita memilih republik karena hanya sistem itulah yang mampu memelihara kemajemukan kita.

Marilah merawat republik dengan akal sehat agar para monster tidak menguasai malam, agar kita dapat nyenyak sepanjang malam. Karena besok, ada tugas menanti di Republic of Hope.

Dari sini, kita mengetahui bahwa RG tidak pernah mendefinisikan politik akal sehat secara akademik. Ia justru meletakkannya dalam kerangka moral: seharusnya begini, bukan begitu. Jika diperiksa lebih lanjut, yang dimaksudnya dengan politik akal sehat tidak lain adalah politik yang “masuk akal” (make sense).

Karena tidak memiliki definisi yang baku, RG dapat dengan leluasa mengutip berbagai aliran pemikiran politik maupun keilmuan untuk menopang argumennya. Dalam satu kesempatan, misalnya, ia tampil sebagai seorang populis, tetapi pada kesempatan lain menjadi seorang liberal. Hari ini ia dapat berbicara sebagai seorang republikan, sementara kemarin ia tampil sebagai seorang marhaenis. Dalam satu forum, ia mengutip Albert Camus dengan kelincahan yang sama ketika mengutip Soekarno. Ia tampaknya tidak ingin dikotak-kotakkan ke dalam ideologi atau aliran pemikiran tertentu, tetapi juga tidak merasa perlu membangun aliran pemikirannya sendiri. Akibatnya, ia terjatuh pada tafsir yang moralis, yakni tafsir yang pada akhirnya mengikuti preferensi personalnya.

Namun, karena politik akal sehat begitu memikat banyak kalangan, penting untuk mengetahui apakah gagasan ini merupakan fenomena yang khas Indonesia atau justru khas RG sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan mengajak RG bertamasya ke pertengahan abad ke-19, tepatnya dekade 1840-an, guna menelusuri landasan filosofis dari politik akal sehat yang dicanangkannya. Pada dekade itu, kita tempatkan RG di dalam lingkaran para filsuf Hegelian Muda (Young Hegelians) yang berbasis di Universitas Berlin, Jerman. Mereka adalah para intelektual muda berusia dua puluhan, seperti Bruno Bauer, Edgar Bauer, Arnold Ruge, Moses Hess, Ludwig Feuerbach, Max Stirner, Count August Cieszkowski, Karl Marx, dan Friedrich Engels.

Tujuannya bukan membandingkan RG dengan mereka secara apple to apple, karena keduanya memang tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Para pemuda Hegelian Muda (HM) adalah pemikir sekaligus penulis yang sangat serius dan produktif. Bruno Bauer, misalnya, hanya dalam kurun 1838–1845 telah menerbitkan sekitar 22 buku dan pamflet, 59 artikel, serta satu edisi kuliah Hegel berjudul Hegels Lehre von der Religion und Kunst: Von dem Standpunkte des Glaubens aus beurteilt (Ajaran Hegel tentang Agama dan Seni: Dinilai dari Sudut Pandang Iman) (Leopold, 2007:101).

Mereka berhadapan dengan sistem monarki absolut yang menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Karena itu, kritik mereka mula-mula diarahkan pada teologi, yang kemudian berkembang menjadi kritik politik. Di sini, kritik atas agama menjadi pembuka jalan bagi seluruh kritik. Sebaliknya, RG berhadapan dengan sistem demokrasi elektoral sehingga kritiknya lebih banyak mengambil bentuk kritik politik, baik terhadap demokrasi, politik identitas, individualisme, maupun komunalisme.

Meski demikian, RG dan kalangan HM juga memiliki sejumlah persamaan. Keduanya sama-sama hidup dalam situasi politik-ekonomi yang sedang mengalami krisis, sama-sama memperoleh pendidikan filsafat, dan sama-sama berasal dari basis kelas menengah. Karena itu, gema atau resonansi pemikiran beserta konsekuensi politik yang lahir dari kalangan HM memiliki kemiripan tertentu dengan politik akal sehat yang diusung RG.

Yang Rasional adalah yang Aktual

“Apa yang rasional adalah yang aktual, dan apa yang aktual adalah yang rasional.” Pernyataan Hegel ini terdapat dalam pengantar bukunya, Philosophy of Right (Stern, 2006:235). Setelah Hegel wafat pada 1831, pernyataan tersebut memicu kontroversi karena dianggap membelah para pengikutnya ke dalam tiga kelompok: Hegelian Kanan (Right Hegelian), Hegelian Tengah (Center Hegelian), dan Hegelian Kiri (Left Hegelian). Seiring waktu, pembelahan itu mengerucut menjadi dua kubu, yakni Hegelian Tua (Old Hegelian) dan Hegelian Muda (Young Hegelian).

Walaupun hingga kini masih diperdebatkan, kalangan Hegelian Tua umumnya dianggap menafsirkan ajaran Hegel dengan bertumpu pada kalimat “apa yang aktual adalah yang rasional”. Berdasarkan tafsir tersebut, mereka berpendapat bahwa sistem monarki absolut di Jerman telah selaras dengan filsafat Hegel, yang pada masa itu dipandang sebagai puncak pencapaian filsafat Jerman. Bagi kelompok ini, sebagaimana juga bagi Hegel, tidak ada kontradiksi antara Kekristenan dan monarki absolut karena perpaduan keduanya merupakan kenyataan yang aktual, dan karena itu rasional. Di tangan mereka, filsafat Hegel tampil sebagai filsafat yang konservatif, bahkan reaksioner.

Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Apa yang aktual pada suatu masa tidak selalu tetap aktual pada masa berikutnya. Ambil contoh kediktatoran Orde Baru. Pada masanya, rezim itu merupakan kenyataan yang aktual dan, dalam pengertian Hegelian, karena itu rasional. Akan tetapi, Reformasi 1998 yang menggulingkan Orde Baru juga menjadi kenyataan yang aktual, sehingga dengan logika yang sama ia pun rasional. Sebaliknya, bagi rezim Orde Baru, reformasi bukanlah sesuatu yang aktual sehingga dianggap tidak rasional. Demikian pula bagi rakyat Indonesia, penjajahan Belanda—meskipun merupakan kenyataan yang aktual—bukanlah sesuatu yang rasional. Jika penjajahan Belanda dan Proklamasi Kemerdekaan sama-sama pernah menjadi kenyataan yang aktual sekaligus rasional pada zamannya masing-masing, maka apa yang aktual pada hari ini dapat berubah menjadi kenyataan aktual yang lain pada masa mendatang. Di titik inilah filsafat Hegel mengandung benih-benih revolusionernya.

Yang penting setelahnya ialah melalui apa kenyataan yang aktual itu berubah menjadi kenyataan aktual yang lain? Dalam filsafat Hegel, perubahan tersebut berlangsung di dalam ranah pikiran, di dalam gagasan atau ide, melalui proses yang disebut sublasi (Aufhebung), yakni pelampauan atas kontradiksi dialektis. Di sinilah yang menjadi penting bukan lagi semata-mata pernyataan “apa yang aktual adalah yang rasional”, melainkan “apa yang rasional adalah yang aktual”. Posisi inilah yang kemudian diklaim sebagai posisi kalangan Hegelian Muda (HM), dan posisi inilah pula yang, menurut saya, digenggam oleh RG.

Ide adalah yang Utama

Kesimpulan bahwa “apa yang rasional adalah yang aktual”, yang dipegang oleh kalangan Hegelian Muda (HM) maupun RG, bukan tanpa basis material. Seperti telah saya kemukakan, HM dan RG sama-sama berasal dari kelas menengah yang secara intelektual dibesarkan dan ditempa dalam tradisi akademik, khususnya filsafat (dengan pengecualian Engels dan Hess). Karena itu, tidak mengherankan jika keduanya sama-sama menempatkan gagasan dan teori pada posisi yang sangat penting. “Pikiran mendahului aksi seperti kilat mendahului guntur,” tulis Heine. Bahkan, “teori membuka jalan dan mempersiapkan kedatangan Messiah yang baru” (McLellan, 1969:8–9), ketika menjelaskan karakter kalangan HM.

Keyakinan akan kekuatan teori membuat mereka memandang bahwa cara terbaik untuk mendekati dan memahami politik maupun agama haruslah melalui kerja intelektual. Akibatnya, dalam pandangan mereka, “Kekristenan adalah sebuah teori, Reformasi adalah sebuah teori, Revolusi adalah sebuah teori; baru kemudian semuanya menjelma sebagai aksi.” Bahkan, Marx muda dalam disertasi doktoralnya pada 1841 menulis bahwa “praktik filsafat itu sendiri adalah teoritis”. Arnold Ruge juga menyatakan bahwa praksis adalah “gerakan massa menuju teori” (McLellan, 1969:9).

Keyakinan serupa dapat kita temukan pada RG. Ia menyatakan bahwa “politik harus ditempuh melalui jalan argumen. Dan karena argumen tidak dapat difinalkan dalam suatu hierarki kebenaran, maka politik selalu mempersyaratkan keberlanjutan ketidakpastian.” Di bagian lain ia menulis bahwa “ide republik hanya dapat terselenggara di dalam suatu usaha intelektual yang berkelanjutan, yaitu usaha mempertahankan kondisi perdebatan politik pada dataran duniawi, sosiologis, dan historis” (Gerung, 2010).

Namun, bagaimana jika teori justru bertolak belakang dengan kenyataan yang tersaji di luar pikiran? Apakah teori harus berubah agar menyesuaikan diri dengan kenyataan, atau justru kenyataan yang berbeda itu diabstraksikan lalu dilampaui keberadaannya di dalam ranah pemikiran?

Secara politik, misalnya, menurut McLellan (1969:24), kalangan Hegelian Muda sangat dipengaruhi oleh Revolusi Prancis sehingga filsafat politik mereka kerap disebut sebagai philosophical radicalism. Namun, hingga sekitar 1841, ketika mereka mulai bergeser dari kritik agama menuju kritik politik, radikalisme mereka tetap sangat bersifat teoretis. Alih-alih mengorganisasi massa, menggelar rapat-rapat publik, turun ke jalan, dan membangun barikade sebagaimana dilakukan kaum revolusioner Prancis, mereka lebih banyak bergulat di ranah gagasan. Tidak mengherankan jika Marx kemudian mengejek kecenderungan tersebut sebagai sikap yang “sedang mengandung revolusi dunia” tanpa harus menjadi seorang Jacobin.

Demikianlah, karena begitu mengagungkan gagasan atau ide, kalangan HM, sebagaimana juga RG, cenderung berkompromi ketika berhadapan dengan kenyataan sosial yang tidak sesuai dengan gagasan mereka, selama masih tersedia ruang bagi kebebasan berpikir. Bagi kalangan HM, persoalan utamanya sesungguhnya bukan bentuk pemerintahan monarki absolut itu sendiri, melainkan ada atau tidaknya jaminan atas kebebasan berpikir. Karena itu, pada akhir dekade 1830-an mereka menolak revolusi dan lebih memilih mendorong reformasi terhadap monarki absolut.

Ketika Raja Prusia yang baru, Friedrich Wilhelm IV, naik takhta pada 1840 menggantikan ayahnya dan menjanjikan angin segar bagi kebebasan pers, kalangan HM menyambutnya dengan harapan besar. Mereka baru melancarkan kritik setelah Wilhelm IV ternyata bersikap lebih reaksioner daripada pendahulunya dengan membungkam kebebasan pers, yang merupakan ruang utama bagi aktivitas intelektual Hegelian Muda.

Kecenderungan yang serupa juga dapat kita temukan pada RG ketika ia menyatakan, secara cukup serampangan, bahwa periode demokrasi liberal 1950-an merupakan zaman keemasan demokrasi hanya karena, menurutnya, saat itu “retorika politik diukur berdasarkan mutu argumen di parlemen dan bukan jumlah spanduk partai di jalanan.”

Provokator dan Anti-Gerakan Massa

Pada 1843, kritik-kritik kalangan Hegelian Muda terhadap pemerintahan Prusia semakin mengeras. Namun, sekeras apa pun kritik mereka, semuanya tetap terlalu teoretis. Bahkan, dalam satu kesempatan, Marx—yang ketika itu telah menjadi pemimpin redaksi Rheinische Zeitung (RZ)—menganggap kritik semacam itu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, “teori yang benar harus dijelaskan dengan terang, dikembangkan dalam kondisi konkret, serta berpijak pada realitas yang sedang berlangsung” (Nimitz, 2000:4).

Tudingan Marx tentu ditolak oleh kalangan Hegelian Muda. Mereka bahkan menilai Marx telah berubah menjadi seorang konservatif. Penilaian itu semakin menguat ketika Marx menolak memuat artikel tentang komunisme yang dipromosikan oleh rekan-rekannya karena isinya hanya dipenuhi retorika mengenai penghapusan kepemilikan pribadi, pentingnya ateisme, atau seruan agar mulai berorientasi pada politik proletariat. Bagi Marx, retorika semacam itu tidak menjelaskan apa itu komunisme sebagai sebuah pandangan dunia baru. Karena itu, tidak pantas, bahkan tidak bermoral, menyelundupkan doktrin komunisme dan sosialisme tanpa penjelasan yang memadai. Baginya, itu bukan diskusi yang serius, melainkan sekadar provokasi.

Kita tentu akrab dengan kebiasaan RG melontarkan kalimat-kalimat provokatif, seperti seruan tentang “pentingnya revolusi” atau “pentingnya politik akal sehat”, yang sering kali tidak disertai penjelasan lebih lanjut. Provokasi semacam itu bukan sekadar gaya retorika. Ia berhubungan erat dengan cara memandang perubahan politik, yakni keyakinan bahwa perubahan terutama digerakkan oleh gagasan, bukan oleh gerakan massa.

Namun, provokasi bukan satu-satunya ciri yang melekat pada Hegelian Muda. Karakteristik lain yang tak kalah penting adalah sikap mereka yang cenderung anti-gerakan massa. Kisahnya bermula ketika Marx kehilangan jabatannya sebagai pemimpin redaksi setelah Rheinische Zeitung dibredel oleh pemerintah Prusia. Bersama sahabatnya sesama Hegelian Muda, Arnold Ruge, ia kemudian berencana menerbitkan sebuah jurnal baru di Paris.

Di tengah persiapan penerbitan jurnal tersebut, pada awal Juni 1844, meletus pemberontakan para penenun di Silesia, Prusia Timur, yang kemudian dikenal sebagai Silesian Weavers’ Revolt. Menanggapi peristiwa yang kelak dipandang sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah gerakan buruh Jerman itu, Marx berpendapat bahwa pemberontakan tersebut mengonfirmasi orientasi barunya mengenai pentingnya berpijak pada kenyataan konkret dan menjauhi dogmatisme. Sebaliknya, Ruge—yang masih meyakini kekuatan ide serta pentingnya hegemoni pengetahuan—memandang aksi tersebut dengan pesimistis karena dianggap sia-sia dan tidak bijaksana (Nimitz, 2000:8). Menurutnya, karena gerakan itu bersifat lokal dan situasi politik Prusia belum memungkinkan, revolusi mustahil berhasil. “Sebuah revolusi sosial tanpa jiwa politik, yakni yang tidak diorganisir dari perspektif umum, adalah mustahil,” tulis Ruge (McLellan, 1969:44).

Petualang Politik?

Sejak berpisah dari kalangan Hegelian Muda, Marx menyatakan bahwa “gagasan tidak pernah bisa mengantarkan kita melampaui tata dunia lama, melainkan hanya melampaui gagasan tentang tata dunia lama itu sendiri. Ide sendirian tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk mewujudkan ide-ide diperlukan orang yang mampu menerapkannya sebagai kekuatan praktis” (Nimitz, 2000:15).

Namun, kalangan Hegelian Muda tidak pernah benar-benar mampu melepaskan keyakinan mereka akan keunggulan gagasan atas praktik. Akibatnya, ketika ide-ide mereka membentur tembok tebal monarki absolut Jerman, alih-alih mengorganisasi diri secara politik untuk melawan dan meruntuhkan monarki tersebut, mereka justru berubah menjadi petualang-petualang politik atau memilih mengucilkan diri dari kerasnya kehidupan politik.

Nasib itu tampak pada banyak tokohnya. Bruno Bauer, misalnya, secara politik berayun dari konservatisme ke radikalisme, lalu kembali memeluk konservatisme pada masa tuanya. Edgar Bauer, adik Bruno Bauer, merupakan republikan paling radikal di kalangan Hegelian Muda yang sangat percaya pada tradisi Jacobinisme dan teror revolusioner. Max Stirner dan Mikhail Bakunin kemudian tampil sebagai pelopor anarkisme. Moses Hess menjadi salah satu pelopor awal gerakan Zionisme. Ludwig Feuerbach, setelah meninggalkan Heidelberg untuk menghindari gejolak revolusioner di Baden dan Rhineland-Palatinate pada awal Mei 1849, memilih mengasingkan diri sebagai penulis di desa terpencil Bruckberg. Sementara itu, Arnold Ruge, setelah Revolusi Jerman 1848, terusir dari Jerman dan berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain sebelum akhirnya menetap di London sebagai seorang liberal yang tetap menyimpan kecenderungan konservatif.

Penutup

Setelah melanglang buana sejenak ke masa Hegelian Muda, kini saatnya membawa kembali RG ke masa kini. Pertanyaan-pertanyaan yang saya kemukakan di awal artikel ini, terjawab sudah: bahwa esensi dari politik akal sehat adalah pengutamaan gagasan/ide atau rasionallitas teknokratis di atas praksis politik, dimana ini berimplikasi pada: pertama, sepanjang ada kebebasan berpikir maka apapun sistem politik yang berlangsung tidak menjadi persoalan yang signifikan. Kebebasan individual yang utama, bukan demokrasi. Di sini RG sebenarnya hanya mengulang kembali pandangan kalangan liberal konservatif abad ke-19 yang memandang ”demokrasi tidak hanya berbeda dari kebebasan, tetapi juga berpotensi merusaknya” (de Dijn, 2020:4).

Kedua, implikasinya politik akal sehat ini sebenarnya anti gerakan massa, karena massa dianggapnya adalah sekumpulan orang yang bergerak karena dorongan emosi, kecemasan, dan ketakutan, bukan oleh pemikiran yang jernih, yang utuh, dan visioner. Dan hal ini berbahaya bagi kebebasan, sehingga cara terbaik untuk melestarikan kebebasan bukanlah memperluas kontrol rakyat atas pemerintah (baca: demokrasi) melainkan dengan menciptakan hambatan-hambatan terhadap campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Dalam logika rasionalitas teknokratik, dalam demokrasi kebebasan individu dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya melalui institusi-institusi dan norma-norma yang membatasi kekuatan rakyat.

Ketiga, dalam aspek keberpihakan politik, para pengusung politik akal sehat ini bisa memilih posisi atau pilihan politik apa saja. Karakteristik inilah yang sangat jelas terpancar dari diri RG. Sebelumnya, ia mendukung penuh Sri Mulyani Indrawati (SMI), seorang pembela utama neoliberalisme, bahkan turut membidani pembentukan Partai SRI sebagai manifestasi dari politik akal sehatnya. Tetapi kini, dengan landasan rasionalitas yang sama, ia menjadi pendukung Prabowo yang mengidentifikasi dirinya sebagai penentang neoliberalisme. Dengan bersenjatakan politik akal sehat, RG dengan lenturnya melintasi berbagai spektrum ideologi, mulai dari populisme, liberalisme-konservatisme, republikanisme, marxisme, hingga marhaenisme. Pada satu kesempatan ia berseru secara provokatif di hadapan mahasiswa akan pentingnya revolusi, namun ketika para mahasiswa ini turun ke jalan melawan Prabowo, ia mengumpat mereka sebagai kaum yang tidak memiliki kesadaran ideologis dan mudah diperalat oleh kekuatan politik tertentu.

Saya kira, di tengah-tengah situasi politik dan ekonomi yang tengah mengalami krisis saat ini, kita lebih membutuhkan orang dengan kemampuan dan kehendak yang teguh untuk membawa teori ke tengah-tengah massa rakyat. Sebab hanya dengan begitu ”teori memiliki kemampuan untuk menjadi kekuatan yang praktis”.

Daftar Pustaka

Brazill, William J. The Young Hegelians. New Haven: Yale University Press, 1970.

de Dijn, Annelien. Freedom: An Unruly History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020.

Gerung, Rocky. “Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat.” Dewan Kesenian Jakarta, 2010. https://dkj.or.id/rocky-gerung-merawat-republik-mengaktifkan-akal-sehat/.

———. “Opini Publik vs Etika Politik.” Makalah disampaikan dalam diskusi di Komunitas Salihara, 2010. https://ayomenulisfisip.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/10/rockygerung-opinipublik.pdf.

———. “Tersesat di Jalan yang Benar.” Dalam Tempo, “Pergulatan Demokrasi Liberal,” Agustus 2007.

Leopold, David. The Young Marx: German Philosophy, Modern Politics, and Human Flourishing. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

McLellan, David. The Young Hegelians and Karl Marx. London: Macmillan, 1969.

Nimtz, August H., Jr. Marx and Engels: Their Contribution to the Democratic Breakthrough. Albany: State University of New York Press, 2000.

Pemberton, John. “Recollections from ‘Beautiful Indonesia’ (Somewhere Beyond the Postmodern).” Public Culture 6, no. 2 (1994).

Sjahrir. Membangun Indonesia Baru: Pidato-Pidato Politik Dr. Sjahrir. Jakarta: Perhimpunan Indonesia Baru, 2003.

Stern, Robert. “Hegel’s Doppelsatz: A Neutral Reading.” Journal of the History of Philosophy 44, no. 2 (2006).

Coen Husain Pontoh adalah editor dan penerjemah di IndoPROGRESS.

SALAH satu capaian besar gerakan Reformasi 1998 adalah keberhasilannya meruntuhkan secara perlahan Dwifungsi ABRI dan mengembalikan militer ke barak. Konsensus sejarah saat itu tegas dan jelas: urusan domestik-sipil harus dikelola oleh institusi sipil secara demokratis, sementara alat pertahanan berfokus pada ancaman terhadap kedaulatan dari luar. Kita membayangkan sebuah masa depan ketika wajah kekuasaan tidak lagi represif dan seragam aparat tidak lagi mendikte ruang hidup sehari-hari.

Namun, hari ini kita menyaksikan sebuah paradoks yang nyata. Di permukaan, Indonesia tampak masih merayakan demokrasi melalui apa yang sering kita sebut sebagai pesta elektoral berkala. Tetapi, jika kita melihat lebih dekat ke ruang sipil, terdapat gejala struktural yang mengkhawatirkan: militerisme sedang merayap kembali. Penetrasi ini tidak terjadi melalui kudeta fisik dengan tank di jalanan, melainkan lewat pintu belakang berupa kebijakan domestik dan pembentukan berbagai komite ad hoc yang dilembagakan dalam wujud satuan-satuan tugas.

Gejala ini mengental melalui gurita pembentukan satuan tugas (Satgas) nonkonvensional yang mencaplok kewenangan institusi sipil. Kita melihat bagaimana Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (Satgas PKH) dibentuk dengan melibatkan unsur militer secara aktif untuk mengawasi kawasan hutan melalui pendekatan teritorial. Di sektor agraria, pelibatan TNI dilembagakan secara masif melalui Satgas Ketahanan Pangan, termasuk dalam program swasembada pangan, optimasi lahan, dan cetak sawah baru, yang menempatkan bintara teritorial sebagai pengawas lapangan. Sementara itu, di sektor ekonomi, kepolisian mengambil peran sentral dalam Satgas Percepatan Investasi dan pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dalam praktiknya kerap berujung pada pengamanan wilayah konsesi korporasi dari protes masyarakat adat dan komunitas lokal.

Aparat pertahanan dan keamanan kini kembali hadir di ruang-ruang yang tidak semestinya, mulai dari sawah, kawasan hutan, dan manajemen konflik lingkungan hingga mengurusi persoalan sampah di perkotaan. Kehadiran mereka tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan dinormalisasi atas nama kedaruratan dan stabilitas, yang dalam kerangka besarnya diklaim sebagai upaya melindungi kedaulatan.

Kemunduran demokrasi Indonesia hari ini tidak terjadi melalui kehancuran yang dramatis, melainkan lewat pembusukan perlahan yang difasilitasi oleh regulasi-regulasi berwatak kedaruratan. Salah satu gejala paling akut dari kemunduran ini adalah menguatnya kembali watak militeristik di ranah sipil. Catatan ini mencoba melihat dan mendiskusikan sekuritisasi sebagai instrumen utama yang memuluskan penetrasi aparatur keamanan ke dalam kehidupan publik melalui pembentukan satgas-satgas sektoral, sekaligus mengurai kepentingan ekonomi-politik di balik pembungkaman terhadap kedaulatan warga.

Demokrasi Melemah

Untuk mengurai keretakan ini, penting untuk terlebih dahulu meletakkan kembali batas-batas elementer demokrasi itu sendiri. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertumpu pada upaya menjamin kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui pemilu berkala dengan prasyarat mutlak berupa kebebasan sipil yang kuat.

Merujuk Dahl (1971), indikator utama demokrasi adalah kontestasi publik dan inklusivitas. Kedua indikator tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuh elemen pokok, seperti hak pilih universal, kebebasan berserikat, dan jaminan atas sumber informasi alternatif yang bebas.

Sementara itu, Diamond (2008) memperluas indikator tersebut menjadi empat prinsip utama, yaitu sistem pemilihan yang adil, partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik, pelindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia, serta tegaknya supremasi hukum (rule of law) yang berlaku setara bagi seluruh warga, termasuk para penguasa.

Namun, apakah semua itu telah dijalankan? Mari kita melihat data riset dari tiga lembaga independen internasional mengenai kualitas demokrasi Indonesia, selain tentu saja pengalaman yang kita saksikan sendiri. Ketiga lembaga tersebut sama-sama menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang terstruktur.

Berkaca pada Varieties of Democracy (V-Dem) Institute Report 2025, Indonesia diturunkan ke kategori Electoral Autocracy setelah skor Liberal Democracy Index (LDI) anjlok menjadi 0,30. Tren penurunan ini diperkuat oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index 2025, yang mencatat skor Indonesia turun menjadi 6,37 dan mengategorikannya sebagai Flawed Democracy (demokrasi cacat) akibat melemahnya fungsi pemerintahan dan pluralisme. Laporan Freedom House bertajuk Freedom in the World 2026 kemudian menempatkan Indonesia dalam kategori Partly Free (bebas sebagian) dengan skor 56, yang merupakan capaian terendah dalam satu dekade terakhir. Penilaian tersebut didasarkan pada semakin menyusutnya ruang kebebasan berekspresi bagi warga sipil.

Catatan-catatan empiris ini mengonfirmasi bahwa Indonesia tengah mengalami penurunan kualitas demokrasi yang sangat serius pada era pasca-Reformasi. Klaim elite bahwa demokrasi Indonesia baik-baik saja tidak lebih dari retorika di permukaan atau pembelaan terhadap demokrasi prosedural yang bertumpu pada ritual pemilu semata. Di balik fasad elektoral tersebut, berlangsung pembusukan institusi demokrasi, yang salah satu gejala paling krusialnya adalah menguatnya kembali militerisme dalam kehidupan publik.

Sekuritisasi: Penguatan Peran Militer

Salah satu indikator penting yang menunjukkan pelemahan demokrasi adalah menguatnya militerisme di berbagai lini kehidupan sipil. Dalam konteks ini, militerisme tidak hanya merujuk pada institusi tentara, tetapi juga mencakup kepolisian apabila dipahami sebagai sebuah sistem dan pendekatan filosofis. Merujuk pada González dan Gusterson (2019), militerisme terjadi ketika nilai-nilai, taktik tempur, struktur komando, hingga persenjataan berat khas militer diadopsi secara luas, terutama oleh lembaga penegak hukum domestik, untuk mengontrol populasi sipil.

Pandangan tersebut bukanlah hal baru. Barko (2013) mencatat bahwa militerisme merupakan sebuah pola pikir ideologis yang mendorong polisi sipil bergeser dari peran sebagai pelindung masyarakat (guardian) menjadi sosok petarung (warrior) yang memandang warga negara sebagai musuh potensial (potential enemy). Dengan demikian, militerisme tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menjalankan kekuasaan, tetapi juga dengan cara kekuasaan itu dijalankan.

Mengapa watak otoriter ini kembali menguat dalam tata kelola sipil? Salah satu jawabannya terletak pada mekanisme sekuritisasi.

Menurut Buzan dan Wæver (1998), sekuritisasi merupakan bentuk politisasi ekstrem ketika suatu isu dibingkai secara diskursif melalui speech act sebagai ancaman eksistensial. Melalui pembingkaian tersebut, penguasa dapat mengeluarkan suatu persoalan dari ranah perdebatan demokratis dan memindahkannya ke ranah politik kedaruratan.

Di Indonesia, mekanisme sekuritisasi bekerja secara halus melalui jargon-jargon “ketahanan”, seperti ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ketika pemerintah menetapkan suatu sektor berada dalam kondisi krisis atau ancaman, sektor tersebut seketika keluar dari koridor politik normal. Pemerintah kemudian menjalankan kebijakan darurat (emergency measures) demi melindungi objek yang dianggap vital (referent object). Celakanya, logika kedaruratan ini berhasil dijustifikasi di hadapan publik dan parlemen, sehingga membuka ruang untuk mengabaikan prosedur hukum yang lazim, menggunakan dalih kerahasiaan, hingga menggelontorkan anggaran besar tanpa pengawasan demokratis yang memadai.

Manifestasi dari logika tersebut tampak jelas dalam pemanfaatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta pengerahan aparat kepolisian di luar fungsi pertahanan dan keamanan yang semestinya. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, pemerintah mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) ke wilayah agraria untuk mengawal program cetak sawah baru, distribusi pupuk, dan berbagai agenda ketahanan pangan. Di sektor energi, aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan objek vital nasional, seperti ladang minyak dan proyek infrastruktur kelistrikan. Bahkan, logika sekuritisasi kini telah merambah ranah krisis lingkungan hidup.

Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi salah satu contoh yang paling jelas. Pemerintah membentuk satgas ini dengan dalih melindungi kawasan hutan dan taman nasional yang telah beralih fungsi. Dalam praktiknya, Satgas PKH bertugas menyisir kawasan serta melakukan penertiban terhadap wilayah yang dianggap bermasalah. Namun, pendekatan tersebut mengabaikan kenyataan bahwa alih fungsi kawasan hutan selama ini justru berlangsung karena pembiaran negara, bahkan dalam banyak kasus difasilitasi melalui penerbitan berbagai izin. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembukaan kawasan hutan, dan berbagai bentuk perusakan lingkungan terjadi selama bertahun-tahun tanpa penanganan yang memadai. Alih-alih membongkar akar persoalan tersebut, negara justru lebih menitikberatkan pada operasi penertiban yang menyerupai pembersihan kawasan. Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan ini dapat dibaca sebagai bentuk perluasan peran aparat keamanan di ranah sipil.

Dalam perspektif ekonomi-politik, sekuritisasi juga dapat dipahami sebagai tameng ideologis untuk melindungi investasi dan melancarkan proyek-proyek neoliberal yang kerap mendapat penolakan dari masyarakat lokal. Aparat keamanan kemudian diposisikan sebagai instrumen pemaksa untuk mendisiplinkan warga yang berupaya mempertahankan ruang hidupnya. Pola semacam ini merupakan tunas otoritarianisme yang secara perlahan menggerus sendi-sendi demokrasi.

Mengapa Ini Menjadi Ancaman?

Upaya rezim Prabowo menormalisasi keterlibatan TNI dan Polri dalam urusan nontradisional melalui berbagai satgas ad hoc bukan sekadar mencerminkan kepanikan teknokratis akibat tersendatnya pembangunan atau lemahnya kinerja birokrasi sipil. Jika dilihat dari perspektif ekonomi-politik, fenomena ini merupakan titik tolak penguatan otoritarianisme yang memiliki hubungan erat dengan watak destruktif kapitalisme. Gurita militerisasi, dari tingkat nasional hingga daerah, menjadi ancaman eksistensial bagi ruang hidup warga karena berfungsi sebagai instrumen yang mengondisikan berlangsungnya ekstraktivisme agresif pada era kapitalisme kontemporer.

Pendekatan Jason W. Moore (2015) membantu menjelaskan hubungan tersebut. Moore berpendapat bahwa krisis lingkungan saat ini terutama dipicu oleh moda produksi kapitalisme yang mengorganisasi alam semata-mata sebagai sarana akumulasi tanpa batas. Dalam kerangka itu, kapitalisme membutuhkan pasokan konstan yang oleh Moore disebut sebagai cheap nature (alam murah), yang mencakup pangan, energi, tenaga kerja, dan bahan baku berbiaya rendah. Di sinilah otoritarianisme militeristik menemukan relevansi strukturalnya bagi elite penguasa. Kehadiran satgas-satgas keamanan diproduksi bukan untuk melestarikan lingkungan, melainkan menjadi instrumen pemaksa untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak menghambat proses konversi cheap nature demi keberlanjutan akumulasi kapital oligarkis.

Ancaman ini menjadi semakin nyata ketika ekspansi kapital bergerak ke wilayah-wilayah pinggiran di Indonesia yang diperlakukan sebagai frontier commodities. Merujuk pada tesis Liam Campling dan Alejandro Colás (2021), serta analisis Saskia Sassen (2014), ekstraksi komoditas seperti nikel, kelapa sawit, kayu, hingga berbagai proyek transisi energi menuntut pembukaan frontier geografis baru secara paksa ke ruang-ruang hidup yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dalam situasi tersebut, hukum sipil dan mekanisme demokrasi prosedural kerap dipandang terlalu lambat, terlalu mahal, dan berpotensi menghambat kalkulasi investasi. Karena itu, negara membentuk Satgas Percepatan Investasi dan memperluas tafsir Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui instrumen tersebut, logika militeristik yang memandang lanskap geografis sebagai medan operasi dan masyarakat yang bertahan di atas tanahnya sebagai hambatan terhadap stabilitas diterapkan secara terbuka. Akibatnya, pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dijalankan secara komando dari atas ke bawah tanpa membuka ruang perundingan yang setara dengan warga terdampak.

Watak otoriter yang melayani perampasan sumber daya alam ini sesungguhnya memiliki akar historis yang kuat dalam anatomi politik Indonesia sekaligus menandai keberlanjutan watak oligarchic state. Kondisi saat ini dapat dipahami sebagai metamorfosis mutakhir dari tesis Richard Robison dalam Indonesia: The Rise of Capital (1986), yang menunjukkan bagaimana rezim Orde Baru membangun negara yang memfasilitasi perkawinan erat antara kekuatan kapital dengan birokrasi dan militer. Analisis tersebut kemudian diperdalam oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia (2004), yang menunjukkan bahwa setelah Reformasi 1998 struktur oligarki tidak runtuh, melainkan berhasil mereorganisasi dirinya di dalam sistem demokrasi elektoral.

Jika pada masa lalu pembungkaman terhadap penolak tambang dilakukan secara vulgar melalui komando teritorial seperti Kodam atau Korem, kini praktik tersebut direformulasi secara legal melalui rezim hukum kedaruratan dan kelembagaan ad hoc berbentuk satuan tugas (satgas). Aliansi tripartit antara birokrasi, aparat keamanan, dan pemburu rente (rent-seekers) sengaja dihidupkan kembali untuk mengamankan rantai pasok kapital, sekaligus mengkriminalisasi warga yang menolak kebijakan negara, perampasan ruang hidup, maupun berbagai solusi palsu yang ditawarkan pemerintah.

Korelasi teoretis tersebut mewujud secara konkret dalam berbagai praktik perampasan ruang hidup di Indonesia saat ini. Berbagai satgas bentukan pemerintah berperan aktif sebagai pelindung komodifikasi alam. Satgas Ketahanan Pangan, misalnya, menjadi tameng koersif bagi proyek food estate berskala besar yang, alih-alih mewujudkan kedaulatan pangan, justru mengawal konversi hutan dan tanah adat menjadi kawasan pertanian monokultur yang dikuasai korporasi besar.

Pola serupa tampak pada Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang mengadopsi nalar perlindungan hutan bergaya kolonial (fortress conservation). Melalui pendekatan ini, masyarakat disingkirkan dari akses pengelolaan hutan atas nama kelestarian lingkungan, komitmen iklim global, dan perdagangan karbon. Pada saat yang sama, pintu bagi investasi berbasis konsesi skala besar tetap terbuka lebar. Watak represif tersebut mencapai puncaknya melalui Satgas Percepatan Investasi, yang pada praktiknya bertindak layaknya bodyguard resmi bagi korporasi ekstraktif di wilayah-wilayah frontier, seperti kawasan hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku Utara.

Di wilayah-wilayah tersebut, aparat keamanan digunakan untuk membungkam protes masyarakat lokal yang lautnya tercemar limbah tailing serta mengkriminalisasi petani yang tanahnya dirampas. Melalui rangkaian kebijakan semacam ini, penguatan militerisme mutakhir terbukti tidak diarahkan untuk menjaga kedaulatan republik. Sebaliknya, ia justru memperkokoh bangunan otoritarianisme kapitalistik yang mengorbankan hak-hak konstitusional warga demi menjamin kelangsungan akumulasi keuntungan para oligark.

Apa yang Harus Kita Perbuat?

Sebagai refleksi atas kondisi saat ini, ketika militerisme semakin menggurita, kita perlu menyadari bahwa situasi tersebut merupakan buah dari konvergensi antara militerisme mutakhir dan ekspansi kapitalisme ekstraktif. Karena itu, gerakan sosial tidak lagi dapat bertumpu pada advokasi yang legalistis maupun perlawanan berbasis isu tunggal (single issue). Ketika negara dan oligarki menggunakan instrumen satgas yang menyusup ke berbagai urat nadi kehidupan sipil, mulai dari kawasan hutan, agraria, hingga tata kota, model perlawanan juga harus mampu melampaui sekat-sekat sektoral tersebut.

Namun, kita juga harus mengkritik secara jujur watak gerakan rakyat selama ini yang cenderung terfragmentasi. Perlawanan terhadap represi aparat maupun penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sering kali hanya meletup di tingkat lokal, seolah-olah terisolasi dari perjuangan yang lebih luas. Petani di wilayah tapak berjuang sendiri melawan perampasan lahan, sementara masyarakat sipil di perkotaan kerap memandangnya semata sebagai isu lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sektoral.

Fragmentasi inilah yang membuat gerakan rakyat mudah dipatahkan satu per satu oleh struktur komando aparat keamanan yang solid dan sistematis. Tanpa artikulasi politik yang jelas serta keterhubungan antargerakan dari bawah, kemarahan yang berserak di berbagai daerah berisiko berakhir sebagai letupan sesaat yang mudah diredam melalui represi maupun kooptasi oleh satgas bentukan negara.

Oleh karena itu, tugas utama gerakan sosial hari ini adalah membangun konsolidasi politik yang terhubung secara organik dari akar rumput. Perjuangan petani yang menolak perampasan lahan food estate, nelayan yang melawan pencemaran limbah tailing nikel di pesisir, buruh yang mogok di kawasan industri, hingga warga kota yang menolak peminggiran, harus dipintal menjadi satu garis perlawanan yang utuh. Mereka perlu menyadari bahwa aktor yang dihadapi sesungguhnya sama, yakni aliansi antara modal dan aparatur keamanan berseragam yang berlindung di balik rezim hukum kedaruratan.

Penguatan dari bawah harus bertumpu pada pengorganisasian basis yang ideologis, otonom, dan mandiri. Gerakan rakyat tidak memerlukan satu pusat komando yang elitis sebagaimana partai-partai borjuis atau organisasi nonpemerintah yang terjebak dalam ketergantungan pada donor (NGO-isation). Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah infrastruktur solidaritas lintas sektor yang matang dan dibangun secara sadar. Ketika suatu wilayah konflik agraria dihantam oleh satgas pengamanan investasi atau aparat militer teritorial, simpul-simpul gerakan di sektor lain—mulai dari buruh logistik, jaringan mahasiswa, hingga pers independen—harus bergerak secara serentak membangun solidaritas dan mengganggu sirkulasi kapital yang dilindungi oleh aparatur keamanan.

Ketika negara menggunakan instrumen sekuritisasi melalui bahasa untuk memuluskan akumulasi kapital, gerakan rakyat yang terhubung harus meresponsnya dengan melakukan desekuritisasi secara kolektif. Aliansi horizontal yang kuat perlu membongkar narasi-narasi kedaruratan palsu yang diproduksi negara, seperti keamanan investasi atau kedaruratan ketahanan pangan, lalu merebutnya kembali melalui narasi keselamatan rakyat dan keadilan ekologis. Ke depan, perlawanan juga perlu digerakkan secara simultan melalui infiltrasi wacana yang konsisten di ruang-ruang publik maupun akademik guna menelanjangi watak militerisme mutakhir.

Pada akhirnya, upaya menyelamatkan sisa-sisa demokrasi yang terus membusuk tidak dapat dititipkan pada bilik suara dalam demokrasi prosedural yang telah kehilangan substansinya. Menolak militerisasi di setiap sendi kehidupan dan ruang hidup berarti mengorganisasi kemarahan kolektif menjadi kekuatan tandingan (counter-hegemony) yang solid, menjalar, dan memiliki daya tekan politik dari bawah. Hanya melalui jaringan gerakan yang saling terhubung serta menolak tunduk pada logika ketakutan, bangunan otoritarianisme kapitalistik yang bersandar pada aparatur berseragam dapat dipatahkan hingga ke akarnya. Perjuangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar yang lebih luas untuk membongkar kapitalisme dan otoritarianisme.

Daftar Pustaka

Balko, R. (2013). The Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: PublicAffairs.

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Campling, L., & Colás, A. (2021). Capitalism and the Sea: The Maritime Origins of Capitalism. London: Verso.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, CT: Yale University Press.

Diamond, L. (2008). The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World. New York: Times Books.

Freedom House. (2026). Freedom in the World 2026: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. Washington, DC: Freedom House.

González, R. J., & Gusterson, H. (Eds.). (2019). Militarization: A Reader. Durham, NC: Duke University Press.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge.

Moore, J. W. (2015). Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. London: Verso.

Robison, R. (1986). Indonesia: The Rise of Capital. North Sydney: Allen & Unwin. (Reprinted by Equinox Publishing.)

Sassen, S. (2014). Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

The Economist Intelligence Unit. (2025). Democracy Index 2025: Flawed Democracies and Geopolitical Shifts. London: The Economist Intelligence Unit.

Varieties of Democracy (V-Dem) Institute. (2025). Democracy Report 2025: Electoral Autocracies on the Rise. Gothenburg: Department of Political Science, University of Gothenburg.

WAWANCARA di bawah ini adalah adaptasi dari episode pertama Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), lalu ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Percakapan tersebut kemudian ditulis ulang dalam format jurnalistik guna meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

Dalam bagian pertama ini, para narasumber membahas posisi Indonesia dalam sejarah kapitalisme global, mulai dari jaringan perdagangan antarpulau pada masa prakolonial hingga kemunculan kekuasaan kolonial Belanda. Mereka mendiskusikan VOC, pembentukan negara kolonial, Sistem Tanam Paksa, serta ekspansi kapitalisme perkebunan pada era Politik Liberal dan Politik Etis. Percakapan ini juga menyoroti bagaimana kolonialisme mengubah relasi sosial, melahirkan bentuk-bentuk baru mobilitas dan tenaga kerja, serta memunculkan elite pribumi terdidik yang kelak menjadi kekuatan penting dalam lahirnya nasionalisme Indonesia dan perjuangan melawan penjajahan.

Dari Perdagangan Rempah hingga Ekspansi Eropa

Daniel Denvir (DD): Sebelum kita membahas sejarah Indonesia sejak abad keenam belas, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang lebih umum. Mengapa sejarah Indonesia penting dipahami oleh gerakan kiri global? Dan mengapa Indonesia masih begitu kurang dipahami di Barat, padahal kolonialisme Barat sangat menentukan perjalanan sejarahnya, sementara kekayaan yang diekstraksi dari Nusantara turut berkontribusi besar terhadap pembentukan dunia Barat modern?

Rianne Subijanto (RS): Salah satu alasannya adalah karena sejarah kapitalisme umumnya masih ditulis dari sudut pandang yang Eurosentris. Narasi dominan menggambarkan kapitalisme sebagai sistem yang lahir di Eropa lalu menyebar ke seluruh dunia. Dalam kerangka semacam itu, berakhirnya kolonialisme formal di Hindia Belanda dipandang sebagai penutup yang sukses dari kisah tersebut: Indonesia menjadi negara merdeka yang terintegrasi ke dalam ekonomi kapitalis global, sehingga proyek kolonial dianggap selesai.

Padahal, narasi semacam ini justru menutupi kenyataan bahwa kolonialisme sesungguhnya tidak pernah benar-benar berakhir. Kekuasaan kolonial formal memang lenyap, tetapi struktur kolonial dan relasi yang timpang terus bertahan dalam bentuk-bentuk baru. Akibatnya, posisi Indonesia dalam sejarah kapitalisme lebih sering diabaikan ketimbang dikaji secara kritis.

Alasan lain berkaitan dengan karakter kolonialisme Belanda itu sendiri. Berbeda dengan Inggris dan Prancis, Belanda tidak menjadikan pendidikan dan bahasa sebagai unsur utama dalam tata kelola kolonialnya. Sebagian besar penduduk Indonesia tidak pernah mempelajari bahasa Belanda; hanya segelintir elite yang memperoleh akses tersebut. Ketika kemerdekaan tiba, terjadi pemutusan yang cukup tajam dengan masa kolonial. Bangsa Indonesia lebih berfokus pada pembangunan nasional dan secara bertahap meninggalkan pengaruh budaya maupun intelektual Belanda.

Di sisi lain, kajian tentang Indonesia kolonial juga tidak pernah menjadi unsur sentral, baik dalam proyek pembangunan bangsa Indonesia maupun dalam ingatan sejarah Belanda sendiri. Di luar sejumlah kecil departemen sejarah dan program studi Asia Tenggara, pengalaman kolonial ini tetap berada di pinggiran.

Perubahan geopolitik pada abad kedua puluh semakin memperkuat situasi tersebut. Ketika kekuatan Belanda merosot dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global dominan, pusat produksi pengetahuan bergeser ke dunia berbahasa Inggris. Akibatnya, sejarah kolonialisme Belanda—beserta posisi Indonesia di dalamnya—semakin tersisih.

Padahal, Indonesia sangat penting untuk memahami sejarah kapitalisme global. Sejak fase awal ekspansi Eropa, kepulauan Nusantara telah menjadi salah satu tujuan utama pelayaran kolonial. Tanah, tenaga kerja, dan sumber daya alam Indonesia memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem kapitalisme dunia. Selain itu, Indonesia juga melahirkan salah satu gerakan antikolonial dan antikapitalis terbesar pada abad kedua puluh, yang tetap berpengaruh hingga penghancuran Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965.

Made Supriatma (MS): Saya sepakat, meskipun ingin menekankan aspek yang sedikit berbeda. Menurut saya, Indonesia lama diabaikan oleh Barat justru karena karakter kolonialisme Belanda itu sendiri. Berbeda dengan Inggris atau Prancis, Belanda bukanlah kekuatan militer besar. Ekspansi Belanda lebih banyak berkembang melalui jaringan perdagangan dan perjanjian politik daripada melalui penaklukan berskala besar.

Belanda pertama kali hadir melalui VOC, sebuah perusahaan dagang yang memiliki pasukan militernya sendiri. Alih-alih mengandalkan pendudukan teritorial secara langsung, VOC membangun pengaruhnya melalui kontrak dan aliansi dengan para penguasa lokal. Bahkan setelah Hindia Belanda terbentuk sebagai negara kolonial, administrasi kolonial tetap sangat bergantung pada elite-elite lokal.

Pada saat yang sama, Belanda juga tidak banyak mempromosikan pengetahuan tentang koloninya kepada masyarakat Eropa yang lebih luas. Akibatnya, ketika Indonesia merdeka, sebagian besar dunia sebenarnya hanya mengetahui sangat sedikit tentang negeri ini.

Menariknya, keterabaian tersebut justru membuka peluang tertentu. Nasionalisme Indonesia berkembang terutama menurut jalannya sendiri. Indonesia adalah sebuah bangsa yang, dalam banyak hal, tampak nyaris mustahil untuk terbentuk. Ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa pada akhirnya dapat berbagi identitas nasional yang sama. Bahkan istilah “Indonesia” sendiri bukanlah istilah asli Nusantara; istilah itu diciptakan oleh seorang sarjana Eropa dan kemudian diadopsi oleh kaum nasionalis Indonesia.

Nasionalisme tersebut pada akhirnya berbenturan dengan dinamika geopolitik Perang Dingin. Ketika Indonesia berupaya menempuh jalur yang independen pada dekade 1950-an dan 1960-an, negara ini berhadapan dengan kepentingan kekuatan-kekuatan besar, terutama Amerika Serikat. Konsekuensinya sangat menghancurkan bagi berbagai gerakan politik di Indonesia.

DD: Salah satu hal yang paling luar biasa tentang Indonesia adalah kenyataan bahwa ribuan komunitas etnolinguistik pada akhirnya mengidentifikasi diri sebagai bagian dari satu bangsa yang sama. Kalian berdua berasal dari latar belakang yang berbeda. Bisakah kalian menjelaskannya secara singkat?

MS: Saya orang Bali.

RS: Latar belakang saya campuran. Keluarga ayah saya berasal dari Jawa Tengah, sedangkan keluarga ibu saya berasal dari Lampung, Sumatra.

DD: Mari kita mundur beberapa abad ke belakang. Sebelum Belanda mendirikan Hindia Belanda, Portugis sudah lebih dahulu hadir di kawasan ini pada awal abad keenam belas. Namun, sebelum membahas ekspansi Eropa, saya ingin memahami dunia yang mereka jumpai saat tiba.

Wilayah yang kelak menjadi Indonesia dihuni oleh beragam kerajaan, kesultanan, kota dagang, dan komunitas lokal. Di Jawa ada Majapahit dan kemudian Mataram; di ujung utara Sumatra ada Aceh; di Semenanjung Malaya terdapat Malaka; belum lagi banyak entitas politik lainnya. Seperti apa tatanan politik dan ekonomi Nusantara sebelum kedatangan kekuatan-kekuatan Eropa?

MS: Untuk memahami Nusantara, kita harus melihat posisinya yang berada di antara dua pusat kekuatan besar dunia saat itu: India dan Tiongkok. Kawasan ini sangat dipengaruhi oleh keduanya.

Sebelum Majapahit, terdapat Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim Buddha yang berpusat di Sumatra dan pengaruhnya membentang ke sebagian besar Asia Tenggara. Setelah kemunduran Sriwijaya, Majapahit muncul sebagai kekuatan dominan di Jawa Timur. Belakangan, Islam menyebar melalui jaringan perdagangan dan secara bertahap melahirkan berbagai kesultanan Islam.

Kekuasaan politik pada masa itu sangat erat kaitannya dengan perdagangan. Kepulauan Maluku terkenal sebagai penghasil cengkeh dan pala. Banten masyhur karena lada. Timor dan Flores menjadi pemasok kayu cendana. Sementara itu, Jawa memiliki lahan pertanian yang sangat subur sehingga mampu menopang populasi yang besar.

Penting untuk diingat bahwa otoritas politik saat itu tidak terutama ditentukan oleh luas wilayah. Kekuasaan bertumpu pada manusia, perdagangan, dan penguasaan atas sumber daya. Semakin banyak orang yang dapat dimobilisasi seorang penguasa dan semakin besar aksesnya terhadap komoditas berharga, semakin kuat pula kerajaannya.

RS: Kepulauan Nusantara menempati salah satu jalur perdagangan tertua dan paling dinamis di dunia. Kawasan ini menghubungkan Tiongkok dan India sekaligus menjadi persimpangan perdagangan, budaya, agama, dan pertukaran politik. Jadi, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran yang “ditemukan” oleh orang Eropa. Jauh sebelum kedatangan mereka, kawasan ini telah terintegrasi secara mendalam ke dalam jaringan lintas kawasan.

Jaringan perdagangannya padat dan sangat maju. Terdapat pusat-pusat perdagangan yang berkembang pesat, sistem kredit, serta jaringan pertukaran yang luas. Secara umum, kita dapat mengidentifikasi beberapa bentuk tatanan politik yang saling bertumpang tindih.

Ada negara-negara maritim berbasis perdagangan seperti Sriwijaya dan Malaka. Ada pula kerajaan agraris seperti Majapahit dan Demak yang bertumpu pada produksi pertanian. Selain itu, terdapat kesultanan-kesultanan Islam yang mengintegrasikan institusi Islam ke dalam struktur politik yang telah ada. Di samping entitas-entitas besar tersebut, terdapat pula banyak kerajaan kecil, kepangeranan, dan kota pelabuhan yang saling terhubung melalui hubungan dagang dan patronase.

Otoritas politik pada masa itu bersifat relasional, bukan teritorial. Kekuasaan bergantung pada jaringan loyalitas, perlindungan, perdagangan, dan negosiasi. Para penguasa memperluas pengaruh mereka dengan menarik pedagang, menjamin keamanan, dan membangun aliansi, alih-alih mengendalikan wilayah dengan batas-batas yang tegas seperti negara modern.

DD: Pada tahun 1511, Portugis merebut Malaka setelah lebih dahulu memantapkan posisinya di Samudra Hindia. Namun, mereka memasuki kawasan yang telah memiliki jaringan perdagangan yang sangat maju. Bentuk kolonialisme seperti apa yang mereka jalankan, dan bagaimana kedatangan mereka memengaruhi tatanan yang sudah ada?

RS: Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menempatkan ekspansi Portugis dalam konteks sejarah yang lebih luas. Selama berabad-abad, rempah-rempah dari Asia Tenggara sampai ke Eropa melalui jaringan perdagangan yang sebagian besar dikuasai oleh para pedagang Arab, Persia, India, dan kelompok-kelompok Asia lainnya. Orang Eropa mengenal komoditas-komoditas tersebut, tetapi mereka memiliki akses yang sangat terbatas terhadap wilayah asal rempah-rempah itu.

Pencarian rempah-rempah merupakan salah satu pendorong utama ekspansi maritim Eropa. Ketika Portugis memasuki Samudra Hindia, mereka sesungguhnya berhadapan dengan sebuah dunia perdagangan yang telah lama berkembang. Mereka tidak datang ke ruang kosong. Yang mereka temukan adalah jaringan perdagangan yang canggih, dibangun di atas hubungan kepercayaan, sistem kredit, dan relasi dagang yang telah terjalin selama beberapa generasi.

Pada tahap awal ini, kolonialisme Portugis bersifat maritim, bertumpu pada benteng-benteng, dan sangat mengandalkan pemaksaan. Tujuan mereka pada mulanya bukanlah menaklukkan wilayah yang luas. Sebaliknya, mereka berusaha menguasai titik-titik strategis dalam jaringan perdagangan yang telah ada. Karena itulah mereka merebut tempat-tempat seperti Goa dan Malaka.

Malaka merupakan salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia. Para pedagang dari berbagai penjuru Samudra Hindia dan Asia Timur berkumpul di sana. Dengan menguasai kota tersebut, Portugis berupaya mengalihkan arus perdagangan ke jalur yang berada di bawah kendali mereka, sekaligus memberlakukan pajak dan berbagai pembatasan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri.

Portugis sangat bergantung pada kekuatan militer karena mereka tidak mampu bersaing secara setara dalam sistem perdagangan yang mereka temui. Para pedagang lokal memiliki jaringan yang lebih kuat, pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pasar regional, serta hubungan dagang yang telah lama terbangun. Portugis tidak memiliki keunggulan yang sebanding.

Karena itu, kekuatan militer menjadi instrumen utama mereka. Alih-alih berintegrasi ke dalam sistem yang sudah ada melalui persaingan dagang, mereka berupaya mendominasi sistem tersebut dengan kekuatan angkatan laut dan pembangunan benteng-benteng strategis.

Meski demikian, kekuasaan Portugis memiliki keterbatasan yang jelas. Jaringan perdagangan Asia jauh lebih besar dan lebih tangguh daripada yang dapat mereka kendalikan sepenuhnya. Para pedagang beradaptasi, jalur perdagangan bergeser, dan pusat-pusat pertukaran baru pun bermunculan. Dengan demikian, meskipun meraih sejumlah kemenangan militer, Portugis tetap hanyalah salah satu aktor dalam dunia perdagangan Asia yang sangat luas dan kompleks.

Tantangan mendasar yang mereka hadapi sesungguhnya bersifat ekonomi. Mereka datang dengan harapan memperoleh akses terhadap komoditas bernilai tinggi, tetapi mereka hanya memiliki sedikit barang yang benar-benar diinginkan oleh para pedagang Asia. Produk-produk manufaktur Eropa pada umumnya tidak cukup kompetitif di pasar regional. Ketimpangan inilah yang mendorong Portugis untuk mengandalkan pemaksaan sebagai cara untuk memperoleh posisi yang menguntungkan dalam perdagangan Asia.

VOC, Ekstraksi Kolonial, dan Lahirnya Imperium Belanda

DD: Belanda tiba di Nusantara pada akhir abad keenam belas melalui serangkaian ekspedisi dagang swasta yang saling bersaing, yang dikenal sebagai wild voyages. Namun, pada tahun 1602, pemerintah Belanda memaksa berbagai perusahaan saingan itu untuk bergabung ke dalam satu entitas tunggal: Verenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Perusahaan ini diberi kewenangan yang luar biasa. VOC dapat menandatangani perjanjian, menyatakan perang, membangun benteng, bahkan memerintah wilayah. Bersama British East India Company, VOC menjadi salah satu perusahaan saham gabungan (joint-stock corporation) pertama di dunia—sebuah contoh awal yang menunjukkan betapa erat hubungan antara kapitalisme dan kolonialisme sejak masa-masa awal perkembangannya.

Pada tahun 1619, VOC mendirikan Batavia, kota yang kelak menjadi Jakarta. Pada 1641, VOC merebut Malaka dari Portugis, setelah sebelumnya menguasai Ambon dan sejumlah lokasi strategis lainnya di Kepulauan Rempah.

Apa yang membedakan pendekatan VOC dari Portugis? Mengapa VOC jauh lebih kuat? Dan sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ini?

RS: Kolonialisme Portugis relatif bersifat improvisasional. Sumber daya mereka terbatas, pendekatannya eksperimental, dan sangat bergantung pada jaringan benteng serta kekuatan angkatan laut. VOC beroperasi dalam skala yang sama sekali berbeda. Ia merupakan sebuah perusahaan korporasi yang didukung negara Belanda dan ditopang oleh sumber daya keuangan yang sangat besar. Berbeda dengan Portugis, VOC memiliki visi yang jauh lebih sistematis mengenai dominasi perdagangan.

VOC tidak sekadar ingin ikut berdagang. Tujuan utamanya adalah menciptakan monopoli. Perusahaan ini berupaya menguasai seluruh rantai perdagangan: mulai dari produksi, sirkulasi, hingga distribusi komoditas. Artinya, VOC harus mengendalikan pelabuhan, jalur pelayaran, serta daerah-daerah penghasil komoditas utama. Mereka juga berusaha menyingkirkan para pesaing kapan pun memungkinkan.

Salah satu contoh paling terkenal adalah Kepulauan Banda. Di sana, VOC melakukan kampanye kekerasan massal untuk memastikan monopoli atas produksi pala. VOC memahami bahwa keuntungan tidak hanya bergantung pada akses terhadap komoditas, tetapi juga pada kemampuan membatasi pasokan dan menyingkirkan para pesaing.

MS: Belanda juga memahami keterbatasan mereka sendiri. Negeri Belanda relatif kecil dan memiliki jumlah penduduk yang terbatas. Karena itu, VOC sangat mengandalkan pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Alih-alih menaklukkan setiap kerajaan secara langsung, VOC bergerak dari satu kerajaan ke kerajaan lain dan memaksa para penguasanya menandatangani perjanjian yang memberikan hak-hak istimewa dagang kepada perusahaan.

Melalui perjanjian-perjanjian tersebut, VOC memperoleh monopoli atas berbagai komoditas bernilai tinggi, sementara para penguasa lokal tetap dipertahankan di posisinya. VOC mendirikan pos-pos dagang, memungut pajak, dan secara bertahap menyusup ke dalam urusan politik lokal. Seiring waktu, mereka semakin terlibat dalam konflik suksesi dan intrik istana.

Belanda mempelajari struktur politik yang telah ada dengan sangat cermat. Di banyak wilayah Nusantara, kerajaan-kerajaan kecil secara tradisional memberikan upeti kepada kerajaan yang lebih besar sebagai imbalan atas perlindungan. VOC kemudian mengadaptasi pola ini untuk kepentingannya sendiri. Mereka menampilkan diri sebagai pelindung, sembari secara perlahan memperluas pengaruh terhadap pemerintahan lokal.

Jawa menjadi wilayah yang sangat penting karena pada saat itu tengah berkembang menjadi pusat politik dan ekonomi kawasan. Di pulau inilah VOC secara bertahap memperoleh kekuasaan untuk menentukan siapa yang dapat berkuasa dan siapa yang tidak.

RS: Pada tahap ini, kolonialisme Belanda masih berorientasi terutama pada perdagangan, bukan pada pemukiman atau penguasaan teritorial secara langsung. VOC menduduki pelabuhan karena pelabuhan menghasilkan keuntungan. Mereka menguasai jalur pelayaran karena jalur tersebut mendatangkan pendapatan. Intervensi dalam politik lokal dilakukan bukan karena VOC ingin memerintah secara langsung, melainkan karena pengaruh politik membantu menjamin monopoli perdagangan.

Batavia menjadi pusat dari keseluruhan strategi ini. Dari kota tersebut, VOC dapat mengawasi sekaligus perdagangan maritim dan daerah pedalaman agraris di Jawa. Aliansi politik, kontrak dagang, maupun intervensi militer pada dasarnya diarahkan pada tujuan yang sama: mengendalikan arus kekayaan.

Aspek penting lain dari kekuasaan Belanda adalah ketergantungannya pada kelompok-kelompok perantara. Belanda kekurangan pengetahuan lokal, kemampuan bahasa, dan kapasitas administratif. Karena itu, mereka sangat bergantung pada para pedagang dan pemukim Tionghoa sebagai perantara ekonomi.

Komunitas Tionghoa sebenarnya telah lama hadir di Nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Namun, pemerintahan kolonial mengubah posisi mereka secara mendasar. Belanda semakin banyak menempatkan mereka dalam peran-peran penting, seperti pemungut pajak, pelaku perdagangan, dan administrator lokal. Hal ini meningkatkan arti penting ekonomi komunitas Tionghoa, tetapi pada saat yang sama juga menempatkan mereka dalam posisi yang rentan—di antara otoritas kolonial dan penduduk pribumi.

MS: Di sejumlah wilayah, terutama kota-kota pelabuhan, Belanda juga mengandalkan komunitas pedagang Arab dan India. Kelompok-kelompok ini kerap berfungsi sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Karena kekurangan tenaga untuk memerintah secara langsung, Belanda pada dasarnya memerintah melalui jaringan para perantara dan kolaborator.

Dampak jangka panjang dari pola ini sangat besar. Pemerintahan Belanda menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai instrumen kekuasaan. Mereka mempersempit pilihan ekonomi masyarakat lokal dengan memaksa mereka terlibat dalam bentuk-bentuk produksi yang semakin terspesialisasi. Selain itu, kekuasaan kolonial juga mengubah struktur otoritas politik dengan memasukkan para penguasa lokal ke dalam suatu hierarki kolonial yang pada akhirnya melayani kepentingan Belanda.

RS: Kekuasaan kolonial juga mengubah hubungan-hubungan sosial. Komunitas-komunitas yang sebelumnya menempati posisi yang relatif cair dalam jaringan perdagangan regional kini dimasukkan ke dalam hierarki kolonial yang kaku. Belanda mengklasifikasikan penduduk, memberikan status hukum yang berbeda-beda, dan menggunakan perbedaan tersebut untuk memerintah secara lebih efektif.

Kebijakan-kebijakan semacam ini menciptakan berbagai ketegangan yang bertahan lama, bahkan setelah era kolonial berakhir.

Salah satu contohnya adalah hubungan antara penduduk pribumi dan komunitas Tionghoa. Karena para pedagang Tionghoa sering tampil sebagai agen yang tampak langsung dalam proses ekstraksi kolonial, kemarahan masyarakat kerap diarahkan kepada mereka, alih-alih kepada otoritas Belanda yang sesungguhnya menciptakan sistem tersebut.

Dinamika ini meledak pada tahun 1740, ketika krisis ekonomi dan merosotnya harga gula memicu keresahan di kalangan pekerja Tionghoa di Batavia. VOC merespons dengan kebrutalan luar biasa. Otoritas kolonial melakukan penggerebekan, menyebarkan rumor, dan melancarkan pembunuhan massal. Ribuan warga Tionghoa dibantai.

MS: Setelah pembantaian itu, pemerintah kolonial memberlakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap komunitas Tionghoa. Mereka dipusatkan di kawasan-kawasan tertentu dan dikenai jam malam. Pemerintah kolonial juga mengangkat para kapitan Tionghoa yang bertanggung jawab mengelola komunitas mereka sekaligus memungut pajak.

Bagi banyak orang biasa, kekuasaan kolonial justru hadir melalui para perantara ini. Para petani harus membayar pungutan ketika melewati jalan yang dikelola para pemungut pajak Tionghoa. Para pedagang dikenai pajak atas komoditas seperti garam dan barang dagangan lainnya. Akibatnya, kemarahan masyarakat sering kali diarahkan kepada komunitas Tionghoa, meskipun mereka sesungguhnya beroperasi dalam sistem yang diciptakan dan dikendalikan oleh Belanda.

Warisan dari pengaturan kolonial semacam ini bertahan jauh setelah VOC sendiri dibubarkan.

DD: Menjelang akhir abad kedelapan belas, VOC menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Mempertahankan imperium kolonial terbukti sangat mahal, bahkan ketika perusahaan itu terus mengekstraksi kekayaan dari Nusantara. Pada saat yang sama, Belanda ditaklukkan oleh Prancis di bawah Napoleon. VOC pun dibubarkan, aset-asetnya diambil alih negara, dan administrasi kolonial mulai bergerak menuju bentuk pemerintahan yang lebih terpusat dan langsung.

Inggris kemudian sempat menduduki Jawa di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles sebelum Belanda kembali berkuasa setelah kekalahan Napoleon. Bagaimana berbagai transisi ini meletakkan dasar bagi lahirnya negara kolonial yang lebih modern?

MS: Titik balik yang menentukan terjadi setelah Belanda berhasil merebut kembali kekuasaan. Pemerintah kolonial semakin meninggalkan logika dagang khas VOC dan beralih menuju administrasi teritorial secara langsung. Proses ini dipercepat setelah Perang Jawa 1825–1830, salah satu pemberontakan antikolonial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Perang tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa yang semakin terasing dari lingkungan Keraton Yogyakarta dan kian menentang pengaruh Belanda. Namun, pemberontakan ini lebih dari sekadar konflik istana. Perlawanan itu muncul di tengah situasi kesulitan ekonomi yang meluas, gagal panen, dan dislokasi sosial.

Banyak orang ketika itu telah menderita akibat kelaparan dan memburuknya kondisi pertanian. Karena itu, pemberontakan Diponegoro memperoleh dukungan luas, terutama dari kalangan petani dan jaringan-jaringan keagamaan.

RS: Perang tersebut berlangsung selama lima tahun dan menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Diponegoro didukung oleh tokoh-tokoh agama seperti Kiai Mojo, dan sebagian besar pertempuran berlangsung dalam bentuk perang gerilya. Puluhan ribu tentara Belanda dikerahkan untuk menghadapi pasukan yang sebagian besar hanya dipersenjatai dengan senjata tradisional.

Biaya kemanusiaan dari perang ini sangat besar. Sekitar 200.000 orang Jawa tewas, di samping ribuan serdadu Eropa dan pasukan kolonial lainnya. Konflik ini nyaris membuat negara Belanda bangkrut.

Krisis keuangan itulah yang kemudian secara langsung menentukan arah kebijakan kolonial berikutnya.

DD: Dan kebijakan berikutnya adalah Sistem Tanam Paksa.

RS: Tepat sekali. Setelah Perang Jawa berakhir, pemerintah Belanda mencari cara agar tanah jajahan mereka dapat menghasilkan keuntungan sekaligus menutup biaya perang dan administrasi kolonial. Hasilnya adalah penerapan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830.

Melalui sistem ini, para petani diwajibkan mengalokasikan sebagian tanah dan tenaga kerjanya untuk menanam tanaman ekspor bagi negara kolonial. Komoditas seperti kopi, gula, nila, teh, dan tembakau menjadi tulang punggung sistem tersebut. Tanam Paksa menghasilkan kekayaan yang luar biasa bagi Belanda, tetapi pada saat yang sama membebankan penderitaan yang sangat besar kepada penduduk lokal.

Akibatnya sangat menghancurkan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dialihkan untuk produksi komoditas ekspor. Di banyak tempat, hal ini memicu kemiskinan, kekurangan pangan, bahkan kelaparan.

MS: Belanda sesungguhnya membangun sistem ini di atas bentuk-bentuk kerja paksa yang telah dikenal di sejumlah kerajaan Jawa. Secara tradisional, rakyat memang memiliki kewajiban memberikan tenaga kepada penguasa untuk berbagai pekerjaan umum atau proyek pertanian. Namun, negara kolonial memperluas dan mengubah kewajiban tersebut menjadi sebuah sistem yang dirancang untuk melayani pasar global.

Dari sinilah lahir apa yang kemudian dikenal masyarakat Indonesia sebagai kerja rodi, yakni kerja paksa. Penduduk desa dipaksa bekerja demi produksi kolonial, sembari tetap berjuang mempertahankan kehidupan mereka sendiri.

Pengenalan tanaman seperti singkong dan jagung sebagian dimaksudkan untuk mengompensasi berkurangnya lahan sawah yang digunakan untuk menanam padi. Namun, bahan pangan pengganti ini sering kali kemudian diasosiasikan dengan kemiskinan—sebuah persepsi yang di sejumlah tempat masih bertahan hingga sekarang.

RS: Sistem Tanam Paksa tidak hanya mengubah pola pertanian, tetapi juga mengubah hubungan antara masyarakat dan negara. Pemerintah kolonial mengklaim kewenangan untuk secara langsung mengatur tanah, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Mereka menuntut produksi yang dapat diprediksi serta pasokan komoditas ekspor yang rutin.

Sistem ini menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar. Gula dan kopi menjadi komoditas yang sangat menguntungkan, membantu membiayai negara Belanda dan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ekonomi negeri tersebut.

Kebrutalan sistem ini pada akhirnya diketahui secara luas melalui Max Havelaar, novel terkenal karya Multatuli—nama pena Eduard Douwes Dekker. Berdasarkan pengalamannya sebagai pejabat kolonial, ia mengungkap penderitaan dan eksploitasi yang menjadi fondasi kemakmuran Belanda.

DD: Kekayaan yang diekstraksi dari Indonesia begitu besar sehingga turut membiayai berbagai proyek di luar tanah jajahan itu sendiri, termasuk kompensasi yang dibayarkan kepada para pemilik budak setelah penghapusan perbudakan di Suriname. Namun, pada akhir abad kesembilan belas, kolonialisme Belanda memasuki fase baru. Tentara kolonial memperluas ekspansinya ke berbagai wilayah di luar Jawa, menaklukkan daerah-daerah tersebut, dan memasukkannya ke dalam sebuah negara kolonial yang semakin terpusat.

Bagaimana proses ini berlangsung?

MS: Ekspansi Belanda dipercepat melalui serangkaian peperangan. Di Sumatra Barat, Perang Padri pada mulanya merupakan konflik antara kaum pembaru Islam dan aristokrasi lokal. Belanda kemudian ikut campur dan pada akhirnya berhasil memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut.

Berbagai kampanye militer lain menyusul, termasuk Perang Banjar di Kalimantan. Melalui konflik-konflik inilah Belanda memperoleh kendali atas komoditas bernilai tinggi dan wilayah-wilayah strategis.

Pada saat yang sama, pemerintah kolonial memberlakukan Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarian Law), yang membuka Hindia Belanda bagi investasi swasta berskala besar. Perusahaan-perusahaan asing memperoleh hak untuk menyewa tanah dalam jangka panjang dan mendirikan perkebunan di berbagai wilayah Nusantara.

Salah satu perkembangan terpenting terjadi di Sumatra Timur. Di kawasan ini, perkebunan tembakau, karet, dan kemudian kelapa sawit mengubah wilayah tersebut menjadi salah satu pusat utama pertanian kapitalis.

Dalam jumlah besar, buruh kontrak direkrut dari Jawa dan dipindahkan ke kawasan-kawasan perkebunan. Dampak demografis dari proses ini masih terlihat hingga hari ini. Sebagian besar penduduk Sumatra Utara merupakan keturunan para pekerja migran tersebut.

RS: Ekspansi kolonial dan perkembangan kapitalisme berjalan beriringan. Penaklukan militer membuka akses terhadap tanah dan tenaga kerja. Jaringan transportasi baru, perkebunan, pertambangan, serta jalur pelayaran mengintegrasikan wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif otonom ke dalam ekonomi kolonial.

Pada awal abad kedua puluh, Belanda pada dasarnya telah menyelesaikan transformasi Nusantara: dari kumpulan kerajaan dan jaringan perdagangan yang saling terhubung menjadi sebuah negara kolonial yang terpusat, yang disusun di atas prinsip ekstraksi, akumulasi, dan kekuasaan imperial.

Kapitalisme, Reformasi Kolonial, dan Lahirnya Nasionalisme Indonesia

DD: Ketika kaum liberal semakin berpengaruh di Belanda pada akhir abad kesembilan belas, mereka mulai membongkar Sistem Tanam Paksa dan menggantinya dengan tatanan ekonomi baru yang bertumpu pada perusahaan swasta. Alih-alih terutama mengandalkan pemaksaan langsung oleh negara, pemerintah kolonial membuka Nusantara bagi modal swasta dan produksi yang digerakkan oleh mekanisme pasar. Bagaimana pergeseran liberal ini mengubah ekonomi kolonial, dan apa dampaknya bagi kehidupan rakyat Indonesia?

RS: Peralihan ini menandai perubahan dari apa yang dapat kita sebut sebagai kapitalisme negara kolonial menuju kapitalisme korporasi kolonial. Pemerintah kolonial tidak menghentikan eksploitasi; mereka hanya menata ulang cara eksploitasi itu dijalankan. Alih-alih mengelola produksi secara langsung, negara menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta Eropa berekspansi ke seluruh Nusantara.

Periode ini sering dipandang sebagai masa modernisasi kolonialisme. Pemerintahan kolonial memang menjadi lebih modern, lebih efisien, dan semakin terintegrasi ke dalam kapitalisme global, tetapi bukan berarti menjadi lebih manusiawi. Modal swasta masuk ke berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga transportasi, sehingga skala ekstraksi ekonomi meningkat secara dramatis.

Jawa tetap menjadi pusat produksi gula. Pada akhir abad kesembilan belas, Hindia Belanda telah menjelma menjadi salah satu produsen gula terbesar di dunia, hanya kalah dari Kuba. Yang berubah bukanlah komoditasnya, melainkan cara produksinya diorganisasikan. Produksi gula tidak lagi terutama dikelola langsung oleh negara. Sebaliknya, perusahaan, kartel, dan sindikat semakin dominan dalam mengendalikan tenaga kerja, proses produksi, bahkan kebijakan kolonial itu sendiri.

Hubungan antara kekuatan ekonomi dan pengaruh politik tampak sangat jelas pada masa ini. Perusahaan-perusahaan perkebunan besar sering kali mampu memengaruhi regulasi kolonial demi kepentingan mereka sendiri. Dalam banyak hal, situasi ini mengingatkan kita pada hubungan erat antara korporasi dan pemerintah yang masih dapat kita saksikan hingga hari ini.

MS: Ekspansi modal swasta mengubah seluruh wilayah Nusantara. Perkebunan tembakau berkembang pesat di Sumatra Timur. Produksi lada meluas di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Pertambangan timah berkembang di Bangka dan Belitung. Industri-industri baru bermunculan berdampingan dengan sektor-sektor komoditas yang lebih lama.

Salah satu contoh yang sangat penting adalah gutta-percha, sejenis getah alam yang terutama diperoleh dari hutan-hutan Kalimantan. Berbeda dengan komoditas perkebunan, gutta-percha diekstraksi langsung dari kawasan hutan hujan, sering kali dengan memanfaatkan tenaga kerja masyarakat Dayak. Komoditas ini sangat penting karena digunakan sebagai bahan isolasi kabel telegraf bawah laut.

Sekilas, hal ini mungkin terdengar seperti detail teknis belaka. Namun, sesungguhnya gutta-percha memainkan peran revolusioner. Bahan ini memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global pertama yang sesungguhnya. Dengan adanya gutta-percha, kabel telegraf dapat menghubungkan benua dan samudra, meletakkan fondasi bagi dunia yang semakin saling terhubung.

Minyak bumi menghadirkan transformasi yang bahkan lebih besar. Kemunculan perusahaan-perusahaan seperti Royal Dutch Shell menghubungkan Hindia Belanda secara langsung dengan infrastruktur energi kapitalisme industri modern. Minyak tidak hanya mengintegrasikan koloni ke dalam pasar global, tetapi juga ke dalam dinamika geopolitik yang kelak membentuk abad kedua puluh.

DD: Bagaimana perubahan-perubahan ekonomi ini memengaruhi kehidupan rakyat biasa?

RS: Salah satu perkembangan terpenting adalah proses proletarisasi kaum tani. Proses ini sebenarnya telah dimulai sejak masa Tanam Paksa, tetapi semakin dipercepat pada era liberal. Semakin banyak petani kehilangan akses yang aman terhadap tanah dan menjadi bergantung pada penjualan tenaga kerja untuk mempertahankan hidup.

Proses tersebut melahirkan bentuk-bentuk mobilitas baru. Buruh berpindah dari Jawa Tengah ke kawasan perkebunan di Jawa Timur. Sebagian lainnya bermigrasi dari Jawa ke Sumatra, tempat perkebunan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ekonomi kolonial semakin bergantung pada tenaga kerja yang bergerak lintas wilayah.

Pada saat yang sama, kerja upahan semakin meluas. Orang-orang yang sebelumnya hidup terutama dalam ekonomi subsisten kini semakin terintegrasi ke dalam pasar uang. Pedagang, pekerja transportasi, penjaja keliling, dan berbagai pekerjaan non-pertanian lainnya menjadi semakin penting. Kehidupan ekonomi pun semakin diorganisasikan melalui transaksi tunai, bukan lagi semata-mata melalui produksi subsisten lokal.

MS: Munculnya sistem buruh kontrak merupakan ciri lain yang sangat menentukan pada periode ini. Perusahaan-perusahaan perkebunan merekrut pekerja berdasarkan kontrak, lalu mengirim mereka ke wilayah-wilayah yang jauh, sering kali dalam kondisi yang keras. Secara formal mereka memang merupakan pekerja bebas, tetapi dalam praktiknya banyak yang terjebak dalam sistem eksploitatif yang membatasi mobilitas mereka dan mengikat mereka pada perkebunan selama bertahun-tahun.

Gambaran yang sangat hidup mengenai dunia ini dapat ditemukan dalam novel Coolie karya penulis Belanda Madelon Lulofs. Novel tersebut memperlihatkan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menggunakan perjudian, hiburan, utang, dan pembaruan kontrak untuk membuat para pekerja tetap bergantung dan rentan.

Ekonomi kolonial pada masa ini tidak lagi didominasi semata-mata oleh negara. Semakin lama, ekonomi itu digerakkan oleh korporasi multinasional yang beroperasi di seluruh Nusantara. Perusahaan-perusahaan dari Belanda, Inggris, dan negara-negara lain mendirikan perkebunan dan industri ekstraktif. Hasilnya adalah sebuah ekonomi kolonial yang jauh lebih kompleks sekaligus jauh lebih kapitalistik.

DD: Pada saat yang sama, negara kolonial juga berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur. Apa dampak proyek-proyek ini?

RS: Infrastruktur mengubah tidak hanya perekonomian, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Jaringan kapal uap menghubungkan pulau-pulau yang sebelumnya hanya terhubung secara sporadis. Jalur kereta api menghubungkan daerah-daerah pertanian di pedalaman dengan pelabuhan. Sistem telegraf mempercepat komunikasi melintasi jarak yang sangat jauh.

Salah satu institusi yang sangat penting adalah Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran kolonial yang membuka rute-rute reguler di seluruh Nusantara. Untuk pertama kalinya, transportasi beroperasi berdasarkan jadwal yang tetap dan dapat diprediksi, menghubungkan berbagai pulau sekaligus mengaitkan koloni dengan Eropa.

Perkembangan ini memang terutama ditujukan untuk melayani kepentingan kolonial. Namun, ia juga menimbulkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya diantisipasi. Rakyat Indonesia memperoleh mobilitas yang lebih besar. Orang-orang dapat bepergian dengan lebih mudah, berjumpa dengan komunitas dari daerah lain, dan berpartisipasi dalam jaringan ekonomi maupun sosial yang lebih luas.

Seiring meningkatnya mobilitas, kesadaran baru pun mulai tumbuh. Individu-individu yang sebelumnya terutama mengidentifikasi diri dengan komunitas lokal mulai bertemu dengan orang-orang lain yang memiliki pengalaman serupa sebagai subjek kolonial. Infrastruktur tidak hanya menciptakan pasar, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk baru kesadaran kolektif.

DD: Sebelum membahas nasionalisme secara langsung, kita perlu terlebih dahulu melihat tatanan rasial yang menopang masyarakat kolonial. Bagaimana kategori rasial yang diterapkan Belanda dibandingkan dengan sistem seperti apartheid di Afrika Selatan?

MS: Sistem kolonial Belanda sangat hierarkis, tetapi tidak identik dengan apartheid. Apartheid menerapkan pemisahan rasial yang jauh lebih kaku. Di Hindia Belanda, interaksi antarkelompok jauh lebih umum terjadi, meskipun ketimpangan tetap menjadi fondasi utama tatanan sosial.

Secara umum, masyarakat kolonial dibagi ke dalam tiga kategori hukum utama: golongan Eropa, Timur Asing (Vreemde Oosterlingen), dan Pribumi (Inlanders). Orang Eropa menempati posisi tertinggi dan menikmati perlindungan hukum yang paling besar. Kelompok Timur Asing mencakup komunitas Tionghoa, Arab, dan India. Sementara itu, golongan pribumi—yang merupakan mayoritas penduduk—menempati lapisan terbawah dalam hierarki kolonial.

Pembedaan ini memengaruhi akses terhadap pendidikan, perumahan, transportasi, dan pekerjaan. Gerbong kereta api, sekolah, hingga kawasan permukiman sering kali mencerminkan pembagian rasial tersebut.

Meskipun demikian, kategori-kategori ini tidak sepenuhnya kaku. Interaksi antarkelompok berlangsung secara rutin, dan komunitas-komunitas campuran berkembang di banyak wilayah perkotaan.

RS: Ras bukan sekadar realitas sosial; ia juga merupakan konstruksi hukum. Pemerintah kolonial melembagakan kategori-kategori rasial melalui sistem hukum yang terpisah.

Terdapat perbedaan hukum pidana antara orang Eropa dan non-Eropa. Dalam ranah hukum perdata, segregasi bahkan lebih tegas. Urusan seperti perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, dan hubungan keluarga diatur berdasarkan klasifikasi rasial.

Komunitas Tionghoa menempati posisi yang sangat kompleks dalam tatanan ini. Sebagian elite Tionghoa yang kaya kadang dapat memperoleh berbagai hak istimewa hukum yang mendekatkan status mereka kepada orang Eropa. Namun, mayoritas warga Tionghoa tetap tunduk pada institusi dan pengaturan hukum yang terpisah.

Dengan demikian, negara kolonial tidak sekadar mengakui perbedaan rasial, tetapi secara aktif memproduksinya melalui hukum. Kategori-kategori tersebut membentuk kehidupan sehari-hari sekaligus memperkuat struktur kapitalisme kolonial secara keseluruhan.

DD: Kelompok penting lainnya adalah kaum Indo-Eropa, yakni mereka yang memiliki garis keturunan campuran Eropa dan pribumi. Di mana posisi mereka dalam hierarki kolonial?

MS: Kaum Indo-Eropa menempati posisi yang ambigu. Banyak di antara mereka merupakan anak dari laki-laki Eropa dan perempuan pribumi, yang sering dikenal sebagai nyai. Secara hukum, mereka umumnya digolongkan sebagai orang Eropa, tetapi secara sosial mereka kerap dipandang berbeda dari komunitas Belanda totok.

Jumlah mereka terus bertambah sepanjang masa kolonial. Banyak yang kemudian bekerja di lapisan bawah birokrasi kolonial dan memperoleh berbagai peluang yang tidak tersedia bagi sebagian besar penduduk pribumi. Namun, mereka juga menghadapi diskriminasi dan prasangka dari kalangan elite Eropa.

Karena itu, mereka menempati posisi menengah dalam masyarakat kolonial: memiliki sejumlah privilese, tetapi pada saat yang sama tetap mengalami marginalisasi.

DD: Pada tahun 1901, pemerintah Belanda memperkenalkan kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Politik Etis. Para pejabat kolonial mengklaim bahwa mereka kini memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Apakah ini benar-benar merupakan proyek kemanusiaan, atau hanya bentuk kolonialisme yang lebih canggih?

RS: Politik Etis lahir dari beberapa tekanan yang saling berkelindan. Laporan mengenai kemiskinan, kelaparan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan telah memicu kritik di Belanda. Pada saat yang sama, ekonomi kolonial semakin membutuhkan tenaga kerja yang sehat dan terdidik.

Kebijakan ini berfokus pada irigasi, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Memang ada sejumlah perbaikan nyata. Produktivitas pertanian meningkat di beberapa wilayah. Akses pendidikan meluas, terutama bagi kalangan elite pribumi. Jalan raya, jalur kereta api, dan jaringan komunikasi terus berkembang.

Namun, Politik Etis tidak dirancang untuk menciptakan kesetaraan atau demokrasi. Tujuan utamanya adalah menjadikan kolonialisme lebih stabil dan berkelanjutan. Sasaran utamanya ialah mengelola eksploitasi secara lebih efektif, bukan mengakhirinya.

Karena itu, saya menyebutnya sebagai bentuk paternalisme struktural. Kondisi hidup sebagian masyarakat memang membaik, tetapi semuanya tetap berlangsung dalam kerangka yang mempertahankan kekuasaan kolonial.

Pada saat yang sama, kebijakan ini menghasilkan konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan para perancangnya. Perluasan pendidikan, mobilitas, dan komunikasi membantu melahirkan generasi baru orang Indonesia yang memiliki kesadaran politik. Lembaga-lembaga yang semula dirancang untuk memperkuat kolonialisme justru pada akhirnya menciptakan syarat-syarat bagi munculnya perlawanan.

MS: Saya sepakat. Politik Etis pada dasarnya berusaha memberikan wajah yang lebih manusiawi pada sistem yang tetap eksploitatif. Para pejabat kolonial menyadari bahwa kemiskinan ekstrem dan ketidakstabilan sosial dapat mengancam keberlangsungan kekuasaan kolonial dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang mereka, investasi di bidang pendidikan, irigasi, kesehatan, dan infrastruktur bukanlah tindakan kemurahan hati. Itu merupakan upaya untuk menciptakan penduduk yang lebih produktif dan lebih disiplin.

Namun, sejarah sering kali melahirkan konsekuensi yang tidak terduga. Penyebaran pendidikan memunculkan kelompok sosial baru yang semakin kritis terhadap otoritas kolonial.

DD: Ini membawa kita pada kemunculan elite pribumi baru. Sebelumnya, Anda menyebut tentang munculnya priyayi rendah. Siapa sebenarnya mereka, dan mengapa mereka menjadi begitu penting?

MS: Priyayi rendah menempati lapisan bawah aristokrasi pribumi sekaligus birokrasi kolonial. Mereka bekerja sebagai pejabat distrik, administrator, guru, dan juru tulis. Ketika negara kolonial semakin berkembang, kebutuhan akan tenaga administratif jauh melampaui jumlah orang Belanda yang tersedia.

Banyak anggota kelompok ini berasal dari cabang-cabang sekunder keluarga bangsawan, meskipun seiring waktu pendidikan—bukan lagi garis keturunan—menjadi faktor utama yang menentukan kemajuan mereka. Mereka termasuk generasi pertama orang Indonesia yang memperoleh akses berkelanjutan terhadap pendidikan Belanda dan pelatihan administrasi.

Kelompok ini berfungsi sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Akan tetapi, pendidikan juga memperkenalkan mereka pada gagasan-gagasan yang melampaui dunia administrasi kolonial. Mereka membaca berbagai literatur, mempelajari bahasa-bahasa Eropa, dan semakin menyadari perkembangan politik di berbagai belahan dunia.

Banyak tokoh nasionalis Indonesia di kemudian hari lahir dari lingkungan sosial ini.

RS: Pada tahun 1930, mayoritas pegawai pemerintahan kolonial sebenarnya adalah orang Indonesia pribumi. Negara kolonial sangat bergantung pada mereka untuk menjalankan roda pemerintahan.

Priyayi rendah menempati posisi yang penuh kontradiksi. Mereka memiliki kewenangan yang terbatas, tetapi tetap berada di posisi subordinat dalam hierarki kolonial. Mereka mengalami kekuasaan kolonial dari dalam, sekaligus merasakan batas-batas dan ketidakadilan sistem tersebut.

Karena terdidik, melek huruf, dan terhubung dengan jaringan komunikasi yang terus berkembang, mereka menjadi salah satu pembawa awal kesadaran nasional Indonesia. Banyak jurnalis, guru, pembaru sosial, dan aktivis politik berasal dari lapisan sosial ini.

Politik Etis turut menciptakan kondisi yang memungkinkan kemunculan mereka. Dengan demikian, tanpa disengaja, kebijakan tersebut justru membina banyak individu yang pada akhirnya akan menantang kekuasaan kolonial dan membayangkan masa depan di luar imperium.

Catatan Redaksi: Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta arahan editorial dari penasihat senior Theo Francos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan atas Nusantara, serial podcast produksi The Dig. Bagian berikutnya akan membahas kemunculan nasionalisme, Islam politik, sosialisme, dan komunisme di Hindia Belanda, serta bagaimana berbagai arus politik tersebut membentuk perjuangan melawan kolonialisme dan turut menentukan pembentukan Indonesia modern.

Kebenaran lebih sering melengkung mengikuti infrastruktur, daripa infrastruktur melengkung mengikui kebenaran…

Elizabet F. Drexler

PADA 4 Juli 2026, Partai Nasional Indonesia (PNI) genap berusia 99 tahun. Bagi banyak orang, PNI hanyalah bagian dari masa lalu: partai yang didirikan Sukarno pada 1927, memenangkan Pemilu 1955, lalu tenggelam setelah kejatuhan Sukarno dan lahirnya Orde Baru. Namun, jika kita membaca sejarah PNI secara lebih serius, kita akan menemukan sesuatu yang lebih tragis. Sejarah PNI bukanlah sekadar kisah tentang sebuah partai yang lahir, menang, kalah, lalu ditelan sejarah. Sejarah ini merupakan kisah tentang kemungkinan-kemungkinan progresif yang berulang kali muncul dalam sejarah Indonesia, tetapi kemudian dihancurkan sebelum sempat meraih kemenangan.

PNI lahir pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai ini muncul setelah pemberangusan pemberontakan PKI pada 1926–1927 yang berakhir dengan kegagalan total. PNI lahir ketika ingatan akan zaman yang bergerak masih sangat membekas dalam masyarakat. Karena itu, PNI tampil sebagai pewaris sah gerakan progresif Indonesia. Partai ini menjadi kendaraan perjuangan nasional yang mengandalkan mobilisasi massa serta menjadikan rakyat sebagai subjek sejarah sekaligus subjek revolusioner.

Setelah 1926–1927, kolonialisme Belanda tidak hanya berhasil memukul organisasi-organisasi radikal, tetapi juga memaksa sebagian besar gerakan rakyat meninggalkan bahasa politik yang revolusioner. Di kalangan buruh, sebagaimana ditunjukkan John Ingleson, PBST tampil jauh lebih moderat daripada pendahulunya, VSTP. Kritik politik terhadap pemerintah kolonial, pembahasan Marxisme, dan retorika perjuangan kelas menghilang dari publikasi mereka. Sebagai gantinya, muncul bahasa kerja sama, perundingan, dan peningkatan kesejahteraan dalam batas-batas yang diperkenankan pemerintah kolonial.[1] Dalam lanskap politik yang mengalami depolitisasi seperti itu, PNI tampil sebagai pengecualian. Partai ini menjadi satu-satunya kekuatan politik massa yang secara terbuka mempertahankan garis nonkooperasi dan terus menghidupkan gagasan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang tidak dapat ditawar.

Nasionalisme yang dibawa PNI bukanlah nasionalisme aristokratik, melainkan nasionalisme yang mengandung janji emansipasi sosial bagi kaum kecil yang kemudian disebut Sukarno sebagai kaum Marhaen. Sukarno belajar dari kegagalan 1926 sebagai sebuah gerakan yang dipenuhi faksi dan konflik horizontal. Karena itu, ia membayangkan PNI sebagai sebuah blok historis yang menghimpun seluruh lapisan kelas sosial, struktur, dan aliran politik ke dalam satu organisasi, sembari terus melakukan agitasi dan propaganda agar zaman kembali bergerak. Gagasan ini tampak, misalnya, dalam jawabannya atas surat peringatan dari dr. Tjipto Mangunkusumo mengenai aktivitas politiknya:

Saudara, apa yang dikehendaki Bandung sekarang? Persiapan yang terus-menerus, rangsangan yang terus-menerus, sehingga bila tiba hari besar bagi kesatuan aksi, kita akan tampil dengan suatu demonstrasi besar…. Sukses hanya akan tercapai bila tanah telah cukup digarap sebelumnya. Rapat di lapangan terbuka dan pawai-pawai yang riuh rendah sama pentingnya seperti nasi bagi pendidikan politik massa. Massa bukanlah otak yang banyak berpikir; massa adalah hati yang penuh gejolak.[2]

Namun, PNI tidak hanya bertumpu pada agitasi dan propaganda. Sukarno juga menaruh perhatian besar pada kaderisasi. Cabang-cabang partai diwajibkan menyelenggarakan pendidikan politik secara rutin dan menerapkan seleksi keanggotaan yang ketat. Di Bandung, Sukarno bahkan mengeluhkan bahwa dari empat puluh peserta yang mengikuti ujian kader setelah berbulan-bulan menjalani pendidikan politik, hanya dua orang yang dianggap layak menjadi anggota penuh.[3] Bagi Sukarno, persoalan utama gerakan bukanlah kekurangan massa, melainkan kekurangan pemimpin yang cakap untuk mengorganisasi massa. Karena itu, sebelum menjadi partai rakyat yang besar, PNI terlebih dahulu berupaya membentuk inti kader yang memiliki kesadaran politik dan disiplin organisasi yang kuat.

Pada akhirnya, pemerintah kolonial yang trauma akibat pemberontakan 1926–1927 bertindak tegas dengan menangkap Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Penangkapan ini membuat era pergerakan kembali sunyi. Namun, ingatan akan zaman bergerak yang dibangun melalui PNI pimpinan Sukarno tetap terjaga. Ketika Sukarno ditahan, tidak ada partai progresif lain yang mampu berkembang akibat kebijakan “ketertiban dan ketenteraman” pemerintah kolonial. Kondisi ini justru menjadikan penangkapan Sukarno seperti api kecil yang terus menghangatkan semangat zaman. Karena itu, ketika pemerintahan kolonial tumbang, Sukarno, Hatta, dan Sjahrir dipandang sebagai tokoh yang paling layak memimpin perjuangan hingga Indonesia merdeka.

PNI Pasca-Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta menghadirkan kembali PNI yang pernah didirikan Sukarno pada 1927. Sebaliknya, masa-masa awal revolusi justru ditandai oleh kebingungan mengenai bentuk organisasi politik yang paling tepat untuk menopang republik yang baru lahir.

Pada akhir Agustus 1945, Sukarno sempat menggagas pembentukan PNI Staatspartij, yaitu PNI sebagai partai negara. Partai ini dibayangkan menjadi satu-satunya kendaraan politik revolusi yang mampu menghimpun seluruh kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman kembalinya kolonialisme Belanda sekaligus melanjutkan cita-cita blok historis antikolonial. Namun, gagasan tersebut segera menghadapi penolakan. Kelompok-kelompok politik yang tumbuh selama masa pergerakan menganggap sistem satu partai berpotensi menghambat perkembangan demokrasi dan keberagaman aspirasi politik yang sedang berkembang dalam republik muda.

Akibatnya, PNI Staatspartij berumur sangat pendek dan gagal berkembang menjadi kekuatan politik yang efektif. Pemerintah kemudian memilih membuka ruang bagi sistem multipartai melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang mendorong pembentukan partai-partai politik.

Dalam konteks itulah Partai Nasional Indonesia lahir kembali pada Januari 1946. Namun, PNI yang berdiri kembali ini bukan sekadar reproduksi organisasi lama. Partai ini merupakan hasil pertemuan berbagai unsur nasionalis yang membawa warisan politik Sukarno sekaligus pengalaman revolusi kemerdekaan. Sejak awal, PNI memikul tugas yang jauh lebih rumit dibandingkan pendahulunya pada 1927. Jika PNI generasi pertama berjuang merebut kemerdekaan, maka PNI pascakemerdekaan harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: setelah kemerdekaan berhasil direbut, Indonesia hendak dibawa ke mana?

Dalam kajian klasiknya, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946–1965, Joel Rocamora menunjukkan bahwa sejak lahir kembali pada 1946, PNI bukanlah organisasi yang homogen. Di dalamnya hidup berbagai kecenderungan politik yang saling bersaing untuk menentukan arah nasionalisme Indonesia. Di satu sisi terdapat kelompok nasionalis radikal yang dipimpin Sidik Djojosukarto, Sarmidi Mangunsarkoro, dan Sartono yang berusaha mempertahankan watak progresif PNI. Di sisi lain muncul kelompok yang berpusat pada elite birokrasi partai dan negara, dengan tokoh-tokoh seperti Suwirjo dan Wilopo, yang memperoleh dukungan dari kalangan priyayi, pejabat daerah, dan pemilik tanah.

Pertarungan antara kedua kubu ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut perebutan kepemimpinan partai, tetapi juga menentukan apakah PNI akan tetap menjadi kendaraan politik kaum Marhaen atau berubah menjadi partai patronase yang bertumpu pada elite negara.

Di bawah kepemimpinan Sidik Djojosukarto, PNI berkembang menjadi kekuatan progresif terbesar dalam spektrum nasionalisme Indonesia. Berbeda dengan kelompok nasionalis konservatif yang bertumpu pada birokrasi, elite daerah, dan patronase politik, PNI di bawah Sidik menghubungkan nasionalisme dengan agenda antiimperialisme, nasionalisasi ekonomi, keberpihakan kepada kaum Marhaen, serta mobilisasi massa rakyat sebagai motor transformasi sosial. PNI tidak sekadar menjadi partai nasionalis terbesar, tetapi juga kendaraan politik yang paling dekat dengan garis antiimperialis Sukarno. Jika Sukarno menyediakan visi ideologis, Sidik berupaya menerjemahkannya menjadi kekuatan organisasi dan mobilisasi massa.

Namun, menjelang Pemilu 1955, PNI menghadapi kesulitan menghimpun logistik pemilu. Kebutuhan akan jaringan politik dan dukungan logistik inilah yang mendorong masuknya elite lokal, priyayi, pemilik tanah, dan patron politik ke dalam tubuh partai. Secara politik, strategi ini berhasil. PNI tampil sebagai pemenang Pemilu 1955. Ironisnya, kemenangan tersebut justru menjadi awal kemunduran nasionalisme radikal di dalam PNI. Setelah Sidik Djojosukarto wafat pada akhir 1955, pengaruh kelompok nasionalis radikal melemah, sementara kelompok yang berakar pada jaringan birokrasi dan patronase semakin dominan. Akibatnya, orientasi perjuangan yang sebelumnya berpusat pada mobilisasi massa dan transformasi sosial bergeser ke arah pengelolaan kekuasaan serta kompetisi antarelite.

Keberhasilan PNI memenangkan Pemilu 1955 justru membawa masuk kekuatan-kekuatan sosial yang kemudian membatasi kemungkinan terwujudnya proyek nasionalisme progresifnya sendiri. Nasionalisme progresif PNI pun bergeser ke kanan dan merenggangkan hubungannya dengan Bung Karno. Dampaknya segera terlihat. Dalam pemilihan umum daerah 1957, PNI mengalami kekalahan yang telak, sementara basis-basis progresifnya direbut oleh PKI yang tampil lebih progresif dan lebih disiplin sebagai organisasi politik.

Dengan demikian, kemunduran PNI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat persaingan dengan PKI atau perubahan konfigurasi politik nasional. Kemunduran tersebut juga merupakan konsekuensi dari kontradiksi internal yang lahir dari keberhasilannya sendiri. Orientasi progresif PNI tersandera oleh relasi patronase yang menguat pasca-Pemilu 1955. Kepentingan-kepentingan konservatif yang berakar pada struktur feodal menghambat realisasi proyek nasionalisme progresif PNI.

Generasi Muda PNI

Sejarah tidak berhenti di sana. Jika kemenangan kelompok konservatif pasca-Pemilu 1955 tampak menandai berakhirnya era nasionalisme radikal dalam tubuh PNI, perkembangan politik nasional justru membuka kemungkinan baru yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Sejak 1957, sistem politik parlementer yang menjadi fondasi kekuatan partai-partai mulai mengalami krisis. Sukarno semakin yakin bahwa demokrasi liberal hanya menghasilkan pertikaian tanpa akhir di antara elite politik, sementara Angkatan Darat memandang sistem kepartaian sebagai sumber ketidakstabilan nasional. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, keduanya bertemu dalam satu agenda: membatasi dominasi partai-partai politik.

Lahirnya Demokrasi Terpimpin secara bertahap mengurangi peran partai sebagai arena utama politik nasional. Ruang gerak elite parlementer menyempit. Perdebatan politik tidak lagi sepenuhnya berlangsung di parlemen, melainkan bergeser ke organisasi-organisasi massa yang berkembang di luar struktur formal negara.

Ironisnya, ketika partai-partai mengalami pembatasan, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai justru tumbuh sangat pesat. Di lingkungan PNI, organisasi-organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Demokrat Indonesia (PDI), Persatuan Tani Indonesia (PETANI), Wanita Demokrat Indonesia (WDI), Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), serta berbagai organisasi massa lainnya berkembang menjadi arena baru kaderisasi politik. Jika elite partai semakin terjebak dalam kompromi dan patronase, organisasi-organisasi inilah yang menjaga nyala Marhaenisme tetap hidup.

Dari rahim organisasi-organisasi massa tersebut lahir generasi baru nasionalis progresif yang tidak dibentuk oleh pengalaman parlementer, melainkan oleh pengalaman agitasi, pendidikan kader, mobilisasi massa, dan pergulatan ideologis menghadapi imperialisme, kemiskinan, serta ketimpangan sosial. Mereka memandang Marhaenisme bukan sekadar simbol warisan Sukarno, melainkan teori perjuangan untuk menyelesaikan revolusi Indonesia yang dianggap belum tuntas.

Di bawah kepemimpinan Surachman, generasi muda ini secara bertahap berhasil merebut kembali arah ideologis PNI dari kelompok konservatif yang menguasainya sejak wafatnya Sidik Djojosukarto. Berbeda dengan elite lama yang tumbuh melalui jalur parlementer dan birokrasi, generasi baru ini memperoleh legitimasi dari basis massa rakyat. Mereka menghidupkan kembali agenda antiimperialisme, nasionalisme radikal, reforma agraria, serta gagasan bahwa nasionalisme Indonesia hanya dapat bertahan apabila kembali berpijak pada kaum Marhaen. Dengan demikian, Marhaenisme kembali lebih dekat pada orientasi revolusioner Sukarno.[4]

Puncaknya terjadi pada Kongres PNI 1963 di Purwokerto, yang kemudian disusul pembersihan kelompok konservatif pada Agustus 1965. Kelompok progresif berhasil merebut kembali arah ideologis partai. PNI kembali menegaskan Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan dan memperkuat hubungan dengan massa rakyat. Menjelang 1965, organisasi-organisasi massa PNI berkembang pesat dan pengaruh politiknya kembali menguat. Kemenangan kelompok progresif juga menandai pulihnya hubungan politik antara PNI dan Sukarno setelah periode kerenggangan yang panjang.

Kemenangan kelompok progresif di Purwokerto bukan sekadar kemenangan organisasi. Kemenangan tersebut segera diterjemahkan menjadi ekspansi politik yang luar biasa. Dalam waktu singkat, generasi muda Marhaenis berhasil mengubah organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PNI menjadi mesin mobilisasi massa yang belum pernah dimiliki partai itu sebelumnya.

Hasilnya segera terlihat. Pada 1965, KBKI mengklaim memiliki lebih dari 1,6 juta anggota dan berkembang menjadi salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia. Di kalangan mahasiswa, GMNI tampil sebagai kekuatan dominan. Dari 24 anggota Dewan Eksekutif Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI), 18 di antaranya berasal dari GMNI. Dengan sekitar 75 ribu anggota, GMNI bukan hanya lebih besar daripada organisasi mahasiswa lainnya, tetapi juga jauh melampaui CGMI yang berafiliasi dengan PKI.[5]

Lebih penting lagi, untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1955, PNI berhasil menunjukkan kemampuannya menyaingi PKI dalam politik mobilisasi massa. Setelah PKI menyelenggarakan perayaan ulang tahun secara besar-besaran pada Mei 1965, PNI menjawab tantangan tersebut dengan rangkaian aksi massa nasional pada Juli 1965. Menurut laporan yang dikutip Joel Rocamora, sedikitnya 14 juta orang mengikuti berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun PNI di seluruh Indonesia.

Puncaknya ialah rapat raksasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang diperkirakan dihadiri sekitar 350.000 orang di dalam stadion dan lebih dari 100.000 orang di luar stadion. Bahkan, Sukarno semula meragukan kemampuan PNI memenuhi stadion tersebut. Namun, ketika menyaksikan lautan manusia yang memadati arena, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, “Bukan main.”[6]

Peristiwa itu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perayaan ulang tahun partai. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kelompok nasionalis progresif di dalam PNI tidak hanya berhasil memenangkan pertarungan ideologis melawan faksi konservatif, tetapi juga membangun basis sosial yang nyata di kalangan mahasiswa, buruh, pemuda, dan kaum Marhaen. Untuk pertama kalinya sejak era Sidik Djojosukarto, PNI kembali menjadi kekuatan politik massa yang hidup.

Dengan kata lain, menjelang September 1965, sejarah belum mengarah pada kemenangan Orde Baru sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Sebaliknya, berbagai indikator menunjukkan bahwa nasionalisme progresif sedang mengalami kebangkitan. Generasi muda Marhaenis mulai tampil sebagai aktor penting dalam panggung sejarah, organisasi-organisasi massa berkembang pesat, dan PNI menemukan kembali jiwanya sebagai partai mobilisasi rakyat.

Justru karena itulah tragedi 1965 menjadi begitu menentukan. Yang dihancurkan bukan hanya sebuah partai atau beberapa tokoh politik. Yang dihancurkan adalah sebuah kemungkinan sejarah: kemungkinan bahwa nasionalisme Indonesia berkembang ke arah yang lebih radikal, lebih egaliter, dan lebih berpihak kepada kaum Marhaen. Itulah sebabnya sejarah PNI merupakan sejarah harapan, ironi, dan tragedi. Ketika kelompok nasionalis progresif berhasil merebut kembali arah ideologis PNI dan mulai membangun basis sosialnya sendiri, sejarah justru mengambil arah yang berbeda. Karena itu, sejarah PNI bukan sekadar kisah tentang kemenangan dan kekalahan, melainkan kisah tentang sebuah kemungkinan yang berulang kali muncul, lalu berulang kali dipatahkan. Sebuah shit-happens history.

Catatan Kaki

[1] John Ingleson, Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920an-1930an (Jakarta: Marjin Kiri, 2015), h. 115-125

[2] Ibid., 113

[3] Ibid., 87

[4] Peter Christian Hauswedell, “Sukarno: Radical or Conservative? Indonesian Politics 1964-5,” Indonesia, no. 15 (1973): 109–143.

[5] Joel Rocamora, Nasionalisme Mencari Ideologi (Tangerang: GDN, 2021)

[6] Ibid.

Didik Hariyanto mengajar di Universitas Paramadina dan STHIP Pelopor Bangsa, serta menjadi redaktur di Penerbit GDN.