Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode ketujuh Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

PERJUANGAN Timor Leste, konflik Aceh, dan perlawanan Papua memperlihatkan bagaimana kekuasaan Indonesia dibangun melalui kekerasan, penguasaan sumber daya, dan represi politik. Ketiganya memiliki sejarah berbeda, tetapi sama-sama menyimpan ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat yang menuntut hak menentukan nasib sendiri.

Dalam Nusantara episode ini, Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Iqra Anugra membahas pengaruh perjuangan Timor Leste terhadap demokratisasi Indonesia. Mereka menelusuri pembantaian Santa Cruz pada 1991, tekanan solidaritas internasional, hingga referendum 1999 yang mengakhiri pendudukan Indonesia. Perjuangan tersebut turut mengguncang legitimasi Orde Baru. Mereka lantas mengulas konflik Aceh. Ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, nasionalisme Aceh, dan represi militer mendorong perkembangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik berakhir melalui kesepakatan Helsinki pada 2005, setelah tsunami Aceh di akhir 2004 mempercepat upaya perdamaian. Selain itu, di Papua, pembangunan infrastruktur dan proyek ekstraktif terus mengubah kehidupan masyarakat adat. Ekspansi ekonomi, transmigrasi, serta peningkatan kehadiran militer memicu kekhawatiran tentang marginalisasi dan kehilangan tanah. Meski gerakan pembebasan menghadapi tantangan organisasi dan strategi, aktivisme serta media alternatif terus berkembang.

Berakhirnya Orde Baru memang belum menghapus warisan kolonialisme internal dan kekerasan negara. Perjuangan menentukan nasib sendiri, penguasaan sumber daya, dan tuntutan keadilan tetap menjadi persoalan penting dalam demokrasi Indonesia.

Daniel Denvir (DD): Dalam episode sebelumnya, kita membahas kampanye Sukarno untuk mengambil alih Papua Barat dari Belanda. Kampanye itu berhasil, tetapi juga memperkuat militer yang kemudian menggulingkan Sukarno. Pada 1969, Indonesia meresmikan penguasaan Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), sebuah referendum yang disebut-sebut tidak demokratis meskipun mendapat persetujuan PBB. Bagaimana pendudukan itu berkembang sejak 1960-an, dan bagaimana gerakan pembebasan nasional Papua—baik bersenjata maupun sipil—muncul serta melawan pemerintahan Suharto?

Made Supriatma (MS): Pemberontakan pertama muncul setelah Pepera. Bagi orang Papua, proses itu lebih tepat disebut “Act of No Choice” karena hanya 1.025 orang yang dipilih untuk menyampaikan keputusan, bukan seluruh penduduk melalui pemungutan suara. Mereka dibawa dari satu kota ke kota lain, sementara militer dan intelijen Indonesia mengawasi prosesnya. Mekanisme itu membuat para peserta mudah dikendalikan, dimanipulasi, dan diintimidasi. Pemerintah kemudian menggunakan keputusan tersebut sebagai dasar integrasi Papua ke Indonesia.

Aspirasi perlawanan telah tumbuh sebelumnya, tetapi meledak menjadi pemberontakan pada 1973. Setelah Indonesia menginvasi Timor Timur pada 1975, Amerika Serikat memberikan pesawat Bronco kepada angkatan udara Indonesia. Pesawat itu digunakan untuk menjatuhkan bom di Timor Timur dan kemudian Papua. Pengeboman menghancurkan banyak tempat dan meninggalkan trauma yang masih diingat warga; sejumlah orang mengenang desa mereka seolah-olah dihapus dari peta. Kekerasan itu menciptakan ketegangan dan tekanan besar di masyarakat.

Kolonialisme Indonesia di Papua juga dibangun melalui gagasan “memperadabkan” orang Papua, yang oleh pemerintah dipandang primitif dan tertinggal. Gagasan itu menjadi pembenaran bagi Pepera yang tidak menggunakan prinsip satu orang satu suara, melainkan musyawarah untuk mufakat. Pemerintah menganggap tingkat pendidikan dan kemampuan baca-tulis masyarakat tidak memungkinkan pemungutan suara langsung. Setelah Papua masuk ke Indonesia, gubernur pertama, Akub Said, melarang penggunaan koteka dan membagikan pakaian kepada warga. Pemerintah memaksa orang Papua berpakaian seperti orang Indonesia lain karena menganggap tradisi mereka terbelakang.

Pada saat yang sama, sebelum integrasi Papua, pemerintah Suharto telah menandatangani kontrak dengan Freeport-McMoRan untuk mengeksplorasi Grasberg, dekat Timika. Kontrak itu menyebut tembaga, tetapi kawasan tersebut juga menyimpan deposit emas yang sangat besar. Selama hampir 50 tahun, Freeport menambang bijih dan mengolahnya di luar Indonesia, antara lain melalui Rio Tinto di Australia. Kekayaan mineral itu menjadi aset bernilai tinggi bagi perusahaan, sementara pembangunan infrastruktur Papua tetap terbatas dan terkonsentrasi di sekitar Timika. Di sana tumbuh kota satelit yang terasa seperti kota Amerika di tengah hutan.

Rianne Subijanto (RS): Migrasi juga merupakan bagian integral dari proyek Orde Baru karena mengubah demografi Papua. Banyak pendatang dari Jawa dan wilayah lain mengikuti program transmigrasi. Di sejumlah kawasan perkotaan, orang Papua menjadi minoritas dan mengalami marginalisasi budaya maupun demografis. Organisasi Papua Merdeka (OPM) terbentuk segera setelah pendudukan, sementara kelompok gerilya kecil beroperasi di pegunungan dan wilayah perbatasan. Secara militer mereka lemah, tetapi mempertahankan perjuangan kemerdekaan.

Gerakan sipil juga berkembang melalui gereja, kelompok mahasiswa, dan kalangan intelektual. Bendera Bintang Kejora menjadi simbol kuat identitas kebangsaan Papua dan terus digunakan hingga sekarang.

DD: Mari beralih ke Timor Timur, koloni Portugis yang diserbu Indonesia dengan dukungan Amerika Serikat pada 1975, tak lama setelah mendeklarasikan kemerdekaan. Bagaimana kehidupan masyarakat Timor Timur selama berabad-abad di bawah kolonialisme Portugis? Bagaimana Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor-Leste (Fretilin), organisasi pembebasan nasional berhaluan sosialis, terbentuk dan berhubungan dengan gerakan pembebasan lain di dunia, termasuk di Afrika bagian selatan?

MS: Perkembangan Timor Timur pada 1970-an sejalan dengan perubahan di Portugal. Revolusi anyelir, gerakan antikolonial di Mozambik, dan pembentukan Fretilin berlangsung dalam konteks yang saling berhubungan. Revolusi di Portugal menginspirasi gerakan antikolonial di Mozambik dan Timor Timur. Fretilin sejak awal dipengaruhi gagasan kiri dan menjadi organisasi berhaluan kiri.

Timor Timur juga pernah menjadi tempat Portugal mengasingkan oposisi dan pemberontak, sebagaimana Inggris menjadikan Australia tempat pembuangan. Munculnya gerakan kiri membuat Indonesia khawatir. Pemerintah Indonesia telah mengirim intelijen ke Timor Timur dan takut wilayah kecil itu akan menjadi negara komunis di antara Indonesia dan Australia. Kekhawatiran tersebut juga muncul di Washington, yang akhirnya memberi lampu hijau kepada Suharto untuk melakukan invasi.

Iqra Anugrah (IA): Timor Timur merupakan contoh penting solidaritas transnasional. Konteks geopolitiknya adalah puncak Perang Dingin, sejarah antikomunisme Indonesia sebelum Orde Baru, serta kepentingan strategis negara-negara Barat. Pemerintah Orde Baru dan sekutu Baratnya tidak ingin muncul “Kuba lain” di Asia Tenggara. Karena itu, mereka mendukung invasi Indonesia.

Namun, para revolusioner dan pejuang kemerdekaan Timor Timur—termasuk aktivis sipil—berhasil membangun jaringan advokasi dan solidaritas lintas wilayah. Mereka mendapat dukungan dari berbagai kelompok di negara-negara Barat, organisasi nonpemerintah, serta negara-negara Global Selatan. Aktivis Timor-Leste memiliki hubungan kuat dengan FRELIMO di Mozambik dan dengan aktivis prodemokrasi Indonesia.

Perjuangan Timor Timur menjaga semangat Bandung, internasionalisme, antikolonialisme, dan antiimperialisme ketika semangat itu tampak melemah. Aktivis Indonesia juga berutang banyak kepada perjuangan Timor Timur. Solidaritas yang dibangun para aktivis Timor mendorong dukungan terhadap demokratisasi Indonesia di bawah diktator Suharto.

DD: Kejatuhan Suharto pada 1998 dipicu krisis finansial Asia, demonstrasi mahasiswa, dan penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti. Pada saat yang sama, sejumlah kekuatan politik yang sebelumnya ditoleransi tetapi dikendalikan Orde Baru mulai bergerak. Abi menulis bahwa negara Orde Baru bertumpu pada hubungan patronase di birokrasi, perusahaan multinasional, dan kelompok kapitalis lokal. Menurutnya, kejatuhan Orde Baru bukan terutama hasil gerakan masyarakat sipil melawan negara, melainkan pecahnya tatanan oligarki dan ditinggalkannya Suharto oleh para oligark di sekelilingnya. Apakah kalian setuju? Bagaimana menjelaskan kejatuhan Suharto?

IA: Saya sebagian setuju. Perpecahan elite dalam koalisi Orde Baru merupakan faktor penting; tanpa itu, rezim akan sulit runtuh. Namun, itu bukan satu-satunya penyebab. Kita perlu melihat struktur ekonomi-politik Orde Baru. Gambaran pembangunan kapitalis yang stabil di bawah Suharto sebenarnya menyimpan kontradiksi yang menjadi sumber kehancurannya sendiri.

Salah satu faktor eksternal adalah perubahan menuju liberalisasi ekonomi setelah berakhirnya boom minyak. Pada 1982, Orde Baru mulai menempuh jalur neoliberal melalui paket deregulasi: membuka investasi asing, memperluas pasar tanah, dan mengundang korporasi serta lembaga internasional membangun proyek-proyek besar. Kebijakan itu membawa konsekuensi. Pemerintah Barat juga mulai mengaitkan hubungan dagang dengan tuntutan politik, termasuk liberalisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di dalam negeri, elite semakin khawatir terhadap korupsi dan ketimpangan yang tumbuh selama boom minyak.

Perubahan demokrasi di negara lain turut memperlihatkan kontradiksi kapitalisme otoriter. Revolusi People Power di Filipina, demokratisasi Korea Selatan dan Taiwan, serta runtuhnya rezim-rezim di Amerika Latin, Uni Soviet, dan Asia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong buruh dan masyarakat sipil menuntut hak serta suara politik. Model negara pembangunan yang menertibkan atau menindas buruh semakin kehilangan daya tarik.

Orde Baru kemudian menerapkan kebijakan keterbukaan—bukan keterbukaan penuh, melainkan liberalisasi selektif. Rezim melonggarkan sebagian kontrol politik sambil meningkatkan investasi di industri berorientasi ekspor, kehutanan, dan sektor sumber daya agraria. Akibatnya, konflik buruh, perampasan tanah, pemogokan spontan, pendudukan lahan oleh petani, serta demonstrasi mahasiswa meningkat. Janji kesejahteraan rezim semakin sulit dipenuhi, sementara kebijakan berganti-ganti antara liberalisasi terbatas dan represi. Ketika krisis finansial Asia menghantam Indonesia pada 1997–1998, kontradiksi itu tak lagi bisa dikendalikan. Rezim akhirnya runtuh di tengah perpecahan elite, tekanan kapital global dan pemerintah Barat, ketidakpuasan kelas menengah, mahasiswa, massa, serta gerakan sosial.

RS: Saya sependapat dengan Iqra, tetapi kita perlu melihatnya secara dialektis. Suharto jatuh karena rezim melemah dari atas dan oposisi menguat dari bawah. Perlawanan tidak pernah sepenuhnya hilang. Aktivisme mahasiswa bertahan di bawah tanah meskipun kebijakan NKK/BKK berusaha mendepolitisasi kampus. Pada 1980-an dan 1990-an, organisasi nonpemerintah, pengorganisasi buruh, kelompok hak asasi manusia, organisasi perempuan, dan jaringan sosialis kecil terus tumbuh. Budaya aktivisme dan ingatan politik bertahan di balik stabilitas otoriter.

Represi juga terus berlangsung. Malari 1974 meradikalisasi sebagian mahasiswa, lalu NKK/BKK mendorong aktivis bergerak ke bawah tanah. Pembantaian Tanjung Priok menggerakkan sebagian kalangan Islam politik. Pada 1996, penyerangan kantor PDI pada 27 Juli—beberapa hari setelah PRD didirikan—mengubah Megawati menjadi simbol perlawanan. Represi terhadap PRD juga menghidupkan kembali politik kiri eksplisit setelah 1965. Semua itu muncul bersamaan dengan mobilisasi Megawati, PRD, Amien Rais, Muhammadiyah, dan kekuatan lain.

Krisis moneter kemudian menjadi krisis politik dan krisis rezim karena keadaan tidak lagi kondusif bagi kapital. Kesatuan oligarki mulai retak: sejumlah kelompok bisnis kehilangan kepercayaan kepada Suharto dan para teknokrat, sebagian Golkar membelot, dan pemimpin militer enggan mempertahankannya. Pada saat yang sama, mahasiswa menduduki parlemen dan demonstrasi mencapai puncaknya setelah penembakan Trisakti pada 12 Mei 1998, yang menewaskan empat mahasiswa. Militer pun tidak bertindak sebagai institusi yang sepenuhnya bersatu; Wiranto ragu-ragu, sementara Prabowo bergerak sendiri. Jadi, kejatuhan Suharto bukan revolusi yang merebut kekuasaan dari bawah, tetapi juga bukan sekadar keruntuhan karena oligarki meninggalkannya. Dua pilar Orde Baru—protes massa dari bawah dan perpecahan elite serta modal dari atas—runtuh bersamaan.

MS: Saya lebih sependapat dengan Abi. Gerakan massa merupakan syarat penting, tetapi belum cukup; kita juga memerlukan perpecahan elite. Banyak gerakan massa sebelumnya tidak membuat rezim runtuh. Perpecahan besar terjadi ketika Golkar, di bawah Harmoko, meninggalkan Suharto dan sejumlah anggota kabinet berpengaruh menyatakan bahwa sudah waktunya terjadi perubahan.

Suharto juga membina pengusaha Tionghoa-Indonesia yang menjadi sangat kaya pada 1980-an dan awal 1990-an. Belakangan, ia semakin mengutamakan keluarganya dan mengambil bagian dari kekuatan ekonomi yang sebelumnya dinikmati para pengusaha itu. Mereka mulai merasa tidak nyaman; sebagian kemudian mendukung gerakan. Saya mengenal, misalnya, Sophia Wanandi, yang kemudian menjadi ketua organisasi pengusaha Indonesia. Organisasi tersebut memiliki kekuatan lobi besar.

Ketika gerakan massa, buruh, dan mahasiswa menguat, keretakan militer juga terlihat. Suharto biasa menjaga keseimbangan dengan mempertahankan dua faksi yang saling mengimbangi. Pada akhir kekuasaannya, faksi Wiranto dan Prabowo menjadi dua kutub. Suharto, yang sangat Machiavellian, berusaha menjaga keseimbangan itu, tetapi akhirnya tidak mampu mengendalikan keadaan. Ia terpaksa mengundurkan diri. Setelah pengunduran dirinya, mahasiswa menduduki gedung parlemen. Struktur kekuasaan Orde Baru tetap bertahan dan kemudian bangkit kembali di bawah Prabowo.

Gerakan Mahasiswa, Reformasi, dan Politik Indonesia Pasca-Suharto

Daniel Denvir (DD): Gerakan mahasiswa menjadi salah satu kekuatan utama oposisi terhadap Orde Baru. Namun, pada 1965–1966, mahasiswa justru termasuk pendukung paling kuat Suharto dan penentang Sukarno serta PKI. Bagaimana gerakan mahasiswa berubah dari pilar legitimasi rezim menjadi salah satu antagonis utamanya?

Made Supriatma (MS): Menurut saya, gerakan mahasiswa Indonesia pada dasarnya merupakan gerakan konservatif kelas menengah. Pada 1966, mereka bekerja sama dengan militer karena memiliki visi yang sama: membangun Indonesia modern dan industrial. Pada 1970-an, mahasiswa mulai mengkritik korupsi rezim Suharto, tetapi kritik itu umumnya tidak menawarkan alternatif politik yang mendasar. Pilihan terjauh mereka adalah membangun organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Setelah Revolusi People Power Filipina pada 1986, sebagian aktivis Indonesia melihat kemungkinan membangun gerakan kiri. Sejumlah mahasiswa belajar di Filipina dan mengenal organisasi serta tradisi politik kiri. Namun, ketika kembali, banyak yang mendirikan LSM atau bergerak secara bawah tanah karena represi membuat organisasi terbuka hampir mustahil. Pada awal 1990-an, kelompok radikal mulai mengorganisasi buruh dan kemudian membentuk Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pemerintah menghancurkan organisasi itu hanya beberapa hari setelah deklarasi pendiriannya.

Sejumlah aktivis kemudian ditangkap dan diculik. Sebagian penyintas kini menduduki jabatan di pemerintahan, bahkan di bawah presiden yang pernah menjadi bagian dari aparat yang menculik mereka. Namun, 13 aktivis masih hilang hingga sekarang; keluarga dan masyarakat tidak mengetahui siapa yang menculik mereka atau di mana mereka dikuburkan. Pengalaman ini memperlihatkan betapa tragis dan terbatasnya ruang politik kiri. Gerakan mahasiswa sering tetap berada dalam koridor pembangunan kapitalis, meskipun sebagian aktivis pernah memperjuangkan alternatif yang sungguh-sungguh.

Iqra Anugrah (IA): Ada tiga hal yang membantu menjelaskan perubahan gerakan mahasiswa. Pertama, pada 1960-an, gerakan mahasiswa Indonesia memiliki asal-usul yang cenderung reaksioner, bahkan kontrarevolusioner. Berbeda dari arus Kiri Baru di negara kapitalis maju, mahasiswa Indonesia menentang populisme Sukarno dan pengaruh PKI. Banyak pemimpin mahasiswa berasal dari keluarga elite atau borjuis yang merasa kepentingan mereka terancam oleh eksperimen sosialisme pada masa Demokrasi Terpimpin.

Kedua, gerakan mahasiswa membangun mitos bahwa mahasiswa adalah kekuatan moral yang berada di atas politik transaksional. Mitos itu memberi mereka legitimasi untuk menyuarakan kritik dan memobilisasi masyarakat, tetapi sekaligus membuat mereka rentan dimanfaatkan elite politik dan oligarki. Ketiga, orientasi gerakan berubah seiring waktu. Pada akhir Orde Baru, berbagai arus oposisi berkembang, mulai dari kelompok reformis dan mahasiswa Islam hingga gerakan kiri yang muncul bersama PRD dan gerakan sosial.

Perubahan itu juga berkaitan dengan latar kelas aktivis. Sejumlah mahasiswa dari keluarga kelas menengah bawah dan kelas pekerja yang berkuliah di universitas swasta Jakarta menjadi bagian penting dari mobilisasi dan bentrokan pada 1997–1998. Karena itu, meskipun gerakan mahasiswa berawal dari posisi yang konservatif, dalam perkembangannya gerakan tersebut ikut menjadi kekuatan pro-demokrasi.

Rianne Subijanto (RS): Kita perlu memahami gerakan mahasiswa sesuai kondisi historisnya. Sebagian mahasiswa berusaha meradikalisasi diri melalui bacaan Marxist yang diterjemahkan dan diedarkan secara sembunyi-sembunyi oleh para eksil. Mereka juga keluar dari kampus dan terlibat dalam gerakan masyarakat, seperti perjuangan Kedung Ombo di Yogyakarta. Pengalaman itu mengajari mereka cara mengorganisasi dan memobilisasi warga ketika belum ada model gerakan yang jelas.

Aktivisme mahasiswa kemudian menjadi salah satu sumber kader PRD. Sebagian aktivis akhirnya terserap ke dalam rezim, tetapi sebagian lainnya tetap berjuang sampai sekarang. Perjalanan mereka tidak menghasilkan satu pola yang seragam: pengalaman, kondisi, dan pilihan politik masing-masing membuat aktivis kiri menempuh jalan yang berbeda.

DD: Setelah Suharto mengundurkan diri, bagaimana peta kekuatan politik dan sosial berubah? Bagaimana nasionalis, Muslim tradisionalis dan modernis, Golkar, serta militer bersaing dalam politik? Dan apa arti absennya PKI sebagai kekuatan kiri yang sebelumnya mewakili pekerja dan petani bagi demokrasi Indonesia?

RS: Kehilangan terbesar setelah 1998 adalah absennya kiri yang terorganisasi. PKI telah dihancurkan secara fisik pada 1965, sementara Marxisme, sosialisme, dan komunisme tetap dilarang. Organisasi buruh, tani, dan sosialis dibubarkan atau terfragmentasi. Demokratisasi berlangsung, tetapi tanpa kekuatan kiri yang mampu mewakili pekerja dan petani secara luas. Golkar kehilangan monopoli kekuasaan, tetapi jaringan birokrat, pejabat daerah, dan mantan militer tetap bertahan.

PDI-P mewarisi simbol dan retorika Sukarno, tetapi berkembang sebagai kendaraan elektoral yang menghimpun birokrat, elite lokal, dan loyalis Sukarno. Islam tradisional masuk ke politik elektoral melalui PKB, yang berakar pada Nahdlatul Ulama dan mengusung politik Islam demokratis serta pluralis. Islam modernis tampil melalui PAN dan kemudian PKS, dengan dukungan Muslim perkotaan, profesional, dan reformis. Politik Islam menjadi lebih kuat setelah penghancuran PKI, sehingga sebagian keluhan sosial yang sebelumnya disalurkan melalui politik kelas kemudian diekspresikan melalui populisme Islam.

Militer secara formal menarik diri dari kursi parlemen dan dwifungsi dihapus, tetapi pengaruhnya tidak hilang. Purnawirawan masuk ke partai, bisnis, dan pemilihan umum. Oligarki juga menjadi aktor sentral melalui patronase, klientelisme, dan politik uang. Pada saat yang sama, mahasiswa, LSM, dan kelompok buruh berkembang. Jadi, lanskap Reformasi memperluas partisipasi, tetapi tidak menghapus jaringan kekuasaan lama.

MS: Setelah Suharto, organisasi politik memang beragam, tetapi perbedaan ideologisnya tidak sedalam pada 1950-an. Hampir semua kekuatan menerima pembangunan kapitalis, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam sebagai tujuan. Bahkan partai Islam seperti PKS tidak menawarkan gambaran masyarakat alternatif yang jelas. Elite sepakat mengelola pembangunan dan membagi hasilnya di antara mereka; masyarakat memperoleh bagian jika masih ada yang tersisa. Ketiadaan imajinasi politik alternatif ini sangat mendalam.

Militer Indonesia juga bukan militer profesional yang terpisah dari politik. Ia sangat politis dan berupaya mengendalikan masyarakat, bukan sekadar menjalankan fungsi pertahanan. Di bawah Prabowo, perluasan peran militer berpotensi menjadikannya bukan hanya dwifungsi, melainkan multifungsi. Kritik saya, Indonesia nyaman dengan stabilitas yang timpang: pembangunan sangat kapitalistik, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, dan masyarakat terus mengeluh tanpa melihat alternatif yang nyata.

Banyak aktivis yang dahulu piawai mengorganisasi dan menjelaskan ketidakadilan akhirnya menjadi mobilisator elektoral bagi politisi. Mereka membantu mengumpulkan suara, lalu memperoleh posisi sebagai staf khusus atau komisaris perusahaan negara. Ini pandangan sinis saya: pengetahuan teori kiri tidak selalu berujung pada perubahan sosial; kadang justru menjadi jalan menuju karier dalam sistem yang dahulu mereka kritik.

DD: Setelah Suharto mundur, tidak terjadi ruptura revolusioner. Habibie menggantikannya, lalu Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seberapa jauh demokrasi mengubah kekuasaan militer dan ekonomi? Apakah Suharto dan militer pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan serta korupsi? Bagaimana kebebasan sipil, hak minoritas agama, dan gerakan kiri berkembang hingga 2014?

MS: Salah satu perubahan besar setelah kejatuhan Orde Baru adalah perpindahan aktivis ke dalam negara. Banyak orang yang sebelumnya bergerak di masyarakat sipil masuk ke lembaga yang ingin mereka reformasi—kepolisian, militer, peradilan, dan lembaga antikorupsi. LSM bertambah, program tata kelola yang baik menjadi populer, dan organisasi internasional mendukung reformasi serta desentralisasi. Namun, proses itu juga menguras gerakan: aktivis dan kader radikal terserap ke dalam institusi, sementara partai politik menjadi jalur utama untuk memperoleh kekuasaan.

Aktivisme kemudian meredup dan gerakan mahasiswa tidak segera kembali dengan kekuatan seperti sebelumnya. Gerakan yang muncul pada masa berikutnya sering tidak seradikal gerakan awal Reformasi. Reformasi membuka saluran politik baru, tetapi juga mengubah orientasi perjuangan dari mobilisasi di luar negara menjadi upaya memperbaiki negara melalui partai, komisi, dan program tata kelola.

RS: Periode paling terbuka berlangsung pada 1998–2001. Sensor pers dilonggarkan, tahanan politik dibebaskan, partai-partai baru muncul, dan jumlah peserta pemilu meningkat tajam. Desentralisasi dimulai dan dwifungsi militer secara formal dihapus. Habibie, meskipun hanya menjabat sekitar setahun, mengizinkan pemilu bebas pada 1999 dan referendum Timor Timur. Gus Dur melanjutkan reformasi, berusaha mengurangi kekuasaan militer, membuka diskusi tentang 1965, dan menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional.

Namun, Gus Dur diisolasi dan digulingkan pada 2001. Megawati menstabilkan sistem, tetapi tidak memperdalam reformasi; politik elite dan militer kembali memperoleh ruang. SBY mengonsolidasikan demokrasi elektoral, tetapi patronase dan politik kartel semakin mengakar. Banyak transaksi politik berlangsung tanpa pertarungan ideologis. Suharto tidak pernah diadili secara bermakna, kejahatan Orde Baru tidak dituntaskan, dan militer tidak dimintai pertanggungjawaban penuh.

Pembunuhan aktivis HAM Munir menjadi simbol kuat kegagalan tersebut. Munir menyelidiki kekerasan militer di Timor Timur, Aceh, dan Papua serta penculikan aktivis. Ia diracuni arsenik dalam penerbangan Garuda ke Amsterdam pada 2004. Kasus itu melibatkan figur yang terkait dengan intelijen negara, tetapi hanya pelaku tingkat bawah yang dihukum dan aktor sebenarnya tidak pernah sepenuhnya diadili. Penghilangan aktivis, termasuk Wiji Thukul, dan impunitas aparat memperlihatkan bahwa Reformasi belum selesai. Minoritas agama juga semakin rentan terhadap serangan, sementara pemerintah SBY menghindari konfrontasi langsung dengan kelompok Islam konservatif.

IA: Oligarki berhasil membangun kembali kekuasaannya dalam demokrasi elektoral. Politisi partai arus utama menggunakan partai, anggaran negara, dan jabatan kementerian untuk kepentingan pribadi. Perbedaan ideologi dan platform partai menjadi tipis; elite politik bersatu dalam praktik oligarkis dan pemanfaatan sumber daya publik.

Desentralisasi memindahkan kewenangan ke provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pengelolaan anggaran serta pemilihan kepala daerah. Kebijakan ini memberi ruang bagi gerakan sosial untuk menuntut hak atas tanah dan kondisi kerja yang lebih baik, meskipun sebagian kewenangan kemudian ditarik kembali pada masa Jokowi dan Prabowo. Pada awal Reformasi, gerakan buruh, tani, dan lingkungan juga meraih sejumlah kemenangan legislatif, termasuk UU Ketenagakerjaan 2003 dan penguatan mandat reforma agraria.

Serikat buruh tumbuh dan membentuk federasi serta konfederasi yang beragam. Secara umum, ada serikat berhaluan kiri dan serikat reformis, termasuk sisa organisasi korporatis Orde Baru. Mereka sama-sama memperjuangkan serikat independen, perwakilan kelas pekerja dalam politik, kondisi kerja yang lebih baik, dan jaminan kesehatan universal. Organisasi tani juga berkembang, meski terpecah oleh perbedaan strategi dan orientasi. Mereka memperjuangkan tanah yang dirampas dan melakukan pendudukan di perkebunan terlantar, terutama di wilayah konflik agraria.

Pada masa SBY, pemerintahan relatif stabil, tetapi proyek infrastruktur dan food estate—termasuk di Merauke, Papua—memperluas kebijakan neoliberal. Gerakan buruh mencoba berbagai strategi: demonstrasi, pendudukan pabrik, perundingan tripartit, pencalonan dalam pemilihan lokal, dan kampanye upah. Sejumlah eksperimen jaminan kesehatan di tingkat daerah kemudian menjadi bagian dari kebijakan nasional. Namun, konflik agraria meningkat: sepanjang 2004–2014, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sekitar 1.500 konflik yang melibatkan hampir satu juta rumah tangga tani dan mencakup 6,5 juta hektare. Sebagian petani berhasil memperoleh hak melalui mobilisasi dan negosiasi, tetapi banyak perjuangan terus berlangsung hingga kini.

Timor Leste, Konflik Aceh, dan Papua

Daniel Denvir (DD): Perjuangan kemerdekaan Timor Leste dan represi Suharto terhadap gerakan tersebut menarik perhatian dunia, terutama pada tahun-tahun terakhir Orde Baru. Gerakan solidaritas internasional turut memperluas tekanan terhadap Jakarta. Salah satu momen penting terjadi pada 1991, ketika tentara Indonesia membantai demonstran di Timor Leste di hadapan wartawan asing. Di antara para jurnalis itu terdapat Amy Goodman, yang kemudian mendirikan Democracy Now. Bagaimana perjuangan Timor Leste memengaruhi tahun-tahun terakhir Orde Baru dan proses kemerdekaannya?

Made Supriatma (MS): Aktivis demokrasi Indonesia banyak belajar dari aktivis Timor Leste. Karena itu, perjuangan pembebasan Timor Leste turut mendorong demokratisasi Indonesia. Sejumlah aktivis mahasiswa yang pernah dipenjara bersama aktivis Timor Leste memperoleh pengalaman tentang taktik, strategi, dan kampanye gerakan. Salah satu kekuatan gerakan Timor Leste ialah keberadaan komando politik yang terpusat, CNRT. Ketika militer Indonesia menangkap pemimpin gerakan, organisasi tersebut mampu mengalihkan strategi dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik.

Gerakan Timor Leste juga menginspirasi gerakan di Indonesia. Peristiwa Santa Cruz, perhatian internasional, serta penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta memperkuat posisi gerakan dan mendorong sebagian kalangan militer Indonesia mempertanyakan keberlanjutan pendudukan. Masyarakat mulai mempertanyakan alasan Indonesia mengerahkan begitu banyak sumber daya ke wilayah itu.

Iqra Anugrah (IA): Perjuangan Timor Leste menyingkap brutalitas pendudukan Indonesia kepada dunia. Seiring terbukanya ruang politik dan meningkatnya pengawasan internasional, legitimasi pendudukan semakin melemah. Ketika peluang politik muncul pada 1998–1999, gerakan Timor Leste dapat menyampaikan tuntutan kemerdekaan dengan lebih efektif. Proses ini sekaligus membantu demokratisasi Indonesia.

Rianne Subijanto (RS): Kasus Timor Leste meruntuhkan citra Orde Baru yang selama ini dikelola. Referendum 1999, ketika sekitar 80 persen pemilih memilih berpisah dari Indonesia, menjadi pukulan besar bagi Jakarta dan kekalahan penting bagi militer Indonesia sejak 1965.

DD: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berdiri pada 1976. Apa yang mendorong kelompok separatis itu, bagaimana Islam membentuk kehidupan masyarakat Aceh, dan sejauh mana gerakan tersebut berakar pada pemberontakan Darul Islam serta sejarah panjang perlawanan Aceh? Bagaimana pula sumber daya alam, terutama gas alam, memengaruhi konflik hingga tsunami 2004 dan perjanjian damai 2005?

RS: GAM muncul karena sebagian orang Aceh merasa kemerdekaan Indonesia hanya mengganti penguasa jauh dengan penguasa lain. Hasan di Tiro menggambarkan Aceh sebagai bangsa merdeka sebelum penaklukan Belanda dan memandang pemerintahan Indonesia sebagai kolonialisme Jawa. Karena itu, bahasa politik GAM lebih menekankan antikolonialisme dan nasionalisme Aceh daripada pembentukan negara Islam. Islam tetap penting sebagai identitas masyarakat Aceh, tetapi GAM berbeda dari Darul Islam. Pemberontakan Darul Islam di bawah Daud Beureueh pada 1950-an meninggalkan jaringan, ingatan, dan keluhan yang terus hidup.

Penemuan gas alam di Arun pada 1970-an menjadikan sumber daya alam pusat konflik. Perusahaan seperti Exxon menghasilkan pendapatan besar, tetapi masyarakat Aceh melihat keuntungan mengalir ke Jakarta sementara mereka tetap miskin. Ekstraksi sumber daya menjadi lambang kolonialisme internal. GAM memulai pemberontakan pada 1976, tetapi militer segera menekannya. Sejumlah pemimpin melarikan diri ke luar negeri, terutama Swedia. Pada akhir 1980-an, GAM kembali mengorganisasi diri dan memperoleh pelatihan militer di Libya. Pemerintah kemudian menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Saya pernah mewawancarai Shadia Marhaban, salah satu pemimpin perempuan GAM yang kemudian menjadi satu-satunya perempuan yang mewakili GAM dalam proses perdamaian 2005. Ia menceritakan operasi kontrainsurjensi yang melibatkan penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan di luar hukum, dan pelanggaran luas. Represi militer justru memperkuat pemberontakan dan menjadikan pengalaman DOM sebagai ingatan kolektif yang penting bagi gerakan.

Setelah Reformasi 1998, tuntutan keadilan dan penentuan nasib sendiri meluas. Demonstrasi besar berlangsung di Aceh; sebagian aktivis menuntut kemerdekaan, sementara yang lain menuntut otonomi dan pertanggungjawaban. Konflik kembali meningkat pada awal 2000-an. Megawati memberlakukan darurat militer pada 2003, operasi militer skala besar kembali berlangsung, dan ribuan warga mengungsi.

Tsunami 2004 menewaskan sekitar 170.000 orang di Aceh dan membawa bantuan internasional, organisasi nonpemerintah, serta perhatian dunia. Pemerintah dan GAM kemudian menyadari bahwa perang tidak dapat terus berlangsung. Perjanjian Helsinki 2005 mengakhiri konflik: GAM meninggalkan tuntutan kemerdekaan, Jakarta memberikan otonomi luas, mantan anggota GAM memasuki politik elektoral, dan Aceh memperoleh kewenangan lebih besar atas pendapatan sumber daya serta penerapan syariat.

MS: Aceh pernah mendukung Republik dengan menyumbangkan emas dan membeli pesawat. Namun, keputusan Jakarta menggabungkan Aceh dengan Sumatra Utara menimbulkan kekecewaan. Ketegangan juga muncul ketika pemerintah Orde Baru mengangkat aristokrasi lokal Ulee Balang menjadi teknokrat dan pejabat, sehingga ulama merasa tersisih. Kekecewaan atas pengelolaan sumber daya ikut mendorong pemberontakan. Pada awalnya, GAM mengelola gerakannya dari luar negeri dan kurang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia tidak memahami situasi Aceh.

Saya ikut dalam tim yang menyusun laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tentang pelanggaran HAM. Ketika membaca dokumentasi kekerasan militer di Aceh, saya terkejut melihat tingkat kebrutalannya: kepala korban ditemukan di pinggir jalan, anak-anak menghilang, dan sebagian korban ditemukan tanpa kepala. Banyak pelaku tidak pernah dihukum; beberapa bahkan kemudian menduduki jabatan tinggi di militer. Kekerasan itu menimbulkan kebencian mendalam. Setelah Suharto jatuh, konflik terbuka kembali dan GAM memperoleh dukungan masyarakat, termasuk melalui pengumpulan pajak untuk membeli senjata dari wilayah Thailand selatan dan Filipina selatan.

Saat ini, banyak mantan anggota GAM memimpin pemerintahan lokal Aceh dalam kerangka otonomi khusus. Namun, saya tidak dapat menilai situasi mutakhir secara mendalam karena tidak mengikuti perkembangan terbaru.

DD: Sukarno pernah membingkai penguasaan Papua Barat sebagai penyelesaian pembebasan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Mengapa berakhirnya diktator, kemerdekaan Timor Leste, dan perubahan politik lain tidak menghasilkan perubahan mendasar dalam pendekatan represif pemerintah Indonesia di Papua? Bagaimana proyek kolonial dan pengurasan sumber daya Papua berkembang selama sekitar 25 tahun setelah Reformasi? Bagaimana pula gerakan pembebasan Papua berubah, terutama setelah sejumlah organisasi bergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2014?

MS: Setelah Reformasi, terutama pada masa Jokowi, pemerintah berusaha membangun Papua melalui infrastruktur. Jalan menghubungkan kota-kota pesisir dengan wilayah pegunungan, termasuk Wamena dan Jayapura. Namun, pembangunan itu juga membawa konsekuensi demografis. Migrasi dari berbagai daerah di Indonesia meningkat dan mengubah komposisi penduduk. Di sejumlah wilayah, terutama pesisir, orang asli Papua menjadi minoritas; mereka masih menjadi mayoritas di sebagian kawasan pegunungan.

Transmigrasi pada masa Orde Baru meninggalkan kompleks permukiman di sekitar Sorong, Aimas, dan Jayapura. Setelah Reformasi, migrasi juga berlangsung karena peluang ekonomi. Pemerintah tidak lagi mencatat etnis secara langsung dalam sensus Papua, tetapi data kualitatif dan pemerintah daerah menunjukkan perubahan demografi. Jika proyek food estate di Merauke membuka 2,6 juta hektare untuk sawah dan perkebunan, kebutuhan tenaga kerja dapat mencapai 500.000 orang. Dengan keluarga mereka, migrasi bisa mencapai 1,5–2 juta orang, menurut perkiraan saya. Penduduk pendatang akan bekerja di sektor yang sama dengan masyarakat adat, sehingga berpotensi semakin meminggirkan orang asli Papua.

Kehadiran aparat keamanan juga sangat besar. Dalam artikel investigasi yang saya tulis untuk Project Multatuli, saya memperkirakan terdapat 38.000 personel militer dan polisi yang ditempatkan di Papua, sementara rotasi dapat membawa sekitar 17.000 personel tambahan setiap tahun. Dengan demikian, jumlah aparat yang hadir bisa mencapai sekitar 100.000 dalam setahun. Kombinasi militerisasi, pembangunan di wilayah selatan dan barat, serta konflik di pedalaman memperlihatkan pola kolonialisme dan penguasaan sumber daya. Papua dipandang sebagai masa depan Indonesia karena kekayaan alamnya, yang kemudian dibawa ke Jakarta.

IA: Praktik pemerintahan Indonesia di Papua memperlihatkan bentuk neokolonialisme atau kolonialisme pemukim. Kebijakan ekstraktif, termasuk proyek food estate di Merauke, kembali merampas ruang hidup dan mengeksploitasi masyarakat Papua. Kesadaran mengenai realitas ini terus tumbuh.

Namun, situasi Papua berbeda dari Timor Leste. Geografi yang lebih sulit, keragaman kelompok dan organisasi pembebasan, perbedaan strategi, serta diaspora yang memiliki pandangan beragam membuat konsolidasi lebih menantang. Dukungan publik Indonesia terhadap perjuangan Papua memang meningkat, tetapi belum mencapai titik balik yang besar. Meski begitu, aktivis muda Papua mengembangkan pendekatan kreatif dan analisis kritis tentang pendudukan serta eksploitasi. Media alternatif seperti Tabloid Jubi dan Laulo Papua menjadi ruang penting bagi perspektif kiri dan progresif. Perkembangan ini memberi harapan, meskipun kekerasan negara masih berlanjut.

Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu Daniel Denvir. Dalam episode ketujuh ini, Denvir berbincang dengan tiga akademisi yang meneliti sejarah, politik, dan gerakan sosial Indonesia. Rianne Subijanto, Associate Professor di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York, mengkaji komunikasi, kapitalisme, kolonialisme, dan sejarah gerakan kiri. Made Supriatma, Visiting Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, meneliti politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Sementara itu, Iqra Anugrah, peneliti di University of Turin, International Institute for Asian Studies, Leiden, dan LP3ES, berfokus pada teori politik, demokrasi, gerakan sosial, serta konservatisme di Indonesia modern.

Episode ini diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi dan Jeffrey Brodsky sebagai penata musik. Artikel ini merupakan adaptasi episode ketujuh Nusantara ke dalam format tulisan.

DALAM dua bulan terakhir, dua tulisan di IndoPROGRESS mengajukan pertanyaan yang sama dari arah berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan negara dan modal di Indonesia saat ini? Muhamad Dian Hikmawan, pada Agustus, membaca Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai kapitalisme negara yang predatoris. Rizvi Nahar Ilhammullah, pada Oktober, mempertanyakan tujuan dan penerima manfaatnya: untuk apa kapitalisme negara dijalankan dan siapa yang diuntungkan.

Ada yang saya setujui. Batas antara kapital negara dan kapital swasta memang semakin kabur, dan Hikmawan tepat ketika menunjuk aliansi aparatus negara dan politisi-birokrat di balik program yang dipasarkan sebagai pemerataan. Meski menempuh jalan berbeda, kedua tulisan itu sampai pada persoalan yang sama. Keduanya memperlakukan konfigurasi kekuasaan pada satu momen seolah-olah sebagai tipe sistem atau “model” yang bisa dinilai gagal atau berhasil, lalu diperbaiki atau diwaspadai.

Saya ingin mengusulkan cara baca lain. Istilah “kapitalisme negara” tepat untuk menyebut sebuah konjungtur. Namun, istilah itu menyesatkan jika dipakai sebagai nama sebuah model, sebab model semacam itu tidak pernah ada. Kapitalisme tidak pernah berdiri tanpa negara.

Dua Jawaban, Satu Pengandaian

Hikmawan mendefinisikan kapitalisme negara sebagai sistem produksi yang akumulasinya dikuasai negara, lalu mengontraskannya dengan “Western capitalism” yang menurutnya mengadopsi pasar bebas dan membatasi campur tangan negara. Kontras ini hanya masuk akal jika kita menganggap bahwa kapitalisme pernah hadir tanpa negara. Benarkah demikian?

Genealogi yang ditawarkan juga belum cukup kuat untuk menopang argumen tersebut. Ia bertolak dari Kuwait dan dana kekayaan negara, seakan gagasan tersebut berkembang dari sana, padahal Lenin sudah memakai istilah ini pada 1918 untuk menyebut salah satu bentuk ekonomi Rusia pasca-revolusi. Perbandingan yang digunakannya juga kurang tepat. Norwegia, yang ia sebut, menanamkan dananya di pasar saham dan obligasi luar negeri. Dana itu bekerja sebagai investor keuangan global, sedangkan Satgas PKH dan Agrinas mengarahkan penguasaan lahan di dalam negeri. Hikmawan kemudian membaca Program Benteng, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Danantara sebagai satu rangkaian kegagalan sebuah model. Namun, ia belum menanyakan apa yang bertahan dan berubah di antara momen-momen itu, siapa yang menguasai aparatus, dan aliansi kelas apa yang menopangnya. Pembacaannya atas MBG dan KDMP juga lebih banyak berfokus pada wilayah doxa dan modal simbolik. Siapa yang memasok, lewat badan usaha mana, dan di atas tanah dari mana, belum tergarap. Satgas PKH dan Agrinas tidak muncul dalam uraiannya.

Rizvi lebih berhati-hati. Ia menolak dikotomi negara versus pasar dan menolak pertanyaan “baik atau buruk”. Ia sendiri menulis bahwa kapital negara dan swasta kian sulit dibedakan dan saling bergantung erat. Tetapi kesimpulannya berbelok pada gagasan bahwa negara membutuhkan institusi yang mampu mengarahkan dan mendisiplinkan kapital. Ini terdengar seperti bahasa negara pembangunan, yang menempatkan negara di atas kapital sebagai pendisiplin.

Namun, contoh yang dipilih Rizvi justru menyulitkan argumennya sendiri. Hilirisasi nikel ia ajukan sebagai bukti negara mengarahkan investasi. Padahal laporan C4ADS menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat kapasitas pemurnian nikel Indonesia pada 2023 dikuasai perusahaan Tiongkok, dengan Tsingshan dan Delong sebagai pemain terbesarnya. Pada Oktober 2024, Antam membeli 30 persen saham satu smelter milik anak usaha Tsingshan. Kalau kapital negara dan swasta memang berfusi, dan pemurniannya dikuasai modal asing, siapa mendisiplinkan siapa? Rizvi menyebut institusi, tetapi belum menyebut kekuatan sosial yang akan membangun dan menjaganya.

Pengandaian yang Sulit Dipertahankan

Kedua tulisan itu, menurut saya, memegang pengandaian yang sama. Ada posisi di luar kapital, entah bernama pasar bebas Barat, entah bernama negara pendisiplin, dan dari situ kapital bisa dinilai dan dikoreksi. Pengandaian inilah yang perlu diuji lebih dulu sebelum kita membicarakan model apa pun.

Grace Blakeley, penulis ekonomi politik asal Inggris yang membaca kapitalisme dari perspektif Marxis, membantu mengujinya lewat Vulture Capitalism (Blakeley, 2024). Ia merujuk antara lain analisis monopoli Paul Baran dan Paul Sweezy serta gagasan perencanaan industri J. K. Galbraith. Menurutnya, kapitalisme riil bukan sistem pasar bebas yang sesekali diselingi campur tangan negara. Korporasi besar, lembaga keuangan, dan negara bekerja bersama menentukan siapa mendapat apa. Yang mendefinisikan kapitalisme, katanya, bukan pasar, melainkan dominasi masyarakat oleh kapital.

Kerangka ini menggeser tiga hal. “Western capitalism” yang bebas dari negara, yang dipakai Hikmawan sebagai pembanding, menjadi sulit dibayangkan pernah ada. Pertanyaan Rizvi tentang bagaimana negara mendisiplinkan kapital kehilangan sebagian tumpuannya, sebab tidak ada tempat di luar kapital yang bisa ditempati negara sebagai pendisiplin. Dan kata “predatoris” ikut dipertanyakan.

Dalam pembacaan saya, vulture dalam judul Blakeley bukan penyimpangan dari kapitalisme yang sehat, melainkan cara kerja yang biasa dari kapitalisme itu sendiri. Karena itu, frasa “kapitalisme negara yang predatoris”, istilah yang digunakan Hikmawan, nyaris menjadi pleonasme. Sebaliknya, sulit membayangkan wujud kapitalisme negara yang tidak predatoris. Kata sifat itu menyiratkan adanya kapitalisme yang lebih jinak, dan gambaran itulah yang perlu dipertanyakan.

Satu hal lagi mengikuti dari sini. Kepemilikan atau perencanaan oleh negara tidak dengan sendirinya menandai sesuatu yang berbeda dari kapital, sebab pasar sudah ada jauh sebelum kapitalisme dan perencanaan negara jauh sebelum sosialisme. Keduanya tidak dapat dijadikan penanda pembeda. Kesimpulan ini tidak hanya bertumpu pada Blakeley. Panitch dan Gindin bahkan telah menunjukkan terlebih dahulu melalui sejarah negara Amerika bahwa pasar dan negara bukan kekuatan yang saling berhadapan, dan bahwa tatanan kapitalis global dibentuk secara sadar oleh negara (Panitch dan Gindin, 2012). Ini tidak berarti kapital tak bisa dibatasi. Ia bisa, tetapi oleh kekuatan sosial yang memaksanya, bukan oleh negara yang berdiri di atasnya.

Meski begitu, memakai penjelasan Blakeley untuk Indonesia masih menuntut kehati-hatian. Blakeley membahas Amerika Serikat dan Inggris, termasuk praktik bailout, konsultan korporat, dan privatisasi jasa publik. Blakeley maupun Panitch atau Gindin telah memberi pertanyaan yang tepat, dan jawabannya perlu datang dari genealogi persekutuan negara dan modal di sini.

Genealogi dan Konjungtur Indonesia

Gramsci membedakan struktur, yaitu relasi produksi yang relatif permanen, dari konjungtur. Konjungtur adalah konfigurasi kekuatan pada satu momen, yang menjawab siapa berkuasa, lewat aparatus apa, dan dengan aliansi kelas macam apa (Gramsci, 1971: 175–185). Pada level struktural, relasi upah, tekanan akumulasi, dan posisi semiperiferi Indonesia tidak berubah. Yang berubah adalah konjungturnya.

Titik berangkatnya adalah Robison dan Hadiz. Menurut mereka, Reformasi tidak membubarkan aliansi elite politik, birokrasi, dan bisnis, melainkan mereorganisasinya ke institusi demokrasi elektoral, dengan negara tetap menjadi arena utama akumulasi (Robison dan Hadiz, 2004). Dalam hal ini, Hikmawan benar bahwa persekutuan tersebut bukan hal baru. Namun, ia kurang tepat jika menyebutnya “kembali”, seolah-olah persekutuan itu pernah menghilang. Yang baru ialah negara tidak lagi sekadar arena rebutan rente. Negara tampil sebagai aktor yang merancang, membiayai, dan mengarahkan proyek akumulasi berskala nasional. Mengarahkan di sini juga tidak berarti negara bersifat otonom.

Dalam hilirisasi nikel, negara menetapkan kewajiban pengolahan di dalam negeri, tetapi pemurniannya dikuasai modal Tiongkok. Negara mengarahkan proses yang berlangsung di dalam sirkuit akumulasi lebih luas, bukan dari luar sirkuit tersebut. Karena itu, istilah yang saya pakai untuk konfigurasi ini, dan yang saya rumuskan di tulisan sebelumnya, adalah state-led oligarchic accumulation. State-led menjelaskan bentuk organisasinya, oligarchic menjelaskan siapa yang dilayani, dan accumulation menegaskan bahwa hukum geraknya tetap kapitalis, sehingga nama itu sendiri menolak anggapan adanya “sistem lain”.

Konjungtur ini bisa ditelusuri lewat satu rantai, yang saya rinci di tulisan sebelumnya. Danantara Sumberdaya Indonesia mengonsolidasikan ekspor batu bara, sawit, dan ferroalloy, yang mencakup sekitar 23 persen ekspor nasional, di bawah satu pintu negara. Satgas PKH, yang bertulang punggung TNI, menguasai kembali jutaan hektare lahan dan menyerahkan sebagian besarnya ke Agrinas, badan usaha yang jejaringnya berakar di Kementerian Pertahanan. Rantai itu menyambung ke KDMP, ke dapur MBG yang bekerja lewat struktur TNI dan Polri, dan ke Proyek Strategis Nasional yang, menurut Hikmawan berpotensi menyeret ekspansi sawit dan kawasan hutan baru.

Dua lensa lain, yang sudah saya uraikan sebelumnya, mempertajamnya. Aihwa Ong menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara membuat zona pengecualian di dalam proyek neoliberal itu sendiri (Ong, 2006: bab 3–4). Arrighi, mengikuti Braudel, melihat kapitalisme historis tumbuh dari persekutuan kekuasaan negara dan modal besar, dari Genoa hingga Amerika, dengan pusat gravitasi yang kini bergeser ke Asia Timur (Arrighi, 1994; 2007; Braudel, 1981–1984). Dengan demikian, kita dapat membaca Danantara dan Satgas PKH sebagai bentuk pengorganisasian persekutuan lama dalam konjungtur saat ini, bukan sebagai “jalan baru pembangunan” ataupun sekadar “kegagalan model”.

Pada titik ini, satu kewaspadaan penting perlu dijaga. Negara bukan sekadar alat kelas kapitalis. Menurut Jessop, negara secara struktural lebih terbuka pada strategi tertentu dan lebih tertutup pada yang lain (Jessop, 2007). Pembacaan ini sekaligus mencegah penggunaan argumen Blakeley jatuh ke instrumentalisme.

Ujian Pekan Ini dan Siapa yang Menanggung

Teori yang baik harus terbuka terhadap pengujian melalui peristiwa. Pertengahan Oktober ini menyediakan dua titik masuk penting untuk menguji klaim tersebut. Saya tidak mengklaim bahwa kapitalisme negara menyebabkan keduanya, sebab pemicu langsungnya berbeda. Klaim saya lebih sederhana sehingga dapat diuji. Kapital tidak pernah beroperasi di luar negara. Kapital bekerja melalui hak, aturan, dan jaminan yang diberikan negara. Kalau itu benar, dua hal yang dipertaruhkan Hikmawan dan Rizvi, yaitu ke arah mana disiplin bekerja dan siapa yang menanggung beban, tidak bisa dijawab dengan menyusun ulang hubungan “negara versus pasar”.

Pertama, soal keuangan. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, IHSG ditutup turun 11,57 persen ke 5.185 setelah MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari emerging market ke standalone market. Masukan dibuka hingga 30 April 2027, dan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Keberatan MSCI menyangkut transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi, bukan produksi.

Menariknya, jalan keluar yang ditempuh pun lewat aturan negara, mulai dari publikasi kepemilikan di atas 1 persen, pengumuman konsentrasi kepemilikan tinggi, sampai batas minimum free float, langkah reformasi yang diakui dokumen konsultasi MSCI sendiri. “Pasar” yang menghukum itu ternyata hanya bisa dipuaskan lewat regulator, dan MSCI masih menuntut bukti penegakan yang berarti. Di sini pun tidak ada kapital di luar negara.

Perhatikan juga apa yang sebenarnya jatuh. Marx menyebut saham dan surat berharga sejenis sebagai kapital fiktif, yakni klaim atas pendapatan masa depan yang dikapitalisasi dan bukan modal yang sungguh berproduksi (Marx, 1981: bab 25 dan 29–30). Penurunan harga mencerminkan penilaian ulang atas klaim tersebut, bukan kehancuran pabrik atau kebun. Jadi pertanyaannya bukan “mengapa pasar panik”, melainkan siapa yang menyerap kerugian atas klaim itu.

Danantara menyatakan sudah aktif membeli saham sejak Februari, dan Rosan Roeslani pada Juni menilai koreksi membuat valuasi emiten lebih menarik. Jika dana negara dipakai menopang harga saham yang kepemilikannya terkonsentrasi, kerugian pemegang klaim berpindah ke neraca publik. Hal itu menjawab pertanyaan Rizvi tentang cara negara membagi kerugian dan risiko. Dalam kasus ini, negara bukan bertindak sebagai pendisiplin, melainkan sebagai penopang. Saya belum tahu skalanya. Itulah yang perlu diuji lewat laporan kepemilikan Danantara setelah konsultasi MSCI. Marx, ketika membahas krisis 1857, sudah menolak anggapan bahwa bank sentral yang menyuntik modal kepada para spekulan dan membeli aset pada nilai nominal lamanya bisa menyembuhkan sistem yang digelembungkan.

Michael Hudson memberi rumusan kontemporer untuk gejala ini. Menurutnya, pada fase kapitalisme finansial FIRE merebut kendali pemerintah, sehingga negara bergeser melayani klaim keuangan alih-alih pembentukan modal produktif. Diagnosis tersebut sejalan dengan gambaran negara sebagai penopang. Namun Hudson lalu menghadapkan kapitalisme finansial yang parasit dengan kapitalisme industri yang produktif, dan berharap negara menekan rente keuangan demi industri. Menurut saya itu pengandaian yang sama dengan Hikmawan dan Rizvi dalam kosakata lain, yakni bahwa ada versi kapitalisme yang jinak dan tugas negara adalah memihaknya. Saya meminjam diagnosisnya, tidak dikotominya. Kerangkanya juga lahir dari pengalaman Amerika dan Eropa, jadi bagi Indonesia ia hanya berlaku sebagai analogi.

Kedua, soal api. BNPB mencatat sekitar 129 ribu hektare terbakar di enam provinsi prioritas hingga 12 Oktober, kualitas udara di sejumlah kabupaten dan kota Kalimantan masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya, dan asapnya sampai ke Malaysia, yang menutup sekolah sejak 9 Oktober. Saya tidak menyangkal bahwa El Niño memperparah kemarau. Tetapi WALHI mencatat titik panas di konsesi perusahaan dan di proyek pangan skala besar seperti Merauke, serta pada September menyerahkan nama 262 perusahaan yang diduga terkait kebakaran kepada Presiden. WALHI Kalimantan Selatan menilai karhutla tidak semata soal iklim, mencatat bahwa titik panas di sana jauh lebih banyak berada di konsesi tambang (875) daripada sawit (32), dan menunjuk rekayasa kanal oleh perkebunan sawit sebagai pemicu risiko.

Saya tidak menyebut kapitalisme negara sebagai penyebab kebakaran. Yang ingin saya tunjuk adalah struktur persoalannya. Konsesi adalah hak yang diberikan negara atas lahan yang statusnya ditetapkan negara, jadi kapital sawit dan tambang yang terbakar di dalamnya bekerja lewat izin negara. Sementara itu Satgas PKH dan Agrinas menempatkan jutaan hektare lahan di bawah komando negara, dan PSN memperluas sawit serta lahan baru. Saya belum menemukan data kebakaran pada lahan yang dikelola Agrinas, dan itu perlu ditelusuri. Namun, bagaimana jika negara harus menindak konsesi yang berulang kali terbakar, sementara pada saat yang sama negara juga menjadi pemilik dan pengelola lahan sawit? Siapa mengawasi siapa? Gagasan mendisiplinkan kapital mengandaikan pendisiplin yang terpisah dari yang didisiplinkan. Di sini keduanya bisa jadi aktor yang sama.

Kedua peristiwa ini memperlihatkan persoalan yang sama dari dua arah. Di bursa, aturan negara menjadi jalan pemulihan dan dana negara menjadi penopang. Di hutan, hak negara atas lahan menjadi dasar konsesi, dan negara bisa menjadi pemilik sekaligus pengawas. Di sinilah Marx berguna, bukan sebagai pemilik silsilah “model”, melainkan sebagai pembaca predasi. Dalam bab hari kerja Kapital Jilid I, ia menulis bahwa modal tidak peduli pada kesehatan dan usia hidup pekerja kecuali dipaksa masyarakat (Marx, 1976: 381). Itu ia tulis tentang kapital industri, bukan rentenir feodal. Dari sini dikotomi Hudson sulit dipertahankan, sebab kapital industri pun harus dipaksa. Batas atas predasi, istilah Hikmawan, tidak lahir dari rancangan institusi yang baik seperti harapan Rizvi. Ia lahir dari paksaan, dan paksaan itu lahir dari perjuangan, seperti pembatasan hari kerja. Institusi pendisiplin adalah endapan perjuangan, bukan syarat awalnya. Di bab lain, Marx mencatat bahwa para pelaku akumulasi primitif memakai kekuatan negara untuk mempercepat lahirnya kapitalisme (Marx, 1976: 915–916). Negara sebagai pengarah akumulasi dengan demikian bukan penyimpangan yang perlu dikoreksi, melainkan ikut melahirkan kapitalisme itu sendiri.

Kedua peristiwa itu memberi jawaban sementara atas pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban. Pertanyaan berikutnya jauh lebih sulit, yaitu siapa yang mampu memaksa.

Penutup

Jika kapitalisme negara adalah konjungtur, pertanyaannya tidak lagi “baik atau buruk” atau “bagaimana negara mendisiplinkan kapital”. Pertanyaannya menjadi siapa yang menanggung beban dan siapa yang mampu memaksa. Di mana selektivitas negara sedang terbuka untuk ditembus, dan di mana ia tertutup? Terutama, bagaimana nasib pekerja perempuan di dapur MBG dan koperasi desa, yang pekerjaannya masuk ke dalam rantai komando yang sama?

Hikmawan menaruh harapan pada aliansi warga baru dari Gen Z, gerakan perempuan, dan para ibu. Harapan itu layak dijaga, tetapi masih ada mata rantai yang belum disebut dari diagnosis ke harapan, yaitu bagaimana kemarahan sehari-hari menjadi kekuatan yang terorganisasi. Rizvi menuntut institusi pendisiplin, juga tanpa menyebut kekuatan sosial yang akan membangunnya. Menurut saya, keduanya berhenti satu langkah sebelum mencapai persoalan tersebut.

Aliansi itu hanya dapat menjawab tantangan konjungtur ini jika membaca Danantara, Satgas PKH, Agrinas, KDMP, MBG, dan PSN sebagai satu formasi, bukan sebagai kumpulan program yang kebetulan mengecewakan. Itulah pekerjaan yang belum selesai.

Faith Liberta A.M., Anggota Serikat Tani Mandiri (STAM) dan Peneliti di Srawung Warga.

Baca bagian pertama di sini.

Gerak Dialektik Oligarki dan Rakyat

SALAH SATU yang paling menarik dari temuan Robison dan Hadiz adalah pergeseran distribusi kesempatan dalam mengelola proyek dan akses pendanaan pada era 1980an. Militer, yang sebelumnya sangat dominan, mulai tergeser perlahan-lahan oleh institusi nonmiliter seperti Sekretariat Negara dan kemudian Bappenas. Temuan ini penting karena, sekali lagi, keduanya memberikan penglihatan yang material tentang siapa dan bagaimana oligarki, dan bahwa militer —yang selama ini terkesan mendominasi total era Orde Baru—ternyata tidak kasip juga dari rekonfigurasi.

Persoalannya, seperti ditunjukkan pada bagian awal, penjelasan mengenai pergeseran tersebut menghasilkan bentuk khusus inter-elite reductionism: bangunan hubungan sebab-akibat terutama dari upaya Soeharto membatasi kekuatan militer dan tekanan makro-eksternal yang datang bersama kemerosotan penerimaan minyak. Penjelasan Robison dan Hadiz belum memberikan bobot kausal yang memadai kepada kenyataan bahwa pergeseran saluran modal berlangsung ketika rezim menghadapi retakan legitimasi akibat penindasan politiknya sendiri.

Persoalan tersebut tampil terbuka menyusul dua pidato tanpa draf Presiden Soeharto pada Rapim ABRI di Pekanbaru, 27 Maret 1980, dan peringatan HUT Kopassandha di Cijantung, 16 April 1980. Dalam kedua pidato tersebut, Soeharto secara provokatif menuduh lawan-lawan politiknya hendak mengganti Pancasila, mendesak ABRI untuk “memilih teman” yang membela Pancasila—yakni menyokong penuh Golkar—dan menyamakan setiap kritik atau desas-desus mengenai korupsi Keluarga Cendana dengan ancaman terhadap UUD 1945.^[1]

Penyalahgunaan Pancasila oleh Soeharto ini memantik lahirnya Pernyataan Keprihatinan atau Petisi 50 pada 5 Mei 1980. Ditandatangani oleh 50 tokoh nasional—termasuk purnawirawan militer tingkat atas seperti Jenderal A.H. Nasution, Ali Sadikin, dan H.R. Dharsono, bersama tokoh sipil seperti Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, Petisi 50 secara terbuka mengkritik Soeharto karena mengonstruksi seolah-olah dirinya adalah personifikasi Pancasila dan menyeret ABRI menjadi alat politik pribadi.^[2] Otoritas moral kritik ini sangat meresahkan pimpinan rezim karena beresonansi kuat di tubuh prajurit menengah dan kelompok studi mahasiswa klandestin pasca-Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) 1978. Pimpinan Hankam/ABRI di bawah Jenderal Benny Moerdani membalasnya dengan serangkaian pengarahan khusus yang mengumpulkan lebih dari 200 Komandan Kodim se-Indonesia di Bandung. Tujuan pengumpulan para Dandim ini secara gamblang diakui sendiri oleh Moerdani kepada David Jenkins: menetralkan rasa hormat prajurit daerah terhadap figur Nasution dan memaksakan kesetiaan mutlak kepada pimpinan ABRI saat itu.^[3]

Rangkaian gesekan sosial pada awal 1980-an, termasuk penolakan terhadap kewajiban Penataran P-4, mendorong Soeharto merestrukturisasi instrumen kekuasaannya. Pemindahan pusat alokasi proyek dan pengawasan modal senilai puluhan triliun rupiah dari komando militer ke Sekretariat Negara melalui Tim 10 di bawah Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita—berdasarkan Keppres No. 14a dan 10 Tahun 1980—berfungsi sebagai mesin kooptasi sipil baru. Pemerintah mengalirkan rente ekonomi dan tender pengadaan barang sesuka mereka ke pengusaha pribumi, seperti kelompok Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), birokrat sipil, dan kroni bisnis. Tujuannya ialah membangun basis penyangga politik alternatif sebagai penyeimbang kekuatan militer. Pergeseran ini tidak lahir dari kehendak bebas Soeharto, melainkan sebentuk penyesuaian defensif terhadap kenaikan biaya politik penindasan (cost of rule).

Memasuki pertengahan dekade 1980-an, Tragedi Tanjung Priok (pada 1984), penolakan Asas Tunggal oleh jaringan usroh, serta pertemuan kelompok mahasiswa dengan masyarakat yang menghadapi perampasan tanah memperlihatkan keterbatasan instrumen militerisme yang selama itu menopang ketertiban Orde Baru. Represi di bawah Pangkopkamtib/Pangab Jenderal L.B. Moerdani tidak memulihkan kepatuhan. Kegiatan politik bergerak ke bawah tanah, sementara jaringan Islam, kelompok mahasiswa, dan masyarakat yang menghadapi perampasan tanah mulai menemukan medan perjuangan bersama.^[4]

Perubahan tersebut ikut menentukan pertarungan di dalam rezim. Soeharto secara bertahap mengisolasi faksi militer Moerdani, menggantinya sebagai Pangab pada Februari 1988, kemudian membubarkan Kopkamtib dan menggantikannya dengan Bakorstanas. Pada saat yang sama, perluasan peran Setneg dan Golkar di bawah Sudharmono mengurangi ketergantungan Soeharto kepada komando militer dalam mengendalikan elite.^[5]

Petrus pada 1983–1985 memperlihatkan usaha negara memperbesar daya gentar ketika perangkat keamanan biasa tidak lagi dianggap memadai. Teror tersebut dapat menebarkan ketakutan tanpa menghentikan pembentukan jaringan klandestin, advokasi LSM, dan solidaritas antarkelompok. Menjelang akhir dekade, Soeharto mulai menambahkan akomodasi dan kooptasi kepada perangkat represi yang tetap dipertahankan.^[6]

Merosotnya penerimaan migas negara berangkaian dengan rangkaian konflik politik tersebut. Soeharto meluncurkan paket-paket deregulasi untuk memenuhi resep lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF dan memanfaatkan krisis untuk memperluas jangkauan gatekeeping Sekretariat Negara dan Bappenas dalam membagikan lisensi impor, monopoli perdagangan, dan konsesi bisnis nonmigas kepada kroni sipil dan pengusaha pribumi. Dia merekayasa alokasi rente melalui birokrasi sipil untuk menjaga kepatuhan faksi-faksi elite ketika sumber penerimaan dan instrumen kekuasaan yang sebelumnya diandalkan rezim mulai menghadapi tekanan.

Perlawanan pada akhir 1980-an melanjutkan dan memperluas jaringan yang terbentuk sejak awal dekade. Kelompok studi mahasiswa mulai keluar dari kampus dan menyatu dengan gerakan perlawanan agraria petani, sebagaimana terlihat dalam sengketa tanah Bendungan Kedung Ombo pada 1988–1989 dan Badega pada 1989. Ketika warga Kedung Ombo menolak ganti rugi tidak layak sebesar Rp250 hingga Rp700 per meter persegi dan menghadapi intimidasi pencetakan stempel “ET” (Eks-Tapol/PKI) pada kartu identitas mereka, aksi warga yang bertahan di lahan genangan air bersama advokasi hukum melalui jaringan INGI/INFID membongkar narasi legitimasi pembangunan rezim secara internasional. Perlawanan tersebut mendorong Menteri Dalam Negeri Rudini mengumumkan penghentian pendekatan keamanan di daerah dan mengadopsi “pendekatan persuasif”.^[7]

Sejajar dengan itu, gelombang pemogokan buruh industri manufaktur berorientasi ekspor di kawasan penyangga kota melampaui kontrol serikat tunggal negara dan keberadaan aparat di pabrik-pabrik. Ancaman pencabutan fasilitas perdagangan Generalized System of Preferences (GSP) oleh pemerintah Amerika Serikat akibat laporan advokasi pelanggaran hak buruh, oleh jaringan independen seperti Setiakawan dan INFIGHT, memaksa Kementerian Tenaga Kerja di bawah Cosmas Batubara menaikkan Upah Minimum Regional secara signifikan dan menerbitkan Surat Keputusan Menaker yang melarang intervensi langsung militer dalam perselisihan industrial.^[8] Pada 1989, faksi militer di DPR mencanangkan kebijakan Keterbukaan (openness). Para perwira seperti Kolonel Roekmini Koesoemo Astoeti dan Majjen Sembiring Meliala secara terbuka mengakui bahwa akomodasi politik harus diluncurkan demi mencegah munculnya ledakan dari bawah.^[9]

Pada awal 1990-an, konsesi institusional yang diberikan Soeharto—seperti pembentukan BPPT dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah B.J. Habibie pada 1990 serta pendirian Komnas HAM pada 1993—berbalik menjadi bumerang politik (institutional boomerang). Kelompok intelektual dan eksponen gerakan mahasiswa era 1980-an memakai ruang di dalam ICMI, koran Republika, lembaga pemikir CIDES, hingga Komnas HAM untuk meniupkan kritik atas monopoli bisnis Keluarga Cendana, skandal tambang Freeport, dan pelanggaran HAM oleh aparat.^[10]

Eskalasi perlawanan ini memuncak ketika konsolidasi radikal persatuan mahasiswa dan buruh dalam Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) pada 1994 menyatu dengan gelombang massa PDI di bawah Megawati Soekarnoputri. Tindakan represif rezim pada Peristiwa 27 Juli 1996 atau “Sabtu Kelabu” dan propaganda mengenai ancaman “PKI Gaya Baru” maupun “Organisasi Tanpa Bentuk” gagal membendung kemarahan publik dan menghancurkan sisa-sisa legitimasi politik rezim menjelang akhir dekade.^[11] Ketika Krisis Moneter menghantam pada pertengahan 1997, jaringan perlawanan telah terbentuk melalui konflik agraria, pemogokan buruh, konsolidasi mahasiswa, dan mobilisasi massa PDI. Gelombang demonstrasi dan pendudukan Gedung DPR/MPR pada Mei 1998 memutus kapasitas koersif militer dan memicu pembelotan internal. Empat belas menteri bidang ekonomi menolak masuk kabinet baru, pimpinan parlemen mendesak Soeharto mundur, dan Soeharto akhirnya melepaskan kekuasaan pada 21 Mei 1998.

Rangkaian pembuktian empiris sejak era 1980-an hingga 1998 tersebut mengoreksi ketimpangan bobot kausal dalam pembacaan Robison dan Hadiz dengan memperlihatkan tekanan sosial yang ikut membatasi pilihan setiap faksi elite. Pergeseran alokasi modal dan instrumen pengawasan dari militer ke Sekretariat Negara, Bappenas, dan BPPT/Habibie berlangsung ketika perlawanan rakyat menaikkan biaya politik penindasan dan membatasi efektivitas kontrol militer. Peminggiran Moerdani, pembubaran Kopkamtib, penguatan Setneg dan Golkar, serta konsesi institusional pada awal 1990-an dapat dibaca sebagai jawaban kekuasaan atas tekanan tersebut. Gerakan rakyat kemudian membesar dengan memanfaatkan keretakan elite dan ruang institusional yang dibuka oleh rezim. Gerakan dari bawah menjadi batas struktural yang memaksa oligarki Orde Baru berulang kali mengubah susunan perangkat kekuasaannya.

Manfaat Redefinisi Reorganisasi Kekuasaan

Keterbatasan-keterbatasan Robison dan Hadiz dalam tulisan ini bukan berarti mereka tidak memahami bahwa institusi dan kekuasaan tidak dibentuk oleh dampak-dampak konflik sosial. Mereka justru menolak teori transisi yang memperlakukan demokratisasi sebagai hasil perundingan elite dan menegaskan bahwa bentuk institusi ditentukan oleh pertarungan antarkekuatan sosial.

Persoalannya terletak pada ukuran yang mereka gunakan untuk memberikan bobot kausal kepada setiap kekuatan. Gerakan rakyat dinilai terutama dari kemampuannya mempertahankan organisasi, menguasai sumber daya, dan membentuk institusi tandingan yang mampu menantang kelompok yang berkuasa. Ketika kemampuan itu tidak terbentuk, perlawanan tetap dicatat, tetapi jarang digunakan untuk menerangkan mengapa penguasa mengganti kebijakan, aparatus, aliansi, atau cara menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, problem tersebut lahir dari penerapan yang konsisten atas pilihan teoritik mereka sendiri: perhatian terarah pada kekuatan yang berhasil menguasai hasil pertarungan, sehingga tekanan pihak yang kalah terhadap bentuk hasil tersebut menjadi lebih sulit terlihat.

Karena itu, memundurkan titik awal analisis bukan bertujuan sekadar melengkapi urutan peristiwa. Periode 1945–1949 dan 1957 menyimpan bukti perebutan penguasaan atas tanah, perusahaan, dan pemerintahan lokal melalui proyek-proyek reorganisasi dari bawah. Jika baru membaca sejarah setelah seluruh perlawanan itu dikalahkan, kita tanpa sadar tunduk pada “konformisme” sejarah versi pemenang: kekalahan rakyat dipoles menjadi bukti ketiadaan kapasitas mereka, sementara monopoli kekuasaan elite disahkan sebagai satu-satunya takdir historis. Tidak meninggalkan masa sebelum 1965 adalah tindakan melawan konformisme tersebut, sebuah ikhtiar yang disebut Walter Benjamin sebagai “merebut kembali tradisi dari konformisme yang hendak menguasainya”,^[12] agar terhindar dari telelogi pemenang, juga supaya proyek reorganisasi dari bawah tetap bernapas dalam imajinasi politik—sebuah usaha yang pernah benar-benar dibuka, dijalankan, lalu ditutup melalui kekalahan.

Dalam nada “merebut kembali tradisi dari konformisme” itulah, konsep reorganisasi kekuasaan justru harus didorong lebih jauh. Setelah resistensi dari bawah masuk ke dalam hubungan sebab-akibat, konsep reorganisasi kekuasaan membuka kemungkinan menyingkap perbedaan antara kemampuan rakyat memaksa penguasa mengubah tindakannya alias perlawanan dan kemampuan rakyat mereorganisasi kekuasaan.

Membaca reorganisasi kekuasaan sebagai pertarungan antarproyek mengubah bukan hanya cara kita menerangkan tindakan elite, tetapi juga cara gerakan rakyat membayangkan dirinya sendiri. Ketika reorganisasi elite dianggap otomatis sebagai reorganisasi kekuasaan, gerakan rakyat menempatkan diri sebagai kekuatan yang bertugas memaksa penguasa memberikan konsesi. Cara kerja semacam itu dapat menjatuhkan seorang presiden tanpa memindahkan penguasaan atas negara dan modal kepada organisasi rakyat; kurang lebih seperti yang terjadi pada 1998. Saat reorganisasi kekuasaan dibaca sebagai pertarungan antarproyek, keberhasilan gerakan juga ditentukan oleh bertambah atau tidaknya kemampuan rakyat menguasai sumber daya dan lembaga yang mengatur kehidupan mereka.

Perlawanan bisa saja meledak tanpa organisasi yang bertahan lama. Pemogokan bisa saja menghentikan produksi pada satu waktu. Pendudukan dapat menggagalkan penggusuran sebagaimana demonstrasi juga membuat pemerintah membatalkan kebijakan. Daya ganggu semacam itu jelas menaikkan biaya yang harus ditanggung penguasa jika ingin tetap ngotot menjalankan kehendaknya. Proyek reorganisasi menuntut kemampuan lain. Rakyat yang secara individual tidak menguasai modal, birokrasi, hukum, maupun alat kekerasan mau tidak mau harus membentuk kekuatan kolektif yang tetap bekerja setelah mobilisasi mereda. Organisasi memfasilitasi orang-orang yang bertemu dalam satu momen atau konflik menjadi kekuatan yang dapat merumuskan keputusan bersama dan —ini yang terpenting—mampu menjaga pelaksanaannya.

Fungsi tersebut amat menentukan ketika penguasa mulai memberikan konsesi. Sebuah konsesi jelas masih harus diterjemahkan ke dalam peraturan, anggaran, lembaga pelaksana, dan pembagian kewenangan. Jika orang-orang yang berhasil memaksa lahirnya konsesi itu telah tercerai-berai —bayangkan seperti mahasiswa yang meninggalkan Gedung DPR usai Soeharto lengser— seluruh pekerjaan itu akan kembali dikendalikan birokrasi dan kelompok elite. Organisasi membuat mereka tetap bisa hadir, dan menekan, ketika hasil pertarungan sedang mulai mendapatkan bentuknya. Melalui organisasi pula, pengalaman dari satu konflik dapat diperiksa bersama, diwariskan kepada anggota baru, dan diperbarui ketika penguasa mengubah cara menghadapi perlawanan.^[13]. Rakyat tidak harus memulai setiap pertarungan dari keadaan saling berasingan dan tanpa pengetahuan, apalagi tanpa infrastruktur.

Catatan Kaki 

^[1] Soeharto berpidato emosional karena merasa terdesak oleh menguatnya konsolidasi oposisi antara faksi purnawirawan jenderal senior dan kelompok Islam politik yang gencar menolak kewajiban Penataran P4 serta dominasi Golkar menjelang Pemilu 1982. Untuk analisis historis mendalam mengenai isi kedua pidato tersebut, implikasinya terhadap penyebutan “musuh-musuh Pancasila”, serta hubungannya dengan lahirnya Pernyataan Keprihatinan (Petisi 50), lihat David Jenkins, Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975–1983 (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1984), 156–162.

^[2] Dokumen Pernyataan Keprihatinan tanggal 5 Mei 1980 beserta pengantar historisnya dimuat dalam Bourchier and Hadiz, Indonesian Politics and Society, 125–26., yang merekam kritik terbuka 50 tokoh nasional terhadap Presiden Soeharto yang mengonstruksi dirinya seolah-olah sebagai personifikasi Pancasila dan memperlakukan ABRI sebagai alat politik partisannya.

^[3] “We know many of these [officers] still have a lot of respect for people like Nasution, but we need to show them that they must be loyal to the present ABRI leadership.” Jenkins, Suharto and His Generals, 250.. Jenkins merujuk wawancara pribadinya dengan Letjen L.B. Moerdani mengenai pengarahan khusus kepada sekitar 200 Komandan Kodim se-Indonesia di Bandung pasca-kemunculan Petisi 50.

^[4] Donald J. Porter, Managing Politics and Islam in Indonesia (London dan New York: RoutledgeCurzon, 2002), hlm. 57–58, 100, 195–196. Porter membedah bagaimana strategi depolitisasi kampus dan tindakan koersif militer di bawah Pangkopkamtib/Pangab Jenderal L.B. Moerdani (khususnya pasca-Tragedi Tanjung Priok 1984 dan penegakan UU Asas Tunggal 1985) mengalami kegagalan struktural dalam memulihkan kepatuhan masyarakat. Porter mencatat bahwa represi tersebut justru memicu efek bumerang: mendorong kegiatan politik berpindah ke bawah tanah melalui pembentukan sel-sel usroh dan kelompok studi masjid/kampus, sekaligus memfasilitasi terjadinya titik temu perjuangan antara jaringan Islam, kelompok mahasiswa, dan masyarakat yang menghadapi kasus-kasus perampasan tanah.

^[5] Robison dan Hadiz mengurai dengan sangat rinci pergeseran ini, dan memang menjadi salah satu temuan penting mereka berdua. Mengenai isolasi faksi L.B. Moerdani, pembubaran Kopkamtib, serta perluasan peran Setneg dan Golkar di bawah Sudharmono, lihat juga Edward Aspinall, Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia (Stanford, CA: Stanford University Press, 2005), hlm. 43–44; dan Jun Honna, “Military Ideology in Response to Democratic Pressure”, dalam Violence and the State in Suharto’s Indonesia, ed. Benedict Anderson (Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, 2001), hlm. 60–62.

^[6] Usman Hamid dan Edwin Partogi, “Mereformasi Negara Intel Orde Baru: Kasus Penembak Misterius Era 1980-an”, dalam Negara, Intel, dan Ketakutan, ed. Andi Widjajanto (Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia, 2006), 175–197.

^[7] Mengenai konsolidasi gerakan mahasiswa-petani dalam kasus Kedung Ombo dan Badega, advokasi internasional INGI/INFID, serta pergeseran retorika Mendagri Rudini dari pendekatan keamanan ke pendekatan persuasif, lihat Aspinall, Opposing Suharto, 120–24, 223–25. Detail mengenai nominal ganti rugi tanah Kedung Ombo dan intimidasi terhadap warga diuraikan dalam Dibley and Ford, Activists in Transition, 27, 80–82.

^[8]  Vedi R. Hadiz, Workers and the State in New Order Indonesia (London: Routledge, 1997), hlm. 121–126, 142–148; Michael H. Bodden, Resistance on the National Stage: Theater & Politics in Late New Order Indonesia (Athens: Ohio University Press, 2010), 249–252.

^[9] Aspinall, Opposing Suharto, 34–35, 148–49 mencatat bahwa keterbukaan politik secara definitif dimulai pada 1989 atas inisiatif perwira F-ABRI di DPR seperti Mayjen Samsuddin, Mayjen Saiful Sulun, Mayjen Sembiring Meliala, dan Kolonel Polisi Roekmini Koesoemo Astoeti [148–149]. Aspinall secara khusus mengutip Sembiring Meliala yang menegaskan bahwa tanpa keterbukaan dan “akomodasi aspirasi dari bawah”, akan timbul ledakan politik, serta wawancara Kolonel Roekmini yang menyatakan bahwa akomodasi politik merupakan satu-satunya cara untuk menjaga kelangsungan sistem.

^[10] Aspinall, Opposing Suharto, 37–43, 56–58, 116–18. Aspinall memetakan secara terperinci bagaimana ICMI, harian Republika, dan CIDES yang dikepalai Adi Sasono dimanfaatkan oleh para aktivis dan intelektual kritis untuk meniupkan isu demokratisasi, keterbukaan, serta perlawanan terhadap korupsi keluarga kepresidenan).

^[11] Mengenai tuduhan “Organisasi Tanpa Bentuk” (OTB) dan “PKI Gaya Baru” (PGB) sebagai konstruksi wacana dan jargon intelijen militer Orde Baru (Kopkamtib/Bakorstanas) untuk melakukan stigmatisasi subversif, kriminalisasi, serta legitimasi penumpasan terhadap gerakan klandestin, aliansi mahasiswa-buruh (PRD), dan oposisi politik pasca-Peristiwa 27 Juli 1996, lihat Stanley, “Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan”, dalam Negara, Intel, dan Ketakutan, ed. Andi Widjajanto (Jakarta: PACIVIS Universitas Indonesia, 2006), hlm. 217–218, 226; serta John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid, ed., Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 1965 (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 17–19; serta esai-esai pendukung di dalamnya pada hlm. 52–53 dan hlm. 172–174.

^[12] Kutipan ini berasal dari Tesis VI esai “On the Concept of History” (1940), tempat Benjamin memperingatkan bahwa bahaya terbesar bagi tradisi perlawanan adalah ketika ia disita dan dijadikan instrumen konformisme oleh kelas penguasa. Melalui tesis ini, Benjamin menuntut historiografi kritis untuk merebut kembali ingatan atas perlawanan masa lalu agar tidak terhapus oleh teleologi pemenang. Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History”, dalam Illuminations: Essays and Reflections, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn (Schocken Books, 1968), 253–64.

^[13] Saya pertama kali membaca Reorganising Power ketika tanpa sengaja mengikuti Aksi Kamisan yang baru memasuki tahun pertamanya. Mungkin karena terpengaruh kesan kampanye “melawan lupa”, kesan pertama saya atas buku itu pun senada: “Wah, kekuasaan mempunyai ingatan.” Pergantian penguasa tidak menghapus pengetahuan yang tersimpan dalam lembaga negara tentang cara menghadapi perlawanan, menjalankan penindasan, dan menambah kapasitas kekuasaan; penguasa baru dapat memakai apa yang dipelajari penguasa sebelumnya. Rakyat terlalu sering kehilangan organisasi yang seharusnya menyimpan pengalaman perlawanannya, sehingga generasi berikutnya harus memulai lagi dari awal. Ketimpangan ingatan inilah yang membuat kemampuan rakyat untuk melawan—apalagi mereorganisasi kekuasaan—selalu tertinggal dari kemampuan negara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Zen RS, pengelola toko buku, tinggal di Bandung. Naskah ini ditulis untuk acara diskusi edisi Indonesia Reorganising Power yang diterbitkan oleh Penerbit GDN Press sebagai Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar.

Di tangan tentaranya, Jepang pernah terbelakang selama ratusan tahun. Di tangan tentaranya, Negeri Matahari Terbit ini pernah hancur dalam Perang Dunia II.

“Negara yang mengandalkan tentara tak akan pernah maju,” kata Agus Widjojo (1947–2026). Ia bukan akademisi sipil. Anak Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (1922–1965), yang menjadi korban G30S ini, telah menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya sebagai tentara untuk Indonesia. Agus Widjojo adalah seorang jenderal pemikir.

Tentu saja, tak semua orang setuju dengan omongan Agus Widjojo, baik dari kalangan militer maupun sipil. Maklum, militer kita hari ini, tanpa disadari, telah ditata wataknya seperti tentara Jepang. Namun, bukan tentara Jepang masa kini, melainkan tentara Jepang era Perang Dunia II.

Saat ini, Jepang adalah salah satu negara maju di muka bumi. Setidaknya, barang buatan Jepang terlihat di jalanan Indonesia. Jepang membutuhkan proses kerja keras yang panjang untuk mencapai kondisi seperti sekarang. Jepang pernah miskin. Jika butuh gambaran tentang kemiskinan Jepang di masa lalu, tengoklah bagian dari serial drama Oshin ketika Oshin masih kecil.

Restorasi Meiji (1868) menjadi awal usaha Jepang untuk maju. Ketika itu, Keshogunan Tokugawa, yang berkuasa di Jepang antara 1603 hingga 1868, berakhir dan kekuasaan kaisar pulih. Keshogunan Tokugawa merupakan pemerintahan militer feodal yang didirikan oleh Tokugawa Ieyasu (1543–1616). Setelah Keshogunan Tokugawa berakhir, Kaisar Mutsuhito Meiji (1852–1912) pun berkuasa penuh. Sejak 1880-an, Jepang memiliki perdana menteri. Meiji menghapuskan feodalisme dan melakukan modernisasi. Dampaknya terasa hingga hari ini.

Di Tangan Jenderal Samurai, Teknologi Jepang Mandek

Sudah banyak yang tahu bahwa Jepang dahulu memiliki tradisi orang-orang militan yang siap mati, yang biasa dikenal sebagai samurai. Golongan ini digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang kuat dan berpengaruh di Jepang. Mereka dikenal sebagai ksatria, prajurit, atau orang-orang jago pedang. Di Indonesia, pedang ala Jepang itu kerap disebut samurai.

Perang adalah bagian dari masa lalu Jepang. Sekitar abad ke-12, terjadi perselisihan dalam keluarga bangsawan Fujiwara. Perang tidak membuat keluarga itu semakin kuat, malah membuatnya tersisih dari panggung politik di daerahnya. Para pejabat militer yang sebelumnya tunduk pada keluarga itu pun meninggalkannya. Para pejabat militer tersebut kemudian menjadi orang-orang kuat dan berpengaruh.

“Mulailah masa dominasi militer selama 800 tahun dalam pemerintahan Jepang,” catat Jerry Korn dkk. dalam Jepang Tersulut Perang (1986:32). Kaum samurai muncul pada masa-masa ini. Ketika itu, Yoritomo dari keluarga samurai Minamoto muncul sebagai shogun pada 1192.

Sebagai penguasa, shogun lebih menguasai kehidupan duniawi Jepang daripada kaisar yang mereka sembah layaknya dewa. Ancaman Khubilai Khan, yang berkuasa di daratan Tiongkok, terhadap Jepang membuat kaum samurai semakin berperan dan akhirnya memperoleh kekuasaan.

Sebagai golongan paling dominan dalam masyarakat Jepang, kaum samurai merupakan orang-orang yang paling mampu berhubungan dengan orang asing dari luar.

“Senjata api mencapai Jepang pada 1543 Masehi, ketika dua petualang Portugis yang bersenjatakan harquebus (senapan primitif) tiba dengan kapal Cina,” catat Jared Diamond dalam Guns, Germs & Steel (2016:319).

Senjata yang dibawa para petualang Portugis itu membuat orang Jepang yang melihatnya terkagum-kagum. Beberapa orang Jepang pun tekun mempelajari teknologi tersebut, lalu membuatnya sendiri. Mereka tidak hanya memproduksi senjata dalam jumlah lebih banyak, tetapi juga membuatnya lebih baik.

“Dan pada 1600 Masehi Jepang memiliki lebih banyak senjata api yang lebih bagus daripada di dunia mana pun,” catat Jared Diamond.

Sekitar abad ke-17, Kerajaan Aceh juga maju dalam hal senjata api. Mereka tidak mengimpor amunisi, melainkan memproduksinya dari sumber daya alam sendiri. Tak heran jika mereka mampu bertahan lama melawan Belanda. Sayangnya, Sultan Iskandar Muda yang paranoid justru membatasi penggunaannya. “Raja membatasi pemakaian bedil di lingkungan istana saja,” catat Beaulieu, seperti dikutip Bernard Dorleans dalam Orang Indonesia dan Orang Perancis (2005:68).

Bukan hanya Sultan Aceh yang membatasi penggunaan senjata api, kaum samurai Jepang pun melakukan hal serupa. Bagi orang kebanyakan, senjata api akhirnya dianggap lebih mematikan daripada pedang. Namun, bagi kaum yang sedang berkuasa, pedang lebih mampu menjadi simbol ksatria yang berseni daripada senjata api. Menurut Jared Diamond, kaum samurai sangat mendewakan pedang sehingga senjata api kurang diterima di Jepang.

“Mereka mundur dari mesiu, dan menutup dirinya, selama 250 tahun,” catat John Man dalam Samurai: Jalan Kehormatan Sang Pejuang Terakhir (2013:130). Akibatnya, ketika orang Amerika dan Eropa mengembangkan senjata api dengan mekanisme isi ulang yang lebih cepat, seperti pistol revolver, Jepang sempat tertinggal. Namun, setelah Restorasi Meiji, Jepang juga mampu memproduksinya. Setidaknya, sejak abad ke-19, Jepang kembali memproduksi mesiu dan senjata api yang lebih modern, seperti bedil (senapan) Arisaka dan beceng (pistol) Nambu.

Jenderal Tojo Menyeret Jepang dalam Kehancuran

Sebelum Perang Dunia II, Jepang sudah menjadi negara maju di Asia. Jepang tidak hanya mampu membuat senjata api, tetapi juga mobil, kapal, bahkan pesawat terbang. Ketika itu, Restorasi Meiji dan usaha modernisasi Jepang belum genap satu abad berjalan. Setidaknya, barang buatan Jepang yang lebih murah daripada buatan Eropa sudah beredar di Asia. Bahkan, pemerintah kolonial Hindia Belanda mewaspadai kemajuan Jepang itu.

Modernisasi juga membuat militer Jepang semakin maju. Angkatan lautnya belajar dari Inggris, sedangkan angkatan daratnya belajar dari Jerman. Militer Jepang pun tidak lagi jago kandang. Tentara Jepang akhirnya berhasil memenangkan Perang Rusia-Jepang di sekitar Port Arthur (1904), invasi ke Semenanjung Korea (1894–1895), dan invasi ke Manchuria (1931). Bahkan, dalam Perang Dunia II, Jepang berhasil menguasai Asia Tenggara (1942). Ketika itu, tentara Sekutu sangat sulit mengalahkan Jepang.

Setelah militer menjadi modern, muncul kelompok ultranasionalis Sakurakai yang hendak merebut kekuasaan dan mendirikan kediktatoran militer. Pada Maret dan 21 Oktober 1931, kelompok ini melakukan kudeta demi mencapai tujuan tersebut. Keduanya gagal. Pada 26 Februari 1936, militer kembali melakukan kudeta, yang menewaskan dua mantan perdana menteri.

Ketika Perang Dunia II meletus di Eropa, beberapa jenderal sudah berkuasa dan mendominasi Jepang. Antara 1939 hingga 1945, Jepang memiliki sejumlah perdana menteri, yakni Jenderal Nobuyuki Abe (1875–1953), Laksamana Mitsumasa Yonai (1880–1948), Pangeran Fumimaro Konoe (1891–1945), lalu Hideki Tojo (1884–1948).

Tojo memimpin Jepang ketika ambisi ekspansi militer mencapai puncaknya. Penyerangan Pearl Harbor pada Desember 1941 dan pendudukan Indonesia oleh tentara Jepang pada 1942 terjadi pada masa pemerintahannya. Serangan ke Pearl Harbor membawa Jepang berhadapan langsung dengan Amerika Serikat, sementara ekspansi ke Asia Tenggara memperluas wilayah perang dan menambah beban militer Jepang. Tojo tidak hanya menyeret Jepang ke dalam perang, tetapi juga memimpin negara ketika perang itu semakin sulit dimenangkan.

Perang yang semula dijalankan atas nama kemajuan dan kejayaan negara justru menyengsarakan rakyat Jepang. Semakin luas wilayah yang dikuasai, semakin besar pula beban perang yang harus ditanggung Jepang. Sumber daya, tenaga, dan kehidupan rakyat terseret ke dalam perang yang terus meluas. Ketika Jepang mulai kehilangan wilayah dan menghadapi serangan Sekutu, kehancuran militer dan ekonomi semakin sulit dihindari.

Mereka lantas mengalami kehancuran yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan para pemimpin militernya. Amerika menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Setelah itu, Kaisar Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Perang Dunia II pun berakhir. Jepang yang sebelumnya berusaha membangun kejayaan melalui kekuatan militer justru harus menerima kehancuran kota-kotanya dan kekalahan negaranya.

Tojo kemudian menjadi salah satu tokoh yang dimintai pertanggungjawaban atas perang tersebut. Setelah gagal bunuh diri, dia ditangkap, diadili sebagai penjahat perang, dan dihukum mati. Kehancuran Jepang bukan semata-mata akibat satu orang, tetapi Tojo menjadi gambaran pemimpin militer yang membawa negara ke dalam perang besar dan tidak mampu menghindarkannya dari kekalahan.

Saat menduduki Indonesia, tentara Jepang melatih banyak pemuda Indonesia di Jawa. Di antara mereka, setelah 1965, muncul orang-orang yang berkuasa dalam Republik Indonesia. Salah satunya adalah Soeharto.

Petrik Matanasi adalah periset sejarah.

PEMBANGUNAN sosial demokratik adalah ide Vivek Chibber tentang alternatif strategi pembangunan bagi negara-negara Dunia Ketiga, dengan menempatkan relasi kelas, peran negara, industrialisasi, dan gerakan buruh sebagai persoalan utama. Ia mengkritik pandangan yang menganggap imperialisme Barat sebagai penyebab utama terhambatnya pembangunan di Dunia Selatan. Menurutnya, analisis tersebut perlu memperhitungkan perbedaan kepentingan di dalam kelas kapitalis, peran kelas penguasa domestik dalam menopang neoliberalisme, serta perbedaan logika persaingan antarperusahaan dan hubungan antarnegara.

Chibber juga menyoroti kemunduran serikat buruh dan partai-partai kiri akibat perubahan kapitalisme global sejak 1980-an. Karena itu, ia menekankan pentingnya mengarahkan berbagai bentuk aktivisme pada tujuan bersama, yakni membangun gerakan buruh yang kuat dan memperjuangkan hak-hak dasar kaum pekerja.

Wawancara ini dilakukan oleh Muhammad Ridha, editor IndoPROGRESS dan fellow Institute for Advanced Research (IFAR) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), bersama Vivek Chibber, profesor sosiologi di New York University, di sela-sela kunjungan Chibber ke Indonesia. Wawancara bersumber dari video yang dipublikasikan oleh UIII, kemudian ditranskrip dan disunting oleh Ismail Al-‘Alam, editor IndoPROGRESS. Alam juga melakukan verifikasi atas nama-nama tokoh dan konsep yang disebutkan dalam wawancara.

Muhammad Ridha (MR): Untuk memulai, saya ingin mengajukan pertanyaan mendasar. Apa yang Anda maksud dengan kebijakan industri dan mengapa isu ini penting bagi perkembangan masyarakat kontemporer? Mengapa kita perlu melihatnya sebagai salah satu persoalan utama abad ini?

Vivek Chibber (VC): Kebijakan industri mungkin terdengar seperti kebijakan apa pun yang ditujukan kepada sektor industri. Namun, secara tradisional, istilah ini memiliki pengertian yang lebih khusus. Kebijakan industri adalah kebijakan yang secara sengaja diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi pembangunan nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sektor-sektor tersebut biasanya merupakan sektor yang dapat menghasilkan nilai ekonomi besar sekaligus membangun keterkaitan dengan sektor lain, baik di hulu maupun hilir. Saat ini, contohnya adalah industri berteknologi tinggi, otomotif, cip, dan semikonduktor. Tidak semua negara memiliki industri semacam itu. Namun, sektor-sektor tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan membantu negara meningkatkan kedudukannya dalam perekonomian global.

Karena itu, negara-negara yang ingin mempercepat pertumbuhan, meningkatkan peran dalam perekonomian dunia, dan mengurangi kemiskinan berupaya mengembangkan sektor manufaktur yang dinilai strategis. Ketika pemerintah secara terarah mendorong perkembangan sektor-sektor tersebut, itulah yang kita sebut kebijakan industri.

MR: Hal yang menarik dari pendekatan Anda adalah titik berangkatnya berbeda dari sejumlah kajian sebelumnya. Peneliti seperti Alice Amsden dan Peter Evans, misalnya, banyak memulai analisis dengan membahas tindakan pemerintah atau negara. Sementara itu, Anda memulai dari analisis kelas. Apa basis kelas dari kebijakan industri? Mengapa kita perlu menjadikan persoalan kelas sebagai titik berangkat untuk memahaminya? Dan apa yang membuat pendekatan ini penting dibandingkan pendekatan para sarjana sebelumnya?

VC: Kebijakan industri memiliki basis kelas sekaligus kontradiksi kelas. Untuk memahami basis kelasnya, kita perlu melihat dilema yang dihadapi negara-negara yang sedang membangun dan berusaha melakukan industrialisasi.

Negara-negara tersebut menghadapi masalah ketika membuka perekonomiannya terhadap industri manufaktur global. Perusahaan multinasional dapat masuk ke pasar domestik, sementara perusahaan dari negara maju dapat mengekspor produk mereka ke negara yang lebih miskin. Produk-produk dari perusahaan asing itu sering kali lebih murah dan berkualitas lebih baik. Akibatnya, produsen lokal—misalnya, perusahaan manufaktur Indonesia atau India—sulit membangun usaha yang mampu bersaing.

Membangun industri membutuhkan waktu. Perusahaan harus belajar menghasilkan produk dengan mutu yang memadai, membangun pabrik, melatih tenaga kerja, dan mengembangkan kemampuan manajerial. Semua itu memerlukan sumber daya. Namun, proses belajar tersebut sulit berlangsung apabila perusahaan lokal sejak awal harus bersaing dengan perusahaan asing yang jauh lebih efisien dan produktif.

Untuk mengatasi dilema itu, sejumlah negara menerapkan tarif guna melindungi industri domestik dari persaingan asing. Perlindungan tersebut memberi ruang bagi produsen lokal untuk tumbuh, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan kemampuan produksinya.

Di negara-negara berkembang, kebijakan ini kemudian membentuk kesepakatan antara negara dan kelas industri domestik. Para pemilik industri membutuhkan bantuan pemerintah agar mampu membangun kapasitas manufaktur. Mereka tidak hanya membutuhkan perlindungan dari persaingan internasional, tetapi juga akses terhadap pembiayaan, kredit, dan modal untuk mendirikan serta mengembangkan usaha.

Mereka tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan itu sendiri. Negara perlu membantu menyediakan kredit murah, pembiayaan, bahan baku, dan teknologi.

Di sisi lain, negara juga berkepentingan mempercepat pembangunan ekonomi. Para penguasa memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat melalui keberhasilan pembangunan. Ingat bahwa dekade 1940-an dan 1950-an merupakan masa dekolonisasi. Elit politik baru mulai berkuasa di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan mereka membutuhkan dukungan masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat menuntut pembangunan yang cepat.

Dengan demikian, negara dan kelas kapitalis bertemu dalam kepentingan untuk mendorong kebijakan industri. Itulah basis kelasnya: aliansi antara negara dan kelas kapitalis domestik, atau borjuasi, yang membutuhkan dukungan negara untuk mengembangkan industri nasional.

MR: Lalu, di mana letak kontradiksi kelasnya?

VC: Kontradiksinya terletak pada kenyataan bahwa kebijakan yang membantu mengembangkan industri domestik justru dapat melemahkan daya saingnya.

Apa yang mendorong kapitalis meningkatkan efisiensi dan memperbarui peralatan mereka? Persaingan. Namun, kebijakan industri mengurangi persaingan dengan membatasi masuknya pesaing asing. Dengan perlindungan itu, kapitalis domestik pada dasarnya memperoleh keuntungan yang relatif mudah.

Jika mereka bisa terus mendapatkan keuntungan tanpa menghadapi tekanan persaingan, apa yang mendorong mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas? Inilah kontradiksinya.

Untuk mengatasinya, negara tidak cukup hanya memberikan subsidi, kredit murah, dan perlindungan kepada perusahaan. Negara juga harus memastikan bahwa perusahaan menggunakan bantuan tersebut sesuai tujuan. Jika kapitalis tidak menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi, mereka mungkin tidak menggunakan bantuan itu secara produktif.

Karena itu, negara perlu membangun lembaga dan perangkat administratif untuk mengawasi perusahaan, mengevaluasi investasi mereka, dan memberikan sanksi apabila mereka tidak menjalankan kewajibannya. Namun, hal ini menciptakan konflik. Kapitalis ingin menerima bantuan negara dan menggunakan dana tersebut sesuka hati, tanpa harus mengikuti arahan pemerintah.

MR: Jadi, hubungan negara dan kapitalis memang rumit. Keduanya sepakat bahwa negara perlu campur tangan dan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada industri. Namun, negara menginginkan sesuatu yang lebih: reciprocity, atau timbal balik. Jika perusahaan menerima uang dan bantuan dari negara, mereka harus menggunakannya untuk tujuan yang telah disepakati.

VC: Tepat. Kapitalis menginginkan bantuan, tetapi tidak ingin disertai kewajiban timbal balik. Mereka ingin menerima uang dari negara, lalu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan penggunaannya. Persoalan inilah yang saya sebut sebagai disiplin.

Negara perlu mendisiplinkan kapitalis, sementara kapitalis menolak disiplin tersebut. Di situlah konflik terjadi.

Banyak literatur kebijakan industri, termasuk yang berasal dari ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya, memahami pentingnya intervensi negara, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa intervensi tersebut kadang berhasil dan kadang menghasilkan capaian yang terbatas.

Alice Amsden, misalnya, menunjukkan pentingnya timbal balik dalam bukunya yang sangat berpengaruh tentang industrialisasi Asia. Gagasan tersebut menjadi pusat penelitian saya. Namun, saya mengajukan pertanyaan lanjutan: jika timbal balik begitu penting, mengapa tidak semua negara menerapkannya?

Jawaban yang saya temukan adalah bahwa banyak kapitalis justru menentang upaya negara membangun lembaga yang dapat mendisiplinkan mereka. Mereka melawan ketika negara berusaha mengarahkan penggunaan bantuan dan investasi, dan dalam banyak kasus mereka berhasil melemahkan upaya tersebut.

Kita dapat melihat pengalaman di India dan Indonesia, serta negara-negara seperti Turki dan Brasil. Kebijakan industri pernah dicoba di negara-negara tersebut, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai harapan.

Pelajaran terpenting dari pengalaman masa lalu adalah bahwa perlindungan industri dan pemberian kredit murah menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengabaikan arahan negara. Jika negara ingin perusahaan menggunakan bantuan untuk mengembangkan sektor yang tepat, negara juga harus memiliki kekuatan untuk memastikan mereka melakukannya. Itulah pelajaran utama dari analisis kelas.

MR: Artinya, kita tidak bisa menganggap negara dengan sendirinya sudah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Kita harus memahami negara dalam konteks relasi sosial yang membentuknya.

VC: Betul. Ada dilema mendasar dalam kebijakan industri. Pada dasarnya, kebijakan industri berusaha melawan logika dasar kapitalisme.

Dalam kapitalisme, alat-alat produksi dimiliki secara privat. Karena itu, pemiliknya memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana alat-alat produksi tersebut digunakan. Negara tidak memiliki alat-alat produksi itu, meskipun pemerintah menyebut kebijakannya sebagai perencanaan.

Dalam perencanaan sosialis, negara memiliki alat-alat produksi sehingga dapat menentukan investasi yang akan dilakukan. Dalam kapitalisme, persoalannya berbeda. Jika negara ingin mengarahkan investasi ke sektor tertentu, negara harus menghadapi kenyataan bahwa alat-alat produksi dimiliki oleh pihak lain, yakni para kapitalis. Merekalah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan penggunaan investasi.

Lalu, bagaimana negara mengarahkan investasi ke sektor yang diinginkan? Negara harus berhadapan dengan kekuasaan struktural kelas kapitalis.

MR: Jadi, kebijakan industri tidak bisa dipahami sebagai persoalan teknis, seolah-olah ada pihak yang cukup merumuskan kebijakan paling tepat, lalu investasi akan mengalir begitu saja. Untuk mengarahkan investasi, negara harus memengaruhi pihak yang mengendalikan investasi itu sendiri, yaitu kapitalis. Jika kita menggunakan analisis kelas terhadap negara, kita akan melihat bahwa kapitalis memiliki posisi yang lebih kuat dalam relasi tersebut.

VC: Benar. Persoalannya adalah bagaimana pihak yang lebih lemah membuat pihak yang lebih kuat melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya.

MR: Dalam hubungan ini, negara memang bisa dianggap sebagai pihak yang lebih lemah. Namun, negara memiliki tentara dan perangkat koersif lainnya.

VC: Itulah sebabnya sebagian orang keliru menganggap bahwa kediktatoran dapat membantu negara mendisiplinkan kapitalis. Padahal, kediktatoran justru dapat melemahkan negara dalam menghadapi kapital.

Kediktatoran memperkuat negara dalam menghadapi kelas pekerja, tetapi tidak serta-merta memperkuat negara dalam menghadapi kapitalis. Sebab, negara tidak pernah sepenuhnya bisa mengatasi kenyataan bahwa kapitalis mengendalikan investasi.

Bayangkan saya menjalankan negara dan Anda seorang kapitalis. Saya mengatakan bahwa Anda harus mengikuti perintah saya, atau saya akan memenjarakan Anda.

MR: Kapitalis itu bisa menjawab, “Baik, penjarakan saya.” Namun, ia juga dapat mengatakan bahwa ia tadinya hendak membangun pabrik mobil atau pabrik baru, tetapi sekarang ia tidak akan melakukannya. Inilah yang disebut capital strike.

VC: Tepat. Kapitalis dapat menahan investasi atau memindahkan modalnya ke tempat lain, yang disebut capital flight.

Bahkan, pada masa pemerintahan Park Chung-hee di Korea Selatan pada 1960-an, negara pernah memenjarakan sekitar 30 kapitalis terkemuka karena menganggap mereka akan lebih patuh setelah ditindak. Namun, dalam waktu sekitar satu minggu, pemerintah justru harus kembali menemui mereka dan meminta agar mereka mulai berinvestasi. Mereka akhirnya dibebaskan.

Masalahnya, kediktatoran tidak otomatis melemahkan kekuasaan kapital. Kekuasaan kapital tidak bergantung pada hak-hak demokratis. Kediktatoran dapat menghapus hak-hak demokratis, tetapi kapitalis tidak mengandalkan hak pilih untuk mempertahankan kekuasaan ekonominya. Mereka mengandalkan uang dan kekayaan.

Ketika sebuah negara membangun kediktatoran, pihak yang terutama dilemahkan adalah masyarakat luas, bukan kapital. Jika kita melihat pengalaman berbagai negara berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an, banyak di antaranya merupakan kediktatoran. Namun, hampir semuanya tidak berhasil menjalankan kebijakan industri secara efektif. Pengecualian yang sering disebut adalah Korea Selatan dan Taiwan.

Jika kediktatoran saja cukup untuk menghasilkan perencanaan industri yang berhasil, semestinya semua kediktatoran mampu melakukannya. Padahal, ada kondisi lain yang menentukan keberhasilan tersebut.

Sebaliknya, beberapa kebijakan industri paling berhasil justru berlangsung di negara demokratis. Dua contoh penting adalah Prancis dan Jepang. Karena itu, menganggap kediktatoran sebagai syarat keberhasilan kebijakan industri merupakan kekeliruan.

Banyak sarjana membuat kekeliruan ini karena tidak menggunakan analisis kelas terhadap negara. Melalui analisis kelas, kita dapat memahami siapa yang berkepentingan mendorong kebijakan industri dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi pelaksanaannya.

MR: Itu argumen yang penting. Namun, saya ingin mengaitkannya dengan kapitalisme kontemporer, ketika peran finance capital atau kapital keuangan tampak semakin besar dibandingkan kapital manufaktur. Di antara berbagai faksi kapital, siapa yang saat ini memiliki kepentingan untuk mendorong kebijakan industri? Kita tahu bahwa kapital bukanlah entitas tunggal. Ada beragam kepentingan dan faksi di dalamnya.

VC: Saya tidak melihat bahwa kapital keuangan secara khusus memiliki kepentingan untuk menentang industrialisasi. Kapital keuangan memperoleh keuntungan dengan mengambil bagian dari laba yang dihasilkan oleh investasi produktif. Jika investasi itu berlangsung di sektor manufaktur yang sedang tumbuh atau di sektor jasa yang berkembang, tidak ada alasan mendasar bagi kapital keuangan untuk menentangnya.

Namun, ada persoalan lain. Di banyak negara yang dahulu disebut Dunia Ketiga, kelas kapitalis sendiri kini tidak lagi menginginkan kebijakan industri.

Pada dekade 1950-an dan 1960-an, sebagian besar negara berpendapatan menengah belum memiliki sektor usaha yang mampu bersaing secara internasional. Hal ini berlaku di Asia Selatan, Amerika Selatan, Turki, bahkan mungkin Mesir. Karena belum mampu bersaing secara global, kapitalis domestik membutuhkan bantuan negara. Sebagai sebuah kelas, mereka umumnya mendukung kemitraan dengan negara dan intervensi pemerintah untuk mengembangkan industri nasional.

Situasinya berbeda sekarang. Di negara-negara seperti Korea Selatan, India, Brasil, dan Meksiko, terdapat perusahaan-perusahaan besar yang mampu bersaing di pasar internasional. Mereka merasa tidak lagi membutuhkan intervensi negara. Bahkan, mereka tidak menyukai kebijakan pemerintah yang menetapkan tujuan sendiri dan berusaha mengarahkan kegiatan bisnis mereka.

Perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan pemerintah karena posisi ekonominya sangat kuat. Akibatnya, saat ini tidak ada konsensus luas di kalangan kapitalis besar di negara-negara tersebut untuk mendukung perencanaan ekonomi dan kebijakan industri.

Negara justru menghadapi perlawanan dari perusahaan-perusahaan paling kuat dan paling terintegrasi dengan pasar internasional. Di India, misalnya, kelompok usaha seperti Ambani, Adani, Birla, dan Tata tidak akan dengan mudah menerima jika pemerintah datang dan menentukan apa yang harus mereka lakukan.

Jadi, bagaimana negara dapat menjalankan kebijakan industri dalam situasi seperti ini? Negara harus menemukan sumber daya tawar baru untuk menghadapi kelas kapitalis dan mengubah arah investasi. Menurut saya, negara perlu mencari sekutu politik baru: kelas pekerja.

MR: Saya ingin melanjutkan dari situ. Anda menekankan bahwa kebijakan industri tidak cukup dipahami sebagai upaya negara membangun aliansi dengan kapital. Kita juga perlu memikirkan kemungkinan negara membangun aliansi dengan kelas pekerja. Mengapa kelas pekerja dapat menjadi sekutu penting dalam pelaksanaan kebijakan industri?

Pembangunan Sosial Demokratik dan Politik Kelas

Muhammad Ridha (MR): Anda mengusulkan konsep pembangunan sosial demokratik. Saya tertarik dengan istilah ini. Namun, apakah konsep tersebut bertumpu pada gagasan kompromi kelas? Jika kita membaca literatur tentang kompromi kelas, misalnya karya Adam Przeworski dan Erik Olin Wright, kita menemukan asumsi tentang keseimbangan kekuatan antara kapital dan buruh. Dalam kapitalisme kontemporer, keseimbangan semacam itu tampaknya tidak ada karena posisi buruh sangat lemah. Lantas, bagaimana kita bisa mulai melihat kompromi kelas sebagai jalan yang mungkin ditempuh?

Vivek Chibber (VC): Menurut saya, menyebutnya sebagai kompromi kelas dalam pembangunan mungkin kurang tepat. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan.

Pertama, kurang tepat jika kita menganggap bahwa kompromi kelas mensyaratkan keseimbangan kekuatan antara buruh dan kapital. Dalam kapitalisme, kekuatan keduanya tidak akan pernah benar-benar setara. Kapital akan selalu memiliki kekuatan lebih besar daripada buruh, seberapa pun terorganisasinya gerakan buruh.

Bahkan di Swedia, ketika kepadatan serikat pekerja mencapai 90 persen, buruh tetap tidak memiliki kekuatan yang setara dengan kapital. Alasannya, kapital mengendalikan sesuatu yang paling penting, yakni alat-alat produksi. Kapitalis juga selalu memiliki pilihan untuk tidak berinvestasi. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kekuasaan tersebut adalah menasionalisasi alat-alat produksi dan mengambil alih kendali dari mereka.

Koreksi ini mungkin terdengar kecil, tetapi penting untuk menjelaskan mengapa demokrasi sosial pada akhirnya mengalami kemunduran.

Kedua, gagasan kompromi kelas mengandaikan bahwa buruh dan kapital berhadapan secara langsung, kemudian mencapai kesepakatan di antara mereka. Menurut saya, di negara-negara berkembang saat ini, jalan menuju pembangunan sosial demokratik tidak dapat ditempuh melalui cara tersebut. Gerakan buruh belum memiliki kekuatan serikat pekerja yang cukup untuk memobilisasi diri secara mandiri sebelum negara membangun aliansi dengannya.

Di Afrika Selatan, misalnya, tingkat pengangguran mencapai 40 persen. Di Indonesia dan India, sekitar 90–93 persen tenaga kerja berada di sektor informal. Kelompok pekerja informal sangat sulit diorganisasi. Karena itu, gerakan serikat pekerja tidak bisa terlebih dahulu membangun kekuatannya sendiri, kemudian menjalin aliansi dengan negara sebagaimana yang terjadi pada gelombang pembangunan sebelumnya.

Menurut saya, jalan menuju pembangunan sosial demokratik harus dimulai ketika pemerintahan sayap kiri atau pemerintahan progresif berkuasa. Pemerintah tersebut perlu secara aktif memobilisasi masyarakat pekerja, terutama mereka yang berada di sektor formal, sekaligus berupaya mengorganisasi pekerja informal. Mereka perlu membangun serikat, memperkuat sumber daya politik buruh, dan menciptakan daya tawar terhadap kapitalis domestik.

Dengan kekuatan tersebut, pemerintah dapat menawarkan kesepakatan kepada kapitalis: negara akan membantu menyelesaikan berbagai persoalan mereka dan mendorong investasi, pertumbuhan, serta pembangunan, tetapi dengan sejumlah persyaratan.

Persyaratan itu bukan hanya agar perusahaan menginvestasikan modal sesuai arahan negara, sebagaimana dicoba pada dekade 1940-an dan 1950-an. Kapitalis juga harus menyetujui sejumlah ketentuan yang menyangkut masyarakat luas dan tenaga kerja. Mereka perlu mengurangi perlawanan terhadap pembentukan serikat pekerja, memperbaiki kondisi kerja, menerima upah minimum, dan menyepakati peningkatan tunjangan pensiun serta kesejahteraan pekerja.

Semua itu mungkin terdengar seperti beban besar bagi keuntungan kapitalis. Namun, jika perusahaan meningkatkan peralatan dan produktivitasnya, biaya tersebut sebenarnya dapat ditanggung. Inilah yang menjadi dasar demokrasi sosial Eropa: peningkatan produktivitas dan investasi berlangsung bersama dengan perbaikan upah dan jaminan sosial.

Itulah pertukaran politik yang mendasari kompromi kelas. Dalam konteks negara berkembang saat ini, proses tersebut perlu dipicu dan diarahkan secara politik oleh pemerintah. Saya tidak melihat gerakan buruh saat ini mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mewujudkannya secara mandiri.

MR: Jadi, Anda cukup pesimistis terhadap hubungan struktural antara buruh dan kapital saat ini?

VC: Kita belum melihat mobilisasi buruh yang benar-benar signifikan atau peningkatan kepadatan serikat pekerja di mana pun di dunia selama sekitar 50 tahun. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada faktor struktural yang mendalam di balik keadaan tersebut.

MR: Namun, bukankah ada dilema dalam usulan Anda? Anda mengatakan bahwa pemerintahan sayap kiri perlu berkuasa agar pembangunan sosial demokratik dapat diwujudkan. Akan tetapi, jika pemerintahan sayap kiri sudah berhasil memenangkan kekuasaan, mengapa mereka harus mendorong model pembangunan yang tetap berorientasi pada kapitalisme?

Kebijakan industri jelas bertujuan memperluas produksi komoditas dan memperluas hubungan kerja upahan. Dalam batas tertentu, proses ini justru dapat melemahkan kemampuan mobilisasi kelas pekerja. Bagaimana Anda menanggapi kritik tersebut?

VC: Setiap pemerintahan sayap kiri yang berkuasa di negara berkembang menghadapi satu kendala mendasar: pemerintah harus segera memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika gagal melakukannya, pemerintah mungkin akan kehilangan kekuasaan dalam tiga tahun.

Itulah kenyataannya. Karena itu, setiap pemerintahan pada dasarnya harus memikirkan pembangunan dalam satu atau lain bentuk. Hanya ada dua jalan utama: pembangunan neoliberal atau pembangunan yang didukung intervensi negara. Kita telah menjalankan neoliberalisme selama sekitar 40 tahun dan bisa melihat hasilnya.

Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika kita ingin menghindari jalan neoliberal? Ada dua pilihan: menghapus kapitalisme atau mencari cara untuk bertahan dan bergerak maju di dalamnya. Jika kita bisa menghapus kapitalisme, tentu itu baik. Namun, perubahan semacam itu belum pernah berhasil diwujudkan secara menyeluruh.

Kita tidak bisa sekadar masuk ke pemerintahan lalu menyatakan bahwa alat-alat produksi akan diambil alih. Perubahan seperti itu tidak akan terjadi begitu saja. Bahkan jika kita berkomitmen pada sosialisme, kita harus menempuh proses bertahap. Kita tidak bisa langsung melompat ke tahap akhir tanpa menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya.

Dua tahap awal itu mengharuskan kita mempertahankan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, bagaimana caranya? Kita harus melakukan sesuatu yang nyata bagi masyarakat. Artinya, kita harus memikirkan pembangunan.

Jika ingin mendorong pembangunan, ada dua pilihan. Pertama, menggunakan intervensi negara yang bersifat top-down sebagaimana model lama. Kedua, menggunakan pendekatan yang saya usulkan, yakni pembangunan yang memberdayakan masyarakat.

Kita sudah melihat masalah model pembangunan otoriter yang dikendalikan dari atas. Negara tidak dapat mengatasi perlawanan kapitalis terhadap upaya pendisiplinan hanya dengan mengandalkan kekuasaan pemerintah. Karena itu, negara harus menemukan sumber daya tawar untuk menghadapi kapital. Inilah alasan kita perlu memberdayakan masyarakat pekerja.

MR: Jadi, Anda menerima bahwa model ini tetap berlangsung di dalam kapitalisme. Namun, ada persoalan lain. Bukankah industrialisasi juga berarti memproletarkan masyarakat, memperluas jumlah tenaga kerja upahan, dan dengan demikian berpotensi menciptakan kondisi yang justru merugikan buruh?

VC: Ya, tentu. Namun, saya justru menganggapnya sebagai perkembangan yang baik. Kita tentu lebih menginginkan masyarakat pekerja memperoleh pekerjaan di sektor manufaktur daripada terus terjebak dalam pertanian berproduktivitas rendah.

Proletarisasi berarti perpindahan masyarakat dari pertanian menuju sektor manufaktur dan jasa. Salah satu nasib terburuk bagi negara berkembang adalah membiarkan masyarakat pekerjanya terjebak dalam pertanian sepanjang hidup. Mereka menggarap lahan yang sangat kecil, menghasilkan sedikit produk, memperoleh upah rendah, dan menjalani kehidupan yang penuh kesulitan.

Karena itu, para ekonom pembangunan, baik yang berhaluan borjuis maupun sosialis, pada dekade 1940-an, 1950-an, dan 1960-an sepakat bahwa negara tidak akan berkembang jika sektor agrarianya tidak mengalami transformasi. Tanpa perubahan tersebut, negara akan terus terperangkap dalam kemiskinan.

Saya tidak setuju dengan pandangan sebagian kalangan kiri yang meromantisasi kehidupan pedesaan melalui gagasan bahwa kehidupan berskala kecil selalu lebih baik. Pandangan itu keliru. Kehidupan di desa dengan lahan yang sangat sempit bukanlah sesuatu yang perlu diromantisasi. Pandangan semacam itu bahkan mencerminkan keangkuhan kelas menengah Barat yang ingin mempertahankan kehidupan petani agar tetap menjadi objek pengamatan mereka.

Kita perlu membantu masyarakat keluar dari pertanian berproduktivitas rendah. Setelah mereka beralih ke sektor lain, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengorganisasi mereka sebagai kelas pekerja.

MR: Baik. Misalnya, kita sepakat bahwa kapitalisme industri merupakan salah satu jalan pembangunan dan bahwa politisasi kelas pekerja menjadi tahap penting dalam perjuangan menuju sosialisme. Namun, industrialisasi sendiri menciptakan pembagian kelas pekerja. Ada pekerja terampil dan tidak terampil, pekerja tetap dan tidak tetap, serta berbagai kategori tenaga kerja lainnya.

Pembagian tersebut dapat melemahkan anggapan bahwa proletarisasi dengan sendirinya akan menghasilkan gerakan buruh yang bersatu, solid, dan kuat. Bagaimana Anda menanggapi persoalan ini?

VC: Itu kesalahpahaman. Proletarisasi selalu melibatkan, bahkan menghasilkan, pembagian di dalam kelas pekerja. Tidak ada kelas pekerja di dunia yang pernah sepenuhnya homogen dalam hal keterampilan, kemampuan, dan jenis pekerjaan manufaktur. Tidak pernah ada kelas pekerja yang secara alamiah bersatu sebagai satu kesatuan.

Persatuan kelas pekerja bukanlah fakta struktural, melainkan hasil politik. Persatuan itu dibangun melalui pengorganisasian dan melalui kebijakan yang mengurangi kesenjangan di antara para pekerja, misalnya dengan menekan perbedaan upah atau menerapkan sistem upah solidaristik.

Karena itu, keliru jika kita menganggap bahwa proletarisasi dengan sendirinya menciptakan perpecahan. Perbedaan di dalam kelas pekerja memang selalu ada. Tidak pernah ada kelas pekerja dalam sejarah yang sepenuhnya bersatu secara struktural.

Setiap pekerja berada di sektor yang berbeda, memiliki tingkat upah dan keterampilan yang berbeda, serta menghadapi kepentingan langsung dan tujuan strategis yang berbeda. Persatuan harus dibangun melalui pengorganisasian politik.

MR: Jadi, Anda memperkirakan fragmentasi kelas pekerja akan terus berlangsung?

VC: Saya tidak sekadar memperkirakannya. Saya yakin sepenuhnya, sebagaimana saya yakin matahari akan terbit besok, bahwa kelas pekerja akan selalu terfragmentasi.

MR: Baik. Namun, saya ingin kembali pada argumen Anda bahwa industrialisasi dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jika kita melihat industrialisasi saat ini, kita menemukan sejumlah perkembangan yang justru dapat merugikan kesejahteraan mereka, seperti otomatisasi.

Selain itu, hubungan kerja semakin tidak tetap dan kehidupan pekerja semakin rentan. Bagaimana kita memastikan bahwa agenda industrialisasi saat ini tidak justru memperluas persoalan-persoalan tersebut?

VC: Itulah alasan saya mengusulkan pembangunan sosial demokratik. Anda benar bahwa industrialisasi yang sedang berlangsung di negara-negara Selatan Global, termasuk industri otomotif dan semikonduktor, sering kali berlangsung secara brutal.

Intensitas kerja meningkat. Mekanisasi berlangsung semakin jauh. Pengawasan dan kontrol terhadap pekerja semakin ketat. Bahkan, hak-hak dasar di tempat kerja nyaris tidak ada. Hak untuk beristirahat selama 15 menit untuk minum kopi atau teh pun bisa dihilangkan.

Namun, keadaan itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kondisi tersebut merupakan akibat dari keseimbangan kekuatan antara buruh dan kapital. Kapitalis dapat menerapkan rezim produksi yang brutal, menyerupai kondisi kerja abad ke-19, ketika buruh tidak memiliki kekuatan untuk melawan.

Jika industrialisasi dan pembangunan sejak awal menempatkan pemberdayaan buruh sebagai prasyarat, situasinya akan berbeda. Kita perlu memastikan bahwa industrialisasi tidak sekadar meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat posisi politik dan sosial para pekerja.

Masa depan Dunia Ketiga atau Selatan Global, menurut saya, sudah sangat dipengaruhi oleh masuknya kawasan ini ke dalam pusaran kapitalisme global. Sektor agraria akan perlahan berubah dan menyusut karena produktivitas pertanian di banyak negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan agribisnis Barat, yang membanjiri pasar mereka dengan produk-produk yang lebih murah.

Akibatnya, para petani akan terdorong keluar dari sektor pertanian dan berpindah ke kota. Saat ini, banyak dari mereka justru hidup di permukiman kumuh dengan kondisi kerja yang sangat rentan.

Pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Mereka dapat mencari cara untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan manusiawi, atau membiarkan dominasi kapitalisme brutal beserta hubungan kerja yang eksploitatif terus berlangsung.

Menurut saya, pilihan yang secara strategis paling masuk akal adalah mengakui bahwa kita masih hidup dalam kapitalisme dan, untuk masa mendatang, harus mencari jalan untuk bergerak maju di dalam sistem tersebut. Kita perlu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan yang tidak hanya manusiawi, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat pekerja.

Dengan demikian, bukan industrialisasi itu sendiri yang menciptakan kondisi kerja yang buruk. Persoalannya adalah bagaimana industrialisasi berlangsung dan siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan bentuknya.

Industrialisasi dan pertumbuhan sektor jasa akan terus berlangsung. Penyusutan sektor pertanian juga merupakan kenyataan. Pertanyaannya, setelah masyarakat meninggalkan pertanian, apa yang akan menggantikannya? Apakah kapitalisme neoliberal yang brutal seperti sekarang, atau kapitalisme sosial demokratik yang lebih inklusif?

Untuk mewujudkan pilihan kedua, kita membutuhkan perjuangan dan pengorganisasian politik. Para pemberi kerja tidak akan dengan sendirinya menerima perubahan tersebut.

MR: Menarik. Saya ingin sedikit mendalami persoalan ini. Pandangan Anda tampaknya mirip dengan argumen Karl Kautsky mengenai kecenderungan kapitalisme industri mengubah sektor agraria. Apakah saya memahami posisi Anda dengan tepat?

Saya juga ingin bertanya tentang persoalan agraria. Mengapa persoalan ini tetap bertahan, bahkan setelah sekitar 300 tahun perkembangan kapitalisme?

VC: Ada satu hal yang perlu diluruskan. Jika Anda membaca The Agrarian Question karya Kautsky, buku yang sangat menarik dan tersedia dalam dua volume berbahasa Inggris, Anda akan menemukan argumen yang lebih kompleks.

Volume pertama dimulai dengan gagasan bahwa sektor pertanian sedang mengalami kemunduran dan bahwa proses tersebut tidak terhindarkan. Namun, ketika memasuki volume kedua, argumennya menjadi berbeda. Kautsky justru bertanya: jika kapitalisme terus berkembang, mengapa sektor agraria masih bertahan?

Ia kemudian menunjukkan bahwa ada mekanisme tertentu yang membuat sektor agraria tetap bertahan dan sulit sepenuhnya dibubarkan oleh perkembangan kapitalisme.

Pertama, sebagaimana juga dijelaskan Lenin dalam The Development of Capitalism in Russia, para petani tidak dengan mudah melepaskan tanah mereka. Ketika produk pertanian yang lebih murah membanjiri pasar dan hasil panen mereka sulit dijual, petani sering kali merespons dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mereka curahkan pada lahan.

Mereka mungkin bekerja selama 12 jam sehari, bukan delapan jam, agar dapat menghasilkan lebih banyak dan menjual produknya dengan harga yang mengikuti persaingan pasar. Mereka melakukan itu untuk memperoleh pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Akibatnya, mereka terjebak dalam kehidupan yang penuh kesulitan, bekerja semakin lama dan semakin keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Mengapa mereka tidak meninggalkan tanahnya? Karena memiliki sebidang tanah kecil masih dianggap lebih baik daripada masuk ke pasar tenaga kerja upahan yang penuh ketidakpastian.

Kedua, terdapat kepentingan kapitalis untuk mempertahankan keberadaan pertanian berskala kecil. Ketika perusahaan agribisnis memasuki wilayah pedesaan dan membangun perkebunan besar, mereka menemukan bahwa keberadaan petani dengan lahan kecil dapat membantu menekan biaya tenaga kerja.

Lahan yang dimiliki petani menjadi semacam subsidi bagi upah. Karena petani masih dapat memenuhi sebagian kebutuhannya dari lahan sendiri, perusahaan agribisnis dapat membayar upah yang lebih rendah. Dengan demikian, kapitalis juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan keberadaan sektor agraria.

Itulah argumen Kautsky. Lenin dan Kautsky sama-sama menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak akan menghilang begitu saja dalam kapitalisme dan bahwa proses transformasinya dapat berlangsung sangat lama.

Menurut saya, argumen tersebut benar. Selama sekitar 70 tahun setelah Kautsky menulis The Agrarian Question, yakni hingga dekade 1980-an, sekitar 40–60 persen angkatan kerja di banyak negara Selatan Global masih bekerja di sektor pertanian.

Namun, jika kita melihat Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara saat ini, proporsi tenaga kerja di sektor pertanian telah menurun tajam. Di banyak kawasan tersebut, angkanya kini berada di kisaran 8–14 persen, meskipun ada beberapa negara yang masih memiliki proporsi lebih tinggi.

Jadi, apakah saya berpendapat bahwa sektor pertanian akan perlahan menyusut? Ya, tetapi itu bukan sekadar pendapat. Kita memang sedang menyaksikan proses tersebut berlangsung.

Apakah saya menganggapnya sebagai perkembangan yang baik? Ya. Saya tidak meromantisasi kehidupan agraria. Saya juga tidak menganggap kehidupan agraria secara moral lebih rendah. Namun, selama sebagian besar penduduk suatu negara bergantung pada pertanian, masyarakat secara keseluruhan akan sulit keluar dari kemiskinan. Kondisi produksi pertanian membuat produktivitas dan pendapatan banyak petani tetap rendah.

Karena itu, pilihan yang rasional sekaligus manusiawi adalah mengurangi ketergantungan pada sektor agraria dengan cara yang layak. Kita perlu meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan nasional, sekaligus membantu masyarakat berpindah dari lahan pertanian menuju pekerjaan yang layak, bukan menuju permukiman kumuh.

Saya tidak berpikir bahwa tradisi Marxis pada umumnya meromantisasi kehidupan pertanian. Kecenderungan itu lebih banyak ditemukan pada sebagian kalangan kiri populis.

Menurut saya, itu merupakan kekeliruan besar. Banyak orang bertahan di lahan pertanian yang sempit karena keterpaksaan, bukan karena mereka menginginkan kehidupan seperti itu. Banyak dari mereka justru ingin pindah ke kota jika memperoleh kesempatan.

Masalahnya, ketika mereka pindah ke kota saat ini, mereka sering kali justru menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Tanggung jawab atas keadaan tersebut berada pada pemerintah dan masyarakat perkotaan. Karena itu, prioritas pertama setiap pemerintahan sayap kiri atau progresif saat ini seharusnya adalah menjalankan program penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.

MR: Saya kira persoalan ini masih berkaitan dengan masalah agraria, tetapi saya ingin melihatnya dari sudut pandang kelas yang berbeda. Bagaimana kita menempatkan kelas borjuis kecil (petite bourgeoisie) dan kalangan profesional-manajerial (professional-managerial class atau PMC, istilah dari Barbara Ehrenreich dan John Enrehnreich—peny.) dalam pembahasan tentang buruh dan pembangunan sosial demokratik?

Meskipun kita ingin menjadikan pembangunan sosial demokratik sebagai bagian dari agenda buruh, kita tetap perlu mempertimbangkan posisi kedua kelompok tersebut. Apakah pembahasan ini merujuk pada Selatan Global atau negara-negara Barat?

VC: Saya kira persoalan ini relatif mudah dipahami jika kita membicarakan Selatan Global.

Bahkan di kalangan kelas menengah, terdapat kebutuhan mendesak akan keamanan ekonomi dan program-program universal. Layanan kesehatan, misalnya, sangat mahal. Menyekolahkan anak ke sekolah yang layak juga sulit karena banyak sekolah negeri berada dalam kondisi buruk, sehingga keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta.

Transportasi di sebagian besar negara Selatan Global juga menjadi persoalan serius. Masyarakat membutuhkan transportasi publik yang baik dan terjangkau, bahkan gratis jika memungkinkan.

Semua itu merupakan bagian dari program sosial demokratik: menyediakan barang dan layanan publik serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Namun, saya tidak berpikir kelas menengah secara alamiah akan beralih mendukung partai sayap kiri. Posisi mereka di dalam kapitalisme membentuk kepentingan dan orientasi politik tertentu.

Meski demikian, jika sebuah partai progresif mampu memobilisasi petani dan buruh tanpa terlalu bergantung pada dukungan kelas menengah, partai tersebut dapat memperoleh kekuasaan dan kemudian membangun dukungan yang lebih luas.

Pemerintah dapat menarik dukungan kelas menengah dengan menyediakan layanan publik yang baik, seperti kereta bawah tanah, transportasi massal, rumah sakit yang layak, sekolah yang bermutu, dan infrastruktur publik lainnya.

Syaratnya adalah komitmen politik untuk mewujudkan semua itu. Masalah utama saat ini adalah belum ada kekuatan kiri yang benar-benar berkomitmen pada agenda tersebut. Kita perlu membangun kekuatan politik semacam itu secara bertahap.

Pembangunan Global dan Strategi Membangun Gerakan Buruh

Muhammad Ridha (MR): Apa yang menjelaskan kekalahan kaum kiri?

Vivek Chibber (VC): Saya tidak akan menyebutnya sebagai kegagalan kaum kiri. Menurut saya, kaum kiri kalah. Pada 1970-an dan 1980-an, institusi-institusi kiri yang sudah ada, terutama serikat buruh dan partai politik, tidak mampu merespons perubahan yang sedang berlangsung dalam kapitalisme. Partai-partai tersebut justru terserap ke dalam upaya mengelola kapitalisme yang semakin terglobalisasi dan, menurut saya, semakin terfinansialisasi. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi perubahan itu.

Akibatnya, mereka terus berpaling kepada kaum kapitalis dan bertanya, “Apa yang kalian butuhkan? Apa yang bisa kami lakukan?” Sikap ini mengalihkan perhatian mereka dari konstituen alaminya, yaitu kelas pekerja, menuju kelompok yang justru ingin meminggirkan kelas pekerja, yakni kaum kapitalis.

Serikat buruh menghadapi dilema ganda. Di satu sisi, melalui kompromi kelas yang Anda bicarakan tadi, serikat buruh akhirnya menjadi cukup jinak dan cenderung mengadopsi pendekatan manajerial. Di sisi lain, jangan lupakan pergeseran tektonik dalam kapitalisme global pada 1980-an, ketika Cina dan Eropa Timur masuk ke pasar tenaga kerja global secara bersamaan. Sekitar satu setengah miliar pekerja masuk ke pasar tersebut dalam waktu yang relatif bersamaan. Hal ini menciptakan tekanan besar untuk menurunkan upah di berbagai belahan dunia.

Serikat buruh harus mencari cara untuk mempertahankan posisi dan integritasnya ketika kaum kapitalis memiliki pilihan untuk memindahkan produksi ke Cina atau memperluas operasinya ke Eropa Timur, tempat mereka bisa mendapatkan tenaga kerja dengan upah sangat rendah. Akibatnya, serikat buruh harus mengurangi tuntutannya sendiri. Dari sinilah proses pelemahan serikat buruh secara bertahap dimulai.

Jadi, kaum kiri kalah. Apa yang terjadi setelah kekalahan itu? Untuk pertama kalinya sejak 1840-an, partai-partai kiri dan serikat buruh, secara umum, tidak lagi menjadi bagian penting dari wacana kiri. Lantas, dari mana wacana kiri berasal? Dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan universitas. Ketika LSM dan universitas menguasai wacana radikal, kita akan mendapatkan apa yang kita lihat selama 20 tahun terakhir: omong kosong yang menyamar sebagai wacana kiri.

MR: Saya ingin tahu bagaimana kita harus menempatkan persoalan imperialisme dalam pembahasan ini. Bagi sebagian besar kaum kiri Dunia Ketiga, kegagalan industrialisasi lebih sering dijelaskan melalui imperialisme. Bagaimana kita menjawab persoalan ini dalam kerangka pembangunan sosial demokratik (social democratic developmentalism) yang Anda ajukan? Apa yang tepat dan tidak tepat dari imperialisme sebagai definisi atau konsep yang perlu kita kaji kembali sekarang?

VC: Imperialisme memang berperan. Pada 1980-an, lembaga-lembaga yang terkait dengan Amerika Serikat dan Eropa, seperti IMF dan Bank Dunia, memberlakukan persyaratan terhadap negara-negara berkembang yang menyulitkan kelanjutan kebijakan industri dan perencanaan pembangunan. Itu benar, tetapi penjelasan tersebut belum lengkap.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika imperialisme mengendalikan segalanya, mengapa negara-negara Barat membiarkan industrialisasi yang sangat berhasil berlangsung pada 1930-an, 1940-an, 1950-an, 1960-an, dan 1970-an?

Terlepas dari berbagai masalahnya, era intervensi negara, perencanaan, dan pembangunanisme (developmentalism) pada 1940-an hingga 1970-an merupakan keberhasilan historis bagi Dunia Ketiga. Pada masa itu, tumbuh perusahaan-perusahaan industri besar yang kemudian tampil di panggung dunia. Kita melihat chaebol di Korea Selatan, perusahaan-perusahaan Taiwan, perusahaan-perusahaan Brasil, dan kelompok borjuasi India yang saya sebut sebagai lumpen bourgeoisie. Para kapitalis predatoris seperti Ambani, Adani, dan Birla tumbuh di bawah naungan imperialisme.

Argumen yang disebut sebagai pandangan Dunia Ketiga (Third Worldism), yang menyatakan bahwa Barat tidak akan pernah membiarkan negara-negara Selatan berkembang, menghadapi masalah serius. Negara-negara Selatan terbukti berkembang dan melahirkan perusahaan-perusahaan yang bukan hanya mampu bersaing di pasar global, tetapi juga berhasil menyingkirkan perusahaan-perusahaan Barat dari sejumlah pasar. Kita harus menjelaskan kenyataan ini.

Penjelasan saya adalah bahwa tidak pernah ada agenda Barat yang secara mutlak bertujuan menghalangi pembangunan Dunia Ketiga. Untuk apa agenda semacam itu ada? Apa yang diinginkan kaum kapitalis Barat? Mereka ingin menjual barang-barang mereka ke Dunia Ketiga dan memanfaatkan tenaga kerjanya.

Namun, mereka tidak mungkin menjual barang-barang ke Dunia Ketiga jika wilayah tersebut tidak berkembang dan tidak memiliki pasar. Anda mungkin berpendapat bahwa kebijakan substitusi impor menghalangi masuknya barang-barang Barat. Sebenarnya, tidak sesederhana itu.

Substitusi impor memang membatasi satu jenis barang Barat, yaitu barang konsumsi. Namun, seluruh proses substitusi impor bergantung pada pembelian barang modal dari Barat. Ketika suatu negara membangun industri dalam negeri dan menerapkan tarif, negara itu memang membatasi masuknya barang kapitalis jenis tertentu, terutama barang konsumsi. Namun, dari mana negara tersebut mendapatkan mesin dan peralatan untuk membangun industrinya sendiri?

Selama dua atau tiga dekade pertama industrialisasi, negara-negara tersebut harus membeli barang modal, mesin, dan peralatan dari Barat.

Sekarang, lihat persoalan ini dari sudut pandang kaum kapitalis Barat. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sektor industri barang konsumsi mungkin berkata, “Ini buruk. Akses kami ke pasar Dunia Ketiga dibatasi.” Namun, sektor lain akan berkata, “Ini luar biasa. Mereka baru saja membuka pasar baru bagi kami, yaitu pasar barang modal.”

Jika kita sungguh-sungguh menggunakan analisis kelas, kita harus memahami perbedaan kepentingan di dalam kelas kapitalis. Menurut saya, pandangan Dunia Ketiga justru tidak melakukannya. Pandangan itu lebih menyerupai analisis ras yang menyamar sebagai analisis kelas.

MR: Jika kita serius dengan analisis kelas, seperti yang Anda katakan sebelumnya, kita harus memahami bahwa sebagaimana kelas pekerja tidak homogen, kelas kapitalis juga tidak homogen. Ada kapitalis yang bukan hanya menerima industrialisasi Dunia Ketiga, melainkan juga mendukungnya karena industrialisasi tersebut meningkatkan pembelian barang-barang yang mereka produksi sendiri.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang buruh upahan, bukankah kaum kapitalis menginginkan tenaga kerja murah?

VC: Tidak sesederhana itu. Mereka menginginkan tenaga kerja yang tepat. Jika kapital hanya mencari tenaga kerja murah, seluruh modal seharusnya mengalir ke Afrika sub-Sahara.

Namun, tidak banyak modal yang mengalir ke Afrika sub-Sahara. Kawasan itu justru kekurangan investasi. Mengapa modal mengalir ke Cina? Mengapa ke Asia Tenggara? Karena kawasan-kawasan tersebut memiliki pemerintahan yang stabil, infrastruktur, serta tenaga kerja yang terdidik dan terampil.

Semua itu membutuhkan pembangunan. Jadi, sekali lagi, mengapa kaum kapitalis harus menentang pembangunan?

Salah satu warisan terburuk dari pemikiran tahun 1960-an adalah analisis yang membagi dunia menjadi Utara dan Selatan. Memang ada Dunia Utara dan Dunia Selatan, tetapi keduanya terus berubah. Di kedua kawasan itu terdapat kelas-kelas kapitalis yang kepentingannya kurang lebih sama.

Kembali ke imperialisme. Itulah sebabnya imperialisme tidak menentang industrialisasi Dunia Ketiga. Imperialisme dapat menerima proses tersebut. Bahkan, sangat menarik bahwa periode industrialisasi Dunia Ketiga yang paling cepat justru berlangsung ketika hegemoni Amerika Serikat tidak tertandingi.

Pada masa ketika imperialisme Barat mungkin mencapai puncak dominasinya, kapitalisme Dunia Ketiga juga mengalami pertumbuhan paling pesat. Fakta ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Lalu, bagaimana dengan era neoliberal? Apakah neoliberalisme dipaksakan kepada Dunia Ketiga oleh Barat?

MR: Ya, bukankah demikian?

VC: Sama sekali tidak sesederhana itu. Bagaimana teori negara yang mendasari pandangan tersebut? Apakah negara-negara Dunia Ketiga hanya boneka? Apakah semua perintah datang dari Washington?

Apakah seluruh negara hanya akan berkata, “Washington memerintahkan kami untuk berubah, jadi kami harus berubah”? Tatanan neoliberal tidak mungkin bertahan secara stabil tanpa basis domestik yang mendukungnya. Jika tidak, kita harus menganggap negara-negara seperti India, Brasil, dan Meksiko sebagai boneka belaka.

Korea juga bukan negara boneka. Perusahaan-perusahaan chaebol-nya mampu menaklukkan pasar dunia, tetapi apakah Korea akan begitu saja duduk diam dan mengikuti semua perintah Amerika Serikat? Itu tidak masuk akal.

Neoliberalisme dapat bertahan selama sekitar 40 tahun di Dunia Selatan karena kelas kapitalis di kawasan itu menghendakinya. Jika kelas kapitalis mereka memang menginginkan neoliberalisme, kita memiliki dua pilihan. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa mereka semua pengkhianat, bukan kapitalis sejati, dan merupakan kegagalan historis. Atau, kita bisa mengakui bahwa mungkin analisis kita mengenai ekonomi-politik mereka keliru.

Negara-negara tersebut memiliki ekonomi kapitalis dan kelas penguasa sendiri. Kelas penguasa itu tidak akan begitu saja tunduk jika memiliki pilihan lain. Faktanya, mereka mendukung neoliberalisme.

Imperialisme memang ada dan melakukan banyak hal buruk. Namun, gagasan bahwa imperialisme cukup menjentikkan jari untuk membuat 80 persen penduduk dunia langsung mengikuti perintahnya adalah fantasi. Gagasan itu menghindarkan kita dari kenyataan bahwa para pengeksploitasi terburuk di Dunia Selatan adalah kelas kapitalis mereka sendiri.

Bagaimana kita mengetahuinya? Setiap kali muncul gerakan buruh di Afrika Selatan, India, Indonesia, atau Korea, pihak yang mengarahkan senjata kepada mereka bukanlah perusahaan multinasional dari luar negeri, melainkan kaum kapitalis di negara mereka sendiri.

Karena itu, konsep imperialisme yang masih banyak beredar saat ini sangat bermasalah. Konsep tersebut terutama dipertahankan oleh LSM dan kelompok kiri Leninis yang semakin merosot.

MR: Saya ingin memahami bagaimana kerangka Anda menjelaskan perkembangan mutakhir, termasuk praktik imperialisme yang sangat vulgar, seperti penculikan Nicolás Maduro dan perang Amerika Serikat dengan Iran yang sedang berlangsung. Bagaimana Anda memahami imperialisme dalam konteks tersebut?

VC: Imperialisme memang ada, dan berbagai tindakan semacam itu memang terjadi. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan contoh sangat buruk dari penggunaan kekuasaan negara secara kriminal oleh negara-negara Barat. Semua itu nyata.

Namun, membayangkan bahwa perkembangan global selama 50 tahun terakhir dapat dijelaskan hanya sebagai rangkaian peristiwa seperti penculikan Maduro, satu demi satu, sama sekali tidak masuk akal.

Pada 1970-an dan 1980-an, berkembang literatur yang serius mengenai imperialisme di kalangan intelektual. Banyak di antaranya mengkritik pandangan Dunia Ketiga dan teori-teori imperialisme lama, termasuk dengan argumen yang saya sampaikan sekarang.

Namun, setelah Marxisme dan kajian radikal menghilang dari lingkungan akademik, kajian serius tentang imperialisme juga ikut merosot. Sekarang, gagasan-gagasan tersebut sebagian besar dipertahankan oleh kelompok-kelompok kecil partai komunis ortodoks yang, sayangnya, tidak lagi menaruh perhatian serius pada kegiatan membaca dan belajar.

Gagasan itu juga beredar di kalangan LSM. Namun, dalam kajian akademik tentang hubungan internasional, hampir tidak ada yang menganggapnya serius karena kelemahannya sangat jelas. Kaum Marxis berisiko ditertawakan jika terus mengajukan teori-teori semacam ini. Di luar lingkaran yang sangat kecil dan orang-orang yang dibayar untuk mempertahankannya di lingkungan LSM, gagasan tersebut tidak dianggap serius.

MR: Saya ingin mengajukan pertanyaan lain mengenai kemungkinan penerapan pembangunan sosial demokratik yang Anda usulkan. Saya membaca sejumlah analisis Barat tentang perkembangan Cina saat ini yang menyatakan bahwa Cina justru menghambat pembangunan negara-negara lain karena daya saingnya yang sangat tinggi dan kapasitas produksinya yang berlebih. Kondisi ini dianggap menutup peluang negara lain untuk mendorong pembangunannya sendiri.

Saya membaca tulisan Michael Pettis dan Brad Setser yang mengangkat persoalan ini. Mereka melihat Cina sebagai ancaman bagi pembangunan global. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kita dapat menempatkan pembangunan sosial demokratik sebagai jalur penting bagi negara-negara Dunia Ketiga ketika Cina semakin kuat?

VC: Argumen Pettis dan Setser sebenarnya tidak terlalu berfokus pada Dunia Ketiga, meskipun memang relevan bagi kawasan tersebut. Fokus mereka lebih pada kemampuan Cina merebut pasar Barat yang lebih maju.

Setidaknya menurut Pettis, hal ini terjadi karena keseluruhan rezim ekonomi-politik Cina diarahkan untuk mengalihkan sumber daya dalam jumlah besar ke investasi industri, dengan mengorbankan penduduk lainnya. Kebijakan itu memberi produsen Cina keunggulan luar biasa dibandingkan produsen di Amerika Serikat dan Eropa. Selama ketimpangan internal yang sangat besar di Cina ini tidak berubah, persoalan ketidakseimbangan global akan sulit diatasi.

Argumen tersebut juga memiliki implikasi bagi Dunia Selatan. Jika Cina memasuki pasar di negara-negara tersebut dan membanjirinya dengan produk-produk Cina, masalah yang sebelumnya muncul pada 1940-an dan 1950-an akibat masuknya produk-produk Barat dapat terulang. Itu persoalan nyata.

Namun, saya tidak akan menggambarkannya sebagai sebuah konspirasi yang bertujuan menghalangi pembangunan negara lain. Sekali lagi, mengapa perusahaan yang berorientasi pada keuntungan berusaha mencegah pembangunan? Kaum kiri yang berpikir secara ganjil belum menjawab pertanyaan mendasar ini: jika Anda ingin menjual produk, mengapa Anda justru ingin menghambat pertumbuhan pendapatan calon konsumen Anda?

Hal itu sama sekali tidak masuk akal. Yang dilakukan perusahaan-perusahaan Cina adalah memperluas pasar global. Mereka bersedia menerima konsekuensi berupa terhambatnya perkembangan sektor manufaktur di negara lain. Namun, bukan berarti mereka sengaja merancang situasi tersebut. Mereka hanya berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan sendiri dengan membanjiri pasar global dengan produk-produknya, lalu menyerahkan persoalan yang muncul kepada negara lain untuk diatasi.

Jika negara lain mampu mengatasinya, baiklah. Cina tidak akan berusaha menghalanginya. Cina tidak akan menginvasi Botswana jika negara itu berusaha membangun industrinya. Cina juga tidak akan menginvasi Nigeria hanya karena negara tersebut ingin berkembang. Saya tidak tahu dunia seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang mengatakan hal semacam itu. Lagi pula, Setser maupun Pettis tidak pernah menyatakan hal demikian.

MR: Jadi, itu merupakan konsekuensi dari kerangka teori mereka?

VC: Konsekuensi dari kerangka teori siapa?

MR: Maksud saya, kerangka teori orang-orang yang menganggap pertumbuhan Cina sebagai ancaman bagi pembangunan global.

VC: Pertumbuhan Cina memang dapat menjadi ancaman secara ekonomi. Jika produk-produknya membanjiri pasar negara lain, hal itu bisa menghambat perkembangan industri manufaktur di negara-negara tersebut. Secara keseluruhan, kondisi itu dapat menjadi ancaman bagi pembangunan global.

Namun, saya sedang mengkritik versi argumen yang lebih ekstrem, yang menggambarkan Cina seolah-olah sengaja merusak pembangunan negara lain. Tidak ada niat semacam itu. Sejak awal pun tidak pernah ada.

Saya ingin menegaskan satu hal: kaum kapitalis di mana pun di dunia tidak pernah memiliki tujuan umum untuk menghalangi pembangunan di negara lain. Pandangan sebaliknya merupakan sisa dari teori imperialisme Luxemburgian dan Leninis. Menurut saya, pandangan itu sangat bermasalah.

MR: Saya belum sepenuhnya yakin. Saya baru mencoba membaca buku Anwar Shaikh tentang persaingan dan konflik. Ia membahas persaingan riil (real competition), yang berbeda dari persaingan pasar sebagaimana biasanya kita pahami. Persaingan riil bukanlah persaingan sempurna (perfect competition). Menurutnya, persaingan riil menyerupai perang: setiap pihak menggunakan segala cara untuk melawan pihak lain.

Saya ingin tahu apakah kita dapat menerapkan gagasan ini pada argumen bahwa kaum kapitalis memiliki kepentingan untuk menghancurkan pihak lain dengan menghambat perkembangan mereka.

VC: Tidak, kita tidak bisa begitu saja menerapkannya.

Ada kekeliruan komposisi (fallacy of composition) di sini. Sebuah perusahaan ingin melihat pesaingnya tersingkir, tetapi pada saat yang sama, perusahaan itu menginginkan perusahaan-perusahaan kapitalis lainnya berhasil.

MR: Saya mengerti. Misalnya, jika Anda dan saya sama-sama memproduksi tekstil, saya ingin melihat Anda bangkrut dan tersingkir dari pasar.

VC: Benar. Anda ingin menghambat perkembangan saya.

MR: Ya, tetapi mengapa saya tetap ingin perusahaan kapitalis lainnya berhasil?

VC: Karena para pekerja mereka menerima upah.

MR: Lalu?

VC: Shaikh sedang membicarakan persaingan antarperusahaan. Pertama, persaingan tersebut tidak dapat diperluas begitu saja menjadi anggapan bahwa seorang kapitalis ingin menghancurkan semua kapitalis lainnya. Kedua, persaingan itu juga tidak dapat begitu saja disamakan dengan persaingan antarnegara. Negara tidak bersaing dengan cara yang sama seperti perusahaan.

Bahkan, apa kecenderungan geopolitik selama 70 tahun terakhir? Kecenderungannya lebih sesuai dengan prediksi Kautsky daripada Lenin.

Apa yang dikatakan Kautsky? Ia berpendapat bahwa ketika kapitalisme internasional berkembang, tindakan rasional bagi negara-negara kapitalis adalah bekerja sama. Mereka meninggalkan persaingan yang menyerupai permusuhan antarsuku dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan global yang stabil bagi akumulasi kapital.

Sebaliknya, Lenin memperkirakan bahwa perkembangan kapitalisme akan meningkatkan persaingan sengit antarnegara. Namun, hal itu tidak terjadi sebagaimana diprediksikan. Penyebabnya adalah negara bekerja berdasarkan logika yang berbeda dari perusahaan. Negara mengutamakan stabilitas bagi kapital.

Peran negara dapat diibaratkan seperti peran orang tua. Anak-anak mungkin saling bertengkar; mereka adalah perusahaan-perusahaan. Apa yang dilakukan orang tua? Mereka berusaha menciptakan lingkungan yang stabil bagi semua anak.

Negara-negara borjuis tidak ikut serta dalam persaingan kapitalis sebagai pelaku bisnis. Mereka berusaha menciptakan ruang bagi persaingan tersebut. Sejak 1945, negara-negara borjuis semakin menyadari bahwa mengurangi peperangan dan permusuhan jauh lebih masuk akal agar kelas kapitalis mereka sendiri dapat berkembang.

Karena itu, gagasan Shaikh bahwa persaingan menyerupai perang harus dipahami secara spesifik. Ia benar bahwa persaingan antarperusahaan dapat menyerupai peperangan, tetapi bukan berarti persaingan antarnegara juga demikian. Selain itu, persaingan tersebut berlangsung di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam lini produk yang sama.

MR: Baik, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Anda mengatakan bahwa unsur utama dalam proyek atau argumen mengenai pembangunan sosial demokratik adalah kaum kiri.

VC: Ya, kaum kiri.

MR: Saya ingin tahu dari mana kita harus memulai. Mungkin gagasan ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan Leninis: setelah berbagai kegagalan, kekalahan, dan kemunduran tersebut, kita tidak lagi memiliki serikat buruh yang kuat. Jadi, dari mana kita harus memulai sekarang?

VC: Menurut saya, ini justru pertanyaan yang paling mudah dijawab: mulailah dari tempat Anda berada. Apa pun yang sedang Anda kerjakan, jika Anda dapat melakukannya secara efektif, lakukanlah.

Namun, anggaplah semua kegiatan itu sebagai aliran aktivisme yang berbeda-beda. Pada akhirnya, semua aliran tersebut harus bermuara ke sungai yang sama, yaitu gerakan buruh.

Jadi, mulailah dari tempat Anda berada, tetapi jadikan pembangunan gerakan buruh sebagai tujuan akhir. Jika Anda terlibat dalam pemilihan umum, lakukanlah. Namun, setelah masuk ke arena elektoral, pikirkan bagaimana Anda dapat memperkuat posisi tawar pekerja di tempat kerja.

Jika Anda berkarya melalui seni, teruslah berkarya. Namun, pastikan karya tersebut terhubung dengan upaya memanusiakan kaum pekerja dan menghilangkan pandangan yang membuat kehidupan mereka tampak asing atau eksotis.

Jika Anda mengajar, jadilah guru yang baik. Namun, jadilah pula seseorang yang mengkritik kapitalisme secara rasional. Jangan mengulang omong kosong religius yang sering kita lihat di kalangan kiri, yakni mengutip pernyataan yang dibuat 120 tahun lalu oleh seseorang ketika ia sebenarnya sedang membahas persoalan lain.

Lakukan pekerjaan Anda dengan integritas dan kesungguhan. Jika Anda seorang aktivis mahasiswa, jalankan aktivitas tersebut dengan serius. Namun, jangan terjebak dalam politik kesukuan, baik yang berbasis ras maupun etnis, yang kini mendefinisikan sebagian gerakan kiri.

Hormatilah hak-hak dasar. Tanpa hak-hak tersebut, kaum pekerja tidak akan pernah mampu berorganisasi. Pahami pula bahwa perjuangan ini merupakan proyek global dan universal. Ini bukan pertentangan antara orang kulit putih dan kulit hitam, bukan antara orang berkulit cokelat dan orang kulit putih, dan bukan pula antara perempuan dan laki-laki.

Jika Anda menjalankan pekerjaan tersebut dengan integritas, hasilnya akan baik.

RICHARD Robison dan Vedi R. Hadiz memberikan salah satu penjelasan paling kuat mengenai kemampuan kekuasaan oligarkis yang bertahan melewati perubahan rezim politik di Indonesia. Melalui karya monumental Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004), yang edisi Indonesia-nya baru saja diterbitkan oleh GDN Press, mereka menunjukkan bahwa kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 dan pembentukan institusi-institusi demokrasi tidak dengan sendirinya membongkar kepentingan sosial-ekonomi yang tumbuh subur selama era Orde Baru. Jaringan bisnis-politik (politico-business oligarchy) yang berkembang melalui aparatus negara terbukti sangat tangguh. Mereka mampu memasuki institusi-institusi demokrasi baru—partai politik, parlemen, pemilu, hingga arena desentralisasi daerah—dan menyusun kembali jaring-jaring kekuasaannya.

Kekuatan utama argumen Robison dan Hadiz terletak pada penolakannya yang tajam terhadap ilusi institusionalisme liberal dan wacana good governance. Mereka meruntuhkan anggapan bahwa perubahan bentuk lembaga politik secara otomatis mengubah distribusi kekuasaan material. Bagi mereka, institusi demokrasi pasca-1998 tidak dengan sendirinya mengakhiri dominasi oligarki. Kekuatan lama justru mampu menguasai dan menggunakan institusi baru tersebut untuk mempertahankan kepentingan.

Pujian yang patut diberikan kepada Reorganising Power adalah keberhasilannya melakukan demistifikasi atas oligarki—membuat oligarki tidak lagi menjadi “hantu” yang abstrak, gaib, atau kabur. Hari ini, kata “oligarki” begitu mudah diucapkan dalam perbincangan publik maupun analisis sosiologi-politik. Baik “9 Naga” atau “Para Haji” menjadi mantra setiap kali orang memeriksa konfigurasi kekuasaan di Indonesia. Namun, istilah tersebut sering kali diumbar secara dangkal tanpa kejelasan: apa jenis oligarki yang sedang dibicarakan; apa saja unsur pembentuknya; dan bagaimana ia lahir dan kemudian bekerja?

Robison dan Hadiz memberikan penglihatan yang riil, konkret, dan tebal secara empiris. Mereka menelanjangi anatomi oligarki dengan menunjukkan unsur-unsur pembentuknya, memetakan pertautan antara birokrat-politisi dan kapitalis kroninya, menyebut nama-nama aktor serta dinasti bisnisnya, merunut prakondisi kelahirannya, hingga membongkar insentif-insentif negara—mulai dari lisensi monopoli impor, kredit murah bank pemerintah, rente minyak Pertamina, hingga alokasi tender Tim 10 Setneg—yang membuat kelompok ini menjadi begitu solid, kaya, dan tak tersentuh.

Namun, di balik kontribusi analitis yang penting tersebut, terdapat persoalan mendasar dalam cara Robison dan Hadiz mendefinisikan dan membaca reorganisasi kekuasaan. Catatan ini bukanlah penolakan atas keberadaan oligarki dan reorganisasinya, melainkan usaha melanjutkan pelacakan yang sudah dibuka Robison dan Hadiz ihwal dari mana reorganisasi kekuasaan itu mulai dibaca dan bagaimana kekuasaan itu dikonstruksikan dalam sejarah, dan apa saja konsekuensi lanjutannya.

Floating Analysis dan Ketimpangan Bobot Kausal

Keterpusatan analisis Robison dan Hadiz pada kelompok dominan melahirkan apa yang dapat disebut sebagai floating analysis (analisis yang mengambang). Seperti halnya kebijakan floating mass (massa mengambang)^[1] era Orde Baru yang secara sistematis memutus masyarakat dari organisasi dan kehidupan politiknya, floating analysis memberikan uraian yang jauh lebih tebal kepada konsentrasi kekuasaan di panggung atas daripada kepada hubungan produksi dan tekanan organisasi sosial yang ikut membatasi cara kekuasaan tersebut bekerja.

Persoalan mendasar dari floating analysis tidak terletak pada anggapan bahwa Robison dan Hadiz mengabaikan masyarakat bawah. Dalam Reorganising Power, mereka secara terbuka mendokumentasikan aksi mogok buruh industri, sengketa tanah agraria, hingga gerakan kelompok studi dan LSM. Batas analisis mereka terletak pada ketimpangan bobot kausal yang diberikan kepada kekuatan-kekuatan yang berhadapan: tindakan kelompok dominan digunakan untuk menerangkan perubahan institusi, sedangkan tekanan dari bawah memperoleh bobot penjelas yang lebih kecil ketika tidak menghasilkan organisasi tandingan yang bertahan.

Robison dan Hadiz mengakui keberadaan perlawanan dari bawah. Namun, bagi mereka, ia telah terdisorganisasi secara struktural akibat warisan pembantaian 1965 dan korporatisme Orde Baru. Karena dinilai terfragmentasi dan tidak mampu membentuk proyek hegemoni tandingan, perlawanan rakyat memperoleh tempat terbatas dalam hubungan sebab-akibat yang mereka bangun. Ia dicatat sebagai akibat ekspansi kapital dan sumber ketidakstabilan, tetapi jarang dipakai untuk menerangkan mengapa kelompok dominan harus mengganti kebijakan, aliansi, atau instrumen kekuasaannya. Pada titik itulah muncul ruang hampa kausalitas dalam analisis mereka.

Ketimpangan bobot kausal tersebut menimbulkan risiko penjelasan yang sirkular. Robison dan Hadiz menerangkan kemenangan oligarki melalui sumber daya, jaringan, serta institusi yang dikuasainya; kemenangan tersebut kemudian menjadi ukuran bagi kapasitas politik oligarki. Karena kekuatan yang kalah dinilai terutama dari kegagalannya membentuk institusi tandingan, tekanan yang dipaksakannya kepada pihak pemenang menjadi kurang terlihat. Oligarki akhirnya tampak sebagai metasubjek bukan karena Robison dan Hadiz menganggapnya mempunyai kekuasaan bawaan, tetapi karena analisis mereka mengikuti kekuatan yang berhasil menguasai hasil pertarungan. Pada titik ini, premis relasional yang sebenarnya mereka gunakan perlu diterapkan lebih jauh: jika negara merupakan kondensasi material dari perimbangan kekuatan sosial, perubahan di dalam negara juga harus diperiksa melalui tekanan kekuatan yang tidak berhasil menguasainya.

Problem teoretis ini terlihat ketika Robison dan Hadiz menjelaskan pergeseran alokasi modal dan instrumen gatekeeping pada dekade 1980-an—yakni ketika rezim Orde Baru memindahkan saluran alokasi tender, dari militer ke Sekretariat Negara (Setneg/Tim 10) pada awal 1980-an, serta Bappenas dan BPPT di bawah B.J. Habibie pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Mereka menjelaskan pergeseran besar ini melalui dua faktor: intrik catur internal Soeharto untuk melucuti faksi militer, dan faktor makro berupa anjloknya harga minyak mentah (oil slump) yang memicu tekanan deregulasi dari lembaga elite global seperti World Bank dan IMF.^[2]

Penjelasan mengenai pergeseran saluran modal pada dekade 1980-an memperlihatkan bentuk khusus reduksionisme antarelite (inter-elite reductionism).^[3] Dalam bagian ini, perubahan diterangkan terutama melalui pertarungan Soeharto dengan faksi militer serta tekanan deregulasi dari World Bank, IMF, dan kapital internasional. Tindakan masyarakat sipil, gerakan buruh, petani, dan mahasiswa memang dibahas dalam Reorganising Power, tetapi belum diberi bobot yang sebanding sebagai tekanan yang ikut membatasi pilihan para elite dan mendorong mereka mengubah instrumen kekuasaan.^[4] Istilah reduksionisme antarelite, karena itu, tidak tertuju pada seluruh kerangka Robison dan Hadiz. Istilah tersebut menunjuk secara khusus pada penjelasan mengenai perubahan institusional yang hubungan sebab-akibatnya terutama dibangun dari pertarungan di antara elite domestik dan tekanan elite global.

Penjelasan tersebut belum memberikan tempat yang memadai bagi akibat sosial dari oil slump dan deregulasi terhadap krisis legitimasi rezim. Asimetri kapasitas organisasi kemudian menjadi dasar untuk memberikan bobot kausal yang sangat kecil kepada gerakan buruh, petani, dan mahasiswa. Padahal, ketidakmampuan membentuk organisasi nasional yang setara dengan aparatus negara tidak dengan sendirinya menghapus kemampuan mereka menaikkan biaya pemerintahan dan memaksa rezim mengubah strategi.

Pergeseran institusional era 1980–1990-an karena itu perlu diperiksa sebagai bentuk revolusi pasif (passive revolution) atau restrukturisasi defensif (defensive restructuring) oleh elite. Kontrol koersif yang diandalkan rezim mulai membentur tekanan sosial yang membatasi efektivitasnya dan memaksa elite mengubah instrumen kekuasaan demi mempertahankan tatanan yang lebih besar.

Jika premis Robison dan Hadiz mengenai pertarungan antarkekuatan sosial diterapkan juga kepada tekanan pihak yang tidak menguasai hasil akhirnya, reorganisasi kekuasaan tidak lagi terbatas pada proses kelompok dominan menata kembali dominasinya. Ia dapat dibaca sebagai hasil pertarungan antara proyek-proyek reorganisasi yang memiliki kapasitas material dan organisasi tidak seimbang. Pembacaan tersebut menempatkan oligarki sebagai proyek kekuasaan yang memenangkan pertarungan historis, bukan sebagai satu-satunya kekuatan yang pernah berusaha mereorganisasi negara dan hubungan produksi.

Memundurkan Titik Awal

Penetapan 1965 sebagai titik mula pembentukan oligarki mengikuti objek yang dipilih Robison dan Hadiz: kelahiran serta daya tahan aliansi militer-birokratik dan kapital yang dibentuk Orde Baru. Pilihan tersebut mempunyai konsekuensi metodologis. Analisis dimulai ketika proyek-proyek reorganisasi dari bawah telah mengalami kekalahan besar, sehingga kapasitas kelompok pemenang lebih mudah terlihat daripada proses historis yang membentuk ketimpangan kapasitas tersebut.

Pembatasan genealogi oligarki pada periode sejak 1965 membawa risiko reifikasi epistemologis: tatanan militer-birokratik dan aliansi kapital Orde Baru ditelusuri pembentukannya sejak 1965, sementara kapasitas yang diperebutkan sebelum tahun tersebut lebih banyak hadir sebagai latar yang telah dikalahkan. Akibatnya, jaringan komando militer, akses terhadap rente negara, dan penguasaan alat produksi tampil terutama sebagai titik awal pembentukan oligarki, bukan sebagai hasil sementara dari pertarungan yang telah berlangsung sejak Revolusi.

Jika kita membongkar tirai 1965 dan menengok dinamika Revolusi Kemerdekaan (1945–1949), panggung sejarah memperlihatkan secara gamblang bahwa proyek reorganisasi kekuasaan dari bawah bukanlah abstraksi teoretis. Kemerdekaan tidak dipahami oleh massa rakyat sekadar sebagai formalitas penyerahan kedaulatan antar-negara karena berbagai inisiatif dari massa-rakyat justru sedang bergerak sebagai dorongan historis untuk membongkar hubungan-hubungan produksi kolonial dan feodal di tingkat tapak.

Di Jawa Tengah, gerakan daulat rakyat di Brebes, Pemalang, dan Tegal melumpuhkan aparatus pangreh praja, membentuk struktur kekuasaan yang baru, merebut penggilingan padi serta pabrik gula, dan menyerahkan pengelolaannya kepada komite-komite lokal.^[5] Gelombang serupa menjalar ke Banten^[6] dan pesisir Sumatra Timur,^[7] di mana laskar rakyat dan buruh tani menduduki konsesi perkebunan besar sembari meruntuhkan otoritas politik aristokrasi feodal. Di tingkat nasional, dorongan ini menemukan bentuk politiknya dalam konsolidasi Persatuan Perjuangan di bawah Tan Malaka, yang memadukan ratusan serikat buruh, organisasi tani, dan laskar bersenjata dalam Program Minimum untuk menuntut penguasaan 100% alat produksi dan tanah.^[8]

Pertarungan antarproyek reorganisasi sepanjang 1945–1949 tidak menghasilkan pemenang mutlak. Negara Republik belum sepenuhnya menundukkan laskar, serikat buruh, dan kekuatan politik yang tumbuh selama revolusi. Namun, Angkatan Darat keluar dari perang dengan pengalaman memimpin pasukan, menjalankan pemerintahan di wilayah gerilya, membangun jaringan komando, serta mengajukan klaim historis sebagai kekuatan yang telah mempertahankan kelangsungan Republik. Pada saat yang sama, pembendungan revolusi sosial oleh pimpinan sipil dan komando militer menghilangkan banyak lembaga yang sempat dibangun rakyat untuk menguasai tanah dan produksi.^[9] Perang berakhir tanpa pemenang mutlak, namun tidak meninggalkan kapasitas yang setara di antara pihak-pihak yang pernah bertarung.

PKI, SOBSI, dan organisasi rakyat lain memasuki dekade 1950-an setelah mengalami pukulan besar. Peristiwa Madiun 1948 menghancurkan kepemimpinan dan jaringan gerakan kiri. Setelah penyerahan kedaulatan pasca Konferensi Meja Bundar 1949, PKI tidak bisa segera muncul ke permukaan. Mereka baru mulai menata kembali organisasinya pada 1951; itu pun langsung menghadapi represi dari pemerintahan Sukiman. Dalam beberapa tahun berikutnya, mereka baru bisa benar-benar mendapatkan anggota dan meraih suara signifikan dalam Pemilu 1955. Pemulihan tersebut tidak menghapus ketimpangan kapasitas yang diwariskan oleh Perang Kemerdekaan karena militer telah menguasai senjata, jaringan komando, serta sebagian aparatus negara.

Ketimpangan kapasitas hasil pembendungan revolusi tersebut menemukan ajang pembuktiannya yang paling krusial pada Peristiwa Desember 1957. Ketika krisis Irian Barat memuncak, serikat-serikat buruh di bawah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)—seperti buruh pelayaran, perkebunan, dan perbankan—melancarkan aksi pendudukan masif atas perusahaan-perusahaan milik kapitalis Belanda. Aksi ini digerakkan oleh logika worker control, sebuah upaya riil dari bawah untuk mendemokratisasi dan mengambil alih penguasaan modal besar. Akan tetapi, inisiatif radikal buruh ini segera dipotong oleh pimpinan Angkatan Darat. Menggunakan wewenang Keadaan Darurat (State of Siege), KSAD Jenderal A.H. Nasution melarang pengambilalihan lebih lanjut oleh serikat pekerja dan menyita seluruh perusahaan tersebut ke bawah otoritas Komando Militer. Perwira-perwira tentara kemudian ditempatkan sebagai direksi dan manajer di ratusan BUMN baru eks-Belanda.^[10]

Peristiwa 1957 ini menjadi saksi benturan langsung dua proyek atas objek material yang sama. Penguasaan militer atas BUMN, Pertamina, dan perkebunan raksasa—yang kelak melahirkan military entrepreneurs dan kapitalisme birokratik—bukanlah sifat bawaan oligarki, melainkan hasil penyitaan kontrarevolusioner (counter-revolutionary appropriation) atas proyek penguasaan alat produksi yang diawali oleh gerakan buruh. Militer tidak pernah menciptakan kapitalisme birokratik dari ruang hampa; mereka merebut, mengebiri agensi buruh, dan mengalih-rupakan capaian worker control menjadi sumber akumulasi modal aparatus negara.

Dengan demikian, Peristiwa 1965–1966 tidak pernah dapat diperlakukan sebagai titik nol tempat kekuasaan diciptakan secara ex nihilo. Tahun 1965 adalah hasil akhir dari dikalahkannya proyek reorganisasi dari bawah, sekaligus momen konsolidasi bagi aliansi militer-birokratik yang kapasitas materialnya telah dipupuk sejak pembendungan Revolusi 1945 dan penyitaan aset 1957. Membongkar silsilah kekuasaan sebelum 1965 akan meruntuhkan mistik kemahakuasaan oligarki. Ia memperlihatkan bahwa tatanan Orde Baru bukanlah takdir sejarah yang tak terhindarkan, melainkan sebuah keseimbangan negatif (negative equilibrium) karena didirikan di atas pemusnahan fisik, organisasi, dan kapasitas tandingan kelas bawah.

Bias Ruang Gerak Kapital

Problem periodisasi yang memotong sejarah pada 1965 berlanjut menjadi bias ruang dan bentuk kekuasaan.

Dampak destruktif terparah dari peristiwa 1965–1966 terhadap peta kekuatan material di Indonesia adalah likuidasi fisik dan pembekuan kelembagaan Barisan Tani Indonesia (BTI)—organisasi massa terbesar yang pada 1965 mengklaim hingga 9 sampai 16 juta anggota dan bertindak sebagai mesin penggerak utama dalam pengorganisiran dan memobilisasi kelas bawah pedesaan untuk memaksakan pelaksanaan UUPA 1960 dan UUBH. Kehancuran Barisan Tani Indonesia (BTI) pasca-1965 merupakan titik balik struktural paling krusial dalam sejarah agraria dan ekonomi-politik Indonesia karena tidak hanya menghabisi pucuk pimpinannya, tapi juga mencabut basis organisasi tandingan di tingkat lokal yang selama ini memungkinkan petani gurem dan buruh tani menantang penguasaan tanah oleh tuan tanah, pamong desa, dan aliansi militer. Pembantaian massal dan kriminalisasi atas kader BTI pasca-1965—yang disusul oleh pembekuan UUPA, penghapusan Pengadilan Land Reform (UU No. 7/1970), serta pemandulan partisipasi tani lewat kebijakan floating mass dan wadah tunggal HKTI (Keppres No. 55/1980)—secara sistematis mencabut kapasitas politik rakyat bawah untuk mereorganisasi kekuasaan atas alat produksi paling vital, yakni tanah.^[11]

Penghancuran BTI dan pembekuan pelaksanaan UUPA 1960—yang secara de facto dimasukkan ke dalam peti es (“put into the ice-box” dalam istilah Ernst Utrecht)^[12]—pada hakikatnya memicu reforma agraria terbalik sekaligus menjadi wujud konkret dari apa yang dinamakan W.F. Wertheim sebagai “counter-revolution in the countryside” (kontrarevolusi di pedesaan).^[13]  Rangkaian proses ini memulihkan kembali dominasi tuan tanah, mengalihkan penguasaan atas alat produksi vital (tanah) ke tangan elite lokal yang bersekutu dengan militer, memutus saluran konsolidasi politik rakyat pedesaan, dan pada akhirnya menggeser pusat amatan ekonomi-politik Indonesia sepenuhnya ke ruang urban-kapital. Akibat hilangnya organisasi tandingan tersebut, bentuk kekuasaan yang paling mencolok di mata pengamat adalah kekuasaan yang telah terkonsentrasi di perkotaan: lisensi impor, monopoli BUMN, kredit bank negara, konsesi hutan, dan jaringan bisnis keluarga kepresidenan. Pergeseran perhatian amatan inilah yang melahirkan bias urban-kapital di dalam studi ekonomi-politik Indonesia.

Dalam kerangka Robison dan Hadiz, kelas pemilik tanah di pedesaan memang dikenali keberadaannya, tetapi peran mereka dengan cepat dikesampingkan dari analisis utama. Mereka dinilai terfragmentasi dan berskala kecil, sehingga dianggap tidak memiliki kapasitas untuk membentuk blok politik dominan yang menguasai negara sebagaimana keluarga haciendero di Filipina.^[14] Perbandingan historis-komparatif ini secara sekilas tampak meyakinkan untuk menjelaskan perbedaan struktur elite antar-negara. Perbandingan tersebut menjadikan kemampuan membentuk blok politik nasional sebagai ukuran utama bagi bobot kelas pemilik tanah dalam analisis. Ukuran itu menerangkan mengapa mereka tidak menguasai negara seperti keluarga haciendero di Filipina, tetapi kurang memadai untuk menangkap kekuasaan material mereka atas kehidupan desa.

Fragmentasi pada skala nasional sama sekali tidak berarti ketiadaan dominasi pada skala lokal. Penguasaan tanah seluas lima atau sepuluh hektare memang tidak cukup untuk membuat seorang elit desa mampu menentukan kebijakan fiskal di Jakarta. Namun, di dalam sebuah desa dengan ribuan petani tanpa tanah dan buruh harian, penguasaan yang sama merupakan instrumen kekuasaan yang sangat menentukan. Penguasaan atas tanah bengkok, alokasi lahan garapan, sistem bagi hasil, ikatan utang-ijon, hingga akses terhadap pekerjaan harian memberi pemilik tanah lokal kemampuan untuk mengontrol penghidupan warga desa secara optimal. Penundukan lokal ini kelak diperkokoh secara teknokratis melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan birokrasi pedesaan dan menempatkan kepala desa sebagai aparatus negara, yang dijahit langsung dengan pengawasan koersif aparat teritorial tingkat desa (Babinsa).^[15]

Problem ini memiliki akar teoretis pada usaha Robison dan Hadiz untuk membongkar tradisi kulturalisme dan patrimonialisme (selain penolakannya kepada pendekatan institusional). Dalam upayanya membuang penjelasan berbasis “budaya Jawa” atau “patron-klien” yang serba-abstrak, mereka menggeser fokus analisis ke arah pembentukan kelas kapitalis modern, akumulasi modal, dan pertautan antara pejabat birokrasi dengan bisnis besar. Peralihan fokus dari patrimonialisme menuju pembentukan kelas kapitalis modern membawa konsekuensi lain: hubungan produksi agraria memperoleh ruang yang jauh lebih kecil daripada pertautan antara birokrasi negara dan bisnis besar. Kritik atas kulturalisme akhirnya belum disertai pembacaan material yang sama tebal terhadap penguasaan tanah, kredit, dan tenaga kerja di pedesaan.^[16]

Akibatnya, hubungan antara konsolidasi oligarki di Jakarta dengan kepatuhan masyarakat di pedesaan terputus. Kekuasaan oligarkis Orde Baru yang berada di Istana, kementerian, dan direksi BUMN tidak pernah bekerja di ruang hampa. Proyek-proyek akumulasi kapital di tingkat nasional hanya dapat berjalan lancar karena di tingkat paling bawah terdapat lapisan elit lokal—pemilik tanah, pamong desa, rentenir, dan tokoh lokal—yang bertindak sebagai infrastruktur sosial kepatuhan untuk menjaga ketertiban dan ketergantungan ekonomi warga. Struktur agraria lokal inilah yang menjadi “kaki-kaki sosial” tempat kekuasaan oligarki urban bertumpu.

Pembendungan terhadap revolusi sosial 1945–1949 dan penumpasan gerakan tani 1965 memastikan terjadinya reforma agraria terbalik (reverse land reform); saat tanah-tanah milik bekas anggota BTI dirampas kembali dan struktur ketergantungan agraria dipulihkan untuk melayani tatanan baru. Melalui jejaring inilah surplus ekonomi desa diperas secara sistematis, seperti pada skema Bimas Gotong Royong dan pemaksaan kuota penyerahan beras BUUD/KUD di bawah harga pasar demi menopang komodifikasi pangan nasional di bawah kepatuhan BULOG.^[17]

Kurangnya perhatian terhadap hubungan agraria lokal membatasi daya penjelas analisis tersebut. Robison dan Hadiz memberikan uraian yang sangat tebal mengenai modal ketika dialokasikan melalui kredit bank, lisensi monopoli, dan tender pemerintah, sedangkan proses ekstraksi nilai dan pembentukan kepatuhan di tingkat tapak memperoleh perhatian lebih kecil. Akibatnya, hubungan antara akumulasi kapital di pusat kekuasaan dan penguasaan tanah, utang, serta tenaga kerja di pedesaan belum terlihat secara utuh.

Catatan Kaki

^[1] Ali Moertopo, The Acceleration and Modernization of 25 Years’ Development (CSIS, 1973), 82–87, dalam David Bourchier and Vedi R. Hadiz, eds., Indonesian Politics and Society: A Reader (RoutledgeCurzon, 2003), 47–48. Dokumen ini merupakan sumber primer tempat istilah dan doktrin massa mengambang dirumuskan oleh Ali Moertopo dan CSIS/Opsus, dengan mengadopsi gagasan deparpolisasi yang sempat dilontarkan Nurcholish Madjid. Di dalamnya tertera pembenaran resmi rezim bahwa masyarakat desa harus diisolasi dari perselisihan ideologis partai politik agar fokus pada agenda pembangunan nasional. Akibatnya, rakyat pedesaan terasing dari ruang keputusan politik harian dan hanya diposisikan sebagai objek pasif yang dimobilisasi lima tahun sekali dalam pemilihan umum.

^[2] Dalam Reorganising Power in Indonesia (2004), pembahasan mengenai Sekretariat Negara (Setneg) dan Tim 10 diuraikan pada Bab 2 (hlm. 58–60) serta Bab 4 (hlm. 106), Bappenas dibahas pada Bab 2 (hlm. 58–59) dan Bab 3 (hlm. 76, 88–89), sedangkan BPPT di bawah B.J. Habibie dikupas pada Bab 2 (hlm. 58–59), Bab 3 (hlm. 76, 87–89), dan Bab 4 (hlm. 106, 115–118); adapun dinamika oil slump, deregulasi, peran World Bank dan IMF, serta persaingan Soeharto dengan faksi militer diulas secara terpadu dalam Bab 1 (hlm. 20–23), Bab 2 (hlm. 58–60), Bab 3 (hlm. 71–76, 88–94), dan Bab 4 (hlm. 103–108, 115–118).

^[3] Menyebut kerangka Richard Robison dan Vedi R. Hadiz sebagai “reduksionisme antarelite” karena oligarki politico-business ditempatkan sebagai pusat gravitasi analitis utama sehingga perlawanan dari bawah cenderung diperlakukan sebagai variabel sekunder tanpa daya desak kausal mandiri. Namun, kualifikasi teoretis tetap diperlukan agar kritik ini tidak mengaburkan posisi teoritik mereka yang menolak voluntarisme elite maupun transitologi liberal (seperti dalam karya O’Donnell & Schmitter, Harold Crouch, atau R. William Liddle). Pembacaan empiris mereka tidak bersumber dari asumsi paktum atau kalkulasi pilihan rasional para elite, tapi konsekuensi pendekatan ekonomi-politik strukturalis yang berfokus pada besarnya ketimpangan kapasitas material dan organisasi antara kelompok dominan dan kelas bawah akibat akumulasi depolitisasi pasca-1965. Lihat catatan kaki berikutnya.

^[4] Krishna Sen—dengan merujuk Simon Philpott (Rethinking Indonesia: Postcolonialism, Knowledge, and the Social Sciences, London: Macmillan, 2000)—melihat bagaimana para Indonesianis selama tiga dekade di bawah Orde Baru terjebak dalam kacamata elitis yang menyempitkan dinamika politik nasional seolah-olah sekadar perseteruan antara rezim Soeharto dan sekelompok kecil elite oposisi perkotaan [lihat Krishna Sen, “The Internet and Middle Class Politics in Indonesia”, dalam Women in Indonesia: Gender, Equity and Development, ed. Kathryn Robinson dan Sharon Bessell (Singapore: ISEAS, 2002), 22]. Keterbatasan ini dipertegas oleh Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal [ed., Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia (London dan New York: Routledge Curzon, 2003), 2, 15], yang menunjukkan bahwa arus utama kajian politik Indonesia cenderung mengistimewakan (privileged) aktor negara, partai politik, dan faksi pimpinan, sembari mengabaikan dinamika sosial-kultural serta perlawanan di luar lembaga formal. Sementara itu, Marcus Mietzner [Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation (Singapore: ISEAS, 2009), 24] menunjuk bahwa model transisi berbasis pilihan rasional dan persaingan kepentingan pada akhirnya terjebak dalam reduksionisme yang menyempitkan proses perubahan politik menjadi sekadar kalkulasi pragmatis serta perebutan kekuasaan antarelite.

^[5] Revolusi sosial di Brebes, Pemalang, dan Tegal pada akhir tahun 1945 —yang kerap disebut Peristiwa Tiga Daerah—didorong oleh kebencian mendalam rakyat pedesaan terhadap birokrasi pangreh praja yang dianggap berkolusi dengan penjajah Jepang. Aksi massa ini melengserkan para pejabat tradisional dari jabatannya melalui tindakan pendobringan sekaligus berlanjut dengan pengambilalihan aset-aset ekonomi penting seperti penggilingan padi dan pabrik-pabrik gula peninggalan kolonial untuk dikendalikan di bawah komite atau pemerintahan rakyat yang baru. Lihat Lucas, Anton E. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

^[6] Di Banten, revolusi sosial dari bawah meletus pada Oktober 1945 ketika aliansi antara para ulama/kiai, aktivis veteran komunis eks-Boven Digoel dari pemberontakan 1926, serta kelompok jawara melancarkan aksi penggusuran (daulat) massal terhadap aparatus pamong praja dan elit aristokrasi lokal yang dianggap berkolaborasi dengan rezim kolonial. Massa meruntuhkan struktur kekuasaan lama dengan membentuk Dewan Rakyat sebagai badan pemerintahan tertinggi serta mendirikan Laskar Rakyat berbasis jawara untuk mengambil alih kontrol administratif, menghapuskan pajak, dan membagikan stok pangan serta pakaian cadangan Jepang kepada rakyat. Lihat Michael Michael C. Williams, Communism, Religion, and Revolt in Banten (Ohio University Center for International Studies, 1990), 275–309; Else Ensering, “Banten in Times of Revolution”, Archipel 50 (1995): 131–64.

^[7] Di pesisir Sumatra Timur, Revolusi Sosial meletus pada Maret 1946 ketika aliansi laskar pemuda, buruh tani/bekas kuli kontrak perkebunan, serta eksponen gerakan kiri (seperti Pesindo, Gerindo, dan pergerakan buruh/PKI) melancarkan aksi penangkapan, penggulingan, hingga pembunuhan massal terhadap dinasti kesultanan Melayu (seperti Kesultanan Langkat, Asahan, dan Serdang) yang dianggap feodal, represif, dan berkolaborasi dengan Belanda. Gerakan dari bawah ini sekaligus merobohkan struktur ekonomi-politik kolonial dengan menduduki dan menguasai secara langsung konsesi-konsesi perkebunan besar Belanda di Sabuk Deli (seperti tembakau dan karet), serta memanfaatkan komoditas eksportir tersebut demi membiayai perjuangan Republik dan logistik militer independen. Anthony Reid, The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979), hlm. 218–268.

^[8] Diinisiasi melalui kongres di Purwokerto dan Solo pada Januari 1946, Persatuan Perjuangan berhasil menghimpun lebih dari 140 organisasi massa, serikat buruh, laskar rakyat, hingga elemen pimpinan tentara di bawah kepemimpinan Tan Malaka. Konsolidasi ini mengusung Program Minimum yang menuntut pengakuan “100% Merdeka”, penolakan diplomasi kompromistis dengan Belanda, serta penyitaan dan penguasaan penuh atas seluruh perkebunan, industri, dan tambang asing oleh rakyat. Lihat Schulte Nordholt dan Harry A. Poeze, Merdeka: The Struggle for Indonesian Independence and the Republic’s Precarious Rise 1945–1950 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023), hlm. 168–178.

^[9] Proses pembendungan revolusi sosial dan pelembagaan ketimpangan kapasitas material antara militer dan gerakan rakyat ini terdokumentasi dalam beberapa fase krusial sepanjang 1945–1949. Pertama, kebijakan diplomasi pimpinan sipil (Sjahrir-Hatta) yang dipadu dengan konsolidasi komando militer secara sistematis menindas proyek reorganisasi dari bawah—mulai dari penangkapan pimpinan Persatuan Perjuangan pada Maret 1946 hingga pelembagaan program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Kolonel A.H. Nasution pada 1948 yang membubarkan TNI Masyarakat (Biro Perjuangan) serta melucuti laskar-laskar rakyat bersenjata [lihat Anthony Reid, The Indonesian National Revolution 1945–1950 (Hawthorn: Longman, 1974), 89, 135] Kedua, pelumpuhan kekuatan bersenjata rakyat ini menyisakan tentara reguler sebagai satu-satunya pemegang monopoli kekerasan, yang kemudian memproklamasikan Pemerintahan Militer dan membangun jaringan Wehrkreis di bawah pimpinan Nasution pada Desember 1948—sebuah struktur pertahanan teritorial paralel dengan birokrasi sipil yang menjadi cikal bakal Dwifungsi ABRI dan sistem Kodam/Korem/Kodim/Babinsa [lihat Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, ed. rev. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), 28, 222]. Ketiga, implikasi dari kekalahan politik gerakan rakyat ini adalah terputusnya kontrol buruh-tani atas perkebunan dan pabrik-pabrik bekas kolonial, yang dikembalikan ke bawah perlindungan hukum negara dan kelak diambil alih oleh perwira tentara pasca-nasionalisasi 1957 [lihat Robert Cribb, Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution 1945–1949 (Jakarta & Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2009), 92, 122.

^[10]  Aksi sepihak yang digerakkan oleh prinsip worker control ini meletus pada awal Desember 1957 ketika buruh pelayaran KPM, perkebunan (SARBUPRI), dan perbankan di bawah SOBSI mengambil alih kantor pusat serta fasilitas perusahaan-perusahaan raksasa Belanda secara serentak di Jakarta, Jawa, dan Sumatra. Inisiatif dari bawah tersebut bertujuan memutus dominasi kapital kolonial dan mengalihkan penguasaan alat produksi strategis langsung ke tangan kelas pekerja. Namun, aksi radikal ini segera direspons oleh kepemimpinan Angkatan Darat di bawah Kasad Jenderal A.H. Nasution yang memanfaatkan status Keadaan Darurat Perang (SOB) untuk merebut kembali kendali operasional dan melarang pengambilalihan liar oleh serikat buruh. Akibatnya, alih-alih melahirkan kontrol demokratis oleh pekerja, pengambilalihan 1957 justru dialihkan oleh negara menjadi landasan institusional bagi lahirnya military entrepreneurs dan kapitalisme birokratik di Indonesia. Lihat I. Tedjasukmana, The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement (Ithaca, NY: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1958), hlm. 22–29, 75, 124; Thomas Lindblad, Bridges to New Bussiness: The Economic Decolonization of Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2008), hlm. viii (Pendahuluan), 108-109.

^[11] Mengenai peran BTI sebagai mesin penggerak utama reorganisasi agraria dan mobilisasi petani atas tanah garapan pra-1965, lihat Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Madzhab Bogor (Yogyakarta: STPN Press, 2011), 118–121. Mengenai pembantaian fisik BTI, pembekuan UUPA 1960, dan demobilisasi struktural pedesaan melalui kebijakan floating mass serta pencabutan kelembagaan land reform partisipatif oleh birokrasi Orde Baru, lihat Hilmar Farid dkk., “Sejarah/Geografi Agraria Indonesia”, dalam Sejarah-Geografi Agraria Indonesia (2017), 187–192; serta Ahmad Nashih Luthfi, Razif, dan M. Fauzi, Kronik Agraria Indonesia (Yogyakarta: STPN Press, 2011), 188–193.

^[12] Mengenai formulasi dibekukannya landreform (“put into the ice-box”) dan terjadinya penyitaan kembali tanah redistribusi (“reverse land reform”), lihat Ernst Utrecht, “Land Reform in Indonesia,” Bulletin of Indonesian Economic Studies 5, no. 3 (1969): 84–86. Reverse land reform (reforma agraria terbalik) adalah proses pembalikan redistribusi tanah pasca-peristiwa 1965, di mana lahan-lahan pertanian yang sempat dialokasikan kepada petani gurem dan buruh tani disita serta dikembalikan secara paksa ke tangan tuan tanah, pamong desa, dan aliansi militer-lokal.

^[13] Konsep kontra-revolusi di pedesaan (rural counter-revolution) dan dampak struktural pembubaran BTI terhadap penghancuran kapasitas politik petani dirujuk dari Willem F. Wertheim, “From Aliran towards Class Struggle in the Countryside of Java”, Pacific Viewpoint 10, no. 2 (1969): 14–15. Lihat pula analisis ulang mengenai keterputusan gerakan agraria pasca-1965 dalam Iqra Anugrah, “Movements for Land Rights,” dalam Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia, ed. Thushara Dibley dan Michele Ford. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019), hlm. 80–82.

^[14] Robison dan Hadiz berargumen bahwa tidak seperti di Filipina, di mana keluarga haciendero berhasil mengonsolidasikan basis landed wealth menjadi blok oligarki yang menguasai negara, kelas pemilik tanah di Indonesia terfragmentasi dan hanya berskala lokal. Akibatnya, mereka dinilai tidak memiliki kapasitas material dan organisasi untuk membentuk kekuatan politik dominan di tingkat nasional.Penilaian historis-komparatif inilah yang membuat fokus analisis Robison dan Hadiz bergeser dari hubungan kekuasaan agraria di pedesaan menuju pertautan antara pejabat birokrasi-militer dan kapital besar di kawasan perkotaan. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia, hlm. 15–16, 40–43.

^[15] Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berdampak secara sistematis pada penghancuran otonomi asli dan kelembagaan tradisional masyarakat adat di berbagai daerah (seperti nagari di Minangkabau, marga di Sumatra, hingga tatanan adat di Jawa dan Kalimantan) melalui penyeragaman birokrasi pedesaan yang bersifat Jawa-sentris. Kebijakan ini mengubah fungsi kepala desa dari wakil komunitas lokal menjadi agen birokrasi dan perpanjangan tangan pemerintah pusat (state apparatus), yang dikombinasikan dengan penguasaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) oleh kepala desa serta pengawasan koersif aparat teritorial tingkat desa (Babinsa). Akibatnya, dinamika politik lokal yang demokratis-partisipatif mengalami kelumpuhan total, sementara desa ditundukkan secara teknokratis menjadi instrumen penetrasi, pengawasan massa, dan pengerahan proyek Orde Baru. Lihat Taufiq Tanasaldy, Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan (Leiden: KITLV Press, 2012), 201–203; dan Farid and Luthfi, Sejarah/Geografi Agraria Indonesia, 193–9.

^[16] Penolakan terhadap pendekatan institusionalisme liberal dan transitologi diuraikan Robison dan Hadiz dalam Bab 1 (hlm. 21–26) dan Bab 10 (hlm. 253–258). Sementara itu, penolakan terhadap pendekatan kulturalisme, patrimonialisme Jawa, dan theatre state dibahas secara mendalam pada Bab 1 (hlm. 4–5) dan Bab 2 (hlm. 40–43).

^[17] Mengenai penyerahan hasil panen dalam skema Bimas Gotong Royong serta pemaksaan kuota penyerahan gabah/beras oleh pengurus BUUD/KUD dan aparat birokrasi lokal kepada petani di bawah harga dasar resmi demi memenuhi target pengadaan nasional BULOG, lihat Jamie S. Davidson, Rice Politics in Southeast Asia: Legacies of the Green Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 2026), 89, 91–92; serta Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria, 150–51.

Zen RS, pengelola toko buku, tinggal di Bandung. Naskah ini ditulis untuk acara diskusi edisi Indonesia Reorganising Power yang diterbitkan oleh Penerbit GDN Press sebagai Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar.

KULIAH gratis kembali menjadi janji yang ramai dibicarakan. Pada September 2026, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut negara membutuhkan Rp93,74 triliun per tahun untuk menggratiskan seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). Beberapa hari kemudian, DPR mengesahkan APBN 2027. Pagu Kemdiktisaintek ditetapkan Rp66,44 triliun, dengan tambahan Rp1,27 triliun yang seluruhnya diarahkan ke KIP Kuliah. Tidak ada pos kuliah gratis di dalamnya. Hingga esai ini selesai ditulis, 11 Oktober 2026, skema finalnya pun belum diumumkan, dan Komisi X DPR masih meminta penjelasan yang lebih rinci serta dukungan setara bagi perguruan tinggi swasta.

Jarak antara janji dan anggaran itu sering dibaca sebagai soal political will. Soal political will adalah soal daya tawar gerakan. Saya mengajukan pertanyaan lain yang nampaknya lebih mendasar: andai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN benar-benar dihapus besok pagi, apa yang berubah bagi anak dari keluarga termiskin, dan apa yang tetap sama?

Yang Berubah: Harga Tiket

Menurut Statistik Penunjang Pendidikan 2024, rata-rata biaya kuliah per mahasiswa pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai Rp19,01 juta setahun. SPP atau UKT hanya menyerap 33,47% dari jumlah itu, sedangkan uang saku dan transportasi bersama-sama menyerap 35,13% + 18,25% = 53,38%. Pola ini sudah tampak pada 2017/2018, ketika uang saku dan transportasi menyerap 35,98% + 15,09% = 51,07%, sedangkan SPP 34,35%. Dengan kata lain, UKT adalah harga tiket, sedangkan bagian terbesar ongkos perjalanannya adalah biaya hidup selama kuliah (Grafik 1).

Sumber: BPS, Statistik Penunjang Pendidikan 2018 dan 2024.

Bagi keluarga dalam kelompok 40% pengeluaran terbawah, biaya kuliah seorang mahasiswa rata-rata Rp12,48 juta setahun, naik 28,1% dari Rp9,74 juta pada 2017/2018.

Seberapa berat angka itu dapat ditakar terhadap konsumsi. Konsumsi per kapita setahun suatu kelompok sama dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dikali 12, dikali pangsa pengeluaran kelompok, dibagi pangsa penduduknya. Untuk 40% terbawah: Rp1.500.556 × 12 × 18,40% ÷ 40% = Rp8,28 juta. Biaya kuliah seorang mahasiswa dari keluarga itu dengan demikian setara 12,48 ÷ 8,28 = 1,51 kali konsumsi setahun seorang anggota keluarganya.

Bila UKT PTN menjadi nol, berapa yang dihemat? BPS memang tidak menerbitkan komposisi biaya menurut kelompok pengeluaran, sehingga perlu ada asumsi yang kita buat sendiri. Bila porsi UKT keluarga 40% terbawah sama dengan rata-rata nasional, penghematannya 12,48 × 33,47% = Rp4,18 juta, dan masih tersisa 12,48 − 4,18 = Rp8,30 juta. Dengan porsi rata-rata mahasiswa PTN (34,69%), penghematannya 12,48 × 34,69% = Rp4,33 juta dan sisanya Rp8,15 juta. Perlu diingat, angka tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai batas atas sebab UKT diatur berjenjang dan keluarga termiskin cenderung berada di golongan rendah.

Penghematan itu juga tidak sampai ke semua anak dari keluarga termiskin. Bagi penerima KIP Kuliah, yang UKT-nya sudah dibayar negara, pembebasan UKT tidak menghemat apa-apa, dan bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) kebijakan itu tidak berlaku. Bagi keluarga 40% terbawah yang anaknya kuliah di PTN dan tidak menerima KIP Kuliah, penghematan itu tetap berarti, tetapi hanya 4,18 ÷ 12,48 = 33,5%, atau sekitar sepertiga, dari ongkos yang mereka keluarkan.

Manfaat pembebasan UKT juga cenderung mengalir ke atas. Untuk mengukurnya, kita dapat membagi manfaat suatu subsidi menurut kelompok pengeluaran berdasarkan siapa yang memakai layanan yang disubsidi. Bila pembebasan UKT bernilai sama untuk setiap mahasiswa, pangsa manfaat suatu kuintil sama dengan pangsa mahasiswanya. Karena setiap kuintil pengeluaran mencakup seperlima penduduk, pangsa mahasiswa itu dapat didekati dengan angka partisipasi kasar (APK) kuintil tersebut dibagi jumlah APK kelima kuintil:

Hasilnya, kelompok 40% terbawah (kuintil 1 dan 2) menerima 10,8% + 14,8% = 25,7% manfaat, sedangkan 20% teratas menerima 34,7%, atau 34,7 ÷ 25,7 = 1,35 kali lipat. Angka itu perlu dibaca dengan tiga catatan. Pertama, ia mengandaikan jumlah penduduk umur 19–23 tahun kurang lebih sama di setiap kuintil. Kedua, karena UKT berjenjang, kelompok atas menerima pembebasan rupiah yang lebih besar per orang, sehingga ketimpangan manfaat yang sebenarnya lebih besar daripada tabel di atas. Ketiga, APK mencakup mahasiswa PTS, padahal pembebasan hanya berlaku di PTN, dan komposisi mahasiswa PTN menurut kuintil belum dipublikasikan. Paling tidak, bahwa yang paling beruabah Adalah harga tiket dan perubahan itu paling banyak dinikmati kelompok yang sudah lebih banyak kuliah adalah deduksi yang punya justifikasi.

Yang Tetap (1): Ongkos Hidup

Sisa sekitar Rp8 juta setahun itu sejalan dengan hambatan yang paling sering dilaporkan anak muda. Menurut Statistik Pendidikan 2025, di antara penduduk berusia 19–23 tahun yang belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi, 39,73% menyebut alasan utamanya bekerja atau mencari nafkah, dan 13,54% menyebut tidak ada biaya. Kedua alasan yang bersifat ekonomistik itu mencakup 39,73% + 13,54% = 53,27%. Sebagian mahasiswa menutup ongkos itu dengan bekerja. Pada 2025, 30,55% peserta didik jenjang perguruan tinggi tercatat bekerja, meski data tidak mencatat apakah penghasilannya dipakai untuk biaya kuliah.

Sementara itu, APK perguruan tinggi kuintil terbawah turun dari 19,46% pada 2022 menjadi 17,30% pada 2025, ketika kuintil kedua sampai kelima tetap naik (Grafik 2). Kuintil teratas berada di 55,37%, atau 55,37 ÷ 17,30 = 3,20 kali kuintil terbawah.

Sumber: BPS, tabel APK perguruan tinggi menurut kuintil pengeluaran.

Satu-satunya instrumen negara yang menanggung ongkos hidup adalah KIP Kuliah. Pada 2026, anggarannya Rp15,3 triliun untuk 1.047.221 penerima, dengan tunjangan hidup Rp800 ribu sampai Rp1,4 juta per bulan menurut klaster lokasi kampus. Besaran klaster itu belum berubah sejak 2021. Kita dapat melihat adanya erosi daya beli dengan mendeflasi nilai nominal yang tidak diindeksasi dengan indeks harga konsumen (IHK). Karena IHK kini memakai tahun dasar 2022=100, IHK Desember 2021 perlu disambung lebih dulu. IHK Desember 2023 sebesar 105,15 dibagi inflasi Desember 2023 (2,61%) dan Desember 2022 (5,51%) memberi 105,15 ÷ 1,0261 ÷ 1,0551 = 97,13. Terhadap IHK September 2026 sebesar 112,31, hasilnya sebagai berikut (Grafik 3):

Sumber: perhitungan penulis dari BPS (IHK) dan laman resmi KIP Kuliah.

Saya memang tidak menelusuri evaluasi kausal berskala nasional atas dampak Bidikmisi atau KIP Kuliah terhadap partisipasi kuliah, studi yang ada umumnya studi kasus satu kampus atau survei penerima. Karena itu, angka-angka di atas lebih aman dibaca sebagai gambaran beban yang tidak tersentuh pembebasan UKT.

Yang Tetap (2): Kampus Swasta

Kebijakan yang dibahas hanya berlaku di PTN, padahal mayoritas mahasiswa baru belajar di PTS. Menurut Statistik Pendidikan Tinggi PDDikti, jumlah mahasiswa baru nasional hampir tidak berubah, dari 1.830.996 orang pada 2019/2020 menjadi 1.835.693 orang pada 2024/2025. Dalam periode itu, mahasiswa baru PTN bertambah 851.983 − 762.084 = 89.899 orang, sedangkan mahasiswa baru PTS berkurang 983.710 − 1.068.912 = −85.202 orang. Porsi PTS turun dari 1.068.912 ÷ 1.830.996 = 58,4% menjadi 983.710 ÷ 1.835.693 = 53,6%, tetapi masih lebih dari separuh.

Penerima baru KIP Kuliah pun 56% berada di PTS pada 2023. Di PTS, SPP menyerap 40,22% biaya kuliah pada tahun ajaran 2020/2021, data PTS terbaru. Dengan rata-rata biaya kuliah PTS Rp17,01 juta setahun pada tahun ajaran itu, SPP rata-rata mahasiswa PTS setara 17,01 × 40,22% = Rp6,84 juta, lebih besar daripada seluruh penghematan maksimum keluarga termiskin di PTN bila UKT dihapus.

PTS juga tempat sebagian besar mahasiswa yang tidak sampai lulus. Dari 289.670 mahasiswa yang putus kuliah pada 2025, 213.800 orang berasal dari PTS, atau 213.800 ÷ 289.670 = 73,8%. Dibandingkan dengan jumlah mahasiswa terdaftar, tingkat putus kuliah PTS 213.800 ÷ 4.833.473 = 4,4%, sedangkan PTN 49.831 ÷ 4.408.472 = 1,1%. Kuliah gratis PTN tidak menyentuh kampus-kampus ini. Ia justru menambah keunggulan harga PTN tepat ketika komposisi mahasiswa baru sudah bergeser ke arahnya.

Yang Tetap (3): Pasar Kerja

Pertanyaan terakhir adalah apa destinasi tujuan dari kereta, apa yang didapat setelah lulus. Pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan D-IV sampai S-3 1,10 poin di bawah lulusan SMA. Pada Februari 2026, selisih itu tinggal 0,10 poin. Ijazah sarjana memangg masih punya kelebihan. Rata-rata upah buruh lulusan D-IV ke atas Rp4,77 juta per bulan, atau 1,55 kali lulusan SMA.

Namun, mutu pekerjaannya bergeser, terutama mengenai informalitas pekerjaan yang didapat. Informalitas di sini memakai definisi resmi BPS berbasis status pekerjaan, yaitu jumlah porsi yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga tak dibayar. Di antara lulusan universitas yang bekerja, porsinya naik dari 4,89 + 3,63 + 0,26 + 3,14 = 11,9% pada 2016 menjadi 8,90 + 3,94 + 1,90 + 4,44 = 19,2% pada 2025, sementara porsi yang sama pada seluruh angkatan kerja nyaris tetap, dari 57,6% menjadi 57,8%. Jumlah pekerja bebas bergelar naik 281.941 ÷ 24.845 = 11,3 kali, dan pekerja keluarga tak dibayar bergelar 704.465 ÷ 348.626 = 2,0 kali. Dengan definisi formalitas ICLS-17, Bank Dunia mencatat porsi pekerja berpendidikan tinggi dalam kerja upahan formal turun dari 74,1% pada 2018 menjadi 67,8% pada 2025.

Sumber: BPS, BRS Sakernas Februari 2026; Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2016 dan 2025.

Orang-orang yang mendapat kerja pun tidak selalu bekerja sesuai jenjangnya. LPEM FEB UI memperkirakan sekitar 8,01 juta lulusan S-1 bekerja di bawah kualifikasinya, dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan upah yang lebih rendah (Wicaksono, P., Theresia, I. & Al Aufa, B., 2023).  Sekali lagi, kuliah gratis menyangkut harga tiket kereta; sementara destinasinya, keadaan di pasar kerja ini tidak ikut berubah, malah memburuk.

Berapa Harga Pilihan Lain

Angka Rp93,74 triliun mencakup kebutuhan biaya PTN menurut standar biaya Kemdiktisaintek untuk 2.833.169 mahasiswa D-3, D-4, dan S-1, atau 93,74 triliun ÷ 2.833.169 = Rp33,1 juta per mahasiswa setahun. Sebagian sudah dibiayai negara lewat BOPTN (Rp9,4 triliun) dan bantuan PTN-BH (Rp2,37 triliun), sehingga bila angka itu belum dikurangi subsidi yang ada, kebutuhan tambahannya 93,74 − 9,4 − 2,37 = Rp81,97 triliun; bila sudah, Rp93,74 triliun. Terhadap anggaran pendidikan APBN 2027 sebesar Rp823,9 triliun, rentang itu setara 82 ÷ 823,9 = 10,0% sampai 93,74 ÷ 823,9 = 11,4%. Sebagai pembanding, pagu Badan Gizi Nasional untuk Makan Bergizi Gratis 2027 mencapai Rp240,2 triliun, atau 240,2 ÷ 823,9 = 29,2% anggaran pendidikan.

Kalau kita timbang-timbang, ada pilihan yang langsung menyasar ongkos hidup dan mahasiswa PTS, dan hasilnya jauh lebih murah. Tabel berikut adalah simulasi orde besaran, bukan estimasi fiskal resmi:

Paket biaya hidup setara 6,0 ÷ 823,9 = 0,7% sampai 11,1 ÷ 823,9 = 1,3% anggaran pendidikan 2027, atau 6,0 ÷ 93,74 = 6,4% sampai 11,1 ÷ 82 = 13,5% kebutuhan tambahan kuliah gratis PTN (Grafik 5). SPP penerima baru di PTS dihitung dalam harga nominal 2020/2021, data PTS terbaru.

Sumber: perhitungan penulis; rumus pada tabel di atas.

Perlu diingat kalau pertama, penerima KIP Kuliah kini disaring lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang error inklusi-eksklusinya menurut BPS masih sekitar 23%, sehingga perluasan bantuan membutuhkan jalur sanggah. Kedua, tunjangan tunai dapat sebagian terserap sewa kos bila pasokan hunian di sekitar kampus bersifat inelastis. Soalnya. beberapa riset terbaru tentang tunjangan perumahan menemukan hal yang beragam. Di Finlandia, kenaikan besar tunjangan hampir tidak menaikkan sewa, sedangkan di Prancis kenaikan sewa lebih besar ketika pasokan hunian inelastis (Grislain-Letrémy, C. & Trevien, C., 2022)  Pasar sewa tempat tinggal di sekitar Universitas Negeri Semarang, sebagai contoh, sudah menjadi berjenjang, sehingga penyediaan hunian seperti asrama layak menyertai agenda kenaikan tunjangan.

Simpulan

Kembali ke pertanyaan awal. Andai UKT di PTN dihapus besok pagi, apa yang berubah bagi anak dari keluarga termiskin, dan apa yang tetap sama?

Ternyata,yang berubah adalah harga tiket. Keluarga 40% terbawah yang anaknya kuliah di PTN dan membayar UKT menghemat paling banyak Rp4,18–4,33 juta setahun, sekitar sepertiga ongkosnya. Penerima KIP Kuliah dan mahasiswa PTS tidak menghemat apa-apa. Karena kuliah masih terkonsentrasi di kelompok atas, 34,7% manfaatnya jatuh ke 20% teratas, sedangkan 40% terbawah menerima 25,7%.

Yang tetap sama ada tiga. Pertama, ongkos hidup. Rp8,15–8,30 juta setahun tetap ditanggung keluarga termiskin, sementara tunjangan KIP Kuliah sudah kehilangan 11,0–13,5% daya belinya. Kedua, situasi di kampus swasta, tempat 53,6% mahasiswa baru belajar, 56% penerima baru KIP Kuliah berada, dan 73,8% mahasiswa yang putus kuliah tercatat. Ketiga, pasar kerja, selisih TPT antara lulusan SMA dan sarjana tinggal 0,10 poin, dan porsi lulusan dalam kerja berstatus informal naik dari 11,9% menjadi 19,2%.

Memang, kebijakan pembebasan UKT tidak serta merta perlu langsung ditolak. Malah, tidak cukup bila berdiri sendiri. Agar jawaban atas pertanyaan tadi berubah, tuntutannya perlu menyasar apa yang tetap sama, dari tunjangan hidup KIP Kuliah yang diindeksasi dan diperluas ke PTS, dengan biaya Rp6,0–11,1 triliun atau 0,7–1,3% anggaran Pendidikan, hunian di sekitar kampus (yang mungkin dapat disinkronkan dengan gerakan mendukung hunian layak bagi warga juga, misalnya lewat hunian vertikal seperti rusun, reforma agrarian perkotaan, dst), dan penciptaan kerja berkualitas yang dituntut sebagai agenda tersendiri, seperti lewat reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. Artinya, gerakan Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung, terkoordinasi, dan satu langgam satu nafas dengan gerakan rakyat progresif yang lebih luas. Kuliah gratis meman harga tiket. Ongkos perjalanan dan stasiun tujuannya jangan lupa diperjuangkan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2017–2025). Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) menurut kuintil pengeluaran, 2015–2025 [Tabel statistik]. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar–apk–perguruan-tinggi–pt–menurut-kuintil-pengeluaran.html

Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik penunjang pendidikan 2018. https://www.bps.go.id/id/publication/2019/07/05/b18a5bd0c21ca2c13127d382

______. (2022). Statistik penunjang pendidikan 2021. https://www.bps.go.id/id/publication/2022/06/30/994083098999eaec4abc9207

______. (2024a). Berita resmi statistik: Gini ratio Maret 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-in-march-2024-was-0-379-.html

______. (2024b). Berita resmi statistik: Inflasi Desember 2023. https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/01/02/2299/inflasi-year-on-year–y-on-y–pada-desember-2023-sebesar-2-61-persen–inflasi-tertinggi-terjadi-di-sumenep-sebesar-5-08-persen-.html

______. (2024c). Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, Maret 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/18/b392b2e96c87c090a6f8d9c2/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia–maret-2024.html

______. (2025a). Berita resmi statistik: Inflasi Desember 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/02/2397

______. (2025b). Statistik penunjang pendidikan 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/28/1d3b07ea55c4e8d8ce5d5859/statistik-penunjang-pendidikan-2024.htm

______. (2025c). Statistik pendidikan 2025. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistics-of-education-2025.html

______. (2026a, 5 Mei). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka–tpt–sebesar-4-68-persen–rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html

______. (2026b, 1 Oktober). Berita resmi statistik: Inflasi September 2026. https://www.cnbcindonesia.com/news/20261001103939-4-772432/breaking-news-ri-catat-inflasi-030-pada-september-2026

______. (t.t.). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2016 dan Agustus 2025.

______. (t.t.). Tabel statistik APK perguruan tinggi menurut kuintil pengeluaran, 2015–2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar–apk–perguruan-tinggi–pt–menurut-kuintil-pengeluaran.html

CNN Indonesia. (2026, 29 September). Suahasil ungkap anggaran pendidikan 2027 Rp824 T, naik 13,9 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260929151251-532-1409550/suahasil-ungkap-anggaran-pendidikan-2027-rp824-t-naik-139-persen

Demery, L. (2000). Benefit incidence: A practitioner’s guide. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/574221468135940764/pdf/351170Benefit0incidence0practitioner.pdf

detikEdu. (2025). Bantuan PTN dan PTS kena efisiensi anggaran, UKT bakal naik. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7778247/bantuan-ptn-dan-pts-kena-efisiensi-anggaran-ukt-bakal-naik

______. (2026, 23 September). Dapat tambahan Rp1,2 T buat KIP Kuliah, anggaran Kemdikti 2027 jadi Rp66,44 T. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8675081/dapat-tambahan-rp-1-2-t-buat-kip-kuliah-anggaran-kemdikti-2027-jadi-rp-66-44-t

Eerola, E., Lyytikäinen, T., Saarimaa, T., & Vanhapelto, T. (2024). The incidence of rent subsidies: Evidence on rents, housing choices and supply (CESifo Working Paper No. 11478). CESifo. https://www.cesifo.org/en/publications/2024/working-paper/incidence-rent-subsidies-evidence-rents-housing-choices-and-supply

FIN.co.id. (2026, 4 Oktober). Kuliah gratis jangan hanya untuk PTN, Komisi X DPR minta PTS dapat dukungan setara. https://news.fin.co.id/2026/10/04/kuliah-gratis-jangan-hanya-untuk-ptn-komisi-x-dpr-minta-pts-dapat-dukungan-setara

Grislain-Letrémy, C., & Trevien, C. (2022). The long-term impact of housing subsidies on the rental sector: The French example (Banque de France Working Paper No. 886). Banque de France.

Jawa Pos. (2026, 23 September). Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebut butuh Rp93,742 triliun untuk gratiskan seluruh PTN. https://www.jawapos.com/pendidikan/2609230293/mendiktisaintek-brian-yuliarto-sebut-butuh-rp-93742-triliun-untuk-gratiskan-seluruh-ptn?page=all

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Statistik pendidikan tinggi 2025. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. https://data.kemdiktisaintek.go.id/download/publications/3

______. (2025). RAPBN 2026: Anggaran pendidikan tinggi, dosen, dan Sekolah Garuda diperkuat untuk cetak SDM unggul. https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/rapbn-2026-anggaran-pendidikan-tinggi-dosen-dan-sekolah-garuda-diperkuat-untuk-cetak-sdm-unggul

Kompas.com. (2026, 25 Februari). Anggaran KIP Kuliah 2026 naik jadi Rp15,3 triliun, sasar 2300 maba. https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/25/103907971/anggaran-kip-kuliah-2026-naik-jadi-rp-153-triliun-sasar-2300-maba

Kompas.id. (2026). LPEM UI: 8 juta sarjana kerja di bawah kualifikasi pendidikan. https://www.kompas.id/artikel/lpem-ui-8-juta-sarjana-kerja-di-bawah-kualifikasi-pendidikan

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2026, Juli). Labor market brief.

Ngabiyanto, & Atmojo, D. P. (2026). Studentification in the Global South: Neoliberal university reform and speculative housing in Semarang, Indonesia. Geoforum, 170, 104541. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2026.104541

Okezone. (2026, 3 September). Anggaran BGN 2027 tembus Rp240,2 triliun, mayoritas untuk MBG. https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5465507/anggaran-bgn-2027-tembus-rp240-2-triliun–mayoritas-untuk-mbg

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (2023). Fakta-fakta KIP Kuliah 2023. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/fakta-fakta-kip-kuliah-2023/

______. (t.t.). Panduan KIP Kuliah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/panduan

World Bank. (2026, Juni). Indonesia economic prospects. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/229b85c1-fc35-46ad-ab26-ede5d18b51f2/content

Wicaksono, P., Theresia, I., & Al Aufa, B. (2023). Education–occupation mismatch and its wage penalties: Evidence from Indonesia.

Anju Gerald aktif di Lingkar Belajar Pergerakan (LBP).

Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode keenam Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

PERISTIWA 1965 menjadi salah satu titik balik paling menentukan sekaligus paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Setelah Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, Suharto mengambil alih kendali militer dan melancarkan kampanye antikomunis yang mencakup propaganda, penangkapan, pembunuhan massal, serta penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Jumlah korban diperkirakan mencapai 500 ribu hingga satu juta orang, bahkan lebih menurut sejumlah perkiraan. Kekerasan ini mengakhiri posisi PKI sebagai kekuatan politik utama, menyingkirkan Sukarno, dan membuka jalan bagi berdirinya Orde Baru.

Dalam episode ini, Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih membahas berbagai penafsiran mengenai G30S, keterlibatan faksi-faksi militer dan elite PKI, serta peran Amerika Serikat dalam perubahan kekuasaan. Mereka juga menelusuri bagaimana propaganda antikomunis, termasuk fitnah terhadap anggota Gerwani, membenarkan kekerasan sekaligus menghancurkan gerakan perempuan dan membungkam kehidupan politik.

Pembentukan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari kontradiksi pada masa Sukarno. Pemberontakan daerah, konflik dengan Belanda dan Inggris, serta nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperkuat posisi ekonomi dan politik militer. Meski Sukarno berusaha menyeimbangkan militer dan PKI, pada 1965 militer menggunakan kekuatan bersenjatanya untuk menghancurkan PKI.

Setelah berkuasa, Suharto membatasi partisipasi politik melalui kebijakan massa mengambang, menyederhanakan sistem kepartaian, dan membangun masyarakat yang lebih mudah dikendalikan. Pada saat yang sama, Indonesia semakin terbuka terhadap modal Barat dan Jepang melalui kebijakan pembangunan yang dirancang para teknokrat, termasuk kelompok yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Jika pada masa Sukarno Indonesia menempatkan diri dalam barisan revolusi Dunia Ketiga, Orde Baru justru mengintegrasikannya ke dalam tatanan kapitalisme global dengan eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu penopang utamanya.

Melalui pembahasan ini, para narasumber menunjukkan bagaimana kekerasan 1965–1966 mengubah secara mendasar struktur politik dan ekonomi Indonesia. Namun, kontradiksi yang diselesaikan secara paksa oleh Orde Baru melahirkan persoalan baru yang turut mendorong kejatuhannya pada 1998. Warisan rezim tersebut dan proses demokratisasi setelahnya tetap menjadi medan perdebatan hingga kini.

Awal Mula

Daniel Denvir (DD): Mari kita mulai dengan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern: kejadian yang menjadi pemicu perebutan kekuasaan oleh Suharto dan pembantaian massal terhadap orang-orang komunis.

Pada 1 Oktober 1965, sekelompok perwira yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi militer. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kudeta oleh kelompok jenderal sayap kanan terhadap Sukarno. Namun, Suharto dengan cepat bergerak menumpas gerakan itu, mengambil alih kendali militer, lalu memperluas penguasaannya atas negara.

Nasution, kepala staf Angkatan Darat sekaligus Menteri Pertahanan yang sangat berpengaruh, menjadi salah satu sasaran penculikan. Ia berhasil meloloskan diri, meskipun putrinya mengalami luka fatal. Akan tetapi, Nasution bukanlah tokoh yang akhirnya mengambil alih kekuasaan. Posisi itu justru jatuh ke tangan Suharto.

Keadaan menjadi semakin ganjil karena Suharto tidak menjadi sasaran para perwira yang melancarkan gerakan tersebut. Sebagian dari mereka sebelumnya pernah menjadi bawahannya dan tampaknya menganggapnya sebagai sekutu. Bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 dan hari-hari sesudahnya? Ada berbagai teori yang saling bersaing mengenai hakikat G30S dan bagaimana Suharto begitu cepat menguasai keadaan, mengonsolidasikan kekuasaan, mengisolasi Sukarno, lalu menyingkirkannya. Kampanye pembunuhan massal yang menyusul berlangsung begitu sistematis sehingga sulit membayangkannya sebagai tindakan yang sepenuhnya spontan. Bagaimana Anda menilai peristiwa-peristiwa tersebut?

Rianne Subijanto (RS): Peristiwa menjelang 1 Oktober 1965 merupakan salah satu persoalan paling diperdebatkan dalam sejarah Indonesia, dan penafsirannya memiliki konsekuensi politik yang besar. Jawabannya bergantung pada perspektif yang digunakan dan arsip yang tersedia. Seiring terbukanya lebih banyak arsip, pengetahuan kita mengenai peristiwa ini juga berkembang.

Pada malam 30 September 1965, kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat. Enam jenderal terbunuh. Jenderal Nasution, sebagaimana tadi disebutkan, berhasil meloloskan diri, meskipun putrinya terluka parah dan kemudian meninggal. Gerakan tersebut menyatakan bahwa mereka bertindak untuk mencegah Dewan Jenderal sayap kanan menggulingkan Sukarno.

Dalam beberapa hari pertama setelah peristiwa itu, narasi yang berkembang dengan cepat didominasi oleh Angkatan Darat. Militer menguasai radio, surat kabar, dan perangkat kekuatan bersenjata. Dengan demikian, mereka memiliki kendali besar atas penyebaran informasi. Pada 2 Oktober, Suharto, yang saat itu memimpin Kostrad, secara efektif telah menguasai Jakarta. Seperti telah disebutkan, ia sendiri tidak menjadi sasaran para penculik.

Sejumlah perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut sebelumnya pernah bertugas di bawah Suharto. Salah seorang pemimpinnya, Letnan Kolonel Untung, merupakan bagian dari pasukan pengawal presiden Cakrabirawa. Sementara itu, Kolonel Latief bertemu Suharto di rumah sakit pada malam sebelum gerakan berlangsung, ketika putra Suharto, Tommy, sedang dirawat akibat luka bakar. Hingga kini, kita belum mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut karena belum ada bukti arsip yang menjelaskan isinya.

Namun, dalam beberapa hari setelah peristiwa itu, radio dan surat kabar yang dikendalikan militer menyebarkan narasi bahwa gerakan tersebut merupakan upaya kudeta PKI. Angkatan Darat menampilkan dirinya sebagai penyelamat bangsa. Banyak media ditutup atau ditempatkan di bawah kendali militer.

Jika kita membaca Harian Rakjat, surat kabar PKI, pada hari-hari pertama setelah peristiwa itu, kita tidak menemukan seruan untuk melancarkan revolusi komunis. Surat kabar tersebut menggambarkan gerakan itu sebagai persoalan internal Angkatan Darat dan menyatakan dukungan terhadap tujuannya melindungi Sukarno dari para jenderal reaksioner. Hal ini penting karena bertentangan dengan klaim yang kemudian berkembang bahwa seluruh organisasi PKI secara terkoordinasi merencanakan kudeta.

Ada beberapa karya penting yang membantu kita memahami perdebatan ini. Salah satunya adalah Cornell Paper, kajian yang disusun pada 1966 oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey, dengan kontribusi Fred Bunnell. Naskah tersebut semula diedarkan secara terbatas dan baru diterbitkan pada 1971. Mereka berpendapat bahwa G30S lebih menyerupai konflik internal militer daripada kudeta yang dirancang dan dijalankan oleh PKI sebagai organisasi. Para perwira muda tampak memainkan peran sentral dalam gerakan tersebut, sementara ketegangan internal Angkatan Darat menjadi bagian penting dari konteksnya.

Argumen tersebut secara langsung menantang narasi resmi militer. Benedict Anderson kemudian tidak diizinkan memasuki Indonesia selama masa Orde Baru. Pada masa itu, akses terhadap arsip sangat terbatas dan narasi mengenai G30S dikendalikan secara ketat oleh rezim.

Setelah kejatuhan Suharto pada 1998, sejumlah arsip baru muncul dan membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda. Salah satu kajian berpengaruh adalah buku John Roosa, Pretext for Mass Murder. Roosa menolak klaim Orde Baru bahwa PKI sebagai organisasi merencanakan dan menjalankan kudeta. Menurutnya, keterlibatan dalam gerakan itu terbatas pada sekelompok kecil pemimpin partai di sekitar D.N. Aidit. Sebagian besar anggota PKI tidak mengetahui rencana tersebut.

Dengan demikian, gerakan itu memang terjadi, tetapi militer memanfaatkannya sebagai dalih untuk menghancurkan seluruh gerakan kiri, bukan sekadar menindak kelompok kecil perwira pembangkang dan elite PKI yang memiliki hubungan dengan mereka.

Karya lain yang penting adalah The Killing Season karya Geoffrey Robinson. Fokusnya bukan terutama pada siapa yang memulai G30S, melainkan pada bagaimana militer mengubah peristiwa tersebut menjadi pembenaran bagi salah satu kampanye kekerasan politik terbesar pada abad ke-20. Apa pun asal-usul gerakan itu, respons militer berlangsung cepat, terkoordinasi, sistematis, dan meluas ke berbagai wilayah Indonesia.

Pada 1 Oktober, G30S menjadi dalih untuk menghancurkan PKI, menyingkirkan Sukarno, dan membangun Orde Baru. Ada pula kajian Annie Pohlman tentang perempuan, kekerasan seksual, dan pembunuhan di Indonesia pada 1965–1966. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi sasaran khusus dalam pembantaian antikomunis dan represi Orde Baru. Kekerasan berbasis gender, penyiksaan seksual, pemenjaraan, serta propaganda terhadap organisasi seperti Gerwani merupakan bagian penting dari penghancuran gerakan kiri, bukan sekadar dampak sampingnya.

Pohlman juga menunjukkan bagaimana rezim secara sistematis menghancurkan perempuan sebagai subjek politik. Perempuan yang sebelumnya berpartisipasi dalam kehidupan politik direduksi menjadi istri dan ibu yang diharapkan menjauhi politik. Sementara itu, kajian Jess Melvin, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018), memberikan bukti penting mengenai keterlibatan langsung militer dalam mengorganisasi dan mengoordinasikan kampanye pemusnahan.

Melvin memperoleh akses ke ribuan halaman dokumen militer dan intelijen yang sebelumnya dirahasiakan. Arsip tersebut menunjukkan bahwa militer menggunakan struktur organisasi dan rantai komandonya untuk menjalankan kampanye pembunuhan. Dokumen-dokumen itu menyulitkan kita untuk mempertahankan penjelasan lama bahwa pembantaian semata-mata merupakan ledakan kemarahan masyarakat di tingkat lokal. Sebaliknya, bukti yang tersedia menunjukkan adanya perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kekerasan melalui struktur komando militer.

Made Supriatma (MS): Saya ingin menambahkan sesuatu tentang pola peristiwa ini. Mengenai G30S sendiri, kajian John Roosa menunjukkan bahwa sejumlah unsur militer terlibat dalam gerakan tersebut. Jadi, kita berhadapan dengan konflik internal militer yang juga melibatkan sebagian kecil elite PKI.

Argumen utama Cornell Paper juga mengarah ke sana. Naskah itu disusun oleh beberapa peneliti yang menelusuri arsip pada masa tersebut. Salah satu persoalan penting yang mereka ajukan ialah mengapa sebuah partai komunis yang tidak memiliki sayap bersenjata dapat dianggap sebagai penggerak utama kudeta militer.

Memang, beberapa bulan sebelumnya PKI telah mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima. Gagasan ini dimaksudkan untuk melengkapi angkatan bersenjata yang sudah ada, seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Kelima akan terdiri atas buruh dan petani yang dipersenjatai.

Usulan itu muncul dalam konteks Konfrontasi terhadap Inggris dan pembentukan Malaysia. Namun, gagasan tersebut tidak pernah terwujud karena ditentang oleh militer. Karena itu, kita perlu membedakan antara gagasan mempersenjatai buruh dan petani yang pernah didiskusikan PKI dengan kenyataan bahwa partai tersebut tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri.

Kita juga belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi dalam hubungan antara sebagian elite PKI dan para perwira muda yang terlibat dalam G30S. Sejumlah elite partai tampaknya bekerja sama dengan kelompok perwira yang memiliki pengalaman bertugas di bawah Suharto. Salah satu pemimpin gerakan, Letnan Kolonel Untung, merupakan bagian dari Cakrabirawa, pasukan pengawal Sukarno.

Untung pernah menerima Bintang Sakti, salah satu penghargaan militer tertinggi, atas jasanya dalam operasi pembebasan Papua Barat, yang pada masa itu disebut Irian Barat. Ada kemungkinan bahwa sebagian perwira muda ini memiliki pengalaman tempur yang kuat dan menyimpan kekecewaan terhadap para jenderal senior.

Kita perlu mengingat bahwa banyak jenderal Indonesia pada masa itu memperoleh pendidikan atau pelatihan di Amerika Serikat. Di satu sisi, terdapat para perwira muda yang bekerja langsung di lapangan dan terlibat dalam operasi militer. Di sisi lain, terdapat para jenderal yang menjadi bagian dari elite militer di Jakarta. Perbedaan pengalaman dan posisi tersebut mungkin turut membentuk ketegangan di dalam tubuh Angkatan Darat.

Namun, kita tetap belum mengetahui mengapa Suharto dapat mengambil alih komando dengan begitu cepat setelah G30S. Saya juga tertarik pada bagaimana militer segera membangun narasi untuk menyerang PKI, terutama perempuan.

Salah satu cerita yang disebarkan adalah bahwa anggota Gerwani mengadakan pesta di Lubang Buaya, tempat jenazah para jenderal ditemukan. Mereka dituduh menyiksa dan memperlakukan jenazah secara keji, menari-nari, serta menyanyikan lagu Genjer-genjer, lagu populer dari Jawa Timur yang kemudian dikaitkan dengan komunisme.

Cerita tersebut tidak didukung bukti yang memadai, tetapi menjadi bagian penting dari propaganda antikomunis. Kita memang masih belum mengetahui seluruh detail yang terjadi di dalam tubuh militer pada malam itu. Namun, gambaran besarnya memperlihatkan adanya konflik internal yang kemudian dimanfaatkan oleh Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI.

DD: Saya ingin menindaklanjuti hal ini. Anda berdua telah menyebutkan kampanye propaganda yang segera dilancarkan untuk menjelek-jelekkan PKI, terutama perempuan komunis. Mereka digambarkan sebagai sosok jahat yang menyiksa para jenderal yang diculik, termasuk melalui cerita tentang penyiksaan seksual.

Mitos tersebut tidak hanya digunakan untuk membenarkan pembunuhan massal ketika kekerasan berlangsung, tetapi juga menjadi bagian permanen dari propaganda Orde Baru. Apa yang hendak disampaikan melalui kampanye propaganda tersebut? Bagaimana propaganda itu membantu membuka jalan bagi pembantaian?

RS: Sebelum menjawab, saya ingin mengatakan bahwa membicarakan peristiwa ini sangat berat bagi saya, dan mungkin juga bagi Farabi dan Made. Saya merasa sangat marah sekaligus sedih. Jadi, jika suara saya terdengar bergetar, itu karena pembahasan ini memang sulit.

Segera setelah 1 Oktober, Angkatan Darat dan sekutu-sekutunya melancarkan kampanye propaganda besar-besaran. PKI tidak lagi digambarkan sekadar sebagai lawan politik, tetapi sebagai kelompok yang tidak manusiawi. Tuduhan utamanya adalah bahwa para anggota PKI, terutama perempuan Gerwani, menyiksa para jenderal yang diculik. Mereka dituduh merusak alat kelamin para korban, mencungkil mata mereka, menari telanjang, dan melakukan berbagai tindakan keji lainnya.

Cerita-cerita tersebut merupakan fitnah. Namun, semuanya disebarkan melalui radio, surat kabar, pamflet, dan kemudian film. Selama 32 tahun pemerintahan Suharto, kisah-kisah itu terus diulang melalui film, museum, buku pelajaran, dan peringatan tahunan.

Ketika saya masih kecil dan bersekolah di Jakarta, kami harus menonton film propaganda tentang G30S setiap tahun. Setelah menontonnya, kami diminta menulis esai. Bayangkan anak-anak sekolah dasar harus menyaksikan film yang penuh kekerasan, lalu menuliskan kembali kisah yang disajikan di dalamnya. Kami juga diajak mengunjungi Museum Lubang Buaya, tempat narasi tentang Gerwani terus diulang.

Sistem pendidikan dengan demikian menjadi salah satu sarana untuk mereproduksi ketakutan dan antikomunisme. Komunis digambarkan sebagai kelompok yang tidak bertuhan, menentang keluarga, menyimpang secara seksual, antiagama, dan berada di luar batas kemanusiaan.

Apa fungsi propaganda tersebut? Propaganda mengubah represi politik menjadi semacam perang moral. Konflik yang sebelumnya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, ideologi, dan kelas diubah menjadi pertarungan antara peradaban dan kebiadaban, antara agama dan ateisme, serta antara moralitas dan kebejatan.

Dengan menggambarkan komunis sebagai sosok yang keji dan tidak manusiawi, militer menciptakan kondisi ketika pembunuhan terhadap mereka dapat dipandang sebagai tindakan patriotik, bahkan sebagai jihad oleh sebagian umat Islam. Cerita-cerita yang direkayasa dan disinformasi digunakan secara sistematis untuk memperoleh dukungan bagi penghancuran PKI dan membenarkan kekerasan luar biasa. Hasilnya adalah suasana yang memungkinkan penangkapan massal, eksekusi, dan penganiayaan berlangsung tanpa proses peradilan yang semestinya.

Perempuan memiliki posisi khusus dalam propaganda ini. Kajian Annie Pohlman menunjukkan bahwa Gerwani merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan partisipasi politik perempuan, hak-hak buruh, pemberantasan buta huruf, dan kesejahteraan sosial. Namun, militer mengubah citra perempuan yang aktif secara politik menjadi simbol kekacauan seksual.

Tuduhan bahwa anggota Gerwani menyiksa para jenderal menjadi salah satu mitos mendasar Orde Baru. Hampir semua anak Indonesia mengenal cerita itu karena terus diajarkan dan diulang. Padahal, penyelidikan setelahnya tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Meskipun demikian, cerita itu terus direproduksi dan membantu membenarkan penangkapan ribuan perempuan.

Perempuan-perempuan tersebut justru mengalami penyiksaan seksual, pemerkosaan, dan pemaksaan pengakuan. Penghancuran mereka sekaligus menghancurkan gerakan perempuan kiri di Indonesia. Dengan demikian, penghancuran PKI juga berarti penghancuran suatu bentuk perempuan sebagai subjek politik yang aktif dan terlibat dalam perubahan sosial.

Hal ini penting untuk memahami masyarakat yang hendak dibentuk oleh Orde Baru. Rezim tersebut berusaha menciptakan tatanan sosial yang secara mendasar berbeda dari masyarakat revolusioner pada masa Sukarno.

Farabi Fakih (FF): Kita perlu mengingat bahwa pada 1950-an dan 1960-an, masyarakat Indonesia sangat terpolitisasi. Perempuan, kelompok pemuda, dan berbagai organisasi sosial berpartisipasi secara aktif. Partisipasi itu tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga terhubung dengan gerakan dan perkembangan politik internasional.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata bagaimana menghapus komunisme, melainkan bagaimana mengubah masyarakat yang terbiasa berpartisipasi menjadi masyarakat yang tidak lagi memiliki suara. Mengapa kekerasan terhadap perempuan komunis dan anggota PKI dilakukan dengan begitu brutal? Kekerasan tersebut tidak hanya bertujuan melenyapkan suatu organisasi politik, tetapi juga menanamkan trauma ke dalam masyarakat Indonesia.

Pesan yang hendak disampaikan sangat jelas: jika Anda berusaha mewujudkan kemerdekaan dan partisipasi politik semacam itu, inilah akibat yang akan Anda hadapi. Kekerasan menjadi cara untuk mendisiplinkan seluruh bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang patuh, tidak banyak mempertanyakan kekuasaan, serta enggan terlibat dalam politik.

Dalam banyak hal, kita masih hidup dengan warisan trauma tersebut. Perubahan ini bukan sekadar kemenangan politik bagi rezim baru, melainkan juga tindakan psikologis yang mendalam. Masyarakat yang sebelumnya sangat terlibat dalam revolusi Dunia Ketiga diubah menjadi masyarakat yang lebih pasif dan patuh. Bahkan setelah Orde Baru runtuh, warisan trauma itu tidak serta-merta hilang.

Penghancuran tersebut juga tidak terbatas pada PKI. Dunia akademik, kesenian, dan berbagai bentuk ekspresi intelektual ikut dihancurkan. Gagasan-gagasan mengenai kemerdekaan, revolusi, dan nasionalisme yang tumbuh sejak awal abad ke-20 turut diberangus. Akibatnya, sangat sulit untuk membangun kembali tradisi intelektual dan politik yang telah dihancurkan itu.

MS: Saya ingin menambahkan satu hal: siapa sebenarnya yang menciptakan narasi propaganda tersebut? Narasi itu tidak muncul begitu saja. Pada hari-hari setelah G30S, salah satu tindakan pertama Kostrad di bawah Suharto adalah mengambil alih Radio Republik Indonesia dan mulai menyebarkan propaganda.

Saya pernah mengajukan pertanyaan ini kepada Saskia Wieringa, yang banyak meneliti gerakan perempuan pada masa tersebut. Siapa yang menciptakan gambaran yang begitu kejam tentang Gerwani? Saya belum menemukan jawaban yang benar-benar pasti. Namun, jika kita melihatnya sebagai strategi perang, kita dapat mengenali pola yang digunakan untuk membangun kebencian terhadap kelompok yang hendak dihancurkan.

Ketika melakukan penelitian di Kalimantan Barat mengenai peristiwa 1967, saya menemukan pola kekerasan yang berkaitan dengan operasi militer untuk menumpas gerilyawan komunis. Dalam konteks Konfrontasi, Indonesia sebelumnya melatih gerilyawan kiri dari Sabah dan Sarawak. Setelah perubahan politik pada 1965, militer Indonesia justru harus menghadapi kelompok-kelompok gerilya yang sebelumnya pernah mereka bantu.

Saya menemukan sebuah memoar komandan setempat saat itu, Brigadir Jenderal Sumadi, yang menguraikan taktik untuk menumpas gerilyawan. Salah satu taktik yang disebutkan adalah perang psikologis. Dalam operasi tersebut, orang-orang Dayak diculik dan dibunuh. Ada pula tindakan mutilasi terhadap korban yang dimaksudkan untuk memancing kemarahan masyarakat Dayak terhadap orang Tionghoa.

Taktik tersebut kemudian berkontribusi pada mobilisasi masyarakat Dayak. Dalam tradisi setempat, terdapat ritual tariu, yang antara lain menggunakan cawan berisi darah ayam dan diedarkan dari satu desa ke desa lain. Mobilisasi ini berujung pada pengusiran orang-orang Tionghoa dari wilayah pedalaman.

Militer mendirikan kamp pengungsian di wilayah pesisir, termasuk sekitar Singkawang dan Pontianak. Banyak orang Tionghoa dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Sejumlah penelitian memperkirakan sekitar 70 ribu orang Tionghoa terdampak oleh pengusiran tersebut.

Menurut saya, pola ini memperlihatkan bagaimana taktik kontra-gerilya yang digunakan militer Indonesia dapat melibatkan penciptaan narasi yang sangat kejam tentang musuh. Taktik serupa juga digunakan dalam operasi di Timor Timur pada 1976–1978, ketika banyak orang meninggal akibat operasi militer dan strategi kontra-gerilya.

Kita dapat melihat pola yang berulang: musuh digambarkan sebagai makhluk yang tidak manusiawi, sehingga kekerasan terhadap mereka dianggap dapat dibenarkan. Dalam propaganda Nazi Jerman, misalnya, musuh juga digambarkan sebagai hama yang harus dimusnahkan. Ketika suatu kelompok tidak lagi dipandang sebagai manusia, tindakan untuk menghilangkan mereka dari dunia dapat dipresentasikan sebagai sesuatu yang sah.

Taktik semacam ini sangat kejam. Menurut saya, cara membangun narasi tentang musuh dan membenarkan kekerasan tersebut menjadi bagian dari tradisi operasi militer Indonesia, bahkan hingga masa yang lebih kemudian.

Pembantaian Massal, Keterlibatan Amerika Serikat, dan Perebutan Kekuasaan oleh Suharto

Daniel Denvir (DD): Sekarang mari kita membahas bagaimana operasi pembunuhan massal itu dijalankan. Ini merupakan salah satu kejahatan paling mengerikan pada abad ke-20. Bagaimana militer membangun dan menggerakkan mesin pembunuhan yang bermula di Aceh, kemudian meluas ke Jawa, Bali, dan wilayah-wilayah lainnya?

Pembantaian tersebut diorganisasi langsung oleh militer, tetapi juga melibatkan kepolisian dan berbagai kelompok sipil. Di antaranya terdapat milisi yang berafiliasi dengan PNI dan kelompok-kelompok Islam yang bersekutu dengan Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa itu, NU terlibat dalam konflik yang keras dengan petani yang berafiliasi dengan PKI mengenai pelaksanaan reforma agraria. Sejumlah milisi yang sebelumnya dimobilisasi untuk Konfrontasi pada masa Sukarno juga terlibat.

Bagaimana operasi yang diorganisasi militer tetapi dijalankan bersama berbagai kelompok sipil tersebut berlangsung? Bagaimana militer memanfaatkan konflik-konflik yang sudah ada di tingkat lokal, seperti pertentangan mengenai reforma agraria di Jawa Tengah dan Jawa Timur?

Made Supriatma (MS): Saya kira Anda benar bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah pertama yang mengalami pembunuhan massal. Di sana, sentimen antikomunis sangat berkaitan dengan sentimen keagamaan. Situasinya berbeda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yang mengalami pembunuhan dalam jumlah sangat besar. Masing-masing wilayah memiliki kondisi sosial dan politik yang khas.

Menariknya, gambaran kita sekarang mengenai hubungan antara identitas agama dan komunisme tidak selalu sesuai dengan kenyataan pada masa itu. Di Kalimantan Barat, misalnya, terdapat pemimpin PKI yang berasal dari keturunan Arab. Padahal, masyarakat keturunan Arab sering diasosiasikan dengan kelompok habaib atau sayid yang religius. Kenyataannya, sebagian dari mereka juga terlibat dalam gerakan kiri.

Artinya, kondisi setempat sangat menentukan bagaimana kekerasan berkembang. Militer memanfaatkan pertentangan yang telah ada sebelumnya untuk menggerakkan pembunuhan.

Di Jawa Tengah, operasi pembunuhan melibatkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), satuan pasukan khusus yang kemudian berkembang menjadi Kopassus. Satuan elite ini memiliki reputasi kemampuan tempur yang tinggi, tetapi juga sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang kelam. Operasi tersebut dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo, yang putrinya kemudian menikah dengan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam Indonesia.

Di Yogyakarta, sejumlah perwira militer setempat juga terbunuh dalam rangkaian peristiwa G30S. Setelah itu, RPKAD bergerak masuk dan memperluas operasi ke berbagai wilayah Jawa Tengah. Banyak pelaku pembunuhan berasal dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PNI, yang saat itu bersaing dengan PKI dalam memperebutkan basis massa.

PNI dan PKI memiliki basis sosial yang cukup mirip. Keduanya memperoleh dukungan dari masyarakat pedesaan, terutama kelompok abangan di Jawa. Namun, PNI juga memiliki akar dalam kalangan bangsawan lokal dan birokrasi tingkat bawah. Sementara itu, PKI sangat kuat di kalangan petani dan serikat buruh.

Di Jawa Timur, situasinya sedikit berbeda karena konflik lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan NU dan masyarakat abangan. Meskipun demikian, akar pertentangannya juga berkaitan dengan persoalan agraria. Konflik mengenai tanah kemudian dimanfaatkan militer untuk menggerakkan kekerasan antikomunis.

Militer mempersenjatai kelompok-kelompok sipil, terutama organisasi pemuda yang berafiliasi dengan NU dan PNI. Kelompok-kelompok tersebut kemudian melakukan pembunuhan atau mengadakan semacam pengadilan tanpa prosedur hukum yang sah. Orang-orang yang dituduh komunis diserahkan kepada militer atau langsung dibunuh.

Di sejumlah wilayah Jawa, jenazah para korban dibuang ke dalam lubang atau gua vertikal yang dikenal sebagai luweng. Kita dapat menemukan lokasi-lokasi semacam itu di kawasan karst Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak di antaranya menjadi tempat penguburan massal.

Gelombang pembunuhan kemudian meluas ke Bali, terutama sejak Desember 1965. Di sana, para pelakunya banyak berasal dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PNI. Mereka membentuk organisasi massa bernama Tameng, yang beranggotakan petani, pemuda, dan orang-orang dari berbagai lapisan sosial serta kasta.

Akar konfliknya juga berkaitan dengan persoalan agraria. Namun, di Bali pembunuhan sering berlangsung dalam hubungan sosial yang sangat dekat. Pertentangan mengenai tanah dan warisan dapat terjadi di antara anggota keluarga sendiri. Bali merupakan pulau yang relatif kecil, dengan kepadatan penduduk tinggi dan lahan pertanian yang terbatas. Karena itu, persaingan atas tanah dapat berlangsung sangat tajam.

Ketika militer mempersenjatai kelompok-kelompok tersebut, kekerasan berkembang menjadi sangat brutal. Bahkan orang lanjut usia dan bayi menjadi korban. Dalam sejumlah kasus, pembunuhan menjadi begitu dekat dengan konflik keluarga dan komunitas sehingga sulit dihentikan.

Berdasarkan berbagai cerita yang saya dengar, sebagian pembunuhan juga dilakukan melalui rangkaian ritual. Para korban dibawa ke tempat-tempat tertentu, termasuk kawasan pura atau lingkungan istana tradisional, kemudian menjalani ritual sebelum dibunuh. Jadi, kekerasan di Bali memiliki dimensi yang sangat personal sekaligus ritual.

Banyak korban dibawa ke kawasan pantai, yang kemudian menjadi lokasi kuburan massal. Ketika masih kecil, saya sering bermain di pantai di daerah asal keluarga ibu saya. Pada masa itu, menemukan tulang-belulang di pasir bukan sesuatu yang luar biasa.

Ada persoalan lain yang jarang dibicarakan. Kini, banyak hotel besar dan jaringan perhotelan internasional berdiri di kawasan pantai Bali. Sebagian kawasan tersebut sebelumnya merupakan lokasi penguburan massal korban pembantaian antikomunis. Dalam pengertian itu, perkembangan industri pariwisata Bali tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari sejarah kekerasan 1965.

Rianne Subijanto (RS): Saya ingin menyebutkan sebuah buku penting mengenai pembunuhan di Bali, yaitu Buried Histories karya John Roosa. Buku tersebut memuat kisah-kisah yang sangat mengerikan, termasuk mengenai Puger. Bahkan sampai sekarang, beberapa kisah di dalamnya masih menghantui saya.

Ada dua hal yang ingin saya tambahkan. Pertama, buku Jess Melvin sangat penting untuk memahami bagaimana Angkatan Darat terlibat dalam pembantaian. Lebih tepatnya, bukan sekadar terlibat, melainkan mengorganisasi dan mengoordinasikan operasi pembunuhan tersebut.

Kita juga belum membicarakan jumlah korban secara lebih terperinci. Sampai sekarang, angka pastinya belum diketahui. Berbagai perkiraan menyebutkan antara 500 ribu hingga tiga juta orang terbunuh.

Salah satu temuan penting Melvin adalah bahwa militer mampu menjalankan pembantaian secara sistematis dan meluas karena sebelumnya telah memiliki perangkat kelembagaan yang diperlukan, yakni struktur komando teritorial.

Melalui komando daerah militer dan satuan-satuan di bawahnya, Angkatan Darat membangun organisasi yang berjalan sejajar dengan pemerintahan sipil, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa. Dengan demikian, militer telah memiliki rantai komando yang dapat digunakan untuk menyampaikan perintah, mengumpulkan informasi intelijen, menyebarkan propaganda, serta mengoordinasikan penangkapan dan pembunuhan di berbagai wilayah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah posisi Suharto. Ia memang menjabat sebagai Panglima Kostrad, tetapi belum menjadi tokoh politik paling berkuasa. Ia memanfaatkan kekosongan kepemimpinan yang muncul setelah penculikan dan pembunuhan para jenderal senior untuk mengambil alih kendali.

Dokumen-dokumen yang dibahas Melvin menunjukkan bahwa Suharto segera berkomunikasi dengan para komandan daerah dan mengeluarkan instruksi secara independen dari Sukarno. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah rencana pengambilalihan kekuasaan sebenarnya telah dipersiapkan sebelumnya.

Seruan untuk melakukan penghancuran hingga ke akar-akarnya juga muncul sangat cepat. Pada malam 1 Oktober, perintah semacam itu telah disampaikan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, komandan militer di daerah, termasuk Ahmad Mokoginta, mengeluarkan instruksi untuk menjalankan operasi penghancuran.

Kecepatan tersebut memperkuat dugaan bahwa operasi pemusnahan telah dipersiapkan. Melvin bahkan mengajak kita mempertimbangkan kembali penamaan peristiwa tersebut. Alih-alih menyebutnya G30S/PKI, ia mengusulkan agar kita melihatnya sebagai peristiwa yang dimanfaatkan militer untuk mengambil alih negara. Gerakan 30 September menjadi pemicu sekaligus dalih bagi perebutan kekuasaan tersebut.

Hal kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa anggota PKI tidak sepenuhnya menjadi korban yang pasif. Sebagian kader yang selamat berusaha membangun kembali organisasi mereka. Salah satu contohnya adalah upaya perlawanan di Blitar Selatan, Jawa Timur, pada 1967.

Jumlah mereka ketika itu sudah sangat kecil. Sebagian kader menyadari bahwa strategi parlementer telah gagal dan mulai mencoba membangun organisasi bawah tanah, bahkan melakukan perlawanan bersenjata.

Namun, perlawanan yang sangat terbatas tersebut kembali dimanfaatkan militer untuk memperkuat propaganda antikomunis. Militer menggunakannya sebagai pembenaran bahwa PKI memang berbahaya dan harus dihancurkan. Akibatnya, propaganda dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis terus berlanjut.

Farabi Fakih (FF): Kita juga perlu mengingat bahwa Sukarno masih memiliki kekuatan politik yang besar pada masa itu. Ia memperoleh dukungan dari berbagai pemerintahan daerah dan sejumlah unsur militer, terutama Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kedua angkatan tersebut memiliki persenjataan yang relatif maju, termasuk peralatan militer yang diperoleh dari Uni Soviet.

Menurut saya, pembantaian massal tersebut merupakan langkah militer untuk melumpuhkan bukan hanya PKI, tetapi juga Sukarno. Kekerasan dalam skala yang begitu besar menciptakan guncangan yang tidak diperkirakan banyak orang. Ada kemungkinan militer menganggap bahwa tindakan yang sangat cepat dan brutal diperlukan untuk mencegah Sukarno mengonsolidasikan kembali kekuatannya.

Sukarno masih memiliki legitimasi politik hingga 1966, meskipun kekuasaannya terus melemah. Ia tetap berusaha melindungi PKI dan mempertahankan unsur-unsur koalisi politik yang selama ini menopang pemerintahannya. Ia masih berupaya menjaga keseimbangan antara dirinya, militer, dan PKI.

Namun, keseimbangan tersebut akhirnya runtuh. Dalam konteks itu, skala kekerasan yang sangat besar dapat dipahami sebagai bagian dari strategi militer untuk menciptakan guncangan psikologis yang menghancurkan kemampuan Sukarno mempertahankan kekuasaan.

Ingatlah bahwa pada awal 1965, PKI masih dapat menyelenggarakan perayaan besar yang dihadiri Sukarno dan para pemimpin partai. Mungkin sekitar 100 ribu orang berkumpul di Jakarta. Pada saat itu, gagasan bahwa PKI dapat dihancurkan hanya dalam waktu satu tahun tentu terdengar tidak masuk akal bagi banyak orang.

Namun, penghancuran tersebut benar-benar terjadi. Saya kira hal itu juga berkaitan dengan perkembangan doktrin kontra-pemberontakan yang telah dipelajari dan dipraktikkan Angkatan Darat sejak 1950-an dan 1960-an, termasuk selama operasi menghadapi Darul Islam di Jawa Barat dan dalam Konfrontasi.

Sebagian pengetahuan tersebut juga diperoleh melalui pendidikan militer di Amerika Serikat. Militer Indonesia kemudian menerapkan pendekatan yang mencakup operasi psikologis dan mobilisasi masyarakat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Kekerasan itu melibatkan masyarakat secara luas. Tetangga dapat dipaksa berhadapan dengan tetangganya sendiri, bahkan anggota keluarga dengan saudara mereka. Orang-orang didorong untuk ikut melakukan pembunuhan atau terlibat dalam penuduhan terhadap korban.

Ini merupakan bentuk kontra-pemberontakan yang sangat modern, berkaitan dengan perkembangan pemikiran militer internasional pada 1950-an dan 1960-an, termasuk penggunaan operasi psikologis. Skala, kebrutalan, dan cara masyarakat dilibatkan dalam kekerasan tersebut mengejutkan banyak orang.

Strategi itu juga menciptakan pembelahan yang sangat tajam: seseorang harus berada di pihak militer atau dianggap sebagai musuh. Tidak tersedia ruang di tengah. Anda dianggap sebagai komunis yang jahat atau sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang sah.

Dengan cara tersebut, militer berhasil mengubah masyarakat Indonesia secara mendasar. Kita perlu memahami betapa efektifnya strategi itu dalam membentuk kembali hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuasaan.

DD: Apa yang kita ketahui mengenai keterlibatan dan dukungan Amerika Serikat terhadap perebutan kekuasaan oleh Suharto serta kampanye pembunuhan massal yang menyusul?

Kita memang belum mengetahui seluruhnya karena masih ada dokumen yang dirahasiakan. Namun, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukan hanya menyambut perebutan kekuasaan dan pembantaian tersebut, melainkan juga memberikan dukungan material secara aktif.

Apa yang sudah kita ketahui, apa yang masih belum diketahui, dan mengapa pemerintahan Presiden Lyndon Johnson serta CIA begitu bersedia mendukung kekerasan dalam skala sebesar itu?

RS: Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin merujuk pada dua buku: Economists with Guns karya Bradley Simpson dan The Jakarta Method karya Vincent Bevins.

Kajian Simpson sangat penting karena melampaui pertanyaan sempit mengenai apakah CIA mendukung kudeta. Ia justru bertanya mengapa para pembuat kebijakan Amerika Serikat sejak awal menginginkan kemenangan militer atas Sukarno dan PKI.

Seperti Anda katakan, Daniel, kita memang belum mengetahui seluruh rincian keterlibatan Amerika Serikat. Namun, secara umum para sejarawan sepakat bahwa Washington menyambut penghancuran PKI, mendorong kekuatan-kekuatan antikomunis, memberikan bantuan material kepada Angkatan Darat, dan memandang kemenangan militer sebagai keberhasilan besar dalam Perang Dingin.

Kita perlu memahami apa yang dipertaruhkan bagi Washington. Pada awal 1960-an, Indonesia merupakan salah satu negara terpenting di Dunia Ketiga. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar kelima di dunia, menempati posisi strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta memiliki kekayaan minyak, karet, timah, dan berbagai sumber daya alam lainnya.

Indonesia juga menjadi tempat berkembangnya partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Karena itu, para pembuat kebijakan Amerika Serikat semakin khawatir terhadap antiimperialisme Sukarno, pertumbuhan PKI, dan hubungan Indonesia yang semakin dekat dengan Tiongkok.

Washington takut Indonesia akan menjadi model nasionalisme radikal Dunia Ketiga. Menurut Simpson, pejabat Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai salah satu medan pertarungan terpenting dalam Perang Dingin. Angkatan Darat dipandang sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu mencegah pergeseran Indonesia lebih jauh ke kiri.

Salah satu temuan penting Simpson adalah bahwa Amerika Serikat telah mempersiapkan kemungkinan konfrontasi antara Angkatan Darat dan PKI selama bertahun-tahun. Jadi, kebijakan Washington setelah Oktober 1965 bukan sekadar reaksi spontan terhadap G30S.

Sepanjang akhir 1950-an dan awal 1960-an, Amerika Serikat membangun hubungan dengan para perwira Angkatan Darat, memperluas program pendidikan dan pelatihan militer, serta memberikan bantuan militer. Angkatan Darat semakin dipandang sebagai kekuatan modernisasi yang antikomunis.

Strategi tersebut terutama berkembang setelah kegagalan pemberontakan PRRI-Permesta yang didukung CIA. Alih-alih kembali mendukung pemberontak daerah, Washington kemudian lebih banyak berinvestasi dalam hubungan dengan pimpinan pusat Angkatan Darat.

Setelah 1 Oktober 1965, ketika militer mulai bergerak melawan PKI, para pejabat Amerika Serikat menyambut perkembangan tersebut. Mereka menyediakan peralatan komunikasi, berbagi informasi intelijen, dan membantu kampanye informasi Angkatan Darat.

Salah satu contoh yang banyak dibahas adalah pemberian daftar nama orang-orang yang diduga sebagai pemimpin dan aktivis PKI kepada militer Indonesia. Dengan demikian, Amerika Serikat dan sekutunya membantu kampanye penghancuran PKI.

Apakah Amerika Serikat mendukung pembunuhan tersebut? Ya. Namun, saya tidak mengatakan bahwa Washington secara langsung memerintahkan pembantaian. Angkatan Darat Indonesia tetap menjadi pihak yang merancang, mengarahkan, dan menjalankan operasi tersebut.

Yang kita ketahui adalah bahwa para pejabat Amerika Serikat menyadari pembunuhan massal sedang berlangsung dan menyambut hasil politiknya. Karena itu, Amerika Serikat tidak dapat dipandang sekadar sebagai pengamat pasif.

Sementara itu, The Jakarta Method karya Vincent Bevins menawarkan kerangka global yang lebih luas. Bevins menelusuri bagaimana Indonesia menjadi model bagi proyek antikomunis internasional.

Argumennya bukan hanya bahwa Amerika Serikat menyambut pembunuhan, mendukung Angkatan Darat, atau memberikan informasi intelijen. Ia menunjukkan bagaimana penghancuran gerakan kiri Indonesia menjadi salah satu operasi antikomunis paling berhasil selama Perang Dingin dan kemudian dipandang sebagai keberhasilan oleh sebagian kalangan keamanan nasional Amerika Serikat.

Salah satu kontribusi penting buku tersebut adalah penjelasan mengenai bagaimana kata “Jakarta” berubah menjadi simbol antikomunisme internasional. Di Amerika Latin, misalnya, para aktivis antikomunis dan perwira militer menggunakan ancaman seperti “Jakarta akan datang” atau “lakukan seperti di Jakarta” terhadap kelompok kiri.

Dengan demikian, Indonesia bukan sekadar salah satu tempat intervensi Perang Dingin. Pengalaman Indonesia menjadi model yang digunakan di tempat-tempat lain.

FF: Saya ingin menambahkan dimensi lain dari dukungan Amerika Serikat terhadap kemunculan Orde Baru, yaitu dimensi ideologis.

Gagasan modernisasi, teori modernisasi, dan konsep yang di Indonesia disebut pembangunan menjadi landasan ideologis Orde Baru. Dalam pandangan politik yang korporatis, negara dan militer diposisikan sebagai kekuatan utama yang mampu memodernisasi masyarakat.

Ideologi tersebut berkembang antara lain melalui pendidikan para perwira militer di Amerika Serikat. Selain itu, para ekonom dan ilmuwan sosial Indonesia yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat kembali ke tanah air dan ikut merumuskan model pembangunan baru.

Mereka menawarkan gambaran masa depan bangsa yang sangat berbeda dari visi revolusi global Sukarno. Kesejahteraan masyarakat dianggap harus dikelola oleh kelompok yang rasional, kompeten, dan memiliki kemampuan manajerial.

Citra rasionalitas dan kompetensi tersebut kemudian dilekatkan pada militer, terutama para perwira Angkatan Darat. Akar perkembangan ini sebenarnya sudah terlihat sejak pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957, ketika militer mulai memperoleh peran yang lebih besar dalam pengelolaan ekonomi.

Menjelang 1965, gagasan bahwa militer merupakan salah satu unsur masyarakat yang paling rasional dan mampu mengelola negara telah memperoleh legitimasi tertentu. Sekarang pandangan semacam itu mungkin terdengar aneh, tetapi pada masa tersebut ia menjadi bagian penting dari pembenaran atas pengambilalihan negara oleh Angkatan Darat.

Jadi, bantuan Amerika Serikat tidak hanya berbentuk dukungan langsung dalam operasi politik dan militer. Pendidikan bagi perwira, ekonom, ilmuwan sosial, dan elite Indonesia juga menyediakan dasar ideologis bagi peralihan menuju Orde Baru.

MS: Saya setuju dengan Farabi. Amerika Serikat telah mempersiapkan sebagian kondisi yang memungkinkan perubahan tersebut jauh sebelum 1965, terutama melalui pendidikan dan pelatihan bagi elite militer Indonesia.

Banyak perwira memperoleh pendidikan di Amerika Serikat dan mengembangkan visi mengenai masa depan Indonesia yang modern, kapitalistis, dan berorientasi pasar. Hal serupa terjadi di kalangan ekonom serta ilmuwan sosial.

Tidak lama setelah Suharto berkuasa, ia melibatkan para ekonom yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Ada pula pengamat Amerika Serikat yang menggambarkan Indonesia sebagai semacam “bangsa Ford”, karena begitu banyak ekonom, teknokrat, dan ilmuwan sosial Indonesia memperoleh beasiswa dari Ford Foundation.

Program-program pendidikan tersebut membantu membangun dasar bagi modernisasi Indonesia yang berorientasi pada perkembangan kapitalisme dan mekanisme pasar.

Tentu ada pula persoalan hak asasi manusia. Amerika Serikat sebelumnya telah melakukan berbagai kajian mengenai PKI. Ada klaim bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat menyediakan daftar nama elite dan anggota PKI yang kemudian digunakan militer untuk menangkap dan membunuh mereka. Namun, menurut pemahaman saya, dokumentasi mengenai rincian proses penyerahan daftar tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Yang jelas, keterlibatan Amerika Serikat dalam proses ini sangat mendalam. Bukan hanya selama operasi berlangsung, tetapi juga jauh sebelumnya, melalui pembentukan jaringan elite, pendidikan militer, penyebaran gagasan modernisasi, dan peletakan dasar bagi pembangunan ekonomi kapitalistis.

DD: Tiongkok juga dituduh terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Orang-orang Tionghoa Indonesia kemudian turut menjadi sasaran kekerasan massal.

Mengapa hal itu terjadi? Apakah kekerasan tersebut terutama berakar pada sentimen ant Tionghoa yang telah berkembang sejak masa kolonial, ketika orang-orang Tionghoa menempati posisi ekonomi perantara yang khas? Ataukah hal itu lebih berkaitan dengan hubungan antara PKI, Sukarno, diaspora Tionghoa, dan Partai Komunis Tiongkok pada masa tersebut? Atau mungkin semuanya saling berkaitan?

MS: Saya kira salah satu penyebabnya adalah hubungan geopolitik yang dibangun Sukarno melalui poros Jakarta–Beijing–Pyongyang. Hubungan antara Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara menjadi bagian dari orientasi politik Sukarno terhadap kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh.

Pada masa itu, Tiongkok juga menyatakan kesediaannya membantu mempersenjatai Angkatan Kelima yang diusulkan PKI. Hal tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan para jenderal Indonesia yang memperoleh pendidikan militer di Amerika Serikat. Mereka menghadapi kemungkinan munculnya kekuatan bersenjata baru yang terdiri atas buruh dan petani dengan dukungan persenjataan Tiongkok.

Namun, mengenai orang Tionghoa Indonesia, situasinya lebih kompleks. Mereka tidak dapat dipandang sebagai satu kelompok yang memiliki posisi politik seragam.

Sejak awal Orde Baru, sejumlah orang Tionghoa Indonesia justru menjadi bagian dari jaringan pendukung rezim. Misalnya, keluarga Wanandi, termasuk Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi, yang kemudian terlibat dalam pendirian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

Sebagian tokoh Tionghoa Indonesia juga terlibat dalam jaringan intelijen, pembentukan organisasi politik pendukung Orde Baru, dan kegiatan ekonomi. Banyak mitra bisnis Suharto sendiri berasal dari kalangan pengusaha Tionghoa.

Karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa orang Tionghoa Indonesia memiliki satu posisi politik tertentu. Di tingkat masyarakat, mereka memang menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi. Sentimen ant Tionghoa telah berkembang sejak masa kolonial, tetapi ledakan kekerasannya sering kali berkaitan dengan tindakan dan kepentingan negara atau militer.

Selama Orde Baru, menyalahkan orang Tionghoa menjadi salah satu cara yang berulang kali digunakan ketika muncul krisis. Mereka dijadikan sasaran kemarahan masyarakat, terutama ketika terjadi persoalan ekonomi.

Saat ini, masyarakat Indonesia telah banyak berubah, termasuk dalam hubungan antarkelompok etnis. Menyalahkan orang Tionghoa mungkin tidak lagi memiliki daya tarik politik yang sama seperti pada masa lalu. Namun, sentimen tersebut belum sepenuhnya hilang dan tetap dapat dimanfaatkan kembali oleh kelompok-kelompok politik tertentu.

FF: Seperti dijelaskan Made, orang Tionghoa Indonesia bukanlah kelompok yang homogen. Tidak pernah ada satu keadaan ketika seluruh orang Tionghoa dapat begitu saja disamakan dengan komunisme. Mereka menempati berbagai posisi sosial, ekonomi, dan politik.

Kekerasan ant Tionghoa juga telah terjadi sejak masa revolusi. Pada akhir 1950-an, pemerintah mengambil kebijakan yang membatasi kegiatan ekonomi orang asing di pedesaan, termasuk orang Tionghoa yang belum menjadi warga negara Indonesia. Pada sekitar 1960, persoalan kewarganegaraan juga mendorong banyak orang Tionghoa menentukan apakah mereka akan menjadi warga negara Indonesia atau Tiongkok.

Sekitar 100 ribu orang memilih atau tercatat sebagai warga negara Tiongkok dan meninggalkan Indonesia. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengirim kapal untuk memulangkan mereka, meskipun banyak di antaranya telah tinggal di Indonesia sejak abad ke-19.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa PKI berbeda dari partai komunis di Malaya atau Singapura, yang memiliki basis sosial Tionghoa yang sangat kuat. PKI sejak awal merupakan partai yang berakar dalam masyarakat Indonesia sendiri.

PKI bahkan merupakan salah satu partai komunis paling awal di Asia, lebih tua daripada Partai Komunis Tiongkok. Karena itu, tidak pernah ada keraguan bahwa PKI merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia.

Sebagian besar korban pembunuhan massal adalah orang Indonesia, terutama petani Jawa. Orang Jawa juga memiliki posisi penting dalam kepemimpinan PKI. Dengan demikian, gambaran bahwa komunisme merupakan unsur asing tidak sesuai dengan sejarah perkembangan partai tersebut.

Justru karena PKI memiliki akar yang kuat dalam sejarah nasionalisme Indonesia sejak awal abad ke-20, Orde Baru harus membangun propaganda yang menggambarkannya sebagai sesuatu yang asing dan tidak sesuai dengan identitas bangsa.

Tentu saja, rasisme terhadap orang Tionghoa merupakan bagian dari persoalan ini. Ada sejarah panjang diskriminasi yang berkaitan dengan posisi mereka dalam masyarakat kolonial. Posisi ekonomi perantara tersebut dimanfaatkan oleh negara kolonial dan kemudian oleh negara Indonesia untuk menjadikan orang Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dengan cara itu, kemarahan masyarakat dapat diarahkan kepada kelompok yang dianggap asing, bukan kepada pemerintah atau struktur kekuasaan yang sebenarnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

DD: Pembunuhan massal berlangsung ketika Sukarno secara resmi masih menjabat sebagai presiden. Bagaimana Suharto mengambil alih kekuasaan secara bertahap?

Dalam satu pengertian, ia segera menguasai keadaan setelah G30S. Namun, secara formal, peralihan kekuasaan berlangsung lebih lambat. Bagaimana proses tersebut berkembang dari penguasaan militer secara efektif hingga penyingkiran Sukarno secara resmi dan pembentukan kediktatoran Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade?

RS: Suharto tidak merebut kekuasaan melalui satu kudeta yang langsung selesai. Ia mengambil alih kekuasaan secara bertahap.

Tahap pertama adalah penguasaan militer, bukan penguasaan politik secara formal. Setelah 1 Oktober, Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat dan menguasai pasukan, komunikasi, serta perangkat kekerasan negara.

Namun, Sukarno tetap menjadi presiden dan secara konstitusional masih memiliki kewenangan tertinggi. Suharto juga menghindari tindakan menggulingkannya secara terbuka. Ia mengetahui bahwa Sukarno masih sangat populer dan memiliki banyak pendukung yang setia. Kudeta langsung terhadap Sukarno akan mengandung risiko besar.

Karena itu, Suharto memilih mengikis kekuasaan Sukarno secara sistematis sambil mempertahankan kedudukannya sebagai simbol negara. PKI dilarang, para sekutu Sukarno disingkirkan, dan demonstrasi ant Sukarno didorong, termasuk melalui gerakan mahasiswa. Pada saat yang sama, Angkatan Darat secara bertahap mengambil alih lembaga-lembaga negara.

Salah satu peristiwa terpenting dalam proses tersebut adalah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar pada 11 Maret 1966. Di tengah krisis politik dan tekanan militer, Sukarno menandatangani dokumen yang memberikan kewenangan kepada Suharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan menjaga pemerintahan.

Namun, keadaan ketika dokumen tersebut ditandatangani masih diperdebatkan. Sejumlah kesaksian menyatakan bahwa Sukarno menandatanganinya dalam situasi penuh tekanan. Hal lain yang penting adalah bahwa dokumen asli yang ditandatangani Sukarno belum pernah diperlihatkan kepada publik.

Meskipun demikian, selama Orde Baru, tanggal 11 Maret terus diperingati sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah resmi negara.

Suharto segera menafsirkan Supersemar sebagai dasar untuk mengambil alih kewenangan politik. Dalam beberapa hari, ia melarang PKI, menangkap sejumlah menteri yang setia kepada Sukarno, dan memperluas kekuasaannya jauh melampaui apa yang mungkin dimaksudkan Sukarno ketika menandatangani surat tersebut.

Sukarno kemudian semakin terisolasi secara politik. Ia berusaha mempertahankan kedudukannya melalui pidato dan pertanggungjawaban politik, termasuk Nawaksara. Namun, Angkatan Darat telah menguasai arena politik.

Pada 1967, Sukarno pada dasarnya hanya menjadi presiden secara nominal. Kekuasaan efektif telah berada di tangan Suharto. Pada 1968, Suharto secara resmi diangkat menjadi presiden.

Jadi, kita dapat menyebutnya sebagai kudeta yang berlangsung secara perlahan. Kekuasaan militer direbut terlebih dahulu, sedangkan legitimasi konstitusional dibangun kemudian.

Penghancuran PKI dan gerakan kiri secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari proses peralihan kekuasaan tersebut. Orde Baru kemudian menggambarkan kemunculannya sebagai upaya memulihkan ketertiban, menyelamatkan bangsa dari kekacauan, dan mengembalikan negara kepada pelaksanaan UUD 1945 yang dianggap benar.

Narasi tersebut terus digunakan selama 32 tahun pemerintahan Suharto untuk membenarkan penghancuran PKI sekaligus melegitimasi pengambilalihan kekuasaan.

DD: Sebelum membahas Orde Baru lebih jauh, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab: siapa sebenarnya Suharto?

Bagaimana perjalanan hidupnya dari tentara kolonial KNIL, kemudian bergabung dengan PETA pada masa pendudukan Jepang, menjadi perwira tentara Republik, hingga akhirnya memimpin Kostrad? Bagaimana ia mencapai posisi yang memungkinkannya mengambil alih kekuasaan negara?

MS: Suharto berasal dari Jawa. Ia menghabiskan sebagian masa kecil dan pendidikannya di wilayah Jawa Tengah, termasuk di sekitar Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dekat Surakarta. Pendidikan formalnya tidak terlalu tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah tingkat pertama, ia sempat bekerja di sebuah bank kecil di daerah.

Kemudian, ia bergabung dengan Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), tentara kolonial Hindia Belanda, meskipun hanya untuk waktu singkat. Setelah Jepang menduduki Indonesia, ia masuk ke dalam organisasi militer bentukan Jepang, termasuk PETA.

Pada awalnya, Suharto hanyalah seorang prajurit biasa. Namun, selama Revolusi Indonesia, karier militernya berkembang hingga ia menjadi perwira menengah. Ia kemudian terlibat dalam operasi militer untuk merebut kembali Yogyakarta dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada.

Setelah itu, pangkat dan kedudukannya terus meningkat. Ketika bertugas di Yogyakarta, ia juga memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh yang berhaluan kiri. Saya kira pada masa awal kariernya, Suharto memiliki ketertarikan tertentu terhadap gagasan sosialisme.

Bahkan ketika kemudian menjadi Panglima Divisi Diponegoro, yang merupakan komando militer teritorial di Jawa Tengah, ia masih memiliki hubungan dengan sejumlah perwira berhaluan kiri. Banyak perwira yang terlibat dalam G30S, termasuk Latief dan Untung, pernah menjadi bawahannya.

Namun, Suharto juga merupakan seorang pragmatis. Pada 1950-an, banyak komandan militer daerah pada dasarnya memiliki kekuasaan seperti penguasa lokal. Mereka mengendalikan wilayah, pasukan, dan sumber pendapatan sendiri.

Suharto juga terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan bisnis. Ia membuka rekening di Singapura untuk menyimpan dana yang sebagian digunakan membiayai satuan militernya, sementara sebagian lainnya diduga menjadi kekayaan pribadinya.

Saya mengetahui sebuah kisah mengenai rekening Suharto di Singapura pada sekitar 1966 atau 1967. Ketika Jusuf Wanandi ditugaskan pergi ke Papua untuk menangani keadaan yang sulit di sana, termasuk kebutuhan makanan dan perlengkapan, ia disebut mendapat instruksi untuk mengambil dana dari rekening Suharto yang nilainya mencapai sekitar 17 juta dolar Amerika Serikat.

Bayangkan jumlah uang sebesar itu pada pertengahan 1960-an. Kisah tersebut menunjukkan bahwa Suharto telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar bahkan sebelum menjadi presiden.

Ia juga telah memiliki hubungan bisnis dengan Liem Sioe Liong, yang kemudian dikenal sebagai salah seorang pengusaha terpenting pada masa Orde Baru. Hubungan tersebut berkembang ketika Suharto bertugas di Jawa Tengah, termasuk di kawasan sekitar Semarang.

Nasution kemudian mengetahui adanya persoalan korupsi dalam kepemimpinan Suharto. Ia diberhentikan dari jabatan komandonya dan dikirim mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung selama sekitar satu tahun.

Setelah itu, Suharto akhirnya menjadi Panglima Kostrad. Tidak banyak orang menyadari betapa strategisnya kedudukan tersebut pada masa itu. Kostrad merupakan salah satu unsur penting kekuatan Angkatan Darat, sementara pasukan khusus juga memiliki peran yang besar dalam struktur militer.

Menariknya, karena Suharto sebelumnya memiliki hubungan dengan sejumlah perwira berhaluan kiri, sebagian bekas bawahannya mungkin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ia bahkan tampaknya tidak memiliki prospek politik yang terlalu menonjol menjelang 1965.

Suharto pernah mengatakan bahwa ia mungkin akan segera pensiun. Sebagai Panglima Kostrad, ia tidak selalu memiliki banyak kegiatan operasional dan dikenal gemar memancing. Namun, peristiwa 1965 tiba-tiba membuka peluang baru baginya, dan ia memanfaatkan kesempatan tersebut.

Pada awalnya, saya kira Suharto tidak langsung bersemangat untuk mengambil alih kekuasaan. Akan tetapi, ia dikelilingi oleh para perwira yang sangat ambisius, seperti Ali Moertopo, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting intelijen Orde Baru, dan Soedjono Hoemardani, yang memiliki hubungan erat dengan kalangan bisnis Jepang.

Ali Moertopo banyak bekerja dengan kelompok-kelompok mahasiswa dan jaringan politik sipil. Sementara itu, Soedjono Hoemardani mengembangkan hubungan dengan para pengusaha Jepang. Mereka membantu meyakinkan Suharto bahwa ia memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan.

Dukungan juga datang dari para teknokrat, ekonom, ilmuwan sosial, dan sebagian elite politik Indonesia. Suharto akhirnya menyadari bahwa situasi tersebut membuka jalan baginya untuk memegang kendali negara.

Suharto bukan orang yang memperlihatkan ambisinya secara terbuka. Tentu saja ia ambisius, tetapi ia sangat pandai menyembunyikannya. Dalam gaya politik yang sering diasosiasikan dengan elite Jawa, ia bergerak perlahan, berhati-hati, dan menunjukkan sikap yang halus.

Namun, di balik penampilan tersebut, ia juga mampu bertindak dengan sangat brutal. Karena itu, banyak orang menyebutnya sebagai the smiling general, jenderal yang murah senyum. Di balik senyum tersebut terdapat seorang pemimpin yang sangat pragmatis dan mampu menggunakan kekerasan secara terencana.

Jika ingin menggunakan istilah tertentu, kita dapat menyebutnya sebagai sosok yang sangat Machiavellian. Ia pandai menyeimbangkan penampilan yang santun dengan tindakan politik yang keras dan kejam. Itulah Suharto.

Militer sebagai Negara, Integrasi ke Kapitalisme Global, dan Warisan Orde Baru

Daniel Denvir (DD): Benedict Anderson berpendapat bahwa kudeta 1965 dan rezim Suharto pada dasarnya menandai penegasan kembali kekuasaan negara atas masyarakat Indonesia—masyarakat yang tengah berjuang membentuk sebuah bangsa baru. Militer menjadi institusi yang paling diuntungkan dari proses ini. Organisasinya semakin solid, terlindung dari campur tangan partai politik, dan memiliki sumber daya ekonominya sendiri. Seperti yang kita bahas dalam wawancara-wawancara sebelumnya, melalui kudeta dan pembantaian massal, militer pada dasarnya menegaskan dirinya sebagai negara.

Jika melihat tahun-tahun menjelang kudeta, militer sebenarnya sudah mulai meleburkan dirinya dengan negara melalui doktrin Dwi Fungsi. Doktrin ini menempatkan militer sebagai aktor utama dalam politik, masyarakat, dan perekonomian.

DD: Sistem tersebut mula-mula berkembang pada masa Sukarno. Golkar, misalnya, awalnya menjadi wadah bagi kelompok-kelompok fungsional, termasuk militer, dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Namun, pada masa Suharto, Golkar menjadi partai politik resmi yang menopang negara militer. Jika kita melihat integrasi militer dan pemerintahan yang dibangun pada masa Sukarno—Dwi Fungsi, Komando Daerah Militer (Kodam), serta Golkar—sejauh mana kita dapat melihat bahwa fondasi kelembagaan Orde Baru sebenarnya telah terbentuk di dalam Indonesia pada masa Sukarno?

Made Supriatma (MS): Saya melihat persoalan ini sedikit berbeda, terutama jika mengingat pengalaman saya hidup di bawah Orde Baru selama 32 tahun pertama kehidupan saya. Saya lahir pada awal 1966 dan selama tiga dekade pertama hidup hanya mengenal satu presiden. Sistem tersebut terbentuk melalui banyak proses, tetapi menurut saya, tulang punggungnya adalah semacam trinitas: militer, birokrasi, dan partai politik. Ketiganya memiliki struktur birokratis masing-masing.

Birokrasi militer bertumpang tindih dengan birokrasi sipil, dari tingkat pusat sampai desa. Golkar sebagai partai politik juga memiliki struktur organisasi yang berjalan paralel dengan keduanya. Dengan demikian, ada tiga lapisan organisasi yang memungkinkan negara mengendalikan masyarakat dari atas hingga bawah.

Sistem ini juga mengadopsi organisasi masyarakat yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang, yakni tonarigumi. Di Indonesia, bentuknya berkembang menjadi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), yaitu unit-unit lingkungan yang mencakup beberapa keluarga. Setiap RT memiliki ketua, dan sejumlah RT berada dalam koordinasi sebuah RW. Di atasnya terdapat pemerintahan desa. Struktur berlapis ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian masyarakat secara menyeluruh.

Namun, sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan komando. Ia juga efektif untuk menjalankan program pembangunan ekonomi dan menyalurkan kesejahteraan. Sebagian besar strukturnya bahkan masih bertahan sampai sekarang. Karena itu, siapa pun yang ingin memperoleh atau menjalankan kekuasaan di Indonesia perlu mengelola jaringan kelembagaan tersebut.

Pada masa Suharto, seluruh struktur itu dikendalikan melalui militer dan doktrin Dwi Fungsi. Militer bukan hanya mengendalikan Golkar sebagai saluran sipilnya, tetapi juga memiliki agenda politik sendiri. Golkar harus mengikuti kehendak militer. Menjelang akhir kekuasaan Suharto, Golkar mulai berusaha mengambil jarak dan memperoleh kemandirian, meskipun tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh militer. Bahkan Suharto sendiri tidak selalu mampu mengendalikan militer secara penuh.

Struktur tersebut turut menciptakan stabilitas. Suharto menata ulang hubungan pusat dan daerah dengan mengintegrasikan elite lokal ke dalam sistem. Pengusaha, tokoh berpengaruh, dan berbagai pemimpin daerah ditempatkan dalam jaringan Golkar. Ia juga memberi ruang kepada keturunan kerajaan-kerajaan di Indonesia, misalnya dengan melibatkan mereka dalam proyek pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan membagikan sumber daya dan peluang, Suharto berhasil mengelola berbagai kelompok tersebut sehingga kekuasaannya dapat bertahan selama 32 tahun.

Keadaan mulai berubah pada awal 1990-an. Suharto bertahan terlalu lama tanpa membangun mekanisme suksesi yang kokoh. Berbeda dengan Lee Kuan Yew di Singapura, yang membangun sistem untuk mengatur pergantian kepemimpinan, Suharto semakin tua dan semakin tidak percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia mulai membangun jaringan kekuasaan yang lebih personal dan nepotistik, termasuk dengan menempatkan anak-anaknya dalam bisnis. Langkah ini justru merusak struktur yang sebelumnya menopang kekuasaannya.

Farabi Fakih (FF): Saya kira kita memang dapat melihat kemunculan struktur negara Orde Baru pada masa Demokrasi Terpimpin. Salah satu contohnya adalah peran militer. Jika kita menghitung jumlah gubernur berlatar belakang militer pada masa Sukarno, jumlahnya justru lebih tinggi daripada pada awal pemerintahan Orde Baru. Sukarno sendiri mendukung perluasan keterlibatan militer sebagai salah satu pilar utama Demokrasi Terpimpin.

Banyak institusi dasar yang kemudian menjadi fondasi negara Orde Baru juga terbentuk pada masa itu. Jadi, terdapat kesinambungan kelembagaan antara Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Namun, Sukarno tidak membayangkan institusi-institusi tersebut akan digunakan untuk tujuan yang sama dengan rezim Suharto. Perbedaan utamanya terletak pada ideologi. Bagi Sukarno, negara harus mendorong tercapainya tujuan-tujuan revolusi. Sementara itu, ideologi Suharto berpusat pada pembangunan dan integrasi ekonomi Indonesia ke dalam tatanan Barat.

Suharto sendiri bukan sosok yang sangat ideologis. Ia pragmatis dan, seperti yang dikatakan Made, cenderung Machiavellian. Ia juga sangat Jawa dalam cara menampilkan dirinya. Ia tidak memperlihatkan antusiasme secara terbuka. Citra Jenderal yang Tersenyum justru membuat orang sulit mengetahui apa yang sebenarnya sedang dipikirkannya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, ia tersenyum; ketika sesuatu yang baik terjadi, ia juga tersenyum.

Sikap tenang itu menjadi semacam topeng yang menyembunyikan pikiran dan ambisinya. Dalam kebudayaan politik Jawa, kemampuan mempertahankan ketenangan merupakan bagian penting dari penampilan kekuasaan. Orang yang berkuasa diharapkan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Karena itu, Suharto mungkin sangat ambisius, tetapi ia tidak pernah menunjukkannya secara terang-terangan.

Ia juga oportunistis. Saya tidak berpikir bahwa ia pernah benar-benar melepaskan kemungkinan untuk berkuasa. Ketika melihat peluang, ia mengambilnya. Justru karena tampak biasa-biasa saja dan tidak terlalu ambisius, ia tidak dianggap sebagai pesaing serius oleh banyak orang di militer, termasuk Nasution. Banyak orang terkejut ketika Suharto akhirnya mengambil alih kekuasaan. Ketidakmenonjolannya membantu menyamarkan ambisi tersebut.

Sebelumnya, Suharto juga pernah terlibat dalam korupsi dan kehilangan jabatannya di Kodam di Semarang sebelum mengikuti pendidikan di Seskoad. Selama masa pendidikan itu, ia mulai berhubungan dengan para ekonom muda yang kelak menjadi teknokrat di bawah pemerintahannya. Mereka mendiskusikan visi pembangunan yang baru. Menurut saya, akar orientasi pembangunan Suharto terbentuk melalui pertemuan-pertemuan tersebut, terutama dengan para ekonom yang mengajar para perwira militer.

Karena itu, penting untuk menegaskan bahwa Orde Baru tidak sepenuhnya bermula pada 1965–1966. Secara ironis, akar kelembagaannya telah tumbuh dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Sukarno.

Rianne Subijanto (RS): Saya ingin kembali pada argumen Ben Anderson tentang bagaimana militer menegaskan dirinya sebagai negara. Orde Baru memang tidak muncul begitu saja pada 1965, dan peristiwa itu bukan sekadar pergantian pemerintahan. Yang terjadi adalah kemenangan aparatur negara yang semakin otonom atas kekuatan-kekuatan sosial yang dilepaskan oleh revolusi.

Dalam pengertian tertentu, kita dapat membacanya melalui perspektif Hegel tentang gerak dari yang partikular menuju yang universal. Sebuah institusi tertentu, yakni militer, kemudian mengklaim dirinya sebagai kekuatan dominan. Dengan menggunakan istilah Gramsci, kita dapat mengatakan bahwa institusi yang semula sedang tumbuh menjadi kekuatan dominan akhirnya berhasil menguasai tatanan politik.

Namun, proses ini juga bergantung pada keadaan sejarah yang tidak niscaya. Revolusi telah membuka ruang politik massa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun 1950-an dan awal 1960-an merupakan periode mobilisasi politik paling intens dalam sejarah Indonesia, dan skala mobilisasi semacam itu tidak terulang lagi setelahnya. Buruh, petani, kaum muda, perempuan, kelompok agama, partai politik, serikat pekerja, dan gerakan sosial semuanya memasuki kehidupan politik.

Sukarno berusaha mengelola dinamika ini melalui Demokrasi Terpimpin. Nasakom, misalnya, merupakan upaya untuk membatasi konflik sosial dengan menyeimbangkan berbagai kekuatan yang saling bersaing, termasuk PKI, kelompok nasionalis, organisasi Islam, dan militer. Namun, militer berbeda dari partai-partai politik lainnya. Militer bukan sekadar aktor politik: ia memiliki senjata, organisasi teritorial, kewenangan administratif, jaringan intelijen, dan sumber daya ekonomi yang semakin mandiri.

Melalui berbagai keputusannya, Sukarno justru turut memperkuat militer. Pemberontakan daerah pada 1950-an memperbesar peran militer. Pemberlakuan darurat militer juga memperkuatnya, begitu pula nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Operasi di Irian Barat dan Konfrontasi dengan Malaysia semakin memperluas kekuasaan militer. Sementara itu, struktur komando teritorial dan Golkar menyediakan perangkat organisasi yang memungkinkan militer memperkuat koherensi internalnya.

Pada akhirnya, berbagai kekuatan sosial dan politik yang bersaing saling menguras tenaga. Militer, sebaliknya, memiliki sumber daya material—senjata, organisasi, dan aset ekonomi—yang terus bertambah. Sambil mengklaim berdiri di atas kepentingan politik yang saling bersaing, militer mengakumulasi kekuasaan hingga mampu mendominasi negara.

DD: Setelah merebut kekuasaan, Suharto segera mengambil langkah untuk menempatkan Indonesia kembali dalam posisi yang dapat diterima oleh kekuatan imperialis Barat dan kepentingan kapitalis. Ia mengakhiri Konfrontasi dan menerapkan liberalisasi ekonomi dalam berbagai bentuk. Akibatnya, Indonesia menerima aliran bantuan keuangan yang sangat besar dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Bantuan ini membantu meredakan—setidaknya untuk sementara—krisis ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat kekuasaan Suharto dan negara pusat.

Bagaimana Suharto menempatkan kembali Indonesia dalam sistem kapitalisme dunia dan tatanan geopolitik Perang Dingin? Apa dampak pergeseran Indonesia ke dalam orbit Amerika Serikat terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan dan dunia?

FF: Peralihan Indonesia ke kubu Barat tidak berlangsung secara otomatis. Pada 1965–1966, hubungan Indonesia dengan banyak pemerintahan Barat dan dunia kapitalis masih diwarnai ketegangan. Mereka keberatan dengan kebijakan nasionalisasi yang dilakukan pada 1957 serta pengambilalihan aset-aset Amerika Serikat dan Inggris selama Konfrontasi pada 1960-an.

Suharto dan tim teknokratnya kemudian melakukan pendekatan intensif kepada negara-negara Barat. Mereka berkunjung ke Washington, Tokyo, dan Amsterdam untuk menjalin hubungan dengan pembuat kebijakan maupun perusahaan-perusahaan Barat.

Pada 1967, sebuah pertemuan di Amsterdam menghasilkan pembentukan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian menjadi salah satu saluran utama bantuan Barat bagi Indonesia. Pada 1968, Robert McNamara, yang baru menjabat sebagai Presiden Bank Dunia, mengunjungi Jakarta. Setahun kemudian, Bank Dunia membuka kantor perwakilan negara pertamanya di dunia di Jakarta. Kantor tersebut menjadi salah satu yang terbesar.

McNamara dan tim Bank Dunia sangat terkesan oleh Suharto dan para teknokratnya. Mereka berhasil meyakinkan para pemimpin ekonomi Barat bahwa Indonesia dapat menjadi contoh keberhasilan kapitalisme Barat. Sejak pembentukan IGGI dan pembukaan kantor Bank Dunia serta perwakilan IMF di Jakarta, bantuan keuangan terus mengalir. Hingga awal 1990-an, jumlah bantuan tersebut mencapai puluhan miliar dolar.

Sebagai perbandingan, Sukarno meninggalkan utang sekitar 1,5 miliar dolar AS yang tidak mampu dilunasi. Sementara itu, pemerintahan Suharto menerima bantuan rata-rata sekitar 2 miliar dolar AS per tahun hingga 1990-an. Dukungan keuangan ini sangat besar bagi negara Orde Baru.

Indonesia kemudian dipromosikan sebagai contoh bagaimana sebuah negara revolusioner yang sebelumnya anti-Barat dan anti-imperialis, serta memosisikan diri sebagai pemimpin Dunia Selatan, dapat diubah menjadi model pembangunan yang sejalan dengan kepentingan Barat. Pada 1992, Bank Dunia bahkan memberikan pujian kepada Indonesia sebagai salah satu contoh keberhasilan ekonomi Asia, hanya beberapa tahun sebelum perekonomian itu runtuh di tengah korupsi dan krisis.

Penghancuran komunisme menjadi semacam ancaman atau tongkat, sedangkan pembangunan menjadi daya tariknya. Pada 1967, pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan pertemuan di Jenewa dengan sekitar 50 perusahaan multinasional terbesar di dunia. Pertemuan itu didukung oleh Time Corporation dari Amerika Serikat. Para teknokrat Indonesia bertemu dengan perwakilan perusahaan-perusahaan tersebut dan bertanya apa yang perlu dilakukan agar mereka bersedia berinvestasi di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia dibahas bersama para eksekutif perusahaan multinasional. Dengan demikian, kerangka hukum investasi asing tidak hanya dirumuskan oleh orang-orang Indonesia di Jakarta, tetapi juga dibentuk melalui kerja sama dengan para eksekutif perusahaan multinasional di Jenewa. Pada 1970-an, Indonesia telah membuka diri secara luas terhadap investasi asing. Sektor minyak, misalnya, menjadi salah satu tujuan investasi yang sangat aktif di dunia.

Pertamina, perusahaan minyak nasional Indonesia, berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia di luar Jepang. Namun, pada saat yang sama, sumber daya Indonesia juga dibagikan kepada perusahaan multinasional. Situasinya menyerupai pembagian wilayah dan sumber daya dalam Konferensi Berlin pada akhir abad ke-19. Freeport memperoleh akses ke tambang tembaga di Papua, yang juga mengandung cadangan emas sangat besar. Sebagian hasil tambang itu kemudian mengalir ke luar negeri, sementara masyarakat Indonesia tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaannya.

Tambang nikel diberikan kepada perusahaan Kanada, Inco. Satu demi satu, sumber daya alam utama Indonesia dibuka bagi perusahaan multinasional. Dari sudut pandang investor, kebijakan ini dianggap berhasil. Namun, dari sudut pandang pengelolaan sumber daya, hal tersebut merupakan pengurasan besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia yang tidak dapat diperbarui.

Bantuan multilateral dari berbagai negara menjadi bagian dari proses ini. Amerika Serikat dan Jepang merupakan penyumbang utama, sementara Jepang juga menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari keterbukaan ekonomi Indonesia. Indonesia berkembang menjadi pasar penting bagi mobil dan berbagai produk Jepang. Hingga kini, dominasi produk Jepang masih sangat terlihat di kota-kota Indonesia.

Dengan demikian, integrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia berlangsung berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kekuatan imperialis. Indonesia tetap berada dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah dan sumber daya alam. Upaya industrialisasi memang dilakukan, tetapi belum berhasil mengubah posisi tersebut secara mendasar.

DD: Kita perlu menekankan betapa drastisnya peningkatan eksploitasi—bahkan penjarahan—sumber daya alam Indonesia, mulai dari hutan, tambang, hingga perikanan. Proses ini berlanjut sampai sekarang dan merupakan salah satu ciri utama Orde Baru.

Rezim tersebut membangun sistem yang sangat mendukung investasi dan ekstraksi sumber daya. Pembantaian massal pada 1965–1966 menimbulkan trauma sedemikian besar di tengah masyarakat sehingga ruang bagi perlawanan terhadap eksploitasi dan masuknya perusahaan asing menjadi sangat terbatas. Hal ini terutama terjadi di pulau-pulau di luar Jawa, yang sebelumnya telah lama menjadi sasaran operasi militer. Setelah itu, eksploitasi kapitalis berjalan berdampingan dengan kehadiran militer.

FF: Dalam banyak kasus, militer melindungi perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga sekarang, operasi pertambangan Freeport di Papua melibatkan dimensi militer sekaligus kapitalis. Ladang gas dan minyak di Aceh serta Kalimantan juga didukung oleh kehadiran militer yang terus-menerus untuk mencegah atau membatasi perlawanan masyarakat setempat.

Dengan demikian, terbentuk struktur ekstraktif yang menggabungkan kekuatan militer dan kapitalisme. Pola ini memiliki kemiripan dengan struktur pada masa kolonial, tetapi juga merupakan hasil perluasan peran militer selama Demokrasi Terpimpin dan setelahnya.

RS: Saya ingin menambahkan sesuatu tentang Freeport. Kontrak Freeport-McMoRan merupakan kontrak investasi asing besar pertama yang ditandatangani pada masa Orde Baru. Perusahaan ini juga turut membentuk rezim investasi asing Indonesia yang baru. Para pengacara Freeport terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Jadi, penegasan kembali posisi Indonesia dalam ekonomi politik kapitalisme global pada dasarnya berlangsung dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat dan sekutunya.

MS: Freeport memperoleh kontraknya pada 1967, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera di Papua pada 1969. Dengan demikian, kontrak itu ditandatangani sebelum proses tersebut dilaksanakan.

Namun, secara lebih luas, Orde Baru perlu dipahami sebagai negara kontra-revolusioner. Rezim ini menghapus atau menyingkirkan banyak warisan politik Republik sejak awal abad ke-20, termasuk nasionalisme antikolonial, lalu menggantinya dengan pola yang menyerupai kolonialisme akhir abad ke-19. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan agraria dan membuka Hindia Belanda bagi investasi asing. Menurut saya, Orde Baru menghidupkan kembali pola ekonomi-politik semacam itu.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, tetapi kekayaan tersebut justru menjadi tumpuan bagi pembangunan yang bergantung pada ekstraksi. Hal ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia tetap berada dalam posisi sebagai negara satelit, bukan sebagai pusat ekonomi yang memiliki kemampuan industri mandiri.

Ketergantungan itu terus berlangsung. Dahulu, hutan menjadi sumber utama; kemudian minyak dan gas; sekarang kelapa sawit dan nikel. Indonesia tidak berhasil bertransformasi menjadi negara industri yang kuat karena terlalu bergantung pada sumber daya alam.

Beberapa waktu lalu, saya diundang oleh sekelompok mahasiswa dari Kalimantan Timur. Saya bertanya kepada mereka: pada 1960-an dan awal 1970-an, kalian memiliki hutan yang luas. Sekarang, di mana hutan itu? Sebagian besar telah hilang dan digantikan oleh perkebunan kelapa sawit.

Kalimantan Timur masih memiliki minyak, gas, dan batu bara. Setiap hari, sekitar 200 ribu ton batu bara diangkut keluar dari provinsi itu. Namun, apa yang diperoleh masyarakat setempat? Indeks pembangunan manusianya masih rendah dan angka kemiskinannya belum membaik secara berarti. Padahal, dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki, wilayah tersebut semestinya dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi.

Contoh ini menunjukkan bagaimana Jakarta menguras kekayaan dari berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah di luar Jawa. Sementara sumber daya alam di luar Jawa dieksploitasi, penduduk Jawa menjadi sumber tenaga kerja, tentara, dan pegawai negeri yang kemudian ditempatkan di berbagai wilayah tersebut. Pola ini merupakan bagian dari pembangunan kapitalis yang bersifat kontra-revolusioner.

Indonesia tetap menjadi negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Kita tidak akan menjadi negara industri seperti Singapura jika persoalan hubungan antara Jakarta dan elite-elite nasional tidak diatasi. Salah satu fondasi utama Orde Baru adalah pengurasan sumber daya alam untuk mendorong pembangunan kapitalis. Namun, model tersebut tidak membawa Indonesia keluar dari ketergantungan.

DD: Bagaimana ekonomi-politik Orde Baru membentuk relasi kelas dan kekuasaan di dalam negeri? Kelas penguasa seperti apa yang tumbuh di bawah rezim tersebut?

Korupsi menjadi sangat meluas, termasuk di kalangan Suharto sendiri, keluarganya, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, dan pejabat militer. Mereka menggunakan kedudukan untuk mengambil keuntungan pribadi dalam jumlah besar.

Ada pula posisi khusus yang diberikan kepada para kapitalis keturunan Tionghoa, yang sering disebut cukong. Mereka memperoleh kedudukan ekonomi yang sangat kuat di bawah Suharto, meskipun pada saat yang sama rezim tersebut memelihara sentimen anti-Tionghoa serta menekan kebudayaan dan kekuatan politik masyarakat Tionghoa Indonesia. Mereka dapat menjadi sangat kaya, tetapi tidak memiliki kekuatan sosial dan politik yang sebanding, sehingga tetap bergantung pada Suharto.

Bagaimana struktur kekuasaan dan kelas di bawah Orde Baru bekerja, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat Tionghoa Indonesia?

FF: Orde Baru membayangkan masyarakat sebagai sebuah negara korporatis, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Dalam gambaran negara-keluarga ini, kepala keluarga memiliki kendali penuh atas anggota keluarganya. Dalam konteks Orde Baru, Suharto menempati posisi sebagai kepala keluarga.

Namun, gambaran tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan sistem yang terbentuk. Ada pula konsep massa mengambang, yang bertujuan mendepolitisasi masyarakat. Sejak 1970-an, represi semakin kuat dan ruang bagi keterlibatan politik masyarakat semakin dipersempit. Partai-partai politik dikendalikan dan kemudian disederhanakan menjadi tiga partai utama. Serikat pekerja dan kelompok mahasiswa juga mengalami depolitisasi, meskipun pada awal peralihan menuju Orde Baru sebagian dari mereka mendukung perubahan tersebut.

Akibatnya, masyarakat menjadi lemah secara politik dan kelembagaan. Di sisi lain, elite penguasa juga tidak memiliki struktur kelembagaan yang benar-benar mandiri. Yang terbentuk justru sistem yang berpusat pada Suharto, hampir menyerupai seorang sultan, dengan orang-orang di sekelilingnya yang memperoleh keuntungan berdasarkan kedekatan dan kemurahan hatinya.

Sistem ini mengharuskan berbagai kelompok membangun koalisi di bawah Suharto. Dalam pengertian tertentu, strukturnya menyerupai negara feodal: orang-orang yang dekat dengan Suharto atau tergabung dalam koalisi tertentu memperoleh akses terhadap sumber daya negara. Karena itu, Suharto perlu mencegah munculnya kepemimpinan alternatif. Elite politik dan ekonomi harus tetap berada di bawah kendalinya. Bahkan ketika seorang perwira militer mulai naik pangkat dan berpotensi menjadi pesaing, Suharto berusaha membatasi peluangnya untuk menantang kekuasaan.

Ketiadaan mekanisme suksesi yang kokoh menjadi salah satu alasan utama mengapa Orde Baru runtuh secara dramatis pada 1998. Kekuasaan yang sangat terpusat pada Suharto merupakan ciri utama negara Orde Baru, tetapi kekuasaan tersebut tidak dilembagakan secara memadai.

Dalam konteks masyarakat Tionghoa Indonesia, Suharto memang memberi sejumlah pengusaha cukong kekuatan ekonomi yang sangat besar. Liem Sioe Liong, misalnya, yang telah menjalin hubungan dengan Suharto ketika Suharto memimpin Kodam di Semarang, kemudian menjadi orang terkaya di Indonesia.

Hubungan antara elite Jawa dan pedagang Tionghoa memiliki sejarah panjang. Para bangsawan atau elite Jawa tidak selalu menampilkan diri secara langsung sebagai pedagang dan pengusaha. Mereka membangun hubungan dengan pengusaha Tionghoa untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan bersama.

Dalam sistem Orde Baru, para cukong menyediakan sumber daya keuangan bagi Suharto. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh lingkungan politik dan ekonomi yang memungkinkan perusahaan mereka berkembang menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia. Ada pula pertimbangan politik di balik pola ini. Jika Suharto memberikan kekuatan ekonomi terlalu besar kepada pengusaha pribumi, mereka berpotensi membangun basis politik sendiri dan menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Dengan memberdayakan para perantara bisnis yang bergantung pada dirinya, Suharto merasa lebih aman.

Jadi, di balik retorika pembangunan, Suharto membangun struktur ekonomi yang rapuh karena tidak ditopang oleh institusi yang mandiri. Seorang ilmuwan pernah menyebut pola semacam ini sebagai sistem waralaba: Suharto membagikan akses dan hak istimewa kepada orang-orang tertentu, tetapi pemberian itu selalu disesuaikan dengan kalkulasi kekuasaannya. Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, struktur yang sangat bergantung pada satu orang itu ikut runtuh secara drastis.

RS: Saya ingin menambahkan satu hal tentang ekonomi-politik Orde Baru, terutama mengenai prioritas untuk membuka akses bagi kapitalis Amerika Serikat terhadap sumber daya alam Indonesia. Kita sering kali tidak membicarakan kerusakan lingkungan yang menyertai proses ini, padahal dampaknya masih terasa sampai sekarang.

Sejak masa Orde Baru, Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme dunia sebagai pemasok bahan mentah dan tujuan investasi asing. Model pembangunan yang dibentuk rezim ini bertumpu pada eksploitasi hutan, sumber daya alam, dan tenaga kerja murah, dengan dukungan kontrol politik yang otoriter.

Salah satu akibatnya adalah kerusakan ekologis. Negara pembangunan memperlakukan hutan, mineral, minyak, dan tanah terutama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kekayaan itu kemudian menjadi sumber keuntungan bagi para perwira militer, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, dan jaringan keluarga Suharto.

Kerusakan lingkungan yang masih kita alami saat ini—mulai dari pembalakan hutan, pertambangan, deforestasi, hingga berbagai industri ekstraktif—berakar pada model ekonomi-politik yang dibangun selama Orde Baru.

MS: Saya ingin menambahkan pandangan dari Yoshihara Kunio, seorang sarjana Jepang yang menulis tentang ersatz capitalism di Asia Tenggara. Menurut saya, Indonesia merupakan contoh yang sangat baik untuk memahami konsep tersebut. Ersatz capitalism dapat dipahami sebagai kapitalisme semu: tidak ditopang oleh inovasi teknologi, tidak memiliki kelas kapitalis yang mandiri, dan sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

Pola itu terlihat sepanjang masa Orde Baru dan masih berlanjut hingga sekarang. Jika kita melihat peta eksploitasi sumber daya alam, Sumatra menjadi salah satu tumpuan ekonomi kolonial Hindia Belanda. Pada masa Orde Baru, peran serupa dijalankan Kalimantan. Setelah Orde Baru, eksploitasi semakin meluas ke Sulawesi dan pulau-pulau kecil yang kaya nikel. Berikutnya, Papua juga menghadapi tekanan serupa.

Semua wilayah tersebut mengalami eksploitasi sumber daya alam tanpa disertai inovasi teknologi yang memadai. Struktur ekonomi-politik Orde Baru dan tatanan sosial yang menopangnya masih bertahan hingga sekarang. Jika kita melihat siapa saja yang menjadi orang kaya dan berkuasa saat ini, banyak di antara mereka berasal dari keluarga yang telah memperoleh keuntungan atau kekuasaan pada masa Suharto.

Ini menunjukkan adanya kesinambungan yang kuat. Banyak elite Indonesia masih meyakini bahwa pembangunan kapitalis merupakan satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Memang, dalam retorika politik, kita sering mendengar pembicaraan tentang alternatif. Namun, sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh memikirkan atau mengembangkan jalan di luar model pembangunan kapitalis tersebut.

Islam, Darul Islam, dan Politik di Bawah Orde Baru

Daniel Denvir (DD): Mengapa Orde Baru justru membuka jalan bagi meningkatnya pengaruh Islam dan politik Islamis, termasuk menguatnya arus fundamentalisme? Sejak awal abad ke-20, perdebatan mengenai posisi Islam dalam masyarakat telah menjadi bagian penting dari politik Indonesia. Bagaimana Orde Baru membentuk posisi Islam dalam masyarakat dan perdebatan mengenai perannya?

Setelah kaum komunis dihancurkan—padahal sebelumnya mereka merupakan salah satu lawan utama politik Islam—bagaimana perkembangan politik Islam? Apakah relatif lebih longgarnya pengawasan negara terhadap sebagian kegiatan Islam dibandingkan dengan bentuk politik lainnya turut membuat aspirasi perlawanan yang sebelumnya disuarakan melalui bahasa komunisme atau nasionalisme sekuler secara bertahap mengambil corak Islam?

Made Supriatma (MS): Menurut saya, salah satu langkah pertama Orde Baru ketika berkuasa adalah memperlakukan Islam dan komunisme sebagai ancaman yang setara. Pemerintah membatasi ruang gerak keduanya di masyarakat. Rezim juga mencegah terbentuknya partai Islam yang tidak dapat mereka kendalikan. Ketika Masyumi berusaha bangkit kembali melalui Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), misalnya, pemerintah Suharto menerapkan berbagai pembatasan ketat.

Pemerintah bahkan ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai. Akibatnya, seperti halnya gerakan komunis, politik Islam kehilangan kesempatan untuk berkembang sebagai organisasi massa yang mandiri. Selama satu atau dua dekade, ruang gerak politik Islam sangat terbatas. Salah satu jalur yang masih dapat ditempuh para aktivis Islam adalah membangun organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Banyak aktivis Islam mendirikan LSM dan bekerja langsung dengan masyarakat akar rumput. Namun, ruang gerak mereka tetap terbatas karena berada di bawah pengawasan militer dan negara. Situasi mulai berubah pada 1990-an, ketika gerakan baru berkembang di lingkungan masyarakat politik Islam. Perkembangan ini antara lain didukung oleh pendanaan dari Arab Saudi, yang juga berkaitan dengan dinamika geopolitik Timur Tengah. Menjelang akhir 1980-an, sejumlah kelompok Islam mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih radikal.

Intelijen Orde Baru mengetahui perkembangan tersebut. Sebelum gerakan-gerakan itu berkembang menjadi mobilisasi massa yang lebih besar, muncul sejumlah konflik dan kekerasan, termasuk di Lampung dan Tanjung Priok, yang menelan korban jiwa. Peristiwa-peristiwa itu berlangsung menjelang berakhirnya masa Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI.

Moerdani adalah seorang perwira Katolik yang sangat loyal kepada Suharto. Namun, ia juga memiliki ambisi politik. Suharto menyadari bahwa sejumlah kalangan nasionalis, terutama di lingkungan militer, mulai mendukung Moerdani sebagai calon wakil presiden. Suharto menganggap kemungkinan itu sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Ia kemudian berusaha mendekat kepada komunitas Islam dan membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang dipimpin B. J. Habibie dan kelak menjadi wakil presidennya.

Secara umum, hubungan Orde Baru dengan Islam memang ambivalen. Rezim terkadang merangkul kelompok Islam, tetapi tidak bersedia membiarkan organisasi politik Islam berkembang secara mandiri.

Rianne Subijanto (RS): Pada masa Orde Baru juga berkembang apa yang oleh Robert Hefner disebut sebagai civil Islam atau Islam sipil. Suharto menginginkan Islam yang loyal kepada rezim, bukan Islam yang mendorong demokratisasi.

Namun, meskipun kebangkitan Islam mengalami tekanan politik, proses tersebut tetap berlangsung melalui pendidikan, urbanisasi, jaringan dakwah, gerakan mahasiswa, dan pertumbuhan kelas menengah Muslim. Kebangkitan ini tidak hanya melahirkan kelompok fundamentalis. Banyak pula Muslim yang berpandangan demokratis dan pluralis, seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Mereka mengembangkan gagasan Islam sipil yang pluralis dan menjadi bagian dari perjuangan menghadapi Orde Baru.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Suharto tidak hanya menekan politik Islam, tetapi juga berusaha merangkulnya. Pembatasan terhadap organisasi Islam berlangsung bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan yang tetap menggunakan identitas Islam untuk menentang kebijakan rezim.

Salah satu contohnya adalah pembantaian Tanjung Priok pada 1984. Ulama dan kiai yang terlibat dalam protes menentang kebijakan Orde Baru yang membatasi ekspresi Islam independen, terutama kebijakan yang mewajibkan organisasi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Mereka kemudian menjadi korban kekerasan negara.

Menjelang akhir 1980-an dan awal 1990-an, Suharto mulai membangun hubungan dengan berbagai kelompok Muslim melalui organisasi mahasiswa Islam, perbankan syariah, peradilan agama, dan media Islam. Pembentukan ICMI di bawah kepemimpinan Habibie juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Hubungan antara negara dan kelompok Islam dengan demikian selalu diwarnai tarik-menarik. Dinamika ini membantu menjelaskan mengapa setelah 1998, sejumlah kelompok Islam tampil sebagai kekuatan penting dalam gerakan politik Indonesia.

Farabi Fakih (FF): Pertama-tama, penting untuk tidak memperlakukan Islam sebagai sesuatu yang monolitik. Umat Islam Indonesia mencakup berbagai posisi politik, dari kanan hingga kiri, termasuk mereka yang memiliki pandangan komunis. Keberagaman ini sudah ada sejak lama.

Namun, jika yang kita maksud adalah kelompok Islamis yang ingin membentuk negara berdasarkan Islam, kita perlu membedakannya dari umat Islam secara keseluruhan. Kelompok yang memperjuangkan negara Islam, seperti yang pernah diadvokasikan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), mengalami represi berat pada masa Suharto. Sebagian kemudian bergerak di bawah tanah dan membangun jaringan melalui masjid serta kampus.

Perkembangan mereka dipengaruhi oleh dinamika di Timur Tengah, terutama Revolusi Iran pada 1979, dan kemudian pertumbuhan gerakan jihadisme global. Pemerintah merespons sebagian kelompok tersebut dengan represi militer yang semakin kuat pada awal 1980-an.

Pembantaian Tanjung Priok pada 1984 merupakan salah satu contohnya. Pada 1985, sebuah kelompok mengebom Candi Borobudur. Pada periode yang berbeda, kelompok bersenjata juga membajak pesawat. Namun, penting diingat bahwa kelompok-kelompok tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keterlibatan umat Islam dalam politik.

Basis umat Islam yang jauh lebih besar berada dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa Orde Baru, keduanya berhadapan dengan sistem politik yang membatasi aktivitas mereka. Pada 1985, kedua organisasi tersebut menerima Pancasila sebagai asas organisasi, menggantikan asas Islam. Dengan demikian, kelompok Muslim moderat semakin menyesuaikan diri dengan ideologi resmi negara.

Pada saat yang sama, industrialisasi memperluas kelas menengah Muslim dan memperbesar pengaruh politiknya. Perkembangan ini terlihat, antara lain, dalam kemunculan ICMI. Setelah Orde Baru berakhir, sebagian kelompok Islamis yang sebelumnya bergerak di bawah tanah membangun kembali organisasi mereka melalui sejumlah partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menariknya, proporsi suara yang diperoleh partai-partai Islamis setelah 2000 tidak terlalu berbeda dari hasil pemilu 1955. Karena itu, saya tidak yakin kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa politik Islam mengalami kebangkitan kembali. Bisa jadi, proporsi pendukungnya relatif sama, sementara kelompok-kelompok tersebut sebenarnya tidak pernah benar-benar menghilang dari masyarakat maupun negara.

DD: Saya ingin kembali pada sejarah panjang Darul Islam, yang telah beberapa kali kita bahas dalam seri ini. Gerakan pemberontakan Islamis yang dipimpin Kartosuwiryo itu berkembang pada tahun-tahun terakhir revolusi, setelah Divisi Siliwangi meninggalkan Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Renville. Pasukan tersebut kemudian bergerak ke Jawa Tengah dan menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

Darul Islam terus melawan negara sepanjang 1950-an, hingga Kartosuwiryo ditangkap, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi pada 1962. Namun, Suharto kemudian menghidupkan kembali jaringan Darul Islam untuk kepentingan rezimnya sendiri.

Bisakah Anda menjelaskan sejarah panjang gerakan ini? Bagaimana Darul Islam berkembang dari Jawa Barat ke berbagai wilayah lain dan terus melawan negara Indonesia hingga awal 1960-an? Mengapa dan bagaimana dinas intelijen Suharto kemudian menghidupkan kembali jaringan Darul Islam pada akhir 1970-an dan awal 1980-an?

RS: Kartosuwiryo adalah aktivis Islam yang berpengaruh dan pernah berhubungan dengan Sarekat Islam serta Masyumi. Ia menolak federalisme yang didukung Belanda maupun republik nasionalis-sekuler. Setelah Perjanjian Renville dan penarikan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat, ia memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 1949.

Chiara Formichi, salah satu sarjana yang meneliti topik ini, berpendapat bahwa Darul Islam bukan sekadar gerakan pemberontakan. Gerakan tersebut menawarkan visi alternatif mengenai bangsa Indonesia.

Kartosuwiryo menerima kemerdekaan Indonesia, tetapi menolak landasan ideologis Republik. Ia membayangkan negara Islam yang diatur berdasarkan syariat dan dibenarkan melalui konsep jihad. Sepanjang 1950-an, gerakan ini meluas ke luar Jawa Barat. Daud Beureueh, misalnya, bergabung dengan NII pada 1953 dan memimpin gerakan di Aceh. Kahar Muzakkar membawa Sulawesi Selatan ke dalam gerakan tersebut.

Di Kalimantan Selatan, Ibnu Hadjar memimpin pemberontakan yang berkaitan dengan gerakan Darul Islam. Meskipun masing-masing wilayah memiliki keluhan dan latar belakang yang berbeda, para pemimpinnya mengidentifikasi diri dengan proyek negara Islam Kartosuwiryo. Pemberontakan ini menjadi salah satu konflik internal terpanjang yang dihadapi Republik.

Darul Islam berusaha membangun negara dengan institusinya sendiri. Mereka membentuk pengadilan, sistem perpajakan melalui zakat, satuan militer Tentara Islam Indonesia, dan administrasi lokal. Di sejumlah wilayah pedesaan, mereka berhasil menguasai daerah yang cukup luas.

Konflik ini sekaligus memperkuat peran teritorial militer. Dalam kampanye melawan Darul Islam, militer mengembangkan organisasi dan memperoleh pengalaman dalam perang internal serta administrasi sipil. Pada akhirnya, gerakan tersebut berhasil dikalahkan secara bertahap sepanjang 1950-an dan awal 1960-an. Kartosuwiryo ditangkap pada 1962 dan kemudian dieksekusi.

Ketika Suharto berkuasa, sebagian jaringan Darul Islam kembali dimanfaatkan oleh aparat intelijen. Pada 1970-an, lembaga seperti Operasi Khusus (Opsus) di bawah Ali Moertopo membangun hubungan dengan sejumlah mantan tokoh DI. Pemerintah sebenarnya mencurigai politik Islam, tetapi pada saat yang sama ingin mengelola dan memanipulasinya.

Strateginya adalah membentuk oposisi yang dapat dikendalikan. Aparat intelijen menyusup ke jaringan Islamis dan mendorong perkembangan kelompok tertentu agar mereka dapat dipantau, dipecah, dan didiskreditkan. Keberadaan kelompok-kelompok itu juga menjadi alasan untuk mempertahankan pengawasan dan intervensi militer.

Namun, strategi ini menimbulkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Sebagian jaringan lama Darul Islam bertahan di bawah tanah dan mempertahankan hubungan ideologis maupun organisasional. Jaringan tersebut kemudian beririsan dengan mantan aktivis Masyumi, lembaga pendidikan Islam, dan arus Islamisme transnasional, termasuk pengaruh Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah.

Pada 1980-an dan 1990-an, jaringan-jaringan ini ikut membentuk lingkungan yang kelak melahirkan Jamaah Islamiyah. Para pemimpinnya, seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir, menggabungkan warisan Darul Islam dengan pengaruh Islamisme modern.

MS: Darul Islam merupakan salah satu pemberontakan paling sulit dihadapi Republik pada masa awal kemerdekaan. Salah satu sumber ideologinya dapat ditelusuri ke perdebatan menjelang kemerdekaan, khususnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bagi sebagian kelompok Islamis, rumusan itu memiliki makna mendasar. Mereka menganggapnya sebagai landasan untuk terus memperjuangkan negara Islam di Indonesia, meskipun rumusan tersebut tidak dengan sendirinya mengharuskan pembentukan negara Islam.

Warisan Darul Islam tidak hanya berupa ideologi, tetapi juga infrastruktur organisasi dan militer. Anggotanya memiliki pelatihan yang relatif baik, mampu memungut pajak dari masyarakat, dan membangun administrasi di wilayah yang dikuasai. Karena itu, gerakan ini sulit diberantas.

Di sisi lain, pengalaman menghadapi Darul Islam juga menjadi sumber bagi pengembangan strategi kontra-pemberontakan oleh militer. Saya teringat David Kilcullen, seorang pakar kontra-pemberontakan yang pernah menjadi perwira di Angkatan Darat Australia. Ia menulis disertasi mengenai kampanye melawan Darul Islam di Jawa Barat, lalu mengembangkan gagasan tentang strategi kontra-pemberontakan yang juga digunakan dalam pembahasan operasi militer di Irak, termasuk di Fallujah.

Pada masa Orde Baru, pemerintah tidak hanya menyusupkan agen intelijen ke dalam jaringan Islamis, tetapi juga mendorong terbentuknya berbagai organisasi untuk memecah mereka menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sebagian unsur yang berhubungan dengan tradisi Darul Islam berkembang dalam jaringan pesantren di Jawa Barat, termasuk Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang kemudian menjadi objek berbagai kontroversi.

Ada pula Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), organisasi yang memiliki hubungan dengan lingkungan Golkar. Organisasi ini berfokus pada pendidikan dan dakwah serta dikenal memiliki ikatan keanggotaan yang kuat. Dalam pengalaman sebagian anggotanya, keterikatan tersebut dapat terasa sangat ketat, termasuk melalui pemantauan keanggotaan dan kewajiban membayar iuran.

Operasi intelijen juga menyentuh kelompok-kelompok Darul Islam yang lebih ekstrem. Sebagian jaringan tersebut kemudian berhubungan dengan gerakan yang terlibat dalam pembajakan pesawat. Dalam salah satu operasi yang paling dikenal, pasukan khusus Indonesia membebaskan penumpang pesawat yang dibajak dalam penerbangan dari Jakarta ke Bangkok dan menewaskan para pembajak.

Jejak lain dari operasi intelijen dan represi terhadap jaringan Islamis terlihat dalam peristiwa di Lampung, termasuk Talangsari. Pada 1989, aparat militer di bawah komando Hendropriyono menyerang komunitas yang dipimpin Warsidi. Peristiwa tersebut menewaskan banyak orang. Tanjung Priok juga memperlihatkan bagaimana ketegangan antara negara dan kelompok Islam dapat berujung pada kekerasan.

Pemerintah Orde Baru berusaha mengendalikan kelompok-kelompok tersebut. Namun, ketika kelompok tertentu berkembang terlalu radikal atau dianggap tidak lagi dapat dikendalikan, negara menggunakannya sebagai alasan untuk melakukan penindakan. Dalam proses ini, berbagai bentuk radikalisme Islam juga berkembang sebagai respons terhadap represi dan manipulasi negara.

DD: Saya juga ingin mengingatkan pendengar bahwa ada pemberontakan penting lainnya yang muncul di Aceh pada 1976, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kita akan membahasnya secara lebih mendalam nanti, meskipun pembahasannya akan sedikit keluar dari urutan kronologis.

Sebelum beralih pada episode berikutnya yang akan membahas kejatuhan Orde Baru, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana politik—atau sekadar tampilan politik—berfungsi di bawah Orde Baru?

Ada tiga partai politik. Pertama, Golkar, yang menghimpun berbagai kelompok fungsional dan menjadi kendaraan politik utama negara-militer. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hasil penggabungan paksa partai-partai nasionalis dan Kristen, termasuk Murba, partai yang didirikan oleh tokoh kiri legendaris Tan Malaka. Ketiga, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hasil penggabungan paksa empat partai Islam.

Apa fungsi partai politik dan pemilu dalam sistem yang tetap menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi hasilnya sudah dapat dipastikan: Golkar akan menang dan Suharto akan terus menjadi presiden?

RS: Orde Baru memang menyelenggarakan pemilu, tetapi pemilu tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk menentukan siapa yang memerintah. Hasilnya pada dasarnya telah ditentukan sebelumnya: Golkar akan menang dan Suharto akan tetap menjadi presiden. Pemilu berfungsi untuk memperlihatkan sekaligus memperbarui legitimasi rezim, bukan sebagai mekanisme pergantian kekuasaan.

Suharto pernah menyebut pemilu sebagai pesta demokrasi. Istilah itu menggambarkan bagaimana pemilu menjadi pertunjukan politik. Tidak ada persaingan yang sungguh-sungguh di antara program-program politik, dan warga tidak memiliki ruang yang setara untuk memperjuangkan pilihan mereka. Mereka lebih diposisikan sebagai peserta dalam sebuah perayaan yang telah diatur.

DD: Ini mengingatkan saya pada Konvensi Nasional Partai Demokrat di Amerika Serikat pada 2024. Rupanya pola seperti ini dapat direplikasi, sebagaimana Jakarta Method. Saya hanya bercanda. Namun, sistem kepartaian Indonesia memang disederhanakan pada 1973.

RS: Partai-partai Islam digabungkan ke dalam PPP, sedangkan partai-partai nasionalis, Kristen, dan sekuler digabungkan ke dalam PDI. Golkar tetap menjadi kendaraan politik rezim. Penyederhanaan ini mengurangi persaingan ideologis dan membuat oposisi lebih mudah dikendalikan.

Golkar sendiri bukan partai dalam pengertian yang lazim. Namanya berasal dari Golongan Karya dan mencakup kelompok-kelompok fungsional, seperti pegawai negeri, guru, birokrat, asosiasi pengusaha, serta organisasi profesi. Birokrasi negara bahkan menjadi mesin elektoral Golkar.

Saya ingin memberikan contoh pribadi. Ayah saya yang telah meninggal adalah pegawai negeri di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Ketika saya masih duduk di sekolah dasar, ia pernah bertanya apakah saya bersedia pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri yang gratis. Ia menjelaskan bahwa dirinya lelah terus memilih Golkar dan ingin memilih partai lain. Namun, jika ia melakukan itu, ia berisiko kehilangan pekerjaan.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pegawai negeri pada dasarnya dipaksa mendukung Golkar. Doktrin massa mengambang yang dikembangkan Ali Moertopo menjadi bagian penting dari sistem ini. Warga biasa dijauhkan dari partai dan ideologi politik. Politik dibatasi terutama pada masa pemilu, sementara masyarakat secara umum mengalami depolitisasi karena negara memonopoli aktivitas politik.

Rezim mengklaim bahwa oposisi ala Barat akan menciptakan konflik dan bertentangan dengan tradisi Indonesia yang konon mengutamakan harmoni dan konsensus. Namun, itu adalah bagian dari propaganda pemerintah.

Militer berperan langsung dalam menjamin keberlangsungan sistem pemilu tersebut. Melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI, perwira militer menduduki berbagai jabatan di pemerintahan dan masyarakat. Mereka juga mengawasi pemilu untuk memastikan hasilnya sesuai dengan kepentingan rezim.

Orde Baru tidak pernah benar-benar menganggap pemerintahan militer sebagai keadaan sementara sebelum kembali ke pemerintahan sipil. Pemilu justru menjadi mekanisme untuk melembagakan kekuasaan yang ditopang militer. Inilah bagian dari struktur kekuasaan yang telah kita bahas sebelumnya.

MS: Golkar selalu menang dan kita tahu Suharto akan menjadi presiden. Selama 32 tahun pertama kehidupan saya, saya menyaksikan presiden dan pemenang pemilu yang sama berulang kali.

Namun, kita juga perlu melihat bagaimana Suharto membangun Golkar dengan merangkul para pengusaha yang kini sering disebut oligark, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka bekerja bersama militer dan memperoleh kontrak-kontrak pemerintah. Negara membagikan berbagai peluang ekonomi kepada orang-orang yang kemudian menjadi tokoh kuat di daerah.

Sebagian dari mereka merupakan pemimpin organisasi kriminal atau kelompok preman, sedangkan yang lain adalah kontraktor sungguhan. Rezim juga merangkul berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Karena itu, tidak mengherankan jika banyak organisasi tersebut masih bertahan sampai sekarang. Kelompok-kelompok seperti organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), misalnya, masih memiliki pengaruh. Banyak orang bersaing untuk menjadi pemimpin organisasi-organisasi tersebut karena pola hubungan antara politik dan bisnis yang berkembang pada masa Orde Baru masih sulit dihilangkan.

Bagi saya, inilah salah satu hal terpenting untuk memahami struktur kekuasaan Orde Baru.

Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu Daniel Denvir. Dalam episode keenam ini, Denvir berbincang dengan tiga akademisi: Rianne Subijanto, Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York; Made Supriatma, Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura; dan Farabi Fakih, Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Ketiganya meneliti berbagai aspek sejarah dan politik Indonesia, mulai dari gerakan kiri, hubungan sipil-militer, dan dekolonisasi hingga pengelolaan sumber daya alam.

Percakapan ini membahas konsolidasi Orde Baru, penghancuran kekuatan politik oposisi, pembatasan politik Islam, serta integrasi Indonesia ke dalam kapitalisme global. Pembahasan tersebut menyoroti bagaimana militer, birokrasi, dan kepentingan ekonomi membentuk tatanan politik Orde Baru yang dampaknya masih terasa setelah kejatuhan Suharto.

Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi serial Nusantara ke dalam format tulisan.

Pada episode berikutnya, pembahasan berlanjut ke kejatuhan Orde Baru pada 1998 dan warisan politik-ekonominya, termasuk sejauh mana perubahan rezim mampu mengatasi struktur kekuasaan dan model pembangunan yang terbentuk selama pemerintahan Suharto.

SEUSAI pelantikan sejumlah pejabat hasil perombakan kabinet, 27 April 2026, Presiden Prabowo Subianto menyalami Rocky Gerung di Istana Negara. Menurut penuturan Rocky sendiri, Prabowo berkelakar bahwa ia “ternyata masih disiden”. Lima bulan kemudian, pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Rocky menanggapi keraguan publik dengan kalimat pendek: “Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break.”

Kalimat itu layak ditanggapi secara filosofis karena diucapkan oleh seorang filsuf. Selama bertahun-tahun, Rocky menempatkan pemeriksaan terhadap kekuasaan sebagai inti kerja intelektualnya, dengan akal sehat sebagai tolok ukurnya. Kini, ia menjadi bagian dari lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada kekuasaan itu sendiri. Tulisan ini tidak menebak isi hati Rocky ataupun menilai pribadinya. Yang diperiksa adalah kontradiksi yang dapat dibaca dari posisi barunya dan bahasa yang digunakannya untuk menjelaskan posisi tersebut. Ukuran analisisnya diambil dari tradisi filsafat yang sejak lama memikirkan hubungan antara akal dan kekuasaan.

Seusai pelantikan, Rocky menjelaskan bahwa presiden berpesan agar Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Tugasnya, kata Rocky, adalah mengidentifikasi ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi presiden. Ia membedakan sikap “kritis” dari “kritik”, lalu menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan presiden: “user-nya adalah Bapak Presiden.” Kepada wartawan, ia juga menyebut bahwa tugasnya mencakup pengolahan persepsi publik agar selaras dengan persepsi presiden.

Pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan ketegangan konseptual dengan gagasan patahan radikal. Patahan selalu mengandaikan adanya sesuatu yang dipatahkan. Jika kesesuaian dengan visi presiden menjadi tolok ukur pertimbangan, visi tersebut ditempatkan di luar jangkauan koreksi. Yang tersisa untuk diperiksa hanyalah ekses kebijakan dan pelaksanaannya. Jika tolok ukur itu ditentukan oleh visi pemegang kekuasaan, objek yang hendak dipatahkan melalui radical break perlu dirumuskan ulang.

Kata “user” menggeser orientasi pemikiran dari publik ke pemegang jabatan. Frasa tentang pengolahan persepsi menunjukkan pergeseran yang lebih mendasar. Dalam tradisi kritik, persepsi yang dibentuk oleh kekuasaan merupakan objek pemeriksaan. Dalam rumusan Rocky, sebaliknya, persepsi menjadi bahan yang diolah agar selaras dengan persepsi penguasa. Ucapan seusai pelantikan tentu dapat ditafsirkan lebih longgar daripada makna harfiahnya. Meski demikian, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan suatu jabatan memperlihatkan bagaimana jabatan itu memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini, Wantimpres dibayangkan sebagai jembatan yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan publik.

Immanuel Kant menyediakan perangkat konseptual yang tepat untuk membaca pergeseran ini. Dalam esainya, “Jawaban atas Pertanyaan: Apakah Pencerahan Itu?” (1784), Kant membedakan penggunaan akal secara publik dari penggunaannya secara privat. Penggunaan akal secara publik terjadi ketika seseorang, sebagai cendekiawan, berbicara kepada seluruh khalayak pembaca. Sebaliknya, penggunaan akal secara privat terjadi ketika seseorang menjalankan fungsi dalam jabatan sipil yang dipercayakan kepadanya dan terikat pada ketentuan jabatan tersebut. Kant mencatat bahwa seorang penguasa di dunia, yang dimaksudnya adalah Frederick II dari Prusia, pernah berkata: bernalarlah sebanyak yang kalian mau dan tentang apa saja, tetapi patuhlah.

Rumusan Rocky bahwa Wantimpres memberikan pertimbangan sementara presiden menetapkan keputusan merupakan versi tata kelola dari kompromi Prusia tersebut, dengan satu perbedaan mendasar. Kant tetap membuka kemungkinan bagi seorang pegawai, dalam kapasitasnya sebagai cendekiawan, untuk mengkritik kekeliruan dalam pelaksanaan tugasnya di hadapan publik. Sementara itu, desain kelembagaan Wantimpres membatasi kemungkinan tersebut. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 menetapkan bahwa Wantimpres bertanggung jawab kepada presiden sekaligus memberi presiden kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggotanya. Adapun Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, yang tidak diubah pada 2024, membatasi penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan.

Ketentuan kerahasiaan tersebut tidak melarang seluruh penyampaian pendapat politik secara pribadi. Namun, ketentuan itu menutup akses publik terhadap hal-hal yang paling penting: apa yang diusulkan, apa yang ditolak, dan bagaimana perbedaan pendapat diselesaikan. Dalam kerangka pemikiran Kant, posisi baru ini menempatkan penggunaan akal Rocky dalam ranah privat. Untuk urusan yang berkaitan dengan pekerjaan Wantimpres, jalan kembali menuju penggunaan akal secara publik dibatasi oleh desain kelembagaan itu sendiri. Rocky kini menjadi satu dari 26 anggota Wantimpres, yang diketuai Pratikno, dengan Muhammad Qodari, mantan Kepala Staf Kepresidenan, sebagai sekretaris.

Dari Ruang Publik ke Dalam Kekuasaan

Kant kembali membahas persoalan ini dalam “Pasal Rahasia” yang ditambahkannya pada edisi kedua Zum ewigen Frieden (1796). Ia menulis bahwa raja yang berfilsafat atau filsuf yang menjadi raja tidak dapat diharapkan dan juga tidak patut diinginkan. Sebab, memegang kekuasaan pasti merusak kebebasan penilaian akal. Usul Kant sederhana: negara cukup membiarkan para filsuf berbicara secara bebas dan terbuka mengenai prinsip-prinsip umum perang dan perdamaian, lalu meminta nasihat mereka secara diam-diam. Dalam rancangan Kant, nasihat filosofis sampai kepada penguasa justru melalui ruang publik.

Kursi penasihat membalik urutan tersebut. Nasihat kini disampaikan di balik pintu tertutup, sementara publik hanya menerima kabar bahwa sang filsuf telah berada di dalam. Rocky tentu bukan raja, dan kewenangannya di Wantimpres pun terbatas. Namun, argumen Kant mengenai kepemilikan kekuasaan tetap relevan, meski dalam bentuk yang lebih lunak, ketika diterapkan pada ketergantungan terhadap kekuasaan. Kebebasan penilaian seseorang yang kelangsungan jabatannya ditentukan oleh pihak yang dinilainya dibatasi oleh kondisi struktural, apa pun keyakinan pribadi orang tersebut.

Kant masih percaya bahwa ruang publik pembaca cukup untuk mengimbangi kekuasaan. Marx muda menuntut lebih jauh. Dalam suratnya kepada Arnold Ruge pada September 1843, ia menyerukan kritik tanpa ampun terhadap segala sesuatu yang ada: kritik yang tidak takut menghadapi kesimpulannya sendiri dan tidak mundur ketika berbenturan dengan kekuatan yang berkuasa.

Dengan ukuran itu, pembedaan Rocky antara “kritis” dan “kritik” perlu diperiksa kembali. Pertimbangan yang ditujukan kepada presiden, sebagaimana dijelaskan Rocky, bekerja melalui persuasi. Karena itu, benturan terbuka berada di luar bentuk kerja yang dirancangnya. Kritik yang disampaikan melalui Wantimpres beroperasi di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh lembaga yang menjadi alamatnya.

Rocky juga menyatakan bahwa anggota dewan perlu mengambil jarak dari peristiwa konkret, berkontemplasi, bahkan berfantasi tentang masa depan republik. Gambaran ini sangat dekat dengan citra diri yang dibongkar Marx dalam naskahnya tentang filsafat hukum Hegel (1843). Hegel memandang aparatur negara sebagai “kelas universal” yang mampu melihat kepentingan umum dari atas pertarungan kepentingan khusus. Marx membantah pandangan tersebut. Menurutnya, birokrasi memperlakukan negara seolah-olah miliknya sendiri. Semangat umumnya adalah kerahasiaan, yang dijaga ke dalam melalui hierarki dan ke luar melalui organisasi yang tertutup.

Wantimpres bukanlah birokrasi dalam pengertian teknis. Meski demikian, struktur yang dianalisis Marx tetap relevan di sini: klaim untuk mewakili kepentingan umum dirumuskan dalam ruang yang terlindung dari pemeriksaan publik. Jarak dari peristiwa konkret dapat membantu seorang pengkritik di luar pemerintahan melihat pola yang lebih luas. Namun, di dalam dewan, jarak tersebut berisiko menjauhkan pertimbangan dari pekerja dan warga yang setiap hari menanggung akibat kebijakan.

Ada pula persoalan yang lebih mendasar mengenai cara perubahan dibayangkan. Dalam tulisannya, “Rocky yang Hidup pada 1840-an”, di IndoPROGRESS (13 Juli 2026), Coen Husain Pontoh membaca politik akal sehat Rocky melalui pemikiran kaum Hegelian Muda di Jerman pada 1840-an. Menurut Pontoh, inti politik akal sehat terletak pada pengutamaan gagasan di atas praksis politik. Selama kebebasan berpikir terjamin, bentuk sistem politik dianggap bukan persoalan utama, sementara gerakan massa dipandang dengan curiga.

Pontoh mencatat sebuah episode yang kini terasa sangat relevan. Ketika Friedrich Wilhelm IV naik takhta Prusia pada 1840 dan menjanjikan kelonggaran bagi pers, kaum Hegelian Muda menyambutnya dengan harapan besar. Mereka baru melancarkan kritik setelah sang raja justru membungkam pers. Sikap tersebut menggemakan kompromi yang dirumuskan Kant setengah abad sebelumnya: kebebasan bernalar dipertukarkan dengan kepatuhan terhadap tatanan. Kursi Wantimpres memberi bentuk kelembagaan pada keyakinan serupa: presiden menjadi pelaku utama perubahan, sedangkan jalannya ditempuh melalui penalaran yang lebih baik di hadapan presiden.

Tesis ketiga Marx tentang Feuerbach (1845), yang lahir dari pergulatannya dengan Feuerbach dan lingkungan Hegelian Muda, telah mengkritik pola tersebut. Marx menulis bahwa doktrin yang membayangkan perubahan melalui pendidikan melupakan kenyataan bahwa manusia mengubah keadaan dan bahwa pendidik sendiri harus dididik. Doktrin semacam itu akhirnya membelah masyarakat menjadi dua bagian, dengan salah satunya ditempatkan di atas masyarakat.

Strategi untuk membenahi cara berpikir presiden mengikuti pola yang sama: perubahan diharapkan turun dari pemimpin yang tercerahkan melalui penasihat yang mencerahkan. Pertanyaan Marx tentang siapa yang mendidik sang pendidik menjadi relevan ketika pertanggungjawaban bergeser dari publik ke lembaga kepresidenan.

Ketegangan antara kata dan tindakan ini memiliki preseden yang jauh lebih tua. Dalam Surat Ketujuh, yang keasliannya masih diperdebatkan oleh para ahli, Plato menjelaskan alasannya menerima undangan ke Syracuse untuk membimbing penguasa muda Dionysius II. Ia khawatir akan memandang dirinya sekadar sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi tidak pernah bersedia turun tangan. Kegelisahan serupa dapat dibaca dalam logika “pindah dari luar ke dalam”. Petualangan Plato berakhir dengan kegagalan. Ia bahkan sempat tertahan di istana yang hendak diperbaikinya.

Kisah itu tentu tidak dapat digunakan untuk meramalkan nasib Rocky. Pelajarannya lebih terbatas. Keinginan agar gagasan berujung pada tindakan dapat membuat tawaran jabatan tampak sebagai ujian keberanian intelektual. Pada titik itulah kekuasaan memperoleh daya tariknya.

Ketika Kekuasaan Menyerap Kritik

Antonio Gramsci memberikan nama bagi mekanisme politik yang bekerja di balik dinamika tersebut. Dalam catatannya tentang sejarah Italia, ia menyebutnya transformisme: perluasan kelompok penguasa melalui penyerapan unsur-unsur aktif dari kelompok sekutu maupun lawan, yang sekaligus melemahkan kapasitas kelompok asal mereka.

Rocky bukan pemimpin partai atau wakil kelas yang terorganisasi. Popularitas seorang komentator juga berbeda dari kepemimpinan gerakan. Namun, logika penyerapan yang dibahas Gramsci tetap bekerja dengan jelas.

Semakin kredibel suara kritis seseorang, semakin besar legitimasi yang dapat dihasilkan ketika suara itu diserap ke dalam kekuasaan. Dukungan dari pihak yang sejak awal sejalan dengan pemerintah hanya memberikan tambahan legitimasi yang terbatas. Sebaliknya, kehadiran suara yang dikenal berseberangan dapat memberi kesan bahwa kekuasaan telah melampaui kepentingan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, kredibilitas yang dibangun melalui jarak dari kekuasaan justru dapat ikut menopang kekuasaan tersebut.

Efek ini tidak bergantung pada niat pribadi karena penyerapan harus dinilai berdasarkan hubungan politik yang terbentuk. Gramsci juga membantu menjelaskan mengapa keyakinan untuk tetap menjadi diri sendiri terasa wajar bagi orang yang mengalaminya. Dalam catatannya tentang kaum intelektual, ia menggambarkan intelektual tradisional sebagai kelompok yang memandang dirinya otonom dan independen dari kelompok sosial dominan. Citra diri tersebut membawa konsekuensi ideologis. Seorang intelektual yang yakin tidak terikat pada kelas sosial mana pun dapat memasuki lingkar kekuasaan sambil percaya bahwa yang berubah hanyalah tempat duduknya.

Edward Said, dalam Representations of the Intellectual, menempatkan tanggung jawab intelektual pada kesediaan menyampaikan penilaian yang mengganggu kepentingan penguasa, sekalipun harus menanggung risiko pengucilan. Otoritas seorang intelektual publik biasanya tumbuh dari kesediaan semacam itu. Posisi penasihat menawarkan bentuk pengakuan yang berbeda: pengakuan bahwa kecerdasan seseorang berguna bagi negara.

Keinginan untuk berguna merupakan hal yang sah. Namun, ukuran kegunaan itu perlahan-lahan dapat ditentukan oleh pihak yang memberikan pengakuan. Persoalannya kemudian menyangkut basis sosial kritik. Keputusan politik terbentuk melalui pertarungan kepentingan dan penguasaan sumber daya. Penjelasan yang tepat mengenai eksploitasi buruh dapat diterima secara intelektual oleh presiden, tetapi tetap dikalahkan oleh kepentingan pemilik modal, perekrut, dan pejabat yang diuntungkan oleh tatanan lama. Tanpa organisasi pekerja yang mampu mempertahankan tuntutannya, penerimaan intelektual tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan.

Serikat pekerja, organisasi petani, komunitas korban, lembaga riset independen, dan media kritis menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda dari hubungan seorang tokoh dengan pejabat. Kritik yang bertumpu pada mereka dapat bertahan ketika juru bicaranya berpindah ke dalam kekuasaan. Sebaliknya, kritik yang bergantung pada satu figur dapat berubah fungsi ketika figur tersebut berganti posisi.

Klaim bahwa yang berubah hanyalah tempat dapat diuji secara publik. Ukuran paling mendasar adalah konsistensi standar: kebijakan yang dahulu dikritik harus dinilai dengan ukuran yang sama dan secara terbuka. Hasilnya juga perlu terlihat pada kebijakan dan ruang partisipasi kelompok terdampak, sebab isi nasihat Wantimpres sendiri tidak dapat diverifikasi oleh publik. Selain itu, perlu ada batas kegagalan yang jelas: kondisi apa yang akan membuat seseorang memutuskan untuk meninggalkan jabatan tersebut? Tanpa batas semacam itu, alasan untuk bertahan dapat terus diproduksi melalui harapan bahwa pengaruhnya akan membesar pada kesempatan berikutnya.

Sampai ukuran-ukuran tersebut dapat diperiksa, kalimat “saya cuma pindah dari luar ke dalam” tetap terbuka bagi dua pembacaan: sebagai pernyataan kesinambungan sikap atau sebagai rumusan dari mekanisme yang digambarkan Gramsci, yakni kritik yang berpindah tempat dan, dalam perpindahan itu, berganti fungsi.

Analisis filosofis tidak dapat memutuskan pilihan tersebut sendirian. Yang dapat dilakukannya adalah memperjelas syarat-syarat yang memungkinkan kita menilainya. Persoalannya terletak pada kondisi yang memungkinkan akal tetap bebas ketika kekuasaan menawarkan tempat untuk didengar. Bagi Kant, kondisi itu bertumpu pada kebebasan bernalar di ruang publik.

Daftar Pustaka

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Ed. dan Penerj.). Lawrence & Wishart.

Kant, I. (1784). Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift, 4, 481–494.

Kant, I. (1796). Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf (edisi ke-2, diperluas). Friedrich Nicolovius.

Marx, K. (1956a). Kritik des Hegelschen Staatsrechts. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 1, hlm. 203–333). Dietz Verlag. (Karya asli ditulis pada 1843).

Marx, K. (1956b). Marx an Ruge, Kreuznach, September 1843. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 1, hlm. 343–346). Dietz Verlag. (Karya asli diterbitkan pada 1844).

Marx, K. (1958). Thesen über Feuerbach. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 3, hlm. 5–7). Dietz Verlag. (Karya asli ditulis pada 1845).

Plato. (1997). Complete Works (J. M. Cooper, Ed., dan D. S. Hutchinson, Ed. pendamping). Hackett.

Pontoh, C. H. (2026, 13 Juli). Rocky yang hidup pada 1840-an. IndoPROGRESS.

Said, E. W. (1994). Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures. Pantheon Books.

Aniello Iannone adalah dosen Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional di President University, Indonesia. Penelitiannya berfokus pada ekonomi politik Indonesia dan Asia Tenggara, regionalisme ASEAN, serta rezim migrasi dan ketenagakerjaan transnasional.