KAPITALISME kontemporer tidak lagi bekerja semata dalam ranah produksi dan distribusi barang, melainkan telah merembes ke wilayah yang lebih halus: cara manusia melihat, merasakan, dan menginginkan dunia. Kini, kapitalisme tidak hanya mengorganisasi kerja dan komoditas, tetapi juga mengorganisasi persepsi. Dunia tidak lagi sekadar diproduksi untuk digunakan, melainkan untuk dilihat, dinilai, dan dihasratkan.

Jika pada fase sebelumnya kapitalisme tampak dalam bentuk pabrik, pasar, dan komoditas yang kasat mata, maka dalam bentuk mutakhirnya ia bekerja melalui layar, antarmuka, dan aliran gambar yang nyaris tak putus. Pengalaman sehari-hari pun berubah menjadi sesuatu yang dapat dikurasi, ditampilkan, dan dipertukarkan.

Dalam konteks ini, estetika mengalami pergeseran fundamental. Ia tidak lagi berdiri sebagai wilayah refleksi yang relatif otonom tentang keindahan, melainkan menjadi bagian dari infrastruktur produksi nilai. Dengan kata lain, dalam kapitalisme digital, estetika berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur perhatian, membentuk preferensi, dan memungkinkan ekstraksi nilai secara berkelanjutan. Apakah kita masih benar-benar menjadi subjek dari pengalaman kita sendiri, atau telah menjadi objek dalam sistem yang membentuknya?

Ketika Estetika Kehilangan Otonominya

Secara historis, estetika memang lahir sebagai refleksi atas pengalaman indrawi manusia. Alexander Gottlieb Baumgarten pertama kali memperkenalkan estetika sebagai disiplin filsafat pada abad ke-18. Ia mendefinisikannya sebagai “ilmu tentang pengetahuan indrawi” (scientia cognitionis sensitivae). Baumgarten mendekati seni secara rasional sehingga kemudian menggunakan kerangka Cartesian tentang ide yang jelas dan terpilah-pilah untuk berbicara tentang kesan indrawi yang ditimbulkan oleh karya seni (Suryajaya, 2016, hal. 288). Dengan demikian, estetika sejak awal tidak semata soal keindahan, melainkan juga soal cara manusia mengetahui dunia melalui rasa.

Kemudian, Immanuel Kant menempatkan keindahan tidak dapat diukur secara objektif, tetapi tetap dapat dikomunikasikan dan diperdebatkan. Penilaian selera bukanlah penilaian kognitif, dan karenanya tidak bersifat logis, melainkan bersifat estetis (Kant, 1790). Di sini, estetika menjadi ruang antara subjektivitas dan universalitas—antara perasaan personal dan klaim bersama. Dalam kerangka ini, estetika beroperasi sebagai ruang refleksi—suatu wilayah di mana manusia mengalami dan menilai keindahan secara relatif otonom dari kepentingan praktis.

Namun, dalam kapitalisme, estetika tidak lagi sekadar persoalan refleksi, melainkan masuk ke dalam sirkuit produksi.

Asumsi otonomi ini menjadi sulit dipertahankan dalam kapitalisme kontemporer. Sejak Karl Marx, kita memahami bahwa kesadaran manusia—termasuk selera—tidak berdiri di luar kondisi material. Dalam The German Ideology, Marx menunjukkan bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, melainkan kehidupan sosial yang menentukan kesadaran (Marx, 1970). Artinya, cara kita melihat dunia, termasuk apa yang kita anggap indah, selalu terkait dengan struktur produksi yang melingkupinya.

Dalam kapitalisme digital, relasi ini tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga produktif. Estetika tidak lagi sekadar dipengaruhi oleh kondisi material, melainkan diproduksi secara aktif untuk kepentingan ekonomi.

Lebih jauh, sebagaimana ditunjukkan oleh Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism, ‘kapitalisme pengawasan’ di era digital tidak hanya memanfaatkan aktivitas manusia, tetapi juga mengekstraksi pengalaman itu sendiri sebagai sumber nilai. Ia secara sepihak menjadikan pengalaman manusia sebagai “bahan mentah gratis” (Zuboff, 2019). Setiap interaksi—klik, waktu menonton, preferensi visual—menjadi jejak perilaku yang dikumpulkan, diolah, dan diubah menjadi prediksi. Dalam kerangka ini, estetika bukan hanya soal bagaimana sesuatu tampak, tetapi juga bagaimana respons kita terhadapnya dapat ditangkap sebagai data. Dengan demikian, pengalaman estetis tidak lagi sepenuhnya milik subjek, melainkan menjadi bagian dari proses ekonomi yang lebih luas.

Platform digital memainkan peran sentral dalam proses ini. Menurut Nick Srnicek dalam Platform Capitalism, model bisnis platform bertumpu pada ekstraksi data dan prediksi perilaku. Algoritma bekerja dengan mengamplifikasi pola-pola yang terbukti efektif dalam mempertahankan perhatian pengguna. Apa yang sering dilihat akan semakin sering ditampilkan—menciptakan efek pengulangan yang pada akhirnya menormalisasi bentuk estetika tertentu.

Namun proses ini tidak berhenti pada prediksi. Seperti dicatat Zuboff, sistem ini tidak sekadar mengamati perilaku, tetapi berupaya membentuknya (Zuboff, 2019). Ia bergerak menuju pengkondisian. Lingkungan visual pengguna disusun sedemikian rupa sehingga preferensi tertentu lebih mungkin muncul dibandingkan yang lain. Dalam arti ini, algoritma tidak sekadar mencerminkan selera, tetapi secara aktif membentuknya—bahkan sebelum selera itu disadari oleh subjek.

Relasi kuasa dalam konteks ini menjadi asimetris. Platform bertindak sebagai aktor dominan yang mengontrol infrastruktur visibilitas, sementara pengguna menempati posisi ganda: sebagai konsumen sekaligus produsen data. Aktivitas pengguna tidak hanya menghasilkan pengalaman, tetapi juga nilai ekonomi yang diekstraksi tanpa kontrol penuh dari pihak pengguna itu sendiri.

Contohnya dapat dilihat pada menjamurnya kafe “estetik” di kota-kota besar. Interior dengan dinding putih, meja kayu terang, tanaman kecil, dan pencahayaan hangat bukan lagi sekadar pilihan desain, melainkan standar visual yang berulang. Pengunjung tidak hanya datang untuk mengonsumsi kopi, tetapi untuk memproduksi citra—foto yang dapat diunggah dan didistribusikan di media sosial.

Di sini, estetika bukan lagi pengalaman, melainkan bagian dari produksi.

Hal serupa terjadi pada ruang privat. Meja belajar yang ditata rapi dengan laptop tipis, lampu minimalis, dan buku catatan yang tersusun simetris menjadi konten populer di TikTok. Aktivitas belajar tidak hanya dilakukan, tetapi juga dipertontonkan dalam format visual tertentu.

Di sini, rantai produksi nilai menjadi lebih jelas: estetika menarik perhatian; perhatian menghasilkan data; data memungkinkan prediksi; dan prediksi dikonversi menjadi profit melalui sistem periklanan dan optimasi keterlibatan. Estetika bukan lagi efek samping dari produksi, melainkan bagian inti dari proses akumulasi kapital. Dengan demikian, estetika telah masuk ke dalam sirkuit produksi kapitalisme—bukan sebagai efek samping, tetapi sebagai komponen inti.

Selera dalam Cengkeraman Sistem Produksi

Masuknya estetika ke dalam sirkuit produksi kapitalisme membawa konsekuensi lanjutan: komodifikasi. Estetika tidak lagi dipahami sebagai pengalaman reflektif, melainkan sebagai atribut yang dapat meningkatkan nilai tukar suatu objek.

Fenomena ini sejalan dengan kritik Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer dalam Dialectic of Enlightenment. Dua estetikawan marxis tersebut menunjukkan bahwa industri budaya menghasilkan keseragaman melalui standarisasi. Budaya saat ini membuat segala sesuatu menjadi seragam (Adorno & Horkheimer, 1944).

Dalam kapitalisme, budaya tidak lagi menjadi ruang otonom, melainkan bagian dari industri yang memproduksi keseragaman. Film, musik, dan desain visual dibuat dengan pola yang dapat diprediksi agar mudah dikonsumsi. Keberagaman yang tampak hanyalah variasi permukaan dari struktur yang sama. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa industri hiburan terus-menerus menipu para konsumennya dengan janji-janji yang tak pernah ditepati Adorno & Horkheimer, 1944).

Dalam konteks media sosial, keseragaman ini tampak dalam format konten yang berulang. Video “daily vlog”, “morning routine”, atau “study with me” memiliki struktur yang hampir identik: bangun pagi, membuat kopi, bekerja di meja yang rapi, lalu menutup hari dengan suasana tenang. Meskipun tampak personal, pola ini sebenarnya sangat terstandarisasi.

Di sinilah estetika berubah menjadi formula.

Lebih jauh, komodifikasi estetika juga bekerja pada level makna. Roland Barthes dalam Mythologies menunjukkan bahwa tanda-tanda budaya dapat berfungsi sebagai mitos—yakni sistem makna yang menaturalisasi konstruksi ideologis. Mitos adalah salah satu jenis wacana (Barthes, 1972). Dalam konteks ini, kata “estetik” tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga dapat menjadi medium ideologi serta legitimasi gaya hidup tertentu.

Ketika sebuah kamar disebut “estetik”, yang dimaksud bukan hanya tampilannya, tetapi juga nilai-nilai yang diasosiasikan dengannya: keteraturan, produktivitas, dan kontrol diri. Estetika dijadikan bahasa yang menyamarkan ideologi sebagai sesuatu yang tampak alami.

Analisis ini dapat diperjelas melalui pembacaan terhadap Pierre Bourdieu dalam Distinction. Bourdieu menunjukkan bahwa selera berfungsi sebagai mekanisme diferensiasi sosial. Selera mengklasifikasikan, dan selera itu sendiri yang diklasifikasikan (Bourdieu, 1984). Namun, dalam kapitalisme digital, diferensiasi ini menjadi paradoksal: individu ingin tampil unik, tetapi menggunakan standar estetika yang sama. Hasilnya adalah homogenisasi terselubung—keseragaman yang disamarkan sebagai keberagaman.

Dalam kapitalisme digital, algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi, tetapi juga sebagai mekanisme produksi ideologi. Ia menentukan apa yang terlihat dan apa yang tidak, apa yang dianggap menarik dan apa yang diabaikan.

Dalam proses ini, preferensi personal menjadi sulit dibedakan dari hasil kurasi sistem. ‘Kapitalisme pengawasan’ tidak hanya memprediksi perilaku, tetapi juga berupaya mengarahkannya (Zuboff, 2019). Bahkan lebih jauh, ia bekerja dengan menciptakan kondisi di mana perilaku tertentu lebih mungkin terjadi dibandingkan yang lain. Lingkungan digital disusun sedemikian rupa sehingga pilihan yang tersedia tampak alami, padahal telah melalui proses desain yang intensif.

Hal ini berakibat pada munculnya ilusi pilihan.

Dalam titik ini, ilusi pilihan dapat dipahami lebih jauh melalui konsep alienasi. Alienasi dipahami sebagai terganggunya kapasitas untuk intensionalitas kolektif—yakni kemampuan manusia dalam membangun dan berbagi makna bersama (Armstrong, 2013). Kondisi tersebut tampak dalam praktik konsumsi yang tidak lagi berfungsi sebagai ekspresi diri, melainkan kehilangan batas dan orientasinya. Sebaliknya, konsumsi berubah menjadi tindakan yang terinstrumentalisasi, individu bertindak berdasarkan makna sosial yang dibentuk secara eksternal. Dengan demikian, tindakan konsumsi tidak lagi bersifat ekspresif, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana untuk menampilkan diri (Armstrong, 2013).

Kita merasa memilih apa yang kita suka, padahal pilihan tersebut telah dibentuk sebelumnya. Kita merasa menemukan sesuatu yang “sesuai dengan diri kita”, padahal kesesuaian itu adalah hasil dari proses prediksi berbasis data.

Dalam titik ini, kapitalisme digital tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga bentuk baru keterasingan. Jika dalam kapitalisme klasik manusia terasing dari hasil kerjanya, maka dalam bentuk paling mutakhir ini ia tereksploitasi dan terasing dari pengalaman hidupnya sendiri. Apa yang kita lihat, sukai, dan rasakan tidak lagi sepenuhnya lahir dari diri kita, melainkan dari interaksi panjang dengan sistem yang mengamati, mempelajari, dan secara halus mengarahkan kita. Dengan demikian, estetika tidak lagi sekadar soal keindahan, tetapi juga medan relasi kuasa bekerja secara paling intim—di dalam persepsi kita sendiri.

Daftar Pustaka

Adorno, Theodor W., and Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment. Stanford: Stanford University Press, 2002.

Armstrong, Peter. “Alienated Consumption.” Journal of Consumer Culture 13, no. 3 (2013): 211–228. https://doi.org/10.1177/1469540513488409

Barthes, Roland. Mythologies. New York: Hill and Wang, 1972.

Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

Kant, Immanuel. Critique of Judgment. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987.

Marx, Karl, and Friedrich Engels. The German Ideology. New York: International Publishers, 1970.

Srnicek, Nick. Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press, 2017.

Suryajaya, Martin. Sejarah Estetika: Era Klasik sampai Kontemporer. Jakarta: Gang Kabel, 2016.

Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019.

Muhammad Fariz Ardan Fitriansyah adalah penulis dan alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Pengantar redaksi: Setahun lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berkuasa, prestasi terbesarnya adalah melakukan persekusi secara massif dan brutal terhadap para aktivis gerakan demokrasi. Pasca aksi protes pada Agustus 2025, berdasarkan data yang dihimpun oleh YLBHI dan Kontras, tercatat sekitar 6.179 hingga 6.719 aktivis dan anak muda yang ditangkap. Ini merupakan perburuan aktivis terbesar sejak reformasi 1998. Hingga Februari lalu, sekitar 703 orang masih ditahan, dengan 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus terbaru adalah penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, wakil koordinator Kontras pada 14 Maret.

 Mengapa pemerintahan Prabowo-Gibran ini semakin otoriter alias semakin mengangkangi demokrasi? Apa yang menyebabkannya? Kepentingan apa dan siapa yang mereka lindungi serta perjuangkan di tengah-tengah kehidupan mayoritas rakyat yang semakin memburuk? Mengapa lebih mudah mengalahkan rezim Orde Baru ketimbang mendemokratisasi kapitalisme? Mengapa gerakan sosial semakin melemah di tengah-tengah kemarahan rakyat yang kian membuncah? Kami menerjemahkan dan memuat ulang artikel yang ditulis oleh sosiolog Argentina Atilio Boron, untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan di atas. Bercermin dari pengalaman Amerika Latin, artikel yang terbit di Boston Review dua dasawarsa lalu (1996) ini semakin terasa relevansinya buat kita sekarang.

PADA dekade 1980-an, gelombang demokratisasi yang melanda Amerika Latin, memicu perdebatan luas mengenai hakikat dan harapan demokrasi.[1] Perdebatan ini mendapat sambutan luas dan positif di sebuah kawasan yang memiliki sejarah panjang otoritarianisme. Otoritarianisme politik di Amerika Latin dapat ditelusuri hingga ke warisan kolonial dan bentuk pembangunan kapitalis yang bersifat dependen (dependent form of capitalism), yang sebagian besar bertumpu pada sistem latifundia (kepemilikan tanah besar) dan perbudakan, dan tidak  seperti di Amerika Serikat, pada dorongan politik dari para petani merdeka. Bahkan, dalam hampir dua abad kehidupan politik yang merdeka, Amerika Latin belum pernah mengalami satu pun revolusi politik yang berujung pada tegaknya sebuah rezim demokratis. Di Meksiko antara tahun 1910 dan 1917, Guatemala pada tahun 1944, dan Bolivia pada tahun 1952, misalnya, perhatian utama revolusi adalah kapitalisme, bukan demokrasi.

Diperkuat oleh dorongan demokratis di seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, gerakan reformasi demokrasi pada dekade 1980-an sebagian berhasil mengatasi beban warisan dari sejarah traumatis tersebut. Namun, bahkan pada tataran pemikiran demokratis, kemenangan itu pun masih terbatas. Dihadapkan pada arus besar demokratisasi, serta kegagalan “sosialisme yang pernah ada (really existing socialism)” dan ketidakmampuan sosial demokrasi untuk melampaui kapitalisme, sebagian besar kelas politik di Amerika Latin — termasuk kalangan kiri — bergegas memeluk pemahaman demokrasi yang bersifat prosedural. Pemahaman tersebut, yang akar intelektualnya dapat ditelusuri hingga ke karya Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy[2], mengidentikkan demokrasi semata-mata dengan pemilihan pemerintahan melalui kompetisi elektoral, dan perjuangan demi demokrasi dengan pembentukan aturan-aturan kompetisi pemilu. Yang luput dari pandangan proseduralis ini adalah nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan yang secara tradisional selalu dikaitkan dengan demokrasi.

Konsepsi prosedural tentang demokrasi mengimplikasikan suatu pergeseran radikal dari tradisi politik Barat, sejak dari Plato hingga Marx dan Tocqueville. Dalam bab pembuka Democracy in America, Tocqueville menggambarkan sifat epik demokratisasi dengan kata-kata yang mengharukan:

Keseluruhan buku ini ditulis di bawah dorongan semacam kegentaran religius yang terilhami oleh perenungan atas revolusi tak terbendung ini, yang bergerak maju dari abad ke abad melewati setiap rintangan, dan bahkan kini terus melangkah di tengah reruntuhan yang diciptakannya sendiri.[3]

Jika kita menyikapi bahasa Tocqueville secara serius, pandangan proseduralis tentang demokrasi menyodorkan sebuah teka-teki kepada kita: bagaimana mungkin sebuah program politik yang begitu sederhana dan masuk akal pernah membangkitkan hasrat yang membara dan perlawanan yang gigih dalam bentuk revolusi dan kontra-revolusi, perjuangan rakyat yang berkepanjangan dan represi yang brutal? Apakah seluruh drama ini, yang bagaimanapun juga merupakan drama peradaban Barat sejak Athena di masa Perikles, hanyalah produk dari sebuah kesalahpahaman belaka? Mengapa jauh lebih mudah menghapus perbudakan di Brasil, beserta sebuah Kekaisaran yang bertumpu pada tenaga kerja budak, daripada mendemokratisasi kapitalisme Brasil?

Mungkin hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa demokrasi, pada hakikatnya, merupakan sesuatu yang melampaui sekadar susunan prosedur yang sederhana.[4] “Sesuatu yang melampaui” itulah — asal muasal dari “rasa takzim religius” yang disebut Tocqueville — yang barangkali dapat dirumuskan melalui sebuah pemahaman demokrasi yang bersifat substantif, dengan empat karakteristik pokok:

(a) Demokrasi mensyaratkan adanya serangkaian lembaga yang menata persaingan kekuasaan secara jujur dan cukup kuat untuk memberlakukan hasilnya, sekalipun pihak yang kalah menolak. Mengutip gagasan Adam Przeworski, demokrasi melembagakan ketidakpastian — artinya, tidak ada satu partai, kelas, atau kelompok masyarakat pun yang dijamin kemenangannya oleh desain proses politik itu sendiri.[5]

(b) Demokrasi mensyaratkan terpenuhinya taraf minimum kesejahteraan material bagi setiap orang, kendati patokan itu berubah-ubah seiring perjalanan sejarah.

(c) Demokrasi bertolak dari anggapan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara sederajat, sehingga membuka ruang bagi perkembangan penuh individu-individu yang sungguh khas serta keragaman ekspresi kehidupan sosial yang tanpa batas.

(d) Demokrasi menjamin pelaksanaan kebebasan secara nyata bagi warga negara dengan cara melindungi hak-hak mendasar dan — melampaui hak-hak formal belaka (yang telah tertulis dalam banyak konstitusi Amerika Latin namun hanya menjadi aksara tanpa makna) — menyediakan pembagian sumber daya material maupun simbolis agar setiap orang benar-benar dapat menggunakan kebebasannya.

Dalam kenyataannya, tentu saja, kapitalisme-kapitalisme demokratis, termasuk yang paling maju, hampir tidak mampu memenuhi tolok ukur tersebut. Namun, perbedaan apa, di luar kegagalan semata dalam menepati janji demokrasi, yang sesungguhnya ditimbulkan oleh kesenjangan ini?

Demokrasi dan Neoliberalisme

Krisis ekonomi, militer yang memberontak, plutokrasi yang despotik, dan kedutaan besar Amerika Serikat yang intervensionistis, kesemuanya telah memainkan peran krusial dalam sejarah panjang ketidakstabilan politik dan kudeta militer di Amerika Latin: Setiap langkah maju menuju demokrasi selalu membawa serta ancaman kembalinya kekuasaan otoriter. Kini, ancaman utama terhadap demokrasi jauh lebih halus, lebih bersifat internal, dan mungkin lebih tangguh: yang berpotensi pada hilangnya kepercayaan warga negara terhadap demokrasi itu sendiri.

Dalam sistem dengan hak pilih universal, hak untuk berpartisipasi dalam memilih pemerintahan memberikan semacam martabat dan penghormatan serta penghormatan publik kepada setiap individu. Namun, ketika pemerintah terpilih melanggar “perjanjian perwakilan” dan menunjukkan ketidakpedulian total terhadap penderitaan warga, ketika demokrasi direduksi menjadi serangkaian aturan abstrak dan kehilangan maknanya bagi sebagian besar warga negara, maka banyak orang akan cenderung menganggap demokrasi sebagai sandiwara belaka, kehilangan kepercayaan, dan mencabut dukungan mereka terhadap institusi-institusi perwakilan. Hasil dari kekecewaan semacam itu tentu bergantung pada seberapa luas dan seberapa lama reputasi buruk demokrasi tersebut bertahan. Jika hanya segelintir orang yang selalu menganggap demokrasi sebagai sandiwara, atau jika banyak orang sesekali berpikir demikian, dampaknya kemungkinan tidak akan terlalu parah. Kasus yang mengkhawatirkan adalah ketika banyak orang secara terus-menerus meyakini bahwa demokrasi hanyalah sandiwara. Bahkan dalam situasi tersebut, konsekuensinya bergantung pada seberapa besar “banyak orang” itu, organisasi dan kapasitas mereka untuk melakukan aksi kolektif, serta tentu saja, kapasitas spesifik masing-masing negara dalam menyerap kekecewaan rakyat.

Meskipun demikian, kepercayaan publik tetaplah penting. Jika rezim otokrasi beroperasi secara relatif independen dari gagasan dan sentimen rakyatnya, stabilitas demokrasi justru membutuhkan legitimasi rakyat. Oleh karena itu, data opini survei publik di beberapa negara Amerika Latin menjadi sumber kekhawatiran yang serius. Ketidakpuasan terhadap demokrasi kini berkisar dari 40 persen di Peru dan Bolivia hingga 59 persen di Brasil dan 62 persen di Kolombia.[6]

Apa yang menjadi penyebab lunturnya kepercayaan ini? Mantan presiden Chile, Patricio Aylwin, menawarkan sebuah jawaban ketika ia mengatakan bahwa di negaranya sendiri, isu paling mendesak yang dihadapi demokrasi adalah melunasi “utang sosial” yang ada pada saat itu. Sebagaimana tersirat dari pernyataan Aylwin, institusi-institusi demokratis yang baru terbentuk telah mengecewakan harapan warga negara. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bukanlah penganut proseduralis ala Schumpeter; mereka tidak menganggap demokrasi sekadar sebuah seperangkat aturan main kompetisi elektoral. Mereka mengharapkan demokrasi mampu menyediakan barang dan jasa yang esensial, dan dengan demikian membawa perubahan nyata yang positif dalam kehidupan mereka. Singkatnya, mereka mengharapkan sesuatu yang substantif dari demokrasi. Namun, kemunculan proses demokratis di Amerika Latin bertepatan dengan diadopsinya reformasi ekonomi neoliberal. Dan karena reformasi-reformasi tersebut telah membawa bencana bagi warga biasa, hal yang substantif itu tidak pernah terwujud.

Inti dari reformasi ekonomi neoliberal sudah diketahui secara luas: stabilisasi moneter, liberalisasi ekonomi, anggaran berimbang, deregulasi, privatisasi, perampingan negara, dan kebebasan penuh bagi bekerjanya mekanisme pasar. Demikian pula dominasi neoliberalisme dalam perdebatan politik-ekonomi di Amerika Latin. Namun demikian, keberhasilan neoliberalisme di ranah ideologis jauh melampaui capaian ekonominya yang terbilang sederhana, yang bagaimanapun juga telah membebankan ongkos sosial yang teramat besar.

Ambil contoh kasus Chile, yang lazim dijadikan model keberhasilan neoliberal. Pada tahun 1988, setelah lima belas tahun penataan ulang ekonomi, pendapatan per kapita dan upah riil para pekerja tidak berbeda jauh dari tahun 1973, meskipun rata-rata tingkat pengangguran mencapai 15 persen sepanjang tahun 1975 hingga 1985, bahkan menyentuh puncaknya di angka 30 persen pada tahun 1983. Dalam kurun 1970 hingga 1987, angka kemiskinan melonjak dari 17 persen menjadi 38 persen, dan pada tahun 1990 tingkat konsumsi per kapita di Chile masih berada di bawah level tahun 1980.[7] Setelah mengapresiasi “kemajuan berarti” yang dicapai upah minimum perkotaan di Chile antara tahun 1990 dan 1992, sebuah laporan terkini dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (ECLA) berkesimpulan bahwa upah tersebut baru berhasil mengembalikan daya beli ke taraf yang pernah diraihnya pada tahun 1980.[8] Bukan berarti seluruh rakyat Chile mengalami stagnasi: Dalam rentang 1979 hingga 1988, kelompok sepersepuluh terkaya berhasil meningkatkan porsi pendapatannya dari 36,2 persen menjadi 46,8 persen dari total pendapatan nasional, sementara separuh penduduk terbawah justru mengalami penurunan dari 20,4 persen menjadi 16,8 persen.[9]

Di Meksiko, lebih dari satu dekade penyesuaian ortodoks telah menghasilkan kemunduran sosial dan ekonomi yang nyata. Menurut data resmi Meksiko, pendapatan nasional per kapita turun 12,4 persen antara tahun 1980 dan 1990, terlepas dari retorika kemenangan yang digunakan oleh pemerintahan PRI (The Partido Revolucionario Institucional) untuk “menjual” ketundukan mereka terhadap penerapan agenda  neoliberalisme.[10] Antara tahun 1982 dan 1988, upah riil anjlok sebesar 40 persen, dan sejak itu tetap bertahan di kisaran level tahun 1988. Sementara tingkat pengangguran — yang secara tradisional sudah tinggi di Meksiko — meningkat, konsumsi per kapita turun 7 persen antara tahun 1980 dan 1990.[11] Menurut Castañeda, “ketika pada tahun 1992 pemerintah Meksiko merilis data statistik distribusi pendapatan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, datanya sungguh mengerikan.”[12] Meski demikian, dibutuhkan sebuah pemberontakan di Chiapas, dua pembunuhan politik, defisit perdagangan yang besar, dan runtuhnya nilai tukar peso untuk membuat elite lokal dan para penasihat mereka tersadar bahwa kebijakan neoliberal telah gagal. Dan ketika kesadaran itu datang, Presiden Ernesto Zedillo justru mengajukan paket penyelamatan darurat baru yang niscaya akan menambah beban penderitaan bagi kaum miskin. Para pejabat pemerintah sendiri telah memperkirakan penurunan daya beli upah sebesar 32 persen, yang akan membawa kesengsaraan pdan kekurangan tambahan bagi mayoritas rakyat Meksiko.[13]

Singkatnya, reformasi neoliberal tidak menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, distribusi pendapatan yang lebih merata, ataupun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dan semestinya hal itu tidak mengejutkan. Sebagaimana ditunjukkan dengan gamblang oleh pengalaman lima puluh tahun Eropa Barat, dan sebagaimana dipertegas oleh pengalaman yang lebih baru di Asia Timur, pembangunan kapitalis membutuhkan perpaduan kebijakan publik yang tepat, dan ini berarti sebuah negara yang dibekali kapasitas memadai untuk intervensi dan regulasi terhadap pasar.[14]

Memang, perlu diingat bahwa restrukturisasi ekonomi Chile sendiri — yang sebenarnya tidak terlalu mengesankan jika dibandingkan dengan Asia Timur atau Tiongkok — tetap mempertahankan industri tembaga yang bernilai strategis di bawah kendali pemerintah. Dinasionalisasi pada masa pemerintahan Salvador Allende, perusahaan-perusahaan tembaga milik negara menyumbang sekitar 50 persen dari pendapatan ekspor Chile. Lebih dari itu, pendapatan ini langsung masuk ke kas fiskal negara — bukan, seperti di Argentina, Brasil, dan sebagian besar ekonomi Amerika Latin, ke kantong pengusaha swasta — sehingga memperkuat keuangan publik dan kapasitas negara. Pada tahun 1995, Corporación del Cobre milik negara menyetorkan 1,8 miliar dolar AS ke kas negara, sebuah angka yang melebihi total pajak yang dibayarkan oleh seluruh perusahaan swasta di Chile.[15]

Mengesampingkan kekhususan tembaga, ukuran negara Chile (diukur dari rasio pengeluaran publik terhadap PDB) terus mengalami pertumbuhan dalam dekade terakhir, begitu pula regulasi negara atas pasar keuangan. Jadi, restrukturisasi ekonomi Chile sulit dijadikan contoh yang meyakinkan dari penerapan kebijakan neoliberal, dan kondisi perekonomiannya boleh jadi akan lebih buruk seandainya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan signifikan dari proyek neoliberal tersebut. Namun, semua “kekhasan” model Chile ini tampaknya luput dari perhatian Bank Dunia. Dalam sebuah dokumen resmi terbaru — yang mencakup bagian tentang “Chile sebagai Model” — Kepala Ekonom Bank Dunia Sebastián Edwards tidak menyinggung fakta-fakta yang janggal ini, bahkan dalam sebuah catatan kaki yang sederhana sekalipun.[16]

Dampak dari “fundamentalisme pasar bebas” menjalar ke seluruh kawasan, dan sama sekali tidak terbatas pada Chile dan Meksiko saja, negara-negara yang pernah diiklankan sebagai kisah “sukses.” Kebijakan neoliberal telah meningkatkan secara drastis jumlah penduduk miskin dan “sangat miskin,” serta memperlebar jurang yang memisahkan golongan kaya dan miskin. Berdasarkan laporan terbaru dari ECLA:

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar bagi perekonomian Amerika Latin dan Karibia. Antara tahun 1980 dan 1990, kemiskinan memburuk akibat krisis dan kebijakan penyesuaian, menghapus sebagian besar kemajuan pengurangan kemiskinan yang dicapai selama dekade 1960-an dan 1970-an. Estimasi terbaru menempatkan jumlah penduduk miskin pada awal dekade ini, tergantung pada definisi kemiskinan, di kisaran antara 130 hingga 196 juta jiwa… Resesi dan penyesuaian pada dekade delapan puluhan juga meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebagian besar kawasan. Di negara-negara dengan distribusi pendapatan yang paling terkonsentrasi, 10 persen rumah tangga terkaya menerima 40 persen dari total pendapatan.[17]

Dengan demikian, dengan memperparah ketimpangan ekonomi, kebijakan neoliberal secara bersamaan telah memperbesar daya tawar segelintir aktor kolektif yang diistimewakan — yang tuntutannya didengar di eselon atas pemerintahan dan birokrasi pusat — merusak fondasi material kewarganegaraan dengan menciptakan rakyat yang terdemobilisasi, tidak terorganisir, terdepolitisasi, dan sering kali tunduk, serta melemahkan kapasitas negara untuk memperbaiki ketimpangan yang merusak ini.

Sebuah Negara yang Berdaulat?

Neoliberalisme di Amerika Latin memikul tanggung jawab yang signifikan atas merosotnya kepercayaan warga negara terhadap demokrasi. Kemerosotan kepercayaan tersebut kian diperburuk oleh dua karakteristik ekonomi politik Amerika Latin yang semakin mempersempit kapasitas negara: masih bertahannya “hak veto perpajakan” yang terus berhasil digunakan oleh kalangan pemilik kapital di seluruh kawasan Amerika Latin, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi.

 Veto Pajak

Orang-orang kaya Amerika Latin menolak membayar pajak. Mereka bereaksi dengan kemarahan dan rasa jijik ketika pemerintah berusaha mengenakan pajak atas properti, keuntungan, dan penghasilan mereka, bahkan menganggap pajak yang sederhana atas kapal pesiar, pesawat pribadi, kendaraan mewaht, dan vila peristirahatan sebagai tindakan perampasan bergaya komunis.

“Hak veto pajak” ini, sebuah tradisi sosial dan ekonomi yang menyimpang yang berasal dari masa kolonial, secara berkala telah menciptakan tekanan yang tidak tertanggungkan terhadap anggaran negara. Mengingat kekakuan yang dihasilkan pada sisi penerimaan anggaran negara, para pembuat kebijakan secara rutin berusaha “menyelesaikan” masalah fiskal dengan memotong pengeluaran atau, jika memungkinkan, menaikkan pajak tidak langsung baru yang  secara sosial bersifat regresif. Dalam kedua skenario tersebut, beban jatuh di pundak para pekerja dan kaum miskin. Di Argentina, sebuah studi Bank Dunia menunjukkan bahwa pada akhir dekade 1980-an, 10 persen penduduk terkaya membayar 27 persen dari total pendapatannya dalam bentuk pajak, sementara 10 persen penduduk termiskin justru membayar 29,3 persen dari penghasilannya. Sayangnya, setidaknya dalam hal ini, “reformasi struktural” yang dilancarkan oleh presiden Carlos Menem pada dekade 1990-an hanya memperburuk keadaan.[18]

Dengan terjadinya krisis utang dekade 1980-an, kekurangan pendanaan negara yang menahun di Amerika Latin berubah menjadi sumber kekhawatiran nasional dan internasional yang sangat besar dan mendesak. Demi membayar utang luar negeri yang terus membengkak, negara-negara yang terlilit utang berat perlu menjalankan surplus anggaran. Oleh karena itu, di tengah krisis parah dekade 1980-an, negara-negara Amerika Latin justru memperparah kecenderungan resesi ekonomi melalui kebijakan fiskal pro-siklikal yang semakin menekan daya beli sebagian besar penduduk, mengurangi pendapatan kelas menengah, dan menciptakan — sesuai dengan teori-teori “sisi penawaran” yang sedang populer — “insentif pajak” baru bagi orang kaya. Pemotongan tajam dalam belanja sosial dan pengeluaran publik menjadi pilar-pilar utama cetak biru neoliberal, yang dilegitimasi dengan dalih kebutuhan untuk “menjaga angka-angka tetap positif” dan merampingkan negara yang dianggap terlampau gemuk.

Namun, persoalan fiskal negara-negara Amerika Latin sesungguhnya bersumber dari ketidakmampuan kronis pemerintah dalam memungut pajak dari kalangan kaya, bukan dari membengkaknya pengeluaran. Sementara penelitian Bank Dunia sendiri mengungkapkan betapa sangat regresifnya sistem perpajakan Amerika Latin, para petinggi Bank justru mendesak pemerintah-pemerintah di Kawasan ini untuk menarik investasi swasta dengan cara mengurangi “beban pajak.” Padahal beban pajak tersebut (sebagai persentase dari PDB dan tidak termasuk kontribusi jaminan sosial) di negara-negara Amerika Latin yang lebih maju hanya sekitar 17 persen, sementara di negara-negara OECD proporsi ini mencapai 37,5 persen. Yang lebih mencolok lagi adalah tarif pajak atas keuntungan modal dan laba, yang rata-rata mencapai 14 persen dari PDB di negara-negara OECD, namun hanya 4 persen di Brasil, 3 persen di Argentina, Chile, dan Uruguay, serta hanya 1 persen di Bolivia.[19] Pemerintah-pemerintah Amerika Latin yang cukup kuat untuk membongkar dan/atau menjual perusahaan-perusahaan negara yang besar — dan terkadang sangat efisien — dengan harga murah, yang telah menutup lembaga-lembaga pemerintah, mengakhiri program-program sosial, memprivatisasi segala jenis layanan publik, menghancurkan serikat buruh, memangkas anggaran publik, dan mematahkan perlawanan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan ini, tampak sangat lemah secara mengejutkan ketika dihadapkan pada tugas mengorganisasi sebuah rezim perpajakan yang adil dan progresif.

Meletusnya krisis utang di Amerika Latin dengan demikian mempercepat pembongkaran tanpa henti terhadap aparatur negara dan mundurnya pemerintah secara serampangan dari berbagai ranah kebijakan yang selama ini kontribusinya sangat bermanfaat bagi sebagian besar lapisan masyarakat. Jika negara-negara ini gagal mematahkan “veto pajak” tersebut, maka kapitalisme Amerika Latin yang ditata-ulang  akan semakin menyerupai Rusia “pasar bebas” yang korup dan dikuasai mafia, alih-alih menyerupai Swiss atau Austria — yang jelas bukan tanah subur bagi konsolidasi demokrasi.

 Globalisasi

Globalisasi ekonomi hanya memperburuk situasi. Ditambah dengan “veto pajak,” globalisasi — untuk menyederhanakan sebuah cerita yang kompleks namun sudah umum diketahui — telah secara radikal melemahkan negara-negara nasional, mengikis kapasitas administratif dan pengambilan keputusan mereka, merusak kualitas tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kerentanan di hadapan lingkungan domestik dan internasional yang semakin kompleks. Demokrasi-demokrasi baru di Amerika Latin menyerahkan porsi penting dari kedaulatan nasional dan hak menentukan nasib sendiri, secara de facto, dan terkadang mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan formal di bidang-bidang sensitif kepada perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga keuangan internasional dan/atau pemerintah asing dengan kedok perjanjian komersial, “persyaratan-persyaratan,” dan penilaian “risiko negara.” Pelemahan ini telah menghasilkan distorsi mendalam dalam preferensi politik: Pemerintah-pemerintah di kawasan ini, pada Tingkat pertama, melayani kepentingan pemerintah asing dan kreditor serta sektor-sektor kunci dari kapital internasional beserta “anjing penjaganya” (Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional); kemudian mereka merespons “kekuatan pasar” domestik, sebuah istilah halus untuk kapital besar dan perusahaan-perusahaan, lokal maupun asing, yang beroperasi di pasar domestik; sementara kepentingan warga negara biasa menempati urutan terakhir.

Sulit membayangkan sebuah demokrasi yang stabil tanpa tercapainya ambang batas minimum kedaulatan nasional, yang memadai untuk membuat keputusan-keputusan otonom dengan dampak distribusi yang berarti. Mengingat jangkauan globalisasi yang luar biasa, dan peran utang luar negeri dalam memperkuat ketergantungan finansial, sebuah demokrasi yang berdiri di atas negara yang lemah dan semakin kehilangan kemandirian dalam pengambilan keputusan, besar kemungkinan akan mengalami kemunduran.

Pelemahan negara dan globalisasi, dengan demikian, sama sekali tidak bersifat netral dalam dampak distribusinya. Para pemilik modal lokal beserta mitra-mitra mereka di negara-negara metropolitan telah diuntungkan dalam berbagai cara dari penyusutan drastis negara developmentalis lama. Pertama, mereka secara signifikan memperkokoh dominasi ekonomi mereka dengan memangkas secara tajam pengawasan publik atas pasar serta melemahkan konsistensi dan cakupan kebijakan publik. Kini, masyarakat-masyarakat Amerika Latin telah menjadi sangat “terprivatisasi”: Negara telah menyusut ke fungsi-fungsi yang paling minimal, dan hal-hal yang sebelumnya merupakan kebutuhan kolektif — kesehatan, gizi, pendidikan, perumahan, pelatihan kerja — telah berubah menjadi urusan individual yang jalan keluarnya harus dicari sendiri di pasar. Prinsip yang berlaku adalah bertahan hidup bagi yang paling kuat; sementara sisanya — kaum miskin, lanjut usia, anak-anak, orang sakit, tunawisma, pengangguran, dan mereka yang tidak mampu bekerja — hanya bisa menjadi penerima santunan baru dari Palang Merah dan sejumlah organisasi non-pemerintah bersifat amal lainnya.

Kedua, melenyapnya negara-negara nasional dan privatisasi besar-besaran atas perusahaan serta layanan milik negara telah mengalihkan monopoli-monopoli yang sangat menguntungkan ke tangan para pemilik modal, sekaligus menjamin pelunasan utang luar negeri — yang dikontrak, seperti di Argentina, Brasil, Chile, dan Uruguay — oleh para penguasa militer de facto yang tidak akuntabel dan korup. Neoliberalisme menyediakan dalih umum bagi pengalihan aset publik dan perusahaan milik negara, yang dibangun dengan dana tabungan rakyat, bahkan di sektor-sektor yang dianggap “terlarang” dan tidak boleh diusik hingga beberapa tahun sebelumnya, seperti kelistrikan, penerbangan, perminyakan, atau telekomunikasi.

Ketiga, reformasi-reformasi ini telah menggeser keseimbangan antara negara dan pasar sedemikian dramatisnya sehingga pemerintah mana pun di masa depan yang peka terhadap tuntutan rakyat, atau terinspirasi oleh bahkan sedikit saja semangat reformis, akan segera menyadari bahwa ia kekurangan beberapa instrumen paling elementer dalam pembuatan kebijakan publik serta tenaga-tenaga administratif yang cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Itulah mengapa salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi masyarakat-masyarakat Amerika Latin adalah membangun kembali negara. Sebagaimana diamati oleh seorang mantan menteri perindustrian Venezuela, pada akhir dekade 1990-an, “Washington mungkin akan menemui beberapa kejutan di selatan. Amerika Latin, yang telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk meruntuhkan negara, akan mencurahkan sepuluh tahun berikutnya untuk membangunnya kembali.”[20]

Masyarakat Sipil

Masyarakat yang terfragmentasi dan heterogen, dilintasi oleh ketimpangan mendalam serta perpecahan berdasarkan garis etnis, kelas, gender, dan kedaerahan: itulah warisan utama dari lima belas tahun hegemoni neoliberal. Masalah ini pun tidak eksklusif bagi masyarakat Amerika Latin. Di Eropa Barat, kemunduran sosial yang diakibatkan oleh kemerosotan negara kesejahteraan telah mendorong beberapa analis untuk berbicara tentang masyarakat “dua pertiga.” Dan ekonom Richard Freeman baru-baru ini menyarankan dalam Harvard Business Review bahwa Amerika Serikat mungkin sedang bergerak menuju sebuah “ekonomi apartheid,” di mana “orang kaya hidup terisolasi di pinggiran kota yang eksklusif serta apartemen mewah mereka dengan nyaris tanpa hubungan dengan kaum pekerja miskin di permukiman kumuh mereka.”[21] Dalam masyarakat-masyarakat kapitalis konservatif pada akhir dekade 1980-an dan 1990-an, sebuah sektor yang luas — kurang lebih sepertiga dari populasi — secara progresif telah tersingkir dari manfaat kemajuan material, ditakdirkan untuk menjadi kelas bawah atau segmen masyarakat modern yang melapuk, tidak mampu untuk diintegrasikan kembali ke dalam pasar tenaga kerja formal kapitalisme maju.[22]

Persoalannya bukan semata-mata keburukan moral dari penyingkiran sosial. Sebuah “masyarakat” yang dilemahkan oleh dinamika pasar yang tidak terkendali — dan negara-negara Amerika Latin dengan cepat mendekati kondisi tersebut — tak lebih dari sekadar kumpulan dunia-dunia sosial yang berbeda secara radikal berbeda. Meskipun mungkin tampak paradoks, Brasil pada masa perbudakan dan Meksiko pada era kolonial jauh lebih terintegrasi secara sosial dibandingkan penerus-penerus kapitalis mereka di penghujung abad kedua puluh. Dalam sistem-sistem pra-kapitalis tersebut, eksploitasi kelas menuntut bentuk-bentuk pergaulan sosial, keterpaduan struktural, dan hubungan antar-kelas yang sebagian besar sudah lenyap dalam Brasil atau Meksiko kontemporer. Meskipun bersifat antagonistik, sang fazendeiro dan budak, seperti halnya tuan tanah dan petani pribumi, merupakan bagian dari masyarakat yang sama. Konflik-konflik mereka berkembang dalam satu struktur sosial dan ekonomi tunggal, yang diikat oleh hubungan-hubungan eksploitatif perbudakan dan perhambaan serta sejumlah hubungan sosial lainnya.

Pada akhir abad kedua puluh, Amerika Latin terpecah secara jauh lebih dalam. Para “pemenang” dalam permainan restrukturisasi kapitalis ini mencari perlindungan di Kawasan-kawasan perumahan eksklusif, dilindungi oleh sistem pengawasan canggih dan pasukan kecil penjaga keamanan. Anak-anak mereka mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta dan lembaga dwibahasa, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi dan universitas Amerika. Dokter mereka tinggal di Houston dan Miami; para penghibur mereka di New York, London, dan Paris. Kekayaan mereka tersebar luas dan berskala global: Kontak fisik dengan seorang anggota kelas pekerja semakin mustahil. Hubungan ekonomi dan sosial apa yang bisa terjalin antara kaum borjuasi akhir zaman (fin de siècle) ini dengan para “pecundang” — “kaum sengsara di muka bumi,” jutaan orang yang menjual permen, permen karet, dan rokok di persimpangan-persimpangan tersibuk kota-kota kita yang melapuk; para pemakan api atau badut compang-camping di trotoar pusat kota; para pembersih kaca mobil di persimpangan yang macet; para pekerja rentan dan informal yang hidup di gubuk-gubuk seng dan kardus, tanpa keterampilan, tanpa pendidikan formal, tanpa akses ke layanan kesehatan?

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Darcy Ribeiro, kelompok-kelompok marjinal tidak melawan eksploitasi kapitalis, melainkan berjuang untuk menjadi tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Namun, bahkan perjuangan itu sulit dimenangkan ketika penataan ulang neoliberal sedang menghancurkan negara, membongkar sistem pendidikan publik dan layanan kesehatan, serta mengeliminasi institusi-institusi yang melatih orang dalam keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Bagi bagian masyarakat Amerika Latin yang terus bertumbuh, eksploitasi kelas bukanlah masalah yang paling mendesak: Masalah mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk menjadi tenaga kerja yang dapat dieksploitasi.

Para pemikir konservatif berargumen bahwa suatu bentuk pencabutan hak politik rakyat yang kurang lebih terselubung diperlukan guna mencegah “kelas bawah” ini memperoleh pengaruh politik dan untuk memungkinkan kalangan yang dianggap “bertanggung jawab” mengelola urusan pemerintahan tanpa campur tangan rakyat kebanyakan. Dalam mengulas krisis tata kelola di Amerika pada awal dekade 1970-an, Samuel Huntington berpendapat bahwa masalah-masalah yang menghimpit negara-negara industri merupakan akibat dari keberlimpahan demokrasi, bukan dari ketidakadilan kapitalisme.[23] Tesisnya keliru pada saat itu, dan tetap keliru hingga kini. Persoalan utama yang menggerogoti demokrasi dan tata kelola demokratis di penghujung abad ini adalah kapitalisme — lebih tepatnya, cara di mana produksi kapitalis dan masyarakat borjuis telah bertransformasi — dan bukanlah kecenderungan-kecenderungan merusak diri sendiri dari demokrasi yang dianggap tidak terhindarkan.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut tentu saja membutuhkan jauh lebih dari sekadar upaya rekayasa politik yang rumit: Penataan kelembagaan yang memadai, kompromi yang masuk akal di antara para elite, kepemimpinan politik yang lebih berkualitas, dan kebijakan publik yang lebih baik — semuanya memang dibutuhkan, namun belum mencukupi. Perubahan-perubahan struktural yang lebih mendasar diperlukan dalam masyarakat-masyarakat kapitalis, dan untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sebuah program reformasi sosial dan ekonomi yang radikal. Beberapa poin dalam agenda reformasi semacam itu sudah terang: pembaruan perpajakan yang bersifat progresif; penataan ulang politik yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam meregulasi pasar secara efektif, menghasilkan kebijakan publik yang layak, serta menjamin tersedianya kebutuhan-kebutuhan publik yang esensial bagi kelangsungan hidup dasar; serta pendalaman dan penguatan lembaga-lembaga demokratis guna meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah.[24] Lebih dari itu, program reformasi struktural yang mendasar ini harus ditempatkan di atas pertimbangan-pertimbangan seperti pelunasan utang luar negeri yang tidak sah, penyeimbangan anggaran negara, atau pemeliharaan “iklim yang ramah” bagi para penanam modal.

Kaum neoliberal menampik premis tersebut. Dalam sebuah wawancara yang termasyhur dengan surat kabar konservatif Chile, El Mercurio, pada masa kekuasaan Augusto Pinochet, Friedrich von Hayek menyatakan bahwa untuk sementara waktu, ia rela mengorbankan demokrasi dan hak-hak politik demi sebuah program pemerintahan yang berkomitmen pada pembangunan kapitalis tanpa rintangan. Pada akhirnya, Hayek berargumen, kebebasan-kebebasan ekonomi akan meneguhkan kembali dirinya sendiri dan membukakan jalan bagi demokrasi serta kebebasan politik.

Akan tetapi, demokrasi merupakan nilai yang lebih luhur dan lebih berharga ketimbang pasar bebas dan keuntungan: Kebebasan politik adalah sebuah keharusan, demikian John Stuart Mill kerap menyatakan, sedangkan kebebasan ekonomi adalah sebuah kenyamanan. Proyek utama kepemimpinan yang berjiwa reformis di Amerika Latin seharusnya adalah menjadikan negara-negara di kawasan ini aman bagi demokrasi; mengingat kemerosotan kepercayaan warga terhadap demokrasi yang mencemaskan, serta peran neoliberalisme dalam menimbulkan kemerosotan tersebut, proyek reformasi perlu melampaui sekadar proses pemilihan dan memenuhi janji substantif demokrasi. Jika demokrasi adalah, sebagaimana diungkapkan Tocqueville, sebuah revolusi tak terbendung yang bergerak maju dari abad ke abad menembus setiap rintangan dan bahkan kini tetap melangkah di tengah reruntuhan yang diciptakannya sendiri, maka tentu ia tidak akan berhenti dengan patuh di ambang pintu kapitalisme. Reformasi demokratis yang sungguh-sungguh di Amerika Latin perlu dimulai dengan menghentikan dampak merusak neoliberalisme, serta menuntut pemberdayaan perempuan dan laki-laki biasa agar mampu melindungi diri mereka dari pemusnahan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditimbulkan oleh para penganut pasar bebas. IP

Catatan Kaki

[1] Topik mengenai hal ini dapat dibaca dalam buku saya State, Capitalism, and Democracy in Latin America (Boulder dan London: Lynne Rienner Publishers, 1995).

[2] (New York: Harper and Row, 192).

[3] Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Doubleday: Garden City, 1969), hlm. 12.

[4] Sebuah catatan tentang terminologi: Saya menggunakan istilah “kapitalisme demokratis” alih-alih yang lebih umum “demokrasi kapitalis” karena istilah yang terakhir secara menyesatkan menyiratkan bahwa “kapitalis” hanya sedikit memengaruhi bekerjanya sebuah demokrasi penuh. Sebaliknya, “kapitalisme demokratis” secara akurat menyampaikan bahwa fitur-fitur demokratis, betapapun pentingnya, hampir tidak lebih dari pengubah politik dari struktur kapitalisme yang pada dasarnya tidak demokratis. Lihat Boron, State, Capitalism, and Democracy, hlm. 189-220.

[5] Lihat Adam Przewrorski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), hlm. 138-145. Perlu kita tekankan, meskipun demikian, sifat “relatif” dari jaminan ini. Dalam demokrasi borjuis, beberapa permainan politik dimainkan dengan dadu yang “dibebani,” dan yang lainnya tidak dimainkan sama sekali: misalnya, tidak ada negara yang pernah memutuskan bentuk kepemilikan properti melalui referendum rakyat.

[6] Stephan Haggard dan Robert R. Kaufman, The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), hlm. 330-34.

[7] Patricio Meller, “Latin American Adjustment and Economic Reforms: Issues and Recent Experience” (Santiago: CIEPLAN, 1992).

[8] Panorama Social de América Latina (Santiago: CEPAL, 1994), hlm. 10.

[9] Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada (Buenos Aires: Ariel, 1993), hlm. 284.

[10] Oscar Altimir, “Cambios en las desigualdades de ingreso y en la pobreza en América Latina,” (Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella, 1992).

[11] Luiz C. Bresser Pereyra, “Economic Reforms and Economic Growth: Efficiency and Politics in Latin America,” dalam L. C. Bresser Pereira, J. M. Maravall dan A. Przeworski, ed., Economic Reforms in New Democracies. A Social-Democratic Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 15-76.

[12] Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada, hlm. 283-84.

[13] A. DePalma, “Mexicans Ask How Far Social Fabric Can Stretch,” The New York Times (10 Januari 1995).

[14] Robin Blackburn, “Socialism after the Crash,” New Left Review 185 (Januari-Februari 1991): 5-66.

[15] Interlink Headline News 432 (6 April 1996).

[16] Sebastián Edwards, América Latina y el Caribe. Diez Años después de la Crisis de la Deuda (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1993), hlm. 34-35.

[17] CEPAL, Panorama Social, hlm. 1.

[18] Juan José Santiere, Distribución de la Carga Tributaria por Niveles de Ingreso (Buenos Aires: World Bank, 1989).

[19] Equidad y Transformación Productiva. Un Enfoque Integrado (Santiago: CEPAL, 1992), hlm. 92.

[20] Moisés Naim, “Latin America: Post-Adjustment Blues,” Foreign Policy 92 (Musim Gugur 1993), hlm. 133.

[21] “Toward An Apartheid Economy,” Harvard Business Review (September-Oktober 1996), hlm. 120.

[22] Lihat André Gorz, Critique of Economic Reason (London: Verso, 1989).

[23] Michel Crozier, Samuel P. Huntington, dan Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission (New York: New York University Press, 1975), hlm. 73.

[24] Tidak ada istilah dalam bahasa Spanyol atau Portugis yang berpadanan dengan “responsiveness” maupun “accountability.” Tradisi politik otoriter kita yang telah berlangsung lama berhasil menjadikan kata-kata tersebut tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Atilio Boron adalah seorang sosiolog Marxis asal Argentina.

PADA 31 Maret lalu, ilmuwan politik Saiful Mujani (SM) mengeluarkan pernyataan politik yang sangat berani: agar kita dan negara ini mau selamat, maka kita harus menjatuhkan Prabowo Subianto. Bagi SM, cara-cara politik lainnya sudah tidak lagi efektif untuk mengingatkan Prabowo untuk memperbaiki pemerintahannya.

Usai pernyataan tersebut ramai dibicarakan, para pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran langsung menuduh SM melakukan ajakan makar. Berbagai pernyataan dan ulasan dari banyak pihak menyudutkan SM. Bahkan beberapa waktu lalu ia resmi dilaporkan ke polisi. Menghadapi semua itu, SM dan para pendukungnya kemudian angkat bicara memberikan klarifikasi melalui media massa. Intinya dua hal: pertama, mereka menyatakan bahwa video yang beredar di publik telah dipotong dan diedit sehingga konteks asli dari pernyataan tidak tersampaikan secara utuh; kedua, kalaupun memang benar diucapkan, mereka menganggap pernyataan itu adalah hak warga negara yang prihatin terhadap situasi umum yang semakin mengkhawatirkan.

Setelah menyimak cuplikan video yang viral tersebut, menurut saya pelaporan SM ke polisi atas tuduhan ajakan makar atau hasutan pemberontakan terhadap pemerintah adalah tindakan yang berlebihan. Pemerintahan yang demokratis seharusnya tidak merasa terancam oleh kritik, sekeras apa pun itu disampaikan—hanya rezim yang otoriter yang bersikap demikian.

Ada beberapa landasan bagi pandangan saya ini. Pertama, substansi pernyataan SM pada dasarnya merupakan ekspresi kekecewaan politik yang mendalam. Kekecewaan ini muncul tidak lain karena selama lebih dari satu tahun berkuasa, berbagai masukan, kritik, dan protes dari masyarakat tidak pernah ditanggapi secara berarti oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai contoh, ketika gelombang demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat yang memprotes perilaku mewah para anggota DPR—sangat kontras dengan kondisi kehidupan rakyat yang makin terpuruk—pecah pada Agustus 2025, pemerintah justru merespons dengan tindakan represif yang keras: mulai dari pembunuhan, pengejaran, penangkapan sewenang-wenang, hingga penahanan massal dengan jumlah terbanyak sejak jatuhnya rezim Orde Baru. Hal serupa terjadi ketika banjir bandang melanda Pulau Sumatra; pemerintah memilih mengabaikan kritik dan saran publik, bahkan membiarkan terjadinya intimidasi, penyebaran data pribadi (doxing), dan persekusi terhadap mereka yang berani bersuara kritis.

Contoh lain betapa pemerintah tidak peduli dan enggan mendengar kritik serta masukan publik juga dapat dilihat dari dua kebijakan: program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP). Dalam hal MBG, sudah banyak kajian serius yang membuktikan bahwa program tersebut tidak berjalan efektif, menghabiskan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar, serta menjadi sarana bagi-bagi keuntungan di antara lingkaran sekutu politik penguasa. Adapun terkait keanggotaan dalam BoP, kebijakan pemerintahan Prabowo secara terang-terangan bertentangan dengan semangat yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, khususnya prinsip bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pelanggaran terhadap konstitusi ini jelas nyata mengingat apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan kolonialisme pemukim (settler colonialism)—yang berdampak pada pengusiran paksa rakyat dari tanahnya, praktik rasisme yang terus-menerus, penahanan dan pembunuhan sistematis terhadap warga yang berjuang untuk kemerdekaan, dan yang paling penting, genosida. Keanggotaan dalam BoP sama artinya dengan melegitimasi kejahatan tersebut.

Kedua, seharusnya pemerintah beserta para pendukungnya paham bahwa SM sama sekali tidak memiliki prasyarat material yang memadai untuk mengorganisir pemberontakan, baik secara politik maupun militer. SM tidak mempunyai kapasitas untuk memobilisasi massa—suatu faktor yang sangat krusial dalam setiap upaya pemberontakan. Selain jejaring intelektual kelas menengah yang sangat terbatas jangkauannya, SM tidak memiliki basis sosial dan politik yang mengakar di kalangan rakyat luas, sehingga seruannya tidak mampu menggaung hingga ke rumah-rumah dan gubuk-gubuk rakyat kecil yang kondisi hidupnya kian memburuk dari hari ke hari. Begitu pula, ia tidak memperoleh dukungan dari kalangan militer maupun kepolisian, karena justru di bawah pemerintahan Prabowo, mereka kini kembali menikmati masa kejayaan dwifungsi seperti di masa Orde Baru. Nikmat apalagi yang mereka dustakan? SM juga tidak memiliki kemampuan untuk menggiring opini publik, karena ia tidak memiliki apalagi menguasai media massa dan media sosial. Tanpa penguasaan media secara masif, mustahil membangun opini yang kuat, apalagi hegemonik, tentang kebutuhan untuk makar.

Sebagai intelektual liberal terkemuka, SM tentu memahami dengan baik bahwa upaya makar mustahil terwujud tanpa ada sokongan dari elite politik. Makar hanya bisa terjadi apabila terdapat dua kondisi utama: mobilisasi massa dalam skala besar dan terjadinya perpecahan di tubuh elite penguasa—dua hal yang saat ini tidak terlihat. SM tentu juga menyadari bahwa dalam sejarah Indonesia, oligarki tidak pernah secara terbuka menentang kekuasaan yang sedang berjalan. Hal ini karena oligarki Indonesia pada dasarnya dilahirkan dan dibesarkan oleh negara itu sendiri, sehingga mereka tidak pernah memiliki agenda politik yang independen—mereka pada hakikatnya bersifat oportunistik. Selama negara, dalam hal ini pemerintahan Prabowo, masih memberi mereka ruang dan keuntungan ekonomi, oligarki tidak akan mau cawe-cawe dalam isu makar semacam ini. Bahkan, secara kalkulatif dan oportunis, mereka justru akan membiarkan Prabowo menanggung sendiri beban krisis ekonomi dan politik yang sedang terjadi, untuk kemudian dijadikan senjata politik dalam meraih keuntungan pada pemilu mendatang.

Skenario Autogolpe?

Mengapa Istana beserta proksi-proksinya merespons sangat berlebihan pernyataan yang sebenarnya bisa dengan mudah diabaikan? Alasan paling sederhana yang dapat diajukan adalah demi mengalihkan fokus masyarakat dari kekacauan tata kelola keuangan negara, kegagalan mewujudkan berbagai janji politik saat kampanye, serta yang paling aktual adalah upaya pembunuhan yang direncanakan secara sistematis oleh aparatur negara terhadap para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan merekayasa isu pemberontakan ini, pemerintah mendapatkan dalih untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada pihak-pihak luar yang dengan sengaja berusaha menghalangi bahkan menyabotase upaya mereka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui isu pemberontakan ini pula, pemerintah yang telah merusak tatanan demokrasi ini memperoleh pembenaran untuk menekan dan merepresi gerakan-gerakan yang memperjuangkan demokrasi.

Sisi lain dari pernyataan SM adalah itu justru berpotensi jadi amunisi bagi pemerintah untuk semakin mengencangkan cengkeraman kekuasaan melebihi apa yang sudah dilakukan selama ini. Ada beberapa argumen di balik pernyataan ini. Pertama, pemerintahan ini akan berhadapan dengan krisis ekonomi yang kian memburuk, dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang sangat boros seperti MBG ditambah dampak dari melambungnya harga minyak dunia akibat invasi militer Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Kedua faktor ini saja sudah cukup untuk menyebabkan melebarnya defisit APBN dan neraca transaksi berjalan, yang pada gilirannya memicu lonjakan inflasi serta merosotnya daya beli masyarakat. Apabila tekanan fiskal terhadap APBN terus membesar, maka Prabowo pada akhirnya tidak punya pilihan selain menghentikan MBG. Namun, jika keputusan tersebut diambil, legitimasi pemerintahannya akan semakin hancur, mengingat selama ini nyaris tidak ada pencapaian substansial yang bisa dibanggakan. Justru yang tercatat adalah deretan panjang kegagalan: mulai dari inefisiensi, brutalitas dalam menghadapi kritik dan protes rakyat, kegagalan dalam penanganan bencana banjir, hingga yang paling mutakhir upaya pembunuhan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Dalam situasi seperti ini, isu makar menjadi santapan yang sangat menggiurkan bagi pemerintah—bukan karena merasa terancam oleh pidato Saiful Mujani, melainkan sebagai dalih untuk melakukan kudeta terhadap diri sendiri. Argumentasi ini mungkin terdengar janggal: bagaimana mungkin pemerintahan yang naik melalui proses demokratis melakukan kudeta terhadap dirinya sendiri? Sejarah politik Amerika Latin membuktikan bahwa fenomena kudeta sendiri—yang dalam bahasa Spanyol dikenal sebagai autogolpe atau self-coup dalam bahasa Inggris—bukanlah sesuatu yang tanpa preseden. Contoh paling masyhur terjadi di Peru, ketika Presiden Alberto Fujimori yang terpilih secara demokratis, di tengah impitan krisis ekonomi berupa hiperinflasi, ancaman terhadap stabilitas keamanan dari gerilyawan bersenjata Sendero Luminoso, serta konflik berkepanjangan dengan partai-partai oposisi, akhirnya melancarkan autogolpe pada 5 April 1992. Melalui kudeta terhadap dirinya sendiri itu, Fujimori semakin memperkokoh kekuasaannya atas Peru—sebuah cengkeraman yang pada akhirnya hanya bisa dipatahkan melalui tekanan politik dari komunitas internasional.

Prabowo, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memiliki segudang alasan untuk menempuh jalan autogolpe. Memang ia tidak berhadapan dengan gerilyawan bersenjata seperti Sendro Luminoso, tetapi Prabowo adalah pribadi yang menganggap seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya (self-entitled) sehingga seluruh keinginannya tidak boleh dibantah apalagi dihalang-halangi. Misalnya, ia menyimpan ambisi besar untuk mentransformasi perekonomian Indonesia menuju industri berbasis kecerdasan buatan (AI) dan tenaga listrik, khususnya kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua. Ambisi sebesar ini jelas tidak akan bisa diwujudkan jika terjadi gangguan-gangguan yang bersifat politik dan keamanan seminimal apa pun. Itu sebabnya ia sangat gampang menuduh pada kritikus sebagai antek-antek asing yang tidak ingin melihat Indonesia maju seperti negara-negara lain.

Prabowo memahami sepenuhnya bahwa ambisi transformasi ekonominya mustahil diwujudkan hanya dengan bergantung pada modal swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Logika akumulasi kapital menyebabkan sektor privat tidak menemukan prospek keuntungan yang cukup menarik dari proyek berskala raksasa seperti itu. Bukan berarti tidak ada jalan lain agar transformasi ekonomi ini dapat berjalan mulus, yaitu melalui jalur kapitalisme negara—negara berperan sebagai pengarah, fasilitator, sekaligus pengendali jalannya pembangunan ekonomi. Langkah menuju kapitalisme negara itu sudah mulai ditempuh. Ini tampak dari sejumlah kebijakan yang telah dijalankan, di antaranya pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, penempatan personel Polri dan TNI secara masif di sektor-sektor yang tidak ada kaitannya dengan urusan keamanan maupun pertahanan, serta penunjukan orang-orang terdekat Prabowo pada posisi-posisi strategis di bidang ekonomi, termasuk di Bank Indonesia.

Kapitalisme negara itu sendiri tidak serta-merta bermakna negatif; dampaknya sangat bergantung pada komposisi dan konstelasi kelas berkuasa. Sebagai contoh, dalam kasus Tiongkok, kapitalisme negara berhasil mendorong perekonomian melesat. Karena kekuasaan negara berada di tangan Partai Komunis, kelas kapitalis tidak mampu mendominasi, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat diatasi melalui redistribusi kekayaan oleh negara. Akan tetapi, dalam konteks pemerintahan Prabowo—kelas kapitalis justru mendominasi kekuasaan negara dan Prabowo sendiri merupakan seorang kapitalis—kapitalisme negara hanya akan menjadi instrumen yang menguntungkan oligarki. Hal ini terjadi karena kekuatan rakyat pekerja tidak hanya lemah, tetapi juga telah dilumpuhkan secara sistematis, antara lain melalui pelemahan serikat buruh lewat UU Cipta Kerja serta penerapan kebijakan neoliberal yang sangat agresif.

Apa tujuan dari beberapa kebijakan kapitalisme negara tersebut? Perlu diketahui bahwa fondasi utama dari jalan kapitalisme negara adalah soliditas dan dukungan politik yang kokoh—sesuatu yang sangat sulit dicapai dalam kerangka sistem politik elektoral yang berlaku secara periodik saat ini. Tawar-menawar di antara elite oligarki mengenai pembagian kekuasaan dan keuntungan akan selalu terjadi. Belum lagi harus menghadapi kritik dan perlawanan dari rakyat yang menjadi korban langsung dari proyek transformasi ekonomi tersebut.

Penutup

Dari uraian singkat ini, dapat disimpulkan bahwa ketika Saiful Mujani melontarkan isu makar, justru pemerintahan Prabowo-lah yang paling banyak mendapat keuntungan. Pernyataan SM tersebut, alih-alih mengguncang kekuasaan, malah menyediakan justifikasi politik yang sempurna bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa atas nama menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta memajukan perekonomian nasional. Dalam skenario terburuk, jika autogolpe benar-benar terwujud, maka SM tanpa disadarinya telah berperan sebagai penyedia narasi legitimasi bagi konsolidasi kekuasaan yang lebih otoriter.

Dalam konteks ini, SM bukanlah pahlawan yang membangunkan kesadaran rakyat dan keberanian akibat represi keras yang terjadi pasca-Agustus 2025, melainkan justru seorang pecundang—bukan dalam arti pengecut, melainkan dalam pengertian bahwa ia menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pernyataannya sendiri. Ia memberikan peluru kepada lawan politiknya tanpa mendapatkan apa-apa sebagai imbalan. Alih-alih memperkuat barisan oposisi, pernyataannya justru memecah-belah dan memperlemah posisi tawar kelompok kritis terhadap pemerintah. Ironinya, seorang intelektual yang seharusnya mampu memperhitungkan konsekuensi politik dari setiap ucapannya, justru terjebak dalam retorika yang hasilnya lebih menguntungkan kekuasaan yang sedang ia kritik. ***

Coen Husain Pontoh, editor Indoprogress

Judul Buku: Capitalism and Social Democracy

Penulis: Adam Przeworski

Penerbit: Cambridge University Press

Tahun Terbit: 1985

PARTAI Buruh, suka tidak suka, membelah kelompok kiri Indonesia yang memang sudah terfragmentasi. Sebagian menolak karena menganggap partai ini hanya akan menghabiskan energi dalam logika pemilu yang kemungkinan besar gagal. Sebagian lain mendukung dengan embel-embel “dukungan kritis” sambil mengakui adanya ketegangan antara prinsip dan pragmatisme. Perdebatan ini bermuara pada pertanyaan klasik yang sudah berusia lebih dari satu abad: mungkinkah sosialisme dicapai melalui jalur elektoral, atau justru keterlibatan dalam pemilu akan menggerus teleologi gerakan kelas?

Di Eropa pada akhir abad ke-19, kaum anarkis seperti Malatesta telah memperingatkan bahwa institusi borjuis akan mengubah gerakan revolusioner menjadi partai parlementer biasa. Namun, partai-partai sosialis di Jerman, Swedia, Inggris, dan Prancis memilih sebaliknya. Mereka mengikuti pemilu, membangun negara kesejahteraan, dan menjadi kekuatan dominan. Di balik keberhasilan reformis itu, terdapat paradoks yang mengganggu: gerakan yang lahir untuk menggulingkan kapitalisme justru berakhir sebagai pengelola dan pembela sistem yang sama.

Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak Capitalism and Social Democracy (1985) karya Adam Przeworski.

Sebelum menjawab, Przeworski mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: jenis penjelasan apa yang selama ini kita terima tentang kegagalan sosial demokrasi, dan mengapa penjelasan itu tidak pernah memadai. Dua tradisi mendominasi. Tradisi deterministik, yang dapat ditelusuri hingga Karl Kautsky, memandang revolusi sebagai takdir yang melekat dalam hukum gerak kapitalisme. Sejarah dianggap telah memilih proletariat sebagai alat keselamatan, dan partai hanyalah mata rantai yang telah ditentukan. Artinya, tidak ada ruang bagi kesalahan, melainkan hanya keharusan menjalani jalan yang sudah digariskan (Przeworski, 1985: 1). Masalahnya, bagaimana menjelaskan bahwa di negara-negara dengan perkembangan kapitalisme paling matang, revolusi justru tidak terjadi? Determinisme seperti ini hanya dapat mengatakan bahwa revolusi “pasti” terjadi tanpa pernah menjelaskan kapan dan mengapa ia terus gagal hadir.

Tradisi kedua, voluntaristik, lahir pasca Revolusi Oktober. Jika revolusi dapat terjadi di tempat yang kondisinya belum “matang”, maka segala sesuatu menjadi mungkin, dan kegagalan hanya dapat dijelaskan sebagai pengkhianatan. Namun, jika para pemimpin itu pengkhianat, mengapa proletariat terus mengikuti mereka, dan mengapa gerakan sosialis di negara kapitalis maju tidak pernah mencapai tujuannya (Przeworski, 1985: 2)? Tradisi ini hanya mampu menunjuk “kesalahan” atau “pengkhianatan” tanpa menjelaskan pola keteraturan di balik pilihan-pilihan yang secara konsisten diambil di berbagai negara.

Kedua tradisi tersebut gagal menjelaskan pola perilaku empiris tanpa menyederhanakannya menjadi kecelakaan sejarah atau pengkhianatan moral. Argumen yang memiliki daya jelaskan membutuhkan kerangka yang mampu menunjukkan mengapa pilihan-pilihan yang secara kolektif menghasilkan kegagalan transformasi, secara individual justru merupakan pilihan yang paling rasional dalam kondisi yang dihadapi para aktor.

Przeworski menawarkan landasan yang berbeda: bukan hukum gerak kapitalisme atau misi historis proletariat, melainkan individu yang membuat pilihan di dalam struktur yang membatasi. Di sinilah ia memperkenalkan individualisme metodologis. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa fenomena sosial harus dijelaskan melalui akumulasi pilihan-pilihan individu dalam merespons batasan yang ada. Setiap aktor, baik pekerja, pemimpin partai, maupun kapitalis, memiliki tujuan yang ingin dimaksimalkan, menghadapi berbagai alternatif tindakan, dan dibatasi oleh kondisi struktural yang tidak dapat dikendalikan secara individual. Hasil agregat dari pilihan-pilihan ini—yang kerap tampak sebagai “kegagalan” atau “pengkhianatan”—sebenarnya merupakan konsekuensi dari struktur insentif yang dihadapi para aktor (Przeworski, 1985: 3).

Namun, hal ini tidak berarti pendekatan tersebut menjadikan aktor sebagai entitas yang terisolasi. Meskipun analisis dimulai dari individu, individu-individu itu selalu berada dalam struktur kolektif. Social relations are the structures within which actors, individual and collective, deliberate upon goals, perceive and evaluate alternatives, and select courses of action (Przeworski, 1985: 96). Dengan kata lain, pilihan rasional yang dibuat buruh bukanlah pilihan dalam ruang hampa. Pilihan rasional selalu dibatasi oleh keberadaan, misalnya, serikat buruh, partai, dan organisasi kolektif lainnya. Namun, penekanan pada “pilihan” tetap dipertahankan. Individu tidak sekadar menjalankan peran yang ditentukan oleh struktur, tetapi secara aktif mengevaluasi alternatif, memperhitungkan risiko dan keuntungan, serta memilih tindakan yang menurut perhitungan mereka paling menguntungkan.

Yang membedakan pendekatan ini dari reduksionisme ekonomi sempit adalah perhatiannya pada batasan (constraint) sebagai konsep sentral. Setiap aktor dihadapkan pada batasan: pekerja dibatasi oleh kenyataan bahwa mereka harus menjual tenaga kerja untuk bertahan hidup; partai dibatasi oleh aturan kompetisi elektoral yang mengharuskan mereka meraih suara mayoritas; kapitalis dibatasi oleh keharusan untuk mempertahankan laba; dan seterusnya. Di dalam batasan-batasan inilah pilihan dibuat. Artinya, tugas analisis adalah mengidentifikasi batasan-batasan tersebut, menentukan himpunan alternatif yang tersedia bagi setiap aktor, serta menunjukkan mengapa pilihan tertentu—yang mungkin tampak irasional dari perspektif kolektif—justru merupakan pilihan paling optimal dari sudut pandang individu yang menghadapi batasan tersebut.

Przeworski memulai penerapan kerangka ini dengan menganalisis pilihan yang dihadapi partai sosialis ketika memasuki arena demokrasi elektoral. Pada akhir abad ke-19, partai-partai sosialis di Eropa menghadapi kenyataan pahit: partai yang tidak ikut pemilu akan kehilangan dukungan masyarakat, sementara yang ikut justru berkembang. Pada masa itu, partisipasi dalam pemilu menjadi kebutuhan praktis alih-alih pilihan ideologis (Przeworski, 1985: 12–13). Jika satu partai memilih abstain, partai lain akan merebut ruang yang ditinggalkan. Rasionalitas individu partai mendorong partisipasi, meskipun rasionalitas kolektif gerakan mungkin menghendaki sebaliknya.

Masalahnya, begitu mereka masuk, muncul dilema yang harus dihadapi. Kelas buruh dalam arti tradisional—buruh manual industrial—tidak pernah menjadi mayoritas dalam masyarakat kapitalis. Kapitalisme justru menghasilkan kelompok pekerja non-manual dalam jumlah besar. Akibatnya, untuk memenangkan pemilu, partai harus memperluas dukungan ke luar basis kelas buruh tersebut (Przeworski, 1985: 23–24). Dilemanya jelas: partai dapat tetap fokus pada buruh sebagai basis utama dan menerima risiko kalah dalam pemilu, atau memperluas dukungan ke kelompok lain dengan konsekuensi melemahnya “identitas” kelas buruh yang menjadi fondasi partai itu sendiri.

Untuk menunjukkan bahwa dilema ini bukan sekadar spekulasi, dibangun sebuah model matematis yang menggambarkan dinamika rekrutmen pemilih. Model tersebut kemudian dibandingkan dengan estimasi data dari tujuh negara Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa pertukaran antara merekrut pendukung dari luar kelas buruh dan mempertahankan loyalitas pekerja selalu bersifat positif. Setiap tambahan satu pemilih non-buruh diikuti oleh hilangnya sejumlah pemilih buruh, meskipun besarannya berbeda antarnegara (Przeworski, 1985: 109–110).

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa partai tidak selalu berupaya memaksimalkan suara. Mereka bersedia mengorbankan perolehan suara demi menjaga komposisi kelas tertentu dalam basis dukungan (Przeworski, 1985: 111–112, 117–118). Artinya, para pemimpin partai menghadapi batasan struktural: jika terlalu agresif merekrut pendukung non-buruh, mereka berisiko kehilangan basis buruh; tetapi jika terlalu kaku mempertahankan kemurnian kelas, mereka tidak akan pernah memenangkan pemilu dan meraih kekuasaan. Dalam kondisi ini, tidak ada strategi yang mampu mengakomodasi kedua tujuan tersebut sekaligus. Pilihan yang kemudian tampak sebagai “pengkhianatan” dari perspektif luar justru dapat dipahami sebagai upaya optimalisasi di antara dua tujuan yang saling bertentangan.

Selain dilema elektoral tersebut, ada pertanyaan lain yang ingin dijawab Przeworski, yaitu mengapa buruh, yang secara formal memiliki hak politik, tidak menggunakan demokrasi elektoral untuk menghapus kapitalisme. Sebagian mungkin segera mengingat argumen kesadaran palsu: agen sosial dapat bertindak bertentangan dengan kepentingan material objektifnya karena cara mereka memahami realitas sosial telah dibentuk—atau bahkan “ditipu”—secara sistematis oleh struktur dominan. Przeworski mempermasalahkan argumen ini. Jika pekerja benar-benar tertipu, bagaimana mungkin sistem dapat bertahan lebih dari satu abad tanpa pernah runtuh? Sebagai alternatif, ia mengajukan konsep material bases of consent (basis material dari persetujuan).

Argumen utamanya adalah bahwa kapitalisme secara struktural membuat seluruh masyarakat bergantung pada keputusan kapital. Investasi, yang menjadi syarat produksi dan penciptaan lapangan kerja, berasal dari laba yang diperoleh kapitalis. Jika laba tidak mencukupi, investasi menurun; jika investasi menurun, produksi, lapangan kerja, dan konsumsi ikut turun (Przeworski, 1985: 138–139). Dengan kata lain, kepentingan kapital dalam memperoleh laba merupakan syarat perlu bagi keberlangsungan ekonomi semua pihak. Sekali lagi, buruh dihadapkan pada batasan yang sangat mendasar dan tidak dapat dihindari: mereka harus mempertahankan profitabilitas jika tidak ingin kondisi material mereka memburuk.

Dengan kerangka ini, persetujuan buruh terhadap kapitalisme dipahami sebagai hasil kalkulasi rasional. Buruh menghadapi sejumlah pilihan: menuntut kenaikan upah tinggi, menuntut kenaikan moderat, atau menahan tuntutan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi berbeda terhadap profitabilitas, yang pada gilirannya memengaruhi investasi, pertumbuhan, dan upah di masa depan. Przeworski kemudian mengembangkan model matematis yang menunjukkan tiga kemungkinan rezim, bergantung pada besarnya tekanan terhadap laba. Jika tekanannya rendah, upah tumbuh lambat tetapi stabil. Jika berada pada tingkat menengah, upah meningkat cepat pada awalnya, lalu melambat. Jika tekanannya sangat tinggi, terjadi krisis yang pada akhirnya merugikan buruh sendiri (Przeworski, 1985: 150–154).

Dalam menghadapi ketidakpastian masa depan, buruh cenderung memilih tingkat tekanan yang memaksimalkan perolehan upah yang diharapkan, baik saat ini maupun di masa depan. Semakin tinggi ketidakpastian—misalnya karena hasil pemilu berikutnya tidak dapat diprediksi—semakin pendek horizon waktu yang dianggap relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam horizon waktu yang relevan secara politik, yakni dalam rentang beberapa tahun alih-alih beberapa dekade, strategi tekanan moderat menjadi pilihan paling rasional. Bukan karena buruh tidak menginginkan perubahan radikal, melainkan karena kalkulasi rasional menunjukkan bahwa perubahan radikal berisiko memicu krisis yang justru akan merugikan mereka sendiri. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai “konservatisme” atau “ketidakberdayaan” buruh sebenarnya merupakan respons optimal terhadap batasan struktural yang mereka hadapi.

Przeworski bahkan melangkah lebih jauh dengan menyusun argumen yang seolah menjerat gerakan kiri dalam jurang yang sulit diseberangi. Sekalipun sosialisme, secara hipotetis, lebih efisien dalam jangka panjang—misalnya dengan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi—setiap upaya menuju ke sana harus terlebih dahulu melewati “lembah transisi”, yaitu periode ketika kondisi material justru merosot tajam. Ketika nasionalisasi diumumkan, kapitalis tidak akan tinggal diam. Bukan karena konspirasi, melainkan karena logika sederhana: jika sumber keuntungan mereka akan disita, tidak ada insentif untuk menanamkan modal baru. Akibatnya, produksi menurun, pengangguran meningkat, dan konsumsi merosot. Pekerja yang dijanjikan masa depan yang lebih baik justru harus menanggung kerugian langsung yang menghantam penghidupan mereka sebelum manfaat jangka panjang terwujud (Przeworski, 1985: 197–200).

Dalam sistem demokrasi, konsekuensinya bersifat fatal. Penurunan kesejahteraan tersebut akan menggerus dukungan politik terhadap proyek sosialis sebelum sempat terkonsolidasi. Bahkan jika buruh meyakini bahwa sosialisme lebih baik, mereka tidak memiliki insentif untuk menanggung biaya transisi yang tinggi dan tidak pasti. Kekhawatiran terhadap kemerosotan jangka pendek menjadi alasan rasional mengapa mayoritas pemilih memilih mempertahankan status quo (Przeworski, 1985: 198–200). Di sinilah letak jebakan struktural yang paling mendasar: benturan antara horizon waktu politik yang pendek dan horizon waktu ekonomi yang panjang. Masa jabatan elektoral umumnya hanya empat hingga lima tahun, sementara pemulihan ekonomi pascatransisi dapat memakan waktu jauh lebih lama. Pemilih mengevaluasi pemerintah berdasarkan kondisi material saat mereka pergi ke bilik suara. Mereka akan menghukum pemerintah yang menyebabkan penderitaan, bahkan jika penderitaan tersebut merupakan bagian dari proses menuju perubahan jangka panjang. Karena itu, pemerintah yang ingin tetap berkuasa cenderung menghindari kebijakan yang memicu penurunan kesejahteraan dalam jangka pendek.

Dalam model yang dibangun Przeworski, para aktor dipahami mendiskontokan masa depan sebanding dengan tingkat ketidakpastian yang mereka hadapi. Semakin besar ketidakpastian—dan dalam demokrasi elektoral, ketidakpastian terhadap hasil pemilu berikutnya selalu tinggi—semakin pendek horizon waktu yang dianggap relevan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, akumulasi kapital menuntut horizon waktu yang panjang. Dari sini muncul paradoks: proses transisi yang membutuhkan kesabaran jangka panjang justru berlangsung dalam sistem yang mendorong perhitungan jangka pendek (Przeworski, 1985: 185–187, 197–200).

Beberapa Pertanyaan

Dari rangkuman di atas, dapat disimpulkan bahwa buku ini menawarkan pergeseran paradigma dalam memahami politik kelas. Kegagalan sosial demokrasi tidak dijelaskan sebagai pengkhianatan elite atau kesalahan strategis, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari pilihan-pilihan rasional yang diambil dalam sistem kapitalisme demokratis. Tiga mekanisme kausal diidentifikasi sebagai penjelas utama, dan semuanya berpijak pada analisis pilihan individu di bawah batasan: (1) logika kompetisi elektoral yang memaksa partai berbasis kelas memperluas basis dukungan dengan mengorbankan identitas kelas; (2) ketergantungan struktural seluruh masyarakat pada laba kapitalis yang menjadikan kompromi kelas sebagai pilihan rasional bagi buruh; (3) adanya “lembah transisi” yang membuat setiap upaya transformasi radikal menjadi terlalu berisiko karena ketidaksinkronan antara horizon waktu politik yang pendek dan kebutuhan akumulasi jangka panjang.

Kita perlu mengakui kekuatan analisis ini, yang mampu menjelaskan mengapa reformisme tidak pernah sampai pada sosialisme tanpa bersandar pada argumen moral tentang pengkhianatan. Dengan memusatkan perhatian pada struktur insentif yang dihadapi para aktor, ditunjukkan secara ketat bahwa jalan menuju sosialisme melalui pemilu tertutup secara struktural, bukan karena kekurangan kemauan atau kesadaran. Inilah, bagi saya, kontribusi paling orisinal buku ini: sebuah teori tentang kemustahilan yang terstruktur, di mana setiap langkah yang diambil gerakan kiri di dalam sistem justru membawanya semakin jauh dari tujuannya.

Namun, buku ini bukan tanpa kekurangan. Sejumlah pertanyaan penting belum terjawab. Misalnya, jika setiap pekerja adalah aktor rasional yang memaksimalkan utilitas pribadi, apa yang mendorong mereka bersedia menanggung risiko berorganisasi, mengingat manfaat organisasi akan dinikmati semua buruh, termasuk mereka yang tidak ikut berjuang? Masalah klasik ini—dikenal sebagai masalah free rider—tidak mendapat perhatian eksplisit. Organisasi kolektif memang diasumsikan mampu mengubah struktur insentif individu sehingga tindakan kolektif menjadi rasional. Namun, bagaimana transformasi insentif itu terjadi—apakah melalui koersi internal, pembentukan norma, pemberian insentif selektif, atau mekanisme lain—tidak dijelaskan secara sistematis. Tanpa penjelasan tentang mekanisme internal organisasi yang mampu mengatasi dilema tindakan kolektif, lonjakan dari individu ke kelas tetap menjadi lompatan yang lebih bertumpu pada asumsi daripada analisis. Kelemahan pada aspek organisasi ini membuat fondasi individualisme metodologis yang digunakan tampak rapuh pada tingkat kolektif.

Selain itu, dalam kerangka Przeworski terdapat asumsi implisit bahwa negara tidak dapat mengambil alih fungsi investasi tanpa menghancurkan sistem. Asumsi bahwa koordinasi oleh negara mustahil menutup kekosongan investasi yang ditinggalkan kapitalis dibiarkan begitu saja, tanpa diuji secara empiris. Dalam bab “Democratic Capitalism at the Crossroads”, misalnya, ditunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang sama dapat dicapai melalui kombinasi profitabilitas dan tingkat tabungan yang sangat berbeda, serta bahwa negara dapat mendorong kombinasi yang lebih menguntungkan buruh melalui sistem pajak yang merangsang investasi (Przeworski, 1985: 214–216). Namun, analisis ini tetap berada dalam kerangka “mengelola kapitalisme”, bukan “mentransformasikannya”. Tidak dijelaskan mengapa negara yang memiliki kapasitas mengatur insentif investasi tidak dapat, dalam situasi krisis, mengambil alih fungsi tersebut secara langsung untuk melewati “lembah transisi”. Dengan membiarkan asumsi ini tidak diuji, argumen tentang “kemustahilan” transisi terasa lebih seperti aksioma yang dipaksakan daripada hasil temuan empiris.

Masalah lain yang perlu diajukan adalah bahwa model yang dibangun seolah bekerja dalam ruang hampa emosi. Seluruh persetujuan buruh terhadap kapitalisme direduksi pada kalkulasi upah. Variabel nonmaterial—seperti nasionalisme, identitas, agama, atau afeksi politik—dikesampingkan. Asumsi ini problematis, terutama dari perspektif sosiologis. Dalam kenyataan, buruh kerap bertindak bertentangan dengan kepentingan materialnya, misalnya dengan mendukung pemotongan pajak bagi kelompok kaya atau pengurangan subsidi, demi alasan identitas yang tidak dapat direduksi ke kalkulasi ekonomi. Pengabaian variabel-variabel ini membuat model Przeworski tampak sangat elegan secara matematis, tetapi berisiko menjadi steril secara sosiologis. Persetujuan material mungkin merupakan syarat perlu, tetapi belum tentu menjadi syarat cukup bagi stabilitas sistem.

Terlepas dari itu semua, bagian terakhir yang menyatakan posisi politik Przeworski sangat menarik. Przeworski menegaskan agar pembaca tidak mengasumsikan bahwa dalam tulisannya ia menolak sosial demokrasi sepenuhnya, menganggap reformasi tidak mungkin, atau menyimpulkan bahwa pekerja tidak akan pernah memilih sosialisme (Przeworski, 1985: 239). Sebaliknya, ia menyatakan bahwa sosial demokrasi telah melakukan yang terbaik dalam kondisi yang bukan pilihannya, dan ia menunjukkan simpati terhadap posisi sulit yang mereka hadapi. Keraguannya hanya terletak pada apakah sosial demokrasi akan membawa masyarakat menuju sosialisme. Dengan kata lain, Przeworski meyakini bahwa reformasi itu mungkin, tetapi ia menolak reformisme, yakni keyakinan bahwa reformasi akan terakumulasi secara otomatis menjadi transformasi sosialis (Przeworski, 1985: 241).

Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa kritik Przeworski bukanlah kritik terhadap perjuangan reformis, melainkan terhadap keyakinan bahwa perjuangan tersebut akan secara otomatis menghasilkan sosialisme. Ia mengakui bahwa tidak ada alternatif historis yang dapat diterima selain jalur yang telah ditempuh oleh sosial demokrasi, dan menolak anggapan bahwa pandangannya merupakan dukungan terhadap Leninisme (Przeworski, 1985: 239). Dengan demikian, di satu sisi Przeworski menerima perjuangan reformis sebagai satu-satunya jalan yang tersedia. Di sisi lain, ia menolak ilusi bahwa reformisme akan secara otomatis mengarah pada sosialisme. Pada saat yang sama, ia tetap mempertahankan sosialisme sebagai proyek emansipasi yang melampaui kapitalisme. Dalam kerangka ini, sosialisme bukanlah “sistem alternatif yang dapat dirancang sekarang”, melainkan kondisi kebebasan yang belum dapat diprediksi bentuk konkretnya. Karena itu, sosialisme bukan jaminan kesejahteraan atau kebahagiaan, melainkan penghapusan batas-batas yang dikenakan kapitalisme terhadap kemungkinan manusia. Apakah manusia benar-benar menghendaki kebebasan tersebut tidak dapat dijawab secara teoritis, melainkan hanya melalui praktik historis-politik (Przeworski, 1985: 247).

Refleksi

Bagi gerakan kiri di negara berkembang seperti Indonesia, yang mengadopsi sistem demokrasi elektoral, buku ini menawarkan peringatan yang berharga sekaligus batasan yang jelas. Analisis Przeworski dibangun berdasarkan pengalaman gerakan buruh di negara-negara kapitalis maju yang telah lama memiliki institusi demokrasi elektoral. Indonesia tidak sama. Struktur kelas di Indonesia—dengan dominasi sektor informal, lemahnya organisasi serikat buruh di luar industri formal, serta sistem kepartaian yang cair dan personalistik—tidak dapat secara langsung dibaca melalui model-model Eropa abad ke-20. Namun, justru dalam kondisi ini, tesis tentang dilema struktural partai berbasis kelas menjadi relevan.

Partai Buruh, yang lahir dari gerakan serikat dan secara eksplisit mendefinisikan diri sebagai partai kelas pekerja, menghadapi pertanyaan yang sama seperti partai-partai sosialis Eropa seabad lalu: bagaimana mempertahankan identitas kelas sambil memperluas basis elektoral dalam sistem di mana buruh industri formal merupakan minoritas? Jika model Przeworski diterima secara mentah, memperluas basis ke luar buruh industri berpotensi meningkatkan perolehan suara, tetapi dengan risiko melemahkan identitas kelas sebagai pembeda utama. Sebaliknya, jika Partai Buruh tetap berfokus pada buruh industri, konsistensi ideologis lebih terjaga, tetapi kapasitas elektoral menjadi terbatas.

Jika kita merujuk pada pengalaman negara-negara Skandinavia, trade-off ini dapat dikurangi apabila terdapat serikat buruh yang kuat dan—ini poin pentingnya—independen dari partai, sehingga mampu menjaga identitas kelas bahkan ketika partai memperluas basis dukungannya (Przeworski, 1985: 110–111). Dalam konteks Indonesia, penguatan serikat buruh sebagai organisasi massa yang mandiri menjadi prasyarat bagi keberhasilan strategi elektoral partai. Namun, hal ini juga tidak tanpa tantangan. Ekonomi gig dan sektor informal membuat kategori “buruh industri” semakin menyempit, sementara pekerja prekariat tidak memiliki organisasi kolektif yang mampu menjalankan fungsi disiplin kelas seperti yang diasumsikan dalam model Przeworski. Tanpa ruang interaksi fisik seperti pabrik—tempat buruh saling bertemu setiap hari—pembentukan kelas bukan hanya sulit, tetapi mungkin mustahil. Pengalaman bersama sebagai fondasi kesadaran kelas tidak lagi tersedia, setidaknya jika kita masih mengasumsikan bahwa dinamika sejarah masa lalu relevan untuk membaca kecenderungan masa depan.

Bagi mereka yang masih percaya bahwa pemilu dapat menjadi instrumen transformasi radikal, Capitalism and Social Democracy adalah bacaan yang pahit. Pahit karena menggugurkan ilusi tentang kekuatan transformatif pemilu. Namun, pilihan yang tersisa tidaklah sederhana. Sebagai upaya perenungan, buku ini tetap menjadi titik tolak yang tak terelakkan bagi siapa pun yang ingin memahami jebakan struktural yang dihadapi gerakan kiri dalam demokrasi elektoral. Namun, perlu diingat: tugas kita bukan hanya merenung, melainkan juga mengubah dunia.

Anju Gerald, pekerja biasa.

Pengantar Redaksi: Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel secara mendadak melancarkan serangan militer terhadap Iran. Serangan yang dilancarkan oleh kekuatan imperialis dan zionis ini tidak hanya membawa bencana besar bagi Iran beserta rakyatnya, tetapi pada kenyataannya juga menghapus peluang bagi terjadinya transformasi sosial-politik menuju arah yang lebih demokratis di negara tersebut. Pemerintah maupun rakyat Iran kini menghadapi pilihan yang menyangkut kelangsungan hidup mereka sebagai bangsa: mempertahankan eksistensi sebagai negara berdaulat dan bermartabat, atau mati syahid demi membela tanah airnya. Wacana mengenai demokrasi, perluasan kebebasan sipil dan politik, serta perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kini tenggelam di balik tumpukan korban jiwa dan puing-puing bangunan yang hancur akibat pengeboman yang kejam. Inilah alasan paling mendasar mengapa kita harus menolak dengan tegas serangan imperialis Amerika Serikat dan zionis Israel tersebut.

Padahal, menjelang akhir Desember 2025, dinamika politik dalam negeri Iran sedang bergolak dengan sangat dahsyat. Kekuasaan rezim Mullah tengah terguncang oleh apa yang dikenal sebagai “Pemberontakan Dey”. Ribuan warga memenuhi jalan-jalan utama di berbagai kota untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi kehidupan yang makin memburuk akibat kebijakan ekonomi yang merugikan, yang dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial. Aksi protes besar-besaran itu kemudian meluas hingga memasuki wilayah politik. Semakin sempitnya ruang bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, serta pembungkaman terhadap kebebasan sipil yang berlangsung secara sistematis selama bertahun-tahun, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kegagalan pengelolaan sektor ekonomi. Di sisi lain, pemerintah yang semula tampak memberi ruang bagi aksi-aksi massa tersebut akhirnya kehabisan kesabaran dan mengambil langkah keras: menindas aksi tersebut dengan kekerasan. Laporan yang paling banyak diterima menyebutkan sekitar 7.000 orang tewas akibat tindakan represif tersebut.

Menjadi sangat penting dan mendesak bagi kita untuk menyajikan telaah yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai “Pemberontakan Dey” tersebut. Tidak bisa dimungkiri, krisis ekonomi Iran bukan semata-mata disebabkan oleh penerapan kebijakan neoliberal dan persekongkolan elite yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan itu, melainkan juga oleh embargo ekonomi selama puluhan tahun yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Situasi ini membuat rakyat Iran terjepit di antara tekanan politik rezim Mullah di satu sisi dan ancaman agresi politik maupun militer dari AS di sisi lain. Kondisi terjepit tersebut menjadikan aspirasi politik rakyat yang mandiri sebagai arena perebutan antara dua kekuatan: bagi rezim Mullah, setiap aspirasi politik yang bersifat oposisi dianggap sebagai bagian dari agenda intervensi imperialis dan zionis; sedangkan bagi rezim Washington, aksi dan tuntutan kelompok oposisi dijadikan alat untuk memuluskan pergantian rezim (rezime change).

Dalam konteks inilah kami memuat wawancara panjang Ervand Abrahamian ini. Artikel ini sebelumnya telah terbit di New Left Review (NLR); diterjemahkan atas ijin dari NLR dan diterbitkan di sini untuk tujuan Pendidikan

New Left Review (NLR): KETIKA wawancara ini berlangsung, Iran sedang berada di tengah situasi yang sangat menegangkan. Dari arah selatan, armada angkatan laut Amerika Serikat mengintimidasi negara tersebut, sementara pemerintah Iran sendiri memperketat represinya dengan melakukan penahanan besar-besaran terhadap warganya. Sebelumnya, pada puncak gelombang demonstrasi tanggal 7–8 Januari, rezim tersebut telah menewaskan sekitar tujuh ribu jiwa atau bahkan lebih.

Sebagai pembuka, kami ingin menanyakan tentang pihak-pihak yang memusuhi Iran. Perang Juni menjadi titik awal dimulainya serangkaian operasi militer terbuka terhadap Iran. Israel melancarkan berbagai serangan udara dan aksi pembunuhan terhadap mereka yang telah ditarget secara bertubi-tubi, sedangkan Amerika Serikat menggempur habis-habisan fasilitas nuklir Iran. Pertanyaannya, seberapa selaras sebenarnya agenda Amerika Serikat dan Israel dalam menghadapi Iran?

Ervand Abrahamian (EA): Pada dasarnya, Amerika Serikat (AS) secara efektif telah melimpahkan urusan kebijakan Iran-nya kepada Israel sejak setelah revolusi 1979. Dengan tidak adanya lagi perwakilan diplomatik di Teheran dan terputusnya arus informasi, Washington memilih untuk mengandalkan Tel Aviv sebagai sumber utama intelijen dan arahan kebijakan terkait Iran. Pola ini bertahan selama puluhan tahun, hanya sempat terganggu sebentar ketika pemerintahan Obama merundingkan kesepakatan nuklir JCPOA (Joint Comprehension Plan of Action) pada 2015. Kesepakatan itu membuat Israel panik karena menutup peluang untuk terus menekan Iran – sampai-sampai Netanyahu terbang langsung ke Washington untuk melobi penentangannya. Begitu Trump berkuasa, Amerika kembali ke pola lama: keluar dari JCPOA pada 2018 dan menerapkan sanksi yang sangat berat. Biden pun melanjutkan pendekatan serupa, karena pada intinya Israel tidak puas dengan perjanjian yang hanya mencegah Iran menjadi kekuatan nuklir; ambisi mereka melampaui itu.

Lalu, apa sesungguhnya yang diinginkan Israel? Mereka sadar betul bahwa menggulingkan rezim Iran bukanlah sesuatu yang realistis. Tanpa invasi dan pendudukan militer penuh oleh AS, dinasti Shah mustahil bisa dicangkokkan kembali ke Iran. Alternatif berupa kudeta oleh Garda Revolusi justru akan menciptakan ancaman yang lebih besar bagi Israel sendiri. Maka, skenario yang paling mungkin mereka kejar adalah menghancurkan Iran sebagai sebuah negara yang berfungsi – sebagaimana yang telah terjadi pada Irak, Suriah, dan Libya. Dampaknya tentu akan sangat menghancurkan bagi Iran. Eropa pun akan ikut menanggung akibatnya dalam bentuk krisis pengungsi besar-besaran, persis seperti yang terjadi akibat kehancuran negara-negara tersebut sebelumnya. Namun hal itu tidak akan menghalangi Washington, karena bagi Trump, selama dampak buruknya menimpa Eropa dan bukan Amerika, itu bukan urusannya.

NLR: Beralih ke sejarah terbentuknya rezim Iran: jika kita bandingkan proses konsolidasi Republik Islam pasca-revolusi 1979 dengan pengalaman Rusia setelah 1917 dan Tiongkok setelah 1949, ada perbedaan yang cukup mencolok. Rusia mengalami kehancuran kekaisaran akibat Perang Dunia I, lalu terseret dalam perang saudara berdarah yang diperparah oleh intervensi militer asing selama lebih dari empat tahun. Tiongkok bahkan lebih panjang lagi—dua dekade perang saudara, ditambah delapan tahun penjajahan Jepang, lalu langsung terlibat perang di Korea melawan Amerika hanya setahun setelah Republik Rakyat berdiri. Iran memiliki pengalaman yang berbeda: belum genap dua tahun berdiri, Republik Islam sudah diserang oleh Irak dalam perang yang didukung Amerika Serikat dan berlangsung delapan tahun lamanya. Jika ditambah dengan perang saudara internal selama sembilan bulan, proporsi kekerasan yang datang dari luar jauh lebih dominan dibandingkan konflik internal. Pertanyaan besarnya adalah: apa dampak jangka panjang dari ketimpangan ini terhadap karakter dan perkembangan rezim Iran selanjutnya?

EA: Meskipun konteks politiknya berbeda-beda, ada satu kesamaan penting antara ketiga revolusi tersebut: campur tangan militer asing justru memperkokoh revolusi, bukan melemahkannya. Pihak-pihak luar berasumsi bahwa pemerintahan baru yang masih rapuh akan mudah ditumbangkan, namun kenyataannya justru sebaliknya – bahkan warga yang semula tidak mendukung revolusi pun bersatu membela tanah air mereka. Dinamika inilah yang sangat menguntungkan kaum Bolshevik di Rusia. Pola serupa terjadi di Iran. Pada 1980, pemerintahan Ayatollah Khomeini di Teheran sesungguhnya masih sangat lemah dan belum sepenuhnya mapan. Saddam Hussein menerima bisikan dari para penasihat bekas Shah – termasuk Bakhtiar dan sejumlah jenderal yang melarikan diri dari Iran – bahwa ia cukup menginvasi dan seluruh sistem akan runtuh dengan sendirinya. Namun Saddam juga punya kepentingan sendiri. Pada 1975, ia pernah dipaksa oleh Iran untuk melepaskan Shatt al-Arab, jalur masuk ke Teluk Persia yang telah dipersengketakan kedua negara selama bertahun-tahun. Ia ingin memanfaatkan kelemahan Iran untuk merebut kembali wilayah itu. Akan tetapi, Khomeini merespons dengan tegas bahwa ia lebih rela kehilangan tangannya daripada menyerahkan sejengkal pun wilayah Iran. Iran melancarkan serangan balik, dan banyak anak muda yang sebenarnya tidak begitu simpati terhadap rezim justru secara sukarela bertempur untuk mempertahankan Khorramshahr. Hal ini sangat membantu mengonsolidasikan kekuasaan rezim pada tahun-tahun awalnya.

Namun, kesalahan terbesar Khomeini kemungkinan adalah keputusannya untuk meneruskan perang setelah Khorramshahr berhasil dibebaskan. Slogan-slogan berubah menjadi “Perang, perang sampai kemenangan diraih (War, war until victory)” dan “Jalan menuju Yerusalem melewati Baghdad (The road to Jerusalem runs through Baghdad).” Perang berubah menjadi konflik berkepanjangan selama delapan tahun yang justru menggerogoti kredibilitas rezim, karena korban yang jatuh sangat besar sementara kemenangan tak kunjung datang. Pada akhirnya, Khomeini terpaksa menerima apa yang ia sebut sebagai “piala beracun (poisoned chalice)” – sebuah perjanjian damai yang pahit. Meskipun demikian, pada fase awalnya, invasi asing terhadap Iran mengikuti pola yang sama dengan Rusia dan Tiongkok: alih-alih menghancurkan, ia justru memperkuat revolusi.

 NLR: Berbeda dengan Rusia dan Tiongkok, sistem politik yang lahir dari Revolusi Iran sejak awal bersifat pluralis secara kelembagaan. Terdapat berbagai pilar kekuasaan—ulama, parlemen, lembaga hukum, dan militer—serta pemilu yang diselenggarakan secara rutin, meskipun tidak pernah sepenuhnya bebas. Pertanyaannya: apakah sistem ini merupakan hasil rancangan sadar Khomeini dan para pendukungnya, ataukah produk dari kompromi yang dipaksakan oleh arus-arus lain dalam revolusi?

EA: Jawabannya adalah keduanya. Khomeini adalah sosok yang sangat cerdik (savvy) – bisa disebut Machiavelis, pragmatis, atau lihai. Ia selalu menyembunyikan kartu-kartunya dan tidak pernah benar-benar memperlihatkan apa yang ada di benaknya. Misalnya, saat berada di Paris menjelang revolusi, seruannya sangat inklusif – semua pihak akan punya peran. Ia berjanji bahwa yang diinginkan hanyalah sebuah Republik Islam, tanpa niat untuk menjalankannya sendiri. “Kami hanyalah ulama tua yang akan kembali ke seminari,” begitu katanya. Rancangan awal konstitusi yang disusun di Paris pun mengambil model Republik Kelima Prancis ala de Gaulle. Meski diberi label Islam, pada dasarnya itu adalah sistem presidensial kuat dengan kerangka demokrasi perwakilan. Namun begitu Khomeini kembali ke Teheran dan memegang kendali kekuasaan, wajah Republik Islam yang sesungguhnya terungkap: sebuah republik ulama (a clerical republic). Konstitusi resmi yang disusun oleh majelis keagamaan memang sangat rumit dan terperinci, namun prinsip utamanya jelas, kekuasaan riil harus berada di tangan para ulama senior. Dewan Perwalian (Council of Guardians) yang beranggotakan dua belas orang—enam di antaranya ulama yang ditunjuk langsung oleh Pemimpin Tertinggi dan enam lainnya ahli hukum yang dinominasikan oleh Ketua Mahkamah Agung, yang juga merupakan orang pilihan Pemimpin Tertinggi—bertugas mengawasi sistem parlemen, berhak memveto undang-undang, dan mendiskualifikasi calon dalam pemilu. Dewan ini juga menyaring kandidat untuk Majelis Ahli yang beranggotakan 88 orang, yang bertugas memilih Pemimpin Tertinggi. Jadi memang benar ada pemilu yang bersifat pluralis untuk walikota, anggota parlemen, dan presiden. Namun pada akhirnya, jalannya pemerintahan tetap ditentukan oleh para ulama yang dipercaya oleh lingkaran kekuasaan tertinggi.

 NLR: Apakah di puncak kekuasaan rezim, hierarki ulama juga menghegemoni Garda Revolusi dan militer, ataukah lembaga-lembaga tersebut memiliki otonomi yang lebih besar?

EA: Ketika Ali Khamenei menggantikan Khomeini pada 1989, ia secara sistematis membangun sebuah kantor pusat yang diisi oleh ulama-ulama senior dengan tugas menyeleksi dan mengangkat seluruh komandan Garda Revolusi. Selain mekanisme formal itu, terdapat pula ikatan sosial yang sangat erat antara keluarga-keluarga ulama dan para pemimpin Garda Revolusi, termasuk perkawinan silang yang menjadi pengikat antara elite agama dan elite IRGC (The Islamic Revolutionary Guard Corps). Penelitian Mehrzad Boroujerdi mengungkapkan betapa jalinan hubungan antarkeluarga penguasa saat ini begitu kuatnya. Dalam beberapa hal, situasi ini secara ironis menyerupai rezim Shah Reza Pahlavi. Pada masa itu, sekitar lima puluh keluarga menguasai negara. Kondisi sekarang pun kurang lebih sama – hanya pelakunya yang berganti.

 NLR: Apakah seseorang seperti komandan IRGC Qasem Soleimani yang terbunuh itu akan menuruti perintah para ulama tertinggi?

EA: Ya, memang demikian. Para ulama di puncak kekuasaan menaruh kepercayaan besar kepadanya justru karena mereka tahu ia akan tunduk pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh pusat. Soleimani memang diberikan keleluasaan yang cukup untuk mengambil keputusan di lapangan, tetapi garis besar kebijakan dan arahan strategis tetap ditentukan oleh lingkaran kekuasaan di pusat.

NLR: Apakah Angkatan Darat dan Angkatan Udara juga berada sepenuhnya di bawah kendali mereka?

EA: Rezim ini cukup cerdik dalam memanfaatkan Garda Revolusi untuk membangun semacam sistem komisaris di dalam tubuh militer konvensional, guna mengawasi secara ketat dan mencegah kemungkinan terjadinya kudeta. Sebagai contoh, Garda Revolusi memiliki angkatan udara revolusioner mereka sendiri yang beroperasi di dalam struktur Angkatan Udara. Sistem seperti ini memang membuat militer menjadi kurang efisien secara operasional, namun jauh lebih tahan terhadap upaya kudeta. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup tentu tidak diketahui pasti, tetapi sulit membayangkan ada bagian mana pun dari militer yang mampu melancarkan penggulingan kekuasaan yang berhasil. Kalaupun ada yang mencoba, hasilnya kemungkinan besar bukan pemerintahan baru, melainkan perang saudara (civil war).

NLR: Seberapa besar kekuatan IRGC dibandingkan Angkatan Darat?

EA: Data terakhir yang tersedia menunjukkan jumlah personel Garda Revolusi sekitar 150.000 orang. Mereka didukung oleh Basij, milisi sukarelawan Islam. Namun Basij mencakup remaja dan orang-orang lanjut usia yang secara militer tidak terlalu mengancam. Angkatan Darat sendiri dipangkas secara drastis pada dekade 1990-an – langkah ini memungkinkan pemerintah memperluas program-program sosial. Sejak itu, jumlahnya memang tumbuh secara bertahap dan secara numerik lebih besar dari Garda Revolusi, tetapi tetap bukan kekuatan yang sangat besar. Anggapan bahwa Iran adalah kekuatan hegemonik yang hendak menguasai kawasan tidak lebih dari khayalan. Garda Revolusi memang cukup mumpuni untuk menangani demonstrasi dalam negeri, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke luar. Jika Iran diduduki, mereka bisa bertransformasi menjadi kekuatan gerilya, tetapi mereka memang tidak pernah dirancang untuk menyerbu negara lain. Fokus pertahanan Iran selama ini lebih bertumpu pada pengembangan rudal, bukan pada ekspansi wilayah.

 NLR: Sejauh mana struktur militer saat ini merupakan kelanjutan dari militer di bawah Shah?

EA: Keduanya sangat berbeda. Di masa Shah, para perwira berasal dari keluarga-keluarga bangsawan dan merupakan kaum kariris. Sebaliknya, para komandan saat ini ditempa dalam Perang Iran-Irak. Pandangan mereka tentang pengorbanan diri dan kekerasan dibentuk oleh citra diri rezim. Ironisnya, sebagian besar pertempuran di Irak sebenarnya dilakukan oleh Angkatan Darat reguler, namun Garda Revolusi-lah yang mendapat penghargaan. Mereka dipandang sebagai pelindung Revolusi. Itulah mengapa mereka bersedia menembaki warga sipil jika diperintahkan.

Para perwira era Shah tidak memiliki kesediaan seperti itu, dan karena alasan itulah Shah tidak memerintahkan mereka untuk menembak mati demonstran. Ia tahu risikonya terlalu besar. Pada Januari 1979, di awal revolusi, Carter dan Brzezinski mengirim Jenderal Huyser ke Teheran untuk mendorong para jenderal Iran bertindak. Belakangan Huyser mengakui bahwa ia memang menyuruh mereka menembak mati demonstran, namun mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya.

Kepemimpinan saat ini tidak memiliki keraguan semacam itu. Jika kelangsungan hidup rezim terancam, mereka akan menembak mati tanpa ragu. Itulah perbedaan paling mendasar.

NLR: Dan perintah itu datang dari para ulama senior?

EA: Ya.

NLR: Kembali ke soal pluralisme kelembagaan: meskipun mungkin hanya tampilan luar ke publik, bukankah ini tetap merupakan hal yang kontras dengan pola umum monolitisme rezim di Timur Tengah? Khomeini tentu punya opsi untuk menciptakan tatanan yang lebih tipikal dan terpusat—semacam versi ulama dari rezim Assad, misalnya—alih-alih membangun lembaga-lembaga yang sedemikian rumit. Maka muncul pertanyaan: apakah tradisi Iran dan Persia yang jauh lebih tua dalam hal konstitusi dan parlemen atau majelis turut berpengaruh dalam membentuk sistem tersebut?

EA: Tentu saja. Pertama, negara Iran sudah merupakan sebuah kompleks kelembagaan yang cukup canggih, dibangun pada dekade 1930-an. Birokrasinya memang berat—ada yang menyebutnya rumit—tetapi struktur negaranya sudah ada dan berfungsi. Berbeda dengan Lenin, Khomeini tidak perlu membangun negara dari nol. Selain itu, karena adanya apa yang bisa disebut sebagai mitos Revolusi Konstitusional 1906, Khomeini tidak bisa begitu saja mengabaikan gagasan tentang pemilu dan parlemen. Kecerdikannya terletak pada kemampuannya menerima elemen-elemen republik dan demokratis tersebut, sambil memastikan bahwa semuanya tetap terkunci dalam struktur yang dikendalikan oleh para ulama senior.

NLR: Argumen itu sangat meyakinkan. Namun, apakah Anda mengabaikan ketidakpastian yang melekat pada pemilihan presiden? Bahkan Masoud Pezeshkian, presiden saat ini, tampaknya bukan pilihan utama Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi. Hassan Rouhani, yang dianggap tokoh reformis, memenangkan pemilu 2013 dan 2017 dengan tingkat partisipasi 73 persen dan meraih lebih dari separuh suara. Ada perubahan arah yang cukup signifikan di level presiden – dari Mahmoud Ahmadinejad, Mohammad Khatami, Mir-Hossein Mousavi Khameneh, dan seterusnya. Ataukah semua itu hanya semacam pertunjukan bayangan?

EA: Bukan, dinamika itu memang nyata. Pemilu presiden berfungsi sebagai katup pelepas tekanan oposisi, memberikan sedikit ruang keterbukaan. Biasanya kandidat yang muncul adalah seseorang dari dalam sistem yang sedikit lebih liberal atau terbuka. Rouhani bukan seorang pembangkang; ia adalah produk dari rezim itu sendiri, namun ia berhasil menarik simpati kaum reformis. Keterbukaan kecil semacam itu mampu mendorong banyak orang datang ke bilik suara – meskipun hal itu bisa menjadi ancaman jika terlalu banyak orang mengikuti arus tersebut.

Namun yang sering disalahpahami adalah bahwa baik kelompok moderat maupun garis keras sama-sama hidup dalam ilusi bahwa merekalah yang menentukan kebijakan luar negeri. Para reformis seperti Khatami, Rouhani, atau Pezeshkian percaya mereka bisa bernegosiasi dengan Amerika dan menyelesaikan segalanya, lalu kembali bergabung dengan komunitas internasional. Sebagian dari ini adalah chauvinisme khas Iran – keyakinan bahwa mereka begitu penting sehingga merekalah yang memegang kemudi. Ahmadinejad pernah berkata bahwa “sayalah yang duduk di kursi pengemudi. Saya bisa melaju kencang, memperlambat, bahkan mundur.” Seolah-olah ia mengendalikan nasib Iran. Kenyataannya, yang duduk di kursi pengemudi adalah Washington, dengan peta jalan yang disediakan oleh Tel Aviv. Banyak warga Iran, termasuk kaum reformis, terjebak dalam ilusi ini. Ketika keadaan memburuk, mereka menyalahkan politisi mereka sendiri tanpa menyadari bahwa keputusan-keputusan kunci dibuat di tempat lain. Begitu berkuasa, presiden-presiden berhaluan liberal segera menyadari bahwa mereka hampir tidak bisa mengubah apa pun secara berarti.

NLR: Bagaimana Anda menggambarkan karakter Pemimpin Tertinggi yang sekarang, yang telah berkuasa selama hampir empat puluh tahun?

EA: Khomeini cukup cerdas untuk memahami bahwa sebagian besar kekuatannya bersumber dari karisma sebagai pemimpin revolusi. Ia tahu bahwa begitu ia wafat, kekuatan itu harus dilembagakan. Dari mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, ia memahami bahwa segalanya bisa berantakan tanpa suksesi yang jelas. Mereka berhasil mengubah karisma menjadi struktur kelembagaan yang tampak cukup mengesankan, bahkan modern. Namun masalahnya, konsistensi intelektual dari teori yang mendasarinya runtuh setelah Khomeini meninggal.

Menurut doktrin velayat-e faqih, mereka yang paling layak memimpin negara adalah ulama-ulama senior yang ahli dalam hukum Islam – bukan sekadar teologi atau sejarah Islam, melainkan fikih (fiqh). Tetapi hanya Khomeini dan segelintir ulama besar sederajat yang benar-benar memenuhi kualifikasi itu. Mereka sempat mempersiapkan Hossein-Ali Montazeri sebagai penerus—seorang ayatollah agung dengan keahlian fikih yang memadai untuk memandu negara.  Namun Montazeri memutus hubungan dengan rezim karena protes atas eksekusi tahanan politik dan beralih ke pihak oposisi. Maka ketika Khomeini wafat pada 1989, tidak ada seorang pun yang sekaliber dirinya untuk mengisi posisi Pemimpin Tertinggi. Mereka harus mencari di antara ulama-ulama yang lebih rendah tingkatannya.

Ali Khamenei memang setia dan dapat diandalkan secara politis, tetapi semua ulama senior tahu bahwa ia tidak memiliki kualifikasi teologis untuk mengisi sepatu Khomeini. Karena itu, kekuasaan Khamenei tidak dibangun di atas aura atau karisma, melainkan di atas birokrasi yang ia susun sendiri dari orang-orang yang bisa ia percaya—entah itu putranya, kerabatnya, atau seseorang yang dipilih sebagai bawahan setia. Ada kemiripan dengan Stalin, yang dianggap sebagai sosok abu-abu tanpa daya tarik, namun sangat piawai mengendalikan mesin birokrasi Sekretariat.

NLR: Apakah putra Khamenei telah dipilih sebagai penggantinya?

EA: Itu belum diketahui secara pasti. (Saat ini sudah dipastikan ia dipilih sebagai pengganti ayahnya yang wafat akibat serangan militer AS-Israel. – ed.) Tetapi, kemungkinan besar akan lebih masuk akal jika suksesi diserahkan kepada Majelis Ahli, karena akan lebih sah secara legitimasi. Namun siapa pun yang terpilih nanti tidak akan memiliki kewibawaan setara Khomeini.

Pada akhirnya, pemusatan kekuasaan di tangan ulama telah menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Republik Islam. Di satu sisi, hal itu memberikan soliditas pada rezim. Di sisi lain, hal itu justru menggerus jangkauannya. Siapa pun yang tidak sejalan dengan gagasan kesetiaan terhadap kekuasaan ulama senior otomatis disingkirkan dari kehidupan politik—dimulai dari Mujahidin, lalu kaum Muslim liberal, kemudian Muslim reformis, dan akhirnya kaum sekuler.

Sering terlupakan bahwa penggunaan kekerasan di jalanan yang terjadi belakangan ini sebenarnya punya preseden. Mujahidin memang belakangan berubah menjadi semacam kultus aneh yang dananya entah dari mana. Namun pada masa-masa awal pasca-revolusi, mereka adalah gerakan sosial nyata dengan basis massa yang luas dan dukungan kuat dari kalangan muda. Mereka menjadi tantangan serius bagi Khomeini karena mereka tidak hanya Islami dan radikal, tetapi juga berhasil menggandeng banyak kaum liberal, reformis, bahkan tokoh-tokoh sekuler terkemuka yang pernah menentang Shah. Jika memang ada peluang untuk pergantian rezim, saat itulah momennya. Mujahidin sebenarnya kemungkinan besar bersedia bekerja dalam sistem jika diberi kesempatan, karena mereka menganggap Khomeini sebagai Imam agung. Namun ketika Khomeini mendiskualifikasi mereka dari pencalonan, mereka turun ke jalan-jalan di Teheran dan kota-kota besar lainnya – dikenal sebagai pemberontakan Mujahidin tahun 1981. Rezim bertindak saat itu persis seperti yang dilakukannya pada Januari lalu: menghancurkan pemberontakan dengan kekerasan luar biasa, membunuh demonstran tak bersenjata, termasuk siswi-siswi berusia empat belas tahun yang hanya membagikan selebaran di jalanan. Mujahidin membalas dengan membunuh sekitar dua ribu pejabat, termasuk banyak pemimpin puncak.

Setelah itu rezim membidik Partai Tudeh, kaum komunis—yang sebenarnya sepenuhnya mendukung rezim meski tidak menyukai kebijakannya. Namun mereka menentang keputusan Khomeini untuk menyerbu Irak setelah pembebasan Khorramshahr. Itu adalah pertama kalinya mereka melewati garis merah dengan mengkritik rezim dalam isu penting. Mereka langsung ditangkapi dan dieksekusi, termasuk seorang laksamana yang telah berjasa menyelamatkan Teluk pada fase awal perang.

Selama bertahun-tahun, rezim secara sistematis menyingkirkan satu kelompok demi kelompok lain. Banyak keputusan di puncak kekuasaan mengikuti logika: jika kamu tidak seratus persen bersama kami, berarti kamu melawan kami. Taktik salami (mencapai tujuan secara bertahap) ini  menyusutkan basis rezim menjadi sangat sempit. Pada referendum pertama, sekitar 90 persen rakyat memberikan suara mendukung. Hari ini, dukungan rakyat terhadap rezim tinggal sekitar 15 hingga 20 persen.

NLR: Bagaimana dengan ideologi Islam yang menjadi landasan rezim? Proklamasinya sebagai republik Islam revolusioner memberikan daya mobilisasi rakyat yang luar biasa, tidak hanya di Iran sendiri tetapi juga cukup luas di seluruh Timur Tengah. Gerakan-gerakan massa di Irak, Lebanon, dan Yaman menunjukkan dedikasi dan militansi yang dalam konteksnya sendiri bisa dibandingkan dengan bagian-bagian dari Internasionale Ketiga pada masa awalnya. Namun sifat sektarian yang melekat pada keyakinan Syiah – yang dibangun di atas permusuhan terhadap aliran Sunni yang jauh lebih dominan – secara tak terhindarkan membatasi daya tarik Revolusi Iran di kawasan tersebut. Apakah ada upaya dari kalangan ideolog rezim untuk melampaui perpecahan sektarian dalam dunia Islam menuju semacam anti-imperialisme pan-Muslim?

EA: Tidak, upaya semacam itu tidak pernah ada. Dari semua sumber tertulis yang tersedia, tidak ditemukan seorang pun yang mengartikulasikan pendekatan koheren untuk menjembatani jurang Sunni-Syiah. Tokoh seperti Mehdi Bazargan, yang saat itu menjabat Perdana Menteri (1979), mungkin memiliki pemikiran ke arah itu, tetapi tampaknya ia tidak pernah mengungkapkannya secara eksplisit. Memang ada gagasan ekspansionis dan utopis bahwa revolusi ini, sebagaimana revolusi 1917, akan menjadi gerakan global. Mereka berharap revolusi akan memicu revolusi Islam di tempat lain dan menyebar ke seluruh dunia Muslim. Khomeini sendiri berbicara tentang Islam sebagai misi revolusioner global. Namun secara naluriah, ketika mereka berbicara tentang Islam, yang mereka maksud sesungguhnya adalah Syiah. Bahkan bahasa revolusi itu sendiri lebih bernuansa Syiah ketimbang Islam secara umum. Slogan paling berpengaruhnya adalah “Jadikan setiap hari Asyura, setiap bulan Muharram, setiap tempat Karbala” – sebuah seruan yang mustahil diekspor ke negeri-negeri Sunni. Penjelasan satu-satunya adalah keangkuhan Syiah yang begitu mendalam. Sektarianisme itu sudah sedemikian melekat sehingga orang-orangnya sendiri tidak menyadarinya.

Pada 1979 memang ada kepanikan bahwa gelombang revolusi Islam akan menyapu seluruh Timur Tengah, namun cukup dengan melihat slogan-slogannya saja sudah bisa diketahui bahwa hal itu tidak akan terjadi. Revolusi Iran hanya beresonansi di kalangan komunitas-komunitas Syiah kecil yang terkepung oleh populasi Sunni, seperti kaum Syiah di Lebanon, Irak setelah Amerika menghancurkan negaranya, atau Herat di Afghanistan, yang memandang Iran sebagai pelindung. Alih-alih revolusi dunia yang agung, yang terwujud hanyalah versi ekspor yang bergantung pada kantong-kantong Syiah—sebuah opsi yang jauh lebih lemah. Karena tidak memiliki kekuatan militer besar, perluasan pengaruh ini menjadi semacam asuransi yang bisa digunakan sebagai garis pertahanan terdepan jika Israel menyerang. Namun hal ini dibesar-besarkan secara tidak proporsional dalam klaim bahwa melalui “proksi-proksi” ini, Iran sebagai kekuatan hegemonik berusaha membangun kembali kekaisaran Akhemeniyah dari Mediterania hingga Afghanistan. Pada kenyataannya, itu hanyalah pengganti murahan dari kekuatan nyata. Israel sendiri cukup cerdas untuk memahami hal ini. Memiliki milisi di Irak setelah jatuhnya Saddam bukanlah ancaman nyata bagi Israel. Sekutu lain yang dimiliki Iran tentu saja adalah Assad. Assad hampir tidak bisa disebut seorang Muslim – ia adalah seorang nasionalis sosialis Arab. Namun Iran mengandalkannya karena ia setidaknya bisa memberikan perlindungan bagi kaum Syiah di Lebanon.

Jadi dalam banyak hal, kebijakan yang dikembangkan Iran lebih bersifat pragmatis—atau bisa juga disebut oportunistis. Itu bukan strategi besar yang terencana. Sulit untuk mengatakan bahwa semua itu dirancang secara sadar sebagai cara untuk mendominasi kawasan.

NLR: Bukankah Iran pernah menjalin aliansi dengan kelompok Sunni, yaitu Hamas?

EA: Saya tidak tahu apakah itu layak disebut sebagai aliansi. Hubungan itu sangat tentatif dan penuh kehati-hatian. Ada perbedaan besar terkait Suriah, di mana Hamas menentang Assad yang merupakan sekutu Iran. Iran kemungkinan memang memberikan sejumlah dana kepada Hamas, tetapi banyak pihak dari Qatar juga melakukan hal serupa.

Hubungan Iran dengan Palestina sebenarnya cukup rumit. Secara retorika mereka memberikan dukungan. Mereka juga memberikan bantuan nyata kepada Hizbullah. Namun garis kebijakan Soleimani, yang mengikuti arahan Khamenei, adalah bahwa Iran harus menghindari konfrontasi dengan Israel dan Amerika dengan segala cara. Ironisnya, Soleimani justru berada di Irak untuk mencegah terjadinya bentrokan dengan Amerika, dan di Lebanon ia juga berupaya meredakan ketegangan dengan Israel. Pembunuhannya justru menghilangkan rem pengaman itu. Hingga belum lama ini, Iran sangat berhati-hati dalam menghindari konflik langsung dengan Israel. Namun situasinya jelas sudah berubah sekarang.

NLR: Apakah pernah terlihat keraguan atau penyesalan di dalam tubuh negara Islam atas kolaborasinya dengan imperialisme Amerika—yang secara resmi merupakan musuh utamanya—dalam invasi ke Afghanistan dan Irak? Ataukah permusuhan terhadap Sunni membuat para ulama dan pengikutnya mudah bersekutu dengan Marinir dan CIA?

EA: Baik Taliban maupun rezim Saddam, keduanya merupakan pemerintahan yang bermusuhan dengan Republik Islam. Iran bahkan nyaris berperang melawan Taliban – angkatan bersenjatanya sempat dimobilisasi – sehingga ketika Amerika menyerang Afghanistan, dari sudut pandang Iran, Amerika sedang menyingkirkan musuh mereka. Nyaris tidak ada keberatan soal membantu invasi Amerika; mereka menganggap Taliban gila. Begitu pula dengan Irak: Saddam Hussein adalah musuh lama, sehingga pendudukan Amerika tidak menjadi masalah bagi mereka.

Namun kolaborasi Iran dengan Amerika pernah menjadi isu besar pada dekade 1980-an, dalam skandal Iran-Contra – ketika Ronald Reagan menjual senjata kepada Iran selama Perang Iran-Irak untuk mendanai operasi kontra-pemberontakan ilegal di Nikaragua, yang semuanya diorganisir oleh Israel. Saat itu, seseorang di kantor Montazeri membocorkan informasi tersebut ke sebuah surat kabar Lebanon. Dari situlah skandal ini meledak menjadi isu internasional. Orang tersebut ditangkap dan dieksekusi, meskipun ia bekerja untuk pewaris yang telah ditunjuk Khomeini sendiri. Ada persidangan besar dan pengakuan publik, namun tentu saja mereka tidak menyebutkan kejahatan sesungguhnya—yaitu menentang kesepakatan dengan Amerika, sang “Setan Besar (Great Satan)“, dan menerima senjata dari Israel. Tidak ada tanda-tanda penentangan dari Garda Revolusi dalam masalah ini. Sekali lagi, itu merupakan sinyal yang jelas: jika seseorang melewati salah satu garis merah Khomeini, hukumannya adalah mati.

NLR: Anda telah berargumen secara meyakinkan bahwa kelangsungan hidup Republik Islam paling baik dijelaskan oleh populisme sosial dan ekonominya. Apa yang menjelaskan negara kesejahteraan Iran yang relatif luas dibandingkan dengan warisan Revolusi Rusia atau Tiongkok – apakah tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi berkat minyak, keberadaan kelas pekerja yang tidak hancur akibat perang saudara, atau pilihan untuk tidak memaksa kaum tani menjalani akumulasi primitif?

EA: Iran memang beruntung memiliki minyak sehingga tidak perlu melakukan akumulasi primitif dari kaum tani. Dalam tiga dekade pertama setelah revolusi, Republik Islam cukup berhasil membangun negara kesejahteraan – juga negara yang berorientasi sosial, dalam hal pendidikan dan perluasan layanan hingga ke pedesaan. Hal itu jelas membantu menstabilkan rezim. Selama pendapatan minyak masih mengalir, pendanaan program-program sosial relatif mudah. Namun dengan diberlakukannya sanksi yang semakin keras sejak dekade 2010-an, pendapatan tersebut nyaris mengering. Kini yang tersisa adalah kebijakan penghematan ketat, dan banyak program sosial yang mulai hancur berantakan.

NLR: Apakah dinamika sosial selama dua puluh tahun terakhir menguntungkan atau merugikan rezim?

EA: Di sinilah letak ironinya. Rezim telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk memperluas pendidikan tinggi. Namun ketika negara menghasilkan begitu banyak dokter, insinyur, dan tenaga teknis, sementara lapangan kerja tidak tersedia dan ekonomi menyusut akibat sanksi, yang tercipta justru adalah pasukan besar pengangguran terdidik. Mereka dulunya adalah penerima manfaat revolusi, tetapi kini mereka sangat tidak puas karena prospek ekonomi mereka begitu suram. Inilah salah satu penyebab gelombang emigrasi yang luar biasa besar dalam beberapa dekade terakhir – diaspora Iran yang terus membengkak.

Rezim telah kehilangan banyak dukungan rakyatnya karena tidak lagi memiliki manfaat yang bisa diberikan. Satu-satunya cara negara bisa membayar pengeluarannya adalah dengan mencetak uang, yang kemudian memicu inflasi. Dan tentu saja, sanksi menciptakan negara mafia. Orang-orang yang terhubung dengan rezim masih mendapatkan sejumlah keuntungan, yang kemudian mereka bagi kepada kerabat dan kolega mereka.

NLR: Bagaimana Anda membuat periodisasi sejarah sanksi terhadap Iran, dengan segala kerumitan teknisnya—primer, sekunder, AS, Eropa, dan PBB?

EA: Sanksi Amerika Serikat dimulai pada 1980 terkait krisis penyanderaan, dan sejak itu terus berlanjut tanpa henti. Kadang intensitasnya maksimal, kadang berkurang. Pada dekade 1990-an, Akbar Hashemi Rafsanjani mulai bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan minyak Amerika, menawarkan kontrak-kontrak menggiurkan di depan mata mereka. Ini adalah contoh lain dari pragmatisme rezim. Rafsanjani adalah anggota inti hierarki kekuasaan, namun ia berpikir bisa memperbaiki hubungan dengan AS melalui konsesi kepada perusahaan-perusahaan minyak besar. Namun kesepakatan-kesepakatan itu dibatalkan oleh pemerintahan Bill Clinton, kemungkinan besar di bawah tekanan Israel, padahal jelas menguntungkan perusahaan-perusahaan Amerika. Istilah sanksi mungkin belum digunakan saat itu, tetapi efeknya sama – perjanjian-perjanjian itu diblokir.

Kemudian terjadi lonjakan besar di bawah Bush muda sekitar 2006, ketika Departemen Keuangan AS mulai menggunakan infrastruktur keuangan baru yang dikembangkan pasca-11 September. Bush mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi – pembekuan aset dan embargo teknologi – kecuali Iran menghentikan seluruh pengayaan uranium. Sanksi PBB kemudian diperluas untuk memantau bank-bank Iran juga. Pada saat itu, Washington masih bisa mengandalkan suara Tiongkok dan Rusia di Dewan Keamanan.

NLR: Pada 2011–2012 datang guncangan yang lebih keras ketika Obama, melalui lobi besar-besaran, berhasil mendapatkan dukungan PBB untuk serangkaian langkah yang jauh lebih ketat, termasuk memutus sistem pembayaran internasional SWIFT dari bank-bank Iran, sebagai tekanan untuk JCPOA, dengan janji bahwa sanksi akan dicabut setelah Iran terbukti melaksanakan kesepakatan – dan memang Iran melakukannya pada awal 2016. Namun begitu bank-bank sudah mendapat pesan bahwa berbisnis dengan negara tertentu berisiko, mereka enggan untuk memulai lagi – dan kampanye bisik-bisik melawan Iran di dunia keuangan terus berlanjut. Pada 2012, indikator-indikator ekonomi Iran anjlok di tengah gejolak mata uang. Pemulihan yang terjadi setelah penjualan minyak dilonggarkan pasca-JCPOA pun terbukti sangat rapuh.

EA: Namun guncangan terparah datang pada 2018 ketika Trump keluar dari JCPOA dan memperketat sanksi. Kelompok E3, Inggris, Prancis, dan Jerman, awalnya menentang Trump; sempat ada pembicaraan tentang cara melewati dominasi dolar dan mungkin menciptakan sistem baru. Tetapi itu segera terhenti karena perusahaan-perusahaan Eropa tidak mau kehilangan akses ke pasar Amerika akibat sanksi sekunder. E3 kemudian justru menjatuhkan sanksi mereka sendiri, menghukum Iran karena tidak lagi memenuhi komitmen JCPOA terhadap inspektur IAEA, padahal Amerikalah yang merobek kesepakatan tersebut.

Kini situasinya sangat berbahaya akibat keputusan Trump keluar dari JCPOA. Menariknya, banyak pembahasan di media saat ini tentang program nuklir Iran mengabaikan fakta bahwa JCPOA sebenarnya adalah perjanjian yang sangat baik. Mereka yang mengatakan perjanjian itu tidak cukup jauh seringkali belum membaca dokumennya. Perjanjian itu sangat presisi dan memberlakukan batasan ketat tentang berapa banyak uranium yang boleh diproduksi Iran. Tidak ada cara bagi Iran untuk membuat bom nuklir di bawah perjanjian itu, dan ini dipantau dengan sangat ketat. Perjanjian tersebut menghilangkan bahaya Iran memiliki senjata nuklir.

 NLR: Bukankah Iran akan berada dalam posisi yang kurang berbahaya hari ini jika ia telah mencapai kapabilitas nuklir? Bukankah masalah sesungguhnya adalah monopoli nuklir di kawasan oleh satu kekuatan tunggal yang terbukti paling agresif di Timur Tengah, yaitu Israel? Ini adalah sesuatu yang bahkan Obama sendiri tidak pernah singgung. Ia menyatakan secara terbuka di hadapan AIPAC bahwa ia berkomitmen untuk menyerang Iran jika tidak mematuhi permintaan Amerika soal senjata nuklir, tanpa pernah menyebut sumber konflik awal atas isu nuklir ini.

EA: Dalam pandangan saya, kebijakan pemerintah Iran dalam hal ini sebenarnya cukup realistis. Israel sudah memiliki bom. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun persoalannya adalah bahwa pengembangan bom oleh Iran dianggap Israel sebagai ancaman besar, mengingat retorika-retorika yang menyatakan bahwa Israel seharusnya tidak ada. Pemerintah Iran sudah cukup awal menyatakan bahwa mereka tertarik pada teknologi nuklir, bukan pada bom. Sikap mereka cukup konsisten dalam hal ini. Satu-satunya saat mereka benar-benar mulai melakukan riset senjata nuklir adalah ketika orang-orang di Washington berteriak-teriak bahwa Saddam Hussein mungkin sedang membuat bom. Irak pernah menyerang Iran menggunakan senjata kimia. Namun begitu Saddam jatuh dan terbukti tidak ada program nuklir di Irak, Iran menghentikan riset senjatanya.

 NLR: Mengapa Iran menginginkan program riset nuklir jika bukan untuk bom? Mereka tidak membutuhkan energi atom—mereka punya minyak.

EA: Pemikiran mereka selalu bahwa untuk menjadi kekuatan besar, sebuah negara perlu menguasai teknologi nuklir. Tentu saja Iran memiliki berlimpah minyak, gas, sinar matahari, dan angin yang merupakan sumber energi lebih efisien. Ini mungkin sebuah kesalahpahaman, tetapi dari sudut pandang mereka, bangsa yang bermartabat di dunia modern harus memiliki pengetahuan nuklir. Shah, yang memulai program nuklir Iran, juga berpikir demikian. Ini adalah soal gengsi nasional—dan tentu saja, hak atas pengayaan tercantum dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Strategi Iran adalah meyakinkan Amerika bahwa mereka tidak berniat menjadi ancaman bagi Israel dengan memberikan akses menyeluruh kepada inspektur IAEA. Inilah mengapa inisiatif Obama penting – dan mengapa ia mendapat begitu banyak kecaman dari Tel Aviv. Sebelum Obama, kebijakan Amerika adalah bahwa Iran tidak boleh memiliki program nuklir sama sekali, bahkan untuk riset medis. Obama mengubah posisi itu – secara sangat diam-diam karena ia tidak ingin hal itu diketahui publik. Ia mengatakan: ya, Iran boleh punya program nuklir, selama bisa diverifikasi bahwa itu bukan untuk senjata – dan memang terbukti demikian.

Israel sebenarnya akan lebih bijak jika menyuruh Trump mempertahankan kesepakatan Obama. Kini situasinya jauh lebih ambigu. Mereka mengklaim telah menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir dalam Perang Juni, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak uranium yang diperkaya yang masih tersisa, atau ke mana perginya. Iran mungkin tidak memiliki sistem pengiriman konvensional, tetapi bom kotor bisa dikirimkan dengan cara-cara lain.

NLR: Kembali ke soal sanksi: apa dampak koersi ekonomi eksternal ini terhadap basis dukungan Republik Islam?

EA: Sanksi telah menghancurkan kelas menengah bergaji, terutama dalam lima tahun terakhir. Pegawai-pegawai administrasi sektor publik, yang biasanya secara umum mendukung rezim,  telah dihancurkan secara ekonomi. Kelas-kelas yang lebih miskin nyaris terdorong ke tingkat kemiskinan yang mendekati kelaparan. Sanksi kemungkinan juga memperburuk dampak pandemi, yang turut mengungkap berbagai persoalan; mereka menghendaki Iran tidak bisa mendapatkan bantuan medis dari Eropa, dan sebagian vaksinnya mungkin tidak sebaik vaksin Barat. Namun sejauh ini, tidak seperti pada 1978–79, belum terjadi pemogokan pegawai negeri yang memprotes rezim. Apakah itu akan datang, belum pasti, tetapi pasti ada banyak kemarahan ekonomi yang terpendam.

Rezim masih memiliki dukungan akar rumput yang nyata di masyarakat, meskipun basisnya kini lebih kecil. Pada dasarnya ini adalah rezim borjuis kecil atau kelas menengah bawah, dan elemen kelas tersebut masih kuat, termasuk di sektor perdesaan. Betapapun tidak populernya rezim secara umum, ia masih memiliki dukungan dari lapisan masyarakat yang signifikan ini, yang terwakili secara kuat di dalam Garda Revolusi. Banyak ideolog keagamaan yang bersedia membunuh berasal dari keluarga-keluarga kelas menengah bawah. Selama basis sosial ini masih ada, rezim cukup aman. Mereka tidak akan gentar menghadapi pertumpahan darah. Mereka akan berjuang mati-matian untuk bertahan. Situasi ekonomi yang menghancurkan dan ketegangan geopolitik yang meningkat telah saling berkelindan dengan pengerasan sikap rezim—penutupan segala opsi reformasi parlementer dan mentalitas negara garnisun, dalam cara-cara yang sangat sulit diurai. Ada istilah Persia yang menggambarkan ini: salah satu dari kita, atau bukan salah satu dari kita. Lingkaran “kita” itu telah menjadi semakin sempit, hasil dari tiga puluh tahun taktik salami; satu-satunya orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang dalam rezim. Ini adalah kebuntuan klasik tanpa jalan keluar.

NLR: Jika rezim masih menggantungkan legitimasinya pada inspirasi ilahi para ulama senior yang termediasi melalui konstitusi, apakah menurut Anda kedalaman keyakinan terhadap Syiah sebagai pandangan dunia kini jauh lebih rendah dibandingkan era 1980-an, terutama di kalangan perkotaan?

EA: Sudah pasti demikian. Apa yang terjadi di Iran mirip dengan Eropa abad ketujuh belas setelah Perang Tiga Puluh Tahun. Ketika agama menjadi begitu terjalin erat dengan politik, perang saudara, dan pembunuhan massal, masyarakat memberontak terhadap gagasan agama itu sendiri. Dalam wacana publik 1977–79, kosakatanya bersifat Islami – Islam adalah Solusi (Islam was the solution). Para pendukung rezim masih berbicara dalam bahasa agama, tetapi ada jurang yang sangat besar antara bahasa mereka dan wacana publik pada umumnya. Kosakata protes saat ini didominasi oleh hak-hak individu: kebebasan, kesetaraan, emansipasi perempuan; wacana Pencerahan (the discourse of the Enlightenment). Yang lebih mengkhawatirkan, dalam protes Desember–Januari terakhir, terjadi kebangkitan simbol-simbol monarki, yang merupakan fenomena tersendiri dan cukup meresahkan. Namun aspirasi yang paling dominan tetaplah bahwa negara seharusnya menghormati hak-hak individu warganya.

 NLR: Jika demikian, rezim praktis tidak memiliki legitimasi kecuali dari sekitar 20 persen pendukung yang telah diidentifikasi. Namun kebangkitan monarki dalam wacana oposisi memunculkan pertanyaan lain: bukankah rezim, atau setidaknya elemen-elemennya, masih memiliki kartu lain selain agama—yaitu resistensi terhadap campur tangan dan intervensi asing? Bukan dalam bentuk yang kasar, melainkan perasaan umum bahwa Iran seharusnya menjadi negara merdeka yang sudah terlalu lama dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan luar yang tidak peduli pada kepentingan rakyatnya.

EA: Memang ada unsur itu, dan pemerintah berusaha memanfaatkannya. Setelah Perang Dua Belas Hari, muncul banyak sentimen nasionalistik menentang serangan Israel dan AS. Mereka membunuh lebih dari seribu warga sipil; sasaran mereka bukan hanya Garda Revolusi. Hal itu sempat menciptakan rasa jijik terhadap penyerang. Namun bagi semakin banyak orang, kemarahan terhadap apa yang ada di depan mata mereka—yaitu rezim itu sendiri—telah menjadi begitu kuat sehingga mereka menyalahkan rezim, terkadang secara tidak adil, atas krisis ekonomi yang terjadi. Sebagian bahkan bersedia membicarakan pembebasan dari luar—tidak berbeda dengan kaum terdidik Irak yang begitu marah kepada Saddam Hussein sehingga mereka memandang AS sebagai pembebas dan percaya bahwa demokrasi akan menyusul. Peringatan yang perlu disampaikan kepada warga Iran adalah bahwa akhirnya bisa saja tidak berbeda dari Irak: bukan pembebasan demokratis, melainkan disintegrasi masyarakat.

NLR: Saat ini ada diaspora Iran yang besar di Amerika Serikat, mungkin mendekati satu juta orang, dengan lebih dari 300.000 di California saja. Bagaimana komposisi sosial dan politiknya? Seberapa penting kekuatan ini, baik secara laten maupun potensial, terhadap Iran sendiri?

EA: Diaspora Iran kini jauh lebih besar dan tersebar lebih luas dari itu; mungkin mencapai lima juta orang di luar negeri, tersebar di Turki, Australia, sebagian Afrika, dan benar-benar di seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya Iran memiliki diaspora dalam skala sebesar ini. Komposisinya sangat beragam sehingga sulit membentuk semacam front persatuan di antara berbagai kelompok oposisi. Sebagian berasal dari kaum bangsawan lama. Lalu ada para profesional dan intelektual; istilah “brain drain” sebenarnya diciptakan untuk menggambarkan Iran, karena eksodus besar-besaran tenaga terdidik, dokter, dan teknisi. Tentu saja ada juga perpecahan etnis; banyak komunitas di Los Angeles misalnya adalah penganut Bahá’í. Tidak mungkin membicarakan diaspora ini sebagai satu kelompok tunggal.

Secara politis, generasi pertama yang melarikan diri dari revolusi sangat mirip dengan kaum émigré Putih dari Rusia. Sebagian anggota keluarga mereka dieksekusi, sebagian lagi hartanya dirampas; mereka cenderung menyimpan dendam pribadi terhadap rezim. Banyak di antara mereka adalah kaum monarki atau memandang masa Shah dengan nostalgia. Anak-anak mereka bahkan memiliki pandangan yang lebih romantis tentang betapa indahnya kehidupan di bawah Shah. Sebagian hal ini pasti merupakan hasil dari kampanye media internasional yang didanai sangat besar, yang menghasilkan dokumenter-dokumenter berkualitas tinggi yang menggambarkan Iran di masa Shah bagai tanah perjanjian: modern, damai, makmur, teladan hukum dan ketertiban – bahkan SAVAK, polisi politik Shah yang terkenal kejam, digambarkan sebagai institusi yang baik. Jika menonton program-program ini tanpa pengetahuan tentang Iran pada masa itu, mudah sekali terkesan bahwa surga ini dihancurkan oleh kekuatan asing jahat yang membiarkan para ulama merebut kekuasaan.

Yang jelas berubah dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya kedudukan politik kaum monarki dalam diaspora aktif, terutama di Amerika Serikat. Dulu yang menonjol adalah Mujahidin – MEK dianggap sebagai pembebas, kaum modernis sekuler yang akan menyelamatkan Iran dari cengkeraman ulama. Narasi itu sudah ditinggalkan. Yang disebut pergantian rezim kini ditujukan untuk kepentingan keluarga Shah, yaitu dinasti Pahlavi. Kaum monarki kini memiliki kehadiran daring yang sangat besar dan menjangkau hingga ke dalam Iran, dengan berbagai program berita dan komentar berbahasa Persia yang didanai dengan sangat baik. Dan karena masyarakat Iran tahu bahwa media lokal mereka dikendalikan dan selektif, banyak yang mengandalkan siaran daring internasional. Media ini memainkan peran penting—memfokuskan isu-isu tertentu, melebih-lebihkan hal-hal tertentu – yang sangat memengaruhi cara politik Iran dipersepsikan.

Mereka memiliki banyak uang – uang yang asal-usulnya meragukan. Awalnya kemungkinan berasal dari Saudi, mungkin juga Israel. Belakangan, melihat isi kontennya, tampak bahwa pendanaannya berasal dari pemerintahan Trump. Hal ini terlihat dari cara krisis saat ini digambarkan. Protes ditampilkan sebagai ketidakpuasan rakyat, yang memang benar, tetapi penyebab utamanya – kehancuran ekonomi akibat rezim sanksi yang sangat kejam – dihilangkan dari narasi. Atau mereka akan membicarakan krisis air sebagai akibat korupsi atau salah urus, yang memang merupakan faktor, tetapi tidak menyebut perubahan iklim sama sekali.

NLR: Seberapa luas daya tarik keluarga Pahlavi di dalam Iran—apakah telah terjadi pergeseran besar?

EA: Sulit menyebutnya sebagai pergeseran. Media internasional memusatkan perhatian pada slogan-slogan pro-Pahlavi (the Pahlavists) seolah-olah itu mewakili suara umum di dalam Iran. Saya hendak mengatakan, itu tidak benar. Ini memang fenomena baru, tetapi belum meluas secara umum. Yang jauh lebih menyebar dalam setahun terakhir adalah keyakinan bahwa segala bentuk keterbukaan dari rezim sudah mustahil. Sebelumnya, selalu ada harapan bahwa jika rakyat memprotes, rezim bisa dipaksa untuk sedikit mundur—melakukan reformasi, dan semacamnya. Namun pintu itu kini sudah tertutup rapat. Bagi generasi baru yang tumbuh dalam lima belas tahun terakhir di bawah rezim yang semakin keras dan situasi ekonomi yang terus memburuk, satu-satunya jalan keluar yang terlihat adalah menggulingkan seluruh sistem, dengan harapan hal itu akan memberi mereka kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, orang-orang akan berpegangan pada apa saja. Ada beberapa orang yang dulunya berhaluan kiri selama dan setelah revolusi, yang tiba-tiba berubah menjadi kaum monarki. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi ini menjadi indikasi bahwa bahkan orang-orang yang seharusnya lebih tahu pun bisa terjerumus ke dalam mitologisasi kekuasaan Shah, karena begitu putus asa dan frustrasi dengan keadaan saat ini. Namun seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yang lebih mungkin terjadi bukanlah pergantian rezim yang mulus, melainkan disintegrasi negara secara keseluruhan.

NLR: Apa strategi politik kaum monarki? Melihat beberapa fenomena budaya populer di Iran – misalnya tema-tema pro-Shah dalam musik rap – mereka tampaknya memiliki pengikut dari kalangan borjuis kecil di dalam negeri. Namun alih-alih membangun basis populis, jaringan-jaringan mapan di sekitar mantan Putra Mahkota tampaknya lebih memilih untuk tetap berhubungan erat dengan Israel dan AS, berharap bisa sekadar diturunkan dari atas begitu saja. Bagaimana Anda membaca ini?

EA: Cara berpikir kaum royalis sangat bersifat tradisional, yang meyakini bahwa keputusan politik dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan. Ini adalah pandangan dari bawah: kekuasaanlah yang menentukan segalanya. Dari perspektif mereka, jika AS dan Israel memutuskan bahwa Shah harus kembali, maka Shah akan kembali. Dan tentu saja, jika mengikuti logika itu, satu-satunya cara Shah bisa pulang adalah dalam buntalan tentara pendudukan yang sangat besar. Dinasti Bourbon memang kembali ke Prancis, tetapi hanya karena mereka dibantu oleh gabungan tentara Inggris, Tsar Rusia, Prusia, dan Austria. Tanpa koalisi sebesar itu untuk menduduki Iran, bermimpi tentang kembalinya Shah adalah mengejar angin. Dan tentu saja, gagasan bahwa demokrasi entah bagaimana akan lahir dari monarki adalah khayalan belaka. Keluarga Pahlavi sendiri sangat otoriter dalam cara mereka berhubungan dengan kelompok-kelompok oposisi lain. Mereka kesulitan bekerja sama dengan pihak lain. Mereka sama dogmatisnya dengan para ulama di Qom.

NLR: Apa yang terjadi dengan MEK (Mojahedin-e-Khalq)?

EA: Mereka juga pernah didanai dengan sangat baik—pertama oleh Saddam Hussein ketika mereka mencari perlindungan di Irak pada dekade 1980-an, kemudian oleh Saudi, dan kemungkinan juga oleh Israel sampai batas tertentu. Organisasi ini berubah menjadi semacam kultus, serupa dengan gerakan Moonies (Gerakan keagamaan yang berbasis di Korea Selaan yang didirikan pada 1954 oleh Sun Myung Moon. –ed), di mana para anggotanya mematuhi pemimpin mereka bak robot. Mereka kemungkinan masih mendapat pendanaan sampai sekarang – mereka masih punya kehadiran di internet dan mungkin memainkan peran dalam membantu Mossad mengidentifikasi target-target pembunuhan. Namun di arena politik, mereka sudah nyaris tidak terlihat. Beberapa bulan lalu mereka mengadakan pertemuan di Belgia dan Mike Pence, mantan wakil presiden Trump, hadir di sana; artinya mereka masih punya cukup uang untuk membayar kehadiran seorang politisi Amerika. Namun jelas seseorang di Washington telah memutuskan bahwa putra Shah adalah kuda yang lebih baik untuk ditaruhkan.

NLR: Krisis saat ini—ancaman Trump terhadap Iran dengan serangan militer dari Laut Arab jika Iran tidak menyerah pada tuntutannya yang terus berubah—meningkat dari protes para pedagang pada akhir Desember terkait krisis mata uang yang parah. Bagaimana Anda membaca perubahan mendadak sikap rezim, dari pernyataan-pernyataan tentang bernegosiasi dengan para demonstran menjadi menembaki mereka dengan peluru tajam?

EA: Tampaknya pada awalnya mereka mengira bisa meredam protes-protes pertama dengan mengatakan: kami mendengarkan kalian, kami berempati, kami akan berusaha mengatasi ini – dengan mengakui kesalahan atau mengakui keluhan-keluhan rakyat. Namun begitu protes menyebar ke seluruh negeri pada awal Januari, mereka menilai bahwa ini sudah menjadi ancaman terhadap kelangsungan rezim. Dan ketika mereka merasa terancam, mereka kembali menggunakan kekerasan, persis seperti pada 1981. Tingkat kekerasan apa pun akan dianggap sah jika rezim berada dalam bahaya yang mengancam keberadaannya.

NLR: Bagaimana dengan peran provokator atau “penghasut luar” dan seruan agar Shah kembali?

EA: Bukan penghasut luar yang menjadi faktor utama. Tentu saja ada beberapa, tetapi keluhan-keluhan yang mendasari protes adalah nyata. Yang paling krusial adalah skala dan luasnya protes – bukan hanya di beberapa kota, melainkan di seluruh negeri. Rezim tampaknya meremehkan betapa dalamnya kemarahan ekonomi yang ada. Kemarahan itu menembus begitu banyak lapisan kelas sehingga mengancam untuk menjebol semua bendungan. Protes itu bahkan mungkin bisa meruntuhkan rezim. Jika bukan karena Garda Revolusi dan kesediaan mereka menggunakan kekerasan, bisa saja hal itu terjadi.

Alasan mengapa begitu banyak ribuan orang tewas adalah karena Garda menggunakan persenjataan tempur sungguhan di jalanan. Fakta bahwa sebagian demonstran datang dengan membawa senjata juga memberikan alasan bagi Garda untuk membalas dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan setelah penindakan berdarah itu, rezim tetap mengorganisir demonstrasi-demonstrasi besar untuk mendukung pemerintah dan menentang ancaman Amerika – kali ini dengan lebih banyak menggunakan simbol-simbol nasionalis ketimbang murni keagamaan. Mereka semakin fleksibel dalam menggunakan nasionalisme, yang dulu mereka anggap semacam ideologi pagan; tampaknya nasionalisme lebih beresonansi dan bisa menarik lapisan masyarakat yang tidak religius. Namun langkah ini justru semakin memperbesar kemarahan mereka yang sudah terasing dari rezim.

NLR: Bagaimana seharusnya kita memahami putaran negosiasi saat ini dengan Amerika?

EA: Sekali lagi, posisi Amerika tidak masuk akal. Seperti yang dikatakan Khamenei, setiap kali Iran memenuhi satu tuntutan, muncul tuntutan baru. Jadi apa sebenarnya garis bawahnya? Mereka mengatakan rudal Iran merupakan ancaman besar. Namun selama Perang Dua Belas Hari, hanya lima persen rudal yang berhasil menembus pertahanan, dan Israel kini akan lebih siap. Jadi seberapa penting sebenarnya soal rudal ini? Apakah itu hanya cara untuk memaksa Iran tunduk?

Begitu pula dengan apa yang disebut proksi, yang konon mengancam seluruh Timur Tengah. Padahal Hizbullah sudah nyaris dilumpuhkan. Milisi-milisi yang jauh lebih kecil di Irak juga diam. Lalu mengapa masih mempersoalkan mereka? Itulah mengapa setiap kali tuntutan-tuntutan ini diajukan, muncul pertanyaan tentang apa lagi sebenarnya yang diinginkan Israel?

Trump telah berbicara terang-terangan tentang pergantian rezim – eufemisme untuk kudeta (coup d’état), meskipun istilah itu kini sudah tidak populer. Namun maknanya tetap sama: sekelompok kekuatan bersenjata, biasanya sebagian dari militer, merebut kekuasaan. Masalahnya dalam konteks Iran adalah bahwa militer sudah sepenuhnya disusupi oleh IRGC, yang bahkan lebih ekstrem dari para ulama. Amerika dan Israel mungkin berpikir bahwa seseorang dari dalam akan mengambil alih, tetapi orang itu hampir pasti (ternyata) adalah seorang anggota Garda Revolusi. Mereka pasti juga tahu bahwa keluarga Pahlavi tidak akan bisa dikembalikan tanpa pasukan Amerika di lapangan. Itulah mengapa, jika kita menempatkan diri di posisi Netanyahu atau Trump, secara logis, dengan mengetahui bahwa pergantian rezim sejati mustahil terjadi, mereka pasti sedang memikirkan untuk melakukan apa yang telah dilakukan terhadap Irak, Suriah, dan Libya: menghancurkan negara itu dari dalam.

NLR: Seberapa serius prospek pemisahan diri minoritas-minoritas di berbagai wilayah? Mana yang paling serius—Azeri, Kurdi, Baluch, atau Arab?

EA: Yang paling terlihat tentu saja adalah Baluch, Kurdi, dan Arab. Namun persoalan yang sesungguhnya paling krusial dalam jangka panjang adalah soal Azeri. Secara historis, kaum Azeri cukup terintegrasi dengan baik ke dalam elite kekuasaan, bahkan hingga saat ini. Khamenei sendiri berasal dari keluarga Azeri. Presidennya juga Azeri. Tidak bisa dikatakan ada diskriminasi sistematis. Namun dalam kehidupan budaya dan sehari-hari, tetap ada pembedaan antara orang Persia dan Azeri, dan kaum Azeri sangat sensitif terhadap segala bentuk sindiran etnis. Lelucon berbasis etnis tidak diterima dengan baik di Iran, terutama yang menyasar Azeri. Jadi memang ada identitas Azeri yang mulai tumbuh.

Ketika melihat masyarakat yang berfungsi dengan perbedaan etnis, orang cenderung berpikir bahwa perbedaan itu tidak terlalu penting. Di Yugoslavia pada dekade 1960-an, banyak yang meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan nyata antara orang Serbia dan Kroasia, bahwa semua bekerja bersama dan sebagainya. Namun pada titik tertentu – terutama jika ada dorongan dari luar – retakan etnis bisa melebar. Perbedaan itu bisa dieksploitasi melalui propaganda dan provokasi.

Dalam dua puluh tahun terakhir, Israel telah menaruh perhatian yang tidak sehat terhadap isu Azeri. Ada keterlibatan Israel yang sistematis di Azerbaijan. Mereka bahkan menerbitkan buku-buku tentang bagaimana kaum Azeri selatan—yang tinggal di Iran—merindukan penyatuan dengan saudara-saudara mereka di Azerbaijan. Narasi ini tentu saja diterima dengan sangat baik di Baku, yang memiliki aspirasi untuk berekspansi ke Iran utara. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diwaspadai.

 NLR: Itu akan buruk bagi Armenia.

EA: Ya, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Armenia. Namun bagi Iran sendiri dampaknya akan jauh lebih menghancurkan. Komunitas Azeri tersebar di seluruh penjuru negeri, tidak hanya di sepanjang perbatasan barat laut. Etnisitas bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan dalam politik. Memolitisasi identitas etnis bersifat kontraproduktif dan sangat berpotensi memicu kekerasan.

NLR: Berapa besar populasi Azeri di Iran?

EA: Sekitar 20 persen atau lebih. Pihak yang paling tertarik pada populasi-populasi etnis ini adalah Israel. Mereka menerbitkan peta-peta kawasan yang sangat bergantung pada etnografi Soviet awal, yang memang sangat tertarik pada etnisitas dan bahasa serta menghasilkan peta-peta rinci kelompok linguistik di Iran. Peta-peta itu sudah tidak mutakhir lagi. Bahasa Persia telah menjadi bahasa nasional melalui pendidikan. Namun identitas-identitas etnis tetap bertahan – Bakhtiari, Qashqai, Luri – di mana ikatan kekeluargaan dan lokal masih kuat.

 NLR: Bagaimana dengan orang-orang Kurdi Iran? Protes “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” pada 2022 tampaknya terkonsentrasi di wilayah Kurdi.

EA: Wilayah Kurdi telah menjadi pertanyaan etnis paling sensitif sejak revolusi. Terjadi pemberontakan Kurdi besar pada 1981, ketika negara secara eksplisit didefinisikan sebagai Syiah dalam konstitusi tanpa ruang nyata bagi otonomi provinsi. Banyak pembangkang – Mujahidin dan beberapa kelompok kiri – pergi ke Kurdistan untuk mendukung pemberontakan itu. Setelah dihancurkan, partai-partai Kurdi pindah ke Irak, tetapi warisannya tetap ada. Kemarahan masih sangat terasa, terutama terkait eksekusi-eksekusi setelah 1981. Wilayah Kurdi juga membentang ke selatan hingga Kermanshah; ini bukan hanya soal daerah perbatasan.

NLR: Apakah masalah-masalah ini bisa terprovokasi atau meledak sekarang, mengingat keterlibatan Israel dan sebagainya?

EA: Ini memang mengkhawatirkan. Jika strategi Israel adalah penghancuran negara Iran, maka jalur etnis inilah yang akan mereka tempuh. Itulah yang perlu diawasi—apakah ada indikasi ke arah itu. Orang-orang yang menentang rezim cenderung meremehkan risiko ini. Mereka berargumen bahwa Iran berbeda dari negara-negara tetangga, bahwa apa yang terjadi di Irak, Libya, atau Suriah tidak mungkin terjadi di Iran karena orang Iran lebih canggih dan tidak akan terjerumus ke perang saudara. Ada keangkuhan tertentu di situ tentang bahaya disintegrasi.

Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah masuknya senjata dalam jumlah besar ke negeri ini. Itulah yang terjadi di Suriah. Awalnya berupa protes, dan narasinya mengatakan bahwa Assad yang memulai kekerasan. Namun sebelum itu, sudah ada arus masuk senjata AS ke Suriah. Asal persisnya tidak diketahui, tetapi senjata-senjata itu datang. Jika tiba-tiba terlihat arus besar senjata masuk ke Iran, itu akan menjadi awal perang saudara. Memang sudah ada senjata di wilayah Kurdi, Baluchistan, dan sebagian pedesaan di mana warga memiliki senjata berburu. Namun jika tiba-tiba banyak senjata muncul di kota-kota, itu tidak normal bagi Iran. Warga kota tidak memiliki senjata. Iran bukan AS. Tetapi jika senjata mulai bermunculan, situasinya bisa menjadi seperti AS dengan sangat cepat.

NLR: Poin Anda terkait ketertarikan Israel terhadap disintegrasi etnis Iran memang beralasan. Namun bukankah itu akan menjadi masalah besar bagi AS? Mereka tentu lebih suka berurusan dengan negara-negara yang stabil dan bisa diprediksi, meskipun tidak begitu menyukai rezimnya.

EA: Anda berbicara soal politik kepentingan negara model lama. Sulit memahami apa sebenarnya kepentingan negara AS saat ini. Trump mengambil keputusan secara spontan. Tidak ada Dewan Keamanan Nasional yang berfungsi, tidak ada Departemen Luar Negeri, tidak ada birokrasi yang menghasilkan memo-memo yang mengatakan “ini keputusan yang baik” dengan Pentagon menyempurnakan detailnya. Apa yang terjadi di Washington sekarang kacau balau – dan itu bisa menjadi resep bencana besar. Bahkan dalam perang pun mereka tidak merencanakan. Tidak ada strategi. Apakah ada yang pernah mendefinisikan apa kepentingan Amerika di Iran? Entah apakah masih ada pakar Iran yang tersisa di Departemen Luar Negeri.

Ini bukan hanya soal Trump. Di bawah Biden, satu-satunya orang yang memahami Iran dan negosiasi, Robert Malley, izin keamanannya dicabut dan ia dikenai investigasi federal. Mengapa? Jelas karena ia tidak setuju dengan kebijakan tekanan maksimum Biden. Pada dasarnya tidak ada kebijakan negara AS. Yang ada adalah kebijakan Israel.

NLR: Pembersihan pakar-pakar Iran di Departemen Luar Negeri terdengar mirip dengan tuduhan lama terhadap para “Arabis.”

EA: Memang benar. Jika tidak ada seorang pun yang mengenal negara itu, mudah sekali untuk mengatakan bahwa Israel tahu apa yang terjadi dan kita cukup mendapatkan informasi dari mereka. Ini adalah cara menyerahkan kebijakan luar negeri kepada negara lain. Salah satu pelajaran sejarah terbesar dari Perang Dunia Pertama adalah bahwa kekuatan-kekuatan besar tidak boleh menyerahkan kebijakan luar negerinya kepada sekutu-sekutu yang lebih kecil, karena bisa terseret ke perang yang mungkin menguntungkan sekutu tersebut tetapi tidak diinginkan sendiri.

Para penghuni Gedung Putih saat ini tampaknya tidak menyadari hal itu. IP

27 Februari 2026

NLR mengucapkan terima kasih kepada Kevan Harris untuk kontribusinya dalam wawancara ini.

TIDAK LAMA setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap Kawan Andri Yunus, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk “menertibkan” para pengamat yang dianggap terlalu sinis terhadap capaian pemerintahannya. Dalam pernyataan publik, ia menyinggung adanya pihak-pihak yang disebut memperoleh dukungan pembiayaan dan pengaruh dari kekuatan asing untuk menyebarkan pesimisme terhadap pemerintah.

Narasi ini kemudian dengan cepat diperkuat oleh sejumlah media dan ekosistem buzzer di media sosial. Salah satunya melalui pemberitaan di media digital seperti Pinter Politik dan Kuatbaca yang menyoroti dugaan aliran dana dari jaringan filantropi internasional milik George Soros kepada lembaga-lembaga riset dan advokasi di Indonesia. Dalam narasi tersebut, aktivitas organisasi seperti Kurawal Foundation dan CELIOS digambarkan sebagai bentuk propaganda fear mongering yang bertujuan menggoyang legitimasi pemerintah.

Tuduhan simplifikatif seperti “antek asing” pada dasarnya merupakan bagian dari pola delegitimasi yang telah lama hadir dalam politik Indonesia. Label tersebut bekerja sebagai instrumen politik “penertiban” untuk mereduksi kritik substantif menjadi sekadar persoalan loyalitas nasional. 

Padahal, informasi mengenai pendanaan NGO umumnya bersifat terbuka. Banyak organisasi secara transparan mencantumkan sumber pendanaan mereka dalam laporan tahunan maupun portofolio di situs resmi. Selain itu, sebagian pendanaan internasional juga masuk melalui mekanisme resmi negara, melalui kementerian atau lembaga terkait, yang berarti berlangsung dengan sepengetahuan dan izin pemerintah. Proposal maupun laporan kegiatan biasanya dapat diakses sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Alih-alih menjawab kritik terhadap kebijakan publik, narasi “intervensi asing” digunakan untuk mendiskreditkan sumber kritik itu sendiri. Strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk discursive securitization, yakni upaya membingkai kritik sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara sehingga legitimasi kritik tersebut melemah di mata publik ​​(Eves, 2025).

Namun menariknya, retorika semacam ini sering berjalan berdampingan dengan keterbukaan negara terhadap arus kapital global. Pemerintah yang sama yang menuduh NGO sebagai “agen asing” justru secara aktif mendorong investasi transnasional dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan nikel, perkebunan skala besar, atau proyek infrastruktur berbasis utang. Konsesi sumber daya alam yang luas diberikan kepada korporasi multinasional, sementara proyek hilirisasi dan industrialisasi nasional sangat bergantung pada aliran modal global.

Kontradiksi ini menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya bukanlah soal kedaulatan nasional. Yang dipermasalahkan adalah keberadaan organisasi yang mampu memperluas ruang kritik terhadap kekuasaan domestik. Nasionalisme dalam konteks ini bekerja secara selektif: keras terhadap aktivis, tetapi lunak terhadap kapital.

Pendanaan NGO dalam Sejarah Demokratisasi Indonesia

Serangan terhadap organisasi masyarakat sipil karena menerima dana hibah internasional sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak era reformasi, banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia berkembang melalui dukungan lembaga donor internasional, baik yang berbasis pemerintah maupun filantropi swasta (Antlov, Brinkerhoff, & Rapp, 2008; Eldridge, 2004).

Pendanaan ini berperan penting dalam membangun berbagai infrastruktur demokrasi: pemantauan pemilu, advokasi hak asasi manusia, bantuan hukum bagi korban kekerasan negara, penelitian kebijakan publik, hingga penguatan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal. Banyak lembaga advokasi yang kini dianggap bagian penting dari ekosistem demokrasi Indonesia justru lahir dan bertahan melalui dukungan semacam ini.

Namun relasi pendanaan tersebut tidak pernah sepenuhnya bebas dari ketegangan politik. Dalam konteks global yang ditandai oleh bangkitnya populisme nasionalis, hubungan antara NGO dan donor internasional semakin sering dipolitisasi sebagai bukti adanya “agenda asing”.

Di sisi lain, sebagian kalangan progresif merespons tuduhan tersebut dengan pembelaan normatif bahwa pendanaan internasional merupakan praktik yang lazim dalam jaringan masyarakat sipil global. Argumen ini tidak sepenuhnya keliru. Namun pembelaan yang hanya menekankan pada “normalitas” pendanaan internasional sering kali gagal mengakui adanya persoalan struktural yang lebih kompleks dalam relasi antara NGO, donor internasional, dan politik gerakan sosial.

NGO-isasi dan Gerakan Sosial

Salah satu kritik yang sering muncul dalam literatur gerakan sosial adalah fenomena NGO-ization of social movements. Istilah ini merujuk pada perubahan karakter gerakan sosial: dari organisasi berbasis massa menjadi lembaga advokasi profesional yang bergantung pada proyek donor (Roy, 2004; Mananzala & Spade 2008; Samimi 2010)

Dalam banyak kasus, organisasi NGO tidak terutama terdiri dari anggota basis massa, melainkan dari tenaga profesional terdidik—peneliti, pengacara, analis kebijakan, dan aktivis penuh waktu—yang sebagian besar berasal dari kelas menengah terdidik di perkotaan. Mereka memainkan peran penting dalam produksi pengetahuan, advokasi kebijakan, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.

Namun posisi kelas ini juga membawa konsekuensi tertentu. Berbeda dengan organisasi berbasis anggota seperti serikat pekerja atau koperasi, NGO cenderung tidak memiliki basis finansial yang berasal dari iuran anggota. Keberlangsungan organisasi sering bergantung pada hibah proyek dari donor eksternal. Dalam situasi seperti ini, aktivitas organisasi dengan mudah berputar di sekitar siklus proposal, laporan kegiatan, indikator kinerja, dan audit keuangan.

Konsekuensinya, konflik sosial yang pada dasarnya berakar pada relasi produksi kapitalis sering diterjemahkan ke dalam bahasa teknokratis: capacity building, reformasi tata kelola, atau policy advocacy. Agenda yang secara langsung menantang struktur akumulasi kapital sering kali sulit mendapatkan dukungan pendanaan dibandingkan agenda reformasi kelembagaan yang lebih moderat.

Hal ini bukan semata-mata soal niat donor atau integritas individu aktivis. Hal ini lebih berkaitan dengan struktur pendanaan global yang menciptakan insentif tertentu bagi organisasi masyarakat sipil.

Ketegangan Struktural dalam Relasi Donor

Relasi antara NGO dan donor pada dasarnya adalah relasi kekuasaan yang tidak sepenuhnya simetris. Donor memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas isu, kerangka evaluasi program, hingga indikator keberhasilan melalui berbagai instrumen manajerial seperti logframe, target kinerja, dan mekanisme audit.

Dalam praktiknya, organisasi penerima hibah sering harus menyesuaikan agenda mereka dengan bahasa dan kategori yang dapat diterima dalam kerangka pendanaan tersebut. Aktivitas gerakan sosial dengan demikian berpotensi mengalami pergeseran dari mobilisasi politik menuju manajemen proyek.

Selain itu, keberlangsungan karier profesional dalam sektor NGO sering kali juga bergantung pada keberhasilan organisasi memperoleh proyek baru. Dalam kondisi seperti ini, keberlanjutan organisasi dapat secara tidak langsung menjadi tujuan tersendiri. Organisasi menjadi semakin terampil dalam mempertahankan pendanaan, tetapi belum tentu semakin kuat dalam membangun basis sosial yang luas.

Paradoks ini menciptakan situasi di mana organisasi yang secara normatif memperjuangkan kepentingan rakyat justru berisiko semakin terlepas dari dinamika politik rakyat itu sendiri.

Membaca Donor Secara Dialektis

Karena itu, politik kelas perlu membaca fenomena pendanaan donor secara dialektis, bukan secara simplistik. Pendekatan dialektis berarti melihat fenomena ini sebagai relasi yang kontradiktif: di satu sisi membuka peluang bagi gerakan sosial, tetapi di sisi lain juga dapat menciptakan bentuk-bentuk keterbatasan struktural bagi gerakan itu sendiri.

Di satu sisi, pendanaan internasional seringkali menjadi sumber daya penting bagi keberlangsungan ruang demokrasi, terutama dalam konteks negara yang cenderung represif atau ketika struktur ekonomi domestik didominasi oleh oligarki. Dalam situasi seperti itu, aktor-aktor ekonomi domestik hampir tidak memiliki insentif untuk mendanai organisasi yang justru mengkritik praktik kekuasaan atau kepentingan bisnis mereka sendiri. Akibatnya, banyak organisasi bantuan hukum, advokasi hak asasi manusia, lembaga riset kebijakan, hingga media independen bertahan melalui dukungan filantropi publik dan jaringan donor internasional. Tanpa dukungan tersebut, banyak infrastruktur demokrasi akan sulit berkembang.

Pendanaan filantropi dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai infrastruktur demokrasi transnasional yang membantu menjaga ruang kritik terhadap kekuasaan negara dan kapital. Dalam banyak kasus di negara berkembang, donor internasional justru berperan sebagai penyeimbang terhadap dominasi negara dan oligarki ekonomi yang cenderung menutup ruang kritik. Dari pandangan ini, dukungan filantropi global dapat menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan gerakan masyarakat sipil tetap bertahan ketika ruang politik domestik mengalami penyempitan.

Namun di sisi lain, pembacaan dialektis juga menuntut pengakuan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada donor dapat menghasilkan konsekuensi politik yang tidak selalu disadari oleh organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Struktur pendanaan sering kali mendorong organisasi untuk beradaptasi dengan logika proyek, indikator kinerja, dan siklus pendanaan yang ditentukan oleh donor. Dalam kondisi ini, organisasi dapat lebih sibuk mengelola proposal, laporan kegiatan, dan administrasi program dibandingkan membangun basis sosial yang lebih luas.

Konsekuensinya, aktivitas gerakan sosial berpotensi mengalami pergeseran dari mobilisasi politik menuju manajemen proyek. Relasi dengan masyarakat tidak lagi terutama dibangun melalui organisasi massa atau solidaritas kolektif, tetapi melalui kegiatan pelatihan, workshop, atau program advokasi yang bersifat episodik. Ketika dinamika ini berlangsung dalam jangka panjang, hubungan organik antara organisasi advokasi dan kelas pekerja atau kelompok masyarakat yang mereka wakili dapat melemah.

Dalam kerangka politik kelas, situasi ini dapat menghasilkan paradoks: organisasi yang secara normatif memperjuangkan kepentingan rakyat justru semakin terlepas dari dinamika politik rakyat itu sendiri. Ketika akuntabilitas organisasi lebih diarahkan kepada donor daripada kepada basis sosialnya, orientasi gerakan dapat bergeser dari transformasi sosial menuju keberlanjutan organisasi. 

Pembacaan dialektis karenanya menghindari dua posisi ekstrem. Pertama adalah posisi populis-nasionalis yang secara simplistik menuduh semua organisasi penerima dana internasional sebagai “antek asing”. Narasi semacam ini sering kali digunakan oleh rezim atau kelompok oligarkis untuk mendelegitimasi kritik terhadap kekuasaan. Posisi kedua adalah sikap apologetik yang melihat pendanaan donor sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral atau bebas dari relasi kekuasaan. Pandangan ini cenderung mengabaikan bagaimana struktur pendanaan global juga membentuk agenda, bahasa, dan strategi gerakan sosial.

Membaca donor secara dialektis berarti menyadari bahwa pendanaan adalah sumber daya sekaligus medan kekuasaan. Tantangan bagi gerakan sosial bukan sekadar menerima atau menolak donor, melainkan membangun strategi organisasi yang mampu memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa kehilangan otonomi politik dan hubungan organik dengan basis massa.

Apropriasi Sumber Daya

Salah satu cara lain untuk memahami relasi ini adalah melalui perspektif apropriasi sumber daya. Dalam tradisi workerism, terdapat gagasan bahwa kelas pekerja tidak selalu harus menolak setiap institusi yang lahir dari kapitalisme (Tronti, 1966). Dalam banyak situasi historis, strategi yang lebih efektif justru adalah memanfaatkan celah-celah yang tersedia di dalam sistem untuk memperkuat organisasi dan daya tawar politik kelas pekerja (Cleaver, 2017). Perspektif ini melihat kapitalisme bukan hanya sebagai struktur dominasi, tetapi juga sebagai medan konflik yang di dalamnya kelas pekerja dapat merebut sebagian sumber daya yang tersedia untuk memperkuat kapasitas kolektif mereka.

Dalam sejarah gerakan buruh, praktik semacam ini bukanlah hal baru. Serikat pekerja sering memanfaatkan berbagai fasilitas kesejahteraan perusahaan—mulai dari program pelatihan, ruang pertemuan, hingga mekanisme hukum negara—sebagai sarana untuk memperkuat organisasi kolektif dan memperluas daya tawar politik mereka. Institusi yang awalnya dirancang untuk menstabilkan hubungan industrial dalam kapitalisme dengan demikian sering berubah menjadi arena baru bagi perjuangan kelas.

Dalam logika yang sama, pendanaan donor dapat dipahami sebagai salah satu sumber daya yang berpotensi diapropriasi oleh gerakan sosial. Alih-alih sekadar melihatnya sebagai relasi ketergantungan, pendekatan ini membuka kemungkinan bahwa organisasi gerakan dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memperluas kapasitas politik mereka. 

Dalam konteks gerakan, strategi apropriasi berarti melihat dana donor bukan sebagai “tujuan akhir”, melainkan sebagai subsidi bagi pembangunan infrastruktur gerakan yang bersifat jangka panjang. Tantangannya adalah bagaimana “menyelundupkan” agenda kemandirian di sela-sela ketatnya laporan administratif donor. Secara konkret, hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan sisa sumber daya dari pos-pos teknokratis menjadi aset permanen bagi komunitas. Namun strategi ini hanya mungkin berhasil jika organisasi memiliki basis sosial yang nyata. Tanpa basis sosial yang kuat, ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal justru berpotensi mengubah organisasi menjadi birokrasi proyek yang semakin terpisah dari gerakan massa

Menuju Kemandirian Gerakan

Karena itu, penggunaan dana donor sebaiknya dipahami sebagai fase transisional dalam pembangunan kekuatan politik gerakan sosial. Dalam jangka panjang, organisasi yang serius membangun kekuatan sosial perlu mengembangkan sumber daya material yang berakar pada basis sosial mereka sendiri.

Serikat pekerja dengan iuran anggota yang kuat, koperasi gerakan, media alternatif berbasis langganan komunitas, serta jaringan solidaritas ekonomi antar organisasi merupakan contoh infrastruktur yang dapat memberikan fondasi finansial yang lebih mandiri.

Dengan cara ini, dana donor tidak berhenti pada proyek jangka pendek, tetapi diubah menjadi modal politik untuk membangun organisasi massa, memperluas pendidikan politik, dan memperkuat solidaritas kelas.

Bagi politik kelas, perdebatan tentang pendanaan gerakan seharusnya tidak berhenti pada dikotomi moral antara “dana asing” dan “kemandirian gerakan”. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang mengendalikan sumber daya tersebut, kepada siapa organisasi bertanggung jawab, dan untuk tujuan politik apa sumber daya itu digunakan.

Pada akhirnya, kekuatan gerakan sosial tidak ditentukan oleh asal dana semata, melainkan oleh kemampuannya membangun basis sosial yang mandiri, solidaritas kolektif yang luas, dan organisasi politik yang mampu menentang dominasi kapital serta oligarki. Semoga!

Dodi Faedlulloh, Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA); dosen dan peneliti Program Studi Administrasi Negara, Universitas Lampung.

DALAM 5 tahun terakhir, ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI) mengalami perluasan masif di Provinsi Kalimantan Barat. Akibatnya, deforestasi tidak terhindarkan. Peningkatan drastis deforestasi di konsesi HTI, tak lain dipicu oleh pembukaan hutan untuk dialihfungsi menjadi perkebunan kayu milik PT Mayawana Persada (selanjutnya MP), anak usaha Alas Kusuma Group. Berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) melalui SK Nomor 724/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010, total konsesi PT MP seluas 136.710 hektar. Ini mencakupi 14 Desa, yang membentang dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara dengan masa konsesi diperkirakan selama 60 tahun.

Berdasarkan Database Trend Asia (2025), luasan wilayah dari 14 desa tersebut sekitar 323.701 hektar dengan jumlah populasi mencapai 38.494 jiwa. Di mana, laki-laki sebanyak 20.161 jiwa dan perempuan 18.333 jiwa. Kendati demikian, di wilayah Dayak Kualan yang  dialih fungsi menjadi hutan negara—luas wilayah adat Dayak Kualan yang diokupasi sebagai milik negara yakni 11.421 hektar, yang dibagi dalam bentuk Hutan Lindun/HL (3.566 hektar);  Hutan Produksi/HP (7.855 hektar); dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/HPK (4.098 hektar). Ada pun HTI yang dikendalikan oleh PT Asia Tani Persada (ATP) seluas 20.748,84 hektar. Kedua perusahaan tersebut, membudidayakan, menanam, hingga memanen tumbuhan akasia (acacia mangium) dan kayu putih (melaleuca cajuputi)—bahan baku yang digunakan untuk industri kertas.

Aktivitas eksploitasi hutan alam oleh PT MP sendiri, masih terus berlangsung hingga kini. Sepanjang tahun 2024 perusahaan tersebut tercatat telah menyebabkan deforestasi seluas 4.633,05 hektar. Kuartal pertama tahun 2024 (Januari–Maret), pembukaan hutan disinyalir mencapai 3.890,31 hektar. Kawasan yang terdampak meliputi 1.842,69 hektar areal gambut lindung, 2.213,63 hektar hutan gambut budidaya, maupun 3.730,71 hektar yang merupakan habitat bagi orangutan. Pembukaan lahan gambut yang ditemukan di bagian selatan wilayah konsesi, mulai terjadi pada Maret 2024. Aktivitas tersebut, tentu bertentangan dengan status kawasan sebagaimana Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI), periode 2012–2021, yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Terdapat pula konsesi  PT MP yang merupakan bagian dari bentang alam Mendawak, sebuah lanskap lahan gambut yang memiliki keanekaragaman hayati starategis di Kalimantan Barat. Zona tersebut mencakup hutan lindung, hutan desa, serta berbagai kawasan konservasi yang menjadi habitatnya satwa langka seperti orangutan, rangkong gading, owa jenggot putih, dan beruang madu.

Setelah ada intervensi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kala itu, yang memerintahkan penghentian aktivitas pembukaan hutan di Logged Over Area (LOA), deforestasi perhalan menurun. Meski begitu, aktivitas pembukaan hutan alam tetap ditemukan. Dalam jangka waktu 6 bulan (Juli–Desember 2024), sistem pemantauan hutan memperlihatkan indikasi tambahan pembukaan hutan. Data dari Global Land Analysis and Discovery (GLAD), mengidentifikasikan potensi deforestasi sekitar 334 hektar. Sementara itu dari sistem Radar Alerts for Detecting Deforestation (RADD), mendeteksi area seluas 1.931 hektar. Jadi apabila dihitung secara akumulatif sejak 2016 hingga Februari 2025, total  hutan alam yang sudah dihancurkan oleh PT MP mencapai sekitar 42,5 ribu hektar.

Mengenal Masyarakat Dayak Kualan

Sebagaimana diketahui, Suku Dayak Simapang (Simpakng) atau Dayak Kualan adalah bagian dari rumpun Suku Dayak yang menempati wilayah yang terbentang di sembilan Desa di Kecamatan Simpang Hulu dan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang. Selama beregenerasi, mereka telah membangun struktur kehidupan sosial yang bertumpu atas pranata adat yang terbilang mapan. Baik itu hukum adat, kepemimpinan, wilayah, hingga mekanisme peradilan adat yang berfungsi mengatur relasi sosial sekaligus menjaga keseimbangan dengan alam.

Seperti hal masyarakat Suku Dayak pada umumnya. Hubungan masyarakat Dayak Kualan yang kuat secara kosmologis dan spritual, berlangsung terus menerus dengan tanah, hutan, sungai, dan lingkungan sosialnya. Masyarakat adat setempat, tak lekang menjalankan nilai-nilai dan prinsip hidup sebagaimana ajaran dari leluhur mereka. Kejujuran, kesetaraan, keadilan, kebebasan, hingga menjaga kearifan lokal, adalah falsafah yang tetap dipertahankan dan dipraktekan sejauh peradaban Dayak Kualan. Keadaan demikian, tidak lain merupakan bentuk local ecological governance, yakni mekanisme pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis pengetahuan lokal yang terbentuk berdasarkan pengalaman historis manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Berkes, 2018).

Selain itu, eksistensi Dayak Kualan yang tersebar di sembilan Desa, termasuk wilayah hutan, dibuktikan dengan adanya ruang-ruang spiritual yang disakralkan masyarakat setempat. Contohnya adalah kawasan Tanah Colap Torun Pusaka (TCTP) yang berada di Bukit Sabar Bubu di Desa Kualan Hilir, Bukit Pelaik dan Terap di Sekucing Labai, Bukit Tarap dan Bukit Munjung di Sekucing Kualan dan Labai Hilir, Bukit Kalang Baring dan Buning Menangis di Balai Pinang Hulu, Pate Jakang dan Nabau Intan di Semandang Kiri dan Paoh Concong, juga Bukit Bakah, Bikit Tior, dan Gunung Gemuroh di Sembomban. Lokasi-lokasi ini dipandang sebagai tempat yang menyimpan cerita peradaban, kepercayaan, dan identitas kolektif Dayak Kualan. Keberadaan saranah-saranah demikian, menekankan kawasan hutan sebagai norma yang dikeramatkan karena memiliki makna kehidupan sebagai jati diri komunitas setempat.

Seluruh elemen tersebut pada akhirnya membentuk apa yang diintepretasi oleh Tania Murray Li (1997), sebagai suatu kesatuan antara sumber produksi, spiritualitas, dan identitas. Paradigma ini menekankan, jika sumber agraria tidak hanya berfungsi sebagai aset komoditas, tetapi saranah sosial dan kultural yang menopang reproduksi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dikarenakan, hukum adat itu sendiri bagi Dayak Kualan merupakan pedoman hidup yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat, telah sanggup merawat persatuan, kerukunan, dan lebih penting dari itu sumber-sumber agraria dan wilayah adat yang menjadi tumpuan kehidupan dan penghidupan secara turun temurun.

Kepala-kepala suku atau tetua adat, berhimpun berdasarkan kelembagaan adat sebagai wujud eksistensi dan menjadi panutan bagi masyarakat dalam menegakan hukum-hukum adat, termasuk mempertahankan dan melindungi wilayah mereka. Bagi Dayak Kualan, tanah adat yaitu tempat berpijaknya hukum adat sekaligus sumber penghidupan. Tanah diilhami sebagai “tubuh” yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan komunitas. Ia menjadi medium yang merawat sejarah dan menjadi jaminan keberlanjutan hidup generasi mendatang. Prinsip demikian, sejatinya mengaskan relasi manusia dengan tanah bersifat genealogis dan eksistensial, bukan sekadar relasi kepemilikan.

Pengetahuan lokal masyarakat Dayak Kualan mengenai jadwal musim, aliran sungai, kesuburan tanah, dan teknik bercocok tanam pun, telah membentuk suatu sistem pengelolaan lingkungan yang relatif lestari. Pengetahuan tersebut diperoleh seturut pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan alam selama beberapa generasi. Persis di sini, praktik pengelolaan hutan yang dilakukan juga, sebenarnya telah ada jauh sebelum negara modern memperkenalkan konsep konservasi berbasis taman nasional atau kawasan lindung.

Meskipun saat ini, hidup sebagai petani perseorangan skala kecil merupakan sumber  penghidupan utama masyarakat. Pertanian padi ladang tadah hujan, perkebunan perseorangan skala kecil dengan komoditi kelapa sawit dan karet, merupakan sistem pertanian yang berlaku. Sebagian masyarakat lainnya, terpaksa menjadi buruh di perusahaan hutan tanaman ataukah di perkebunan kelapa sawit. Kondisi demikian terjadi, kendati ekspansi kapital sektor tersebut  masuk dan berkembang pesat di Kalimantan Barat.

Segala bentuk dan jenis pertanian—padi, kelapa sawit, karet—sepenuhnya dilakukan di atas tanah ulayat yang dikelola secara komunal. Karakteristik pertanian padi ladang, adalah pertanian subsisten yang bergantung sepenuhnya terhadap kondisi cuaca serta iklim dengan tingkat produktifitas yang rendah dan ditujukan sekadar untuk mencukupi kebutuhan hidup itu sendiri (self sufficient)—bentuk pertanian tradisional. Selain itu, perkebunan skala kecil yakni komoditi sawit dan karet, lebih mengarah kepada comodity farming yang tersubordinasi oleh rantai industri perkebunan skala besar.

Reorganisasi Kapital atas Ruang Hidup

Ekspansi HTI di wilayah Simpang Hulu dan Simpang Dua, seyogianya merupakan manifestasi dari ekstraktivisme, yakni rezim pembangunan yang memprioritaskan eksploitasi SDA dengan skala besar untuk memasok ke pasar global, dengan sedikit perhatian terhadap keberlanjutan sosial maupun ekologis di wilayah produksi. Karena itulah, hutan dan sumber-sumber agraria tak dipandang sebagai ruang kehidupan yang kompleks. Melainkan direduksi menjadi deposit sumber daya yang harus dioptimalkan nilai ekonominya. Eduardo Gudynas (2013) mengemukakan, ekstraktivisme merupakan suatu pola relasi kekuasaan yang menata ulang hubungan negara, korporasi, dan masyarakat. Negara akan bertindak sebagai otoritas yang menyediakan saranah kebijakan demi eksploitasi sumber daya. Sementara itu, korporasi berperan sebagai aktor utama dari proses produksi. Masyarakat lokal, biasanya ditempatkan pada posisi subordinat—buruh perkebunan, penghalang pembangunan, dan kelompok yang tidak diakui hak teritorialnya.

Di Indonesia model ekstraktivisme tersebut memiliki akar historis yang bisa ditelusuri sejak periode kolonial. Pada abad ke-19, wilayah hutan tropis di Nusantara telah dimasukkan dalam peta ekonomi global melalui berbagai komoditas ekspor seperti kayu, karet, minyak, dan mineral. Peluso dan Vandergeest (2001) menunjukkan, jika proses tersebut berlangsung melalui pembentukan rezim kehutanan negara yang mengklaim hutan sebagai milik negara, sekaligus menyingkirkan penguasaan berbasis komunitas yang telah lama ada. Dengan kata lain, kontrol negara terhadap hutan tak selalu dengan kebijakan konservasi. Sebaliknya, bisa sewaktu-waktu mempergunakan politik teritorial untuk mengintegrasikan wilayah agraria ke dalam rantai kapitalisme global.

Melalui mekanisme perizinan dan penetapan kawasan hutan negara, perluasan HTI di Kalimantan Barat—wilayah yang secara historis merupakan tanah ulayat masyarakat Dayak Kualan, direorganisasi menjadi kawasan produksi industri. Proses ini tidak sekadar perubahan administratif. Namun, ini bagian dari yang ditekankan oleh Peluso dan Lund (2011), layaknya cara negara untuk mendefinisi ulang ruang dan menetapkan aturan baru mengenai siapa yang berhak mengakses dan mengelola sumber daya.

Di sini, ekstraktivisme beroperasi melalui transformasi sistem ekologis. Hutan tropis yang semula memiliki keragaman spesies dan fungsi ekologis yang kompleks diubah menjadi  monokultur industri. Jason Moore (2015) menyebut kondisi ini sebagai bagian dari logika kapitalisme yang mencari apa yang ia sebut sebagai “cheap nature”, yakni upaya kelompok kapitalis untuk memperoleh alam, tenaga kerja, dan energi dengan biaya serendah mungkin. Dengan mengkomersialisasi hutan ke perkebunan industri, PT MP telah memanfaatkan tanah, air, dan tenaga kerja lokal dalam satu sistem produksi yang terintegrasi dengan pasar.

Lebih lanjut, hasil kajiannya Michael Watts (2004) mengenai ekonomi politik SDA menunjukkan, manakala ekspansi industri ekstraktif sering kali menciptakan apa yang disebut dengan “resource conflicts”—konflik yang muncul akibat perebutan akses dan kontrol atas sumber daya. Konflik tersebut tidak semata-mata disebabkan karena kelangkaan sumber daya, tetapi ketimpangan distribusi kekuasaan dalam menentukan siapa yang berhak memanfaatkan SDA. Di berbagai konflik sumber daya, negara dan swasta mempunyai privilage politik dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat lokal. Sehingga acapkali keputusan tidak melibatkan masyarakat secara berkeadilan.

Industri ekstraktif juga menghasilkan transformasi ekologis yang sering kali bersifat irreversible. Pembangunan kanal di lahan gambut, misalnya, selain berfungsi memfasilitasi produksi industri, tetapi mengubah sistem hidrologi yang menopang ekosistem hutan gambut. Ketika air dikeringkan untuk memungkinkan penanaman akasia, gambut menjadi lebih rentan terhadap kebakaran serta melepaskan cadangan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun. Perubahan itu, tatkala mencerminkan bagaimana proses produksi kapitalis mampu merusak kondisi ekologis yang menjadi dasar keberlanjutan kehidupan manusia. Selain itu, perluasan industri ekstraktif dibenarkan berdsarkan wacana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kehutanan, perkebunan, ataupun pertambangan, kadang dipromosikan sebagai sektor strategis yang mampu tingkatkan pendapatan negara serta membuka lapangan kerja.

Sebab itu, kasus yang menjerat masyarakat Dayak Kualan mencerminkan ketegangan antara dua cara pandang yang berbeda mengenai alam. Bagi industri ekstraktif, hutan adalah sumber bahan baku yang dapat diubah menjadi komoditas pasar. Sebaliknya, bagi masyarakat, hutan merupakan ruang kehidupan yang mengandung makna ekonomi, sosial, spiritual, dan ekologis sekaligus. Ketika dua paradigma ini bertemu dalam satu ruang yang sama, konflik hampir tak terelakkan. Oleh karenanya, memahami konflik Dayak Kualan dengan pendekatan ekstraktivisme, memungkinkan kita melihat permasalahan ini dari dinamika yang lebih luas dalam pusaran politik SDA. Ia memperlihatkan bagaimana ekspansi kapitalisme global terus mencari wilayah baru untuk dieksploitasi, sekaligus bagaimana masyarakat lokal berupaya mempertahankan fondasi kehidupan yang mereka bangun selama berabad-abad.

Mengapa Masyarakat Dayak Kualan Melawan?

Perlawanan masyarakat adat Dayak Kualan terhadap ekspansi konsesi PT MP, tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir di atas rangkaian kerentanan ekologis dan sosial yang tengah mengancam sumber kehidupan dan penghidupan. Aktivitas pembukaan hutan skala raksasa, kemudian disertai pembangunan jaringan kanal di kawasan gambut, justru mengubah lanskap lingkungan yang sejauh ini jadi penunjang kehidupan penduduk setempat. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari ladang, kebun karet, dan sungai, hutan merupakan fondasi utama keberlanjutan hidup. Disaat hutan dieksploitasi dan kawasan gambut ikut terdampak, keseimbangan ekologis yang sebelumnya menjaga stabilitas air dan kualitas tanah akan rapuh.

Contohnya persoalan banjir yang menerjang sejumlah permukiman di Sabar Bubu dan Lelayang. Air meluap dari sungai-sungai kecil yang sebelumnya relatif stabil. Kebun karet milik warga terendam, ladang rusak, dan sejumlah infrastruktur dasar seperti jembatan dan jalan desa ikut terdampak. Perubahan demikian tidak bisa dilepaskan dari hilangnya tutupan hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga alami sistem hidrologi. Meningkatnya intensitas dan keparahan bencana banjir di desa-desa bagian utara dari PT MP (Kabupaten Ketapang) berpotensi terjadi di waktu mendatang. Sekarang air tergenang di beberapa daerah lembah dan sebagian besarnya mengalir langsung ke tiga aliran sungai, yakni Sungai Kualan, Sungai Sekucing, dan Sungai Labai, yang mengakibatkan luapan air sungai dalam satu waktu. Bahaya bencana ekologis tersebut, pun mengancam desa-desa bagian selatan konsesi PT MP di Kayong Utara. Pembabatan hutan dan perusakan ekosistem gambut KHG Sungai Durian dan Sungai Kualan di lanskap Sungai Mendawak. Jelas cepat atau lambat akan menunjukkan respon alam atas operasional destruktif perusahaan.

Tidak hanya manusia yang terdampak. Kerusakan hutan tatkala memaksa satwa-satwa endemik keluar dari habitatnya. Orangutan misalnya, sering terlihat di kebun masyarakat dan  perkebunan sawit. Contohnya yang terekam di  Padu Banjar. Kemunculan orangutan di kebun warga, kini menjadi cerita yang berulang di beberapa desa sekitar konsesi. Misalnya warga Durian Sebatang, yang berbatasan dengan Padu Banjar, juga mengalami hal serupa. Mereka mengaku bahwa dahulu orangutan hanya sesekali melintas di pinggiran hutan. Namun sejak aktivitas pembukaan hutan tanaman industri meningkat, satwa endemik keluar dari habitatnya. Kemunculan orangutan sebenarnya merupakan pertanda terjadi gangguan ekologis. Satwa itu mempunyai wilayah jelajah yang luas dan bergantung terhadap hutan. Ketika hutan dibabat, mereka kehilangan ruang hidup dan terpaksa berpindah ke area lain untuk bertahan.

Berdasarkan hasil pemantauan citra satelit, jika perusahaan telah membangun jaringan kanal-kanal untuk menguras air dari lahan gambut. Kanal tersebut, membelah hutan menjadi puluhan blok dengan tujuan mengeringkan tanah gambut yang sebelumnya jenuh air. Proses pengeringan gambut tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi turut meningkatkan risiko kebakaran dan mempercepat pelepasan karbon ke atmosfer. Kerusakan ini pun menimbulkan persoalan kebijakan. Maka pada Maret 2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK, sebenarnya sudah mengirimkan surat penghentian aktivitas penebangan di dalam konsesi perusahaan. Seolah tak menggubris perintah KLHK, PT MP justru terpantau masih terus beroperasi hinga sekarang.

Oleh sebab itu, perlawanan masyarakat Dayak Kualan dapat dipahami bukan semata-mata aksi penolakan terhadap investasi atau pembangunan tetapi juga upaya mempertahankan ruang hidup yang selama ini menunjang kehidupan mereka. Bagi masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam, rusaknya hutan berarti bagian runtuhnya akar identitas komunal, sosial, ekonomi, dan peradaban mereka. Persis yang dikemukakan Karl Polanyi (Brian Meier; 2008), jika ekonomi esktraktif yang tak terkendali cenderung mendorong komodifikasi tanah, air, dan alam, yang akhirnya akan menciptakan resistensi dari masyarakat yang kehidupannya terancam oleh agenda tersebut.

Referensi

Berkes, Fikret. (2018). Sacred Ecology (4th ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Gudynas, Eduardo. (2013). Extractivism and its dark side. Dalam Miriam Lang & Dunia Mokrani (Ed.), Beyond Development: Alternative Visions from Latin America. Quito: Rosa Luxemburg Foundation.

Li, Tania Murray. (1997). Agrarian Transformation at the Indonesian Periphery (Monographs in Economic Anthropology No. 13). Lanham: University Press of America.

Meier, Brian. (2008). Book review: The great transformation: The political and economic origins of our time, by Karl Polanyi. Social Thought & Research, 29, 155–160. Diakses dari https://kuscholarworks.ku.edu/server/api/core/bitstreams/edfd9665-ff95-4483-935b-165139479c5e/content

Moore, Jason W. (2015). Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. London: Verso.

Peluso, Nancy Lee, & Lund, Christian. (2011). New frontiers of land control. Journal of Peasant Studies, 38(4), 667–681. Diakses dari https://forskning.ruc.dk/en/publications/new-frontiers-of-land-control/

Peluso, Nancy Lee, & Vandergeest, Peter. (2001). Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. Journal of Asian Studies, 60(3), 761–812. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/248654301_Genealogies_of_the_Political_Forest_and_Customary_Rights_in_Indonesia_Malaysia_and_Thailand

Trend Asia. (2025). Database Departemen Kampanye dan Advokasi.

Watts, Michael. (2004). Resource curse? Governmentality, oil and power in the Niger Delta, Nigeria. Geopolitics, 9(1), 50–80. Diakses dari https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14650040412331307832

Bapthista Mario Yosryandi Sara adalah pembelajar agraria kritis, ekstraktivisme, dan ekonomi politik. Mengenai tulisan ini, silahkan menghubunginya melalui mario.yosryandi@trendasia.org.

Artikel ini pertama kali terbit di Brasil de Fato; diterjemahkan dan diterbitkan kembali di sini untuk tujuan pendidikan.

“KERUSAKAN yang ditimbulkan pada rezim Israel tidak dapat diubah. Saya percaya kita sedang melihat awal dari kejatuhannya,” kata Mohammad Marandi. Ia percaya bahwa “kesuksesan mengesankan Iran dalam beberapa minggu terakhir adalah kemenangan besar bagi umat manusia.”

Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, sebuah negara berhasil menyebabkan kerusakan yang sedemikian besar pada pangkalan-pangkalan AS di seluruh dunia, atau menyebabkan kehancuran yang begitu parah di wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Israel di Palestina, seperti yang telah dilakukan Iran dalam 13 hari terakhir. 

Pengantar

Menurut pembawa acara dan mantan Anggota Parlemen Inggris George Galloway, beberapa sumber anonim-nya di Tel Aviv telah melaporkan bahwa sebagian kota Tel Aviv kini menyerupai Gaza yang telah dibom secara kejam oleh rezim Zionis. Mendekati dua minggu perlawanan, Iran tampaknya memegang kendali dalam perang pada saat ini dan mungkin mendikte syarat-syarat untuk mengakhiri konflik.

Dalam beberapa hari terakhir, menurut beberapa media Barat, pemerintah Iran telah didekati dua kali oleh utusan khusus Donald Trump, Steve Witkoff, untuk menjajaki kemungkinan negosiasi. Teheran dilaporkan menolak dialog. Setelah dikhianati dua kali dalam negosiasi dengan AS – pada bulan Juni 2025 dan Maret 2026 – pemerintah Iran menganggap tidak ada gunanya bernegosiasi saat ini.

Ali Larijani (kini telah wafat akibat serangan bom Israel –editor), ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menanggapi unggahan Donald Trump, yang menyebutkan bahwa AS akan segera memenangkan perang, dengan mengatakan bahwa “memulai perang itu mudah, tetapi mengakhirinya tidak dapat dicapai hanya dengan cuitan media sosial. Kami tidak akan melepaskan mereka sampai mereka mengakui kesalahannya dan membayarnya”.

Para pejabat di Iran menyatakan bahwa mereka baru saja mulai mengerahkan rudal tercanggih mereka, sementara pertahanan AS dan Israel sudah menunjukkan tanda-tanda kewalahan. Juga menurut media Barat, alarm anti-rudal di Tel Aviv, misalnya, hanya berbunyi beberapa detik sebelum rudal menghantam ibu kota negara tersebut, alih-alih 10 menit seperti biasanya.

Sementara itu, pemimpin tertinggi yang baru terpilih, Ayatollah Mojtaba Khamenei, menyampaikan pernyataan resmi pertamanya kepada rakyat Iran dan memperjelas niat pemerintah revolusioner Islam: “Bagaimanapun juga, kami akan menuntut pampasan dari musuh. Jika mereka menolak, kami akan mengambil dari aset mereka dalam jumlah yang kami anggap pantas; dan jika hal itu juga tidak memungkinkan, kami akan menghancurkan aset mereka dalam proporsi yang sama”. Ayatollah juga mengeluarkan peringatan kepada negara-negara Arab di wilayah tersebut, menyerukan agar mereka menutup pangkalan-pangkalan AS di wilayah mereka, atau mereka akan terus diserang.

Pada titik ini, terlepas dari pemboman yang tak terhitung jumlahnya yang menimpa wilayah mereka dan lebih dari 1.200 orang tewas, kepercayaan diri kepemimpinan Iran sangat mengesankan, yang membuat orang percaya bahwa mereka memiliki kendali penuh atas situasi dan memiliki kejelasan tentang strategi mereka. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang para pemimpin di Washington, yang sering mengeluarkan pesan-pesan yang kontradiktif dalam beberapa hari terakhir, sementara berbagai kebocoran di media AS melaporkan banyak perubahan dalam strategi mereka sejak awal perang.

Brasil de Fato berbicara dengan salah satu intelektual Iran paling terkenal di luar negaranya, Mohammad Marandi, profesor sastra dan pakar geopolitik di Universitas Teheran. Beliau adalah salah satu penasihat pemerintah Iran dalam negosiasi pembatasan program nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) pada 2015-2018, yang berupaya mengatur program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi terhadap negara di Asia Barat tersebut.

Marandi percaya bahwa “kesuksesan mengesankan Iran dalam beberapa minggu terakhir adalah kemenangan besar bagi umat manusia. Dan ini adalah kabar baik bagi mayoritas global, karena ini akan memberi mereka kekuatan dalam menghadapi negara imperialis seperti AS. Hal ini akan menciptakan kepercayaan diri yang lebih besar di antara bangsa-bangsa”.

Berikut petikan wawancara lengkapnya:

Brasil de Fato (BdF): Pada hari kedua perang, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei terbunuh dalam pemboman di kompleks tempat ia tinggal dan bekerja. Para pejabat Iran mengatakan Khamenei menolak untuk bersembunyi di tempat penampungan, bersikeras untuk tetap berada dalam kondisi yang sama dengan penduduk lainnya. Apa yang menjelaskan sikap pemimpin sebuah negara yang sedang berperang ini? Apa konsekuensi dari kehilangan ini bagi revolusi Islam? 

Mohammad Marandi (MM): Ayatollah Khamenei terbunuh pada awal mula serangan ilegal ini terjadi. Beliau sedang berada di kantornya, bekerja, dan kantornya tepat berada di sebelah kediamannya. Ia menolak untuk pergi karena ia mengatakan kepada orang-orang bahwa banyak warga Iran, akibat sanksi, sedang berjuang dan tidak punya tempat untuk pergi. Selama mereka tidak punya tempat untuk pergi, saya tidak akan pergi. Beliau meyakini bahwa kantor dan kediamannya adalah target utama. Bahwa jika perang pecah lagi, tempat inilah yang pertama kali akan mereka serang. Namun ia menolak untuk pergi, dan keluarganya pun menolak untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, kepahlawanannya bergema di seluruh Iran.

Beliau selalu menjadi sosok yang sangat populer. Beliau adalah seorang pejuang keadilan sosial. Beliau mendukung gerakan anti-imperialis di seluruh dunia dan, tentu saja, di Palestina. Beliau berpendidikan tinggi, sangat berbudaya, memiliki pengetahuan mendalam tentang sastra, dan fasih dalam empat bahasa. Namun pengorbanan yang ia lakukan ini berdampak sangat besar pada masyarakat Iran dan memperkuat perlawanan serta ketangguhan rakyat Iran. Hal ini menyatukan mereka lebih dari sebelumnya.

BdF: Trump terpilih dengan janji “Tidak ada lagi perang” – salah satu platform MAGA (Jadikan Amerika Hebat Kembali) – dan jajak pendapat opini publik di AS menunjukkan bahwa kurang dari 30% populasinya mendukung perang melawan Iran. Beberapa hari yang lalu, Tucker Carlson, salah satu pemimpin MAGA dan pendukung Trump, mengatakan bahwa serangan AS dan Israel “keji dan menjijikkan”. Di sisi lain, perang ini menyebabkan harga energi (minyak dan gas alam) meroket, yang kemungkinan akan meningkatkan inflasi di AS (dan di sebagian besar dunia) serta biaya hidup bagi masyarakat. Popularitas Trump sudah sangat rendah, dan konteks ini meningkatkan peluang kekalahannya dalam pemilihan sela (midterm) pada bulan November 2026. Ia sendiri baru-baru ini menyatakan bahwa jika ia kehilangan kendali atas kedua majelis, ia dapat menghadapi pemakzulan. Menghadapi risiko politik yang begitu besar, apa yang menjelaskan keputusan Gedung Putih untuk memprovokasi perang ini? Bagaimana Anda menafsirkan pidato Trump pada 9 Maret lalu, yang menyatakan bahwa misi perangnya hampir selesai? 

 MM: Saya rasa alasan ia mengatakan misi hampir selesai dan bahwa mereka telah memenangkan perang, meskipun kenyataannya mereka jelas-jelas kalah – Amerika Serikat kalah telak dalam perang ini – adalah karena ia sedang mencari jalan keluar. Tetapi Iran tidak akan memberinya jalan keluar dengan mudah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Seperti yang Anda tunjukkan dengan tepat, Trump mulai menjabat dengan platform yang menyatakan bahwa tidak akan ada lagi perang. Namun ia sangat berada di bawah pengaruh para Zionis. Sekarang, entah karena mereka memerasnya dan memiliki foto atau rekaman dirinya dalam berkas Epstein, atau karena dia dikelilingi oleh kelompok Zionis — menantunya adalah Zionis, teman-teman terdekatnya adalah Zionis, seluruh timnya adalah Zionis — mereka mengutamakan Israel, bukan Amerika Serikat. Atau bisa juga kombinasi dari semua hal tersebut. Bahwa mereka memiliki informasi yang memberatkannya, tetapi juga bahwa ia dikelilingi oleh orang-orang ini. Tetapi bagaimanapun juga, alasan mengapa perang terjadi adalah karena ini demi kepentingan Zionisme. Hal ini demi kepentingan kelas Epstein, bukan demi kepentingan rakyat Amerika. Ini bertentangan dengan kepentingan rakyat Amerika. Ini bertentangan dengan kepentingan dunia. Dunia saat ini harus membayar mahal karena kelompok Zionis menginginkan perang.

BdF: Pada minggu-minggu menjelang perang, beberapa analis politik dan militer mengklaim bahwa Tiongkok telah mengirimkan peralatan intelijen canggih – seperti kapal Ocean 1 dan radar yang mampu mendeteksi pesawat siluman. Beredar juga rumor bahwa Rusia melakukan hal serupa. Beijing dan Moskow telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung kedaulatan Iran dan mengkritik keras serangan kriminal oleh AS dan Israel. Pada saat yang sama, Tiongkok telah merekomendasikan kehati-hatian dalam serangan balasan Iran di negara-negara di kawasan tersebut (misalnya, serangan terhadap kilang minyak dan gas serta pabrik-pabrik di Arab Saudi dan Qatar). Ada juga rumor bahwa Rusia menawarkan untuk memediasi negosiasi antara Teheran dan negara-negara tetangganya, dan Putin telah berbicara dengan Trump melalui telepon pada Senin 9 Maret 2026. Apakah Anda setuju dengan analisis ini? Bagaimana Anda menilai kemungkinan perkembangan hubungan Iran dengan dua mitra paling strategisnya? 

MM: Kemampuan Iran sebagian besar adalah buatan dalam negeri. Rudal, drone, pangkalan bawah tanah, pabrik bawah tanah yang memproduksi lebih banyak rudal dan drone. Teknologi dalam negerilah yang berada di balik semua ini. Teknologi mutakhir. Ini merupakan sebuah tanda kejeniusan Iran bahwa kami telah menciptakan kemampuan militer yang begitu efektif dalam melawan negara adidaya dunia dan koalisi yang bekerja untuknya. Karena seluruh negara Barat mendukung rezim genosida Zionis dan rezim Trump dalam perang ini. Dan hal yang sama juga berlaku untuk perwakilan regional, kediktatoran keluarga Arab di Teluk Persia, Erdogan di Turki, semuanya berada di kubu Amerika. Jadi saya pikir ini sangat mengesankan bahwa Iran begitu sukses. Luar biasa.

Namun hubungan Iran dengan Rusia dan Tiongkok sangat baik. Mereka semakin erat selama bertahun-tahun. Setelah perang 12 hari, mereka tumbuh semakin dekat. Dan jelas, Rusia, Tiongkok, dan Iran, tidak satu pun dari kita ingin ekonomi global runtuh. Jadi mereka mencari jalan keluar dari krisis ini. Iran tidak pernah berhenti peduli. Iran tidak menginginkan perang ini. Iran ingin semua pihak dapat melanjutkan bisnis mereka dan ingin agar dapat melanjutkan urusannya sendiri. Namun agar hal itu terjadi, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Harus ada ganti rugi atas semua pembunuhan dan kehancuran. Hak-hak dan kedaulatan Iran harus diakui. Harus ada jaminan nyata bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah bisa melakukan hal ini lagi. Jika tidak, gencatan senjata saat ini pada dasarnya akan berarti bahwa Amerika akan menyerang kami lagi dalam beberapa bulan. Sama seperti yang kita saksikan delapan atau sembilan bulan yang lalu.

BdF: Terlepas dari besarnya kekuatan angkatan bersenjata AS dan Israel, banyak analis militer mengklaim bahwa industri perang AS saat ini memiliki kapasitas yang relatif rendah untuk mengisi kembali persediaan senjatanya demi menghadapi tantangan-tantangan militernya. Di sisi lain, para analis juga menyatakan bahwa, pada hari-hari awal perang ini, Iran terutama menggunakan stok drone dan rudal lamanya untuk menguras pertahanan musuh, dan sekarang mulai menggunakan rudalnya yang lebih canggih. Apakah Anda setuju dengan analisis ini? Apa yang dapat kita harapkan dari perlawanan Iran dalam beberapa hari mendatang?

MM: Ya, analisis ini benar. Pihak Iran telah menggunakan semua persediaan lama mereka terlebih dahulu. Dan bahkan senjata-senjata tua ini telah menyebabkan kerusakan yang sangat menghancurkan. Mereka tidak hanya telah menguras banyak pertahanan udara Amerika dan Israel, tetapi banyak dari mereka juga berhasil menembus pertahanan. Karena itu, secara bertahap, pihak Iran juga menggunakan teknologi yang lebih baru. Mereka masih menggunakan rudal dan drone yang lebih tua, tetapi mereka juga menggabungkannya dengan teknologi yang lebih baru. Namun teknologi terbaru belumlah digunakan. Oleh karena itu, Iran memiliki kapasitas untuk melanjutkan perang ini hingga pemilihan sela AS di bulan November dan seterusnya. Hal ini telah mengejutkan pihak Amerika. Dan yang juga penting adalah lemahnya dinas rahasia Amerika dan Israel. Karena mereka memperkirakan bahwa rudal Iran terbatas, tetapi sekarang kita melihat Iran menembakkan drone dan rudal tanpa henti. Jadi Mossad dan CIA jelas sangat, sangat ditaksir terlalu tinggi (overrated).

BdF: Sejak berakhirnya Perang Dingin (1991), AS telah terlibat dalam banyak perang, tetapi selalu dengan lawan militer yang jauh lebih lemah, seperti Irak (1991), bekas Yugoslavia (1999), Irak (2003), Afghanistan (2003), Libya (2010), Suriah (sejak 2014), dan lain-lain. Iran tampaknya menjadi lawan pertama yang mampu merespons secara memadai serangan oleh AS – dan Israel, secara bersamaan. Terlepas dari hasil akhir perang ini, Iran telah mencapai prestasi bersejarah, seperti menyerang dan hampir menghancurkan hampir 20 pangkalan Amerika di Asia Barat, termasuk radar canggih – yang berharga miliaran dolar – dan menimbulkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Israel. Menurut Anda, apa saja kemungkinan konsekuensi historis dari pencapaian Iran ini? Apakah Iran berniat untuk mengusir AS dari kawasan tersebut selamanya? 

MM: Ya, Iran ingin memastikan bahwa di masa depan, Amerika Serikat tidak dapat lagi memaksakan hegemoninya di kawasan ini dan agar Amerika berperilaku layaknya negara normal. Kesuksesan mengesankan Iran dalam beberapa minggu terakhir adalah kemenangan besar bagi umat manusia. Dan ini adalah berita bagus bagi mayoritas global karena hal ini akan memberdayakan mereka dalam menghadapi imperialis. Hal ini akan menciptakan kepercayaan diri yang lebih besar di antara bangsa-bangsa. Ketangguhan Iran, ketangguhan rakyat Iran, sungguh unik. Dan mereka mampu melakukan apa yang dipikirkan semua orang sebagai sesuatu yang mustahil. Semua orang berpikir Iran akan runtuh. Kami tidak pernah berpikiran demikian. Namun di luar Iran, semua orang berpikir ini akan menjadi hal yang mudah bagi Amerika Serikat. Jadi Iran sedang melakukan pengabdian besar kepada umat manusia, dan kami berharap dunia akan mampu membebaskan dirinya dari belenggu kekaisaran jahat ini.

BdF: Selama beberapa dekade, Iran telah menerapkan rencana strategis — berdasarkan konsep “ekonomi perlawanan” — untuk mencapai keunggulan teknologi di sektor-sektor tertentu, seperti energi nuklir, nanoteknologi, AI, kedokteran, kedirgantaraan, dan rudal. Sebagai permulaan, negara ini telah memastikan masifikasi pendidikan tinggi, yang melonjak dari 175.000 mahasiswa pada tahun 1979 (tahun revolusi) menjadi 4,8 juta pada tahun 2015. Saat ini, Iran juga menonjol sebagai salah satu negara yang paling banyak melatih insinyur di dunia (berada di peringkat ke-5 hingga ke-7, tergantung pada tahunnya). Apakah strategi ini — yang kebetulan menyerupai model Tiongkok — yang menjelaskan ketahanan Iran dalam perang ini, serta kemampuannya untuk memberikan pukulan terhadap kehadiran neokolonial AS di kawasan tersebut? Bagaimana strategi ini diperdebatkan dan dikembangkan di negara tersebut? Apa peran Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dalam strategi ini? 

MM: Ayatollah Khamenei adalah tokoh kunci yang mempromosikan ekonomi perlawanan. Faktanya, ungkapan ini adalah sesuatu yang mulai ia gunakan di depan umum. Dan terdapat banyak penolakan terhadap konsep ini di berbagai pemerintahan. Jika mereka mendengarkannya, kita akan berada dalam posisi yang lebih baik hari ini. Namun rakyat Iran memilih untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri, baik sipil maupun militer, mereka memilih jalan yang independen dalam kebijakan luar negeri, mereka memilih jalan kemandirian dalam pertanian, industri, dan bidang teknologi tinggi. Dan, tentu saja, semua ini terjadi di bawah tekanan maksimum, sanksi, berbagai perang, dan terorisme.

Kita melihat beberapa bulan yang lalu bagaimana Mossad dan Amerika Serikat membunuh ratusan petugas polisi dan sukarelawan di jalanan di berbagai kota, menciptakan kekacauan massal, dan menghancurkan begitu banyak layanan publik. Mereka terus-menerus mencoba untuk melemahkan negara, untuk menciptakan kehancuran. Kita melihat perang yang mereka kobarkan delapan atau sembilan bulan yang lalu. Selama 47 tahun, mereka telah mencoba melemahkan Iran. Namun, di bawah sanksi tekanan maksimum ini, di bawah peperangan dan terlepas dari berbagai perang, terorisme, dan propaganda anti-Iran yang tersebar di seluruh dunia melalui media mereka yang kuat, Iran telah bertahan dan makmur serta kini mempermalukan Amerika Serikat di medan perang.

BdF: Menurut berbagai media Barat dan regional, Israel telah memberlakukan rezim penyensoran yang ketat pada gambar-gambar kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran di Tel Aviv dan kota-kota Israel lainnya, baik untuk saluran televisi maupun video telepon seluler yang direkam oleh warga biasa. Di sisi lain, beredar rumor di media sosial mengenai tingginya jumlah korban di pihak Israel dan AS, termasuk personel militer, agen intelijen (CIA dan Mossad) serta warga sipil. Data publik apa yang dimiliki pemerintah Iran mengenai jumlah korban musuh pada saat ini? Terlepas dari penyensoran tersebut, gambar-gambar terbaru mengenai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tel Aviv telah beredar ke seluruh dunia. Ada rumor bahwa saudara laki-laki Netanyahu telah tewas dan bahwa mantan menteri dan pemimpin sayap kanan ekstrim Ben-Gvir terluka parah. Apakah pemerintah Iran mengonfirmasi informasi ini? 

MM: Apa yang bisa dikatakan adalah bahwa kehancuran di seluruh wilayah Palestina yang diduduki sangatlah besar. Dan fakta bahwa ada penyensoran yang belum pernah terjadi sebelumnya serta negara-negara Barat menyetujuinya menunjukkan bahwa kondisinya sangat buruk. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa kebebasan informasi adalah sebuah kemustahilan/absurditas di Barat. Mereka hanya menginginkan kebebasan informasi ketika hal itu melayani kepentingan mereka. Tetapi ketika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan mereka, rezim Israel tidak hanya dapat memberlakukan penyensoran – atau penyensoran total – tetapi seluruh negara Barat akan bekerja sama dengan hal tersebut.

Oleh karena itu, saya pikir hal ini semakin mengungkap sifat media Barat, pemerintah Barat, dan institusi Barat. Namun kerusakan yang ditimbulkan pada rezim Israel tidak dapat dipulihkan. Di masa depan, tidak akan ada orang yang berinvestasi di Israel karena mereka tahu Israel akan selalu rentan. Saya percaya kita sedang melihat awal dari kejatuhan rezim Israel. Dunia membencinya karena genosida di Gaza, serangan genosida di Lebanon, dan perang yang tiada akhir. Namun rezim ini juga telah menunjukkan dirinya rentan, sangat rentan. Dan hal yang sama juga berlaku bagi semua perwakilan Amerika di Teluk Persia, orang Saudi, Emirat, Kuwait, Bahrain, pemerintah Oman, mereka semua pada dasarnya membiarkan diri mereka menjadi alat Amerika Serikat. Mereka mengizinkan pangkalan Amerika untuk digunakan melawan Iran. Dan di masa depan, mereka tidak akan pernah lagi memiliki status seperti yang mereka miliki dua minggu lalu, sebelum terjadinya perang.

BdF: Pada minggu lalu Majelis Ahli mengumumkan terpilihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, putra dari Ayatollah Ali Khamenei. Bagaimana Majelis Ahli dipilih? Apa kriteria untuk memilih pemimpin baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei? Apa karakteristik personal dan politik yang menonjol pada diri pemimpin baru ini? Apa yang bisa kita harapkan dari kepemimpinannya? 

MM: Anggota Majelis Ahli (Assembly of Experts) semuanya adalah para ahli hukum tingkat tinggi. Mereka dipilih setiap delapan tahun. Mereka memutuskan siapa yang menjadi pemimpin. Mereka dapat memilih pemimpin dan mereka dapat memberhentikannya, menurut Konstitusi. Itulah peran mereka. Mereka mengawasi apa yang dilakukan pemimpin. Mereka memilih Ayatollah Mojtaba Khamenei, yang merupakan seorang akademisi tingkat tinggi di seminari. Beliau adalah seorang ahli hukum. Beliau telah mengajar para peneliti dan mahasiswa tingkat tinggi selama 20 tahun.

Namun beliau juga telah berada di kantor pemimpin selama bertahun-tahun ini. Jadi beliau berpendidikan tinggi, beliau adalah seorang akademisi senior, namun beliau juga sangat akrab dengan apa yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Iran, urusan militer, ekonomi dan lain-lain. Beliau selalu sangat berhati-hati memastikan agar tidak satu pun dari anak-anaknya memiliki kepentingan bisnis apa pun. Bukan berarti beliau menentang sektor swasta, melainkan beliau menentang anggota keluarga dekatnya memiliki keterlibatan apapun dengan sektor swasta. Oleh karena itu, semua putra, putri, menantu perempuan, dan menantu laki-lakinya semuanya adalah akademisi atau guru.

Ayatollah Mojtaba Khamenei juga memiliki gaya hidup yang sangat sederhana, seperti ayahnya. Dan ia sangat memahami jalannya negara. Saya percaya ia adalah seorang pembela, seperti ayahnya, bagi kaum yang tertindas. Itulah mengapa Iran telah membantu negara-negara seperti Kuba, Venezuela dan Nikaragua di bawah sanksi, atau perlawanan di Afrika selatan dan, tentu saja, rakyat Palestina serta bangsa-bangsa lain yang ditindas oleh imperialis. Oleh karena itu, sehubungan dengan kebijakan luar negeri Iran secara umum, saya yakin bahwa kita akan melihat kelangsungan dari pandangan dunia politik kita.

Lebih jauh lagi, Ayatollah Mojtaba Khamenei, pemimpin baru, belum pernah menjadi figur publik. Beliau tidak pernah tampil di televisi. Beliau tidak pernah terlihat di televisi. Begitu pula dengan putra-putra Ayatollah Khamenei lainnya. Jadi beliau hanyalah seorang sarjana (ulama), tetapi beliau juga berpengalaman karena telah bekerja dan membantu almarhum ayahnya. IP

Wawancara oleh Marco Fernandes BdF dan disunting oleh Lucas Estanislau 

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di In Defense of Communism; diterjemahkan dan diterbitkan ulang di sini untuk tujuan pendidikan

KEMATIAN Jürgen Habermas menandai berakhirnya kehidupan salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh di Eropa pascaperang. Selama lebih dari setengah abad, namanya selalu berada di pusat perdebatan mengenai demokrasi, rasionalitas, dan ranah publik. 

Tidak banyak filsuf yang begitu menentukan dalam membentuk bahasa yang digunakan Eropa Barat untuk menafsirkan legitimasi politiknya sendiri pasca-1945. Habermas menulis dengan ketelitian, memberikan pandangan dengan otoritas, dan tetap, hingga akhir hayatnya, menjadi tokoh yang kata-katanya memiliki bobot di kalangan akademis maupun politik. Hal ini tidak dapat disangkal. Kejujuran intelektual menuntut pengakuan atas luasnya pengaruhnya.

Namun, penghormatan terhadap almarhum tidak berarti kita harus bungkam mengenai makna politik dari warisan seorang pemikir. Justru, kepergian sosok semacam itu justru mengundang hal yang sebaliknya: penilaian yang bijak atas apa yang pada akhirnya diwakili oleh gagasannya. Dan dalam kasus Habermas, lintasan pemikirannya mencerminkan transformasi yang lebih luas yang menandai sebagian besar teori kritis Barat pada akhir abad ke-20—pergeseran bertahap dari kritik radikal terhadap masyarakat kapitalis menuju rekonsiliasi filosofis yang lebih halus dengan institusi-institusi kapitalisme liberal.

Habermas memulai karier intelektualnya dalam lingkaran Sekolah Frankfurt, sebuah aliran yang muncul dalam dialog dengan kritik terhadap masyarakat kapitalis yang dikembangkan oleh Karl Marx. Tokoh-tokoh awal tradisi tersebut bergelut dengan bencana-bencana besar abad ke-20—fasisme, perang dunia, kekalahan gerakan revolusioner di Eropa—sambil tetap menegaskan bahwa masyarakat kapitalis dibentuk oleh kontradiksi material yang mendalam. Karya mereka, betapapun rumitnya secara filosofis, tidak pernah sepenuhnya meninggalkan wawasan bahwa dunia modern dibentuk oleh hubungan produksi, oleh antagonisme kelas, dan oleh pergulatan untuk memperebutkan kekuasaan ekonomi.

Habermas secara bertahap menjauh dari ranah tersebut. Dalam karyanya, pusat kritik sosial bergeser dari hubungan material ke wacana, dari produksi ke komunikasi, dari konflik kelas ke kondisi dialog rasional dalam lembaga-lembaga demokratis. Pergeseran ini disajikan sebagai kemajuan filosofis—sebuah upaya untuk menyelamatkan cita-cita akal budi dan legitimasi demokratis dari reruntuhan sejarah abad ke-20. Namun, konsekuensi politik dari pergeseran ini tak terbantahkan: antagonisme struktural kapitalisme menjauh dari pusat analisis.

Sebagai gantinya, muncul teori rasionalitas komunikatif, yang dikembangkan secara sistematis dalam karya utamanya, The Theory of Communicative Action. Dalam kerangka itu, masalah sentral masyarakat modern menjadi distorsi dialog, bukan persistennya eksploitasi. Konflik sosial tidak lenyap, tetapi ditafsirkan ulang sebagai kegagalan komunikasi, bukan sebagai ekspresi dari kepentingan material yang bertentangan secara mendasar. Cakrawala revolusioner yang pernah menghidupkan kritik terhadap kapitalisme secara diam-diam digantikan oleh keyakinan prosedural terhadap kemampuan lembaga-lembaga liberal untuk mengoreksi diri.

Ada daya tarik moral yang tak terbantahkan dalam gagasan bahwa masyarakat dapat menyelesaikan konfliknya melalui debat rasional. Namun, kelemahan perspektif ini menjadi jelas ketika dihadapkan pada realitas masyarakat kelas modern dan struktur kekuasaan yang menopangnya. Kapitalisme tidak mempertahankan dirinya melalui kesalahpahaman yang dapat diselesaikan dengan percakapan yang lebih baik. Kapitalisme mempertahankan dirinya melalui hubungan kepemilikan, melalui pengendalian produksi, melalui kekuasaan negara, dan melalui hierarki global yang membentuk struktur ekonomi modern.

Pabrik, korporasi, sistem keuangan, aliansi militer—semua institusi ini tidak beroperasi sesuai dengan norma-norma dialog rasional. Mereka beroperasi sesuai dengan kepentingan yang tertanam dalam organisasi kekuasaan ekonomi dan politik. Mengganti analisis struktur-struktur ini dengan filsafat yang berpusat pada komunikasi berisiko mengubah kritik terhadap masyarakat menjadi percakapan yang moralistik dan abstrak yang dilakukan dalam batas-batas tatanan yang ada.

Pergeseran teoretis ini juga menandai pergeseran yang menentukan dari metode materialisme historis yang pernah membentuk sebagian besar teori sosial abad ke-20. Materialisme historis berangkat dari pengakuan bahwa masyarakat berkembang melalui kontradiksi yang berakar pada organisasi kehidupan material—dalam cara produksi disusun, dalam hubungan antar kelas, dan dalam perjuangan yang muncul dari hubungan-hubungan tersebut. Lembaga-lembaga politik, sistem hukum, dan kerangka ideologis berkembang melalui interaksi dengan kondisi-kondisi material ini.

Habermas semakin menggantikan perspektif ini dengan narasi di mana perkembangan sosial tampak sebagai proses pembelajaran normatif, rasionalisasi bertahap terhadap institusi melalui hukum, wacana, dan prosedur demokratis. Sejarah tidak lagi terutama merupakan arena perjuangan sosial, melainkan proses penyempurnaan institusional. Konflik-konflik yang pernah mendorong pemikiran politik radikal—antara tenaga kerja dan modal, antara pusat-pusat imperial dan wilayah-wilayah yang terpinggirkan — memudar ke latar belakang.

Implikasi politik dari perkembangan ini menjadi sangat jelas pada saat-saat ketika realitas kekuasaan internasional merambah ke dalam refleksi filosofis. Pada saat-saat seperti itu, Habermas berulang kali menyatakan dukungannya terhadap gagasan bahwa tatanan liberal Barat bukan sekadar salah satu sistem politik di antara yang lain, melainkan cakrawala normatif dari perkembangan politik modern.

Sikap ini menjadi sangat jelas pada tahun 1999 selama pemboman Yugoslavia oleh aliansi militer imperialis NATO. Sementara banyak kritikus memandang intervensi tersebut sebagai preseden berbahaya—perang yang dilakukan tanpa otorisasi internasional dan dibenarkan dengan dalih kemanusiaan—Habermas justru memberikan pembelaan filosofis terhadap operasi tersebut. Dalam esainya yang berjudul “Bestiality and Humanity: A War on the Border between Legality and Morality,” ia berpendapat bahwa intervensi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari transisi menuju tatanan kosmopolitan di mana hak asasi manusia mungkin lebih diutamakan daripada gagasan tradisional tentang kedaulatan.

Argumen tersebut sangat elegan. Argumen itu juga sangat mengungkap banyak hal. Begitu tindakan negara-negara adidaya ditafsirkan terutama melalui bahasa norma-norma universal, ketimpangan kekuatan global berisiko menghilang dari pandangan. Intervensi militer yang dilakukan oleh negara-negara dominan mulai tampak bukan sebagai ekspresi kepentingan geopolitik, melainkan sebagai upaya yang didorong oleh moral untuk menegakkan kemanusiaan itu sendiri.

Namun, sejarah modern imperialisme telah berulang kali menunjukkan bahwa bahasa semacam itu sering kali menyertai proyeksi kekuasaan daripada membatasinya. Ketika bom dijatuhkan atas nama peradaban, hak asasi manusia, atau demokrasi, para korban mengalami kehancuran yang sama terlepas dari kosakata yang digunakan untuk membenarkannya. Penyempurnaan filosofis tidak melunakkan dampak bahan peledak berdaya ledak tinggi. Retorika perang kemanusiaan tidak membangun kembali jembatan, pabrik, dan rumah yang hancur lebur.

Dukungan Habermas terhadap intervensi di Yugoslavia oleh karena itu mengungkapkan lebih dari sekadar penilaian politik yang kontroversial. Hal itu mengungkap batas-batas kerangka filosofis yang secara bertahap telah melepaskan diri dari analisis kekuasaan imperial. Begitu dinamika struktural kapitalisme global menghilang dari pandangan, tindakan negara-negara paling kuat dapat tampak sebagai dilema etis daripada sebagai ekspresi dominasi geopolitik.

Perspektif serupa membentuk interpretasinya terhadap berakhirnya sistem sosialis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet. Habermas terkenal karena menggambarkan pergolakan kontra-revolusioner tahun 1989 sebagai “revolusi korektif,” sebuah koreksi historis yang menghubungkan kembali masyarakat-masyarakat tersebut dengan tradisi politik revolusi borjuis serta kerangka konstitusional Eropa Barat. Implikasinya jelas: tatanan liberal-kapitalis tidak hanya mewakili salah satu kemungkinan susunan masyarakat modern, tetapi juga titik akhir normatif yang menjadi tujuan pergerakan sejarah itu sendiri.

Kesimpulan semacam itu hanya dapat muncul dari kerangka di mana kontradiksi kapitalisme tidak lagi tampak sebagai faktor penentu secara historis. Begitu kritik revolusioner terhadap sistem digantikan oleh filsafat legitimasi prosedural, cakrawala imajinasi politik menyempit secara signifikan. Tugas politik bukan lagi transformasi hubungan sosial, melainkan perbaikan kondisi kelembagaan dan komunikatif di mana hubungan-hubungan tersebut dikelola.

Semua ini sama sekali tidak mengurangi keseriusan intelektual karya Habermas. Sepanjang hidupnya, ia tetap menjadi seorang cendekiawan yang tangguh, sangat mendalami tradisi-tradisi filsafat Eropa, dan sungguh-sungguh berkomitmen pada gagasan bahwa masyarakat manusia harus berupaya mewujudkan bentuk-bentuk kehidupan politik yang dipandu oleh akal budi, bukan koersi. Penekanannya bahwa debat publik dan legitimasi demokratis itu penting merupakan pengingat akan aspirasi-aspirasi yang tetap esensial dalam politik emansipatoris mana pun.

Namun, pelajaran dari perjalanan intelektualnya terletak di tempat lain. Hal ini menggambarkan betapa mudahnya kritik terhadap kapitalisme dapat diserap ke dalam kerangka ideologis tatanan liberal begitu analisis tentang kekuasaan kelas dan dominasi imperial digantikan oleh bahasa norma dan prosedur. Kosakata emansipasi tetap ada, tetapi isi politiknya secara bertahap menguap.

Habermas tidak berteriak membela sistem; ia melakukan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Ia memberikan sistem tersebut bahasa filosofis yang canggih, melalui mana sistem itu dapat menampilkan dirinya sebagai perwujudan akal sehat, legalitas, dan nilai-nilai universal. Dalam arti itu, karyanya menjalankan fungsi yang selalu dibutuhkan oleh para pembela kekuasaan: ia menerjemahkan realitas dominasi ke dalam grammar legitimasi moral.

Dengan kepergiannya, seorang tokoh besar dalam filsafat Eropa kontemporer telah meninggalkan panggung. Karya-karyanya akan terus dipelajari di universitas-universitas dan diperdebatkan dalam teori politik selama bertahun-tahun mendatang. Namun, pertanyaan mendasar yang diangkat oleh warisannya tetap belum terjawab: apakah pemikiran kritis akan tetap terbatas pada penyempurnaan kosakata moral dari tatanan yang ada—atau apakah pemikiran kritis itu akan sekali lagi menghadapi struktur-struktur material kekuasaan yang mengatur dunia modern.

Sebab, jika sejarah mengajarkan sesuatu, itu adalah bahwa sistem yang dibangun di atas eksploitasi dan hierarki imperial tidak dapat diatasi hanya dengan argumen yang lebih baik. Sistem tersebut diatasi ketika kekuatan sosial yang tunduk padanya memperoleh kekuatan untuk mengubah dunia itu sendiri.

Nikos Mottas adalah Pemimpin Redaksi In Defense of Communism.

EKSPANSI global pada kerja berbasis platform telah mengubah hubungan ketenagakerjaan secara mendasar, mengaburkan batas antara pekerjaan formal dan informal, antara otonomi dan kontrol, serta antara fleksibilitas dan ketidakpastian. Platform ojek online dan pengiriman barang/makanan menjadi simbol dari perubahan ini, menawarkan peluang penghasilan bagi jutaan pekerja, namun secara sistematis mengecualikan mereka dari perlindungan kerja yang selama ini melekat pada status karyawan atau buruh. Salah satu dampak paling nyata dari pengecualian ini adalah tidak adanya perlindungan sosial, termasuk cuti berbayar, asuransi pengangguran, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Artikel ini mengkaji perjuangan pengemudi ojek online berbasis platform di Indonesia dalam menuntut THR, tunjangan hari raya keagamaan yang diwajibkan oleh hukum dan secara tradisional dijamin bagi pekerja formal. Dengan menempatkan kasus Indonesia dalam perdebatan global tentang kerja platform dan perlindungan sosial, artikel ini berargumen bahwa perjuangan untuk mendapatkan THR (dan kemudian Bonus Hari Raya atau BHR) bukan sekadar tuntutan penghasilan tambahan, melainkan sebuah perjuangan politik yang lebih luas — menyangkut klasifikasi pekerja, tanggung jawab negara, dan makna kerja yang layak dalam ekonomi platform.

1. Kerja Platform dan Krisis Perlindungan Sosial

Semakin banyak kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa kerja platform dibentuk oleh sebuah kontradiksi struktural yang mendalam. Di satu sisi, platform mempromosikan narasi tentang fleksibilitas, otonomi, dan semangat kewirausahaan. Di sisi lain, mereka justru bergantung pada sistem manajemen algoritmik yang intensif — sistem yang mereproduksi, bahkan sering kali memperparah, berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja (lihat Lata et al., 2023; Cini, 2023; Wood, 2021; Novianto, 2025a; 2025b). Melalui infrastruktur digital, platform mengalokasikan tugas, memantau kinerja, dan mendisiplinkan pekerja secara real-time, menciptakan kondisi kerja yang ditandai oleh upah rendah, jam kerja yang tidak teratur dan tidak manusiawi, beban kerja berlebih, serta ketidakpastian yang terus-menerus, meski pekerja dijanjikan kemandirian (Woodcock & Graham, 2019; Novianto, 2025c). Dalam nada yang sama, Grahamet al. (2017) menunjukkan bagaimana platform kerja digital menyebarkan ketidakpastian ini melintasi batas negara, dengan cara menyeret pekerja ke dalam rantai nilai global tanpa memberikan perlindungan kerja yang sepadan.

Transformasi ini digambarkan sebagai munculnya “tenaga kerja serba siap pakai” (just-in-time workforce) (De Stefano, 2016), sebuah model di mana pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang dimobilisasi sesuai permintaan. Model ini memungkinkan perusahaan mempertahankan kendali operasional yang ketat sambil mengalihkan risiko ekonomi kepada pekerja. Fleksibilitas, dalam konteks ini, bukan lagi keuntungan bagi pekerja, melainkan mekanisme bagi perusahaan untuk memiliki pasokan tenaga kerja yang responsif dan mudah dibuang kapan saja. Rezim kerja yang lahir dari model ini mengaburkan batas antara “bekerja” dan “tidak bekerja”, sekaligus menggerogoti fondasi institusional yang selama ini menjadi tiang penyangga sistem perlindungan sosial.

Inti dari model ini adalah praktik yang sudah meluas: salah klasifikasi pekerja. Dengan melabeli pekerja sebagai kontraktor independen atau “mitra”, perusahaan platform secara efektif menghindari kewajiban hukum terkait upah minimum, iuran jaminan sosial, dan tunjangan non-upah (lihat Hernawan et al., 2024). Schor (2020) lebih jauh berargumen bahwa ekonomi platform semakin dibentuk oleh logika modal ventura yang mengutamakan pertumbuhan cepat dan ekstraksi keuntungan di atas kesejahteraan pekerja. Dalam konteks ini, terkikisnya perlindungan sosial bukan sekadar efek samping, melainkan ciri khas dari kapitalisme platform itu sendiri. Manfaat seperti Tunjangan Hari Raya, cuti sakit, dan stabilitas penghasilan dikemas ulang sebagai insentif pilihan, bukan sebagai hak dasar yang dapat ditegakkan secara hukum.

Namun di seluruh penjuru dunia, para pekerja tidak diam menerima kondisi ini. Dari pengemudi Uber di Inggris hingga kurir pengiriman di Amerika Latin, pekerja platform telah menantang kondisi tersebut melalui gugatan hukum, pengorganisasian kolektif, dan aksi protes terbuka. Perjuangan-perjuangan ini mencerminkan pertarungan transnasional yang lebih luas mengenai masa depan dunia kerja dan kontrak sosial di era ekonomi digital. Oleh karena itu, perjuangan pekerja platform Indonesia atas THR atau Tunjangan Hari Raya keagamaan harus dipahami sebagai bagian dari gerakan global yang lebih besar, di mana para pekerja menuntut pengakuan, perlindungan, dan penegasan kembali hak-hak sosial mereka di tengah lanskap kerja berbasis platform yang terus berkembang.

2. THR dan Sistem Hukum yang Mengecualikan Pekerja Platform

Di Indonesia, Tunjangan Hari Raya menempati posisi yang khas dalam sistem perlindungan tenaga kerja. Berbeda dengan kebanyakan negara yang mengaitkan Tunjangan Hari Raya dengan cuti tahunan atau perjanjian kerja bersama, Tunjangan Hari Raya di Indonesia adalah pendapatan non-upah yang diwajibkan oleh hukum, dibayarkan secara tunai kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan besar. Landasan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang  No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016, yang mewajibkan pengusaha memberikan THR secara penuh, tepat waktu, dan tidak boleh diganti dalam bentuk lain. Dengan demikian, THR bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan sebuah mekanisme yang mengakui praktik keagamaan, kebutuhan reproduksi sosial, dan martabat pekerja dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia.

Secara historis, THR tidak selalu menjadi hak otomatis pekerja. Asal-usulnya dapat ditelusuri dari perjuangan buruh pada masa awal kemerdekaan, khususnya tahun 1950-an, ketika para pekerja menuntut tunjangan hari raya yang selama itu hanya dinikmati oleh pegawai negeri. Aksi kolektif yang gigih dari serikat buruh, dikombinasikan dengan negosiasi politik yang berlanjut, perlahan-lahan mengubah THR dari sekadar kebaikan hati pengusaha menjadi norma kerja yang berlaku universal bagi pekerja sektor formal (Ingleson, 2022). Pada akhir abad ke-20, THR telah mengakar kuat sebagai institusi, bukan lagi hak prerogatif manajemen, melainkan hak yang diharapkan secara sosial dan dapat ditegakkan secara hukum. Trajektori sejarah ini menjadikan THR sebagai contoh langka hak kerja yang berakar pada budaya lokal, lahir dari perjuangan, dan kemudian dikodifikasikan oleh negara.

Namun di balik pelembagaan yang kuat ini, pekerja gig digital — khususnya pengemudi ojek online, taksi online dan kurir berbasis platform — justru secara sistematis dikecualikan dari hak atas THR. Perusahaan platform mengklasifikasikan pengemudi sebagai mitra (kontraktor independen), dengan dalih bahwa tidak ada hubungan kerja yang terjalin. Klasifikasi ini diperkuat oleh tafsir legalistik dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang selama bertahun-tahun berpendapat bahwa kewajiban THR hanya berlaku bagi pekerja yang terikat kontrak kerja resmi (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), bukan bagi mereka yang terikat perjanjian kemitraan. Akibatnya, segmen tenaga kerja yang besar dan terus bertumbuh, yang menjalankan layanan esensial bagi masyarakat, justru berada di luar jangkauan salah satu perlindungan kerja paling mapan di Indonesia.

Pengecualian ini terasa semakin mencolok mengingat kekhasan THR secara budaya dan hukum. THR bukan sekadar komponen upah, melainkan sebuah institusi sosial yang terkait erat dengan perayaan keagamaan, kehidupan keluarga, dan kewajiban kemasyarakatan — dimensi yang tidak kalah dimiliki oleh pekerja platform dibandingkan karyawan formal. Tidak adanya tunjangan serupa bagi pekerja gig di kebanyakan negara lain justru menegaskan keunikan kasus Indonesia: THR merupakan bentuk perlindungan sosial yang berakar lokal, dan perluasannya ke ranah kerja platform mengangkat pertanyaan mendasar tentang klasifikasi pekerja, tanggung jawab negara, dan masa depan hak-hak buruh di era ekonomi digital.

Tafsir legalistik ini digugat keras oleh serikat pengemudi, terutama karena bertentangan dengan logika historis dan tujuan sosial THR itu sendiri. Berdasarkan bukti lapangan, serikat pekerja berargumen bahwa model kemitraan yang diklaim platform sesungguhnya menyembunyikan hubungan kerja yang nyata. Dalam praktiknya, pengemudi menjalankan pekerjaan yang sudah terdefinisi jelas, mengikuti instruksi algoritmik soal rute, tarif, dan target kinerja, serta menerima penghasilan yang ditentukan sepihak oleh platform setelah pemotongan komisi. Kondisi-kondisi ini sesungguhnya memenuhi unsur substantif hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia: adanya pekerjaan, upah, dan perintah.

Lebih jauh lagi, narasi kemitraan ini runtuh begitu dihadapkan pada fakta empiris. Platform menentukan tarif, skema insentif, sanksi, dan penonaktifan secara sepihak, sementara pengemudi tidak memiliki daya tawar yang berarti atas syarat dan ketentuan yang berlaku (Novianto, 2025c). Asimetri ini secara langsung bertentangan dengan premis kemitraan setara yang tersirat dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Alih-alih mencerminkan kerja sama yang saling menguntungkan, label “mitra” justru berfungsi sebagai fiksi juridis — sebuah rekayasa hukum yang memungkinkan platform memetik keuntungan dari fleksibilitas tenaga kerja, sekaligus secara sistematis mengecualikan pengemudi dari hak-hak buruh, termasuk perlindungan yang sudah lama mapan seperti THR.

3. Perjuangan Kolektif Menuntut THR (2023-2024)

Perjuangan terorganisir untuk mendapatkan THR di kalangan pengemudi platform kembali menguat pada 2023, dipimpin oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) dan didukung oleh koalisi serikat serta asosiasi pengemudi yang terus berkembang, termasuk Sepeta, SDPI, Serdadu, SPEED, SePOI, SPBMN, dan lainnya. Organisasi-organisasi ini menyuarakan tuntutan yang jelas dan bulat: Kementerian Ketenagakerjaan harus menerbitkan regulasi yang mengikat dan mewajibkan perusahaan platform membayar THR kepada pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir. Sejak awal, serikat pekerja menegaskan bahwa THR adalah hak sosial yang diamanatkan oleh hukum, bukan kebaikan hati pengusaha, dengan menekankan bahwa pengemudi platform menjalankan kerja yang terus-menerus dan dependen, yang menjadi tulang punggung perekonomian perkotaan.

Inti dari mobilisasi ini adalah argumen hukum yang berpijak pada hukum ketenagakerjaan Indonesia. Gabungan serikat pekerja ojol menegaskan bahwa para pengemudi sesungguhnya memenuhi unsur substantif hubungan kerja, meskipun secara formal diberi label mitra. Atas dasar itu, mereka menuntut agar THR dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku: penuh, tunai, dan tidak dapat digantikan dengan insentif atau diskon. Tuntutan ini bukan permintaan hak baru, melainkan perluasan hak kerja yang sudah lama mapan kepada kelompok pekerja yang selama ini dikecualikan melalui praktik klasifikasi.

Namun Kementerian Ketenagakerjaan awalnya menolak tuntutan ini dengan tafsir yang sempit dan legalistik. Dengan merujuk pada Permenaker No. 6/2016, pejabat senior Kementerian berargumen bahwa kewajiban THR hanya berlaku bagi pekerja yang terikat kontrak kerja resmi (PKWT atau PKWTT), bukan bagi mereka yang terikat perjanjian kemitraan. Sikap ini pada dasarnya menempatkan bentuk hukum kemitraan sebagai penentu tunggal, tanpa mempertimbangkan kondisi material nyata di mana pengemudi bekerja. Gabungan serikat pekerja ojol mengecam keras posisi ini sebagai bukti gagalnya negara dalam melindungi pekerja, sebuah sikap yang lebih mengutamakan bentuk kontrak daripada realitas sosial, dan yang memungkinkan pengingkaran hak-hak buruh secara sistematis.

Ambiguitas kebijakan mencapai puncaknya pada Maret 2024. Dalam sebuah pernyataan publik dan konferensi pers, Kementerian sempat menyatakan bahwa pengemudi platform bisa masuk dalam cakupan PKWT dan karenanya berhak atas THR. Pernyataan ini langsung disambut luas sebagai terobosan dan segera dijadikan bukti validasi oleh serikat pekerja atas tuntutan mereka yang sudah lama diperjuangkan. Namun hanya dalam sehari, Kementerian menerbitkan klarifikasi yang menyatakan bahwa pemberian THR kepada pengemudi platform hanyalah imbauan, tanpa sanksi bagi yang tidak mematuhinya. Pembalikan arah yang tiba-tiba ini tidak hanya melumpuhkan efek praktis kebijakan tersebut, tetapi juga semakin memperdalam ketidakpercayaan pekerja terhadap kapasitas regulasi dan kemauan politik negara.

Dampak dari kebimbangan regulasi ini tampak nyata dalam praktik platform saat hari raya tiba. Alih-alih membayar THR sebagai tunjangan non-upah yang wajib, perusahaan platform justru menawarkan skema insentif berbasis kinerja yang dikaitkan dengan kesediaan pengemudi untuk tetap bekerja pada hari pertama dan kedua Lebaran. Serikat pekerja ojol mengecam keras skema ini sebagai bentuk pemaksaan terselubung, pengemudi terpaksa bekerja di hari raya demi mendapatkan penghasilan minimal. Insentif semacam itu, tegas serikat, tidak dapat menggantikan THR secara hukum maupun substansial, karena THR dirancang justru untuk mendukung istirahat, kehidupan keluarga, dan pelaksanaan ibadah keagamaan.

Menjelang akhir 2024, perjuangan THR telah berkembang menjadi konfrontasi politik yang lebih luas — menyangkut status pekerja dan tanggung jawab negara dalam ekonomi platform. Rangkaian mobilisasi, pernyataan publik, dan tuntutan serikat yang terkoordinasi menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar tunjangan hari raya, melainkan pengakuan terhadap pengemudi platform sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan sosial. Ketegangan yang belum terselesaikan sepanjang 2023–2024 menjadi landasan bagi eskalasi protes dan konsesi kebijakan yang bersifat parsial yang akan muncul pada 2025, sekaligus memperlihatkan batas-batas regulasi yang bersifat sukarela, sekaligus kapasitas organisasi pekerja platform di Indonesia yang terus tumbuh.

4. Dari THR ke BHR: Pengakuan Setengah Hati

Perjuangan untuk mendapatkan tunjangan hari raya di kalangan pengemudi platform Indonesia memasuki babak baru pada awal 2025, setelah mobilisasi kolektif yang gigih yang dipimpin oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) dan organisasi-organisasi pengemudi sekutunya. Demonstrasi pada Februari 2025 memaksa Kementerian Ketenagakerjaan untuk secara terbuka mengakui dua hal sekaligus: legitimasi tuntutan para pengemudi dan makna kultural tunjangan hari raya dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Pengakuan ini merupakan pergeseran politik yang penting, setelah bertahun-tahun pengemudi platform dikecualikan dari hak atas tunjangan hari raya dengan alasan klasifikasi mereka sebagai mitra, bukan pekerja.

Titik balik terjadi pada 10 Maret 2025, ketika Presiden Prabowo secara terbuka meminta perusahaan platform untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi ojek online. Keesokan harinya, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran yang meresmikan imbauan tersebut melalui pengenalan istilah baru: Bonus Hari Raya (BHR) — bukan Tunjangan Hari Raya (THR). Surat edaran itu menetapkan formula di mana pengemudi berhak menerima bonus setara 20 persen dari rata-rata penghasilan bersih bulanan mereka selama dua belas bulan terakhir, dengan syarat memenuhi kriteria kinerja dan produktivitas tertentu. Yang perlu dicatat, kebijakan ini secara eksplisit menghindari perubahan status hukum pengemudi maupun penetapan BHR sebagai hak yang dapat dipaksakan secara hukum layaknya THR.

Merespons kebijakan tersebut, perusahaan-perusahaan platform menerapkan BHR melalui sistem kategorisasi internal berbasis kinerja. Gojek, misalnya, memperkenalkan skema “Mitra Juara” dengan lima tingkatan yang membedakan pengemudi berdasarkan berbagai metrik, seperti minimum hari aktif, jam online, tingkat penerimaan order, dan tingkat penyelesaian perjalanan dalam periode penilaian yang bervariasi. Meskipun kerangka ini dipresentasikan sebagai mekanisme distribusi yang meritokratis, dalam praktiknya ia mengubah apa yang oleh serikat pekerja dituntut sebagai hak sosial yang universal menjadi struktur penghargaan yang sangat selektif dan kompetitif.

Table 01. Kategori Penerima BHR di Gojek pada 2025

Bukti lapangan yang dikumpulkan oleh SPAI dan organisasi-organisasi sekutunya memperlihatkan dampak eksklusif dari pendekatan ini secara gamblang. Data pengaduan menunjukkan bahwa sekitar 80 persen pengemudi yang melaporkan menerima BHR hanya mendapatkan nominal terendah, yaitu Rp 50.000, terlepas dari besarnya penghasilan tahunan mereka maupun lamanya masa kerja di platform. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan yang tajam antara formula yang tertulis dalam kebijakan dan hasil distribusi yang terjadi di lapangan. Alih-alih mendekati 20 persen dari rata-rata penghasilan bulanan, BHR pada kenyataannya berfungsi sebagai pembayaran nominal yang bersifat simbolis bagi mayoritas besar pengemudi.

Tidak adanya mekanisme penegakan hukum dalam surat edaran kementerian terbukti menjadi faktor penentu yang membentuk hasil-hasil tersebut. Karena BHR dirumuskan sebagai imbauan, bukan kewajiban yang mengikat, negara tidak memiliki instrumen hukum untuk memaksa kepatuhan maupun menghukum pembayaran yang tidak sesuai. Kewenangan distribusi pada akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada algoritma internal dan aturan bisnis platform, yang memungkinkan perusahaan menentukan sendiri siapa yang berhak, berapa nominalnya, dan siapa yang dikecualikan — tanpa transparansi maupun akuntabilitas apapun.

Desain regulasi semacam ini memiliki implikasi material yang serius. BHR terendah sebesar Rp 50.000 mewakili kurang dari satu persen dari upah minimum Jakarta 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 5.396.761. Secara proporsional, jumlah ini hanya setara dengan sekitar 0,93 persen dari upah minimum bulanan — angka yang memperlihatkan betapa tidak memadainya BHR sebagai mekanisme penyangga penghasilan saat hari raya. Sebagai perbandingan, seandainya manfaat ini diberikan dalam bentuk THR, nilainya akan mencapai satu bulan upah penuh — setara dengan upah minimum itu sendiri, yakni Rp 5.396.761. Meskipun platform bisa mengklaim telah menunjukkan itikad baik dengan mendistribusikan BHR, kenyataan bahwa mayoritas besar pengemudi hanya masuk dalam tingkatan terendah justru memperlihatkan bagaimana regulasi yang bersifat sukarela memungkinkan perusahaan tampil seolah-olah peduli, sembari menghindari tanggung jawab substantif atas keberlangsungan hidup pekerja. Dalam pengertian ini, BHR tidak hanya jauh di bawah THR dari segi kekuatan hukum maupun nilai material, tetapi juga berisiko melegitimasi sebuah model di mana perusahaan platform mengalihkan kewajiban kepada pihak lain sambil tetap menuai pujian moral.

5. Surat Edaran BHR 2026: Kelanjutan Prekarisasi melalui Desain Regulasi

Pada Maret 2026, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran No. M/4/HK.04.00/III/2026 tentang pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi. Surat edaran tersebut mengimbau perusahaan platform untuk memberikan BHR secara tunai dengan nilai minimal 25 persen dari rata-rata penghasilan bersih pengemudi selama dua belas bulan terakhir, dengan pembayaran dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.

Meski persentasenya naik dari 20 persen pada 2025 menjadi 25 persen pada 2026, menyebut pergeseran ini sebagai sebuah reformasi adalah sebuah kekeliruan. Secara substantif maupun institusional, surat edaran 2026 bukan merupakan koreksi atas prekarisasi, melainkan konsolidasinya. Pertama, instrumen yang digunakan tetaplah sebuah Surat Edaran — dokumen tidak mengikat yang berlandaskan imbauan, bukan kewajiban. Surat ini meminta gubernur untuk mendorong kepatuhan dan kantor dinas tenaga kerja daerah untuk memantau pelaksanaannya, namun tidak menyediakan sanksi apapun bagi yang tidak mematuhi. Dengan memilih persuasi moral ketimbang regulasi yang dapat dipaksakan, negara kembali menegaskan paradigma kontraktor. Tidak adanya otoritas koersif dalam surat edaran ini bukanlah suatu kebetulan; ia merupakan bagian inti dari strategi regulasi yang mempertahankan fleksibilitas platform sekaligus mengalihkan risiko kepada pekerja.

Kedua, meskipun nilainya 25 persen, BHR tetap secara struktural lebih rendah dari THR. Menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia, THR setara dengan satu bulan upah penuh dan dapat dipaksakan secara hukum bagi karyawan. BHR, sebaliknya, hanya senilai seperempat dari rata-rata penghasilan bulanan dan diposisikan sebagai bonus yang kompatibel dengan status kemitraan. Surat edaran ini justru memperkuat salah klasifikasi pekerja dengan menawarkan pengakuan yang terbatas tanpa mengubah status hukum pengemudi sama sekali. Alih-alih memperluas hak-hak buruh, kebijakan ini malah melembagakan rezim perlindungan sosial yang paralel dan terdilusi bagi pekerja platform.

Yang lebih mengungkap adalah kenyataan bahwa implementasi oleh platform menyimpang dari formula berbasis penghasilan yang ditetapkan dalam surat edaran. Dalam praktiknya, Gojek mendistribusikan BHR melalui sistem penjenjangan berbasis kinerja — Mitra Juara, Mitra Andalan, Mitra Harapan — dengan nominal tetap berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 900.000, tergantung pada metrik kinerja dan pencapaian level secara berulang. Skema ini menyimpang dari formula 25 persen dalam tiga hal yang krusial:

1. Penggantian kalkulasi berbasis penghasilan dengan penghargaan berbasis tingkatan;
2. Persyaratan kinerja melalui metrik algoritmik;
3. Akses yang selektif, yang meminggirkan pengemudi berprestasi lebih rendah terlepas dari besarnya penghasilan tahunan mereka.

Dengan demikian, sebuah kebijakan yang secara kasat mata dirancang untuk melindungi penghasilan justru tersedot ke dalam mekanisme kontrol kerja yang tergamifikasi. Tata kelola algoritmik mengubah apa yang seharusnya menjadi hak sosial menjadi mekanisme insentif yang kompetitif. Hasilnya bukan redistribusi, melainkan stratifikasi. Surat edaran 2026 oleh karenanya harus dipahami sebagai kelanjutan dari prekarisasi melalui desain regulasi. Negara secara simbolis mengakui kerentanan pengemudi, namun tetap mempertahankan pengecualian mereka dari hak-hak buruh yang dapat dipaksakan. Platform secara terbuka mengklaim patuh, namun secara operasional menyaring manfaat melalui hierarki kinerja. Pekerja menerima pembayaran yang terfragmentasi dan bersyarat — bukan perlindungan yang bersifat universal.

Alih-alih mempersempit kesenjangan antara BHR dan THR, kerangka 2026 justru menormalkan rezim kesejahteraan dua tingkat: satu berdasarkan hak bagi karyawan yang diakui secara formal, dan satu lagi berdasarkan bonus yang bersifat diskresi bagi “mitra” yang salah diklasifikasikan. Dalam konfigurasi ini, prekaritas bukanlah hasil yang tidak disengaja — ia distabilkan melalui hukum, bentuk kebijakan, dan manajemen algoritmik.

6. THR sebagai Cermin Politik Kerja Platform

Kisah panjang THR dan BHR menerangi dinamika yang lebih luas dari kerja platform di bawah tata kelola neoliberal. Di bawah tekanan publik, platform sering kali memberikan konsesi kecil sambil tetap mempertahankan status kontraktor dan kendali algoritmik. Janji fleksibilitas dalam kerja gig kerap menutupi komodifikasi tenaga kerja yang lebih dalam; dalam kasus ini, BHR senilai 20% dan 25% hanya berfungsi sebagai konsesi seremonial — jauh dari hak satu bulan upah yang melekat pada THR dalam hubungan kerja formal. Sistem platform juga dirancang untuk mengamankan imunitas dan kendali korporat dengan cara memberi peringkat dan menyaring pekerja melalui metrik kinerja, menciptakan sebuah “tatanan nilai” di mana hanya pengemudi berprestasi tinggi yang diakui secara selektif, sementara yang lain tetap terpinggirkan.

Pada saat yang sama, kasus Indonesia membuktikan bahwa aksi kolektif tetap relevan. Demonstrasi pada awal 2025 memaksa pejabat pemerintah dan perusahaan platform untuk merespons, memperlihatkan bahwa pekerja gig tidak sepenuhnya berada di luar jangkauan regulasi maupun tanpa daya politik. Namun hasil yang terbatas juga mengungkap keterbatasan mobilisasi semacam itu. Dengan melimpahnya pasokan tenaga kerja dan lemahnya posisi tawar, pengemudi memang berhasil menuntut konsesi simbolis seperti BHR, namun tidak memiliki daya ungkit yang cukup untuk meraih perubahan yang lebih mendasar — seperti pengakuan status pekerja atau perlindungan yang terstandarisasi. Dalam praktiknya, fleksibilitas yang kerap dirayakan dalam kerja gig justru cenderung memperdalam prekaritas, bukan menguranginya (Anwar & Graham, 2021).

Perkembangan-perkembangan ini harus diletakkan dalam konteks ekonomi politik Indonesia yang lebih luas. Restrukturisasi neoliberal secara terus-menerus menghasilkan kantong-kantong besar tenaga kerja yang rentan, memungkinkan perusahaan platform merekrut dari angkatan kerja yang tersuplai berlebih dan mempertahankan kompetisi yang hiper-intensif (Novianto, 2025c). Dalam konteks ini, kapitalisme digital telah dikaitkan dengan bentuk-bentuk super-eksploitasi struktural yang ditopang oleh kelimpahan tenaga kerja, persaingan sengit antar platform, dan lingkungan regulasi yang permisif. Ketergantungan pemerintah pada instrumen kebijakan yang tidak mengikat, alih-alih regulasi yang dapat dipaksakan, mencerminkan trajektori panjang di mana reformasi ketenagakerjaan cenderung mengutamakan akumulasi modal di atas perlindungan pekerja.

Secara retorika publik, BHR dibingkai sebagai bukti meningkatnya kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja gig. Namun secara material, BHR masih jauh dari perlindungan sosial yang bermakna. Bagi banyak pengemudi, pembayaran BHR terendah bahkan kurang dari satu persen upah minimum Jakarta, kontras tajam dengan THR yang menjamin nilai setara satu bulan upah penuh. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa BHR pada dasarnya bersifat simbolis — memberi ruang bagi negara dan perusahaan platform untuk memproyeksikan citra kepedulian, sembari menghindari kewajiban ekonomi dan hukum yang substantif. Lebih jauh lagi, konsesi yang bersifat parsial dan diskresioner dapat berfungsi sebagai katup peredam yang meredakan perlawanan kolektif, namun tetap mempertahankan ketimpangan struktural. Dengan mengemas bonus lebaran sebagai bentuk pengakuan, platform menampilkan citra inklusivitas tanpa mengubah pengingkaran mendasar atas status pekerja. Gestur-gestur semacam ini beroperasi dalam ekonomi moral kapitalisme platform — di mana kepedulian simbolis berdampingan dengan ketidakpastian yang terus-menerus dan komodifikasi tenaga kerja. Tanpa penegakan hukum dan hak yang terstandarisasi, inisiatif seperti BHR berisiko menjadi sekadar penanda kepedulian yang kosong, bukan mekanisme perlindungan yang sejati.

Penutup

Perjuangan THR–BHR di Indonesia membongkar kontradiksi kapitalisme platform dan pendekatan regulasi yang berlandaskan “kemitraan” sukarela. Di atas kertas, BHR 2025 menandai terobosan simbolis: untuk pertama kalinya, negara secara resmi memberikan bonus lebaran kepada pengemudi berbasis aplikasi. Namun dalam praktiknya, kemenangan tersebut tipis dan tidak merata. Formula bersyarat, filter kinerja, dan implementasi yang bersifat diskresioner memastikan hanya sebagian kecil pengemudi yang menerima pembayaran bermakna, sementara mayoritas pada kenyataannya tetap terpinggirkan. Kontrasnya dengan THR formal, sebuah hak yang universal dan dapat dipaksakan berdasarkan hukum ketenagakerjaan, tidak bisa lebih jelas dari ini. Ketika perlindungan penghasilan diserahkan kepada algoritma korporat dan itikad baik perusahaan alih-alih kewajiban hukum, ia menjadi terfragmentasi, selektif, dan mudah dikerdilkan.

Pada akhirnya, politik THR jauh melampaui soal tunjangan hari raya semata. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih dalam: apakah pengemudi platform akan diakui sebagai pekerja yang memiliki hak, ataukah mereka akan tetap terjebak sebagai pekerja tak pasti dalam ekonomi gig digital. Yang dipertaruhkan adalah persoalan yang lebih besar: siapa yang menanggung beban reproduksi sosial — perusahaan platform, negara, ataukah pekerja itu sendiri. Selama pengemudi masih diklasifikasikan secara hukum sebagai “mitra” tanpa perlindungan yang mengikat, kondisi struktural yang melahirkan ketidakpastian akan terus bertahan, dan setiap konsesi akan tetap bersifat parsial dan sewaktu-waktu bisa dicabut. Episode 2025 dan 2026 membuktikan bahwa pengakuan simbolis, tanpa transformasi juridis, tidak mampu menyelesaikan ketimpangan mendasar yang berada di jantung kerja platform. Manfaat kecil yang bersifat diskresioner mungkin bisa meredam ketegangan sesaat, namun tidak mengubah distribusi risiko, tanggung jawab, dan kekuasaan yang mendasarinya. Bahkan, manfaat semacam itu berisiko menormalisasi sebuah sistem di mana bentuk-bentuk perlindungan dasar dikemas ulang sebagai wujud kemurahan hati korporat, bukan sebagai hak sosial.

Oleh karena itu, perjuangan THR/BHR harus dipahami sebagai momen kritis dalam trajektori panjang politik perburuhan di Indonesia. Ia mengungkap bahwa perubahan bermakna tidak akan datang dari kepatuhan sukarela semata, melainkan dari tekanan kolektif yang berkelanjutan yang dikombinasikan dengan regulasi yang dapat dipaksakan secara hukum. Dalam pengertian ini, kampanye ini lebih dari sekadar sengketa soal bonus lebaran — ia telah menjelma menjadi batu uji perlawanan, simbol solidaritas yang tumbuh di seluruh ekonomi gig, dan pengingat bahwa konflik kerja platform sedang dengan cepat menjadi salah satu medan pertempuran utama kapitalisme neoliberal kontemporer.

Daftar Pustaka

Anwar, M. A., & Graham, M. (2021). Between a rock and a hard place: Freedom, flexibility, precarity and vulnerability in the gig economy in Africa. Competition & Change, 25(2), 237-258.

Cini, L. (2023). How algorithms are reshaping the exploitation of labour-power: insights into the process of labour invisibilization in the platform economy. Theory and society, 52(5), 885-911.

De Stefano, V. (2016). The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the “gig-economy.” Comparative Labor Law & Policy Journal, 37(3), 471–504.

Graham, M., Hjorth, I., & Lehdonvirta, V. (2017). Digital labour and development: Impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. Transfer: European Review of Labour and Research, 23(2), 135–162. https://doi.org/10.1177/1024258916687250

Hernawan, A., Novianto, A., & Wulansari, A. D. (eds) (2024). Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia. IGPA Press.

Ingleson, J. (2022). Workers and Democracy: The Indonesian Labor Movement, 1949–1957. Asia-Pacific Journal, 20(18), e7.

Lata, L. N., Burdon, J., & Reddel, T. (2023). New tech, old exploitation: Gig economy, algorithmic control and migrant labour. Sociology Compass, 17(1), e13028.

Novianto, A. (2025a). Revisiting employment standards: Informalized formal job and bogus partnership in platform courier work. Critical Sociology, https://doi.org/10.1177/08969205251377006.

Novianto, A. (2025b). Gamification from below as by form of resistance: Algorithm control, precarity, and resistance dynamic of Indonesian gig workers. New technology, work and employment, 40(3), 380-389.

Novianto, A. (2025c). Cheap Labour Regime in Platform Capitalism: How Flexible Accumulation Fuels the Super-Exploitation of Gig Workers. Singapore: Springer Nature Singapore.

Schor, J. B. (2020). After the gig: How the sharing economy got hijacked and how to win it back. University of California Press.

Van Doorn, N. (2017). Platform labor: On the gendered and racialized exploitation of low-income service work in the on-demand economy. Information, Communication & Society, 20(6), 898–914. https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1294194

Wood, A. J. (2021). Algorithmic management consequences for work organisation and working conditions (No. 2021/07). JRC working papers series on labour, education and technology.

Woodcock, J., & Graham, M. (2019). The gig economy: A critical introduction. Polity Press.

Arif Novianto adalah dosen di Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia. Email: arifnovianto@untidar.ac.id; Raymond J. Kusnadi adalah Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Email: raymondjkusnadi@gmail.com