INFO DESA NASIONAL

MASYARAKAT MENDORONG GAKKUM KLH AUDIT PENGELOLA LIMBAH PT.NSK BEARINGS MANUFACTURING

Fri, 10 Apr 2026 22:23:00 +0700

BEKASI, infodesanasional.id, - Adanya kunjungan spesifik Komisi XII DPR RI ke kawasan indutri MM2100 dan ke salah satu tenant nya yaitu PT.NSK BEARINNGS MANUFACTURING INDONESIA, masyakat mendorong agar Komisi XII melalui Gakkum KLH sebagai mitra dari Komisi XII untuk melakukan audit dan atau pengawasan ke perusahaan-perusahaan pengelola limbah di PT.NSK baik itu transporter ataupun pemanfaat nya, agar perbaikan tdk hanya menyasar kepada penghasil limbahnya saja tetapi juga ke pengelola nya dan agar pengawasan tercipta dari hulu ke hilir.

Sebagaimana diketahui dalam UU No 32 2009 (UUPPLH) bahwa tanggung jawab pengelolaan limbah bersifat "tanggung renteng" atau kolektif. "Dan agar Komisi XII DPR RI tidak hanya berhenti di PT.NSK saja karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di Bekasi yang diduga tidak comply terhadap regulasi yang berkaitan dengan peraturan lingkungan hidup," kata Ketua Himpunan Intelektual Muda dan Masyarakat (HIMMB) Kabupaten Bekasi, Arvand Ahmad, kepada Media, Jumat (10/04/2026).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan, Kawasan Industri MM2100 (Megalopolis Manunggal Industrial Development) adalah salah satu kawasan industri terpadu dan terbesar di Indonesia yang berlokasi di Cikarang Barat, Bekasi. Didirikan pada 1990 hasil kolaborasi Jepang (Marubeni Corp) dan Indonesia (Argo Manunggal Group), kawasan ini menjadi pusat manufaktur premium untuk sektor otomotif, elektronik, dan logistik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan, saat memimpin pertemuan dengan otoritas Kawasan Industri MM2100 dan Kementerian Lingkungan Hidup di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026). Putri menyoroti rendahnya partisipasi perusahaan dalam peringkat PROPER yang mayoritas masih tertahan pada level kepatuhan minimum (biru). Menurut Putri, Ini memicu keraguan atas komitmen keberlanjutan para pelaku industri di wilayah tersebut. "Predikat PROPER adalah peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang ditetapkan oleh KLHK, berkisar dari tertinggi (Emas) hingga terendah (Hitam). Peringkat ini dibagi menjadi dua kategori: Ketaatan (Biru, Merah, Hitam) dan Beyond Compliance (Hijau, Emas).

"Persoalan lingkungan di MM2100 kian mendesak menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait bau menyengat dan dugaan pencemaran limbah B3 ke badan air yang berdampak pada kesehatan warga," katanya kepada Parlementaria usai pertemuan.

Salah satu industri yang disorot di kawasan tersebut adalah PT. NSK Bearing Manufacturing Indonesia. Sebagai pemain besar di sektor manufaktur, PT. NSK dinilai memiliki risiko polusi yang tinggi, mulai dari emisi udara hingga limbah cair dan padat, yang memerlukan sistem pengelolaan ketat dan terukur. Semua ini, perlu diawasi agar tidak merusak ekosistem sekitar.

"Belakangan ini, perusahaan tersebut menjadi sorotan publik akibat proses tender pengelolaan limbah B3 dan non-B3 yang dinilai tidak transparan serta sarat intervensi oleh sejumlah organisasi masyarakat (LSM) di Kabupaten Bekasi. Komisi XII menegaskan bahwa ketidakadilan dalam proses tender bukan sekadar masalah internal, melainkan ancaman terhadap standar keselamatan lingkungan jika mitra yang terpilih tidak memenuhi kualifikasi teknis," tegas Politisi Fraksi PAN ini.

Komisi XII, lanjutnya, berkomitmen memastikan optimalisasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal dan efektivitas sistem pemantauan emisi di seluruh kawasan MM2100. Hasil kunjungan ini, katanya, akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat regulasi dan mendorong penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas.

Langkah ini diambil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna memastikan industri tidak hanya mengejar profit, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis, tutup Putri. (Red)

Polda Jabar Paparkan Capaian Penegakan Hukum ke Komisi III DPR RI

Fri, 10 Apr 2026 20:44:00 +0700

Bandung, infodesanasional.id, -Polda Jawa Barat memaparkan sejumlah capaian dan tantangan penegakan hukum kepada Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang datang ke Mapolda Jabar, Kamis (9/4/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi jajarannya untuk menyampaikan kondisi keamanan serta pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Jawa Barat.

“Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyampaikan kondisi pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru, berikut tantangan serta kebutuhan penguatan sistem penegakan hukum di wilayah Jawa Barat,” kata Kapolda Jabar.

Irjen Rudi menjelaskan, secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Jawa Barat saat ini berada dalam kondisi aman dan kondusif.

“Secara umum, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Jawa Barat dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Menurut Kapolda Jabar stabilitas keamanan tersebut salah satunya tercermin dari pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang berjalan aman dan lancar selama masa arus mudik dan balik Lebaran.

“Hal ini tercermin dari pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang berjalan aman dan lancar, dengan angka kecelakaan lalu lintas turun 76 persen atau berkurang 383 kejadian dibandingkan tahun 2025,” jelasnya.

Selain itu, Polda Jabar juga mencatat keberhasilan dalam pengungkapan kasus kriminalitas selama operasi berlangsung.

“Di bidang kriminalitas, Polda Jawa Barat juga berhasil mengungkap 91 persen laporan polisi terkait C3 dan 4P, atau sebanyak 129 kasus selama masa operasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam menjalankan penegakan hukum, Polda Jabar tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

“Kami memadukan penegakan hukum dengan filosofi lokal: silih asah, silih asuh, silih asih. Artinya penegakan hukum tetap tegas namun tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dan keadilan masyarakat,” katanya.

Pendekatan tersebut juga tercermin dalam penerapan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana.

Irjen Rudi mengatakan Polda Jabar telah menyelesaikan ribuan perkara melalui mekanisme tersebut.

“Polda Jabar telah menyelesaikan 3.717 perkara restorative justice pada tahun 2025 dan 886 perkara pada tahun 2026,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu diperkuat untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru, terutama terkait sarana prasarana penyidikan.

“Saat ini Polda Jawa Barat memiliki 107 ruang pemeriksaan yang telah dilengkapi kamera pengawas, namun jumlah tersebut masih belum sebanding dengan beban perkara di Polda maupun Polres jajaran,” katanya.

Ia berharap dukungan Komisi III DPR RI dapat membantu memperkuat sistem penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

“Kami mengharapkan dukungan Komisi III DPR RI agar sistem peradilan pidana di Jawa Barat dapat berjalan semakin efektif, terpadu, dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Ahmad Syarifudin, C.BJ.,C.EJ)

Sekda Muba Pastikan Pelayanan Publik Tetap Prima di Tengah Kebijakan WFH

Fri, 10 Apr 2026 18:35:00 +0700

SEKAYU– Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs. Syafaruddin, M.Si., memimpin langsung kegiatan monitoring pelayanan publik dan peninjauan pelaksanaan *Work From Home* (WFH) di sejumlah dinas serta instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba, Jumat (10/04/2026).

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa meskipun pola kerja dinamis sedang diterapkan, kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sekayu tidak mengalami penurunan. Dalam tinjauan lapangan ini, Sekda didampingi Dian Marvita, SH(Plt. Inspektur Kabupaten Muba), Kasat pol PP diwakili Kabid Penegakan Peraturan Daerah Indita purnama serta para perwakilan dari Prokopim dan Dinkominfo Muba.

Kunjungan pertama diawali di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muba. Bersama tim BKPSDM, Sekda melakukan pengecekan kehadiran pegawai secara langsung guna melihat perkembangan pola kerja. Dalam arahannya, Syafaruddin menegaskan bahwa BPBD merupakan instansi yang dikecualikan dari kebijakan WFH.

“BPBD ini tidak menerapkan WFH karena ini adalah pelayanan langsung masyarakat terhadap bencana-bencana. Kita sama-sama paham kalau bencana ini memerlukan tanggap darurat setiap waktu,” terang Sekda di hadapan personel BPBD.

Sekda Muba juga meluruskan pandangan keliru mengenai WFH. Beliau menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari adaptasi manajemen kerja, bukan sarana untuk bersantai.

“Kita memang saat ini menerapkan WFH, tapi ini bukan menambah hari libur. Ini adalah tata kelola jam-jam kerja dan posisi bagi PNS atau ASN,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kebijakan WFH memiliki batasan yang jelas, terutama bagi pejabat struktural. Menurutnya, operasional kantor harus tetap berjalan dengan pimpinan yang selalu siaga di tempat.

“Yang sesungguhnya WFH itu adalah bagian-bagian sekretariat. Tapi kalau Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kabid maupun Kasubag, tetap kita ada di kantor.”

Setelah dari BPBD, rombongan melanjutkan monitoring ke Kantor Kesbangpol Muba, Kantor Kelurahan Kayuara, hingga Puskesmas Kelurahan Balai Agung. Di setiap titik, Sekda menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kepatuhan terhadap pimpinan demi kelancaran roda pemerintahan.

“Yang pasti kita tetap solid, kita tetap kompak dalam rangka menertibkan tata kelola kerja. Tetap bantu dan loyal dengan komandan, siap? ” pesannya dengan nada tegas namun membangkitkan semangat.

Melalui monitoring ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk terus menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, disiplin, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas segalanya.

Bung Joe: Hak Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terkait Data, Tantangan, dan Realitas Negara yang Melayani

Fri, 10 Apr 2026 15:12:00 +0700

MEDAN, infodesanasional.id,- Ketika mempertanyakan seberapa baik negara hadir untuk melayani masyarakatnya, ukuran yang sesungguhnya bukan terletak pada besarnya anggaran, megahnya infrastruktur, atau banyaknya program yang diumumkan pemerintah.

Ukuran paling nyata justru terlihat dalam pengalaman sehari-hari masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan publik.

Mulai dari mengurus administrasi kependudukan, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, membuat laporan hukum, hingga masuk ke ranah hukum tertinggi seperti Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, seluruhnya memperlihatkan bagaimana negara memposisikan warganya.

Disinilah saat seorang pemerhati pelayanan publik dan sekaligus seorang Jurnalis bernama Bung Joe Sidjabat mengamati secara gamblang, apakah masyarakat diposisikan sebagai subjek yang dihormati haknya atau sekadar pelengkap dalam sistem birokrasi pelayanan Hukum.

Terlebih dengan persoalan yang dialami oleh seorang ibu berinisial 'KCRP', dimana telah hampir delapan tahun bergulir kasusnya di Pengadilan Negeri (PN) Medan hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dalam upaya mencari keadilan sebagai warga negara yang baik.

Seluruh elemen pelayanan publik ini sejatinya berakar pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun, untuk memahami apakah hak-hak tersebut benar-benar dijalankan, diperlukan pendekatan berbasis data. Data merupakan cermin paling objektif untuk menakar kualitas pelayanan publik yang terjadi di lapangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, data hasil investigasi lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pelayanan publik yang harus dibenahi secara serius.

Selama hampir delapan tahun lamanya untuk memperjuangkan haknya, Ibu KCRP mengaku merasakan kecewa dimana dinamika sistem Pelayanan hukum di Indonesia yang saat ini berjalan dan hampir menemui jalan buntu.

Mulai dari proses di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, seluruhnya menjadi pengalaman berharga sekaligus catatan kritis terhadap sistem yang ada.

“Perjuangan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa hak itu harus diperjuangkan, dan negara wajib hadir untuk melindunginya", tegas Bung Joe Sidjabat yang juga adalah Pimpinan Umum Media Siber Nusantara ID.

Ia berharap, seluruh lembaga pelayanan publik, khususnya di bidang hukum, dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, hingga penerapan sanksi tegas bagi oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam dua tahun terakhir, kembali dikatakan Bung Joe, Ibu KCRP secara aktif menggunakan haknya untuk menyampaikan pengaduan ke berbagai pihak, termasuk Pihak Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, bersama tim awak media yang turut mengawal proses tersebut.

Persoalan yang telah berlangsung lama ini tentu menguras banyak waktu, tenaga, pikiran, serta biaya dalam memperjuangkan keadilan yang seadil-adilnya.

Namun sangat disayangkan, dari hasil Fakta Kebenaran di lapangan, progres yang terlihat masih menunjukkan adanya berbagai kendala yang perlu diperbaiki.

Beberapa oknum terduga penyelenggara negara dinilai kurang kooperatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap haknya semakin meningkat. "Ibu KCRP sebagai bagian dari masyarakat telah menunjukkan bahwa warga negara memiliki keberanian dan keyakinan untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga berwenang, dengan harapan dapat memperoleh keadilan tanpa adanya pihak yang dirugikan", ucap Bung Joe lagi.

Kedepan, diharapkannya seluruh penyelenggara pelayanan publik dapat lebih responsif, transparan, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus terjaga dan meningkat.

Dengan demikian, amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata, sehingga negara hadir secara utuh sebagai pelayan masyarakat.(Tim/Rizki)

Jadi Korban Pencurian Pedagang ikan Pajak Pasar 3 Tembung Lapor Polisi

Fri, 10 Apr 2026 09:38:00 +0700

Sumut, infodesanasional.id,- Jadi korban pencurian pedagang ikan melaporkan kejadian pencurian akuarium meja kursi dan alat-alat jualan dijalan Pasar 3 Datuk Kabu Tembung Kecamaran Percut Seii Tuan.

Peristiwa pencurian diketahui korban Tantri Loko Sembiring (37) mendapat kabar dari temannya melalui sambungan telepon WhatsApp, bahwa barang perkakas jualannya telah hilang dicuri orang pada hari Selasa,(7/4/2026) pelakunya terekam CCTV saat beraksi,

Tak terima barang dan alat perkakas berjualannya hilang dari lapak biasa berjualan, korban Tantri membuat laporan ke Polsek Medan Tembung.

Usai membuat laporan Polisi Tantri menyampaikan kepada awak media tadi hari Kamis (9/4/2026) saya telah membuat laporan di SPKT Polsek Medan Tembung, setelah melalui konseling dengan penyidik laporan saya di terima dengan LP/B/449/2026/SPKT/Polsek Medan Tembung/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.

Saya berharap Kepada Kapolsek Medan Tembung Bapak Kompol Ras Maju Tarigan dan Kanit Reskrim Iptu Parulian Sitanggang beserta tim unit Reskrim,segera menindak lanjuti laporan saya,

" Tolong Pak Kapolsek segera tindaklanjuti laporan saya, saya sangat dirugikan dan saya tidak bisa lagi mencari nafkah untuk anak saya, saya janda anak satu pak menggantungkan biaya hidup dan biaya sekolah anak dari hasil jualan ikan," Tandas Tantri dengan berurai airmata.

Terduga pelaku saat melakukan kejahatan pencurian terekam CCTV, dan sudah viral di media sosial. Jelasnya.

Harapan besar saya, dengan bukti rekaman CCTV terduga pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia, agar saya bisa berjualan lagi seperti biasa, imbuhnya. (Tim)

LSP Difindo dan AKPERSI Teken MoU, Momentum Kebangkitan Profesionalisme Jurnalis Nasional

Fri, 10 Apr 2026 09:35:00 +0700

Palembang, infodesanasional.id,- 10 April 2026 – Semangat baru bagi insan pers Indonesia kembali digaungkan. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Difindo resmi menjalin kerja sama strategis dengan Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kompetensi, integritas, dan profesionalisme jurnalis di seluruh Indonesia.

Direktur LSP Difindo, Ardiansyah, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan gerakan bersama untuk mendorong lahirnya jurnalis yang kompeten, tersertifikasi, dan siap menghadapi dinamika industri media yang semakin kompleks.

“Melalui MoU ini, kami berkomitmen menghadirkan program sertifikasi kompetensi yang terstandar. Ini adalah kesempatan emas bagi insan pers untuk memperoleh pengakuan profesional yang jelas dan terukur. Kami ingin seluruh jurnalis bangkit, meningkatkan kualitas diri, dan berani melangkah menuju standar nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa LSP Difindo merupakan lembaga sertifikasi profesi yang telah memiliki lisensi resmi dan terdaftar di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dengan status tersebut, LSP Difindo berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja yang sah, terstandar, dan diakui secara nasional. Setiap sertifikat yang diterbitkan memiliki legitimasi hukum serta menjadi bukti kompetensi profesional bagi pemegangnya.

Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, menyambut kerja sama ini sebagai momentum penting untuk membangun SDM pers yang unggul dan berdaya saing tinggi.

“Ini bukan hanya kerja sama, tetapi panggilan bagi seluruh anggota AKPERSI di Indonesia. Kita harus naik kelas. Jurnalis tidak cukup hanya aktif di lapangan, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang teruji dan diakui negara. Sertifikasi adalah kunci untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota AKPERSI dari pusat hingga daerah untuk menjadikan program ini sebagai gerakan bersama dalam membangun marwah profesi jurnalis yang profesional dan berintegritas.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelaksanaan uji kompetensi jurnalis, pelatihan berbasis standar nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan program sertifikasi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

MoU ini diharapkan menjadi titik tolak kebangkitan profesionalisme pers nasional. Sinergi antara LSP Difindo dan AKPERSI bukan hanya menciptakan jurnalis yang kompeten, tetapi juga melahirkan insan pers yang berintegritas, beretika, serta mampu menjaga peran pers sebagai pilar demokrasi.

Dengan semangat kolaborasi ini, seluruh anggota AKPERSI diharapkan semakin termotivasi untuk terus belajar, berkembang, dan membuktikan bahwa jurnalis Indonesia mampu bersaing, profesional, serta menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Rilis DPP AKPERSI

SMSI Deli Serdang Resmi Dikukuhkan, Sinergi Pers dan Pemerintah Jadi Sorotan

Fri, 10 Apr 2026 09:33:00 +0700

Deli Serdang, infodesanasional.id, —Pelantikan dan pengukuhan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Deli Serdang yang digelar hari ini berlangsung dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan, Kamis (9/4/26).

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, insan pers, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap eksistensi media siber di daerah.

Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran media online sebagai penyampai informasi yang akurat, berimbang, serta berpegang teguh pada kode etik jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.

Ketua SMSI Sumatera Utara, Erris Jelita Napitupulu, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan profesionalisme insan pers.

“Kepada Pengurus SMSI Kabupaten Deli Serdang yang dilantik hari ini, segera berkolaborasi dengan seluruh element, baik dari pemerintahan Deli Serdang, Aparat Penegak Hukum, Stake Holder dan Element masyarakat, tuangkan berita dengan utamakan cek and ricek, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalis,” kata Erris.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, yang hadir mewakili Bupati Deli Serdang, menyampaikan apresiasi serta harapan besar terhadap kepengurusan SMSI yang baru.

“Kami ucapkan selamat atas Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus SMSI Deli Serdang, kami harap selaku mewakili Bupati Deli Serdang atas nama Pemkab Deli Serdang, SMSI dapat bersinergi dengan Pemkab Deli Serdang, memberikan informasi berita yang berimbang, dan menjunjung tinggi kode etik profesi, serta berintegritas,” ucapnya.

Ketua SMSI Deli Serdang, Heri Siswoyo, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut.

“Terima kasih kepada hadirin, dan berbagai element yang mendukung kegiatan ini, utamanya kepada Panitia Pelantikan SMSI, berikut rekan-rekan pengurus SMSI Deli Serdang, kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih khususnya kepada bapak Bupati Deli Serdang, doa terbaik untuk beliau agar selalu dalam lindungan-Nya untuk memajukan Deli Serdang,” terangnya.

Acara pelantikan ini tidak hanya menjadi seremoni formal, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian tali asih kepada 50 orang anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan komitmen sosial SMSI kepada masyarakat.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, diharapkan SMSI Deli Serdang mampu menjadi garda terdepan dalam menghadirkan informasi yang kredibel, berimbang, serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. (Tim)

Anggota DPRD Deli Serdang Jhon Key Dukung Tim JCS di Ajang Mini Soccer Piala Gubsu 2026

Fri, 10 Apr 2026 09:29:00 +0700

Sumatra Utara, infodesanasional.id, - Anggota DPRD Deli Serdang Junaidi atau akrab disapa Jhon Key memberikan dukungan buat Tim JCS Polrestabes Medan yang berlaga di ajang Mini Soccer Jurnalis Club Piala Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) 2026.

Menurut Jhon Key, keikutsertaan Tim JCS dalam turnamen tersebut merupakan langkah positif dalam mendorong semangat olahraga sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.

Ia menilai ajang seperti ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana membangun karakter dan sportivitas.

“Semoga dapat bermain dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas,” ujar Jhon Key, memberi semangat ke Tim JCS Polrestabes Medan, sebelum berlaga, Kamis 9 April 2026.

Ia juga berharap Tim JCS dapat memberikan performa terbaiknya dan membawa nama baik daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Selain itu, dirinya mengapresiasi penyelenggaraan Mini Soccer Piala Gubernur 2026 yang dinilai mampu menjadi ruang untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga.

"Sangat mendukung kegiatan positif yang diselenggarakan," ungkapnya.

Turnamen Mini Soccer Piala Gubernur 2026 digelar di Stadion Mini Pancing, dan diikuti berbagai tim jurnalis di Sumut, menjadikannya salah satu ajang bergengsi setiap tahun.

Tambahan : Sementara itu, Manajer JCS Polrestabes Medan, Iwan Suherman, yang didampingi Asisten Manajer Adi Palapa Harahap, turut menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan baik dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

“Kita harap pertandingan berjalan lancar, berlangsung fairplay, jangan ada kecurangan. Kami Tim JCS menjunjung tinggi sportivitas, dan berharap tim JCS dapat menunjukkan performa terbaiknya,” ungkap Iwan Suherman. *(Tim)*

Selamat dan Sukses atas Pelantikan Ketua Asosiasi Pengusaha Advertising Sumatera Selatan

Thu, 9 Apr 2026 22:06:00 +0700

Sumatera Selatan, infodesanasional.id,- kembali mencatat momentum penting dalam dunia usaha dan organisasi profesi dengan dilantiknya Indrayani, S.E. sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Advertising Provinsi Sumatera Selatan. Pelantikan ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat peran sektor periklanan sebagai salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Indrayani, S.E. dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi, pengalaman yang matang, serta komitmen kuat dalam mengembangkan industri advertising di wilayah Sumatera Selatan. Dengan latar belakang profesional dan kepemimpinan yang mumpuni, kehadirannya di posisi strategis ini diharapkan mampu membawa perubahan positif serta mendorong inovasi di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, harapan besar disematkan kepada Indrayani agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat kolaborasi. Tantangan ke depan tentu tidak ringan, terutama dalam menghadapi era digitalisasi yang menuntut kreativitas, adaptasi teknologi, serta sinergi antar pelaku usaha.

Dukungan dan ucapan selamat turut disampaikan oleh seluruh Struktur Kepengurusan PAC Sukarami dan Anggota Forum Cakar Sriwijaya. Mereka berharap kepemimpinan Indrayani dapat membawa organisasi semakin solid, profesional, dan mampu menjadi wadah yang aspiratif bagi seluruh pengusaha advertising di Sumatera Selatan.

“Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta selalu diberikan keberhasilan dan keberkahan dalam memimpin,” menjadi doa dan harapan yang mengiringi langkah awal kepemimpinan beliau.

Dengan dilantiknya Indrayani, S.E., diharapkan Asosiasi Pengusaha Advertising Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat jaringan usaha, serta meningkatkan kualitas dan daya saing industri periklanan di tingkat lokal maupun nasional.

Momentum ini bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan juga awal dari perjalanan baru menuju kemajuan bersama. Semoga di bawah kepemimpinan Indrayani, asosiasi ini mampu menciptakan terobosan-terobosan yang berdampak nyata bagi para anggotanya dan masyarakat luas.

(Red)

Kasus Pembunuhan di Hindoli Terungkap Cepat, Kinerja Kasat Reskrim Polres Muba Patut Diapresiasi

Thu, 9 Apr 2026 21:49:00 +0700

MUBA, infodesanasional.id, – Kinerja cepat dan sigap jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin (Muba) kembali menuai apresiasi. Di bawah kepemimpinan Kasat Reskrim AKP M. Wahyudi, aparat kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang sempat menggegerkan warga di wilayah Kecamatan Keluang dalam waktu kurang dari satu hari.

Peristiwa tragis tersebut terjadi di lokasi aktivitas sumur minyak ilegal PT Hindoli, tepatnya di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Korban berinisial PS (35), warga Desa Teluk Kijing II, Kecamatan Lais, ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka serius di tubuhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek di berbagai bagian tubuh, seperti kepala bagian belakang, leher, punggung, bahu, pelipis hingga lengan. Luka-luka tersebut diduga akibat serangan senjata tajam yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Namun berkat kepemimpinan yang tegas dan respons cepat dari Kasat Reskrim AKP M. Wahyudi, pelaku berhasil diamankan hanya beberapa jam setelah kejadian. Melalui koordinasi yang solid antara Satreskrim Polres Muba dan Polsek Keluang, tersangka berinisial DC (28), warga Desa Teluk Kijing I, berhasil diringkus pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasi Humas AKP S. Hutahaean menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari arahan dan strategi yang diterapkan oleh Kasat Reskrim dalam merespons setiap laporan masyarakat secara cepat dan tepat.

“Benar, tersangka sudah kami amankan. Ini merupakan hasil kerja cepat tim di lapangan yang langsung bergerak setelah menerima informasi dari masyarakat,” ujarnya.

Penangkapan tersangka berawal dari laporan warga yang mencurigai seorang pria dengan luka di tangan kiri yang mengaku telah melakukan pembunuhan. Informasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh tim kepolisian tanpa menunda waktu.

Dengan langkah taktis dan terukur, anggota langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan berarti. Tindakan cepat ini menunjukkan profesionalisme serta kesiapsiagaan aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui perbuatannya. Ia mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena merasa takut dan terancam. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami motif sebenarnya guna memastikan latar belakang kejadian secara menyeluruh.

Selain tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya pakaian milik pelaku serta sarung senjata tajam jenis parang yang diduga digunakan dalam aksi tersebut.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini dalam waktu singkat menjadi bukti nyata dedikasi dan komitmen tinggi jajaran Satreskrim Polres Muba di bawah kepemimpinan AKP M. Wahyudi. Sosoknya dinilai mampu menggerakkan tim secara efektif, cepat, dan profesional dalam menangani berbagai kasus kriminal.

Masyarakat pun diharapkan semakin percaya terhadap kinerja kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan di wilayah Musi Banyuasin. Kepolisian juga mengimbau warga untuk terus berperan aktif memberikan informasi demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Keluang dan tengah menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi memastikan akan menangani kasus ini secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(Yayan Haryono, SE)

Pancaroba Grup Digeledah Kejari Muba Terkait Dugaan Masalah Aset Tanah Pemkab

Thu, 9 Apr 2026 20:43:00 +0700

Musi Banyuasin, infodesanasional.id, — Tim dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan penggeledahan terhadap kantor Pancaroba Grup pada Kamis (hari ini), terkait dugaan permasalahan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba).

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan atau penguasaan aset daerah berupa lahan. Sejumlah dokumen penting dan barang bukti lainnya turut diamankan oleh tim penyidik guna mendalami kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan dan hasil pengumpulan data sebelumnya. Pihaknya menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan.

“Kami masih dalam tahap penyidikan. Sejumlah dokumen terkait kepemilikan dan transaksi aset sedang kami dalami,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Pancaroba Grup belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa perusahaan akan bersikap kooperatif dan siap memberikan data yang dibutuhkan oleh penyidik.

Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat aset tanah yang dipermasalahkan diduga memiliki nilai strategis dan berkaitan dengan kepentingan daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait status dan riwayat aset tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan dan pengumpulan bukti masih berlangsung. Pihak kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

(Yayan Haryono)

Warga Muba Meledak! Sungai Tak Dibuka, Sawah Hancur, Bupati Hanya Telepon

Thu, 9 Apr 2026 20:09:00 +0700

Sekayu, MUBA, infodesanasional.id,- Ketidakjelasan penyelesaian konflik antara warga Desa Karang Anyar, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin dengan perusahaan PT Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) akhirnya memicu kemarahan terbuka.

Bertahun-tahun menunggu tanpa hasil, warga bersama sejumlah organisasi seperti Barikade 98, GEMPITA, AWDI, dan Cakar Sriwijaya turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di Kantor Bupati, Kamis (09/04/2026), membawa satu pesan tegas: cukup sudah janji, saatnya bukti.

Puluhan massa berteriak lantang, menuntut dua hal yang hingga kini tak kunjung diselesaikan—pembukaan kembali aliran Sungai Lengaran Ilir dan ganti rugi lahan sawah yang rusak.

“Sudah terlalu lama kami dipermainkan. Sawah hancur, penghasilan lenyap, tapi pemerintah seperti tutup mata,” tegas Lukman, tokoh masyarakat setempat.

Pemerintah Dinilai Mandul

Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Tim terpadu yang digadang-gadang menjadi solusi justru dianggap tidak pernah bekerja nyata.

“Tim itu ada atau tidak? Sampai sekarang tidak pernah turun, tidak ada penjelasan. Ini bukan solusi, ini pembiaran!” kecam Lukman.

Alih-alih membawa jawaban, pemerintah daerah justru dinilai semakin menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil.

Nyaris Ricuh, Massa Siap Bakar Ban

Situasi sempat memanas. Massa mencoba menerobos masuk ke kantor bupati demi menuntut audiensi langsung. Ketegangan meningkat hingga muncul ancaman pembakaran ban di depan kantor sebagai simbol kemarahan yang memuncak.

Di tengah situasi yang hampir meledak, muncul kabar yang justru membuat publik mengernyit: bupati hanya merespons lewat sambungan telepon.

Dalam percakapan itu, bupati meminta warga bersabar dan menjanjikan pertemuan lanjutan, dengan alasan sedang berada di Palembang.

Telepon Bukan Solusi

Bagi warga, respons tersebut jauh dari kata memadai.

Di saat rakyat kehilangan mata pencaharian, pemerintah justru hadir lewat sambungan suara—tanpa kepastian, tanpa tindakan nyata.

“Kami hargai niat baik, tapi kami tidak butuh kata-kata. Kami butuh bukti! Sungai harus dibuka, sawah harus diganti rugi!” tegas Lukman.

Bom Waktu yang Siap Meledak

Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah akumulasi kekecewaan panjang yang kini mencapai titik didih.

Jika tuntutan tidak segera direalisasikan, warga memastikan akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kini berada di persimpangan:

bertindak cepat atau menghadapi gelombang perlawanan rakyat yang semakin tak terbendung.

(Yayan Haryono)

Ketua DPD PWO Dwipantara Muba Tunjukkan Kepedulian Tinggi Lewat Aksi Donor Darah

Thu, 9 Apr 2026 18:48:00 +0700

Ketua DPD PWO Dwipantara Muba Tunjukkan Kepedulian Tinggi Lewat Aksi Donor Darah

MUSI BANYUASIN, infodesanasional.id, – Sosok Ketua DPD Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa) Kabupaten Musi Banyuasin, , kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan melaksanakan aksi donor darah di (PMI) Musi Banyuasin, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa seorang pemimpin tidak hanya hadir dalam penyampaian informasi, tetapi juga terjun langsung dalam aksi kemanusiaan yang memberi manfaat besar bagi masyarakat.

Dengan penuh ketulusan, Pijai menyampaikan bahwa donor darah adalah langkah sederhana yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan orang lain.

“Setetes darah yang kita donorkan bisa menjadi harapan hidup bagi sesama. Ini adalah bentuk kepedulian nyata yang harus terus kita tumbuhkan,” ungkapnya.

Aksi yang dilakukan Pijai mencerminkan komitmen kuat insan pers sebagai bagian dari masyarakat yang tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai penggerak kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Ia juga mengajak seluruh rekan media, organisasi, dan masyarakat Musi Banyuasin untuk mengikuti langkah positif ini dengan rutin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, demi menjaga ketersediaan stok darah di PMI, terutama dalam situasi darurat.

Keteladanan yang ditunjukkan Pijai semakin mempertegas bahwa wartawan memiliki tanggung jawab moral yang lebih luas, yakni menjadi contoh nyata dalam membangun solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, Pijai juga memberikan apresiasi terhadap pelayanan Musi Banyuasin yang dinilai profesional, ramah, dan sigap dalam melayani masyarakat.

Pihak PMI Musi Banyuasin pun menyampaikan apresiasi atas kontribusi tersebut, yang dinilai sangat membantu dalam menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan.

Melalui aksi ini, diharapkan terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak, sekaligus memperkuat peran insan pers sebagai agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.(Red)

Dari Siang Hingga Malam, Kapolres Ogan Ilir Pimpin Penanggulangan Kebakaran Lahan di Palem Raya

Thu, 9 Apr 2026 16:35:00 +0700

OGAN ILIR, infodesanasional.id, - Kebakaran lahan melanda wilayah Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir.

Informasi dari Satgas Karhutla, kebakaran berlangsung selama sembilan jam mulai Selasa (7/4/2026) siang pukul 12.00 hingga malam pukul 21.10.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo turun langsung memimpin penanggulangan kebakaran.

"Lahan yang terbakar kemarin hingga tadi malam luasnya kurang lebih 10 hektar, dengan kondisi vegetasi berupa rumput purun dan semak belukar di atas tanah mineral," terang Bagus kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Area kebakaran berjarak hanya beberapa puluh meter dari ruas Tol Palembang-Indralaya (Palindra).

Api dengan cepat menyebar karena kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar.

Upaya pemadaman melibatkan sekitar 30 personel Polri, tiga prajurit TNI, delapan anggota BPBD, tujuh personel Manggala Agni.

Petugas jalan tol dan Masyarakat Peduli Api (MPA) juga dilibatkan.

"Pemadaman dilakukan secara intensif menggunakan peralatan mesin pompa jinjing milik Polri, BPBD dan Manggala Agni, serta dukungan tangki air dari pengelola tol. Berkat kerja sama tim gabungan, sebagian besar api berhasil dipadamkan," terang Bagus.

Namun menurutnya masih terdapat titik api yang berada di sentra area lahan dan sulit dijangkau oleh Satgas.

Hal ini disebabkan keterbatasan akses, minimnya penerangan, serta pertimbangan keselamatan personel di lapangan.

Meski demikian, sisa titik api tersebut terus dipantau oleh Tim Satgas guna mencegah potensi kebakaran susulan.

"Tim Satgas akan terus bersiaga dan melakukan pemantauan secara berkelanjutan di lokasi kebakaran," kata Bagus memastikan. (*/Gheka)

Oven Pengering Ompreng Meledak di SPPG Desa Kandangan Ngawi, Satu Pekerja Luka Bakar

Thu, 9 Apr 2026 15:34:00 +0700

Ngawi,infodesanasional.id– Ledakan keras melanda Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 18.51 WIB. Insiden diduga berasal dari oven pengering ompreng akibat kebocoran gas elpiji, merusak bangunan secara berat dan melukai satu pekerja.

Korban bernama Angga Mohamad Tohari (28), warga setempat, mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk perawatan intensif.

Ledakan yang menggelegar memicu kepanikan warga sekitar. Andika David, salah satu pekerja, menyaksikan kejadian itu secara langsung. "Ledakan terjadi tiba-tiba saat proses pengeringan. Alatnya mendadak meledak, dan satu korban luka," ujarnya.

Seorang warga yang enggan disebut namanya menambahkan, "Ledakannya sangat keras, membuat kami panik. Untungnya, tidak ada korban jiwa dari warga sekitar."

Petugas Polres Ngawi dan Polsek Ngawi Kota cepat merespons laporan dari Bhabinkamtibmas setempat. Kapolsek Ngawi, AKP Jais Bintoro, mengungkapkan dugaan awal penyebab ledakan. "Kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dugaan sementara dari kebocoran gas elpiji pada alat pengering," katanya.

Polisi juga memintai keterangan pekerja dan kepala dapur SPPG, sambil memasang garis polisi di lokasi untuk penyelidikan lanjutan. Kerusakan bangunan SPPG cukup parah, dan pihak berwenang mendalami kasus ini guna mencegah kejadian serupa.(Adi)

GPNI Ajak Masyarakat Bangun Optimisme dan Tolak Provokasi: Rakyat Indonesia Cerdas, Tak Mudah Diadu Domba

Thu, 9 Apr 2026 15:30:00 +0700

Jakarta, infodesanasional.id, – Gerakan Perubahan Nusantara Indonesia (GPNI) mengeluarkan seruan keras untuk menghentikan segala bentuk hasutan dan upaya adu domba yang berpotensi memecah belah bangsa. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) GPNI, Dionisius Gleen Lesnussa, menegaskan bahwa rakyat Indonesia memiliki kecerdasan dan jiwa patriotik yang kuat sehingga tidak akan mudah terjebak dalam provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kemerdekaan Indonesia direbut dengan perjuangan dan pengorbanan. Artinya, kita dikaruniakan sebagai bangsa yang optimis. Saya meyakini rakyat kita cerdas dan tidak mudah diadu domba oleh elite-elite jahat,” tegas Dionisius Gleen Lesnussa dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (9/4/2026).

Menghadapi Ketidakpastian Global dan Nasional

Gleen Lesnussa menjelaskan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak dari konflik di Timur Tengah yang berimbas secara global hingga ke Indonesia. Ia menyoroti bahwa persoalan dalam negeri bukanlah hal yang unik, melainkan dialami oleh hampir semua negara di dunia.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun optimisme. “Optimisme harus dibangun dengan cara menghilangkan ketakutan, namun tetap waspada terhadap ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan,” ujarnya.

Instruksi ke Seluruh Jajaran: Jaga Akal Sehat di Akar Rumput

Ketua Umum GPNI juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh elemen kepengurusan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Ia meminta seluruh kader untuk terus menjaga semangat dan akal sehat masyarakat.

“Saya instruksikan kepada seluruh pengurus di wilayah untuk terus bekerja keras memberikan informasi positif kepada masyarakat di akar rumput. Jangan sampai terpancing oleh berita-berita yang beredar, dan tetap jaga stabilitas negara,” tegasnya.

Gleen juga mengingatkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya maksimal untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan BBM demi kesejahteraan rakyat.

Mengutip Pesan Jokowi: Jangan Takut Dijadikan Alat

Dalam kesempatan tersebut, Gleen Lesnussa juga mengutip pesan Mantan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam acara YouTuber Nasional di Solo beberapa hari lalu. Menurutnya, pesan ini sangat relevan untuk digelorakan kembali ke masyarakat.

“Saya kutip kembali pesan Pak Joko Widodo: agar masyarakat jangan takut, meski ada pihak-pihak yang sengaja menakut-nakuti. Pesan ini perlu terus kita gelorakan kepada masyarakat,” tambahnya.

Kurangi Debat Kusir, Bangun Persatuan

Gleen Lesnussa kembali menyerukan agar masyarakat mengurangi debat kusir yang tidak menghasilkan solusi. Ia menekankan bahwa semua negara sedang mengalami situasi yang sulit, bahkan ada yang lebih berat daripada Indonesia. Yang terpenting saat ini adalah membangun optimisme demi memperkuat jiwa patriotik dan kesadaran persatuan nasional.

“Belajar dari masa Pandemi Covid-19, bangsa Indonesia kompak mengatasinya sehingga kita selamat. Kita perlu terus memupuk optimisme karena kita punya pengalaman keberhasilan menghadapi situasi-situasi krisis dan krusial,” ungkapnya.

Di akhir pembicaraannya, Gleen Lesnussa berpesan agar seluruh anak bangsa tetap semangat dan solid dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan kita terpancing dengan situasi dunia sekarang, terutama dengan banyaknya berita bohong, termasuk yang terkait harga BBM dan lain-lain. Tetaplah solid dan optimis demi masa depan bangsa yang lebih baik,” tutupnya.(Red)

Tekan Angka Kematian Bayi, Puskesmas Babat Toman Gelar Rapat Koordinasi Lintas Ahli

Thu, 9 Apr 2026 10:41:00 +0700

BABAT TOMAN, Infodesanasional.id – Puskesmas Babat Toman menggelar rapat koordinasi penting guna membahas strategi pencegahan kematian bayi, baik dalam kandungan maupun saat proses persalinan. Pertemuan yang berlangsung di Aula Puskesmas Babat Toman ini menghadirkan para ahli kesehatan untuk memperkuat sinergi layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Acara dibuka dengan sambutan dari dr. Umi, yang menekankan pentingnya kewaspadaan dini dan penanganan yang tepat bagi ibu hamil untuk meminimalisir risiko fatalitas pada bayi. Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini adalah dr. Sarah Melia, Sp.A (Dokter Spesialis Anak) dan dr. Dasawarsa, Sp.OG (Dokter Spesialis Kandungan). Keduanya memberikan arahan teknis mengenai deteksi dini gangguan kehamilan serta penanganan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir.

Rapat ini juga diikuti secara aktif oleh seluruh dokter dan bidan yang bertugas di Puskesmas Babat Toman, serta para dokter yang membuka praktik umum di wilayah sekitar. Kehadiran seluruh elemen tenaga medis ini diharapkan dapat menciptakan sistem rujukan dan pemantauan ibu hamil yang lebih terpadu.

Rangkaian acara dipandu oleh Oktaviani sebagai pembawa acara, dan ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman. Melalui kegiatan ini, pihak Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak demi mewujudkan target nol kematian bayi (zero infant mortality) di Kecamatan Babat Toman. (Irwan)

Rancang Pembangunan 5 Tahun ke Depan, Kelurahan Babat Gelar Musyawarah Bersama Warga dan Unsur Tripika

Thu, 9 Apr 2026 10:26:00 +0700

BABAT TOMAN, Infodesanasional.id – Pemerintah Kelurahan Babat menggelar musyawarah perencanaan pembangunan untuk masa lima tahun ke depan pada Kamis (9/4/2026). Bertempat di kantor kelurahan, acara ini menjadi wadah serap aspirasi guna menentukan arah kemajuan wilayah Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman.

Acara ini dihadiri langsung oleh Camat Babat Toman, Darwin, S.Pd., bersama Kasi Sosial Paredi. Turut hadir unsur pimpinan kecamatan lainnya (Tripika) yakni perwakilan Polsek Babat Toman, Robi dan Indah, serta perwakilan Koramil, Handoko. Pihak tenaga kesehatan dari Puskesmas, Julius, juga tampak hadir bersama jajaran RT, LPM, tokoh masyarakat (Tomas), dan warga setempat.

Dalam sambutannya, Camat Babat Toman, Darwin, S.Pd., memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme warga yang hadir. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

"Kami sangat senang dengan tanggapan dan kehadiran masyarakat. Melalui acara seperti inilah kita bisa duduk bersama demi mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran di kelurahan ini," ujar Darwin.

Rangkaian acara dipandu oleh Umarsyah selaku pembawa acara dan dibuka dengan khidmat melalui doa yang dipimpin oleh Meiyanto, S.Ag. dari Kantor Urusan Agama (KUA) Babat Toman. Lurah Babat, Irwan, mendampingi langsung jalannya diskusi utama terkait pemetaan kebutuhan infrastruktur dan sosial untuk jangka panjang.

Agenda ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Warga memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan usulan langsung kepada pihak pemerintah dan instansi terkait demi kemajuan Kelurahan Babat lima tahun mendatang.(irwan)

Rem Blong, Truk Pengangkut Pipa PVC Hantam Gerbang Tol Baleno

Wed, 8 Apr 2026 20:59:00 +0700

MUBA, Infodesanasional.id – Sebuah truk fuso bermuatan pipa PVC dengan nomor polisi BG 8171 HA mengalami kecelakaan tunggal tepat di pintu masuk Tol Bayung Lencir–Tempino (Baleno), Rabu (8/4/2026) sore. Truk yang dikemudikan oleh Aldi Fadilah (25) tersebut menabrak pembatas jalan hingga merusak palang pintu tol di lajur kendaraan kecil.

Insiden bermula saat kendaraan hendak memasuki gerbang tol. Menurut keterangan sopir, ia sempat mendengar suara desis angin dari sistem pengereman sesaat sebelum kejadian. Ketika pedal rem diinjak, kendaraan diduga mengalami rem blong sehingga lajunya tidak dapat dikendalikan.

“Waktu masuk pintu tol, sopir mendengar suara angin rem. Pas diinjak, remnya ternyata blong,” ujar seorang narasumber di lokasi kejadian yang enggan disebutkan namanya.

Demi menghindari tabrakan dengan kendaraan lain di depannya, Aldi berupaya membanting setir ke arah kanan. Akibat manuver darurat tersebut, truk menghantam pembatas jalan dan gapura pintu masuk tol hingga akhirnya berhenti.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan cukup parah pada bagian depan truk serta fasilitas tol, termasuk palang pintu otomatis. Petugas terkait segera melakukan evakuasi di lokasi untuk memastikan arus lalu lintas kembali normal.(red)

Jadi Bandar Sabu Jaringan Malaysia, Oknum Kadus di Muba dan Adiknya Diciduk Polisi

Wed, 8 Apr 2026 16:31:00 +0700

MUBA , Infodesanasional.id – Seorang oknum Kepala Dusun (Kadus) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, bernama Basok Fatahudin (33), ditangkap pihak kepolisian karena nekat menjadi bandar narkotika jenis sabu. Tak sendiri, ia diringkus bersama adiknya, Basso Sahrudin (26), yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba lintas negara asal Malaysia.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel mengonfirmasi penangkapan kakak beradik tersebut pada Rabu (8/4/2026). Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran sabu di wilayah Kecamatan Babat Supat, Muba.

Kronologi Penyamaran Polisi

Petugas dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan dengan metode undercover buy atau penyamaran sebagai pembeli. Pada Senin (30/3/2026), polisi menghubungi tersangka BS untuk memesan 500 gram sabu seharga Rp 225 juta.

Kesepakatan pun terjadi. Transaksi dilakukan di Jalan PT Batu Rona jalur batu bara, Desa Suka Maju, Babat Supat sekitar pukul 13.00 WIB. Saat di lokasi, BS yang mengendarai motor meminta kakaknya, BF, untuk mengantarkan barang haram tersebut setelah memastikan uang pemesan tersedia.

"Tak berselang lama datang BF mengantar pesanan sabu dan menyerahkannya. Saat BS menyerahkan sabu tersebut, anggota langsung melakukan penangkapan," jelas pihak Polda Sumsel.

Aksi Kejar-kejaran

Meski BF sempat melarikan diri menggunakan mobil Mitsubishi Xpander putih, polisi bergerak cepat mengejarnya. Oknum Kadus tersebut akhirnya berhasil diamankan di kediamannya yang tak jauh dari lokasi transaksi.

Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa:

5 paket sabu plastik bening dengan berat bruto 532 gram.

1 unit mobil Mitsubishi Xpander putih (Nopol BH).

1 unit motor Honda CRF hijau (Nopol BG-6075-BBE).

2 unit ponsel.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap keterlibatan mereka dalam jaringan internasional Malaysia.(red)

Audisi Dangdut Academy 8 Se-Sumbagsel Bakal digelar, Kesempatan Emas Bagi Talenta Dangdut

Wed, 8 Apr 2026 13:43:00 +0700

Muba,Infodesanasional.id – Kabar gembira bagi masyarakat pecinta musik dangdut di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Ajang pencarian bakat bergengsi yang digelar oleh Indosiar, yakni Dangdut Academy 8 (DA 8), akan segera digelar dalam wilayah Sumbagsel yang bakal dijadwalkan pada 18 April 2026 mendatang.

Kabar ini terungkap dalam Rapat Pemantapan Persiapan Audisi Dangdut Academy 8 yang digelar secara virtual antara Pemkab Muba dan tim Indosiar, bertempat di Ruang Rapat Randik, Selasa (07/4/2026).

Asisten I Setda Muba Ardiansyah mengatakan, kesempatan menjadi tuan rumah audisi merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menunjukkan bakat sekaligus meraih peluang menjadi bintang dangdut nasional.

“Kabupaten Muba bakal dipercaya menjadi tuan rumah Audisi DA 8 untuk wilayah Sumbagsel pada 18 April 2026. Ini menjadi kesempatan besar bagi masyarakat yang memiliki hobi bernyanyi untuk mengasah bakat dan mengejar mimpi menjadi artis dangdut di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia berharap, pelaksanaan audisi ini dapat berjalan lancar dan sukses serta memberikan dampak positif bagi daerah, tidak hanya dari sisi pengembangan bakat masyarakat tetapi juga terhadap pergerakan ekonomi lokal.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan sukses. Selain membuka peluang bagi para talenta dangdut, event ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Muba,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan tim Indosiar, Indi, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mempersiapkan pelaksanaan audisi.

“Kami sangat bersyukur dan senang dapat berkolaborasi dalam rapat dengan Pemkab Muba. Semoga niat baik ini dapat membantu masyarakat yang memiliki mimpi menjadi penyanyi dangdut untuk mewujudkannya melalui panggung Dangdut Academy 8,” tandasnya.

Sekda Muba Turun Langsung Genjot PAD, Instruksikan Optimalisasi Pajak Daerah dan Penguatan UMKM

Wed, 8 Apr 2026 13:39:00 +0700

MUSI BANYUASIN, Infodesanasional.id - Sekda Muba, Drs Syafaruddin MSi, bergerak cepat memperkuat fondasi fiskal daerah. Melalui rangkaian silaturahmi dan konsolidasi internal di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selasa (7/4/2026), Sekda menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci percepatan pembangunan.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Muba dibawah komando Bupati Muba HM Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen tengah mendorong akselerasi kemandirian fiskal di tengah tantangan keterbatasan transfer pusat. Di hadapan jajaran BPPRD, Sekda Syafaruddin secara tegas meminta seluruh pegawai meningkatkan kinerja dan inovasi dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Seluruh jajaran harus maksimal. Setiap potensi pendapatan harus diinventarisir dan dioptimalkan. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat,” tegasnya.

Ia menekankan, pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara profesional, berbasis data, serta didukung sistem yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal dinilai menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.

Tak hanya sektor pajak, Sekda Muba juga menaruh perhatian serius pada penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam kunjungannya ke Dinas Koperasi dan UKM, ia mendorong peran strategis pelaku usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Menurutnya, penguatan UMKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap PAD.

“UMKM harus naik kelas. Dinas terkait harus hadir memberikan pendampingan, akses permodalan, dan perluasan pasar. Ini bagian dari ekosistem besar peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPPRD Muba, Noor Yosepth Zaath ST MT merespons arahan tersebut dengan komitmen kuat. Ia memastikan jajarannya akan bekerja maksimal dalam mengidentifikasi dan menginventarisir sumber-sumber pendapatan baru yang berpotensi meningkatkan PAD.

“Kami akan fokus memetakan potensi yang belum tergarap secara optimal, sekaligus memperkuat pengawasan dan pelayanan agar penerimaan daerah bisa meningkat signifikan,” pungkasnya.(wrt)

Kapolres Diduga Perintahkan Korupsi Rp1,8 Miliar, Bendahara Jadi 'Tumbal' di Polda NTT

Wed, 8 Apr 2026 11:57:00 +0700

Nusa Tenggara Timur, – Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) sedang mendalami kasus dugaan penggelapan (korupsi, red) dana DIPA tahun 2025 senilai Rp1,8 miliar, yang menyeret nama Kapolres Flores Timur (Flotim), AKBP Adhitya Octorio Putra dan Bendahara Polres, Aipda Robert Kurniawan.

Demikian disampaikan Kabid Humas Polda NTT, Komber Pol. Hendry Novika Chandra, S.I.K.,MH melalui pesan whatsapp/WA kepada media ini pada Senin, 06 April 2026 pukul 15:33 WITA, menjawab konfirmasi wartawan terkait kasus tersebut.

“Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat (Itwasda Polda NTT) dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik), saat ini temuan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh Polda NTT,” tulisnya.

Seperti diberitakan sebelumnya (05/04), Kapolres Flotim, AKBP Adhitya Octorio Putra, diduga menggelapkan dana DIPA tahun 2025 senilai Rp1,8 Miliar kebutuhan operasional lapangan anggota, dalam pengamanan perayaan Natal dan Paskah umat Kristen di Flotim.

Informasi yang dihimpun tim media dari sumber internal Polda NTT kepada tim media ini pada Minggu, 05 April 2026 mengungkapkan, Bendahara Polres Flotim, Aipda Robert Kurniawan telah diamankan Propam Polda NTT terkait kasus tersebut. Ironisnya, sang Kapolres, AKBP Adhitya Octorio Putra, S.I.K tidak ditahan.

“Kalau Kapolres diduga gelapkan uang pengamanan satu tahun, itu berarti termasuk Paskah dan Natal. Karena di Flotim-Larantuka, ibadat Paskah seperti Semana Santa melibatkan ribuan personel mengigat banyaknya peziarah yang datang dari luar negeri maupun kota se - NTT. Ini merusak citra Polri. Jangan hanya karena pengamanan besar di momen sakral dimanfaatkan untuk ambil uang. Sudah begitu korbankan orang lain,” kritik sumber tersebut, yang menolak namanya disebut dalam pemberitaan media.

Sumber itu juga mengungkapkan, pemotongan dana miliaran itu diduga merupakan perintah langsung dari Kapolres yang ditaati dan dijalankan oleh sang bendahara. Menuruntya, Bendahara Polres Flotim, Aipda Robert saat sedang diperiksa oleh penyidik Tipikor Polda NTT. Aipda Robert juga dikabarkan tengah menjalani proses etik setelah dimutasi ke Yanma Polda NTT.

Sumber yang sangat mengetahui kasus tersebut kepada media mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa Bendahara Polres Flotim itu diduga saat ini ‘dijadikan tumbal’ dari praktik korup di institusi kepolisian itu. Padahal dalam struktur internal Polres, bendahara berfungsi sebagai pengelola administrasi keuangan yang hanya menjalankan penyaluran anggaran sesuai perintah atasan (Kapolres, red).

Dari sebab itu, seharusnya tanggung jawab terhadap dugaan praktik korupsi itu seharusnya ditelusuri hingga pimpinan sang Bendaha Kapolres yakni Kapolres Flotim itu sendiri. Dendahara berada dalam posisi sulit, harus mengikuti arahan pimpinan terkait distribusi dana operasional, yang seharusnya menjadi hak anggota. "Kapolres yang perintah. Ada bukti transfer ke Kapolres," ungkap sumber tersebut.

Kata sumber tersebut, diduga sebagian dana operasional yang merupakan hak anggota itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Kapolres.

“Perbuatan ini jelas memalukan dan merusak citra institusi Polri. Mengambil dana publik untuk kebutuhan pribadi pada momen sakral seperti Natal dan Paskah, ketika anggota bekerja keras demi keamanan masyarakat, dinilai sangat tidak etis,” tegasnya.

Kabid Propam Polda NTT, AKBP Muhammad Andra Wardhana yang dikonfirmasi awak tim media ini melalui pesan WhatsApp/WA di hari yang sama pada pukul 20:29 WITA terkait informasi tersebut tidak menjawab, walau telah melihat dan membaca pesan konfirmasi wartawan. Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudy Dharmoko yang lanjut dikonfirmasi awak media pada pukul 20:34 WITA terkait informasi kasus tersebut, juga tidak menjawab. Baik Kabid Propam maupun Kapolda NTT.

(Tim)

Kritik Pasal Karet Tipikor: Pakar Tekankan Bedakan Korupsi Jabatan dengan Pencurian Biasa

Wed, 8 Apr 2026 03:28:00 +0700

JAKARTA, Infodesanasional.id - Analogi Hukum Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Prof. Yusril mengilustrasikan bahwa Seorang dosen Universitas Indonesia menerima gaji dari APBN yang menjadi milik pribadi setelah dibayarkan;

Jika dompet dicopet contoh di salah satu pasar atau keramaian, pencuri tidak dapat didakwa korupsi karena tidak merugikan keuangan negara secara langsung, melainkan hanya pencurian biasa.

Analogi ini mengkritik tafsiran longgar Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di mana asal dana APBN sering dijadikan dasar dakwaan tanpa bukti pengurangan aset negara.

Menurut Joni Sudarso (Praktisi hukum) kita harus bisa membedakan penggelapan pribadi dari korupsi jabatan untuk menghindari overcriminalization.

Sebagai Rujukan dari UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) pada Bribery UNCAC, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, mendefinisikan korupsi secara luas sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, dengan prioritas mandatory offences seperti bribery pejabat publik nasional (Pasal 15), bribery pejabat asing (Pasal 16), penggelapan oleh pejabat (Pasal 17), pencucian uang (Pasal 23), dan pengayaan tak sah (Pasal 20).

Bribery atau suap menjadi inti, bukan sekadar pencurian dana pribadi dari APBN, sebagaimana ditegaskan oleh UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) untuk mencegah korupsi transnasional yang merusak demokrasi dan rule of law.

Edukasi ini penting bagi masyarakat agar memahami korupsi bukan "pencopetan kantong APBN", melainkan penyalahgunaan wewenang struktural.

Tujuan Pencegahan atas Retribusi

Tujuan dari UNCAC adalah pencegahan dan pemulihan aset negara (Pasal 51-59), bukan sekadar hukuman badan yang bersifat retributif; setelah pelaku seperti bupati koruptor diberhentikan, ia tak bisa ulangi karena jabatan hilang, sehingga fokus bergeser ke recovery dana APBD/APBN.

Menurut Joni Sudarso, S.H.,M.H. hukum di Indonesia disarankan untuk menerapkan non-conviction based asset forfeiture untuk selamatkan uang negara, sesuai UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) daripada dakwaan berlebih yang membebani sistem peradilan.

Masyarakat perlu mendapat edukasi dalam hal ini agar mendukung kebijakan anti-korupsi efektif, bukan sensasionalisme OTT (Operasi Tangkap Tangan) semata.

Implikasi bagi Praktisi dan Masyarakat

Kajian ini mendorong praktisi hukum perkuat argumen pembelaan berdasarkan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) untuk kasus analogi pencopetan seperti diatas, sementara masyarakat pahami korupsi sebagai ancaman sistemik yang diatasi restoratif. (Red)

Viral di Medsos, Polres Ngawi Ungkap Pengeroyokan Antar-Perguruan Silat di Paron

Tue, 7 Apr 2026 22:12:00 +0700

Ngawi,infodesanasional.id– Kasus kekerasan secara bersama-sama yang melibatkan oknum dari dua perguruan silat dan sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Ngawi.

Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Minggu (5/4/2026) sekitar pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Raya Paron–Jogorogo, tepatnya selatan Pasar Kerten, masuk Dusun Kerten, Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Wakapolres Kompol Rizki Santoso, S.I.K., menjelaskan bahwa kejadian bermula saat korban, AZ (20), warga Kecamatan Kendal, pulang dari kegiatan halal bihalal salah satu perguruan silat. Saat melintas di lokasi kejadian, korban dihadang oleh sekelompok pengendara motor yang kemudian melakukan pengeroyokan.

“Korban dihentikan oleh rombongan pelaku, kemudian secara bersama-sama melakukan pemukulan ke arah kepala dan wajah korban. Aksi tersebut sempat terekam video dan viral di media sosial,” terang Wakapolres Ngawi

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Satreskrim Polres Ngawi dipimpin Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi, S.I.K., M.H., bergerak cepat melakukan penyelidikan berdasarkan laporan polisi dan rekaman video yang beredar.

Hasilnya, petugas berhasil mengamankan dua pelaku, yakni berinisial S (21), warga Kabupaten Madiun, serta seorang pelaku anak warga Ngawi.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. Motif pengeroyokan diduga karena pelaku melihat korban mengenakan atribut perguruan lain, serta dipicu pengaruh minuman beralkohol.

“Pelaku melakukan aksinya secara spontan saat melihat korban menggunakan atribut perguruan lain, ditambah kondisi pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol,” jelasnya.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor, pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, serta beberapa helm.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum.

Pasal 262 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Polres Ngawi mengimbau masyarakat, khususnya para anggota perguruan silat, untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.