INFO DESA NASIONAL

MEDIASI BUNTU SENGKETA TANAH ULAYAT BENDUNGAN TEMEF, KUASA HUKUM: PROSES HUKUM TETAP DILANJUTKAN

Tue, 22 Sep 2026 21:09:41 +0700

TIMOR TENGAH SELATAN,Infodesanasional.id 21 September 2026 — Sengketa tanah hak ulayat milik keluarga Nahason Teflopo yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Temef, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berakhir jalan buntu. Upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga pihak Nahason Teflopo melalui kuasa hukumnya memastikan akan melanjutkan ke jalur hukum.

📋 Kronologi Dua Kali Mediasi

Kuasa Hukum Nahason Teflopo, Norbertus Elu, S.H. (Bento Timor), menjelaskan mediasi telah diagendakan dua kali:

- 7 September 2026 — Mediasi pertama di Kantor Desa Konbaki, Kecamatan Polen, tidak dihadiri para tergugat.

- 11 September 2026 — Mediasi kedua tetap minim kehadiran. Hanya Yosafat Taifa yang hadir. Empat tergugat lainnya — Yunias Taifa, Karolina Taifa, Karolina Taifa, dan Agus Teflopo — tidak hadir sama sekali.

"Saya sangat menyayangkan sikap tidak kooperatif para tergugat. Dua kali mediasi, sebagian besar tidak pernah hadir. Padahal Pjs. Desa Konbaki, perangkat desa, dan warga sudah hadir."

— Norbertus Elu, S.H., Senin (21/09/2026)

Pihaknya tetap mengapresiasi upaya fasilitasi dari Pjs. Desa Konbaki dan perangkat desa yang telah berupaya mempertemukan kedua belah pihak.

⚖️ Laporan Polisi & Dugaan Tindak Pidana

Karena mediasi gagal, pihak Nahason Teflopo melaporkan kelima orang tersebut ke Polres Timor Tengah Selatan pada 16 September 2026 dengan nomor laporan: LP/B/635/XI/SPKT/Polres Timor Tengah Selatan/Polda NTT.

"Kelima orang ini mengklaim tanah hak ulayat milik klien kami, Nahason Teflopo. Tindakan ini kami duga sebagai penipuan dan perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Baru, UU No. 1 Tahun 2023."

— tegas Norbertus

🤝 Harapan Proses Hukum Transparan & Berkeadilan

Norbertus berharap aparat penegak hukum memproses perkara ini secara transparan dan berkeadilan. Sengketa ini menyangkut tanah hak ulayat masyarakat adat yang juga berdampak langsung pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.

"Kami tidak akan berhenti memperjuangkan hak klien kami. Proses hukum tetap berjalan sampai kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan."

200 Blanko e-KTP di UPTD Dukcapil Air Salek Ludes Dalam Sehari

Tue, 22 Sep 2026 21:06:19 +0700

Banyuasin,Infodesanasional.id — Sebanyak 200 keping blanko e-KTP yang baru masuk ke UPTD Dukcapil Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, disebut telah habis untuk memenuhi antrean pelayanan masyarakat.

Kondisi tersebut terjadi setelah ratusan warga dari berbagai desa mendatangi Kantor Kecamatan Air Salek pada Senin (21/9/2026). Warga datang dengan berbagai keperluan administrasi kependudukan, terutama perekaman dan pencetakan fisik e-KTP.

Tingginya jumlah warga yang datang sekaligus menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Air Salek.

Namun, pelayanan kembali terkendala. Berdasarkan informasi dari petugas Satpol PP yang sedang piket di Kantor Kecamatan Air Salek pada Selasa (22/9/2026), pelayanan perekaman maupun pencetakan fisik e-KTP di UPTD Dukcapil Air Salek untuk sementara mengalami kendala akibat alat yang mengalami error atau kerusakan.

Menurut keterangan tersebut, peralatan yang mengalami gangguan telah dibawa ke Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan perbaikan sejak Selasa pagi.

"Untuk perekaman ataupun cetak di UPTD Air Salek saat ini belum bisa karena alatnya error atau rusak. Dari tadi pagi alatnya dibawa ke balai," terang petugas tersebut.

Sementara itu, berdasarkan keterangan sejumlah warga yang ditemui, mereka memperoleh informasi dari Camat Air Salek, Mulyadi, bahwa dari 200 keping blanko e-KTP yang tersedia, sebanyak 46 keping telah selesai dicetak.

Warga juga menyebutkan bahwa keseluruhan 200 keping blanko tersebut telah dialokasikan untuk antrean pelayanan sebelumnya. Masyarakat diminta menunggu informasi lebih lanjut setelah proses pencetakan kembali dapat dilakukan.

Untuk mengantisipasi kendala pelayanan, Camat Air Salek disebut akan mengupayakan pelayanan administrasi kependudukan melalui mobil layanan dari Kabupaten Banyuasin.

Informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan layanan keliling tersebut nantinya akan disampaikan melalui masing-masing pemerintah desa.

Hingga berita ini diturunkan, pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP di UPTD Dukcapil Air Salek masih terkendala kerusakan peralatan.

Pewarta: Junaidi

Peduli Lingkungan, Kapolda Sumsel Turun Langsung dalam Gerakan Asri

Tue, 22 Sep 2026 18:25:25 +0700

PALEMBANG.INFODESANASIONAL.ID — Polda Sumatera Selatan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui Gerakan Asri yang dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. Kegiatan bersih-bersih tersebut berlangsung di Komplek Pakri, Palembang, Selasa (22/9/2026), dengan melibatkan personel Polda Sumsel.

Gerakan Asri menjadi bagian dari upaya Polda Sumsel membangun kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan. Kapolda bersama personel turun langsung membersihkan sejumlah area serta menata lingkungan agar lebih bersih, rapi, dan nyaman.

Dalam pelaksanaannya, personel Polda Sumsel bergotong royong membersihkan sampah dan sejumlah bagian lingkungan yang membutuhkan penataan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk membangun kebiasaan menjaga kebersihan secara konsisten, baik di lingkungan kerja maupun ruang publik.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. mengatakan, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun melalui kepedulian dan tindakan nyata.

“Gerakan Asri ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Menjaga kebersihan bukan hanya tugas satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama. Kita ingin menumbuhkan kebiasaan untuk peduli dan menjaga lingkungan mulai dari sekitar kita sendiri,”katanya.

Menurutnya, lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Karena itu, Polri perlu mengambil bagian dalam membangun kesadaran masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

“Polri harus hadir dengan memberikan manfaat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membangun semangat gotong royong sekaligus memberikan contoh bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” katanya.

Gerakan Asri juga mencerminkan pendekatan pelayanan Polri yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran personel dalam kegiatan lingkungan menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi dalam menjaga lingkungan.

Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap kebersihan kawasan, kenyamanan masyarakat, serta tumbuhnya kesadaran untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Semangat gotong royong juga menjadi modal sosial dalam membangun lingkungan yang sehat dan tertata.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H. mengatakan, Gerakan Asri membawa pesan tentang pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Gerakan Asri tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih, tetapi juga menjadi ajakan kepada elemen masyarakat untuk membangun kesadaran bersama. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan tercipta apabila kepedulian tersebut menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia menambahkan, Polda Sumsel terus mendorong kegiatan positif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan.

Melalui Gerakan Asri, Polda Sumsel mendorong semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Sumatera Selatan.(**/Gheka)

Jalin Silaturahmi ke Tokoh Adat Bali, Kapolsek Batanghari Leko Dorong Peran Aktif Masyarakat Jaga Kamtibmas

Tue, 22 Sep 2026 18:10:52 +0700

Perkuat Kemitraan, Kapolsek Batanghari Leko Silaturahmi dengan

MUBA, Infodesanasional.id - Dalam upaya mempererat kemitraan dengan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, Kapolsek Batanghari Leko IPTU Agum Merenra, S.Trk., M.H melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat adat Bali, Komang Arsana, di Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa 22 September 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek didampingi Kanit Intelkam IPDA Marsudi Yakub, Ps. Kanit Propam AIPTU Yosep Perdamaian H. Siregar, S.H serta Kasium AIPDA M. Azmi Cahyadi, S.H.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polsek Batanghari Leko membangun komunikasi yang semakin erat dengan para tokoh masyarakat, termasuk masyarakat adat Bali yang berada di wilayah hukum Polsek Batanghari Leko.

Kapolsek Batanghari Leko IPTU Agum Merenra mengatakan, silaturahmi dengan tokoh masyarakat merupakan langkah penting untuk membangun komunikasi dua arah antara kepolisian dengan masyarakat.

“Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Kami berharap para tokoh masyarakat dapat menjadi mitra Polri dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Batanghari Leko,” ujar Agum.

Menurutnya, keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Karena itu, pihaknya mengajak tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman dan kondusif.

“Kami mengajak seluruh tokoh masyarakat dan warga untuk bersama-sama menjaga kamtibmas. Apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan atau permasalahan di lingkungan, segera sampaikan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat adat Bali Desa Bukit Selabu, Komang Arsana, menyambut baik kunjungan Kapolsek Batanghari Leko beserta jajaran.

Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat sangat penting untuk menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

“Kami menyambut baik silaturahmi ini. Mudah-mudahan komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian semakin baik sehingga bersama-sama dapat menjaga keamanan dan kerukunan di Desa Bukit Selabu,” ungkap Komang.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat serta komitmen Polsek Batanghari Leko dalam memperkuat kemitraan dengan berbagai unsur masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.(to)

Apel Gabungan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Polres Banyuasin Tekankan Integritas dan Pelayanan Humanis

Tue, 22 Sep 2026 14:32:11 +0700

BANYUASIN, Infodesanasional.id – Polres Banyuasin melaksanakan apel gabungan dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026 di Lapangan Apel Polres Banyuasin, Selasa (22/9/2026) pagi.

Apel gabungan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., dan diikuti personel Polres Banyuasin serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Banyuasin.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap 71 tahun pengabdian Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mengusung semangat “Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri”, momentum tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus menjaga integritas, disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta hadir di tengah masyarakat.

Kapolres Banyuasin menekankan pentingnya peran personel dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Kapolres Banyuasin melalui Kasi Humas Polres Banyuasin IPTU Abu Bakar, S.H., menyampaikan bahwa peringatan 71 tahun pengabdian Polantas harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Polantas harus terus hadir sebagai mitra masyarakat yang aktif dan responsif. Pelayanan diberikan secara humanis, cepat dan penuh tanggung jawab, disertai dengan integritas serta profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, personel juga didorong untuk membangun Polantas Karib, yaitu sosok Polantas yang mampu menjadi mitra masyarakat, aktif memberikan edukasi serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang lalu lintas.

Kegiatan apel gabungan berlangsung dengan lancar, aman dan kondusif.

DPP AKPERSI Minta Menteri Kehutanan Revisi SK Hutan Produksi di Karangsia

Tue, 22 Sep 2026 14:06:25 +0700

JAKARTA, Infodesanasional.id – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) menyurati Menteri Kehutanan Republik Indonesia meminta peninjauan dan revisi terhadap keputusan penetapan kawasan hutan produksi yang berkaitan dengan areal masyarakat di Desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Permintaan tersebut disampaikan setelah tim investigasi DPP AKPERSI menemukan adanya lahan masyarakat yang menurut dokumen dan keterangan yang dihimpun telah dikuasai serta memiliki Surat Pengakuan Hak (SPH) sebelum terbitnya keputusan Menteri Kehutanan yang kemudian menjadi dasar penetapan kawasan hutan produksi dan pengelolaan areal oleh PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH).

Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., CFLE., C.ILJ. mengatakan persoalan tersebut perlu segera diverifikasi pemerintah agar tidak terjadi ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

“Kami menemukan adanya dokumen dan keterangan masyarakat mengenai SPH yang telah ada sebelum keputusan penetapan kawasan hutan. Karena itu, kami meminta Kementerian Kehutanan memeriksa kembali sejarah penguasaan lahan, tanggal penerbitan SPH, proses penetapan kawasan hutan, tata batas dan peta areal izin PT BMH,” kata Rino.

*BMH Disebut Belum Memberikan Ganti Rugi*

Dalam investigasi di lapangan, AKPERSI juga memperoleh keterangan masyarakat bahwa sejumlah lahan yang mereka klaim telah digunakan untuk kegiatan perusahaan belum mendapatkan penyelesaian ganti rugi.

Menurut keterangan yang dihimpun AKPERSI, PT BMH berpedoman pada keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan produksi dan menjadi dasar perizinan perusahaan.

Atas persoalan tersebut, AKPERSI meminta Kementerian Kehutanan tidak hanya memeriksa izin yang berlaku saat ini, tetapi juga menelusuri riwayat penguasaan lahan dan dokumen masyarakat sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan produksi.

“Kalau dasar yang digunakan adalah SK Menteri Kehutanan, maka SK tersebut juga harus diuji dengan fakta sejarah penguasaan tanah dan dokumen masyarakat. Jangan sampai ada hak masyarakat yang lebih dahulu ada tetapi kemudian tidak mendapatkan kepastian penyelesaian,” ujar Rino.

*Minta Peta dan Dokumen Dicocokkan**

DPP AKPERSI meminta Kementerian Kehutanan melakukan verifikasi menyeluruh dengan mencocokkan dokumen masyarakat dengan data pemerintah.

Verifikasi tersebut antara lain meliputi SPH, register desa, peta dan koordinat lahan, riwayat penguasaan, tanggal penetapan kawasan hutan, tata batas kawasan, peta PBPH PT BMH serta seluruh keputusan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan areal tersebut.

AKPERSI juga meminta dilakukan pencocokan atau overlay peta untuk memastikan posisi lahan masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan areal PBPH PT BMH.

“Kami meminta pemerintah turun langsung. Periksa dokumen, cek koordinat, ukur batas dan cocokkan seluruh peta. Dengan begitu, persoalan ini dapat diselesaikan berdasarkan data, bukan berdasarkan klaim masing-masing pihak,” tegas Rino.

*Minta SK Direvisi Jika Terbukti Ada Ketidaksesuaian*

DPP AKPERSI meminta Menteri Kehutanan melakukan revisi atau penyesuaian terhadap keputusan penetapan kawasan maupun areal PBPH apabila hasil verifikasi resmi menemukan adanya lahan masyarakat yang secara hukum tidak semestinya masuk dalam areal tersebut.

AKPERSI meminta pemerintah melakukan penataan, pengurangan atau penyesuaian areal sesuai hasil verifikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memang ditemukan ketidaksesuaian.

“Kami tidak meminta keputusan sepihak. Kami meminta verifikasi. Kalau benar ada ketidaksesuaian, harus ada koreksi dan penyelesaian sesuai hukum. Sebaliknya, kalau ternyata seluruh proses sudah sesuai, hasil verifikasi pemerintah harus menjadi dasar yang dihormati semua pihak,” katanya.

*AKPERSI Minta Pemerintah Hadir**

Menurut Rino, persoalan Karangsia menyangkut dua kepentingan yang sama-sama membutuhkan kepastian, yakni masyarakat dan perusahaan.

“Masyarakat membutuhkan kepastian atas tanah yang mereka kuasai, sedangkan perusahaan membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Negara harus hadir untuk memastikan keduanya diselesaikan secara objektif dan sesuai hukum,” ujar Rino.

DPP AKPERSI berharap Kementerian Kehutanan segera menugaskan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan dengan melibatkan masyarakat, Pemerintah Desa Karangsia, Pemerintah Kabupaten OKI dan PT BMH.

AKPERSI menyatakan siap menyerahkan hasil investigasi, dokumentasi lapangan, keterangan masyarakat dan dokumen pendukung kepada Kementerian Kehutanan.

“Kami meminta persoalan ini jangan berhenti di meja administrasi. Turun ke Karangsia, periksa SPH warga, buka dokumen SK, cek peta dan koordinatnya. Kalau memang ada hak masyarakat yang belum mendapatkan penyelesaian, pemerintah harus memberikan jalan keluar berdasarkan hukum,” pungkas Rino.

DPP AKPERSI menegaskan bahwa keterangan mengenai keberadaan SPH, penggunaan lahan dan belum adanya penyelesaian ganti rugi dalam pemberitaan ini merupakan hasil investigasi serta keterangan yang dihimpun dari masyarakat dan masih harus diverifikasi oleh instansi berwenang.

DPP AKPERSI juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Bumi Mekar Hijau serta pihak terkait lainnya.

Rilis DPP AKPERSI

Jelang Musprov KADIN Gorontalo, Rekam Jejak Hukum Fauzan Fadel Muhammad Patut Mendapat Penjelasan Publik

Mon, 21 Sep 2026 20:14:12 +0700

GORONTALO, Infodesanasional.id — Menjelang Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Gorontalo, perhatian publik tidak hanya tertuju pada gagasan dan program para calon ketua, tetapi juga pada rekam jejak hukum masing-masing kandidat. Hal ini penting karena kepemimpinan KADIN menyangkut kepercayaan anggota serta kepentingan dunia usaha di daerah.

Salah satu nama yang kini berada dalam kontestasi adalah Fauzan Fadel Muhammad. Di tengah proses tersebut, terdapat sebuah fakta hukum yang patut diketahui secara terbuka, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2344 K/PDT/2026 tanggal 8 Juni 2026.

Berdasarkan amar putusan yang tersedia, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan dalam pokok perkara menyatakan Fauzan Fadel Muhammad telah melakukan wanprestasi. Dalam putusan tersebut, Fauzan diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp2.085.000.000, yang terdiri dari pokok Rp1,5 miliar, bunga Rp292,5 juta, dan denda Rp292,5 juta.

Fakta ini perlu ditempatkan secara proporsional. Wanprestasi merupakan persoalan hukum perdata dan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana. Karena itu, keberadaan putusan tersebut tidak boleh dipelintir menjadi tuduhan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan.

Namun demikian, ketika pihak yang bersangkutan kemudian maju sebagai kandidat untuk memimpin organisasi dunia usaha, putusan tersebut menjadi relevan untuk dibicarakan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan.

Pertanyaannya bukan apakah seseorang yang pernah menghadapi perkara perdata otomatis tidak boleh menjadi pemimpin organisasi. Kesimpulan seperti itu tidak memiliki dasar hanya dari satu putusan wanprestasi.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: bagaimana seorang kandidat menjelaskan rekam jejak hukumnya kepada anggota yang akan memberikan kepercayaan kepadanya?

Anggota KADIN berhak mengetahui fakta hukum yang berkaitan dengan kandidatnya. Namun pada saat yang sama, Fauzan Fadel Muhammad juga mempunyai hak untuk memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut dan pelaksanaan putusan yang bersangkutan, Di sinilah prinsip fairness harus dijaga.

Jangan sampai sebuah putusan perdata diubah menjadi tuduhan pidana. Tetapi jangan pula sebuah putusan pengadilan dianggap tidak relevan sama sekali ketika pihak yang bersangkutan sedang meminta mandat untuk memimpin organisasi yang memiliki kepentingan besar terhadap dunia usaha.

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata siapa yang akan duduk di kursi Ketua KADIN Gorontalo.

Persoalan yang lebih penting adalah standar kepemimpinan seperti apa yang ingin dibangun oleh dunia usaha Gorontalo.

Sebab organisasi yang berbicara tentang iklim usaha yang sehat juga membutuhkan budaya organisasi yang menjunjung transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepercayaan.

Hujan Deras Guyur kecamatan Semende Darat Ulu Dua Hektar Sawah Warga Longsor Akibat Jebolnya Siring

Mon, 21 Sep 2026 20:12:21 +0700

MUARA ENIM. Infodesanasional.id - 21 september 2026 Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah kecamatan Semende darat ulu sejak Minggu malam hingga sampai pagi hari (20/9/2026) mengakibatkan bencana sawah longsor yang merusak dua bidang sawah milik Arisman dan warni di desa Pajar bulan kecamatan Semende darat ulu kabupaten muara Enim.

Menurut laporan Arisman pemilik sawah kejadian sekitar pukul 02 malam kejadian longsor ini akibat jebolnya Siring muara tenang kecamatan Semende darat tengah hingga meluap ke Ariya persawahan Siring yang jebol lebih kurang 30 meter," katanya

Setelah dapat informasi bahwa ada kejadian sawah longsor salah satu kadus kampung satu desa Pajar bulan Didi Saputra langsung meninjau lokasi kejadian,dengan pemilik sawah kita harus berhati-hati takutnya karna sekarang sudah memasuki musim penghujan

Kami berharap kepada Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten muara Enim (BPBD) bersama dinas pertanian setempat untuk meninjau lokasi untuk melakukan pendataan dan memberikan bantuan darurat.

Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depannya," himbaunya

(Nasrul)

Diduga Langgar Regulasi, Pemindahan Tenaga PPPK Kesehatan di Muba Siapa Yang Bertanggung Jawab.

Mon, 21 Sep 2026 20:09:52 +0700

Muba, Infodesanasional.id - Pemindahan seorang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) siapa yang bertanggung jawab, berdasarkan Informasi yang didapat media ada dugaan seorang PPPK dengan nomor induk: 198805022025212052 dari unit kerja di seksi penunjang medis RUSD Bayung lincir berinisial "SS" dengan jabatan Penata Layanan Operasional, yang SK nya di tanda tangan oleh Bupati Muba Toha pada tanggal 18 September 2025 pindah dari RSUD Bayung Lincir ke Dinas Kesehatan Muba dibagian Labotorium kesehatan ( dinkes kab Muba) meskipun ketentuan kepegawaian mengatur bahwa PPPK harus bekerja sesuai unit dan kontrak yang telah ditetapkan.

Informasi yang dihimpun tim awak media, pemindahan tersebut di mulai pada tanggal 21 Agustus 2026 diduga Direktur RSUD Bayung lincir tidak mengeluarkan surat Rekomendasi.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan tata kelola kepegawaian.

“Yang bersangkutan diduga tidak melakukan absensi tempat semula di SK kan sedangkan di bagian Laborotarium di Dinkes di jamin oleh staf labatorium berinisial "K " ungkapnya.

Sementara itu, regulasi kepegawaian menegaskan bahwa PPPK tidak dapat dipindahkan secara sepihak ke unit kerja lain di luar ketentuan kontrak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa penempatan PPPK harus sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Hal senada disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin beberapa waktu lalu H. Pathi Riduan, SE., ATD., MM, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Ia menegaskan bahwa PPPK tidak dapat dipindahkan ke unit kerja lain tanpa dasar hukum yang sah.

“PPPK tidak bisa pindah ke tempat lain, sesuai dengan SK kontrak kerja,” ungkapnya dengan singkat.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Ardiansya, Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, namun belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pemindahan, sistem absensi, maupun penerimaan jasa pelayanan tersebut.

Tim awak media akan terus melakukan upaya konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat dan instansi berwenang, guna memperoleh kejelasan serta memastikan pemberitaan ini tetap berimbang, objektif, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.(tim)

Polsek Sanga Desa Cek Sumur Bor untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Ngunang

Mon, 21 Sep 2026 13:55:04 +0700

MUSI BANYUASIN, Infodesanasional.id - Kepolisian Sektor (Polsek) Sanga Desa melakukan pengecekan lokasi pembuatan sumur bor yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan ketersediaan air bersih di Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Senin (21/9/2026).

Pengecekan tersebut dilakukan sekitar pukul 09.30 WIB oleh Kapolsek Sanga Desa IPTU Harun Suardi S, S.E., M.Pd., C.MSP., didampingi Bhabinkamtibmas AIPTU Hengki Krisno dan anggota Unit Intelkam Briptu Rigen Hartono.

Sumur bor tersebut dibuat sebagai salah satu upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya warga di lokasi yang mengalami keterbatasan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Kapolsek Sanga Desa IPTU Harun Suardi mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas sumur bor yang telah dibuat dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami melakukan pengecekan untuk memastikan sumur bor ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, terutama warga yang membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Harun.

Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Karena itu, fasilitas yang telah dibangun tersebut diharapkan dapat dijaga dan dimanfaatkan secara bersama-sama.

"Kami berharap keberadaan sumur bor ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Ngunang. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas ini agar dapat digunakan dalam jangka panjang," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Ngunang Jon Kenedi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta bantuan dalam penyediaan fasilitas air bersih bagi masyarakat di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan sumur bor ini. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Jon Kenedi.

Ia berharap keberadaan sumur bor tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat dan terus memberikan manfaat bagi warga Desa Ngunang.

"Semoga sumur bor ini bisa terus dimanfaatkan dan dirawat bersama sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu yang panjang," ungkapnya.

Kegiatan pengecekan selesai sekitar pukul 10.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi berjalan aman, lancar dan kondusif.

(*)

Polsek Semende Dorong Ketahanan Pangan, 12 Hektare Lahan Disiapkan untuk Budidaya Bawang Putih

Mon, 21 Sep 2026 08:23:46 +0700

MUARA ENIM. Infodesanasional.id - Upaya mendorong ketahanan pangan sekaligus meningkatkan potensi pertanian masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Muara Enim. Kali ini, Polsek Semende melalui Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas Desa Gunung Agung melakukan koordinasi serta pengecekan lahan bersama calon petani yang akan mengikuti program penanaman bawang putih di Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Minggu (20/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 16.00 WIB tersebut menjadi bagian dari langkah awal memastikan kesiapan calon petani dan lahan sebelum pelaksanaan budidaya bawang putih. Sebanyak 8 calon petani telah menyatakan kesiapan untuk mengikuti sistem dan tata cara penanaman yang telah dijelaskan oleh pihak PT Firman Group.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Semende AKP Yudhi Cahyono, S.H., menyampaikan bahwa koordinasi di lapangan dilakukan untuk memastikan program penanaman bawang putih dapat dipersiapkan dengan baik, mulai dari pendataan calon petani hingga pengecekan kondisi lahan.

Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binmas Polsek Semende Aiptu Sukarseno bersama Bhabinkamtibmas Desa Gunung Agung Aiptu Budi NC Putra, S.H., berkoordinasi dengan Kepala Desa Gunung Agung Rizalman serta perangkat desa. Para calon petani juga dikumpulkan untuk melengkapi data dan mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.

Petugas kemudian turun langsung ke lapangan dengan melakukan pengecekan terhadap lahan masing-masing calon petani. Dari hasil pendataan, terdapat 12 hektare lahan yang disiapkan untuk mendukung rencana penanaman bawang putih.

Delapan calon petani tersebut masing-masing memiliki lahan, yakni Nasrul seluas 2 hektare, Sazili 2 hektare, Apandi 2 hektare, Sapri 1 hektare, Marlan 1 hektare, Amir Hamidi 2 hektare, Rizal 1 hektare, dan Mudrika 1 hektare.

Selain pengecekan lahan, personel Polsek Semende memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan mekanisme penanaman bawang putih sesuai dengan sistem yang telah disampaikan oleh pihak PT Firman Group. Dokumentasi calon petani bersama lahan masing-masing juga dilakukan sebagai bagian dari pendataan dan persiapan program.

Secara umum, seluruh calon petani menyatakan siap dan bersedia mengikuti sistem serta tata cara penanaman bawang putih yang telah ditentukan. Kesiapan tersebut menjadi modal awal untuk mengoptimalkan lahan pertanian masyarakat sekaligus mendukung pengembangan komoditas bawang putih di wilayah Semende.

Kegiatan koordinasi dan pengecekan lahan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Jajaran Polsek Semende terus mendorong sinergi bersama pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait agar program pertanian tersebut dapat dipersiapkan secara terarah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Nasrul)

Polri Peduli Masyarakat, Polsek Bayung Lencir Bangun Sumur Bor untuk Warga

Mon, 21 Sep 2026 05:19:10 +0700

MUBA, InfoDesaNasional.id - Wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, Polsek Bayung Lencir Polres Muba Polda Sumsel membangun fasilitas air bersih berupa sumur bor untuk warga di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Pembangunan sumur bor tersebut dilaksanakan di Simpang Tripika RT 06 dan RT 11 RW 02, Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, pada Minggu (20/09/2026).

Kegiatan ini merupakan program dari Kapolda Sumsel yang dilaksanakan oleh Kapolres Musi Banyuasin AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Bayung Lencir AKP Kosim, S.H.

Proses pengeboran sumur bor bantuan Polri untuk masyarakat di Kecamatan Bayung Lencir. Puluhan KK di wilayah tersebut kini bisa menikmati air bersih._

Kapolsek Bayung Lencir AKP Kosim, S.H., didampingi Kanit Reskrim IPDA Heri Pitha, S.H., M.M., mengatakan pembuatan sumur bor ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, mengingat wilayah tersebut belum teraliri jaringan PDAM.

"Wilayah sini memang belum ada masuk PDAM, jadi kami berharap sumur bor ini bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, khususnya warga dua RT tersebut untuk kebutuhan air bersih sehari-hari," ujar AKP Kosim.

Sementara itu, Lurah Bayung Lencir Indah, Jonson, mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Kami atas nama Pemerintah Kelurahan Bayung Lencir Indah sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polsek Bayung Lencir. Polres Muba. Bantuan sumur bor ini sangat bermanfaat dan sangat membantu warga kami dalam memenuhi kebutuhan air bersih," ungkap Jonson.

Dengan adanya sumur bor ini, puluhan kepala keluarga di wilayah tersebut kini dapat lebih mudah memperoleh air bersih, terutama saat musim kemarau.

(Rohman).

Pekerja Jadi Tersangka, Pemilik Gudang Bleaching Terbakar 'SDA' Diduga Istri Aparat Belum Tersentuh Hukum, Masyarakat Desak Kanit Pidsus Dicopot

Sun, 20 Sep 2026 18:49:16 +0700

MUBA, Infodesanasional.id - Penetapan tersangka dalam kasus kebakaran gudang sekaligus tempat pengolahan minyak ilegal atau bleaching di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Selasa (15/9/2026) malam, menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat.

Pasalnya, tersangka berinisial IM (34) diduga hanya merupakan pekerja di lokasi tersebut. Sementara wanita berinisial SDA yang disebut-sebut sebagai pemilik gudang bleaching tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka maupun diumumkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terlebih gudang bleaching yang terbakar itu telah beroperasi selama kurang lebih dua tahun dan keberadaannya bahkan sempat ramai diberitakan di media massa pada awal September 2026.

Sejumlah pihak juga mempertanyakan mengapa pihak yang wanita inisial SDA diduga pemilik Gudang Bleaching tersebut belum tersentuh proses hukum.

Bahkan, beredar dugaan di tengah masyarakat tidak tersentuhnya SDA berkaitan dengan status suaminya yang disebut merupakan anggota kepolisian.

Ketua Umum LSM Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI), Desri Nago SH, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius jajaran Polres Musi Banyuasin.

Menurut Desri, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan dan tidak boleh tebang pilih.

"Unit Pidsus Polres Muba harus menjelaskan secara terang kepada publik bagaimana konstruksi perkara ini. Kalau benar IM hanya pekerja, lalu bagaimana dengan pemilik gudang bleaching? Kenapa tidak ditetapkan tersangka, atau minimal dijelaskan status hukumnya dalam perkara ini?" tegas Desri.

Desri mengatakan, apabila memang ditemukan alat bukti yang mengarah kepada pihak lain, maka seluruh pihak yang memiliki keterlibatan harus diproses sesuai hukum.

"Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada perlakuan berbeda dalam penanganan perkara. Kalau memang ada bukti keterlibatan, siapa pun orangnya harus diproses. Jangan karena status, kedekatan ataupun latar belakang tertentu kemudian penanganannya berbeda," katanya.

Ia juga mendesak Kapolres Musi Banyuasin AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H. melakukan evaluasi terhadap kinerja Unit Pidsus, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan aktivitas ilegal di wilayah hukum Polres Muba.

"Kapolres Muba yang baru harus berani melakukan evaluasi menyeluruh. Kalau ada ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara, tentu harus ada tindakan dan perbaikan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian," ujar Desri.

Sorotan serupa disampaikan Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba, Boni. Ia mengaku tidak heran apabila masyarakat kembali mempertanyakan profesionalitas Unit Pidsus Polres Muba karena menurutnya terdapat sejumlah perkara sebelumnya yang juga menjadi perhatian publik.

Boni mencontohkan kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, pada 25 Juni 2026 sekitar pukul 20.30 WIB diduga sumur milik dr. Reno, warga Desa Semangus, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, yang beroperasi di lahan milik Rudi Apriyadi yang hingga kini tidak ada tersangka.

Selain itu, Boni juga menyinggung kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Dusun IV, Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa, Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan hingga kini menurutnya belum ada tersangka yang diumumkan.

"Jangan sampai masyarakat melihat adanya pola yang sama. Ada perkara yang ramai diberitakan, masyarakat menunggu siapa yang bertanggung jawab, tetapi kemudian tidak ada perkembangan yang jelas. Kasus kebakaran gudang bleaching di Babat Toman sekarang kembali menimbulkan pertanyaan karena yang ditetapkan sebagai tersangka justru hanya pekerja," kata Boni.

Menurutnya, Kapolres Muba harus berani melakukan evaluasi terhadap jajaran yang menangani perkara tersebut apabila memang ditemukan persoalan dalam proses penyidikan.

"Saya yakin Kapolres Muba yang baru AKBP Adik Listiyono berani melakukan evaluasi dan perbaikan. Kalau Kanit Pidsus dan jajaran kinerjanya tidak sesuai harapan atau tidak mampu menjalankan tugas secara profesional, tentu harus dievaluasi. Jangan sampai Kapolres tidak berani menindak seorang perwira yang isunya merupakan titipan petinggi Polri," tegasnya.

Boni juga meminta agar dugaan bahwa suami dari SDA merupakan anggota polisi sehingga memengaruhi proses penanganan perkara dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan internal.

"Kalau ada dugaan saling melindungi, itu harus dibuktikan. Jangan dibiarkan menjadi isu liar. Yang paling penting sekarang adalah transparansi dari penyidik dan penjelasan dari Polres Muba mengenai siapa saja yang diperiksa, bagaimana konstruksi perkaranya dan mengapa baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Lebih lanjut, Boni mengatakan pihaknya bersama gabungan LSM, ormas, aktivis dan masyarakat berencana menyerahkan surat pemberitahuan aksi damai kepada Polres Muba pada Senin (21/9/2026).

Menurutnya, aksi tersebut akan menyuarakan tuntutan agar penanganan kasus kebakaran gudang bleaching di Babat Toman dilakukan secara profesional dan transparan serta meminta evaluasi terhadap penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

"Kami bersama gabungan LSM, ormas, aktivis dan masyarakat akan menyampaikan surat pemberitahuan aksi pada Senin. Kami ingin kasus gudang bleaching di Babat Toman ditangani secara profesional dan transparan. Jangan sampai ada udang di balik batu dalam penanganannya," pungkas Boni.(tim)

Ground Check Hotspot di Timbul Jaya, Polisi Temukan Lahan Terbakar Sekitar 1 Hektare

Sun, 20 Sep 2026 12:33:00 +0700

Sumsel. Infodesanasional.id – Polsek Muara Padang melakukan ground check terhadap satu titik hotspot di Desa Timbul Jaya, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (19/9/2026) sore.

Pengecekan dilakukan oleh personel Piket Polsubsektor Muara Sugihan, Aiptu M. Reza Fahlepi dan Aipda M. Hanafi, S.H., setelah adanya informasi titik hotspot pada koordinat Latitude -2.44279 S dan Longitude 105.32146 E.

Personel menuju lokasi menggunakan kendaraan patroli roda dua dengan bantuan aplikasi Maps. Setelah dilakukan pengecekan, titik hotspot diketahui berada di RT 02 Dusun 01, Desa Timbul Jaya, Kecamatan Muara Sugihan, yang masuk dalam wilayah hukum Polsek Muara Padang.

Dari hasil ground check, petugas menemukan lahan yang telah terbakar dengan luas sekitar satu hektare. Saat petugas tiba di lokasi, kondisi api sudah dalam keadaan padam.

Dalam laporan tersebut belum terdapat keterangan mengenai pemilik lahan, saksi, maupun penyebab terjadinya kebakaran. Personel juga belum melakukan pemasangan police line ataupun mengamankan barang bukti.

Kapolsek Muara Padang melalui Kasi Humas Polres Banyuasin IPTU Abu Bakar, S.H., menyampaikan bahwa pengecekan hotspot merupakan bagian dari langkah Polri dalam memantau potensi Karhutla sekaligus memastikan kondisi di lapangan.

“Setiap informasi hotspot terus ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Karhutla,” ujarnya.

Selain melakukan ground check, personel Polsek Muara Padang juga melaksanakan sosialisasi dan penyebaran maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan. Patroli Karhutla bersama pemerintah setempat turut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api di wilayah rawan.

Dalam pelaksanaan pengecekan, salah satu kendala yang ditemukan adalah tidak adanya sumber air yang berada di sekitar lokasi.

Polsek Muara Padang terus melakukan pemantauan dan patroli di wilayah rawan Karhutla serta mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api maupun potensi kebakaran.

PERSAMI DI SMAN 1 SUNGAI KERUH PERERAT SILATURAHMI ANTAR EKSKUL, DIHADIRI KORWIL PENDIDIKAN

Sun, 20 Sep 2026 12:30:06 +0700

SUNGAI KERUH, Infodesanasional.id - Semangat kebersamaan dan jiwa kepramukaan begitu terasa dalam kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu (PERSAMI) yang digelar di SMA Negeri 1 Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sabtu-Minggu, 20-21 September 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Sungai Keruh, Kailen, SPd.SD.MM., yang memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.

PERSAMI kali ini menjadi ajang istimewa untuk mempererat tali silaturahmi antar organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Empat organisasi besar turut berpartisipasi aktif, yakni Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Kepala SMA Negeri 1 Sungai Keruh, Syaiful Amri, SPd.MM., melalui Pembina Pramuka menyampaikan, tujuan utama PERSAMI bukan sekadar berkemah, melainkan untuk membangun kekompakan, solidaritas, dan karakter kepemimpinan siswa.

"PERSAMI ini kita gelar untuk mempererat silaturahmi. Selama ini Pramuka, PMR, OSIS dan Paskibraka berjalan masing-masing, melalui kegiatan ini kita satukan dalam satu tenda persaudaraan. Harapannya mereka bisa saling support untuk kemajuan sekolah," ujar Pembina di sela-sela kegiatan.

Sementara itu Korwil Pendidikan Sungai Keruh, Kailen, SPd.SD.MM., mengapresiasi kegiatan positif tersebut. Ia menilai kolaborasi antar ekskul adalah kunci untuk membentuk generasi yang disiplin dan berjiwa sosial.

Pantauan di lapangan, berbagai kegiatan positif mengisi PERSAMI. Mulai dari upacara pembukaan, materi kepramukaan dan kepemimpinan, latihan PBB, simulasi pertolongan pertama oleh PMR, hingga api unggun dan pentas seni pada malam harinya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini berjalan dengan aman, tertib, dan penuh antusias. Para siswa berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai agenda pembinaan karakter di SMA Negeri 1 Sungai Keruh.

---(Nurdin)

Andre Hariyanto Lulus UKW, Ketua Divisi Pendidikan DPP AKPERSI Semakin Perkuat Profesionalitas Jurnalistik

Sun, 20 Sep 2026 03:14:51 +0700

SURABAYA, Infodesanasional.id — Kabar membanggakan datang dari jajaran DPP Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI). Andre Hariyanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Wartawan DPP AKPERSI, dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang Wartawan Muda.

UKW tersebut dilaksanakan selama dua hari, Jumat–Sabtu (18–19/9/2026), di Hotel Amaris Surabaya.

Kegiatan UKW diselenggarakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Kompas, Kompas Gramedia (KG) Media, bekerja sama dengan Google, dan diikuti 45 wartawan dari berbagai platform media, baik cetak, siber maupun televisi.

Para peserta berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, serta terdapat peserta dari Sorong, Papua.

Andre Hariyanto mengaku bersyukur dapat mengikuti seluruh rangkaian ujian dan dinyatakan kompeten pada jenjang Wartawan Muda.

“Alhamdulillah, lulus Uji Kompetensi Wartawan merupakan suatu kebanggaan sekaligus pengalaman penting bagi saya. Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Andre.

Ketertarikan Andre terhadap dunia jurnalistik telah tumbuh sejak dirinya duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berawal dari hobi menulis, ia kemudian terus mengembangkan kemampuan dan pengalamannya hingga aktif sebagai jurnalis, penulis dan trainer.

Selain menjalankan aktivitas jurnalistik, Andre Hariyanto juga merupakan penulis buku Mutiara Hikmah, Trainer Lembaga AR Learning Center, serta pendiri Yayasan Suara Utama Indonesia dan Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara.

Menurut Andre, pelaksanaan UKW memberikan pengalaman sekaligus pemahaman yang penting bagi seorang wartawan, khususnya mengenai profesionalitas, kode etik jurnalistik dan ketentuan pers.

“Materi yang diberikan selama UKW tentu sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam aktivitas jurnalistik maupun pengelolaan redaksi.

Pemahaman terhadap aturan pers dan kode etik jurnalistik menjadi hal yang sangat penting dalam menyajikan informasi kepada publik secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Ketua Umum DPP AKPERSI Apresiasi

Sementara itu, Ketua Umum DPP AKPERSI menyampaikan ucapan selamat kepada Andre Hariyanto atas kelulusannya dalam UKW.

Ia menilai keberhasilan tersebut sejalan dengan komitmen AKPERSI dalam mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalitas wartawan.

“Kami mengucapkan selamat kepada Saudara Andre Hariyanto yang telah dinyatakan kompeten melalui Uji Kompetensi Wartawan. Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi sekaligus menjadi bagian dari perjalanan untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalitas sebagai wartawan,” ujar Ketua Umum DPP AKPERSI.

Ia berharap Andre dapat mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama UKW dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam kapasitasnya sebagai Ketua Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Wartawan DPP AKPERSI.

“Sebagai Ketua Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Wartawan DPP AKPERSI, kami berharap Andre dapat terus mendorong peningkatan kompetensi wartawan, baik di lingkungan AKPERSI maupun dunia pers secara umum,” tambahnya.

Kelulusan UKW ini sekaligus menjadi momentum bagi Andre Hariyanto untuk semakin memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya wartawan yang kompeten, berintegritas dan profesional.

Pria kelahiran Mojokerto, 24 Mei 1993, tersebut kini resmi menyandang kompetensi Wartawan Muda setelah menyelesaikan seluruh rangkaian UKW dan dinyatakan kompeten.

Selamat kepada Andre Hariyanto. Terus belajar, berkarya dan menjaga marwah profesi jurnalistik.

Kasus Kebakaran Gudang Minyak Ilegal di Babat Toman, Polres Muba Amankan Tersangka IM

Sat, 19 Sep 2026 19:06:35 +0700

Muba, Infodesanasional.id – Polres Musi Banyuasin mengamankan tersangka terkait kebakaran gudang dan tempat pengolahan minyak ilegal (blecing) ketahap selanjutnya, yang mana terjadi di wilayah Kelurahan Babat, Kec. Babat Toman, Kab Muba. Rabu, (16/09/26).

Kebakaran melanda gudang dan tempat pengolahan minyak ini terjadi pada Selasa, (15/09/26)

Hal yang ini bermula saat mobil tangki melakukan pemuatan minyak hasil olahan. Selanjutnya terjadi ledakan yang mengakibatkan gudang dan tempat pengolahan minyak terbakar.

Tersangka ditangkap setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu tangki penampungan berkapasitas sekitar 24.000 liter, satu tangki penampungan berkapasitas sekitar 5.000 liter, tujuh tangki pemurnian atau tangki bleaching berkapasitas sekitar 5.000 liter, mesin sedot besar, mesin sedot kecil, mesin press, kerangka tedmon, drum besi, selang, satu karung soda api seberat sekitar 25 kilogram, satu karung bubuk bleaching seberat sekitar 25 kilogram, serta satu jeriken berisi cairan yang diduga asam sulfat sebanyak sekitar 25 liter. Seluruh barang bukti tersebut dalam kondisi bekas terbakar, kecuali jeriken berisi cairan yang diduga asam sulfat.

"Untuk tersangka berinisial IM (34) sudah diamankan dan saat ini masih dalam proses ketahap selanjutnya" kata kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean mewakili kasat Reskrim polres Muba AKP M. Wahyudi.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/atau Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Polres Musi Banyuasin masih melakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara menyeluruh kegiatan pengolahan minyak tersebut serta memastikan penyebab dan dampak kebakaran.(tim)

Nobar Kompolnas Awards 2026, Polres Banyuasin Saksikan Polda Sumsel Raih Juara 1 Kategori Polda

Fri, 18 Sep 2026 20:55:37 +0700

SUMSEL, Infodesanadional – Personel Polres Banyuasin mengikuti secara langsung rangkaian Malam Penganugerahan Kompolnas Awards 2026 melalui kegiatan nonton bareng (Nobar) di Ruang ICC Polres Banyuasin, Kamis (17/9/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut diikuti Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., bersama para pejabat utama, Pama, serta personel Polres Banyuasin.

Dalam kegiatan tersebut, personel menyaksikan rangkaian acara Kompolnas Awards 2026 yang mengusung tema “Transparansi, Akuntabilitas, Pelayanan Untuk Negeri”, mulai dari pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penampilan seni tari, doa, sambutan-sambutan, sambutan Kapolri, hingga penayangan video selayang pandang dan penilaian Kompolnas Awards 2026.

Suasana Nobar semakin membanggakan ketika diumumkan bahwa Polda Sumatera Selatan berhasil meraih Juara 1 Kategori Polda dalam ajang Kompolnas Awards 2026.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. Pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh personel Polda Sumsel dan jajaran Polres di wilayah Sumatera Selatan.

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Banyuasin IPTU Abu Bakar, S.H., menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Polda Sumsel dalam ajang tersebut.

“Prestasi Polda Sumsel pada Kompolnas Awards 2026 menjadi kebanggaan bagi seluruh personel, termasuk jajaran Polres Banyuasin. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujar IPTU Abu Bakar.

Menurutnya, penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Banyuasin untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas menjadi motivasi bersama dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Kegiatan Nobar berlangsung dengan tertib dan lancar hingga seluruh rangkaian acara yang disaksikan selesai.

Selamat dan sukses Polda Sumsel atas capaian Juara 1 Kategori Polda pada Kompolnas Awards 2026.

"Diumumkan Secara Resmi! Daftar Final 15 Peserta Lolos Pelatihan Ekskavator Disnakertrans Muba & PPSDM Minerba."

Fri, 18 Sep 2026 19:06:26 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id — Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menggenjot kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pelatihan Bersertifikasi dan mempercepat pengentasan kemiskinan terus diwujudkan secara nyata. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin, bekerja sama dengan PPSDM Minerba Kementerian ESDM, resmi mengumumkan 15 nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi Rekrutmen Pelatihan dan Sertifikasi Operator Alat Berat (Excavator) melalui Program Keluarga Maju (PKM) Tahun Anggaran 2026.

Seleksi ketat yang telah dilaksanakan pada 17 September 2026 di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Sekayu ini difokuskan secara eksklusif bagi masyarakat terdaftar pada Desil 1–5, guna memastikan program tepat sasaran dalam mendongkrak taraf hidup keluarga prasejahtera di Bumi Serasan Sekate.

Bupati Musi Banyuasin, HM. Toha Tohet, memberikan pesan tegas dan motivasi khusus kepada 15 peserta yang berhasil lolos agar memanfaatkan kesempatan emas ini dengan kesungguhan penuh.

"Kepada 15 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi Pelatihan dan Sertifikasi Operator Alat Berat, saya berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan serius, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Program ini merupakan langkah nyata kita untuk meng-upgrade skill generasi unggul Muba agar lebih kompeten, mandiri, dan berdaya saing di dunia kerja. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya demi masa depan keluarga dan kemajuan daerah kita tercinta di Muba Maju Lebih Cepat," tegas Bupati Muba.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdur Rohman Husen , menambahkan bahwa pelatihan bersertifikasi ini merupakan batu loncatan strategis bagi peningkatan kapasitas SDM Generasi Muda Muba Calon Penunjang ekonomi keluarga.

"Kelulusan ini adalah awal dari ikhtiar besar kita dalam meningkatkan kualitas SDM. Tunjukkan etos kerja yang tinggi selama pelatihan berlangsung. Jadikan keterampilan resmi ini sebagai jalan untuk mengubah masa depan dan kemandirian ekonomi keluarga Anda," ujar Wabup muba Abdur Rohman.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, AP, menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dikawal secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) PKM.

"Kami ucapkan selamat kepada 15 peserta terpilih dari berbagai kecamatan. Bersama PPSDM Minerba Kementerian ESDM, Disnakertrans Muba siap memfasilitasi pelatihan ini secara maksimal. Kami ingatkan seluruh peserta untuk hadir tepat waktu, menaati tata tertib Selama Pelaksanaan Pendidikan dan fokus menyerap ilmu teknis demi mencetak tenaga kerja lokal yang handal, profesional, dan siap diserap industri," ungkap Herryandi Sinulingga, AP.

Berikut adalah daftar 15 peserta yang dinyatakan LULUS seleksi berdasarkan Berita Acara Nomor: B-400.14.4.3/804/Nakertrans/2026:

1. Alend Tri Ardhie (Bayung Lencir)

2. Andika Afif Alfadri (Sungai Lilin)

3. Candra Winata (Lais)

4. Chaiz Waiz Ment (Sekayu)

5. Ekik Prasetyo (Keluang)

6. Fajri Putra Pratama (Sekayu)

7. Fiki Mahendra Umbar Wijaya (Sekayu)

8. M Insan Akbar (Sekayu)

9. Muhammad Bakri (Lais)

10. Muhammad Rendi Aftoni (Sungai Lilin)

11. Muhammad Zaki Amrullah (Babat Supat)

12. Nopan Ardiansyah (Lawang Wetan)

13. Rendy Tri Juliansyah (Sekayu)

14. Riski Ronaldi (Sekayu)

15. Tedy Farizki (Sekayu)

Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan tahapan lanjutan pelatihan dapat diakses melalui akun media sosial resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin:

* Instagram: sdmunggul.mubakab

* Facebook: sdm unggul muba

* TikTok: disnakertrans muba dan serasansekatenews

* Media online dan Sosmed Kominfo Muba

Peduli Kamtibmas,warga sinar Tungkal sukarela serahkan senpi Rakitan ke Polsek Tungkal Jaya.

Fri, 18 Sep 2026 19:02:41 +0700

MUBA, Infodesanasional.id - Kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kembali ditunjukkan warga Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Seorang warga Desa Sinar Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya bernama Ari Armedi secara sukarela menyerahkan sepucuk senjata api (senpi) rakitan kepada Polsek Tungkal Jaya, pada Kamis (17/09/2026) siang.

Senpi yang diserahkan tersebut merupakan milik almarhum ayahnya. Adapun senpi jenis revolver berwarna silver dengan gagang hitam dan memiliki enam silinder. Bersama senpi tersebut, turut diserahkan empat butir amunisi yang diduga berkaliber 5,56 mm.

Penyerahan dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian warga dalam membantu kepolisian menjaga situasi kamtibmas, sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan senjata api.

Senpi rakitan beserta amunisi diterima langsung oleh Kapolsek Tungkal Jaya Iptu Imamsyah, M.Si., didampingi Kanit Reskrim Ipda La Ode Ananta, S.Tr.K., Ps Kanit Intel Aiptu Agus Riyanto, dan personel Unit Reskrim Bripka Jimiansyah, S.H.

Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Kapolsek Tungkal Jaya Iptu Imamsyah melalui Kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean mengapresiasi kesadaran warga tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kesadaran warga yang telah secara sukarela menyerahkan senpi rakitan kepada kepolisian. Langkah ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mencegah potensi penyalahgunaan senjata api di tengah masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Polsek Tungkal Jaya Polres Muba juga mengimbau kepada masyarakat yang masih menyimpan senjata api rakitan agar tidak digunakan atau disalahgunakan, dan segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian terdekat.

Dengan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Tungkal Jaya dan Kabupaten Muba tetap aman, tertib, dan kondusif.( Rohman dan team) tim.(rohman)

Kesbangpol Kota Pangkalpinang Kunjungi Sekretariat DPC AKPERSI Babel, Perkuat Sinergi Ormas

Fri, 18 Sep 2026 19:00:22 +0700

PANGKALPINANG, Infodesanasional.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang melakukan kunjungan silaturahmi dan verifikasi ke kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kota Pangkalpinang, Jumat-18-09-2026

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kabid/Kasi Kesbangpol] dan diterima langsung oleh Ketua DPC AKPERSI Babel Amri beserta jajaran pengurus.

Kepala Kesbangpol Kota Pangkalpinang melalui Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran ormas dan Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 tentang pengawasan ormas.

"Tujuan kami untuk pendataan, pembinaan, dan memastikan keberadaan ormas itu nyata, alamat sekretariatnya jelas, kepengurusannya aktif. AKPERSI ini salah satu organisasi pers yang sudah legal berbadan hukum dan sudah terdaftar," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPC AKPERSI Babel menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan AKPERSI hadir sebagai wadah wartawan kompeten yang menjunjung tinggi UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, serta mewajibkan anggota mengikuti Diklat dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

"Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Kesbangpol untuk menjaga kondusifitas, memberikan edukasi literasi media, dan menangkal hoaks di masyarakat," katanya.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan insan pers yang tergabung dalam AKPERSI.

(Amri)

Polres Muba ungkap peredaran sabu di sungai lilin,pria 45 tahun diamankan beserta 33 paket sabu

Fri, 18 Sep 2026 14:06:43 +0700

MUBA, InfodesaNasional.id - Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin (Muba) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Muba.

Kali ini, petugas berhasil meringkus seorang pria berinisial IY alias IYAK Bin SURIPTO (Alm) (45), warga Desa Berlian Makmur, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.

Pelaku diamankan pada Rabu, 03 September 2026 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Berlian Makmur.

Kapolres Muba AKBP God Parlasro S. Sinaga, S.H., S.I.K., M.H melalui Kasat Res Narkoba IPTU Budi Mulya, S.I.P., M.H menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya dugaan peredaran narkotika jenis sabu di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Narkoba memerintahkan Kanit I IPTU Feri, S.H., M.H bersama personel Unit I Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan.

"Setelah dilakukan penyelidikan, petugas kemudian melakukan upaya penangkapan terhadap IY," ungkap IPTU Budi Mulya.

Saat dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi umum, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan awal, barang bukti tersebut diakui oleh IY sebagai miliknya dan berada dalam penguasaannya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 33 paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,03 gram, satu buah wadah plastik warna biru, serta satu unit telepon seluler.

"Selanjutnya terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," jelasnya.

Saat ini penyidik Satres Narkoba Polres Muba masih melakukan proses penyidikan, pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta pemeriksaan barang bukti dan urine melalui Laboratorium Forensik Cabang Palembang.

Polres Banyuasin juga masih melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna proses hukum selanjutnya.

Polres Muba mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. tim infodesa desanasional sumber:Humas Polres Muba)

Warga Talang Empat Rekimai Jaya Sewa Alat Berat Buka Akses Jalan Perkebunan

Fri, 18 Sep 2026 09:03:35 +0700

Muara Enim. Infodesanasional.id - seftember 2026 Warga Talang Empat, Desa Rekimai Jaya, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim Sumatra selatan, secara swadaya menyewa alat berat untuk membuka akses jalan menuju kawasan perkebunan warga.

Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong dan melalui dana patungan warga. Inisiatif itu bertujuan meningkatkan akses transportasi sekaligus memperlancar pengangkutan hasil pertanian dan kebutuhan petani menuju kawasan perkebunan.

Pembukaan jalan baru tersebut memiliki panjang sekitar 5 kilometer. Warga berinisiatif menyewa satu unit alat berat jenis ekskavator untuk mempercepat proses pembukaan dan pengerjaan jalur yang selama ini menjadi akses menuju perkebunan.

Jalan tersebut menghubungkan kawasan permukiman Desa Rekimai Jaya dengan area perkebunan milik warga. Inisiatif pembukaan jalan ini disebut murni berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Selama bertahun-tahun, para petani kopi mengalami kesulitan mengangkut hasil panen, pupuk, serta kebutuhan pertanian lainnya. Kondisi tersebut disebabkan akses yang tersedia sebelumnya hanya berupa jalan setapak yang sempit dan licin, terutama ketika musim hujan.

Salah seorang warga Talang Empat, Yudiarsyah, mengapresiasi kekompakan masyarakat dalam mewujudkan pembukaan akses jalan tersebut.

Ia menjelaskan, biaya penyewaan alat berat dilakukan dengan sistem pembayaran per jam. Menurutnya, warga mengeluarkan biaya sekitar Rp700.000 per jam untuk penggunaan alat berat tersebut. Pengguna jalan ini diperkirakan sekitar 400 KK

“Alhamdulillah, berkat kekompakan dan swadaya warga, pembukaan jalan akhirnya dapat diselesaikan hingga titik terakhir,” ujar Yudiarsyah.

Warga Talang Empat berharap Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui dinas terkait dapat menindaklanjuti pembangunan jalan tersebut secara permanen.

Mereka berharap akses yang telah dibuka secara swadaya tersebut dapat ditingkatkan, antara lain melalui pembangunan jalan cor beton, sehingga aktivitas masyarakat dan pengangkutan hasil perkebunan dapat berjalan lebih lancar.

Warga juga berharap pembangunan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada tahun mendatang. (Nasrul)

Peluang Terbatas! Catat Batas Akhir Pendaftaran WOM Finance (29 September) & PT Bangun Tenera Sriwijaya (30 September 2026)

Fri, 18 Sep 2026 09:01:16 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam menekan angka pengangguran serta memfasilitasi pencari kerja lokal. Menyambut Hari Ulang Tahun Musi Banyuaisn ke 70 Bulan September 2026, Disnakertrans Muba memfasilitasi rekrutmen lowongan kerja dari berbagai perusahaan ternama lewat saluran Job Fair Online.

Dalam kesempatan kali ini, dua perusahaan besar—yakni WOM Finance dan PT Bangun Tenera Sriwijaya dan mengajak seluruh peruhaaan di musi banyuasin membuka kesempatan karir bagi putra-putri daerah dengan berbagai kualifikasi pendidikan, mulai dari jenjang SMA/Sederajat, D3, hingga S1.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Muba, Herryandi Sinulingga, AP., menegaskan bahwa program pelayanan informasi lowongan kerja ini diselenggarakan untuk mempermudah aksesibilitas seluruh masyarakat Musi Banyuasin tanpa terbatas jarak.

"Kami terus berupaya membangun jembatan yang solid antara para pencari kerja lokal dan pihak perusahaan. Melalui fasilitasi lowongan kerja ini, kami ingin memastikan warga Muba mendapatkan prioritas dan kesempatan yang setara untuk berkarya di berbagai sektor industri," ujar Herryandi Sinulingga.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Kabid Penta) Disnakertrans Muba, Sukarni, S.H., didampingi Jafung Titin Maryati SH menambahkan detail teknis mengenai kemudahan proses pendaftaran bagi para pelamar.

"Untuk menjaga kenyamanan dan fleksibilitas para pencari kerja, pengiriman berkas lamaran kami sediakan dalam dua opsi. Pelamar dapat memilih untuk mengantar berkas fisik langsung ke Booth Disnakertrans Muba di Mall Pelayanan Publik (MPP) atau mengirimkannya secara online via email ke penta.disnakertransmuba@gmail.com," jelas Sukarni.

Rincian Posisi dan Batas Waktu Pendaftaran

1. WOM Finance

* Posisi: Credit Marketing Officer (CMO), Marketing Agen Officer (MAO), dan Collection (Staf Penagihan).

* Kualifikasi: Pendidikan minimal SMA/Sederajat, D3, hingga S1 semua jurusan (Freshgraduate/Berpengalaman), memiliki kendaraan sendiri dengan SIM C aktif, serta BI Checking lancar.

* Batas Akhir Pendaftaran: 29 September 2026.

2. PT Bangun Tenera Sriwijaya

* Posisi: Asisten Kepala (1 orang), Asisten Kebun (2 orang), Mandor Kebun (1 orang), Operator Excavator (1 orang), dan Operator Backhoe Loader (1 orang).

* Kualifikasi: Pendidikan S1 Pertanian (untuk posisi Asisten) dan SMA/Sederajat (untuk Mandor & Operator), berpengalaman di bidangnya, serta memiliki sertifikat K3 Kemnaker bagi operator alat berat.

* Batas Akhir Pendaftaran: 30 September 2026.

Masyarakat yang berminat diimbau untuk segera melengkapi dokumen persyaratan administrasi seperti Surat Lamaran ditulis tangan huruf kapital, CV, Ijazah/Transkrip Nilai, KTP/KK Musi Banyuasin, Kartu Pencari Kerja (AK.1), Pasphoto 4x6 (2 lembar), serta Surat Pengalaman Kerja jika ada.

Informasi resmi lebih lanjut dapat diakses melalui portal resmi Disnakertrans Muba maupun akun media sosial Sobat Kerja Muba.

SDM Unggul MUBA , Muba Maju Lebih Cepat !!!

Diduga Seorang Anak Tega bacok Ayah Kandung Langsung Meninggal Dunia Gara - gara Sengketa lahan.

Fri, 18 Sep 2026 05:29:13 +0700

BANYUASIN,INFODESANASIONAL — Jajaran Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan, mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Terduga pelaku berhasil diamankan tidak lama setelah peristiwa terjadi pada Kamis, 17 September 2026.

Korban berinisial S (69), seorang petani warga Desa Teluk Betung, meninggal dunia setelah mengalami luka akibat senjata tajam. Terduga pelaku juga berinisial S (32), yang diketahui merupakan anak kandung korban dan berprofesi sebagai petani.

Peristiwa terjadi di rumah korban di kawasan Parit 9, Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, sekitar pukul 11.30 WIB. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, peristiwa tersebut diduga dipicu persoalan lahan antara korban dan terduga pelaku yang kemudian berkembang menjadi percekcokan.

Dalam peristiwa tersebut, terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian leher dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

Setelah menerima informasi kejadian, personel Polsek Pulau Rimau yang dipimpin langsung Kapolsek Pulau Rimau segera melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terduga pelaku.

Tidak lama setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah parang yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

Terduga pelaku bersama barang bukti kemudian diamankan di Mapolsek Pulau Rimau untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian serta melengkapi alat bukti sebelum menentukan pasal yang disangkakan secara definitif.

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat dalam menangani perkara tersebut guna memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

“Kami mengapresiasi kesigapan anggota Polsek Pulau Rimau yang berhasil mengamankan terduga pelaku dalam waktu singkat. Sekecil apa pun persoalan, termasuk persoalan keluarga dan lahan, harus diselesaikan melalui jalur musyawarah atau hukum, bukan dengan kekerasan,” ujar Risnan.

Pengungkapan perkara tersebut menjadi bagian dari respons Polres Banyuasin dalam menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa setiap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Polda Sumsel bersama seluruh jajaran akan menangani setiap tindak pidana secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Kami mengimbau masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian secara musyawarah atau melalui jalur hukum dalam menghadapi setiap persoalan, termasuk persoalan keluarga maupun sengketa lahan,” ujar Nandang.

Penyidik Polsek Pulau Rimau selanjutnya masih melengkapi pemeriksaan saksi dan terduga pelaku, melakukan gelar perkara, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dalam menghadapi perselisihan. Setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, musyawarah, atau jalur hukum sehingga tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan jiwa.(Ros)