INFO DESA NASIONAL

Advokat Muda Hendrikus Jelahu, S.H. Soroti Putusan MA soal Suket Gibran: Jangan Campuradukkan Keabsahan Dokumen dan Pemberhentian Wapres

Mon, 2 Nov 2026 10:35:34 +0700

Tangerang, Infodesanasional.id — Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap jabatan Gibran serta wacana pemakzulan. Advokat Hendrikus Jelahu, S.H., menilai putusan tersebut belum otomatis menjadi dasar pemberhentian Wakil Presiden, tetapi juga tidak dapat diabaikan begitu saja dalam kajian hukum pencalonan.

Melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan surat tersebut ditarik dan dimusnahkan.

"Putusan MA tidak serta-merta menjadi “peluru perak” untuk menjatuhkan Gibran melalui pemakzulan. Menurutnya, putusan MA berbicara tentang keabsahan suket sebagai dokumen administratif, sedangkan pemberhentian Wakil Presiden merupakan proses konstitusional yang harus melalui mekanisme khusus.

“Putusan MA yang membatalkan suket tidak otomatis mengakhiri jabatan Wakil Presiden. Namun, itu juga bukan berarti akibat hukumnya menjadi tidak relevan. Ada tiga persoalan yang harus dipisahkan: keabsahan suket, pemenuhan syarat pencalonan, dan mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden,” ujar Hendrikus Jelahu.

Ia menjelaskan bahwa suket yang telah dinyatakan batal demi hukum tidak dapat lagi digunakan sebagai bukti keabsahan pendidikan SMA atau sederajat. Namun, pembatalan dokumen itu belum otomatis membatalkan pencalonan Gibran, hasil Pemilu 2024, maupun kedudukannya sebagai Wakil Presiden.

Bukan otomatis pidana beliau juga menilai, pembatalan suket belum otomatis berarti Gibran melakukan tindak pidana. Pembatalan dokumen administratif belum tentu sama dengan pembuktian adanya pemalsuan, penipuan, atau kesengajaan menggunakan dokumen palsu.

“Jika Gibran menggunakan suket yang pada saat itu diterbitkan oleh instansi resmi, hal itu belum tentu menjadi tindak pidana hanya karena dokumen tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Pertanggungjawaban pidana memerlukan pembuktian perbuatan pidana secara tersendiri,” ujarnya.

Menurutnya, argumen bahwa Gibran bertindak atas dasar dokumen resmi yang saat itu tampak sah dapat memperlemah tuduhan pidana. Tetapi, ia menegaskan, hal itu belum tentu otomatis menutup kajian mengenai apakah syarat administratif pencalonan benar-benar terpenuhi.

Jalur pemakzulan tetap berat

Hendrikus Jelahu menegaskan bahwa pemakzulan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh DPR. Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus melalui proses DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusan MPR.

“DPR tidak bisa langsung memberhentikan Wakil Presiden hanya karena satu dokumen administratif dinyatakan tidak sah. DPR dapat memulai proses dengan menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum atau ketidakterpenuhan syarat jabatan, kemudian membawa perkara itu ke MK untuk diuji secara hukum,” kata Hendrikus Jelahu.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, barulah MPR dapat memutuskan pemberhentian. Dengan demikian, pembatalan suket membuka pertanyaan hukum mengenai pemenuhan syarat pencalonan, tetapi belum otomatis mengakhiri jabatan Gibran.

Pandangan berbeda

Pandangan tersebut berbeda dengan sejumlah kalangan yang menilai putusan MA berdampak langsung terhadap kedudukan Gibran. Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah, misalnya, menilai putusan MA berlaku retroaktif sehingga syarat pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 tidak memiliki kedudukan hukum. Ia bahkan menyarankan Gibran mundur atau DPR memulai proses pemakzulan.

Sebaliknya, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan putusan MA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai Wakil Presiden. Ia berpendapat putusan tersebut tidak dapat dieksekusi secara sempurna karena tahapan Pemilu 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik.

Posisi hukum saat ini

Sampai ada langkah lanjutan dari DPR, putusan MK, atau putusan MPR, kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden tetap berjalan. Namun, putusan MA telah menciptakan pertanyaan hukum baru mengenai keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.

“Intinya, suket yang batal membuat kunci administratif pencalonan dipertanyakan. Tetapi pintu pemakzulan tidak terbuka maupun

terkunci otomatis. Pintu itu hanya bisa dibuka melalui prosedur berat di DPR, diuji di MK, dan diputuskan akhirnya oleh MPR,” tutup Hendrikus Jelahu.

Tim media thofilus b benyamin TOBY

Ketua okk DPP AKPERSI asosiasi keluarga pers Indonesia

Wujudkan Pelayanan Prima, Polsek Sekayu Gelar Gatur Lalin Pagi untuk Kelancaran Aktivitas Warga

Mon, 2 Nov 2026 10:32:55 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta memperlancar arus lalu lintas di pagi hari, Kanit Samapta Polsek Sekayu beserta anggota jajaran melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) di sejumlah titik rawan kemacetan dan lakalantas di wilayah hukum Polsek Sekayu.(02/11/2026.)

Kegiatan ini difokuskan pada area penyeberangan anak sekolah, persimpangan jalan utama, dan pusat aktivitas masyarakat. Kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan serta memberikan rasa aman bagi para pejalan kaki yang memulai aktivitasnya.

Kapolsek Sekayu melalui Kanit Samapta Aiptu Dedi Martin.SH. menyatakan bahwa kegiatan gatur pagi ini merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan. "Kami hadir lebih awal di tengah masyarakat untuk memastikan roda perekonomian dan aktivitas pendidikan berjalan lancar tanpa kendala kemacetan. Kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan," ujarnya.

Hingga berakhirnya kegiatan, situasi arus lalu lintas di seputaran kota Sekayu terpantau aman, tertib, dan lancar.

Gandeng PMI Palembang, Baaddogers Gelar Donor Darah

Sun, 1 Nov 2026 18:39:37 +0700

Banyuasin,Infodesanasional.id — Komunitas sosial Barisan Pendonor Darah Optimistis Gembira Elegan Responsif dan Solid (Baaddogers) Kecamatan Air Salek berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang menggelar bakti sosial donor darah sukarela bertajuk “Sehat Manfaat, Kaya Bahagia” dengan slogan “Setetes Darah Selamatkan Kehidupan”, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Enggal Rejo, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, tersebut turut melibatkan wakil ketua dan anggota Persatuan Driver Air Salek (Pedas) serta perwakilan Air Lines Staff.

Aksi kemanusiaan ini mendapat sambutan masyarakat dari berbagai kalangan dan sejumlah desa di Kecamatan Air Salek. Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh anggota Baaddogers, Kepala Desa Enggal Rejo H. Edi Yulianto, S.IP., Kepala Desa Sidoharjo M. Nuryanto, Kepala Desa Air Solok Batu H. Ibrahim, serta tenaga medis dari Unit Transfusi Darah PMI Kota Palembang.

Kepala Desa Enggal Rejo, H. Edi Yulianto, S.IP., menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Baaddogers yang dinilainya konsisten menggerakkan kegiatan sosial kemanusiaan.

Menurutnya, keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut, termasuk keikutsertaannya sebagai pendonor, merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan kemanusiaan yang dilakukan komunitas Baaddogers.

Sementara itu, Ketua Baaddogers, Sunardi, S.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan donor darah kali ini diikuti sekitar 100 orang dari berbagai desa di Kecamatan Air Salek.

"Manfaat donor darah selain menjaga kesehatan tubuh dan melancarkan peredaran darah, juga dapat membantu sesama yang membutuhkan serta menambah pahala," paparnya.

Sunardi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Baaddogers, masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai pendonor, PMI Kota Palembang, pemerintah desa, serta pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Kurang lebih seratus orang pendonor untuk hari ini. Sekarang sudah ada 96 orang," terangnya.

Air Lines Staff Sosialisasikan Pendidikan Penerbangan

Di sela kegiatan donor darah, perwakilan Air Lines Staff, Meyti Handayani, menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya juga membawa agenda sosialisasi program pendidikan penerbangan dari Adinata Dirgantara Abadi.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan informasi mengenai keunggulan program pendidikan, persyaratan pendaftaran, pelatihan, serta ketentuan yang harus dipenuhi calon peserta didik.

"Kita dari Adinata Dirgantara Abadi perdana di Kota Palembang. Keunggulan kita selain ruang ber-AC, dosen kita juga langsung dari bandara dan kita resmi terdaftar di Pemkot Palembang," jelasnya.

Meyti menyebutkan, antusiasme masyarakat terhadap sosialisasi program pendidikan tersebut cukup baik. Ia berharap informasi yang disampaikan dapat mendorong generasi muda di Kecamatan Air Salek untuk terus meningkatkan minat belajar dan mengembangkan kemampuan diri.

"Alhamdulillah antusias warga cukup baik. Harapan anak mudanya terus berkeinginan untuk belajar," pungkasnya.

Junaidi

Dugaan Peredaran Obat Keras Tramadol dan Excimer di Teluknaga Menjadi Sorotan Masyarakat

Sun, 1 Nov 2026 17:51:15 +0700

TANGERANG,Infodesanasional.id - 1 November  2026  Muncul laporan masyarakat terkait dugaan peredaran obat keras jenis Tramadol dan Excimer di Jalan Raya Salembaran No. 7, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Aktivitas penjualan yang diduga berjalan tanpa prosedur kefarmasian resmi dinilai berisiko mengancam kesehatan masyarakat, khususnya remaja.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Sabtu (31/10/2026), kegiatan tersebut disebut telah berlangsung sekitar satu minggu. Sosok yang mengaku sebagai penjaga tempat usaha menyampaikan bahwa jam operasional tidak tetap dan bergantung pada perintah pihak yang disebut sebagai pemilik bernama Agam. Ia juga menyebutkan omzet penjualan harian berkisar Rp 2 – 3 juta, dengan keramaian lebih tinggi pada malam Minggu, serta menyebutkan barang yang diperdagangkan adalah obat Excimer dan Tramadol. Semua keterangan ini masih berupa pengakuan lapangan dan belum diverifikasi secara independen; belum ada bukti pasti mengenai identitas pemilik, asal‑usul obat, serta status perizinan tempat usaha.

Beberapa warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengeluhkan lokasi tersebut kerap ramai pada pagi dan malam hari. Mereka khawatir obat keras tersebut beredar tanpa pengawasan tenaga kesehatan. “Kalau dibiarkan, kesehatan masyarakat Teluknaga dan sekitarnya terancam. Ini bukan obat biasa, melainkan obat keras yang berbahaya jika disalahgunakan,” ujar salah satu warga. Masyarakat berharap aparat segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Dari sisi peraturan, peredaran obat keras diatur dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 435 mengancam pihak yang mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dengan pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp 5 miliar. Sementara Pasal 436 ayat (2) mengatur sanksi untuk praktik kefarmasian tanpa kewenangan terkait obat keras, yaitu penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp 500 juta. Penerapan ketentuan hukum tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan, barang bukti, dan pembuktian unsur tindak pidana oleh aparat.

Redaksi meminta perhatian Polsek Teluknaga, Polres Metro Tangerang Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dan BPOM untuk melakukan pengecekan lapangan, penelusuran asal‑usul obat, serta penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Redaksi juga mengundang pihak yang disebut Agam untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya. Pemeriksaan diharapkan dilakukan secara objektif, tidak hanya menunggu laporan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Teluknaga maupun Humas Polres Metro Tangerang Kota belum memberikan pernyataan resmi.

Penulis: thofilus b benyamin /dan tim media

Antisipasi Balap Liar Malam Minggu, Polsek Sekayu Gelar Patroli KRYD di Sejumlah Titik Rawan

Sun, 1 Nov 2026 12:24:43 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Untuk mengantisipasi aksi balap liar di malam minggu, Kapolsek Sekayu AKP DEDY KURNIAWAN, S.H., M.H. melalui Waka Polsek Iptu Irwan Wijaya.SH dan anggota melaksanakan patroli KRYD.

Patroli dilaksanakan pada Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 23.00 WIB mulai dari Jl. Kyai H. Achmad Dahlan sampai di jalan depan rumah dinas Bupati Muba Kel.Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pengamanan secara stasioner dan patroli mobile di titik yang kerap dijadikan tempat nongkrong remaja serta rawan balap liar.

Kapolsek Sekayu AKP DEDY KURNIAWAN, S.H., M.H. mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya laka lantas akibat aksi balap liar, serta mencegah gangguan Kamtibmas lainnya.

Polsek Sekayu akan terus rutin melakukan patroli malam terutama di jam-jam rawan terjadinya gangguan Kamtibmas.

Polres Muba dan Polsek Sekayu Amankan Ibadah Minggu di GPIN Kayu Ara, Pastikan Jemaat Beribadah Khusyuk

Sun, 1 Nov 2026 12:22:15 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah, personel Polres Muba dan Polsek Sekayu menggelar giat pengamanan ibadah hari Minggu 01 /11/2026 di Rumah ibadah GPIN kel.kayu Ara kec. Sekayu Kab.Musi Banyuasin

Kehadiran personil polri polres Muba dan Polsek Sekayu disambut dalam kegiatan ibadah yang dipimpin oleh Pdt.Marcel B. Weleurat dengan jumlah jemaat sekira 70 jemaat.

Dalam kegiatan pengamanan ini di pimpin oleh Kasubbagdalpers SDM polres Muba Kompol Nazarudin.SH. menyatakan bahwa pengamanan ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama dan menjaga toleransi antarumat beragama.

"Kami menerjunkan personel untuk melakukan sterilisasi area, memantau penerapan protokol keamanan, serta membantu pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi gereja. Kehadiran petugas di lapangan bertujuan agar para jemaat dapat beribadah dengan khusyuk tanpa rasa cemas," ujarnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan khidmat, aman, dan terkendali.

Gelar Subuh Keliling di Masjid Miftahul Jannah.Kapolres OI Perkuat Silaturahmi dan Sampaikan Pesan Kamtibmas

Sun, 1 Nov 2026 12:14:55 +0700

OGAN ILIR.INFODESANASIONAL.ID – Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti, S.H., S.I.K., M.H. melaksanakan kegiatan Subuh Keliling di Masjid Miftahul Jannah Jalan Sarjana, Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu 31 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut didampingi Kabag Ops Polres Ogan Ilir AKP Alias Suganda, S.H., M.Si. beserta para Perwira Polres Ogan Ilir.

Kegiatan Subuh Keliling ini merupakan salah satu upaya Polres Ogan Ilir dalam mendekatkan diri kepada masyarakat serta memperkuat silaturahmi dengan tokoh agama dan jamaah masjid.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada para jamaah yang hadir.

Kapolres mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ia mengimbau agar masyarakat stop Karhutla dan tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan sembarangan, mengingat dampaknya sangat merugikan dan membahayakan lingkungan.

Tidak hanya itu, Kapolres juga mengingatkan bahaya penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan agar masyarakat menjauhi narkoba karena dapat merusak masa depan dan generasi bangsa.

"Stop Karhutla, stop narkoba, dan mari kita jaga Kamtibmas yang kondusif. Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Untuk itu kami mengajak seluruh jamaah dan warga untuk menjadi pelopor keamanan di lingkungannya masing-masing," ujar AKBP Rizka Aprianti.

Menurutnya, kegiatan Subuh Keliling ini juga menjadi sarana untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait situasi Kamtibmas di lingkungan sekitar.

Para jamaah Masjid Miftahul Jannah menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kehadiran Kapolres beserta jajaran yang telah menyempatkan diri sholat subuh berjamaah sekaligus bersilaturahmi.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir yang aman, damai dan kondusif.

Kegiatan berakhir dengan foto bersama dan ramah tamah bersama jamaah masjid dalam suasana penuh keakraban )*/Gheka).

Edukasi Pintar untuk Warga dan Badan Usaha: Pahami Batasan Kecelakaan Kerja, Kewajiban Vendor IUP, serta Perlindungan Sosial Menuju Muba Maju Lebih Cepat

Sat, 31 Oct 2026 14:49:49 +0700

SEKAYU, Infodesanaaional.id - OKTOBER 2026 Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang aman, kondusif, dan berkeadilan serta meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan panduan edukasi hukum terpadu.

Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum terkait batasan definisi musibah/kecelakaan kerja, mekanisme perlindungan sosial, serta mempertegas kewajiban administratif dan operasional bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) beserta vendor/mitra kerjanya di Bumi Serasan Sekate.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, AP, menyampaikan bahwa melek hukum adalah kunci utama dalam mencegah konflik industrial, menjamin keselamatan kerja, serta melindungi hak-hak masyarakat lokal di sekitar area operasional industri.

1. Memahami Definisi dan Batasan Hukum "Kecelakaan Kerja"

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merasa perlu meluruskan pemahaman publik terkait status hukum suatu musibah atau kecelakaan yang terjadi di sekitar area industri:

* Kategori Kecelakaan Kerja (Khusus Pekerja Resmi): Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, PP No. 44 Tahun 2015, dan Permenaker No. 5 Tahun 2021, kecelakaan kerja didefinisikan secara spesifik sebagai kecelakaan yang menimpa pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja resmi dengan perusahaan, baik saat bertugas di area kerja maupun dalam perjalanan wajar dari/ke tempat kerja. Perlindungan atas risiko ini ditanggung secara penuh melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.

* Status Musibah yang Menimpa Warga Sekitar (Non-Pekerja): Masyarakat umum atau warga sekitar yang tidak memiliki ikatan kontrak kerja dengan perusahaan tidak dikategorikan mengalami kecelakaan kerja dalam ranah JKK BPJS Ketenagakerjaan.

* Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Warga: Meskipun bukan "Kecelakaan Kerja", apabila insiden yang menimpa warga disebabkan oleh operasional perusahaan (seperti kelalaian angkutan logistik, kondisi jalan angkut, atau dampak operasional lainnya), pihak perusahaan tetap bertanggung jawab secara hukum:

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH - Perdata): Warga berhak menuntut ganti rugi/pemulihan atas kerugian fisik maupun material akibat kelalaian operasional.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL / CSR): Perusahaan wajib merespons cepat melalui skema penanganan dampak sosial, mitigasi risiko, dan santunan kemanusiaan.

2. Penegakan Kewajiban Pemegang IUP: Pelaporan Vendor & Data Pekerja

Mempertimbangkan tingginya dinamika operasional sektor pertambangan di Musi Banyuasin, Disnakertrans Muba menerbitkan himbauan dan instruksi tegas kepada seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Musi Banyuasin untuk:

1. Wajib Mendaftarkan Seluruh Vendor dan Subkontraktor: Setiap Pemegang IUP wajib melaporkan seluruh daftar perusahaan mitra, penyedia jasa, vendor, dan subkontraktor yang beraktivitas di dalam wilayah IUP-nya kepada Disnakertrans Muba. Pendaftaran ini krusial untuk mempermudah koordinasi, pengawasan K3, serta mitigasi cepat jika terjadi insiden darurat.

2. Melaporkan Rincian dan Jumlah Tenaga Kerja: Pemegang IUP dan vendor diwajibkan menyampaikan rekapitulasi jumlah pekerja (baik PKWT maupun PKWTT) serta memastikan seluruhnya terdaftar aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

3. Penerapan Wajib Lapor Ketenagakerjaan & SIAPkerja: Sesuai UU No. 7 Tahun 1981 dan Perpres No. 57 Tahun 2023, seluruh vendor wajib transparan dalam pelaporan lowongan kerja dan kepatuhan administrasi ketenagakerjaan melalui portal resmi SIAPkerja / KarirHub.

4. Prioritas Tenaga Kerja Lokal (Perda Muba No. 2 Tahun 2020): Seluruh vendor yang dipekerjakan oleh pemilik IUP wajib mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Muba No. 2 Tahun 2020 mengenai pengutamaan penyerapan tenaga kerja lokal asal Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Perlindungan Sosial Melalui Gerakan Gotong Royong

Dalam rangka memperluas jaring perlindungan sosial hingga ke tingkat desa, Disnakertrans Muba terus menggerakkan program Gerakan Gotong Royong bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Muba HRD Forum.

Melalui gerakan ini, perusahaan-perusahaan di Musi Banyuasin didorong untuk berpartisipasi aktif melindungi pekerja rentan di sekitar wilayah operasional mereka, sehingga masyarakat non-formal juga memiliki kepastian perlindungan jaminan sosial.

Imbauan dan Layanan Pengaduan Resmi

1. Kepada Manajemen Perusahaan & Pemegang IUP: Diimbau untuk segera memperbarui data mitra kerja, meningkatkan standar Health, Safety, and Environment (HSE/K3), serta memastikan ketaatan terhadap seluruh regulasi daerah maupun nasional.

2. Kepada Warga Masyarakat Musi Banyuasin: Diimbau untuk selalu proaktif menyampaikan aduan atau informasi terkait permasalahan ketenagakerjaan, hubungan industrial, maupun keselamatan lingkungan melalui layanan informasi resmi yang tersedia di bawah ini.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati HM. Toha Tohet dan Wakil Bupati Kiai Abdur Rohman Husen berkomitmen penuh mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan demi mewujudkan visi Muba Maju Lebih Cepat.

SALURAN INFORMASI, KONSULTASI & PENGADUAN KETENAGAKERJAAN:

* Layanan Informasi & Pengaduan Disnakertrans Muba: 📞 +62 813-6690-0084 (WhatsApp / Hotline Resmi)

* UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi (Wilayah Kerja Muba): 📞 +62 812-7883-1140 (Layanan Pengawasan & Penegakan Norma K3)

* Alamat Kantor: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Jl. Kolonel Wahid Udin, Sekayu.

MENYINGKAP TABIR HUKUM KETENAGAKERJAAN & LINGKUNGAN

Edukasi Pintar untuk Warga dan Badan Usaha: Pahami Batasan Kecelakaan Kerja, Kewajiban Vendor IUP, serta Perlindungan Sosial Menuju Muba Maju Lebih Cepat

Ditulis : Herryandi Sinulingga, AP (Kadis Nakertrans Muba)

SEKAYU, OKTOBER 2026 – Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang aman, kondusif, dan berkeadilan serta meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan panduan edukasi hukum terpadu.

1. Memahami Definisi dan Batasan Hukum "Kecelakaan Kerja"

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merasa perlu meluruskan pemahaman publik terkait status hukum suatu musibah atau kecelakaan yang terjadi di sekitar area industri:

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH - Perdata): Warga berhak menuntut ganti rugi/pemulihan atas kerugian fisik maupun material akibat kelalaian operasional.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL / CSR): Perusahaan wajib merespons cepat melalui skema penanganan dampak sosial, mitigasi risiko, dan santunan kemanusiaan.

2. Penegakan Kewajiban Pemegang IUP: Pelaporan Vendor & Data Pekerja

3. Perlindungan Sosial Melalui Gerakan Gotong Royong

Imbauan dan Layanan Pengaduan Resmi

SALURAN INFORMASI, KONSULTASI & PENGADUAN KETENAGAKERJAAN:

* Layanan Informasi & Pengaduan Disnakertrans Muba: 📞 +62 813-6690-0084 (WhatsApp / Hotline Resmi)

* UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi (Wilayah Kerja Muba): 📞 +62 812-7883-1140 (Layanan Pengawasan & Penegakan Norma K3)

* Alamat Kantor: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Jl. Kolonel Wahid Udin, Sekayu.

MENYINGKAP TABIR HUKUM KETENAGAKERJAAN & LINGKUNGAN

Edukasi Pintar untuk Warga dan Badan Usaha: Pahami Batasan Kecelakaan Kerja, Kewajiban Vendor IUP, serta Perlindungan Sosial Menuju Muba Maju Lebih Cepat

Ditulis : Herryandi Sinulingga, AP (Kadis Nakertrans Muba)

1. Memahami Definisi dan Batasan Hukum "Kecelakaan Kerja"

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merasa perlu meluruskan pemahaman publik terkait status hukum suatu musibah atau kecelakaan yang terjadi di sekitar area industri:

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH - Perdata): Warga berhak menuntut ganti rugi/pemulihan atas kerugian fisik maupun material akibat kelalaian operasional.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL / CSR): Perusahaan wajib merespons cepat melalui skema penanganan dampak sosial, mitigasi risiko, dan santunan kemanusiaan.

2. Penegakan Kewajiban Pemegang IUP: Pelaporan Vendor & Data Pekerja

3. Perlindungan Sosial Melalui Gerakan Gotong Royong

Imbauan dan Layanan Pengaduan Resmi

SALURAN INFORMASI, KONSULTASI & PENGADUAN KETENAGAKERJAAN:

* Layanan Informasi & Pengaduan Disnakertrans Muba: 📞 +62 813-6690-0084 (WhatsApp / Hotline Resmi)

* UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi (Wilayah Kerja Muba): 📞 +62 812-7883-1140 (Layanan Pengawasan & Penegakan Norma K3)

Green Policing Polda Sumsel, Polisi Bersama Masyarakat Jaga Lingkungan dan Fasilitas Ibadah

Sat, 31 Oct 2026 12:30:53 +0700

PALEMBANG.I.FODESANASIONAL.ID— Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. memimpin kegiatan Green Policing melalui aksi penanaman pohon dan pengecekan fasilitas ibadah di Palembang, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan ini mengusung semangat Polisi Bersama Masyarakat, sebagai wujud kepedulian Polda Sumsel terhadap kelestarian lingkungan hidup sekaligus perhatian terhadap fasilitas keagamaan yang digunakan masyarakat.

Kapolda Sumsel bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel melaksanakan kegiatan mulai pukul 13.30 WIB di area belakang gedung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman bibit pohon secara simbolis. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penghijauan kawasan permukiman dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Setelah itu, Kapolda Sumsel bersama rombongan mengecek kondisi fisik dan kebersihan Mushollah Darussalam. Pengecekan tersebut bertujuan memastikan kelayakan serta kenyamanan sarana ibadah bagi warga sekitar.

Melalui Green Policing, Polda Sumsel mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Semangat Polisi Bersama Masyarakat juga diwujudkan melalui ajakan untuk terlibat aktif menjaga lingkungan dan merawat fasilitas umum.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa Green Policing merupakan langkah konkret Polda Sumsel untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

"Kegiatan Green Policing ini bukan sekadar penanaman pohon biasa, melainkan komitmen berkelanjutan Polda Sumsel bersama jajaran untuk menciptakan lingkungan hidup yang hijau, asri, dan sehat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Selain itu, pengecekan tempat ibadah Mushollah Darussalam merupakan wujud perhatian Polri agar sarana ibadah masyarakat senantiasa nyaman dan kondusif," katanya.

Lebih lanjut, Kabid Humas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merawat bibit pohon yang telah ditanam serta menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas umum di sekitarnya.

"Sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah kunci terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang harmonis dan berkelanjutan,"katanya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kapolrestabes Palembang, Dirbinmas Polda Sumsel, Dirreskrimsus Polda Sumsel, Dirresnarkoba Polda Sumsel, Kabid Humas Polda Sumsel, Kabid Dokkes Polda Sumsel, serta Kapolsek Ilir Timur II.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan kegiatan Green Policing. Polda Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, merawat fasilitas umum, serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.(**/Gheka)

Finishing Pembangunan Jembatan TMMD ke-130 Kodim Ngawi, Satgas Gandeng Warga Ahli Bangunan

Sat, 31 Oct 2026 12:28:44 +0700

Ngawi,infodesanasional.id – Pembangunan jembatan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 0805/Ngawi di Desa Jatipuro, kini mulai memasuki tahap finishing. Untuk mendapatkan hasil pembangunan yang maksimal, pengerjaan tahap akhir dilakukan dengan penuh ketelitian dan melibatkan personel Satgas TMMD serta masyarakat yang memiliki keahlian di bidang konstruksi bangunan. Sabtu (31/10/2026)

Dantim Satgas TMMD, Serka Marno, mengatakan bahwa pekerjaan finishing tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Dibutuhkan ketekunan, keterampilan, serta tenaga yang benar-benar memahami bidang pekerjaan bangunan agar hasil akhir jembatan lebih rapi, kuat, dan berkualitas.

"Finishing ini membutuhkan orang-orang khusus yang memiliki keahlian di bidang bangunan. Karena itu, kami mengumpulkan anggota Satgas TMMD serta masyarakat yang mempunyai keterampilan bangunan untuk bersama-sama mengerjakan tahap penyelesaian jembatan," ungkap Serka Marno.

Menurutnya, tahap finishing merupakan bagian penting dari pembangunan karena menentukan kualitas dan kerapian hasil pekerjaan. Oleh sebab itu, setiap detail pengerjaan diperhatikan agar jembatan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik dalam jangka panjang.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengerjaan juga menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui semangat gotong royong, Satgas TMMD bersama warga terus bekerja bahu-membahu menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut.

Program TMMD ke-130 Kodim 0805/Ngawi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses transportasi, memperlancar aktivitas sehari-hari, serta mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.(adi p)

Subuh Keliling Polsek Sekayu: Dengar Aspirasi Warga Sekaligus Sosialisasi Karhutla dan Judi Online

Sat, 31 Oct 2026 12:26:10 +0700

SEKAYU, Infodesanaaional.id --Jajaran Polsek Sekayu dipimpin Waka Polsek Iptu Irwan Wijaya.S.H. beserta anggota melaksanakan kegiatan Sholat Subuh Keliling (Subling) berjamaah di masjid Nurul Iman kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Hari

Sabtu, 31/10/2026 pukul 04.30 wib.

Melalui pendekatan spiritual dan humanis ini, personel Polri hadir di tengah-tengah jamaah untuk mempererat sinergi sekaligus mendengarkan aspirasi warga secara langsung.

Setelah ibadah bersama, personel menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas untuk saling menjaga lingkungan. Warga diimbau untuk selalu waspada terhadap bahaya narkoba, judi online, hingga pencegahan Karhutla demi kenyamanan bersama.

Mari kita bersama-sama menjaga kamtibmas di Kecamatan Sekayu agar tetap aman, tertib, dan kondusif!

Bila ada permasalahan atau membutuhkan bantuan kepolisian di lingkungan Anda, jangan ragu untuk menghubungi layanan resmi:

Call Center Polri 110 (Bebas Pulsa)

Semangat Sportivitas Warnai Penutupan Turnamen Voli Kapolres Madiun Cup 2026

Fri, 30 Oct 2026 16:59:46 +0700

MADIUN,infodesanasional.id– Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Madiun menghadiri penutupan sekaligus penyerahan piala Turnamen Bola Voli Kapolres Madiun Cup 2026 tingkat pelajar SMA/SMK sederajat se-Jawa Timur, Kamis (29/10/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung di GOR Pangeran Timur, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, tersebut menjadi ajang kompetisi sekaligus wadah pembinaan bakat dan prestasi generasi muda melalui olahraga.

Dalam sambutannya, Kapolres Madiun menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan terbaik selama turnamen berlangsung. Ia menegaskan bahwa kegiatan olahraga tidak hanya bertujuan meraih kemenangan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, kerja sama, dan sportivitas di kalangan pelajar.

"Menang dan kalah merupakan hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Namun, semangat juang, kerja keras, kedisiplinan, dan sportivitas adalah nilai penting yang harus terus dijaga. Kami berharap turnamen ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan bakat dan meraih prestasi yang lebih tinggi," ujar AKBP Ridwan Maliki.

Pada kategori putra, Juara I diraih SMAN 1 Ngawi, Juara II SMAN 2 Ngawi, sedangkan Juara III bersama diraih SMAN 1 Barat Magetan dan SMAN 1 Parang Magetan.

Sementara itu, kategori putri menempatkan SMAN 1 Gedeg Mojokerto sebagai Juara I, MAN 3 Nganjuk sebagai Juara II, serta Juara III bersama diraih SMAN 1 Kauman Tulungagung dan SMAN Kedungwaru Tulungagung.

Kapolres Madiun berharap Turnamen Kapolres Madiun Cup dapat terus menjadi agenda positif yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkompetisi secara sehat, mempererat persaudaraan antarpelajar, serta melahirkan atlet-atlet bola voli berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Madiun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung kegiatan positif yang bermanfaat bagi kemajuan generasi muda. (Adi p)

Satresnarkoba Polres Ngawi Ungkap Peredaran Ribuan Pil Koplo, Bandar yang Lama Jadi TO Diamankan

Fri, 30 Oct 2026 16:58:08 +0700

Ngawi,infodesanasional.id — Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil mengungkap dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dengan mengamankan ribuan butir obat berlogo MF yang diduga diedarkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial TH alias Kung yang diduga berperan sebagai bandar dan telah lama menjadi target operasi (TO) petugas.

Tersangka diamankan

di rumahnya, pada Rabu (28/10/2026). Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka disebut-sebut cukup licin sehingga membutuhkan upaya penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut oleh petugas untuk mengungkap dugaan keterlibatannya dalam peredaran obat tersebut.

Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menemukan barang bukti berupa 2.938 butir pil berwarna kuning berlogo MF yang disimpan dalam tiga botol plastik dan satu paket plastik klip bening. Selain itu, polisi turut mengamankan uang tunai sebesar Rp1.281.000 serta dua unit telepon genggam.

Petugas juga menyita 15 butir pil berlogo MF dari orang lain yang disebutkan dalam laporan pengungkapan. Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan mencapai 2.953 butir pil berlogo MF.

Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba AKP M. Lutfhi., S.H., menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran obat-obatan yang diduga disalahgunakan dan berpotensi membahayakan masyarakat.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam memberantas peredaran obat-obatan ilegal di wilayah Kabupaten Ngawi. Terduga pelaku yang diamankan ini telah lama menjadi target operasi petugas. Kami terus melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk sumber pasokan maupun jaringan peredarannya,” tegas Kasat Resnarkoba mewakili Kapolres Ngawi.

Ia menambahkan, pihaknya tidak akan berhenti pada penangkapan satu orang apabila hasil penyelidikan masih menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pelaku lain. Penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Ngawi mengimbau masyarakat agar tidak membeli, mengonsumsi, maupun mengedarkan obat-obatan tanpa ketentuan dan pengawasan yang sesuai. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran obat-obatan ilegal di lingkungan sekitarnya.

Melalui pengungkapan ini, Polres Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran obat-obatan yang berpotensi membahayakan kesehatan, sekaligus menjaga keamanan dan melindungi generasi muda dari dampak penyalahgunaan obat.(adi.p)

Pererat Silaturahmi, Polsek Sekayu Gelar Sholat Jumat Keliling dan Berbagi di Masjid Darul Muttaqim

Fri, 30 Oct 2026 14:56:34 +0700

SEKAYU, Infodesanaaional.id - Guna mempererat tali silaturahmi antara Kepolisian dan elemen masyarakat, jajaran Polsek Sekayu kembali melaksanakan agenda rutin Sholat Jumat Keliling (Jumling) yang dirangkaikan dengan aksi sosial Jumat Berkah.

Kegiatan keagamaan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sekayu AKP Dedy Kurniawan.SH.MH.

beserta Waka Polsek Sekayu Iptu Irwan Wijaya.SH., Kanit Binmas Aiptu Bagus SH, dan personel Polsek Sekayu hari ini dilaksanakan di Masjid Darul Muttaqim Kel. Balai agung Kec. Sekayu Kab.Musi Banyuasin.

Tak sekadar melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, momentum ini dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dua arah untuk mendengarkan langsung aspirasi serta masukan dari masyarakat terkait situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Kapolsek Sekayu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari implementasi program Kapolri bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”. Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, melainkan juga melalui pendekatan humanis religius. Melalui dialog langsung ini, petugas turut menyelipkan imbauan kamtibmas, mulai dari pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), bahaya narkoba, hingga ajakan bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap kondusif.

Usai ibadah, kegiatan ditutup dengan aksi sosial bertajuk Jumat Berkah, di mana personel Polsek Sekayu membagikan paket makanan kepada para jamaah dan warga sekitar.

Diharapkan, sinergi yang harmonis ini dapat terus memupuk rasa saling percaya serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan situasi Sekayu yang aman, nyaman, dan damai.

DPO LZ Diduga Kembali ke Rumah, Santai Mandi Orek di Sungai Musi hingga ke Sawah, Polsek Sanga Desa Dicurigai Masuk Angin?

Fri, 30 Oct 2026 13:41:16 +0700

MUBA,Infodesanaaional.id - Diduga sempat melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), LZ alias Lazi diduga pemilik lokasi penyulingan minyak ilegal di Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kini disebut-sebut telah kembali ke rumahnya.

Bahkan, sejumlah aktivitas pribadinya yang terpantau melalui media sosial memperlihatkan LZ seolah menjalani kehidupan dengan santai, mulai dari mandi orek (mandi bersama keluarga) di Sungai Musi hingga mengunggah kegiatan meninjau tanaman padi di persawahan.

Informasi dugaan kembalinya LZ ke kediamannya tersebut semakin memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, LZ yang diduga pemilik penyulingan minyak yang digerebek pada 28 Juli 2026 dan lokasi yang sama kemudian mengalami insiden kebakaran pada malam 2 Oktober 2026.

Seorang warga Sanga Desa yang meminta identitasnya tidak dicantumkan dalam pemberitaan membenarkan bahwa dirinya sempat melihat LZ berada di kediamannya.

"Saya sempat lihat ia (LZ, red) mengobrol santai depan rumahnya," ujar warga tersebut.

Informasi ini menambah sorotan terhadap perkembangan pencarian DPO LZ. Terlebih, aktivitas yang bersangkutan di media sosial pribadinya juga menjadi perhatian masyarakat karena memperlihatkan sejumlah kegiatan bersama keluarga dan aktivitas di lingkungan persawahan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba, Boni, melontarkan kritik keras terhadap belum jelasnya penangkapan DPO LZ. Ia menilai, kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif terhadap keseriusan aparat kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum.

"Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Bagaimana mungkin seorang yang berstatus DPO, yang berdasarkan informasi masyarakat diduga sudah kembali ke rumah dan terlihat beraktivitas di wilayah Sanga Desa, sampai sekarang belum ada kejelasan penangkapannya? Apakah aparat tidak mengetahui keberadaannya atau memang belum ada langkah konkret untuk mengamankan yang bersangkutan?" tegas Boni.

Boni bahkan mempertanyakan kinerja jajaran Polsek Sanga Desa, khususnya tim Reskrim, yang sebelumnya dikenal mampu melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan hingga ke luar Pulau Sumatera, termasuk ke wilayah Jawa dan Kalimantan.

"Patut dipertanyakan, bahkan muncul kecurigaan di tengah masyarakat apakah aparat Polsek Sanga Desa sudah masuk angin dalam menangani perkara DPO LZ ini. Bagaimana mungkin tim Reskrim yang sebelumnya mampu mengejar pelaku kejahatan hingga ke Pulau Kalimantan dan Jawa, justru belum menunjukkan hasil yang jelas dalam pencarian LZ yang diduga berada di wilayah hukumnya sendiri?" ujar Boni.

Menurutnya, perbedaan penanganan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan, status DPO harus ditindaklanjuti melalui langkah hukum yang konkret, bukan sekadar menjadi catatan administratif tanpa kepastian perkembangan pencarian.

Lebih lanjut, Boni mendesak Kapolsek Sanga Desa IPTU Harun Suardi bersama Unit Pidsus Polres Muba agar segera melakukan pengecekan terhadap informasi keberadaan LZ dan mengambil langkah penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku.

"Kami mendesak aparat segera mencari dan menangkap DPO LZ apabila keberadaannya berhasil dipastikan. Jangan sampai masyarakat justru lebih dahulu mengetahui keberadaan seorang buronan, sementara perkembangan tindakan aparat tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Status DPO bukan perkara sepele dan harus ditindaklanjuti secara serius," desaknya.

Ia juga meminta agar kepolisian tidak membiarkan berkembangnya isu dugaan adanya main mata atau lobi-lobi antara pihak DPO dengan oknum aparat penegak hukum. Menurut Boni, keterbukaan dan tindakan nyata merupakan cara terbaik untuk menjawab kecurigaan tersebut.

"Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada main mata atau lobi-lobi tertentu yang membuat aparat terkesan masuk angin. Kami tidak ingin tuduhan seperti itu hanya menjadi isu liar di tengah masyarakat. Karena itu, buktikan bahwa penegakan hukum benar-benar berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih," katanya.

Boni menambahkan, Barikade 98 Muba bersama gabungan LSM, ormas, aktivis, dan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolsek Sanga Desa dalam waktu dekat apabila tidak ada perkembangan konkret terkait penangkapan DPO LZ.

Aksi tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus desakan agar aparat memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara penyulingan minyak ilegal yang menjadi perhatian publik.

"Kami bersama gabungan LSM, ormas, aktivis, dan masyarakat Muba akan menggelar aksi di Mapolsek Sanga Desa jika DPO LZ tidak kunjung ditangkap dan tidak ada kejelasan penanganannya. Kami akan meminta Kapolsek menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi dan sejauh mana upaya pencarian sudah dilakukan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin tergerus akibat tidak adanya kepastian hukum," pungkas Boni.

Sementara itu, pihak Polsek Sanga Desa perlu memberikan penjelasan terbaru mengenai perkembangan pencarian LZ, termasuk menanggapi informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa DPO tersebut diduga telah kembali ke kediamannya.

(tim)

Polres Muba melalui Polsek Sekayu kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial "Jumat Berkah".

Fri, 30 Oct 2026 10:19:32 +0700

SEKAYU, Infodesanaaional.id - 30 /10/2026 pukul 09.00 wib. Kegiatan Jumat berkah dipimpin langsung oleh Kapolsek Sekayu AKP Dedi Kurniawan .SH.MH bersama Kanit Binmas Aiptu Bagus beserta anggota, kegiatan Jumat berkah ini menyasar warga yang membutuhkan dan warga kurang mampu, yang berada di sekitar wilayah hukum Polsek Sekayu.

Dalam aksi sosial ini, Polsek Sekayu membagikan bantuan sembako, yang mana Kegiatan ini bukan sekadar aksi berbagi, melainkan momentum penting bagi Polri untuk bertatap muka, mendengarkan aspirasi warga, sekaligus menyampaikan pesan-pesan penting terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolsek Sekayu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya nyata untuk merajut kedekatan antara kepolisian dan masyarakat. Diharapkan, bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat dan meringankan beban sesama, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, aman, dan damai di Kota Sekayu.

Diterjang Angin Puting Beliung, Dua Rumah Warga di Dungmiri Ngawi Rusak Parah

Thu, 29 Oct 2026 19:37:42 +0700

NGAWI, infodesanasional.id – Bencana alam angin puting beliung menerjang Dusun Klanding, Desa Dungmiri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi pada Kamis (29/10/2026) dini hari. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 03:00 WIB tersebut mengakibatkan dua rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan parah.

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, dua rumah yang menjadi korban amukan angin kencang tersebut adalah milik Pak Yetno dan Ibu Sarinah, yang berlokasi tepat di wilayah RT 03 / RW 01 dusun setempat.

Saat ditemui awak media, para korban yang rumahnya rusak parah mengaku syok atas tragedi yang menimpa mereka. Di tengah kondisi pascabencana ini, mereka sangat berharap adanya perhatian dan uluran tangan dari pihak terkait.

"Kami sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi, khususnya Dinas Sosial, agar bisa segera turun tangan membantu meringankan beban kami untuk memperbaiki tempat tinggal," ungkap korban.

Sementara itu, Pemerintah Desa Dungmiri langsung meninjau lokasi kejadian untuk melihat kondisi warganya secara langsung. Kepada awak media, pihak pemerintah desa menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah ini.

"Kami selaku Pemerintah Desa ikut prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah yang telah dialami oleh warga kami. Saat ini kami terus mendata kerugian dan berkoordinasi dengan pihak terkait," jelas perwakilan Pemerintah Desa Dungmiri saat diwawancarai.

Hingga berita ini diturunkan, warga sekitar bersama pihak desa bergotong-royong membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan akibat terjangan angin puting beliung tersebut.(seni)

Sengketa Jalan Hauling di Batanghari Leko Memanas, Kesaksian Kades di Sidang Ungkap Fakta Baru

Thu, 29 Oct 2026 15:37:53 +0700

SEKAYU, Infodesanaaional.id – Polemik sengketa lahan terkait pembebasan jalan hauling batu bara antara seorang lansia asal Batanghari Leko, M. Teguh, dengan PT Cakra Adipratama kian bergulir panas.

Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Sekayu pada Rabu (28/10/2026) berhasil menguak sejumlah fakta baru yang mengejutkan.

Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor registrasi 22/Pdt.G/2026/PN.SKY ini menempatkan M. Teguh sebagai Penggugat.

Sebagian lahan miliknya yang berlokasi di Dusun VIII Lubuk Tampang, Desa Tanah Abang, diduga telah digusur oleh PT Cakra Adipratama untuk pembangunan jalan hauling batu bara tanpa adanya ganti rugi kepada dirinya.

Tragisnya, uang ganti rugi tersebut diduga justru jatuh ke tangan pihak lain tanpa konfirmasi.

Kuasa hukum M. Teguh, Mohammad Irham, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Kuyung Irham, mengungkapkan bahwa agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat (PT Cakra Adipratama). Pihak perusahaan menghadirkan dua orang saksi, salah satunya adalah Kepala Desa Tanah Abang.

"Melalui keterangan Kepala Desa di persidangan, terungkap bahwasannya pada Januari 2025, ia telah menerbitkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama PT Cakra Adipratama.

Padahal, Kades tersebut mengetahui bahwa di atas lahan itu masih ada SPH aktif atas nama M. Teguh," ujar Kuyung Irham saat ditemui di kantornya seusai persidangan.

Lebih lanjut, Irham menjelaskan bahwa sengketa antara kliennya dengan Tergugat lain (AP dan BY) sebenarnya sudah tercatat belum menemui penyelesaian sejak Oktober 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi di Kantor Desa Tanah Abang. Namun, SPH untuk pihak perusahaan tetap diterbitkan.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, pihak kuasa hukum mengendus adanya dugaan upaya pengaburan fakta mengenai keberadaan lahan milik M. Teguh dalam dokumen SPH dan Surat Jual Beli atas nama PT Cakra Adipratama.

Sebaliknya, seluruh saksi dan bukti yang dihadirkan justru memperkuat ruang bahwa lahan yang diklaim pihak lain

—dan kini dikuasai perusahaan—

adalah benar milik M. Teguh.

Atas temuan fakta baru ini, tim kuasa hukum menegaskan sedang melakukan analisis mendalam untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. "Kami sedang menganalisa fakta-fakta tersebut.

Ini akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk menempuh jalur hukum lain apabila ditemukan adanya unsur pidana," tegas Irham.

Di sisi lain, pihak Penggugat juga mengetuk pintu pemerintah daerah dan pihak berwenang setempat untuk memberikan atensi dan pengawasan ketat terhadap objek sengketa ini. Terlebih, dalam materi gugatan terdapat Tuntutan Provisi.

"Dalam gugatan, kami menuntut agar untuk sementara waktu tidak ada aktivitas atau kegiatan apa pun dari pihak mana pun di atas lahan tersebut selama proses hukum berjalan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Hal ini penting karena klien kami, Bapak M. Teguh, saat ini sudah tidak bisa lagi mengusahakan atau mengambil manfaat ekonomi dari lahan miliknya yang sedang berperkara tersebut," pungkas Kuyung Irham.(tim)

Antisipasi Curanmor dan Balap Liar, Polsek Sekayu Gelar Patroli Preventif Hingga Nyalakan "Blue Light"

Thu, 29 Oct 2026 12:48:28 +0700

SEKAYU, Infodesanaaional.id - Guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana curanmor dan keresahan masyarakat akibat aksi balap liar, Personel Piket Fungsi Polsek Sekayu melaksanakan patroli preventif secara hunting dan stasioner di titik-titik rawan wilayah hukum Polsek sekayu

Dalam upaya antisipasi curanmor, personel menyambangi area parkir terbuka, pertokoan, dan pos ronda pemukiman warga.

Petugas memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat dan juru parkir agar tidak lengah, memastikan kendaraan telah dikunci stang, serta sangat disarankan menggunakan kunci pengaman ganda/rahasia.

Petugas juga mengingatkan agar kendaraan tidak diparkir di tempat sepi yang minim pengawasan.

Selanjutnya, petugas bergerak melakukan patroli hunting di sepanjang jalan rumah dinas bupati muba guna mengantisipasi aksi balap liar.

Petugas melakukan stasioner dengan menyalakan lampu rotator (Blue Light Patrol) pada titik rawan guna mempersempit ruang gerak para remaja yang hendak memacu kendaraannya.

Terhadap kerumunan pemuda di pinggir jalan, petugas melakukan pemeriksaan badan dan surat kendaraan secara humanis, kemudian membubarkan mereka secara persuasif untuk segera kembali ke rumah masing-masing demi menjaga ketertiban umum.

Waka Polsek Sekayu Iptu Irwan Wijaya.SH. Pimpin Apel Kesiapan Untuk Pengamanan Masa di DPRD Muba

Thu, 29 Oct 2026 12:45:05 +0700

SEKAYU, Infodesanaaional.id - Pelaksanaan pengamanan diawali dengan Apel Kesiapan yang dipimpin oleh Waka Polsek Sekayu Iptu Irwan Wijaya.SH. guna memberikan arahan (Cara Bertindak) kepada seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis, persuasif, serta dilarang keras membawa senjata api.

Sekira pukul 09.00 WIB, massa aksi dari LSM Lembaga aspirasi Nusantara (LAN), tiba di lokasi berjumlah sekira 20 orang dengan pengawalan dari unit Lantas/Samapta. Personel pengamanan langsung melakukan pengamanan di depan gerbang utama kantor DPRD Muba dan Pemkab Muba guna menjaga situasi tetap steril. Unit Lalu Lintas melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalin.

Selama jalannya aksi, massa melakukan orasi secara bergantian. Setelah bernegosiasi secara persuasif yang dijembatani oleh fungsi Intelkam, perwakilan massa aksi diterima selanjutnya melaksanakan audiensi dan menyampaikan aspirasi mereka di dalam ruangan yang mnuntut agar bupati Muba mencabut HGU PT.inti agro makmur karena diduga melakukan banyak pelanggaran,

Setelah proses audiensi selesai dan aspirasi akan diproses lebih lanjut perwakilan massa kembali ke kelompoknya untuk memberikan hasil pertemuan, selanjutnya sekira pukul 11.15. Wib massa membubarkan diri dengan tertib. (***)

DPO LZ Tak Kunjung Ditangkap, Prestasi Polsek Sanga Desa Hangus, Tak Seperti Jaman IPTU Joharmen Tangkap Buronan Perampokan hingga Kalimantan..!

Wed, 28 Oct 2026 21:08:05 +0700

MUBA, Infodesanaaional.id-- Ketidakjelasan penangkapan DPO berinisial LZ alias Lazi dalam perkara dugaan kepemilikan lokasi penyulingan minyak ilegal serta insiden kebakaran penyulingan minyak ilegal di Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menuai sorotan tajam. Lambannya perkembangan penanganan perkara tersebut dinilai memunculkan pertanyaan publik terhadap keseriusan aparat dalam menindaklanjuti buronan yang diduga masih berada di wilayah Sanga Desa.

Ketua Serikat Masyarakat Sumatera Selatan (SMS) Biro Kabupaten Musi Banyuasin, Darul Kutni, menyayangkan belum adanya kejelasan mengenai penangkapan LZ.

Ia bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan keberhasilan jajaran Polsek Sanga Desa dalam mengungkap kasus perampokan bersenjata api pada 2025 yang berujung pada pengejaran pelaku hingga ke luar Pulau Sumatera.

Menurut Darul, keberhasilan aparat dalam mengejar pelaku kejahatan hingga lintas pulau semestinya menjadi gambaran bahwa upaya penegakan hukum dapat dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Dalam kasus perampokan bersenjata api, pelaku yang melarikan diri hingga ribuan kilometer ke Kalimantan bisa dikejar dan ditangkap. Namun, dalam perkara DPO LZ ini, yang berdasarkan informasi masyarakat disebut-sebut kembali dan berkeliaran di wilayah Sanga Desa, sampai sekarang belum ada kejelasan penangkapannya,” tegas Darul.

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi mencoreng prestasi gemilang yang pernah ditorehkan Polsek Sanga Desa. Terlebih, keberhasilan pengungkapan kasus perampokan bersenjata api pada 2025 sebelumnya mendapat apresiasi dari pimpinan daerah dan kepolisian.

Sebagaimana diketahui, perampokan bersenjata api terjadi pada Jumat pagi, 7 Februari 2025, di rumah Agung Pratama, Dusun VI, Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa. Dalam peristiwa itu, delapan pelaku yang mengenakan helm dan masker diduga menggasak uang tunai sebesar Rp400 juta, emas sebanyak 50 suku, serta tiga unit telepon seluler mewah.

Jajaran kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap para pelaku hingga ke luar daerah. Salah satu pelaku bernama Paiman berhasil ditangkap pada Senin, 5 Mei 2025, di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

Keberhasilan tersebut turut mengantarkan Kapolsek Sanga Desa saat itu, IPTU Joharmen, dan Kanit Reskrim Polsek Sanga Desa kala itu, IPDA Heri Fitha, menerima penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin dan Kapolda Sumatera Selatan.

Bagi Darul, capaian tersebut semestinya menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian saat ini untuk menunjukkan konsistensi dalam menangani setiap perkara, termasuk pencarian terhadap DPO LZ.

“Prestasi menangkap pelaku perampokan sampai ke Kalimantan tentu membanggakan. Namun, prestasi itu jangan sampai hanya menjadi cerita masa lalu. Masyarakat sekarang menunggu bukti nyata bahwa setiap perkara ditangani secara serius, tanpa tebang pilih. Jangan sampai keberhasilan yang dahulu dibanggakan justru dipertanyakan karena belum jelasnya penanganan DPO LZ,” ujarnya.

Darul juga menyoroti informasi masyarakat sekitar yang menyebutkan bahwa LZ telah kembali ke rumah dan diduga berkeliaran di wilayah Kecamatan Sanga Desa. Menurutnya, informasi tersebut perlu segera diverifikasi oleh aparat kepolisian agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, apabila informasi keberadaan LZ tersebut benar, kepolisian perlu melakukan langkah-langkah sesuai prosedur hukum untuk memastikan keberadaannya dan menindaklanjuti status DPO yang bersangkutan.

“Ketika muncul informasi bahwa seorang DPO sudah kembali ke wilayah tempat tinggalnya, tentu masyarakat berharap aparat segera melakukan pengecekan. Jika benar keberadaannya sudah diketahui, kami mendesak agar penangkapan segera dilakukan sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Darul menilai belum jelasnya perkembangan penanganan perkara tersebut dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar aparat memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pencarian yang telah dilakukan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan.

“Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa DPO ini sengaja tidak ditangkap. Situasi seperti ini juga bisa membuat isu dugaan lobi-lobi antara pihak DPO dengan oknum aparat penegak hukum seolah-olah benar. Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi kepolisian harus menjawab keraguan publik melalui tindakan nyata, transparansi, dan penegakan hukum yang profesional,” tegas Darul.

Ia meminta Polsek Sanga Desa bersama Unit Pidsus Polres Muba memberikan penjelasan mengenai perkembangan pencarian LZ, termasuk langkah konkret yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti status DPO tersebut. Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara, Darul meminta agar hal itu diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

Menurutnya, kepastian hukum tidak hanya menyangkut proses penangkapan, tetapi juga keterbukaan aparat dalam menjelaskan perkembangan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

“Kami mendesak Polsek Sanga Desa dan Unit Pidsus Polres Muba agar segera menindaklanjuti DPO LZ. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa penjelasan yang memadai. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, tentu dengan tetap menghormati ketentuan dan tahapan penyidikan,” ungkapnya.

Darul menambahkan, SMS Muba bersama gabungan LSM, ormas, aktivis, dan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu dekat berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Mapolsek Sanga Desa apabila DPO LZ tidak kunjung ditangkap dan belum terdapat kejelasan penanganan perkara.

Aksi tersebut, lanjutnya, dimaksudkan untuk meminta kepastian hukum sekaligus mendorong aparat agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan kasus yang menjadi sorotan publik.

“Kami bersama gabungan LSM, ormas, aktivis, dan masyarakat Muba dalam waktu dekat akan menggelar aksi di depan Mapolsek Sanga Desa apabila DPO LZ tidak kunjung ditangkap. Kami meminta penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul kepada pihak lainnya,” pungkas Darul.

Sementara itu Kapolsek Sanga Desa IPTU Harun Suardi menyampaikan pihaknya sudah melakukan upaya pencarian, namun menurut informasi LZ sudah tidak berada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya. Kapolsek meminta masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan LZ.

(Tim)

Biaya Rp5,5 Bimtek Bahasa Inggris Guru ke Yogyakarta Jadi Sorotan

Wed, 28 Oct 2026 20:12:59 +0700

Banyuasin,Infodesanasional.id — Perkembangan program Professional English Training (PET) Goes to Yogyakarta bagi guru sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin kembali menjadi sorotan. Hasil penelusuran ke sejumlah sekolah di Kecamatan Muara Telang, Selasa (27/10/2026), mengungkap informasi mengenai keberangkatan peserta, biaya pelatihan, hingga mekanisme keikutsertaan guru dalam program tersebut.

Dari penelusuran di SDN 20, SDN 15, SDN 18, dan SDN 2, diperoleh sejumlah keterangan terkait pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi tenaga pendidik tersebut.

Yuli, staf tata usaha (TU) SDN 15, menjelaskan bahwa masih terdapat tahapan berikutnya bagi guru yang ingin mengikuti kegiatan di Yogyakarta. Menurut keterangannya, pada gelombang pertama sudah ada tujuh orang berikut kepala sekolah SD 15 yang berangkat.

Ia juga membenarkan informasi mengenai biaya sebesar Rp5,5 juta untuk setiap peserta yang disebut menggunakan uang pribadi. Menurut Yuli, biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tenaga pengajar.

Namun, mekanisme pembiayaan tersebut turut memunculkan pertanyaan dari kalangan pendidik.

Seorang guru SMP negeri di wilayah tersebut menyoroti penggunaan uang pribadi untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Ia membandingkannya dengan pengalaman pelatihan yang selama ini diikutinya.

“Biasonyo kalu kami pelatihan ke Palembang itu dari dana BOS,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu catatan dalam penelusuran ini. Meski demikian, mekanisme pembiayaan program PET Goes to Yogyakarta masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak penyelenggara maupun instansi pendidikan terkait.

Dua Guru SDN 18 Ikut, Plt Kepala Sekolah Tidak Berangkat

Sementara itu, Ahmad, Plt. Kepala SDN 18, mengungkapkan bahwa dirinya tidak ikut berangkat dalam kegiatan tersebut. Namun, ia membenarkan bahwa dua orang guru dari sekolah yang dipimpinnya mengikuti bimtek bahasa Inggris ke Yogyakarta.

Saat ditanya mengenai alasan ketidakikutsertaannya serta kemungkinan adanya kendala, Ahmad belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menyarankan agar media mengonfirmasi persoalan tersebut kepada koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di Kecamatan Muara Telang.

Koordinator Disebut Pensiun, Konfirmasi Masih Diperlukan

Upaya memperoleh penjelasan dari pihak koordinator Disdikbud Kecamatan Muara Telang juga dilakukan. Budiyono, S.Pd., yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator, saat dihubungi melalui telepon dan WhatsApp menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat karena telah pensiun.

Sementara itu, nomor kontak koordinator pengganti belum diperoleh hingga berita ini disusun. Akibatnya, upaya meminta keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme program, pembiayaan, dan tahapan keberangkatan peserta masih memerlukan tindak lanjut.

Di sisi lain, Lia, seorang guru SDN 20, membenarkan bahwa empat orang guru beserta kepala sekolah dari sekolah tersebut telah berangkat ke Yogyakarta pada Sabtu siang.

Perlu Penjelasan Terbuka

Beragam keterangan yang dihimpun menunjukkan bahwa program PET Goes to Yogyakarta telah diikuti sejumlah tenaga pendidik dari sekolah-sekolah di Kecamatan Muara Telang. Namun, informasi mengenai pembiayaan sebesar Rp5,5 juta per peserta, sumber dana yang digunakan, serta mekanisme pelaksanaan program masih perlu diperjelas oleh pihak terkait.

Keterangan resmi dari penyelenggara program dan Disdikbud Kabupaten Banyuasin diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai tujuan kegiatan, komponen biaya, serta ketentuan yang berlaku bagi peserta.

Media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak penyelenggara, Disdikbud, maupun pihak terkait lainnya guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.

(Dadit Junaidi)

Pemkab Ngawi Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Lewat Capacity Building dan Media Gathering 2026

Wed, 28 Oct 2026 20:10:22 +0700

SLEMAN,infodesanasional.id — Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menegaskan komitmennya memperkuat keterbukaan informasi publik serta membangun hubungan yang lebih erat dengan insan pers. Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Capacity Building Optimalisasi Diseminasi Informasi Publik dan Media Gathering Tahun 2026 yang digelar di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Rabu–Kamis (28–29/10/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Diskominfo Ngawi Mahfut, Wakil Bupati Ngawi Dr. Dwi Riyanto Jatmiko, M.H., M.Si., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Drs. Much. Sodiq Triwidiyanto, M.Si. Sejumlah insan media yang bertugas di Kabupaten Ngawi juga turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Mahfut menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang hadir. Ia menilai kegiatan ini sebagai momen penting untuk menyelaraskan arah komunikasi antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah daerah dengan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar Mahfut.

Menurutnya, kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan pers menjadi kunci agar informasi publik dapat disebarkan secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap sinergi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada warga Ngawi.

Sementara itu, Sekda Much. Sodiq Triwidiyanto berharap media tidak hanya memberitakan berbagai kegiatan pemerintahan, tetapi juga ikut mengangkat potensi daerah. Ia menyoroti sektor pertanian dan pariwisata sebagai dua bidang yang perlu mendapat porsi pemberitaan lebih luas.

“Potensi yang dimiliki Kabupaten Ngawi perlu dipublikasikan secara luas agar semakin dikenal masyarakat dan mampu mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga,” katanya.

Adapun Wakil Bupati Dwi Riyanto Jatmiko menilai kehadiran pers sebagai bagian penting dalam pengawalan pembangunan daerah. Ia menyebut wartawan memiliki peran ganda, yakni sebagai kontrol sosial sekaligus mitra pemerintah dalam mengawal jalannya roda pemerintahan.

Ia berharap pemberitaan yang dihasilkan insan media tetap profesional, berimbang, dan berlandaskan fakta. Dengan begitu, fungsi pengawasan media dapat berjalan objektif, sementara pemerintah daerah juga memperoleh masukan yang membangun untuk perbaikan tata kelola.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Ngawi berharap komunikasi dengan insan pers semakin terjalin secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diyakini dapat mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih baik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (Anggie aw)

Tak Beri Ruang Kriminal! Polres Madiun Libas 6 Kasus Pencurian dengan pemberatan Bernilai Ratusan Juta Rupiah

Wed, 28 Oct 2026 18:18:01 +0700

MADIUN,infodesanasional.id— Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Madiun, Polda Jawa Timur, berhasil mengungkap serangkaian kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) dalam gelaran Operasi Sikat Semeru 2026 di wilayah hukum Kabupaten Madiun, Rabu (28/10/2026). Pengungkapan tersebut mencakup berbagai modus kejahatan yang meresahkan warga, mulai dari aksi ganjal ATM, pencurian perhiasan bermodus bantuan sosial, komplotan pencuri susu lintas kota, pencurian kendaraan bermotor, hingga pembobolan gudang perumahan.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan merespons cepat keluhan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun.

"Keberhasilan penindakan ini adalah wujud nyata komitmen Polres Madiun dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku tindak kejahatan di wilayah hukum Kabupaten Madiun. Setiap laporan warga akan kami tindak lanjuti secara profesional, tuntas, dan terukur sesuai hukum yang berlaku," tegas Kapolres Madiun.

Dalam kasus ganjal ATM di SPBU Nglames, petugas mengamankan empat orang pelaku berinisial SLTN (23), IM (24), FKRH (23), dan FJR (31). Modus para pelaku adalah memasang ganjalan berupa lidi pada mulut kartu mesin ATM. Saat kartu milik korban Mochamad Faisal tersangkut, para pelaku berpura-pura memberikan bantuan lalu secara diam-diam menukar kartu korban dan mengintip nomor PIN. Akibatnya, saldo di rekening korban terkuras habis hingga Rp190.000.000,-.

Sementara itu, di wilayah Kecamatan Kare, petugas meringkus tersangka WR (43) atas aksi pencurian kalung emas milik seorang lansia bernama Nyari (78). Pelaku mendatangi kediaman korban dengan dalih memberikan bantuan dari pamong desa ("mbah wo") dengan syarat korban harus difoto tanpa memakai perhiasan. Setelah kalung dilepas, pelaku menukarnya dengan kalung emas imitasi yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup sebelum akhirnya melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda PCX.

Pengungkapan kasus juga menyasar kejahatan lintas daerah. Satreskrim Polres Madiun mengamankan seorang pria berinisial DA (41) asal Semarang atas pencurian susu kaleng berbagai merek di Alfamidi Caruban, Mejayan. Pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan saat kondisi toko ramai pengunjung. Berdasarkan catatan kepolisian, kelompok tersangka DA bersama empat rekannya yang masih berstatus DPO (AS, ID, FT, dan AB) tercatat telah beraksi di delapan kota dan kabupaten lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Di sektor pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Unit Reskrim menangkap tersangka SNA (23) di Balerejo. Tersangka membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Supra milik seorang petani yang sedang memanen padi di area persawahan Desa Jerukgulung. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan sepeda motornya dengan posisi kunci kontak masih tergantung di pijakan kaki (footstep) belakang.

Selain itu, Polsek Wungu bersama jajaran Polres Madiun mengamankan dua pelaku pencurian material di gudang perumahan Bukit Bhayangkara Asri, Desa Bantengan, yakni MAA (19) dan APK (15). Kedua pelaku berbagi peran dengan mencongkel seng pagar, mengambil barang-barang berupa katrol, pompa air, plat stainless, serta komponen besi roda truk, kemudian mengangkutnya memakai sepeda motor.

Terkait tindak pidana pencurian gawai (iPhone 14) di Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum (ABH) berinisial DS (12), penyidik Polres Madiun menempuh koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna menjalankan proses diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Para tersangka dewasa lainnya dijerat dengan ketentuan Pasal 476 dan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 5 hingga 7 tahun. Seluruh berkas perkara kini tengah dipersiapkan penyidik untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (JPU).

Polres Madiun mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kehati-hatian, tidak meninggalkan kunci pada kendaraan bermotor, waspada terhadap orang tak dikenal yang menawarkan bantuan dengan meminta melepas perhiasan, serta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat apabila menemukan gerak-gerik mencurigakan di lingkungannya. (Adi p)

Kuasa Hukum Media SelidikKasus.com Siapkan Langkah Hukum Terkait Unggahan Dua Akun Facebook atas nama Yovita Sarry dan Etik Umak Arka di Medsos diduga berpotensi menyududutkan wartawan

Wed, 28 Oct 2026 18:15:19 +0700

MUARA ENIM. Infodesanasional.id - Kuasa hukum media online SelidikKasus.com, Arwin Tino, S.H., M.H., menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap dua akun Facebook bernama Yovita Sarry dan Etik Umak Arka. Langkah tersebut berkaitan dengan unggahan di media sosial yang dinilai berpotensi menyudutkan dan mengintimidasi wartawan SelidikKasus.com terkait pemberitaan polemik hasil uji laboratorium bakso Waykanan milik Ajir Mirwan di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL), Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Persoalan ini bermula dari pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel bakso yang sebelumnya dinyatakan positif mengandung DNA babi (B2) berdasarkan informasi dari dinas terkait. Selanjutnya, hasil pengujian sampel kedua dinyatakan negatif DNA babi.

Perbedaan hasil pengujian tersebut menjadi dasar bagi media untuk memperbarui informasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan fakta dan keterangan dari pihak berwenang.

Arwin Tino menjelaskan bahwa wartawan SelidikKasus.com menjalankan tugas jurnalistik dengan melakukan pemantauan, konfirmasi kepada pihak terkait, serta menyusun berita berdasarkan informasi dan fakta yang diperoleh di lapangan.

“Wartawan memberitakan perkembangan informasi berdasarkan keterangan dan hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Ketika hasil pengujian kedua dinyatakan negatif, media juga berkewajiban menyampaikan perkembangan tersebut kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan informasi dalam pemberitaan terjadi karena adanya perkembangan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata kehendak wartawan atau media. Penetapan hasil uji laboratorium merupakan kewenangan lembaga yang melakukan pemeriksaan, sedangkan wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik secara akurat dan berimbang.

Arwin juga menyoroti unggahan di media sosial yang menyebut nama wartawan serta memuat pernyataan yang dinilai dapat merugikan reputasi pribadi maupun profesional. Pihaknya akan mempelajari unggahan tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta semua pihak agar bijak menggunakan media sosial. Kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar, tetapi hendaknya disampaikan berdasarkan fakta dan tidak mengarah pada penghinaan, intimidasi, ataupun tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, produk jurnalistik seharusnya dinilai berdasarkan fakta, proses konfirmasi, serta kode etik jurnalistik. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arwin menegaskan bahwa wartawan memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, perlindungan tersebut tetap berjalan seiring dengan kewajiban wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan menjalankan tugas secara profesional.

“Jangan sampai produk jurnalistik langsung disalahkan tanpa memahami proses peliputan dan fakta yang mendasarinya. Wartawan bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika ada keberatan, silakan gunakan mekanisme yang berlaku. Kami akan mempelajari persoalan ini dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum,” tutup Arwin Tino.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum dan informasi mengenai unggahan yang dipersoalkan. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan pihak yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur.

(Nasrul)

INFO DESA NASIONAL

Advokat Muda Hendrikus Jelahu, S.H. Soroti Putusan MA soal Suket Gibran: Jangan Campuradukkan Keabsahan Dokumen dan Pemberhentian Wapres

Wujudkan Pelayanan Prima, Polsek Sekayu Gelar Gatur Lalin Pagi untuk Kelancaran Aktivitas Warga

Gandeng PMI Palembang, Baaddogers Gelar Donor Darah

Dugaan Peredaran Obat Keras Tramadol dan Excimer di Teluknaga Menjadi Sorotan Masyarakat

Antisipasi Balap Liar Malam Minggu, Polsek Sekayu Gelar Patroli KRYD di Sejumlah Titik Rawan

Polres Muba dan Polsek Sekayu Amankan Ibadah Minggu di GPIN Kayu Ara, Pastikan Jemaat Beribadah Khusyuk

Gelar Subuh Keliling di Masjid Miftahul Jannah.Kapolres OI Perkuat Silaturahmi dan Sampaikan Pesan Kamtibmas

Edukasi Pintar untuk Warga dan Badan Usaha: Pahami Batasan Kecelakaan Kerja, Kewajiban Vendor IUP, serta Perlindungan Sosial Menuju Muba Maju Lebih Cepat

Green Policing Polda Sumsel, Polisi Bersama Masyarakat Jaga Lingkungan dan Fasilitas Ibadah

Finishing Pembangunan Jembatan TMMD ke-130 Kodim Ngawi, Satgas Gandeng Warga Ahli Bangunan

Subuh Keliling Polsek Sekayu: Dengar Aspirasi Warga Sekaligus Sosialisasi Karhutla dan Judi Online

Semangat Sportivitas Warnai Penutupan Turnamen Voli Kapolres Madiun Cup 2026

Satresnarkoba Polres Ngawi Ungkap Peredaran Ribuan Pil Koplo, Bandar yang Lama Jadi TO Diamankan

Pererat Silaturahmi, Polsek Sekayu Gelar Sholat Jumat Keliling dan Berbagi di Masjid Darul Muttaqim

DPO LZ Diduga Kembali ke Rumah, Santai Mandi Orek di Sungai Musi hingga ke Sawah, Polsek Sanga Desa Dicurigai Masuk Angin?

Polres Muba melalui Polsek Sekayu kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial "Jumat Berkah".

Diterjang Angin Puting Beliung, Dua Rumah Warga di Dungmiri Ngawi Rusak Parah

Sengketa Jalan Hauling di Batanghari Leko Memanas, Kesaksian Kades di Sidang Ungkap Fakta Baru

Antisipasi Curanmor dan Balap Liar, Polsek Sekayu Gelar Patroli Preventif Hingga Nyalakan "Blue Light"

Waka Polsek Sekayu Iptu Irwan Wijaya.SH. Pimpin Apel Kesiapan Untuk Pengamanan Masa di DPRD Muba

DPO LZ Tak Kunjung Ditangkap, Prestasi Polsek Sanga Desa Hangus, Tak Seperti Jaman IPTU Joharmen Tangkap Buronan Perampokan hingga Kalimantan..!

Biaya Rp5,5 Bimtek Bahasa Inggris Guru ke Yogyakarta Jadi Sorotan

Pemkab Ngawi Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Lewat Capacity Building dan Media Gathering 2026

Tak Beri Ruang Kriminal! Polres Madiun Libas 6 Kasus Pencurian dengan pemberatan Bernilai Ratusan Juta Rupiah

Kuasa Hukum Media SelidikKasus.com Siapkan Langkah Hukum Terkait Unggahan Dua Akun Facebook atas nama Yovita Sarry dan Etik Umak Arka di Medsos diduga berpotensi menyududutkan wartawan

Dugaan Peredaran Obat Keras Tramadol dan Excimer di Teluknaga Menjadi Sorotan Masyarakat