INFO DESA NASIONAL

Pemdes Desa Segamit bersama masyarakat bergtongroyong membersihkan Desa menyambut aidil adeha

Sat, 23 May 2026 05:32:53 +0700

MUARA Enim. Infodesanasional.id+ Dalam rangka menyambut hariraya kurban pemdes bersama masyarakat Desa segamit kecamatan Semendo darat ulu, kabupaten Muara Enim sumatra selata, bergorong royong mbersihkan Desa, pada hari jumaat 22/mei/2026

Menurut kepala Desa Segamit, kegiatan membersihkan Desa secara bergotong royong dengan adanya kekompakan antara pemerintah Desa dan masyarakat

Demi untuk kebersihan Desa dan menyambut hariraya kurban

"Ia menbahkan kebersihan adalah suatu kesehatan kita bersama, bukan saja akan datangnya hari raya kurban namun

kegiatan ini akan kita lakukan terus untuk kedepanya supaya desa kita sehat dan bersinar, mebersihkan samapah yang berserakan di pinggir jalan serta merawat jalan yang paritnya tertimbun tanah supaya genangan air saat turun hujan tidak mengenai badan jalan, marikita ciptakan lingkungan hidup dan kompak terus untuk kedepanya ," katanya

Jauhari selaku RT satu kampung satu talang berangin Desa Segamit, juga mengajak masyarakat nya untuk bergotong royong atas perintah kepala Desa ia juga mengucapkan terima kasih atas kekopakan ini supaya untuk kedepanya kita bisa lebih kopak lagi

" RT satu juga menyampaikan ucapan minal aidin walfaizin mohon maaf lahir dan batin. segubungan akan datangnya hari raya aidil adeha saya selaku RT tentu lah mpunyai kesalahan dan kekeliruan, Bilamana ada kesalahan tersebut mohonlah di mafakn," ucapnya

(Nasrul)

Wakapolda Sumsel Pimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla, Tegaskan Dukungan Stabilitas Lingkungan Nasional

Sat, 23 May 2026 01:03:18 +0700

PALEMBANG, infodesanasional.id— Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program ketahanan lingkungan dan stabilitas ekonomi nasional melalui pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., di halaman depan Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kota Palembang, Jumat, 22 Mei 2026.

Apel gelar pasukan tersebut menjadi representasi kesiapan institusi Polri dalam mengawal agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor perlindungan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan stabilitas keamanan masyarakat di wilayah rawan bencana Karhutla.

Kegiatan ini melibatkan total 453 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, BPBD, serta mitra kamtibmas dan perwakilan perusahaan sektor perkebunan maupun kehutanan. Komposisi kekuatan tersebut meliputi 338 personel Polri, 35 personel TNI, 35 personel BPBD, dan unsur pendukung lainnya yang tergabung dalam sistem mitigasi terpadu Karhutla Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaannya, jajaran Polda Sumatera Selatan turut menyiagakan berbagai sarana dan prasarana strategis, mulai dari kendaraan SAR terbatas milik Brimob, perlengkapan pemadaman lapangan, hingga dukungan operasional Direktorat Polairud. Seluruh peralatan diperiksa langsung guna memastikan kesiapan operasional apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat kebakaran lahan.

Langkah mitigasi terpadu ini merupakan implementasi nyata Program Presisi Kapolri yang menitikberatkan pada respons cepat, prediktif, dan kolaboratif terhadap berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas kamtibmas serta perekonomian nasional.

Berdasarkan laporan operasional terpadu, capaian mitigasi Karhutla di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan hasil signifikan. Hingga Mei 2026, jumlah titik api berhasil ditekan menjadi 1.253 titik, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 11.786 titik. Sementara itu, total luas lahan terbakar juga berhasil ditekan hingga hanya mencapai 182,53 hektare.

Keberhasilan tersebut ditopang oleh pelaksanaan 6.892 kegiatan mitigasi proaktif yang digelar jajaran kepolisian bersama instansi terkait sejak awal tahun. Kegiatan meliputi patroli terpadu, edukasi masyarakat, pemasangan imbauan pencegahan, pemetaan titik rawan, hingga penguatan deteksi dini berbasis teknologi.

Dampak positif dari keberhasilan pengendalian Karhutla ini dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Kondisi udara yang tetap bersih menjaga aktivitas transportasi darat, laut, dan udara berjalan normal, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap stabil. Selain itu, perlindungan terhadap kawasan hutan dan lahan pertanian turut mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

Dalam arahannya, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“Keselamatan masyarakat, kesehatan publik, dan kelestarian lingkungan adalah prioritas utama bangsa. Penanganan Karhutla tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terukur dan melibatkan seluruh elemen pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha,” tegas Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.

Beliau juga menginstruksikan seluruh personel untuk terus mengedepankan langkah preventif dan edukatif kepada masyarakat, disertai penegakan hukum secara profesional terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., memastikan kesiapan penuh seluruh jajaran kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait mitigasi Karhutla.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Polda Sumsel memastikan seluruh langkah mitigasi di lapangan berjalan terpadu. Polri tidak sekadar hadir sebagai penegak hukum, namun turut aktif merawat kelestarian Bumi Sriwijaya demi stabilitas dan ketahanan nasional yang kuat,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui kesiapsiagaan personel, penguatan sarana operasional, dan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan, keselamatan lingkungan, dan keberlangsungan pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Selatan.(**/Gheka)

Ketua Umum BRN dr. Realy Reagen Minta Kementerian Pendidikan Tinggi Segera Selesaikan Ancaman DO terhadap 1.000 Calon Dokter

Sat, 23 May 2026 00:24:25 +0700

Jakarta, infodesanasional.id, - Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara (BRN), dr. Realy Reagen, turut menanggapi pemberitaan terkait sekitar 1.000 calon dokter yang terancam drop out (DO) sebagaimana menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Menurutnya, persoalan ini harus segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, agar tidak merugikan masa depan mahasiswa serta kebutuhan tenaga kesehatan nasional.

dr. Realy Reagen menilai bahwa dunia pendidikan kedokteran memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, setiap persoalan administratif, akademik, maupun regulasi yang berpotensi menghambat kelulusan mahasiswa harus ditangani secara cepat, adil, dan manusiawi.

“Jangan sampai ribuan calon dokter yang sudah berjuang bertahun-tahun harus kehilangan masa depannya akibat persoalan yang seharusnya bisa dicarikan jalan keluar bersama. Negara membutuhkan tenaga medis yang banyak dan berkualitas, apalagi pelayanan kesehatan masyarakat masih harus terus diperkuat,” ujar dr. Realy Reagen dalam keterangannya.

Ia juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang menjadi penyebab munculnya ancaman DO terhadap para mahasiswa kedokteran tersebut. Menurutnya, komunikasi antara kampus, pemerintah, organisasi profesi, dan mahasiswa harus diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun ketidakpastian akademik.

Selain itu, BRN menilai bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial mahasiswa yang terdampak. Banyak mahasiswa kedokteran yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya besar untuk menempuh pendidikan hingga tahap profesi.

“Pemerintah harus hadir memberikan kepastian. Jangan sampai para mahasiswa merasa ditinggalkan. Kita harus menjaga semangat generasi muda yang ingin mengabdi di bidang kesehatan,” lanjutnya.

dr. Realy Reagen juga mengapresiasi perhatian Komisi IX DPR RI yang telah memberikan sejumlah solusi dan mendorong adanya jalan keluar terhadap persoalan tersebut. Ia berharap langkah DPR dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait melalui kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa tanpa mengabaikan standar kualitas pendidikan kedokteran.

BRN menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut dr. Realy Reagen, penyelesaian persoalan ini akan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi penerus bangsa yang tengah mempersiapkan diri menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.(Red)

DPD LSM GEMPITA Muba Team partner Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Pemda Muba

Fri, 22 May 2026 20:48:00 +0700

SEKAYU, infodesanasional.id, — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Generasi Muda Peduli Tanah Air (LSM GEMPITA) Kabupaten Musi Banyuasin akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa, 26 Mei 2026.

Aksi tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi bernomor 75/DPD-GEMPITA/MUBA/V/2026 tertanggal 21 Mei 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Musi Banyuasin cq. Kasat Intel Polres Musi Banyuasin.

Dalam aksi itu, DPD LSM GEMPITA Muba menyampaikan dua tuntutan utama, yakni meminta evaluasi kinerja serta mendesak Bupati Musi Banyuasin segera mencopot Camat Lalan dan Camat Sungai Lilin.

Ketua DPD LSM GEMPITA Kabupaten Musi Banyuasin, Mauzan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan surat pemberitahuan, massa aksi diperkirakan mencapai 100 orang atau lebih. Titik kumpul peserta aksi berada di Stadion Serasan Sekate Sekayu mulai pukul 09.00 WIB sebelum bergerak menuju Kantor Pemda Musi Banyuasin.

Dalam pelaksanaannya, massa aksi akan membawa sejumlah perlengkapan seperti mobil komando, pengeras suara, spanduk, keranda mayat, serta ban bekas yang disebut sebagai simbol matinya penegakan hukum.

Adapun yang bertindak sebagai orator dalam aksi tersebut antara lain Mauzan, Rizki Singgih, Abdul Halim, dan A. Jahri.

Sementara koordinator lapangan aksi diantaranya Robby, Haryono, Ismaini, Azhari, dan Ibrahim Lakoni.

Pihak penyelenggara berharap aparat kepolisian dapat memberikan pengamanan agar aksi berjalan aman, tertib, dan kondusif.

(Tim)

Penuh Haru, Pemkab Muba dan BP3MI Sumsel Fasilitasi Pemulangan Anak Pekerja Migran yang Terlantar di Malaysia, Langsung Diserahkan ke Ibu Kandung di Bandara SMB II

Fri, 22 May 2026 19:54:42 +0700

PALEMBANG — Suasana haru mewarnai Terminal Kedatangan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang pada Kamis malam (21/5/2026). Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan, bergerak cepat memfasilitasi kepulangan sekaligus melangsungkan prosesi serah terima seorang anak Pekerja Migran Indonesia yang sempat terlantar di Malaysia.

Anak perempuan tersebut, Nur Iramaya binti Abdullah (4 tahun), merupakan warga Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Ia berhasil dipulangkan dari Johor Bahru melalui repatriasi jalur laut ke Batam, sebelum akhirnya diterbangkan ke Palembang menggunakan maskapai Citilink QG988.

Setibanya di bandara, prosesi serah terima berjalan dengan sangat menyentuh. Anak pekerja migran tersebut diserahkan secara langsung kepada ibu kandungnya yang telah lama menanti dengan penuh kerinduan. Momen krusial ini diserahkan langsung Oleh Perwakilan KJRI Johor Bahru Rizal Kepada Kadisnakertrans Muba Herryandi Sinulingga dan Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waydinsyah serta disaksikan langsung oleh Camat Bayung Lencir Zukar dan Kepala Desa Kali Berau, serta jajaran

Sementara itu Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP., menegaskan bahwa kehadiran Pemkab Muba di bandara merupakan bentuk instruksi langsung dari Bapak Bupati Muba HM Toha Tohet untuk memastikan warganya mendapatkan perlindungan menyeluruh hingga tiba di rumah.

"Puji Syukur malam ini tugas kemanusiaan kita berjalan dengan lancar dan aman. Anak kita, Nur Iramaya binti Abdulah, sudah diterima langsung oleh ibu kandungnya dalam keadaan sehat. Kami dari Disnakertrans Muba bersama Camat Bayung Lencir dan Kades Kali Berau bersama Orangtua Kandung dan keluarga hadir langsung untuk memastikan bahwa proses pemulangan ini tuntas hingga tingkat penanganan lokal. Setelah ini, kami akan terus memantau pemenuhan hak tumbuh kembang dan pengasuhan anak ini di kampung halamannya," ujar Herryandi Sinulingga

Di tempat yang sama, Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waydinsyah, menjelaskan mengenai koordinasi lintas negara dan aspek prosedural keimigrasian yang telah dilalui demi menyelamatkan anak pekerja migran tersebut.

"Proses pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif yang kami bangun bersama KJRI Johor Bahru, BP3MI Kepulauan Riau, serta pihak Imigrasi. Anak pekerja migran ini dipulangkan melalui Program Repatriasi Migran resmi. Tugas kami di BP3MI adalah memastikan seluruh pemenuhan hak dokumen operasional dan fasilitasi pemulangan antar-provinsi ini berjalan sesuai standar pelindungan warga negara. Kami mengapresiasi respons yang sangat cepat dan sinergi yang luar biasa dari Pemkab Muba dalam hal ini Kadisnaketrans Muba dan tim ," jelasnya

Secara terpisah, Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohet, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kembalinya sang anak ke pangkuan keluarga. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi yang telah berjibaku menyukseskan misi penyelamatan warga Muba ini.

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepulangan warga Musi Banyuasin yang malam ini telah diserahterimakan secara resmi diwakili oleh Kadisnakertrans Muba, Camat Bayung Lencir, dan Kades Kali Berau," ungkap HM Toha Tohet.

Bupati Muba ini juga menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi kemanusiaan yang luar biasa di tingkat internasional hingga daerah.

"Apresiasi dan rasa hormat kami sampaikan untuk tugas-tugas kemanusiaan yang telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh pihak KJRI Johor Bahru, BP3MI, pihak Imigrasi, serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kolaborasi yang responsif ini membuktikan komitmen negara dalam melindungi setiap belahan jiwa warganya di mana pun berada. Sesuai dengan semangat Muba Maju Lebih Cepat, kami akan terus memastikan pelayanan publik dan pelindungan anak pekerja migran serta seluruh warga menjadi prioritas utama," pungkas Bupati.

Usai prosesi serah terima dan pemeriksaan kesehatan di bandara, tim gabungan dari Disnakertrans Muba, pihak kecamatan, dan desa langsung mengawal keberangkatan ibu dan anak tersebut menggunakan kendaraan operasional Camat Bayung Lencir didampingi Kepala Desa Kaliberau bersama orantua dan keluarga yang bersangkutan menuju kediamannya di Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, guna memastikan mereka tiba dengan aman dan selamat.

Muba Maju Lebih Cepat !!

Realisasi Banpang Desa Telang Lubuk Terdata 272 KPM Menerima

Fri, 22 May 2026 19:49:51 +0700

Banyuasin, infodesanasional.id- Penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Februari Maret tahun 2026 di wilayah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan saat ini masih terpantau terus bergulir, salah satunya ialah di desa Telang Lubuk kecamatan Sumber Marga Telang yang tengah merealisasikan penyaluran bantuan tersebut kepada sebanyak dua ratus tujuh puluh dua orang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat, jum'at 22 Mei 2026.

Selain tim koordinator penyaluran bantuan desa Telang Lubuk, tampak para penerima manfaat bantuan mengantri dengan tertib menunggu panggilan dan mendengarkan himbauan kepala desa sebelum penyaluran tersebut berjalan, kegiatan ini juga melibatkan ketua ketua rukun tetangga, kepala kepala dusun,bpd serta dipantau langsung oleh Sanusi selaku kepala desa setempat.

Sebelum proses penyaluran bantuan dimulai tampak dilakukan pemaparan informasi terkait mekanisme, syarat dan ketentuan dalam penyerahan maupun penerimaan antara koordinator penyalur dan warga masyarakat penerima manfaat bantuan, hal ini dipandu langsung oleh kepala desa setempat.

"Yang dapat bantuan bawak kk KTP asli dan usahakan agar datang langsung jika tidak berhalangan waktu mengambil, karena ini berbeda dengan cara ambil bantuan sebelumnya" Imbuhnya

Dalam penyampaian informasi tersebut, Kades Telang Lubuk "Sanusi memaparkan juknis serta persyaratan pengambilan bantuan yang tidak sama dengan realisasi bansos sebelumnya, Sanusi juga menghimbau supaya koordinator penyaluran bantuan merealisasikan Banpang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Penerima bantuan pangan normal, cukup dengan dokumen pribadi, kalau yang perwakilan beda KK, mesti membawa dokumen kependudukan penerima dan yang mewakili, seperti itu juga untuk bantuan pangan yang pengambilannya oleh perwakilan dalam satu kk, harus bawa kedua eKTP penerima dan perwakilan, sedangkan yang khusus pergantian, pengganti hendaklah menunggu giliran paling akhir" Paparnya

Dikonfirmasi awak media Sanusi mengungkapkan bahwa pemerintah desa Telang Lubuk melalui koordinator penyaluran bantuan pangan desa pada hari ini mulai melakukan proses penyerahan kepada sebanyak dua ratus tujuh puluh dua orang warga masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat.

"Kegiatan hari ini penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Februari dan Maret kepada dua ratus tujuh puluh dua keluarga penerima manfaat" Ungkapnya

Sanusi menjelaskan tentang penyampaian informasi juknis serta syarat yang ia paparkan kepada penyalur dan keluarga penerima manfaat bantuan, ia berujar hal tersebut bertujuan untuk mempermudah keberlangsungan dalam proses serah terima bahan pangan antara koordinator penyaluran dan para warga penerima manfaat.

Kades Telang Lubuk ini menuturkan bahwa ia tidak ingin terjadi hambatan maupun hal-hal lain yang tidak diharapkan terkait proses sehingga dapat menghambat penyaluran, seperti warga masyarakat yang datang tanpa kelengkapan dokumen persyaratan serta ketentuan lainnya ataupun kesalahan informasi yang diterima oleh para penerima mengenai jenis dan jumlah pangan yang akan disalurkan.

Menutup konfirmasi dirinya menyampaikan sebagai kades setempat mengharapkan dengan adanya bantuan pangan ini dapat memperingan kondisi perekonomian masyarakat di desa tersebut, ia juga berharap para penerima bisa memanfaatkan bantuan pangan yang diterima dengan sebaik-baiknya.

. Pewarta: Junaidi

Musi Banyuasin Blackout! PLN Sekayu Ungkap Penyebab Gangguan Listrik Total

Fri, 22 May 2026 19:47:01 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id – Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terpaksa harus beraktivitas dalam kondisi gelap gulita.

Hal ini terjadi menyusul adanya gangguan pada sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman total atau blackout di seluruh wilayah kabupaten, Jumat (22/5).

Kondisi "Muba Gelap Gulita" ini dikonfirmasi langsung oleh pihak PLN Sekayu. Dalam keterangan resminya, PLN membenarkan bahwa saat ini sedang terjadi gangguan teknis yang berdampak pada terhentinya pasokan listrik secara menyeluruh di Kabupaten Musi Banyuasin."Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan.

Saat ini, seluruh Kabupaten Musi Banyuasin mengalami padam atau blackout," tulis pihak PLN Sekayu dalam pernyataan tertulisnya.

Pihak PLN belum merinci secara detail penyebab utama gangguan tersebut, namun tim teknis di lapangan dilaporkan tengah berupaya maksimal untuk melakukan penormalan kembali."Kami memohon kesabaran masyarakat sementara waktu hingga gangguan ini dapat diatasi sepenuhnya. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Anda," tambah pihak PLN. (red)

POLSEK SEKAYU KOTA GELAR “JUMAT BERKAH”, WUJUD KEPEDULIAN POLRI KEPADA MASYARAKAT

Fri, 22 May 2026 13:29:08 +0700

Sekayu, infodesanasional.id, — Dalam rangka mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, jajaran Polsek Sekayu Kota melaksanakan kegiatan Jumat Berkah pada Jumat pagi dengan suasana penuh kebersamaan dan kepedulian sosial.

Kegiatan ini merupakan program rutin Polri sebagai bentuk kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial kemanusiaan.

Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Sekayu Kota turun langsung ke lapangan untuk membagikan bantuan berupa makanan siap saji dan/atau paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Sasaran kegiatan meliputi pekerja harian, pedagang kecil, serta masyarakat kurang mampu di wilayah Sekayu.

Kapolsek Sekayu Kota, IPTU Dicky Haryadi Martadinata, S.E., CPHR., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antara polisi dan warga.

“Jumat Berkah ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Kami ingin selalu hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang bermanfaat,” ujarnya.

Warga penerima bantuan tampak antusias dan menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan jajaran Polsek Sekayu Kota. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Melalui kegiatan ini, Polsek Sekayu Kota berharap hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin kuat, serta tercipta situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Sekayu.(Red)

Diduga Pelaku Gadai Mobil Rental Ancam Wartawan, Minta Berita Dihapus!

Fri, 22 May 2026 12:17:58 +0700

PONTIANAK, Infodesanasional.id Kasus dugaan penggelapan dan gadai mobil rental di Kota Pontianak kembali menjadi sorotan publik setelah seorang wartawan mengaku mendapat intimidasi dan ancaman usai memberitakan perkara tersebut di media sosial dan media online.

Perkara itu bermula dari laporan seorang pria berinisial MS yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan gadai mobil rental dengan nilai transaksi sekitar Rp27 juta. Dalam laporannya, MS menyebut kendaraan rental tersebut diduga digadaikan oleh dua orang berinisial IR dan OS.

Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat pada Senin, 18 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 WIB. Setelah laporan pengaduan dibuat, informasi mengenai dugaan kasus tersebut mulai dipublikasikan melalui media online serta sejumlah platform media sosial.

Namun, tidak lama setelah pemberitaan dan unggahan foto ilustrasi terduga pelaku beredar, muncul dugaan intimidasi terhadap keluarga wartawan yang mengunggah informasi tersebut.

Menurut keterangan wartawan berinisial G, salah satu terduga pelaku berinisial IR diduga menghubungi istrinya melalui sambungan telepon dan menyampaikan kalimat bernada ancaman.

Dalam percakapan tersebut, IR diduga meminta agar seluruh unggahan mengenai dirinya dihapus dari berbagai platform digital, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, hingga media online.

“Kalau tidak dihapus, dia mengancam akan melakukan tindakan yang dapat merugikan saya dan keluarga,” ujar G kepada wartawan.

G menyebut ancaman tersebut terjadi pada Kamis, 21 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 WIB. Ia mengaku merasa terganggu, tidak nyaman, dan khawatir terhadap keselamatan keluarganya akibat intimidasi tersebut.

Karena itu, G meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan ancaman terhadap wartawan yang tengah menjalankan fungsi jurnalistik.

Selain itu, G juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti perkara tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap kerja pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dugaan Pelanggaran Hukum

Dalam perkara ini, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang berpotensi dikenakan apabila unsur pidananya terpenuhi melalui proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum, antara lain:

1. Dugaan Penggelapan

Pasal 372 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.”

2. Dugaan Penipuan

Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya.”

3. Dugaan Pengancaman

Pasal 335 KUHP dan Pasal 368 KUHP dapat diterapkan apabila ditemukan unsur ancaman, intimidasi, atau pemaksaan yang menimbulkan rasa takut terhadap korban.

4. Perlindungan Kemerdekaan Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat.

(3) dipidana.”

Pasal tersebut mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan pers, termasuk aktivitas jurnalistik dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada publik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak berinisial IR maupun OS terkait tudingan yang disampaikan dalam laporan tersebut. Sementara itu, proses penanganan perkara disebut masih berada dalam tahap pengaduan di Polda Kalimantan Barat.

Sumber : G(wartawan Koban)

Red/Tim*

Disnakertrans Muba Perkuat Pengawasan Penempatan Pekerja Migran Sesuai Regulasi UU No. 18/2017

Fri, 22 May 2026 10:47:12 +0700

SEAYU, Infodesanasional.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin terus berkomitmen memastikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia ok asal Bumi Serasan Sekate. Hingga periode ini, tercatat sebanyak 19 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Muba yang sedang dalam proses penempatan ke berbagai negara tujuan.

Berdasarkan data rekapitulasi Disnakertrans Muba, dari 19 CPMI tersebut, sebanyak 8 orang akan mengisi sektor formal dan 11 orang pada sektor informal. Negara Malaysia tercatat sebagai destinasi paling dominan dengan 8 orang, diikuti Taiwan (6 orang), Singapura (3 orang), serta Turki dan Hongkong masing-masing 1 orang.

Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP , menegaskan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap setiap proses keberangkatan agar sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Langkah ini diperkuat melalui aksi nyata yang baru-baru ini diimplementasikan secara langsung di lapangan.

> "Pemerintah Daerah hadir untuk memastikan seluruh tahapan penempatan memenuhi kaidah hukum. Sebagai langkah konkret yang baru saja kita laksanakan dan implementasikan di lapangan, Disnakertrans Muba kini gencar menggulirkan Kampanye Migran Aman langsung ke tengah masyarakat. Kami ingin memastikan edukasi ini menyentuh akar rumput agar tidak ada lagi warga kita yang terjebak atau terbujuk oleh oknum keberangkatan non-prosedural," ujar Herryandi Sinulingga.

Herryandi Sinulingga juga menekankan bahwa pengawasan ini tidak bisa dilakukan oleh dinas sendirian, melainkan membutuhkan keterlibatan kolektif dari struktur pemerintahan terbawah yang bersentuhan langsung dengan warga.

> "Semua kita wajib terlibat aktif dalam pengawasan ini. Khususnya kepada jajaran Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Perangkat Desa, karena merekalah yang mengetahui secara riil pergerakan, kondisi, serta rencana warganya di lapangan. Jika mendapati adanya indikasi atau ajakan penempatan non-prosedural, segera sampaikan atau laporkan kepada kami. Ini krusial demi memitigasi dan mencegah sedini mungkin terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," tegasnya.

Sebagai wujud nyata strategi pencegahan di akar rumput, Pemkab Muba saat ini tengah gencar mendorong pembentukan Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, Sejahtera) — yang mana salah satu proyek percontohannya baru saja berhasil diimplementasikan di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh.

Program Desa Migran EMAS ini didorong dengan tujuan utama yang jelas dan singkat, yaitu:

1. Pusat Edukasi Migrasi Aman: Menyediakan ruang informasi resmi mengenai tata cara dan jalur bekerja ke luar negeri yang legal dan prosedural.

2. Sistem Deteksi Dini & Pelindungan Hukum: Memperkuat ketahanan dan pengawasan komunitas tingkat desa guna memutus mata rantai penempatan ilegal dan TPPO.

3. Pemberdayaan & Reintegrasi Ekonomi: Mendukung dan mendampingi purna PMI beserta keluarganya dalam mengelola remitansi melalui sektor usaha produktif agar mandiri dan sejahtera di kampung halaman.

"Lewat integrasi pengawasan SiskoP2MI dan pembentukan Desa Migran EMAS ini, kita ingin memastikan seluruh PMI asal Muba dapat berangkat dengan aman, terlindungi, serta pulang membawa kesejahteraan, sejalan dengan semangat pembangunan Muba Maju Lebih Cepat," tambah Herryandi.

Di sisi lain, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Sukarni, AS, menjelaskan perbedaan krusial dalam sektor penempatan. Menurutnya, pemahaman mengenai hak dan kewajiban adalah bekal utama bagi para pekerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Kami terus memberikan pembekalan agar CPMI memahami perbedaan penempatan formal dan informal. Pada sektor formal, pekerja ditempatkan di badan hukum dengan jenjang karir yang jelas. Sementara pada sektor informal atau pekerja rumah tangga, risikonya jauh lebih tinggi, sehingga pengawasan ketat dan ketersediaan Job Order yang sah menjadi harga mati yang harus kita validasi," jelas Sukarni.

Disnakertrans Muba juga mencatat adanya variasi pekerjaan berdasarkan negara tujuan. Penempatan di Malaysia dan Singapura mayoritas mencakup sektor formal seperti Caddy Golf dan operator produksi, serta sektor informal. Sementara itu, untuk penempatan di Taiwan, peran caregiver atau perawat lansia masih menjadi posisi yang paling banyak diminati.

Melalui momentum Kampanye Migran Aman ini, Disnakertrans Muba kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat Muba agar selalu berkoordinasi dengan pihak dinas apabila berencana bekerja ke luar negeri, guna menghindari risiko praktik penempatan ilegal dan memastikan kesejahteraan serta perlindungan pekerja terjamin sepenuhnya selama bekerja di negara tujuan.(red)

Misteri Di Balik Rp700 Juta: Dana Desa Hilang Lalu Kembali, Tapi Kasusnya Dihapus! AKPERSI Jabar Teriak, Desak Kejati Buka Mata Hukum

Fri, 22 May 2026 07:30:27 +0700

Garut, infodesanasional.id,– Sebuah teka-teki hukum besar mengguncang dunia penegakan hukum di Kabupaten Garut. Bagaimana mungkin ratusan juta uang rakyat raib dari kas desa, kemudian dikembalikan, tetapi pelakunya justru lolos dari jerat hukum? Pertanyaan kian keras bergema setelah Kejaksaan Negeri Garut secara resmi mematikan proses hukum dugaan penyimpangan Dana Desa dan BUMDes Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong, untuk periode 2021–2024.

Keputusan mengejutkan itu diambil dengan alasan teknis: seluruh uang senilai Rp700.681.559 telah dikembalikan utuh ke kas negara/desa. Bagi banyak pihak, keputusan ini terdengar seperti "keajaiban" yang terlalu manis untuk menjadi kenyataan, dan menimbulkan kecurigaan mendalam bahwa ada upaya sistematis untuk menutup kasus ini rapat-rapat sebelum terang benderang.

Kasus ini awalnya terkuak berkat ketegasan Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat yang melaporkan dugaan penyimpangan besar-besaran pada 13 Juni 2025. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Garut Nomor 700.1.2.1/1943/Insp tanggal 29 Agustus 2025, fakta pahit terungkap: ada kerugian keuangan desa yang membengkak hingga hampir Rp701 juta rupiah akibat dugaan pengelolaan yang tidak wajar.

Namun, di tengah proses pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan, terjadi hal yang tak terduga. Kejari Garut mencatat, mulai 25 November 2025 hingga 23 Januari 2026, Kepala Desa Cihaurkuning secara bertahap menyetorkan uang pengembalian hingga mencapai angka Rp700.700.000. Angka yang sangat presisi, seolah-olah uang itu tersimpan rapi dan tinggal dikembalikan saat ketahuan.

Berdasarkan fakta pengembalian itu, Kejari Garut pun menurunkan tanda tangan penghentian kasus, bersembunyi di balik payung Surat Keputusan Bersama (SKB) 2023 yang menyebut jika uang kembali sebelum penyidikan, selesaikan lewat jalur administrasi.

Keputusan itu bagaikan petir di siang bolong. Bukan membuat tenang, justru memicu kemarahan dan kewaspadaan tinggi. Apakah di Garut sudah berlaku aturan baru: Siapa korupsi lalu mengembalikan uangnya, maka ia bebas?

Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ.,C.EJ., tak bisa lagi membendung kekecewaannya. Baginya, apa yang dilakukan Kejari Garut adalah presiden buruk yang mematikan rasa keadilan di mata masyarakat.

"Ini sangat berbahaya! Sangat menyesatkan! Seolah-olah korupsi itu urusan jual beli. Seolah-olah Rp700 juta itu 'uang tebusan' agar pelaku aman-aman saja. Di mana letak keadilannya? Di mana letak keteladanannya?" seru Syarifudin dengan nada tinggi, Jumat (22/5/2026).

Ia menunjuk tajam pada bunyi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang nyata-nyata tertulis hitam di atas putih:

"Pasal 4: Pengembalian kerugian keuangan negara *Tidak Menghapuskan* dipidananya pelaku tindak pidana."

Itu hukum mutlak! Pasal 2 dan Pasal 3 juga sangat jelas: Barang siapa memperkaya diri, menyalahgunakan wewenang, dan merugikan negara, maka WAJIB DIPIDANA, terlepas dari uangnya kembali atau tidak.

"Unsur pidananya sudah lengkap! Ada perbuatan melawan hukum, ada penyalahgunaan jabatan, ada pengayaan, dan ada kerugian nyata sebesar ratusan juta. Fakta hukum itu sudah jadi kejahatan selesai. Mengapa justru ditutup? Apakah karena pelakunya pejabat desa? Apakah karena ada tangan-tangan pelindung di balik layar?" tantang Syarifudin dengan mata memerah menahan emosi

AKPERSI Jawa Barat menilai penanganan kasus ini penuh kejanggalan dan interpretasi aturan yang dipelintir sedemikian rupa demi menguntungkan pihak tertentu. Jika dibiarkan, kasus ini akan menjadi preseden: "Korupsi itu aman, asal uangnya dikembalikan saat diperiksa."

Karena itu, langkah tegas segera diambil. AKPERSI siap melayangkan surat permohonan pengawasan penanganan perkara resmi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. AKPERSI mendesak pimpinan Kejati turun tangan langsung, meninjau ulang berkas dari A sampai Z, dan membatalkan keputusan penghentian yang dinilai cacat hukum tersebut.

"Kami minta Kejati Jabar bangunkan tim khusus. Cek ulang semua transaksi. Jangan biarkan Kejari Garut mengubur kasus besar ini begitu saja. Rakyat sedang menatap. Rakyat sedang menunggu keadilan. Jangan sampai hukum di Garut hanya jadi pajangan, dan kebenaran dibungkam oleh kepentingan," tegas Syarifudin.

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Negeri Garut belum memberikan penjelasan apa pun terkait tudingan pelanggaran hukum dan keberpihakan ini. Mereka hanya beralasan mengacu pada SKB tiga menteri. Padahal, publik bertanya: Apakah SKB itu bisa membungkam UU Anti Korupsi?

Kini, sorotan mata bangsa tertuju pada Kejati Jawa Barat. Apakah mereka akan diam saja membiarkan uang rakyat senilai Rp700 juta dipermainkan nasib hukumnya, atau mereka akan menjadi benteng terakhir yang menegakkan kebenaran?

Satu hal pasti: AKPERSI Jabar berjanji takkan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan, dan kasus Cihaurkuning takkan dibiarkan jadi "kertas mati" di meja penegak hukum.

(Red team)

Bejat! Ayah Tiri di Mojokerto Cabuli Anak Saat Tidur Bersama Ibu Kandung

Fri, 22 May 2026 07:25:46 +0700

MOJOKERTO, Infodesanasional.id – Sosok ayah tiri yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber trauma mendalam bagi seorang remaja di Kabupaten Mojokerto. IM (41), warga Kecamatan Gedeg, kini harus mendekam di sel tahanan Polres Mojokerto Kota setelah diduga kuat mencabuli anak tirinya yang baru berusia 15 tahun.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Minggu dini hari, 16 November 2025, sekitar pukul 03.00 WIB. Ironisnya, aksi bejat tersebut dilakukan tersangka saat korban sedang tertidur lelap di dalam kamar yang sama dengan ibu kandungnya.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Mangara Panjaitan, mengungkapkan bahwa tersangka menyelinap masuk ke kamar tanpa suara. Memanfaatkan situasi yang sunyi, tersangka kemudian meraba area sensitif korban."Korban saat itu sedang tidur bersama mamanya di kamar.

Ketika korban terlelap, tersangka masuk dan meraba area sensitif korban. Sontak korban terkaget dan langsung menendang tersangka sambil berteriak minta tolong," ujar AKP Mangara saat memberikan keterangan pers, Rabu (20/5/2026).

Pihak kepolisian bergerak cepat menangani kasus ini. Tersangka telah menjalani serangkaian proses hukum, termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Untuk melengkapi bukti, polisi juga telah melakukan visum et repertum serta pemeriksaan psikologis terhadap korban.Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami trauma berat.

Saat ini, korban tengah mendapatkan pendampingan intensif dari tim psikolog dan pekerja sosial untuk memulihkan kondisi mentalnya.Atas perbuatannya, IM terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku. (M

Kajati Sumsel Tegaskan Penerima Aliran Dana Korupsi Pelayaran Sungai Lalan Tak Akan Lolos: Calon Tersangka Sudah Dikantongi

Fri, 22 May 2026 07:17:06 +0700

PALEMBANG, Infodesanasional.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., memberikan pernyataan tegas terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) periode 2019-2025.Ketut Sumedana menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menyeret semua pihak yang terlibat, terutama mereka yang terbukti menerima aliran dana dari praktik lancung tersebut.

Ia memastikan tidak akan ada pihak yang bisa menghindar dari jeratan hukum."Semua penerima aliran uang di perkara ini tidak bisa lolos," tegas Ketut Sumedana saat memberikan keterangan kepada media.Saat ini, Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel tengah melakukan pendalaman penyidikan secara intensif.

Menariknya, Kajati menyatakan bahwa untuk saat ini pihaknya belum merasa perlu melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak arus uang tersebut.Menurutnya, tim penyidik memiliki metode mandiri yang efektif untuk mengungkap fakta di lapangan. "Kami belum perlu meminta bantuan PPATK.

Cukup kami melakukan penyidikan guna mengungkap para penerima aliran uang ini," jelasnya.Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa penyidik melakukan kalkulasi manual yang presisi terkait potensi kerugian dan aliran dana.

Hal ini dilakukan dengan menghitung jumlah tongkang muatan batu bara yang melintas, pungutan tarif yang ditarik, serta mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang terlibat.

Mengenai sosok yang paling bertanggung jawab, Kajati mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengantongi identitas calon tersangka.

Namun, demi kelancaran proses penyidikan yang masih berjalan, identitas tersebut belum bisa diumumkan ke publik."Kita sudah mengantongi dan mengetahui nama calon tersangka yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, saat ini masih dilakukan pendalaman penyidikan," pungkasnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola perairan strategis di wilayah Musi Banyuasin yang diduga menjadi ladang pungutan liar dan korupsi selama lebih dari lima tahun terakhir. (Maropin)

Sumber, korans.com

Cabuli 11 Santri Laki-Laki, Ponpes di Ponorogo Digeledah Polisi: Kasur hingga Tisu Disita

Fri, 22 May 2026 07:08:53 +0700

PONOROGO, Infodesanasional.id – Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Raden Wijaya, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Langkah ini dilakukan setelah pengasuh pondok berinisial JYD resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap 11 santri laki-laki.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyisir sejumlah titik dan mengamankan berbagai barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang-barang yang dibawa polisi antara lain kasur, dokumen perizinan pondok pesantren, hingga tisu.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran hukum ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2017 hingga Maret 2026.

Menurut keterangan pihak kepolisian, tindakan tersebut diduga dilakukan di area pribadi pelaku di dalam lingkungan pondok.Setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka diduga memberikan sejumlah uang kepada para korban.

Uang senilai Rp100 ribu diberikan setiap kali peristiwa itu terjadi sebagai upaya untuk memengaruhi para santri.Akibat perbuatannya, tersangka JYD kini terancam jeratan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Berdasarkan aturan tersebut, tersangka dapat menghadapi hukuman penjara maksimal hingga 12 tahun serta denda paling banyak Rp300 juta.Kasus ini tengah dalam penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang guna memastikan keadilan bagi seluruh korban dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.(adi)

Sumber beritaponorogo

FORKOT Desak Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Ojol: Lindungi Pengemudi Tanpa Matikan Ekosistem Digital

Fri, 22 May 2026 02:51:25 +0700

JAKARTA, Infodesanasional.id – Forum Komunikasi Ojol Tertindas (FORKOT), wadah yang menaungi berbagai organisasi dan komunitas pengemudi ojek online di seluruh Indonesia, menyampaikan aspirasi tegas terkait arah kebijakan transportasi online nasional.

Meski mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pengemudi, FORKOT meminta adanya kajian ulang terhadap sejumlah poin kebijakan demi menjaga keseimbangan ekosistem digital dan iklim investasi.

FORKOT menekankan bahwa perlindungan bagi mitra pengemudi adalah harga mati.

Namun, mereka mengingatkan agar regulasi yang lahir tidak justru menjadi bumerang yang mengancam kelangsungan hidup industri jasa digital.“Perlindungan terhadap pengemudi adalah hal mutlak. Namun, hal itu tidak boleh mengorbankan keseimbangan kepentingan antara pengemudi, aplikator, konsumen, hingga mitra usaha lainnya,” tulis pernyataan resmi FORKOT, [Tanggal].

Dalam pernyataannya, FORKOT menggarisbawahi enam poin tuntutan utama:Revisi Potongan 8%: Mendesak pemerintah meninjau ulang besaran potongan agar lebih seimbang dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses kajiannya.

Tolak Status Pekerja Formal: Secara tegas menolak usulan perubahan status mitra menjadi buruh atau pekerja formal.

Menurut mereka, sistem kemitraan harus dipertahankan demi menjaga fleksibilitas waktu kerja yang menjadi nilai utama sektor ini.

Tarif Adil dan Realistis: Menuntut penetapan tarif yang mencerminkan kondisi lapangan, termasuk kenaikan biaya operasional seperti BBM dan perawatan kendaraan.

Standardisasi Jarak: Meminta aturan baku mengenai batas jarak jemput dan antar yang proporsional agar pendapatan pengemudi tidak tergerus operasional yang berlebihan.Hak Partisipasi

Kebijakan: Mendesak keterlibatan perwakilan resmi pengemudi dalam setiap tahap penyusunan dan evaluasi regulasi transportasi online.

Perlindungan Hukum dalam Koridor Kemitraan: Mendorong penguatan jaminan sosial dan transparansi mekanisme penangguhan akun (suspend), namun tetap dalam kerangka hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja atasan-bawahan.FORKOT berharap pemerintah dapat segera membuka ruang dialog yang objektif dan inklusif.

Mereka menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem digital sangat bergantung pada kebijakan yang mampu merangkul semua pihak tanpa mencederai iklim investasi yang sehat di Indonesia."Ojol butuh perlindungan, namun ekosistem digital juga harus tetap lestari demi masa depan ekonomi rakyat," tutup pernyataan tersebut.Laporan: TOBY

Duka di Sungai Lematang, Warga Tanjung Jambu Ditemukan Tak Bernyawa Setelah Hilang Dua Pekan

Fri, 22 May 2026 02:42:03 +0700

MUARA ENIM. Infodesanasional.id Suasana duka menyelimuti tepian Sungai Lematang, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di pinggir sungai wilayah Dusun II Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Rabu (20/5/2026).

Korban diketahui berinisial Z (46), seorang wiraswasta asal Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

Penemuan jenazah yang terjadi sekitar pukul 08.30 WIB itu sontak membuat warga sekitar terpukul dan haru. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak 5 Mei 2026 saat mandi di Sungai Lematang dan tidak pernah kembali ke rumah.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H melalui Kapolsek Gunung Megang AKP KMS Erwin, S.H., M.H mengatakan, pihak kepolisian segera bergerak menuju lokasi usai menerima laporan masyarakat terkait penemuan mayat tersebut.

“Begitu menerima informasi, personel piket SPK bersama piket fungsi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan TKP, olah TKP serta meminta keterangan dari para saksi,” ujar AKP KMS Erwin.

Adapun personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni Kapolsek Gunung Megang AKP KMS Erwin, S.H., M.H, Kanit Reskrim IPDA Dedi Irma, S.H, KA SPK AIPDA Agung Anggara D, Kanit Patroli AIPDA Muhdi, BRIGPOL Agung DW dan BRIPTU Andri Oktanike dari unit Reskrim.

Turut hadir Kepala Desa Muara Gula Baru, Sulahudin bersama masyarakat desa yang membantu proses evakuasi korban.

Berdasarkan keterangan saksi Burhadi (52) dan Ahmad Pakudin (35), keduanya merupakan petani asal Desa Tanjung Raman, mayat pertama kali ditemukan warga di pinggir Sungai Lematang tidak jauh dari pangkalan pasir milik warga bernama Deni.

Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Barang-barang berharga milik korban juga masih berada di lokasi awal. Pihak keluarga pun menyampaikan bahwa korban memiliki riwayat penyakit kram yang diduga menjadi salah satu penyebab korban tenggelam saat mandi di sungai.

Peristiwa ini bermula ketika korban pergi mandi ke Sungai Lematang pada 5 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 WIB. Namun hingga menjelang siang korban tak kunjung pulang.

Sang istri bersama warga sempat melakukan pencarian di sekitar sungai, namun korban tidak ditemukan.

Setelah hampir dua pekan pencarian dan penantian penuh harap, kabar duka akhirnya datang dari tepian Sungai Lematang. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Pihak kepolisian telah melakukan cek TKP, pendataan saksi-saksi, dokumentasi serta olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab kejadian tersebut. (Nasrul)

Ketua PKK Muba dan Dikbud Apresiasi SMPN 2 Sekayu Cetak Generasi Berkualitas

Thu, 21 May 2026 23:23:25 +0700

Sekayu, Muba, infodesanasional.id, – Suasana haru, bangga, dan penuh semangat menyelimuti pelepasan siswa-siswi Kelas IX SMP Negeri 2 Sekayu Tahun Ajaran 2025/2026 yang berlangsung meriah di Opproom Pemkab Muba, Rabu (20/5/2026).

Mengusung tema “Bentang Cakrawala: Menenun Kenangan, Menjemput Masa Depan”, kegiatan tasyakuran tersebut menjadi momentum penuh makna bagi 202 alumni yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bupati Musi Banyuasin HM Toha yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba, Yayan, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian para siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Muba Patimah Toha, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Muba Liliyani Abdur Rohman, serta Ketua DWP Muba Fatimah Syafaruddin.

Dalam sambutannya, Yayan menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan daerah dan bangsa. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang unggul lahir dari pendidikan yang baik dan berkelanjutan.

“Pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang baik akan lahir sumber daya manusia yang handal untuk mendukung pembangunan. Karena itu, saya memberikan apresiasi kepada SMP Negeri 2 Sekayu beserta seluruh guru yang terus konsisten meningkatkan mutu pendidikan berkualitas demi mewujudkan masyarakat Muba yang cerdas dan maju,” ungkapnya.

Ia juga mengaku bangga atas kelulusan para siswa yang dinilai sebagai hasil kerja keras, kedisiplinan, dedikasi para guru, serta dukungan penuh orang tua.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu guru serta wali murid yang telah mendampingi dan membimbing anak-anak dengan penuh kesungguhan. Semoga semua jerih payah itu menjadi bagian dari kesuksesan anak-anak kita di masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yayan berpesan agar para lulusan terus mengejar mimpi dan menjaga nama baik almamater maupun Kabupaten Musi Banyuasin.

“Ukirlah prestasi dan teruslah mengejar cita-cita. Kesuksesan kalian nantinya bukan hanya membanggakan keluarga, tetapi juga akan berdampak positif bagi Kabupaten Muba. Selamat atas kelulusan ini, terus semangat menjemput masa depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sekayu, Marwiyah, menyampaikan bahwa sekolah yang berdiri sejak tahun 1980 tersebut kini telah berhasil meluluskan angkatan ke-47.

Ia mengungkapkan rasa bangga atas berbagai capaian siswa-siswi yang selama ini telah mengharumkan nama sekolah melalui prestasi akademik maupun non-akademik.

“Hari ini kami mengembalikan anak-anak kepada bapak dan ibu wali murid. Terima kasih telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Kelulusan ini bukan akhir, melainkan awal menuju perjalanan yang lebih tinggi,” katanya.

Marwiyah juga menyampaikan pesan emosional kepada para siswa agar terus membawa nama baik sekolah di mana pun berada.

“Anak-anak hebat, hari ini kalian menutup satu bab perjalanan. Terima kasih sudah berjuang, belajar, dan tumbuh bersama kami. Bawalah nama baik SMP Negeri 2 Sekayu ke mana pun kalian melangkah. Kami bangga atas kelulusan kalian dan menunggu cerita sukses kalian di masa mendatang,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, ia menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama proses pendidikan serta menegaskan kesiapan sekolah melepas 202 alumni sesuai semangat tema pelepasan tahun ini.

“Dengan penuh bangga dan haru, kami melepas 202 alumni SMP Negeri 2 Sekayu. Semoga langkah kalian semakin luas membentang cakrawala masa depan,” tandasnya.

Langkah Damai Menuju Borobudur, Sambutan Hangat Warga Iringi Biksu Thudong

Thu, 21 May 2026 22:28:32 +0700

MADIUN, Infodesanasional.id – Suasana khidmat menyelimuti jalur Saradan–Caruban, Kabupaten Madiun, saat rombongan biksu Thudong melintas di bawah terik matahari.

Sebanyak 58 biksu yang berasal dari empat negara tengah menjalani ritual berjalan kaki sejauh 660 kilometer dari Bali menuju Candi Borobudur untuk menyambut perayaan Hari Raya Waisak 2026.Mengenakan jubah jingga yang khas, para biksu melangkah dengan tenang meski cuaca cukup menyengat.

Perjalanan spiritual yang telah dimulai sejak 9 Mei 2025 ini menarik perhatian besar dari masyarakat setempat. Sepanjang tepian jalan, warga tampak berjejer memberikan sambutan yang menyentuh hati.

Pantauan di lapangan menunjukkan tingginya antusiasme warga. Tidak sekadar menonton, banyak warga yang secara spontan melambaikan tangan, memberikan salam hormat, hingga membagikan air minum gratis kepada para biksu. Aksi sederhana ini menjadi bentuk dukungan nyata bagi para pengelana spiritual tersebut."Ini adalah bentuk rasa kemanusiaan dan toleransi kami.

Meskipun berbeda keyakinan, kami sangat menghormati perjuangan mereka," ujar salah seorang warga yang ikut membagikan minuman di pinggir jalan.Perjalanan Thudong ini bukan sekadar aktivitas fisik berpindah tempat, melainkan sebuah pesan berjalan tentang kesederhanaan,

kedamaian, dan pengendalian diri. Kehangatan yang ditunjukkan masyarakat Madiun menjadi potret indah bagaimana toleransi dan rasa persaudaraan tetap tumbuh subur di tengah perbedaan.

Rombongan dijadwalkan akan terus bergerak menuju Magelang untuk mencapai puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur, membawa serta pesan damai dari setiap langkah yang mereka tapaki. (adi)

Penuh Haru, Pemkab Muba dan BP3MI Sumsel Fasilitasi Pemulangan Anak Pekerja Migran yang Terlantar di Malaysia, Langsung Diserahkan ke Ibu Kandung di Bandara SMB II

Thu, 21 May 2026 22:19:05 +0700

PALEMBANG, Infodesanasional.id — Suasana haru mewarnai Terminal Kedatangan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang pada Kamis malam (21/5/2026). Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan, bergerak cepat memfasilitasi kepulangan sekaligus melangsungkan prosesi serah terima seorang anak Pekerja Migran Indonesia yang sempat terlantar di Malaysia.

Bupati Muba ini juga menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi kemanusiaan yang luar biasa di tingkat internasional hingga daerah.

Muba Maju Lebih Cepat !!

Rapat Koordinasi KKS Muba: Sinergi Lintas Sektor Percepat Input Data Si Pantas

Thu, 21 May 2026 22:05:57 +0700

SEKAYU — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bergerak cepat mengejar target penilaian penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2026.

Seluruh perangkat daerah diwajibkan menyelesaikan entri dokumen dan data dukung melalui aplikasi Si Pantas paling lambat pada 31 Mei 2026.

Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh jajaran pengurus KKS Muba di sekretariat KKS Muba, Jalan Merdeka (samping Rumah Dinas Wakil Bupati Musi Banyuasin), Kamis (21/5/2026).

Tampak hadir Ketua KKS Muba Hj. Patimah Toha, Wakil Ketua I Liliani Rohman, Wakil Ketua II Rosadah, Ketua Harian KKS Muba Gunawan, serta para Ketua Tatanan KKS.Instrumen Penting Kualitas Hidup ketua KKS Muba, Hj. Patimah Toha, menyampaikan bahwa program KKS merupakan instrumen penting dalam mewujudkan wilayah Muba yang bersih, aman, nyaman, dan sehat.

Hal ini menjadi modal utama agar warga dapat tinggal, bekerja, dan berkarya secara maksimal."Kondisi ideal ini hanya bisa dicapai melalui kegiatan dan tatanan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan masyarakat," ujar Patimah.

Ia menambahkan, program ini fokus pada empat tujuan utama:Peningkatan Kualitas Hidup: Pengelolaan lingkungan, fasilitas umum, dan permukiman sesuai standar kesehatan.Pemberdayaan Masyarakat: Menggerakkan warga secara aktif melalui kelompok kerja (pokja).

Penguatan Sektor Ekonomi: Menciptakan lingkungan sehat untuk mendongkrak produktivitas, pariwisata, dan ketahanan pangan.Kolaborasi Lintas Sektor: Memadukan program berbagai instansi agar dampak pembangunan merata.Sinergi Lintas Sektor Kejar Tenggat Waktu sementara itu, Ketua Harian KKS Muba, Gunawan, menegaskan bahwa rapat ini difokuskan pada strategi percepatan penginputan data.

Mengingat batas waktu yang semakin dekat, seluruh elemen harus bergerak simultan."Proses pembaruan data dan pengunggahan berkas ini melibatkan sinergi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, desa, hingga pihak puskesmas setempat," tegas Gunawan.Saat ini masih ada beberapa berkas yang perlu diinput ke aplikasi Si Pantas.

Pihak pengurus KKS Muba terus berkoordinasi intensif dengan seluruh OPD agar proses ini cepat selesai. Seluruh perangkat daerah diminta memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memastikan tidak ada dokumen pendukung yang terlewat.(Red)

Waspada Penyakit Menular Tikus: 6 Warga Ngawi Terjangkit Leptospirosis, Petani Paling Berisiko

Thu, 21 May 2026 21:57:56 +0700

NGAWI, Info desa nasional.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ngawi mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit yang ditularkan melalui tikus. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak enam warga Ngawi terkonfirmasi positif leptospirosis.

Meskipun kasus leptospirosis mulai muncul, pihak Dinkes memastikan bahwa ancaman penyakit lain seperti Hantavirus hingga saat ini belum ditemukan di wilayah Ngawi.

Seluruh pasien leptospirosis yang terdata pun dilaporkan telah sembuh total setelah menjalani perawatan medis intensif.Petani di Perbatasan Jadi Kelompok Paling RentanBerdasarkan data lapangan, mayoritas penderita merupakan petani yang beraktivitas di wilayah perbatasan antara Ngawi dan Sragen.

Area persawahan menjadi lokasi paling rawan penularan karena bakteri Leptospira yang berasal dari urine tikus dapat dengan mudah masuk ke tubuh manusia melalui luka terbuka, khususnya di bagian kaki.“Para petani sangat rentan terpapar, terutama saat beraktivitas di sawah tanpa pelindung. Bakteri masuk lewat luka kecil yang terkena air atau tanah yang tercemar urine tikus,” tulis Dinkes Ngawi dalam keterangannya.

Kenali Gejala dan BahayanyaMasyarakat diminta tidak meremehkan gejala awal yang muncul. Infeksi leptospirosis umumnya ditandai dengan:Demam tinggi mendadak.Nyeri hebat pada otot betis dan paha.Sakit kepala dan lemas.

Jika tidak segera ditangani secara medis, penyakit ini berisiko fatal dan dapat menyebabkan komplikasi berat seperti gagal ginjal.Waspadai HantavirusSelain leptospirosis, Dinkes juga mengingatkan potensi bahaya Hantavirus.

Berbeda dengan leptospirosis yang menular lewat kontak luka, Hantavirus menyerang saluran pernapasan melalui udara yang tercemar partikel kotoran atau urine tikus yang mengering.Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah dan gudang, serta menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu bot dan sarung tangan saat bekerja di sawah atau area yang rawan menjadi sarang tikus. (adi)

Ditinggal Beli Seblak, Uang Rp300 Juta dalam Mobil Raib Digasak Maling Pecah Kaca di Banyuwangi

Thu, 21 May 2026 21:38:47 +0700

BANYUWANGI, Infodesanasional.id – viral di Facebook Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi dan meresahkan warga. Kali ini, uang tunai senilai Rp300 juta raib digondol maling saat pemilik kendaraan sedang membeli seblak di Kelurahan Tukangkayu, Banyuwangi, pada Senin (18/5/2026).

Insiden yang terjadi di area parkir sebuah warung seblak tersebut sempat terekam kamera pengawas (CCTV) dan mendadak viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor dan dengan cepat melancarkan aksinya.Menurut saksi mata di lokasi, Arya (24), peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.46 WIB.

Situasi di sekitar lokasi awalnya tampak normal, hingga suara alarm mobil mengejutkan warga sekitar."Awalnya tiba-tiba bunyi alarm mobil. Pas dicek, kacanya sudah pecah dan uang yang ditaruh di dalam mobil sudah hilang," ujar Arya saat memberikan keterangan.

Korban diketahui menyimpan uang ratusan juta tersebut di dalam sebuah tas yang ditinggalkan di dalam kabin mobil. Arya, yang merupakan penjaga parkir di lokasi tersebut (biasanya bertugas selepas Maghrib), mengonfirmasi bahwa jumlah uang yang hilang mencapai Rp300 juta.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti identitas pelaku maupun status laporan resmi ke pihak kepolisian. Namun, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk selalu waspada dan tidak meninggalkan barang berharga—terutama uang dalam jumlah besar—di dalam kendaraan, meskipun hanya ditinggal dalam waktu singkat. (***)

Mengenal Watu Kodok, Ikon Batu Unik Mirip Amfibi di Desa Dadapan Ngawi

Thu, 21 May 2026 21:25:39 +0700

NGAWI, Infodesanasional.id – dikutif dari fostingan Riky virdian dalam ungahannya di Facebook, Sebuah batu alam berukuran besar menjadi pusat perhatian warga dan pengguna jalan di Dusun Ngrancang, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Batu yang dikenal dengan sebutan "Watu Kodok" ini memiliki bentuk yang unik karena menyerupai seekor kodok yang sedang duduk.

Terletak persis di pinggir jalan utama desa, Watu Kodok telah lama menjadi penanda wilayah (landmark) yang sangat ikonik bagi masyarakat setempat. Bentuknya yang sangat mirip dengan hewan amfibi tersebut merupakan hasil bentukan alami, bukan pahatan manusia, sehingga menambah kesan eksotis bagi siapa saja yang melihatnya.

"Bentuknya memang sangat alami. Kalau lewat sini pasti langsung tahu kalau ini sudah sampai Dusun Ngrancang," ujar salah satu warga sekitar.

Keberadaan batu unik ini tidak hanya sekadar menjadi penghias pinggir jalan. Bagi masyarakat Desa Dadapan, Watu Kodok menyimpan cerita tutur dan daya tarik tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan bentuknya seringkali membuat pengendara yang melintas menyempatkan diri untuk berhenti sejenak demi melihat lebih dekat atau sekadar mengambil foto.

Kini, Watu Kodok telah menjadi salah satu kebanggaan lokal yang memperkuat identitas Kecamatan Kendal. Selain menjadi ikon daerah, keberadaan batu ini diharapkan dapat terus terjaga sebagai bagian dari kekayaan alam dan daya tarik wisata lokal di Kabupaten Ngawi.(*)

Pemkab Muba Gerak Cepat Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Sekayu

Thu, 21 May 2026 20:45:02 +0700

Sekayu, Muba – Wujud kepedulian terhadap warga terdampak musibah, Pemerintah Kabupaten Muba bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik kepada korban kebakaran rumah yang terjadi di Jalan samping Masjid Jami’ Anur, RT 13 RW 06, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kamis (21/5/2026).

Atas arahan Bupati Muba HM Toha Tohet SH, bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Sosial bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk membantu meringankan beban para korban terdampak kebakaran.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Ardiansyah didampingi Camat Sekayu Edi Heryanto, Kepala BPBD Muba Marko Susanto, serta Plh Kepala Dinas Sosial Muba Maryadi. Bantuan diberikan kepada korban kebakaran bernama Hertitin dan tiga warga lainnya (Bapak Anas Nazarudin, Alwi, Rohmat Komarudin) yang turut terdampak.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa empat box hygiene kit, empat lembar selimut, empat buah matras, serta empat paket sembako.

Bupati Muba HM Toha Tohet SH menyampaikan apresiasi atas kesigapan seluruh personel yang terlibat dalam proses penanganan kebakaran sehingga api berhasil dikendalikan dan tidak meluas ke permukiman warga lainnya.

“Saya mengapresiasi gerak cepat dan kesiapsiagaan seluruh personel Damkar Muba, TNI, POLRI, PLN, Linmas, serta masyarakat yang bahu-membahu membantu proses pemadaman. Alhamdulillah api berhasil dikendalikan dan tidak menimbulkan korban jiwa,” ujar Bupati Toha.

Ia juga menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa kepada korban terdampak kebakaran, khususnya kepada Ibu Hertitin dan keluarga.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kami turut prihatin atas musibah yang dialami Ibu Hertitin dan keluarga. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan, dan segera bangkit kembali setelah cobaan ini,” pungkasnya.(Red)

Taktis! Srikandi PLN UIP Sumbagsel Bedah Peluang Karier Hijau di Hadapan Ratusan MahasiswaIsi

Thu, 21 May 2026 20:40:12 +0700

PALEMBANG, Infodesanasional.id – PT PLN (Persero) melalui Srikandi PLN Unit Induk Pembangunan Sumatra Bagian Selatan (UIP Sumbagsel) bergerak taktis mempersiapkan generasi muda menghadapi era baru ketenagalistrikan.

Melalui agenda "Srikandi PLN Goes To Campus" yang digelar di Graha Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri), Kamis (21/5/2026), PLN membuka ruang dialog strategis guna membedah tantangan ketahanan energi dan akselerasi hijau di Indonesia.

Acara ini dihadiri langsung oleh Srikandi Leader sekaligus Senior Manager Keuangan, Anggaran, dan Umum PT PLN UIP Sumbagsel, Indah Mahwarni, bersama Wakil Direktur III Politeknik Negeri Sriwijaya, Ir. Dicky Seprianto, S.T., M.T., IPM.

Hadir pula sejumlah pakar sektor energi sebagai narasumber yang memberikan bedah materi interaktif di hadapan ratusan mahasiswa.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, PLN menggarisbawahi bahwa ketergantungan pada energi fosil tidak lagi bisa dipertahankan di tengah ancaman perubahan iklim global dan lonjakan konsumsi listrik nasional.

Oleh karena itu, diversifikasi energi menjadi langkah yang mutlak dilakukan."Generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pusaran perubahan ini. Mereka adalah calon pemimpin, inovator, dan praktisi yang akan mengeksekusi kebijakan energi bersih di masa depan," ujar Indah Mahwarni di sela-sela acara.

Sebagai langkah konkret, para narasumber memaparkan materi terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan implementasi teknologi Waste to Energy atau konversi sampah menjadi energi bersih.Bukan sekadar teori, PLN juga secara tajam mengaitkan isu ekologi dengan peluang karier masa depan.

Mahasiswa didorong untuk menguasai kompetensi baru (green skills) yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, seperti penguasaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, hingga manajemen rantai pasok hijau.Wakil Direktur III Polsri, Dicky Seprianto, menyambut positif langkah proaktif PLN menjemput bola ke kampus.

Menurutnya, sinergi antara dunia akademis dan industri (link and match) sangat krusial agar kurikulum pendidikan tetap selaras dengan dinamika industri yang bergerak cepat.

Aksi "Srikandi PLN Goes To Campus" ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen PLN tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga investasi pada kapasitas manusia (human capital).

Melalui Srikandi PLN—wadah pemberdayaan perempuan di internal perusahaan—PLN berkomitmen mendukung target Net Zero Emission dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mengobarkan semangat inovasi di lingkungan perguruan tinggi. (mr/ril)