INFO DESA NASIONAL

Polsek Lawang Kidul Pantau Lokasi PETI di Keban Agung, Temukan Lubang Galian Batu Bara

Tue, 13 Oct 2026 08:10:26 +0700

MUARA ENIM.Infodesanasional. id Personel Polsek Lawang Kidul melaksanakan monitoring lokasi yang diduga menjadi tempat Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan RBA, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Sabtu (10/10/2026). Dalam pengecekan tersebut, petugas tidak menemukan aktivitas pertambangan yang sedang berlangsung, tetapi mendapati sejumlah lubang galian batu bara yang cukup dalam.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Lawang Kidul IPTU Chandra Kirana, S.H., M.H., mengatakan bahwa monitoring tersebut dilaksanakan sebagai langkah pemantauan terhadap lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukumnya.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu dipimpin Kanit Reskrim Polsek Lawang Kidul IPDA Imam Paslah, S.H. bersama personel lainnya, yakni AIPDA Toni Andika selaku Bhabinkamtibmas Desa Keban Agung, BRIPKA A. Rahman dari fungsi Reskrim, serta BRIPDA Barra Phindo dari fungsi Intelkam.

Sekitar pukul 14.15 WIB, personel tiba di lokasi RBA Desa Keban Agung untuk melakukan pengecekan secara langsung. Dari hasil pemantauan, petugas tidak menemukan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang sedang berlangsung saat pemeriksaan dilakukan.

Meski demikian, petugas mendapati lubang-lubang galian batu bara dengan kedalaman yang cukup besar serta akses jalan yang menghubungkan lokasi pertambangan menuju tempat penumpukan batu bara atau stockpile. Sementara itu, di area stockpile tersebut tidak ditemukan tumpukan batu bara saat monitoring berlangsung.

Petugas juga mendapati pagar berbahan kayu yang terpasang di depan pintu masuk lokasi kegiatan pertambangan. Berdasarkan laporan kegiatan, pagar tersebut dipasang oleh pemilik tanah berinisial Maya. Temuan ini menjadi bagian dari kondisi faktual yang dicatat personel selama melakukan pemantauan di lapangan.

Kapolsek Lawang Kidul menegaskan bahwa pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini lokasi yang menjadi perhatian kepolisian. Hasil monitoring tersebut menggambarkan situasi saat petugas berada di lokasi, sehingga tidak serta-merta dapat dijadikan kesimpulan bahwa tidak pernah ada aktivitas pertambangan sebelumnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin serta turut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas pertambangan ilegal, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan tidak melakukan tindakan sendiri.

Kegiatan monitoring berakhir sekitar pukul 15.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif. Polres Muara Enim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta mendukung upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Nasrul)

KETUM DAN SEKJEN DPP GPNI DESAK PEMERINTAH TETAPKAN STATUS TANGGAP DARURAT KABUT ASAP SUMATERA SELATAN

Mon, 12 Oct 2026 20:05:11 +0700

PALEMBANG,Infodesanasional.id - 12 Oktober 2026  Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palembang dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan mendapat sorotan dari pimpinan pusat organisasi Generasi Perubahan Nusantara Indonesia (GPNI). Ketua Umum DPP GPNI Gleen Lesnussa bersama Sekretaris Jenderal DPP GPNI Ade Darman SH MH meminta pemerintah pusat mendesak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana.

Sebagai saksi langsung saat kunjungan beberapa waktu lalu, Gleen Lesnussa menyampaikan keluhan pribadi sekaligus kekhawatiran masyarakat:

“Kabut asap saat ini sudah melampaui batas kenyamanan manusia. Ketika saya berada di Palembang kemarin, saya sendiri sampai batuk‑batuk; kepulan asap yang sangat tebal menutupi seluruh kota, bahkan sampai menyebabkan penundaan penerbangan di bandara. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus‑menerus,” ujar Gleen Lesnussa dalam wawancara dengan awak media.

Sekjen DPP GPNI Ade Darman SH MH turut menegaskan pentingnya tindakan cepat sebelum muncul korban jiwa maupun lonjakan kasus penyakit pernapasan. Ia menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan penanganan kepada masyarakat wilayah terdampak. Paparan asap yang mengandung partikel halus PM2,5 diketahui berisiko meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kekambuhan asma, bronkitis, pneumonia, serta memperburuk Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan iritasi mata serta tenggorokan.

“Jangan kita tunggu sampai ada korban kesehatan yang berjatuhan. Penanganan harus dilakukan secara terpadu mulai dari pemadaman sumber api hingga penyediaan layanan kesehatan bagi warga,” tegas Ade Darman.

Kedua pimpinan GPNI berharap penetapan status tanggap darurat dapat membuka akses sumber daya penanganan bencana secara lebih cepat untuk melindungi masyarakat di Sumatera Selatan.

Perkuat Keamanan Nasional, Polda Sumsel Berangkatkan 75 Personel Brimob ke Papua Tengah

Mon, 12 Oct 2026 20:02:10 +0700

PALEMBANG.INFODESANASIONAL.ID— Polda Sumatera Selatan memberangkatkan 75 personel Satuan Brimob untuk melaksanakan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua Tengah dalam Operasi Amole II-2026. Upacara pemberangkatan dipimpin Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol. Iwan Sonjaya, S.I.K., di Lapangan Apel Mapolda Sumsel, Senin (12/10/2026).

Pemberangkatan ini merupakan wujud kesiapan Polda Sumsel dalam mendukung tugas kepolisian secara nasional, sekaligus memperkuat sinergi antarkewilayahan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebanyak 75 personel Satbrimob Polda Sumsel yang diberangkatkan merupakan gabungan dari seluruh Batalyon Pelopor dan Detasemen Gegana. Selama menjalankan penugasan, personel akan dipimpin Komandan Kompi Penugasan AKP Eko Sarwono untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas di wilayah Papua Tengah.

Upacara pemberangkatan berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan pasukan dan dilanjutkan penyerahan Bendera Merah Putih dari Irwasda selaku inspektur upacara kepada Danton Operasi Amole II-2026. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan menyanyikan Mars dan Hymne Brimob serta pemberian ucapan selamat bertugas dari Irwasda bersama jajaran pejabat utama Polda Sumsel.

Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama, Irbid, Wadir, Kabag, Kasubbid, Kasubdit, serta personel Polda Sumsel dari berbagai satuan kerja. Kehadiran jajaran pimpinan menjadi bentuk dukungan moral bagi personel yang akan menjalankan tugas pengabdian di wilayah penugasan.

Operasi Amole II-2026 dijadwalkan berlangsung mulai 13 Oktober 2026 hingga 14 Mei 2027. Sebelum melaksanakan tugas di wilayah operasi, personel akan menjalani masa Pra Operasi selama satu bulan di Satuan Latihan Korbrimob Polri sebagai bagian dari persiapan untuk menghadapi tantangan tugas.

Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol. Iwan Sonjaya, S.I.K. menekankan agar seluruh personel senantiasa menjaga profesionalisme, disiplin, soliditas, dan tanggung jawab selama menjalankan penugasan. Personel juga diharapkan menjaga nama baik institusi serta mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, kedepankan profesionalisme dan kedisiplinan, serta jaga nama baik Polda Sumatera Selatan selama bertugas di Papua Tengah. Kami yakin dengan kemampuan dan semangat pengabdian yang dimiliki, seluruh personel mampu menjalankan tugas dengan baik dan kembali dengan selamat,” pesannya.

Penugasan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi personel Satbrimob Polda Sumsel untuk menunjukkan kesiapan, kemampuan, dan semangat pengabdian dalam mendukung tugas Polri di berbagai wilayah Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, personel diharapkan mampu menjalankan setiap tugas sesuai prosedur serta mengedepankan pendekatan profesional dan humanis.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pemberangkatan personel tersebut mencerminkan komitmen Polda Sumsel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara nasional.

“Polda Sumsel berkomitmen mendukung penuh penugasan personel Satbrimob dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah. Ini merupakan wujud soliditas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Nandang.

Polda Sumsel berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan lancar, menjaga kekompakan, serta senantiasa mengutamakan keselamatan dan tanggung jawab. Dukungan dan doa dari keluarga serta masyarakat menjadi penyemangat bagi para personel dalam menjalankan pengabdian di daerah penugasan.

Dengan semangat “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan” dan komitmen “Polisi Bersama Masyarakat”, Satbrimob Polda Sumsel siap memberikan pengabdian terbaik untuk mendukung tugas Polri dan menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.(**/Gheka)

KETUM DPP AKPERSI DESAK KAPOLRES BOGOR TUNTASKAN LAPORAN DUGAAN INTIMIDASI, PENGANCAMAN DAN PERAMPASAN, SIAP BAWA PERKARA KE MABES POLRI*

Mon, 12 Oct 2026 19:59:09 +0700

BOGOR, Infodesanasional.id — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) bersama DPD AKPERSI Jawa Barat, DPC AKPERSI Kabupaten Bogor, dan DPC AKPERSI Karawang menggelar seruan aksi di Polres Bogor, Senin (12/10/2026). Aksi tersebut bertujuan mendesak Kapolres Bogor memberikan perhatian serius dan kepastian hukum atas laporan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dialami Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor bersama beberapa anggota ketika melakukan investigasi lapangan.

Laporan tersebut dibuat langsung oleh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor. Menurut keterangan pihak pelapor, laporan telah disampaikan kepada Polres Bogor hampir satu bulan sebelum seruan aksi dilaksanakan.

Pihak pelapor juga menyatakan memiliki video yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Bukti itu diharapkan dapat diperiksa oleh penyidik bersama keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya untuk mengungkap fakta secara objektif.

AKPERSI menilai persoalan ini perlu mendapatkan penanganan yang jelas karena menyangkut dugaan tindakan terhadap anggota organisasi ketika melakukan investigasi lapangan. Organisasi menegaskan bahwa setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa mendahului kesimpulan aparat penegak hukum maupun pengadilan.

*Usai Aksi, Pimpinan AKPERSI Audiensi dengan KBO Reskrim Polres Bogor*

Setelah melaksanakan seruan aksi, Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono bersama Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor, Ketua DPC AKPERSI Karawang, dan beberapa anggota AKPERSI masuk mewakili organisasi untuk melakukan audiensi dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bogor.

Audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi organisasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan laporan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dibuat langsung oleh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor.

Dalam audiensi itu, AKPERSI mendorong agar laporan ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pihak organisasi juga meminta agar video yang diklaim dimiliki pelapor diperiksa bersama bukti pendukung dan keterangan saksi sesuai prosedur hukum.

Berdasarkan informasi yang diterima AKPERSI, pihak kepolisian telah memanggil dan meminta keterangan dari beberapa saksi terkait perkara tersebut. AKPERSI berharap proses pemeriksaan dilanjutkan secara menyeluruh agar rangkaian peristiwa yang dilaporkan dapat diungkap berdasarkan fakta.

Organisasi juga meminta agar perkembangan penanganan perkara disampaikan kepada pelapor sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

*Rino Triyono: Kami Tidak Meminta Keistimewaan, Kami Meminta Kepastian Hukum*

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menegaskan bahwa seruan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mengawal laporan anggotanya dan mendorong penegakan hukum yang adil.

“Kami mendesak Kapolres Bogor memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dialami Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor bersama beberapa anggota ketika melakukan investigasi lapangan. Menurut keterangan pelapor, laporan ini sudah disampaikan hampir satu bulan lalu. Kami meminta agar penanganannya mendapatkan kejelasan, bukti-bukti diperiksa, dan seluruh saksi yang relevan dimintai keterangan.”

Rino menyampaikan bahwa setelah aksi, dirinya bersama jajaran AKPERSI telah melakukan audiensi dengan KBO Reskrim Polres Bogor untuk menyampaikan aspirasi dan meminta tindak lanjut terhadap laporan tersebut.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kepastian hukum. Kami menghormati kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, kami berharap proses ini berjalan efektif, profesional, dan tidak berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami juga menerima informasi bahwa beberapa saksi telah dipanggil dan dimintai keterangan. Kami berharap pemeriksaan itu dilanjutkan hingga fakta perkara menjadi terang.”

Menurut Rino, AKPERSI mendesak agar proses hukum ditingkatkan hingga penetapan tersangka apabila hasil penyidikan telah memenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan hukum yang berlaku.

“Kami mendesak agar penyidik segera menetapkan tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan hukum. Kami tidak meminta penetapan tersangka secara serampangan. Kami meminta proses hukum berjalan tegas berdasarkan bukti, bukan karena tekanan, kepentingan, ataupun kedudukan seseorang.”

Rino menegaskan bahwa AKPERSI tidak meminta perlakuan istimewa bagi organisasinya, melainkan penegakan hukum yang setara bagi setiap warga negara.

“Kami tidak meminta keistimewaan hukum bagi AKPERSI. Kami hanya meminta persamaan di hadapan hukum. Apabila terbukti terdapat tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan. Sebaliknya, setiap pihak juga berhak mendapatkan pemeriksaan yang adil berdasarkan fakta dan bukti.”

*DPD AKPERSI Jawa Barat Minta Bukti dan Saksi Diperiksa Menyeluruh*

Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap langkah Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor yang menempuh jalur hukum setelah mengalami dugaan intimidasi bersama beberapa anggota saat melakukan investigasi lapangan.

“Kami dari DPD AKPERSI Jawa Barat mendukung upaya hukum yang ditempuh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor. Kami berharap Polres Bogor memeriksa seluruh bukti secara objektif, termasuk video yang disebut dimiliki pelapor, serta meminta keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Semua fakta harus diuji agar perkara ini menjadi terang.”

Ahmad menegaskan bahwa AKPERSI tidak menginginkan konflik dengan pihak mana pun. Organisasi berharap persoalan diselesaikan melalui proses hukum yang profesional dan transparan.

“Kami menghormati kewenangan penyidik. Namun, kami berharap perkembangan penanganan laporan disampaikan secara jelas kepada pelapor. Apabila hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan hukum untuk penetapan tersangka, kami meminta agar proses tersebut segera dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.”

*Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor: Saya Sendiri yang Membuat Laporan*

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor menerangkan bahwa dirinya merupakan pihak yang membuat laporan kepada Polres Bogor berkaitan dengan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dialaminya bersama beberapa anggota ketika melakukan investigasi lapangan.

“Saya sendiri yang membuat laporan kepada Polres Bogor. Kami mengalami dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan ketika sedang melakukan investigasi lapangan bersama beberapa anggota. Laporan tersebut sudah kami sampaikan hampir satu bulan lalu. Kami berharap penanganannya mendapatkan kejelasan dan seluruh bukti yang tersedia diperiksa secara profesional.”

Ade juga menyatakan memiliki video yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. Video tersebut diharapkan dapat membantu proses pemeriksaan bersama keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya.

“Kami memiliki video yang berkaitan dengan peristiwa yang kami laporkan. Kami berharap video tersebut dapat diperiksa oleh penyidik bersama keterangan anggota yang berada di lokasi dan bukti lainnya. Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Kami ingin fakta diungkap melalui proses hukum yang benar.”

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor berharap audiensi bersama pimpinan AKPERSI dan KBO Reskrim Polres Bogor menjadi bagian dari upaya memperoleh kejelasan penanganan laporan.

“Kami menghormati proses hukum dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun, kami berharap perkara ini tidak berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika alat bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi, kami meminta agar proses penetapan tersangka segera dilakukan sesuai ketentuan. Kami hanya meminta kepastian hukum dan perlindungan ketika menjalankan tugas secara sah.”

*Respons Emotikon Senyuman Turut Menjadi Sorotan*

Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor mengunggah seruan aksi di media sosial dan, menurut keterangannya, memperoleh respons berupa emotikon senyuman dari akun pihak yang diduga berkaitan dengan perkara yang dilaporkan.

AKPERSI menyatakan tidak ingin berspekulasi mengenai maksud respons tersebut. Organisasi menegaskan bahwa fokus utama tetap pada substansi laporan, pemeriksaan bukti, dan kepastian proses hukum.

Rino Triyono menegaskan bahwa respons di media sosial tidak boleh menggantikan pemeriksaan terhadap fakta yang dilaporkan.

“Kami tidak ingin membangun kesimpulan hanya berdasarkan penafsiran terhadap respons di media sosial. Fokus kami adalah laporan dugaan tindak pidana, bukti yang tersedia, dan bagaimana perkara ini ditangani. Kami berharap seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.”

*Lima Desakan AKPERSI kepada Kapolres Bogor*

DPP AKPERSI bersama DPD AKPERSI Jawa Barat, DPC AKPERSI Kabupaten Bogor, dan DPC AKPERSI Karawang menyampaikan lima desakan kepada Kapolres Bogor:

1. Memberikan perhatian serius dan memastikan tindak lanjut laporan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dibuat langsung oleh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor.

2. Memastikan pemeriksaan seluruh bukti, termasuk video yang diklaim dimiliki pelapor, keterangan saksi, dan bukti pendukung lain yang relevan.

3. Mempercepat proses penyidikan secara profesional dan transparan serta memberikan informasi perkembangan perkara kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Segera menetapkan tersangka apabila kecukupan alat bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi, kemudian melanjutkan proses sesuai prosedur yang berlaku.

5. Memastikan aspirasi yang disampaikan melalui audiensi dengan KBO Reskrim ditindaklanjuti, sehingga terdapat kejelasan mengenai langkah penanganan laporan.

AKPERSI menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak yang dilaporkan. Penetapan tersangka harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti yang sah, dan persyaratan hukum yang berlaku.

*Jika Tidak Ada Kejelasan, AKPERSI Siap Bawa Perkara ke Mabes Polri*

DPP AKPERSI menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara bersama jajaran daerah melalui jalur hukum dan mekanisme yang sah. Organisasi berharap seruan aksi dan audiensi yang telah dilakukan menjadi dorongan bagi percepatan penanganan laporan, bukan sekadar kegiatan penyampaian aspirasi tanpa tindak lanjut.

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menyatakan bahwa pihaknya siap membawa dan mengawal perkara tersebut ke tingkat Mabes Polri apabila tuntutan organisasi tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari Polres Bogor.

“Kami meminta Kapolres Bogor memastikan laporan ini ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami sudah menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas, termasuk pemeriksaan video, keterangan saksi, dan langkah penyidikan sesuai ketentuan hukum.”

Rino menegaskan, apabila tidak terdapat kejelasan penanganan sesuai prosedur yang berlaku, AKPERSI akan menempuh mekanisme pengaduan resmi ke Mabes Polri.

“Jika laporan ini tidak mendapatkan penanganan dan kejelasan yang semestinya, kami akan membawa dan mengawal perkara ini ke Mabes Polri melalui mekanisme resmi. Ini bukan ancaman kepada institusi kepolisian, melainkan langkah konstitusional untuk meminta pengawasan dan memastikan penanganan laporan berjalan sesuai ketentuan hukum. Kami akan menyertakan dokumen laporan, kronologi, bukti yang tersedia, dan catatan komunikasi yang relevan.”

Rino kembali menegaskan bahwa AKPERSI tidak meminta seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa dasar hukum. Namun, apabila hasil penyidikan telah memenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan yang berlaku, organisasi meminta agar proses hukum dilanjutkan secara tegas dan profesional.

“Kami ingin perkara ini menjadi terang. Kami meminta kepastian hukum, bukan perlakuan istimewa. Jika ditemukan bukti yang cukup, kami berharap proses hukum dilakukan sesuai ketentuan. Jika masih ada hal yang perlu dilengkapi, kami berharap penjelasannya disampaikan kepada pelapor melalui mekanisme yang berlaku. AKPERSI akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan.”

*AKPERSI Tegaskan Pengawalan Dilakukan Secara Konstitusional*

DPP AKPERSI menegaskan bahwa pengawalan perkara ini akan dilakukan melalui jalur hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah, kewenangan penyidik, serta hak setiap pihak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil.

Organisasi juga mengimbau seluruh anggota agar tetap profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, menjaga keselamatan saat melakukan investigasi lapangan, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Bagi AKPERSI, persoalan ini bukan sekadar menyangkut satu anggota atau satu organisasi, melainkan menyangkut kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang menjalankan tugas secara sah, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

AKPERSI mendesak Kapolres Bogor memastikan laporan ini ditangani secara serius. Apabila hasil penyidikan telah memenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan hukum, proses penetapan tersangka harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak terdapat tindak lanjut yang jelas, AKPERSI siap membawa pengaduan ini ke Mabes Polri melalui mekanisme resmi.

Rilis DPP AKPERSI

Internet Lemot, Warga Air Salek Pertanyakan Respons Pemangku Kebijakan

Mon, 12 Oct 2026 06:35:44 +0700

Banyuasin,Infodesanasional.id— Keluhan masyarakat terkait buruknya layanan jaringan internet dan pasokan listrik kembali mencuat di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Setelah persoalan tegangan listrik di Jalur 11, Desa Upang, menjadi sorotan, kini giliran warga Jalur 10, Desa Sidoharjo, yang mengeluhkan buruknya kualitas jaringan internet dan daya listrik, Minggu (11/10/2026).

Berdasarkan sejumlah pemberitaan yang telah diterbitkan sebelumnya, persoalan tegangan listrik di Jalur 11, Desa Upang, hingga kini dilaporkan belum menunjukkan perubahan berarti.

Bahkan, berdasarkan pantauan langsung di lapangan selama sepekan terakhir, aliran listrik di sejumlah rumah warga disebut baru menyala dengan kondisi yang lebih baik menjelang tengah malam. Situasi tersebut tentu menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Belum tuntas persoalan kelistrikan tersebut, keluhan serupa kini datang dari warga Desa Sidoharjo, khususnya di wilayah Jalur 10. Seorang warga menyampaikan keluhannya terkait kualitas jaringan internet yang dinilai buruk meskipun berbagai operator seluler telah digunakan masyarakat.

Menurut warga tersebut, jaringan sejumlah operator seluler, termasuk Telkomsel dan Smartfren, belum mampu memberikan layanan yang memuaskan. Kondisi itu disebut telah berlangsung sejak sebelum penggunaan telepon pintar atau Android meluas hingga saat ini.

Selain jaringan internet, warga juga menyoroti daya listrik yang dinilai belum memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Dalam keluhannya, warga berharap adanya perhatian dan solusi nyata dari pihak terkait.

"Tolong kasih solusinya khusus Jalur 10 Air Salek, Desa Sidoharjo. Kenapa dari mulai PLN watt-nya kurang? Yang kedua, jaringan dari sebelum ada Android sampai sekarang, sinyal maupun jaringan jelek banget. Mau itu Telkomsel atau Smartfren, sama saja, enggak ada yang lancar-lancar," ungkapnya.

Keluhan tersebut menggambarkan persoalan layanan dasar yang masih dirasakan sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Air Salek. Ketersediaan listrik yang memadai dan jaringan telekomunikasi yang stabil menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan, komunikasi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

Warga Pertanyakan Tindak Lanjut Keluhan

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Warga berharap keluhan yang berulang kali disuarakan tidak sekadar menjadi perhatian sesaat, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan langkah perbaikan yang terukur.

Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai penyebab buruknya kualitas jaringan internet dan persoalan daya listrik yang dikeluhkan, sekaligus kepastian mengenai langkah penanganan dari pihak berwenang maupun penyedia layanan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab dan rencana penanganan keluhan jaringan internet di Jalur 10, Desa Sidoharjo. Demikian pula, persoalan tegangan listrik di Jalur 11, Desa Upang, masih menjadi perhatian masyarakat.

Warga berharap pihak penyedia layanan listrik dan operator telekomunikasi segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan serta mencari solusi agar masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik.

Pewarta: Junaidi

Serah Terima Pataka Atidhira Wirabakti, Irjen Pol. Rony Samtana Resmi Pimpin Polda Sumsel

Sun, 11 Oct 2026 21:26:11 +0700

PALEMBANG.INFODESANASIONAL.ID— Polda Sumatera Selatan resmi memasuki babak kepemimpinan baru melalui Upacara Serah Terima Pataka Polda Sumsel “Atidhira Wirabakti” dari Komjen Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. kepada Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., belum lama ini.

Upacara yang berlangsung di halaman apel depan Gedung Presisi Mapolda Sumsel tersebut diawali dengan penyambutan Kapolda Sumsel pada pukul 08.00 WIB, dilanjutkan prosesi serah terima pataka pada pukul 08.30 WIB. Kegiatan diikuti jajaran Pejabat Utama, Kapolrestabes, serta Kapolres di lingkungan Polda Sumsel.

Serah terima pataka bukan sekadar menandai pergantian kepemimpinan, melainkan juga menjadi simbol kesinambungan pengabdian dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Komjen Pol. Dr. H. Sandi Nugroho menyampaikan bahwa berbagai capaian Polda Sumsel selama masa kepemimpinannya merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran. Ia berpesan agar semangat kebersamaan, soliditas, dan pengabdian yang telah dibangun terus dipertahankan oleh seluruh personel.

“Jabatan boleh berganti, namun arah pengabdian tidak boleh berubah. Tetap lanjutkan semua kebaikan, perjuangan, dan kerja keras yang sudah kita lakukan bersama,” ujarnya.

Usai menerima pataka, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. memberikan arahan perdana kepada seluruh jajaran. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, pendekatan humanis, penegakan hukum berbasis Scientific Crime Investigation, serta penerapan prinsip zero tolerance terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Kapolda juga mengingatkan bahwa setiap pimpinan harus menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas, memastikan anggota bekerja sesuai aturan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kami instruksikan kepada seluruh jajaran untuk membumikan prinsip operasional Polri, memastikan kehadiran negara senantiasa hadir, dekat, cepat, adil, terbuka, dan adaptif di tengah masyarakat. Mari kita jadikan komitmen Polisi Bersama Masyarakat sebagai napas dan detak jantung dalam setiap langkah pengabdian kita,” tegas Irjen Pol. Rony Samtana.

Komitmen tersebut menjadi landasan bagi Polda Sumsel untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah Sumatera Selatan. Upaya menjaga kamtibmas, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mendukung program prioritas pemerintah tetap menjadi bagian penting dari pengabdian kepada masyarakat.

Rangkaian pergantian kepemimpinan dilanjutkan dengan kegiatan Kenal Pamit pada malam harinya. Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.H., Wakil Gubernur Cik Ujang, S.H., Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat.

Kehadiran unsur Forkopimda mencerminkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, pengadilan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan momentum untuk memperkuat soliditas internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

“Polda Sumsel berkomitmen mendukung penuh arahan Kapolda Sumsel yang baru untuk melanjutkan program-program prioritas Presiden dan Kapolri, serta terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Nandang.

Melalui estafet kepemimpinan ini, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan program, memperkuat integritas personel, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, transparan, serta humanis.

Semangat “Atidhira Wirabakti” diharapkan terus menjadi landasan pengabdian seluruh personel Polda Sumsel dalam mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat, menjaga Bumi Sriwijaya tetap aman dan kondusif, serta mengimplementasikan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam setiap pelaksanaan tugas.(**/Gheka)

Ketum AKPERSI Serukan Aksi di Polres Kabupaten Bogor, Desak Penanganan Tegas Dugaan Intimidasi Terhadap Anggota AKPERSI*

Sun, 11 Oct 2026 21:23:49 +0700

BOGOR, Infodesanasional.id — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC AKPERSI) Kabupaten Bogor menyerukan aksi penyampaian aspirasi di Polres Kabupaten Bogor, Senin (12/10/2026), mulai pukul 10.00 WIB hingga tuntutan terpenuhi. Aksi tersebut digelar sebagai respons atas dugaan intimidasi terhadap anggota AKPERSI yang diduga melibatkan salah satu kepala desa di Kabupaten Bogor.

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menegaskan bahwa dugaan intimidasi terhadap anggota pers harus ditangani secara serius dan transparan. Menurutnya, setiap laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti secara profesional tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

“Kami dari DPP AKPERSI bersama DPC AKPERSI Kabupaten Bogor mendesak Kapolres Kabupaten Bogor agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan intimidasi yang dialami anggota kami. Kami meminta agar perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai ada kesan bahwa persoalan hukum menjadi lambat atau tidak mendapat perhatian hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki jabatan,” tegas Rino Triyono.

Rino menyatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional sekaligus upaya organisasi untuk memperoleh kejelasan atas penanganan dugaan intimidasi tersebut. AKPERSI, kata dia, tidak bermaksud mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum, tetapi mendorong agar proses hukum berjalan secara akuntabel dan memberikan kepastian kepada pihak-pihak terkait.

“Kami meminta penyidik menindaklanjuti perkara ini secara objektif, memeriksa pihak-pihak terkait, mengumpulkan bukti, dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Apabila berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhi persyaratan hukum, kami mendesak agar penetapan tersangka dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak meminta hukum dipaksakan, tetapi kami juga tidak ingin dugaan intimidasi terhadap anggota pers dibiarkan tanpa kejelasan,” lanjutnya.

*Rino Triyono: Jabatan Bukan Alasan untuk Menghindari Proses Hukum*

Menurut Rino, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, dugaan pelanggaran hukum harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan jabatan, pengaruh, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.

“Jabatan kepala desa tidak menempatkan seseorang di atas hukum. Namun, kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Kami tidak ingin menghakimi siapa pun sebelum proses hukum membuktikan fakta yang sebenarnya. Yang kami tuntut adalah profesionalisme penyidik, transparansi penanganan perkara, dan kepastian hukum bagi anggota kami,” ujarnya.

Rino juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Apabila dugaan intimidasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik yang sah, persoalan itu perlu ditangani secara serius karena berpotensi menghambat kerja pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Rino mengingatkan bahwa kritik, konfirmasi, pemberitaan, maupun kegiatan jurnalistik harus disikapi melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum. Perbedaan pendapat antara pejabat publik dan jurnalis tidak seharusnya berkembang menjadi ancaman atau tindakan intimidatif.

“Jurnalis bukan musuh. Pers bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, gunakan hak jawab, hak koreksi, atau jalur hukum yang tersedia. Jangan menggunakan intimidasi untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.

*DPC AKPERSI Kabupaten Bogor Siap Kawal Perkara*

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor, Ade Suhanda, C.BJ., C.ILJ., bersama jajaran organisasi menyatakan kesiapan mengawal persoalan tersebut melalui jalur yang sah dan konstitusional.

AKPERSI menegaskan bahwa pengawalan perkara dilakukan untuk memastikan adanya kejelasan penanganan, sekaligus mendorong perlindungan terhadap anggota yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

Organisasi juga mengingatkan seluruh anggotanya agar tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan prinsip verifikasi, menjaga keberimbangan pemberitaan, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut AKPERSI, perlindungan terhadap jurnalis harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional. Kebebasan pers bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi pelaksanaan kemerdekaan pers juga tidak boleh dihambat melalui tindakan intimidasi atau tekanan yang bertentangan dengan hukum.

*Desak Kapolres Berikan Kejelasan Penanganan*

Melalui aksi yang direncanakan berlangsung di Polres Kabupaten Bogor pada Senin (12/10/2026), DPP AKPERSI dan DPC AKPERSI Kabupaten Bogor mendesak kepolisian agar:

Menindaklanjuti dugaan intimidasi terhadap anggota AKPERSI secara profesional, objektif, dan transparan.

Memeriksa pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dan menilai bukti sesuai ketentuan hukum.

Memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara melalui mekanisme komunikasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan apabila ditemukan bukti dan terpenuhi persyaratan untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

Memastikan penanganan perkara berlangsung tanpa diskriminasi dan tetap menghormati hak semua pihak.

Rino menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme hukum dan penyampaian aspirasi yang sah.

“Kami berharap Kapolres Kabupaten Bogor merespons persoalan ini secara terbuka dan memberikan kepastian hukum. Kami akan mengawal perkara ini sampai ada kejelasan penanganan. Perjuangan kami bukan untuk menempatkan siapa pun di atas hukum, melainkan memastikan hukum berlaku adil bagi semua,” tegas Rino.

Rino menambahkan, AKPERSI berkomitmen menjaga marwah profesi jurnalistik, memperjuangkan perlindungan anggota, dan mendukung penegakan hukum yang profesional serta berintegritas.

“Jurnalis bukan musuh, intimidasi bukan solusi. Kami ingin pers yang merdeka, profesional, dan berintegritas, serta penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.”

DPP AKPERSI dan DPC AKPERSI Kabupaten Bogor berharap aksi tersebut menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog, menghormati kebebasan pers, dan menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum yang berlaku.

Rilis DPP AKPERSI

EDUKASI HUBUNGAN INDUSTRIAL: DISNAKERTRANS MUBA JAMIN KEPASTIAN HUKUM, PAHAMI HAK PEKERJA DAN PENGUSAHA SETELAH ANJURAN MEDIATOR SESUAI UU 2/2004 & PERMENAKER 17/2014

Sun, 11 Oct 2026 21:20:53 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Kabar baik bagi pekerja/buruh dan pengusaha di Kabupaten Musi Banyuasin. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba memastikan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial ditangani dengan prosedur yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, A.P., menjelaskan bahwa seluruh proses mediasi memiliki payung hukum yang kuat, sehingga hak-hak pekerja dan pengusaha tidak akan terhambat.

"Kami ingin pekerja dan pengusaha di Muba tidak bingung. Negara hadir menjamin hak Anda. Dasar kerja Mediator kami sangat jelas, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan aturan pelaksana operasionalnya, Permenaker No. 17 Tahun 2014. Semua ada aturannya, ada batas waktunya, dan ada solusinya," ujar Herryandi Sinulingga.

Berikut informasi positif yang perlu dipahami bersama:

1. HAK ANDA DIJAMIN: ATURAN 10 HARI KERJA UNTUK KEPASTIAN

Sesuai Pasal 13 ayat (2) UU No. 2/2004 jo. Permenaker No. 17/2014, setelah Mediator memberikan Anjuran Tertulis, pekerja dan pengusaha diberikan waktu 10 hari kerja untuk memberikan jawaban.

Ini adalah bentuk perlindungan. Tujuannya agar tidak ada perkara yang menggantung tanpa kepastian.

Apa jika belum sempat membalas?

Demi kepastian hukum, jika dalam 10 hari kerja tidak ada jawaban tertulis, maka secara hukum dianggap sebagai penolakan. Ini bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk memastikan proses Anda bisa segera lanjut ke tahap berikutnya dan tidak berlarut-larut.

2. DITOLAK BUKAN AKHIR, TAPI JEMBATAN MENUJU KEADILAN

Disnakertrans Muba menegaskan, penolakan Anjuran bukanlah akhir dari perjuangan hukum.

Jika Anjuran tidak disepakati, Mediator akan langsung membantu Anda dengan menerbitkan dokumen penting bernama Risalah Mediasi.

Apa manfaat Risalah ini bagi Anda?

Risalah adalah Kunci Keadilan. Risalah merupakan dokumen negara yang menjadi syarat resmi dan sah untuk melanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri. Dengan Risalah ini, hak Anda untuk mencari keadilan di pengadilan menjadi terbuka dan kuat secara hukum.

Artinya, proses di Disnakertrans dinyatakan selesai secara tertib, dan Anda dapat melangkah ke jenjang pengadilan dengan dokumen yang lengkap.

3. TIPS CERDAS AGAR HAK ANDA MAKSIMAL

Untuk memastikan hak Anda terlindungi maksimal, Disnakertrans Muba berbagi tips sederhana:

Untuk Rekan-Rekan Pekerja/Buruh:

• Aktif Menjawab Adalah Kekuatan. Kirim surat jawaban MENERIMA atau MENOLAK sebelum 10 hari kerja. Jawaban tertulis Anda adalah bukti keseriusan dan akan menjadi pertimbangan penting di PHI.

• Jangan Lupa Minta Tanda Terima. Ini bukti bahwa Anda telah mengikuti prosedur dengan benar.

Untuk Rekan-Rekan Pengusaha/Manajemen:

• Respon Cepat Tunjukkan Itikad Baik. Memberikan jawaban tertulis tepat waktu menunjukkan perusahaan tertib administrasi dan menghormati proses hukum.

• Risalah Membantu Persiapan Hukum. Jika harus lanjut ke PHI, Risalah dari Disnakertrans akan menjadi dasar yang kuat untuk menyusun strategi hukum perusahaan.

"Pesan kami, jangan takut dengan proses mediasi. Disnakertrans Muba netral dan siap mendampingi. Mediasi adalah ruang dialog untuk mencapai win-win solution. Dan jika belum sepakat, negara sudah siapkan jalur selanjutnya melalui PHI dengan dokumen Risalah yang kami terbitkan cepat dan akurat," tutup Herryandi Sinulingga.

Disnakertrans Muba membuka pintu konsultasi bagi seluruh pekerja dan pengusaha yang ingin memahami hak dan kewajibannya.

Dikeluarkan di Sekayu

Ditulis : Herryandi Sinulingga, AP Kadis Nakertrans Muba

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Bhabinkamtibmas Polsek Rantau Bayur Aiptu Hendra Susandi, Ajak Warga Desa Talang Kemang Kembangkan Pekarangan Produktif

Sun, 11 Oct 2026 11:25:20 +0700

BANYUASIN,InfoDesaNasioana – Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan jajaran Polres Banyuasin melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di wilayah binaan. Bhabinkamtibmas Polsek Rantau Bayur, Aiptu Hendra Susandi mengajak masyarakat Desa Talang Kemang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, untuk mendukung Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), Sabtu (10/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB tersebut dilakukan dengan memberikan himbauan dan menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan pekarangan dan lingkungan sekitar sebagai lahan produktif.

Program P2B merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Pemanfaatan pekarangan rumah dapat diarahkan untuk menghasilkan berbagai kebutuhan pangan keluarga sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan masing-masing.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam membangun komunikasi serta kemitraan dengan masyarakat. Melalui pendekatan langsung, masyarakat didorong untuk berperan dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.

Kapolres Banyuasin melalui Kasi Humas Polres Banyuasin menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Polri melalui Bhabinkamtibmas terus mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masing-masing. Pekarangan yang tersedia dapat dikembangkan menjadi lahan produktif untuk mendukung kebutuhan pangan keluarga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Program P2B juga menjadi bagian dari dukungan Polri melalui Gugus Tugas Polri terhadap ketahanan pangan nasional.

“Semangatnya adalah membangun kemandirian pangan mulai dari tingkat rumah tangga. Jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, pemanfaatan lahan di lingkungan masyarakat dapat memberikan manfaat bagi keluarga sekaligus mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Polres Banyuasin bersama Polsek jajaran akan terus mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.

Polres Madiun Bersama Bapanas RI Pantau Harga dan Stok Beras, Jaga Stabilitas Pangan

Sun, 11 Oct 2026 11:22:36 +0700

MADIUN,infodesanasional.id – Polres Madiun melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Madiun, Sabtu (10/10/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memantau stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat.

Pengecekan dilaksanakan di Mitra Swalayan, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, serta Gudang Bulog Jeruk Gulung, Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo. Kegiatan tersebut melibatkan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Dr. Rahmatia Garwan, S.Pi., M.Pi., beserta staf Bapanas RI, personel Satgas Pangan Polres Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun, Perum Bulog Cabang Madiun, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemantauan harga beras di tingkat ritel serta pemeriksaan ketersediaan stok di gudang Bulog. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan pangan untuk mendukung stabilitas harga dan menjaga ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Madiun.

Kegiatan tersebut menyasar Mitra Swalayan di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, serta Gudang Bulog Jeruk Gulung di Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil pengecekan di Mitra Swalayan, beras premium merek Punokawan tersedia sebanyak 200 kilogram dengan harga Rp14.900 per kilogram. Sementara itu, beras medium merek Potro dijual dengan harga Rp14.500 per kilogram dalam kemasan 3 kilogram, 5 kilogram, dan 10 kilogram.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke Gudang Bulog Jeruk Gulung. Hasil pengecekan menunjukkan stok beras di gudang tersebut mencapai 8.000 ton. Adapun stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tercatat sebanyak 40 ton dan siap disalurkan ke jaringan ritel maupun konsumen.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Madiun dalam mendukung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan pengecekan ini, kami ingin memastikan harga dan ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Madiun tetap terpantau. Polres Madiun akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan guna mendukung stabilitas pangan serta mencegah terjadinya pelanggaran di bidang pangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengawasan secara langsung di tingkat ritel dan gudang penyimpanan menjadi langkah penting untuk memantau kondisi pasokan beras serta mendukung kelancaran distribusi kepada masyarakat.

Polres Madiun berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengawasan pangan bersama instansi terkait demi menjaga ketersediaan bahan pokok dan mendukung stabilitas harga beras di Kabupaten Madiun.(Adi p)

Operasi Sikat I Musi 2026, Polda Sumsel Amankan 26 Tersangka 3C dan 96 Pelaku Premanisme

Sat, 10 Oct 2026 14:26:19 +0700

SUMATERA SELATAN.INFODESANASIONAL.ID— Polda Sumatera Selatan memperkuat penegakan hukum melalui Operasi Sikat I Musi 2026 dengan mengungkap 30 kasus tindak pidana 3C (Curas, Curat, dan Curanmor) serta menindak 92 kasus premanisme pada Rabu, 7 Oktober 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 26 tersangka kasus 3C dan 96 orang dalam penindakan premanisme guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari pengungkapan kasus 3C, tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) mendominasi dengan 23 kasus, sedangkan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) tercatat sebanyak tujuh kasus. Selain itu, jajaran kepolisian juga mencatat 30 kasus yang masuk kategori Non-Target Operasi (Non-TO).

Penindakan juga menyasar aksi premanisme yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, petugas menangani 92 kasus premanisme dengan mengamankan 96 orang yang seluruhnya masuk kategori Non-Target Operasi (Non-TO).

Jajaran kepolisian melakukan pengungkapan dan penindakan melalui Operasi Sikat I Musi 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengungkapan tersebut menunjukkan konsistensi Polda Sumsel dalam merespons berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi mengganggu rasa aman masyarakat. Penindakan terhadap tindak pidana 3C dan premanisme juga diarahkan untuk mencegah berkembangnya kejahatan jalanan serta menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Selatan.

Kasatgas Humas Operasi Sikat I Musi 2026, Kompol I Putu Suryawan, S.H., S.I.K., menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan jalanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Kami akan menindak tegas setiap bentuk kejahatan dan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat demi menciptakan stabilitas keamanan yang mantap di wilayah Sumatera Selatan,” kata Nandang MW.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada pihak kepolisian. Operasi Sikat I Musi 2026 diharapkan semakin memperkuat kehadiran kepolisian dalam memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.(**/Gheka)

Bentuk Kepedulian Insan Pers, AJII Salurkan Air Bersih untuk Warga Dusun Gagan Ngawi

Sat, 10 Oct 2026 06:42:57 +0700

NGAWI,infodesanasional.id – Krisis air bersih akibat kemarau panjang di Kabupaten Ngawi mendapat perhatian dari kalangan insan pers. Perwakilan anggota Asosiasi Jurnalis Idealis Independen (AJII) menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Jumat (9/10/2026).

Bantuan sebanyak satu tangki air bersih tersebut didistribusikan langsung kepada warga di RT 02 / RW 06 Dusun Gagan. Warga tampak antusias mengantre dengan membawa ember dan jeriken untuk mendapatkan pasokan air guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

Aksi sosial ini menjadi wujud nyata komitmen AJII bahwa peran pers tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Dusun Gagan, Yasmin, menyampaikan apresiasi atas kepedulian insan pers terhadap warganya yang selama beberapa pekan terakhir kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kami atas nama warga Dusun Gagan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman AJII. Bantuan air bersih ini sangat bermanfaat dan sangat membantu kami, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak di tengah kemarau ini,” ujar Yasmin di lokasi penyaluran.

Menurutnya, sebagian sumur warga di wilayahnya mulai mengering dan debit air menurun drastis. Bantuan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meringankan beban warga.

Sementara itu, perwakilan anggota AJII menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pers kepada masyarakat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa jurnalis itu dekat dengan rakyat. Selain mengabarkan, kami juga ingin merasakan langsung kesulitan warga dan berbuat semampu kami. Semoga bantuan kecil ini bisa meringankan beban warga Dusun Gagan,” ungkap perwakilan AJII.

Melalui aksi kemanusiaan ini, AJII berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh. Pers diharapkan tidak hanya menjadi pilar informasi, tetapi juga menjadi jembatan solidaritas antara masyarakat dengan berbagai elemen yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan, termasuk krisis air bersih.

AJII berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan sosial serupa sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di lapangan, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi.(Anggie.w)

Sering Maling dan Resahkan Warga Babat Toman, Hurotul Akbar 'Bong' Akhirnya Diamankan Petugas Gabungan

Thu, 8 Oct 2026 06:50:58 +0700

MUBA, Infodesanasional.id – Pelarian Hurotul Akbar alias Bong berakhir sudah. Pria yang selama ini sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Babat Toman akhirnya berhasil diringkus dan diamankan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polsek, Koramil, Kasi Trantib, pihak Puskesmas Babat Toman, serta dibantu oleh warga setempat.

Penangkapan ini disambut lega oleh masyarakat. Pasalnya, rekam jejak Bong selama ini dinilai sudah sangat mengganggu keamanan lingkungan karena kerap melakukan aksi pencurian.

Salah satu warga Toman yang enggan disebutkan namanya membenarkan tabiat buruk pelaku saat dibincangi oleh awak media di lapangan.

"Memang benar, Pak, dia itu sangat meresahkan kami di sini. Sering sekali maling dan banyak barang-barang warga yang sudah diambil olehnya. Apa pun yang ada di rumah, di saat orang sedang lengah, langsung disikat (dicuri) oleh dia," ungkap warga tersebut dengan nada kesal.

Mendapat laporan dan informasi mengenai keberadaan pelaku yang kian meresahkan, petugas bergerak cepat. Tim gabungan langsung mengepung tempat persembunyian pelaku di lingkungan setempat agar ia tidak berkutik dan tidak bisa melarikan diri lagi.

Saat ini, Hurotul Akbar alias Bong telah dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Babat Toman guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pihak Puskesmas juga dilibatkan untuk memastikan kondisi yang bersangkutan selama proses pengamanan berlangsung.(irwan)

Bawa Senpi Rakitan Terselip di Pinggang, 'Hen Rungkad' Diciduk Polsek Tungkal Jaya Saat Patroli Ops Sikat

Wed, 7 Oct 2026 20:00:17 +0700

TUNGKAL JAYA, Infodesanasional.id – Nasib apes dialami oleh Hendri alias Hen Rungkad. Pria ini tertangkap tangan membawa senjata api (senpi) rakitan saat anggota Polsek Tungkal Jaya menggelar patroli rutin pada Senin malam (5/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut terjadi di pinggir Jalan Lintas Palembang-Jambi, Desa Sinar Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Kapolsek Tungkal Jaya, IPTU Imam Syah, mengungkapkan bahwa penangkapan bermula ketika anggota Reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA La Ode Ananta Yudhistira tengah melaksanakan patroli kewilayahan. Patroli ini digelar dalam rangka operasi cipta kondisi Ops Sikat I Musi 2026.

Saat melintas di lokasi kejadian, petugas mencurigai gerak-gerik seorang pria yang berdiri di pinggir jalan. Merasa ada yang tidak beres, petugas langsung mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap pria tersebut.

"Pelaku tidak bisa mengelak karena barang bukti ditemukan melekat di badannya. Saat digeledah, kami menemukan sepucuk senpi rakitan laras pendek jenis patahan bergagang kayu yang terselip di pinggang sebelah kanannya," ujar IPTU Imam Syah.

Guna memastikan prosedur berjalan transparan, proses penggeledahan tersebut juga disaksikan langsung oleh Kepala Dusun (Kadus) setempat yang dihadirkan petugas di lokasi.

Pelaku beserta barang bukti berupa satu pucuk senpi rakitan berwarna silver tersebut langsung digelandang ke Mapolsek Tungkal Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Di hadapan penyidik, pelaku telah mengakui bahwa senjata api ilegal tersebut adalah milik pribadinya. Atas perbuatannya, kini Hendri alias Hen Rungkad harus mendekam di sel tahanan dan dijerat Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal.(***)

Pernyataan Sikap GI-JOE (Gibran Joeara) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Gugatan Denny Indrayana dkk.

Wed, 7 Oct 2026 11:33:15 +0700

Jakarta,Infodesanasional.id - 7 Oktober 2026 Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 6 Oktober 2026 atas gugatan Sdr. Denny Indrayana dkk., relawan GI-JOE (Gibran Joeara) menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap resmi:

* Apresiasi terhadap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

GI-JOE menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim MK yang telah memutus bahwa gugatan Sdr. Denny Indrayana dkk. tidak dapat diterima (ditolak secara keseluruhan). Putusan ini secara tegas dan independen membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) serta tenggat waktu gugatan yang diajukan telah kadaluarsa.

* Apresiasi Kepada Mitra Perjuangan Militan Gibran Nusantara 08

Kami mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan kepada Ketua Umum Militan Gibran Nusantara 08, Bung Andi Azwan, beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras sebagai Pihak Terkait. Penyusunan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang solid terbukti berhasil meyakinkan Majelis Hakim MK untuk menerima eksepsi yang disampaikan.

* Imbauan Menghormati Putusan Hukum dan Menghentikan Narasi Destruktif

Kami menghimbau seluruh pihak, terutama Sdr. Denny Indrayana dkk., untuk bersikap legawa, menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat, serta menghentikan seluruh narasi provokatif dan upaya yang bertujuan mencederai kewibawaan pemerintahan Prabowo-Gibran.

* Kesiapan Langkah Hukum Terhadap Fitnah dan Berita Bohong

Apabila pasca putusan MK ini Sdr. Denny Indrayana dkk. masih terus menyebarkan fitnah, berita bohong, dan narasi kebencian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka GI-JOE siap mengambil langkah hukum yang tegas demi menegakkan supremasi hukum dan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab moral warganegara dalam mengawal stabilitas serta keberlangsungan program pemerintahan Prabowo-Gibran.(Toby)

Pemkab Muba dan Kejari Sosialisasikan Pencegahan Korupsi bagi BUMD dan BUMN

Tue, 6 Oct 2026 21:29:35 +0700

MUBA Infodesanasional.id – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi pada perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Ranggonang Sekayu dan menghadirkan tiga narasumber dari Kejari Musi Banyuasin.

Sosialisasi dibuka oleh Bupati Musi Banyuasin yang diwakili Asisten II Setda Muba, Akhmad Toyibir, S.STP., M.M.

Kegiatan turut dihadiri Kabag Perekonomian Setda Muba, jajaran Kejari Musi Banyuasin, Direktur PDAM Sekayu Azmi Julian, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kajari Muba) Kiki Yonata, S.H., M.H., serta jajaran direksi dan komisaris BUMD di Kabupaten Musi Banyuasin.

Jajaran Kejari Muba yang hadir antara lain Kasi Pidsus, Kasi Datun, Kasi Barang Bukti, Kasi Intelijen beserta jajaran.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembacaan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kabag Perekonomian Setda Muba, Adi Manapo.

Dalam laporannya, Adi Manapo menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMD dan BUMN di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Laporan ketua pelaksana kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMD/BUMN di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan hasil rapat musyawarah, tujuan kegiatan ini guna mencegah tindak pidana korupsi,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti 11 peserta yang merupakan perwakilan dari perusahaan BUMD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin beserta jajaran. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat,” lanjutnya.

Sementara itu, Kajari Musi Banyuasin Kiki Yonata, S.H., M.H., mengharapkan jajaran pengelola BUMD dan BUMN di Kabupaten Musi Banyuasin semakin memahami langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi serta dapat menjalankan tata kelola perusahaan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan lancar.

Tiga Personel Polres Madiun Torehkan Prestasi, Kapolres Apresiasi Dedikasi dan Profesionalisme Anggota

Tue, 6 Oct 2026 16:34:40 +0700

MADIUN,infodesanasional.id – Tiga personel Polres Madiun menorehkan prestasi membanggakan melalui dedikasi, inovasi, dan kemampuan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas maupun bidang olahraga. Prestasi tersebut diraih oleh IPDA Andika Eko C., S.H., Brigpol Riztania Prasanthi, S.Sos., M.H., dan Bripda Darul Danuarta.

IPDA Andika Eko C., S.H., selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Madiun, mendapatkan penghargaan atas dedikasinya dalam pelaporan penggunaan aplikasi Data Laka Lantas Online/RMS Korlantas Polri.

Sementara itu, Brigpol Riztania Prasanthi, S.Sos., M.H., Bhabinkamtibmas Kelurahan Nglames Polsek Nglames Polres Madiun, mendapatkan penghargaan atas dedikasinya dalam menjalankan tugas sebagai Bhabinkamtibmas dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarluaskan kegiatan positif dan keberadaan Polri di tengah masyarakat.

Prestasi lainnya diraih Bripda Darul Danuarta, anggota Sat Samapta Polres Madiun, yang berhasil meraih Juara 2 Jurus Beregu Putra Kejuaraan Turnamen Pencak Silat Panglima TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI Tahun 2026 di Manahan, Surakarta, serta Juara 2 Turnamen Nasional IRJ 2026 di GOR Ken Arok, Kota Malang.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih para personel. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa anggota Polres Madiun mampu menunjukkan dedikasi dan profesionalisme, baik dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun melalui pengembangan potensi di luar tugas kedinasan, Selasa (6/10/2026).

“Prestasi yang diraih merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan membawa nama baik Polres Madiun.”

— AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K.

Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Madiun untuk terus berprestasi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (Adi p)

kades Suka Maju Diduga Menentang Intruksi Guburnur Dan Adanya permintaan Fee.

Tue, 6 Oct 2026 16:31:28 +0700

MUBA, Infodesanasional.id - Adanya surat intruksi Guburnur Sumsel nomor : 500.11/004/INSTRUKSI/ DISHUB/2025 yang intinya pada poin ke lima berbunyi: Memastikan percepatan pembangunan jalan khusus pertambangan di wilayah masing-masing dan terhitung tgl 1 januari 2026 seluruh angkutan batu-bara dilarang menggunakan jalan umum, dengan adanya intruksi tersebut pihak perusahaan batu bara membuat jalan khusus (Hauling) yang wilayahnya ada di desa Suka maju kecamatan Babat supat kabupaten Musi banyuasin.

Seiringan pekerjaan berjalan di desa Suka maju pembuatan jalan khusus angkutan baru bara (hauling) adanya penghentian alat berat yang sedang bekerja untuk percepatan jalan khusus yang di duga dilakukan oleh kadus 1 desa suka maju Hairul rohim yang diduga atas perintah kades desa suka maju Alimun hakim.

Dari investigasi awak media penghentian alat berat oleh yang diduga dilakukan kadus1 desa Suka maju hoirul rohim, untuk melaksanakan pekerjaan di mulai dari tgl 21/08/26, Penghentian alat berat untuk pekerjaan jalan khusus (hauling) batu bara adanya dugaan atas perintah kades Suka maju yang MEMINTA FEE 5% DARI PENJUALAN LAHAN MASYARAKAT KE PIHAK PERUSAHAAN. ini sangat menentang intsruksi guburnur.

Akibat perbuatan oknum kades tersebut , perusahaan mengalami kerugian baik materil maupun inmateril dan tidak tercapai target yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan houling sesuai dengan perintah undang undang dan surat intruksi guburnur Sumsel.

Media berharap agar dinas terkait dapat memanggil dan memproses yang bersangkutan karna adanya dugaan fungli dari aparat desa.

Pihak media berusaha untuk mendapatkan hak jawab dari kades Suka maju, melalui mengirimkan pesan WhatsApp ke Sekdes desa Suka maju dan Camat Babat supat untuk minta disampaikan pada kades, namun sampai berita ini dibuat belum mendapatkan tanggapan, hanya mendapat jawaban dari camat bahwa nomornya belum aktif dan Sekdes mengatakan akan disampaikan.(tim)

Dugaan Maraknya Manipulasi dan Rekayasa Kasus Minyak Ilegal, Gabungan LSM-Ormas-Aktivis Demo Desak Kanit Pidsus Dicopot

Tue, 6 Oct 2026 13:26:14 +0700

MUSI BANYUASIN, Infodesanasional.id - - Gabungan LSM, ormas, aktivis, dan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Musi Banyuasin, Selasa (6/10/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan ketidakprofesionalan, manipulasi perkara maupun rekayasa dalam penanganan sejumlah kasus minyak ilegal yang dinilai massa belum menyentuh pihak yang diduga sebagai pemilik dan pemodal.

Massa aksi yang terdiri dari Barikade 98 Muba, LSM POSE RI, Projamin Muba, Akpersi Muba, AWDI Muba serta Tim 9 Naga Hitam mendesak agar Kanit Pidsus Polres Muba segera dicopot dan penanganan perkara-perkara tersebut dievaluasi secara menyeluruh.

Sejumlah kasus menjadi sorotan massa, di antaranya kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, pada 25 Juni 2026 sekitar pukul 20.30 WIB.

Lokasi tersebut disebut diduga milik dr. Reno, warga Desa Semangus, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, dan beroperasi di lahan milik Rudi Apriyadi.

Massa juga menyoroti kebakaran sumur minyak ilegal di Dusun 4, Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa, sekitar pukul 14.00 WIB, yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia, yakni PI (31) dan AN (36). Sumur tersebut diduga milik JY alias Anto dan beroperasi di lahan milik Buhori.

Kasus lainnya adalah kebakaran gudang pengolahan atau bleaching minyak ilegal di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, pada Selasa malam, 15 September 2026, yang oleh massa dikaitkan dengan dugaan kepemilikan Syara Diba Agustina.

Sorotan berikutnya menyangkut kebakaran tempat penyulingan minyak bumi ilegal di Dusun Batas, Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Jumat (4/9/2026).

Lokasi penyulingan tersebut berada tidak jauh dari SDN Kampung Batas dan di belakang ruko milik warga. Massa menduga aktivitas penyulingan dilakukan secara sederhana tanpa standar keselamatan yang memadai. Tempat tersebut diduga milik HERI, warga Teluk Kijing, Kecamatan Lais.

Selain itu, massa mempertanyakan rangkaian penanganan lokasi penyulingan minyak ilegal yang sebelumnya digerebek pada 28 Juli 2026. Dalam penggerebekan tersebut, empat pekerja disebut diamankan bersama sejumlah barang yang diduga menjadi barang bukti.

Setelah LZ disebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), diduga terjadi pelepasan terhadap dua pekerja. Lokasi yang sebelumnya dipasangi garis polisi juga diduga kembali dibuka dan digunakan untuk aktivitas penyulingan.

Massa juga menyoroti dugaan penggunaan kembali barang bukti serta dugaan pengalihan kepemilikan lokasi dari LZ kepada Ardi. Lokasi tersebut kemudian mengalami kebakaran pada 2 Oktober 2026.

Pasca kebakaran, seorang bernama Maneri yang disebut sebagai pekerja di lokasi ditangkap. Massa mempertanyakan penetapan pekerja tersebut sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab, sementara pihak yang disebut sebagai pemilik atau pemodal belum tersentuh.

Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba, Boni, dalam orasinya mengatakan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terhadap pola penegakan hukum Unit Pidsus Polres Muba.

"Penegakan hukum terhadap perkara minyak ilegal ini seolah menjadi permainan. Berkali-kali terjadi kebakaran, bahkan ada korban meninggal dunia, tetapi pemilik dan pemodal tidak tersentuh hukum," tegas Boni.

Menurutnya, apabila penanganan perkara hanya berhenti pada pekerja lapangan, sementara pemilik maupun pemodal tidak tersentuh hukum, maka penegakan hukum tidak memiliki nilai keadilan.

"Kalau setiap kali ada kebakaran yang ditangkap hanya pekerja kasar, sementara pemilik dan pemodal selalu lolos, publik tentu bertanya. Ini yang kami soroti," katanya.

Boni juga menyinggung lokasi penyulingan yang sebelumnya telah digerebek dan dipasangi garis polisi, namun diduga kembali beroperasi.

"Bagaimana mungkin lokasi yang sudah pernah digerebek, sudah dipasang police line dan tungku penyulingannya disebut disita, kemudian bisa beroperasi lagi? Ketika kembali terbakar, yang ditangkap justru pekerjanya. Kami minta ini dijelaskan secara terang," ujarnya.

Ia menegaskan tuntutan utama massa adalah evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara minyak ilegal serta pencopotan Kanit Pidsus Polres Muba.

"Kami meminta Kapolres Muba jangan menutup mata terhadap persoalan ini. Kalau memang ada dugaan pelanggaran prosedur atau ketidakprofesionalan, periksa dan tindak. Kanit Pidsus harus dievaluasi dan bila terbukti, segera dicopot," tegas Boni.

Ketua DPC Projamin Muba, Tanto Hartono, mengatakan aksi tersebut dilakukan karena masyarakat membutuhkan kepastian bahwa penanganan perkara minyak ilegal dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.

"Kami datang bukan untuk mengganggu proses penegakan hukum. Kami justru meminta hukum ditegakkan secara terbuka dan adil. Jangan hanya pekerja yang dijadikan tersangka, sementara pemilik maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tidak tersentuh," kata Tanto.

Menurut Tanto, setiap peristiwa kebakaran di lokasi minyak ilegal semestinya menjadi momentum untuk mengusut seluruh rantai aktivitas, mulai dari pemilik lahan, pemilik sumur atau tempat penyulingan hingga pihak yang diduga menjadi pemodal.

"Kalau hanya berhenti di pekerja, persoalannya tidak akan selesai. Yang harus dicari adalah siapa pemiliknya, siapa yang membiayai dan siapa yang mendapatkan keuntungan," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum LSM POSE RI, Desri Nago, SH, mendesak Kapolres Musi Banyuasin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Unit Pidsus yang menangani perkara minyak ilegal.

"Kami mendesak Kapolres Muba membuka kembali perkara-perkara yang menjadi sorotan publik. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam kepada pekerja, tetapi tumpul terhadap pemilik dan pemodal," kata Desri.

Desri menilai dugaan manipulasi atau rekayasa perkara merupakan tudingan serius yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan internal, bukan dibiarkan menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Kalau benar ada dugaan manipulasi penanganan perkara, ini bukan persoalan kecil. Harus diperiksa secara objektif. Siapa yang salah harus bertanggung jawab dan siapa yang tidak profesional harus dievaluasi," tegasnya.

Ia juga meminta agar Kapolres Muba memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah kasus yang dipersoalkan massa, termasuk dugaan dibukanya kembali lokasi yang sebelumnya telah dipasang police line.

"Jangan sampai masyarakat melihat ada standar berbeda dalam penegakan hukum. Kami meminta Kapolres menjawab seluruh persoalan ini secara transparan dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran," pungkas Desri.

Aksi gabungan tersebut menegaskan tuntutan agar penanganan kasus minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara transparan, profesional dan menyasar seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya pekerja di lapangan.

(*)

Polres Madiun Ungkap Penipuan Online Pembelian Besi Baja Rp59,9 Juta, Tersangka Ditangkap di Palembang

Tue, 6 Oct 2026 05:38:38 +0700

MADIUN,infodesanasional.id – Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan online dengan modus penjualan besi baja fiktif yang menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp59.900.000. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial RS di wilayah Palembang, Sumatera Selatan.

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan dilakukan oleh Unit II Pidsus Satreskrim Polres Madiun yang dipimpin Kanit Pidsus IPDA M. Satrya Agung I, S.Tr.I.K., pada Sabtu, 3 Oktober 2026 di Palembang.

Peristiwa tersebut bermula pada Selasa, 15 September 2026, ketika korban mencari toko penjual besi baja melalui Google Maps. Korban kemudian menemukan toko bernama Mega Baja Steel yang dicantumkan beralamat di sekitar Jalan Dr. Soetomo, Kota Madiun, lengkap dengan nomor telepon yang dapat dihubungi melalui WhatsApp.

Melalui komunikasi tersebut, korban memesan sebanyak 500 batang besi baja dengan nilai transaksi Rp59.900.000. Pelaku kemudian mengirimkan invoice serta memberikan rekening BRI atas nama orang lain untuk pembayaran. Setelah uang ditransfer, barang yang dipesan tidak kunjung dikirim. Korban justru diminta melakukan pembayaran tambahan. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi sesuai titik Google Maps, korban mendapati bahwa toko tersebut tidak ada.

Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kasus itu ke Polres Madiun. Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka RS di Palembang. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi penipuan, membuat nota atau invoice fiktif, serta menerima uang hasil kejahatan melalui aplikasi pembayaran digital.

Selain mengamankan tersangka dan barang bukti berupa telepon seluler, polisi juga mengamankan sejumlah dokumen pendukung dari korban, antara lain invoice pembelian, bukti transfer senilai Rp59.900.000, tangkapan layar lokasi Google Maps, serta percakapan WhatsApp antara korban dengan pelaku.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Saat ini tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K. melalui Kasat Reskrim Polres Madiun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara daring, khususnya ketika menemukan penawaran melalui media sosial maupun platform digital. Masyarakat diharapkan memastikan keberadaan toko, identitas penjual, serta rekening tujuan sebelum melakukan pembayaran guna mencegah menjadi korban penipuan. (Adi p)

Pemdes Srimulyo Gelar Nobar Final Indonesia vs Thailand

Tue, 6 Oct 2026 05:37:06 +0700

Banyuasin,Infodeseanasional.id— Suasana halaman Kantor Desa Srimulyo, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin malam (5/10/2026), berlangsung meriah. Pemerintah Desa Srimulyo menggelar nonton bareng (nobar) laga final antara Tim Nasional Indonesia dan Thailand.

Nobar tersebut diikuti Kepala Desa Srimulyo Made Mawan bersama jajaran aparatur pemerintah desa, Ketua BPD Mustholi beserta anggota, Babinsa Air Salek Koramil 0430-02/Sungsang Sertu Nasrullah, serta masyarakat sekitar.

Sejak pertandingan dimulai, suasana nobar berlangsung tegang. Setiap peluang terciptanya gol maupun pelanggaran yang dilakukan pemain lawan langsung mendapat respons dari para penonton yang memenuhi halaman kantor desa.

Kepala Desa Srimulyo, Made Mawan, menyampaikan rasa puas atas perjuangan Timnas Indonesia dalam laga tersebut.

Ia mengapresiasi semangat para pemain yang mampu mempertahankan perjuangan hingga pertandingan harus ditentukan melalui babak adu penalti.

Sementara itu, Babinsa Air Salek, Sertu Nasrullah, menilai jalannya pertandingan berlangsung cukup baik. Menurutnya, pertandingan yang berjalan hingga lebih dari 120 menit tersebut membuat ketegangan semakin terasa, terutama ketika skor kedua tim terus berimbang.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, tersebut juga disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara di Desa Srimulyo, masyarakat memberikan dukungan melalui nobar dengan penuh antusias.

Ketegangan semakin memuncak ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Skor yang sempat berimbang membuat para suporter di halaman Kantor Desa Srimulyo terus mengikuti setiap jalannya pertandingan dengan penuh perhatian.

Hingga waktu normal berakhir, kedua tim belum mampu memastikan kemenangan sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu.

Drama kembali terjadi hingga akhirnya laga ditentukan melalui adu penalti. Para penonton Desa Srimulyo pun semakin tegang ketika satu per satu pemain maju untuk mengeksekusi tendangan penalti.

Sorak sorai pecah di halaman Kantor Desa Srimulyo setelah Timnas Indonesia berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 4-2. Keberhasilan penjaga gawang Indonesia menggagalkan dua tendangan penalti Thailand menjadi salah satu momen yang paling mendapat sorotan para penonton.

Kemenangan tersebut langsung disambut tepuk tangan dan sorakan para suporter yang sejak awal pertandingan memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia.

Persiapan kegiatan nobar telah dimulai sekitar pukul 19.00 WIB. Masyarakat bertahan hingga pertandingan berakhir dan secara bertahap meninggalkan lokasi sekitar pukul 23.00 WIB.

Kegiatan nobar tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat Desa Srimulyo terhadap perjuangan Tim Nasional Indonesia sekaligus menjadi ajang kebersamaan antara pemerintah desa, aparat dan masyarakat.

Pewarta: Junaidi

Tim Hukum Nyumarno Cs Keberatan atas Tuntutan 10 Bulan, Minta Hakim Putus Berdasarkan Fakta Persidangan

Tue, 6 Oct 2026 05:35:03 +0700

CIKARANG PUSAT, Infodesanasional.id – Tim Kuasa Hukum terdakwa Nyumarno dan dua terdakwa lainnya menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum (JPU) yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 10 bulan penjara dalam perkara dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang tengah diperiksa di Pengadilan Negeri Cikarang.

Tim kuasa hukum sekaligus juru bicara terdakwa, Riski Syah Putra Nasution, S.H., menilai tuntutan tersebut harus diuji kembali secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh fakta, keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.

Menurut Riski, keberatan pihaknya bukan semata-mata mengenai berat atau ringannya tuntutan, melainkan juga menyangkut konstruksi dakwaan dan pembuktian yang menurut tim hukum belum secara meyakinkan menunjukkan keterlibatan Nyumarno maupun dua terdakwa lainnya sebagaimana yang didakwakan.

“Kami menghormati kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan. Tetapi bagi kami, tuntutan tersebut harus diuji dengan fakta-fakta yang benar-benar terungkap di persidangan. Jangan sampai kesimpulan dibangun di luar fakta pembuktian,” kata Riski dalam keterangan kepada awak media, Senin (5/10/2026).

Bantah Narasi Keluarga Korban Soal Persidangan Daring

Riski juga menanggapi pernyataan terbaru dari pihak keluarga Fendy yang mempertanyakan rencana persidangan berikutnya dilakukan secara daring, khususnya setelah JPU menyampaikan tuntutan 10 bulan penjara.

Menurut Riski, persoalan teknis apakah persidangan dilaksanakan secara langsung maupun elektronik tidak semestinya ditarik menjadi suatu hal yang seolah-olah menunjukkan adanya persoalan dalam proses peradilan.

Ia menjelaskan, agenda dan mekanisme persidangan merupakan bagian dari kewenangan majelis hakim serta harus dilihat dalam keseluruhan rangkaian pemeriksaan perkara, bukan hanya pada saat agenda tuntutan atau menjelang putusan.

Riski juga mempertanyakan dasar pihak keluarga korban mempersoalkan mekanisme persidangan, sementara menurutnya keluarga Fendy tidak mengikuti seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara, khususnya tahapan pemeriksaan saksi dan pembuktian yang telah berlangsung sebelumnya.

“Kalau memang mempertanyakan kenapa sidang berikutnya dilakukan secara daring, harus dipahami dulu seluruh rangkaian persidangannya. Pemeriksaan saksi dan pembuktian sudah berlangsung dan tidak hanya dilakukan satu atau dua kali,” ujar Riski.

Menurutnya, selama proses pemeriksaan saksi, persidangan bahkan berlangsung secara intensif dengan agenda yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Riski menilai pihak yang menyampaikan pandangan mengenai proses persidangan seharusnya memahami terlebih dahulu tahapan perkara yang telah dilalui, termasuk agenda pemeriksaan saksi, pembuktian, tuntutan hingga tahapan berikutnya.

Hal tersebut penting agar tidak muncul persepsi seolah-olah pelaksanaan sidang secara daring merupakan sesuatu yang tiba-tiba atau berkaitan dengan substansi putusan.

“Jangan sampai karena tidak mengikuti seluruh proses pemeriksaan saksi dan pembuktian, kemudian muncul persepsi seolah-olah ada sesuatu hanya karena sidang berikutnya dilaksanakan secara daring.

Mekanisme persidangan itu ada tahapannya dan menjadi kewenangan majelis hakim,” tegasnya.

Riski menambahkan, asas penyelenggaraan peradilan pada prinsipnya mengedepankan proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip tersebut merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Karena itu, menurutnya, pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak dengan sendirinya dapat dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan proses peradilan. Mahkamah Agung juga telah menempatkan penggunaan teknologi dalam persidangan sebagai bagian dari perkembangan administrasi dan layanan peradilan sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara.

Ajukan Perlawanan terhadap Surat Dakwaan

Riski mengatakan pihaknya sebelumnya telah mengajukan Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-303/CKR/07/2026 tertanggal 30 Juli 2026.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sendiri telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Perlawanan tersebut diajukan karena tim hukum menilai surat dakwaan belum memenuhi ketentuan mengenai kejelasan, kecermatan dan kelengkapan, termasuk syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP.

“Kami menilai surat dakwaan tersebut harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat materiil atau setidak-tidaknya dilengkapi kembali oleh Penuntut Umum,” ujarnya.

Menurut Riski, dakwaan juga dinilai belum menguraikan secara rinci mengenai peran dan keterlibatan masing-masing terdakwa.

“Dari terdakwa satu, terdakwa dua sampai terdakwa tiga tidak dijelaskan secara detail apa keterlibatannya, apakah memang ada yang menyuruh atau seperti apa. Tidak ada yang jelas. Makanya kita bantah,” katanya.

Bantah Nyumarno Pelaku Utama atau Aktor Intelektual

Tim hukum secara tegas membantah narasi di luar persidangan yang seolah-olah menempatkan Nyumarno sebagai pelaku utama atau aktor intelektual dalam perkara tersebut.

Riski menegaskan, berdasarkan keterangan saksi yang telah dipelajari dan dihadirkan dalam persidangan, pihaknya belum menemukan keterangan yang secara langsung dan konsisten menyatakan Nyumarno maupun terdakwa lainnya melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

“Tidak ada yang menunjukkan bahwa terdakwa satu, Pak Nyumarno selaku anggota dewan, itu memukul. Dari saksi-saksi BAP yang sudah kita pelajari dan tidak konsisten, yang kita peroleh dari jaksa juga tidak ada sama sekali yang mengatakan Pak Nyumarno itu memukul,” katanya.

Menurut tim hukum, kondisi tempat kejadian perkara juga perlu dilihat secara utuh. Peristiwa disebut berlangsung di sebuah restoran dengan situasi yang ramai sebagaimana tergambar dari keterangan saksi di persidangan.

Karena itu, kemampuan masing-masing saksi dalam melihat dan mengidentifikasi suatu perbuatan harus diuji secara objektif dengan mempertimbangkan posisi, jarak pandang, kondisi tempat serta situasi ketika kejadian berlangsung.

Tim hukum menilai tidak tepat apabila Nyumarno maupun terdakwa lainnya terlebih dahulu ditempatkan sebagai pelaku utama berdasarkan narasi di luar ruang sidang, sementara pembuktian perkara harus dinilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Soroti Alat Bukti

Selain mempersoalkan konstruksi dakwaan dan tuntutan, tim hukum menyoroti alat bukti yang menurut mereka belum menunjukkan hubungan langsung antara Nyumarno dengan perbuatan yang didakwakan.

Riski mengatakan, berdasarkan berkas perkara yang telah dipelajari, barang bukti yang diketahui antara lain pakaian korban dan hasil visum et repertum.

“Dakwaan menyebut adanya pemukulan dengan tangan, botol bir dan bangku. Tetapi barang bukti yang disita hanya pakaian korban dan visum. Tidak ada botol, tidak ada bangku, tidak ada sandal, bahkan tidak ada rekaman CCTV,” ujarnya.

Menurut tim hukum, hasil visum dapat menunjukkan adanya luka pada korban, tetapi menurut mereka tidak dengan sendirinya menunjukkan siapa yang menyebabkan luka tersebut.

Hubungan antara luka dan perbuatan masing-masing terdakwa tetap harus dibuktikan melalui keseluruhan alat bukti di persidangan.

Riski juga menyoroti hasil visum yang disebut menggambarkan luka berupa lecet, memar dan pembengkakan akibat kekerasan tumpul. Menurutnya, dalam hasil pemeriksaan tersebut luka dinyatakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Karena itu, tim hukum meminta majelis hakim menilai secara cermat hubungan antara kondisi luka, alat bukti lain dan perbuatan yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa.

Pertanyakan Tidak Dilakukannya Konfrontasi dan Rekonstruksi

Tim hukum juga mempertanyakan tidak dilakukannya konfrontasi maupun rekonstruksi untuk menguji keterangan saksi pada tahap penyidikan.

Menurut Riski, hal tersebut menjadi penting apabila terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan keterangan saksi.

Ia mencontohkan salah satu saksi yang disebut melihat kejadian dari jarak sekitar lima meter dalam kondisi sedang membuat minuman.

“Tanpa rekonstruksi, bagaimana mungkin kita bisa memastikan bahwa saksi benar-benar melihat dengan jelas siapa pelaku pertama? Ini menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas keterangannya,” kata Riski.

Ia juga menyebut terdapat keterangan saksi yang menyatakan Nyumarno ikut melakukan pemukulan. Namun, menurut tim hukum, posisi saksi tersebut masih perlu diuji, termasuk mengenai kemampuan melihat secara langsung peristiwa karena pada saat kejadian disebut sedang menyajikan minuman.

Sementara keterangan saksi lainnya, menurut tim hukum, dinilai lebih banyak berkaitan dengan informasi yang diperoleh setelah kejadian.

“CCTV juga sebenarnya tidak ada. Kalau semuanya ada CCTV berarti ada barang bukti yang bisa diuji. Tapi sejauh ini barang bukti yang ada hanya baju yang dipakai korban dan visum,” ujarnya.

Minta Tidak Ada Framing di Luar Persidangan

Tim Kuasa Hukum Nyumarno Cs juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun framing di luar persidangan yang dapat menggiring opini seolah-olah Nyumarno dan dua terdakwa lainnya merupakan pelaku utama atau aktor intelektual dalam perkara tersebut.

Menurut mereka, ruang persidangan merupakan tempat untuk menguji dakwaan Penuntut Umum melalui mekanisme pembuktian sesuai hukum acara.

“Jangan sampai ada pihak-pihak dari luar persidangan yang membuat framing seolah-olah anggota dewan ini menjadi pelaku utamanya. Padahal dalam rangkaian kesaksian yang telah dihadirkan di persidangan, belum ada saksi di TKP yang secara tegas menyatakan Nyumarno dan terdakwa lainnya melakukan sebagaimana yang dituduhkan,” kata Riski.

Tim hukum menegaskan keberatan terhadap tuntutan maupun dakwaan tersebut merupakan bagian dari hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan menguji seluruh pembuktian Penuntut Umum di hadapan majelis hakim.

Minta Hakim Berpegang pada Fakta Persidangan

Tim hukum meminta majelis hakim tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalitas dalam memeriksa serta memutus perkara.

Mereka berharap putusan nantinya tidak dipengaruhi oleh opini, pemberitaan, framing ataupun tekanan dari pihak-pihak di luar proses persidangan.

“Kami memohon majelis hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti dan keterangan saksi yang sah, bukan berdasarkan asumsi, tekanan maupun framing dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di luar proses persidangan,” tegas Riski.

Menurut tim hukum, tuntutan 10 bulan penjara yang diajukan JPU tetap merupakan bagian dari proses hukum yang harus diuji dan dipertimbangkan majelis hakim bersama keseluruhan fakta persidangan.

Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Pembuktian

Tim hukum Nyumarno Cs meminta seluruh pihak menghormati proses persidangan dan memberikan ruang kepada majelis hakim untuk menilai perkara berdasarkan pembuktian yang berlangsung di ruang sidang.

Dalam perkara pidana, konstruksi dakwaan, keterangan saksi dan alat bukti harus diuji secara objektif sebelum ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa.

Karena itu, tim hukum menilai Nyumarno dan dua terdakwa lainnya tidak seharusnya terlebih dahulu dicap sebagai pelaku utama hanya berdasarkan pemberitaan, opini atau narasi di luar persidangan.

“Biarkan persidangan menguji semuanya. Yang harus menjadi dasar adalah fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi yang sah. Bukan tekanan atau opini dari luar persidangan,” tegas Riski.

Tim hukum menyerahkan proses pembuktian kepada majelis hakim dengan tetap meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah serta proses peradilan yang sedang berjalan.

Catatan redaksi: Pernyataan mengenai ketidakhadiran atau keterlibatan keluarga Fendy dalam tahapan persidangan di atas ditempatkan sebagai pandangan/bantahan dari kuasa hukum terdakwa, bukan sebagai kesimpulan independen redaksi.

Pihak keluarga Fendy maupun JPU tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.

(TOBY) Ketua OKK DPP AKPERSI

Miris, Guru dan Kepsek SDN 4 Ngantor di Perpustakaan

Mon, 5 Oct 2026 18:30:52 +0700

Banyuasin,Infodeseanasional.id— Kondisi pascakebakaran kantor SDN 4 Air Salek, Kabupaten Banyuasin, hingga kini masih memprihatinkan. Para guru dan kepala satuan pendidikan terpaksa menjalankan aktivitas kedinasan dari ruang perpustakaan sekolah.

Kondisi tersebut berlangsung sejak kantor sekolah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Hingga Senin (5/10/2026), kondisi ruang kantor yang terdampak kebakaran belum tampak mendapat penanganan lebih lanjut.

Sebelumnya, lokasi kebakaran telah ditinjau oleh Pemerintah Kecamatan Air Salek melalui Sekretaris Camat beserta staf. Peninjauan juga dilakukan pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas Polsubsektor Kecamatan Air Salek.

Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, belum terlihat adanya perubahan signifikan terhadap kondisi kantor yang terbakar tersebut.

Kepala Satuan Pendidikan SDN 4 Air Salek, Sukandar, S.Pd., membenarkan bahwa pihak sekolah telah menyampaikan laporan tertulis terkait insiden kebakaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Banyuasin melalui Koordinator Disdikbud Wilayah Kecamatan Air Salek, Sutarmin, S.Pd., M.AP.

“Laporan tertulis sudah kami sampaikan melalui Korwil,” ujar Sukandar saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Korwil Sutarmin mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut, termasuk langkah penanganan terhadap kondisi kantor sekolah yang terdampak kebakaran.

Sukandar menuturkan, kebakaran tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan pada ruang kantor, tetapi juga menghanguskan sejumlah barang dan dokumen yang berada di dalamnya.

Selain perangkat elektronik seperti televisi LED, sejumlah berkas dan perlengkapan sekolah juga disebut tidak dapat diselamatkan dari kobaran api.

Kondisi tersebut membuat aktivitas administrasi sekolah menjadi kurang nyaman karena guru dan kepala sekolah harus memanfaatkan ruang perpustakaan sebagai tempat bekerja sementara.

Sementara itu, saat dilakukan peninjauan ke lokasi bekas kebakaran, sejumlah material dan barang terdampak kebakaran masih terlihat belum dikemasi atau dibersihkan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut diduga masih menunggu arahan maupun tindak lanjut dari pihak terkait.

Pihak sekolah berharap adanya perhatian dan langkah konkret dari instansi terkait agar aktivitas administrasi dan pelayanan pendidikan di SDN 4 Air Salek dapat kembali berjalan secara layak, sekaligus memastikan penanganan terhadap bangunan yang terdampak kebakaran.

(Junaidi)

Kapolda Sumsel Tegaskan Sinergitas TNI-Polri dalam HUT ke-81 TNI

Mon, 5 Oct 2026 18:14:32 +0700

PALEMBANG.INFODESANASIONAL.ID — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan komitmen memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri saat menghadiri Upacara Parade Peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026 di Apron Bravo Lanud SMH II Palembang, Senin (5/10/2026).

Upacara yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri Kapolda Sumsel bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, yakni Karo Ops Polda Sumsel Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol. Robertho Pardede, S.I.K., M.I.K., Dirpolairud Polda Sumsel Kombes Pol. Heru Agung Nugroho, S.I.K., M.H., serta Dansat Brimob Polda Sumsel Kombes Pol. James Parlindungan Hutagaol, S.I.K., M.H.

Peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan soliditas TNI-Polri, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Selatan. Sinergi kedua institusi juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapolda Sumsel menyampaikan bahwa soliditas dan kerja sama TNI-Polri menjadi fondasi penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Sumatera Selatan.

“Atas nama keluarga besar Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, kami mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-81. Sinergitas, soliditas, dan kerja sama yang erat antara TNI dan Polri adalah harga mati. Bersama TNI, Polri siap terus mengawal kedaulatan negara serta memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya,” tegas Kapolda.

Upacara parade berlangsung tertib, lancar, dan khidmat. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel, jajaran perwira, serta pasukan upacara dari berbagai kesatuan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan kehadiran Kapolda Sumsel bersama jajaran PJU menunjukkan kebersamaan antara institusi pertahanan dan penegak hukum di Sumatera Selatan.

“Kehadiran Bapak Kapolda Sumsel bersama para Pejabat Utama di Lanud SMH II Palembang menegaskan komitmen kuat jajaran kepolisian untuk senantiasa bergandengan tangan dengan TNI. Semangat kebersamaan ini tidak hanya tampak dalam upacara seremonial, tetapi juga diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

Sinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Selatan. Kebersamaan tersebut diharapkan terus terpelihara untuk mendukung keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sriwijaya.(**/Gheka)

Dugaan Manipulasi Kasus Penyulingan Minyak Ilegal di Sanga Desa, Kanit Pidsus Polres Muba Dilaporkan ke Propam

Mon, 5 Oct 2026 17:24:14 +0700

MUSI BANYUASIN, Infodesanasional.id - Barikade 98 Musi Banyuasin bersama Gabungan LSM-Ormas-Aktivis-Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Senin (5/10/2026) secara resmi melaporkan Kanit Pidsus Polres Musi Banyuasin ke bagian Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Muba atas dugaan ketidakprofesionalan serta indikasi adanya manipulasi dalam kasus penyulingan minyak ilegal.

Laporan pengaduan tersebut disampaikan DPD Ormas Barikade 98 Muba dan partner dengan nomor 084/B98-DPD/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Dalam laporan itu, mereka meminta Propam melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, khususnya Kanit Pidsus Polres Muba.

Dugaan ketidakprofesionalan itu mencuat dari rangkaian penanganan perkara penyulingan minyak ilegal di Kecamatan Sanga Desa yang bermula dari penggerebekan tiga lokasi di Desa Keban I pada 28 Juli 2026.

Salah satu lokasi yang digerebek diduga milik LZ alias Lazi atau Allazi Wijaya. Dalam penindakan tersebut, aparat mengamankan empat pekerja, yakni Pebro Andrianto, Mekis, Rio Anggara dan Tomegi, berikut sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyulingan minyak ilegal.

Di lokasi tersebut, aparat juga mengamankan mengamankan barang bukti berupa satu tungku masakan, mesin penyedot, blower, selang, jeriken berisi minyak hasil penyulingan serta tiga tedmon yang berisi sekitar 3.000 liter minyak olahan.

Selanjutnya dua pekerja yang ditangkap, Pebro Andrianto dan Mekis diduga dilepaskan setelah adanya lobi-lobi. Barikade 98 Muba meminta Propam mengklarifikasi dasar hukum serta pihak yang memberikan keputusan atau perintah atas pelepasan tersebut.

Kemudian lokasi penyulingan yang sebelumnya telah dipasangi police line disinyalir kembali dibuka dan digunakan untuk aktivitas penyulingan secara ilegal. informasi beredar barang bukti berupa tungku penyulingan yang katanya disita, kembali digunakan di lokasi tersebut.

Rangkaian inilah yang oleh pelapor dinilai perlu diperiksa secara serius karena berpotensi menimbulkan dugaan adanya upaya mengubah konstruksi perkara agar pemilik lokasi, yakni Lazi, lolos dari jeratan hukum.

Apalagi, dalam laporan tersebut juga disebut adanya dugaan pengalihan status kepemilikan lokasi dari Lazi kepada Ardi yang disebut sebagai kakak kandung Lazi. Setelah itu, lokasi penyulingan tersebut mengalami kebakaran pada Jumat (2/10/2026) sekitar pukul 20.15 WIB.

Pasca kebakaran, aparat menangkap seorang warga bernama Maneri (47), yang menurut laporan disebut sehari-hari bekerja di lokasi tersebut. Pelapor mempertanyakan proses penanganan Maneri karena muncul informasi bahwa yang bersangkutan kemudian disebut atau diarahkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atau pemilik penyulingan.

Kondisi tersebut menjadi dasar munculnya dugaan bahwa pertanggungjawaban hukum berpotensi dialihkan kepada pekerja atau pihak lain, sementara Lazi yang sejak awal disebut sebagai pihak yang diduga memiliki lokasi telah berstatus DPO.

Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba, Boni Mustadi, dalam laporan tersebut menegaskan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian penanganan perkara agar tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan khusus.

"Kami meminta proses hukum berjalan transparan, objektif, profesional dan tidak tebang pilih, termasuk memastikan seluruh barang bukti hasil penggerebekan 28 Juli 2026 benar-benar diamankan sesuai prosedur," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI), Desri Nago, SH, menilai dugaan perubahan konstruksi pertanggungjawaban dalam perkara penyulingan minyak ilegal harus dibuka secara terang melalui pemeriksaan Propam.

"Jika benar terdapat pelepasan pekerja, pembukaan kembali police line, penggunaan kembali barang bukti, perubahan status kepemilikan hingga munculnya pihak lain yang disebut bertanggung jawab setelah lokasi terbakar alias upaya tukar kepala, hal itu harus diusut tuntas," katanya.

Menurut Desri Kanit Pidsus Polres Musi Banyuasin beserta anggota yang terlibat harus dijatuhkan sanksi sesuai prosedur yang berlaku.

"Kalau terbukti ada manipulasi perkara dalam penanganan kasus ini, kami minta agar oknum Kanit Pidsus Polres Muba beserta seluruh pihak terlibat segera dijatuhi sanksi," tegasnya.

Dalam laporan itu, Barikade 98 dan partner secara khusus meminta Propam memeriksa Kanit Pidsus sejak penggerebekan 28 Juli 2026 hingga kebakaran 2 Oktober 2026, termasuk memeriksa proses pelepasan Pebro Andrianto dan Mekis, status barang bukti, pembukaan kembali police line, dugaan komunikasi atau lobi dengan pihak Lazi, perubahan status kepemilikan lokasi serta proses penanganan Maneri.

Pelapor juga meminta apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prosedur, agar diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya kepada Propam Polres Muba, Barikade 98 bersama gabungan LSM, ormas, aktivis dan masyarakat juga meminta Propam Polda Sumatera Selatan turun tangan untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif dan independen.

Mereka berharap dugaan manipulasi dalam penanganan perkara tersebut dapat segera diungkap secara terang, termasuk memastikan apakah benar terdapat upaya mengaburkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas aktivitas penyulingan minyak ilegal dengan mengarahkan pertanggungjawaban kepada pekerja atau pihak lain.

(Tim)