INFO DESA NASIONAL

Memahami PKWTT Agar Tidak Ada Lagi Pekerja yang Dirugikan

Tue, 10 Nov 2026 15:26:13 +0700

Sekayu,Infodesanasional.id - 10 November 2026 Hari Pahlawan bukan hanya tentang masa lalu. Hari Pahlawan adalah tentang cara kita memuliakan manusia hari ini.

Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing. Hari ini, pahlawan berjuang dengan keringat, disiplin, dan tanggung jawab.

Pahlawan hari ini adalah pekerja di Musi Banyuasin. Pekerja yang berangkat sebelum subuh, bekerja di bawah terik matahari, di pabrik, di kebun, di kantor, di jalan, demi keluarga dan demi kemajuan daerah ini.

Dan pahlawan itu juga adalah HRD yang memastikan hak pekerja terpenuhi, serta Pengawas Ketenagakerjaan yang memastikan aturan dijalankan dengan adil.

Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, saya ingin menjadikan momentum Hari Pahlawan ini sebagai pengingat hukum, bukan sekadar seremonial.

Hari ini kita belajar bersama tentang PKWTT, Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu, berdasarkan UU No. 27 Tahun 2026.

Materi ini saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, agar mudah dipahami HRD, pekerja, dan menjadi pegangan bagi Pengawas Ketenagakerjaan di lapangan.

Apa Itu PKWTT?

PKWTT adalah perjanjian kerja yang tidak dibatasi waktu berakhirnya. Inilah yang masyarakat kenal sebagai karyawan tetap.

PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

Tetapi ingat prinsip pentingnya: PKWTT lisan tetap sah, tetapi wajib dibuktikan dengan Surat Pengangkatan Tertulis.

Artinya, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengatakan, tidak ada kontraknya, jadi tidak ada buktinya. Justru ketika kontrak dibuat lisan, kewajiban perusahaan semakin tegas: harus menerbitkan Surat Pengangkatan.

Ini adalah bentuk perlindungan pertama bagi pekerja.

Dasar Hukum: Kita Bedah Pasal Demi Pasal

1. Pasal 92 - Tentang Masa Percobaan dan Hak Selama Percobaan

Pasal 92 ayat (1), (4), (5): Masa Percobaan Maksimal 3 Bulan dan Harus Tertulis.

Masa percobaan paling lama 3 bulan. Masa percobaan bersifat pilihan, bukan kewajiban. Jika diberlakukan, harus dinyatakan secara tertulis dalam PKWTT atau Surat Pengangkatan.

Bahasa edukatifnya: HRD, jangan menjadikan masa percobaan sebagai masa coba-coba yang tidak jelas ujungnya. Kalau memang mau ada masa percobaan, tuliskan. Kalau tidak ditulis, secara hukum dianggap tidak ada masa percobaan.

Pekerja, jika Anda bekerja sudah 4 bulan tanpa ada Surat Pengangkatan yang menyebut masa percobaan, maka status Anda bukan lagi pekerja percobaan.

Pengawas, yang pertama diperiksa adalah: Apakah ada dokumen yang menyebutkan masa percobaan? Berapa lamanya? Apakah sudah melewati 3 bulan?

Contoh di Muba: Perusahaan mempekerjakan pekerja sejak Januari tanpa surat apa pun, lalu di bulan Mei mengatakan pekerja masih percobaan dan diberhentikan tanpa prosedur. Ini keliru. Karena tidak ada tulisan tentang masa percobaan, pekerja sudah berstatus PKWTT.

Pasal 92 ayat (2) huruf a: Upah Selama Percobaan Minimal 75 Persen dan Tidak Boleh di Bawah Upah Minimum.

Upah selama masa percobaan paling sedikit 75 persen dari upah jabatan yang berlaku di perusahaan, dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

Bahasa edukatifnya: Angka 75 persen itu adalah batas bawah, bukan target. Dan batas yang paling penting adalah Upah Minimum. Tidak boleh ada pekerja percobaan di Muba yang dibayar di bawah UMK/UMP dengan alasan masih percobaan.

HRD, hitung dulu: 75 persen dari upah jabatan itu berapa? Jika hasilnya masih di bawah Upah Minimum, maka yang berlaku adalah Upah Minimum.

Pekerja, Anda berhak bertanya: Upah jabatan saya berapa? 75 persennya berapa? Apakah sudah di atas Upah Minimum?

Pengawas, rumus pemeriksaannya sederhana: Bandingkan slip gaji masa percobaan dengan struktur upah jabatan dan Upah Minimum. Mana yang lebih rendah, itulah pelanggaran.

Pasal 92 ayat (2) huruf a, b, c: Pekerja Percobaan Tetap Punya Hak Penuh.

Selama masa percobaan, pekerja tetap berhak atas upah, jaminan sosial, dan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahasa edukatifnya: Ini yang sering salah kaprah. Banyak yang mengira masa percobaan adalah masa tanpa BPJS, tanpa hak cuti, tanpa perlindungan. Salah. Sejak hari pertama bekerja, pekerja adalah manusia yang wajib dilindungi.

HRD, daftarkan pekerja sejak awal. Jangan menunggu lulus percobaan baru didaftarkan BPJS.

Pekerja, sejak hari pertama, Anda berhak atas jaminan sosial. Tanyakan kartu dan nomor kepesertaan Anda.

Pengawas, cek tanggal mulai bekerja dengan tanggal pendaftaran jaminan sosial. Jika ada jeda berbulan-bulan, itu temuan.

Pasal 92 ayat (3): Setelah Lulus, Wajib Diangkat Menjadi PKWTT.

Pekerja yang telah memenuhi syarat dan lulus masa percobaan, wajib diangkat menjadi pekerja berdasarkan PKWTT.

Bahasa edukatifnya: Masa percobaan itu ada ujungnya. Ujungnya ada dua: lulus dan diangkat, atau tidak lulus dengan penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang tidak boleh adalah menggantung. Bekerja bertahun-tahun dengan status percobaan yang diperpanjang terus-menerus.

HRD, buatlah sistem penilaian yang objektif dan terdokumentasi. Jangan menilai hanya dengan perasaan.

Pekerja, mintalah hasil evaluasi Anda secara tertulis. Itu hak Anda untuk tahu kenapa Anda lulus atau tidak.

Pengawas, mintalah dokumen evaluasi dan Surat Pengangkatan setelah masa percobaan berakhir. Jika tidak ada, perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya.

2. Pasal 93 - Tentang Surat Pengangkatan untuk PKWTT Lisan

Pasal 93 ayat (2) dan (3): Isi Minimal Surat Pengangkatan.

Untuk PKWTT yang dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan Tertulis yang paling sedikit memuat: nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besarnya upah, serta nama dan tanda tangan pengusaha.

Bahasa edukatifnya: Surat Pengangkatan ini adalah KTP-nya hubungan kerja. Tanpa surat ini, pekerja sulit membuktikan kapan mulai bekerja, sebagai apa, dan digaji berapa. Dan perusahaan pun sulit membuktikan bahwa mereka sudah patuh.

HRD, jadikan Surat Pengangkatan sebagai standar. Satu pekerja, satu surat. Jangan menunggu pekerja meminta baru dibuat.

Pekerja, simpan baik-baik Surat Pengangkatan Anda. Foto dan simpan di HP. Ini dokumen penting untuk masa depan Anda, termasuk untuk penghitungan masa kerja dan hak-hak lainnya.

Pengawas, Surat Pengangkatan adalah dokumen pertama yang harus diminta saat pemeriksaan. Jika perusahaan memiliki 100 pekerja PKWTT lisan tetapi hanya punya 20 surat, berarti ada 80 pekerja yang belum terlindungi secara administratif.

3. Pasal 94 - Tentang Sanksi Administratif

Pasal 94 ayat (1): Sanksi Bagi yang Tidak Membuat Surat Pengangkatan.

Pemberi kerja yang tidak membuat Surat Pengangkatan Tertulis untuk PKWTT lisan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, dan pembatasan kegiatan usaha.

Bahasa edukatifnya: Sanksi ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Negara hadir agar tidak ada pekerja yang bekerja tanpa kepastian.

HRD, jangan menunggu sampai ada peringatan. Jauh lebih murah dan lebih terhormat memperbaiki administrasi hari ini, daripada membayar denda besok.

Pekerja, Anda tidak perlu takut melapor. Laporan Anda adalah cara Anda membantu perusahaan menjadi lebih baik dan membantu negara menegakkan aturan.

Pengawas, sanksi harus diterapkan secara berjenjang, edukatif, dan konsisten. Tegur dulu, bina, jika tidak berubah, tindak sesuai kewenangan. Tujuan kita bukan menghukum, tujuan kita adalah membuat perusahaan patuh.

Pengingat Praktis untuk Tiga Pihak di Muba

UNTUK HRD, 6 Checklist Kepatuhan PKWTT:

1. Apakah sudah ada dokumentasi PKWTT yang jelas untuk setiap pekerja?

2. Apakah ketentuan probation sudah dicantumkan jika diberlakukan, dan tidak lebih dari 3 bulan?

3. Apakah upah probation sudah 75 persen dari upah jabatan dan tidak di bawah Upah Minimum?

4. Apakah pekerja sudah diberikan jaminan sosial sejak hari pertama?

5. Apakah masa probation sudah dihitung sebagai masa kerja?

6. Apakah sudah diterbitkan Surat Pengangkatan untuk PKWTT lisan dengan 5 isi minimal Pasal 93?

Jika ada satu saja yang belum, hari ini adalah waktu terbaik untuk memperbaikinya.

UNTUK PEKERJA, 5 Pertanyaan yang Boleh dan Harus Ditanyakan:

1. Saya sudah dapat Surat Pengangkatan belum?

2. Tanggal mulai bekerja saya dicatat tanggal berapa?

3. Upah jabatan saya berapa dan upah saya selama percobaan berapa?

4. Apakah saya sudah didaftarkan jaminan sosial?

5. Kapan evaluasi masa percobaan saya dilakukan dan bagaimana hasilnya?

Bertanya bukan berarti melawan. Bertanya berarti Anda peduli pada masa depan Anda.

UNTUK PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, 5 Fokus Pemeriksaan:

1. Periksa kesesuaian antara tanggal mulai bekerja, Surat Pengangkatan, dan pendaftaran jaminan sosial.

2. Periksa struktur upah jabatan dan slip gaji masa percobaan terhadap Upah Minimum.

3. Periksa dokumen masa percobaan: apakah tertulis, berapa lama, dan apakah ada evaluasi?

4. Periksa Surat Pengangkatan PKWTT lisan: apakah lengkap 5 unsur Pasal 93?

5. Lakukan pembinaan dulu dengan bahasa edukatif. Sanksi Pasal 94 adalah langkah terakhir, bukan langkah pertama.

Pengawas yang baik bukan yang paling banyak menghukum, tetapi yang paling banyak membuat perusahaan menjadi patuh.

Penutup: Pahlawan Harus Dilindungi, Bukan Hanya Dikenang

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pahlawan dahulu berjuang agar kita merdeka. Pahlawan hari ini berjuang agar keluarganya sejahtera.

Tugas kita, sebagai pemerintah, sebagai HRD, sebagai pengawas, adalah memastikan perjuangan itu tidak sia-sia.

Mari kita jadikan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai contoh. Daerah di mana pekerja dihargai, perusahaan patuh aturan, dan pengawas hadir sebagai pembina, bukan sekadar penindak.

Selamat Hari Pahlawan. Kerja yang bermartabat, Muba yang hebat. Pekerja adalah pahlawan, dan pahlawan harus dilindungi haknya.

Sekayu, 10 November 2026

Herryandi Sinulingga, AP

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Musi Banyuasin

Tue, 10 Nov 2026 13:10:52 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Untuk mengantisipasi tindak pidana 3C (Curas, Curat, Curanmor) serta peredaran gelap narkoba, Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sekayu melaksanakan Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah hukum Kecamatan Sekayu.

Dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ipda Budiman Amril .SH.M.si.Cphr, personel bergerak menyisir kawasan pemukiman padat penduduk, area perbankan, pusat pertokoan, serta jalan lintas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba ,curanmor serta rawan aksi premanisme.

Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pemeriksaan humanis terhadap kendaraan yang melintas serta memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari agar tetap waspada. Langkah preventif dan represif ini diambil untuk memastikan situasi di wilayah kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga.

Sampai dengan kegiatan selesai, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Sekayu dilaporkan dalam keadaan kondusif terkendali.

Antisipasi 3C dan Premanisme, Polsek Sekayu Gelar Patroli KRYD di Area Objek Vital

Tue, 10 Nov 2026 13:09:02 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Dalam rangka menjaga keamanan di wilayah kecamatan Sekayu, Unit Samapta Polsek Sekayu yang dipimpin oleh Ps. Kanit Samapta Aiptu Deddy Martin bersama personel piket fungsi melaksanakan tugas Patroli (KRYD) dengan menyusuri rute Jalan Lettu H.Nawawi Gaffar, jln Kolonel Wahid Udin, kawasan perkantoran Pemkab Muba, area perbankan, pertokoan dan pemukiman warga guna mengantisipasi tindak pidana 3C (Curas, Curat, Curanmor), serta aksi premanisme.

Dalam giat tersebut, personel melakukan patroli dialogis dengan menyambangi petugas keamanan objek vital serta warga setempat guna menyampaikan imbauan kamtibmas serta dapat menghubungi Call Center 110 apabila membutuhkan kehadiran polisi.

Selama pelaksanaan patroli berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Sekayu terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Peringati Hari Pahlawan 2026, Forkopimda Muba Gelar Upacara Khidmat dan Ziarah Makam Pejuang

Tue, 10 Nov 2026 13:06:43 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Polres Musi Banyuasin dan unsur forkopimda Musi Banyuasin memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, rangkaian kegiatan khidmat berupa upacara bendera dan ziarah makam pahlawan yang di hadiri antara lain Bupati Muba, H.M. Toha,SH., Wakil Bupati Muba H. Abdur Rohman Husen, Kapolres Muba AKBP Adik Listiyono,SIK,MH, Dandim 0401 Muba Letkol Inf Dimas Kurniawan,Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Silvi Ariani,SH.MH. Kajari Muba Kiki Yonata,SH.MH, PJU Polres Muba, Kapolsek Sekayu, AKP Dedy Kurniawan, SH.MH, pejuang veteran dan para tamu undangan lainnya, Selasa 10 November 2026, . Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa serta meneladani semangat juang para pahlawan yang telah gugur demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Rangkaian kegiatan dimulai pada pagi hari pukul 08.00 WIB dengan pelaksanaan Upacara Bendera di halaman kantor pedopoan Bupati Muba, Bertindak selaku Inspektur Upacara / Pembina Upacara Bupati Muba H. M. TOHA, memimpin jalannya upacara yang diikuti oleh TNI. POLRI, seluruh pegawai, peserta didik, serta tamu undangan dengan tertib dan khidmat.

Dalam amanatnya, Bupati Muba H.M.TOHA menyampaikan pesan-pesan perjuangan dan menekankan pentingnya memaknai Hari Pahlawan di era modern saat ini. Disampaikan bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang menorehkan prestasi, berdedikasi tinggi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Usai pelaksanaan upacara, rombongan peserta melanjutkan kegiatan dengan melakukan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma bangsa Kel. Kayu ara Kec. Sekayu Kab. Muba , Suasana haru dan khidmat langsung terasa begitu rombongan tiba di lokasi makam para pejuang.

Kegiatan ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Muba AKBP Adik Listiyono, S.IK.M.H., dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di tugu monumen pahlawan, serta prosesi tabur bunga di atas pusara para pejuang bangsa. Satu per satu peserta menaburkan bunga sebagai simbol penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam atas pengorbanan jiwa dan raga para pendahulu.

Melalui kegiatan ini nilai-nilai kepahlawanan seperti nasionalisme, patriotisme, dan keikhlasan dalam berkorban dapat terus tertanam kuat dalam jiwa seluruh aparatur dan generasi muda, sehingga semangat tersebut dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian sehari-hari kepada bangsa dan negara.

Sinergi Jaga Kebersihan, PT Uci Jaya dan PT Sentosa Mulia Bahagia Sumbang Kotak Sampah ke DLH Muba

Tue, 10 Nov 2026 12:01:55 +0700

MUBA, Infodesanasional.id - Selasa, 10 November 2026 Wujud Kepedulian Terhadap Lingkungan, PT. Uci Jaya dan PT. Sentosa Mulia Bahagia Serahkan Bantuan Kotak Sampah Kepada DLH Kabupaten Musi Banyuasin

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Banyuasin menerima bantuan berupa kotak sampah dari PT. Uci Jaya dan PT. Sentosa Mulia Bahagia sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bantuan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

DLH Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada PT. Uci Jaya dan PT. Sentosa Mulia Bahagia atas perhatian serta kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

Semoga sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah terus terjalin demi mewujudkan Kabupaten Musi Banyuasin yang bersih, asri, sehat, dan berkelanjutan.(to)

Penyidikan Kasus Wartawan Nopri Hartono Berlanjut, Deni Wijaya Ingatkan Pentingnya Perlindungan Pers

Mon, 9 Nov 2026 18:05:19 +0700

MUARA ENIM. Infodesanasional.id Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap wartawan media online Selidik Kasus, Nopri Hartono Bin Subranto, saat menjalankan tugas jurnalistik di lokasi proyek pembangunan jalan Desa Karya Nyata, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL), Kabupaten Muara Enim, memasuki babak baru. Senin (09/11/2036).

Polsek Semende Darat Laut, Polres Muara Enim, telah meningkatkan penanganan laporan tersebut ke tahap penyidikan.

Hal itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/35/XI/2026/Reskrim tertanggal 3 November 2026.

Dalam surat yang ditandatangani Kapolsek Semende Darat Laut selaku penyidik, AKP Yudhi Cahyono, S.H., disebutkan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah langkah penanganan perkara.

Di antaranya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melaksanakan olah TKP, mengamankan barang bukti, mengambil hasil Visum et Repertum dari RS Pratama Kecamatan Semende Darat Laut, serta memeriksa sejumlah saksi dan pihak yang diduga terlibat.

Perkara tersebut disangkakan melanggar Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama.

Dalam surat perkembangan penanganan perkara, tercatat tujuh orang telah diperiksa penyidik. Mereka yakni Nopri Hartono sebagai korban, Endang Saputra, Erwin Bin Darmawan, Jumarena Bin Samsi, Risdin Bin Basroh, serta dua orang yang disebut sebagai pihak yang diduga terlibat, yaitu Bambang Herawan dan Risman Bin Lakat.

Penyidik menyampaikan bahwa tahapan selanjutnya adalah melaksanakan gelar perkara guna menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk penetapan tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.

Perkembangan tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya Surat Polsek Semende Darat Laut Nomor: SPDP/07/XI/2026/Reskrim tertanggal 9 November 2026, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim.

Surat tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 KUHP.

Peristiwa dugaan pengeroyokan itu terjadi pada Jumat, 30 Oktober 2026, sekitar pukul 09.00 WIB, di lokasi pengerjaan jalan Dusun I, Desa Karya Nyata, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.

Dengan diterbitkannya SPDP tersebut, penanganan perkara kini telah memasuki tahapan penyidikan. Korban bersama kuasa hukumnya berharap proses hukum dapat berjalan hingga tuntas dan memberikan kepastian hukum.

Dikonfirmasi secara terpisah, Nopri Hartono membenarkan bahwa dirinya telah menerima surat pemberitahuan perkembangan penanganan laporan dari Polsek Semende Darat Laut.

"Alhamdulillah, laporan saya sudah ditindaklanjuti dan naik ke tahap penyidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Semende Darat Laut beserta jajaran penyidik yang telah menangani perkara ini," ujar Nopri.

Ia berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi dirinya sebagai korban.

"Saya berharap gelar perkara segera dilaksanakan agar ada kejelasan mengenai penetapan tersangka dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sebagai wartawan, kami hanya menjalankan tugas jurnalistik untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, tugas tersebut justru berujung pada dugaan tindakan kekerasan," tambahnya.

Sementara itu, Advokat pelapor, Arwin Tino, S.H., M.H., mengapresiasi langkah Polsek Semende Darat Laut yang telah meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan.

Menurutnya, peningkatan status perkara merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dikawal agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia berharap penyidik dapat bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam mengungkap fakta serta mengumpulkan alat bukti terkait peristiwa tersebut.

Menurut Arwin, gelar perkara menjadi salah satu tahapan penting untuk menentu

Polres Madiun Merilis Ungkap Pencurian Honda Vario di Dimong, Satu Tersangka Ditahan

Mon, 9 Nov 2026 16:48:36 +0700

MADIUN,infodesanasional.id– Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario 150 warna biru tahun 2016 dengan nomor polisi AE 5255 BY yang terjadi di Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Kapolres Madiun melalui Kasat Reskrim AKP Agung Hartawan, S.H., M.H., menyampaikan dalam rilis bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut program Quick Win Kapolri dalam mereduksi terjadinya tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) Senin 9/11/2026.

Pengungkapan berawal dari laporan polisi yang diterima Polsek Nglames pada 8 Oktober 2026. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial RH (34), warga Kabupaten Magetan, yang diduga sebagai pelaku pencurian.

Peristiwa pencurian diketahui terjadi pada Rabu, 7 Oktober 2026, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan Desa Dimong, RT 07/RW 01, Kecamatan Madiun. Saat itu, korban sebelumnya memarkir sepeda motor miliknya di teras samping rumah kontrakan sekira pukul 17.00 WIB, kemudian masuk ke dalam rumah untuk mandi dan mengurus anak.

Namun, ketika hendak mengajak istri dan anaknya pergi ke Kota Madiun, korban mendapati sepeda motor yang sebelumnya diparkir sudah tidak berada di tempat. Setelah menanyakan keberadaan kendaraan tersebut kepada istri dan temannya, tetapi tidak mendapatkan informasi, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Nglames.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui telah melakukan pencurian tersebut. Adapun modus yang digunakan yakni berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang kunci kontaknya masih tertancap.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi, penyitaan barang bukti, gelar perkara, penetapan tersangka, penangkapan, serta pemeriksaan terhadap tersangka hingga dilakukan penahanan.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Madiun masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk barang bukti berupa motor telah diserahkan kepada korban sambil menunggu proses persidangan.

Kapolres Madiun melalui Kasat Reskrim juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan, memastikan kunci kontak telah dicabut, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memarkir kendaraan di tempat yang aman guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.(adi p)

Kawal Aksi Demo Buruh KASBI, Polres Muba dan Polsek Sekayu Pastikan Situasi Kondusif

Mon, 9 Nov 2026 16:46:38 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Personil Polsek Sekayu dipimpin Kapolsek Sekayu AKP Dedy Kurniawan.SH.MH. beserta Polsek jajaran dan Polres Muba melaksanakan pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa dari kongres aliansi Serikat buruh Indonesia (Kasbi), ke kantor Pemkab. Muba dan kator DPRD Muba , senin,09/11/2026.

Pelaksanaan pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan oleh polres Muba dan Polsek jajaran, adapun massa aksi/ Korlap sdr .Efendi/sahmin menyuarakan beberapa tuntutan antara lain :

- menuntut kenaikan UMK 2027

- stop union bustung d setiap perusahaan

- berikan hak hak buruh

- patuhi undang undang ketenagakerjaan

- meminta Pemkab Muba mengatasi kelangkaan BBM

- segera perbaiki jalan yang rusak

- turunkan harga sembako.

Sekira pukul 09.00 WIB, massa aksi dari KASBI , tiba di lokasi berjumlah sekira 250 orang dengan pengawalan dari unit Lantas/Samapta. Personel pengamanan langsung melakukan pengamanan di depan gerbang utama kantor DPRD Muba dan Pemkab Muba guna menjaga situasi tetap steril. Unit Lalu Lintas melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalin.

Selama jalannya aksi, massa melakukan orasi secara bergantian. Setelah bernegosiasi secara persuasif yang dijembatani oleh fungsi Intelkam, perwakilan massa aksi diterima selanjutnya melaksanakan audiensi dan menyampaikan aspirasi mereka yang diterima langsung oleh Bupati Muba.H.M.Toha. dan anggota DPRD kab.Muba.

selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib massa membubarkan diri dengan tertib.

Bantu Kelancaran Aktivitas Pagi, Polsek Sekayu Gelar Gatur Lalin di Titik Rawan Kemacetan

Mon, 9 Nov 2026 13:27:26 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta memperlancar arus lalu lintas di pagi hari, Kanit Samapta Polsek Sekayu beserta anggota jajaran melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) di sejumlah titik rawan kemacetan dan lakalantas di wilayah hukum Polsek Sekayu.

09/11/2026.

Kegiatan ini difokuskan pada area penyeberangan anak sekolah, persimpangan jalan utama, dan pusat aktivitas masyarakat. Kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan serta memberikan rasa aman bagi para pejalan kaki yang memulai aktivitasnya.

Kapolsek Sekayu melalui Kanit Samapta Aiptu Dedi Martin.SH. menyatakan bahwa kegiatan gatur pagi ini merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan. "Kami hadir lebih awal di tengah masyarakat untuk memastikan roda perekonomian dan aktivitas pendidikan berjalan lancar tanpa kendala kemacetan. Kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan," ujarnya.

Hingga berakhirnya kegiatan, situasi arus lalu lintas di seputaran kota Sekayu terpantau aman, tertib, dan lancar.(to)

• Susuri Jalan Protokol hingga Pemukiman, Polsek Sekayu Pastikan Wilayah Hukum Aman dan Tertib

Mon, 9 Nov 2026 13:24:32 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Demi menjaga keamanan di wilayah kecamatan Sekayu, Unit Samapta Polsek Sekayu yang dipimpin oleh Ps. Kanit Samapta Aiptu Deddy Martin bersama personel piket fungsi melaksanakan tugas Patroli (KRYD) dengan menyusuri rute Jalan Merdeka ,jln Kolonel Wahid Udin, kawasan perkantoran Pemkab Muba, area perbankan, pertokoan dan pemukiman warga guna mengantisipasi tindak pidana 3C (Curas, Curat, Curanmor), serta aksi premanisme.

Selama pelaksanaan patroli berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Sekayu terpantau aman, tertib, dan kondusif.(to)

Jaga Kondusifitas Wilayah, Bhabinkamtibmas Polsek Sekayu Rutin Sambangi Warga

Mon, 9 Nov 2026 13:22:13 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Bhabinkamtibmas Polsek Sekayu jajaran Polres Musi Banyuasin Bripka Korpi Hidayat.SH. melaksanakan kegiatan sambang warga. Langkah proaktif ini dilakukan guna mempererat tali silaturahmi sekaligus menyerap informasi langsung terkait situasi keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Kapolsek Sekayu AKP Dedy Kurniawan .SH.MH. menyatakan bahwa giat sambang ini merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan oleh setiap personel Bhabinkamtibmas di desa atau kelurahan binaan masing-masing. Melalui metode tatap muka dan dialogis, petugas dapat memberikan imbauan Kamtibmas secara langsung kepada warga.

"Kehadiran Bhabinkamtibmas di lapangan adalah wujud nyata Polri hadir di tengah masyarakat. Kami mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, mengaktifkan kembali siskamling, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks yang dapat memecah belah persatuan," ujar Kapolsek Sekayu.

Dalam giat sambang kali ini, personel Bhabinkamtibmas Polsek Sekayu menyisir area pemukiman dan tempat beraktivitas warga. Petugas juga mengingatkan para pemuda dan warga setempat agar waspada terhadap tindak kriminalitas curat, curas, dan curanmor (3C), serta segera melaporkan ke pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Masyarakat menyambut baik kehadiran petugas kepolisian yang rutin menyambangi wilayah mereka. Dengan adanya komunikasi yang intensif antara Polri dan masyarakat, diharapkan wilayah hukum Polsek Sekayu senantiasa aman, damai, dan kondusif.(to)

Ade Noval PJN Gelar Serah Terima Jabatan Kepala Desa Srimukti, Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Desa

Mon, 9 Nov 2026 12:05:31 +0700

Kabupaten Bekasi, Infodesanasional.id – Pemerintah Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Desa dari Penjabat (Pj) Kepala Desa Heri Budianto, S.E., kepada kepala desa terpilih Ade Noval PJN Periode 2026-2034. Senin (9/11/2026).

Kegiatan sertijab tersebut menjadi bagian dari proses peralihan kepemimpinan pemerintahan desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bekasi Tahun 2026.

Melalui prosesi tersebut, Heri Budianto, S.E., secara resmi menyerahkan tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa Srimukti kepada Ade Noval PJN untuk melanjutkan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ade Noval PJN menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya serah terima jabatan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Heri Budianto, S.E., yang telah menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa Srimukti.

"Alhamdulillah, hari ini telah dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa Srimukti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pj Kepala Desa Srimukti, Bapak Heri Budianto, S.E., yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab selama masa penjabatannya," ujar Ade Noval.

Ade Noval menegaskan bahwa amanah yang diberikan masyarakat kepadanya merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan, komitmen, dan tanggung jawab.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh kepala desa seorang diri. Dibutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga seluruh warga.

"Ke depan, saya berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama membangun Desa Srimukti. Tidak ada lagi perbedaan pilihan setelah Pilkades. Saatnya kita bersatu, bergandengan tangan, dan bekerja bersama demi kemajuan desa," ungkapnya.

Ia juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa.

"Saya membuka ruang komunikasi dan menerima kritik maupun saran dari masyarakat. Mari kita jadikan Desa Srimukti lebih maju, aman, nyaman, dan sejahtera. Karena membangun desa bukan hanya tugas kepala desa, tetapi tanggung jawab kita bersama," tambahnya.

Dengan terlaksananya sertijab tersebut, diharapkan kesinambungan pemerintahan Desa Srimukti tetap terjaga, sekaligus menjadi awal penguatan pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan warga.

Pergantian kepemimpinan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persatuan masyarakat serta mendorong partisipasi warga dalam mewujudkan kemajuan Desa Srimukti.

(Ahmad Syarifudin, C.BJ.,C.EJ)

Hj. Novi Yasin, S.Kg. Gelar Reses Tahun Sidang 2026–2027 di Desa Karanghaur, Tampung Aspirasi Masyarakat dan Dorong Percepatan Pembangunan

Mon, 9 Nov 2026 11:50:52 +0700

Kabupaten Bekasi, Infodesanasional.id– Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) VI dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Novi Yasin, S.Kg., menggelar kegiatan Reses Tahun Sidang 2026–2027 di Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, usulan, serta kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing agar dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Hj. Novi Yasin, S.Kg., anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil VI Fraksi Golkar, Angga, Sekretariat Dewan (Sekwan), tenaga ahli (TA), Gunawan, S.Pd.I., serta sejumlah undangan dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Hj. Novi Yasin, S.Kg. mengatakan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah usulan pembangunan yang hingga saat ini belum terealisasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai dengan mekanisme serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

"Berbagai usulan pembangunan yang belum terealisasi di masyarakat akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Hj. Novi Yasin.

Lebih lanjut, Hj. Novi Yasin juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), termasuk persoalan desil yang menjadi salah satu aspek dalam pendataan dan penentuan sasaran penerima bantuan sosial.

Ia berharap melalui penjelasan tersebut, masyarakat dapat memahami mekanisme pengajuan KIS serta pentingnya memastikan data sosial ekonomi keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana dialog dan komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan.

Melalui kegiatan reses Tahun Sidang 2026–2027 ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan dan menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

(Ahmad Syarifudin, C.BJ.,C.EJ)

5 Hal Penting yang Harus Segera Ditindaklanjuti Perusahaan

Mon, 9 Nov 2026 08:08:41 +0700

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Pengupahan, Alih Daya, PHK, Perjanjian Kerja, dan Serikat Pekerja — 5 Hal Penting yang Harus Segera Ditindaklanjuti Perusahaan

Oleh: HERRYANDI SINULINGGA AP

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Kadisnakertrans Muba)

Sekayu, Info desa nasional.id - November 2026 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan pada 6 Oktober 2026, dan ditetapkan serta diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan, menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta mencabut sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

UU ini lahir sebagai tindak lanjut Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Kehadirannya bukan sekadar pergantian aturan. UU ini adalah penataan ulang hubungan kerja agar lebih adil, lebih pasti, dan lebih bermartabat — bagi pekerja, bagi pengusaha, dan bagi daerah.

Karena itu, saya mengajak seluruh pekerja/buruh, HRD, pimpinan perusahaan, dan pengurus serikat pekerja/buruh di Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak berhenti pada judul undang-undangnya saja. Pahami isinya, dan segera tindaklanjuti di perusahaan masing-masing.

Berikut 5 hal penting yang paling berdampak langsung dan harus segera ditindaklanjuti:

1. PENGUPAHAN: Perbaiki Sistem Upah, Jangan Hanya Menyesuaikan Angka

Pengupahan diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 154.

Prinsipnya tegas: setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak. Berlaku prinsip upah sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pengusaha wajib membayar upah sesuai kesepakatan, tetapi kesepakatan itu tidak boleh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang harus segera dilakukan HRD:

a. Ikuti penetapan upah minimum terbaru. Jangan lagi memakai angka lama. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.

b. Periksa upah sektoral. Untuk sektor tertentu, nilai upah sektoral berada di atas upah minimum wilayah. Perusahaan wajib memeriksa sektor usahanya dan menyesuaikan.

c. Untuk usaha mikro dan kecil, upah ditetapkan berdasar kesepakatan, paling rendah 50% dari upah minimum. Kesepakatan harus tertulis, transparan, dan benar-benar disepakati — bukan dipaksakan.

d. Wajib menyusun Struktur dan Skala Upah (Pasal 146-147). Ini bukan sekadar administrasi. Struktur dan skala upah adalah dokumen resmi yang menjadi dasar penentuan upah, dan wajib ditinjau secara berkala (Pasal 148). Ini pula dokumen yang akan diminta pengawas ketenagakerjaan saat pembinaan dan pemeriksaan.

e. Periksa komposisi upah. Jika upah terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka upah pokok minimal 75% (Pasal 150). Struktur lama yang upah pokoknya kecil dan tunjangannya besar harus segera diperbaiki, karena akan berpengaruh pada perhitungan lembur, pesangon, dan hak-hak lainnya.

Bagi pekerja: Cek slip upah Anda setiap bulan. Apakah upah pokok, tunjangan, potongan, dan jam kerja sudah jelas dan transparan? Jika tidak jelas, tanyakan kepada HRD. Hak Anda dimulai dari kejelasan upah Anda.

2. ALIH DAYA / OUTSOURCING: Hanya untuk Pekerjaan Penunjang, Bukan Pekerjaan Inti

Alih daya diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101.

Perusahaan boleh menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis. Namun dengan syarat yang sangat jelas: hanya untuk jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Contoh yang umumnya termasuk jasa penunjang: kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan bagi pekerja (katering), tenaga pengamanan (satpam), dan penyediaan angkutan bagi pekerja.

Alih daya tidak boleh dijadikan cara untuk mengalihdayakan pekerjaan inti/produksi hanya demi menghindari tanggung jawab sebagai pemberi kerja.

Yang harus segera dilakukan HRD:

a. Audit seluruh pekerjaan outsourcing. Uji satu per satu: apakah pekerjaan ini penunjang atau pekerjaan inti? Salah klasifikasi adalah risiko hukum yang besar.

b. Pastikan pekerja alih daya memiliki PKWT atau PKWTT di perusahaan alih daya. Tidak boleh ada pekerja tanpa kontrak.

c. Pastikan upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan** menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya dan benar-benar dilaksanakan.

d. Verifikasi legalitas vendor. Perusahaan alih daya wajib berbentuk PT dan berizin. HRD wajib memeriksa izin, legalitas, dan rekam jejak vendor sebelum dan selama kontrak berjalan.

Perlu ditegaskan: jika perusahaan alih daya dipakai untuk kegiatan produksi, maka status hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi kerja (Pasal 98). Perusahaan pengguna tidak bisa cuci tangan.

Bagi pekerja alih daya: Anda berhak mengetahui siapa pemberi kerja Anda, apa isi kontrak Anda, dan ke mana iuran jaminan sosial Anda disetor. Jangan ragu bertanya.

3. PHK: Tidak Bisa Sepihak, Harus Melalui Prosedur dan Sudah Ada Dana Cadangannya

PHK diatur dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 253. Ini bagian yang paling sering menimbulkan sengketa, karena itu harus dipahami dengan paling cermat.

Prinsipnya: PHK hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, atau setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.

Prosedurnya (Pasal 228):

Pertama, upayakan agar PHK tidak terjadi. Cari alternatif terlebih dahulu: mutasi, efisiensi non-PHK, penyesuaian jam kerja, pelatihan ulang, dan langkah-langkah penyelamatan lainnya.

Kedua, perundingan bipartit maksimal 30 hari. Duduk bersama, bicara dengan data, dan cari penyelesaian yang adil.

Ketiga, jika buntu, lanjut ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jangan mengambil jalan pintas.

Dilarang PHK karena (Pasal 230),antara lain: sakit maksimal 12 bulan, menjalankan ibadah, hamil/melahirkan/menyusui, aktivitas serikat, pengaduan, tindak pidana, dan diskriminasi.

PHK diperbolehkan, antara lain karena: merger/akuisisi, efisiensi, perusahaan rugi, tutup, force majeure, pailit, mangkir minimal 5 hari, SP 1 sampai 3, pensiun, dan meninggal dunia (Pasal 231).

Hak pekerja yang di-PHK (Pasal 232): uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarnya berdasar masa kerja dan alasan PHK.

Ada perubahan penting yang wajib diketahui HRD dan pekerja: pengali pesangon 0,5 kali dihapus. Pengali terendah kini 1 kali hak pesangon berdasar masa kerja. HRD harus menghitung ulang seluruh simulasi pesangon lama yang masih memakai pengali 0,5.

Dan yang paling mendesak: pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah (Pasal 253), kecuali usaha mikro dan kecil. Pesangon bukan beban mendadak. Pesangon adalah kewajiban yang harus dicadangkan sejak pekerja mulai bekerja, agar saat PHK terjadi, hak pekerja tidak bergantung pada kondisi kas perusahaan saat itu.

Bagi HRD/Keuangan: Masukkan dana cadangan pesangon ke perencanaan anggaran tahunan, pisahkan dari kas operasional, dan pastikan pencatatan serta pelaporannya rapi.

Bagi pekerja: Jangan menandatangani surat PHK dalam keadaan tertekan. Minta waktu membaca, minta penjelasan tertulis, dan minta pendampingan dari serikat pekerja atau Disnakertrans jika perlu.

4. PERJANJIAN KERJA: PKWT dan PKWTT Jangan Sampai Salah

Perjanjian kerja diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 101. Kontrak adalah fondasi hubungan kerja. Jika kontraknya salah sejak awal, sengketanya akan panjang di belakang.

A. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

- Berdasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

- Jangka waktu: maksimal 2 tahun , perpanjangan maksimal 2 kali , masing-masing maksimal 1 tahun. Total maksimal 4 tahun.

- Pemberitahuan perpanjangan harus tertulis, maksimal 7 hari sebelum berakhir. Jangan memberitahu di hari terakhir.

- Wajib tertulis, Bahasa Indonesia, dan huruf latin.

- Tidak boleh ada masa percobaan pada PKWT. Jika ada klausul percobaan di dalam PKWT, klausul itu bermasalah.

- Wajib ada kompensasi saat PKWT berakhir (Pasal 88). Berakhirnya kontrak bukan berarti berakhirnya kewajiban.

- Dilarang menahan ijazah (Pasal 78). Dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja, kecuali dokumen pendidikan/pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasar perjanjian tertulis.

B. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / Tetap)

- Dapat dibuat tertulis atau lisan. Namun HRD yang bijak selalu membuat tertulis, agar tidak ada sengketa pembuktian di kemudian hari.

- Masa percobaan maksimal 3 bulan. Lewat dari itu, pekerja dianggap tetap.

- Upah masa percobaan minimal 75% dari upah jabatan dan tidak boleh di bawah upah minimum.

- Wajib jaminan sosial dan hak-hak lainnya sejak awal. Masa percobaan bukan masa tanpa hak.

Bagi pekerja: Baca kontrak Anda sampai habis sebelum tanda tangan. Apakah Anda PKWT atau PKWTT? Berapa upah pokoknya? Berapa jangka waktunya? Simpan salinan kontrak Anda. Kontrak adalah bukti utama Anda jika terjadi sengketa.

5. SERIKAT PEKERJA: Berserikat Itu Hak, Dialog Itu Kewajiban

Serikat pekerja/buruh diatur dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 207.

Serikat pekerja adalah organisasi yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Dilarang melakukan PHK, pemberhentian sementara, penurunan jabatan/mutasi, pengurangan upah, intimidasi, dan kampanye anti-serikat terhadap pekerja karena aktivitas serikat.

Saya tegaskan: serikat bukan lawan. Serikat adalah mitra dialog. Perusahaan yang bermitra dengan serikat akan lebih cepat menyelesaikan masalah sebelum berubah menjadi sengketa.

Ada dua kewajiban perusahaan yang sering dilupakan dan harus segera ditindaklanjuti:

Pertama, LKS Bipartit Wajib Dibentuk.

Perusahaan dengan 10 pekerja atau lebih **wajib** membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit (Pasal 171). LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi, tempat musyawarah antara pengusaha dan pekerja.

Jika tidak dibentuk, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 172). Jangan anggap LKS sebagai formalitas. Jadikan LKS sebagai forum rutin — bukan hanya saat ada masalah.

Kedua, (Perjanjian Kerja Bersama) Harus Hidup.

PKB dibuat melalui perundingan antara serikat pekerja tercatat dan pengusaha, wajib tertulis, dalam 1 perusahaan hanya ada 1 PKB, mulai berlaku sejak ditandatangani, dan wajib didaftarkan (Pasal 187-190).

PKB yang baik akan mengurangi sengketa, karena aturan main sudah disepakati bersama sejak awal.

Bagi pekerja: Anda berhak membentuk, bergabung, dan aktif di serikat pekerja tanpa takut. Gunakan hak itu dengan tanggung jawab, dan utamakan dialog.

LANGKAH TINDAK LANJUT: CHECKLIST 30-60-90 HARI UNTUK HRD DAN PERUSAHAAN

Agar UU ini tidak hanya menjadi bacaan, saya meminta seluruh perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan langkah berikut:

30 HARI PERTAMA:

Audit seluruh kontrak PKWT dan PKWTT. Inventarisasi vendor alih daya beserta legalitasnya. Bentuk atau aktifkan kembali LKS Bipartit. Lakukan sosialisasi awal kepada manajemen.

60 HARI:

Susun atau perbaiki struktur dan skala upah. Perbaiki SOP PHK dan simulasi pesangon baru. Siapkan skema dana cadangan pesangon. Revisi template kontrak, Peraturan Perusahaan, dan PKB.

90 HARI:

Sosialisasi massal kepada seluruh pekerja. Latih pimpinan unit dan HR tentang PHK, kontrak, dan bipartit. Laporkan progres kepada Direksi dan koordinasikan dengan Disnakertrans.

Dan untuk seluruh pekerja, saya titipkan 7 hal ini:

1. Baca kontrak Anda sampai habis sebelum tanda tangan.

2. Simpan salinan kontrak, slip upah, dan surat-surat penting.

3. Cek upah Anda: apakah sudah sesuai upah minimum, struktur/skala, dan komposisi 75% upah pokok?

4. Kenali hak PHK Anda: kapan PHK dilarang, dan apa hak pesangon serta penghargaan masa kerja Anda.

5. Kenali hak berserikat dan jalur bipartit — masalah diselesaikan dulu lewat dialog, bukan konflik.

6. Jangan serahkan ijazah/dokumen pribadi sebagai syarat kerja — itu dilarang.

7. Jika ragu, bertanyalah kepada HRD, serikat pekerja, atau Disnakertrans. Jangan diam, dan jangan termakan hoaks.

PENUTUP

Beberapa ketentuan UU ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, yang wajib terbit paling lama 1 tahun sejak diundangkan. Untuk implementasi operasional, perusahaan perlu memeriksa ketentuan peralihan, khususnya Pasal 310 dan seterusnya.

Tulisan ini adalah pemetaan substansi UU berdasar dokumen yang ada, bukan seluruh aturan teknis. Namun substansinya sudah cukup jelas untuk segera ditindaklanjuti.

Mari jadikan UU Nomor 27 Tahun 2026 sebagai titik temu: pekerja bekerja dengan tenang, pengusaha berusaha dengan pasti, Disnakertrans mengawal dengan adil.

Patuh. Berdialog. Produktif.

MUBA MAJU LEBIH CEPAT !!

Pekerja dan Serikat Pekerja dan HRD Peruhaaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Melaui Bidang Hubungan Industri

Minggu Kasih Polsek Gunung Megang, Polisi Hadir di Gereja Pererat Toleransi dan Jaga Kamtibmas

Mon, 9 Nov 2026 08:01:13 +0700

MUARA ENIM. Infodesanasional. id Membangun keamanan bukan hanya melalui patroli dan penegakan hukum, tetapi juga dengan memperkuat persaudaraan, kepedulian, serta komunikasi bersama masyarakat. Semangat inilah yang diwujudkan Polsek Gunung Megang Polres Muara Enim melalui kegiatan Minggu Kasih di Rumah Ibadah GPdI Gunung Megang, Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Minggu (8/11/2026), pukul 09.00 WIB.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolsek Gunung Megang IPTU Zulkarnain Afianata, S.T., M.Si., M.H., tersebut menjadi bentuk nyata pendekatan humanis Polri dalam menjalin silaturahmi sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan masyarakat, khususnya umat Kristiani di wilayah hukum Polsek Gunung Megang.

Dalam kegiatan tersebut, hadir personel Polsek Gunung Megang, yakni IPDA H. Ely Suyono selaku Kanit Intelkam, BRIPKA Sulsami, dan BRIPDA N.W. Simbolon. Kegiatan juga diikuti jemaat GPdI Gunung Megang dengan pengkhotbah Pdt. Jaya Rantunowo.

Ibadah berlangsung dengan khidmat melalui ibadah rutin yang mengangkat tema "Bagi Tuhan Tidak Ada yang Mustahil." Pesan iman tersebut mengingatkan umat bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, harapan, doa, dan keyakinan kepada Tuhan menjadi kekuatan untuk terus melangkah.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang menyampaikan bahwa kegiatan Minggu Kasih merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang kondusif.

"Melalui Minggu Kasih, Polri ingin terus menjalin kedekatan dengan masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun keyakinan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan, saling menghormati, memperkuat toleransi, dan bersama-sama memelihara keamanan lingkungan," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan langkah preventif kepolisian melalui sambang dan silaturahmi langsung ke rumah ibadah. Dengan komunikasi yang terbuka dan hubungan yang harmonis, diharapkan berbagai potensi gangguan Kamtibmas dapat diantisipasi sejak dini.

Kehadiran personel Polsek Gunung Megang dalam kegiatan keagamaan ini menjadi gambaran bahwa Polri tidak hanya hadir ketika masyarakat membutuhkan penanganan persoalan keamanan, tetapi juga hadir dalam ruang kebersamaan, kehidupan sosial, dan kegiatan keagamaan masyarakat.

Melalui kegiatan Minggu Kasih, Polres Muara Enim khususnya Polsek Gunung Megang berharap hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, rukun, dan penuh toleransi.

Polisi Bersama Masyarakat: Berbeda Keyakinan Tetap Bersaudara, Bersama Menjaga Kerukunan, Bersama Mewujudkan Muara Enim yang Aman dan Kondusif. (Nasrul)

TEGAS! KETUM AKPERSI PECAT KETUA DPC KOTA TEBING TINGGI DAN KETUA DPC TIDORE, SELURUH MANDAT KEPENGURUSAN DICABUT

Sun, 8 Nov 2026 15:31:21 +0700

JAKARTA, Infodesanasional.id – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mengambil langkah tegas terhadap dua pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Kode Etik Organisasi.

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, secara resmi memberhentikan dengan tidak hormat M. Yusuf Nasution selaku Ketua DPC AKPERSI Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan Rusli Halil selaku Ketua DPC AKPERSI Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Keputusan tersebut tertuang dalam dua Surat Keputusan (SK) DPP AKPERSI, yakni Nomor 48/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026 untuk pemberhentian M. Yusuf Nasution dan Nomor 49/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026 untuk pemberhentian Rusli Halil.

Dalam SK Nomor 48/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026, DPP AKPERSI menjelaskan bahwa pemberhentian M. Yusuf Nasution didasarkan pada rekomendasi DPD AKPERSI Provinsi Sumatera Utara, hasil evaluasi, serta rapat pengurus DPP terkait dugaan tindakan meminta sejumlah uang kepada instansi-instansi untuk kepentingan pribadi dengan membawa atau mengatasnamakan organisasi.

Tindakan tersebut menjadi perhatian serius DPP AKPERSI karena dinilai bertentangan dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan Kode Etik Organisasi serta berpotensi mencemarkan nama baik dan merusak kepercayaan publik terhadap AKPERSI.

DPP AKPERSI menegaskan bahwa jabatan dalam organisasi bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi, terlebih dengan menggunakan nama, kewenangan, maupun atribut organisasi.

Sementara itu, pemberhentian Rusli Halil sebagai Ketua DPC AKPERSI Kota Tidore Kepulauan dituangkan dalam SK Nomor 49/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026.

Dalam keputusan tersebut, DPP AKPERSI menyebutkan bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan serta hasil klarifikasi, Rusli Halil diketahui telah bergabung dengan organisasi pers lainnya. Yang bersangkutan juga disebut telah mengakui hal tersebut dalam proses klarifikasi yang dilakukan DPP AKPERSI.

DPP menilai tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 5 AD/ART AKPERSI, yang mengatur larangan bergabung dengan organisasi sejenis bagi anggota yang telah menjadi bagian dari keluarga besar AKPERSI.

KEDUA MANDAT DAN SELURUH KEPENGURUSAN DPC DICABUT

Tidak hanya memberhentikan kedua ketua DPC tersebut, DPP AKPERSI juga mengambil keputusan untuk mencabut surat mandat dan SK seluruh kepengurusan DPC AKPERSI Kota Tebing Tinggi serta DPC AKPERSI Kota Tidore Kepulauan.

Dengan diterbitkannya kedua SK tersebut, seluruh kewenangan organisasi yang sebelumnya melekat pada kedua ketua DPC beserta kepengurusan yang terdampak pencabutan keputusan dinyatakan berakhir sesuai ketentuan organisasi.

DPP AKPERSI juga menegaskan bahwa pihak yang telah diberhentikan tidak lagi diperkenankan menggunakan atribut, identitas, maupun Kartu Tanda Anggota (KTA) AKPERSI.

Apabila setelah keputusan tersebut masih terdapat penggunaan nama dan identitas organisasi tanpa kewenangan, DPP AKPERSI menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUM AKPERSI: JANGAN PERNAH GUNAKAN ORGANISASI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menegaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjaga integritas, kedisiplinan, dan kehormatan keluarga besar AKPERSI.

Menurutnya, setiap pengurus yang menerima mandat organisasi harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"AKPERSI dibangun bukan untuk dijadikan alat kepentingan pribadi, bukan pula tempat untuk mencari keuntungan dengan membawa nama organisasi. Setiap orang yang diberikan kepercayaan dan mandat wajib menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah organisasi," tegas Rino Triyono.

Rino menambahkan bahwa DPP AKPERSI tidak akan membiarkan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART dan Kode Etik Organisasi tanpa dilakukan evaluasi serta penindakan sesuai mekanisme organisasi.

"Siapa pun orangnya, apa pun jabatannya, ketika terbukti melanggar aturan organisasi, tentu harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada yang kebal terhadap aturan organisasi. Kami ingin AKPERSI tetap berjalan dengan satu komando, satu aturan, dan satu komitmen menjaga kehormatan pers Indonesia," lanjutnya.

KONSOLIDASI ORGANISASI DAN PENEGAKAN ATURAN

DPP AKPERSI menegaskan bahwa langkah pemberhentian ini bukan semata-mata persoalan pergantian kepemimpinan, melainkan bagian dari evaluasi dan penataan internal untuk memastikan seluruh jajaran organisasi bekerja sesuai AD/ART, kode etik, dan garis kebijakan organisasi.

Seluruh jajaran DPD dan DPC di Indonesia diingatkan agar tidak menyalahgunakan jabatan, tidak membawa nama organisasi untuk kepentingan pribadi, serta senantiasa menjaga hubungan profesional dengan pemerintah, aparat penegak hukum, instansi, dan masyarakat.

DPP AKPERSI juga mengajak seluruh anggota untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawab organisasi.

Dengan diterbitkannya SK Nomor 48 dan 49 Tahun 2026 tersebut, DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal secara konsisten demi menjaga kepercayaan publik dan marwah organisasi.

Rilis DPP AKPERSI

Ahmad Syarifudin Pertanyakan Hasil Verifikasi DLH, Pembakaran Limbah di Bantarsari Jadi Sorotan

Sun, 8 Nov 2026 11:56:46 +0700

BEKASI, Infodesanasional.id– Aktivitas pembakaran limbah yang dikeluhkan warga Kampung Selang, RT 003/RW 003, Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., mempertanyakan hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi terkait aktivitas tersebut.

Ahmad menyampaikan perhatian serius terhadap persoalan itu setelah mendatangi DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan mengenai hasil verifikasi atau pemeriksaan lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh instansi terkait.

Kedatangannya bertujuan memperoleh informasi secara terbuka mengenai apa saja yang telah diperiksa, temuan petugas di lokasi, serta langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Menurut Ahmad, DLH tidak cukup hanya memberikan imbauan apabila aktivitas pembakaran masih terus berlangsung. Pemerintah perlu memastikan efektivitas imbauan tersebut dan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangannya.

"Kalau sudah diberikan imbauan oleh DLH, tetapi aktivitas pembakaran masih berjalan, saya meminta dinas terkait segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus menghirup asap dan mengeluhkan persoalan yang sama tanpa mendapatkan kepastian," tegas Ahmad.

Ia juga meminta DLH menjelaskan apakah kegiatan pembakaran tersebut telah memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau masih ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki.

"Kami datang ke DLH untuk mempertanyakan hasil verifikasi di lapangan. Apa saja yang sudah diperiksa, bagaimana hasilnya, dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas," ujarnya.

Ahmad mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan atau verifikasi semata. DLH harus memastikan kondisi terkini di lapangan dan menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hasil pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan.

Ia juga menilai, apabila aktivitas pembakaran tetap berlangsung meskipun sudah mendapatkan imbauan, aparat penegak hukum (APH) perlu turun tangan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

"Jangan sampai imbauan hanya menjadi formalitas. Jika setelah diberikan imbauan aktivitas masih terus berlangsung, DLH harus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan APH apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama," tambahnya.

Sementara itu, Darma dari bidang Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Bekasi memberikan respons melalui pesan WhatsApp pada Jumat (6/11/2026).

Dalam pesannya, Darma menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan dan menyatakan akan meneruskannya kepada Ketua Tim (Katim) untuk ditindaklanjuti.

"Waduh... Terima kasih atas informasinya, Kang. Akan saya teruskan ke Katim kami, Kang," tulis Darma melalui pesan WhatsApp.

Darma juga mengundang pihak pemberi informasi untuk datang ke kantor DLH pada Senin guna menyampaikan persoalan tersebut bersama-sama kepada Katim Pengaduan.

"Izin, Kang. Hari Senin kalau ada waktu merapat ke kantor ya, Kang. Kita sampaikan bareng ke Katim Pengaduan. Semoga ini menjadi masukan buat kami," lanjutnya.

Respons tersebut menjadi langkah awal komunikasi antara pihak pemberi informasi dan Gakkum DLH. Namun, masyarakat masih menantikan tindak lanjut konkret, terutama kejelasan hasil verifikasi lapangan, temuan pemeriksaan, serta langkah pengawasan terhadap aktivitas pembakaran limbah di Kampung Selang.

Dari sisi regulasi, aktivitas pembakaran limbah tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, Pasal 453 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 mengatur larangan pembakaran secara terbuka (open burning) dalam pengelolaan limbah non-B3.

Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 65 ayat (1) UU PPLH juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sementara itu, Pasal 68 UU PPLH mewajibkan setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.

Apabila ditemukan pelanggaran, Pasal 76 UU PPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penerapannya harus berdasarkan pembuktian unsur-unsur hukum yang berlaku.

Atas dasar ketentuan tersebut, AKPERSI DPD Jawa Barat mendorong DLH Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi jenis limbah, asal limbah, legalitas kegiatan, metode pengolahan, hingga potensi dampaknya terhadap lingkungan permukiman warga.

Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Selang mengeluhkan asap dan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran limbah. Warga menyebut asap berwarna hitam kerap muncul ketika pembakaran berlangsung sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan permukiman.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik, mulai dari jenis limbah yang dibakar, legalitas kegiatan, sistem pengelolaan limbah, hingga potensi dampaknya terhadap kualitas udara, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

AKPERSI DPD Jawa Barat berharap DLH Kabupaten Bekasi tidak hanya menerima informasi dan melakukan koordinasi internal, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut nyata di lapangan.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas usaha, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kini masyarakat menantikan langkah konkret DLH Kabupaten Bekasi. Apakah hasil verifikasi akan dibuka kepada publik, apakah pemeriksaan ulang akan dilakukan, dan apakah aktivitas pembakaran yang dikeluhkan warga akan ditangani sesuai ketentuan hukum lingkungan hidup?

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi DLH Kabupaten Bekasi mengenai hasil verifikasi, temuan pemeriksaan, serta keputusan tindak lanjut atas aktivitas pembakaran limbah tersebut masih dinantikan.

(Red team)

Antisipasi Kriminalitas, Personel Polsek Sekayu Sisir Pasar Talang Jawa

Sun, 8 Nov 2026 11:53:32 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Guna mengantisipasi gangguan kamtibmas dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, Pas. Kanit Samapta Aiptu Dedi Martin. Dan personil Polsek melaksanakan patroli dialogis di Pasar Talang Jawa Kel. Balai agung kec. Sekayu kab. Muba.

Kegiatan patroli ini menyasar para pedagang, juru parkir, serta pengunjung pasar. Petugas berjalan kaki menyusuri lorong pasar untuk memberikan rasa aman sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kapolsek Sekayu AKP Dedy Kurniawan.SH. menyatakan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif rutin untuk menekan angka kriminalitas, seperti aksi copet, penipuan, hingga peredaran uang palsu yang rawan terjadi di pusat keramaian.

"Kami hadir di tengah masyarakat untuk memastikan aktivitas jual beli berjalan aman dan nyaman. Selain memantau situasi keamanan, kami juga melakukan dialog dengan para pedagang guna mengecek fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pangan penting," ujar Kapolsek.

Dalam patroli tersebut, petugas turut menyampaikan imbauan kamtibmas kepada para pedagang agar selalu waspada saat bertransaksi dan segera melaporkan ke Polsek terdekat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Pengunjung pasar juga diingatkan untuk tidak memakai perhiasan mencolok yang dapat mengundang aksi kejahatan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi di Pasar Talang Jawa terpantau aman, tertib, dan kondusif. Pasokan barang kebutuhan pokok secara umum masih stabil dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. (to)

Bangun Kedekatan dengan Warga, Bhabinkamtibmas Balai Agung Serap Aspirasi Lewat Sambang Rumah (Humanis)

Sun, 8 Nov 2026 11:50:51 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarat (kamtibmas) di tingkat desa/kelurahan, Bhabinkamtibmas Polsek Sekayu jajaran Polres Muba secara rutin melaksanakan kegiatan Door to Door System (DDS) atau kunjungan dari rumah ke rumah warga.

Seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Balai Agung Aipda Fajar Agung .SH. yang menyambangi kediaman warganya , Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi, keluhan, serta informasi seputar situasi keamanan di lingkungan tempat tinggal warga.

Kapolsek Sekayu AKP Dedy Kurniawan .SH. menjelaskan bahwa metode door to door merupakan salah satu strategi paling efektif dalam pemolisian masyarakat. Melalui dialog santai dan humanis, Polri dapat membangun kedekatan emosional yang kuat dengan warga.

"Kegiatan DDS ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sarana untuk mendeteksi dini potensi kerawanan di lingkungan terkecil. Dengan hadir langsung di rumah-rumah warga, kami bisa menyerap informasi penting sekaligus memberikan solusi cepat terhadap permasalahan kamtibmas yang ada," ujar Kapolsek.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas turut menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Warga diimbau untuk selalu mengaktifkan siskamling, mengunci pintu dan kendaraan dengan benar sebelum beristirahat, serta bijak dalam menyaring informasi guna menghindari penyebaran berita bohong (hoaks).

Masyarakat menyambut baik kehadiran Bhabinkamtibmas yang dinilai memberikan rasa aman dan nyaman. Kegiatan sambang warga ini berjalan dengan aman, tertib, serta penuh kehangatan. (to)

Hadirkan Rasa Aman, Personel Polres Muba dan Polsek Sekayu Gelar Patroli Pengamanan Ibadah Minggu

Sun, 8 Nov 2026 11:44:57 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id - Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah, personel Polres Muba dan Polsek Sekayu menggelar giat patroli dan pengamanan ibadah hari Minggu 08 /11/2026 di Rumah ibadah GPIN kel.kayu Ara kec. Sekayu Kab.Musi Banyuasin

Kehadiran personil polri polres Muba dan Polsek Sekayu disambut dalam kegiatan ibadah yang dipimpin oleh Pdt.Marcel B. Weleurat dengan jumlah jemaat sekira 100 jemaat.

Kapolsek Sekayu AKP Dedy Kurniawan.SH. menyatakan bahwa pengamanan ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama dan menjaga toleransi antarumat beragama.

"Kami menerjunkan personel untuk melakukan sterilisasi area, memantau penerapan protokol keamanan, serta membantu pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi gereja. Kehadiran petugas di lapangan bertujuan agar para jemaat dapat beribadah dengan khusyuk tanpa rasa cemas," ujarnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan khidmat, aman, dan terkendali. (to)

Anak Perempuan 8 Tahun Diduga Tenggelam Saat Mandi di Sungai Sejagung

Sat, 7 Nov 2026 20:43:08 +0700

Banyuasin,Infodesanasional.id — Seorang anak perempuan berusia sekitar delapan tahun diduga tenggelam saat mandi di sungai Desa Sejagung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu (7/11/2026) sore.

Hingga berita ini ditulis, korban belum ditemukan. Proses pencarian masih berlangsung dengan melibatkan pihak keluarga dan warga setempat.

Ketua BPD Sejagung, Darmendra, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut informasi sementara yang diterimanya, korban diduga tenggelam ketika mandi di sungai saat kondisi air sedang pasang.

"Musibah, itu ado budak tenggelem. Tenggelem di laut banyu pasang naek ini," ungkap Darmendra.

Ia menjelaskan, korban bukan warga asli Desa Sejagung. Korban datang bersama keluarganya untuk menginap sekaligus menghadiri acara hajatan pernikahan keluarga yang berlangsung di desa tersebut.

"Cuma dio tu bukan asli wong Sejagung, bapaknyo be wong Sejagung. Nah, balik ini nak ado acara nikahan keluarganyo," jelasnya.

Terkait kronologi kejadian, Darmendra menyebutkan bahwa korban merupakan anak perempuan berusia sekitar delapan tahun yang diduga belum bisa berenang. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana korban bisa sampai tenggelam, termasuk siapa yang mendampingi korban saat mandi di sungai.

"Mandi umuran lapan taun, cewek, idak pacak berenang. Apo maknyo kemano, apo siapo rewangnyo mandi tu dak tau. Dak tau cerito, oleh keno aku ni dak di tempat," tuturnya.

Lebih lanjut, Darmendra mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Banyuasin dan BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu proses pencarian. Selain itu, personel Polairud juga diperkirakan akan menuju lokasi pada malam ini.

"Ini masih dicari, belum ketemu. Cuma alhamdulillah sudah koordinasi dengan BPBD kabupaten, BPBD provinsi la otw di jalan. Mungkin Polairud ke lokasi jugo malam ini," pungkasnya.

Hingga saat ini, pencarian masih terus dilakukan. Perkembangan lebih lanjut terkait keberadaan korban masih menunggu hasil upaya pencarian di lokasi kejadian.

Junaidi

Asap Hitam Pembakaran Limbah Dikeluhkan Warga Bantarsari, Pemilik Akui Bakar Dua Mobil Sehari

Sat, 7 Nov 2026 19:47:18 +0700

BEKASI, Infodesanasional.id– Aktivitas pembakaran limbah yang diduga berasal dari salah satu pabrik di kawasan Cikarang menuai keluhan warga Kampung Selang RT 003/RW 003, Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Warga mengeluhkan asap hitam pekat dan bau menyengat yang diduga berasal dari lokasi pembakaran limbah di lahan milik seseorang bernama Aswani. Aktivitas tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan diduga terjadi hampir setiap hari, baik siang maupun malam.

YT (42), salah seorang warga, mengungkapkan bahwa persoalan asap pembakaran tersebut bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, keluhan serupa sudah muncul sejak Ika menjabat sebagai kepala desa.

“Sudah lama sekali. Waktu Ika menjabat lurah juga sudah ada. Bau asapnya terasa, apalagi kalau sedang dibakar, asapnya hitam. Hampir setiap hari membakar, waktunya tidak menentu, kadang siang, kadang malam,” ungkap YT.

Ia menjelaskan, kondisi semakin mengganggu ketika hujan turun karena asap disebut masuk ke dalam rumah warga. YT menduga masih banyak masyarakat yang merasakan dampaknya, tetapi belum semuanya menyampaikan keluhan secara terbuka.

“Apalagi habis hujan, asap masuk ke rumah warga. Sebenarnya banyak yang mengeluh, mungkin sekarang baru terasa dampaknya. Terkadang kalau warga ramai-ramai melapor, pihak pemilik datang menemui warga dengan nada marah bahkan sering melontarkan kata2 ancaman,” tambahnya.

Pemilik Akui Aktivitas Pembakaran

Saat dikonfirmasi awak media, Aswani membenarkan adanya aktivitas pembakaran limbah di lahan miliknya. Ia mengaku kegiatan tersebut berkaitan dengan pengambilan material besi dari limbah yang dibakar.

Aswani bahkan menyebut aktivitas pembakaran tersebut dapat mencapai dua mobil limbah dalam sehari.

“Sehari dua mobil kalau bakarnya setiap hari. Paling mulai dari magrib, tidak lama, sekitar jam 10 sudah habis. Saya juga kalau tidak ada besinya, buat apa saya bertahan,” ujar Aswani

Dalam keterangannya, Aswani juga menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga karena aktivitas tersebut dapat memberikan pekerjaan kepada sejumlah orang.

“Saya bangga dengan diri saya sendiri karena bisa menghidupi orang banyak. Walaupun saya salah, saya merasa bangga. Selama ini yang bekerja tidak pernah mengeluh,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian, mengingat aktivitas pembakaran yang diakui pemilik justru menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar terkait asap dan bau yang mengganggu kenyamanan lingkungan.

DLH Sebut Sudah Lakukan Verifikasi dan Teguran

Sementara itu, Darma dari Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyampaikan bahwa pihaknya pernah mendatangi lokasi pada hari Senin. Namun, ia menegaskan bahwa kedatangan tersebut bukan merupakan inspeksi mendadak (sidak), melainkan kegiatan verifikasi.

“Kami datang waktu itu hari Senin. Bukan sidak, tetapi verifikasi. Kami juga sudah membuat surat himbauan agar bisa dipahami pihak pengelola,” jelas Darma.

Ia mempersilakan masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada DLH dengan melampirkan tembusan kepada pihaknya.

“Kalau Bapak mau bersurat, kasih tembusan ke kami. Nanti kita datang bersama-sama. Kami tidak bisa melihat hanya dari salah satu aspek,” tambahnya.

Warga Menanti Langkah Tegas Pemerintah

Keluhan masyarakat tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut kenyamanan dan kualitas lingkungan tempat tinggal. Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta DLH Kabupaten Bekasi diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aktivitas pembakaran tersebut.

Pemeriksaan perlu mencakup asal-usul limbah, jenis material yang dibakar, legalitas kegiatan, persetujuan lingkungan, pengelolaan emisi, serta kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Apabila ditemukan pelanggaran, instansi berwenang diharapkan mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menantikan tindak lanjut konkret dari instansi terkait agar persoalan asap pembakaran yang dikeluhkan warga tidak terus berulang.

(Red team)

Sigap Hadapi Musim Hujan, DLH dan Dishub Muba Tertibkan Aktivitas Angkutan Tanah Galian C di Sekayu

Sat, 7 Nov 2026 19:42:12 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id – Menyikapi cuaca yang mulai memasuki musim penghujan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas angkutan tanah Galian C, Sabtu (7/11/2026).

Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi ceceran tanah di jalan lintas yang dapat menyebabkan jalan licin dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Para pengusaha Galian C diimbau untuk memastikan kondisi muatan dan kendaraan pengangkut tanah dalam keadaan rapi serta aman sebelum melintas.

Kepala Dinas PERHUBUNGAN Kabupaten Muba, M. Hatta, SE., MM., mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan teguran resmi melalui surat kedinasan kepada para pemilik tambang dan pengelola aktivitas penimbunan tanah.

"Teguran ini tidak hanya sebatas surat resmi. Anggota piket didampingi Kasi Operasional LLAJ juga turun langsung melakukan patroli dan memberikan imbauan di lapangan, khususnya di sekitar Jalan Kolonel Wahid Udin dan kawasan belakang Praja Mukti," ujar M. Hatta saat dibincangi awak media Infodesanasional.id.

Dalam imbauan tersebut, pengelola aktivitas penimbunan tanah diminta menghentikan kegiatan pengangkutan saat turun hujan maupun sesudahnya. Selain itu, masing-masing pengelola diwajibkan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, petugas gabungan dari Kasi Operasional dan anggota LLAJ telah mendatangi langsung dua titik lokasi penimbunan, yakni di kawasan Danau Busok dan belakang Praja Mukti, sekaligus menyerahkan surat imbauan tersebut.

Sementara itu, pihak Dishub Muba tercatat sudah melayangkan surat teguran sebanyak dua kali. Bahkan pada Sabtu pagi, Kasi Operasional LLAJ langsung turun ke lokasi untuk melarang aktivitas dan menemui salah satu pengusaha Galian C berinisial Im.

"Tidak hanya sampai di sini, kami akan terus melakukan pemantauan secara rutin dan siap menghentikan operasional mobil pengangkut Galian C apabila masih membandel dan membahayakan pengguna jalan," tegasnya.

Tambah, M Hatta dalam melakukan peng himbauan tersebut bukan untuk mempersulit atau mencegah aktifitas orang dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka, akan tetapi Tufoksi dishub, juga dalam persiapan penilaian ADIFURA bulan Nopember 2026 in,

Dari keterangan kepala dinas DISHUB muba, penyampaian dan himbauan yang di sampaikan Ibrahim/Boim mensuport dan mengapresiasi langkah dishub dalam memberi himbauan untuk menghadapi kegiatan penilaian Adipura tersebut.

Sementara itu salah satu supir truk pengangkut tanah saat di bincangi awak media mengatakan, sebenarnya kami sangat setuju dgn himbauan dan peringatan yang telah di berikan kepada kami, tapi kami juga berharap agar dinas yang terkait tidak menyetop kerjaan kami, soalnya ini lah kerjaan yang kami geluti, untuk menghidupi anak istri kami, dan kebutuhan kami, cuman kami akan serapi mungkin dalam melakukan pekerjaan agar tanah tidak kececeran di jalan, serta tidak mengganggu pengguna jln lainnya jelasnya. (To)

Dipimpin Langsung Kadis, Petugas DLH Muba Gerak Cepat Bersihkan Pohon Tumbang di Depan Kantor

Sat, 7 Nov 2026 19:05:14 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan respons cepat dalam menangani insiden pohon roboh yang terjadi tepat di depan Kantor DLH Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu.

Proses evakuasi dilakukan oleh tim pemangkas bersama petugas kebersihan DLH Muba dengan pendampingan langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Bidang Kebersihan.

Dengan sigap dan penuh tanggung jawab, para petugas langsung memotong batang pohon serta membersihkan material ranting dan dedaunan di lokasi kejadian. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan area sekitar tetap aman, bersih, dan tidak menghambat kelancaran aktivitas masyarakat maupun para pengguna jalan yang melintas.

Aksi tanggap darurat ini menjadi wujud nyata kesiapsiagaan dan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjaga kenyamanan lingkungan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(to)

DLH Muba Imbau Sopir Dump Truk Jaga Kebersihan Jalan di Sekayu

Sat, 7 Nov 2026 18:51:18 +0700

SEKAYU, Infodesanasional.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Banyuasin mengimbau seluruh pengendara, khususnya pemilik dan operator kendaraan dump truk pengangkut tanah timbunan, untuk selalu menjaga kebersihan jalan raya. Imbauan ini dikeluarkan menyusul banyaknya ceceran tanah di sepanjang Jalan Kolonel Wahid Udin, Sekayu, yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Poin Utama Imbauan DLH Muba:

• Pengamanan Muatan: Setiap armada pengangkut tanah timbunan wajib menutup bak muatan dengan terpal atau penutup yang layak agar material tidak tumpah ke badan jalan selama perjalanan.

• Tanggung Jawab Pembersihan: Apabila terdapat material tanah yang telanjur berceceran di jalan raya, pemilik atau operator kendaraan diminta segera membersihkannya secara mandiri.

• Pencegahan Kecelakaan: Ceceran tanah yang terkena air dapat membuat permukaan jalan menjadi licin, sehingga sangat berisiko memicu kecelakaan lalu lintas serta mengganggu kenyamanan warga.

Melalui langkah ini, DLH Muba mengajak seluruh pelaku usaha angkutan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas demi mewujudkan Kabupaten Musi Banyuasin yang bersih, indah, dan nyaman. (to)