KRIDHA RAKYAT

Pemkab Madiun Upaya Perkuat Kerukunan Umat Beragama dengan Tingkatkan Peran FKUB Jadi Garda Terdepan Kerukunan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 08 Apr 2026 02:44:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Upaya memperkuat kerukunan umat beragama terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal itu tampak dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Peningkatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bertema “Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Guna Memperkuat Persatuan Bangsa dan Harmonisasi di Wilayah Kecamatan Wungu” yang digelar di Graha Lembah Wilis, Selasa (7/4/2026) lalu.

Kegiatan tersebut menghadirkan Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Ketua FKUB Kabupaten Madiun KH. Muharromaini Ihsan sebagai narasumber. Sementara itu, Plt. Camat Wungu Yohanes Cahyono bertindak sebagai moderator.

Dalam laporannya, Yohanes Cahyono menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga soliditas masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Wungu yang memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan daerah lain. “Wungu menjadi tolok ukur kedewasaan masyarakat dalam beragama dan menjaga kebersamaan. Keberagaman adalah kekayaan, namun membutuhkan penjaga,” ujarnya.

Sementara itu, ia juga mengapresiasi peran FKUB yang mampu menjadi detektor dini potensi konflik. Salah satunya terlihat saat perbedaan penentuan hari raya yang tidak menimbulkan gesekan berarti di masyarakat. “Ini menunjukkan masyarakat Wungu sudah semakin dewasa,” tambahnya.

Ketua FKUB Kabupaten Madiun KH. Muharromaini Ihsan dalam sambutannya menekankan bahwa keragaman merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa dihindari. Indonesia, menurutnya, adalah miniatur dunia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. “Dalam kehidupan ini ada dua hal paling mahal, yaitu sehat dan rukun. Tanpa kerukunan, kemakmuran tidak ada artinya,” tegasnya.

Selanjutnya, ia juga menyoroti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menyatukan keberagaman bangsa. Menurutnya, para pendiri bangsa telah menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi persatuan. “Kerukunan adalah modal utama untuk mewujudkan pembangunan, termasuk mendukung visi misi pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi terhadap peran FKUB sebagai pemersatu masyarakat. Ia menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk menciptakan keindahan dalam kehidupan berbangsa. “Keberagaman adalah kekayaan sekaligus tantangan. Tugas kita bersama adalah menjaganya agar tetap menjadi kekuatan, bukan sumber konflik,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap paham radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam persatuan. Ia meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama dan pemangku wilayah, untuk meningkatkan kepedulian dan komunikasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya moderasi beragama melalui empat indikator utama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. “Kerukunan itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan guyub rukun, kehidupan masyarakat menjadi aman, nyaman, dan sejahtera,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa FKUB di Kecamatan Wungu telah terbentuk hingga tingkat desa. Hal ini diharapkan mampu memperkuat peran FKUB sebagai garda terdepan dalam menjaga harmonisasi kehidupan beragama di masyarakat. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Perkuat Sektor Ekonomi, Pemkab Madiun Dorong Hilirisasi Produk Jagung Bernilai Tinggi di Desa Sidomulyo Wonoasri

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 08 Apr 2026 01:49:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui program hilirisasi dan industrialisasi produk olahan jagung menjadi produk bernilai tinggi. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Selasa (7/4/2026) lalu, dan dihadiri langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah, khususnya jagung, yang selama ini menjadi salah satu hasil pertanian terbesar di Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan strategi utama pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Jagung tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus mampu diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti keripik jagung, sari jagung, cookies, hingga krupuk jagung. Inilah bentuk nyata penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal”, ujar Hari Wuryanto.

Menurutnya, berdasarkan data tahun 2025, realisasi panen jagung di Kabupaten Madiun mencapai 8.096 hektare, menjadikan jagung sebagai komoditas unggulan kedua setelah padi. Potensi tersebut, lanjutnya, harus didukung dengan pengembangan industri pengolahan agar mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Madiun juga menegaskan komitmennya melalui sejumlah fokus kebijakan, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan daya saing produk industri, serta penyediaan infrastruktur publik yang ramah lingkungan.

Kegiatan penguatan IKM dan kewirausahaan ini diikuti oleh 20 peserta dari DTSEN, dengan harapan mampu menciptakan pelaku usaha baru yang mandiri dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut turut hadir sebagai penilai, Jaka Aminata, Ketua Program Ekonomi Universitas Diponegoro yang memberikan masukan terkait penguatan model ekonomi hilirisasi berbasis potensi Desa.

Sementara itu, dari unsur pendamping Kementerian Dalam Negeri, hadir I Gede Made Suwanda, Alfian Pamungkas, serta Naomi Ratna Sari. Kehadiran tim penilai dan pendamping ini diharapkan semakin memperkuat arah kebijakan serta implementasi program hilirisasi produk pertanian di Kabupaten Madiun.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dunia industri, akademisi, dan para petani. “Tujuan akhir kita adalah mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai pusat agroindustri yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi”, tegasnya.

Program ini juga selaras dengan kebijakan nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi berbasis desa. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Anggaran Pengurukan Telah Disiapkan, Proyek Jalan Tembus Ahmad Yani–Puspem Madiun Terkendala Tukar Guling Lahan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 07 Apr 2026 03:09:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Rencana pembangunan jalan tembus dari Jalan Ahmad Yani menuju kawasan pusat pemerintahan (Puspem) Caruban terus berjalan. Namun, pelaksanaan fisik masih menunggu sejumlah proses.

Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun, Astutik Diah Ningsih, mengatakan anggaran pengurukan telah disiapkan. Nilainya sekitar Rp 3,7 miliar untuk tahap awal. Pelaksanaan fisik belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Masih menunggu stabilitas harga material konstruksi. ’’Masih menunggu harga stabil, juga proses tukar guling itu. Jadi masih berproses,’’ ujarnya.

Selain harga material, proses tukar guling lahan juga menjadi syarat utama. Tahap ini masih dalam penyelesaian administrasi. Meski demikian, lahan pengganti disebut telah tersedia. Proses kini berada di BPKAD dan DPMPTSP. ’’Kalau tukar guling itu tinggal proses saja, administrasinya mungkin perlu waktu,’’ jelasnya.

Jalan tembus ini dirancang sebagai akses alternatif menuju Puspem Caruban. Rencananya menghubungkan Jalan Ahmad Yani hingga belakang Pendopo Ronggo Djumeno dan kawasan Masjid Quba. Pembangunan dilakukan bertahap. Tahun ini difokuskan pada pembentukan badan jalan melalui pengurukan. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Tunggu Persetujuan Pusat, Pemkab Madiun Usulkan 7 Jembatan Gantung

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 07 Apr 2026 02:20:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemkab Madiun mengusulkan pembangunan tujuh jembatan gantung melalui program Jembatan Garuda. Usulan tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Tujuh titik yang diusulkan tersebar di empat kecamatan. Yakni Desa Purworejo, Dawuhan, Ngengor, dan Kedungrejo di Kecamatan Pilangkenceng. Serta Desa Bulakrejo (Balerejo), Dolopo (Dolopo), dan Kedondong (Kebonsari).

Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun, Astutik Diah Ningsih, mengatakan hingga kini masih menunggu tindak lanjut. Program tersebut melibatkan berbagai instansi. Mulai pemerintah daerah hingga kementerian terkait. "Belum, belum ada desk atau informasi lagi. Kemarin juga melibatkan DPMD dan Dikbud’’ ujarnya.

Dalam skemanya, pembangunan jembatan gantung akan melibatkan TNI sebagai pelaksana. Namun kepastian teknis dan realisasi masih belum diterima. Seluruh data teknis dan lokasi telah diinput dalam sistem pengajuan pemerintah pusat. "Ini baru usulan kami,’’ jelasnya.

Penentuan lokasi didasarkan pada kebutuhan akses masyarakat. Terutama penghubung pusat ekonomi dan pendidikan. ’’Yang diutamakan pasar dan sekolah,’’ tandasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Puskesmas Wonoasri Madiun Perkuat Layanan Medis untuk Masyarakat

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 06 Apr 2026 04:50:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pelayanan kesehatan tingkat pertama terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Puskesmas Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal melalui peningkatan kualitas pelayanan serta kedisiplinan operasional bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Kepala Puskesmas drg. Prasetyawan, pelayanan kesehatan terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh akses layanan medis yang cepat, tepat, dan merata.

Kepala Puskesmas Wonoasri, drg. Prasetyawan, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Loket pelayanan dibuka setiap hari mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Namun demikian, apabila masih terdapat pasien yang membutuhkan penanganan medis, petugas tetap memberikan pelayanan secara umum hingga seluruh pasien terlayani dengan baik. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik di sektor kesehatan.

Puskesmas Wonoasri memiliki berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Beberapa poli yang tersedia di antaranya Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), Poli Umum, Poli Gigi, layanan farmasi atau pelayanan obat, laboratorium, serta layanan penanganan penyakit menular. Keberadaan layanan yang beragam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dalam satu lokasi pelayanan.

Salah satu layanan yang menjadi perhatian khusus adalah Poli Gigi, yang kini semakin aktif dalam memberikan edukasi serta penanganan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Menurut drg. Prasetyawan, peningkatan pelayanan kesehatan gigi penting dilakukan karena kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi masih perlu ditingkatkan. Dengan pelayanan yang lebih aktif, diharapkan masyarakat dapat melakukan pemeriksaan sejak dini guna mencegah penyakit yang lebih serius.

Saat ini, Puskesmas Wonoasri didukung oleh total 37 tenaga kerja kesehatan dan staf, termasuk petugas kebersihan (cleaning service) yang turut menjaga kenyamanan serta kebersihan lingkungan pelayanan. Dengan sumber daya manusia yang memadai dan fasilitas pelayanan yang lengkap, Puskesmas Wonoasri diharapkan terus menjadi pusat layanan kesehatan yang profesional, humanis, dan terpercaya bagi masyarakat Kecamatan Wonoasri dan sekitarnya. (KR - Saiful Arif)

Bupati Madiun Hadiri Halalbihalal Sekaligus Ajak Anggota IPHI Menjaga Kemabruran Haji dan Mempererat Silaturahmi

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 06 Apr 2026 03:01:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pengurus dan anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Madiun menghadiri Halalbihalal di Pendopo Muda Graha, Minggu, (5/4/2026) lalu. Hadir pada kesempatan ini Bupati Madiun beserta istri, Pengurus IPHI Kabupaten Madiun, sejumlah Kepala OPD, Cmat, Ketua FKUB Kab. Madiun, Pengurus dan anggota IPHI Kabupaten Madiun. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang telah diprogramkan oleh pengurus IPHI setiap memasuki bulan Syawal.

Nurhadi, Ketua Panitia Penyelenggara Halalbihalal IPHI Kabupaten Madiun, melaporkan bahwa kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para anggotanya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Meski dilaksanakan di tengah kesibukan masing-masing, tetapi antusiasme peserta tergolong sangat tinggi, karenanya Nurhadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu. “Ini luar biasa, di sela-sela kesibukan masing-masing, panjenengan semua memilih hadir untuk halalbihalal,” katanya.

Sementara itu, ia berharap, agar ke depannya IPHI Kabupaten Madiun dapat semakin semarak dan mampu menjaga kemabruran haji para anggotanya.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, yang sekaligus juga sebagai Ketua IPHI Kabupaten Madiun dalam sambutannya antara lain, mengatakan bahwa momentum halalbihalal merupakan sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota IPHI di Kabupaten Madiun. Beliau mengingatkan bahwa tugas utama anggota IPHI adalah menjaga kemabruran haji sepanjang hayat, yang diwujudkan melalui perilaku dan kontribusi positif di tengah masyarakat. Diharapkan anggota IPHI dapat menjadi teladan dan berperan aktif dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Madiun guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan religius. “Mudah-mudahan ke depan IPHI Kabupaten Madiun akan lebih semarak, lebih makmur, serta bisa terus menjaga kemabruran hajinya,” ujar Bupati Madiun.

Acara yang dihadiri oleh pengurus IPHI dari seluruh kecamatan ini juga diisi dengan Mauidzah Hasanah oleh K.H. Hamim Jazuli dari Magetan. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Bulog Laksanakan Panen Raya di Ngawi Perkuat Target Serapan 4 Juta Ton Beras 2026

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 06 Apr 2026 02:00:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus strategi percepatan pencapaian target penyerapan 4 juta ton beras pada tahun 2026, Perum Bulog melaksanakan panen raya di Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Sabtu (4/4/2026) lalu.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menyampaikan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, produksi padi mencapai 772.571 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Keunggulan Ngawi terletak pada produktivitas yang mencapai 5,99 ton per hektare dan indeks pertanaman 2,59,” ujarnya.

Dengan luas panen 129.013 hektare dan produksi beras sebesar 446.098 ton, Kabupaten Ngawi berkontribusi sekitar 7 persen terhadap produksi padi di Jawa Timur serta menjadi salah satu lumbung pangan utama. Pada triwulan pertama tahun 2026, produksi padi tercatat sebesar 195.620 ton GKG dengan produktivitas meningkat menjadi 6,04 ton per hektare. Capaian ini menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Ngawi. Kegiatan panen raya tersebut turut dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Daerah Mokh Sodiq Triwidiyanto, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta para petani setempat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa kehadiran Bulog di tengah petani bertujuan untuk memastikan harga gabah tetap stabil dan memberikan nilai tambah bagi petani. “Kami memastikan harga gabah yang diterima petani sesuai, bahkan di atas harga pemerintah. Ini bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas produksi,” jelasnya.

Sementara itu, ia menambahkan, panen raya ini menjadi momentum penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Hingga 3 April 2026, stok beras Bulog telah mencapai 4,4 juta ton. “Capaian ini menjadi modal kuat menuju swasembada pangan tahun 2026,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Ngawi juga terus mendorong program strategis, salah satunya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) 2.0 yang ditargetkan mencapai 35.000 hektare pada tahun 2026. Melalui kegiatan panen raya ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani diharapkan semakin diperkuat guna menjaga stabilitas produksi serta mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi, Statistik san Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-FEB/AS)

Perkuat Silaturahmi, Bupati Madiun Ajak PWRI Terus Bersinergi dan Berikan Masukan untuk Generasi Muda

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Sun, 05 Apr 2026 03:18:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Perkuat silaturahmi dengan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Bupati Madiun Hadiri Halalbihalal 1447 Hijriah PWRI di kantor Camat Geger, Sabtu (4/4/2026) lalu. Dalam momentum tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling memaafkan demi menjaga keharmonisan sesama. “Momentum halalbihalal ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi, mempererat rasa persaudaraan, dan saling maaf-memaafkan,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga memberikan apresiasi tinggi kepada anggota PWRI Kecamatan Geger yang dinilai paling kompak dan tetap aktif berkontribusi meski sudah purna tugas. Dengan harapan pengalaman luas yang dimiliki para purnawirawan PNS dapat disalurkan sebagai bimbingan bagi generasi penerus yang saat ini masih menjabat di pemerintahan.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Madiun mengajak semua pihak untuk terus menghidupkan budaya gotong royong dalam menyukseskan program pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Madiun yang “BERSAHAJA” yaitu Bersih, Sehat, dan Sejahtera, guna mewujudkan masyarakat yang lebih baik. “Seberat apapun program dan tugas kita bersama untuk melayani masyarakat, kalau kita laksanakan bersama-sama dengan bergotong royong, Insyaallah kita bisa menjalankan dengan baik,” pungkasnya.

Adapun dalam rangkaian halalbihalal tersebut juga diisi dengan ceramah agama oleh K. H. Supandi, dengan mengupas makna Idul Fitri dan budaya halalbihalal. Selain itu berbagai doorprize juga di bagikan kepada undangan yang beruntung. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun Madiun. (KR-FEB/AS)

Ketua DPW FK PKBM Jatim Dr. H.Ludi W. Wardana, MM Beserta Rombongan Kunjungi PKBM KA-ER

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 03 Apr 2026 14:02:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Hari Libur, Jumat (3/4/2026) hari ini dimanfaatkan oleh Ketua DPW FK PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Provinsi Jawa Timur Dr. H. Ludi W. Wardana, MM untuk melakukan kunjungan silaturahmi ke daerah, diantaranya ke PKBM KA-ER (Kridha Rakyat), Sunjangan, Kebonagung, Balerejo Kabupaten Madiun.

KUNJUNGAN Dr. Ludi W. Wardana, MM tersebut didampingi Sekretaris FK PKBM Provinsi Jawa Timur Dr. Chandra Dwita Ela Pradana, S.Pd, M.Pd, Bendahara FK PKBM Provinsi Jawa Timur Subandi, SE, MM beserta Tim FK DPW (Pak Muhajir, Pak Bayu, Mbak Liya dan staf DPW Fanggi Imam S)

KEHADIRANNYA di PKBM KA-ER disambut Ketua Yayasan Kridha Rakyat Atmaja Santo (Ki Mojo), Kepala PKBM KAER Monica Selvia Arni, Wakabid Kurikulum Agung Marsudi, Wakabid Umum Darmiatun, Wakabid Kesiswaan Murti Eka dan sejumlah Tutor.

KETUA FK PKBM Provinsi Jawa Timur Dr. H. Ludi W.Wardana, MM dalam sambutannya mengatakan bahwa agenda kunjungannya kali ini sebenarnya adalah ke DPD FK PKBM Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo dan Pacitan. Namun mengingat sudah berada di Madiun rombongan FK PKBM Provinsi Jatim menyempatkan silaturahmi ke PKBM KA-ER, sembari menginformasikan bahwa akan adanya Munas FK PKBM Indonesia pada bulan November 2026 mendatang di Unesa Surabaya. "Semoga nanti reyog PKBM KAER bisa tampil menyukseskan acara tersebut", harap Pak Dr. Ludi.

SELAKU tuan rumah, Ketua Yayasan Kridha Rakyat Ki Mojo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Pengurus DPW FK PKBM Provinsi Jatim tersebut. (KR-LUTHFI)

BUMDes Maju Makmur Desa Nglandung Terima Dana Ketahanan Pangan Rp185,9 Juta

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 02 Apr 2026 03:01:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Makmur Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun menerima bantuan Dana Ketahanan Pangan (Ketapang) sebesar Rp185.944.000 dari pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa.

Ketua BUMDes Maju Makmur, Anan Jafar Winarko, kepada media menyampaikan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan untuk beberapa program usaha produktif. Di antaranya untuk ternak penggemukan kambing, penanaman bawang merah, serta penanaman padi.

Menurutnya, bantuan dana ketahanan pangan tersebut sangat membantu dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa, khususnya warga Desa Nglandung. “Program ketahanan pangan ini sangat membantu dalam mendongkrak perekonomian masyarakat desa,” ujar Anan Jafar Winarko.

Sementara itu, ia juga berharap BUMDes Maju Makmur dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta terus berkembang sehingga mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Sebelum mendapatkan bantuan dana ketahanan pangan, BUMDes Maju Makmur diketahui telah memiliki beberapa aset usaha, di antaranya pom mini (Pomini) dan mesin molen yang saat ini sudah berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan adanya tambahan program usaha dari dana ketahanan pangan tersebut, diharapkan BUMDes Maju Makmur semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi warga Desa Nglandung. (KR - Saiful Arif)

Bulog Targetkan 110 Ribu Bantuan Pangan (Bapang) Kabupaten Madiun Rampung Akhir April

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 02 Apr 2026 02:39:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Penyaluran bantuan pangan (bapang) beras di Kabupaten Madiun terus berjalan. Bulog menargetkan distribusi rampung pada akhir April. Kepala Pimpinan Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho mengatakan, penyaluran telah dimulai sejak sebelum Lebaran. "Penyaluran sudah dimulai sebelum lebaran dan kami targetkan selesai disalurkan akhir April,’’ ujarnya, Selasa (31/3/2026) lalu.

Di Desa Dolopo, terdapat 813 penerima bantuan pangan (PBP). Total bantuan yang disalurkan mencapai 16.260 kilogram beras dan 3.252 liter minyak goreng. Sementara di tingkat kecamatan, jumlah PBP mencapai 4.891 dengan alokasi 97.820 kilogram beras dan 19.564 liter minyak goreng. Secara keseluruhan, Kabupaten Madiun menerima alokasi 110.124 PBP. Total bantuan mencapai 2.202.480 kilogram beras dan 440.496 liter minyak goreng.

Distribusi tersebut juga menjadi bagian dari wilayah kerja Bulog yang mencakup Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi. "Kami pastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,’’ tegasnya.

Langgeng juga mengimbau masyarakat tidak panik terkait ketersediaan beras. Saat ini, stok beras Bulog Jawa Timur mencapai sekitar 1,093 juta ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 14 bulan ke depan. "Masyarakat tidak usah panik, stok sangat cukup dan aman,’’ tuturnya.

Penguatan stok didukung penyerapan gabah dan beras yang tinggi. Hingga kini, Bulog Jatim telah menyerap sekitar 387 ribu ton atau mendekati 50 persen dari target. "Program ini diharapkan benar-benar membantu masyarakat, terutama setelah lebaran,’’ tandasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Madiun Ditargetkan Rampung Bulan Juni, Progres Pembangunan Capai 18 Persen

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 02 Apr 2026 01:32:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026) lalu. Proyek tersebut ditarget rampung pada Juni. Hasil peninjauan menunjukkan progres pembangunan telah mencapai 18 persen. Capaian itu mencatat deviasi positif sekitar dua persen dari rencana awal. "Progresnya sudah 18 persen dan deviasinya positif dua persen,’’ ujarnya.

Diana Kusumastuti optimistis proyek dapat selesai tepat waktu. Fasilitas tersebut dijadwalkan mulai digunakan pada Juli untuk kegiatan belajar mengajar. Dia menegaskan percepatan pekerjaan harus tetap diimbangi kualitas. Mulai mutu bangunan, estetika, hingga keberlanjutan lingkungan. Hasil peninjauan menunjukkan progres pembangunan telah mencapai 18 persen. Capaian itu mencatat deviasi positif sekitar dua persen dari rencana awal. "Saya harapkan Juni selesai karena Juli sudah ada siswa masuk. Progresnya sudah 18 persen dan deviasinya positif dua persen,’’ ujarnya.

Untuk mengejar target, jumlah tenaga kerja akan ditingkatkan. Dari sekitar 300 pekerja saat ini, ditambah menjadi 500 orang pada April dan 700–800 orang pada Mei. Pemkab Madiun juga diminta mendukung percepatan, termasuk dalam pemenuhan tenaga kerja.

Selain meninjau proyek SR, Diana juga mengecek kondisi Bendungan Kedungrejo di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng yang mengalami kerusakan. Bendungan yang dibangun sejak 1936 itu berdampak pada irigasi sekitar 1.436 hektare lahan pertanian. Penanganan darurat dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, pemprov, dan pemkab. "Kami kolaborasi agar aliran air tetap terjaga untuk irigasi,’’ katanya.

Tahap awal difokuskan pada pembersihan sedimentasi dan pembongkaran bangunan yang roboh. Penanganan awal ditarget rampung dalam dua pekan. "Kurang lebih dua minggu untuk tahap awal,’’ jelasnya.

Untuk perbaikan permanen, pemerintah akan mengusulkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) bidang irigasi tahun ini. Estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 20 miliar dan masih menunggu perhitungan detail engineering design (DED). Saat ini, penanganan darurat melibatkan sekitar 30 personel dengan dukungan alat berat dan karung pasir. "Personel dan alat sudah turun, aliran sungai kami arahkan,’’ tandasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Tunggu Kebijakan Pusat, Pemkab Ngawi Siapkan Skema WFH bagi ASN

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 02 Apr 2026 01:22:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemkab Ngawi belum akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah daerah memilih menunggu formulasi resmi dari pemerintah pusat.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, hingga kini pihaknya masih menanti mekanisme penerapan WFH dari Kementerian Dalam Negeri. "Kita masih menunggu dari Kemendagri. Katanya per April akan ditetapkan formulanya untuk mekanisme penentuan WFH," ujarnya, kemarin (31/3/2026).

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menambahkan, penerapan WFH di daerah sangat bergantung pada sifat kebijakan dari pusat. Apakah bersifat wajib atau sekadar imbauan. "Kalau itu menjadi kewajiban, tentu akan kita tindak lanjuti. Tapi kalau hanya imbauan, tidak harus dijalankan,’’ jelasnya.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan, esensi kebijakan tersebut adalah efisiensi energi. Terutama pengurangan penggunaan bahan bakar dan mobilitas. Sebagai alternatif, Pemkab Ngawi menyiapkan program “bike to work” bagi ASN.

ASN yang memiliki jarak rumah relatif dekat didorong menggunakan sepeda saat berangkat kerja. "Kalau rumahnya dekat, sekitar 10 kilometer, kita dorong untuk bersepeda. Intinya tetap bekerja, tapi hemat energi,’’ tambahnya.Melalui kebijakan tersebut, pemkab berharap efisiensi energi tetap tercapai tanpa mengganggu produktivitas ASN. Pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan optimal. "Tetap produktif, layanan masyarakat tetap jalan dan menyehatkan,’’ tandasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)

Komitmen Tak Kendur, KAI Daop 7 Tetap Gencarkan Sosialisasi Perlintasan Usai Lebaran

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 01 Apr 2026 11:03:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Meski masa Angkutan Lebaran 2026 telah berakhir, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun memastikan komitmen terhadap keselamatan perjalanan kereta api tetap berjalan tanpa jeda.

Hal itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang pada Rabu (1/4). Kegiatan tersebut menyasar wilayah Kabupaten Nganjuk hingga Madiun, yang dikenal memiliki tingkat lalu lintas cukup padat.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama yang tidak bergantung pada momentum tertentu, termasuk masa Lebaran. “Masa Angkutan Lebaran boleh berakhir, namun komitmen KAI terhadap keselamatan tidak akan kendor. Kami ingin memastikan perjalanan kereta api tetap aman dan masyarakat pengguna jalan juga selamat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun Posko Angkutan Lebaran resmi ditutup pada 30 Maret lalu, pengawasan dan edukasi di titik rawan tetap menjadi fokus utama.

Dalam kegiatan tersebut, KAI Daop 7 bersama unsur TNI dan Polri setempat melakukan edukasi langsung kepada pengguna jalan. Bentuknya berupa pembagian flyer, suvenir, serta pemasangan spanduk imbauan keselamatan.

Adapun tiga titik yang menjadi fokus sosialisasi yakni perlintasan JPL 106 di Desa Wilangan, JPL 104 di Desa Ngudikan, Kabupaten Nganjuk, serta JPL 115 di Desa Kaligunting, Kabupaten Madiun.

KAI juga terus mengampanyekan gerakan #BERTEMAN, singkatan dari Berhenti, Tengok kiri kanan, Pastikan aman, lalu jalan. Gerakan ini dinilai sebagai langkah sederhana namun efektif untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang.

“Kesadaran yang terbentuk selama Lebaran kami harapkan terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Tohari. (KR-Agung Marsudi)

Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Madiun Prioritaskan Penguatan SDM

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 01 Apr 2026 02:55:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban, Selasa (31/3/2026) lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun, perwakilan Bapperida dari kabupaten lain, kepala OPD, para camat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat.

Kepala Bapperida Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, memaparkan capaian indikator pembangunan periode 2021–2025 yang menunjukkan tren positif di berbagai sektor. Ia menjelaskan, Musrenbang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memberikan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. “Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan terhadap rancangan awal RKPD sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan inklusif,” ujarnya.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2027 adalah “Penguatan Kualitas SDM, Mendorong Transformasi Ekonomi, Investasi dan Tata Kelola Pemerintahan”. Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab menetapkan sejumlah prioritas, antara lain percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan infrastruktur ekonomi, modernisasi pertanian, peningkatan pendidikan berbasis digital, serta pemerataan layanan kesehatan.

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, stabilitas daerah, ketahanan bencana, dan pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama. Dalam forum tersebut turut dipaparkan rekapitulasi usulan pembangunan. Hasil Musrenbang kecamatan tercatat mencapai 1.425 usulan, dengan 1.101 usulan telah diverifikasi oleh Bapperida. Sementara dari pokok pikiran (pokir) DPRD terdapat 1.052 usulan, dengan 869 usulan diteruskan ke perangkat daerah.

Pemkab Madiun juga mencatat capaian positif indikator pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 83,27 pada 2021 menjadi 87,33 pada 2025. Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,32 persen menjadi 5,33 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,07 menjadi 75,47, sementara angka kemiskinan turun dari 11,91 persen menjadi 10,40 persen. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan ribuan usulan masyarakat akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi-misi pemerintah daerah maupun pusat, termasuk program strategis nasional. “Usulan meskipun banyak, ada yang serupa. Nanti akan kita verifikasi ulang dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Semua tetap kita akomodasi,” ujarnya.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, menegaskan, kebijakan anggaran ke depan bukan sekadar efisiensi, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas daerah. Infrastruktur jalan masih menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Selain itu, penurunan angka kemiskinan juga menjadi prioritas penting. Pemkab Madiun menargetkan angka kemiskinan turun hingga satu digit dari posisi saat ini sekitar 10,22 persen. “Kami punya program seperti Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan,” katanya.Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan instansi vertikal, agar program pembangunan dapat saling mendukung tanpa membebani daerah lain. “Capaian ini menjadi landasan untuk menjaga momentum pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi,” tegasnya.

Dengan semangat “Maju Bersama, Sejahtera Semuanya,” Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis pembangunan Kabupaten Madiun akan semakin berkualitas dan berkelanjutan. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-YUN/AS)

Pemdes Sebayi Gelar Penyampaian LKPPD dan LPPD Tahun 2025, Wujud Transparansi Pemerintahan Desa

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 01 Apr 2026 01:47:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, menggelar kegiatan penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan penuh antusias, dihadiri unsur pemerintah kecamatan, lembaga desa, serta masyarakat setempat.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Camat Gemarang, Suharso, Kepala Desa Sebayi Putut Suwarno, Ketua BPD Totok Widiyanto, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Sebayi. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal jalannya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Putut Suwarno menyampaikan bahwa penyusunan LKPPD dan LPPD merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai bentuk laporan kinerja selama satu tahun anggaran. Ia menjelaskan berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan anggaran desa tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan mengedepankan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Camat Gemarang Suharso memberikan apresiasi atas pelaksanaan laporan yang disampaikan Pemerintah Desa Sebayi. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dan sinergi antara pemerintah desa, BPD, serta masyarakat agar pembangunan desa berjalan efektif dan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan warga.

Melalui kegiatan penyampaian LKPPD dan LPPD ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui secara langsung capaian kinerja pemerintah desa sekaligus memberikan masukan demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Pemerintah Desa Sebayi berkomitmen terus meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (KR - Saiful Arif)

BUMDes Desa Sawahan Manfaatkan Dana Ketapang Rp161 Juta untuk Perkuat Ekonomi dan Ketahanan Pertanian Desa

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 01 Apr 2026 01:42:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Program Ketahanan Pangan (Ketapang) terus menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional. Di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, bantuan modal sebesar Rp161 juta yang diterima Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pertanian.

Ketua BUMDes Desa Sawahan, Agus Pujo Sukarsono, menjelaskan bahwa dana Ketapang tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan produktif, antara lain sewa lahan pertanian, penanaman padi, pembuatan sibel sebagai sarana pendukung pertanian, pemasangan listrik, serta penyewaan gudang yang difungsikan sebagai tempat pengeringan sekaligus penyimpanan hasil panen masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan dana difokuskan pada keberlanjutan usaha pertanian agar petani memiliki sistem produksi yang lebih tertata, mulai dari proses tanam hingga pascapanen. Selain meningkatkan hasil produksi, program ini juga melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga desa.

Kepala Desa Sawahan, Wahyu Aditya Pranata, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya desa dalam mendukung kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen melanjutkan program pembangunan ekonomi kerakyatan sebagaimana arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendorong kemajuan sektor pertanian dan ekonomi desa.

Melalui pemanfaatan Dana Ketapang secara produktif dan transparan, BUMDes Desa Sawahan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus contoh pengelolaan dana desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian pangan, serta pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.(KR - Saiful Arif)

Tingkatkan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP dan Damkar, Pemkab Madiun Gelar Penbinaan Guna Wujudkan Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Kondusif

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 01 Apr 2026 01:23:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Pemadam Kebakaran (Damkar), bertempat di Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Selasa (31/3/2026) lalu.

Pembinaan kapasitas SDM anggota Satpol PP dan Damkar merupakan upaya krusial untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kinerja dalam penegakan peraturan daerah (Perda) serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa Satpol PP memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mengawasi pelaksanaan perda, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran. “Selain itu, Satpol PP juga menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan koordinasi lintas instansi,” tegasnya.

Selanjutnya, Bupati juga memaparkan bahwa fokus program Satpol PP diarahkan pada patroli wilayah di titik-titik rawan gangguan ketertiban, penegakan Perda secara persuasif, serta penguatan peran perlindungan masyarakat (Linmas) hingga tingkat desa dan kecamatan. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perda, potensi konflik saat penertiban, hingga stigma negatif terhadap aparat. Untuk itu, Satpol PP didorong mengedepankan pendekatan humanis, peningkatan kapasitas personel, serta penguatan sinergi dengan TNI, Polri, dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sementara itu, Damkar Kabupaten Madiun memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan (rescue) dalam berbagai kondisi darurat. Tidak hanya pemadaman kebakaran, Damkar juga menangani evakuasi hewan berbahaya, penyelamatan korban kecelakaan, hingga penanganan situasi non-kebakaran lainnya. “Fokus program Damkar meliputi peningkatan upaya pencegahan melalui edukasi dan inspeksi keselamatan gedung, kesiapsiagaan personel selama 24 jam, serta penguatan layanan penyelamatan non-kebakaran,” terangnya.

Namun, Damkar juga menghadapi tantangan seperti akses jalan sempit, keterbatasan sarana prasarana, serta tingginya risiko kerja di lapangan. Untuk mengatasinya, dilakukan berbagai upaya seperti penambahan pos Damkar di lokasi strategis, pembangunan hydrant, pemeliharaan peralatan, serta peningkatan pelatihan standar operasional prosedur (SOP).

Maka melalui pembinaan ini, Pemkab Madiun menargetkan terwujudnya masyarakat yang harmonis dengan indikator meningkatnya rasa aman, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, serta terciptanya lingkungan yang tertib dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Adapun di akhir kegiatan, acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP dan Damkar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

BPS Tunjukan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Capai 5,33 Persen Pada Tahun 2025

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 31 Mar 2026 01:59:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada 2025 mencapai 5,33 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut capaian tersebut tidak lepas dari kondisi daerah yang relatif stabil sepanjang tahun lalu. “Alhamdulillah selama 2025 kemarin tidak ada hal-hal signifikan seperti bencana atau gagal panen, sehingga cukup membantu pertumbuhan ekonomi kita berjalan baik,” ungkapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi Madiun terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024 tercatat 4,68 persen, naik menjadi 5,33 persen pada 2025. Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan sebelumnya sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur sebesar 0,81 persen. “Kami berkomitmen menjaga inflasi melalui TPID sehingga daya beli masyarakat tetap bagus,” imbuhnya.

Pertumbuhan terjadi di mayoritas sektor lapangan usaha. Di antaranya perdagangan sebesar 5,76 persen, pertanian 5,61 persen, dan industri pengolahan 5,38 persen. Sementara sektor konstruksi tumbuh lebih rendah di angka 3,15 persen. Dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 25,85 persen. Disusul sektor perdagangan 17,79 persen serta industri pengolahan 14,89 persen. Sejumlah sektor jasa juga mencatat pertumbuhan tinggi. Jasa perusahaan tumbuh 8,47 persen, akomodasi dan makan minum 8,23 persen, serta jasa lainnya 8,21 persen. Selain itu, angka pengangguran juga turun menjadi 3,22 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. “Melalui pelatihan rutin BLK, setiap bulan 40 sampai 50 orang bisa terserap kerja,” jelasnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut meningkat dari 74,81 menjadi 75,47. Pemkab menilai arah kebijakan pembangunan sudah berada di jalur yang tepat. “Arah pembangunan kita sudah benar dan bisa menjadi landasan untuk menggerakkan sektor lainnya,” tegasnya.

Ke depan, penguatan kolaborasi lintas sektor akan terus didorong. Termasuk melalui forum Musrenbang untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Kami tidak bisa berjalan sendiri, kolaborasi itu penting agar setiap persoalan bisa cepat diantisipasi,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

BMKG Menghimbau Potensi Hujan Lebat Disertai Petir di Kab. Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 31 Mar 2026 01:40:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Nganjuk merilis, secara umum cuaca dalam 3 hari kedepan 30 Maret hingga 1 April 2026 wilayah Madiun Raya masih didominasi hujan dengan kategori ringan hingga sedang. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi dan Pacitan. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Setiyaris mengatakan, selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini. Meliputi wilayah Kabupaten Ngawi berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. Kemudian hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dapat terjadi di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan.

Sementara itu, Setiyaris mengingatkan, mempertimbangkan dinamika atmosfer tersebut masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi. "Mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, kami mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang,” ungkap Setiyaris, Senin, 30 Maret 2026 lalu.

Setiyaris menjelaskan, Kondosi cuaca Madiun Raya tersebut dipengaruhi oleh aliran angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang tergolong sedang hingga cukup kuat. Kemudian keberadaan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia, terutama di wilayah barat Aceh dan barat daya Banten, memberikan pengaruh tidak langsung berupa tarikan massa udara yang berkontribusi terhadap terbentuknya zona konvergensi di sekitar Jawa Timur. Selain itu, aktivitas gelombang Equatorial Rossby yang sedang berpropagasi ke arah barat, serta didukung oleh kondisi labilitas atmosfer lokal yang cukup kuat, yang memperkuat dinamika pertumbuhan awan di wilayah Jawa timur. Kombinasi faktor-faktor tersebut mendukung peningkatan pembentukan awan konvektif, khususnya awan Cumulonimbus, yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada siang hingga sore hari. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh RRI Madiun. (KR-FEB/AS)

Pimpin Apel Rutin, Wabup Madiun Ajak ASN Berikan Pelayan Terbaik

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 31 Mar 2026 01:36:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi memimpin apel pagi rutin di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun pada Senin (30/03/2026). Di hadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), orang nomor dua di Kabupaten Madiun tersebut menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara nilai spiritual dan profesionalisme kerja pasca-hari raya.

Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi dalam arahannya, menggaris bawahi keutamaan menyambung silaturahmi bagi umat Muslim. Menurut beliau, silaturahmi bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan fondasi penting untuk memperkuat kohesi sosial dan harmoni di lingkungan kerja. Dengan hati yang bersih setelah saling memaafkan, diharapkan tercipta ekosistem kerja yang lebih solid dan minim konflik internal. “Silaturahmi adalah kunci pembuka pintu rezeki dan keberkahan usia. Dalam konteks pemerintahan, harmoni yang terjalin antar-pegawai akan menjadi energi positif dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Madiun,” ujar Wakil Bupati.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi menyampaikan harapan besar bagi seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun. Beliau menegaskan bahwa momen Idulfitri harus menjadi titik balik bagi peningkatan kualitas pengabdian. Seluruh aparatur diminta untuk segera kembali ke ritme kerja yang cepat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Setelah merayakan hari kemenangan, saya berharap seluruh ASN dapat melayani masyarakat dengan prima. Jangan ada penundaan layanan. Masyarakat menantikan kehadiran kita dengan semangat baru, integritas tinggi, dan sikap yang lebih humanis,” tambahnya.

Harapan ini ditujukan agar ASN Madiun tidak hanya disiplin secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan empati dan responsivitas dalam menangani berbagai kebutuhan publik. Apel pagi ini menjadi simbol kesiapan jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun untuk kembali bekerja secara optimal demi kesejahteraan masyarakat luas. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-YUN/AS)

Pendapatan Daerah Ngawi Triwulan I 2026 Baru 9,65 Persen Didominasi Transfer Pusat

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 30 Mar 2026 02:57:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Realisasi pendapatan daerah Ngawi hingga triwulan I 2026 masih di bawah 10 persen. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 25 Maret, capaian baru Rp 200,32 miliar dari target Rp 2,076 triliun atau sekitar 9,65 persen.

Kepala Bakeu Ngawi Tri Pujo Handono menyebut capaian tersebut masih dalam batas wajar karena berada di awal tahun anggaran. "Masih wajar, karena ini masih tahap awal tahun,’’ ujarnya, Sabtu (28/3/2026) lalu. Menurutnya, tren realisasi pendapatan biasanya meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun seiring pelaksanaan program dan kegiatan. Dari struktur pendapatan, kontribusi terbesar masih berasal dari transfer pusat melalui komponen Transfer ke Daerah (TKD). Realisasinya mencapai Rp 170,76 miliar atau 10,90 persen dari pagu Rp 1,566 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi Rp 29,56 miliar atau 7,25 persen dari target Rp 407,59 miliar.

Tri Pujo Handono mengakui, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tinggi. PAD di Ngawi hanya berkisar 18–20 persen dari total pendapatan. "Memang hampir semua kabupaten seperti itu, PAD masih di kisaran 20 persen. Berbeda dengan kota besar yang PAD-nya lebih tinggi,’’ jelasnya.

Dari komponen PAD, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp 27,34 miliar atau 16,54 persen. Sementara retribusi daerah masih rendah, hanya Rp 1,38 miliar atau 0,62 persen. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru menyumbang Rp 180 juta atau 1,30 persen. Pendapatan sah lainnya juga belum terealisasi.

Terkait isu defisit APBN sekitar 3 persen, pihaknya belum menerima informasi adanya dampak terhadap transfer ke daerah. "Sampai saat ini belum ada informasi terkait perubahan atau efisiensi transfer ke daerah. Kita masih mengacu pada alokasi yang sudah ditetapkan dalam APBD 2026,’’ tegasnya.

Pemkab akan tetap mengikuti kebijakan pusat jika terjadi perubahan. Namun, berharap tidak ada pengurangan alokasi anggaran. "Kita berharap justru ada tambahan, tapi sampai sekarang belum ada informasi apa pun terkait itu,’’ tandasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Tanpa Kenaikan Pajak, Opsen PKB dan BBNKB Sumbang Puluhan Miliar untuk Ngawi

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 30 Mar 2026 02:02:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pajak kendaraan bermotor (PKB) kini menjadi “mesin uang” baru bagi Pemkab Ngawi. Penerapan skema opsen PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terbukti mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Keuangan (Bakeu) Ngawi Tri Pujo Handono mengatakan, kontribusi dari opsen pajak cukup signifikan.Realisasi opsen PKB mencapai sekitar Rp 48 miliar pada 2025. Sementara opsen BBNKB menyumbang Rp 14 miliar.

Total Rp 62 miliar tersebut menjadi salah satu tulang punggung PAD, selain pajak bumi dan bangunan (PBB). "Skema opsen membuat sebagian penerimaan pajak langsung masuk ke kas daerah," ujarnya, Minggu (29/3/2026) lalu. Tri Pujo Handonomenjelaskan, sebelumnya daerah hanya menerima dana bagi hasil dari Pemprov Jawa Timur. Kini, melalui skema opsen, aliran dana menjadi lebih cepat dan stabil.

Selain meningkatkan penerimaan, sistem ini juga berdampak pada perbaikan arus kas daerah. "Penerimaan masuk setiap hari sebelum direkonsiliasi bulanan dengan pemprov," ucapnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)

Pasca Lebaran, Layanan Adminduk Ngawi Berjalan Stabil

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 30 Mar 2026 01:35:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Ngawi pasca Lebaran terpantau normal. Tidak ada lonjakan pemohon seperti yang biasanya terjadi setelah masa libur panjang.

Kepala Disdukcapil Ngawi Noor Hasan Muntaha mengatakan, pelayanan berjalan seperti biasa tanpa peningkatan signifikan.Saat ini untuk pelayanan berjalan normal, tidak ada lonjakan pasca Lebaran,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026) lalu.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masa libur Lebaran yang relatif singkat. Selain itu, layanan adminduk sudah kembali dibuka sejak Senin (22/3), meskipun ASN masih dalam periode libur. Disdukcapil hanya menutup layanan pada 18–22 Maret saat libur Nyepi, Idul Fitri, dan cuti bersama“Kita sudah sepekan kembali membuka layanan dengan penyesuaian jam operasional,” jelasnya.

Faktor lain adalah sistem pelayanan yang tidak terpusat di MPP. Masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan di kantor kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Ngawi. Adapun layanan yang paling banyak diakses masih didominasi pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. “Selain di MPP, pelayanan juga bisa dilakukan melalui kantor kecamatan, dan hari ini jumlah pemohon cenderung berkurang,” tandasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)

Kemeriahan Gelar Karya Sanggar Karya 2026 dalam Lestarikan Budaya Daerah

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 30 Mar 2026 01:33:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Suasana berbeda tampak di Taman Asti Kota Caruban pada Sabtu malam (28/3/2026) lalu. Panggung megah bernuansa ornamen kerajaan Jawa tempo dulu dipadukan dengan gemerlap lampu warna-warni menghadirkan atmosfer meriah yang memikat perhatian masyarakat. Keramaian tersebut ternyata merupakan pagelaran seni bertajuk Gelar Karya Sanggar Karya 2026 yang digelar oleh Sanggar Karya, sanggar seni asal Caruban yang dipimpin anak muda kreatif, Andika Agustino Wella Mahendra.

Dalam gelaran ini, seluruh siswa siswi Sanggar Karya mulai dari tingkat TK hingga dewasa tampil membawakan berbagai kesenian, seperti drama Srikandi Senopati, Wayang Sandosa, karawitan, pencak silat, hingga kesenian khas Dongkrek. Meski sempat diguyur hujan deras sejak sore, semangat para seniman muda tidak surut. Antusiasme penonton pun tetap tinggi untuk menyaksikan penampilan generasi muda yang masih melestarikan seni budaya Jawa di tengah arus modernisasi. Acara ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Puji Rahmawati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agus Sucipto, serta sejumlah pejabat lainnya dan wali murid Sanggar Karya.

Dalam sambutannya, pimpinan Sanggar Karya, Andika Agustino Wella Mahendra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Ia menegaskan bahwa gelar karya ini merupakan agenda rutin yang bertujuan membuka ruang inovasi dan kreativitas bagi para siswa. “Gelar karya ini bukan yang pertama, melainkan yang ketiga. ‘Gelar’ berarti membuka, dan ‘karya’ adalah inovasi terbaru dari Sanggar Karya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Andika juga meluncurkan karya terbarunya berupa Lancharan Madiun Bersahaja yang didedikasikan untuk Kabupaten Madiun. Selain itu, ia mengumumkan pengembangan kelas baru di bidang seni rupa dan rencana pembukaan kelas pedalangan. Tak hanya itu, Sanggar Karya saat ini juga telah bermitra dengan 23 sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMK dalam pembinaan seni dan budaya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, mengapresiasi kiprah Sanggar Karya dalam melestarikan budaya daerah. “Mas Andika adalah aset Kabupaten Madiun dalam meningkatkan nilai etika dan budaya masyarakat. Jika budaya adiluhung tidak kita uri-uri, maka akan semakin menipis,” ungkapnya.

Agus Sucipto berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda. Senada, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Puji Rahmawati, menilai penampilan para peserta sudah berada di level yang lebih tinggi. “Ini tidak hanya layak tampil di sini, tapi bisa ke tingkat yang lebih luas, baik kabupaten, provinsi, hingga nasional,” ujarnya.

Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya seni dalam membentuk karakter disiplin, kerja sama, dan keberanian generasi muda. Dalam gelar karya tersebut, penonton juga disuguhkan beragam tari tradisional serta penampilan karawitan dengan lagu-lagu Jawa klasik hingga lagu populer masa kini. Sebagai penutup, kesenian khas Caruban, Dongkrek, tampil memukau dan menjadi puncak kemeriahan malam itu. Kemeriahan semakin lengkap dengan kehadiran bintang tamu penyanyi dan penari asal Solo, Okvalica Harlis Natasya.

Gelar Karya Sanggar Karya 2026 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan, tetapi juga bukti nyata bahwa generasi muda masih memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian seni dan budaya Jawa. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)