KRIDHA RAKYAT

Pemerintah Desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun mengucapkan Selamat Memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2026

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 22 Oct 2026 03:11:24 +0000

Bupati Sijunjung Kunjungi Madiun, Gali Strategi Pembiayaan Penerangan Jalan Lewat KPBU

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 20 Oct 2026 03:41:48 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, melakukan studi tiru ke Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mempelajari implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Kunjungan yang dipimpin Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir tersebut diterima Bupati Madiun Hari Wuryanto di Ruang Gambar Pendopo Muda Graha, Senin (19/10/2026) lalu. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dan PT. Tri Tunggal Madiun Terang.

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menyampaikan, Kabupaten Madiun dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai berhasil menerapkan skema KPBU untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan. Pihaknya berharap pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Sijunjung dalam merealisasikan program serupa.

Menurut Benny, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk terus berinovasi agar pembangunan tetap berjalan tanpa terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui KPBU, pihaknya ingin mempelajari tahapan perencanaan, mekanisme pembiayaan, hingga pelaksanaan kerja sama dengan badan usaha. “Kami ingin belajar bagaimana KPBU ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah dilakukan Kabupaten Madiun akan kami pelajari dan kembangkan di Kabupaten Sijunjung, sehingga pembangunan tetap bisa berjalan meskipun kemampuan APBD terbatas,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto memaparkan bahwa implementasi KPBU untuk penyediaan APJ di Kabupaten Madiun melalui proses panjang sejak tahap perencanaan hingga akhirnya beroperasi pada 2023. Program tersebut menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

Hari Wuryanto menjelaskan, kerja sama tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penerangan jalan yang besar, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terbatas. Melalui skema KPBU, Kabupaten Madiun dapat menghadirkan 7.459 titik penerangan jalan.

Bupati menegaskan, keberhasilan KPBU tidak hanya bergantung pada perhitungan finansial, tetapi juga pada komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, landasan hukum berupa peraturan daerah (perda) sangat penting karena masa kerja sama dapat melampaui masa jabatan kepala daerah. “Yang paling penting adalah komitmen antara pimpinan eksekutif dan legislatif. Jika sudah ada kesepahaman dan dituangkan dalam perda, keberlanjutan program akan lebih terjamin. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena kerja sama ini melewati masa jabatan kepala daerah,” tegasnya.

Selain meningkatkan kualitas penerangan jalan, penerapan KPBU juga memberikan sejumlah manfaat bagi Kabupaten Madiun. Di antaranya mengurangi keluhan masyarakat, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari.

Penerangan jalan yang lebih baik turut memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperpanjang jam operasional. Warung, angkringan, dan berbagai usaha di sepanjang jalan yang telah dilengkapi penerangan kini dapat beraktivitas hingga malam hari. Kondisi tersebut diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi efisiensi, pemerintah daerah juga mencatat penghematan biaya listrik penerangan jalan setelah dilakukan penataan titik lampu dan penggunaan teknologi lampu LED yang lebih hemat energi. Berdasarkan pemaparan dalam kegiatan tersebut, efisiensi pembayaran listrik mencapai sekitar 50 persen dibandingkan kondisi sebelumnya.

Hari Wuryanto menambahkan, Pemkab Madiun juga tengah mengkaji penerapan skema pembiayaan serupa untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan. Saat ini, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Madiun disebut mencapai 72,8 persen. Melalui inovasi pembiayaan infrastruktur, pemerintah daerah berharap angka tersebut dapat meningkat hingga 84 persen.

Ia berharap kunjungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama antardaerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan studi tiru diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Pemerintah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan sebaliknya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

DPRD Ngawi Kawal Bonus Atlet Popda-Peparpeda, Reward Direncanakan Masuk APBD 2027

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 19 Oct 2026 01:44:29 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Sukses menjadi tuan rumah saja belum cukup. DPRD Ngawi mengingatkan pemkab agar tidak mengesampingkan prestasi kontingen sendiri dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) III Jawa Timur 2026. Terlebih, sebanyak 304 atlet Ngawi disiapkan untuk bersaing dalam ajang tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Ngawi Suradji menegaskan, kesiapan penyelenggaraan harus berjalan beriringan dengan pembinaan atlet. Fasilitas pertandingan dan pelayanan kepada kontingen luar daerah memang penting. Namun, persiapan atlet tuan rumah juga harus mendapat perhatian. "Sebagai tuan rumah, Ngawi tidak hanya dituntut menyediakan fasilitas yang nyaman dan melayani tamu dengan baik, tetapi prestasi kontingen sendiri juga harus diperhatikan secara maksimal," ujar Suradji, Minggu (18/10/2026) lalu.

Menurut dia, pembinaan 304 atlet Ngawi harus dilakukan secara terukur. Mulai pemusatan latihan, kesiapan menghadapi pertandingan, hingga kepastian apresiasi bagi mereka yang berhasil menyumbangkan medali.

Suradji menilai bonus menjadi salah satu bentuk penghargaan sekaligus pemacu semangat atlet muda untuk memberikan penampilan terbaik. Karena itu, legislatif siap mengawal pengalokasian anggarannya dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Bonus itu penting untuk mendorong semangat para atlet. Nanti akan kita perkuat di pembahasan TAPD. Kebetulan Bupati juga sudah menyampaikan komitmennya bahwa reward bagi atlet popda dan peparpeda minimal disamakan dengan ajang porprov kemarin," terangnya.

Sebagai gambaran, skema bonus pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sebelumnya mencapai Rp 25 juta untuk peraih medali emas, Rp 15 juta bagi peraih perak, dan Rp 5 juta untuk perunggu.

Suradji menambahkan, anggaran penghargaan bagi atlet berprestasi pada Popda dan Peparpeda tersebut direncanakan masuk APBD Ngawi 2027. Dengan demikian, besaran dan realisasi bonus masih bergantung pada proses pembahasan serta penetapan anggaran. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Muskerda 2026 Jadi Momentum PPDI Madiun Tingkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 19 Oct 2026 01:17:14 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Tahun 2026 di Aula Diklat BKPSDM Kabupaten Madiun, Sabtu (17/10/2026) lalu. Mengusung tema “Sinergi Bersahaja untuk Mengayomi Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi organisasi, meningkatkan kapasitas perangkat desa, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiu Supriyadi, perwakilan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Rachmad Wagejanto, perwakilan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdullah Muhdi (Gus Muhdi), perwakilan Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, jajaran Polres Madiun; Ketua PPDI Kabupaten Madiun, Suntoyo, serta peserta PPDI dari seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Madiun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan peran perangkat desa yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perangkat desa memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas perangkat desa perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal.

Wakil Bupati juga berharap PPDI mampu menjalankan perannya sebagai wadah organisasi yang menaungi perangkat desa sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, PPDI diharapkan dapat turut mengawal pelaksanaan regulasi, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Muskerda 2026 menjadi forum penting bagi PPDI Kabupaten Madiun untuk melakukan evaluasi organisasi, memperkuat konsolidasi, serta merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan visi dan komitmen di antara seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

Dengan semangat “Sinergi Bersahaja untuk Mengayomi Berkelanjutan”, PPDI Kabupaten Madiun diharapkan terus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, profesional, dan berintegritas, sekaligus mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera). Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Pemerintah Desa Banjarsarikulon Kec. Dagangan Kab. Madiun mengucapkan Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 81 Tahun 2026

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 16 Oct 2026 06:48:41 +0000

Pemkab Ngawi Pantau Stok dan Harga Pangan Guna Kendalikan Inflasi

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 16 Oct 2026 03:04:40 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Ngawi memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Beran dan Pasar Paron pada Kamis (15/10/2026) lalu untuk menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati Ngawi bersama Ketua DPRD Kabupaten Ngawi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menemukan kenaikan harga cabai tampar dan daging ayam, sementara stok sejumlah kebutuhan pokok masih mencukupi.

Dari hasil pemantauan, beras, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng tersedia sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketersediaan gula curah juga mencukupi tanpa kenaikan harga, meski beberapa varian gula kemasan sulit ditemukan.

Kenaikan harga ditemukan pada cabai tampar yang mencapai Rp80.000 per kilogram dan daging ayam sebesar Rp38.000 per kilogram, dari harga normal Rp34.000–Rp36.000. Adapun harga cabai rawit masih normal. Meski terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas, pasokan daging ayam dan telur tetap tersedia tanpa indikasi kelangkaan. “Kami akan mengevaluasi rantai distribusi, khususnya daging ayam, untuk mengetahui penyebab kenaikan harga. Dengan begitu, langkah pengendalian bisa dilakukan lebih tepat agar harga kembali stabil dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Antok.

Untuk menindaklanjuti temuan itu, Pemkab Ngawi akan berkoordinasi dengan Polres, Kodim, Kejaksaan, dinas terkait, dan TPID. Penelusuran rantai pasok dari peternak hingga pedagang menjadi fokus evaluasi agar kendala distribusi dapat diketahui dan harga lebih terkendali.

Pemkab Ngawi terus mendorong pengawasan pasokan dan harga agar distribusi bahan pokok berjalan lancar. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-FEB/AS)

Kabupaten Madiun Jadi Tujuan Studi Tiru Sawahlunto, Bahas Efisiensi Anggaran dan Penerangan Jalan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 15 Oct 2026 03:25:01 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengelola Alat Penerangan Jalan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU APJ) kembali menarik perhatian daerah lain. Kali ini, Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Madiun, Rabu (14/10/2026) lalu. Rombongan Pemkot Sawahlunto yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Sawahlunto, Jefry Hibatullah, bersama staf khusus, disambut langsung oleh Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, di Ruang Gambar Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Sawahlunto, Jefry Hibatullah, menyampaikan bahwa kunjungan ini didasari oleh rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas RI yang menilai Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah tersukses dalam mengimplementasikan proyek KPBU APJ.

Ia menjelaskan bahwa Kota Sawahlunto tengah berbenah untuk mengembangkan sektor pariwisata. Oleh karena itu, infrastruktur penerangan jalan yang memadai menjadi kebutuhan vital untuk menunjang keamanan, kenyamanan, serta kenyamanan wisatawan. “Kami ingin menggali informasi dan berdiskusi secara mendalam mengenai proses serta keberhasilan proyek KPBU APJ di Kabupaten Madiun. Pencahayaan kota yang memadai merupakan syarat mutlak bagi kami yang sedang fokus mengembangkan Sawahlunto sebagai destinasi wisata utama,” ujar Jefry.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, mengapresiasi langkah Pemkot Sawahlunto. Menurutnya, keputusan untuk mengadopsi skema KPBU dalam penataan penerangan jalan umum adalah langkah yang sangat tepat bagi kota berorientasi wisata.

Dalam pemaparannya, Wabup Purnomo Hadi membeberkan secara rinci seluruh tahapan pengelolaan proyek KPBU APJ yang telah sukses berjalan di Kabupaten Madiun, mulai dari tahap perencanaan, penyiapan dokumen, skema pengadaan, hingga tata kelola perawatan berkala.

Wabup juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan komunikasi yang intensif dengan pihak legislatif (DPRD) sejak awal. Sebab, skema KPBU membutuhkan proses administratif yang cermat, perhitungan finansial yang matang, serta klausul perjanjian yang sangat rinci. “Jika skema KPBU APJ ini berhasil diterapkan, dampaknya sangat luar biasa bagi daerah. Selain mampu menekan anggaran tagihan listrik secara signifikan (efisiensi), keberadaan APJ yang merata mampu menghidupkan titik-titik perekonomian baru, menggeliatkan UMKM malam hari, menurunkan angka kriminalitas, hingga memicu daya tarik investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Purnomo Hadi. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Pemkab Madiun Hadirkan 34 Layanan Publik melalui Bahana Bersahaja di Desa Sidomulyo

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 15 Oct 2026 01:43:14 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan serta mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat desa melalui program Bahana Bersahaja (Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera) yang digelar di Desa Sidomulyo. Dalam kegiatan ini, sebanyak 34 jenis layanan publik dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait diboyong langsung ke tengah masyarakat. Berbagai fasilitas disiagakan untuk melayani warga secara cuma-cuma, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pengurusan dokumen kependudukan (KTP dan KK), perizinan usaha, layanan perbankan, hingga pasar murah.

Program yang rutin diselenggarakan secara bergilir di berbagai desa di wilayah Kabupaten Madiun ini disambut antusias oleh warga setempat. Selain membawa pelayanan publik langsung ke lapangan, jajaran jajaran pemerintah daerah juga memanfaatkan momentum ini untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat, menyerap aspirasi warga, serta mendorong potensi ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memangkas jarak dan birokrasi, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke pusat pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi maupun pelayanan dasar. “Pemkab Madiun membawa seluruh program pelayanan langsung agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Apapun kebutuhan masyarakat, kami upayakan bisa terpenuhi. Melalui Bahana Bersahaja ini, kami ingin memastikan pelayanan pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah warga, cepat, efisien, dan ramah. Tidak hanya sekadar memberikan pelayanan administrasi dan kesehatan gratis, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan aspirasi warga di desa. Potensi desa yang ada di Sidomulyo ini juga harus terus kita dorong agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.” ujarnya.

Selama jalannya kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Sidomulyo, warga dapat menikmati berbagai kemudahan layanan interaktif, antara lain: Layanan Kesehatan Gratis meliputi Pemeriksaan kesehatan umum, cek gula darah, kolesterol, hingga konsultasi medis tanpa dipungut biaya. Administrasi Kependudukan (Adminduk) meliputi Pembuatan dan perekaman KTP-el, Kartu Keluarga (KK), serta Akta Kelahiran secara cepat. Layanan Perizinan & Perbankan meliputi Fasilitas perizinan UMKM/NIB dan layanan keuangan dari perbankan daerah. Dan Pasar Murah & Bantuan Sosial meliputi penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau untuk menjaga keterjangkauan daya beli warga.

Pemerintah Kabupaten Madiun berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat yang terjalin melalui program Bahana Bersahaja ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan serta mewujudkan masyarakat Madiun yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Bupati Madiun Tekankan Keamanan Program MBG, SPPG Wajib Patuhi SOP

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 15 Oct 2026 01:28:23 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Madiun. Penjelasan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan “Bahana Bersahaja” yang digelar di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Rabu, 14/10/2026 lalu.

Bupati Hari Wuryanto bersyukur pelaksanaan program sejauh ini telah berjalan dengan lancar. Diharapkan program tersebut dapat membantu anak-anak dalam meningkatkan asupan gizi serta memotivasi mereka agar lebih bersemangat dalam menempuh pendidikan. “Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak kami untuk bisa meningkatkan gizi mereka, kemudian meningkatkan semangat mereka untuk selalu belajar, karena mereka sudah tidak memikirkan nanti mau makan apa, kan gitu ya,” ujar Bupati Hari Wuryanto.

Lebih lanjut, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa dukungan dari program MBG sudah sangat jelas, dan pihaknya berharap program ini mampu membantu mencerdaskan anak-anak bangsa.

Terkait upaya pengentasan stunting, Bupati Madiun menjelaskan bahwa penanganan tidak bisa disamaratakan. Untuk anak-anak usia sekolah, penanganan stunting dinilai sudah terlewat. Oleh karena itu, intervensi pencegahan stunting kini difokuskan secara khusus pada kelompok B3 (Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita). “Begini, kalau stunting itu tidak bisa, kalau seperti anak-anak ini sudah lewat. Jadi stunting itu harus kita tangani seperti khususnya untuk B3, nggih? Jadi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini yang akan, bisa mencegah stunting salah satunya,” terang Bupati Hari Wuryanto.

Bupati menambahkan, pada tahap awal program, pemanfaatan MBG ditujukan khusus bagi anak-anak sekolah. Namun, seiring perkembangannya, cakupan manfaat tersebut kini diperluas untuk menyasar kelompok B3.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Hari Wuryanto juga menekankan pentingnya menjaga aspek keselamatan dan kesehatan pangan dalam penyaluran program MBG. Ia meminta kepada seluruh jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya para kepala SPPG, agar senantiasa mentaati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Meski pemerintah telah membentuk tim pengawas lintas sektoral, termasuk Satgas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah serta tim dari Dinas Kesehatan yang memantau aspek higienitas, kepala SPPG di lapangan tetap harus menjalankan aturan tersebut secara disiplin. “Begini, jadi pokoknya kita selalu tekankan kepada teman-teman SPPG, untuk khususnya kepala SPPG-nya, dia harus mentaati SOP yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Bahkan, Bupati Madiun tidak segan-segan memberikan peringatan keras dan menyarankan agar unit SPPG yang tidak mau patuh terhadap aturan operasional dan kesehatan untuk ditutup saja. “Kita punya tim pengawas yang diketuai oleh Pak Sekda, kemudian juga dari Dinas Kesehatan. Semua harus ada level of hygiene dari Dinas Kesehatan. Dan itu harus dilaksanakan oleh kepala SPPG-nya. Kalau tidak ya percuma. Makanya saya menyarankan, kalau tidak mau begitu, tutup itu SPPG, nggih?” pungkas Bupati Madiun. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Gotong Royong TNI dan Warga, TMMD ke-130 Ngawi Bangun Jembatan hingga Sumur Bor

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 14 Oct 2026 05:02:38 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Sinergi ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan masyarakat resmi dimulai lewat Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati, Selasa (13/10/2026) lalu, yang dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga dan mempercepat pembangunan infrastruktur desa.

Membutuhkan waktu pengerjaan selama satu bulan hingga 11 November 2026, program ini menyerap anggaran sebesar Rp3,2 miliar. Prioritas utamanya berfokus pada perbaikan akses dan kebutuhan pokok warga, meliputi pembangunan jembatan sepanjang 24 meter dengan lebar 4,8 meter, jalan paving 346 meter, serta talud 100 meter. Pengerjaan tersebut juga disempurnakan dengan pembuatan lima titik sumur bor, pembenahan lima rumah warga, pengelolaan satu hektare lahan pangan, hingga aksi pembersihan lingkungan secara serentak.

Bupati Ngawi menjelaskan bahwa skema gotong royong dalam TMMD terbukti jauh lebih efisien dibandingkan pengerjaan proyek secara kontraktual. “Ketika dikerjakan oleh masyarakat, oleh TNI, dan berbagai elemen lain, kita bisa menghemat kurang lebih Rp500 juta,” kata Ony.

Dari total alokasi dana, dukungan anggaran bersumber dari Pemkab Ngawi sebesar Rp2,8 miliar dan Markas Besar TNI sekitar Rp338,3 juta.

Sementara itu, Danrem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun Kolonel Arm Untoro Hariyanto menuturkan bahwa penentuan lokasi TMMD merupakan hasil usulan berjenjang dari tingkat desa hingga disetujui pemerintah daerah. Sebanyak 150 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan, dibantu sekitar 250 warga dan instansi terkait setiap harinya. “Intinya gotong royong, sama-sama kita membangun desa di wilayah Desa Jatipuro,” ujar Untoro.

Tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, TMMD ke-130 turut menghadirkan beragam kegiatan nonfisik. Mulai dari edukasi wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, keagamaan, kesehatan, dan keluarga berencana, hingga pelayanan administrasi kependudukan bagi warga setempat.

Melalui integrasi pembangunan infrastruktur dan penyuluhan publik ini, Desa Jatipuro diharapkan dapat tumbuh lebih mandiri dengan aksesibilitas yang lebih baik serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang optimal. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-FEB/AS)

Kejar Target Adipura 2026, Pemkab Madiun Dorong Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 14 Oct 2026 02:51:24 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera), Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Persampahan Hulu-Hilir Terintegrasi dan Berkelanjutan dalam rangka mendukung Penilaian Adipura Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Caruban, Selasa (13/10/2026) lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Madiun, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Madiun, pelaku usaha, pimpinan pondok pesantren, lurah dan kepala desa, pengelola Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengelola bank sampah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan sampah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah daerah, desa dan kelurahan, dunia usaha, serta seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut terus diperkuat melalui berbagai gerakan, di antaranya SELAMAT ASRI, #SeGoRoLamPaH, KALIBER, gerakan Pilah dari Rumah, serta Gerakan Selasa dan Jumat Bersih, sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 11 Tahun 2026.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Semester II Tahun 2025, timbulan sampah di Kabupaten Madiun mencapai 107.783,04 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang telah terkelola mencapai 62,347 persen, sedangkan 37,653 persen lainnya masih belum terkelola. Sementara itu, target pengelolaan sampah Kabupaten Madiun pada 2026 ditetapkan sebesar 64,12 persen. Di sisi lain, dari total luas wilayah Kabupaten Madiun yang mencapai 1.113,627 kilometer persegi, cakupan pelayanan persampahan baru menjangkau 259,45 kilometer persegi atau sekitar 23,29 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perluasan cakupan pelayanan sekaligus peningkatan kualitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan. “Masyarakat harus mulai memilah sampah dari rumah. Sampah dipisahkan menjadi sampah organik, sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis, dan sampah residu. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat disalurkan melalui bank sampah atau mitra daur ulang,” tegas Bupati Madiun.

Lebih lanjut, Hari Wuryanto menekankan pentingnya pembenahan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pengumpulan sampah harus didukung jadwal dan rute yang jelas, sementara sampah yang telah dipilah harus diangkut dengan baik agar tidak tercampur kembali. Setiap tempat pengumpulan sampah juga harus memiliki penanggung jawab serta jadwal pembersihan yang teratur.

Selain itu, keberadaan bank sampah, TPS3R, dan TPST harus dioptimalkan dengan memastikan seluruh fasilitas tersebut beroperasi secara aktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga perlu mendapat perhatian serius, sehingga pembangunan fasilitas tidak berhenti pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi benar-benar diikuti dengan operasional yang efektif dan hasil yang terukur.

Menutup arahannya, Bupati Madiun meminta seluruh OPD, kecamatan, desa dan kelurahan, serta pengelola fasilitas persampahan prioritas untuk menetapkan penanggung jawab yang jelas. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi agenda bersama yang dilaksanakan secara terkoordinasi, baik lintas perangkat daerah maupun lintas wilayah. Sosialisasi dan pelaksanaan pemilahan sampah dari rumah harus terus ditingkatkan secara konsisten. Seluruh fasilitas pengolahan sampah juga harus dipastikan berfungsi aktif dan memberikan manfaat nyata. Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup diminta menyiapkan data dan laporan bulanan yang akurat serta sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Evaluasi dan pembenahan harus dilaksanakan sepanjang tahun, bukan hanya menjelang penilaian Adipura. “Adipura bukan hanya tentang kebersihan yang terlihat saat penilaian, tetapi tentang sistem pengelolaan sampah yang berjalan secara konsisten dari hulu sampai hilir. Keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama, kedisiplinan, data yang akurat, dan evaluasi berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Zahrowi, menambahkan bahwa mekanisme penilaian Adipura saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin konsisten dalam menjaga kebersihan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Ia menjelaskan bahwa dalam mekanisme penilaian Adipura yang mulai diterapkan sejak 2025, daerah dituntut memenuhi persyaratan yang lebih ketat, termasuk ketentuan perolehan Adipura selama 10 kali berturut-turut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, konsistensi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Madiun. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Luncurkan KRETA, Pemkab Madiun Perkuat Permodalan dan Modernisasi Pertanian

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 14 Oct 2026 02:15:54 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan program KRETA (Kredit Tanpa Agunan) dengan dukungan penuh Bank Madiun untuk memperluas akses permodalan bagi petani milenial. Program yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Petani Peternak Sejahtera (PPS) tersebut diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 dan sarasehan bertema “Petani Milenial Siap Berinovasi dan Berkolaborasi Menuju Kabupaten Madiun Bersahaja” di Pendopo Muda Graha, Selasa (13/10/2026) lalu.

Kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun ini diikuti 250 peserta, terdiri atas petani milenial, penyuluh pertanian, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), serta pelaku usaha dan organisasi sektor pertanian. Hadir Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, dan jajaran perangkat daerah terkait.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, KRETA dirancang untuk mengatasi keterbatasan modal petani milenial melalui pembiayaan tanpa agunan dengan subsidi bunga. Dalam peluncuran tersebut, sebanyak 80 permohonan pembiayaan telah terverifikasi, terdiri atas 66 permohonan melalui DKPP dan 14 permohonan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan. Dana yang dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu petani lainnya. “Biasanya kendala petani milenial adalah modal. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan agar mereka memiliki semangat dan kemampuan lebih besar untuk mengembangkan usaha,” ujarnya.

Selain akses permodalan, Bupati mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian. Kabupaten Madiun yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur perlu memperkuat inovasi, teknologi, dan kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas padi yang saat ini rata-rata 6,8–7,2 ton per hektare, dengan target 9–10 ton per hektare.

Bupati juga meminta petani milenial mengembangkan usaha hingga pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah. Promosi melalui media sosial perlu diperkuat, sementara kolaborasi peternak dengan pelaku usaha kuliner didorong agar hasil peternakan lokal terserap pasar dan memberikan nilai ekonomi lebih baik.

Sementara Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi dalam arahannya menegaskan, petani milenial tidak hanya ditentukan usia, tetapi juga pola pikir yang terbuka terhadap modernisasi dan digitalisasi. Ia mendorong pemanfaatan teknologi, seperti drone untuk penyemprotan, serta pengembangan lahan percontohan (demplot) pertanian organik guna menunjukkan penerapan benih berkualitas, pemupukan tepat, dan pengendalian hama secara efektif.

Sarasehan menghadirkan Mustafa, Ketua Paguyuban Padi Organik Barokah dari Semarang, serta narasumber bidang pertanian modern yang berbagi pengalaman tentang pengembangan beras organik dan pemanfaatan drone.

Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Paryoto menambahkan, pertanian organik berpeluang membuka pasar bernilai jual lebih tinggi, tetapi membutuhkan standar produksi, pendampingan penyuluh, dan penguatan kelembagaan agar berkembang secara berkelanjutan. “Pertanian organik menjadi salah satu solusi bagi petani untuk meningkatkan pendapatan karena memiliki segmen pasar khusus dengan nilai jual lebih tinggi. Namun, pengembangannya harus memenuhi standar organik yang ditetapkan, mulai dari pengelolaan lahan, pengairan, penggunaan pupuk hingga sarana produksi. Karena itu, diperlukan pendampingan penyuluh dan penguatan kelembagaan, termasuk melalui BUMDes, agar perluasan pertanian organik di Kabupaten Madiun dapat berjalan berkelanjutan,” pungkas Paryoto. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Bupati Ngawi Pimpin Upacara Hari Jadi ke-81 Jatim, Dorong Penguatan Sinergi Pembangunan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 13 Oct 2026 04:04:44 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Pendopo Wedya Graha, Senin (12/10/2026) lalu. Dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, momentum ini difokuskan untuk memperkuat sinergi antarpemerintah guna mewujudkan Jatim sebagai provinsi berkelas dunia, dengan penekanan pada inovasi dan ketahanan pangan.

Dalam upacara tersebut, Ony membacakan amanat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pemerintahan untuk mengejar target pembangunan strategis. “Arah pembangunan kita ke depan adalah mendorong Jawa Timur menjadi World Class Province. Hal ini tentu membutuhkan penguatan kualitas SDM dan pengembangan pendidikan yang mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Ony saat menyampaikan pesan Gubernur.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa target besar provinsi hanya bisa dicapai melalui keselarasan program dengan tingkat kabupaten/kota. Sinergi lintas daerah dinilai krusial, terutama untuk mengoptimalkan sektor ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

Di tengah tantangan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dituntut tidak pasif. “Inovasi dan terobosan adalah keharusan. Kita butuh kolaborasi partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai penutup, Ony menginstruksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk rutin memantau dan mengevaluasi program prioritas nasional. Langkah pengawasan ini mutlak diperlukan guna memastikan implementasi di tingkat daerah tetap sejalan dengan tujuan strategis pemerintah pusat. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-FEB/AS)

Satpol PP Kabupaten Madiun Tertibkan Reklame Liar, Jaga Keselamatan Pengguna Jalan dan Estetika Lingkungan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 13 Oct 2026 02:03:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Madiun melakukan penertiban dan pembersihan sejumlah reklame yang terpasang di tepi jalan provinsi maupun jalan kabupaten, tepatnya di wilayah Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, serta Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Selasa (13/10/2026) lalu. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menegakkan ketertiban umum, menjaga keselamatan pengguna jalan, sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata, dan sesuai peruntukannya.

Penertiban tersebut menyasar reklame yang pemasangannya tidak memenuhi ketentuan. Selain berpotensi merusak keindahan lingkungan, keberadaan reklame yang dipasang sembarangan juga dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan. Oleh karena itu, penataan reklame menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum dan Peraturan Daerah (PPHD/Gakda) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan berdasarkan kondisi dan ketentuan pemasangan reklame yang berlaku. Menurutnya, reklame yang tidak tertata dengan baik bukan hanya persoalan estetika, melainkan juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan apabila mengalihkan perhatian pengendara dari kondisi lalu lintas di depannya. “Reklame yang asal pasang bisa mengganggu pengguna jalan serta lingkungan,” tutur Danny.

Ia menegaskan, reklame yang menjadi sasaran penertiban di antaranya papan promosi yang dipaku pada batang pohon, reklame yang diikat menggunakan tali dan dipasang di tempat yang tidak semestinya, serta reklame yang masa berlakunya telah habis. Penanganan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan sebelum memasang media promosi di ruang publik.

Danny juga mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk terlebih dahulu mengurus perizinan atau memenuhi persyaratan pemasangan reklame melalui instansi terkait. Dengan demikian, reklame yang dipasang tidak menyalahi ketentuan dan terhindar dari penertiban. Kepatuhan terhadap aturan menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban, keselamatan lalu lintas, dan keindahan wilayah Kabupaten Madiun.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan promosi usaha dan kepentingan publik. Penataan reklame bukan sekadar membersihkan papan iklan yang tidak sesuai ketentuan, tetapi juga merupakan upaya membangun budaya tertib hukum serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berestetika bagi seluruh masyarakat. (KR – Saiful Arif)

288 Pelajar Ikuti SMAPI Silat Cup I, Bupati Madiun Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 13 Oct 2026 01:43:50 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pembinaan atlet pencak silat sejak usia dini terus didorong Pemerintah Kabupaten Madiun. Salah satunya melalui Kejuaraan Pencak Silat Antarpelajar SD dan SMP se-Madiun bertajuk SMAPI Silat Cup I yang dibuka Bupati Madiun H. Hari Wuryanto di SMA Negeri Pilangkenceng, Senin (12/10/2026) lalu. Kejuaraan yang mengusung semangat “Tangguh Berprestasi” tersebut berlangsung pada 12–15 Oktober 2026, sekaligus memeriahkan HUT ke-27 SMA Negeri Pilangkenceng. Sebanyak 288 pelajar mengikuti kejuaraan ini, terdiri atas 148 siswa sekolah dasar (SD) dan 140 siswa sekolah menengah pertama (SMP). Ajang tersebut menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengasah kemampuan, membangun mental bertanding, serta mempererat persaudaraan antarpesilat sejak dini.

Pembukaan kejuaraan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Agus Prayitno, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Lena, jajaran kepala perangkat daerah terkait, Camat Pilangkenceng, kepala desa se-Kecamatan Pilangkenceng, jajaran Forkopimcam, serta keluarga besar SMA Negeri Pilangkenceng dan para peserta.

Kepala SMA Negeri Pilangkenceng, Kristianita Sunaringtias, mengatakan SMAPI Silat Cup I digelar untuk melestarikan pencak silat sekaligus mengenalkan warisan budaya bangsa kepada generasi muda. Menurutnya, tingginya minat anak-anak dan remaja di wilayah Pilangkenceng terhadap pencak silat perlu didukung melalui kompetisi yang sehat dan terarah. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang bagi anak-anak untuk berlatih, berkompetisi secara sehat, serta membangun komunikasi dan persaudaraan,” ujarnya.

Selain sebagai sarana pembinaan atlet, kejuaraan ini juga menjadi ajang memperkenalkan SMA Negeri Pilangkenceng kepada masyarakat melalui kegiatan yang memadukan pendidikan, olahraga, dan pelestarian budaya. Panitia turut menghadirkan atlet nasional Deni Aprisani untuk memberikan motivasi dan berbagi inspirasi kepada para peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa pencak silat bukan sekadar olahraga bela diri, melainkan warisan budaya bangsa yang mengajarkan kedisiplinan, keberanian, ketangguhan, penghormatan, dan pengendalian diri.

Menurutnya, pencak silat tidak hanya melatih kemampuan teknik bertanding, tetapi juga membentuk karakter pelajar agar disiplin, menaati aturan, menghormati sesama, serta menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Karena itu, kejuaraan seperti SMAPI Silat Cup I memiliki peran penting dalam menjaring bibit-bibit atlet berprestasi yang kelak mampu mengharumkan nama Kabupaten Madiun di tingkat yang lebih tinggi. “Kabupaten Madiun dikenal sebagai Bumi Kampung Pesilat. Identitas ini harus kita jaga bersama, tidak hanya melalui banyaknya perguruan pencak silat, tetapi juga melalui sikap dan perilaku para pesilat yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kerukunan,” tegasnya.

Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bertanding dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas, mematuhi peraturan, serta menghormati lawan dan wasit. Perbedaan perguruan, lanjutnya, tidak boleh menjadi pemicu permusuhan karena seluruh pesilat merupakan bagian dari keluarga besar Kampung Pesilat Kabupaten Madiun.

Hari Wuryanto berharap SMAPI Silat Cup dapat digelar secara berkelanjutan agar pembinaan atlet berjalan konsisten. Kompetisi rutin diperlukan untuk menambah jam terbang, meningkatkan kemampuan teknik dan taktik, serta membentuk kesiapan mental dan pengendalian emosi atlet saat bertanding.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tengah menggagas sekolah rintisan olahraga untuk jenjang SD dan SMP. Program tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi sekolah khusus olahraga sebagai upaya memperkuat pembinaan potensi dan prestasi atlet pelajar sejak usia dini.

Usai membuka kejuaraan, Bupati Madiun Hari Wuryanto berkeliling meninjau sejumlah stan yang dikelola siswa-siswi SMA Negeri Pilangkenceng. Berbagai produk dijajakan dalam kegiatan tersebut, termasuk aneka makanan hasil kreasi para siswa. Bupati juga mencicipi sejumlah hidangan yang disajikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan semangat kewirausahaan para pelajar. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Lestarikan Kearifan Lokal di Era Modernisasi, Bupati Madiun Hadiri HUT ke-101 Perguruan Ilmu Sejati

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 13 Oct 2026 01:26:23 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-101 Perguruan Ilmu Sejati yang digelar di Gedung Perguruan Ilmu Sejati, Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Senin (12/10/2026) malam. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Madiun didampingi Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono. Kegiatan ini turut dihadiri Romo Guru Ilmu Sejati, Romo Raden Krisnodipoyo Prawirosudarso, Ketua Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur, Sri Sugiharta, jajaran Forkopimda atau yang mewakili, Camat Saradan, perangkat Desa Sukorejo, seluruh warga Perguruan Ilmu Sejati, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-101 Perguruan Ilmu Sejati. Menurutnya, usia yang telah melampaui satu abad ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai luhur yang diajarkan Perguruan Ilmu Sejati terus dijaga dan diwariskan lintas generasi, sekaligus menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menegaskan bahwa di tengah derasnya arus modernisasi, keberadaan Perguruan Ilmu Sejati memiliki peran penting dalam menjaga jati diri, memperkuat karakter, serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada generasi muda. “Budaya yang dijaga adalah jati diri yang diwariskan, budi pekerti yang ditanamkan adalah bekal masa depan bangsa,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-101 Perguruan Ilmu Sejati ini juga dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit dengan lakon “Wahyu Catur Yoga” yang dibawakan oleh dalang asal Jember, Ki Andik Ferry Bisono. Pagelaran tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai luhur dan pesan moral yang dapat dipetik dari setiap kisah yang disajikan.

Lebih lanjut, Bupati Madiun menitipkan sejumlah pesan kepada seluruh warga Perguruan Ilmu Sejati, khususnya generasi muda, agar senantiasa menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal, seperti wayang kulit, tembang, dan berbagai tradisi luhur yang merupakan kekayaan bangsa dan harus dijaga bersama. Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk terus menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada generasi muda dengan mendorong mereka agar mengenal, mencintai, serta turut melestarikan warisan leluhur.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan dengan merawat kebersamaan di tengah keberagaman demi terciptanya kehidupan masyarakat Kabupaten Madiun yang harmonis dan tenteram. Tak kalah penting, ia berharap sinergi antara Perguruan Ilmu Sejati dan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat terus diperkuat, khususnya dalam upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Madiun, lanjutnya, siap bersinergi untuk mendukung pelestarian budaya sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera). “Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-101 kepada Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo, Saradan, Madiun. Semoga semakin jaya, guyub rukun, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

LDK OSIS SMKN 1 Gemarang Tahun 2026/2027, Cetak Pemimpin Muda Berkarakter, Disiplin, dan Bertanggung Jawab

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 12 Oct 2026 04:55:15 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - SMKN 1 Gemarang menggelar kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Tahun Pelajaran 2026/2027 selama dua hari. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan SMKN 1 Gemarang dan Pantai Karanggogso dengan mengusung semangat pembentukan karakter, peningkatan kedisiplinan, serta penguatan jiwa kepemimpinan bagi para pengurus OSIS.

Kegiatan LDK secara resmi dibuka oleh Kepala SMKN 1 Gemarang, **Josef Irwantoko, S.Pd., M.Pd.** Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan materi mengenai kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Melalui pembekalan ini, para peserta diharapkan mampu memahami bahwa menjadi pengurus OSIS bukan sekadar menduduki jabatan organisasi, melainkan juga mengemban amanah untuk memberikan contoh positif, menggerakkan kegiatan siswa, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan produktif.

Berbagai materi diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan dasar dalam menjalankan roda organisasi, mulai dari manajemen organisasi, komunikasi, kerja sama tim, hingga pengambilan tanggung jawab. Pembekalan tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan pengurus OSIS yang mampu menyusun program kerja, membangun koordinasi, serta menjalankan tugas secara terarah. Nilai kedisiplinan dan integritas juga ditekankan agar para calon pemimpin muda dapat mengutamakan kepentingan bersama dan menjalankan amanah organisasi dengan sungguh-sungguh.

Suasana kegiatan semakin semarak melalui agenda *outbound* di Pantai Karanggogso. Melalui berbagai permainan kelompok, peserta diajak mengasah kekompakan, membangun kepercayaan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta menyelesaikan tantangan secara bersama-sama. Aktivitas tersebut menjadi sarana pembelajaran langsung bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memberikan arahan, tetapi juga kesediaan mendengarkan, menghargai pendapat, mengambil keputusan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Melalui penyelenggaraan LDK OSIS Tahun Pelajaran 2026/2027, SMKN 1 Gemarang menegaskan pentingnya pendidikan karakter dan pengalaman berorganisasi sebagai bagian dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Diharapkan, para pengurus OSIS mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sekolah, menjadi teladan bagi sesama siswa, serta menghadirkan kegiatan organisasi yang kreatif, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Dengan demikian, LDK tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan generasi muda yang berintegritas, berjiwa sosial, dan siap mengambil peran positif di tengah masyarakat. (KR – Saiful Arif)

KAI Daop 7 Madiun Hadir untuk Masyarakat, Dana TJSL 2026 Meningkat 26 Persen

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 12 Oct 2026 03:07:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun tercatat telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan bina lingkungan sebesar Rp 520.546.000 juta di sepanjang sepanjang Januari – September 2026 2025.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari di Madiun, Senin mengatakan dana TJSL yang disalurkan tersebut mengalami kenaikan sebesar 26 persen dibandingkan realisasi periode yang sama di Tahun 2025 yang sebesar Rp 413.034.000. "Kenaikan itu menegaskan konsistensi perusahaan dalam memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Daop 7 Madiun," ujar Tohari.

Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut difokuskan pada berbagai sektor strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, di antaranya sektor pendidikan yang diwujudkan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian sektor sosial dan keagamaan, yang diwujudkan dengan pembangunan serta perbaikan tempat ibadah. Sektor seni dan budaya dengan pengadaan dan pembaruan alat peraga pencak silat dan alat kesenian Reog Ponorogo.

Sedangkan sektor sinergi kewilayahan diwujudkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Denpom V/1 Madiun. "Program TJSL ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial di sekitar wilayah operasional. Kami memastikan bantuan ini akan terus berlanjut setiap tahunnya, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuan perusahaan," Tohari.

Selain bantuan fisik, program Bina Lingkungan dari dana TJSL tersebut juga bertujuan mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui sinergisitas tersebut, KAI berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat serta pemerintah daerah di sepanjang wilayah operasionalnya guna mendukung kelancaran dan keberlanjutan bisnis perkeretaapian. "Harapannya, program ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar," katanya.

Tohari menambahkan bahwa peran KAI saat ini tak hanya sebagai penyedia jasa transportasi, namun juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, utamnya di wilayah kerja Daop 7 Madiun. "KAI tidak hanya berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang andal dan aman, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran KAI diharapkan membawa dampak positif yang berkelanjutan, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial," tutup Tohari. (KR – Agung Marsudi)

Bupati Madiun Hadiri Pelantikan dan Rakercab XVII PC PMII, Dorong Kontribusi Mahasiswa bagi Daerah

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 12 Oct 2026 02:14:59 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Madiun menggelar Pelantikan dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) XVII sekaligus meluncurkan Buku Panduan Kaderisasi PC PMII Madiun Tahun 2026–2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Muda Graha, Kabupaten Madiun, Minggu (11/10/2026) lalu, sebagai momentum penguatan kaderisasi, konsolidasi organisasi, serta peningkatan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, di antaranya Dandim, Kapolres Madiun, dan Kapolresta Madiun, perwakilan Kementerian Agama, Ketua Umum IKAPMII Madiun Mujiono, Wakil Ketua Bidang Penataan Aparatur PB PMII Widad Diana, Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur Mohammad Ivan, serta jajaran pengurus dan kader PMII.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa PMII memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.

Menurut Bupati, mahasiswa sebagai bagian dari generasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk menjaga idealisme, mengembangkan daya kritis, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena itu, organisasi kemahasiswaan seperti PMII diharapkan mampu melahirkan kader yang tidak hanya unggul dalam pemikiran, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan komitmen terhadap kemajuan daerah.

Bupati juga menyinggung rencana pengembangan ruang baca di Perpustakaan Kabupaten Madiun. Ia berharap PMII dapat mengambil peran aktif dalam mendukung peningkatan budaya literasi, menumbuhkan minat baca, serta memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan. Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada 2027.

Lebih lanjut, Bupati berpesan agar seluruh kader PMII senantiasa menjaga komitmen dan konsistensi dalam berorganisasi. Ia mendorong mahasiswa untuk tetap mempertahankan idealisme, berani menyuarakan aspirasi masyarakat, serta menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan koridor yang berlaku. “Jadilah intelektual yang membumi,” pesannya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kecakapan intelektual perlu diiringi dengan kepekaan sosial dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kader PMII diharapkan mampu menjadi generasi yang kritis, berintegritas, serta hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Selain pelantikan pengurus dan pelaksanaan Rakercab XVII, kegiatan ini juga ditandai dengan peluncuran Buku Panduan Kaderisasi PC PMII Madiun Tahun 2026–2027. Kehadiran buku panduan tersebut diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan kaderisasi yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi acuan untuk mencetak kader yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Melalui Rakercab XVII, PC PMII Madiun diharapkan mampu merumuskan program kerja yang terukur, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun masyarakat. Perencanaan program yang matang serta penguatan konsolidasi internal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas organisasi dan memperluas kontribusi kader di berbagai bidang. Sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan pemerintah daerah juga diharapkan terus diperkuat, sehingga potensi generasi muda dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Madiun.

Melalui momentum pelantikan, Rakercab XVII, dan peluncuran buku panduan kaderisasi ini, PC PMII Madiun diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda organisasi, konsisten dalam mencetak kader unggul, serta mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan daerah. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Apel Bersama Kecamatan Madiun Perkuat Sinergi dan Disiplin, Dorong Pelayanan Publik yang Profesional

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 12 Oct 2026 02:02:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Apel bersama yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, menjadi momentum strategis untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kedisiplinan, serta meningkatkan sinergi antarelemen pemerintahan. Kegiatan rutin bulanan ini diikuti pegawai Kecamatan Madiun, pegawai Dinas Satu Atap Kecamatan Madiun, serta perangkat desa dan kelurahan dari 13 desa dan kelurahan di wilayah setempat.

Kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang solid, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui apel bersama, seluruh unsur pemerintahan diharapkan semakin memahami pentingnya kebersamaan, koordinasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing.

Disiplin menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu, etos kerja, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas harus menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi target administratif, tetapi juga menjadi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat.

Selain memperkuat kedisiplinan, apel bersama juga menjadi sarana membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Sinergi antara kecamatan, Dinas Satu Atap, pemerintah desa, dan kelurahan sangat dibutuhkan untuk memastikan program pemerintahan berjalan efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Semangat gotong royong dan keterbukaan dalam berkomunikasi diharapkan dapat menjadi modal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan mendorong pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Pelaksanaan apel bersama secara rutin setiap bulan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi komitmen seluruh aparatur dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Dengan mengedepankan kebersamaan, disiplin, integritas, dan koordinasi yang kuat, Kecamatan Madiun terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Semangat satu komitmen, satu gerakan, dan satu tujuan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (KR – Saiful Arif)

Pemkab Madiun Gelar Malam Anugerah Qur’ani MTQ 2026, Kecamatan Geger Raih Juara Umum

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Sun, 11 Oct 2026 02:04:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Madiun menggelar Malam Anugerah Qur’ani Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Madiun Tahun 2026 di Pendopo Muda Graha, Sabtu (10/10/2026) lalu. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas prestasi para peserta sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat syiar Islam dan membina generasi Qur’ani yang berprestasi serta berakhlak mulia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, para kiai dan ulama, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Madiun, serta Ketua LPTQ beserta jajaran pengurus. Turut hadir sebanyak 338 peserta berprestasi dari 15 kecamatan yang telah mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan dedikasi.

Ketua Panitia MTQ Kabupaten Madiun Tahun 2026, Irfan Al Khaidari, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya MTQ Kabupaten Madiun. Menurutnya, dukungan dan komitmen pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pembinaan generasi Qur’ani melalui LPTQ.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MTQ tahun ini semakin mengedepankan prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi melalui penerapan sistem digitalisasi E-Maqro. “Pelaksanaan MTQ Kabupaten Madiun Tahun 2026 berjalan secara transparan dan adil berkat dukungan sistem E-Maqro. Sebanyak 338 peserta dari 15 kecamatan telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dengan penuh semangat dan integritas,” ungkap Irfan.

Dalam laporannya, Irfan turut memaparkan sejumlah capaian membanggakan kafilah Kabupaten Madiun di tingkat regional maupun nasional. Pada MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, perwakilan Jawa Timur asal Kabupaten Madiun, Gus Danial Muhammad Hubaibillah, berhasil meraih Juara I Nasional pada cabang Qira’at Mujawwad. Sementara itu, pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Kabupaten Madiun berhasil menempati peringkat keenam se-Jawa Timur.

Berbekal capaian tersebut, Irfan menyatakan optimisme terhadap peningkatan prestasi kafilah Kabupaten Madiun pada MTQ Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Tulungagung. Ia menargetkan Kabupaten Madiun mampu menembus lima besar, bahkan berpeluang mencetak sejarah dengan meraih gelar juara umum.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada pengurus LPTQ, dewan hakim, panitia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan MTQ Kabupaten Madiun Tahun 2026.

Bupati menegaskan bahwa MTQ tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan untuk meraih prestasi, tetapi juga merupakan sarana untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. “MTQ bukan sekadar ajang berlomba membaca dan menghafal Al-Qur’an, melainkan upaya bersama untuk membumikan nilai-nilai suci Al-Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan tilawatil Qur’an di Kabupaten Madiun. Sejalan dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2029.

Kepada para peserta yang berhasil meraih juara, Bupati menyampaikan ucapan selamat dan berpesan agar terus meningkatkan kemampuan serta mempersiapkan diri untuk membawa nama baik Kabupaten Madiun pada kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Adapun bagi peserta yang belum memperoleh juara, ia berpesan agar tidak berkecil hati dan tetap bersemangat dalam mempelajari, mencintai, serta mengamalkan Al-Qur’an.

Bupati juga mengajak para guru, pembina, dan orang tua untuk terus memberikan pendampingan kepada generasi muda. Menurutnya, pembinaan generasi Qur’ani tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga harus diiringi dengan pembentukan karakter dan akhlakul karimah. Rangkaian kegiatan Malam Anugerah Qur’ani MTQ Kabupaten Madiun Tahun 2026 ditutup dengan penyerahan piala dan penghargaan kepada para juara dari setiap cabang perlombaan, termasuk penyerahan piala bergilir kepada kecamatan yang berhasil meraih gelar juara umum.

Berdasarkan hasil akhir penilaian, Kecamatan Geger berhasil meraih Juara Umum MTQ Kabupaten Madiun Tahun 2026 dengan perolehan 105 poin. Posisi kedua ditempati Kecamatan Kebonsari dengan 98 poin, sedangkan Kecamatan Dolopo meraih peringkat ketiga dengan 69 poin. Prestasi tersebut menjadi bukti semangat dan kesungguhan seluruh peserta, pembina, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan Al-Qur’an di Kabupaten Madiun. Melalui Malam Anugerah Qur’ani ini, diharapkan syiar Islam semakin berkembang, pembinaan generasi Qur’ani semakin kuat, dan nilai-nilai Al-Qur’an semakin membumi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Madiun. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

KAI Daop 7 Buka Open Trip Rail Tour Madiun, Tarif Rp350 Ribu

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Sat, 10 Oct 2026 15:51:42 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Ingin berwisata ke Madiun tanpa repot berkendara? KAI Daop 7 Madiun membuka program Open Trip Rail Tour Madiun pada Rabu (28/10). Paket wisata seharga Rp350 ribu per orang ini menggabungkan perjalanan kereta api dengan kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan Jawa Timur.

Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, program Rail Tour Jawa Timur merupakan hasil kolaborasi KAI dengan pemerintah daerah untuk mendorong pariwisata dan perekonomian lokal.

“Kami mengundang masyarakat, komunitas, hingga instansi pendidikan untuk merasakan pengalaman berwisata dengan cara berbeda, menyenangkan, sekaligus edukatif melalui open trip ini,” ujar Tohari, Sabtu (10/10).

Paket wisata ini mencakup tiket kereta api pulang-pergi menggunakan KA Malabar untuk keberangkatan dan KA Matarmaja untuk perjalanan kembali, pemandu wisata, angkutan lanjutan (feeder), serta tiket masuk objek wisata.

Peserta dapat berangkat dari Stasiun Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, atau Nganjuk. Destinasi yang dikunjungi meliputi Telaga Sarangan, sentra kerajinan kulit, Pahlawan Street Center, wisata kota Madiun menggunakan “Mabour”, serta wisata kuliner dan pusat oleh-oleh.

Masyarakat yang ingin mengikuti perjalanan tersebut dapat mendaftar melalui pemindaian barcode pada materi publikasi resmi KAI Daop 7 Madiun atau menghubungi tim marketing di nomor 0811 2021 0007.

Menurut Tohari, program ini diharapkan memberikan pengalaman liburan yang praktis sekaligus mendukung pelaku UMKM dan sektor pariwisata daerah.

Melalui Rail Tour Jawa Timur, KAI ingin memperluas pemanfaatan kereta api sebagai moda transportasi wisata yang nyaman serta membuka peluang kolaborasi untuk mengembangkan destinasi lokal.

(KR – Agung Marsudi)

Kinerja KAI Tumbuh 7,06 Persen, Penumpang Tembus 394,44 Juta

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 08 Oct 2026 09:08:15 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Kinerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan seluruh anak perusahaan dalam periode Januari-September 2026 menunjukkan tren positif. Jumlah penumpang kereta api secara nasional mencapai 394.443.300 orang, meningkat 7,06 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang tercatat sebanyak 368.429.917 penumpang.

Hal tersebut terungkap dalam Temu Media, Railfans dan Influencer bersama Corporate Communications Kantor Pusat KAI yang digelar di RM Lombok Idjo, Kamis (8/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, jajaran Corporate Communications KAI menyampaikan perkembangan kinerja perusahaan sekaligus berdiskusi dengan kalangan media, komunitas railfans dan influencer.

Vice President Corporate Communications KAI sekaligus VP Corporate Communications KAI Commuter, Anne Purba, turut menyampaikan perkembangan kinerja KAI Group tersebut dalam pertemuan tersebut. Data kinerja menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penumpang menjadi salah satu indikator positif terhadap meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi berbasis rel.

Berdasarkan data Kinerja KAI Group Januari-September 2026, pertumbuhan terjadi pada sejumlah layanan angkutan penumpang. LRT Jabodebek menjadi salah satu layanan dengan pertumbuhan cukup tinggi, yakni sekitar 18,94 persen. Sementara KAI Wisata mencatat pertumbuhan sekitar 23,04 persen.

Pertumbuhan juga terlihat pada layanan KAI Commuter, angkutan penumpang jarak lokal, serta sejumlah layanan lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi kereta api terus mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan, volume penumpang KAI Group naik dari 368,43 juta perjalanan pada Januari-September 2025 menjadi 394,44 juta perjalanan pada Januari-September 2026. Dengan demikian, terdapat tambahan sekitar 26 juta perjalanan penumpang dalam periode tersebut.

Kenaikan jumlah penumpang tersebut menjadi salah satu indikator semakin strategisnya peran kereta api dalam mendukung mobilitas masyarakat. Selain menawarkan kapasitas angkut besar, kereta api juga menjadi alternatif transportasi yang relatif efisien, terutama di tengah meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat.

Sementara itu, dari sektor angkutan barang, KAI masih mencatat volume yang cukup besar. Angkutan batu bara menjadi komoditas dominan dengan volume sekitar 41 juta ton, sedangkan angkutan non-batu bara mencapai sekitar 9,1 juta ton.

Dominasi batu bara tersebut sekaligus menunjukkan peluang bagi KAI untuk terus memperluas pangsa angkutan barang non-batu bara. Pengembangan angkutan komoditas industri, pangan, peti kemas dan berbagai produk logistik lainnya penting untuk memperkuat diversifikasi bisnis angkutan barang.

Temu media tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara KAI dengan media, railfans dan influencer. Keterlibatan komunitas serta media dinilai penting dalam membangun komunikasi publik mengenai perkembangan layanan perkeretaapian sekaligus menyerap berbagai masukan dari pengguna dan pemerhati kereta api.

Dengan capaian hampir 394,5 juta perjalanan penumpang dalam sembilan bulan, KAI semakin menegaskan posisi kereta api sebagai salah satu tulang punggung transportasi publik nasional. Pertumbuhan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi KAI untuk terus menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan keselamatan perjalanan, memperkuat konektivitas antarmoda, serta memastikan kapasitas layanan mampu mengikuti peningkatan kebutuhan masyarakat.

Bagi wilayah operasi, termasuk KAI Daop 7 Madiun, tren pertumbuhan nasional tersebut menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan potensi angkutan penumpang maupun barang di wilayah kerja Daop 7.

(KR - Agung Marsudi)

Bulog Pastikan MinyaKita Aman di Madiun dan Ngawi, Harga Eceran Maksimal Rp15.700 per Liter

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 08 Oct 2026 02:24:17 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Stok MinyaKita untuk wilayah Madiun dan Ngawi dipastikan aman. Perum Bulog Kantor Cabang Madiun saat ini memiliki persediaan sekitar 300 ribu liter minyak goreng (migor) yang siap didistribusikan ke masyarakat.

Penyaluran dilakukan rutin ke sejumlah pasar tradisional. Senin (6/10/2026) lalu, sebanyak sembilan ribu liter MinyaKita dialokasikan untuk Kabupaten Madiun dengan distribusi di antaranya menyasar Pasar Pagotan dan Pasar Dolopo. "Alhamdulillah siang hari ini kami dari Perum Bulog mendistribusikan MinyaKita sejumlah 9.000 liter untuk Kabupaten Madiun,’’ ujar Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Madiun Agung Sariyanto.

Setiap pekan, Kabupaten Madiun mendapatkan pasokan sekitar 18 ribu liter. Sementara itu, Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi masing-masing memperoleh alokasi 24 ribu liter. Pasar tradisional menjadi prioritas penyaluran dengan porsi mencapai 80 persen dari total pasokan. Distribusi kepada pedagang dilakukan dengan skema maksimal 10 karton. Pembayaran dilakukan secara tunai di lokasi dan barang langsung dikirim ke pasar. "Sepuluh karton. Langsung bayar, kemudian barang kami antar, barangnya langsung datang ke pasar,’’ katanya.

Bulog menjual MinyaKita kepada pedagang seharga Rp 14.500 per liter. Skema tersebut diterapkan agar harga di tingkat konsumen akhir tetap terkendali sesuai ketentuan yang berlaku.

Agung menegaskan mitra pedagang harus mematuhi batas harga jual resmi ketika MinyaKita kembali dipasarkan kepada masyarakat. ’’Pedagang diimbau untuk tetap menjual produk sesuai ketentuan harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter,’’ tegas Agung. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Bupati Madiun Evaluasi Sekolah Rakyat, Tekankan Penguatan Koordinasi dan Pengasuhan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 06 Oct 2026 02:17:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Guna memastikan proses pembelajaran berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial menggelar Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Rakyat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna Sekolah Rakyat, Kelurahan Nglames, Kabupaten Madiun, Senin (5/10/2026) lalu.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, meliputi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengasuhan, kehidupan di asrama, hingga koordinasi antarpetugas. Selain itu, evaluasi juga membahas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur pelaksana serta respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan pentingnya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unsur pelaksana Sekolah Rakyat. Menurutnya, seluruh kegiatan juga perlu didokumentasikan dan dilaporkan secara tertib dan berkala sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

Ia menyampaikan, apabila terdapat permasalahan yang menyangkut peserta didik, penanganannya harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Terlebih, pelaksanaan Sekolah Rakyat masih berada pada tahap penyesuaian, baik dari sisi pola pembelajaran maupun kehidupan peserta didik di lingkungan asrama.

Oleh karena itu, Bupati Madiun menyampaikan sejumlah langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam jangka pendek, langkah tersebut antara lain menginventarisasi seluruh permasalahan yang ada, segera menyelesaikan persoalan yang bersifat mendesak, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi harian antarpetugas.

Sementara dalam jangka menengah, perbaikan dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, penguatan kapasitas wali asuh dan wali asrama, serta peningkatan kapasitas petugas. Selain itu, perlu disusun laporan perkembangan peserta didik secara berkala sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. “Harapannya, Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi tempat bagi anak-anak untuk tumbuh, berkembang, dan membangun masa depan,” ujar Bupati.

Saat ditemui awak media, Bupati Hari Wuryanto menambahkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang perlu terus diperbaiki dan dikembangkan. Menurutnya, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program harus segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar dapat ditemukan solusi yang tepat. “Program kita ini sudah berjalan mulai Agustus, September, dan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini kita evaluasi supaya secepat mungkin dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi, sehingga kita bisa memberikan solusi. Karena kita punya keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai program baru sekaligus program strategis nasional, pelaksanaan Sekolah Rakyat membutuhkan komitmen dan upaya bersama agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Karena ini juga program baru, program strategis nasional, ini harus sukses. Dan untuk sukses itu butuh upaya yang luar biasa. Salah satunya adalah evaluasi. Ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan evaluasi ditutup dengan foto bersama. Selanjutnya, Bupati Madiun didampingi Kepala Dinas Sosial serta kepala OPD terkait meninjau sejumlah ruang sekolah dan melihat secara langsung kondisi peserta didik di lingkungan Sekolah Rakyat. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)