KRIDHA RAKYAT

Pemkab Ngawi Lepas 250 Atlet dan 52 Ofisial Jadi Tuan Rumah Porprov XV & Peparpeda III 2026

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 04 Nov 2026 01:21:06 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Mengusung status tuan rumah Porprov XV & Peparpeda III 2026 Jawa Timur, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono optimistis kontingennya mampu menyapu bersih medali sekaligus sukses mengawal jalannya kompetisi. Hal tersebut disampaikannya usai melepas 250 atlet dan 52 ofisial di Pendopo Wedya Graha, Selasa (3/11/2026) lalu.

Para atlet disiapkan untuk berlaga di 23 cabang olahraga (cabor) utama, serta dua cabor Peparpeda yakni para renang dan para atletik. Pada ajang bergengsi ini, Kabupaten Ngawi menargetkan dapat mempertahankan predikat runner-up perolehan medali tingkat provinsi.

Bupati Ony menekankan kesiapan seluruh kontingen untuk tampil maksimal di kandang sendiri. “Sebagai tuan rumah Porprov XV dan Peparpeda III 2026, kita ingin sukses penyelenggaraan sekaligus sukses prestasi. Kami mengandalkan beberapa cabor utama seperti tinju, wushu, MMA, ski air, dan woodball untuk mendulang medali emas. Semoga seluruh atlet bertanding maksimal demi mengharumkan nama Ngawi,” tegasnya.

Guna membakar motivasi bertanding di arena, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyiapkan bentuk apresiasi spesial bagi para atlet yang berhasil mengibarkan bendera daerah di podium juara. Sedangkan pada kesiapan sarana, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi Wiwien Purwaningsih, menyampaikan bahwa progres venue pertandingan kini menyentuh 85 persen melalui koordinasi intensif bersama Pemprov Jatim dan technical delegate (TD). “Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan TD terkait kesiapan venue. Saat mepersiapannya masih terus berproses, mudah-mudahan pada hari pelaksanaan nanti semuanya sudah siap,” jelasnya.

Acara pembukaan direncanakan akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifdah Indar Parawansa beserta sekitar 300 tamu undangan dari jajaran kepala daerah se-Jawa Timur. Momentum ini diharapkan tak hanya mengukuhkan kesiapan Ngawi sebagai penyelenggara yang ramah, tetapi juga membakar semangat seluruh atlet untuk mempersembahkan prestasi tertinggi bagi daerah. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-FEB/AS)

Pemkab Ngawi Gelar Sidak di Pasar Besar Ngawi, Pastikan Stok dan Harga Sembako Aman Jelang Nataru

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 04 Nov 2026 01:07:22 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko bersama Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menggelar sidak di Pasar Besar Ngawi, Selasa (3/11/2026) lalu. Peninjauan langsung ini dilakukan untuk memastikan stok dan stabilitas harga bahan pokok tetap aman terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam sidak tersebut, rombongan menyusuri los pedagang untuk mengecek kebutuhan pokok, yaitu komoditas beras, minyak goreng, gula pasir, daging, hingga bumbu dapur dan sayur-mayur. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmik menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran rantai distribusi serta menjaga daya beli masyarakat. “Berdasarkan pemantauan di lapangan, ketersediaan bahan kebutuhan pokok terpantau mencukupi. Pemkab Ngawi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkoordinasi untuk mengantisipasi potensi gejolak harga menjelang Nataru,” tegasnya.

Kegiatan pemantauan ini diakhiri dengan dialog interaktif bersama para pedagang dan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Ngawi. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-YUN/AS)

Perkuat Peran dalam Perekonomian Daerah, Pemkab Madiun Resmikan Perubahan Badan Hukum Bank Madiun

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 03 Nov 2026 01:13:44 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar tasyakuran dalam rangka peresmian perubahan badan hukum Bank Madiun, Minggu (1/11/2026) lalu. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto.

Perubahan badan hukum Bank Madiun ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Madiun dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan daya saing bank milik daerah. Transformasi tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola perbankan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa perubahan badan hukum ini bukan sekadar perubahan dari sisi kelembagaan, melainkan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi Bank Madiun terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, Bank Madiun memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui perluasan akses layanan keuangan, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui perubahan tersebut, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, berharap Bank Madiun semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia perbankan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah sebagai bagian dari transformasi kelembagaan. Ia berharap perubahan badan hukum ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Bank Madiun untuk terus meningkatkan profesionalisme, inovasi, dan kualitas pelayanan, sehingga mampu memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan tasyakuran berlangsung dalam suasana penuh rasa syukur dan kebersamaan. Acara ditutup dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus simbol harapan agar Bank Madiun semakin berkembang dan mampu menjalankan perannya secara optimal.Melalui momentum perubahan badan hukum ini, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap Bank Madiun semakin kokoh sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional, sehat, dan berdaya saing, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat perekonomian masyarakat menuju Kabupaten Madiun yang Bersahaja. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-YUN/AS)

Longsor Susulan Terjang Jalur Kalibaru-Mrawan, Perjalanan KA Kembali Normal Dengan Pembatasan Kecepatan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 02 Nov 2026 04:30:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Gangguan perjalanan kereta api kembali terjadi di wilayah operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember. Kali ini, longsor susulan terjadi di Km 32+2 petak jalan antara Stasiun Kalibaru dan Stasiun Mrawan, Kabupaten Banyuwangi. Akibat kejadian tersebut, sejumlah perjalanan kereta api mengalami keterlambatan hingga ratusan menit.

Informasi longsoran pertama kali diterima KAI pada pukul 11.05 WIB dari masinis KA Sritanjung yang melaporkan adanya material tanah longsor di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas prasarana bersama tim terkait langsung diterjunkan untuk melakukan penanganan, mulai dari membersihkan material longsoran hingga melakukan perbaikan darurat pada jalur terdampak. Setelah berjibaku selama kurang lebih tiga jam, petugas akhirnya berhasil menyelesaikan penanganan pada pukul 14.10 WIB. Jalur kemudian dinyatakan aman setelah dilakukan pemeriksaan kondisi prasarana. Meski demikian, kereta api yang melintas masih diberlakukan pembatasan kecepatan maksimal 20 kilometer per jam sebagai langkah antisipasi. Kereta api pertama yang melintas setelah jalur dinyatakan aman adalah KA 160 Wijayakusuma relasi Ketapang-Cilacap. Kereta tersebut diberangkatkan dari Stasiun Kalibaru pada pukul 14.12 WIB dengan keterlambatan mencapai 121 menit.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan bahwa keberhasilan penanganan longsoran tersebut merupakan hasil kerja keras dan kesigapan petugas di lapangan. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan yang perjalanannya terganggu akibat kejadian tersebut. "Alhamdulillah, penanganan longsoran di Km 32+2 petak jalan Kalibaru-Mrawan telah selesai pada pukul 14.10 WIB. Setelah melalui pemeriksaan kondisi prasarana, jalur dinyatakan aman dan dapat kembali dilalui kereta api dengan pembatasan kecepatan maksimal 20 km/jam," ujar Tohari.

Ia menegaskan, keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, meskipun jalur sudah dapat dilalui, KAI masih menyiagakan personel serta melakukan pemantauan secara intensif guna memastikan kondisi prasarana tetap stabil dan aman.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan Pusat Pengendali Operasional Perjalanan Kereta Api (Pusdalopka) pada pukul 15.17 WIB, gangguan tersebut berdampak terhadap sejumlah perjalanan kereta api yang melintas menuju maupun dari wilayah Daop 7 Madiun. KA Logawa relasi Ketapang-Madiun-Purwokerto tercatat masuk Stasiun Bangil pada pukul 14.31 WIB dengan keterlambatan 208 menit. Kereta tersebut diperkirakan tiba di Stasiun Madiun pada pukul 18.35 WIB. Sedangkan KA Sritanjung relasi Ketapang-Madiun-Lempuyangan terpantau berjalan langsung di Stasiun Arjasa pada pukul 15.05 WIB dengan keterlambatan mencapai 334 menit. Kereta tersebut diperkirakan tiba di Stasiun Madiun pada pukul 22.33 WIB.

Adapun KA 160 Wijayakusuma relasi Ketapang-Cilacap juga mengalami keterlambatan 121 menit akibat gangguan longsoran tersebut. Kereta ini sekaligus menjadi perjalanan pertama yang melintasi jalur Kalibaru-Mrawan setelah dinyatakan aman. Di sisi lain, KAI mencatat perkembangan positif dalam pemulihan operasional. KA 7043A Sangkuriang relasi Ketapang-Bandung telah diberangkatkan dari Stasiun Ketapang pada pukul 15.00 WIB sesuai jadwal.

Tohari menambahkan, KAI terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat normalisasi perjalanan serta meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan. Pihaknya juga mengapresiasi kesabaran masyarakat dan dedikasi seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan longsoran. "Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian seluruh pelanggan. KAI akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan kereta api," tuturnya.

KAI mengimbau masyarakat yang menggunakan jasa kereta api agar terus memantau perkembangan informasi perjalanan melalui aplikasi Access by KAI, Contact Center KAI 121, maupun kanal informasi resmi lainnya. Pelanggan juga diminta mematuhi arahan petugas, baik di stasiun maupun selama berada di dalam kereta api.

Dengan selesainya penanganan longsoran tersebut, KAI berharap operasional perjalanan kereta api secara bertahap kembali berjalan lancar. Namun, pengawasan terhadap kondisi jalur tetap dilakukan secara intensif guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan. (KR – Agung Marsudi)

Jalur KA di Jember Terganggu Luapan Air, Logawa dan Sri Tanjung Terlambat ke Madiun

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 02 Nov 2026 04:00:28 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Perjalanan sejumlah kereta api (KA) yang melintasi wilayah Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun mengalami keterlambatan, Senin (2/11/2026). Gangguan tersebut dipicu gogosan tanah akibat luapan air di Km 10+0/1, petak jalan Ledokombo (LDO)–Sempolan (SPL), wilayah kerja KAI Daop 9 Jember.

Dampak gangguan prasarana tersebut menyebabkan perjalanan kereta api dari maupun menuju wilayah Daop 7 Madiun mengalami keterlambatan. Dua perjalanan yang terdampak di antaranya KA Logawa relasi Ketapang (Banyuwangi)–Madiun–Purwokerto dan KA Sri Tanjung relasi Ketapang (Banyuwangi)–Madiun–Lempuyangan.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Operasional Perjalanan Kereta Api (Pusdalopka) dan jajaran KAI Daop 9 Jember. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memantau proses penanganan gangguan serta perbaikan jalur agar perjalanan kereta api dapat kembali berjalan normal.

Berdasarkan pemantauan Pusdalopka pada pukul 09.32 WIB, KA Logawa terpantau berada di Stasiun Kalibaru dengan keterlambatan mencapai 123 menit. Kereta tersebut diperkirakan tiba di Stasiun Madiun pukul 17.52 WIB. Sementara KA Sri Tanjung terpantau berada di Stasiun Glenmore dengan keterlambatan 58 menit. Kereta tujuan Lempuyangan tersebut diperkirakan tiba di Stasiun Madiun pukul 18.47 WIB.

Tohari menjelaskan, petugas di lapangan langsung melakukan penanganan dan pengamanan terhadap jalur yang terdampak. Langkah tersebut dilakukan dengan mengutamakan keselamatan perjalanan sebelum lintasan kembali dilalui kereta api. "Keselamatan perjalanan kereta api adalah prioritas mutlak kami. Seluruh petugas di lapangan saat ini fokus melakukan pengamanan dan normalisasi jalur secara teliti sebelum dapat dilalui kembali dengan aman," ujar Tohari.

Upaya penanganan akhirnya membuahkan hasil. Pada pukul 10.07 WIB, lokasi gangguan sudah dapat dilalui kereta api dengan pembatasan kecepatan maksimal 5 kilometer per jam. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan yang terdampak keterlambatan, KAI Daop 7 Madiun menyiapkan layanan pemulihan pelayanan atau service recovery sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penumpang yang memilih membatalkan perjalanan akibat gangguan tersebut berhak mendapatkan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen.

KAI Daop 7 Madiun juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan akibat terganggunya perjalanan kereta api. Masyarakat yang membutuhkan informasi terbaru mengenai perjalanan KA dapat menghubungi petugas layanan pelanggan di stasiun maupun Contact Center KAI melalui nomor 121. (KR – Agung Marsudi)

Pemdes Geger Gelar Posyandu ILP 'Melati', Perkuat Pelayanan Kesehatan Warga

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 02 Nov 2026 02:53:25 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Pemerintah Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, menggelar kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP) "Melati" di Balai Desa Geger, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa.

Pelaksanaan Posyandu ILP Melati diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. "Melalui konsep Integrasi Layanan Primer (ILP), pelayanan kesehatan diarahkan agar lebih terpadu dan menjangkau seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia." kata kepala Desa Geger, Samsudin pada KR.

Selanjutnya dikatakan, bahwa pihak Pembdes mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu ILP Melati sebagai bagian dari upaya pemerintah desa dalam memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat. Dukungan pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta partisipasi aktif warga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Selain sebagai sarana pelayanan kesehatan, kegiatan posyandu juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pemerintah Desa Geger berharap Posyandu ILP Melati dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

(KR - Agung Marsudi)

Kemarau Ekstrem Jadi Berkah, Panen Tembakau Ngawi Capai 3.420 Ton

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 02 Nov 2026 01:34:06 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Musim panen tembakau di Kabupaten Ngawi hampir tuntas. Dari total 2.000 hektare lahan tanam, sekitar 1.900 hektare atau 95 persen telah dipanen. Tersisa 100 hektare yang masih memasuki tahap akhir pemetikan daun.

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi Anita Denni Arganingrum mengatakan, sebagian besar petani telah menyelesaikan panen. Sisa lahan yang belum tuntas terutama berada di Kecamatan Karangjati. "Saat ini mayoritas petani sudah panen, tinggal sisa sekitar 100 hektare yang belum dan masih menyisakan pemetikan, khususnya di wilayah Kecamatan Karangjati," ujar Anita, Minggu (1/11/2026) lalu.

Menurut Anita, tanaman tembakau di Ngawi tersebar di 14 kecamatan. Rata-rata produktivitasnya berkisar 1,5 hingga 1,8 ton per hektare. DKPP mencatat angka produksi kumulatif tembakau hingga Oktober mencapai 3.420 ton. Dengan capaian panen 95 persen, DKPP menargetkan seluruh rangkaian pemetikan tembakau dapat diselesaikan pada akhir Oktober. Sisa panen terutama berasal dari lahan yang masih memerlukan pemetikan daun secara bertahap.

Anita menilai kondisi cuaca turut mendukung musim tanam tembakau tahun ini. Kemarau ekstrem yang melanda Ngawi justru memberikan keuntungan bagi petani komoditas tersebut. "Kondisi cuaca kemarau ekstrim tahun ini menjadi keuntungan tersendiri bagi petani tembakau," jelasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Polres Madiun Jalankan Program Polisi Jogo Sekolah, Tingkatkan Kesadaran Tertib Lalu Lintas di Kalangan Pelajar

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 02 Nov 2026 01:27:30 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Satu sekolah bakal didampingi satu personel kepolisian. Polres Madiun mulai menjalankan program Polisi Jogo Sekolah untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Pendampingan tersebut juga menyasar orang tua yang mengantar maupun menjemput anak ke sekolah.

Program itu dilatarbelakangi perhatian kepolisian terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar. Polisi akan memberikan edukasi mengenai keselamatan berkendara, termasuk penggunaan helm dan kelayakan kendaraan. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki mengatakan, keterlibatan polisi di lingkungan sekolah diharapkan dapat membangun kebiasaan tertib berlalu lintas sejak dini. “Salah satunya menggunakan helm, mematuhi kelaikan kendaraan yang digunakan, begitu juga harus sesuai spek dan lain sebagainya,” ujarnya, Minggu (1/11/2026).

Menurut Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, upaya meningkatkan keselamatan berkendara tidak cukup hanya dengan memberikan pemahaman kepada pelajar. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan anak, terutama ketika mengantar dan menjemput mereka menggunakan sepeda motor. Karena itu, penggunaan helm dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi perhatian dalam program pendampingan tersebut.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki berharap keterlibatan keluarga dan guru dapat memperkuat pesan keselamatan yang disampaikan polisi di sekolah. “Saya harapkan dengan program Polisi Jogo Sekolah dapat bermanfaat, khususnya memberikan edukasi kepada orang tua untuk tertib berlalu lintas, khususnya menggunakan helm,” katanya.

Selain penggunaan helm, kepolisian mengingatkan pentingnya menggunakan kendaraan yang memenuhi standar teknis dan persyaratan laik jalan. Melalui program Polisi Jogo Sekolah, pelajar didorong menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan masing-masing.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki menegaskan, pendekatan yang dilakukan lebih mengutamakan sosialisasi dan edukasi. Tujuannya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.Dengan pendampingan satu personel di setiap sekolah, kepolisian berharap pesan tertib berlalu lintas dapat menjangkau pelajar, guru, dan orang tua secara berkelanjutan. “Ini permasalahan kita bersama, sifatnya lebih pada sosialisasi, artinya mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga keselamatan,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)

Jelang GAPEKA 2026, KAI Daop 7 Buka Pemesanan Tiket Keberangkatan 1 Desember

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Sun, 01 Nov 2026 03:50:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun mulai membuka pemesanan tiket kereta api untuk keberangkatan 1 Desember 2026. Pemesanan dapat dilakukan sejak Minggu (1/11/2026) pukul 00.01 WIB melalui aplikasi Access by KAI. Pembukaan pemesanan tiket tersebut menjadi bagian dari persiapan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026. Dalam perubahan grafik perjalanan ini, KAI melakukan sejumlah penyesuaian, mulai jadwal keberangkatan, pola perjalanan hingga penambahan stasiun pemberhentian.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan penerapan GAPEKA 2026 merupakan upaya perusahaan dalam mengakomodasi meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api. Menurutnya, penyesuaian pola perjalanan juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui penambahan stasiun pemberhentian pada sejumlah layanan kereta api. "Melalui GAPEKA 2026, KAI menyesuaikan pola perjalanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penambahan stasiun pemberhentian pada sejumlah layanan. Dengan demikian, pelanggan memiliki lebih banyak pilihan untuk naik dan turun di stasiun yang lebih dekat dengan tempat tinggal atau tujuan perjalanannya," ujar Tohari.

Penambahan stasiun pemberhentian tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarkota maupun kawasan aglomerasi. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, keberadaan stasiun pemberhentian baru juga diharapkan mendorong pertumbuhan perdagangan, pariwisata, serta aktivitas perekonomian di wilayah sekitar stasiun.

Seiring persiapan pemberlakuan GAPEKA 2026, KAI mengingatkan calon penumpang agar lebih teliti saat melakukan pemesanan tiket. Pelanggan diminta memastikan kembali jadwal keberangkatan dan kedatangan, tanggal perjalanan, serta stasiun asal maupun tujuan.

Tohari mengimbau masyarakat untuk memeriksa seluruh informasi perjalanan melalui aplikasi Access by KAI sebelum berangkat. Hal tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jadwal maupun stasiun keberangkatan. "Kami mengimbau pelanggan untuk memeriksa kembali jadwal keberangkatan dan kedatangan, tanggal perjalanan, serta stasiun asal dan tujuan melalui Access by KAI. Pastikan seluruh informasi pada tiket sudah sesuai sebelum berangkat," jelasnya.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kereta api maupun pemesanan tiket, dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121 atau (021) 121. Informasi juga bisa diperoleh melalui WhatsApp 0811-2223-3121 dan Instagram resmi @kai121_. (KR – Agung Marsudi)

Jadwal KA BIAS Berubah Mulai 2 November, Keberangkatan dari Madiun dan Caruban Disesuaikan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Sat, 31 Oct 2026 03:40:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun melakukan penyesuaian jadwal perjalanan Kereta Api Bandara Adi Soemarmo (KA BIAS) relasi Caruban–Madiun–Bandara Adi Soemarmo. Perubahan jadwal tersebut mulai berlaku Senin (2/11/2026).

Penyesuaian ini dilakukan untuk mengoptimalkan integrasi antarmoda transportasi sekaligus meningkatkan ketepatan waktu perjalanan. Masyarakat yang biasa menggunakan layanan KA BIAS, khususnya dari Stasiun Caruban dan Madiun, diminta memperhatikan perubahan jadwal agar tidak tertinggal kereta.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan KA BIAS sejak masa uji coba telah menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat. Selain melayani penumpang menuju Bandara Internasional Adi Soemarmo, kereta tersebut juga dimanfaatkan masyarakat yang hendak bepergian ke Solo dan sekitarnya. "Penyesuaian jadwal ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan pelayanan, khususnya dalam mendukung integrasi antarmoda dan ketepatan waktu perjalanan," ujarnya.

Berdasarkan jadwal terbaru, keberangkatan KA BIAS dari Stasiun Caruban mengalami perubahan pada dua perjalanan. Kereta yang semula berangkat pukul 05.40 WIB kini dimajukan menjadi pukul 05.25 WIB. Sementara kedatangan di Stasiun Bandara Adi Soemarmo berubah dari pukul 08.03 WIB menjadi 08.01 WIB. Perjalanan berikutnya yang semula berangkat pukul 11.15 WIB juga dimajukan menjadi pukul 11.05 WIB. Namun, waktu kedatangan di stasiun bandara menjadi pukul 13.40 WIB dari sebelumnya 13.38 WIB.

Sementara itu, keberangkatan KA BIAS dari Stasiun Madiun pukul 16.20 WIB mengalami perubahan menjadi pukul 16.35 WIB. Jadwal kedatangannya di Stasiun Bandara Adi Soemarmo juga berubah dari pukul 18.24 WIB menjadi 18.53 WIB. Adapun dua perjalanan lainnya dari Stasiun Madiun tidak mengalami perubahan jam keberangkatan. Kereta yang berangkat pukul 08.10 WIB dijadwalkan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo pukul 11.29 WIB. Sedangkan keberangkatan pukul 15.00 WIB tiba pukul 17.30 WIB.

Tohari mengimbau calon penumpang untuk kembali memeriksa jadwal yang tertera pada tiket, terutama bagi pelanggan yang telah merencanakan perjalanan menggunakan KA BIAS. "Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelanggan setia KA BIAS, khususnya yang berangkat dari Stasiun Caruban dan Stasiun Madiun, untuk datang lebih awal ke stasiun. Setidaknya 30 menit sebelum keberangkatan guna menghindari risiko tertinggal kereta," jelasnya.

KA BIAS sendiri melayani sejumlah stasiun strategis, mulai Caruban, Madiun, Magetan, Ngawi, Walikukun, Sragen, Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Kadipiro hingga Bandara Adi Soemarmo.

Menurut Tohari, penyesuaian jadwal tersebut menjadi bagian dari komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat Madiun, Caruban, serta daerah sekitarnya.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai jadwal perjalanan maupun pemesanan tiket dapat mengakses aplikasi Access by KAI, laman resmi kai.id, atau menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121 dan WhatsApp 081-122-233-121. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi @KAI121. (KR – Agung Marsudi)

Matangkan Skema KPBU, Pemkab Madiun dan Kemenkeu Gelar Kick Off Penyusunan Pra Studi Kelayakan Jalan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 30 Oct 2026 02:44:08 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun resmi memulai penyusunan dokumen Pra-Studi Kelayakan (Pre-Feasibility Study) untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Preservasi Jalan, melalui agenda Kick-Off Meeting bersama perwakilan kementerian keuangan, Komisi B DPRD dan kepala OPD terkait, di Pendopo Muda Graha, Madiun. Kamis (29/10/2026) lalu.

Langkah ini diambil sebagai strategi Pemkab Madiun dalam mengatasi keterbatasan APBD guna menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan daerah, sejalan dengan arah pembangunan RPJMD 2025–2029.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyatakan bahwa penyusunan dokumen Pra-FS sangat penting untuk menilai kelayakan proyek secara menyeluruh, mencakup aspek teknis, ekonomi, finansial, hukum, kelembagaan, lingkungan, hingga kapasitas fiskal daerah. “KPBU bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan upaya menghadirkan pelayanan infrastruktur berkualitas dan efisien. Namun, dimulainya kajian ini belum menjadi keputusan final. Keputusan akhir tetap mendasarkan pada hasil studi kelayakan, mitigasi risiko, dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto menambahkan, jika proyek nantinya menggunakan skema Availability Payment (AP), perhitungan kewajiban pemerintah daerah harus dilakukan secara presisi agar tidak mengganggu ketahanan anggaran di masa mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan pentingnya akuntabilitas dan integritas selama proses penyiapan proyek. Pihak kemenkeu mengapresiasi penunjukan tim konsultan transaksi dari segi aspek teknis, aspek finansia, dan Data KPRT dan aspek hukum untuk mendampingi Pemkab Madiun.

Sementara itu, Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah) Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo, menjelaskan bahwa pertemuan awal ini bertujuan menyepakati ruang lingkup kerja, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme koordinasi antarinstansi.“Seluruh Tim Simpul KPBU, Pokja, dan OPD terkait berkomitmen menyediakan data secara cepat dan akurat agar tim konsultan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan objektif,” kata Sodik.

Penyusunan Pra-FS ini diharapkan selesai tepat waktu sehingga proyek preservasi jalan Kabupaten Madiun memiliki kesiapan yang matang sebelum melangkah ke tahap transaksi pasar. Dalam kegiatan tersebut juga di laksanakan penandatanganan fakta integritas oleh Bupati Madiun , perwakilan kementerian keuangan RI, dan ketua DPRD Kab Madiun. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-YUN/AS)

Pemkab Madiun Perkuat Sinergi Tiga Pilar, Linmas Diminta Lebih Aktif

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 29 Oct 2026 07:17:33 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat sinergi tiga pilar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Geger. Tingginya angka kecelakaan di jalur provinsi serta potensi gesekan antarperguruan pencak silat menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan bersama.

Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan sinergitas tiga pilar di Pendopo Kecamatan Geger. Kegiatan dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perwakilan Linmas, serta 11 ketua ranting perguruan pencak silat se-Kecamatan Geger.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, koordinasi antara pemerintah desa, TNI, dan Polri perlu diperkuat dengan dukungan Linmas serta partisipasi masyarakat. Sinergi tersebut penting untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, meningkatkan kesadaran berlalu lintas, dan mencegah konflik sosial. “Kepedulian dari kita semua bisa menjadi deteksi dini apabila diketahui adanya kondisi lingkungan yang kurang kondusif, sehingga mereka segera bisa diarahkan ke arah yang lebih baik,” ujar Hari Wuryanto.

Ia meminta setiap persoalan diselesaikan secara bertahap melalui komunikasi yang baik dan pendekatan persuasif. Jika penanganan di tingkat desa belum membuahkan hasil, koordinasi dapat ditingkatkan dengan melibatkan unsur pimpinan di jenjang pemerintahan berikutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyoroti pentingnya optimalisasi peran Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, tugas Linmas tidak sebatas membantu pengamanan kegiatan masyarakat, tetapi juga berperan aktif menjaga ketertiban dan meningkatkan kewaspadaan warga. “Kerukunan warga serta sinergi antarpilar memang perlu semakin ditingkatkan, namun jangan dilupakan adanya peran serta Linmas. Itu juga perlu dioptimalkan. Jangan hanya menjaga di acara orang hajatan saja,” tegas Purnomo Hadi.

Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemkab Madiun berharap masyarakat Kecamatan Geger semakin tertib berlalu lintas, menjaga persaudaraan antarp perguruan pencak silat, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan nyaman.

(KR – Agung Marsudi)

KAI Daop 7 Madiun Sambut KKL Mahasiswa PPI, Sinergi Dunia Industri dan Pendidikan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 29 Oct 2026 03:43:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Sebanyak 48 mahasiswa Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Depo Lokomotif PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat teknologi, komponen, serta sistem perawatan lokomotif yang digunakan dalam operasional perkeretaapian.

Kegiatan yang dipandu langsung Manager Sarana KAI Daop 7 Madiun, Antang Tri Cahyono, bersama jajaran Depo Lokomotif Madiun itu diawali dengan apel dan pengarahan keselamatan kerja (safety briefing). Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta mengenai prosedur keselamatan selama berada di lingkungan operasional depo. Selanjutnya, para mahasiswa mendapatkan pembekalan materi tentang komponen transmisi elektrik, tata letak komponen lokomotif diesel elektrik (DE), serta pengenalan berbagai komponen utama lokomotif.

Materi disampaikan oleh Tim Sarana KAI Daop 7 Madiun, yang terdiri atas QC Sarana 7A, Asisten Manajer Lokomotif dan KRD, serta Supervisor Los Depo Lokomotif Madiun. Tidak hanya memperoleh pembelajaran secara teori, para mahasiswa juga diajak melihat langsung kondisi lokomotif di area Depo Lokomotif Madiun. Dalam sesi praktik lapangan tersebut, peserta mendapatkan pendampingan dari petugas depo untuk memahami lebih jauh fungsi komponen serta proses perawatan sarana perkeretaapian.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan antusiasme mahasiswa PPI dalam mengikuti kegiatan KKL tersebut. Menurutnya, kerja sama antara dunia pendidikan dan industri perkeretaapian memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan kompeten di bidang perkeretaapian. "Melalui kegiatan KKL ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di bangku kuliah, tetapi juga dapat melihat dan memahami secara langsung teknologi, komponen, serta perawatan lokomotif di lapangan," ujar Tohari.

Ia menambahkan, KAI Daop 7 Madiun senantiasa terbuka dalam mendukung kegiatan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkeretaapian. Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa sekaligus menjadi bekal dalam menyiapkan generasi penerus yang andal dan kompeten untuk mendukung kemajuan transportasi kereta api di Indonesia. (KR – Agung Marsudi)

Peringati Hari Sumpah Pemuda, KAI Daop 7 Madiun Ajak Masyarakat Tertib di Perlintasan Kereta Api

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 29 Oct 2026 03:43:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menggelar sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api dan edukasi tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang. Kegiatan yang berlangsung di JPL 138, Jalan Yos Sudarso, petak jalan antara Stasiun Madiun–Stasiun Magetan tersebut mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia". Kegiatan ini menjadi salah satu upaya KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan ketika melintasi jalur kereta api.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat patriotisme, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Menurutnya, para pemuda diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat yang sadar keselamatan, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam mengingatkan pengguna jalan lainnya agar selalu mematuhi aturan di perlintasan sebidang. "Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini, kami ingin menyulut kembali jiwa patriotisme dan kepedulian pemuda. Semangat gigih dan berempati kami bawa untuk mengingatkan masyarakat bahwa keselamatan di perlintasan sebidang adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari kepedulian diri sendiri," ujar Tohari.

Dalam kegiatan tersebut, petugas KAI bersama peserta melakukan aksi simpatik dengan membagikan suvenir yang disertai selebaran berisi imbauan keselamatan kepada para pengguna jalan. Selain itu, juga dibentangkan spanduk berisi pesan keselamatan di sekitar lokasi perlintasan.

Tohari menjelaskan, wilayah operasional KAI Daop 7 Madiun saat ini memiliki 216 titik perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 213 titik merupakan perlintasan resmi, sedangkan tiga titik lainnya tidak resmi.Sementara berdasarkan status penjagaannya, terdapat 103 titik dijaga pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, 31 titik oleh Unit Jalan dan Jembatan (JJ) KAI, 45 titik oleh Unit Operasi KAI, serta 12 titik dijaga secara swadaya masyarakat. Adapun 25 titik lainnya belum terjaga.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data evaluasi sepanjang 2026, telah terjadi tujuh insiden di perlintasan sebidang maupun di jalur atau petak jalan wilayah Daop 7 Madiun. Peristiwa tersebut menimbulkan korban dengan kondisi luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadi perhatian KAI, mengingat masih ditemukan pengguna jalan yang kurang disiplin dan mengabaikan aturan keselamatan saat melintasi jalur kereta api.

Karena itu, KAI Daop 7 Madiun terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. Tohari mengingatkan bahwa jalur kereta api merupakan kawasan terbatas yang penggunaannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas sembarangan di sekitar rel karena dapat membahayakan diri sendiri maupun perjalanan kereta api. KAI juga kembali mengingatkan masyarakat untuk menerapkan slogan BERTEMAN, yakni Berhenti, Tengok Kanan-Kiri, Aman, dan Jalan sebelum melintasi perlintasan sebidang.

Imbauan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam Pasal 90 huruf d disebutkan bahwa penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan. Sementara Pasal 124 mengatur kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan perjalanan kereta api. "Pelanggaran di perlintasan sebidang merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak oleh pihak berwenang. Kami berharap kegiatan ini membangun pemahaman bahwa kecerobohan di perlintasan tidak hanya membahayakan nyawa pengguna jalan, tetapi juga keselamatan penumpang serta awak sarana kereta api," pungkas Tohari.

Melalui kegiatan tersebut, KAI Daop 7 Madiun berharap semangat Hari Sumpah Pemuda dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, salah satunya dengan meningkatkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. (KR – Agung Marsudi)

Pemerintah Desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun mengucapkan Selamat Memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2026

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 22 Oct 2026 03:11:24 +0000

Bupati Sijunjung Kunjungi Madiun, Gali Strategi Pembiayaan Penerangan Jalan Lewat KPBU

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 20 Oct 2026 03:41:48 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, melakukan studi tiru ke Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mempelajari implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Kunjungan yang dipimpin Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir tersebut diterima Bupati Madiun Hari Wuryanto di Ruang Gambar Pendopo Muda Graha, Senin (19/10/2026) lalu. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dan PT. Tri Tunggal Madiun Terang.

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menyampaikan, Kabupaten Madiun dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai berhasil menerapkan skema KPBU untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan. Pihaknya berharap pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Sijunjung dalam merealisasikan program serupa.

Menurut Benny, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk terus berinovasi agar pembangunan tetap berjalan tanpa terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui KPBU, pihaknya ingin mempelajari tahapan perencanaan, mekanisme pembiayaan, hingga pelaksanaan kerja sama dengan badan usaha. “Kami ingin belajar bagaimana KPBU ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah dilakukan Kabupaten Madiun akan kami pelajari dan kembangkan di Kabupaten Sijunjung, sehingga pembangunan tetap bisa berjalan meskipun kemampuan APBD terbatas,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto memaparkan bahwa implementasi KPBU untuk penyediaan APJ di Kabupaten Madiun melalui proses panjang sejak tahap perencanaan hingga akhirnya beroperasi pada 2023. Program tersebut menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

Hari Wuryanto menjelaskan, kerja sama tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penerangan jalan yang besar, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terbatas. Melalui skema KPBU, Kabupaten Madiun dapat menghadirkan 7.459 titik penerangan jalan.

Bupati menegaskan, keberhasilan KPBU tidak hanya bergantung pada perhitungan finansial, tetapi juga pada komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, landasan hukum berupa peraturan daerah (perda) sangat penting karena masa kerja sama dapat melampaui masa jabatan kepala daerah. “Yang paling penting adalah komitmen antara pimpinan eksekutif dan legislatif. Jika sudah ada kesepahaman dan dituangkan dalam perda, keberlanjutan program akan lebih terjamin. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena kerja sama ini melewati masa jabatan kepala daerah,” tegasnya.

Selain meningkatkan kualitas penerangan jalan, penerapan KPBU juga memberikan sejumlah manfaat bagi Kabupaten Madiun. Di antaranya mengurangi keluhan masyarakat, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari.

Penerangan jalan yang lebih baik turut memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperpanjang jam operasional. Warung, angkringan, dan berbagai usaha di sepanjang jalan yang telah dilengkapi penerangan kini dapat beraktivitas hingga malam hari. Kondisi tersebut diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi efisiensi, pemerintah daerah juga mencatat penghematan biaya listrik penerangan jalan setelah dilakukan penataan titik lampu dan penggunaan teknologi lampu LED yang lebih hemat energi. Berdasarkan pemaparan dalam kegiatan tersebut, efisiensi pembayaran listrik mencapai sekitar 50 persen dibandingkan kondisi sebelumnya.

Hari Wuryanto menambahkan, Pemkab Madiun juga tengah mengkaji penerapan skema pembiayaan serupa untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan. Saat ini, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Madiun disebut mencapai 72,8 persen. Melalui inovasi pembiayaan infrastruktur, pemerintah daerah berharap angka tersebut dapat meningkat hingga 84 persen.

Ia berharap kunjungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama antardaerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan studi tiru diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Pemerintah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan sebaliknya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

DPRD Ngawi Kawal Bonus Atlet Popda-Peparpeda, Reward Direncanakan Masuk APBD 2027

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 19 Oct 2026 01:44:29 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Sukses menjadi tuan rumah saja belum cukup. DPRD Ngawi mengingatkan pemkab agar tidak mengesampingkan prestasi kontingen sendiri dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) III Jawa Timur 2026. Terlebih, sebanyak 304 atlet Ngawi disiapkan untuk bersaing dalam ajang tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Ngawi Suradji menegaskan, kesiapan penyelenggaraan harus berjalan beriringan dengan pembinaan atlet. Fasilitas pertandingan dan pelayanan kepada kontingen luar daerah memang penting. Namun, persiapan atlet tuan rumah juga harus mendapat perhatian. "Sebagai tuan rumah, Ngawi tidak hanya dituntut menyediakan fasilitas yang nyaman dan melayani tamu dengan baik, tetapi prestasi kontingen sendiri juga harus diperhatikan secara maksimal," ujar Suradji, Minggu (18/10/2026) lalu.

Menurut dia, pembinaan 304 atlet Ngawi harus dilakukan secara terukur. Mulai pemusatan latihan, kesiapan menghadapi pertandingan, hingga kepastian apresiasi bagi mereka yang berhasil menyumbangkan medali.

Suradji menilai bonus menjadi salah satu bentuk penghargaan sekaligus pemacu semangat atlet muda untuk memberikan penampilan terbaik. Karena itu, legislatif siap mengawal pengalokasian anggarannya dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Bonus itu penting untuk mendorong semangat para atlet. Nanti akan kita perkuat di pembahasan TAPD. Kebetulan Bupati juga sudah menyampaikan komitmennya bahwa reward bagi atlet popda dan peparpeda minimal disamakan dengan ajang porprov kemarin," terangnya.

Sebagai gambaran, skema bonus pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sebelumnya mencapai Rp 25 juta untuk peraih medali emas, Rp 15 juta bagi peraih perak, dan Rp 5 juta untuk perunggu.

Suradji menambahkan, anggaran penghargaan bagi atlet berprestasi pada Popda dan Peparpeda tersebut direncanakan masuk APBD Ngawi 2027. Dengan demikian, besaran dan realisasi bonus masih bergantung pada proses pembahasan serta penetapan anggaran. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Muskerda 2026 Jadi Momentum PPDI Madiun Tingkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 19 Oct 2026 01:17:14 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Tahun 2026 di Aula Diklat BKPSDM Kabupaten Madiun, Sabtu (17/10/2026) lalu. Mengusung tema “Sinergi Bersahaja untuk Mengayomi Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi organisasi, meningkatkan kapasitas perangkat desa, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiu Supriyadi, perwakilan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Rachmad Wagejanto, perwakilan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdullah Muhdi (Gus Muhdi), perwakilan Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, jajaran Polres Madiun; Ketua PPDI Kabupaten Madiun, Suntoyo, serta peserta PPDI dari seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Madiun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan peran perangkat desa yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perangkat desa memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas perangkat desa perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal.

Wakil Bupati juga berharap PPDI mampu menjalankan perannya sebagai wadah organisasi yang menaungi perangkat desa sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, PPDI diharapkan dapat turut mengawal pelaksanaan regulasi, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Muskerda 2026 menjadi forum penting bagi PPDI Kabupaten Madiun untuk melakukan evaluasi organisasi, memperkuat konsolidasi, serta merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan visi dan komitmen di antara seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

Dengan semangat “Sinergi Bersahaja untuk Mengayomi Berkelanjutan”, PPDI Kabupaten Madiun diharapkan terus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, profesional, dan berintegritas, sekaligus mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera). Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Pemerintah Desa Banjarsarikulon Kec. Dagangan Kab. Madiun mengucapkan Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 81 Tahun 2026

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 16 Oct 2026 06:48:41 +0000

Pemkab Ngawi Pantau Stok dan Harga Pangan Guna Kendalikan Inflasi

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 16 Oct 2026 03:04:40 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Ngawi memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Beran dan Pasar Paron pada Kamis (15/10/2026) lalu untuk menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati Ngawi bersama Ketua DPRD Kabupaten Ngawi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menemukan kenaikan harga cabai tampar dan daging ayam, sementara stok sejumlah kebutuhan pokok masih mencukupi.

Dari hasil pemantauan, beras, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng tersedia sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketersediaan gula curah juga mencukupi tanpa kenaikan harga, meski beberapa varian gula kemasan sulit ditemukan.

Kenaikan harga ditemukan pada cabai tampar yang mencapai Rp80.000 per kilogram dan daging ayam sebesar Rp38.000 per kilogram, dari harga normal Rp34.000–Rp36.000. Adapun harga cabai rawit masih normal. Meski terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas, pasokan daging ayam dan telur tetap tersedia tanpa indikasi kelangkaan. “Kami akan mengevaluasi rantai distribusi, khususnya daging ayam, untuk mengetahui penyebab kenaikan harga. Dengan begitu, langkah pengendalian bisa dilakukan lebih tepat agar harga kembali stabil dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Antok.

Untuk menindaklanjuti temuan itu, Pemkab Ngawi akan berkoordinasi dengan Polres, Kodim, Kejaksaan, dinas terkait, dan TPID. Penelusuran rantai pasok dari peternak hingga pedagang menjadi fokus evaluasi agar kendala distribusi dapat diketahui dan harga lebih terkendali.

Pemkab Ngawi terus mendorong pengawasan pasokan dan harga agar distribusi bahan pokok berjalan lancar. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-FEB/AS)

Kabupaten Madiun Jadi Tujuan Studi Tiru Sawahlunto, Bahas Efisiensi Anggaran dan Penerangan Jalan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 15 Oct 2026 03:25:01 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengelola Alat Penerangan Jalan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU APJ) kembali menarik perhatian daerah lain. Kali ini, Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Madiun, Rabu (14/10/2026) lalu. Rombongan Pemkot Sawahlunto yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Sawahlunto, Jefry Hibatullah, bersama staf khusus, disambut langsung oleh Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, di Ruang Gambar Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Sawahlunto, Jefry Hibatullah, menyampaikan bahwa kunjungan ini didasari oleh rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas RI yang menilai Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah tersukses dalam mengimplementasikan proyek KPBU APJ.

Ia menjelaskan bahwa Kota Sawahlunto tengah berbenah untuk mengembangkan sektor pariwisata. Oleh karena itu, infrastruktur penerangan jalan yang memadai menjadi kebutuhan vital untuk menunjang keamanan, kenyamanan, serta kenyamanan wisatawan. “Kami ingin menggali informasi dan berdiskusi secara mendalam mengenai proses serta keberhasilan proyek KPBU APJ di Kabupaten Madiun. Pencahayaan kota yang memadai merupakan syarat mutlak bagi kami yang sedang fokus mengembangkan Sawahlunto sebagai destinasi wisata utama,” ujar Jefry.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, mengapresiasi langkah Pemkot Sawahlunto. Menurutnya, keputusan untuk mengadopsi skema KPBU dalam penataan penerangan jalan umum adalah langkah yang sangat tepat bagi kota berorientasi wisata.

Dalam pemaparannya, Wabup Purnomo Hadi membeberkan secara rinci seluruh tahapan pengelolaan proyek KPBU APJ yang telah sukses berjalan di Kabupaten Madiun, mulai dari tahap perencanaan, penyiapan dokumen, skema pengadaan, hingga tata kelola perawatan berkala.

Wabup juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan komunikasi yang intensif dengan pihak legislatif (DPRD) sejak awal. Sebab, skema KPBU membutuhkan proses administratif yang cermat, perhitungan finansial yang matang, serta klausul perjanjian yang sangat rinci. “Jika skema KPBU APJ ini berhasil diterapkan, dampaknya sangat luar biasa bagi daerah. Selain mampu menekan anggaran tagihan listrik secara signifikan (efisiensi), keberadaan APJ yang merata mampu menghidupkan titik-titik perekonomian baru, menggeliatkan UMKM malam hari, menurunkan angka kriminalitas, hingga memicu daya tarik investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Purnomo Hadi. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Pemkab Madiun Hadirkan 34 Layanan Publik melalui Bahana Bersahaja di Desa Sidomulyo

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 15 Oct 2026 01:43:14 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan serta mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat desa melalui program Bahana Bersahaja (Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera) yang digelar di Desa Sidomulyo. Dalam kegiatan ini, sebanyak 34 jenis layanan publik dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait diboyong langsung ke tengah masyarakat. Berbagai fasilitas disiagakan untuk melayani warga secara cuma-cuma, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pengurusan dokumen kependudukan (KTP dan KK), perizinan usaha, layanan perbankan, hingga pasar murah.

Program yang rutin diselenggarakan secara bergilir di berbagai desa di wilayah Kabupaten Madiun ini disambut antusias oleh warga setempat. Selain membawa pelayanan publik langsung ke lapangan, jajaran jajaran pemerintah daerah juga memanfaatkan momentum ini untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat, menyerap aspirasi warga, serta mendorong potensi ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memangkas jarak dan birokrasi, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke pusat pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi maupun pelayanan dasar. “Pemkab Madiun membawa seluruh program pelayanan langsung agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Apapun kebutuhan masyarakat, kami upayakan bisa terpenuhi. Melalui Bahana Bersahaja ini, kami ingin memastikan pelayanan pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah warga, cepat, efisien, dan ramah. Tidak hanya sekadar memberikan pelayanan administrasi dan kesehatan gratis, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan aspirasi warga di desa. Potensi desa yang ada di Sidomulyo ini juga harus terus kita dorong agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.” ujarnya.

Selama jalannya kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Sidomulyo, warga dapat menikmati berbagai kemudahan layanan interaktif, antara lain: Layanan Kesehatan Gratis meliputi Pemeriksaan kesehatan umum, cek gula darah, kolesterol, hingga konsultasi medis tanpa dipungut biaya. Administrasi Kependudukan (Adminduk) meliputi Pembuatan dan perekaman KTP-el, Kartu Keluarga (KK), serta Akta Kelahiran secara cepat. Layanan Perizinan & Perbankan meliputi Fasilitas perizinan UMKM/NIB dan layanan keuangan dari perbankan daerah. Dan Pasar Murah & Bantuan Sosial meliputi penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau untuk menjaga keterjangkauan daya beli warga.

Pemerintah Kabupaten Madiun berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat yang terjalin melalui program Bahana Bersahaja ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan serta mewujudkan masyarakat Madiun yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Bupati Madiun Tekankan Keamanan Program MBG, SPPG Wajib Patuhi SOP

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 15 Oct 2026 01:28:23 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Madiun. Penjelasan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan “Bahana Bersahaja” yang digelar di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Rabu, 14/10/2026 lalu.

Bupati Hari Wuryanto bersyukur pelaksanaan program sejauh ini telah berjalan dengan lancar. Diharapkan program tersebut dapat membantu anak-anak dalam meningkatkan asupan gizi serta memotivasi mereka agar lebih bersemangat dalam menempuh pendidikan. “Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak kami untuk bisa meningkatkan gizi mereka, kemudian meningkatkan semangat mereka untuk selalu belajar, karena mereka sudah tidak memikirkan nanti mau makan apa, kan gitu ya,” ujar Bupati Hari Wuryanto.

Lebih lanjut, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa dukungan dari program MBG sudah sangat jelas, dan pihaknya berharap program ini mampu membantu mencerdaskan anak-anak bangsa.

Terkait upaya pengentasan stunting, Bupati Madiun menjelaskan bahwa penanganan tidak bisa disamaratakan. Untuk anak-anak usia sekolah, penanganan stunting dinilai sudah terlewat. Oleh karena itu, intervensi pencegahan stunting kini difokuskan secara khusus pada kelompok B3 (Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita). “Begini, kalau stunting itu tidak bisa, kalau seperti anak-anak ini sudah lewat. Jadi stunting itu harus kita tangani seperti khususnya untuk B3, nggih? Jadi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini yang akan, bisa mencegah stunting salah satunya,” terang Bupati Hari Wuryanto.

Bupati menambahkan, pada tahap awal program, pemanfaatan MBG ditujukan khusus bagi anak-anak sekolah. Namun, seiring perkembangannya, cakupan manfaat tersebut kini diperluas untuk menyasar kelompok B3.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Hari Wuryanto juga menekankan pentingnya menjaga aspek keselamatan dan kesehatan pangan dalam penyaluran program MBG. Ia meminta kepada seluruh jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya para kepala SPPG, agar senantiasa mentaati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Meski pemerintah telah membentuk tim pengawas lintas sektoral, termasuk Satgas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah serta tim dari Dinas Kesehatan yang memantau aspek higienitas, kepala SPPG di lapangan tetap harus menjalankan aturan tersebut secara disiplin. “Begini, jadi pokoknya kita selalu tekankan kepada teman-teman SPPG, untuk khususnya kepala SPPG-nya, dia harus mentaati SOP yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Bahkan, Bupati Madiun tidak segan-segan memberikan peringatan keras dan menyarankan agar unit SPPG yang tidak mau patuh terhadap aturan operasional dan kesehatan untuk ditutup saja. “Kita punya tim pengawas yang diketuai oleh Pak Sekda, kemudian juga dari Dinas Kesehatan. Semua harus ada level of hygiene dari Dinas Kesehatan. Dan itu harus dilaksanakan oleh kepala SPPG-nya. Kalau tidak ya percuma. Makanya saya menyarankan, kalau tidak mau begitu, tutup itu SPPG, nggih?” pungkas Bupati Madiun. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

Gotong Royong TNI dan Warga, TMMD ke-130 Ngawi Bangun Jembatan hingga Sumur Bor

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 14 Oct 2026 05:02:38 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Sinergi ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan masyarakat resmi dimulai lewat Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati, Selasa (13/10/2026) lalu, yang dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga dan mempercepat pembangunan infrastruktur desa.

Membutuhkan waktu pengerjaan selama satu bulan hingga 11 November 2026, program ini menyerap anggaran sebesar Rp3,2 miliar. Prioritas utamanya berfokus pada perbaikan akses dan kebutuhan pokok warga, meliputi pembangunan jembatan sepanjang 24 meter dengan lebar 4,8 meter, jalan paving 346 meter, serta talud 100 meter. Pengerjaan tersebut juga disempurnakan dengan pembuatan lima titik sumur bor, pembenahan lima rumah warga, pengelolaan satu hektare lahan pangan, hingga aksi pembersihan lingkungan secara serentak.

Bupati Ngawi menjelaskan bahwa skema gotong royong dalam TMMD terbukti jauh lebih efisien dibandingkan pengerjaan proyek secara kontraktual. “Ketika dikerjakan oleh masyarakat, oleh TNI, dan berbagai elemen lain, kita bisa menghemat kurang lebih Rp500 juta,” kata Ony.

Dari total alokasi dana, dukungan anggaran bersumber dari Pemkab Ngawi sebesar Rp2,8 miliar dan Markas Besar TNI sekitar Rp338,3 juta.

Sementara itu, Danrem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun Kolonel Arm Untoro Hariyanto menuturkan bahwa penentuan lokasi TMMD merupakan hasil usulan berjenjang dari tingkat desa hingga disetujui pemerintah daerah. Sebanyak 150 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan, dibantu sekitar 250 warga dan instansi terkait setiap harinya. “Intinya gotong royong, sama-sama kita membangun desa di wilayah Desa Jatipuro,” ujar Untoro.

Tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, TMMD ke-130 turut menghadirkan beragam kegiatan nonfisik. Mulai dari edukasi wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, keagamaan, kesehatan, dan keluarga berencana, hingga pelayanan administrasi kependudukan bagi warga setempat.

Melalui integrasi pembangunan infrastruktur dan penyuluhan publik ini, Desa Jatipuro diharapkan dapat tumbuh lebih mandiri dengan aksesibilitas yang lebih baik serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang optimal. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-FEB/AS)

Kejar Target Adipura 2026, Pemkab Madiun Dorong Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 14 Oct 2026 02:51:24 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera), Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Persampahan Hulu-Hilir Terintegrasi dan Berkelanjutan dalam rangka mendukung Penilaian Adipura Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Caruban, Selasa (13/10/2026) lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Madiun, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Madiun, pelaku usaha, pimpinan pondok pesantren, lurah dan kepala desa, pengelola Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengelola bank sampah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan sampah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah daerah, desa dan kelurahan, dunia usaha, serta seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut terus diperkuat melalui berbagai gerakan, di antaranya SELAMAT ASRI, #SeGoRoLamPaH, KALIBER, gerakan Pilah dari Rumah, serta Gerakan Selasa dan Jumat Bersih, sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 11 Tahun 2026.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Semester II Tahun 2025, timbulan sampah di Kabupaten Madiun mencapai 107.783,04 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang telah terkelola mencapai 62,347 persen, sedangkan 37,653 persen lainnya masih belum terkelola. Sementara itu, target pengelolaan sampah Kabupaten Madiun pada 2026 ditetapkan sebesar 64,12 persen. Di sisi lain, dari total luas wilayah Kabupaten Madiun yang mencapai 1.113,627 kilometer persegi, cakupan pelayanan persampahan baru menjangkau 259,45 kilometer persegi atau sekitar 23,29 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perluasan cakupan pelayanan sekaligus peningkatan kualitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan. “Masyarakat harus mulai memilah sampah dari rumah. Sampah dipisahkan menjadi sampah organik, sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis, dan sampah residu. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat disalurkan melalui bank sampah atau mitra daur ulang,” tegas Bupati Madiun.

Lebih lanjut, Hari Wuryanto menekankan pentingnya pembenahan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pengumpulan sampah harus didukung jadwal dan rute yang jelas, sementara sampah yang telah dipilah harus diangkut dengan baik agar tidak tercampur kembali. Setiap tempat pengumpulan sampah juga harus memiliki penanggung jawab serta jadwal pembersihan yang teratur.

Selain itu, keberadaan bank sampah, TPS3R, dan TPST harus dioptimalkan dengan memastikan seluruh fasilitas tersebut beroperasi secara aktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga perlu mendapat perhatian serius, sehingga pembangunan fasilitas tidak berhenti pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi benar-benar diikuti dengan operasional yang efektif dan hasil yang terukur.

Menutup arahannya, Bupati Madiun meminta seluruh OPD, kecamatan, desa dan kelurahan, serta pengelola fasilitas persampahan prioritas untuk menetapkan penanggung jawab yang jelas. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi agenda bersama yang dilaksanakan secara terkoordinasi, baik lintas perangkat daerah maupun lintas wilayah. Sosialisasi dan pelaksanaan pemilahan sampah dari rumah harus terus ditingkatkan secara konsisten. Seluruh fasilitas pengolahan sampah juga harus dipastikan berfungsi aktif dan memberikan manfaat nyata. Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup diminta menyiapkan data dan laporan bulanan yang akurat serta sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Evaluasi dan pembenahan harus dilaksanakan sepanjang tahun, bukan hanya menjelang penilaian Adipura. “Adipura bukan hanya tentang kebersihan yang terlihat saat penilaian, tetapi tentang sistem pengelolaan sampah yang berjalan secara konsisten dari hulu sampai hilir. Keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama, kedisiplinan, data yang akurat, dan evaluasi berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Zahrowi, menambahkan bahwa mekanisme penilaian Adipura saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin konsisten dalam menjaga kebersihan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Ia menjelaskan bahwa dalam mekanisme penilaian Adipura yang mulai diterapkan sejak 2025, daerah dituntut memenuhi persyaratan yang lebih ketat, termasuk ketentuan perolehan Adipura selama 10 kali berturut-turut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, konsistensi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Madiun. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)