KRIDHA RAKYAT

Melihat Aspek Hukum Perdata Dalam Kasus Kekerasan Seksual Oleh Tokoh Agama

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Sat, 16 May 2026 03:48:14 +0000

Oleh :

Anita Prawardani, S.H, M.H *)

PADA sekitar akhir April 2026 kita dikejutkan dengan terkuaknya berita tentang kekerasan seksual yang kembali terjadi di lingkungan pondok pesantren. Kali ini terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo yang berada di Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Perbuatan tidak bermoral ini dilakukan sendiri oleh pengasuh Pondok Pesantren bernama Ashari (AS). Kasus ini menjadi ramai setelah laporan adanya penggerebekan pondok pesantren oleh warga karena merasa lambat penanganan yang sempat mandek 2 tahun sejak laporan pertama pada tahun 2024 dengan aduan yang sama. Pada saat itu laporan diawali adanya pengakuan korban yang mengalami trauma akibat perbuatan pelaku yang diduga telah dilakukan selama beberapa waktu sebelumnya. Seiring perkembangan proses hukum diperoleh informasi bahwa jumlah korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren mencapai 50 orang santriwati yang mayoritas anak dibawah umur dengan kisaran usia dibawah 16 tahun. Modus yang digunakan oleh AS adalah dengan cara mendoktrin para korban bahwa santriwati harus patuh terhadap perintah kyai dengan dalih mengikuti ajaran ilmu agama (thoriqoh) dan guna untuk menyembuhkan penyakit hati yang dimiliki oleh santriwati.

KASUS kekerasan seksual di lembaga keagamaan khususnya pondok pesantren menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya terletak pada pelakunya melainkan pada sistemnya yang tertutup sehingga santri/santriwati yang berada didalamnya dituntut untuk patuh dengan doktrin agama yang tumbuh didalamnya dan tidak berani berbicara tentang apa saja yang mereka alami karena takut dianggap melawan agama, melawan guru atau mencemarkan kehormatan lembaga, dalam kondisi seperti inilah unsur keagamaan berubah menjadi unsur kekuasaan. Selain itu, lemahnya pengawasan eksternal dari pemerintah juga belum optimal karena masih banyak ponpes yang belum menerapkan standar operasional dengan baik misalnya belum menerapkan mekanisme perlindungan anak, belum memiliki layanan pengaduan serta kurangnya pendampingan dari instansi terkait.

DARI perspektif hukum sendiri, kasus kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana saja, melainkan dapat dikaji juga melalui hukum perdata terutama terkait perlindungan hak korban dan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Didalam hukum perdata, kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh para korban berupa kerugian fisik yang bisa meminta ganti rugi berupa biaya pengobatan, kerugian psikologis karena para korban pasti mengalami trauma atas apa yang mereka alami sehingga membutuhkan biaya untuk melakukan terapi psikologis serta kerugian kehilangan pendidikan karena dikhawatirkan rasa trauma yang ada akan membuat mereka enggan untuk kembali menimba ilmu di pondok pesantren. Sehingga apabila kasus kekerasan seksual ini telah masuk ke ranah perdata, maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk membayar kompensasi ke masing-masing korban sesuai dengan kerugian yang dialami. Selain termasuk didalam perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata, korban kekerasan seksual juga dapat menuntut beberapa hal sebagai berikut:

Ganti rugi immateriil yang berupa penderitaan emosional, kehilangan rasa aman serta kerusakan nama baik yang akan dinilai oleh hakim berdasarkan tingkat penderitaan yang dialami korban
Tanggungjawab lembaga Terkait dimana korban dapat menuntut bahwa lembaga lalai dalam melakukan pengawasan serta tidak menyediakan perlindungan hukum sehingga kasus ini menjadi tertutup dan dan tetap berlangsung
Meminta perlindungan hak korban berupa biaya pemulihan, kompensasi, perlindungan identitas dan rehabilitasi psikologis
Unsur penyalahgunaan kekuasaan dimana didalam suatu lembaga pasti terdapat susunan kepengurusan yang memiliki tanggungjawab masing-masing yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mencegah suatu tindak pidana tertentu
Terjadinya wanprestasi dimana lembaga sudah memberikan jaminan perlindungan keamanan, kenyamanan serta pendidikan keagamaan yang layak kepada santri/santriwati akan tetapi gagal dalam memenuhi jaminan tersebut.

DAMPAK dari kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo ini, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku telah mendalami kasus ini dengan melakukan verifikasi faktual dan kroscek langsung ke lingkungan pondok pesantren. Pada tanggal 4 mei 2026 beliau mengajukan rekomendasi untuk mencabut izin operasional pondok pesantren yang kemudian resmi disetujui pencabutan izin nya satu hari kemudian di tanggal 5 Mei 2026. Selanjutnya, Kementerian Agama Kabupaten Pati juga telah memulangkan seluruh santri yang berada di Ponpes Ndholo Kusumo sebanyak 252 santri/santriwati yang terdaftar baik dari jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA). (*)

*) Penulis adalah : Dosen Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Madiun

Penumpang KA Diimbau Berangkat Lebih Awal Saat Kunker Presiden di Nganjuk-Kertosono

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 15 May 2026 13:25:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun mengimbau calon penumpang kereta api untuk mengatur waktu keberangkatan lebih awal saat kunjungan kerja Presiden RI di wilayah Nganjuk dan Kertosono, Sabtu (16/5/2026).

IMBAUAN itu disampaikan menyusul potensi kepadatan arus lalu lintas akibat pengamanan agenda kenegaraan di sejumlah titik strategis yang berdekatan dengan akses menuju Stasiun Nganjuk dan Stasiun Kertosono.

MANAGER Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan, agenda kunjungan Presiden RI meliputi kegiatan di Makam, Museum, dan Monumen Marsinah. Karena itu, diperkirakan terjadi rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan utama.

“KAMI mengimbau pelanggan yang akan berangkat dari Stasiun Nganjuk maupun Kertosono agar memperhitungkan waktu perjalanan menuju stasiun lebih awal untuk menghindari keterlambatan dan tertinggal kereta,” ujar Tohari, Jumat (15/5/2026).

KAI meminta calon penumpang tiba minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Langkah itu dinilai penting agar proses boarding tetap berjalan lancar meski terjadi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan Presiden.

MESKI demikian, KAI memastikan seluruh perjalanan kereta api tetap berjalan normal. Tidak ada perubahan jadwal keberangkatan maupun operasional perjalanan KA di wilayah Daop 7 Madiun.

PENUMPANG juga disarankan memantau informasi terkini terkait pengalihan arus lalu lintas serta memanfaatkan jalur alternatif menuju stasiun agar perjalanan lebih efektif.

TOHARI menambahkan, KAI Daop 7 Madiun tetap berkomitmen menjaga kelancaran operasional perjalanan kereta api sekaligus mendukung agenda kenegaraan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

PIHAKNYA juga mengajak masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas, berhati-hati di jalan, serta mematuhi arahan petugas pengamanan selama kunjungan kerja Presiden berlangsung. (KR - Agung Marsudi)

Libatkan Masyarakat, Bea Cukai dan Satpol PP Intensif Tekan Peredaran Rokok Ilegal

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 13 May 2026 03:04:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Peredaran rokok ilegal masih menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk menekan peredarannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi bersama Kantor Bea Cukai Madiun menggelar sosialisasi tatap muka barang kena cukai di Gedung Kesenian Ngawi, (11/5/2026) lalu.

Peserta sosialisasi berasal dari berbagai unsur. Mulai sales rokok, anggota linmas, hingga pelaku UMKM.

Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Madiun, Nur Fatichah mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bersama pemerintah daerah melalui program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). "Sosialisasi ini dalam rangka penekanan peredaran rokok ilegal," katanya.

Menurut Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Madiun, Nur Fatichah, kenaikan tarif cukai selama ini kerap dianggap memicu munculnya rokok ilegal. Namun, praktik tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama sebelum tarif cukai dinaikkan pemerintah.Dia menjelaskan, kebijakan kenaikan tarif cukai dilakukan sebagai bagian pengendalian konsumsi rokok karena produk tembakau termasuk barang yang diawasi dan dibatasi peredarannya. "Karena bisa mengganggu kesehatan, bukan hanya perokoknya sendiri tapi juga lingkungan sekitarnya. Makanya pemerintah konsen menaikkan tarif sebagai bagian pembatasan," ujarnya.

Pemerintah juga terus memperbarui pita cukai setiap tahun untuk mencegah pemalsuan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terus digencarkan agar ikut aktif mengawasi peredaran rokok ilegal. "Kalau semua ikut mengawasi, tidak hanya penegak hukum," katanya.

Nur Fatichah, menambahkan, pemerintah saat ini juga mewacanakan kebijakan layering tarif cukai yang disesuaikan dengan kapasitas produksi pabrik rokok. Dengan sistem tersebut, pabrik besar akan dikenai tarif lebih tinggi dibanding pabrik kecil. "Tidak semua rokok dikenai tarif yang sama," jelasnya. Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan dugaan peredaran rokok ilegal. Laporan dapat disampaikan melalui Satpol PP, kepolisian, maupun kejaksaan. “Akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait,’’ tegasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)

Sekda Madiun Dorong Guru Kreatif Meski Sarana Pendidikan Terbatas

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 13 May 2026 01:47:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan diminta tidak menjadi alasan turunnya kualitas pembelajaran di sekolah. Sekda Madiun Sigit Budiarto meminta para guru terus berinovasi meski di tengah tekanan fiskal daerah. Pesan tersebut disampaikan Sekda saat pembinaan 470 guru ASN SD dan SMP yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Selasa (12/5/2026) lalu. “Inovasi harus menjadi kata kunci dalam mencapai kemajuan,” tegas Sigit.

Sigit Budiarto menilai sekolah tetap harus mampu melahirkan siswa berprestasi meski dengan kondisi sarana yang terbatas. Menurut dia, keterbatasan justru harus menjadi pemicu lahirnya kreativitas dan berbagai terobosan baru di dunia pendidikan. Karena itu, guru diminta tidak berlindung di balik alasan minim fasilitas maupun keterbatasan anggaran daerah. “Keterbatasan justru menjadi trigger bagi tumbuhnya kreativitas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dikbud Kabupaten Madiun Agus Sucipto, S.Pd., M.Pd. mengatakan, pembinaan tersebut difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik. Materi yang diberikan meliputi regulasi, etika birokrasi, hingga penguatan peran ASN sebagai pelayan masyarakat. “Pelayanan kepada masyarakat itu berangkatnya dari peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.

Agus Sucipto, S.Pd., M.Pd. menegaskan, guru tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pendidikan. Tenaga pendidik juga harus mampu memahami kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah masing-masing. “Kami kembalikan lagi rohnya sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Kepedulian Nyata, Pemkab Ngawi dan BAZNAS Tuntaskan RTLH di Pengkol

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 13 May 2026 01:35:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko atau disapa Antok bersama Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Maftuh Affandi, Forkopimcam Mantingan Budi Wijayanto, Dinas Sosial, dan BAZNAS Kabupaten Ngawi melakukan kunjungan ke rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga di Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Senin (11/5/2026) lalu. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi rumah yang dinilai memerlukan penanganan segera.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dalam keterangannya, menyampaikan bahwa kondisi rumah penerima manfaat membutuhkan intervensi melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk BAZNAS dan Dinas Perkim. “Karena sifatnya mendesak, maka harus segera ditangani keberadaan rumah tinggalnya ini,” ujarnya.

Selain penanganan RTLH, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga memastikan penerima manfaat telah mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Perbaikan rumah nantinya akan dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat sekitar. Rumah tinggal yang layak diharapkan dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup penerima manfaat.

Dalam kegiatan tersebut, warga sekitar turut menunjukkan dukungan dan kepedulian dengan siap terlibat dalam proses perbaikan rumah secara bersama-sama. Sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penanganan RTLH sekaligus menciptakan hunian yang lebih aman, sehat, dan layak bagi warga yang membutuhkan. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-YUN/AS)

Ngawi Resmi Bentuk Bapperida, Siap Dorong Kebijakan Berbasis Data dan Inovasi

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 13 May 2026 01:35:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemkab Ngawi mulai menggeser arah pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Langkah tersebut ditandai perubahan nomenklatur Bappeda Ngawi menjadi Bapperida Ngawi atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Perubahan itu resmi tertuang dalam revisi Perda Nomor 8 Tahun 2021.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama lembaga. Pemkab ingin hasil riset benar-benar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. “Berbeda dengan litbang yang hanya fokus penelitian. Bapperida, hasil riset wajib jadi solusi,” ujarnya, Selasa (12/5/2026) lalu.

Menurut Ony Anwar Harsono, selama ini banyak hasil penelitian berhenti sebatas dokumen kajian tanpa implementasi nyata di lapangan. Karena itu, fungsi perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi kini disatukan dalam satu siklus kebijakan. Melalui skema baru tersebut, Bapperida tidak hanya bertugas menyusun dokumen pembangunan daerah. Lembaga itu juga bakal mengelola agenda riset daerah, kajian strategis, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik. “Riset jadi dasar perencanaan. Siklus ini menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif,” katanya.

Pemkab Ngawi juga mendorong lahirnya inovasi dari lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat. Mulai pengembangan teknologi, tata kelola pemerintahan, hingga solusi berbasis potensi lokal daerah. Selain itu, Bapperida diproyeksikan menjadi pusat integrasi data pembangunan berbasis teknologi digital agar kebijakan pemerintah lebih terukur dan tepat sasaran. Ke depan, pemkab juga menyiapkan penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas riset daerah. “Bapperida diharapkan jadi motor penggerak pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi juga solutif dan berdampak nyata,” tandas Ony Anwar Harsono. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Pemkab Madiun dan PT Taspen Perkuat Sinergi Layanan ASN Lewat Penandatanganan MoU

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Wed, 13 May 2026 01:24:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun teken Memorandum of Understanding (MoU) bersama PT Taspen (Persero) tentang Peningkatan Layanan Taspen dan Kepesertaan Program Taspen Group bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun. Selasa (12/5/2026) lalu di Madiun.

Kepala PT Taspen Cabang Madiun, Susilo menyampaikan bahwa tujuan MoU ini guna menguatkan sinergi antara Taspen dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi layanan Taspen dan Kepesertaan Program Taspen Group kepada ASN, khususnya Kabupaten Madiun yang memiliki peran strategis sebagai mitra Taspen. “Bapak/ Ibu adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan ASN aktif di daerah”, ujarnya.

Dirinya mengatakan kualitas layanan taspen sangat dipengaruhi oleh seberapa efektifnya koordinasi, pertukaran data, serta penyederhanaan proses guna mewujudkan birokrasi yang lincah dan pelayanan publik yang berbasis digital. Dimana semua itu mempunyai tujuan yang jelas, diantaranya memangkas birokrasi, mempercepat proses klaim, dan memastikan hak peserta diterima tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Selain itu, juga untuk meminimalisir hambatan administratif, meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan taspen serta program unggulan Taspen Group. “Dengan melalui kesepakatan bersama ini akan membangun kolaborasi yang semakin erat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada ASN, baik pada masa aktif bekerja maupun purna”, paparnya.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi pesertanya untuk terus hadir, mendengar dan menyesuaikan layanan kebutuhan pemda dan peserta. Masukan dan kolaborasi akan menjadi langkah konkret menuju layanan taspen yang lebih cepat, transparan, humanis bagi ASN di lingkup Pemkab Madiun.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto memberikan apresiasi kepada PT Taspen Cabang Madiun atas terjalinnya kerjasama tersebut, yang merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada ASN, khususnya menjamin hak-hak pegawai negeri di hari tua. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Taspen Cabang Madiun atas kerjasama ini, dan Insya Allah PT Taspen transparan”, ujar Bupati Madiun.

Pihaknya menyambut baik dengan adanya optimalisasi atas penyelenggaraan program-program dari PT Taspen, termasuk peningkatan klaim secara otomatis, pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengelolaan gaji, serta penyelenggaraan sosialisasi bagi ASN. Dengan harapan memudahkan peserta mengakses berbagai layanan taspen secara praktis dan efisien. “Saya harap sinergi yang telah terjalin ini dapat terus diperkuat dan diimplementasikan secara nyata, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh ASN”, tutupnya.

Adapun dari rangkaian kegiatan tersebut, ditutup dengan saling bertukar cinderamata antara Pemkab Madiun dan PT Taspen Cabang Madiun serta foto bersama. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

BUMDes Klecorejo Kelola Dana Ketahanan Pangan untuk Budidaya Jagung, Dorong PAD dan Ekonomi Desa

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 12 May 2026 04:24:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Program ketahanan pangan nasional terus digerakkan hingga tingkat desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan menjaga kemandirian pangan. Di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, dana ketahanan pangan (Ketapang) dimanfaatkan untuk budidaya tanaman jagung yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Sejahtera.

PROGRAM tersebut dikelola langsung oleh Direktur Ahmad Prayoga dengan total anggaran sebesar Rp161.550.000. Kegiatan dimulai sejak Januari dan memasuki masa panen pada Maret 2026.

LAHAN kas desa yang sebelumnya sempat terbengkalai kini dioptimalkan melalui pembangunan fasilitas sumur dalam dan pengelolaan lahan seluas 1 hektare untuk penanaman jagung. Dari panen perdana, program ini berhasil menghasilkan sekitar 1 ton jagung.

MESKI hasil panen masih tergolong tahap awal karena program baru dimulai, capaian tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam memanfaatkan aset desa secara produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

AGUS SUBIAKTO menegaskan pihaknya sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan BUMDes agar usaha desa tetap sehat dan tidak mengalami kerugian. Menurutnya, BUMDes memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penggerak ekonomi desa, sehingga setiap anggaran harus dikelola secara profesional dan transparan.

IA juga menyampaikan antusiasmenya terhadap program ketahanan pangan yang menjadi perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan dari Pemerintah Desa Klecorejo turut menjadi motivasi besar bagi pengurus BUMDes dalam menjalankan amanah tersebut.

DENGAN pengelolaan yang terukur dan berkelanjutan, Desa Klecorejo diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana dana ketahanan pangan mampu diubah menjadi kekuatan ekonomi riil yang berdampak langsung bagi masyarakat desa. (KR - Saiful Arif)

Bhabinkamtibmas Polres Ngawi Pantau Pekarang Warga Dorong Ketahanan Pangan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 12 May 2026 01:42:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Polres Ngawi di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Kepala Biro SDM Polda Jawa Timur Kombes Pol Sih Harno selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan. Sebagai bentuk implementasi program tersebut, Polres Ngawi menginstruksikan seluruh jajaran Bhabinkamtibmas untuk aktif melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pemanfaatan pekarangan pangan bergizi di wilayah binaan masing-masing.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menyatakan bahwa, “Pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman produktif seperti terong merupakan langkah positif dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Polres Ngawi akan terus hadir mendampingi masyarakat agar pemanfaatan lahan produktif dapat berkembang dengan baik.” Kegiatan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Legokulon yang melaksanakan pengecekan pekarangan pangan bergizi tanaman terong milik Kasdi warga setempat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan tanaman guna memastikan pertumbuhan berjalan baik dan sehat. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga berdialog dengan pemilik lahan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perkembangan tanaman.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan bergizi, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin aktif dalam mengembangkan pekarangan produktif, sehingga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat terus terjaga dengan baik. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh RRI Madiun. (KR-FEB/AS)

Petani Madiun Dapat Tambahan Alokasi 9 Ribu Ton Pupuk Organik Bersubsidi

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 12 May 2026 01:39:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Geliat sektor pertanian di Kabupaten Madiun dipastikan makin kuat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah alokasi pupuk organik bersubsidi untuk Kabupaten Madiun hingga 9 ribu ton karena serapan pupuk dinilai optimal.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Heru Suseno, mengatakan tambahan alokasi tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tingginya realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun. “Kemarin ada tambahan 9.000 ton untuk Kabupaten Madiun. Itu karena serapannya optimal,” ungkapnya, Senin (11/5/2026) lalu. Menurut Heru Suseno, mekanisme distribusi pupuk memungkinkan penggeseran kuota dari daerah dengan serapan rendah menuju daerah yang pemanfaatannya lebih baik.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Heru Suseno, memastikan stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur selama 2026 dalam kondisi aman. Total alokasi pupuk subsidi di Jatim mencapai sekitar 1 juta ton yang terdiri dari pupuk urea, NPK hingga pupuk organik.Kabupaten Madiun disebut menjadi salah satu daerah yang aktif mengajukan tambahan pupuk organik ke pemerintah provinsi. “Artinya petani sudah mulai sadar penggunaan pupuk organik itu menguntungkan. Unsur haranya tetap terjaga dan harganya juga lebih terjangkau,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Heru Suseno, menjelaskan, kewenangan penggeseran alokasi pupuk antarwilayah diberikan langsung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada pemerintah provinsi. Karena itu, daerah dengan serapan pupuk rendah akan dikurangi dan dialihkan ke wilayah yang tingkat penebusannya lebih tinggi. “Kalau ada wilayah yang tidak optimal, nanti digeser ke daerah yang serapannya bagus. Mekanismenya seperti itu,” terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi 2026 dalam kondisi aman. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, total alokasi pupuk bersubsidi tahun ini mencapai lebih dari 48 ribu ton.

Rinciannya meliputi 24.746 ton urea, 18.173 ton NPK, 94 ton NPK formula khusus, 5.881 ton pupuk organik, serta 10 ton ZA. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)

Resmi Dibuka, Tomoro Coffee Siap Ramaikan Kawasan Depan Stasiun Caruban

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Tue, 12 May 2026 01:37:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Gerai kopi modern “Tomoro Coffee” resmi dibuka melalui agenda grand opening pada Senin (11/5/2026) lalu. Kehadiran kafe yang berada tepat di depan Stasiun Mejayan tersebut diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkumpul, berdiskusi hingga beraktivitas kreatif.

Owner Tomoro Coffee, Amin Cahyadi menyampaikan bahwa pembukaan gerai di Caruban menjadi bagian dari ekspansi besar Tomoro Coffee di wilayah Jawa Timur. Saat ini, Tomoro Coffee telah memiliki 86 cabang yang tersebar mulai Madiun, Ngawi hingga Jember dan Banyuwangi. Dimana untuk wilayah Madiun sendiri, sudah terdapat 5 cabang salah satunya di Caruban.

Khusus di wilayah Madiun Raya, Tomoro Coffee kini telah hadir di Caruban, Ngawi, depan Stasiun KAI Madiun, Sun City Madiun dan Ponorogo. Amin menegaskan pihaknya akan terus memperluas jaringan ke kota-kota lain. “Kita akan penuhi kota-kota lain dengan Tomoro. Kami melihat potensi masyarakat dan anak muda sekarang luar biasa, sehingga kebutuhan tempat berkumpul yang nyaman terus meningkat,” ujar Amin dalam sambutannya.

Menurutnya, Caruban memiliki peluang besar karena mulai tumbuh menjadi pusat aktivitas masyarakat dan komunitas kreatif. Ia menyebut Tomoro Coffe tidak hanya hadir sebagai tempat ngopi, tetapi juga ruang sosial yang nyaman untuk bekerja, berdiskusi hingga berkegiatan komunitas. “Sekarang tren di Caruban luar biasa. Banyak anak muda mulai aktif, ada komunitas, ada yang bekerja sambil membawa laptop. Kami ingin menghadirkan tempat berkumpul yang nyaman, bukan sekadar tempat ngopi,” tambahnya.

Amin Cahyadi juga mengungkapkan optimismenya terhadap perkembangan investasi di Kabupaten Madiun. Ia berharap kehadiran Tomoro Coffee mampu memicu hadirnya investor lain sehingga kawasan Caruban semakin berkembang dan ramai. Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembangunan hingga perizinan sehingga grand opening (pembukaan) dapat berjalan lancar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati mengapresiasi hadirnya Tomoro Coffee di Caruban. Menurutnya, tempat tersebut menjadi alternatif ruang santai sekaligus tempat pertemuan yang modern bagi masyarakat. “Ini menjadi tempat yang representatif untuk anak-anak muda. Lokasinya strategis di depan stasiun, jadi masyarakat atau penumpang kereta bisa sambil menunggu dengan menikmati suasana di sini,” katanya.

Puji Rahmawati juga berharap pengelola tetap memperhatikan kelengkapan perizinan dan mampu menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Ia optimistis hadirnya Tomoro Coffee akan menambah geliat ekonomi dan keramaian di kawasan Caruban Raya.

Selain area kafe utama, Tomoro Coffee juga menyediakan ruang meeting berkapasitas sekitar 12 orang yang dapat dimanfaatkan untuk pertemuan maupun aktivitas komunitas. Dengan konsep modern dan lokasi strategis, kafe ini diproyeksikan menjadi salah satu titik nongkrong baru favorit masyarakat Kabupaten Madiun. Adapun dalam acara ini juga dilakukan pemotongan tumpeng serta pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya pembukaan gerai kopi modern “Tomoro Coffee”. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)

DKPP Madiun Perketat Pemeriksaan Hewan Kurban Jelang Idul Adha Guna Cegah PMK

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 11 May 2026 03:45:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan antemortem bakal dilakukan di sejumlah pasar hewan hingga lapak penjualan musiman guna memastikan sapi dan kambing dalam kondisi sehat serta layak dikurbankan.

Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun Harris Imballo R Siregar mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menjamin keamanan hewan kurban sebelum dibeli masyarakat. “Pemeriksaan ini untuk memastikan hewan kurban aman dan sehat sebelum dibeli masyarakat,” ujarnya, kemarin (10/5/2026).

Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan berlangsung pada 19–22 Mei mendatang. Petugas gabungan dari kecamatan bersama dokter hewan akan diterjunkan ke enam titik pasar hewan. Lokasi yang menjadi sasaran antara lain Pasar Legi Bajulan Saradan, pasar kambing Mlilir, Babadan, Basekan, Krandegan, serta Pasar Muneng Wage yang menjual sapi dan kambing. “19 Mei di Pasar Legi Bajulan Saradan,” jelasnya.

Tak hanya pasar hewan, petugas juga akan memeriksa lapak penjualan hewan kurban di peternakan maupun lapak musiman di pinggir jalan. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh mulai dari gejala penyakit mulut dan kuku (PMK), kondisi mata, kelincahan gerak, hingga memastikan hewan tidak mengalami flu maupun pincang akibat gangguan kaki dan kuku. “Ada pemeriksaan poel juga, sudah pupak atau belum,” tambahnya.

Jika ditemukan hewan dengan gejala sakit, DKPP akan melakukan karantina dan penanganan lanjutan. Hewan tersebut akan dipantau selama beberapa hari sebelum diizinkan kembali dijual. “Nanti kami monitor tiga hari ke depan sudah sembuh atau belum. Kalau belum sembuh, kami sarankan untuk tidak dijual dan dikarantina sampai sembuh,” tuturnya.

Setelah pemeriksaan selesai, DKPP akan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai bukti hewan telah lolos pemeriksaan dan layak dijadikan hewan kurban. Dalam dokumen tersebut juga dicantumkan jumlah hewan sehat, hewan yang harus dikarantina, hingga yang tidak layak dijual. “SKKH menjadi bukti hewan sudah diperiksa petugas,” katanya.

DKPP juga mengimbau masyarakat lebih selektif saat membeli hewan kurban. Hewan sehat biasanya memiliki mata cerah, gerak aktif, nafsu makan baik, tidak mengeluarkan liur berlebihan, dan tidak pincang. “Kalau membeli di tempat yang sudah diperiksa tentu lebih aman,” tegasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Cegah Salah Sembelih Hewan Kurban, 150 Jagal di Madiun Ikuti Pelatihan Penyembelihan Halal

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 11 May 2026 03:39:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ratusan jagal di Madiun mendapat pelatihan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Pelatihan tersebut digelar DPW Juru Sembelih Halal Indonesia Jawa Timur guna meningkatkan kemampuan jagal sekaligus meminimalkan kesalahan saat proses penyembelihan.

Ketua DPW Juleha Indonesia Jatim Imam Fauzi mengatakan proses penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan karena berkaitan langsung dengan ketentuan syariat. “Kadang secara syar’i tidak bisa berdoa, atau tidak mengucapkan Bismillah, itu kan fatal. Kasihan pengkurbannya,” ujarnya usai pelatihan di Pendopo Muda Graha, kemarin (10/5/2026).

Menurut dia, masih banyak masjid menggunakan jasa jagal yang belum pernah mengikuti pelatihan penyembelihan halal. Padahal, kesalahan saat penyembelihan dapat berdampak pada keabsahan hewan kurban.

Imam Fauzi menjelaskan, jumlah masjid di Kabupaten Madiun mencapai lebih dari 3 ribu. Jika setiap masjid menyembelih lima hingga tujuh ekor hewan kurban, potensi kesalahan dinilai cukup besar apabila proses penyembelihan tidak dilakukan sesuai standar. Karena itu, peserta pelatihan dibekali materi mulai teknik penyembelihan, pengulitan, hingga manajemen pembagian daging kurban. “Manajemen kurban itu harus dilakukan dengan baik. Semua teknik kami ajarkan,” katanya.

Dalam pelatihan tersebut, peserta juga dikenalkan dengan SPMBHKI atau Standar Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Seluruh Indonesia. Standar nasional itu disiapkan sebagai pedoman penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat, higienis, dan memenuhi standar kesehatan. “Kami membuat panduan agar proses penyembelihan benar secara syariat, higienis, dan sesuai standar kesehatan,” tambahnya.

Kegiatan itu sekaligus dirangkai dengan pelantikan DPD Juleha Indonesia Kabupaten Madiun. Pelatihan tingkat kabupaten tersebut menjadi yang pertama digelar secara besar di Kabupaten Madiun. Sebanyak 150 peserta dari berbagai kecamatan dan desa mengikuti kegiatan tersebut. Namun jumlah itu dinilai masih belum mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Madiun yang memiliki 206 desa dan kelurahan di 15 kecamatan. “Artinya masih ada beberapa wilayah yang belum mengikuti, itu menjadi PR kami,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Revisi Perda Desa Dikebut, Pemkab Madiun Siapkan Pilkades 2027

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 11 May 2026 02:31:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2027 mulai dimatangkan Pemkab Madiun. Salah satu yang dipercepat ialah revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang dipastikan masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Targetnya, perda tersebut rampung tahun ini agar tahapan Pilkades 2027 memiliki payung hukum yang jelas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Supriyadi, mengatakan pembahasan revisi perda bakal segera dilakukan bersama DPRD. “Perubahan Perda 1 Tahun 2015 itu sudah dipastikan masuk Propemperda. Berarti tahun ini harus dibahas dan harus selesai,” katanya, Minggu (10/5/2026) lalu.

Menurut dia, saat ini DPMD mulai menyiapkan materi perubahan perda bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Penyusunan regulasi juga melibatkan akademisi sebagai bahan kajian sebelum masuk tahap pembahasan. “Kami menyiapkan materinya, dan itu tidak cukup kami sendiri. Jadi lintas perangkat daerah, termasuk menggandeng akademisi,” imbuhnya.

Supriyadi menjelaskan, revisi perda tidak hanya mengatur teknis Pilkades, tetapi juga operasional pemerintahan desa secara menyeluruh. Mulai pembentukan dan penggabungan desa, administrasi pemerintahan desa, perangkat desa, kelembagaan desa hingga pengelolaan aset desa. “Perdanya hampir keseluruhan yang teknis operasional pemerintahan desa. Mulai kepala desa sampai perangkat desa, kelembagaan dan aset desa juga masuk,” jelasnya.

Setelah perda selesai dibahas dan ditetapkan, pemkab bakal melanjutkan penyusunan aturan teknis berupa Peraturan Bupati (Perbup). Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh tahapan Pilkades serentak 2027 memiliki pedoman teknis yang jelas. “Kalau perda sudah jadi, nanti aturan teknisnya kita siapkan melalui Perbup. Harapan kami tahun ini sudah selesai,” tuturnya.

Dia menyebut pembahasan perda ditarget mulai bergulir dalam masa persidangan DPRD bulan depan. Draf awal juga diharapkan segera dikirim ke DPRD dalam waktu dekat. “Insya Allah bulan depan sudah mulai persidangan dan kita harapkan drafnya juga sudah bisa kita kirim ke dewan,” katanya.

DPMD menargetkan penyusunan perda tuntas dalam tiga bulan ke depan agar pemkab memiliki waktu cukup untuk menyiapkan tahapan teknis dan penganggaran Pilkades serentak. “Perda jadi mungkin tiga bulan ke depan lah, harapannya sudah beres,” tandasnya.

Untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2027, sementara terinventarisasi sebanyak 62 desa yang bakal mengikuti pemilihan. Jumlah tersebut meliputi desa yang masa jabatan kepala desanya habis pada 2027 maupun desa yang saat ini mengalami kekosongan jabatan kepala desa. “Sementara ada 62 desa. Itu termasuk desa yang habis masa jabatannya tahun 2027 dan yang kosong juga masuk,” bebernya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

BUMDes Wilis Lestari Optimalkan Dana Ketahanan Pangan untuk Hortikultura, Dorong Ekonomi Warga Desa Kare

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Mon, 11 May 2026 01:55:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Program ketahanan pangan nasional yang digencarkan pemerintah pusat mulai menunjukkan hasil nyata di daerah pedesaan. Salah satunya dilakukan BUMDes Wilis Lestari di wilayah Desa Kare, Kabupaten Madiun, yang memanfaatkan Dana Desa (DD) sektor ketahanan pangan sebesar Rp319.100.000 untuk pengembangan hortikultura berbasis lahan produktif desa.

ANGGARAN tersebut digunakan untuk budidaya berbagai komoditas pertanian hortikultura seperti melon, timun, cabai, dan tomat yang ditanam di atas tanah kas desa (TKD) seluas 0,5 hektare. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan sektor pangan dan pemberdayaan ekonomi desa.

DIREKTUR BUMDes Wilis Lestari, Arik Krianto, menjelaskan bahwa perkembangan tanaman sejauh ini cukup baik. Beberapa komoditas sayuran bahkan telah memasuki masa panen pertama dan bersiap menuju panen kedua, sementara tanaman melon diperkirakan segera memasuki masa panen dalam waktu dekat. “Setelah panen nanti, lahan kembali ditanami tomat, timun, dan buncis. Kami memilih tanaman yang harga pasarnya relatif aman dan stabil agar tidak mengalami kerugian,” ujar Arik Krianto saat ditemui media.

MENURUTNYA, wilayah pegunungan Desa Kare memiliki potensi besar untuk pengembangan hortikultura karena didukung kondisi tanah yang subur dan suhu udara yang sejuk. Faktor alam tersebut dinilai sangat cocok untuk pengembangan pertanian modern berbasis desa.

BUMDes Wilis Lestari juga menerapkan strategi pemasaran bertahap dengan memprioritaskan kebutuhan pasar lokal terlebih dahulu sebelum memperluas distribusi ke luar daerah. Langkah itu dilakukan agar hasil produksi dapat terserap maksimal oleh masyarakat sekitar sekaligus menjaga stabilitas penjualan.

MESKI demikian, dalam pelaksanaannya program tersebut sempat menghadapi kendala cuaca ekstrem. Curah hujan tinggi menyebabkan sebagian tanaman cabai terserang jamur akar hingga mengalami kematian. Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar, pihak pengelola memutuskan menjual cabai dalam kondisi masih hijau agar tetap memiliki nilai ekonomi. “Kendala pasti ada, terutama cuaca. Namun kami terus belajar dalam pengelolaan pertanian agar usaha BUMDes tetap berjalan dan tidak merugi,” tambah Arik.

IA menegaskan, sejauh ini program hortikultura yang dijalankan BUMDes Wilis Lestari mulai menunjukkan keuntungan. Hasil panen dapat dipasarkan dengan baik dan diterima masyarakat maupun pasar desa setempat.

PROGRAM tersebut dinilai menjadi contoh bagaimana pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi produktif, membuka peluang usaha masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. (KR - Saiful Arif)

Pemkab Madiun Kembali Gelar Job Fair 2026 Buka 6 Ribu Lowongan Kerja

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Sun, 10 May 2026 02:00:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Upaya menekan angka pengangguran terus dilakukan Pemkab Madiun. Salah satunya melalui pelaksanaan Job Fair 2026 yang bakal menyediakan lebih dari 6 ribu lowongan kerja dari puluhan perusahaan. Kegiatan bursa kerja tersebut akan digelar di Pendopo Ronggo Djoemeno pada 19–20 Mei mendatang. “Job Fair adalah langkah strategis dalam rangka untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Madiun,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, Sabtu (9/5/2026) lalu.

Menurut Arik Krisdiananto, tahun ini terdapat sekitar 48 perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam Job Fair 2026.Total lowongan yang dibuka mencapai lebih dari 6 ribu posisi dari berbagai bidang pekerjaan. “Melalui Job Fair dapat mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerja sehingga sangat efektif dan efisien,” ujarnya. Job Fair 2026 mengusung tema Kabupaten Madiun Bersahaja, Ben Bahagia Kudu Kerjo.

Selain bursa kerja, kegiatan juga diramaikan layanan rekrutmen, bimbingan kerja, penawaran kerja langsung, layanan AK-1 hingga layanan ketenagakerjaan lainnya. Pemkab memastikan kegiatan tersebut terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. “Harapannya masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi masing-masing,” imbuhnya.

Berdasarkan dashboard monitoring Disnakerin Kabupaten Madiun, hingga 7 Mei pukul 15.20 WIB jumlah pendaftar telah mencapai 2.188 orang. Mayoritas pendaftar berasal dari lulusan SMK/SMA/MA sebanyak 1.759 orang. Disusul lulusan S1/D4 sebanyak 298 orang, D3 sebanyak 74 orang, SMP 25 orang, D1 tujuh orang, Paket C lima orang, dan lainnya 20 orang. Sementara berdasarkan jenis kelamin, peserta laki-laki tercatat sebanyak 1.317 orang dan perempuan 871 orang. Sedangkan peserta asal Kabupaten Madiun mencapai 1.394 orang dan luar daerah sebanyak 794 orang. “Antusiasme masyarakat cukup tinggi dan kemungkinan jumlahnya masih terus bertambah,” terangnya.

Pendaftaran Job Fair 2026 dilakukan secara daring melalui laman berikut:

Pendaftaran Job Fair 2026 Kabupaten Madiun

Pendaftaran dibuka sejak 6 April hingga 18 Mei 2026. Peserta diminta mengisi data serta mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan. “Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja,” pungkasnya.

KAI Daop 7 Madiun Gandeng Komunitas KA Kampanyekan Anti Pelecehan Seksual

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Sat, 09 May 2026 06:38:50 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menggandeng komunitas pencinta kereta api RF Pecel +63 Madiun menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual di lingkungan stasiun dan kereta api, Sabtu (9/5/2026).

KEGIATAN ini menjadi bagian dari komitmen KAI Daop 7 Madiun dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan, sekaligus melibatkan generasi muda dalam aksi sosial yang positif.

BERBAGAI aktivitas dilakukan dalam kampanye tersebut, mulai dari penandatanganan petisi penolakan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, edukasi langsung kepada pelanggan, hingga pembentangan banner serta mockup berisi pesan kampanye anti pelecehan seksual.

TOHARI, Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, mengatakan kolaborasi dengan komunitas pencinta kereta api diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menciptakan lingkungan transportasi yang aman.

MENURUTNYA, generasi muda memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan positif dan mendorong masyarakat agar berani bersuara maupun melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual.

KAI juga menegaskan sikap nol toleransi terhadap segala bentuk tindakan asusila yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.

TOHARI menekankan bahwa pelaku pelecehan seksual akan dikenakan sanksi administratif tegas, termasuk dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist sehingga tidak dapat menggunakan layanan kereta api dalam jangka waktu tertentu hingga permanen.

EDUKASI kepada pelanggan terus dilakukan agar masyarakat saling peduli dan berani bertindak apabila menemukan tindakan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan bersama.

SEBAGAI bagian dari peningkatan layanan, KAI juga menghadirkan fitur Female Seat Map pada aplikasi Access by KAI. Fitur ini memudahkan pelanggan perempuan melihat posisi tempat duduk berdasarkan gender penumpang di sekitarnya.

KOMITMEN KAI Daop 7 Madiun tidak hanya berfokus pada keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan, tetapi juga perlindungan terhadap pelanggan melalui lingkungan transportasi yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. (KR - Agung Marsudi)

KAI Daop 7 Madiun Gelar “Safari Kisah Kak David” untuk Edukasi Anak tentang Kereta Api

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 08 May 2026 06:10:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun kembali menghadirkan kegiatan edukatif bagi masyarakat melalui acara bertajuk “Safari Kisah Kak David bersama KAI” yang akan digelar di The Nice Playland, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Sabtu (9/5/2026) besok.

KEGIATAN yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya KAI Daop 7 Madiun untuk mendekatkan dunia perkeretaapian kepada generasi muda dengan konsep yang interaktif dan menyenangkan.

TOHARI, Manager Humas Daop 7 Madiun, mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang agar anak-anak tidak hanya memperoleh hiburan, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai keselamatan dan layanan kereta api.

MENURUTNYA, penanaman rasa cinta terhadap transportasi kereta api sejak dini penting dilakukan melalui pendekatan yang ramah anak dan mudah dipahami.

RANGKAIAN acara akan diisi dengan storytelling bersama Kak David yang membawakan kisah inspiratif seputar dunia kereta api. Selain itu, pengunjung juga dapat memperoleh informasi langsung mengenai layanan dan fasilitas terbaru KAI melalui open booth yang disediakan di lokasi kegiatan.

PENGUNJUNG juga akan disuguhi kehadiran maskot ikonik KAI, Si Loko, yang dapat diajak berinteraksi dan berfoto bersama. Berbagai merchandise eksklusif turut disiapkan bagi peserta yang mengikuti aktivitas di booth.

KAI Daop 7 Madiun juga membuka layanan pendaftaran program Eduspoor, yakni program edukasi perkeretaapian bagi sekolah atau kelompok tertentu yang ingin mengenal dunia kereta api lebih dekat.

SELAIN itu, tersedia pula layanan registrasi reduksi bagi pelanggan yang berhak memperoleh tarif khusus atau potongan harga sesuai ketentuan yang berlaku.

TOHARI mengajak masyarakat Madiun dan sekitarnya untuk hadir dan memeriahkan kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana hiburan keluarga, acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan dan keselamatan perkeretaapian.

MELALUI kegiatan edukatif semacam ini, KAI Daop 7 Madiun berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat sekaligus membangun budaya transportasi publik yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak maupun keluarga. (KR - Agung Marsudi)

Program Bagi Hasil Cukai Tembakau Dorong Ekonomi Peternak di Madiun, Tiga Kelompok Ternak Domba Mulai Berkembang

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 08 May 2026 03:30:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Kabupaten Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui program bantuan ternak yang bersumber dari Anggaran Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program tersebut disalurkan kepada tiga kelompok ternak di wilayah Kabupaten Madiun sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan peternak.

TIGA kelompok penerima bantuan tersebut yakni kelompok Peternak Bolo, Peternak Bodag, dan Peternak Ngranget yang berada di kecamatan berbeda di wilayah Kabupaten Madiun. Masing-masing kelompok menerima bantuan sebanyak 143 ekor domba melalui Dinas Peternakan Kabupaten Madiun.

PROGRAM bantuan ternak ini disambut antusias oleh masyarakat desa. Kehadiran bantuan domba dinilai menjadi harapan baru bagi warga untuk memperkuat ekonomi keluarga di tengah tantangan ekonomi pedesaan. Selain memberikan nilai ekonomi, ternak domba juga dianggap sebagai “rojo koyo” atau simbol kekayaan masyarakat Jawa yang memiliki nilai sosial dan budaya tinggi.

KEPALA Dinas Peternakan Kabupaten Madiun, Paryoto, menjelaskan bahwa bantuan diberikan berdasarkan proposal yang diajukan kelompok ternak melalui dinas terkait. Ia berharap bantuan tersebut dapat berkembang dan memberi dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. “Pemerintah berharap bantuan ternak ini mampu berkembang dan menjadi penggerak ekonomi kelompok maupun keluarga peternak. Program ini diprioritaskan bagi wilayah penghasil tembakau sebagai bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau,” ujar Paryoto.

MENURUT para anggota kelompok ternak, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, namun juga mempererat kerukunan antarwarga melalui sistem pengelolaan ternak secara bersama-sama. Saat ini sebagian domba bantuan bahkan sudah mulai berkembang biak dan melahirkan anak, yang menjadi indikator awal keberhasilan program pemerintah daerah tersebut.

KETUA Kelompok Ternak Desa Ngranget kec.dagangan, Warsito, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterima kelompoknya. Ia menilai program tersebut sangat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan penghasilan keluarga. “Dengan adanya bantuan ini masyarakat merasa terbantu. Domba-domba yang diberikan mulai berkembang sehingga memberi harapan besar untuk peningkatan ekonomi keluarga ke depan,” ungkap Warsito.

PROGRAM bantuan ternak berbasis DBHCHT ini juga dinilai selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah berharap sektor peternakan rakyat mampu menjadi salah satu fondasi ekonomi desa yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Madiun. (KR - Saiful Arif)

Cegah Penyalahgunaan Narkotika, KAI Daop 7 Madiun Perkuat Pengawasan Pegawai

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 08 May 2026 02:07:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - KAI Daop 7 Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Salah satunya melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan alkohol di lingkungan kerja. Komitmen tersebut diwujudkan lewat Webinar Series bertema “Produktif Tanpa Narkotika dan Alkohol Demi Menjaga Karier dan Masa Depan” yang digelar Kamis (7/5/2026).

Vice President Daop 7 Madiun Ali Afandi menegaskan, integritas serta kesehatan pegawai menjadi fondasi utama perusahaan. Karena itu, pihaknya tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja KAI. “Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mencoba ataupun menyalahgunakan narkoba. Sebesar apa pun kemampuan ekonomi seseorang, penyalahgunaan narkoba hanya akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, maupun perusahaan,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan memaparkan bahaya narkotika secara komprehensif. Meski beberapa jenis narkotika memiliki fungsi medis, penyalahgunaannya tetap menjadi ancaman serius yang harus dicegah bersama.

Yudha juga mengingatkan peserta agar mewaspadai berbagai modus baru peredaran narkoba. Di antaranya melalui cairan vape berbahaya hingga penggunaan Nitrous Oxide atau yang dikenal dengan istilah “whip pink”.

Sebagai langkah preventif, kegiatan ditutup dengan pemeriksaan tes urine bagi peserta. Tes dilakukan untuk memastikan seluruh petugas pelayanan, operasional, maupun administrasi berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif dari penyalahgunaan alkohol maupun narkotika.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memberikan rasa aman kepada pelanggan. “Keselamatan perjalanan kereta api adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Melalui edukasi dan tes urine berkala ini, kami memastikan seluruh personel KAI Daop 7 Madiun bersih dari pengaruh zat terlarang,” ujarnya.

Dia menambahkan, KAI tidak memberikan toleransi bagi pegawai yang terbukti melanggar aturan terkait narkoba maupun alkohol. Menurutnya, disiplin dan profesionalisme menjadi kunci pelayanan prima kepada masyarakat. “Kami berharap seluruh pekerja tetap produktif, menjaga karier dan masa depan dengan menjauhi gaya hidup tidak sehat, sekaligus menjamin keamanan operasional kereta api di wilayah Daop 7 Madiun,” pungkasnya. (KR - Agung Marsudi)

Anggaran Rp 3,9 Miliar Disiapkan, 128 Desa di Kabupaten Madiun Ajukan Bantuan Pengurukan KDKMP

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 08 May 2026 02:07:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Antusiasme pemerintah desa terhadap bantuan pengurukan lahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Madiun cukup tinggi. Dari total 198 desa, sebanyak 128 desa mengajukan bantuan pembiayaan karena kebutuhan anggaran pengurukan dinilai cukup besar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun mengatakan kebutuhan pengurukan dan pengeprasan lahan di tiap desa berbeda-beda. “Ternyata kebutuhan biaya pengurukan maupun pengeprasan itu cukup besar. Bahkan ada yang sampai di angka sekitar Rp150 juta,” ujarnya, Kamis (7/5/2026) lalu.

Menurut dia, ada desa yang membutuhkan urukan tanah, sementara desa lain justru memerlukan pengeprasan lahan agar siap dibangun gerai KDKMP. Karena itu, Pemkab Madiun mengambil kebijakan membantu desa dengan kebutuhan pengurukan di atas Rp50 juta. “Komitmen Pak Bupati, kalau kebutuhan pengurukan lebih dari Rp50 juta, sisanya dibantu pemkab. Yang Rp50 juta ke bawah ditanggung desa,” jelasnya.

Selain desa, delapan kelurahan juga mendapatkan bantuan pembiayaan penuh melalui APBD karena menggunakan aset milik pemerintah daerah. “Yang kelurahan sudah menjadi bagian dari APBD karena asetnya milik pemkab,” katanya.

DPMD telah melakukan verifikasi awal terhadap seluruh pengajuan bantuan berdasarkan bukti transaksi dan dokumen pengeluaran pekerjaan pengurukan. Dari hasil sementara, total kebutuhan bantuan diperkirakan mencapai Rp3,8 miliar hingga Rp3,9 miliar. “Kemungkinan nanti dianggarkan pada APBD Perubahan,” terangnya.

Meski demikian, proses verifikasi masih terus berjalan. Pemerintah desa diminta melengkapi dokumen legal formal untuk dicocokkan dengan hasil desk sebelumnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, tim akan turun langsung melakukan pengecekan lapangan. “Kalau ada selisih atau laporan yang meragukan, pasti kami cek lapangan,” tegasnya.

DPMD juga memastikan tidak akan mentolerir praktik penggelembungan anggaran dalam pengajuan bantuan tersebut. “Kami tidak mentolerir adanya mark up. Kalau memang ada indikasi menggelembungkan anggaran, usulannya tidak kami terima dan harus disesuaikan lagi,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Pemkab Madiun Kembali Gelar Sepasma dalam Rangka Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun di Tiga Lokasi Baru

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 08 May 2026 01:51:00 +0000

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pesta rakyat Sepasar Ing Madiun (Sepasma) kembali menjadi agenda utama peringatan Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun ini. Pemkab Madiun memastikan lokasi kegiatan bergeser ke kecamatan lain agar dampak ekonomi lebih merata. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, mengatakan persiapan pelaksanaan terus dimatangkan sesuai arahan bupati. “Sesuai harapan Pak Bupati, persiapan harus matang supaya pelaksanaan berjalan maksimal dan masyarakat merasa puas,” ujarnya, Rabu (6/5/2026) lalu.

Tahun ini, Sepasma digelar di tiga titik berbeda yang mewakili wilayah selatan, tengah, dan utara Kabupaten Madiun. Wilayah selatan dipusatkan di Kecamatan Geger, wilayah tengah di Kecamatan Madiun, sedangkan wilayah utara tetap berlangsung di Alun-Alun Reksogati Caruban. Sebelumnya, kegiatan dilaksanakan di Lapangan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo, Lapangan Mojopurno Kecamatan Wungu, dan Alun-Alun Reksogati Caruban. “Tetap ada di wilayah selatan, tengah, dan utara,” imbuhnya.

Menurut Sigit, perpindahan lokasi dilakukan untuk memperluas dampak ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di berbagai wilayah Bumi Kampung Pesilat. “Untuk pemerataan dan menggerakkan UMKM serta ekonomi kreatif di wilayah,” jelasnya.

Konsep rotasi lokasi juga dimaksudkan agar masyarakat di berbagai kecamatan memiliki kesempatan yang sama menikmati geliat ekonomi dari agenda tahunan tersebut. “Biar semua merasakan dampak dari gelaran Sepasma,” katanya.

Meski lokasi berubah, Alun-Alun Reksogati Caruban tetap dipertahankan sebagai salah satu pusat kegiatan karena berada di kawasan pemerintahan. “Namanya alun-alun di pusat pemerintahan ya harus ada kegiatan,” tutur Sigit.

Rangkaian Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun dijadwalkan berlangsung mulai 26 Juni hingga 24 Juli 2026. Persiapan diawali rapat koordinasi bersama OPD, camat, hingga perwakilan Bank Jatim beberapa waktu lalu. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

Pemkab Ngawi Verifikasi 215 Warga untuk Program Bedah Rumah

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Fri, 08 May 2026 01:34:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Ngawi kembali menjadi prioritas pembangunan tahun ini. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp4,3 miliar dari APBD untuk mendukung program tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ngawi, Maftuh Affandi, mengatakan program RTLH 2026 masuk dalam daftar prioritas daerah dan menjadi satu dari 10 paket strategis kabupaten. “Pagu anggaran sebesar Rp4,3 miliar, bersumber APBD,” ujarnya, Kamis (7/5/2026) lalu. Menurut Maftuh Affandi, saat ini pelaksanaan program masih menunggu surat keputusan (SK) bupati sebagai dasar pelaksanaan. “Sekarang masih menunggu SK bupati,” jelasnya.

Hasil verifikasi sementara mencatat terdapat 215 calon penerima bantuan.Namun, tiga di antaranya batal menerima bantuan karena meninggal dunia dan sakit. Proses penetapan penerima dilakukan melalui tahapan perencanaan, survei lapangan, hingga verifikasi ulang oleh tim pendamping.

Setiap penerima memperoleh bantuan Rp20 juta.Rinciannya, Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian material bangunan, sedangkan sisanya untuk biaya tenaga kerja. “Perbaikan dilakukan secara swakelola. Tahun lalu target program RTLH 188 rumah, berhasil diperbaiki 215 unit,” ungkap Maftuh.

Maftuh Affandi, menambahkan, penerima bantuan harus memenuhi sejumlah syarat. Seperti memiliki dokumen kependudukan yang jelas, status kepemilikan rumah yang sah, serta kondisi rumah yang benar-benar masuk kategori tidak layak huni.Kriteria tersebut meliputi kondisi atap, lantai, dan dinding rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. “Program ini sudah berjalan selama sembilan tahun dan sejauh ini tidak ada kendala berarti,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)

Pemkab Ngawi Perkuat Sekolah Adiwiyata demi Bentuk Generasi Peduli Lingkungan

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 07 May 2026 02:33:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemkab Ngawi mendorong program Adiwiyata tidak berhenti sebagai ajang perlombaan tahunan. Pendidikan peduli lingkungan diminta menjadi budaya yang diterapkan berkelanjutan di seluruh sekolah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, saat membuka sosialisasi dan evaluasi program Adiwiyata di Pendapa Wedya Graha, Rabu (6/5/2026) lalu. “Harus dilaksanakan berkesinambungan dan serempak. Tidak bisa hanya sekolah yang ditunjuk saja, sedangkan yang lain tidak,” ujar Antok, sapaan akrabnya.

Kegiatan tersebut diikuti 126 lembaga pendidikan yang melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, hingga warga sekitar. Menurut Antok, siswa memiliki peran penting menjaga keberlanjutan program Adiwiyata. Sebab, tujuan utama program bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan membangun kebiasaan peduli lingkungan sejak dini. Dia berharap kebiasaan menjaga lingkungan tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga dibawa ke lingkungan rumah masing-masing. “Tapi juga dibawa ke lingkungan rumah dan tempat tinggal masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ngawi, Dodi Aprilasetia, menyebut hingga tahun lalu terdapat 106 sekolah Adiwiyata di Kabupaten Ngawi. Rinciannya terdiri dari sembilan sekolah Adiwiyata mandiri, 12 Adiwiyata nasional, 23 Adiwiyata provinsi, dan 62 Adiwiyata kabupaten. Tahun ini, DLH menargetkan tambahan 40 sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Selain itu, sebanyak 68 sekolah disiapkan naik level menuju Adiwiyata nasional dan mandiri. “Semoga program Adiwiyata ini benar-benar mendidik karakter warga sekolah, terutama siswa, agar peduli terhadap lingkungan,” tuturnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

DPR Minta Pemerintah Perkuat Operasi Pasar Hadapi Harga Bahan Pokok di Ngawi Naik

noreply@blogger.com (kridha rakyat) — Thu, 07 May 2026 02:07:00 +0000

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Gejolak harga kebutuhan pokok yang mulai terdampak kondisi geopolitik global mendapat sorotan dari anggota DPR RI, Budi Sulistyono. Politikus yang akrab disapa Kanang itu meminta pemerintah tidak tinggal diam menghadapi potensi kenaikan harga pangan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. “Kondisi global saat ini berpengaruh langsung terhadap ekonomi nasional, terutama pada harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya, Rabu (6/5/2026) lalu.

Menurut Kanang, pemerintah perlu terus menggencarkan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras yang menjadi komoditas utama masyarakat. Selain beras, ketersediaan minyak goreng dan gula pasir juga harus dipastikan aman agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dia menegaskan, tekanan konflik global terhadap APBN tidak boleh menjadi alasan terganggunya kebutuhan dasar masyarakat. “Justru kalau kebutuhan pokok masyarakat aman, gejolak bisa diredam,” tegasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)