CIANJUR, (PRLM).- Pemanggilan pejabat di lingkungan Pemkab. Cianjur yang dilakukan Satreskrim Polres Cianjur terkait dugaan penyimpangan dana upah pungut PBB tahun 2007 terus berlanjut. Senin (18/7) giliran mantan Kadispenda MS yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur datang memenuhi panggilan, sekaligus dimintai keterangan petugas.
Sebelumnya, Satreskrim juga telah memanggil dan meminta keterangan tiga pejabat eselon dua mantan dan pejabat kadispenda (Saat ini Dinas Perpajakan Daerah)di antaranya, AAK, SH, dan AS. Namun semua yang dipanggil dan diminta keterangan baru sebatas saksi, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Yudianto Adhi Nugroho, Senin (18/7) membenarkan tentang pemanggilan beberapa pejabat terkait dugaan penyimpangan dana upah pungut. Dia mengatakan, pemanggilan tersebut terkait dugaan penyimpangan upah pungut tahun 2007. Sebab diduga ada penyimpangan dalam penarikan upah pungut, yaitu dilaksanakan tidak sesuai aturan yang berlaku.
"Belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka, pejabat yang dipanggil baru sebatas saksi, mereka dimintai keterangan seputar upah pungut. Yang dipanggil itu pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Dinas Pendapat daerah yang saat ini namanya berubah menjadi Dinas Perpajakan Daerah," ujarnya.
Dikatakan Yudianto, dalam upah pungut tersebut pihaknya menduga ada penyimpangan, dilaksanakan tidak sesuai aturan, seharusnya bila mengacu pada aturan yang berlaku nilai upah pungut itu sebesar lima persen. Namun pada tahun 2007 itu diduga upah pungut yang diambil lebih dari lima persen. Itu juga mengacu pada data hasil audit BPK.
Dikatakannya, nilai penyimpangan diperkirakan mencapai Rp 400 juta. Kemudian diduga orang yang terlibat jumlahnya banyak. Sebab ada indikasi penyimpangan yang terjadi dilakukan secara berjamaah. "Kalau nantinya memang ada bukti kuat terjadi penyimpangan, tentunya tidak menutup kemungkinan ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Tunggu saja hasil pemeriksaan dari tim penyidik," jelasnya.(A-116/das)***
