#Lelemuku

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Desak Reformasi PBB, Harus Berbasis Aturan Global

2025-09-25T01:06:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM – Presiden Republik Demokratik Kongo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo menyampaikan pidato di debat umum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada Selasa (23/9/2025).

Dia mendesak reformasi PBB agar lebih adil bagi negara-negara di Afrika dan menekankan pentingnya multilateralisme berbasis aturan global untuk atasi tantangan dunia yang saling terkait.

Pidato Tshisekedi, disiarkan langsung dari Markas PBB di New York, menyoroti kemajuan diplomasi perdamaian Kongo dan tuntutan keadilan bagi benua Afrika di panggung multilateral.

Dalam pidatonya, Tshisekedi memperingatkan bahwa PBB harus reformasi untuk "berikan keadilan bagi seluruh benua" yang kini tuntut peran lebih besar, sambil tekankan "respect for global rules-based system" untuk perdamaian dan pembangunan.

Ia juga mengangkat isu regional Afrika Tengah, termasuk konflik dan pembangunan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya global untuk stabilitas.

Pidato ini bagian dari debat umum ke-80 yang bertema "Better Together: 80 years and more for peace, development and human rights", di mana 193 negara anggota PBB berkumpul untuk diskusikan isu dengan jangkauan luas berdasarkan Piagam PBB.

Tshisekedi tiba di New York pada 21 September untuk ikuti sesi ini, yang berlangsung hingga 27 September dan 29 September, sebagai kesempatan bagi kepala negara bahas solusi tantangan saling terkait demi perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai organ pembuat kebijakan utama PBB yang didirikan 1945, Majelis Umum beri forum setara bagi setiap anggota. (evu)

Pengungsi Muslim Kongo Rayakan Idulfitri dengan Bantuan Pangan

2023-04-22T22:12:00.002+09:00

BRAZZAVILLE, LELEMUKU.COM - Para pemuda Muslim kamp pengungsi di Republik Demokratik Kongo timur tampak mendatangi satu tenda pengungsi ke tenda lainnya dengan menenteng bantuan berupa karung beras, kacang-kacangan dan ikan. Bahan makanan tersebut merupakan hadiah yang diberikan kepada pengungsi untuk menandai berakhirnya bulan suci Ramadan.

Lebih dari satu juta orang melarikan diri dari pertempuran antara pemberontak dari kelompok bersenjata M23 dan pasukan pemerintah di Provinsi Kivu Utara sejak Maret 2022. Di kamp Munigi di kompleks masjid di luar Kota Goma, ratusan orang tinggal di tenda darurat yang hanya beratapkan tikar atau bahkan terpal untuk menahan hujan.

Maisara Abdu, seorang perempuan Muslim terlantar berusia 26 tahun sempat tak berharap dapat merayakan Idulfitri bersama kelima anaknya karena kekurangan dana. Namun pemberian makanan yang dilakukan pada pekan lalu mengubah nasibnya.

"Kami sedang menunggu keajaiban dari Tuhan. Kami menunggu kehendakNYA terjadi; dan sekarang lihat, mereka membawakan kami makanan. Kami senang, kami berterima kasih kepada Tuhan," katanya.

Di bagian lain Kongo, termasuk timur laut, hubungan umat Kristen dan Muslim memburuk menyusul peningkatan serangan yang dilakukan pasukan pemberontak ADF Uganda, yang berafiliasi dengan ISIS. Namun, di kamp Munigi orang dari pemeluk kedua agama itu hidup berdampingan.

Francine Mapendo, tetangga Abdu, memeluk agama Katolik, tetapi dia tetap menerima hadiah yang sama saat Idulfitri.

“Bahkan kami umat Kristiani pun merasakan manfaatnya dan kami sangat berterima kasih kepada mereka. Semoga Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah,” katanya. (VOA)

Sebuah Bom Meledak di Gerje Kongo, 10 Orang Meninggal Dunia

2023-01-16T13:29:00.005+09:00

BRAZZAVILLE, LELEMUKU.COM - Sebuah ledakan bom menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 39 orang lainnya di sebuah gereja di bagian timur Republik Demokratik Kongo pada Minggu (15/1). Kongo menuduh kelompok Islamis melakukan serangan tersebut.

Juru bicara militer Kongo, Antony Mualushayi, mengatakan "aksi teroris" itu terjadi di sebuah gereja Pantekosta di Kasindi, provinsi Kivu Utara, kota di wilayah perbatasan dengan Uganda.

Ledakan itu menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 39 orang, tambahnya, merevisi jumlah korban tewas awal sebanyak lima orang. Kedua jumlah korban itu masih sementara, kata juru bicara itu.

Namun juru bicara operasi militer Uganda di Republik Demokratik Kongo, Bilal Katamba, mengatakan pada Minggu malam bahwa 16 orang tewas dalam ledakan itu, sementara 20 orang lainnya mengalami luka-luka.

"Para penyerang menggunakan IED untuk melakukan serangan dan kami menduga ADF berada di balik serangan itu," tambahnya.

AFP tidak dapat mengonfirmasi secara independen jumlah korban tewas dalam insiden tersebut.

Kementerian komunikasi DRC mengatakan di media sosial bahwa serangan itu tampaknya dilakukan oleh Pasukan Demokratik Sekutu (ADF) --- yang diklaim kelompok ISIS sebagai afiliasinya di Afrika tengah.

ADF adalah salah satu dari lebih dari 120 kelompok bersenjata paling mematikan di DRC timur. (VOA)

Joe Biden Setujui Penempatan Kembali Pasukan AS di Somalia

2022-05-17T10:31:00.000+09:00

WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Presiden AS Joe Biden telah mengizinkan pengerahan kembali beberapa ratus tentara Amerika ke Somalia, kata dua pejabat AS, Senin (16/5) setelah Donald Trump memerintahkan penarikan mereka selama masa kepresidenannya.

Sebelum penarikan oleh Trump, Amerika memiliki sekitar 700 tentara di Somalia yang fokus membantu pasukan lokal mengalahkan pemberontakan al Shabab yang terkait dengan al-Qaida.

"Presiden Biden telah menyetujui permintaan dari Menteri Pertahanan untuk kehadiran kembali militer AS yang gigih di Somalia guna memungkinkan perang yang lebih efektif melawan al Shabab," kata seorang pejabat senior pemerintah, yang berbicara dengan syarat namanya tidak disebutkan.

"Ini adalah penempatan kembali pasukan yang sudah berada di lapangan yang sudah masuk dan keluar Somalia secara berkala sejak pemerintahan sebelumnya membuat keputusan untuk mundur," tambah pejabat itu.

Kelompok pemberontak yang terkait dengan Al-Qaida, al-Shabab, berusaha untuk menggulingkan pemerintah dan mendirikan pemerintahannya sendiri di Somalia berdasarkan interpretasi ketat terhadap hukum Syariah Islam.

Al Shabab sering melakukan pemboman di Mogadishu dan di tempat lain sebagai bagian dari perangnya melawan pemerintah pusat negara Tanduk Afrika itu.

Somalia telah mengalami konflik dan pertempuran klan tanpa pemerintah pusat yang kuat sejak jatuhnya diktator Mohamed Siad Barre pada tahun 1991. Pemerintah memiliki sedikit kendali di luar ibu kota dan kontingen Uni Afrika menjaga "Zona Hijau" seperti di Irak.

Meskipun Amerika tidak memiliki pasukan di Somalia sejak Trump memerintahkan penarikan pasukan pada Desember 2020, militer AS kadang-kadang melakukan serangan di negara itu dan memiliki pasukan di negara-negara terdekatnya. (VOA)

Inilah Pidato Presiden Gabon, Ali Bongo Ondimba Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-25T15:20:00.004+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Ali Bongo Ondimba, Presiden Republik Gabon saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan, krisis COVID-19 telah memaksa komunitas internasional untuk mengakui bahwa dunia saling bergantung.

"Karena itu, satu-satunya jalan ke depan adalah meningkatkan solidaritas internasional," katanya.

Namun, kerangka hukum saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan global, lanjutnya, menyerukan tindakan yang lebih efektif untuk mengatasi ancaman lintas batas. Dalam hal peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, Afrika harus diwakili secara setara di Dewan Keamanan, pekerjaan Majelis Umum harus direvitalisasi dan reformasi Dewan Ekonomi dan Sosial harus dilakukan.

Selanjutnya, ia meminta agar ada keseimbangan yang lebih adil di pasar komoditas akan memungkinkan negara-negara dibayar dengan harga yang adil untuk sumber daya alam mereka.

Dia menekankan pentingnya menjaga komitmen yang dibuat untuk negara berkembang, termasuk transfer teknologi bersih dan akses ke sumber energi berkelanjutan. Bagi Gabon, transisi energi seperti itu akan meningkatkan standar hidup, meningkatkan proyek perubahan iklim, dan membantu melestarikan keanekaragaman hayati.

Menyoroti saling ketergantungan perdamaian dan keamanan dan pembangunan, ia mengatakan tanggapan terhadap ancaman teroris harus didasarkan pada koordinasi multilateral.

"Biaya ketidakstabilan yang timbul dari terorisme sangat tinggi bagi banyak negara Afrika, karena mereka harus mendedikasikan sumber daya yang besar untuk memerangi tantangan tersebut. Memerangi sumber-sumber ketidakstabilan di seluruh benua membutuhkan dukungan dari komunitas internasional," tegasnya.

Di tingkat regional, Gabon menjadi ujung tombak Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) agar lebih efisien dan efektif. Badan tersebut, katanya mengadopsi kerangka kelembagaan baru yang lebih dinamis dan lebih mampu untuk memenuhi tujuannya dan perjanjian yang direvisi mulai berlaku pada Agustus 2020.

Di dalam negeri, Gabon melanjutkan reformasi yang sudah berlangsung sebelum pandemi untuk memperbaiki ketidakseimbangan dengan penyesuaian anggaran, pembangunan infrastruktur dan investasi sektor swasta. Menyoroti prinsip inklusi sebagai prioritas utama negaranya, dia mengatakan telah menunjuk seorang wanita sebagai Perdana Menteri Pemerintahan.(PBB)

Inilah Pidato Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Mbasogo di Debat Umum PBP ke 75

2020-09-25T14:46:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presiden dan Kepala Negara Republik Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York, menyerukan solidaritas dalam penanggulangan COVID-19 tidak cukup hanya dengan memberantasnya tetapi upaya harus mempercepat pemulihan melalui langkah-langkah yang mempercepat pertumbuhan, dengan tujuan untuk segera kembali normal.

"Ini akan membutuhkan upaya bersama. Persatuan dan solidaritas adalah faktor penentu ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan 75 tahun yang lalu setelah Perang Dunia Kedua, yang pemenangnya memiliki konflik kepentingan namun mampu bersatu demi kesejahteraan global. Piagam ini meletakkan dasar untuk multilateralisme dan planet yang adil, makmur, dan damai. Tidak ada alternatif yang layak,” tegasnya.

Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat menentukan dalam perjuangan dekolonisasi dan telah menangani krisis kemanusiaan di seluruh dunia, sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa harus beradaptasi dengan realitas dan reformasi terkini berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan solidaritas.

“Dunia membutuhkan Sidang Umum yang direvitalisasi, sebab revitalisasi memiliki pengaruh lebih besar pada Negara Anggota” katanya.

Dia juga menyatakan dukungan untuk Konsensus Ezulwini dan Deklarasi Sirte dalam mereformasi Dewan Keamanan, karena ketidakadilan bersejarah di benua itu harus diperbaiki.

"Masalah Afrika merupakan 75 persen dari agenda Dewan, namun benua tersebut tidak memiliki suara penuh di forum," kata dia.

Mengekspresikan dukungan untuk pembangunan Organisasi, hak asasi manusia dan perdamaian dan pilar keamanan, dia membela supremasi hukum internasional, berdasarkan Piagam - yang merupakan buah dari aturan yang disepakati bersama - dan berakar pada prinsip-prinsip kedaulatan, non-campur tangan dan menghormati integritas teritorial.

"Salah tafsir atas nilai-nilai ini mengarah pada konfrontasi, yang harus diselesaikan dengan damai," kata dia.

Mbasogo juga menyerukan persatuan di sekitar Agenda 2030 dan Agenda Uni Afrika 2063, dan isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, pemuda, perempuan, pengungsi dan pekerjaan, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan di negara-negara Afrika.

Dewan Keamanan harus lebih berkoordinasi dengan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, menciptakan mekanisme untuk berbagi informasi dan membuat keputusan. Menunjuk pada konflik di Suriah, Libya, Yaman, Afghanistan, Timur Tengah, Republik Afrika Tengah dan Somalia - yang semuanya diperparah oleh aliran senjata kecil dan senjata ringan ilegal - dia menyatakan keprihatinan atas situasi di Sahel, sebagai upaya bersama telah dilakukan guna menstabilkan wilayah tersebut.

"Penggunaan kekuatan adalah cara yang tidak dapat diterima untuk mencapai tujuan politik", katanya sambil menyerukan diakhirinya blokade terhadap Kuba dan perhatian pada perubahan iklim. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Sao Tome dan Principe, Evaristo Carvalho di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-25T14:34:00.003+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Evaristo do Espirito Santo Carvalho, Presiden Republik Demokratik Sao Tome dan Principe saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York meyakini bahwa multilateralisme adalah cara terbaik untuk menggabungkan upaya solidaritas internasional untuk mengurangi dampak krisis ekonomi dan keuangan yang ditimbulkan oleh COVID-19 pada dunia.

Namun, selain dari pandemi, titik-titik ketegangan kekerasan yang terus-menerus terus menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar di seluruh dunia, termasuk di Republik Afrika Tengah, provinsi timur Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, Libya dan Sahel.

Dia juga menunjuk pada tindakan kelompok teroris Al-Shabaab di Afrika Timur dan Boko Haram di Afrika Tengah dan Barat, menyerukan keterlibatan yang lebih besar dari komunitas internasional melawan gejolak teroris di provinsi Cabo Delgado, Mozambik.

Masalah abadi Sahara Barat tetap menjadi perhatian, membutuhkan negosiasi ulang oleh pihak-pihak yang terlibat.

Di Timur Tengah, ia mencatat permusuhan terus-menerus antara Israel dan Palestina, serta situasi di Suriah dan Yaman, yang membutuhkan kompromi untuk mengakhiri permusuhan dan membuka jalan bagi dialog terbuka menuju solusi politik dan perdamaian abadi di wilayah tersebut.

Dia juga menegaskan kembali seruan untuk mencabut sanksi dan embargo ekonomi, perdagangan dan keuangan di Kuba, sehingga negara dapat memanfaatkan peluang perdagangan dengan lebih baik sejajar dengan Negara Anggota lainnya.

Ia juga menyatakan kemiskinan, perubahan iklim dan bajak laut tetap menjadi tantangan penting nwegaranya, ia menunjuk pada tingkat kematian yang tinggi dan efek pandemi yang menghancurkan pada ekonomi negara-negara rapuh seperti Sao Tome dan Principe, sebuah negara kepulauan kecil di Afrikaa yang sedang berkembang.

"Sementara gelombang solidaritas bilateral dan multilateral telah menguntungkan negara, ia menyerukan semangat solidaritas yang berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi pasca-COVID, yang kemungkinan akan sangat menantang. Saat Sao Tome dan Principe bersiap untuk lulus ke kategori negara berpenghasilan menengah pada Desember 2024," ungkapnya.(PBB)

Inilah Pidato Presiden Gambia, Adama Barrow Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-25T13:59:00.003+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Adama Barrow, Presiden Gambia saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah memberdayakan institusi untuk menangani COVID-19.

"Pandemi yang memaksa Pemerintah kami untuk mengambil tindakan tidak biasa yang membutuhkan sumber daya yang besar dan beragam,” kata dia.

Upaya nasional telah didorong secara signifikan oleh Organisasi, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Uni Eropa, dan teman-teman bilateral, karena ekonomi Gambia telah menyusut menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan terus menyusut.

“Sektor pariwisata kita, yang merupakan pemberi kerja dan penyumbang devisa terbesar, terpukul, dan pengangguran meningkat pesat,” tegasnya.

Selanjutnya ia menyatakan Gambia telah melembagakan program perlindungan sosial, tetapi implementasi rencana pembangunan nasional terhambat. Ini akan terus membutuhkan dana talangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk bertahan hidup.

Karena itu, dia menyerukan keringanan atau pembatalan hutang, akses yang lebih besar ke keuangan global, pengurangan biaya transaksi pengiriman uang dan solidaritas global yang lebih kuat. COVID-19 juga memberikan kesempatan untuk merombak sistem perawatan kesehatan nasional, katanya sambil meminta dukungan untuk mengembangkan strategi dan program pemulihan pasca pandemi.

Di bidang keamanan, dia mengatakan kondisi di Sahel ditandai dengan serangan acak terhadap komunitas, pembunuhan massal terhadap orang-orang tak berdosa dan tindakan teroris yang menggusur penduduk. Sambil menekankan peran Gambia yang akan terus memenuhi komitmennya di bawah inisiatif Aksi untuk Penjaga Perdamaian Sekretaris Jenderal.

"Komunitas internasional tidak boleh mengalah dalam upaya untuk memulihkan perdamaian di Mali, Somalia, Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah," tambah dia.

Ia juga menekan baik PBB maupun organisasi regional untuk berbuat lebih banyak untuk mengganggu aktivitas semua jaringan teroris dan kriminal bersenjata.

Mengenai konflik Israel-Palestina, dia mendesak untuk mempertimbangkan Prakarsa Perdamaian Arab, dan lebih luas lagi, menekan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan pada Pengadilan Kriminal Internasional.

Dia juga memperbarui ketertarikan Gambia pada kasus Pengadilan Internasional tentang penderitaan Rohingya di Myanmar, dan dalam upaya ini, mengandalkan dukungan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Serta menganjurkan normalisasi hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat, menggarisbawahi kepentingan Gambia dalam kerjasama yang lebih kuat dan saling menguntungkan dengan China. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Afrika Tengah, Faustin Archange Touadera di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-25T13:08:00.002+09:00

NEW YORK,LELEMUKU.COM - Faustin Archange Touadera, Kepala Negara Republik Afrika Tengah saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan bahwa sejak dimulainya krisis COVID-19, pertumbuhan di negaranya menyusut.

"Penilaian dampak sosial ekonomi dari pandemi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyusut antara 0,8 persen dan 1,2 persen di Republik Afrika Tengah," kata dia.

Ia meminta masyarakat internasional mencari solusi bersama untuk memberantas virus tersebut.

"Umat manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan mengingat semua tantangan tersebut, tema Sidang Umum saat ini menegaskan kembali komitmen kolektif terhadap multilateralisme, yang selalu menjadi instrumen terbaik untuk memerangi momok tertentu," kata dia.

"Pada ulang tahun ketujuh puluh lima ini, penting untuk mengingat tujuan dan prinsip yang telah memandu Organisasi sebagaimana diuraikan dalam Piagam PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi kerangka kerja dan forum yang ideal untuk multilateralisme. Tidak ada ciptaan manusia yang sempurna, dan merupakan ide yang baik untuk mempertimbangkan beberapa kelemahan selama 75 tahun terakhir dan mencoba dan menemukan solusi yang tahan lama," ujar dia.

Dikatakan Afrika Tengah bergabung dengan negara lain dan Uni Afrika dalam mendukung reformasi Dewan Keamanan. Penting untuk melampaui kepentingan yang sempit dan juga penting bagi Afrika untuk terwakili dengan lebih baik di berbagai organisasi.

"Melalui multilateralisme, dapat dipastikan bahwa ada masa depan yang lebih aman dan stabil. Umat manusia hanya menginginkan perdamaian, keadilan dan pembangunan berkelanjutan," ujar dia.

Mengenai situasi di Republik Afrika Tengah, ia mengatakan telah ditandatangani kesepakatan politik tentang perdamaian dan rekonsiliasi antara Pemerintah dan 14 kelompok bersenjata pada 6 Februari 2019.

Sejak itu, Pemerintahnya, serta penjamin dan fasilitator perjanjian tersebut, telah berusaha keras untuk menegakkannya. Terlepas dari itikad baik Pemerintah, pelanggaran besar-besaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia terus dilakukan terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata yang menjadi penandatangan perjanjian.

Meskipun kemajuan yang dicapai dalam reformasi sektor keamanan di negaranya, banyak tantangan tetap ada. Dukungan abadi oleh komunitas internasional sangat penting untuk melaksanakan perjanjian perdamaian dan rekonsiliasi.

"Untuk memenuhi kerangka waktu konstitusional, otoritas pemilu nasional bekerja untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah dengan dukungan dari United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) terus membuat kemajuan, termasuk dengan penempatan kembali pasukan pertahanan dan keamanan," ujarnya dengan menyerukan pencabutan penuh embargo senjata terhadap negaranya. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Demokratik Kongo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-23T16:06:00.004+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Presiden Republik Demokratik Kongo, menyampaikan debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 22 September 2020.

Ia mengatakan bahwa ketika kasus pertama COVID-19 muncul di Kinshasa pada 10 Maret 2020, Pemerintahnya mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menahan penyebaran virus, membangun pelajaran dari wabah Ebola.

Sambil ungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh mitra internasional, Tshisekedi mengatakan bahwa tingkat kematian di negaranya telah turun dari 10 persen pada hari-hari pertama pandemi menjadi 2,5 persen saat ini.

"Untuk membantu negara berkembang keluar dari pandemi dan membangun lebih baik, upaya internasional harus mencakup pembatalan utang dan pembiayaan tanpa pamrih. Kami juga mengakui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk WHO, dalam menanggapi pandemi," ujarnya sambil mengimbau upaya yang lebih besar di bidang pengembangan kapasitas dan bantuan teknis.

Perubahan iklim mengancam umat manusia dan hak-hak fundamental mereka, dan pengaruhnya semakin terlihat di seluruh dunia, katanya. Tindakan iklim dan membangun ekonomi hijau bukan hanya kebutuhan, tetapi tugas yang mendesak.

Ia menggarisbawahi komitmen Republik Demokratik Kongo untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi dampak perubahan iklim, termasuk melalui pelestarian hutan melalui sistem taman sekolah yang bertujuan untuk menanam 1 miliar pohon di tahun-tahun mendatang. Negara mengharapkan mitranya untuk menghormati komitmen keuangan yang telah mereka buat terkait perlindungan hutan hujan, termasuk melalui dukungan untuk Dana Iklim Hijau.

Tshisekedi juga mengekspresikan keprihatinan tentang situasi keamanan di negara itu, dia mengatakan bahwa elemen sisa dari kelompok bersenjata terus menyebarkan kematian dan kehancuran, menyerang tidak hanya warga sipil dan angkatan bersenjata nasional tetapi juga penjaga perdamaian yang bertugas di Misi Stabilisasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Kongo atau United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).

"Pendanaan kelompok semacam itu melalui eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang kemudian dijual ke luar negeri harus dinetralkan melalui sanksi internasional," ujar dia.

Sambil menunggu hasil dari tinjauan strategis MONUSCO, dia mengatakan bahwa Republik Demokratik Kongo ingin melihat lebih banyak kerja sama di lapangan antara unit MONUSCO dan angkatan bersenjata nasional, terutama di daerah-daerah di mana kelompok bersenjata hadir.

“Tekad saya adalah untuk membuat senyum di wajah orang-orang yang tinggal di timur negara itu secepat mungkin,” katanya.

Ia kemudian menyoroti upaya Pemerintah untuk meningkatkan hak asasi manusia, dan mengakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memerangi kekerasan berbasis gender . Dia juga menyerukan agar Dewan Keamanan direformasi agar lebih transparan, demokratis, dan mewakili susunan Organisasi. (PBB)