#Lelemuku

Lithuania Percepat Pengembangan Teknologi Anti-Balon dan Drone Penyeludup dari Belarus

2025-11-15T22:57:00.002+09:00

VILNIUS, LELEMUKU.COM - Wakil Menteri Ekonomi Lithuania Paulius Petrauskas mengumumkan bahwa puluhan perusahaan dalam negeri telah mengajukan proposal inovatif untuk mendeteksi, melacak, mengidentifikasi, dan menetralkan ancaman udara berupa balon pembawa selebaran propaganda serta drone smuggling yang semakin sering dikirim dari Belarus; pemerintah Lithuania berencana memilih konsep paling menjanjikan dalam beberapa minggu mendatang dan menyelesaikan pengembangan teknologi counter-drone serta anti-balon tersebut dalam waktu enam bulan, sebagai respons cepat terhadap eskalasi ancaman hibrida dari rezim Lukashenko di perbatasan timur Uni Eropa. (evu)

Putin dan Lukashenko Teken Undang-Undang Ijinkan Warga Belarusia Kini Bisa Memilih dan Maju Pemilu di Rusia

2025-07-24T10:45:00.000+09:00

MOSKOW, LELEMUKU.COM — Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, pada Rabu 23 Juli 2025 baru saja menandatangani undang-undang bersejarah yang memungkinkan warga Belarusia untuk memilih dan maju dalam pemilu di Rusia, begitu pula sebaliknya.

Putin menilai langkah ini semakin mempererat hubungan antara kedua negara, yang sudah lama memiliki ikatan politik dan ekonomi yang erat.

Dia menyebut, undang-undang baru ini membuka peluang bagi warga negara dari kedua negara untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik di negara tetangga mereka.

Lukashenko menyebut hal ini juga menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan integrasi lebih dalam antara Rusia dan Belarus, yang dalam beberapa tahun terakhir telah berusaha untuk memperkuat persatuan mereka.

Keputusan ini dianggap sebagai sebuah babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, dengan memberikan hak politik yang lebih luas bagi masyarakat Belarus di Rusia dan sebaliknya.

Para pengamat melihat kebijakan ini sebagai upaya untuk semakin mempererat aliansi politik antara Moskow dan Minsk, serta mengurangi batas-batas negara di antara keduanya. (Evu)

Ukraina Pakai Drone Serang Depo Bahan Bakar dan Infrastruktur di Adler dan Sochi, Rusia

2025-07-24T09:56:00.000+09:00

MOSKOW, LELEMUKU.COM - Serangkaian ledakan mengguncang sejumlah depo bahan bakar, kilang minyak, dan infrastruktur lainnya di kota Adler dan Sochi, wilayah selatan Rusia, pada Selasa pagi, 23 Juli 2025.

Ledakan ini terjadi sebagai bagian dari serangan besar-besaran menggunakan drone yang diluncurkan oleh Ukraina.

Salah satu serangan paling signifikan adalah ketika sebuah drone Ukraina menargetkan jembatan rel kereta api di distrik Moldovka, Adler.

Serangan ini menyebabkan gangguan besar terhadap perjalanan kereta api di kawasan tersebut.

Meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, dampak ekonomi dan logistik dari serangan ini dirasakan cukup signifikan.

Serangan ini merupakan kelanjutan dari kampanye militer Ukraina yang berfokus pada penghancuran infrastruktur energi dan logistik Rusia, dengan tujuan melemahkan kemampuan militer negara tersebut.

Saat ini, pihak berwenang Rusia masih melakukan penilaian atas tingkat kerusakan yang terjadi.

Meski demikian, mereka telah mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara Rusia merespons serangan tersebut.

Pihak Rusia sendiri belum memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai kerugian atau dampak jangka panjang akibat serangan ini. (Evu)

Vladimir Putin Tegaskan Rusia Tak Persiapkan Perang Secara Khusus,

2025-05-04T23:35:00.005+09:00

MOSKOW, LELEMUKU.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan sejumlah pandangan penting dalam film dokumenter bertajuk “Russia. Kremlin. Putin. 25 years” yang dirilis pada awal Mei 2025.

Dalam dokumenter tersebut, Putin menjelaskan bahwa Rusia sejatinya tidak mempersiapkan diri secara khusus untuk operasi militer khusus di Ukraina (SVO), melainkan lebih dulu berusaha menyelesaikan konflik di wilayah Donbass melalui jalur damai.

Putin menegaskan bahwa Rusia memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan operasi militer tersebut hingga mencapai hasil yang diharapkan.

Ia menyebut bahwa sejumlah pihak memang berupaya memancing Rusia agar bertindak keliru dalam menjalankan operasi tersebut, namun menurutnya Rusia tetap tenang dan tidak mudah terpancing.

Menanggapi kekhawatiran penggunaan senjata nuklir, Presiden Putin menyatakan bahwa pada masa Perang Dunia II pun senjata nuklir tidak digunakan, dan ia berharap senjata tersebut tidak perlu digunakan di masa sekarang.

Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa rekonsiliasi dengan Ukraina pada akhirnya tak terelakkan, namun hal itu membutuhkan waktu.

Putin menyalahkan negara-negara Barat atas situasi tragis yang kini terjadi di Ukraina. Menurutnya, negara-negara Barat tidak menanggapi peringatan Rusia secara serius dalam Konferensi Keamanan Munich, yang ia anggap sebagai momen penting sebelum pecahnya konflik. Ia menuding bahwa di bawah alasan untuk mematuhi Kesepakatan Minsk, Barat justru mengambil waktu untuk mempersenjatai Ukraina.

Lebih jauh, Putin menyatakan bahwa memulai operasi militer sejak tahun 2014 dianggap tidak realistis, karena pada saat itu Rusia belum siap menghadapi konfrontasi langsung dengan negara-negara Barat secara kolektif.

Ia menambahkan bahwa pengalaman buruk dengan implementasi Kesepakatan Minsk harus dijadikan pelajaran penting untuk menghadapi tantangan di masa depan. (Evu)

Belarusia Tolak Ungkapkan Posisi Senjata Nuklir Taktis Rusia

2023-07-08T12:20:00.001+09:00

MINSK, LELEMUKU.COM - Seorang penasihat menteri pertahanan Belarusia pada Jumat menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal apakah senjata nuklir taktis Rusia disimpan di sebuah fasilitas di Osipovichi di Belarusia tengah.

“Mungkin CIA berpikir seperti itu; Saya tidak tahu apa dasarnya,” kata Leonid Kasinsky ketika ditanya oleh Reuters apakah benar senjata nuklir Rusia disimpan di instalasi timur Osipovichi.

"Tidak ada yang akan memberi tahu Anda di mana senjata nuklir taktis ditempatkan - Anda harus mengerti itu."

Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa Rusia telah mengirimkan beberapa senjata nuklir taktis ke Belarusia dalam apa yang disebut Putin sebagai langkah untuk mencegah Barat mencoba menimbulkan "kekalahan strategis" di Rusia.

Analis nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan pada 30 Juni bahwa gambar satelit baru menunjukkan pembangunan pagar keamanan berpagar ganda di depot senjata dekat Osipovichi.

Mereka mengatakan Osipovichi adalah area penyebaran rudal Iskander SS-26, yang mampu membawa hulu ledak nuklir, yang dipasok Rusia ke Belarusia pada 2022.

Namun, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan pada titik ini bahwa situs tersebut “dimaksudkan untuk atau secara pasti akan digunakan untuk menyimpan senjata nuklir Rusia di Belarusia.” (Tempo)

Sviatlana Tsikhanouskaya Peringatkan Ancaman Kehadiran Kelompok Wagner di Belarus

2023-07-07T09:23:00.003+09:00

MINSK, LELEMUKU.COM - Pemimpin oposisi Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya hari Kamis (6/7) memperingatkan bahwa kehadiran Kelompok Wagner di negaranya merupakan ancaman besar bagi rakyat Belarus.

Dari Roma, ia mengatakan bahwa Presiden Alexander Lukashenko memanfaatkan kelompok itu untuk menampilkan citra stabilitas, menampilkan kelompok itu sebagai pasukan yang akan melindungi Belarus dari invasi asing dan “untuk mengendalikan lebih jauh rakyat Belarus.”

Sebelumnya, pada hari yang sama, Tsikhanouskaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani serta Perdana Menteri Giorgia Meloni.

Ia juga bertemu dengan beberapa anggota parlemen Italia yang membentuk kelompok parlementer bernama “Teman Rakyat Belarus.”

Tsikhanouskaya mengatakan, ia tidak tahu rincian perjanjian di mana pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, diduga meninggalkan Rusia untuk menuju Belarus menyusul pemberontakan kelompoknya. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa konsekuensi dari perjanjian yang difasilitasi Lukashenko itu “mungkin berakhir dengan konsekuensi terburuk bagi Belarus.”

“Kini Prigozhin disambut hangat di negara kami, dan itu menciptakan ancaman besar,” ujarnya.

Lukashenko pada hari Kamis (6/7) mengklaim bahwa pemimpin kelompok tentara bayaran itu berada di Rusia dan pasukannya berada di kamp-kamp mereka di lapangan.

Klaim Lukashenko itu tidak dapat diverifikasi secara independen, dan Kremlin menolak menanggapi keberadaan Prigozhin.

Tsikhanouskaya menantang Lukashenko pada pemilu 2020 dan ditekan untuk melarikan diri dari Belarus setelah pemungutan suara kala itu. (VOA)

Alexander Lukashenko Pastikan Rusia Tak akan Gunakan Senjata Nuklir

2023-07-03T06:40:00.002+09:00

MINSK, LELEMUKU.COM - Presiden Belarus Alexander Lukashenko, sekutu setia Kremlin dalam perang di Ukraina, mengatakan pada Jumat (30/6) bahwa ia yakin senjata nuklir taktis Rusia yang dikerahkan di negaranya tidak akan pernah digunakan.

Lukashenko dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa beberapa senjata taktis milik Kremlin sudah tiba di Belarus dan beberapa sisa senjata lainnya akan ditempatkan pada akhir tahun.

Presiden Belarus, dalam pidato peringatan hari nasional negara bekas Sovietnya, mengatakan penempatan senjata di Belarusia adalah "inisiatif saya yang paling kuat.”

“Saat kami bergerak, kami menjadi semakin yakin bahwa mereka (senjata) harus ditempatkan di sini, di Belarus, di tempat yang dapat diandalkan,” kata Lukashenko dalam sebuah pertemuan di aula besar siaran online kantor berita pemerintah, BelTA.

"Saya yakin kami tidak akan pernah menggunakannya selama mereka (senjata itu) ada di sini. Dan tidak ada musuh yang akan menginjakkan kaki di tanah kami."

Lukashenko, seperti halnya Rusia, telah berulang kali menuduh negara-negara Barat berusaha menghancurkan negaranya. Ia mengatakan penyebaran senjata nuklir diperlukan untuk mencegah agresor potensial.

Dia mengatakan pada bulan ini bahwa beberapa senjata nuklir ada di Belarusia dan pada satu titik menyarankan dia tidak akan ragu untuk menggunakannya jika dibutuhkan. Namun ia menegaskan bahwa konsultasi dengan Rusia akan diperlukan.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan pada Jumat (30/6) bahwa pengerahan senjata tersebut tidak melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir 1968 karena Rusia masih mempertahankan kendali atas senjata itu. Dia mengatakan kepada kantor berita Rusia, Tass, bahwa pengerahan senjata telah "dipaksakan" di Rusia.

Lukashenko mengizinkan Putin meluncurkan sebagian dari invasi Februari 2022 ke Ukraina dari Belarus dan mendukung perang tersebut. Ia menjadi mediator kesepakatan pekan lalu untuk memungkinkan pemimpin tentara bayaran Yevgeny Prigozhin dan pasukannya memindahkan operasi ke negaranya. (VOA)

Belarusia Umumkan Latihan Mobilisasi Militer

2023-06-22T06:11:00.000+09:00

MINSK , LELEMUKU.COM - Belarus pada Rabu, 21 Juni 2023, mengumumkan bahwa angkatan bersenjatanya memulai 10 hari "latihan mobilisasi" tahunan. Minsk merupakan sekutu Moskow di invasi Rusia ke Ukraina.

Kementerian Pertahanan Belarus mengatakan latihan itu bertujuan menilai tingkat persiapan lembaga negara untuk memobilisasi pasukan cadangan. Semua laki-laki Belarus harus melakukan dinas militer, dan tetap menjadi cadangan setelah menyelesaikannya.

Belarus mengizinkan Rusia untuk memanfaatkan wilayahnya sebagai salah satu landasan peluncuran untuk invasi skala penuhnya ke Ukraina tahun lalu. Sejak itu, ia sering mengadakan latihan dengan Rusia dan membiarkan pasukan Rusia menggunakan pangkalannya untuk pelatihan.

Bulan ini Belarusia menerima pengiriman rudal nuklir taktis Rusia yang menurut Presiden Rusia Vladimir Putin dimaksudkan sebagai peringatan ke negara-negara Barat.

Tentara Belarus tidak secara langsung bergabung dalam perang di pihak Rusia. Namun, Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya akan memasuki konflik jika terjadi agresi skala penuh terhadapnya.

Belarus terletak di utara Ukraina, yang perlu menutupi risiko serangan baru dari arah itu karena membangun serangan balasan baru terhadap pasukan Rusia di selatan dan timur negara itu.(Tempo)

Alexander Lukashenko Sebut Konflik Ukraina Sudah Lama Terjadi

2023-06-02T18:50:00.004+09:00

MINSK, LELEMUKU.COM - Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada Kamis, 1 Juni 2023, mengomentari perang Ukraina di sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para kepala bidang keamanan Commonwealth of Independent States (CIS). Menurutnya, konflik di Ukraina bahkan dimulai sebelum kudeta pertama di Ukraina pertama terjadi pada 2014, di mana kudeta tersebut mendongkel kekuasaan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich.

Lukashenko mengkatakan konflik di Ukraina sudah dimulai bertahan-tahun silam, salahnya Rusia dan Belarus tidak segera menerbitkan resolusi. Dia pun setuju dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut pihaknya tidak memulai perang ini.

“Ini (konflik) bahkan dimulai sebelum 2014. Kami telah melihat segala yang terjadi di sini, kudeta dan apa yang menjemuskan Ukraina,” kata Lukashenko.

Lukashenko meyakini permusuhan pasti akan pecah cepat atau lambat meskipun Moskow tidak meluncurkan operasi militernya setahun lalu. Perang Ukraina saat ini pun seperti hal yang tak bisa dihindari, tetapi dengan kondisi yang lebih buruk lagi bagi Rusia dan Belarus.

“Satu-satunya kesalahan yang dibuat Rusia dan Belarus adalah terus mengupayakan penyelesaian konflik lewat jalur diplomasi, ketimbang segera meluncurkan tindakan militer,” kata Lukashenko.

Menurutnya, Presiden Ukraina saat ini Volodymyr Zelensky serta pendahulunya mantan Presiden Pyotr Poroshenko dan Yanukovich secara efektif tidak berbuat apapun dalam mengamankan sebuah perdamaian yang sudah ada bagi warga negaranya.

“Mereka tidak ingin ada peperangan, namun tampaknya telah didorong untuk melakukannya,” kata Lukashenko.

Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet, yang ingin menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu, dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia.

Amerika Serikat berencana mengumumkan paket bantuan militer baru senilai US$ 1,2 miliar atau setara Rp 17,7 triliun untuk Ukraina. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, bantuan itu akan mencakup sistem pertahanan udara, amunisi dan dana untuk pelatihan.

Ukraina akan menerima amunisi Howitzer 155 mm, amunisi kontra-drone, dan pendanaan untuk citra satelit serta berbagai jenis pelatihan, menurut pejabat tersebut. Paket itu dibayar dari pendanaan Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina (USAI) yang memungkinkan pemerintahan Presiden Joe Biden membeli senjata dari industri dibandingkan menggunakan stok senjata Amerika Serikat. (Tempo)

Vladimir Makei Meninggal Dunia di Usia 64 Tahun

2022-11-27T23:18:00.004+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri Belarus Vladimir Makei meninggal mendadak, Sabtu, 26 November 2022 waktu setempat. Makei meninggal dua hari sebelum dia rapat dengan mitranya dari Rusia.

“Menteri Luar Negeri Belarus Vladimir Makei sudah meninggal secara mendadak,” demikian diwartakan kantor berita Belta.

Makei, 64 tahun, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Belarus sejak 2012. Pada awal pekan ini, Makei menghadiri konferensi Collective Security Treaty Organization (CSTO), yakni sebuah aliansi militer sejumlah negara bekas pecahan Uni Soviet. Konferensi itu digelar di Yerevan dan dalam kesempatan itu Makei bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Sebelum pemilu presiden dan unjuk rasa massal anti-pemerintah di Belarus pada 2020, Makei telah menjadi salah satu inisiator yang mengupayakan agar hubungan Belarus dengan negara-negara Barat meningkat dan mengkritik Rusia.

Akan tetapi Makei berubah pendirian setelah muncul gelombang unjuk rasa, yang menyebut para demonstran itu terinspirasi dari negara-negara Barat. Setelah terjadi invasi Ukraina pada Februari 2022 lalu, Makei mendukung agar hubungan Moskow dan Minsk semakin rapat. Dia juga menyebut negara-negara Barat telah memprovokasi perang dan otoritas Ukraina harusnya setuju dengan syarat damai yang diajukan Rusia.

Beberapa hari sebelum perang meletup, Makei berjanji tidak akan ada serangan ke Ukraina yang dilepaskan dari teritorial Belarus. Beberapa hari kemudian, janjinya tidak dapat ditepati karena tentara Rusia melakukan penyerangan ke Ukraina dari wilayah Belarus.

“Kami kaget dengan kabar meninggalnya Kepala Kementerian Luar Negeri Belarus Vladimir Makei. Ucapan belasungkawa resmi akan segera dipublikasi,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.(Tempo)

Jokowi Terima Penghargaan Perdamaian Internasioanl Iman Hasan bin Ali Tahun 2022

2022-11-07T19:39:00.002+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menerima Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali Tahun 2022 yang diserahkan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 November 2022. Penghargaan dari Abu Dhabi Forum Peace Award tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi Cheikhna Abdallah AlSheikh AlMahfodh Bin Bayah.

“Kami di sini hari ini untuk menyerahkan Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali 2022 yang dianugerahkan kepada Presiden Indonesia, Yang Mulia Joko Widodo. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional” ucap Cheikhna Abdallah AlSheikh AlMahfodh Bin Bayah dalam keterangannya usai pertemuan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia karena Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW.

“Ini adalah award yang sangat bergengsi menggunakan menjunjung nama Imam Hasan Bin Ali, itu adalah tadi ditegaskan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, dan juga sekaligus sebagai masyarakat Indonesia merupakan penghargaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia,” ucap Pratikno.

Pratikno juga menjelaskan bahwa sebelumnya Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali Tahun 2022 telah diserahkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di Ruang Majlis Lt. 5, Hotel Emirates Palace Abu Dhabi, pada Rabu (02/11/2022) yang lalu. “Yang diserahkan itu iya plakat. Jadi itu kan ada plakatnya, kemarin secara seremoninya kan sudah di sampaikan oleh Bapak Wapres di Abu Dhabi,” tutur Pratikno.

Pratikno pun menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi dunia. “Kalau kita bisa menyelesaikan ini berarti kita bisa berkontribusi untuk dunia. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mahfodh mengenai penghargaan ini. Sekali lagi Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini,” ujar Pratikno.

“Sekaligus juga mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat bagi kita semuanya untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia,” tandasnya.

Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, maupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama.

Penghargaan kedua diberikan pada tahun 2016 untuk National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah atas perannya dalam memulihkan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai perdamaian melalui caranya sendiri dan komunikasi langsung dengan warga setelah perang saudara di Republik Afrika Tengah sejak 2012.

Penghargaan tahun 2017 diterima oleh inisiatif “Egyptian Family House”, sebagai pengakuan atas perannya dalam mendorong koeksistensi antarumat beragama. Penghargaan 2018 diterima oleh Presiden Eritrea Isaias Afwerki dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, sebagai pengakuan atas peran sentral mereka dalam mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama antara negara mereka dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi.

Pada tahun 2019, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, menerima penghargaan Internasional Imam Hassan bin Ali sebagai pengakuan atas upaya globalnya yang luar biasa dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di seluruh dunia. Tahun 2020 penghargaan ini diberikan kepada The Frontline Heroes Office dari PEA atas perhatian mereka terhadap individu-individu yang bekerja di garis terdepan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Aldhaheri serta Saeed Marhoon Alnaebi dari Forum Perdamaian Abu Dhabi. (Setpres)

Angela Merkel Dianugerahi Penghargaan Perdamaian UNESCO

2022-08-24T17:06:00.006+09:00

BERLIN, LELEMUKU.COM - UNESCO pada hari Selasa (23/8) memberikan Penghargaan Perdamaian UNESCO 2022 kepada mantan Kanselir Jerman Angela Merkel, “sebagai pengakuan atas jasa-jasanya menerima para pengungsi.”

Menurut akun Twitter dan situs web Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB itu, dewan juri Penghargaan Perdamaian Félix Houphouët-Boigny-UNESCO menganugerahkan penghargaan itu kepada Merkel berkat keputusan ‘beraninya’ pada tahun 2015 untuk menerima lebih dari 1,2 juta pengungsi, terutama dari Suriah, Irak, Afghanistan dan Eritrea.

Merkel melepaskan jabatan kanselirnya pada tahun 2021 setelah 16 tahun memimpin Jerman. Isu krisis pengungsi mendominasi periode ketiga jabatannya, di mana sebagian menyambut baik, sementara lainnya menentang kebijakan tersebut. Masalah pengungsi pun masih terus berdampak hingga sekarang.

Pada 2015, akibat peperangan di Timur Tengah, khususnya di Suriah, Afghanistan dan Irak, gelombang pengungsi yang melarikan diri dari negara mereka masing-masing berkumpul di perbatasan Eropa.

Menurut UNESCO, penghargaan itu dibuat pada tahun 1989 untuk menghormati individu, institusi maupun lembaga swasta atau negeri yang banyak berkontribusi pada promosi, penelitian, penjagaan atau pemeliharaan perdamaian, sesuai dengan Piagam PBB atau Konstitusi UNESCO.

Penghargaan itu dianugerahkan setiap tahun.

Menurut situsnya, para penerima penghargaan itu di antaranya Nelson Mandela, Frederik W. De Klerk, dan mantan Presiden AS Jimmy Carter. (VOA)

Mayoritas Anggota PBB Tegur Rusia Hentikan Perang dan Tarik Pasukan dari Ukraina

2022-03-03T07:58:00.005+09:00

Screenshot hasil putusan sesi khusus darurat PBB - (Lelemuku)

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (02/03/2022) memberikan suara mayoritas untuk menegur Rusia karena menyerang Ukraina dan menuntut agar Presiden Vladimir Putin berhenti berperang dan menarik pasukan militernya.

Resolusi tersebut, yang didukung oleh 141 dari 193 negara anggota majelis itu, disahkan dalam sesi darurat yang diadakan oleh Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di Manhattan, New York City, AS.

Sementara suara menentang oleh Rusia didukung oleh 4 negara yakni Belarus, yang telah menjadi lokasi peluncuran pasukan invasi Rusia, Eritrea, Korea Utara dan Suriah.

Sementara 35 anggota lainnya, termasuk China, India, Iran dan Vietnam menyatakan abstain.

Teks resolusi itu secara umum menyatakan penyesalan adanya "agresi Rusia terhadap Ukraina."

Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, membantah Moskow menargetkan warga sipil dan menuduh negara-negara barat menekan anggota majelis untuk meloloskan resolusi, yang menurut dia adopsi dapat memicu kekerasan lebih lanjut.

Dia menegaskan bahwa tindakan Rusia dalam operasi militer khusus itu bertujuan untuk mengakhiri serangan yang diklaim terhadap warga sipil di republik Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri oleh Moskow di Ukraina Timur.

Nebenzia juga menyatakan militer Ukraina telah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia dan menyebarkan senjata berat di wilayah sipil.

Sementara utusan dari China, Zhang Jun, mengatakan keputusan resolusi itu tidak diambil dengan konsultasi penuh ke seluruh anggota majelis.

"Keputusan ini juga tidak mempertimbangkan sepenuhnya sejarah dan kompleksitas krisis saat ini. Tidak menyoroti pentingnya prinsip keamanan yang tidak dapat dibagi, atau urgensi untuk mempromosikan penyelesaian politik dan meningkatkan upaya diplomatik yang tidak sejalan dengan posisi konsisten China,” kata dia.

China, yang semakin dekat dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir, mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam sanksi Barat terhadap Moskow.

“Kejahatan tidak akan pernah berhenti. Itu membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak ruang,” kata utusan Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsa, dalam mendesak pengesahan resolusi, menyebutnya “salah satu blok bangunan untuk membangun tembok untuk menghentikan” serangan Rusia.

Setelah hampir seminggu, Rusia belum mencapai tujuannya untuk menggulingkan pemerintah Ukraina. Ini telah menghadapi reaksi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dari Barat, yang sanksinya telah melumpuhkan sistem keuangan Rusia sementara negara-negara multinasional raksasa telah menarik investasi keluar. (Reuters)

Atrocities and War Expand Beyond Ethiopia’s Tigray Region

2021-12-30T18:02:00.000+09:00

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - What began as a conflict between the Ethiopian Federal government and a local military in late 2020, exploded into a civil war in 2021 that has forced two million people to flee their homes and left hundreds of thousands of people in famine-like conditions. The war continues expanding, with displacements, ethnic killings and mass rape in the increasingly devastated region.

By the beginning of 2021, the war in the Tigray region of Ethiopia, then more than a month old, had forced tens of thousands of people to flee across the border to Sudan.Refugees reported ethnic massacres, sexual assaults and mass arrests.

In the months that followed,the humanitarian crisis deepened. More than a million people were displaced inside Ethiopia and aid workers warned of looming famine.

The few hospitals not damaged or destroyedin the regionwere packed withwar wounded, including children who had been stabbed, shot, or become victims of newly laid landmines.

Eleven-year-old Goitom lost one leg now suffers from infection and nightmares.

Goitom’s father, Gebreyohannes Ataklti, says his son was taking the goats to graze [and then he stepped on a landmine.] Goitomis too weak to speak.

The war broke out in the Tigray region in late 2020 between the federal government and local Tigrayan forces.It quickly expanded to include other regional forces allied on both sides and Eritrean forces fighting with the government.

Both sides have been accused of massacres, torture and other atrocities. Federal Ethiopian and Eritrean forces have been also accused of systematic mass rape.

Hundreds of women and girls have come forward, and aid workers say many, many more have not.

Mihira Redae is a case worker for sexual assault victims in Ayder Referral Hospital in Mekelle, Tigray’s regional capital. She says many women who are raped by soldiers are often afraid to come forward, and many others have no access to health care.

A national election in Junere-established the authority of Prime Minister Abiy Ahmed,a Nobel Peace Prize winner, who then had control of the Tigray Region. About a week later, Tigrayan forces re-captured the region and the war escalated, now engulfing many areas beyond Tigray.Abiy has vowed to crush his enemies.

On December 17,the United Nations voted to investigate abuses by both sides of the conflict, including the reported mass detention of as many as 7,000 people allegedly sympathetic to Tigrayan interests,among them nine U.N. workers.

Inthe battered Tigrayan countryside, many say they have seen so much tragedy, they no longer fear arrest.

Haftom Gidey, a resident of the war-torn town of Hawsen, says he no longer fears war or arrest. He has seen too much already.

Mass graves litter the countryside as massacres continue here and in neighboring regions. Refugees are still fleeing to Sudan and many areas are cut off from humanitarian aid. Hundreds of thousands of people are living in “famine-like” conditions and the U.N.now says at least two million people in three Ethiopian states have fled their homes.(Heather Murdock| VOA)

Tahan 500 Orang, Anais Marin Samakan Pemerintah Belarus dengan Negara Rezim Totaliter

2021-07-29T11:04:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Untuk Belarus, Anais Marin, pada Minggu (4/7) menyamakan Belarus dengan rezim totaliter.

Marin mendesak pihak berwenang untuk membebaskan lebih dari 500 orang yang oleh kelompok kanan dianggap sebagai tahanan politik.

Marin merujuk kasus seorang wartawan yang dipenjara, Raman Pratasevich, yang penerbangannya dengan maskapai Ryanair dari Yunani menuju Lithuania Mei lalu, dialihkan agar mendarat di Minsk di mana ia ditangkap.

Berbicara pada Dewan HAM PBB di Jenewa, Marin mengatakan insiden itu “menggambarkan keinginan pihak berwenang untuk mengakhiri semua bentuk pembangkangan dengan membersihkan masyarakat dari unsur-unsur yang dianggap tidak diinginkan.”

“Ini adalah bentuk pembersihan yang mengingatkan kita dengan praktik yang dilakukan negara-negara totaliter,” ujarnya.

Agustus lalu terjadi demonstrasi besar-besaran memprotes pemilu yang kontroversial, di mana pemimpin Belarus sejak lama Alexander Lukashenko menyatakan kemenangan.

PBB mengatakan lebih dari 35 ribu orang telah dipenjara sejak pemilu yang memenangkan Lukashenko itu, di mana kandidat-kandidat dari kelompok oposisi terpaksa bersembunyi di luar negeri atau dipenjara.

Banyak perwakilan negara dalam Dewan HAM PBB itu juga mengutuk pelanggaran HAM di Belarus. Amerika bahkan mengisyaratkan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi.

“Penghinaan terhadap norma-norma internasional semacam itu jelas tidak dapat dibiarkan,” ujar Benjamin Moeling, delegasi Amerika Serikat (AS) itu. Ditambahkannya, AS “akan mempertimbangkan sanksi-sanksi lebih jauh.”

AS telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Belarus, termasuk yang dijatuhkan dua minggu lalu.

Sejumlah menteri luar negeri Uni Eropa akhir bulan lalu juga mengumumkan rancangan sanksi baru terhadap pemerintah Belarus, yang kali ini menarget 85 pejabat dan entitas badan usaha milik negara. Hal ini dilakukan pasca penangkapan Pratasevich.

Sejauh ini sanksi-sanksi Barat terhadap Belarus tidak banyak berpengaruh dalam upaya membujuk Lukashenko agar tidak bersikap keras terhadap para pembangkang. Menurut kelompok-kelompok HAM, pihak berwenang Belarus telah menahan dan menyiksa ribuan demonstran. (VOA)

PBB Sebut Cara Alexander Lukashenko Akibatkan Belarus Hadapi Krisis HAM

2021-07-29T10:59:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh pihak berwenang Belarus melakukan kebijakan penindasan dengan maksud membersihkan masyarakatnya dari apa yang digambarkan oleh pemimpin negara itu sebagai unsur pembangkang yang tidak diinginkan. Pelapor khusus PBB tentang situasi HAM di Belarusia menyerahkan laporannya kepada Dewan HAM PBB.

Penyelidik PBB Anais Marin mengecam pedas terhadap cara brutal yang digunakan oleh pemerintah Presiden Alexander Lukashenko untuk mengendalikan penduduknya. Ia mengatakan Belarus mengalami krisis HAM yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pemilu presiden 9 Agustus, yang secara luas dipandang sebagai pemilu yang dicurangi.

Dalam setahun terakhir, ia mencatat lebih dari 35.000 orang ditahan secara sewenang-wenang karena menggunakan hak mereka untuk kebebasan berkumpul secara damai atau mendukung para korban pelecehan. Marin menuduh pihak berwenang Belarus melancarkan serangan besar-besaran terhadap masyarakat sipil. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.

“Ribuan orang mengalami kekerasan, pemukulan, penghinaan dan ancaman dari polisi. Saya diberitahu tentang penyiksaan secara sistematis atau bentuk-bentuk lain perlakuan yang merendahkan atau tidak manusiawi terhadap orang-orang yang ditahan,” kata Marin.

Marin mengatakan, tindakan keras pemerintah terhadap masyarakat sipil dan ketakutan akan pembalasan, mendorong puluhan ribu orang mencari keselamatan di luar negeri.

Namun ia menambahkan, pihak oposisi tidak lagi merasa aman di manapun. Ini karena Belarus memaksa sebuah pesawat sipil mendarat di ibu kota, Minsk pada tanggal 23 Mei dengan satu tujuan, menangkap seorang pembangkang di pesawat itu. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.

“Insiden yang mengejutkan masyarakat internasional itu menyoroti keinginan pihak berwenang untuk mengakhiri segala bentuk pembangkangan. Membersihkan masyarakat dari unsur-unsur yang dianggap tidak diinginkan pemerintah. Saya sengaja menggunakan kata pembersihan…karena ini adalah bentuk pembersihan yang mengingatkan kita pada apa yang dipraktikkan oleh rezim totaliter,” tambahnya.

Duta Besar Polandia untuk PBB di Jenewa, Zbignew Czech menyampaikan pernyataan bersama atas nama 46 negara. Ia mengutuk pengalihan serangan dan pendaratan jet Ryanair serta penangkapan wartawan Raman Pratasevich dan rekannya, Sofia Sapega oleh otoritas Belarus.

“Tindakan itu membahayakan nyawa penumpang dan awak yang berarti serangan terhadap HAM dan pelanggaran terhadap norma-norma internasional. Kami menyesalkan penindasan yang berkelanjutan dan sistematis terhadap rakyat Belarus… Kami berdiri dalam solidaritas dengan wartawan yang dipenjara dan semua tahanan politik Belarusia yang jumlahnya mencapai 500.”

Atas nama 46 negara bagian, Ceko meminta Belarus untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Pratasevich dan rekannya serta semua yang ditahan secara tidak adil. (VOA)

Departemen Perhubungan Amerika Serikat Blokir Penerbangan dari Belarus

2021-07-29T10:53:00.005+09:00

WASHINTON, LELEMUKU.COM - Departemen Perhubungan Amerika Serikat (AS), Selasa (6/7), mengeluarkan perintah final yang memblokir sebagian besar perjalanan antara AS dan Belarus.

Langkah itu menggarisbawahi keprihatinan AS terhadap pendaratan paksa sebuah pesawat penumpang baru-baru ini untuk menangkap seorang wartawan Belarus yang membangkang.

Perintah yang diusulkan oleh Departemen Luar Negeri itu melarang maskapai penerbangan untuk menjual tiket perjalanan di antara kedua negara, kecuali untuk urusan kemanusiaan atau keamanan nasional.

Departemen Transportasi mengajukan larangan itu pekan lalu dan hari Selasa ini (6/7) mengatakan tidak menerima keberatan apapun. Tidak ada penerbangan langsung antara AS dan Belarus.

Pejabat-pejabat Belarus pada Mei lalu memerintahkan pesawat Ryanair dari Athena-Yunani menuju Vilnius-Lithuania untuk mendarat di Minsk. Setibanya di Minsk, pihak berwenang mengeluarkan wartawan Raman Pratasevich dari pesawat dan menangkapnya. Pratasevich kemungkinan akan menghadapi hukuman 15 tahun penjara.

Presiden Joe Biden menyebut pengalihan lewat pendaratan paksa pesawat itu sebagai “insiden yang sangat keterlaluan” dan bersama pemimpin-pemimpin negara lain menyerukan dilakukannya penyelidikan internasional. (voa)

Hari Perempuan Internasional (IWD) pada 8 Maret, Sejarah dan Perbedaannya dengan Hari Ibu

2021-03-08T05:44:00.001+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM- Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day ( IWD) dirayakan pada 8 Maret 2021. Merupakan hasil dariperjuangan kesetaraan gender yang dilakukan aktivis perempuan di seluruh dunia.

Banyak negara kini ikut merayakan Hari Perempuan Internasional, yang disebut sebagai ucapan syukur atas pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan.

Mengutip laman IWD, Hari Perempuan Internasional juga dirayakan sebagai kampanye untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender.

Pada perayaan Hari Perempuan Internasional tahun 2021, tema yang diusung adalah 'Choose to Challenge' atau 'Memilih untuk Menantang'.

Tema tersebut bermakna sebagai seruan kepada semua pihak untuk menantang dan menyerukan tentang bias dan ketidaksetaraan gender, serta merayakan pencapaian perempuan.

Pada 8 Maret 2019, KaeLyn Rich, penulis buku Girls Resist! A Guide to Activism, Leadership and Starting a Revolution, mengatakan, cikal bakal perayaan Hari Perempuan Internasional dapat ditelusuri hingga tahun 1900-an.

"Saya rasa banyak orang melihat IWD sebagai bagian dari Women's History Month. Atau bagian dari perayaan umum pencapaian perempuan dan pemahaman mereka berhenti di situ," kata Rich seperti dikutip tribunnews.

"Pada awalnya, IWD adalah hari protes massa dan aksi kolektif yang diorganisir oleh dan untuk perempuan," kata dia.

Berdasarkan catatan IWD, sejarah Hari Perempuan Internasional dapat dilacak hingga awal 1900-an, ketika dunia sedang bergejolak dengan industrialisasi.

Pada waktu itu, dunia tengah dihadapkan dengan ledakan populasi manusia serta kebangkitan ideologi radikal.

Gerakan kolektif perempuan bermula dari keresahan dan perdebatan kritis yang terjadi di antara perempuan.

Penindasan dan ketimpangan yang mereka alami, memacu perempuan untuk lebih vokal dan aktif mengampanyekan perubahan.

Pada tahun 1908, 15.000 wanita berunjuk rasa di New York City, Amerika Serikat, menuntut jam kerja yang lebih pendek, gaji yang lebih baik, dan hak mengikuti pemilu.

Lalu, sesuai dengan deklarasi Partai Sosialis Amerika, Hari Perempuan Nasional (NWD) pertama diperingati di seluruh Amerika Serikat pada 28 Februari 1909.

Perempuan di Amerika Serikat terus merayakan NWD pada Minggu terakhir Februari, hingga tahun 1913.

Pada 1910, Konferensi Buruh Wanita Internasional jilid dua diadakan di Kopenhagen, Denmark.

Seorang perempuan bernama Clara Zetkin, pemimpin 'Kantor Perempuan' untuk Partai Sosial Demokrat di Jerman, mengajukan gagasan tentang Hari Perempuan Internasional.

Dia mengusulkan bahwa setiap tahun di setiap negara harus ada perayaan pada hari yang sama untuk menyuarakan tuntutan kolektif perempuan.

Konferensi yang dihadriri lebih dari 100 perempuan dari 17 negara, mewakili serikat pekerja, dan partai sosialis itu menyambut saran Zetkin dengan persetujuan bulat, dan dengan demikian Hari Perempuan Internasional disetujui.

Perayaan Pertama

Menyusul keputusan yang disepakati di Kopenhagen, Denmark pada tahun 1910, Hari Perempuan Internasional dirayakan untuk pertama kalinya di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss, pada 19 Maret 1911.

Lebih dari satu juta perempuan dan laki-laki menghadiri demonstrasi perdana IWD yang mengampanyekan hak perempuan untuk bekerja, mengikuti pemilu, mendapat pelatihan, memegang jabatan publik dan mengakhiri diskriminasi.

Akan tetapi, pada 25 Maret 1911, 'Kebakaran Segitiga' yang tragis di New York City merenggut nyawa lebih dari 140 wanita pekerja, kebanyakan dari mereka adalah imigran Italia dan Yahudi.

Insiden memilukan tersebut menarik perhatian yang signifikan terhadap kondisi kerja dan undang-undang ketenagakerjaan di Amerika Serikat.

Kemudian menjadi fokus acara Hari Perempuan Internasional pada tahun berikutnya.

Di masa sekarang, gagasan dan konsep tentang kesetaraan gender kini bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan.

Kini, perempuan memiliki kesempatan untuk berada di pemerintahan, kesetaraan yang lebih besar dalam hak-hak legislatif, dan apresiasi terhadap pencapaian mereka di berbagai bidang.

Akan tetapi, masih terdapat sejumlah benang kusut permasalahan perempuan yang belum terpecahkan.

Seperti masih adanya ketidaksetaraan upah antara perempuan dan laki-laki, juga kasus-kasus kekerasan domestik yang lebih dominan dialami perempuan.

Meski demikian perbaikan besar telah dilakukan.

Perempuan kini bisa menjadi astronot, perdana menteri, memperoleh pendidikan tinggi, bebas untuk bekerja dan memiliki keluarga, serta memiliki kebebasan untuk memilih tujuan hidupnya.

Hari Perempuan Internasional juga ditetapkan sebagai hari libur resmi di banyak negara, seperti Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Kamboja, China (khusus perempuan), Kuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Madagaskar (khusus perempuan), Moldova, Mongolia, Montenegro, Nepal (khusus perempuan), Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, dan Zambia.

Di beberapa negara, Hari Perempuan Internasional juga dipandang setara dengan Hari Ibu.

Pada hari itu, anak-anak akan memberikan hadiah kecil kepada ibu dan neneknya. (Tribunnews)

Inilah Isi Pidato Presiden Moldova, Igor Dodon Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T20:56:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Igor Dodon, Presiden Republik Moldova, dalam debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Rabu 23 September 2020 mengatakan bahwa, dengan bantuan dari PBB, negaranya menawarkan dukungan langsung untuk sistem perawatan kesehatan, membeli peralatan dan material medis.

“Pemberantasan COVID-19 membutuhkan tindakan yang terkoordinasi dan transparan di tingkat global,” katanya.

Ia menggarisbawahi pentingnya memastikan akses universal ke pengobatan dan vaksin, saat tersedia. Di sisi pembangunan, Chisinau mempresentasikan laporan nasional sukarela pertamanya pada bulan Juli, memetakan kemajuan, tantangan dan peluang.

"Selama setahun terakhir, Moldova juga berhasil memerangi korupsi dan mengupayakan reformasi peradilan. Untuk meningkatkan perlindungan sosial, dengan mengindeks pensiun dan tunjangan dua kali setahun," katanya, seraya menambahkan bahwa program rehabilitasi jalan nasional sedang berjalan dan reformasi telah dimulai untuk memastikan kondisi kerja yang layak dan memperluas layanan sosial bagi perempuan.

Beralih ke bagian keamanan, dia mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas perlombaan senjata dan penumpukan senjata konvensional yang berlebihan.

Di Eropa Timur, ia mencatat kurangnya kemajuan dalam mengatasi konflik, menekankan bahwa sejak 1992, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), Republik Moldova telah menangani penyelesaian konflik Transnistrian.

"Hal ini masih belum terselesaikan, karena kurangnya kemauan politik, keberadaan kepentingan ekonomi bawah laut dan karakter geopolitik yang kuat dari masalah tersebut," katanya.

Dodon menekankan pentingnya pendekatan konstruktif oleh semua yang terlibat dalam "format 5 + 2" yang diamanatkan untuk menemukan solusi akhir, menekan penjamin dan pengamat untuk meningkatkan upaya mereka, berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan negaranya dan integritas wilayah dalam diakui secara internasional. perbatasan, pengangkatan status khusus untuk wilayah Transnistrian dan jaminan hak bagi rakyatnya.

Ia juga menyatakan penyesalan bahwa COVID-19 telah menciptakan hambatan baru bagi pergerakan bebas orang, barang, dan jasa di atas Sungai Nistru, menekan situasi di Zona Keamanan dan menunda kemajuan dalam negosiasi. Keputusan politik tentang penyelesaian lengkap Transnistrian konflik harus didasarkan secara eksklusif pada proposal yang dirumuskan oleh negaranya - bukan oleh mereka yang berada di luar negeri.

Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa rancangan Parameter Dasar dan Prinsip dari model penyelesaian akhir diajukan pada paruh pertama tahun 2021. Dia menyerukan kerja sama yang lebih besar antara PBB dan OSCE dalam mengelola penjaga perdamaian, memastikan penghormatan terhadap manusia. hak di daerah konflik dan memfasilitasi mediasi.

"Pada saat yang sama, ada prasyarat yang diperlukan untuk melanjutkan dialog bilateral dengan Federasi Rusia guna mengidentifikasi solusi mengenai depot senjata Cobasna," katanya, dengan mencatat bahwa 20.000 ton amunisi usang tetap ditempatkan di Republik Moldova.

Mengingat bahwa “negara kita dibentuk di persimpangan berbagai peradaban, budaya, bahasa, agama, dan kepentingan geopolitik”, ia menguraikan keyakinannya bahwa negara itu dapat berkembang sebagai negara yang merdeka, berdaulat, demokratis, rule ‑ of ‑ law secara aktif mengejar kebijakan netralitas permanen, berdasarkan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Ukraina , Volodymyr Zelensky Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T19:24:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina dalam debat umum Sesi ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Rabu 23 September 2020 mengatakan bahwa PBB adalah perangkat lunak yang mampu menyelamatkan dunia.

"Dalam istilah teknologi, PBB dapat digambarkan sebagai "perangkat lunak" yang telah menyelamatkan dunia dari kesalahan kritis sejak didirikan. Namun, semakin lama PBB semakin diserang dari "bug" atau "virus" yang terkadang sulit untuk dibendung," ujar dia.

Hal ini diungkapkan merujuk pada aneksasi Krimea oleh Federasi Rusia dan agresi militernya di Donbas, dia mengatakan bahwa Ukraina telah membuktikan pada tahun lalu bahwa Ukraina benar-benar berjuang untuk perdamaian.

"Dengan gencatan senjata sejak 27 Juli, langkah selanjutnya adalah penarikan formasi dan persenjataan militer yang melanggar hukum dari wilayah Ukraina yang diduduki dan memulihkan integritas wilayah negara. Untuk mencapai tujuan itu, Ukraina mengharapkan persatuan internasional yang lebih besar, dengan PBB memainkan peran penting," ujar dia.

"Itu tidak bisa diterima bila kedaulatan Negara merdeka dilanggar oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan," sambung dia.

Keadaan tersebut menjadi bukti bahwa mekanisme yang diciptakan pada tahun 1945 belum sepenuhnya berjalan saat ini. Dewan harus menjadi lebih representatif, seimbang, transparan dan efisien. Instrumen yang efektif juga harus tersedia setiap kali anggota Dewan tetap menyalahgunakan hak vetonya.

Dia mengundang semua negara sahabat Ukraina untuk berpartisipasi dalam menyiapkan platform internasional untuk melindungi hak-hak Krimea dan untuk menjajah semenanjung Krimea, dan meminta Negara-negara Anggota PBB untuk mendukung rancangan resolusi terbaru berjudul “Situasi dengan hak asasi manusia di Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol, Ukraina ”yang akan dipresentasikan di Majelis pada akhir tahun ini.

"Hingga luka di tengah Eropa berhenti berdarah, rasa sakit akan selalu dirasakan di seluruh dunia, ujarnya.

Ia menyatakan ini adalah bencana mengerikan yang telah menjadi kenormalan baru, dengan dunia yang terbiasa dengan berita mengerikan, katanya.

"Namun planet ini tidak lagi begitu besar, seperti yang ditunjukkan oleh kasus penerbangan Malaysia Airlines MH17, jatuhnya pesawat Ukraina di atas Iran, ancaman lingkungan dan berita palsu yang dapat mempengaruhi pasar keuangan dan bahkan pemilu," kata dia.

Sedangkan untuk virus corona, umat manusia bahkan tidak berhasil mencari istilah "COVID" atau "Wuhan" di Internet sebelum COVID-19 mengetuk pintu setiap rumah. Namun, pandemi saat ini bukanlah yang terakhir, dan “itulah mengapa kita harus keluar dari krisis yang ada dengan lebih kuat dan dipersiapkan dengan baik,” kata dia. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Slovakia, Zuzana Caputová Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T16:33:00.002+09:00

NEW YORK,LELEMUKU.COM - Zuzana Caputová, Presiden Republik Slovakia pada debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu 23 September 2020 mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa orang biasa dapat mencapai hal-hal luar biasa.

"Jika dipimpin oleh solidaritas dan kasih sayang dan bahwa perilaku yang bertanggung jawab menyelamatkan nyawa, meskipun itu membatasi kenyamanan," kata dia.

Dia menyerukan globalisasi belas kasih dan memperingatkan Majelis agar tidak membiarkan pencarian vaksin menjadi persaingan global lainnya. “Jika kita ingin berhasil menghindari krisis apa pun, kita membutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab.”

Zuzana mengatakan para pemimpin dunia harus dipandu oleh fakta dan pengetahuan, daripada perhitungan politik dan kepentingan egois, hanya warga negara yang akan mempercayai Pemerintah mereka. Untuk menjaga prinsip-prinsip ini, penting untuk melindungi media yang bebas dan independen.

Dia mengatakan saat-saat krisis tidak memberikan alasan untuk menekan hak asasi manusia dan kebebasan. Setiap pembatasan hak dan kebebasan harus proporsional, dibatasi waktu dan sah menurut hukum.

"Pelanggaran hak masih terlalu umum dan baru-baru ini disaksikan di Belarus," katanya, seraya menambahkan bahwa otoritarianisme adalah penyakit yang mengancam umat manusia.

Pandemi COVID ‑ 19 menunjukkan apa yang dapat dicapai komunitas internasional jika bersatu di bawah tujuan bersama, katanya, seraya menambahkan bahwa semangat kerja sama harus diarahkan untuk mengatasi perubahan iklim.

Negara-negara Anggota tahu apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, katanya, menyerukan para pemimpin untuk menunjukkan keinginan tulus untuk bekerja sebagai satu kesatuan. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Polandia, Andrzej Duda di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T15:59:00.003+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Andrzej Duda, Presiden Republik Polandia, menyampaikan debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Rabu 23 September 2020 waktu setempat.

Ia menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, kerjasama multilateral, perlindungan hak asasi manusia dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Selama masa jabatan pertama saya sebagai Kepala Negara, Polandia meningkatkan kehadirannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk menjalani masa jabatan dua tahun di Dewan Keamanan; menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2018; dan menyebarkan penjaga perdamaian ke United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)," ujar dia.

Ia selanjutnya menekankan pentingnya solidaritas dalam mengatasi tantangan saat ini denga menyoroti krisis sosial ekonomi global saat ini yang sangat akut, munculnya kembali persaingan antar negara - termasuk di lingkungan Polandia sendiri - dan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

“Saya yakin krisis ini akan tetap tidak terpecahkan kecuali kita fokus pada ide solidaritas,” katanya dengan menekankan bahwa perang melawan pandemi COVID-19 tidak boleh mengakibatkan perpecahan ekonomi yang lebih dalam di antara negara dan masyarakat.

Ia juga mengajak semua pihak agar tidak boleh mengambil bentuk persaingan ekonomi yang kejam - mengakibatkan orang yang lebih kaya menjadi lebih kaya dengan mengorbankan orang miskin - atau mengarah pada situasi di mana akses ke perawatan medis “bergantung pada ukuran dompet”.

Di puncak pandemi, Polandia mengerahkan beberapa misi medis militer ke Italia dan Amerika Serikat, antara lain, untuk memberikan dukungan dan berbagi pengetahuan tentang memerangi COVID-19.

Polandia sepenuhnya menghormati hukum internasional, melakukan semua interaksi dengan negara lain di bawah slogannya "perdamaian melalui hukum".

Andrzej melanjutkan untuk mencatat bahwa sangat penting untuk memastikan kerja sama di antara negara-negara dalam situasi di mana norma-norma dasar hukum internasional dilanggar, misalnya dalam kasus agresi Federasi Rusia terhadap Georgia atau Ukraina.

“Hanya melalui penegakan prinsip dan norma fundamental hukum internasional… kita akan berhasil dalam membangun perdamaian abadi dan dunia yang aman dari negara-negara yang setara dan negara-negara bebas tanpa lingkungan pengaruh,” katanya.

Ia memperingatkan bahwa membiarkan pelanggaran Kedaulatan negara atau keutuhan wilayah yang tidak dijawab oleh komunitas internasional hanya akan menyebabkan lebih banyak pelanggaran. Dia mengingat seruannya melalui Dewan Hak Asasi Manusia untuk memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia di Belarus.

"Menyambut keputusan Dewan Keamanan untuk mengadakan pertemuan khusus tentang masalah tersebut, dan melanjutkan dengan menguraikan transisi Polandia ke ekonomi hijau dan rendah karbon," ujar dia. (BBG)

Inilah Pidato Presiden Latvia, Egils Levits Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-23T15:07:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Egils Levits, Presiden Republik Latvia, menyampaikan debat umum Sesi ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 22 September 2020.

Presiden Latvia, mengatakan pandemi COVID-19 telah mengganggu kehidupan seluruh generasi dan tidak ada negara yang dapat mengatasi pandemi sendirian.

"Sementara itu, Latvia menanggapi seruan Sekretaris Jenderal dan berkontribusi pada pekerjaan WHO dan para ilmuwan Latvia secara aktif berpartisipasi dalam pencarian global untuk vaksin yang efektif melawan virus. Pemeliharaan tatanan berbasis aturan internasional bergantung pada multilateralisme yang efektif dan tujuan utama hukum internasional adalah untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental dan kedaulatan negara," jabar dia.

Dikatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tatanan ini dihormati, baik oleh negara-negara besar maupun kecil. Untuk itu, dia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggunakan semua instrumen yang dimilikinya untuk menemukan solusi politik yang adil untuk konflik yang sedang berlangsung dan sangat mendukung peran kunci bagi perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan yang efektif.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Latvia berkomitmen pada seruan Sekretaris Jenderal untuk "membangun kembali lebih baik" dan akan terus mempromosikan agenda "memulihkan lebih baik" dalam Dewan Ekonomi dan Sosial, katanya.

Dia mengatakan upaya pemulihan harus didasarkan pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan fokus pada pemulihan hijau, digital dan inklusif. Upaya yang lebih kuat sangat dibutuhkan untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

"Latvia telah bergabung dengan Group of Friends untuk memerangi polusi plastik di laut. Pemulihan yang lebih baik juga melibatkan digitalisasi yang lebih besar, seperti yang telah dilakukan Latvia untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan aplikasi seluler untuk melacak penyebaran virus. Namun, kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan pengumpulan data dilakukan secara bertanggung jawab dan privasi dihormati," ujar dia.

Negara-negara Anggota Group of Friends harus mengembangkan kerangka hukum dan berinvestasi dalam teknologi yang memperhitungkan privasi, katanya, seraya menambahkan bahwa Latvia siap untuk menjadi pemimpin global dalam ekonomi digital multibahasa yang berpusat pada manusia.

Levits juga menyuarakan keprihatinan tentang maraknya misinformasi, disinformasi, dan berita palsu yang menjadi ciri pandemi COVID-19 dan mendesak negara-negara untuk memberikan akses ke informasi yang andal dan berbasis sains melalui media gratis.

“Media yang bebas, obyektif dan pluralistik memainkan peran yang sangat diperlukan dalam menginformasikan publik selama pandemi yang sedang berlangsung,” katanya, menyerukan kepada sektor swasta untuk dimintai pertanggungjawaban dalam menangani misinformasi online," kata dia.

Pada titik itu, dia mengatakan bahwa pendekatan Federasi Rusia yang semakin revisionis terhadap peristiwa Perang Dunia Kedua tidak dapat diterima, begitu juga dengan pembatasan yang berkelanjutan pada demokrasi dan kebebasan berbicara. Dia menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap kasus keracunan pemimpin oposisi Alexei Navalny baru-baru ini dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya.

Dia juga menyerukan pemilu yang demokratis dan transparan untuk diadakan di Belarusia dan diakhirinya penindasan terhadap demonstran damai di sana, menambahkan bahwa Latvia memberikan perawatan medis kepada beberapa korban. Lebih lanjut, dia meminta Federasi Rusia untuk menghentikan campur tangan lebih lanjut di Belarus. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Lithuania, Gitanas Nauseda Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-23T13:38:00.003+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Gitanas Nauseda, Presiden Republik Lithuania, berpidato dalam debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 22 September 2020.

Presiden Lituania mengatakan tidak ada yang dapat membayangkan bahwa peringatan 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditandai dengan tantangan global seperti pandemi COVID-19, yang telah melanda setiap bagian dunia dan meninggalkan kehancuran setelahnya.

Dengan menggambarkan situasi tersebut sebagai "seruan bangun kolosal untuk multilateralisme", dia mengatakan melawan virus membutuhkan kerja sama dan solidaritas internasional yang lebih baik.

"Perdamaian harus tetap menjadi prioritas utama, dengan penghormatan penuh terhadap hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia yang efektif, dan promosi kohesi ekonomi dan sosial global," ungkap dia.

Hal ini diungkapkan dengan sejarah negaranya yang setelah teror Perang Dunia Kedua, bangkit saat satu rezim totaliter jatuh, sementara beberapa Negara Baltik dianeksasi paksa oleh Uni Soviet.

“Pengalaman ini membantu menciptakan hubungan khusus kami dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

Ia menekankan bahwa sebagai hasilnya Lithuania menghargai prinsip-prinsip dasar tatanan internasional. Peringatan agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

"Kita harus mempertahankan narasi sejarah obyektif yang semakin diserang oleh kekuatan revisionis. Sejarah seharusnya tidak menjadi alat untuk manipulasi, disinformasi dan propaganda, juga tidak digunakan untuk menutupi kejahatan masa lalu. Menolak pandangan kuno bahwa yang berkuasa dapat membagi dunia menjadi beberapa bidang kepentingan," kata dia dengan mengatakan perjanjian rahasia seperti yang terjadi di Moskow pada 1939 atau di Yalta pada 1945 tidak boleh ditandatangani lagi.

Senada dengan hal itu, dia mengutip dengan penyesalan upaya baru-baru ini untuk merusak nilai-nilai Perserikatan Bangsa-Bangsa - termasuk pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara-negara terhadap warganya sendiri. Krisis yang sedang berlangsung di Belarusia adalah salah satu contoh dari tren yang mengkhawatirkan itu, dengan pemilihan yang curang pada bulan Agustus yang menyebabkan protes damai yang belum pernah terjadi sebelumnya dan laporan pemukulan warga sipil oleh tim polisi khusus.

“Kita harus memperlakukan pelanggaran ini terhadap keadilan dan supremasi hukum dengan keengganan dan penghinaan,” katanya.

Nauseda juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memantau situasi dengan cermat dan menyerukan kepada pihak berwenang untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan, melindungi hak asasi manusia dan mulai transisi kekuasaan yang damai.

Dia melanjutkan, untuk mengungkapkan keprihatinan tentang kemerosotan keamanan global, memburuknya iklim media dan menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Lithuania mengajukan diri menjadi kandidat untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia mulai tahun 2022.

"Jika terpilih, kami akan memperhatikan kebebasan fundamental serta keselamatan jurnalis, perlindungan pembela hak asasi manusia dan hak-hak perempuan dan anak perempuan, anak-anak dan orang. penyandang cacat," jelas dia.

Selanjutnya terkait keracunan Alexei Navalny baru-baru ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap suara-suara oposisi dapat dengan cepat berubah mematikan.

"Mempertahankan ketertiban internasional berarti bersiap untuk menyelidiki kejahatan semacam itu dan meminta pertanggungjawaban pelaku termasuk pendudukan wilayah Georgia oleh pasukan Federasi Rusia, tindakan militernya di timur Ukraina dan pendudukannya di Krimea Ukraina selama enam tahun," tutup dia. (PBB)

Alexander Lukashenko Inginkan Hubungan Erat Belarusia dengan NATO

2019-03-06T13:20:00.003+09:00

MOSKOW, LELEMUKU.COM - Presiden Belarus, yang pernah disebut-sebut sebagai diktator terakhir Eropa, mengatakan, ia menginginkan hubungan yang lebih baik dengan NATO.

Pernyataannya ini muncul seiring perselisihan negara itu dengan Rusia terkait kenaikan harga minyak yang biasa dibelinya dari Moskow.

Alexander Lukashenko, yang menghabiskan waktu selama sepekan dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia sebelumnya tahun ini, mengatakan, Selasa (5/2), negaranya ingin mengusahakan hubungan dengan NATO, yang didasarkan pada perasaan saling menghormati, yang akan memperkokoh keamanan negaranya.

Pernyataan Lukashenko ini muncul di tengah-tengah pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Rusia mengenai kerugian 400 juta dolar yang akan dialami Belarus setiap tahunnya setelah Rusia mengumumkan kenaikan tajam harga minyaknya yang ditawarkan ke Belarus.

Hubungan Belarus dengan Uni Eropa dan NATO telah menegang selama beberapa tahun terakhir karena pemerintah Belarus terus berusaha mengekang kebebasan sipil rakyatnya dan menindas para pembangkangnya. (VOA)