#Lelemuku

Polisi Tangkap Maling Baterai Tower Telkomsel dan XL di Bengkalis

2025-09-10T22:59:00.004+09:00

BENGKALIS, LELEMUKU.COM - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis di Provinsi Riau bergerak cepat mengungkap kasus pencurian baterai tower milik PT Telkomsel dan PT XL.

Tiga orang pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian, bersama barang bukti berupa baterai dan kendaraan yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan menegaskan, keberhasilan ini menunjukkan kesigapan kepolisian dalam merespons tindak pidana yang merugikan masyarakat maupun perusahaan penyedia layanan vital.

“Sejak laporan kami terima, tim langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, dalam tempo singkat para pelaku berhasil diamankan. Polres Bengkalis berkomitmen menjaga keamanan masyarakat dan melindungi fasilitas publik, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar seperti telekomunikasi,” ujar Kapolres, Senin (1/9/2025).

Kasat Reskrim Polres Bengkalis Iptu Yohn Mabel menjelaskan, ketiga pelaku berinisial PH (30), MR (32), dan MI (31). Mereka melancarkan aksi pencurian pada Sabtu (30/8/2025) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB di dua lokasi, yakni tower Telkomsel dan XL di Desa Kelapapati serta tower XL di Desa Kuala Alam.

“Dari tangan pelaku kita amankan lima baterai lithium milik Telkomsel, satu baterai lithium milik XL, dua unit UUBP milik XL, serta satu mobil Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi B 2920 SII yang dipakai untuk mengangkut barang hasil curian,” jelas Iptu Yohn Mabel.

Ia menambahkan, pengungkapan ini berawal dari alarm sistem perusahaan yang mendeteksi adanya perangkat tower yang tidak terhubung. Saat teknisi melakukan pengecekan, diketahui telah terjadi pencurian.

Dari hasil penyelidikan cepat dan informasi masyarakat, tim berhasil melacak keberadaan pelaku yang sempat melarikan diri dari Pulau Bengkalis, hingga akhirnya ditangkap di sebuah wisma di Kecamatan Siak Kecil pada Sabtu malam sekitar pukul 19.00 WIB.

“Ketiganya mengakui perbuatannya dan kini sudah ditahan di Mapolres Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut,” tegas Kasat Reskrim.

Kapolres Bengkalis menambahkan, aparat kepolisian tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat.

"Kami pastikan setiap tindak kriminal akan ditindak tegas dan transparan. Keamanan dan kenyamanan warga Bengkalis adalah prioritas kami,” pungkas AKBP Budi Setiawan. (polri)

Sugiarto Tinjau Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Luar Penghubung Lubuk Gaung - Mamugo

2025-05-03T02:03:00.004+09:00

DUMAI, LELEMUKU.COM – Wakil Wali Kota Dumai, Sugiarto, melakukan peninjauan langsung terhadap rencana pembangunan jalan lingkar luar yang menghubungkan Kelurahan Lubuk Gaung hingga Mamugo, kawasan perbatasan Kota Dumai. Peninjauan ini berlangsung di Jalan Parit Kitang, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Riau Alamsyah, serta perwakilan dari dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Hadir pula calon investor yang akan melakukan kajian pra-kelayakan untuk menilai potensi investasi pada proyek infrastruktur tersebut.

Wakil Wali Kota Sugiarto menyampaikan bahwa pembangunan jalan lingkar luar ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di wilayah Kelurahan Purnama dan Lubuk Gaung, sekaligus memperlancar arus kendaraan dari dan menuju perbatasan kota.

“Jalan lingkar luar ini nantinya menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban lalu lintas, terutama di jalur padat yang ada saat ini. Kami juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, investor, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan proyek ini,” ujar Sugiarto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Riau Alamsyah, menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses perencanaan teknis dan pengembangan infrastruktur ini sebagai bagian dari peningkatan konektivitas dan pelayanan publik di wilayah Dumai.

Pemerintah Kota Dumai berharap proyek strategis ini dapat segera terwujud, baik melalui dukungan anggaran dari APBN maupun melalui kerja sama investasi dengan pihak swasta yang tertarik mengembangkan infrastruktur di wilayah perbatasan ini. (PemkotDumai)

Balai POM Dumai Fokus Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Untuk Masyarakat

2025-05-03T02:01:00.001+09:00

DUMAI, LELEMUKU.COM - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Dumai melaksanakan Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan BPOM RI dan Forum Komunikasi Publik 2025 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, Rabu (30/4/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dengan pemateri langsung dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI yakni Eva Yuliana Fitri, S.Si., M.Epid dan beberapa pemateri asal Kota Dumai yaitu Kepala BPOM di Dumai Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc. dan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Dumai Shintia Riza, SKM, M.Si.

Adapun peserta yang hadir pada kegiatan ini seperti Kepala OPD Pemerintah Kota Dumai, pihak sekolah, perusahaan BUMN ataupun swasta, insan pers, asosiasi pedagang pasar, dan beberapa stakeholder lainnya yang menjadi salah satu ujung tombak terhadap penguatan pengawasan obat dan makanan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Merujuk pada penyampaian pemateri Eva Yuliana Fitri, BPOM RI melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan dengan suatu program berjudul GERMAS SAPA (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman).

GERMAS SAPA ini memiliki beberapa sub program meliputi Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, Sekolah Keamanan Pangan, dan Kabupaten/Kota Pangan Aman. BPOM RI menargetkan implementasi dari program ini akan memberikan akses makanan yang sehat dan bermutu masyarakat kepada masyarakat.

Kegiatan Advokasi dan Forum Komunikasi Publik ini dibuka oleh Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS diwakili Sekdako H. Indra Gunawan, S.IP., M.Si dan dihadiri oleh Ketua TP Posyandu Kota Dumai Hj. Leni Ramaini Paisal, SKM.

Sekda mengungkap bahwa Pemerintah Kota Dumai mendukung penuh program pengawasan obat dan makanan yang dicetuskan oleh BPOM di Dumai. Sekdako turut mengharapkan dukungan seluruh stakholder dan peserta yang hadir untuk menyukseskan pengawasan makanan sehat yang sangat berdampak positif bagi masyarakat terutama di Kota Dumai.

"Kita ingin pangan yang dikonsumsi masyarakat itu aman bagi kesehatan. Program yang dicetuskan oleh BPOM ini tentu saja harus bersama sama didukung dengan segala upaya yang dapat dilaksanakan. Pemko Dumai turut mengajak semua unsur masyarakat untuk bekerjasama dalam mengawasi peredaran obat dan makanan yang sesuai dengan standar BPOM RI untuk pangan aman dan berkualitas" tutur Sekdako Indra.

Usai membuka kegiatan secara resmi, selanjutnya Sekdako Indra, Ketua TP Posyandu Leni, dan Kepala BPOM di Dumai Emi menyaksikan penandatanganan komitmen dukungan penuh pelaksanaan Intervensi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dari Balai POM di Dumai melalui Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman oleh Kepala OPD Pemerintah Kota Dumai beserta peserta lainnya.

Usai dilaksanakan penandatangan, selanjutnya kegiatan Advokasi dan Forum Komunikasi Publik pun resmi dimulai dengan fokus pada pembahasan serta diskusi bersama para peserta yang hadir. (PemkotDumai)

Paisal Sebut Sinergi dan Kesiapsiagaan Jadi Kunci Pemkot Dumai dalam Menghadapi Bencana

2025-05-03T01:16:00.001+09:00

DUMAI, LELEMUKU.COM - Bencana adalah peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, dan korban jiwa. Terjadinya bencana disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor alam, faktor non-alam, dan faktor sosial/manusia.

Daerah rawan bencana di Indonesia sejatinya merata di seluruh daerah termasuk Kota Dumai, yang kini menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai dibawah kepemimpinan Wali Kota Dumai H Paisal dan Wakil Wali Kota Sugiyarto.

Bencana di Kota Dumai bisa dikatakan sering terjadi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai terdapat 7 (tujuh) potensi ancaman bencana di Kota Dumai dengan tingkat risikonya masing-masing.

Tingkat risiko kelas tinggi untuk bahaya banjir, kebakaran hutan dan lahan. Kelas sedang untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan cuaca ekstrim, serta kegagalan teknologi. Sedangkan kelas rendah untuk bahaya gempa bumi.

Prioritas bencana yang akan ditangani Kota Dumai dianalisis berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan menunjukkan bahwa prioritas bencana yang ditangani Kota Dumai adalah banjir dan kebakaran hutan.

Sebagai wilayah yang terletak di daerah pesisir dan memiliki berbagai sungai, Dumai menjadi daerah yang rentan terhadap banjir. Curah hujan yang tinggi dan faktor geografis seperti sedimentasi sungai menjadi momok meningkatnya risiko banjir khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kapai, dan Sungai Sembilan.

Banyak dampak yang ditimbulkan karena persoalan banjir hujan dan banjir rob di Kota Dumai, mulai dari sektor perumahan, infrastruktur dengan sub sektor jalan dan tanggul sungai dan sektor ekonomi dalam sub sektor pertanian dan perternakan.

Pada sektor perumahan, detail total kerusakan terjadi pada 644 unit rumah, baik rumah permanen maupun rumah non permanen. Kemudian berdampak juga terhadap sektor infrastruktur yang terdiri dari kerusakan terhadap jalan dengan panjang 680 meter dengan katagori rusak sedang dan drainase dengan panajang 1,3 Km. Pada sektor infrastruktur tanggul sungai dan di area pantai juga mengalami kerusakan. Sedangkan dari sektor ekonomi pada sub sektor pertanian yang berakibat pada sawit, jagung dan kedelai dengan total kerusakan tanaman 34 Ha.

Dalam keterangannya, Wali Kota Dumai H Paisal menekankan khususnya kepada BPBD Dumai untuk lebih proaktif dalam memberikan khidmat terbaik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terhadap prioritas bencana yang ditangani Dumai yakni banjir dan kebakaran hutan.

"Sinergi bersama stakeholder terkait dalam menghadapi tantangan bencana harus kita perkuat guna memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Semoga upaya bersama ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan ketahanan, serta memulihkan ekonomi di Kota Dumai," ungkap orang nomor satu Dumai.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Dumai Irawan Sukma mengungkapkan, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Pemko Dumai bersama segenap lapisan elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terjadinya bencana alam.

Menurutnya, bencana yang terjadi memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan serta penanggulangan untuk mengantisipasi dampak bencana.

"Bencana alam bisa terjadi kapan saja baik lewat tanda-tanda yang diberikan atau bahkan terjadi secara langsung. Dalam menghadapi ini, sikap waspada dan tindakan bila terjadinya bencana harus dimiliki oleh kita semua," ungkapnya.

Lebih lanjut Irawan Sukma mengungkapkan bahwa Pemko Dumai melalui BPBD dibawah arahan Wali Kota Dumai H Paisal dan Wakil Wali Kota Sugiyarto terus memantapkan khidmat kesiapsiagaan berencana dan siap menjadi garda terdepan dalam melakukan tanggap darurat.

Tahun 2025, Wali Kota Dumai telah menetapkan Keputusan Nomor 169/BPBD/2025 tentang Kelurahan Rawan Bencana di Kota Dumai Tahun 2025. Keputusan Wali Kota ini bertujuan untuk memprioritaskan koordinasi instansi terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta pengumpulan data dan informasi sebagai bahan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana.

Pemko Dumai juga sudah mengeluarkan kebijakan Penanggulangan Bencana di Kota Dumai telah dilakukan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039.

"Pada Tahun 2022, Pemko Dumai juga telah mengundangkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya kerusakan fungsi hutan dan lahan serta lingkungan hidup di wilayah Kota Dumai," tutur Irawan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Dumai telah mengundangkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Dumai Tahun 2024-2028 guna mengidentifikasi risiko bencana di Kota Dumai dan memberikan panduan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana untuk upaya pengurangan Risiko Bencana.

"Peraturan tersebut juga menjadi landasan kami untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas dan menjadi dasar dalam penyusunan aksi praktisi untuk kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, seperti penyusunan rencana dan jalur evakuasi, penentuan lokasi tempat tinggal dan lain sebagainya," imbuhnya.

Agar penanggulangan bencana di Dumai Kota Idaman semakin maksimal, Irawan Sukma menjelaskan bahwa Pemko Dumai melalui BPBD telah berkoordinasi dengan Tim Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) untuk menyusun dokumen Jitupasna.

Diterangkannya, tujuan utama Jitupasna untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak bencana, serta memperkirakan kerusakan dan kerugian pascabencana, sehingga kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Dumai bisa terpenuhi.

"Dengan dokumen ini, Pemko Dumai semakin terbantu dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien" pungkasnya. (PemkotDumai)

Jokowi Sebut Rehabilitasi Mangrove akan Dilakukan di Seluruh Tanah Air

2021-10-01T15:38:00.005+09:00

BENGKALIS, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada Selasa, 28 September 2021.

Kepala Negara menegaskan, rehabilitasi mangrove ini akan terus dilakukan tidak hanya di Kabupaten Bengkalis, tetapi di seluruh Tanah Air. Menurutnya, rehabilitasi mangrove diperlukan karena hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 kali lipat lebih banyak daripada hutan tropis daratan sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon.

"Ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement, terhadap perubahan iklim dunia dan di 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh Tanah Air sebanyak 34 ribu hektare," ujar Presiden dalam keterangan pers usai penanaman.

Kegiatan penanaman tersebut merupakan bagian dari rehabilitasi lahan mangrove yang diharapkan dapat memberikan sejumlah keuntungan baik secara ekologi maupun ekonomi.

"Kita harapkan nanti kawasan ini akan bisa kita perbaiki, kita rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi, dalam rangka juga mendukung ekowisata, pariwisata di daerah, dan juga tentu saja kita harapkan juga mendukung ekonomi masyarakat di sekitar kawasan ini," jelasnya.

Kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis sendiri dilakukan pada lahan seluas 1.292 hektare (tahun 2020 seluas 319 hektare dan tahun 2021 seluas 973 hektare) dengan melibatkan masyarakat lokal. Adapun penanaman mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas kurang lebih 7 hektare dari total luasan 100 hektare.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa permasalahan dan ancaman terhadap ekosistem mangrove antara lain alih fungsi kawasan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, perikanan (tambak) dan infrastruktur lain. Selain itu juga illegal logging, pencemaran limbah, dan abrasi pantai akibat gelombang laut.

"Kerusakan mangrove tercatat kurang lebih seluas 600.000 hektare dan ditargetkan untuk dilakukan upaya pemulihan dan rehabilitasi sampai dengan tahun 2024 melalui komitmen para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah," ucap Siti.

Pemerintah secara konsisten, ucap Siti Nurbaya, terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, tarutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia.

“Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Siti Nurbaya.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Bengkalis Kasmarni. (Kemensetneg)

Kasmarni Upayakan Tenaga Non PNS di Pemkab Bengkalis Masuk BPJS Ketenagakerjaan

2021-03-13T08:03:00.002+09:00

BENGKALIS, LELEMUKU.COM - Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Kasmarni, menerima kunjungan silaturahmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Pratama B Cabang Duri, Bengkalis, di kediaman Dinas Sri Mahkota Bengkalis, Senin, (8/3/2021).

Kunjungan Kepala BPJS Kacap Duri, Achiruddin didampingi anggotanya, Maqhfirrah Atriana dan Ranidiah Hatmisari ini disamping bersilaturahmi juga membahas kerjasama untuk BPJS Ketenagakerjaan non PNS ada di Kabupaten Bengkalis.

"Kita sangat berterima kasih atas kunjungan silaturahmi Kepala BPJS cabang Duri. Dan kita sangat menanggapi usulan kerja untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk non PNS untuk Kabupaten Bengkalis ini," ujar Kasmarni.

Agar tidak menimbulkan persoalan hukum, maka terlebih dahulu akan dibahas secara khusus dengan instansi terkait dan mempersiapkan payung hukum jika memang diperlukan.

"Kita akan upayakan dan memang BPJS Ketenagakerjaan ini kita rasa perlu disiapkan untuk non PNS agar mendapat jaminan jika terjadi kecelakaan disaat bekerja,"imbuhnya.

Turut mendampingi Bupati Bengkalis, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi, Kholijah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ismail, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah, Aulia. (DiskominfotikBengkalis

Polres Bengkalis Tangkap Terduga Kurir Sabu Seberat 3,16 Kg Bernilai Miliaran Rupiah

2019-08-05T18:26:00.002+09:00

BENGKALIS, LELEMUKU.COM - Tim Polres Bengkalis tangkap seorang terduga kurir Narkoba jenis sabu, Kamis (01/08/2019) lalu. Selain satu tersangka polisi juga menyita barang bukti diyakini sebagai sabu dengan berat sekitar 3,16 Kg lebih atau senilai miliaran rupiah dibungkus menggunakan lakban.

Satu tersangka yang diamankan berinisial AF alias Yono (30), warga Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis membawa barang bukti tiga bungkus paket besar yang berlakban warna kuning diduga berisi barang haram jenis sabu dengan berat kotor 3.167,18 gram (3,16718 Kg).

Wakapolres Bengkalis, Kompol Kurnia Setyawan, S.I.K., didampingi Kasat Narkoba AKP Syahrizal menjelaskan, bahwa terungkapnya kasus ini sejak dilakukan penyelidikan pada 19 Juli lalu, setelah petugas memperoleh informasi akan adanya transaksi Narkoba jenis sabu dalam jumlah besar.

Kemudian pada tanggal 26 Juli, kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat dan ditemukan diduga Narkoba jenis sabu di sekitar Desa Sungai Alam oleh seorang warga AF alias Yono. Kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap Yono dan melakukan pengintaian.

Pada tanggal 31 Juli 2019, keberadaan Yono diketahui setelah petugas mengintrogasi istrinya dan ternyata terduga melarikan diri ke Kabupaten Pelalawan karena menyembunyikan diduga barang haram itu.

Kamis (1/8/19) sekitar pukul 03.30 WIB, Yono berhasil diamankan petugas tanpa perlawanan di Perumahan Kanobelly Sawit Kerinci, Desa Kitab Jaya, Kecamatan Sei. Kijang, Pelalawan.

“Barang bukti diduga disembunyikan oleh tersangka itu ditemukan di tiga titik berbeda. Ditemukan mulai pada 20 Juli dan masing-masing titik ditemukan satu bungkus,” jelas Wakapolres Bengkalis dalam jumpa pers di Mapolres, Jalan Pertanian, Senin (5/8/19) siang.

Sementara itu, tersangka Yono ketika berhasil ditemui mengaku dan berdalih bahwa barang haram itu ditemukannya di dalam parit, dan bukan miliknya dan dengan sengaja dia sembunyikan kembali. Dirinya malarikan diri karena alasan takut akan ditangkap kepolisian.

“Saya menemukannya pak di dalam parit. Kemudian saya sembunyikan dan setelah saya lari karena takut pak,” dalihnya.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 (2), dan Pasal 112 (2) UU RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maskimal pidana mati. (HumasPolri)

Terlibat Perkara Korupsi dan Dugaan Grafitifkasi, KPK Tangkap Amril Mukminin

2019-05-18T07:26:00.001+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Amril Mukminin (AMU) yang merupakan Bupati Bengkalis, Provinsi Riau dan Makmur (MK) alias Aan Direktur PT. Mitra Bungo Abadi dalam dua perkara berbeda.

Dua perkara ini adalah hasil pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

AMU, Bupati Bengkalis 2016-2021, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terkait Proyek Multi Years pembangunan jalan Duri – Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Tersangka AMU, sebagai Bupati Bengkalis diduga menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait proyek tahun jamak Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. AMU diduga menerima uang setidak-tidaknya Rp5,6 Miliar baik sebelum ataupun saat menjadi Bupati Bengkalis.

Atas perbuatannya, AMU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tersangka lainnya, MK, Direktur PT. Mitra Bungo Abadi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Tersangka MK, diduga bersama-sama dengan M. NASIR, HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT. MRC dkk melakukan tindak pidana korupsi dalam Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Diduga kerugian keuangan negara dalam proyek ini adalah Rp105,88 Milyar, dimana Tersangka MK diduga diperkaya Rp60,5 Milyar

Atas perbuatannya, MK disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (KPKRI)