#Lelemuku

Duma Gideon Boko Tekankan Peran Afrika dalam Inovasi dan Keberlanjutan Pembangunan Dunia

2025-09-27T01:38:00.004+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM – Presiden Republik Botswana, Duma Gideon Boko, menyampaikan pidato perdananya dalam Debat Umum Tingkat Tinggi Sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 25 September 2025. Dalam pidatonya, Boko menyoroti komitmen Botswana terhadap kerjasama multilateral untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sambil mendesak investasi lebih besar di Afrika sebagai penggerak inovasi, perdagangan, dan pertumbuhan berkelanjutan, serta menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Boko membuka pidatonya dengan merefleksikan tema Sesi ke-80 PBB, yaitu Better Together: 80 Years and More for Peace, Development, and Human Rights, sambil menegaskan bahwa Botswana siap berkolaborasi dengan negara lain untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi. Ia memposisikan Botswana sebagai peserta aktif dalam menangani isu-isu mendesak generasi ini, termasuk diversifikasi ekonomi dan inklusi sosial sebagai strategi pembangunan utama.

Ia secara khusus membahas peran Afrika dalam membentuk kebijakan internasional, menyoroti potensi benua itu sebagai penggerak inovasi, perdagangan, dan pertumbuhan berkelanjutan. Boko mendesak investasi global yang lebih besar di Afrika, sambil memamerkan inisiatif Botswana di bidang energi terbarukan, pendidikan, dan kesehatan sebagai model untuk menyeimbangkan pembangunan dengan ekuitas sosial di seluruh Afrika.

Pada isu iklim, Boko menggambarkan perubahan iklim sebagai salah satu tantangan terbesar generasi ini, dengan Botswana memimpin upaya keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif energi terbarukan. Ia juga menegaskan komitmen Botswana terhadap perdamaian dan keamanan, mendukung upaya internasional untuk menyelesaikan konflik, mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan memperkuat tata kelola demokratis di seluruh dunia.

Boko menutup pidatonya dengan seruan untuk kerjasama antarnegara yang lebih kuat, menekankan bahwa Botswana akan terus mempromosikan diversifikasi ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunannya. Pidato ini disiarkan langsung melalui Web TV PBB dan YouTube, menarik perhatian pemimpin dunia serta komunitas Afrika dan advokasi pembangunan. Selama kunjungan, Boko juga berpartisipasi dalam pertemuan bilateral untuk memperkuat kemitraan internasional. Debat Umum berlangsung hingga 27 dan 29 September 2025, membahas isu mendesak seperti keamanan global, pembangunan berkelanjutan, dan aksi iklim. Rekaman lengkap tersedia di situs resmi PBB, dengan reaksi positif dari negara-negara Afrika yang mendukung seruannya untuk kolaborasi global. (evu)

Jokowi Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar Negara Sahabat

2023-06-27T17:33:00.003+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 26 Juni 2023.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besar tiba di Istana Merdeka. Adapun kedelapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden yaitu:

Dorcas Makgato, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Bostwana, berkedudukan di Canberra;

Tumur Amarsanaa, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Mongolia, berkedudukan di Bangkok;

Herman Pule Diamonds, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Namibia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;

Dato Syed Md. Hasrin Syed Hussin, Duta Besar LBBP Designate Resident Malaysia untuk Republik Indonesia;

Gina A. Jamoralin, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;

Fabien Penone, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Perancis untuk Republik Indonesia;

Talip Kucukcan, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Turki untuk Republik Indonesia; dan

Fekadu Beyene Aleka, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Federal Ethiopia untuk Republik Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, para duta besar berpamitan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan kedelapan negara tersebut cukup baik, mulai dari bidang perdagangan hingga investasi. Oleh karena itu, Retno meyakini penyerahan surat kepercayaan tersebut akan makin meningkatkan hubungan dan kerja sama Indonesia dengan kedelapan negara tersebut.

“Saya yakin dengan penyerahan penyerahan surat-surat kredensial, maka ke depan hubungan kita akan semakin kuat,” tutur Retno.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(Setpres)

Olaf Scholz Dorong Jokowi Sepakati Pakta Perdagangan UE-Indonesia

2023-04-18T11:06:00.003+09:00

BERLIN, LELEMUKU.COM - Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan Indonesia sebagai bagian dari upaya negaranya untuk mengurangi ketergantungannya pada Cina atas bahan baku penting.

Scholz berbicara masalah ini pada pembukaan pameran perdagangan tahunan Hannover pada Ahad, 16 Maret 2023. Kanselir mengatakan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa berpotensi menciptakan kawasan ekonomi yang mencakup 700 juta orang.

“Saya sedang bekerja untuk akhirnya mencapai kesepakatan ini,” kata Scholz tentang negosiasi antara Jakarta dan Brussel, yang telah berlangsung sejak 2016.

Scholz mengatakan dia juga berharap tentang pembicaraan antara UE dan blok Mercosur di Amerika Selatan, Meksiko, Australia, Kenya, dan India.

“Di sini juga, dinamika baru telah muncul dalam beberapa bulan terakhir,” katanya. Dia menambahkan bahwa kesepakatan semacam itu diperlukan untuk membantu negara-negara mengurangi ketergantungan mereka pada pasar tertentu.

Jerman sangat khawatir menjadi terlalu bergantung pada Cina, termasuk untuk komoditas penting yang dibutuhkan untuk digitalisasi dan pergeseran menuju ekonomi nol karbon. “Saat ini kami mengimpor banyak dari Cina,” kata Scholz.

“Dan itu terlepas dari fakta bahwa tanah jarang, tembaga, atau nikel seringkali tidak diekstraksi di sana, tetapi di negara-negara seperti Indonesia, Chili, atau Namibia,” katanya. “Kami ingin mengubahnya.”

Scholz mengatakan membangun fasilitas pemrosesan untuk bahan mentah semacam itu di negara tempat ditemukannya akan menguntungkan ekonomi lokal dan harus menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan baru.

Cina juga merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Pada 2022, total perdagangan bilateral mencapai rekor baru senilai US$133,65 miliar atau sekitar Rp2 kuadriliun.

Sementara untuk investasi, tahun lalu, Cina menjadi investor ke-2 terbesar Indonesia. Di kuartal terakhir tahun lalu, Cina bahkan menjadi investor pertama Indonesia.

Komitmen Indonesia

Presiden Jokowi menyinggung komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, kala berpidato dalam upacara pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover Congress Centrum, kemarin. Isu lingkungan ini diangkat Jokowi ketika Uni Eropa telah mengesahkan regulasi Anti Deforestasi, yang kemudian ditolak sebagian petani sawit Indonesia.

Jokowi mengklaim komitmen ini terlihat dari sejumlah aksi yang telah dilakukan dalam memperbaiki lingkungan. Ia menyebutkan beberapa data seperti laju deforestasi turun signifikan dan terendah 20 tahun terakhir.

"Kebakaran hutan turun 88 persen, rehabilitasi hutan 600 ribu hektare hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi di tahun 2024, terluas di dunia, juga dibangun 30 ribu hektare kawasan industri hijau,” kata Jokowi.

Di samping itu, Jokowi menyebut bahwa Indonesia juga menargetkan 23 persen sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025. Lalu, Indonesia juga berencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara di tahun 2050.

“Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita,” kata Jokowi.(Tempo)

Hindari Ketergantungan pada China, Olaf Scholz Dukung Pakta Perdagangan dengan Indonesia

2023-04-17T12:41:00.001+09:00

JERMAN, LELEMUKU.COM - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, pada Minggu (16/4), bahwa dia akan mendorong kesepakatan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia sebagai bagian dari upaya negaranya untuk mengurangi ketergantungannya pada China untuk bahan baku penting.

“Langkah logis berikutnya yang menurut saya harus, dan memang harus ditindak lanjuti, adalah perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa,” kata Kanselir Scholz.

Berbicara pada pembukaan pameran tahunan perdagangan Hannover, Scholz mengatakan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, dan blok 27 negara Uni Eropa akan menciptakan kawasan ekonomi yang melibatkan 700 juta orang.

“Saya tengah berusaha agar kesepakatan ini bisa tercapai,” kata Scholz tentang negosiasi antara Indonesia dan Komisi Eropa, yang telah berlangsung sejak 2016.

Pemimpin Jerman itu mengatakan dia memiliki harapan yang sama tentang pembicaraan yang berlangsung antara Uni Eropa dan blok Mercosur Amerika Latin, Meksiko, Australia, Kenya, dan India.

Jerman sangat khawatir menjadi terlalu bergantung pada China, termasuk untuk komoditas penting yang dibutuhkan untuk digitalisasi dan pergeseran menuju ekonomi nol karbon.

"Pada saat ini, kita terlalu banyak mengimpor (bahan baku) dari China," ujar Scholz.

"Dan itu terjadi di saat fakta menunjukkan bahwa logam tanah jarang, tembaga atau nikel seringkali tidak berasa dari sana (China.red) namun berasal dari negara seperti Indonesia, Chile, atau Namibia," tambahnya. "Kami ingin mengubah itu."

Indonesia adalah negara mitra dalam pameran Hannover tahun ini. (VOA)

Lawatan Jill Biden ke Kenya untuk Tarik Perhatian pada Krisis Kelaparan di Afrika

2023-02-28T11:14:00.000+09:00

NAIROBI, LELEMUKU.COM - Ibu Negara Amerika Jill Biden pekan lalu melawat ke sebuah komunitas kecil di Kenya untuk menarik perhatian pada kekeringan parah yang telah mencengkeram Afrika Timur dan menimbulkan krisis kelangkaan pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kenya.

Amerika telah memberikan bagian terbesar dari bantuan kemanusiaan ke Afrika Timur setelah tidak turunnya hujan selama tiga tahun berturut-turut yang menyebabkan krisis kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Somalia hingga ke desa Maasai di Kenya, tiga jam dari ibu kota Nairobi.

Kepala PBB Untuk Kenya mengatakan kepada VOA, enam juta orang kini berada di ambang kelaparan ekstrem tahun ini dan hal ini diperparah dengan krisis pasokan makanan akibat konflik di Ukraina.

Tetapi Amerika tidak dapat berjalan sendiri, ujar Jill Biden, setelah berkunjung ke desa Maasai yang mengalami kekeringan terparah dalam tujuh generasi. Perjalanan itu dilakukan pada akhir kunjungan lima ke Kenya dan Namibia.

“Amerika menyediakan 70% anggaran, uang yang masuk ke wilayah ini. Tetapi kita tidak bisa menjadi satu-satunya negara. Kita perlu mengajak negara lain bergabung dalam upaya global untuk membantu orang-orang di kawasan ini,” ujar Jill setelah kunjungannya selama 90 menit.

Untuk mencapai hal itu, Jill melakukan perjalanan selama tiga jam ke bagian selatan Kenya yang terpencil, di dekat perbatasan Tanzania. Iring-iringan mobil yang membawa Ibu Negara dengan mobil berukuran besar melewati desa-desa dengan sapi yang kurus, dasar sungai yang mengering dan gereja yang penuh sesak pada Minggu pagi yang cerah dan panas. Gereja ini berfungsi sebagai pusat bantuan kemanusiaan.

Di Lositeti, Jill disambut ribuah warga yang sebagian besar berasal dari komunitas Maasai, yang berjalan kaki hingga 40 kilometer untuk mencapai satu-satunya mata air di kawasan itu. Sejumlah penduduk bernyanyi dan menari sambil memberikan Jill sebuah shuka atau jubah tradisional berwarna merah yang dikenakan para penggembala yang terkenal karena kepiawaian mereka sebagai pejuang dan pemburu.

Jill duduk dengan sekelompok perempuan di bawah satu pohon, dan selama 30 menit ia berdialog dengan bantuan seorang penerjemah. Koordinator Residen PBB di Kenya Stephen Jackson mengatakan dialog itu membahas pengalaman warga mengatasi krisis yang didorong oleh perubahan iklim dan diperburuk oleh krisis pasokan pangan global.

Bagaimana musim kering saat ini dibanding sebelumnya dalam masa hidup Anda? Bagaimana mendapatkan pekerjaan sekarang ini? Berapa banyak anak-anak yang tidak dapat pergi ke sekolah? Bagaimana kondisi balita? Inilah sebagian pertanyaan Biden kepada warga, sebagian besar perempuan, yang ikut berdialog dengannya. Banyak yang menjawab dalam bahasa Maa. Jill kemudian memaparkan hasil dialog itu kepada wartawan.

“Mereka bicara tentang bagaimana ternak-ternak mereka mati. Jelas kita dapat melihat betapa buruknya kekeringan di sini. Satu sumber mata air memberi makan 12 desa, dan setiap desa memiliki sekitar 1.000 – 1.200 orang,” ujar Jill.

Kepala Advokasi dan Komunikasi di Program Pangan Dunia WFP yang berkantor di Nairobi, Brenda Kariuki, mengatakan kepada VOA bahwa kebutuhan di seluruh wilayah Afrika Timur, termasuk Somalia dan Ethiopia, sangat besar. “Kami membutuhkan sekitar US$6,5 miliar pada tahun 2023 saja untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan. WFP bertujuan menjangkau 45 juta orang. Itu tugas yang signifikan, dan kami tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi kami berharap pada donor dan mitra kami untuk benar-benar meningkatkan dan memastikan tidak ada orang yang tidur tanpa makan.”

Duta Besar Amerika Untuk Kenya Meg Whitman mengatakan negara itu membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan jangka panjang. “Saya hanya akan menggarisbawahi apa yang dikakan Dr. Jill Biden bahwa setiap orang perlu membantu sebaik mungkin. Karena ini akan berlanjut di masa depan.”

Kariuki mengatakan kunjungan pejabat tinggi ke daerah krisis terpencil ini dapat membuat perbedaan besar. “Kehadiran Ibu Negara Amerika di kawasan ini, terutama saat kita mengalami krisis kerawanan pangan, merupakan momen penting. Saya kira ia memberi perhatian pada tantangan yang dihadapi negara ini. Yaitu dengan bantuan makanan dan memasitkan orang-orang tidak sekarat dan tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Ia juga membawa perhatian warga pada dunia.” (VOA)

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Masa Karantina Masuk RI Diperpanjang Jadi 10 Hari

2021-12-03T02:11:00.003+09:00

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Pemerintah memperpanjang masa karantina bagi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Tanah Air menyusul merebaknya varian virus Corona B1.1.529 atau Omicron. Aturan masa karantina tersebut diubah menjadi sepuluh hari.

"Berdasarkan arahan Presiden (Joko Widodo alias Jokowi), masa karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari negara-negara di luar sebelas negara yang dilarang masuk kemarin, ditambah menjadi sepuluh hari dari sebelumnya tujuh hari," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jenderal TNI (Purn. Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya, Rabu malam, 1 Desember.

Perpanjangan masa karantina akan berlaku sejak 3 Desember 2021. Luhut mengatakan kebijakan yang diambil ini akan terus dievaluasi secara berkala.

"Sambil kita terus memahami dan mendalami informasi tentang varian baru ini," tutur dia.

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan memperketat pintu masuk internasional pasca-merebaknya varian Omicron di berbagai negara. Pengetatan diikuti dengan penyesuaian syarat perjalanan baik yang berlaku untuk moda transportasi udara, laut, maupun darat.

Pengetatan itu meliputi pemblokiran sementara masuknya WNA ke Indonesia, dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir dari sebelas negara yang telah mengkonfirmasi kasus Omicron atau yang memiliki risiko tinggi terhadap varian itu. Sebelas negara tersebut meliputi Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong.

Adapun untuk WNI yang melakukan perjalanan ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari sebelas negara tersebut, mereka bisa masuk ke Indonesia dengan syarat ketat. WNI wajib melakukan karantina selama 14x24 jam. (Francisca Christy Rosana|Tempo)

European Union to Suspend Travel From Southern Africa Over New COVID Variant

2021-11-27T04:31:00.004+09:00

BRUSSELS, LELEMUKU.COM - European Union states have agreed to suspend travel from southern Africa after the detection of a new COVID-19 variant, the presidency of the EU said Friday.

A committee of health experts from all 27 EU states "agreed on the need to activate the emergency break & impose temporary restriction on all travel into EU from southern Africa," the Slovenian presidency of the EU said on Twitter.

Restrictions will apply to Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa and Zimbabwe, European Commission spokesperson Eric Mamer said on Twitter.

An EU official said that EU governments have also been asked to discourage travel to those countries.

Each of the 27 EU countries is free to apply the new measures when it prefers. Some are already applying restrictions.

EU officials said that no decision had yet been made on other countries in other parts of the world where cases were detected, which include Hong Kong, Israel and Belgium, an EU country.

The new coronavirus variant, first detected in South Africa, has caused global alarm as researchers seek to find out if it is vaccine-resistant.

Marc Van Ranst, the virologist who detected the new variant in Belgium, told Reuters it was more likely the infected woman had contracted the variant in Belgium rather than while traveling outside Europe.

She had been in Egypt earlier in November but developed symptoms only 11 days after her return to Belgium. She is not vaccinated.

Switzerland imposed on Friday a requirement of 10-day quarantine and a negative test for travelers from Belgium, Israel and Hong Kong, in addition to travel bans on southern African countries. (reuters)

Inilah Pidato dari Perdana Menteri Lesotho, Moeketsi Majoro di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-29T15:55:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Moeketsi Majoro, Perdana Menteri Lesotho saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi simbol keinginan kuat umat manusia untuk bertahan hidup selamanya, menekankan bahwa, saat krisis menjadi lebih global, multilateralisme dan solidaritas menjadi lebih penting dari sebelumnya.

"Menunjuk pada revolusi yang sedang berlangsung dalam sistem informasi dan integrasinya ke dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang tidak memiliki akses ke teknologi baru akan terdegradasi ke dalam kemiskinan ekstrim," ujarnya.

Dia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bekerja membawa negara-negara miskin ke era digital. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk ketimpangan, katanya mencatat tantangan ekstrim dalam mengakses layanan kesehatan di zona konflik.

"Lesotho mendukung seruan Sekretaris Jenderal untuk gencatan senjata global, dengan mendesak tindakan yang lebih besar untuk mencegah pandemi di masa depan," katanya.

Beralih ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PM Leshoto mengatakan bahwa, meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam implementasinya, dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pada tahun 2030.

"Menunjuk pada peningkatan global baru-baru ini dalam jumlah orang yang menderita kelaparan, negara-negara kurang berkembang dan terkurung daratan menanggung beban sosial ekonomi pandemi," katanya.

Dia melanjutkan dengan mengatakan krisis global telah melemahkan sistem kesehatan Lesotho, menambahkan bahwa pemulihan membutuhkan dukungan tambahan dari lembaga keuangan internasional.

Dia kemudian menyesali berkurangnya diskusi internasional tentang hak-hak perempuan akibat pandemi dan mencatat bahwa Lesotho sedang berupaya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Ia juga menyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah satu-satunya lembaga universal yang dapat menjaga perdamaian dunia, Organisasi ini memiliki catatan keberhasilan yang beragam dalam operasi penjaga perdamaian.

"Untuk meningkatkan operasi semacam itu, pembiayaan yang aman, serta fokus yang lebih besar pada penciptaan perdamaian dan diplomasi preventif. Komposisi Dewan Keamanan, dan kurangnya perwakilan Negara-negara Afrika, semakin mengurangi efektivitas prakarsa perdamaian dan keamanan," katanya.

Mengenai konflik di Afrika, dia mengatakan tekad benua untuk mengatasi tantangan itu melalui Uni Afrika tidak boleh disalahartikan karena membebaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tanggung jawabnya atas perdamaian dan keamanan adalah masalah Afrika.(PBB)

Inilah Pidato Perdana Menteri Malta, Robert Abela di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-26T12:51:00.005+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Robert Abela, Perdana Menteri Republik Malta mengatakan bahwa di saat multilateralisme terancam, pandemi membawa perhatian pada perlunya kerja sama global.

"Meskipun telah memberikan pukulan telak bagi perekonomian negara-negara berkembang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya, tahapan malah ini diatur untuk membangun dunia yang lebih sehat, lebih hijau, dan lebih adil," ungkap dia.

Memperhatikan pentingnya ketahanan pangan dan sektor pertanian sebagai tumpuan untuk mengakhiri kelaparan, ia mengatakan bahwa awal tahun ini sebagai salah satu ketua Komite Pengarah Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemitraan untuk negara-negara berkembang kepulauan kecil, Malta mengirimkan makanan ke Namibia sebagai bentuk solidaritas dengan memberi makan 500.000 orang.

"Memperhatikan bahwa Malta telah menyumbangkan persentase yang signifikan dari anggaran kemanusiaan tahunannya untuk permohonan PBB, kami tekankan perlunya mencabut pembatasan pada pekerja bantuan dan kemanusiaan," ujar dia.

Beralih ke konflik di Libya, dia menyambut baik pengumuman gencatan senjata dan pencabutan blokade minyak sebagai langkah konstruktif ke depan, menekankan juga perlunya reformasi ekonomi dan solusi politik yang dipimpin Libya.

Dia mencatat bahwa tanggapan yang cepat dan disesuaikan pada pandemi adalah kunci dalam mencegah kehancuran ekonomi yang lebih besar dengan memasukkan paket ekonomi senilai € 1,81 miliar, sama dengan 12,9 persen dari PDB Malta pada tahun 2019.

"Karena dunia kerja telah hancur, Program Pangan Dunia (WFP) telah memperingatkan bahwa pandemi berikutnya mungkin adalah kelaparan. Malta menerapkan langkah-langkah jaminan sosial untuk melindungi pekerjaan dan membantu pekerja dan orang yang rentan, dengan hampir € 500 juta dibayarkan dalam tunjangan kontribusi dan hampir € 100 juta dalam tunjangan non-kontribusi. Sebelum munculnya pandemi COVID-19," kata dia.

Malta, katanya menikmati tingkat pertumbuhan lapangan kerja tertinggi di Uni Eropa, dan tindakan lain menyelamatkan 25.500 pekerjaan dari sekitar 250.000 tenaga kerja sambil melindungi banyak bisnis agar tidak menutup pintu mereka.

Dia mengatakan tingkat pekerjaan Malta telah melebihi target utama nasional dan Uni Eropa untuk Eropa 2020.

Menyebut pandemi sebagai "pelajaran dalam kerendahan hati" karena semua sama-sama rentan dan berpotensi menjadi korban, dia mengatakan sangat penting untuk menjamin bahwa hak dihormati bahkan di masa-masa sulit, dengan mengutip komentar Sekretaris Jenderal bahwa "kita hanya sekuat sistem kesehatan yang terlemah."

"Sementara memulai kembali ekonomi dan menjaga kesehatan adalah prioritas di seluruh dunia, dunia tidak dapat mengesampingkan masalah lingkungan dan kebutuhan untuk bergerak lebih dekat ke netralitas karbon," katanya.

Dia juga mencatat pentingnya pendekatan yang manusiawi untuk menghadapi tantangan migrasi ilegal.

"Sayangnya, beberapa bulan terakhir telah menyaksikan memperburuk situasi dengan dampak besar COVID-19 pada migran dan pengungsi. Sebagai salah satu negara garis depan di perbatasan luar Uni Eropa," katanya.

Dia menandaskan bahwa Malta setiap harinya dihadapkan dengan penyeberangan yang tidak teratur sehingga ia mengharapkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mendukung Negara-negara dalam melaksanakan Perjanjian Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Reguler dan Perjanjian Global untuk Pengungsi.(PBB)

Inilah Pidato Presiden Republik Zambia, Edgar Chagwa Lungu di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-25T15:02:00.003+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.,COM - Edgar Chagwa Lungu, Presiden Republik Zambia, saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan pandemi COVID-19 telah menghancurkan ekonomi dan memperburuk kemiskinan, dan menunjukkan betapa dunia saling berhubungan.

Dia meminta para pemimpin dunia untuk mengambil kesempatan ini untuk memaksimalkan keunggulan komparatif mereka dan berbagi pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan mata pencaharian semua.

“Lanskap pasca-virus corona akan membutuhkan tindakan segera untuk menjamin dan meletakkan dasar yang kokoh untuk dunia yang lebih baik,” katanya.

Dia menyuarakan dukungan untuk penghapusan hutang dan pembatalan untuk negara-negara berkembang, meningkatkan kerjasama dalam pencarian vaksin, dan mobilisasi sumber daya dari komunitas lokal ke internasional.

Dia mengatakan pandemi menunjukkan betapa rentannya populasi muda terhadap krisis ekonomi, mencatat bahwa bahkan sebelum dimulainya pandemi, kaum muda tiga kali lebih mungkin menganggur daripada rekan-rekan dewasa mereka.

Menanggapi fenomena ini, Zambia meluncurkan program ketenagakerjaan muda multisektoral untuk mendukung wirausaha muda dan memastikan peluang bagi mereka di semua sektor.

Merujuk pada janji untuk tidak meninggalkan siapa pun yang mendukung Agenda 2030, dia menyerukan dukungan yang tak tergoyahkan untuk inisiatif yang mempercepat implementasi Agenda.

Pada bagiannya, Zambia dan mitra internasionalnya bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk menerapkan kerangka kerja koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan untuk sepenuhnya mengintegrasikan Tujuan tersebut ke dalam rencana pembangunan nasional.

Zambia mendukung upaya internasional untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tetap menjadi peserta aktif dalam misi penjaga perdamaian dan operasi pembangunan perdamaian di Afrika.

“Kami mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tetap teguh dalam tugasnya melindungi orang-orang yang rentan ini, dan untuk menggandakan upayanya untuk mewujudkan dunia yang lebih damai,” katanya. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-25T10:53:00.005+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presiden Republik Zimbabwe, saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan negaranya menghadapi tantangan kemanusiaan yang diperparah oleh sanksi ilegal, dampak negatif perubahan iklim, dan pandemi COVID-19.

“Namun, pemerintahan saya terus mencatat pencapaian penting menuju pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapa pun,” katanya, mencatat bahwa Zimbabwe telah melihat reformasi stabilisasi makroekonomi mengurangi defisit anggaran menjadi satu digit, dengan keseimbangan positif pada neraca berjalan ditambah dengan nilai tukar mata uang asing dan stabilitas harga.

Dikatakan proyek infrastruktur besar terus berlanjut, serta investasi di sektor pertambangan, pertanian, pariwisata, energi dan manufaktur. Pemerintahannya secara aktif mempromosikan konstitusionalisme, demokrasi dan supremasi hukum.

"Sebab penyelarasan hukum negara dengan Konstitusi hampir selesai," tutur dia.

Ia mengatakan baru-baru ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia dan Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan telah mengakui efek merusak dari sanksi ekonomi ilegal terhadap Zimbabwe.

"Ini adalah pelanggaran hukum internasional dan membahayakan kapasitas Zimbabwe untuk mencapai pembangunan berkelanjutan," katanya.

Ia menyerukan kepada Majelis Umum untuk "dengan tegas menyatakan diri menentang sanksi ilegal sepihak ini".

Beralih ke COVID-19, dia mengatakan Zimbabwe terus menerapkan langkah-langkah untuk memerangi pandemi, termasuk penguncian bertahap, kepatuhan terhadap pedoman WHO dan paket stimulus ekonomi $ 720 juta. Ia menyambut baik seruan Sekretaris Jenderal dan Dirjen WHO agar vaksin COVID-19 diperlakukan sebagai barang publik global dengan jaminan distribusi yang adil dan mekanisme akses yang setara.

"Negara kami sedang melaksanakan Deklarasi Beijing dengan langkah-langkah seperti penerapan Konstitusi yang responsif gender, pembentukan Komisi Gender Zimbabwe dan memberlakukan undang-undang yang melarang praktik yang melanggar hak-hak perempuan dan anak perempuan," ujar dia.

Beralih ke perwakilan yang adil di Dewan Keamanan, dia menyatakan penyesalan karena Konsensus Ezulwini belum diimplementasikan. Dengan tujuan memastikan perdamaian dan stabilitas yang lebih besar di benua itu, dia meminta komunitas internasional untuk memperkuat dukungannya terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Uni Afrika dan mendorong kolaborasi yang lebih besar antara Uni Afrika dan PBB dalam menjaga perdamaian yang berkelanjutan di sana, khususnya melalui implementasi kampanye "Membungkam Senjata" Uni Afrika.

"Saya meminta Dewan Keamanan untuk meningkatkan upayanya untuk mengakhiri pendudukan di Sahara Barat, dan pada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Utusan Khususnya untuk Sahara Barat tanpa penundaan," pinta emmerson.(PBB)

Inilah Pidato Presiden Namibia, Hage Geingob di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T17:38:00.001+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Hage Geingob, Presiden Republik Namibia dalam debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB pada New York, Rabu 23 September 2020 menekankan bahwa sistem multilateral berbasis aturan yang efektif adalah “polis asuransi” terhadap ancaman eksistensial seperti perang, proliferasi nuklir, pandemi, dan perubahan iklim.

"Dampak sosial ekonomi yang merugikan dari pandemi COVID-19, yang memperparah tantangan yang ada seperti beban utang yang tinggi, berkurangnya pendapatan fiskal, arus keluar modal dan kurangnya akses yang memadai dan memadai ke pasar keuangan, bukan pertanda baik bagi masa depan negara berkembang," katanya.

Memuji Sekretaris Jenderal atas peluncuran dana perwalian multi-mitra senilai $ 2 miliar untuk respons dan pemulihan COVID-19, dan mengakui inisiatif keringanan utang yang diumumkan oleh IMF, Bank Dunia, dan G20, ia mendorong semua mitra untuk memfasilitasi pinjaman darurat mereka mekanisme dan mempercepat dukungan teknis bahkan ke negara-negara berpenghasilan menengah-tinggi seperti miliknya.

Ia juga memuji upaya WHO yang menyatakan bahwa vaksin yang setelah dikembangkan, harus menjadi "barang publik global", dapat diakses oleh semua, secara bebas dan adil.

"Namibia siap untuk bermitra dalam pembangunan seperti itu untuk kepentingan warganya dan dunia pada umumnya. Meratapi bahwa pandemi telah mengalihkan sumber daya dari upaya mitigasi perubahan iklim,"kata dia.

Ia mencatat bahwa negaranya terus mengalami bencana lingkungan besar seperti banjir, kekeringan, dan kelangkaan air.

"Sebagai anggota Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, Namibia berkomitmen untuk mengatasi pemanasan global, pengasaman laut, polusi laut, termasuk polusi plastik, dan eksploitasi sumber daya hayati laut yang tidak berkelanjutan,' katanya.

Benua Afrika, lanjutnya, ingin melihat Dewan Keamanan yang direformasi, yang mencerminkan Posisi Bersama Afrika seperti yang dituangkan dalam Konsensus Ezulwini dan Deklarasi Sirte. Ia juga mencatat pembukaan Pusat Perdamaian Wanita Internasional yang akan datang di Namibia.

"Ini akan menjadi lembaga yang unggul dalam mediasi dan pencegahan konflik untuk mendukung dan memastikan bahwa perempuan diberi alat yang memadai untuk berkontribusi bagi masa depan umat manusia," katanya dengan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bersatu dalam menjaga perdamaian global dan martabat manusia setiap pria, wanita dan anak di dunia. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-23T15:41:00.001+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - João Manuel Gonçalves Lourenço, Presiden Republik Angola, menyampaikan debat umum Sesi ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 22 September 2020 waktu setempat.

Ia memuji para pemimpin dunia dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atas tanggapan teladan terhadap pandemi COVID-19 dan krisis yang telah menunjukkan banyak kelemahan dalam mekanisme kesehatan global.

"Terlepas dari kelemahan ini, kerja sama internasional telah mengarahkan dunia pada jalan untuk mengurangi efek pandemi. Namun, pandemi telah mengakhiri keuntungan ekonomi global yang diperoleh setelah krisis 2008, terutama tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan di negara berkembang seperti Angola," katanya.

“Harapan kami untuk mulai membuahkan hasil positif menyusul upaya kami untuk reformasi ekonomi domestik, yang dilakukan dalam konteks di mana kami harus menerapkan tindakan keras, dengan dampak yang sangat keras bagi kehidupan masyarakat, tidak akan segera terwujud karena kendala saat ini yang telah mengganggu rantai produksi,” sambung dia.

Dikatakan, gangguan tersebut telah mempengaruhi harga komoditas ekspor utama dan melumpuhkan jasa dan sektor ekonomi vital, yang memicu tingginya pengangguran dan masalah sosial. Angola mengalihkan dana dari sektor produksi ke program-program mendesak yang bertujuan untuk mengatasi efek pandemi.

"Program tersebut meliputi pusat karantina, distribusi peralatan medis terkait COVID ‑ 19, dan pembangunan fasilitas kesehatan. Dia mengidentifikasi investasi langsung di ekonomi negara berkembang sebagai kunci untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di masa depan dan meminta negara maju untuk membentuk dana investasi di Afrika,"ujar dia.

Dia mengatakan tanggapan terhadap pandemi COVID-19 telah menunjukkan kekuatan multilateralisme, menambahkan bahwa semangat kerja sama harus dimanfaatkan untuk menemukan solusi yang adil dan langgeng atas masalah di Timur Tengah dan Afrika, seperti Libya dan kawasan Sahel.

Mengaitkan sejumlah masalah keamanan di Afrika dengan terorisme internasional, perluasan fundamentalisme agama, dan konflik pasca pemilu, ia menyerukan peningkatan tindakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memperhitungkan kebutuhan negara-negara yang terkena dampak ancaman yang sedang berlangsung.

"Organisasi itu juga harus berusaha membangun struktur internal yang mencerminkan realitas geopolitik saat ini," katanya menyerukan reformasi mendesak Dewan Keamanan. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Republik Afrika Selatan, Matamela Cyril Ramaphosa di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-23T11:26:00.005+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Matamela Cyril Ramaphosa, Presiden Republik Afrika Selatan, menyampaikan debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB (New York, 22-29 September 2020).

Berbicara atas nama Uni Afrika, Ramaphosa mengatakan bahwa, meski pandemi COVID-19 menghadirkan ancaman besar bagi dunia, hal itu juga menginspirasi solidaritas global. Kemitraan telah dibentuk untuk memastikan akses yang adil ke peralatan dan pasokan medis dan banyak sistem dukungan sosial telah dibuat.

"Tanggapan global terhadap pandemi telah menunjukkan ketinggian yang dapat dicapai dengan bekerja dalam semangat persahabatan dan solidaritas dan harus bertahan setelah pandemi, tegasnya. Beralih ke strategi kontinental, dia mengatakan Uni Afrika membentuk Dana Respons COVID-19 dan platform pasokan medis untuk memastikan bahwa semua negara memiliki akses ke peralatan dan pasokan. Namun demikian, efek virus pasti akan menghambat upaya pembangunan kembali di benua itu," ia memperingatkan.

Mengutip seruan Sekretaris Jenderal untuk sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan seimbang, dia meminta komunitas internasional untuk mendukung peluncuran paket stimulus yang komprehensif untuk negara-negara Afrika. Paket seperti itu akan membantu mengurangi implikasi kesehatan dari COVID-19 dan membantu membangun kembali ekonomi yang tertutup sambil memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal.

Dia melanjutkan dengan menyerukan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Zimbabwe dan Sudan untuk memungkinkan negara-negara tersebut menangani pandemi, dan untuk penangguhan pembayaran atas utang Afrika.

"Pandemi telah menyoroti urgensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama Tujuan nomor satu, karena tidak ada tujuan yang dapat dicapai sampai kemiskinan diberantas," katanya.

Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa tahun 2020 akan dikenang atas penolakan terhadap rasisme di bawah Gerakan Black Lives Matter, mengungkapkan dukungan Afrika Selatan untuk tuntutan pemberantasan rasisme dan menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan upayanya untuk memerangi ketidakadilan di bagian depan itu.

"Komunitas internasional harus meningkatkan upaya untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan, katanya, melaporkan bahwa Uni Afrika sedang bekerja untuk menyelesaikan konvensi tentang kekerasan terhadap perempuan tahun ini. Sementara Uni Afrika melanjutkan upaya resolusi konflik dan pemeliharaan perdamaiannya, sangat penting untuk melembagakan kerja sama Uni Afrika-PBB dan menyelesaikan masalah pembayaran," tegasnya.

Dia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa komposisi Dewan Keamanan tidak mencerminkan dunia saat ini, meminta Organisasi untuk menangani masalah ini dengan mendesak.

Memperhatikan bahwa Palestina dan Sahara Barat terus hidup di bawah pendudukan, dia juga menyerukan pencabutan blokade terhadap Kuba. Krisis iklim membutuhkan kolaborasi global, tambahnya. Saat dunia membangun kembali setelah pandemi, ia memiliki peluang untuk menempatkan ekonomi global pada jalur hijau dan rendah karbon, katanya, menggarisbawahi bahwa upaya pemulihan global harus menempatkan perubahan iklim sebagai pusatnya.

"Tatanan dunia harus berakar pada solidaritas dan kesatuan tujuan, katanya, seraya menambahkan bahwa COVID-19 telah menghadirkan pilihan antara kerja sama global atau mengejar kepentingan pribadi yang sempit. Jalan yang dipilih akan menentukan takdir kolektif dunia," katanya. (PBB)

Studi Baru Ungkap Tempat Lahir Manusia Modern di Kawasan Botswana, Namibia dan Zimbabwe

2019-10-31T01:32:00.000+09:00

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Sebuah studi baru mengatakan, tempat lahir manusia modern adalah kawasan di sebelah selatan Sungai Zambesi di Afrika bagian selatan. Para pakar di Australia menggunakan DNA, serta data geologi dan cuaca, untuk mengusut asal usul nenek moyang manusia yang hidup 200.000 tahun lalu di kawasan yang kini bernama Botswana, Namibia dan Zimbabwe.

Tapi pakar-pakar lain mengatakan ada kekeliruan dalam metodologi riset itu, yang dimuat dalam jurnal Nature.

Sejumlah pakar Australia yakin telah berhasil menulis kembali sejarah umat manusia. Kata mereka, tanah air nenek moyang kita terletak dekat sebuah danau raksasa di Afrika bagian selatan.

Para periset itu menggunakan kira-kira 1.200 sampel mitochondrial DNA yang diturunkan dari ibu kepada anaknya, dan menyusun garis keturunan manusia yang hidup pada masa kini.

Para pakar menggabungkan ilmu genetika dengan ilmu geologi dan simulasi komputer tentang cuaca zaman dulu dan mendapatkan gambaran tentang bagaimana keadaan benua Afrika 200.000 tahun lalu.

Kata Profesor Vanessa Hayes dari Garvan Institute of Medical Research di Australia,“Kami bisa melacak DNA manusia modern sampai ke kawasan yang kini disebut Mak-gadik-gadi, dan ketika kami gabungkan hasilnya dengan data geografis dan data cuaca, kami menyimpulkan, inilah tempat lahir manusia modern. Kawasan ini adalah sebuah oase di tengah gurun pasir yang sangat besar, yang memungkinkan manusia modern hidup dan berkembang.”

Setelah tinggal di kawasan itu selama 70.000 tahun, manusia mulai berpindah ketika perubahan iklim menciptakan jalur-jalur hijau yang subur, dan membuka jalan bagi migrasi keluar Afrika.

Tapi pakar-pakar lain meragukan bahwa sejarah manusia modern bisa dilacak dengan menggunakan analisis genetika saja. Studi-studi sebelumnya telah menganalisa banyak fosil dan menyimpulkan bahwa nenek moyang manusia modern berasal dari kawasan di Afrika Timur.

Karena itu ada kemungkinan bahwa manusia modern berevolusi di berbagai kawasan yang berbeda pada waktu yang bersamaan, dan kemudian bercampur-baur. (VOA)

Jokowi Melayat ke Kediaman Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali

2019-06-23T00:12:00.003+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo melayat ke kediaman Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Jumat (21/06/2019). Kedatangan Kepala Negara untuk bertakziah atas meninggalnya Mohamad Irfan, putra Hatta Ali.

Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno tiba di rumah duka sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangannya itu langsung disambut Hatta Ali beserta keluarga.

Di ruang tengah tampak juga beberapa tokoh hadir melayat, di antaranya Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. Presiden ikut bergabung dan duduk bersila di samping Hatta Ali.

Usai bertakziah, Presiden Jokowi kemudian berpamitan dengan pihak keluarga dan para tamu yang tengah melayat.

Mohamad Irfan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal sepeda motor di Namibia pada Rabu, 19 Juni 2019. Almarhum lahir pada 12 November 1978 dan merupakan putra kedua Hatta Ali dari dua bersaudara.

Jenazah almarhum rencananya tiba di Tanah Air pada Jumat sore ini untuk kemudian disemayamkan di rumah duka dan selepas magrib akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, sebagaimana dilansir dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. (Kemensetneg)