#Lelemuku

Al Haris Harap Seluruh ASN Kerja Keras Tingkatkan Jambi Mantap

2021-07-14T02:04:00.000+09:00

JAMBI, LELEMUKU.COM - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menjadi pembina Apel Kedisiplinan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Lapangan depan Gubernur Jambi, Telanaipura Jambi pada Senin (12/7/2021) pagi

Apel diikuti oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs.H.Abdullah Sani, M.PdI, Sekda Provinsi Jambi, Staf ahli Gubernur, para Asisten, para Eselon II, dan perwakilan dari Eselon III, IV, dan staf.

Haris menekankan bahwa seluruh ASN Pemerintah Provinsi Jambi harus benar-benar bekerja keras untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi guna mewujudkan Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional), visi pembangunan yang diusung oleh Haris – Sani.

Haris mengemukakan, untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, yakni untuk meningkatkan kemajuan dan daya saing Provinsi Jambi, ia butuh ”pasukan yang kuat” (sumber daya manusia ASN yang berkualitas, siap kerja, siap memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, dan harus berintegritas. (humasjambi)

Hari Nur Cahya Murni Minta Jajaran Pemerintah di Jambi Tingkatkan Aksi Cegah Korupsi

2021-07-14T01:57:00.005+09:00

JAMBI, LELEMUKU.COM - Pj. Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M. Si meminta kepada jajaran pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja rencana aksi pencegahan korupsi. Hal ini diutarakannya saat membuka rapat kordinasi pencegahan korupsi untuk pemerintah daerah se-Provinsi Jambi di kantor Gubernur Jambi, Selasa (21/4).

Hadir di kesempatan terJAMBI, LELEMUKU.COm - Pj. Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M. Si meminta kepada jajaran pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja rencana aksi pencegahan korupsi. Hal ini diutarakannya saat membuka rapat kordinasi pencegahan korupsi untuk pemerintah daerah se-Provinsi Jambi di kantor Gubernur Jambi, Selasa (21/4).

Hadir di kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Jambj, dan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Dari pihak KPK RI hadir Didik Agung Widjanarko selaku Direktur Koordinasi Supervisi KPK RI dan Maruli Tua sebagai Kasatgas I Pencegahan Wilayah 1 KPK RI.

“Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, delapan area pencegahan korupsi itu adalah perencanaan dan pengangaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah), Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

“Untuk melaksanakan delapan area intervensi dalam pecegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, yang berfokus pada delapan area intervensi dalam pencegahan korupsi. Kemudian untuk Provinsi dibentuk 7 (tujuh) Pokja dan untuk kabupaten dibentuk 8 (delapan) Pokja yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi,” jelasnya. sebut, Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Jambj, da

n perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Dari pihak KPK RI hadir Didik Agung Widjanarko selaku Direktur Koordinasi Supervisi KPK RI dan Maruli Tua sebagai Kasatgas I Pencegahan Wilayah 1 KPK RI.

“Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, delapan area pencegahan korupsi itu adalah perencanaan dan pengangaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah), Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

“Untuk melaksanakan delapan area intervensi dalam pecegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, yang berfokus pada delapan area intervensi dalam pencegahan korupsi. Kemudian untuk Provinsi dibentuk 7 (tujuh) Pokja dan untuk kabupaten dibentuk 8 (delapan) Pokja yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi,” jelasnya. (diskominfojambi)

Alvia Santoni dan Rombongan Pemkot Sungaipenuh Tinjau Lokasi Kebakaran Dujung Sakti

2021-07-14T01:51:00.005+09:00

SUNGAIPENUH, LELEMUKU.COM – Respon cepat ditunjukan Pemerintah Kota Sungai Penuh atas musibah kebakaran di desa Dujung Sakti, Jumat (9/7/2021) Wakil Walikota Sungai Penuh, Alvia Santoni, Jumat sore, mendatangi lokasi kebakaran.

Hal ini dilakukan Antos sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap warga yang menjadi korban kebakaran.

Wawako didampingi Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP dan dinas terkait lainnya.

Wawako Antos menyampaikan turut berduka cita atas musibah kebakaran yang terjadi, dan berpesan agar warga selalu waspada dan senantiasa menjaga keamanan rumah dari kemungkinan korsleting listrik dan ledakan tabung gas agar musibah kebakaran tidak terjadi lagi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh, melalui Dinas Sosial telah mendata 1 Rumah 2 Kepala Keluarga serta 7 jiwa terdampak musibah kebakaran tersebut.Selanjutnya Pemerintah Kota Sungai Penuh rencananya sesegera mungkin akan menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran. (humassungaipenuh)

Brigade Harimau Jambi dan Balai Gakkum Tahan 4 Perambah Taman Nasional Kerinci Seblat

2021-06-10T12:06:00.002+09:00

PADANG, LELEMUKU.COM - Tim penyidik SPORC Brigade Harimau Jambi, Balai Gakkum Wilayah Sumatera, KLHK, sejak 4 Juni 2021, memeriksa empat perambah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yaitu ER, ROH, SU dan RN. Keempat perambah telah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 36 Angka 19 Jo. Pasal 36 Angka 17 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimum Rp 7,5 miliar.

”Saya sudah memerintahkan para penyidik menangani kasus ini sampai kepada aktor penggerak para perambah yang merusak kawasan TNKS. KLHK akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan agar para tersangka dihukum maksimal,” kata Eduward Hutapea, Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatera, 9 Juni 2021.

Para tersangka ditahan di Rutan Polsek Padang hingga 20 hari. Tim juga mengamankan barang bukti berupa chainsaw, parang, handsprayer, pompa punggung, obat tanaman, bibit-bibit kopi. Para perambah adalah warga Jorong Pancuran Tujuah, Desa Bangun Rejo, Nagari Lubuh Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan catatan Balai Gakkum Wilayah Sumatera, para perambah telah berulangkali diingatkan untuk meninggalkan lahan rambahan, namun mereka malahan memperluas lahan rambahan.

Para penyidik tetap menjalankan protokol kesehatan terkait Covid-19. (Kemenlhk)

Polres Bengkalis Tangkap Terduga Kurir Sabu Seberat 3,16 Kg Bernilai Miliaran Rupiah

2019-08-05T18:26:00.002+09:00

BENGKALIS, LELEMUKU.COM - Tim Polres Bengkalis tangkap seorang terduga kurir Narkoba jenis sabu, Kamis (01/08/2019) lalu. Selain satu tersangka polisi juga menyita barang bukti diyakini sebagai sabu dengan berat sekitar 3,16 Kg lebih atau senilai miliaran rupiah dibungkus menggunakan lakban.

Satu tersangka yang diamankan berinisial AF alias Yono (30), warga Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis membawa barang bukti tiga bungkus paket besar yang berlakban warna kuning diduga berisi barang haram jenis sabu dengan berat kotor 3.167,18 gram (3,16718 Kg).

Wakapolres Bengkalis, Kompol Kurnia Setyawan, S.I.K., didampingi Kasat Narkoba AKP Syahrizal menjelaskan, bahwa terungkapnya kasus ini sejak dilakukan penyelidikan pada 19 Juli lalu, setelah petugas memperoleh informasi akan adanya transaksi Narkoba jenis sabu dalam jumlah besar.

Kemudian pada tanggal 26 Juli, kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat dan ditemukan diduga Narkoba jenis sabu di sekitar Desa Sungai Alam oleh seorang warga AF alias Yono. Kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap Yono dan melakukan pengintaian.

Pada tanggal 31 Juli 2019, keberadaan Yono diketahui setelah petugas mengintrogasi istrinya dan ternyata terduga melarikan diri ke Kabupaten Pelalawan karena menyembunyikan diduga barang haram itu.

Kamis (1/8/19) sekitar pukul 03.30 WIB, Yono berhasil diamankan petugas tanpa perlawanan di Perumahan Kanobelly Sawit Kerinci, Desa Kitab Jaya, Kecamatan Sei. Kijang, Pelalawan.

“Barang bukti diduga disembunyikan oleh tersangka itu ditemukan di tiga titik berbeda. Ditemukan mulai pada 20 Juli dan masing-masing titik ditemukan satu bungkus,” jelas Wakapolres Bengkalis dalam jumpa pers di Mapolres, Jalan Pertanian, Senin (5/8/19) siang.

Sementara itu, tersangka Yono ketika berhasil ditemui mengaku dan berdalih bahwa barang haram itu ditemukannya di dalam parit, dan bukan miliknya dan dengan sengaja dia sembunyikan kembali. Dirinya malarikan diri karena alasan takut akan ditangkap kepolisian.

“Saya menemukannya pak di dalam parit. Kemudian saya sembunyikan dan setelah saya lari karena takut pak,” dalihnya.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 (2), dan Pasal 112 (2) UU RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maskimal pidana mati. (HumasPolri)

Muchlis Instruksikan Kapolres Jajaran Polda Jambi Tindak Tegas Para Pelaku PETI

2019-08-01T20:31:00.004+09:00

JAMBI, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah Jambi Irjen Pol. Drs. Muchlis A.S., M.H., telah menginstruksikan kepada seluruh Kapolres jajaran di Provinsi Jambi untuk menindak tegas para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merugikan serta memakan korban jiwa.

“Saya telah instruksikan semua kapolres untuk melakukan tindakan tegas persoalan ini,” tegas Kapolda Jambi, Kamis (01/08/2019).

Beberapa waktu lalu, aktivitas PETI telah memakan korban jiwa, yakni Holil (45) warga Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, dan Ibrahim (45) warga Dusun Mangun Jaya, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII menjadi korban tertimbun longsoran galian lubang PETI.

Kapolda meminta kepada Kapolres Bungo untuk menindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini.

“Saya sudah perintahkan Kapolres Bungo untuk menyelesaikan permasalahan yang baru saja terjadi karena aktivitas PETI kian berani dan terang-terangan dalam melakukan aksinya,” jelas Kapolda Jambi.

Selain itu, Kapolda Jambi juga meminta kepada masyarakat wilayah Jambi untuk bersama-sama menghentikan aktivitas PETI, karena menurut Kapolda Jambi tanpa adanya dukungan dari masyarakat kasus ini akan terus berlanjut.

“Itu aktivitas sangat berbahaya, tidak hanya sebagai penambang saja, tetapi bagi semua masyarakat karena akan mengeluarkan limbah yang beracun jika masuk ke dalam tubuh. Untuk itu, polisi tidak bisa bekerja seorang diri. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,” terang Kapolda Jambi. (HumasPolri)

Harvin Raslin dan Tim Puslitbang Polri Berkunjung ke Polres Pelalawan

2019-07-23T17:21:00.002+09:00

PANGKALAN KERINCI, LELEMUKU.COM – Tim Puslitbang Polri berkunjung ke Polres Pelalawan di Pangkalan Kerinci pada Selasa (23/7/2019) dalam rangka Penelitian Revitalisasi Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Jajaran Polda Riau.

Tim Puslitbang Polri ini dipimpin AKBP Harvin Raslin SH dengan anggota tim Dr. Yopik Gani S.IP, MSi selaku Konsultan, AKBP Galih Indragiri SIK dan Penda I Pamo, ikut mendampingi dari Direktorat Binmas Polda Riau Kompol Dedi Suryadi dan AKP Nardi Marbun.

Kedatangan Tim Puslitbang Polri ini disambut Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan S.ik, turut mendampingi Wakapolres KOMPOL Rezi Darmawan S.Ik, M.Ik.

Selanjutnya Tim Puslitbang Polri didampingi Kapolres Pelalawan melakukan pertemuan dengan Pejabat Utama Polres Pelalawan, Para Kapolsek serta anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polres Pelalawan bertempat di Gedung Aula Teluk Meranti Polres Pelalawan.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah perwakilan awak media ini, Ketua Tim KBP Harvin Raslin SH didampingi Dr. Yopik Gani S.IP meluangkan waktu untuk wawancara dengan wartawan terkait agenda kegiatan Tim Puslitbang Polri di Polres Pelalawan.

Dijelaskan bahwa kedatangan Tim Puslitbang Polri ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja Bhabinkamtibmas di Jajaran Polda Riau khususnya di Polres Pelalawan, terkait perannya dalam pembangunan di wilayah desa binaannya.

Tim ini tidak hanya dari Kepolisian namun juga menyertakan pihak luar sebagai konsultan, tujuannya agar hasil penelitian ini benar-benar sesuai fakta dilapangan sebagai bahan pengkajian untuk pengembangan peran Bhabinkamtibmas kedepannya.

Tim juga akan mengumpulkan data melalui pengisian questioner oleh perangkat desa serta tokoh masyarakat terkait implementasi dari 4 Pilar Kamtibmas ditingkat desa, jelasnya.

Selanjutnya Tim Puslitbang Polri didampingi Kasat Binmas AKP Adi Pranyoto S.H, M.H melakukan kunjungan ke Polsek Pangkalan Kerinci dan Polsek Bandar Sei Kijang dengan agenda melakukan Observasi Lapangan pada Desa yang ditunjuk di 2 kecamatan ini.

Selain mengunjungi Polres Pelalawan, Tim Puslitbang Polri ini juga dijadwalkan akan berkunjung ke Polres Siak pada hari Rabu besok (24/7) dengan agenda yang sama. (HumasPolri)

Nasib Gajah Sumatera di Bengkulu Makin Memprihatinkan

2018-11-12T20:49:00.000+09:00

BENGKULU, LELEMUKU.COM - Ini adalah hari-hari sibuk bagi mereka yang peduli pada nasib gajah Sumatra di Bengkulu, seperti Sofian Rafflesia. Dia aktif berkampanye di media sosial, membuat petisi online dan tentu saja mengajak berbagai pihak terlibat langsung di lapangan.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bengkulu Utara, khususnya penduduk lokal di kawasan bentang alam Seblat untuk menolak kehadiran tambang batubara serta melindungi bentang alam Seblat beserta isinya,” kata Sofian Rafflesia, seorang pegiat lingkungan di Bengkulu.

“Hampir setiap hari, aksi masyarakat ada terus di TWA Seblat mulai dari pelajar sekolah, Pramuka, kelompok penggiat konservasi, sampai ibu-ibu PKK,” kata Sofian Rafflesia menambahkan.

Bengkulu kini sedang bergerak menyelamatkan salah satu satwa kebanggaan mereka, gajah Sumatra. Sebuah perusahaan pertambangan, PT Inmas Abadi menerima izin operasi produksi dari gubernur setempat.

Masalahnya, izin itu juga memberi kesempatan perusahaan tersebut menambang batubara di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor I.315.DESDM Tahun 2017 itu seperti meriam yang akan menghancurkan benteng terakhir rumah para gajah Sumatra.

Perusahaan itu menerima izin produksi di lahan seluas 4.051 hektar. Berdasarkan kajian, 735 hektar konsesi itu tumpang tindih dengan kawasan TWA Seblat. Lalu, 1.915 hektar tumpang tindih dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis Register 69 dan seluas 540 hektar tumpang tindih dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Kampanye Upaya Penyelamatan

Koalisi Penyelamat Bentang Seblat Bengkulu, gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu ini, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpihak pada mereka. Sebuah surat sudah dikirim, namun menurut Dede Frastien dari koalisi tersebut, belum ada respons yang mereka terima dari Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Dalam kondisi saat ini, keputusan menteri itu sangat penting. Karena yang diinginkan perusahaan tersebut adalah pelepasan kawasan TWA menjadi areal peruntukan lain, HPT atau HP yang fungsinya bisa untuk budidaya,” kata Dede Frastien.

“Namun harus kita pahami, seandainya kawasan ini dilepas oleh KLHK, ini akan berimplikasi besar terhadap masyarakat. Keputusan itu sangat berpengaruh untuk mempertahankan fungsi kawasan tersebut,” ujar Dede.

Jika KLHK tidak mengeluarkan izin, status TWA sebagai kawasan konservasi terlindungi. Dengan demikian, kegiatan tambang tidak dapat dilakukan disana.

Dede, yang aktif di Walhi Bengkulu, menambahkan aktivis lingkungan di provinsi tersebut mendorong adanya moratorium tambang di kawasan hutan. Tidak hanya di kawasan TWA Seblat saja, tetapi juga di kawasan lain. Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Bengkulu untuk menyelamatkan lingkungan dari ekspansi tambang dan perkebunan.

“Ini akan berpengaruh besar pada masyarakat dan generasi yang akan datang. Jika KLHK melepaskan kawasan tersebut, maka itu adalah sebuah kesalahan besar,” kata Dede menegaskan.

“Daerah penyangga TWA beberapa tahun lalu pernah banjir besar, jalan keluarnya bukan pelepasan. Tetapi mari perbaiki kawasan ini. Jika langkahnya keliru, penyesalan besar akan terjadi di masa depan,” kata Dede menambahkan.

TWA Seblat merupakan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor gajah Sumatra Lansekap Seblat Bengkulu dan rumah terakhir bagi gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus). Sebagai hutan dengan status konservasi, kawasan ini berperan besar bagi kehidupan masyarakat di daerah Putri Hijau dan Marga Sakti Seblat, serta Bengkulu Utara secara umum.

Bisnis vs Pelestarian

Menurut Martian dari Yayasan Ulayat, Seblat adalah bentang kawasan yang menghubungkan Taman Nasional Kerinci Seblat di utara dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kawasan ini penting karena di dalamnya hidup kawanan gajah Sumatra. Mereka membutuhkan area yang luas, dan sering bermigrasi baik ke utara maupun selatan melewati kawasan Seblat.

Belakangan ini, habitat gajah Sumatra makin sempit karena terdesak perkebunan. Untuk membatasi ekspansi ini, Yayasan Ulayat mendorong masyarakat setempat mengambil manfaat hutan secara ramah, dengan komitmen pelestarian.

“Kampanye kita bagaimana kawasan ini tetap lestari, masyarakatnya sejahtera. Desa-desa penyangga di Seblat ini coba kita organisir jangan sampai kawasan Seblat menjadi onggokan, ada manfaat yang bisa diterima masyarakat tetapi mereka juga punya kepedulian dalam bentuk menjaga keberlangsungannya,” kata Martian.

Martian menambahkan, daya tampung Seblat sebagai sebuah kawasan sebenarnya cukup untuk populasi gajah yang ada. Tetapi tidak cukup dengan luasan, gajah juga membutuhkan area pendukung untuk keberlangsungan hidup, seperti kawasan sumber makanan dan tempat reproduksi. Dalam konteks inilah, bentang Seblat harus diselamatkan dari upaya pemerintah daerah yang melakukan perusakan atas dalih pembangunan.

“Dihadapkan kepada konteks pembangunan, konservasi itu menjadi sandungan. Secara pribadi, saya melihat investasi yang masuk abai terhadap pelestarian, baik itu sebagai kawasan dan vegetasinya maupun populasi satwa. Tentu karena ini diboncengi pemerintah daerah, kampanyenya itu kesejahteraan, tenaga kerja, pembangunan dan lainnya,” ujar Martian.

Koalisi ini dengan tegas meminta KLHK untuk menolak usulan pelepasan TWA Seblat dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Hutan Produksi Lebong Kandis untuk aktivitas pertambangan perusahaan manapun.

Mereka juga meminta Siti Nurbaya merekomendasikan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu kepada PT. Inmas Abadi. Proses penerbitan izin itu terindikasi melanggar peraturan sektoral yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 jelas tertera bahwa kawasan konservasi bukan wilayah pertambangan. (VOA)