#Lelemuku

Petr Pavel Serukan Solidaritas Eropa dan Dukung Ukraina dari Serangan Rusia

2025-09-27T02:22:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM – Presiden Republik Ceko, Petr Pavel, menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23-27 dan 29 September 2025.

Sebagai pemimpin yang dilantik pada Maret 2023, Pavel memanfaatkan forum global ini untuk menyoroti isu-isu krusial seperti keamanan Eropa, dukungan untuk Ukraina, dan perubahan iklim, sambil menegaskan komitmen Ceko terhadap perdamaian dunia dan kerja sama multilateral.

Dalam pidatonya yang disiarkan langsung melalui saluran resmi PBB, Pavel, yang berlatar belakang sebagai mantan Jenderal Angkatan Bersenjata dan Ketua Komite Militer NATO, menekankan bahwa Republik Ceko, sebagai anggota Uni Eropa dan NATO, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas Eropa di tengah ancaman geopolitik.

“Keamanan Eropa adalah fondasi perdamaian global. Republik Ceko menyerukan dukungan berkelanjutan untuk Ukraina dan aksi kolektif untuk mengatasi krisis iklim,” ujar Pavel.

Ia merujuk pada dampak konflik di Ukraina yang masih berlangsung pada 2025, yang memperburuk krisis energi dan ekonomi di Eropa Tengah, termasuk di Republik Ceko.

Pavel juga menyentuh isu global seperti ketimpangan sosial dan ancaman lingkungan, mendesak negara-negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun guna mendukung negara berkembang yang rentan terhadap bencana lingkungan.

Sebagai presiden yang mempromosikan keamanan dan inovasi, ia menegaskan peran Republik Ceko dalam mendukung inisiatif PBB untuk keamanan siber dan energi hijau, serta memperkuat kerja sama dalam NATO dan Uni Eropa. Pidato ini disambut tepuk tangan dari delegasi Eropa dan sekutu NATO, meskipun beberapa kritikus domestik menilai Pavel perlu lebih fokus pada isu ekonomi internal Ceko.

Sidang Umum PBB ke-80, yang dibuka pada 22 September 2025, menjadi panggung bagi lebih dari 150 pemimpin dunia untuk membahas agenda seperti reformasi PBB, konflik Ukraina, dan krisis Gaza.

Pavel bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada 10 Februari 2025 untuk membahas isu keamanan dan iklim, dan baru-baru ini bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 22 September 2025 di sela-sela UNGA, membahas kerja sama dalam energi terbarukan dan keamanan regional.

Sebagai pemimpin yang mewakili visi Republik Ceko sebagai benteng demokrasi di Eropa Tengah, Pavel menegaskan komitmen negaranya untuk menjadi jembatan solidaritas global. Pidatonya menekankan pentingnya kerja sama internasional, dengan harapan Republik Ceko dapat menginspirasi dunia untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. “Kami bukan hanya bagian dari Eropa; kami adalah arsitek masa depan yang damai dan hijau,” tutupnya. (evu)

Para Pemimpin Uni Eropa Usaha Selesaikan Perselisihan tekait Batas Harga Gas

2022-10-08T09:52:00.005+09:00

PRAHA, LELEMUKU.COM - Para pemimpin Uni Eropa berkumpul di Kastil Praha, Jumat (7/10) pagi, dalam usaha menyelesaikan perselisihan signifikan terkait batas harga gas alam sementara musim dingin mendekat dan perang Rusia di Ukraina memicu krisis energi besar.

Batas harga adalah satu dari beberapa langkah yang sedang dipersiapkan blok 27 negara itu untuk mengatasi krisis energi di Eropa. Krisis itu telah menaikan harga bagi konsumen dan bisnis, dan dapat menyebabkan pemadaman bergilir, penutupan pabrik, dan resesi mendalam selama musim dingin.

Sementara negara-negara Eropa meningkatkan dukungan mereka untuk Ukraina dalam bentuk senjata, uang dan bantuan, Rusia mengurangi atau menghentikan aliran gas alam ke 13 negara anggota Uni Eropa. Tindakan itu menyebabkan lonjakan harga gas dan listrik mengingat permintaan biasanya memuncak selama bulan-bulan yang dingin.

Yang menghalangi kesepakatan adalah fakta sederhana bahwa setiap negara anggota bergantung pada sumber energi dan pemasok yang berbeda, dan mereka lebih mengutamakan kepentingan masing-masing.

Perdana Menteri Latvia Krisjanis Karins mengungkapkan tantangan yang dihadapi Uni Eropa sewaktu mempertimbangkan kemungkinan adanya plafon harga gas. “Pembatasan harga gas, jika itu bisa dicapai, merupakan sesuatu yang luar biasa dengan catatan bahwa kita tidak dapat membahayakan keamanan pasokan,'' kata Karins.

Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan ia berharap “rintangan terakhir'' untuk pembatasan harga akan bisa diatasi pada pertemuan itu, tetapi juga bahwa jalur tindakan bersama harus disepakati untuk mengirim dua pesan penting.

“Pertama, ke pasar energi, untuk memperjelas bahwa kita tidak lagi menerima harga ini, kita tidak akan terus membayar manipulasi pasar ini. Kedua, sinyal penting bagi rakyat kita, kepada perusahaan-perusahaan kita, bahwa kita akan mengatasi masalah ini sampai ke akar-akarnya,'' katanya.

Sekelompok 15 negara anggota telah mendesak cabang eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa, untuk mengusulkan pembatasan harga gas sesegera mungkin, tetapi gagasan tersebut belum mendapatkan dukungan dengan suara bulat, dengan Jerman terutama memblokirnya.

Untuk saat ini, komisi itu mengatakan, kapasitas penyimpanan gas Eropa tetap dipertahankan pada angka 90%, bahkan ketika pasokan gas Rusia ke Uni Eropa menurun 37% antara Januari dan Agustus, dengan AS dan Norwegia turun tangan untuk menyediakan gas alam cair. Tapi persediaan pengganti itu tidak murah.

“Oleh karena itu saya merekomendasikan untuk meningkatkan negosiasi dengan para pemasok terpercaya kita untuk mengurangi harga gas impor dari semua jenis,'' kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam sebuah surat kepada para pemimpin negara menjelang KTT yang diselenggarakan pada Jumat di Ibu Kota Ceko itu.

Von der Leyen juga merekomendasikan agar negara-negara bekerja sama untuk “mengembangkan intervensi untuk membatasi harga di pasar gas alam,'' di mana harga telah berfluktuasi liar karena kegelisahan akan perang dan kemungkinan tanggapan nasional yang tidak terkoordinasi terhadap masalah tersebut.

Karena harga gas yang tinggi menaikkan harga listrik, kata von der Leyen, Uni Eropa juga harus bekerja untuk membatasi sementara harga gas yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Ia juga meminta Uni Eropa untuk meningkatkan kemandirian energi dengan berinvestasi dalam infrastruktur dan menerapkan langkah-langkah efisiensi. Pipa, pembangkit listrik dan kabel transmisi juga harus lebih terlindungi, katanya. (VOA)

Para Pemimpin dari 44 Negara Eropa Gelar Pertemuan Perdana di Praha

2022-10-07T16:00:00.005+09:00

PRAHA, LELEMUKU.COM - Para pemimpin dari 44 negara Eropa, pada Kamis (6/10), bertemu di Praha dalam pertemuan perdana Masyarakat Politik Eropa, sebuah kelompok kawasan baru yang berupaya menemukan sejumlah strategi untuk menanggapi keprihatinan bersama seperti isu energi, ekonomi, dan invasi Rusia ke Ukraina.

Kelompok tersebut merupakan hasil gagasan dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Kelompok tersebut mencakup semua 27 negara anggota Uni Eropa, plus 17 negara lainnya, di mana beberapa di antaranya tengah berupaya untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa.

Dua negara Eropa yang tidak diundang dalam forum tersebut adalah Rusia dan tetangganya Belarusia.

Dalam sambutan resmi membuka forum tersbeut, Macron mengatakan kehadiran kelompok itu ditujukan untuk mengirim sebuah pesan persatuan kepada semua negara Eropa dengan membangun “kedekatan strategis” dan mengusahakan strategi bersama.

Dia mengatakan kelompok tersebut tidak bersaing dengan Uni Eropa tetapi hadir unttuk melengkapi satu sama lain.

Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang mendukung Macron dalam menciptakan pertemuan tersebut, mengatakan, pertemuan itu mengirim sinyal kuat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Sangat jelas bagi kita semua yang bertemu di sini (bahwa) serangan Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran brutal dari keamanan dan perdamaian yang kita miliki di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Karena itu, penting bahwa kita menolak serangan ini,” kata Scholz.

Forum yang digelar pada Kamis itu mencakup acara pembukaan, yang disusul oleh serangkaian pertemuan di mana para pemimpin membahas tantangan-tantangan utama yang dihadapi Eropa di sejumlah sektor seperti keamanan, energi, iklim, situasi ekonomi yang parah, dan migrasi.

Tidak ada pernyataan kebijakan resmi, resolusi atau deklarasi yang akan diterbitkan dalam pertemuan tersebut. (VOA)

PBB Sebut Cara Alexander Lukashenko Akibatkan Belarus Hadapi Krisis HAM

2021-07-29T10:59:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh pihak berwenang Belarus melakukan kebijakan penindasan dengan maksud membersihkan masyarakatnya dari apa yang digambarkan oleh pemimpin negara itu sebagai unsur pembangkang yang tidak diinginkan. Pelapor khusus PBB tentang situasi HAM di Belarusia menyerahkan laporannya kepada Dewan HAM PBB.

Penyelidik PBB Anais Marin mengecam pedas terhadap cara brutal yang digunakan oleh pemerintah Presiden Alexander Lukashenko untuk mengendalikan penduduknya. Ia mengatakan Belarus mengalami krisis HAM yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pemilu presiden 9 Agustus, yang secara luas dipandang sebagai pemilu yang dicurangi.

Dalam setahun terakhir, ia mencatat lebih dari 35.000 orang ditahan secara sewenang-wenang karena menggunakan hak mereka untuk kebebasan berkumpul secara damai atau mendukung para korban pelecehan. Marin menuduh pihak berwenang Belarus melancarkan serangan besar-besaran terhadap masyarakat sipil. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.

“Ribuan orang mengalami kekerasan, pemukulan, penghinaan dan ancaman dari polisi. Saya diberitahu tentang penyiksaan secara sistematis atau bentuk-bentuk lain perlakuan yang merendahkan atau tidak manusiawi terhadap orang-orang yang ditahan,” kata Marin.

Marin mengatakan, tindakan keras pemerintah terhadap masyarakat sipil dan ketakutan akan pembalasan, mendorong puluhan ribu orang mencari keselamatan di luar negeri.

Namun ia menambahkan, pihak oposisi tidak lagi merasa aman di manapun. Ini karena Belarus memaksa sebuah pesawat sipil mendarat di ibu kota, Minsk pada tanggal 23 Mei dengan satu tujuan, menangkap seorang pembangkang di pesawat itu. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.

“Insiden yang mengejutkan masyarakat internasional itu menyoroti keinginan pihak berwenang untuk mengakhiri segala bentuk pembangkangan. Membersihkan masyarakat dari unsur-unsur yang dianggap tidak diinginkan pemerintah. Saya sengaja menggunakan kata pembersihan…karena ini adalah bentuk pembersihan yang mengingatkan kita pada apa yang dipraktikkan oleh rezim totaliter,” tambahnya.

Duta Besar Polandia untuk PBB di Jenewa, Zbignew Czech menyampaikan pernyataan bersama atas nama 46 negara. Ia mengutuk pengalihan serangan dan pendaratan jet Ryanair serta penangkapan wartawan Raman Pratasevich dan rekannya, Sofia Sapega oleh otoritas Belarus.

“Tindakan itu membahayakan nyawa penumpang dan awak yang berarti serangan terhadap HAM dan pelanggaran terhadap norma-norma internasional. Kami menyesalkan penindasan yang berkelanjutan dan sistematis terhadap rakyat Belarus… Kami berdiri dalam solidaritas dengan wartawan yang dipenjara dan semua tahanan politik Belarusia yang jumlahnya mencapai 500.”

Atas nama 46 negara bagian, Ceko meminta Belarus untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Pratasevich dan rekannya serta semua yang ditahan secara tidak adil. (VOA)

Inilah Isi Pidato Presiden Moldova, Igor Dodon Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T20:56:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Igor Dodon, Presiden Republik Moldova, dalam debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Rabu 23 September 2020 mengatakan bahwa, dengan bantuan dari PBB, negaranya menawarkan dukungan langsung untuk sistem perawatan kesehatan, membeli peralatan dan material medis.

“Pemberantasan COVID-19 membutuhkan tindakan yang terkoordinasi dan transparan di tingkat global,” katanya.

Ia menggarisbawahi pentingnya memastikan akses universal ke pengobatan dan vaksin, saat tersedia. Di sisi pembangunan, Chisinau mempresentasikan laporan nasional sukarela pertamanya pada bulan Juli, memetakan kemajuan, tantangan dan peluang.

"Selama setahun terakhir, Moldova juga berhasil memerangi korupsi dan mengupayakan reformasi peradilan. Untuk meningkatkan perlindungan sosial, dengan mengindeks pensiun dan tunjangan dua kali setahun," katanya, seraya menambahkan bahwa program rehabilitasi jalan nasional sedang berjalan dan reformasi telah dimulai untuk memastikan kondisi kerja yang layak dan memperluas layanan sosial bagi perempuan.

Beralih ke bagian keamanan, dia mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas perlombaan senjata dan penumpukan senjata konvensional yang berlebihan.

Di Eropa Timur, ia mencatat kurangnya kemajuan dalam mengatasi konflik, menekankan bahwa sejak 1992, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), Republik Moldova telah menangani penyelesaian konflik Transnistrian.

"Hal ini masih belum terselesaikan, karena kurangnya kemauan politik, keberadaan kepentingan ekonomi bawah laut dan karakter geopolitik yang kuat dari masalah tersebut," katanya.

Dodon menekankan pentingnya pendekatan konstruktif oleh semua yang terlibat dalam "format 5 + 2" yang diamanatkan untuk menemukan solusi akhir, menekan penjamin dan pengamat untuk meningkatkan upaya mereka, berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan negaranya dan integritas wilayah dalam diakui secara internasional. perbatasan, pengangkatan status khusus untuk wilayah Transnistrian dan jaminan hak bagi rakyatnya.

Ia juga menyatakan penyesalan bahwa COVID-19 telah menciptakan hambatan baru bagi pergerakan bebas orang, barang, dan jasa di atas Sungai Nistru, menekan situasi di Zona Keamanan dan menunda kemajuan dalam negosiasi. Keputusan politik tentang penyelesaian lengkap Transnistrian konflik harus didasarkan secara eksklusif pada proposal yang dirumuskan oleh negaranya - bukan oleh mereka yang berada di luar negeri.

Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa rancangan Parameter Dasar dan Prinsip dari model penyelesaian akhir diajukan pada paruh pertama tahun 2021. Dia menyerukan kerja sama yang lebih besar antara PBB dan OSCE dalam mengelola penjaga perdamaian, memastikan penghormatan terhadap manusia. hak di daerah konflik dan memfasilitasi mediasi.

"Pada saat yang sama, ada prasyarat yang diperlukan untuk melanjutkan dialog bilateral dengan Federasi Rusia guna mengidentifikasi solusi mengenai depot senjata Cobasna," katanya, dengan mencatat bahwa 20.000 ton amunisi usang tetap ditempatkan di Republik Moldova.

Mengingat bahwa “negara kita dibentuk di persimpangan berbagai peradaban, budaya, bahasa, agama, dan kepentingan geopolitik”, ia menguraikan keyakinannya bahwa negara itu dapat berkembang sebagai negara yang merdeka, berdaulat, demokratis, rule ‑ of ‑ law secara aktif mengejar kebijakan netralitas permanen, berdasarkan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Slovakia, Zuzana Caputová Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T16:33:00.002+09:00

NEW YORK,LELEMUKU.COM - Zuzana Caputová, Presiden Republik Slovakia pada debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu 23 September 2020 mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa orang biasa dapat mencapai hal-hal luar biasa.

"Jika dipimpin oleh solidaritas dan kasih sayang dan bahwa perilaku yang bertanggung jawab menyelamatkan nyawa, meskipun itu membatasi kenyamanan," kata dia.

Dia menyerukan globalisasi belas kasih dan memperingatkan Majelis agar tidak membiarkan pencarian vaksin menjadi persaingan global lainnya. “Jika kita ingin berhasil menghindari krisis apa pun, kita membutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab.”

Zuzana mengatakan para pemimpin dunia harus dipandu oleh fakta dan pengetahuan, daripada perhitungan politik dan kepentingan egois, hanya warga negara yang akan mempercayai Pemerintah mereka. Untuk menjaga prinsip-prinsip ini, penting untuk melindungi media yang bebas dan independen.

Dia mengatakan saat-saat krisis tidak memberikan alasan untuk menekan hak asasi manusia dan kebebasan. Setiap pembatasan hak dan kebebasan harus proporsional, dibatasi waktu dan sah menurut hukum.

"Pelanggaran hak masih terlalu umum dan baru-baru ini disaksikan di Belarus," katanya, seraya menambahkan bahwa otoritarianisme adalah penyakit yang mengancam umat manusia.

Pandemi COVID ‑ 19 menunjukkan apa yang dapat dicapai komunitas internasional jika bersatu di bawah tujuan bersama, katanya, seraya menambahkan bahwa semangat kerja sama harus diarahkan untuk mengatasi perubahan iklim.

Negara-negara Anggota tahu apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, katanya, menyerukan para pemimpin untuk menunjukkan keinginan tulus untuk bekerja sebagai satu kesatuan. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Polandia, Andrzej Duda di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T15:59:00.003+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Andrzej Duda, Presiden Republik Polandia, menyampaikan debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Rabu 23 September 2020 waktu setempat.

Ia menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, kerjasama multilateral, perlindungan hak asasi manusia dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Selama masa jabatan pertama saya sebagai Kepala Negara, Polandia meningkatkan kehadirannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk menjalani masa jabatan dua tahun di Dewan Keamanan; menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2018; dan menyebarkan penjaga perdamaian ke United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)," ujar dia.

Ia selanjutnya menekankan pentingnya solidaritas dalam mengatasi tantangan saat ini denga menyoroti krisis sosial ekonomi global saat ini yang sangat akut, munculnya kembali persaingan antar negara - termasuk di lingkungan Polandia sendiri - dan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

“Saya yakin krisis ini akan tetap tidak terpecahkan kecuali kita fokus pada ide solidaritas,” katanya dengan menekankan bahwa perang melawan pandemi COVID-19 tidak boleh mengakibatkan perpecahan ekonomi yang lebih dalam di antara negara dan masyarakat.

Ia juga mengajak semua pihak agar tidak boleh mengambil bentuk persaingan ekonomi yang kejam - mengakibatkan orang yang lebih kaya menjadi lebih kaya dengan mengorbankan orang miskin - atau mengarah pada situasi di mana akses ke perawatan medis “bergantung pada ukuran dompet”.

Di puncak pandemi, Polandia mengerahkan beberapa misi medis militer ke Italia dan Amerika Serikat, antara lain, untuk memberikan dukungan dan berbagi pengetahuan tentang memerangi COVID-19.

Polandia sepenuhnya menghormati hukum internasional, melakukan semua interaksi dengan negara lain di bawah slogannya "perdamaian melalui hukum".

Andrzej melanjutkan untuk mencatat bahwa sangat penting untuk memastikan kerja sama di antara negara-negara dalam situasi di mana norma-norma dasar hukum internasional dilanggar, misalnya dalam kasus agresi Federasi Rusia terhadap Georgia atau Ukraina.

“Hanya melalui penegakan prinsip dan norma fundamental hukum internasional… kita akan berhasil dalam membangun perdamaian abadi dan dunia yang aman dari negara-negara yang setara dan negara-negara bebas tanpa lingkungan pengaruh,” katanya.

Ia memperingatkan bahwa membiarkan pelanggaran Kedaulatan negara atau keutuhan wilayah yang tidak dijawab oleh komunitas internasional hanya akan menyebabkan lebih banyak pelanggaran. Dia mengingat seruannya melalui Dewan Hak Asasi Manusia untuk memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia di Belarus.

"Menyambut keputusan Dewan Keamanan untuk mengadakan pertemuan khusus tentang masalah tersebut, dan melanjutkan dengan menguraikan transisi Polandia ke ekonomi hijau dan rendah karbon," ujar dia. (BBG)