#Lelemuku

Gempa Magnitudo 2,3 Guncang Bantul, Dirasakan Warga di Yogyakarta dan Sekitarnya

2026-01-27T17:21:00.004+09:00

YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi tektonik dengan magnitudo 2,3 yang mengguncang wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa 27 Januari 2026 pukul 15.12.56 WIB.

Pusat gempa berada di darat pada koordinat 7,88 Lintang Selatan dan 110,50 Bujur Timur, sekitar 16 kilometer timur laut Bantul dengan kedalaman 12 kilometer. Gempa ini bersifat dangkal dan berpusat di darat sehingga getarannya dirasakan ringan oleh sebagian warga di sekitar pusat gempa.

Berdasarkan informasi awal, gempa ini tidak berpotensi tsunami dan belum ada laporan kerusakan bangunan, korban jiwa, atau longsor akibat kejadian tersebut. Getaran dirasakan sebagai guncangan lemah, terutama di wilayah Bantul dan sekitarnya, tanpa dampak signifikan.

BMKG menegaskan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan bisa berubah seiring kelengkapan data yang masuk. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti informasi resmi dari BMKG untuk update lebih lanjut.

Wilayah Yogyakarta dan sekitarnya tetap berada di zona rawan gempa karena kedekatannya dengan zona subduksi lempeng Indo-Australia. Perkembangan gempa susulan atau update magnitudo akan terus dipantau oleh BMKG. (evu)

Gempa Magnitudo 4,5 Guncang Bantul dan Sekitarnya, Dirasakan hingga Sleman dan Gunungkidul

2026-01-27T17:20:00.000+09:00

YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,5 yang mengguncang wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa 27 Januari 2026 pukul 13.15.32 WIB.

Pusat gempa berada di darat pada koordinat 7,87 Lintang Selatan dan 110,49 Bujur Timur, sekitar 16 kilometer timur Bantul dengan kedalaman 11 kilometer. Gempa ini dirasakan dalam skala Modified Mercalli Intensity (MMI) III di Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul, serta skala II di Pacitan, Solo, Trenggalek, Purworejo, dan Wonogiri.

Getaran dirasakan oleh sebagian besar penduduk di wilayah tersebut, menyebabkan benda-benda ringan bergoyang, jendela berderit, dan beberapa warga panik keluar rumah. Namun, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan bangunan signifikan, korban jiwa, atau longsor akibat gempa tersebut.

BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami karena bersifat dangkal dan berpusat di darat. Update terbaru dari BMKG menunjukkan peningkatan magnitudo dari estimasi awal 4,4 menjadi 4,5 setelah pengolahan data lebih lengkap, meskipun informasi masih bersifat sementara dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Wilayah Yogyakarta dan sekitarnya termasuk zona rawan gempa karena berada di dekat zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Masyarakat diimbau tetap tenang, menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG untuk update lebih lanjut.

Perkembangan pasca-gempa dan kemungkinan gempa susulan akan terus dipantau oleh BMKG. (evu)

Masjid Al Huda Wonosari Dibongkar Usai Prank Donatur Rp1,8 Miliar Kini Donasi Mengalir Ratusan Juta

2026-01-07T16:45:00.005+09:00

WONOSARI, LELEMUKU.COM - Masjid Al Huda di Dusun Ngelo, Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, resmi dibongkar pada awal Januari 2026 setelah viral karena prank donatur fiktif sebesar Rp1,8 miliar pada akhir 2025.

Prank itu dilakukan seorang warganet yang mengaku dermawan kaya dan janjikan Rp1,8 miliar untuk renovasi masjid, tapi ternyata bohong belaka.

Video prank itu viral di media sosial, picu kemarahan warganet karena main-main dengan rumah ibadah.

Panitia pembangunan masjid akhirnya memutuskan untuk membongkar bangunan baru yang sudah mulai dibangun dengan dana awal, karena khawatir dianggap dapat uang dari sumber tidak jelas.

Kini, setelah kejadian itu, donasi justru mengalir deras dari masyarakat yang simpati.

Hingga 7 Januari 2026, donasi sudah tembus ratusan juta rupiah dari berbagai daerah, bahkan luar negeri.

Masjid Al Huda yang lama sudah uzur dan butuh renovasi total untuk layani jamaah lebih baik.

Panitia targetkan pembangunan selesai dalam waktu satu tahun dengan dana yang terkumpul. (evu)

Sopir Bank Jateng dan Rekan Ditangkap Karna Bawa Kabur Rp10 Miliar, 3 Karung Uang dan 2 Mobil Disita

2025-09-09T01:33:00.004+09:00

SOLO, LELEMUKU.COM – Polisi menangkap sopir Bank Jateng berinisial AT yang membawa kabur uang Rp 10 miliar bersama dua rekannya di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin, 8 September 2025, sekitar pukul 04:00 WIB.

Tim Resmob Polresta Solo bersama Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan pelaku, yang kemudian dibawa ke Mapolresta Solo pada sore hari pukul 15:30 WIB. Barang bukti berupa tiga karung uang tunai dan dua unit mobil turut disita.

Panit Resmob Polresta Solo, Ipda Irham Rhozan Al Fiqri, mengkonfirmasi penangkapan tersebut, menyatakan bahwa selain AT, dua orang lainnya yang diduga menerima aliran dana hasil kejahatan juga turut diamankan.

“Pelaku sudah kami amankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Irham di Mapolresta Solo pada pukul 23:20 WIB.

Penangkapan dilakukan setelah pelacakan intensif oleh tim gabungan.

Uang dalam tiga karung tersebut diamankan sebagai bukti utama, sementara dua mobil berwarna merah dan hitam, yang diduga digunakan dalam aksi tersebut, kini terparkir di halaman belakang Polresta Solo dengan garis polisi terpasang.

Identitas dua rekannya belum diungkapkan, dan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap peran masing-masing pelaku.

Insiden ini berawal ketika AT, sopir Bank Jateng, melarikan uang dari cabang bank di Solo pada awal September 2025.

Uang tersebut merupakan dana operasional bank yang kemudian hilang setelah pelaku meninggalkan mobil operasional di lokasi terpisah. (Evu)

Maruf Amin Serahkan Bantuan BAZNAS “Beasiswa Santri Menuju Perguruan Tinggi

2023-06-28T07:10:00.003+09:00

GUNUNG KIDUL, LELEMUKU.COM - Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berdaya saing. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah generasi penerus bangsa dengan pendidikan tinggi, salah satunya dengan memberikan beasiswa bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Beasiswa diserahkan secara simbolis kepada 3 orang penerima, yaitu Elisa Fajarwati, Rismayasari, dan Mufatihah, di Pondok Pesantren Hajar Aswad di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (27/06/2023).

Saat menyerahkan secara simbolis, Wapres pun bertanya tentang tujuan perguruan tinggi yang diinginkan oleh ketiga santri tersebut.

“Mau mendaftar ke perguruan tinggi mana?” tanya Wapres.

Para santri penerima pun menjawab dengan semangat.

“UIN, Pak,” jawab Elisa Fajarwati yang saat ini sedang mempelajari ilmu tahfidz Qur’an (menghafal Al-Qur’an) di Pondok Pesantren Hajar Aswad.

“UGM, Pak,” sambut Rismayasari dengan antusias.

Wapres pun berharap agar bantuan yang diberikan pada hari ini dapat menjadi dorongan semangat bagi para santri untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Jangan sampai karena kesulitan dana kemudian tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi,” imbuh Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, memaparkan bahwa Beasiswa BAZNAS “Santri Menuju Perguruan Tinggi Negeri” merupakan bentuk komitmen BAZNAS dalam menyiapkan santri-santri untuk bisa menjadi birokrat, teknokrat, dan pemimpin masa depan.

Dengan demikian, taget pendistribusian beasiswa pun terus ditingkatkan setiap tahunnya dengan jumlah bantuan sebesar Rp.6.000.000,- per satu anak untuk pendampingan menuju perguruan tinggi.

“Tahun lalu kami bisa melaksanakan [pemberian beasiswa kepada] 2.500 santri dan alhamdulillah 84 persen masuk perguruan tinggi negeri. Prestasi yang luar biasa,” lapor Saidah.

“Tahun ini kami akan melaksanakan [pemberian beasiswa bagi] 5.000 santri,” tutupnya.

Hadir dalam penyerahan bantuan ini, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, Pimpinan Pondok Pesantren Hajar Aswad K.H. Mutashim Billah, serta jajaran pimpinan BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. (Setwapres)

Bank Indonesia Sebut TPID Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 Terbaik di Jawa dan Bali

2021-08-26T23:59:00.004+09:00

YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Kegiatan TPID Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 menjadi yang terbaik, nomor satu di Pulau Jawa dan Bali. Penghargaan ini disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021, pada Rabu (25/08) yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Acara ini dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamegku Buwono X, didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Miyono, dan Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, mengikuti acara Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 melalui virtual meeting, dari Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Tema Rakornas tahun ini adalah ‘Mendorong Peningkatan Peran UMKM Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan’. Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 diselenggarakan untuk memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, sebagai pilar pertahanan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hampir 1,5 tahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan di negara kita. Pandemi telah memaksa kita untuk mengubah cara kita berinteraksi, gaya hidup, bahkan cara kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya stabilisasi harga harus diperkuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai upaya tim pengendalian inflasi daerah dalam rangka strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) harus terus dilakukan. Termasuk terus mendorong UMKM pangan melalui digitalisasi.

Presiden Joko Widodo menekanan beberapa hal yang menjadi perhatian bagi TPIP dan TPID yang pertama; Jaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, barang-barang utama kebutuhan pokok, pentingnya menjaga stabilitas harga ditengah menurunnya kemampuan daya beli masyarakat; Kedua TPIP dan TPID diminta untuk proaktif mendorong ekonomi yang tumbuh makin produktif selain fokus mengendalikan inflasi, TPIP dan TPID diminta untuk membantu produktifitas ekonomi petani dan nelayan; Ketiga Presiden Jokowi menghimbau agar kita dapat memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.

Dalam acara pembukaan Rakornas hari ini, diumumkan pula Daerah Istimewa Yogyakara sebagai penerima TPID Awards Terbaik 2020 untuk Wilayah se-Jawa dan Bali. Hal ini tentunya membawa kebahagiaan bagi TPID DIY.

Dalam pengendalian inflasi, penanganannya masih sering bersifat konvensional dan cenderung bersifat symptomatic action. Untuk itu diperlukan upaya Pengendalian Hulu Hilir, Inflasi Terjaga ULIR SIAGA yang merupakan penanganan gejolak harga dengan metode preventif melalui optimalisasi tata niaga/rantai pasok yang terstruktur serta terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Dari sisi hulu, penguatan produksi pangan terus diperkuat melalui penggunaan bibit unggul, penataan kalender tanam, hingga pemanfaatan teknologi pertanian terkini. Upaya perbaikan produksi ini secara efektif mampu meningkatkan produktivitas pertanian, di tengah keterbatasan lahan. Berdasarkan data DPKP DIY, produksi padi mengalami peningkatan dari 810.980 GKP /ton (2019) menjadi 848.140 GKP/ton (2020), dan komoditas jagung mengalami peningkatan produksi dari 369.147 ton (2019) menjadi 369.147 ton (2020).

Selain itu akses di tingkat produsen juga diperluas melalui pembentukan pasar lelang digital diPanen.id. Pasar lelang komoditas secara digital ini secara efektif mampu mengurangi informasi asimetris dan memperluas jangkauan penjualan. Implikasinya ketika masa panen raya, komoditas yang dijual melalui pasar lelang diPanen.id memiliki harga yang lebih baik dibandingkan pasar lelang lainnya.

Dari sisi hilir, dilakukan inovasi perluasan akses konsumsi melalui penggunaan teknologi digital. Pembatasan aktivitas selama pandemi telah diantisipasi dengan mendorong integrasi UMKM dengan transportasi online maupun e-commerce. Dengan terhubung ke platform digital, konsumen tetap bisa berbelanja kebutuhan harian dari rumah.

Dalam kesempatan tersebut Sri Sultan menyampaikan satu hal terkait UMKM. “Dengan adanya pandemi ini potensi UMKM khususnya di Yogya kita gerakan dengan program SiBakul dimana kita kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti POS Indonesia, Gojek, dan sebagainya dalam upaya kita partisipasi membiayai ongkos kirim untuk tujuan baik ekspor maupun pengiriman se-Indonesia, di dalam negeri itu bisa hampir lebih dari 4000 UMKM,” jelas Sri Sultan.

“Kami punya harapan, dengan potensi-potensi yang ada seperti ini, dimana kami ingin, didalam perkembangan tidak hanya pada aspek pandemi, bagaimana pemerintah pusat bisa kerjasama dengan pemerintah daerah di dalam mencoba memberikan kemungkinan insentif ekonomi bagi kelompok-kelompok UMKM, khususnya sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi daerah," ungkap Sri Sultan. Sehingga produk-produk tersebut tetap bisa tumbuh dan berkembang lebih baik, tidak sekedar laku tapi sebagai salah satu usaha UMKM yang tetap bisa di backup.

Sri Sultan menyampaikan rasa terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan penghargaan TPID Awards terbaik untuk tahun 2020, kepada lembaga TPID DIY yang menangani terkait masalah ekonomi dan inflasi.

“Harapan saya semoga kerjasama ini makin lebih bagus, makin kompak,” ungkap Sri Sultan. Sri Sultan menjelaskan bahwa penggunaan digital menjadi salah satu upaya mengendalikan inflasi dan pengembangan potensi, meski cara ini memiliki tantangan namun menumbuhkan kreatifitas. Banyak sudah penghargaan yang diraih oleh DIY dari pemerintah pusat dengan pemanfaatan teknologi digital, baik UMKM lewat SiBakul dan sebagainya.

“Hal-hal seperti ini memang memberikan ruang lebih luas, tapi juga dengan peristiwa pandemi ini, mau tidak mau kita semua harus mengubah pola pikir dan perilakunya di dalam kita bisa menggunakan manfaat digital ini menjadi suatu potensi lebih riil lagi,” jelas Sri Sultan.

Adapun Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Miyono, merasa sangat lega dan bahagia karena hasil kolaborasi an tara TPID dengan pemerintah DIY dan stakeholder lainnya membuahkan suatu hasil.

“Kegiatan-kegiatan TPID ini terutama adalah kegiatan bagaimana mengendalikan harga di DIY dan memang terjaga dengan baik di DIY. Jadi pertumbuhannya tinggi, tapi inflasinya relatif rendah, terkendali, dan stabil. Hal ini menjadi sebuah prestasi,” ucap Miyono.

“Tentu disitu yang diukur banyak, tidak hanya masalah administrasinya tapi juga utamanya tentang masalah inovasi. Inovasi-inovasi yang terkait untuk pengendalian harga, terutama volatile food nya di DIY ini menjadi baik. Kami di DIY menciptakan yang namanya aplikasi digital dipanen.id. Suatu aplikasi untuk lelang cabai di Sleman, dan ini menjadi salah satu contoh nasional. Menjadi salah satu titik yang baik untuk penilaian dari pusat,” tambahnya.

Turut hadir di Gedung Pracimosono Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Tri Saktiyana, Kepala Bappeda DIY Beni Suharsono, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yuna Pancawati. (humasdiy)

Try Sutrisno Ingin Indonesia Kembali ke UUD 45, Presiden Kembali Dipilih MPR

2019-10-31T07:01:00.004+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pembelian suara, biaya politik tinggi, pemimpin tanpa kapasitas dalam Pemilu di era reformasi nampaknya membuat resah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Dia merasa, sistem pemilihan langsung semacam itu keliru. Jenderal Angkatan Darat yang hampir masuk usia 84 tahun itu bahkan rela berkeliling daerah untuk mengajak rakyat kembali pada pola lama.

“Sistem kita adalah sistem perwakilan-permusyarawatan. Sila keempat. Enggak ada yang langsung-langsung itu. Yang dipilih cuma DPR. Yang namanya presiden, gubernur, walikota, bupati, dipilih oleh MPR atau DPR. Semua kok langsung, bagaimana ini. Amerika yang liberal saja enggak begitu, bukan one man one vote. Kita, kan satu orang nyoblos. Apa itu! Pemborosan uang, pemborosan tenaga, pemborosan energi,” kata Try Sutrisno.

Wakil Presiden 1993-1998 itu berbicara di depan para purnawirawan Angkatan Darat di Yogyakarta, Selasa (29/10/2019). Pesannya jelas, Indonesia sebaiknya kembali pada sistem lama yang diatur dalam UUD 1945 versi awal. Segala perubahan yang dilakukan melalui amendemen sepanjang era reformasi, dikeluarkan dan dikumpulkan tersendiri sebagai adendum atau lampiran. Kata Try Sutrisno, yang baik diambil dan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa tak perlu dipakai lagi.

Dia mengkritik keras amendemen yang dimulai sejak era Amien Rais menjadi Ketua MPR. Baginya, amendemen bermakna menyempurnakan. Sedangkan yang dilakukan politisi pasca-Soeharto adalah mengganti UUD 45. Try Sutrisno tegas menyebut, pilihan langsung bukan jiwa Pancasila, amendemen telah merusak UUD 45, dan sistem politik baru memecah belah bangsa. Semua harus dikoreksi. Bangsa Indonesia gemar bermusyawarah, harusnya memilih Presiden dengan cara sama.

“Kita lihat saja nanti. Kalau kita sudah konsekuen kembali kepada yang asli. MPR kembali menjadi lembaga tertinggi yang membuat GBHN,” kata Try Sutrisno merujuk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Kiki Syahnakri ikut berbicara soal ini di Yogyakarta. Dia menyebut, upaya ini sebagai kembali kepada ruh Pancasila. Praktiknya adalah membagi dua hasil amendemen seperti kata Try Sutrisno. Pembatasan masa jabatan presiden, misalnya, dinilai sebagai hasil amendemen yang baik. Sementara pemilihan langsung masuk kategori sebaliknya, dan sebaiknya tidak diteruskan.

“Kalau dipilih oleh MPR, artinya mengandalkan atau mencari hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Jadi yang dicari hikmat kebijaksanaan. Presiden yang terpilih akan tepat kalau dengan hikmat kebijaksanaan, bukan dengan kekuatan suara seperti sekarang,” tandasnya.

Dalam sistem itu, Presiden bukan hanya pilihan partai politik. Kata Kiki, golongan masyarakat juga akan memiliki kesempatan turut memilih di MPR, seperti perwakilan dokter, insinyur, wartawan, hingga kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kiki menggarisbawahi, kembalinya Indonesia ke sistem itu tidak perlu dilakukan sekaligus, namun bisa bertahap.

Kalangan Nasionalis Setuju

Tidak hanya tentara, kelompok nasionalis juga setuju dengan wacana itu. Agus Subagyo, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Keluarga Besar Marhaenis Yogyakarta juga menilai, pemilihan langsung terlalu banyak dampak negatifnya. Organisasi ini bahkan telah cukup lama mendiskusikan wacana tersebut. Marhaenis adalah organisasi pengagum Bung Karno, yang mewarisi pemikiran dan nilai-nilai pendiri bangsa tersebut.

“Kita setuju. Pertama, kita kembali dulu ke UUD 45 yang asli. Setelah itu, mari kita menata yang lain. Misalnya, bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih sesuai urutan yang ditetapkan partai. Lalu, kepala daerah dipilih oleh DPR. Kita juga akan menata yang lain agar menjadi lebih baik,” kata Agus.

Bagi kelompok Marhaen, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal. Demokrasi di Indonesia dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dengan prinsip musyawarah mufakat. Mengembalikan pilihan kepada DPRD atau MPR, tidak menghapus sistem demokrasi di Indonesia, kata Agus.

“Apakah kalau demokrasi terpimpin terus salah? Terus tidak demokratis? Bangsa kita punya sejarahnya, dengan demokrasi yang arif,” lanjut Agus.

Agus setuju demokrasi langsung melahirkan politik uang dalam skala besar. Jika kepala daerah dipiilih DPRD, maka hanya perlu dilakukan pengawasan terhadap sekitar 50-60 orang anggotanya. Begitu pula di MPR, pengawasan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan lebih efektif. KPK bahkan dapat berperan dalam proses itu.

Dinilai Sebuah Kemunduran

Peneliti hukum Allan FG Wardhana menilai, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli adalah itu sebuah kemunduran. Allan adalah koordinator Kajian Strategis, Pusat Studi Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia (UII).

Allan juga memaparkan prinsip dasar sebagai hasil amendemen yang harus dijaga seperti sistem pengawasan dan keberimbangan antar lembaga negara. Dia memberi contoh, perubahan yang paling penting adalah hadirnya Pasal 1 Ayat 2 tentang Kedaulatan Rakyat dan Pasal 1 itu Ayat 3, Negara Indonesia adalah negara hukum. Ayat itu mengubah konstelasi politik dan hukum Indonesia, karena kemunculannya membuat semua lembaga negara dapat diawasi.

“Semua lembaga negara ada check and balances-nya. Kemudian pemilihan Presiden, pemilihan legislatif itu juga semuanya diserahkan kepada rakyat. Kalau misalkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama, itu namanya kemunduran. Saya katakan kemunduran karena nanti akan mengembalikan kedaulatan rakyat kembali berada di tangan MPR,” ujar Allan.

Prinsipnya, lanjut Allan, perubahan UUD harus tetap mengakomodir apa yang disebut dengan daulat rakyat. Daulat rakyat adalah pokok pikiran UUD, sistem one man one vote adalah salah satu penerapannya. Wacana pengembalian sistem pemilihan Presiden ke MPR, harus dibarengi dengan pertanyaan, apakah langkah itu sesuai dengan pokok pikiran daulat rakyat itu.

Praktik politik uang atau politik berbiaya tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan hak memilih Presiden ke MPR.
“Jadi, kalau misalkan sistem pemilu langsung itu menghasilkan money politic, kemudian menghasilkan kekacauan dan sebagainya, jawabannya bukan mengembalikan pemilihan itu kepada MPR. Money politik jawabannya diperkuat pengawasannya. Banyak transaksi? Diperkuat institusionalisasi partainya, pengawasan partainya. Dan itu juga tidak akan menjamin bahwa, kalau dipilih oleh MPR juga akan bersih dari money politic,” tambah Allan.

Allan curiga, ada agenda terselubung di balik wacana kembali ke UUD 45 yang semakin gencar belakangan ini. Partai-partai memiliki kepentingan, karena sebenarnya salah satu unsur kuat di MPR adalah DPR yang berisi partai politik. Penambahan kursi Wakil Ketua MPR yang dilakukan di periode terakhir beberapa waktu lalu, adalah bukti bagaimana permainan partai politik terkait lembaga tersebut. (VOA)

Diduga Intervensi Wartawan Suara KPK, Dua Oknum Polsek Semin Dilaporkan ke Propam

2019-07-13T14:47:00.002+09:00

GUNUNGKIDUL, LELEMUKU.COM – Dua oknum Polisi Polsek Semin, Polres Gunungkidul, D.I. Yogyakarta diduga telah mengintervensi kerja wartawan atas permintaan DS, seorang oknum Kepala Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul. Diduga DS telah merekayasa peristiwa hukum, seolah-olah telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh AN, yang berprofesi sebagai wartawan SuaraKPK, terhadap DS. Atas kasus dugaan rekayasa DS bersama oknum polisi tersebut Pimpinan Redaksi Surat Kabar Investigasi SuaraKPK dan harian online suarakpk.com, Imam Supaat, melaporkan kedua oknum anggota Polsek Semin ke Propam Polres Gunungkidul.

Pasalnya, walaupun saat penggeledahan pada diri AN bersama istrinya tidak ditemukan bukti seperti yang dituduhkan, yakni ter tangkap tangan wartawan atas dugaan melakukan pemerasan terhadap DS, kedua oknum polisi tersebut tetap melakukan penahanan kepada AN selama kurang lebih 30 jam di Mapolsek Semin. Parahnya lagi, selama penahanan tersebut AN tidak diperbolehkan dijenguk oleh teman kerjanya atau siapapun.

“Setelah beberapa bukti dan saksi dirasa cukup dengan adanya dugaan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, saya bersama tim dari Redaksi SuaraKPK melaporkan tindakan kedua oknum Polsek Semin ke Propam Polres Gunungkidul,” tutur Imam usai memberikan keterangan di Ruang Gakum Polres Gunungkidul Rabu, 10 Juli 2019.

Selain telah melanggar aturan disiplin Polri, lanjut Imam, keduanya juga diduga telah dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers, yaitu tindakan menghambat dan menghalang-halangi pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Sebenarnya, dalam hal pengumpulan informasi, tugas pers dan polisi itu bersinergi. Pers juga melakukan investigasi seperti halnya polisi,” imbuh tokoh pers Jawa Tengah itu.

Imam menjelaskan bahwa laporannya telah diterima oleh Kasi Propam Polres Gunungkidul melalui piket Yanduan. Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor: STPL/04/ VII/2019/ Yanduan, secara singkat menyatakan bahwa pelapor (Imam Supaat ) telah melaporkan tentang pelanggaran disiplin sebagaimana pasal 3 huruf (g) dan pasal 5 huruf (a) PPRI Nomor 2 tahun 2003 sesuai dengan laporan LP/04/VII/2019/Yanduan tanggal 10 Juli 2019.

“Menurut kami, setelah mendapatkan berbagai informasi dan hasil investigasi di lapangan, kami menduga bahwa proses penangkapan dan pemeriksaan AN pada hari Senin (8/7/2019) yang lalu penuh rekayasa, mengada-ada dan terkesan dipaksakan,” kata Imam.

Lebih lanjut ia mengatakan dirinya bersama Tim Redaksi dan perwakilan jurnalis Daerah Istimewa Yogyakarta berada di ruang Propam dan Paminal Polres Gunungkidul memberikan penjelasan dan kronologis selama kurang lebih 6 jam. “Setelah kami mendapat informasi dari saksi bahwa setelah ditangkap di sebuah warung angkringan yang masuk wilayah Desa Bendung, AN dan istrinya langsung dibawa ke Mapolsek Semin untuk dilakukan penggeledahan, namun hasil penggeledahan AN dan istrinya tidak ditemukan barang bukti apapun,” jelas Imam.

Kronologi kejadian selanjutnya, menurut Imam, bahwa setelah tidak ditemukan bukti adanya pemerasan yang dimaksud, kedua oknum itu membawa AN dan istrinya kembali ke angkringan. Di angkringan sudah ada sebuah amplop di atas meja angkringan yang diselipkan di bawah tempat makanan dan kedua oknum polisi itu menunjukkan amplop tersebut kepada AN dan memaksa AN untuk mengakui bahwa barang itu sudah diterimanya. Namun AN tetap menolak, hingga akhirnya AN dinaikkan ke dalam mobil oleh kedua oknum polisi, dibawa lagi ke Mapolsek Semin untuk diintrogasi.

Imam menilai dari keterangan saksi tersebut, tuduhan polisi terhadap wartawannya penuh kejanggalan. “Melihat dari keterangan di lapangan dan informasi saksi tersebut, kami menilai beberapa hal yang dilakukan oleh kedua oknum polisi ini terasa janggal, diantaranya adalah penahanan AN pada hari Senin (8/7/2019) sekitar pukul 16.00 WIB sampai hari selasa (9/7/2019) pukul 20.15 WIB tersebut jelas tidak memenuhi prosedur hukum. Apalagi saat penggeledahan dan pemeriksaan di Mapolsek Semin, polisi tidak mendapatkan bukti, namun AN masih tetap ditahan hingga melebihi batas waktu 1 X 24 jam,” tegas Imam.

Selain itu, Imam juga menyayangkan perilaku oknum polisi tersebut seolah menghakimi AN telah bersalah dan tidak boleh menjadi wartawan lagi. Sehingga kartu Pers AN beserta HP tidak segera dikembalikan kepada AN saat yang bersangkutan diijinkan pulang ke rumahnya, Selasa (8/7/2019) lalu sekitar pukul 20.20 WIB.

“Dengan diijinkan pulangnya AN, kami berpikir bahwa Polisi tidak menemukan cukup alat bukti untuk menahan AN, semestinya oknum Polisi ini mengembalikan barang miliknya, khususnya Kartu Pers AN. Jika polisi menahan Kartu Pers AN, bagaimana AN bisa bekerja menjalankan profesinya sebagai pers. Kita juga menyayangkan proses penggeledahan terhadap istri AN, yang semestinya dilakukan oleh seorang Polwan, namun itu dilakukan langsung oleh kedua oknum polisi tersebut,” tambah Imam menyesalkan.

Sebelum AN diijinkan pulang, kedua oknum polisi tersebut meminta kepada AN, jika tidak ingin persolannya dilanjutkan, agar AN tidak memberitakan persoalan-persoalan terkait Kepala Desa Bendung, DS. Menurut Imam, permintaan kedua oknum tersebut merupakan penekanan dan intimidasi serta pengancaman kepada pers.

“Kami menilai apa yang dilakukan oknum polisi tersebut jelas-jelas tidak menghormati dan mengindahkan UU Pers. Pasalnya, oknum polisi itu mengancam, jika AN memberitakan lagi tentang kasus Kades DS, maka persoalan pemerasan itu akan dilanjutkan sampai ke pengadilan, dan kedua oknum itu akan melakukan penahanan lebih lama lagi,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Jawa Tengah ini.

Namun demikian, Imam mengaku semua prosesnya diserahkan kepada Propam Polri, dan dirinya mempercayakan kepada Propam Polres Gunungkidul. “Kami yakin bahwa tidak semua polisi itu buruk perilakunya dan masih ada anggota polisi yang baik dan melindungi masyarakat dengan payung hukum dan keadilannya. Hal ini mengingatkan saya tentang statement Kapolda Jateng, Irjen Rycko yang menegaskan bahwa Polisi itu tidak untuk ditakuti karena polisi itu milik masyarakat,” pungkas Imam.

Sementara itu dari Jakarta, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke menyatakan keprihatinannya atas kejadian yang melibatkan oknum polisi yang diduga menggadaikan posisinya sebagai polisi untuk memback-up oknum pejabat desa yang bermoral bobrok di wilayah tugasnya. “Oknum polisi itu harus sadar diri, mereka digaji rakyat, bukan oknum kades yang mereka lindungi dengan cara illegal seperti itu. Jangan gadaikan posisi Anda sebagai aparat negara untuk memback-up oknum pejabat bermental bobrok,” ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Menurut Wilson, ia sangat menyayangkan jika pada moment Hari Bhayangkara saat ini dicederai oleh perilaku oknum polisi sendiri yang tidak mencerminkan sosok sebagai Bhayangkara Negara yang baik. “Sayang sekali yàa, di saat institusi Polri sedang memperingati 73 tahun Bhayangkara Negara, tapi ada saja oknum polisi yang menunjukkan perilaku tidak layak sebagai anggota Bhayangkara Negara yang bisa dibanggakan. Mabes Polri harus membersihkan institusinya dari parasit seperti mereka itu, hanya memperburuk citra Polri saja,” tutup lulusan Pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University Inggris ini.

Hingga berita ini diturunkan, Propam Polres Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan masih melakukan proses atas laporan terhadap kedua oknum polisi Polsek Semin yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai anggota Polri dan pelanggaran UU Pers. (PSP)

Pertamina Optimalkan Penyaluran BBM dan LPG Pasca Longsor di Yogyakarta

2019-03-19T06:07:00.002+09:00

BANTUL, LELEMUKU.COM – Kondisi longsor yang terjadi di beberapa kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Yogyakarta, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jateng & DIY tetap melakukan pendistribusian BBM dan LPG dan memastikan stok di seluruh DIY tetap berjalan normal.

Hal ini ditegaskan Pjs Unit Manager Communication & CSR MOR IV Arya Yusa Dwicandra, Senin (18/1/2019). “Saat ini kami beroperasi seperti biasa, penyaluran tetap dilakukan secara normal. Namun kami tetap waspada dan terus memonitor untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG di daerah-daerah yang terisolir,” ujarnya.

Terkait dengan pasokan BBM di wilayah DIY, saat ini BBM tersedia dalam jumlah yang cukup. Saat ini kebutuhan rata- rata harian di wilayah Bantul premium 52,9 kl, Pertalite 333,7 KL , Pertamax 51,3 KL , solar 90,3 KL,Dex series 6,2 KL dan untuk wilayah DIY premium 320,1KL, Pertalite 1.257,4KL , Pertamax 240 KL , solar 392,6 KL,Dex series 25,3 KL yang dipasok dari TBBM Boyolali dan Rewulu.

Begitu juga dengan pasokan LPG saat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dengan realisasi LPG sebanyak 31,680 tabung/hari di Bantul dan 125.622 tabung/hari di wilayah DIY.

Kabupaten Bantul merupakan lokasi yang terparah pasca bencana longsor, terdapat 3 kelurahan yaitu Donotirto, Seloharjo dan Wukirsari yang distribusinya menggunakan jalur alternatif karena jalur regular masih belum kondusif untuk dilalui, namun untuk penyaluran semua masih dapat disalurkan.

“Penyaluran LPG ke 185 pangkalan yang ada di Bantul telah berhasil dilakukan pada hari ini, baik melalui jalur regular maupun jalur alternatif. Kami akan terus mengupayakan alternatif penyaluran sementara dengan menggunakan pickup dan kendaraan kecil lainnya,” imbuh Arya. (Pertamina)

Ngadiyono, Caleg Gerindra Gunungkidul Terpental karena Mobil Dinas

2019-03-06T13:33:00.002+09:00

WONOSARI, LELEMUKU.COM - Nasib sial yang dialami Ngadiyono,calon legistlatif (caleg) Partai Gerindra Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI. Yogyakarta ini bermula pada 28 November 2018. Ketika itu,capres 02 Prabowo Subianto berkampanye ke Yogyakarta. Sebagai kader, tentu Ngadiyono turut serta. Sayangnya, dia membawa mobil dinas berplat merah AB 9 D ke kampanye itu. Mobil dinas Ngadiyono terpantau anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kasus mobil dinas pun terus bergulir, hingga pada 4 Februari 2019, Ngadiyono diputus bersalah oleh pengadilan dengan hukuman penjara dua bulan percobaan empat bulan dan denda Rp 7,5 juta. KPU kemudian mencoret nama Ngadiyono dari Daftar Calon Tetap, yang berarti pria itu gagal berlaga di Pemilu 2019. Pencoretan itu secara resmi dilakukan pada 20 Februari 2019.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, pencoretan dilakukan sebab Ngadiyono melakukan tindak pidana Pemilu.

“Kita melakukan pencoretan atau pembatalan karena menindaklanjuti keputusan Pengadilan Sleman yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan tindak pidana pemilu sesuai Pasal 25 UU No 7 tahun 2017, maka peserta pemilu yang terdaftar dalam DCT, dalam hal melakukan tindak pidana Pemilu, ada surat keputusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, itu menjadi dasar pembatalan,” kataAhmadi Ruslan Hani.

KPU meyakini keputusan ini sudah tepat karenacaleg bersangkutan melakukan tindak pidana Pemilu sesuai keputusan pengadilan. Tanpa mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan hakim, KPU bisa langsung melakukan pencoretan sesuai undang-undang Pemilu. Jikacaleg melakukan tindak pidana umum, maka belum tentu dilakukan pencoretan semacam itu. Apalagi keputusan itu sudah berketetapan hukum menurut sistem di Indonesia.

Secara teknis, kata Ahmadi, KPU akan mencoret nama Ngadiyono dari DCT. Namacaleg tersebut tetap akan ada dalam surat suara sesua daerah pemilihannya di Gunungkidul, karena sudah telanjur dalam proses cetak. Jika nama Ngadiyono dicoblos oleh pemilih, suaranya akan dialihkan untuk partai Gerindra.“Sebelum pleno pembatalan ini, sudah kita konsultasikan dengan KPU DIY dan juga ke KPU Pusat,” tambah Ahmadi.

Dilaporkan Gara-Gara Pantat

Ngadiyono juga dilaporkan ke Polda DIY pada 4 Desember 2018, terkait apa yang dilakukannya kepada anggota Bawaslu. Ketika diklarifikasi terkait mobil dinas yang dia bawa, menurut Bawaslu, Ngadiyono ketika itu justru menggerakkan pantatnya ke arah petugas. Tindakan itu ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap lembaga negara.

Sri Rahayu Werdiningsih, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY di Polda DIY mengatakan, Ngadiyono mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan isyarat tubuh yangmenghina.

“Saat yang bersangkutan datang, ada Panwas kami. Mengetahui ada Bawaslu di sana yang bersangkutan menegur dengan berkata ‘Bawaslu ya’. Dan melontarkan kata-kata ‘pret’ sambil dalam bahasa Jawa istilahnyamleding (memantati). Itu menghina dengan pantatnya sambil menunjukkan plat mobil dinasnya,” kata Sri Rahayu.

Bawaslu melaporkan Ngadiyono terkait dugaan pelanggaran penghinaan terhadap lembaga negara. Mengutip Pasal 207 KUHP, barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia. Tindakan ini diancam hukuman maksimal 1 tahun penjara.

Melawan di Pengadilan

Namun, Ngadiyono tak mau menyerah setelah KPU mencoret namanya dari daftar. Dia menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sidang pertama kasus ini digelar pada Selasa (05/03) siang, dan menghadirkan seluruh pihak terkait.

Menurut Romi Habie, pengacara Ngadiyono dalam perkara ini, gugatan dilayangkan untuk menguji apakah keputusan KPU tersebut sah atau tidak.

“Setelah kami analisa secara komprehensif, ada banyak kejanggalan surat itu yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Terkait pencantuman dasar hukum pencoretan, itu mengambil dasar hukum yang tidak jelas,” kata Romi.

KPU sendiri telah mengakui melakukan kesalahan pencantuman dasar hukum, namun mereka menilai itu tidak substantif. Dalam keputusan KPU, yang menjadi dasarnya adalah Peraturan KPU No 31 tahun 2019. Peraturan itu sendiri belum ada, karena yang benar adalah Peraturan No 20 tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan No 31 tahun 2018.

Pengacara melihat celah ini untuk melawan keputusan KPU yang dinilai tidak hati-hati dalam menyusun surat keputusan.

Romi juga menegaskan, kesalahan Ngadiyono tidak dapat dijadikan alasan melakukan pencoretan.

“Harus diingat bahwa dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, beliau dinyatakan dipidana karena menggunakan fasilitas negara. Tetapi dalam surat KPU, yang dijadikan pertimbangan dalam SK itu, dinyatakan bahwa apabila terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau memalsukan dokumen. Itu yang bisa dicoret. Sedangkan beliau melakukan tindak pidana fasilitas negara,” kataRomi Habie.

Pengacara juga meminta KPU memperhatikan hak politik Ngadiyono. Posisinya saat ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan memiliki pendukung yang akan memilihnya kembali dalam Pemilu mendatang.

Terkait penggunaan mobil dinas, akhir pekan lalu di Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo meminta pejabat di daerah berhati-hati. Dia meminta gubernur, bupati dan semua pejabat memahami aturan yang ada.

“Sebagai pejabat daerah dia netral, tetapi sebagai wakil partai, sebagai pribadi, yang didukung oleh partai politik, dia boleh kampanye. Tetapi harus ijin kepada KPU, kalau hari kerja, kecuali Sabtu-Minggu. Dia juga tidak boleh menggunakan uang daerah, tidak boleh mengunakan mobil dinas, tidak boleh menggunakan aset daerah.Fair semua. Terukur,” jelasTjahyo Kumolo. (VOA)

Kementerian ESDM Serahkan 11 Sumur Bor Bagi Warga Gunungkidul

2019-02-17T06:33:00.003+09:00

GUNUNGKIDUL, LELEMUKU.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali meresmikan 11 titik sumur bor air tanah yang dibangun dengan APBN tahun anggaran 2018. Kali ini sumur bor dibangun bagi warga daerah sulit air di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Serah terima bantuan dari Pemerintah tersebut dilakukan oleh Sekretaris Badan Geologi, Kementerian ESDM, Dr. Antonius Ratdomopurbo (Purbo), mewakili Menteri ESDM, kepada pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, yang dilangsungkan di lokasi sumur bor Desa Sumbergiri, Kec. Ponjong, Sabtu (16/2).

Purbo menyampaikan, salah satu tugas dan fungsi Badan Geologi, Kementerian ESDM di bidang air tanah adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, yaitu penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran air tanah dalam di daerah sulit air di seluruh wilayah Indonesia.

"Sampai dengan tahun 2018, Badan Geologi, Kementerian ESDM telah berhasil membangun sebanyak 2.288 unit sumur bor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan kapasitas debit air bersih mencapai sekitar 144,4 juta m3/tahun, yang dapat melayani kurang lebih 6,6 juta jiwa" ujar Purbo dalam sambutannya.

Untuk Kabupaten Gunungkidul sendiri, jelas Purbo, tahun 2018 telah berhasil dibangun 11 unit sumur bor, tersebar di 6 kecamatan dan 11 desa. Total kapasitas produksi air bersih di Kab. Gunungkidul sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 479,3 ribu m3 per tahun dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih sebanyak 21.888 jiwa penduduk.

"Hingga saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih mengalami kesulitan air bersih, baik karena kondisi alam, maupun karena terbatasnya kemampuan pendanaan masyarakat untuk memperoleh air, salah satunya di 11 wilayah sulir air di selatan Jawa ini," lanjut Purbo.

Kesebelas wilayah sulit air tersebut meliputi (1) Desa Sumbergiri, Kec. Ponjong; (2) Desa Tambakromo, Kec. Ponjong; (3) Desa Sidorejo, Kec. Ponjong; (4) Desa Semoyo, Kec. Patuk; (5) Desa Putat, Kec. Patuk; (6) Desa Beji, Kec. Patuk; (7) Desa Ngawis, Kec. Karangmojo; (8) Desa Serut, Kec. Gedangsari; (9) Desa Pengkol, Kec. Nglipar; (10) Desa Kedung Keris, Kec. Nglipar; dan (11) Desa Jurang Jero, Kec. Ngawen.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanto menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembangunan sumur bor di wilayahnya. "Mengingat luas dan kondisi geografis yang ada, banyak masyarakat di sejumlah wilayah Gunungkidul yang masih menghadapi kendala ketersediaan air bersih, harapannya fasilitas ini menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat setempat, sehingga tidak lagi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau. Untuk tahun tahun mendatang diharapkan, masih ada bantuan sumur bor untuk kabupaten Gunungkidul sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan air bersih," ungkap Sri Suhartanto.

Bersamaan dengan pemberian bantuan sarana air bersih, dilaksanakan pula serah terima secara simbolis program pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS). Pada tahun 2018, Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah melaksanakan pemasangan PJU-TS di 25 provinsi dengan jumlah 21.864 titik dan sebanyak 300 titik yang tersebar di wilayah Kab. Gunungkidul. Penempatan PJU-TS ini berdasarkan pada wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul yang cukup luas, sehingga menyebabkan terkendalanya pasokan listrik terutama untuk penerangan jalan. Dengan adanya bantuan PJU ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam beraktifitas pada malam hari. (KemenESDM)