#Lelemuku

Bank Indonesia Sebut TPID Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 Terbaik di Jawa dan Bali

2021-08-26T23:59:00.004+09:00

YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Kegiatan TPID Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 menjadi yang terbaik, nomor satu di Pulau Jawa dan Bali. Penghargaan ini disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021, pada Rabu (25/08) yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Acara ini dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamegku Buwono X, didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Miyono, dan Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, mengikuti acara Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 melalui virtual meeting, dari Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Tema Rakornas tahun ini adalah ‘Mendorong Peningkatan Peran UMKM Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan’. Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 diselenggarakan untuk memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, sebagai pilar pertahanan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hampir 1,5 tahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan di negara kita. Pandemi telah memaksa kita untuk mengubah cara kita berinteraksi, gaya hidup, bahkan cara kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya stabilisasi harga harus diperkuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai upaya tim pengendalian inflasi daerah dalam rangka strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) harus terus dilakukan. Termasuk terus mendorong UMKM pangan melalui digitalisasi.

Presiden Joko Widodo menekanan beberapa hal yang menjadi perhatian bagi TPIP dan TPID yang pertama; Jaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, barang-barang utama kebutuhan pokok, pentingnya menjaga stabilitas harga ditengah menurunnya kemampuan daya beli masyarakat; Kedua TPIP dan TPID diminta untuk proaktif mendorong ekonomi yang tumbuh makin produktif selain fokus mengendalikan inflasi, TPIP dan TPID diminta untuk membantu produktifitas ekonomi petani dan nelayan; Ketiga Presiden Jokowi menghimbau agar kita dapat memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.

Dalam acara pembukaan Rakornas hari ini, diumumkan pula Daerah Istimewa Yogyakara sebagai penerima TPID Awards Terbaik 2020 untuk Wilayah se-Jawa dan Bali. Hal ini tentunya membawa kebahagiaan bagi TPID DIY.

Dalam pengendalian inflasi, penanganannya masih sering bersifat konvensional dan cenderung bersifat symptomatic action. Untuk itu diperlukan upaya Pengendalian Hulu Hilir, Inflasi Terjaga ULIR SIAGA yang merupakan penanganan gejolak harga dengan metode preventif melalui optimalisasi tata niaga/rantai pasok yang terstruktur serta terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Dari sisi hulu, penguatan produksi pangan terus diperkuat melalui penggunaan bibit unggul, penataan kalender tanam, hingga pemanfaatan teknologi pertanian terkini. Upaya perbaikan produksi ini secara efektif mampu meningkatkan produktivitas pertanian, di tengah keterbatasan lahan. Berdasarkan data DPKP DIY, produksi padi mengalami peningkatan dari 810.980 GKP /ton (2019) menjadi 848.140 GKP/ton (2020), dan komoditas jagung mengalami peningkatan produksi dari 369.147 ton (2019) menjadi 369.147 ton (2020).

Selain itu akses di tingkat produsen juga diperluas melalui pembentukan pasar lelang digital diPanen.id. Pasar lelang komoditas secara digital ini secara efektif mampu mengurangi informasi asimetris dan memperluas jangkauan penjualan. Implikasinya ketika masa panen raya, komoditas yang dijual melalui pasar lelang diPanen.id memiliki harga yang lebih baik dibandingkan pasar lelang lainnya.

Dari sisi hilir, dilakukan inovasi perluasan akses konsumsi melalui penggunaan teknologi digital. Pembatasan aktivitas selama pandemi telah diantisipasi dengan mendorong integrasi UMKM dengan transportasi online maupun e-commerce. Dengan terhubung ke platform digital, konsumen tetap bisa berbelanja kebutuhan harian dari rumah.

Dalam kesempatan tersebut Sri Sultan menyampaikan satu hal terkait UMKM. “Dengan adanya pandemi ini potensi UMKM khususnya di Yogya kita gerakan dengan program SiBakul dimana kita kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti POS Indonesia, Gojek, dan sebagainya dalam upaya kita partisipasi membiayai ongkos kirim untuk tujuan baik ekspor maupun pengiriman se-Indonesia, di dalam negeri itu bisa hampir lebih dari 4000 UMKM,” jelas Sri Sultan.

“Kami punya harapan, dengan potensi-potensi yang ada seperti ini, dimana kami ingin, didalam perkembangan tidak hanya pada aspek pandemi, bagaimana pemerintah pusat bisa kerjasama dengan pemerintah daerah di dalam mencoba memberikan kemungkinan insentif ekonomi bagi kelompok-kelompok UMKM, khususnya sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi daerah," ungkap Sri Sultan. Sehingga produk-produk tersebut tetap bisa tumbuh dan berkembang lebih baik, tidak sekedar laku tapi sebagai salah satu usaha UMKM yang tetap bisa di backup.

Sri Sultan menyampaikan rasa terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan penghargaan TPID Awards terbaik untuk tahun 2020, kepada lembaga TPID DIY yang menangani terkait masalah ekonomi dan inflasi.

“Harapan saya semoga kerjasama ini makin lebih bagus, makin kompak,” ungkap Sri Sultan. Sri Sultan menjelaskan bahwa penggunaan digital menjadi salah satu upaya mengendalikan inflasi dan pengembangan potensi, meski cara ini memiliki tantangan namun menumbuhkan kreatifitas. Banyak sudah penghargaan yang diraih oleh DIY dari pemerintah pusat dengan pemanfaatan teknologi digital, baik UMKM lewat SiBakul dan sebagainya.

“Hal-hal seperti ini memang memberikan ruang lebih luas, tapi juga dengan peristiwa pandemi ini, mau tidak mau kita semua harus mengubah pola pikir dan perilakunya di dalam kita bisa menggunakan manfaat digital ini menjadi suatu potensi lebih riil lagi,” jelas Sri Sultan.

Adapun Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Miyono, merasa sangat lega dan bahagia karena hasil kolaborasi an tara TPID dengan pemerintah DIY dan stakeholder lainnya membuahkan suatu hasil.

“Kegiatan-kegiatan TPID ini terutama adalah kegiatan bagaimana mengendalikan harga di DIY dan memang terjaga dengan baik di DIY. Jadi pertumbuhannya tinggi, tapi inflasinya relatif rendah, terkendali, dan stabil. Hal ini menjadi sebuah prestasi,” ucap Miyono.

“Tentu disitu yang diukur banyak, tidak hanya masalah administrasinya tapi juga utamanya tentang masalah inovasi. Inovasi-inovasi yang terkait untuk pengendalian harga, terutama volatile food nya di DIY ini menjadi baik. Kami di DIY menciptakan yang namanya aplikasi digital dipanen.id. Suatu aplikasi untuk lelang cabai di Sleman, dan ini menjadi salah satu contoh nasional. Menjadi salah satu titik yang baik untuk penilaian dari pusat,” tambahnya.

Turut hadir di Gedung Pracimosono Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Tri Saktiyana, Kepala Bappeda DIY Beni Suharsono, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yuna Pancawati. (humasdiy)

Try Sutrisno Ingin Indonesia Kembali ke UUD 45, Presiden Kembali Dipilih MPR

2019-10-31T07:01:00.004+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pembelian suara, biaya politik tinggi, pemimpin tanpa kapasitas dalam Pemilu di era reformasi nampaknya membuat resah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Dia merasa, sistem pemilihan langsung semacam itu keliru. Jenderal Angkatan Darat yang hampir masuk usia 84 tahun itu bahkan rela berkeliling daerah untuk mengajak rakyat kembali pada pola lama.

“Sistem kita adalah sistem perwakilan-permusyarawatan. Sila keempat. Enggak ada yang langsung-langsung itu. Yang dipilih cuma DPR. Yang namanya presiden, gubernur, walikota, bupati, dipilih oleh MPR atau DPR. Semua kok langsung, bagaimana ini. Amerika yang liberal saja enggak begitu, bukan one man one vote. Kita, kan satu orang nyoblos. Apa itu! Pemborosan uang, pemborosan tenaga, pemborosan energi,” kata Try Sutrisno.

Wakil Presiden 1993-1998 itu berbicara di depan para purnawirawan Angkatan Darat di Yogyakarta, Selasa (29/10/2019). Pesannya jelas, Indonesia sebaiknya kembali pada sistem lama yang diatur dalam UUD 1945 versi awal. Segala perubahan yang dilakukan melalui amendemen sepanjang era reformasi, dikeluarkan dan dikumpulkan tersendiri sebagai adendum atau lampiran. Kata Try Sutrisno, yang baik diambil dan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa tak perlu dipakai lagi.

Dia mengkritik keras amendemen yang dimulai sejak era Amien Rais menjadi Ketua MPR. Baginya, amendemen bermakna menyempurnakan. Sedangkan yang dilakukan politisi pasca-Soeharto adalah mengganti UUD 45. Try Sutrisno tegas menyebut, pilihan langsung bukan jiwa Pancasila, amendemen telah merusak UUD 45, dan sistem politik baru memecah belah bangsa. Semua harus dikoreksi. Bangsa Indonesia gemar bermusyawarah, harusnya memilih Presiden dengan cara sama.

“Kita lihat saja nanti. Kalau kita sudah konsekuen kembali kepada yang asli. MPR kembali menjadi lembaga tertinggi yang membuat GBHN,” kata Try Sutrisno merujuk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Kiki Syahnakri ikut berbicara soal ini di Yogyakarta. Dia menyebut, upaya ini sebagai kembali kepada ruh Pancasila. Praktiknya adalah membagi dua hasil amendemen seperti kata Try Sutrisno. Pembatasan masa jabatan presiden, misalnya, dinilai sebagai hasil amendemen yang baik. Sementara pemilihan langsung masuk kategori sebaliknya, dan sebaiknya tidak diteruskan.

“Kalau dipilih oleh MPR, artinya mengandalkan atau mencari hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Jadi yang dicari hikmat kebijaksanaan. Presiden yang terpilih akan tepat kalau dengan hikmat kebijaksanaan, bukan dengan kekuatan suara seperti sekarang,” tandasnya.

Dalam sistem itu, Presiden bukan hanya pilihan partai politik. Kata Kiki, golongan masyarakat juga akan memiliki kesempatan turut memilih di MPR, seperti perwakilan dokter, insinyur, wartawan, hingga kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kiki menggarisbawahi, kembalinya Indonesia ke sistem itu tidak perlu dilakukan sekaligus, namun bisa bertahap.

Kalangan Nasionalis Setuju

Tidak hanya tentara, kelompok nasionalis juga setuju dengan wacana itu. Agus Subagyo, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Keluarga Besar Marhaenis Yogyakarta juga menilai, pemilihan langsung terlalu banyak dampak negatifnya. Organisasi ini bahkan telah cukup lama mendiskusikan wacana tersebut. Marhaenis adalah organisasi pengagum Bung Karno, yang mewarisi pemikiran dan nilai-nilai pendiri bangsa tersebut.

“Kita setuju. Pertama, kita kembali dulu ke UUD 45 yang asli. Setelah itu, mari kita menata yang lain. Misalnya, bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih sesuai urutan yang ditetapkan partai. Lalu, kepala daerah dipilih oleh DPR. Kita juga akan menata yang lain agar menjadi lebih baik,” kata Agus.

Bagi kelompok Marhaen, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal. Demokrasi di Indonesia dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dengan prinsip musyawarah mufakat. Mengembalikan pilihan kepada DPRD atau MPR, tidak menghapus sistem demokrasi di Indonesia, kata Agus.

“Apakah kalau demokrasi terpimpin terus salah? Terus tidak demokratis? Bangsa kita punya sejarahnya, dengan demokrasi yang arif,” lanjut Agus.

Agus setuju demokrasi langsung melahirkan politik uang dalam skala besar. Jika kepala daerah dipiilih DPRD, maka hanya perlu dilakukan pengawasan terhadap sekitar 50-60 orang anggotanya. Begitu pula di MPR, pengawasan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan lebih efektif. KPK bahkan dapat berperan dalam proses itu.

Dinilai Sebuah Kemunduran

Peneliti hukum Allan FG Wardhana menilai, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli adalah itu sebuah kemunduran. Allan adalah koordinator Kajian Strategis, Pusat Studi Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia (UII).

Allan juga memaparkan prinsip dasar sebagai hasil amendemen yang harus dijaga seperti sistem pengawasan dan keberimbangan antar lembaga negara. Dia memberi contoh, perubahan yang paling penting adalah hadirnya Pasal 1 Ayat 2 tentang Kedaulatan Rakyat dan Pasal 1 itu Ayat 3, Negara Indonesia adalah negara hukum. Ayat itu mengubah konstelasi politik dan hukum Indonesia, karena kemunculannya membuat semua lembaga negara dapat diawasi.

“Semua lembaga negara ada check and balances-nya. Kemudian pemilihan Presiden, pemilihan legislatif itu juga semuanya diserahkan kepada rakyat. Kalau misalkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama, itu namanya kemunduran. Saya katakan kemunduran karena nanti akan mengembalikan kedaulatan rakyat kembali berada di tangan MPR,” ujar Allan.

Prinsipnya, lanjut Allan, perubahan UUD harus tetap mengakomodir apa yang disebut dengan daulat rakyat. Daulat rakyat adalah pokok pikiran UUD, sistem one man one vote adalah salah satu penerapannya. Wacana pengembalian sistem pemilihan Presiden ke MPR, harus dibarengi dengan pertanyaan, apakah langkah itu sesuai dengan pokok pikiran daulat rakyat itu.

Praktik politik uang atau politik berbiaya tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan hak memilih Presiden ke MPR.
“Jadi, kalau misalkan sistem pemilu langsung itu menghasilkan money politic, kemudian menghasilkan kekacauan dan sebagainya, jawabannya bukan mengembalikan pemilihan itu kepada MPR. Money politik jawabannya diperkuat pengawasannya. Banyak transaksi? Diperkuat institusionalisasi partainya, pengawasan partainya. Dan itu juga tidak akan menjamin bahwa, kalau dipilih oleh MPR juga akan bersih dari money politic,” tambah Allan.

Allan curiga, ada agenda terselubung di balik wacana kembali ke UUD 45 yang semakin gencar belakangan ini. Partai-partai memiliki kepentingan, karena sebenarnya salah satu unsur kuat di MPR adalah DPR yang berisi partai politik. Penambahan kursi Wakil Ketua MPR yang dilakukan di periode terakhir beberapa waktu lalu, adalah bukti bagaimana permainan partai politik terkait lembaga tersebut. (VOA)

Jokowi Harapkan Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Yogyakarta dan Sekitarnya

2019-08-31T08:12:00.004+09:00

KULON PROGO, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo pada Kamis (29/08/2019), meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara secara spesifik meninjau fasilitas terminal penumpang di lantai tiga bandara yang utamanya diperuntukkan bagi penerbangan internasional.

Ditemui para jurnalis selepas peninjauan, Presiden mengatakan bahwa terminal tersebut memiliki luas 219.000 meter persegi dan dapat melayani hingga 20 juta penumpang tiap tahunnya setelah nantinya beroperasi penuh.

"Ini betul-betul sebuah bandara yang sangat besar. Terminalnya (seluas) 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun," ujarnya.

Sebelum Bandara Internasional Yogyakarta dibangun, para pengguna layanan transportasi udara dari dan menuju daerah tersebut biasa melalui Bandara Adisutjipto yang berada di Kabupaten Sleman. Padahal, bandara yang juga melayani penerbangan internasional tersebut diketahui hanya mampu melayani penumpang hingga 1,8 juta tiap tahunnya.

Presiden berharap agar tambahan bandara dengan kapasitas terminal yang naik berkali lipat tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, khususnya ke Kota Budaya tersebut.

"Tambahan slot yang besar itu akan kita berikan kepada penerbangan-penerbangan luar negeri sehingga semakin banyak turis yang datang ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta dan sekitarnya," kata Presiden.

Bandara Internasional Yogyakarta dan terminalnya tersebut nantinya juga akan terhubung dengan sejumlah moda transportasi yang akan semakin memudahkan para pengguna layanan. Terminal yang ditinjau Presiden kali ini juga ditargetkan untuk dapat diselesaikan dan beroperasi pada akhir Desember tahun 2019 ini.

"Ini nanti akan diselesaikan Desember. Kemudian plus nanti dihubungkan dengan kereta, selesai Maret (tahun depan)," tuturnya.

Selama peninjauan berlangsung, Presiden tampak didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Setpres)

Jokowi Akan Tinjau Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo

2019-08-30T22:26:00.000+09:00

KULON PROGO, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada Kamis (29/08/2019) bertolak menuju Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna melakukan kunjungan kerja.

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, sekitar pukul 09.46 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, dan Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Presiden Jokowi kemudian akan langsung meninjau fasilitas Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Usai meninjau bandara, Presiden Jokowi akan membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo.

Pada malam harinya, Presiden Jokowi diagendakan menuju Alun-Alun Kabupaten Purworejo untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon "Gatot Kaca Winisudha".

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi DIY antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Sukardi Rinakit, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. (Setpes)

Hasto Wardoyo Dilantik Jadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)

2019-07-02T22:30:00.004+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hasto Wardoyo, dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek, di Gedung BKKBN, Jakarta Pusat, Senin (01/07/2019).

Dilantiknya Kepala BKKBN baru diharapkan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan lebih maju dan dapat dilakukan inovasi, sehingga laju pertumbuhan penduduk yang saat ini masih tinggi (1,36%) dapat menurun sesuai dengan sasaran RPJMN, yakni 1,19%/tahun (2010-2020).

“Saya ucapkan selamat kepada Kepala BKKBN yang baru Saya lantik, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). Semoga Program BKKBN dapat berhasil dibawah kepemimpinan Saudara beserta jajaran,” kata Menkes.

Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. adalah Bupati Kulon Progo yang menjabat sejak tahun 2011. Sebelum menjadi Bupati, Hasto Wardoyo dikenal sebagai dokter dan pengusaha bidang jasa kesehatan.

Seusai pelantikan dirinya sebagai Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo langsung menandatangani surat pengunduran dirinya sebagai Bupati Kulon Progo di hadapan Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara.

Dengan pelantikan Hasto sebagai Kepala BKKBN, maka Wakil Bupati Soetedjo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kulon Progo.

“Wakil bupati menjalankan tugas harian bupati,” kata Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara, dalam keterangan persnya, Senin (01/07/2019). (Setkab)

Jusuf Kalla Apresiasi Pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA)

2019-05-05T06:27:00.001+09:00

KULON PROGO, LELEMUKU.COM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memuji dan mengapresiasi progres proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA).

Hal ini disampaikan Wapres usai menjajal pendaratan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan sekitar pukul 08.10 WIB di bandara YIA Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (04/05/2019).

“Ini menjadi bandara paling modern di Indonesia sebelum tempat-tempat lain. Luar biasa prosesnya semuanya. Baru selesai 50 persen sudah begini, apalagi kalau sudah seluruhnya. (Pendaratan) bagus, lancar, terasa mulus dan runway-nya bagus,” kata Wapres JK.

Wapres JK menjelaskan, nantinya pemerintah juga akan melengkapi Bandara YIA dengan fasilitas pendukung, baik itu ketersediaan angkutan massal, maupun sarana-prasarana jalannya. Hal tersebut, menurut Wapres, dilakukan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat dari dan ke YIA.

“Itu nanti pasti akan dibuat dengan baik termasuk kereta api, jalan raya, jalan tol supaya masyarakat bisa mudah,” ungkap Wapres.

Wapres JK berharap dengan dibangunnya bandara ini nantinya akan dapat memajukan perekonomian daerah dan masyarakat khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan.

YIA Beroperasi Sebelum Idulfitri

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan YIA akan segera beroperasi melayani penerbangan sebelum Idulfitri. Menhub menyebut setidaknya terdapat 2 (dua) maskapai yang dipastikan akan melayani penerbangan dari dan ke YIA.

“Insyaallah tanggal 6 Mei ini ada Citilink, tanggal 10 Mei mungkin Batik Air atau Lion Air. Citilink sudah, Batik Air sudah dipastikan. Kalau Citilink dari Jakarta – Yogyakarta – Jakarta kalau yang Batik Air dari Jakarta – Yogyakarta- Bali jadi 2 dulu tapi mungkin dalam beberapa hari ini pasti baik Citilink, Lion Air, maupun Batik Air akan menambah slot penerbangan,” ujar Menhub.

Lanjutnya, Menhub memperkirakan peresmian YIA oleh Presiden RI Joko Widodo akan dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2019.

Menhub berharap dengan dioperasikannya YIA maka akan dapat mendukung Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang saat ini sudah over capacity atau kelebihan kapasitas penumpang, terlebih tidak lama lagi sudah Idulfitri.

“Jangka pendek kita harapkan lebaran yang selama ini kita cari slot ke Yogya susah, dengan adanya bandara ini slot penerbangan akan banyak dan akan membantu pergerakan dari Jakarta ke Jawa Tengah bagian selatan,” ujar Menhub.

Terkait penerbangan internasional, dijelaskan Menhub saat ini pengelola bandara dan pihak-pihak terkait masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan melayani penerbangan internasional.

Saat ini progres pembangunan YIA secara fisik di sisi darat telah mencapai 50 persen. YIA akan memiliki luas terminal 210.000 m2 dengan kapasitas penumpang sebanyak 14 juta penumpang/tahun.

Sementara di sisi udara, YIA memiliki runway atau landas pacu sepanjang 3.250 x 45 meter dengan 23 parking stand seluas 159.140 m2 dimana pada sisi udara saat ini progresnya telah 100% rampung. Nantinya, sambung Menhub, YIA juga akan dilengkapi fasilitas sebanyak 10 unit garbarata.

Selain Menhub Budi, turut mendampingi dalam kunjungan Wapres Jusuf Kalla di YIA di antaranya Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti, Dirut Angkasa Pura I Faik Fahmi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (Setkab)

Pertamina Optimalkan Penyaluran BBM dan LPG Pasca Longsor di Yogyakarta

2019-03-19T06:07:00.002+09:00

BANTUL, LELEMUKU.COM – Kondisi longsor yang terjadi di beberapa kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Yogyakarta, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jateng & DIY tetap melakukan pendistribusian BBM dan LPG dan memastikan stok di seluruh DIY tetap berjalan normal.

Hal ini ditegaskan Pjs Unit Manager Communication & CSR MOR IV Arya Yusa Dwicandra, Senin (18/1/2019). “Saat ini kami beroperasi seperti biasa, penyaluran tetap dilakukan secara normal. Namun kami tetap waspada dan terus memonitor untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG di daerah-daerah yang terisolir,” ujarnya.

Terkait dengan pasokan BBM di wilayah DIY, saat ini BBM tersedia dalam jumlah yang cukup. Saat ini kebutuhan rata- rata harian di wilayah Bantul premium 52,9 kl, Pertalite 333,7 KL , Pertamax 51,3 KL , solar 90,3 KL,Dex series 6,2 KL dan untuk wilayah DIY premium 320,1KL, Pertalite 1.257,4KL , Pertamax 240 KL , solar 392,6 KL,Dex series 25,3 KL yang dipasok dari TBBM Boyolali dan Rewulu.

Begitu juga dengan pasokan LPG saat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dengan realisasi LPG sebanyak 31,680 tabung/hari di Bantul dan 125.622 tabung/hari di wilayah DIY.

Kabupaten Bantul merupakan lokasi yang terparah pasca bencana longsor, terdapat 3 kelurahan yaitu Donotirto, Seloharjo dan Wukirsari yang distribusinya menggunakan jalur alternatif karena jalur regular masih belum kondusif untuk dilalui, namun untuk penyaluran semua masih dapat disalurkan.

“Penyaluran LPG ke 185 pangkalan yang ada di Bantul telah berhasil dilakukan pada hari ini, baik melalui jalur regular maupun jalur alternatif. Kami akan terus mengupayakan alternatif penyaluran sementara dengan menggunakan pickup dan kendaraan kecil lainnya,” imbuh Arya. (Pertamina)