#Lelemuku

Jokowi Resmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Lampung

2024-08-27T12:34:00.002+09:00

BANDAR LAMPUNG,LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada Senin, 26 Agustus 2024. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat di daerah.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pembangunan SPAM ini telah dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2020.

“Hari ini akan kita resmikan sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung. Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Lampung yang sudah dikerjakan sejak tahun 2020,” ucap Presiden.

Presiden mengatakan bahwa SPAM yang dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp1,3 triliun tersebut dapat memasok air bersih untuk 60 ribu rumah tangga di wilayah tersebut. Menurut Presiden, kapasitas SPAM yang besar tersebut menyediakan air yang sangat jernih dan bagus.

“Yang disampaikan Bu Dirjen katanya lebih bersih, lebih bagus dari air kemasan karena NTU (Nephelometric Turbidity Unit)-nya 0,278 padahal standar dari Kemenkes itu 3, kalau air kemasan itu 0,8. Jadi lebih bagus,” lanjutnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong jajaran pemerintah daerah untuk memastikan rumah tangga sekitar dapat memiliki sambungan dari SPAM. “Saya titip Bu Wali Kota, Pak Bupati agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong agar makin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur Lampung Samsudin, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. (BPMI Setpres)

Jokowi Tinjau Proyek Rekonstruksi Jalan Rusak di Lampung Tengah

2023-10-27T18:23:00.004+09:00

GUNUNG SUGIH, LELEMUKU.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau secara langsung preservasi rekonstruksi jalan ruas Simpang Randu-Seputih Surabaya yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada Jumat (27/10/2023). Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara ingin memastikan rekonstruksi jalan daerah yang mengalami kerusakan telah berjalan.

“Hari ini saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat lima bulan yang lalu semuanya sudah berjalan. Dan memang belum selesai 100 persen baru kira-kira 60 sampai 70 persen. Ada yang 70 persen, ada yang 60 persen,” kata Presiden saat menyampaikan keterangannya usai peninjauan.

Presiden menjelaskan bahwa rekonstruksi jalan di Provinsi Lampung menggunakan jenis pengerasan beton (rigid pavement) dengan ketebalan 30 sentimeter. Proyek pekerjaan tersebut merupakan kerja sama dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pemerintah Provinsi Lampung.

“Kalau sekarang ini mulus benar dan yang dipakai adalah rigid 30 senti (meter) saya kira ini akan awet, ndak tahu berapa puluh tahun, awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak,” lanjutnya.

Dalam keterangannya, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp800 miliar kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, anggaran tersebut dipergunakan untuk memperbaiki 17 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung.

“Pak Gubernur Lampung ini rajin banget ngejar-ngejar jadi dapatnya banyak, tapi di lapangannya saya kira bagus,” imbuhnya.

Rekonstruksi jalan daerah ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Presiden berharap perbaikan jalan yang sedang berjalan dapat segera rampung pada bulan Desember mendatang.

“Tanya masyarakat sudah puas belum, senang ndak itu tanya rakyat, jangan tanya saya. Saya ada keluhan mengenai jalan, kemudian ditindaklanjuti dengan Inpres, sekarang berjalan, dan nanti kita harapkan Desember selesai,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. (BPMI SETPRES/AIT)

Polisi di Lampung Tengah Bagikan Air Bersih kepada Masyarakat di Rumbia

2023-10-09T15:46:00.006+09:00

BANDAR LAMPUNG, LELEMUKU.COM - Polsek Rumbia di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung membagikan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah yang mengalami kesulitan air bersih sebagai dampak kemarau yang sedang melanda, Sabtu (07/10/22023).

Dampak el nino sangat terasa bagi masyarakat, khususnya di Lampung Tengah. Hal itu membuat sejumlah warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melalui Kapolsek Rumbia IPTU Hairil Rizal, S.H., M.H Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit, S.H., S.I.K., M.M mengatakan, Menyikapi kondisi tersebut Jajaran Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah secara konsisten terus berupaya membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih dengan pengadaan air secara door to door.

Kapolsek menjelaskan, kali ini jajaran Polsek Rumbia Polres Lampung Tengah menyalurkan air bersih di Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kab Lampung Tengah.

"Dalam pelaksanaannya, polisi menyediakan mobil pickup membawa sejumlah air bersih, selanjutnya dibagikan ke masyarakat ke sejumlah titik. Antusias warga luar biasa, pasalnya air merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga," ujarnya.

Sambung Kapolsek, berharap dengan adanya bantuan air bersih, masyarakat tidak repot-repot mengungsi dan mengangkut air dari tempat yang jauh. Serta kebutuhan air untuk sehari-hari terpenuhi.

"Yang terpenting air untuk makan dan minum tercukupi, jangan sampai kesusahan apalagi krisis," tandasnya.

Sementara, Warga masyarakat Dusun II kp. Rukti Basuki Kec Rumbia Kab Lamteng sangat mengucapkan terimaksih kepada Kapolres Lampung Tengah melalui Polsek Rumbia yang telah memberi bantuan air bersih dan berharap kegiatan ini dapar berlanjut terus menerus dikarenakan saat ini situasi dalam musim kemara,masyarakat sangat membutuhkan air bersih.

"Dengan adanya mobil air bersih dari Polsek Rumbia, masyarakat dipermudah karena polisi turun langsung ke rumah-rumah warga. Kami harapkan bantuan terus bergulir agar kebutuhan masyarakat terpenuhi ditengah kemarau panjang," tutupnya.

Helmy Santika Ajak Personel Polda Lampung Tingkatkan Inovasi dan Sinergi Jelang Pemilu 2024

2023-07-25T19:26:00.004+09:00

BANDAR LAMPUNG, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjen Pol Helmy Santika S.H.S.I.K.M.Si.,bersama dengan Wakapolda dan Irwasda Polda Lampung, membuka kegiatan Gelar Operasional TW II dalam rangka anev situasi kamtibmas tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di GSG Presisi Polda Lampung dan diikuti oleh Kapolres/Ta, serta pejabat jajaran Polda Lampung.

Dalam arahannya, Kapolda Helmy Santika menyampaikan bahwa kegiatan Gelar Operasional TW II ini merupakan evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah-tengah tahun 2023. Dalam waktu dekat, provinsi Lampung akan menghadapi puncak persiapan pemilu tahun 2024, yang menjadi faktor penting yang mempengaruhi situasi keamanan di wilayah tersebut.

"Mari kita ketahui bahwa kejahatan di Lampung ini berkaitan dengan C3 (curas, curat, curanmor) dengan penganiayaan, kejahatan kontijensi, dan kekayaan negara. Kita harus menjaga akreditasi dan kemampuan kita dalam menangani permasalahan ini," ujar Kapolda.

Ia menekankan pentingnya menemukan cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani kejahatan C3. Selain itu, Kapolda juga menyoroti permasalahan kejahatan kontijensi yang berkaitan dengan konflik tanah di Lampung. Provinsi Lampung menempati peringkat keempat dengan permasalahan tanah, sehingga diperlukan pendekatan cerdas dan komunikasi dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Harapannya melalui acara ini, kita bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk mengelola kamtibmas yang baik di provinsi Lampung ini," tambah Kapolda Helmy Santika.

Selama kegiatan Gelar Operasional TW II, para pejabat Polda Lampung menyampaikan paparan mengenai situasi kamtibmas dan langkah-langkah penanganan di masing-masing wilayah. Paparan ini dilakukan oleh sejumlah pejabat, termasuk Dir Intelkam, Karo Ops, Karo Rena, Karo SDM, Dir Reskrimum, Dir Reskrimsus, Dir Binmas, Kabid Propam, dan Kabid Dokkes Polda Lampung. Selanjutnya, Kapolres/Ta jajaran Polda Lampung juga turut menyampaikan paparan mengenai kondisi di wilayah kerja mereka.

Irwasda Polda Lampung dan Wakapolda Lampung juga memberikan arahan dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif di Lampung. Kapolda Yan Sultra menegaskan pentingnya pencegahan kejahatan dengan melakukan optimalisasi patroli dan penanganan yang tegas dan terukur terhadap kejahatan konvensional. Namun, penyelesaian konflik sosial yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus melalui musyawarah dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

"Sikapi respon cepat dengan berdasarkan data yang valid. Kesimpulan, prediksi, dan analisis harus berdasarkan data yang valid. Laporan harus sesuai dengan fakta dan SOP. Selalu lengkapi setiap penugasan anggota di lapangan dengan surat perintah dan berikan arahan yang jelas," pesan Kapolda Helmy Santika kepada seluruh personel.

Dengan semangat sinergi dan inovasi, Polda Lampung berkomitmen untuk terus menjaga kamtibmas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan menjadi bukti nyata dari kerja keras dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas negara. (Evu)

Pemerintah Pusat Segera Bantu Perbaiki Ruas Jalan Rusak di Lampung

2023-05-07T19:12:00.001+09:00

GUNUNG SUNGIH, LELEMUKU.COM - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau sejumlah jalan yang rusak di Provinsi Lampung pada Jumat, 5 Mei 2023.

“Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah,” ujar Presiden di Jalan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Presiden, setiap ruas jalan memiliki penanggung jawabnya masing-masing, yaitu pemerintah pusat untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota. Meskipun demikian, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung.

“Tetapi ini karena memang sudah lama ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Untuk memperbaiki infrastruktur jalan tersebut, Presiden menuturkan bahwa pada tahun ini pemerintah pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp800 miliar untuk Provinsi Lampung. Biaya tersebut akan mencakup perbaikan 15 ruas jalan dan akan dimulai tahap pembangunannya pada bulan Juni setelah proses lelang dilakukan.

“Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang, tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur, ada yang tanggung jawabnya Bapak/Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat,” jelasnya.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa hal serupa yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat juga ada di beberapa provinsi lain. Menurutnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk menyiapkan infrastruktur jalan yang baik adalah bagian dari tugas pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu tidak bisa bersaing,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau langsung sejumlah jalan rusak di Provinsi Lampung dengan menggunakan kendaraan kepresidenan. Ruas jalan pertama yang ditinjau Presiden adalah Jalan Terusan Ryacudu di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, Presiden juga meninjau Jalan Seputih Raman, Jalan Seputih Banyak, hingga Jalan Simpang Randu.

Rute yang ditinjau Presiden pada hari ini merupakan rute yang berbeda dari yang sudah diagendakan sebelumnya. Bahkan, sejumlah wartawan harus berpindah dari rute pertama menuju rute terbaru.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.(Setpres)

Jokowi Beri Dana Rp 800 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak di Lampung Tengah

2023-05-05T20:42:00.003+09:00

GUNUNG SUGIH, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kunjungannya ke beberapa titik jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah mengatakan akan memberikan dana Rp 800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Lampung.

"Saat ini semangat kita adalah ingin memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan kita lalui bersama, baik jalan kabupaten, provinsi, kota yang rusak parah," ujar Joko Widodo dalam kunjungannya di Jalan Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat, 5 Mei 2023.

Jokowi mengatakan tahun ini pemerintah pusat khusus memberikan dana untuk perbaikan jalan rusak di Lampung sebanyak Rp 800 miliar.
728-90-copy-7-Majalah

"Jadi khusus untuk Lampung kurang lebih untuk perbaikan 15 ruas jalan, termasuk ini akan diberikan Rp 800 miliar," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan pembangunan 15 ruas jalan rusak tersebut akan dimulai pada Juni, sebab harus melalui masa lelang.

"Karena harus lelang begitu saya lihat lokasi langsung memerintahkan Menteri PUPR untuk melaksanakannya, dan ini akan dimulai pekerjaannya pada Juni," ucapnya.

Jokowi melanjutkan dengan adanya perbaikan jalan rusak itu diharapkan masyarakat dapat terbantu.

"Karena ini (jalan rusak) sudah lama maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat, diharapkan akan membantu masyarakat," tambahnya.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Kementerian PUPR akan ambil alih jalan perbaikan jalan rusak di Lampung jika daerah tidak sanggup memperbaiki.

"Jika kondisi keuangan pemerintah daerah tak mampu untuk memperbaiki jalan maka akan diambil alih Kementerian PUPR untuk perbaikannya," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, infrastruktur jalan penting untuk menurunkan biaya logistik. Sebab, biaya logistik sangat tergantung baik atau tidaknya infrastruktur jalan yang dimiliki.

Karena Presiden Jokowi menginginkan supaya jalan rusak di Lampung untuk secepatnya mulai diperbaiki.

Karena Presiden Jokowi menginginkan supaya jalan rusak di Lampung untuk secepatnya mulai diperbaiki.(Tempo)

Golkar Siapkan Pengganti Azis Syamsuddin di Kursi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

2021-09-25T05:03:00.004+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan menyiapkan langkah pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setelah Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Golkar, Supriansa mengatakan partai akan mengikuti mekanisme yang ada di internal partai maupun sesuai ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3.

"Jika benar beliau ditetapkan tersangka dan ditahan maka tentu Partai Golkar akan melakukan langkah persiapan pergantian posisi Wakil Ketua DPR RI sesuai mekanisme baik yang ada di internal Partai Golkar maupun sesuai dengan UU MD3," kata Supriansa lewat pesan singkat, Jumat malam, 24 September 2021.

Supriansa mengatakan, Golkar masih menunggu kepastian ihwal status hukum Azis. Ia menyebut partai menghargai proses yang tengah berlangsung di komisi antirasuah saat ini.

"Kami tunggu kepastian status hukum Pak Azis seperti apa malam ini," ujar anggota Komisi Hukum DPR ini.

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI, Adies Kadir, belum banyak berkomentar ihwal penjemputan Azis oleh KPK. "Besok press conference di Fraksi Golkar jam 14.00," kata Adies lewat pesan singkat.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap Stepanus Robin Pattuju. Nama Azis disebut KPK dalam dakwaan untuk Robin Pattuju.

Dalam dakwaan, KPK menyatakan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan uang Rp 3 miliar dan US$ 36 ribu kepada Robin. Uang diberikan agar Robin mengurus perkara korupsi dana alokasi khusus Lampung Tengah yang diduga menyeret nama Azis dan Aliza.

KPK memang mengagendakan pemeriksaan untuk Azis hari ini. Namun, politikus Golkar itu menyurati KPK meminta pemeriksaannya ditunda. Azis berdalih sedang menjalani isolasi mandiri karena berinteraksi dengan orang yang terinfeksi Covid-19.

Menurut informasi yang dikumpulkan dari KPK, petugas komisi antirasuah sempat mencari keberadaan Azis Syamsuddin. Azis disebut akhirnya ditemukan di rumahnya di Jalan Gedung Hijau II, Pondok Pinang. (Tempo|Budiarti Utami Putri/Rosseno Aji)

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin Resmi Menjadi Tersangka Suap Robin Pattuju

2021-09-25T04:00:00.002+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dr. HM Azis Syamsuddin SH.,SE.,MAF.,MH berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap Stepanus Robin Pattuju.

Suap itu diduga untuk mengurus perkara korupsi Kabupaten Lampung Tengah yang ditelisik KPK.

"Saudara AZ Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2029 tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Sabtu dini hari, 25 September 2021.

Firli mengatakan Azis ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Firli menyebut operasi penangkapan itu dipimpin langsung oleh Direktur Penyidikan Karyoto.

KPK sedianya memanggil Azis untuk diperiksa pada Jumat, 24 September 2024. Namun, Azis meminta penundaan pemeriksaan dengan dalih tengah menjalani isolasi mandiri. Politikus Golkar itu mengaku usai berinteraksi dengan orang yang positif Covid-19.

KPK pun melakukan pemeriksaan swab antigen terhadap Azis. "Hasil swab test antigen nonreaktif Covid-19 sehingga bisa dilakukan pemeriksaan," ujar Firli.

KPK dikabarkan menetapkan Azis menjadi tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sejak awal September lalu. Nama Azis disebut KPK dalam dakwaan untuk Robin Pattuju.

Dalam dakwaan, KPK menyatakan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan uang Rp 3 miliar dan US$ 36 ribu kepada Robin.

Uang itu diberikan agar Robin mengurus perkara korupsi dana alokasi khusus Lampung Tengah yang diduga menyeret nama Azis dan Aliza. (Tempo |Budiarti Utami Putri/Rosseno Aji)

Fahrizal Darminto Tnjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong di Lampung

2021-08-04T17:07:00.003+09:00

BANDAR LAMPUNG, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto meninjau pelaksaan vaksinasi vaksin Covid-19 Gotong Royong, di Kantor Coca Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (3/8/2021).

Pelaksanaan vaksinasi ini diberikan kepada 120 karyawan CCEP Indonesia Lampung. Vaksinasi berjalan dengan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Turut mendampingi dalam peninjauan vaksinasi tersebut, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Agus Nompitu, Kadis Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung Yudhi, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihani. (diskominfolampung)

Ini Bantahan Jokowi atas Tuduhan Kriminalisasi Ulama

2019-03-09T13:52:00.000+09:00

GUNUNG SUGIH, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tuduhan bahwa pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia menegaskan, siapapun kalau ada masalah hukum pasti dipanggil oleh aparat hukum.

“Menteri ada, menteri yang masuk sel juga ada, iya ndak? Gubernur masuk sel? ada. Bupati masuk sel? Ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan usai menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Jumat (8/3) siang.

Kepala Negara meminta, jangan nanti kalau masuk sel ngomong dikriminalisasi. Kalau punya masalah hukum, tegas Presiden, ya pasti masuk sel.

“Pasti akan dipanggil oleh aparat hukum, disidik, diperiksa. Siapapun,” tegas Kepala Negara.

Tetapi kalau ada ulama yang tidak memiliki salah, kalau ada yang dikenakan hukum kemudian masuk ke sel, Presiden Jokowi meminta agar menyampaikan kepada dirinya.

“Saya urus kalau hal-hal seperti itu. Itu namanya kriminalisasi. Orang enggak salah tahu-tahu dimasukkan sel. Itu namanya kriminalisasi,” ucap Presiden.

Kalau punya salah, siapapun, lanjut Presiden, Menteri yang masuk sel saja ada, Gubernur juga banyak, DPR, DPRD juga banyak. Jangan ada yang nanti ngomong, sambung Presiden, kriminalisasi, kriminalisasi ulama.

“Ya kalau ada, siapapun kalau punya masalah hukum ya pasti diperiksa, disidik oleh aparat hukum. Kemudian kalau masuk pengadilan digedok salah harus masuk sel berapa tahun ya masuk,” kata Presiden Jokowi seraya menegaskan, dirinya tidak bisa membantu apa-apa kalau seperti itu.

“Yang bisa saya bantu, kalau ada kriminalisasi, nggak salah, tahu-tahu masuk sel. Saya urus kalau itu,” tegas Presiden.

Marak Hoaks

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, sekarang ini banyak yang namanya fitnah-fitnah, hoaks, dan kabar bohong di mana-mana. Apalagi menjelang yang namanya bulan politik, sambung Presiden, tinggal kurang lebih 40 hari lagi, semakin marak di mana-mana.

Untuk itu, Presiden menitipkan pesan kepada para ulama, kiai, para tokoh-tokoh yang ada di kampung, yang ada di desa, bisa meluruskan. “Jangan sampai masyarakat ini resah gara-gara urusan yang namanya hoaks, yang namanya kabar fitnah, kabar bohong yang biasanya dimulai lewat media sosial,” tuturnya.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini (penyebaran hoaks) bukan hanya media sosial saja, tapi sudah dari pintu ke pintu. Kalau yang ditambahkan itu benar, Presiden mengatakan, dirinya tidak ada masalah.

“Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, katakan yang haq itu haq, yang bathil itu bathil. Sudah,” ujar Kepala Negara.

Presiden juga menyampaikan, dirinya tidak senang misalnya dipuji-puji, ndak. Tapi juga jangan sampai ada yang menuduh-nuduh dirinya itu PKI, sebab dirinya lahir tahun 1961 sementara PKI dibubarkan tahun 1965-1966. “Umur saya baru 4 tahun. Enggak ada PKI balita,” tegasnya.

Presiden juga menyindir isu nanti pemerintah melarang azan tidak boleh. Ia menegaskan, tidak ada seperti itu. “Negara kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang? Logikanya kan nggak masuk. Tapi di bawah itu terus dihembus-hembuskan dan yang percaya itu tidak kecil,” ungka Presiden seraya menambahkan, berdasarkan survei, yang percaya akan isu itu 9 juta orang lebih.

Ia juga menyampaikan ada lagi fitnah, kabar baru sebulan, yang disebarkan dua bulan ini dari pintu ke pintu, bahwa pemerintah nanti akan melegalkan kawin sejenis.

“Logikanya enggak masuk,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan norma-norma agama yang dianut sangat sesuai dengan syariat, serta nilai-nilai tata krama, etika, dan budaya.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. (Setkab)