#Lelemuku

David Ranibok Adeang Soroti Ancaman Iklim bagi Pulau-pulau Kecil di Pasifik

2025-09-25T01:17:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM – Presiden dan Kepala Negara Nauru David Ranibok Adeang menyampaikan pidato di debat umum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada Selasa (23/9/2025), menyoroti ancaman perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup negara pulau kecil seperti Nauru.

Ia mendesak komitmen global untuk aksi nyata dalam perlindungan dari ancaman perubahan iklim demi masa depan berkelanjutan.

Pidato Adeang, disiarkan langsung dari Markas PBB di New York. Dia menekankan bahwa Nauru dan negara pulau kecil lainnya "berjuang untuk bertahan" di tengah naiknya permukaan laut dan bencana iklim, dengan PBB sebagai platform utama untuk kolaborasi.

Dalam pidatonya, Adeang memperingatkan bahwa urusan dunia kini ditandai ketidakstabilan lingkungan yang tumbuh, dengan negara pulau kecil seperti Nauru kehilangan lahan akibat erosi pantai dan badai ekstrem.

Ia juga menekankan komitmen Nauru terhadap multilateralisme, siap bekerja sama untuk atasi isu seperti keamanan makanan dan migrasi iklim, di mana pulau kecil butuh dukungan internasional untuk melakukan adaptasi.

Adeang menyerukan langkah mendesak untuk kerjasama global, termasuk reformasi PBB agar lebih responsif terhadap dinamika modern seperti teknologi digital dan krisis lingkungan.

Pidato ini bagian dari debat umum ke-80 yang bertema "Better Together: 80 years and more for peace, development and human rights", di mana 193 negara anggota PBB berkumpul untuk diskusikan isu dengan jangkauan luas berdasarkan Piagam PBB.

Adeang tiba di New York pada 21 September untuk ikuti sesi ini, yang berlangsung hingga 27 September dan 29 September, sebagai kesempatan bagi kepala negara bahas solusi tantangan saling terkait demi perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai organ pembuat kebijakan utama PBB yang didirikan 1945, Majelis Umum beri forum setara bagi setiap anggota. (evu)

Inilah Isi Pidato Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Saaat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-27T09:41:00.003+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Bob Loughman, Perdana Menteri Republik Vanuatu saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 di seluruh dunia memperdalam perpecahan masyarakat, meningkatkan ketegangan geopolitik, mengubah hubungan perdagangan, dan mengancam perdamaian.

“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah tantangan global yang kompleks ini bertambah pada saat lingkungan multilateral kita berada di bawah tekanan paling parah hingga saat ini,” katanya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa katanya harus diperkuat, bukan dilemahkan, dengan mengibaratkan organisasi tersebut sebagai sebuah kapal besar dengan masing-masing Negara yang menempati kabin individu.

"Sebagai sebuah pulau kecil di negara berkembang di Pasifik, Vanuatu tahu dari pengalaman bahwa bekerja bersama selalu membuat semua orang menjadi lebih baik," kata dia.

Meskipun belum ada kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, Vanuatu katanya, menghadapi biaya ekonomi dan sosial yang serius. ini diperburuk dengan badai topan tropis yang melanda pada bulan April 2020 lalu.

"Ancaman bencana di masa depan dan peristiwa cuaca ekstrem yang dipicu dan diperburuk oleh perubahan iklim selalu membayangi," kata dia.

“Meski begitu, pengalaman kami meyakinkan kami bahwa dengan bekerja sama, kami bisa dan akan pulih, kami akan membangun kembali lebih baik dan muncul lebih kuat dan lebih tangguh,” lanjut PM Vanuatu.

Ia mengatakan, di tengah ketidakpastian dan kekacauan, 2020 adalah tahun istimewa bagi Vanuatu sebab mereka memperingati tahun kemerdekaannya yang ke 40 pada Juli, serta menunggu pengumuman keluarnya dari status sebagai negara kurang berkembang pada Desember nanti,.

"Negara ini bangga dengan pencapaiannya, tetapi juga sadar bahwa jalannya masih panjang untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," katanya.

Dia meminta pembangunan dan mitra perdagangan bilateral, regional dan multilateral untuk memberikan dukungan penuh mereka ke depan, tetapi juga memperingatkan bahwa krisis tahun ini dan pemecahan multilateralisme yang sedang berlangsung berisiko melemahkan aspirasi pembangunan global.

“Kita harus terus maju dan tidak hanya kembali seperti semula,” ujarnya.

Selanjutnya sebagai negara berkembang dengan kepulauan kecil, kata dia, ancaman terbesar - perubahan iklim dan pengelolaan laut - adalah ancaman global yang membutuhkan solusi global.

Hal itu akan membutuhkan peran penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfungsi dalam kemitraan yang solid dengan Negara-negara Anggota.

Menekankan bagaimana COVID-19 telah meningkatkan beban utang negara-negara yang paling tidak mampu untuk melayaninya, dia mengatakan bahwa lembaga keuangan multilateral harus memberikan pengampunan dan keringanan utang, disertai dengan paket keuangan dan hibah lunak yang disesuaikan.

Dikatakan, pendanaan iklim harus ditingkatkan untuk memastikan rekapitalisasi Dana Iklim Hijau. Penting juga untuk memastikan, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa setiap negara mendapatkan akses yang tepat waktu, adil dan setara ke vaksin COVID-19.

Dia melanjutkan untuk menggarisbawahi hubungan budaya Vanuatu yang kuat dengan Pulau Umaenupne dan Umaeneag, yang dikenal secara umum sebagai Kepulauan Matthew dan Hunter, yang secara tidak sah diklaim oleh Prancis.

Dia menambahkan bahwa referendum kemerdekaan yang akan datang di Kaledonia Baru harus bebas, adil, transparan, dan di bawah pengawasan PBB.

Dia juga menyebut masalah Papua dengan mengatakan bahwa Forum Pasifik pada tahun lalu telah mengajak Indonesia agar mempersilahkan komisioner HAM PBB ke wilayah tersebut.

"Sepertinya dunia mengambil pendekatan tertentu terkait masalah HAM. Sehingga saya meminta kepada pemerintah Indonesia agar menjawab hal permintaan tersebut," pinta dia. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Nauru, Lionel Rouwen Aingimea Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-25T11:20:00.007+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM -Lionel Rouwen Aingimea, Presiden Republik Nauru saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan meskipun PBB melalui WHO harus selalu meningkatkan upaya penangangan penanggulangan pandemi di kawasan Pasifik.

"Dengan menggunakan perbatasan negara lain sebagai benteng pertahanannya, Nauru sudah bisa terbebas dari COVID-19. Namun, meskipun WHO telah memainkan peran utama dalam mengelola respons kawasan Pasifik terhadap pandemi, Jalur Kemanusiaan Pasifik untuk COVID-19 terbukti memberatkan, membingungkan, dan tidak efektif. Pada puncak krisis apa pun, kita tidak boleh mengasingkan lebih jauh orang-orang yang seharusnya kita bantu,” katanya.

Dia melanjutkan, pandemi tersebut mengungkap kelemahan sistem pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terputusnya hubungan antara tanggapan regional yang terkoordinasi dan memenuhi kebutuhan dan prioritas nasional.

"Ini juga menunjukkan kebutuhan untuk lebih siap menghadapi wabah di masa depan," ujar dia.

Keberlanjutan ekonomi adalah pilar inti dari strategi pembangunan Nauru, tetapi negara tersebut memiliki keraguan yang besar sebab sebagai satu-satunya negara yang ditolak akses ke pembiayaan konsesi Bank Dunia karena pendapatan nasional bruto melebihi ambang ekonomi dan merupakan pulau kecil.

"Nauru juga tidak dapat memperoleh pinjaman Bank Dunia karena, menurut lembaga itu, ekonomi kami tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melayani mereka," papar dia.

Nauru mungkin kasus yang ekstrem, kata dia, tetapi ini sejalan dengan pengalaman banyak negara berkembang dan keadaan ini memalukan bahkan sebelum pandemi.

“Kami membutuhkan sistem keuangan global yang lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak negara berkembang dan saya sangat mendorong Anda untuk menangani masalah ini sebagai bagian dari upaya Anda untuk menegaskan kembali multilateralisme,” katanya.

Beralih ke perubahan iklim, ia mengatakan bahwa mengatasi implikasi keamanannya memerlukan respons multilateral, idealnya melalui pembentukan Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Iklim dan Keamanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera mengambil tindakan terhadap perubahan iklim untuk mencegah kemunduran ekonomi yang akan semakin memperburuk ketidaksetaraan yang ada di antara negara-negara.

Menggarisbawahi ketergantungan Nauru yang tinggi pada sumber daya laut untuk kelangsungan dan pembangunan ekonominya, dia mendorong Otoritas Dasar Laut Internasional untuk terus bekerja menuju rezim peraturan untuk pengumpulan mineral dasar laut.

Ia juga memberikan apresiasi kepada negara-negara sahabt Nauru diantaranya Australia, Taiwan, Selandia Baru, India, Jepang dan Amerika Serikat yang membantu mereka dalam menanggapi dan menahan virus corona. Sambil juga meminta agar Amerika Serikat tidak melupakan rakyat Kuba yang juga sedang bergelut di bawah pandemi. (PBB)

Inilah Pidato Presiden Kepulauan Marshall, David Kabua Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

2020-09-24T10:20:00.002+09:00

NEW YORK, LELEMUKU.COM - David Kabua, Presiden Republik Kepulauan Marshall, menyampaikan debat umum Sesi ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada 23 September 2020.

Ia mengatakan negaranya termasuk di antara sedikit negara yang tidak memiliki kasus COVID-19 yang dikonfirmasi. Namun, setelah mengambil langkah cepat untuk mencegah orang-orangnya terpapar virus corona, ia juga berada dalam isolasi yang dalam.

"Kami rapuh, dan pemotongan membuat kami mundur dalam perkembangan dasar kami, pada saat yang tepat kami harus bergerak maju," kata dia.

Saat bergabung dengan semua orang dalam mendukung pendekatan "membangun kembali dengan lebih baik" yang mencakup ketahanan hijau, ia memperingatkan bahwa tanpa kepemimpinan yang lebih baik dan kerja sama multilateral hal itu akan sia-sia.

"Kami meragukan prospek membangun kembali sama sekali," ujar dia.

Sebagai anggota baru Dewan Hak Asasi Manusia, Kepulauan Marshall dibuat frustrasi oleh kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Upaya gigih untuk menulis ulang martabat dasar manusia ke dalam bahasa yang dituduhkan sebagai "sama-sama menang" yang merendahkan hak individu tidak dapat diterima.

“Sekalipun kami minoritas, kami tidak akan bungkam soal hal ini,” ujarnya.

Menggarisbawahi lingkungan keamanan yang kompleks di kawasan Pasifik, dia mengatakan sangat penting bagi negara-negara berkembang kepulauan kecil untuk bekerja dengan mitra demokratis untuk menjaga dan memperkuat keamanan kawasan.

Dia juga menyerukan upaya nyata untuk mereformasi Dewan Keamanan. Menggambarkan perikanan sebagai garis hidup ekonomi Pasifik, dan menggarisbawahi peran kunci yang dimainkan tuna dalam ekonomi Kepulauan Marshall, dia mengimbau strategi perikanan yang ditargetkan serta upaya yang lebih terkoordinasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dan aktivitas terkait.

Beralih ke perubahan iklim, dia berkata bahwa “negara pulau kecil dan atol seperti negara saya tidak punya waktu untuk janji diatas kertas”. Namun, dampak terburuk dari perubahan iklim dapat dihindari jika dunia menepati janjinya untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius.

Mengingat warisan 67 uji coba senjata nuklir yang dilakukan di Kepulauan Marshall antara tahun 1946 dan 1958, ia menyatakan kekhawatiran yang terus menerus atas peristiwa baru-baru ini di Republik Demokratik Rakyat Korea dan menyerukan implementasi penuh dari resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Taiwan harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dalam kegiatan yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, "dengan cara yang setara dan bermartabat". (PBB)

Retno Marsudi Buka Pertemuan Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) Pertama

2019-03-21T17:45:00.000+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu) Retno Marsudi membuka pertemuan pertama Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) di Gedung Pancasila Kemlu di Jakarta pada Kamis (21/3) pagi.

ISPF merupakan forum dialog Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan yang diikuti oleh 13 negara-negara dari Pasifik Selatan.

Dalam pembukaannya, Menlu Retno menyebutkan bahwa Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan telah tinggal berdampingan selama berabad-abad dan berbagi ciri khas dan budaya fitur-fitur maritim yang serupa. Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan juga menghadapi tantangan yang sama khususnya dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup.

“Saya menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk bekerja bersama dengan negara-negara di Pasfik Selatan dalam menangani permasalahan serta memaksimalkan potensi bersama bagi kepentingan masyarakat kita,” ungkap Menlu Retno.

Indonesia dan Papua Nugini (PNG) misalnya telah sepakat untuk meningkatkan kembali kerja sama termasuk di daerah perbatasan RI-PNG. Presiden RI bahkan memberikan perhatian khusus pada pertumbukan ekonomi di perbatasan.

Mengakhiri sambutannya, Menlu Retno menyampaikan keyakinannya bahwa ISPF akan membawa kerja sama Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan ke babak baru.

“Saya percaya bahwa ISPF adalah pertemuan yang tepat untuk menyambut era baru kerja sama Indonesia dan Pasifik Selatan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pembukaan adalah Menlu Papua Nugini (PNG), Rimbink Pato; Menteri Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan, dan Tenaga Kerja Tuvalu, Menlu Kiribati, Taukelina Finikaso; dan Menteri Perdagangan, dan Industry Cooperative Kiribati, Atarake Naatara. Hadir pula pejabat tinggi dan delegasi dari Australia, Selandia Baru, Federasi Mikronesia, Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Cook, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Nauru, dan Tonga.

Kesepakatan Kerja Sama

Indonesia telah menyetujui peluncuran Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Fiji dan PNG. Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno dan Menlu PNG selanjutnya menandatangani Joint Ministerial Statement peluncuran PTA RI-PNG sedangkan Dirjen Aspasaf bersama dengan Permanent Secretary untuk Industri dan Pariwisata Fiji menandatangani Joint Statement PTA RI-Fiji.

Salah satu perusahaan konstruksi Indonesia di Pasifik Selatan, Audie Building Industries dalam kesempatan tersebut juga menandatangani kerja sama pembiayaan dengan Exim Bank Indonesia. Audie Building Industries sendiri tengah menangani beberapa proyek pembangunan resort di Fiji dan pembangunan stadion sepakbola di Kiribati.

ISPF sendiri berlangsung selama sehari dan akan diisi dengan rangkaian pertemuan Indonesia-South Pacific Business Engagement (ISPBE), pameran bisnis, konsultasi dan finalisasi PTA, serta pelatihan teknis untuk peserta yang datang dari Pasifik Selatan dan akan berlangsung dari 18-22 Maret 2019. (Kemlu)

Australia akan Kirim Pengungsi yang Butuh Perawatan Medis ke Pulau Christmas

2019-03-07T09:05:00.003+09:00

CANBERRA, LELEMUKU.COM - Para pencari suaka yang diizinkan meninggalkan kamp-kamp migran yang dioperasikan Australia di negara-negara Pasifik untuk mendapatkan perawatan medis dari Australia akan dikirim ke fasilitas seperti penjara di sebuah pulau Australia yang terpencil.

PM Australia Scott Morrison terbang ke Pulau Christmas itu untuk mengumumkan strategi pemerintahnya dalam mencegah para pencari suaka menjangkau daratan utama Australia. Pulau kecil itu terletak 5.170 kilometer dari barat laut ibukota Australia, Canberra.

Australia membayar Nauru dan Papua Nugini untuk menampung hampir 1.000 pencari suaka yang berusaha mencapai garis pantai Australia dengan kapal sejak 2013.

Kapal-kapal yang menyelundupkan para pencari suaka dari Afrika, Timur Tengah dan Asia itu sebelumnya berdatangan setiap harinya dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia, namun usaha penyelundupan itu berhenti sejak pemerintah mengumumkan bahwa tidak satupun pengungsi yang tiba dengan kapal akan diizinkan menetap di Australia.

Evakuasi medis selama ini terbukti sebagai cara yang dapat mengakali kebijakan itu.Para pencari suaka yang sakit sering menggunggat pemerintah di pengadilan untuk mendapatkan izin dialihkan ke rumah sakit Australia, namun ratusan migran yang diberi izin pada akhirnya sering menerima perintah pengadilan yang melarang mereka pulang ke kamp-kamp imigrasi di pulau-pulau itu.

Pemerintah mulai membuka kembali kamp Pulau Christmas Desember lalu setelah sebuahUU baru yang diloloskan parlemen Australia mengizinkan dokter, bukan birokrat, menentukan mana pencari suaka yangbisa mendapat pengobatan di rumah sakit Australia.
UU itu lolos setelah mendapat dukungan partai-partai politik di luar pemerintah dan bertentangan dengan keinginan pemerintah. (VOA)