#Lelemuku

Polisi Kuansing Tangkap Sopir Pembawa Kabur Uang Hasil Panen Sawit Milik Bos

2025-09-08T16:34:00.004+09:00

TELUK KUANTANG, LELEMUKU.COM – Kepercayaan seorang wiraswasta asal Kabupaten Pelalawan, DB (31), kepada sopirnya justru berakhir petaka.

Sopir berinisial S (18), yang biasa ditugaskan mengangkut buah sawit, nekat membawa kabur uang hasil pencairan DO sawit senilai Rp40.209.000.

Kasus penggelapan ini berhasil diungkap jajaran Polsek Logas Tanah Darat, Polres Kuantan Singingi (Kuansing). Bersama rekannya ES (17), S ditangkap di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) pada Minggu (31/8).

Kapolres Kuansing AKBP R Ricky Pratidiningrat melalui Kapolsek Logas Tanah Darat Iptu Masjidil menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban yang kehilangan uang hasil penjualan tandan buah segar (TBS).

"Korban melaporkan bahwa uang hasil pencairan DO sawit sebesar Rp40.209.000 yang dititipkan kepada sopirnya tidak pernah diserahkan. Sopir justru kabur bersama mobil yang dikendarainya," ujar Kapolsek, Senin (1/9).

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (21/6) sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Simpang Kampar, Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat.

Awalnya, S berdalih mobil yang dibawanya rusak dan sedang diperbaiki di bengkel. Namun, keesokan harinya mobil tak ditemukan, begitu juga dengan uang hasil pencairan DO sawit dari PKS SBL.

Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap S di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rohil. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa penggelapan tersebut dilakukan bersama rekannya ES (17).

Polisi kemudian mengamankan ES di sebuah rumah kontrakan tak jauh dari lokasi penangkapan pertama.

"Kedua pelaku sudah mengakui perbuatannya dan kini diamankan di Polsek Logas Tanah Darat untuk proses hukum lebih lanjut," jelas Kapolsek.

Barang bukti berupa dua lembar DO sawit dan satu lembar kuitansi turut disita. Atas perbuatannya, kedua remaja tersebut dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun.

Kapolsek menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan

"Kami akan terus hadir untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat," tegasnya. (Evu)

Maruf Amin Tegaskan Impor Pakaian Bekas Bahayakan Industri Tekstil Nasional

2023-03-20T21:28:00.003+09:00

PELALAWAN, LELEMUKU.COM - Menanggapi polemik impor pakaian bekas dan tren berburu pakaian bekas (thrifting), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa impor pakaian bekas membahayakan industri tekstil nasional. Hal ini senada dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang bisnis pakaian bekas impor.

“Saya kira responnya sudah disampaikan oleh Presiden bahwa impor pakaian bekas itu membahayakan industri nasional, industri tekstil kita, nanti produk-produk dalam negeri itu akan terganggu oleh adanya impor baju bekas,” ungkap Wapres saat ditanya awak media usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/03/2023).

Lebih lanjut, menurut Wapres, larangan impor pakaian bekas selain untuk melindungi industri tekstil lokal, juga untuk mencegah masuknya barang bekas yang tidak terjamin kebersihannya, serta mengurangi dampak lingkungan dari limbah pakaian bekas.

“Walaupun mungkin tidak potensial, tetapi juga bisa kurang kebersihannya, kesehatannya, dan kemudian juga tidak baiklah [untuk lingkungan],” tuturnya.

Padahal, sambung Wapres, saat ini pemerintah sedang menggiatkan bangga menggunakan produk dalam negeri.

“Kalau kita bisa membuatnya sendiri, kenapa kita harus mengimpor baju yang bekas,” tegas Wapres.

“Nanti industri tekstil kita akan terganggu dan bisa mati. Saya kira Pak Presiden [juga] sudah mengatakan itu,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, tutur Wapres, yang terbaik saat ini adalah memajukan industri tekstil dalam negeri. Sehingga, ia mengimbau masyarakat agar terus menggelorakan cinta terhadap produk dalam negeri.

“Kapan lagi kalau tidak sekarang, dan siapa lagi kalau bukan kita,” tandasnya.

Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau Syamsuar, serta Bupati Pelalawan H. Zukri. (Setwapres)

Jelang Pemilu 2024, Maruf Amin Tegaskan Larangan Kampanye di Tempat Ibadah

2023-03-20T21:20:00.002+09:00

PELALAWAN LELEMUKU.COM - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah mengatur larangan bagi para peserta Pemilu untuk melakukan kampanye di tempat ibadah, pendidikan serta fasilitas pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa tempat ibadah, salah satunya masjid, tidak boleh dijadikan tempat kampanye para peserta pemilu.

“Biarkan masjid untuk salat, untuk ibadah, untuk kegiatan sosial. Supaya disterilkan dari kampanye,” tegas Wapres dalam keterangan persnya usai menghadiri acara peringatan Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/03/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, seluruh tata cara dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pada masa pra-pemilu, sudah memiliki aturan yang jelas.

“Sudah ada aturan mainnya bahwa tempat ibadah, tempat pendidikan, lembaga pendidikan, dan juga kantor pemerintahan, itu tidak boleh dijadikan tempat kampanye, tidak boleh,” imbuh Wapres.

Dengan demikian, Wapres mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk menaati aturan yang berlaku agar proses dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kepada pimpinan partai politik dan juga para relawannya, supaya tidak bernafsu untuk menjadikan masjid sebagai tempat kampanye,” imbau Wapres.

“Kepada pengurus masjid, semua itu jangan boleh ada kampanye di masjid-masjid,” tambahnya.

Menutup keterangannya, Wapres berharap, dengan menaati aturan ini, diharapkan perpecahan masyarakat akibat perbedaan aspirasi politik dapat dicegah dan diminimalisir.

“Belum tentu di satu masjid itu aspirasi politiknya sama, sehingga bisa terjadi pembelahan-pembelahan,” pungkas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau Syamsuar, serta Bupati Pelalawan H. Zukri. (Setwapres)

Pentingnya Pembangunan Infrastruktur di Riau Demi Kemajuan Wilayah

2022-06-17T13:34:00.008+09:00

Mengenai pembangunan pedesaan, Mosher (1969: 91) secara tradisional menekankan bahwa tujuan pembangunan pedesaan adalah pertumbuhan sektor pertanian dan integrasi nasional, yaitu membawa semua orang dari suatu negara bergabung dengan model arus utama kehidupan yang layak.

Menurut Fellman dan Getis (2003: 357), pembangunan desa bertujuan untuk mengubah sumber daya alam dan manusia suatu daerah atau negara sehingga dapat menghasilkan barang dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang modern, serta meningkatkan tingkat produksi. dan konsumsi barang (bahan mentah).

Oleh karena itu, pembangunan desa bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan kehidupan sosial ekonomi, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kurangnya kesempatan kerja dan hambatan lainnya. Akibat keterbatasan tersebut, penduduk pedesaan pada umumnya menjadi miskin (Jayadinata dan Pramandika, 2006: 1) Tujuan program pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan, sehingga membantu mereka mencapai tingkat kesejahteraan tertentu. materi dan rohani. tuntutan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa memang perlu difokuskan pada berbagai faktor, antara lain yang terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan atau pelayanan pendidikan, peningkatan energi negara dan penyediaan infrastruktur desa. mengintegrasikan pembangunan desa ke dalam rencana terstruktur dalam desain tata ruang.

Di sisi lain, sebagai wadah kegiatan perencanaan pembangunan daerah, Tinjauan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Tinjauan Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dan pembangunan jalan (Musrenbangcam) hingga saat ini masih belum dianggap yang terbaik tetapi hanya bentuknya saja, karena ada kebuntuan di kalangan elit daerah.

Oleh karena itu, acara musrenbang/ musrenbangda/ musrenbangcam bukanlah pilihan terbaik untuk menyerap aspirasi pembangunan masyarakat, karena setiap tingkatan (lapisan birokrasi) mengikuti posisi atau keputusan sebelumnya dalam menetapkan rencana pembangunan daerah.

Pembangunan desa harus fokus pada berbagai faktor, termasuk yang terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan atau layanan pendidikan, peningkatan kapasitas pemerintah dan penyediaan infrastruktur untuk desa. Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mendukung banyak aspek, termasuk ekonomi dan sosial.

Pembahasan kali ini adalah akses jalan menuju Trans SP I Pekan Tua,Desa Kuala Tolam yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.Jalan yang sulit dilalui saat musim hujan tiba dan berdebu saat musim kemarau tiba yang terjadi di atas timbunan tanah gambut sepanjang kurang lebih 8 km.Pembangunan jalan di Trans SP I sangat dibutuhkan karena jalan tersebut merupakan akses utama untuk menuju ke Trans SP I Dusun Pekan Tua, Desa Kuala Tolam.

Berdasarkan hasil wawancara kepada BPD setempat yakni M.Taufikin pada Minggu (12/6/2022) ia menyampaikan bahwa ada beberapa akses jalan menuju Dusun Pekan Tua,tetapi akses jalan menuju Desa Kuala Tolam ke Dusun Pekan Tua sejauh 8 km.Diketahui saat musim hujan turun akses jalan tidak dapat dilewati karena kondisi jalan yang tergenang air dan rusak.

”Jalan akan diangun oleh Bupati terpilih saat ini,tetapi sampai sekarang belum terealisasikan” ujar M.Taufikin selaku BPD setempat.

Dulu disebutkan bahwa ada dana sebesar 500 Juta untuk penimbunan jalan tetapi dana tersebut dialihkan untuk pembangunan Desa Kuala Tolam. Dana tersebut diperkirakan turun pada tahun 2020. Dana Desa (DD) ada,tetapi untuk tahun 2022 dipotong 40% untuk BLT,30% untuk pembangunan sekitar 284 Juta,20% untuk ketahanan pangan dan 10% nya untuk kebutuhan lain.

Jadi dari dana 284 Juta tersebut diusulkan untuk dibagi 3 Dusun, yaitu Dusun Tolam Timur,Dusun Tolam Barat dan Dusun Pekan Tua.Sehingga masing-masing Dusun mendapatkan sekitar 90-an Juta.

”Untuk Dusun Pekan Tua diusulkan untuk pembangunan jembatan pada jalur 13 sekitar 2 unit,untuk dana anggaran tahun2022 tetapi dana tersebut belum turun” ujarnya.

Melanjutkan pembahasan mengenai jalan penghubung antara Dusun Pekan Tua ke Desa Kuala Tolam. Pernah diusulkan dana 500 Juta tersebut tidak dibagi 3 tetapi difokuskan untuk penghubung Desa Kuala Tolam dan Dusun Pekan Tua tetapi di forum Banyak yang tidak setuju terutama aparat Tolam. Jadi untuk saat ini belum ada dana untuk pembangunan.

"Untuk sementara ini pihak kami (BPD) masih terus berusaha menemui Bupati untuk segera merealisasikan pembangunan jalan yang dulu pernah dijanjikan.Selain itu,dari BPD juga mengusahakan agar Dana Desa (DD) tahun berikutnya bisa ditujukan untuk pembangunan jalan. Jika tidak ada pandemi dana yang keluar banyak” ucap M.Taufikin selaku BPD.

Sementara itu,sudah ada beberapa pembangunan jalan yang sudah dilakukan di Dusun Pekan Tua antara lain jalan poros semenisasi didepan SDN 013 PEKAN TUA itu berasal dari Dana Desa (DD),jalan jalur 1-10 dana dari Provinsi,jalur 10-17 Dana Desa (DD).

Kepala Desa juga pernah mengusulkan untuk dana desa yang diturunkan dibagi secara bergilir ke 3 Dusun,Misalnya ditahun pertama untuk Dusun Tolam timur,kedua Dusun Tolam Barat,dan yang ketiga untuk Dusun Pekan Tua. Tetapi diforum tidak setuju dan harus tetap dibagi 3.

Ada inisiatif untuk memperluas desa, tetapi prosesnya tidak mudah. Transmigrasi seharusnya mandiri, tetapi sekarang hanya ada sekitar 115 keluarga yang tinggal sehingga tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk memperluas desa.

"Objek wisata ini berupa Makam Sultan Mahmud Syah, pada tahun 2003 Bupati H. Tengku Azmun Jaafar memiliki sketsa makam yang akan dijadikan situs cagar budaya hingga saat ini bahkan dari Dinas Pariwisata yang memiliki ACC yang terlibat dalam hal ini namun sampai saat ini belum terwujud, bahkan jika disadari tidak menutup kemungkinan bila penduduknya sangat padat dan dapat menambah pendapatan desa, hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena bupati sudah tidak ada lagi di jabatan dan telah digantikan oleh bupati baru yang memiliki agenda berbeda,” katanya.

Pada akhir tahun 2021, pihak BPD bertemu dengan Bupati H. Haris untuk meminta agar jalan tersebut di perbaiki karena selama ini belum terlaksana.Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat untuk mendukung perekonomian di SP I Dusun Pekan Tua, Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, warga Dusun Pekan Tua sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur di dusun terpencil tersebut dengan inisiatif swadaya yang memperbaiki jalan dengan membayar iuran bulanan dari orang-orang yang tinggal di sana untuk membeli tanah timbunan.

Penimbunan jalan ini dimaksudkan agar nantinya warga Dusun SP I Pekan Tua lebih mudah mengakses pertanian, sekolah, dan kegiatan lainnya. Setelah perbaikan jalan, aktivitas warga dimungkinkan akan lebih baik,karena jalan merupakan faktor penting dalam distribusi hasil Pertanian merupakan sumber ekonomi utama masyarakat SP I Pekan Tua, Desa Kuala Tolam.

Di sini penulis menyimpulkan bahwa kemajuan suatu daerah ditentukan oleh perkembangan infrastrukturnya. Dusun Pekan Tua adalah contoh nyata bagaimana desa ini masih tertinggal karena infrastruktur jalan yang buruk karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat.

Ika Asriviana
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau

Harvin Raslin dan Tim Puslitbang Polri Berkunjung ke Polres Pelalawan

2019-07-23T17:21:00.002+09:00

PANGKALAN KERINCI, LELEMUKU.COM – Tim Puslitbang Polri berkunjung ke Polres Pelalawan di Pangkalan Kerinci pada Selasa (23/7/2019) dalam rangka Penelitian Revitalisasi Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Jajaran Polda Riau.

Tim Puslitbang Polri ini dipimpin AKBP Harvin Raslin SH dengan anggota tim Dr. Yopik Gani S.IP, MSi selaku Konsultan, AKBP Galih Indragiri SIK dan Penda I Pamo, ikut mendampingi dari Direktorat Binmas Polda Riau Kompol Dedi Suryadi dan AKP Nardi Marbun.

Kedatangan Tim Puslitbang Polri ini disambut Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan S.ik, turut mendampingi Wakapolres KOMPOL Rezi Darmawan S.Ik, M.Ik.

Selanjutnya Tim Puslitbang Polri didampingi Kapolres Pelalawan melakukan pertemuan dengan Pejabat Utama Polres Pelalawan, Para Kapolsek serta anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polres Pelalawan bertempat di Gedung Aula Teluk Meranti Polres Pelalawan.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah perwakilan awak media ini, Ketua Tim KBP Harvin Raslin SH didampingi Dr. Yopik Gani S.IP meluangkan waktu untuk wawancara dengan wartawan terkait agenda kegiatan Tim Puslitbang Polri di Polres Pelalawan.

Dijelaskan bahwa kedatangan Tim Puslitbang Polri ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja Bhabinkamtibmas di Jajaran Polda Riau khususnya di Polres Pelalawan, terkait perannya dalam pembangunan di wilayah desa binaannya.

Tim ini tidak hanya dari Kepolisian namun juga menyertakan pihak luar sebagai konsultan, tujuannya agar hasil penelitian ini benar-benar sesuai fakta dilapangan sebagai bahan pengkajian untuk pengembangan peran Bhabinkamtibmas kedepannya.

Tim juga akan mengumpulkan data melalui pengisian questioner oleh perangkat desa serta tokoh masyarakat terkait implementasi dari 4 Pilar Kamtibmas ditingkat desa, jelasnya.

Selanjutnya Tim Puslitbang Polri didampingi Kasat Binmas AKP Adi Pranyoto S.H, M.H melakukan kunjungan ke Polsek Pangkalan Kerinci dan Polsek Bandar Sei Kijang dengan agenda melakukan Observasi Lapangan pada Desa yang ditunjuk di 2 kecamatan ini.

Selain mengunjungi Polres Pelalawan, Tim Puslitbang Polri ini juga dijadwalkan akan berkunjung ke Polres Siak pada hari Rabu besok (24/7) dengan agenda yang sama. (HumasPolri)